Issuu on Google+

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 1


2 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012


SAPATORIAL

MATA RANTAI Dalam suatu sejarah, kebenaran kecil-kecil bisa diubah sedemikian rupa sehingga muncul kebenaran yang lebih besar. Begitu juga, kekeliruan yang kecil-kecil dapat berubah sampai lahir kesalahan lain yang jauh lebih besar. Kalimat bijak ini senafas dengan puisi Adhie Massardi, Republik Kebohongan. cover by david

SULUH MHSA

Edisi XIV Agustus 2012 DEWAN REDAKSI MH Said Abdullah, Januar Herwanto, Moh Rasul Junaidy. PEMIMPIN REDAKSI Abrari Alzael SEKRETARIS REDAKSI Zeinul Ubbadi LAY OUTER Ahmed David REPORTER Ahmad Sai, Veros Afif FOTOGRAFER Saiful Bahri BIRO-BIRO Sampang: Mamak, Pamekasan: Syah Manaf, Sumenep: Fauzi, Bangkalan: Safi’, Jakarta: Alwi Assegaf Koresponden: Rozaki (Jogja), Firdhia Lisnawati (Bali) AE: Deddy Prihantono PEMASARAN Abu Sholeh ALAMAT REDAKSI Jalan Adirasa 5-7 Sumenep 69417 tel. 0328-674374 faks. 0328-661719. email: suluh_mhsa@yahoo.com. web : www.suluhmhsa.com.

Pada dua bait terakhir, di puisi Adhie Massardi, Republik Kebohongan sepertinya layak direnungkan. .....Para bedebah akan tetap gagah dan menjarah, karena orang baik hanya bisa berbisik-bisik, sedangkan para imam hanya bisa menggumam, sambil berharap tuhan segera turun tangan. Padahal, tuhan sudah berfirman, tak akan mengubah nasib suatu bangsa, kecuali rakyatnya bergerak berarak-arak, meruntuhkan istana kebohongan..!! Tuhan tidak terlalu teknis. Ini yang agak dilupakan banyak orang. Ketika sesuatu yang dilakukannya buntu dan membahayakan dirinya lantaran mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tuhan disebut-sebut dengan suara yang nyaring atau samar-samar. Jelas ini sebentuk kelebayan yang nyata dan memposisikan tuhan seperti sama halnya telah menempatkan kezaliman kepada dirinya sendiri. Di sini sebagai warga bangsa mengalami ketidaktegasan dalam keberanian berbuat ketakutan bertanggungjawab. Karena itu, sudah jelas kenyataannya, bangsa ini dibuat tidak berdaya justru oleh anak bangsa sendiri. Sejak dari dulu, Soekarno telah meramalkan itu dan karenanya ia menanamkan nasionalisme tanpa kata akhir. Ini juga yang dilakukan King Arthur saat kekaisaran Roma memasuki masa akhir kejayaannya. Ketika Eropa mulai menapaki masa Dark Ages (masa kegelapan), Arthur muncul sebagai pahlawan (Romawi) asal Inggris. Ia memprediksi, mundurnya Romawi dari tanah kelahirannya akan menghadirkan situasi chaos. Sebagai prajurit sejati, salah satu keinginannya adalah menjadikan Inggris sebagai

tanah penuh kedamaian. Untuk itu ia rela membantu para bawahannya menyelesaikan tugas militer bagi Roma. Peran Arthur ini mengubah perseteruan menjadi persahabatan. The King Arthur memang film, tetapi sinematografi itu mewakili pikiran masal yang terjadi di sekitarnya. Bahwa film terinspirasi oleh fakta atau fiksi sama sekali, itu adalah satu hal. Tetapi di Indonesia, film yang menggambarkan seseorang yang begitu sulitnya meminta maaf, jelaslah ini kenyataan yang difilmkan. Kebohongan di republik ini bukan hanya dalam film tetapi yang jauh lebih besar adalah pada kenyataan. Akibat dari kebohongan kolosal ini, bangsa ini tidak membebaskan karena tidak adanya keikhlasan untuk berbagi kepada alamat yang berhak. Padahal, kata orang di negeri sebelah, The truth will set you free, kejujuran dapat membebaskan anda. Selain itu, melakukan satu kebohongan menuntut adanya kebohongan lain untuk menutupi. Berikutnya, kebohongan lain memerlukan kebohongan lainnya, dan seterusnya. Di sisi lain, energi yang dimiliki terbatas. Energi berupa pikiran, keluasan hati, dan cadangan waktu sangat terbatas. Kebohongan demi kebohongan yang dilakukan akan menggerogoti cadangan energi yang. Pikiran akan tersita ke sana untuk memikirkan kebohongan baru agar kebohongan lama tidak terbongkar. Hati ini tidak akan merasa tenteram karena kekhawatiran yang sama. Karena waktu banyak dialokasikan untuk mengurusi kebohongan. Kebohongan itu ibarat kanker yang menggerogoti secara terus-menerus. Sebaliknya, merahasiakan kebenaran menyerap banyak energi. Semakin banyak rahasia yang disimpan, kian banyak energi yang tersita dan berakibat pada SDM menjadi kurang produktif. Sejauh ini, energi yang paling banyak disita adalah energi yang menggerakan pikiran. Ini berakibat pada pikiran yang terus-menerus tersita. Ketika itu terjadi, produktivitas menurun dan saat rahasia dilepaskan, cadangan energi meningkat dan dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, dan menciptakan sukses yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan. Sayangnya, negeri ii dibangun dengan kebohongan yang terus bergerak, seperti mata rantai yang menggergaji ger tanpa ampun dan bergantian. (*)

Surat pembaca

Belum Tiga Bulan, Fasum Rusak Parah Saya adalah orang awam tentang pemerintahan dan proyek. Apalagi menyangkut program-program pembangunan fisik. Saya tidak tahu kepada siapa mengadu dan siapa seharusnya yang harus ditegur.

Selama ini ada beberapa proyek pembangunan di desa saya, baik berupa jalan maupun fasilitas lain seperti penampungan ari dan lain sebagainya. Entah mengapa, fasilitas-fasilitas tersebut seringkali cepat rusak. Bahkan ada yang belum 3 bulan sudah cacat di sana sini. Mohon masukannya... Fathorrahman Warga Desa Juruan Laok, Batuputih, Sumenep

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 3


SULUH UTAMA

JALAN PROYEK: Seorang warga sedang melintas di jalan yang sedang mengalami perbaikan. Proyek semacam ini ditengarai sering menjadi ajang bancakan oknum-ok

JASMAS, P2SEM DENGAN NA A

nggota legislatif khususnya di tingkatan provinsi dan kavupaten diberi kewenangan mengelola anggaran. Dulu, dana ini bernama P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat). Di DPRD Jatim, kasus P2SEM menarik perhatian publik khususnya kejaksaan. Ketika itu, ketua DPRD Jatim pun duduk di kursi pesakitan karena ditengarai bermain-main dengan dana P2SEM. Bagaimana caranya bermain, itu domain kejaksaan dan pengadilan untuk membuktikan secara hukum. 4 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

Konsep P2SEM muncul saat peristiwa krisis keuangan global terjadi. Itu terjadi pada akhir tahun akhir tahun 2008 hingga awal 2009. Niata pemerintah melalui dana ini bagus, setidaknya untuk mensejahterakan masyarakat meski yang terjadi di lapangan tidak selalu begitu dan terbukti P2SEM bermasalah. Banyak elemen masyarakat yang menjadi korban dan tak tertolong program Pemprov Jatim seperti gerakan pengentasan kemiskinan, pengembangan dana bergulir kecamatan, serta usaha ekonomi produktif. Karena

itu, konsep P2SEM digulirkan sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat saat krisis keuangan global terjadi. P2SEM sendiri sifatnya temporer dan untuk kebutuhan darurat. Kalau memang kondisi aktual saat ini tak lagi diperlukan maka dihentikan tak apa-apa. Tetapi, program serupa tetap akan jalan karena fakta menunjukkan usaha pemberdayaan perekonomian sangat dibutuhkan masyarakat. Program ini sangat potensial menciptakan lapa-


SULUH UTAMA foto: abrari/sm

jaring aspirasi masyarakat berbeda dengan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Persamaannya, sama-sama disalurkan anggota legislatif. “Jasmas tidak sama dengan P2SEM. Jasmas sudah sesuai dengan arahan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),� kata Gubernur saat itu, ketika Jasmas pertama digulirkan. SEKSINYA JARING ASPIRASI Dalam perkembangan selanjutnya, Jasmas mulai menjadi isu seksi, berbeda konsepnya tetap penyalurannya sama saja dengan akuntabilitas publik yang minim. Heboh dana Jasmas membuat Gubernur kembali bersuara. Di Jatim sendiri, dana Jasmas senilai Rp 145,3 M yang mengucur ke 70 anggota DPRD Jawa Timur itu ditengarai bermasalah. Jika Jasmas juga bermasalah seperti P2SEM, lalu di manakah beda permasalahannya antara keduanya?

knum pejabat yang tidak bertanggung jawab

AMA LAIN? ngan pekerjaan bagi masyarakat. Program-program untuk pemberdayaan masyarakat tetap akan dilanjutkan dengan nama yang sama atau berbeda sama sekali. Karena tidak menyelamatkan, nama P2SEM tak lagi dipakai karena dana ini menikam tuannya. Lalu dimunculkanlah nama baru, JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) dengan membuang sial P2SEM. Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat pertama kali program ini ada menjamin bahwa dana hibah dalam bentuk

Gubernur akhirnya menindaklanjuti tudingan persoalan pencairan dana Jasmas tanpa adanya proposal yang masuk ke SKPD Biro Administrasi Pembangunan. Sebagaimana diketahui Pusat Kajian Anti-Korupsi Jatim merilis ada 70 orang anggota DPRD Jatim menerima alokasi anggaran jaring aspirasi masyarakat (jasmas) 2011 melalui Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim sebesar Rp 145,3 miliar lebih. Dari jumlah tersebut ada delapan anggota dewan yang diduga kuat mendapat dana jasmas, tanpa pengajuan proposal. Nah, itu baru masalah karena Jasmas mengucur tanpa proposal dari yang seharusnya menggunakan proposal. Ini belum masalah lain yang mungkin terjadi karena masalah pada awalnya umumnya memunculkan masalah lagi pada akhirnya. Gubernur begitu yakin

dana Jasmas tidak mungkin turun kepada anggota dewan yang tidak mengajukan dengan proposal. Tetapi Gubernur mungkin lupa bahwa republik ini Indonesia, sesuatu yang tidak rasional bisa saja terjadi. Prinsip dasar Jasmas itu ada di dalam peraturan pemerintah dan undang-undang. Untuk dan atas nama pemerintah yang dijamin undang-undang, anggota dewan boleh menampung aspirasi konstituen di dapilnya. Dari aspirasi tersebut, selanjutnya akan ditabulasi dan diusulkan dalam paripurna. Biro AP yang akan memverifikasi dan disesuaikan visi-misi gubernur, pro poor, pro job dan pro growth. Sesuai visi misi Gubernur, maka program Jasmas ini juga bukan hanya di biro AP. Namun juga ada di biro lainnya, seperti Biro Pemerintahan maupun Biro Administrasi Sumber Daya Alam (SDA). Jadi sesuai dengan program pengajuan dan nanti disesuaikan biro mana yang lebih berwenang. Teorinya memang begitu. Ke-70 orang anggota DPRD Jatim diduga kuat menerima alokasi anggaran jaring aspirasi masyarakat (jasmas) melalui Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim sebesar Rp 145,3 M. Rinciannya, dana bansos Rp. 70 M, dengan jumlah 862 proposal. Sedangkan, dana hibah Rp 75,3 M (149 proposal). Ini agak aneh karena di dalam 70 anggota dewan tersebut, 8 anggota dewan diantaranya diduga kuat tanpa proposal. Memang, anggota yang mendapat dana bansos dan hibah untuk kegiatan jasmas di dapilnya masing-masing besarnya bervariasi. Ada anggota dewan yang mendapat Rp 40 juta, ada juga yang menerima hingga Rp 10 miliar. Namun demikian, transparansi dari besarnya dana yang diterima oleh masing-masing anggota dewan ini patut dipertanyakan. (tim/abe/ berbagai sumber) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 5


SULUH UTAMA

ASAL-ASALAN: Tidak jarang, proyek-proyek pembangunan fisik dilakukan seadanya oleh para kontraktor. Akibatnya, hasil kerja mereka mudah rusak, bahkan dalam waktu yang relatif tidak begitu lama.

Masalah Mengalir ke Daerah

P

ersoalan yang terjadi di pusat kekuasaan, sudah hampir dipastikan juga terjadi di daerah. Jika di pusat ada dugaan korupsi, di daerah ada juga dugaan korupsi. Sama saja yang berbeda hanya orang dan jumlah yang dikorupsi. Jaksa dan hakimnya juga beda, antara taraf dan mungkin juga tarifnya. Di Kabupaten Sumenep, program peningkatan Infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan (Jasmas), dananya dilaporkan dipotong kalangan oknum anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Lumayan, dugaan potongan ini mencapai antara 20 persen - 30 persen dari program yang diluncurkan. Bahkan versi laporan yang masuk ke LSM Penegak Pilar Bangsa, dugaan potongan dana Jasmas mencapai 50 6 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

persen. Jika ini betul, benar kata Rhoma Irama, ter-la-lu. Ketua Penegak Pilar Bangsa, Edi Junaidi, tidak menampik dirinya menerima keluhan warga yang mendapatkan program tersebut dipotong. Alasan pemotongan tidak terdengar cukup jelas. Tetapi konon, uang potongan itu dialirkan kembali ke partai politik. Ini bisa fakta atau fiksi, tergantung siapa, bagaimana cara dan seperti apa mengusutnya. Padahal jika benar ada pemotongan, kualitas bangunan yang dikerjakan berkurang sebesar dana pemotongan bahkan bisa lebih banyak dari itu. Tetapi, keluhan warga yang disampaikan kepada LSM tidak sepenuhnya benar. Setidaknay bagi Hamid Ali Munir. Sebab, dewan tidak cawe-cawe terhadap teknis

program peningkatan peningkatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui dana jasmas. Versi Ali Munir, kewenangan teknis pada hal dimaksud berada pada SKPD. Meskipun, dia menyadari SKPD terlebih dahulu harus mendapat “disposisi� dari dewan. Tahun lalu, setiap anggota dewan mendapat hak kelola anggaran sebesar Rp. 200 juta. Bila jumlah anggota dewan di Sumenep mencapai 50 orang, maka dana jasmas di tahun 2011 setara Rp. 10 M. Nah di tahun 2012, setiap anggota DPRD mendapat hak kelola dana jasmas sebesar Rp. 300 juta dikalikan 50 orang anggota dewan mencapai Rp. 15 M. Kemana dana jasmas itu mengalir, hanya anggota dewan lah yang tahu. Tetapi kemungkinannya hanya ada dua, dijalankan atau tidak dilaksanakan. (tim/abe)


SULUH UTAMA

P

encairan dana program Jasmas di Sumenep, khususnya di tahun 2011 ditengarai berliku dan tidak berjalan datar. Ada sedikit berbau korupsi. Itu bila korupsi sebentuk pengambilan sesuatu yang bukan miliknya dan dapat merugikan negara. Dalam penyaluran dana yang dikelola kelompok masyarakat (pokmas) di masingmasing desa dan harus diwujudkan dengan pembangunan prasarana dan sarana, susut sekitar 30 persen. Memang, ini hanya isu. Tetapi isu yang seperti asap itu tidak mungkin terjadi bila tidak ada api. Kepala Desa Parsanga, Sumenep, Imam Idafi menilai bukan rahasia lagi proyek fisik dalam program Jasmas Pemprov Jatim yang dikelola Pokmas sarat pemotongan. Dugaan pemotongan dana diduga dilakukan oknum anggota DPRD Jatim yang angkanya bervariasi, antara 25 % sampai 30 persen dari nilai total anggaran. Bahkan sebelum jasmas turun, bertiup kabar jual beli jasmas dari oknum anggota dewan kepada calon kades penerima. Versi Idavi, ada oknum dewan yang meminta uang kepada kepala desa dengan imbalan program jasmas. Nominalnya, antara 25 sampai 30 persen dari nilai proyek yang djanjikan. Ini baru satu praktik yang tidak populer. Peristiwa lain yang tidak populer dari jasmas ini pada akhirnya tidak merata sebab tergantung siapa membayar siapa. Satu desa ada yang mengajukan dan menerima antara 5 sampai 10 pokmas. Sementara pokmas dari desa lain bisa sama sekali tidak mendapatkan program itu karena “tidak membayar�. Perosalan dugaan kongkalikong jasmas ini sebenarnya sudah diadukan kepada anggota dewan

BUKAN BERLUBANG: Hingga saat ini banyak jalan bukan hanya berlubang, tapi berkubang lumpur

Bau Amis di Dapur Rakyat terutama komisi A. Tetapi anggota dewan selalu normatif dan menganggap laporan siapa pun sebagai sebuah angin. Aktifis LSM Gerindo, juga menduga telah terjadi praktek jual-beli jasmas. Hanya, versi Gerindo bahasanya bukan setor duluan melainkan pancingan. Istilah ini lebih rasional. Karena semakin baik umpannya maka akan semakin baik pula ikan yang akan terjaring. Sebaliknya, desa yang tidak menebar umpan, agak sulit bahkan sama ekali terancam tidak mendapatkan dana pokmas. Bila yang mancing saja dengan umpan pula belum tentu dapat ikan, bisa ditebak jalan ceritanya bila memancing pun tidak. Bahkan, dalam melakukan aksinya, sejumlah oknum yang mengaku delegasi dari salah satu pengurus Partai Politik di Jawa Timur itu, dilakukan terang-terangan kepada sejumlah Kepala Desa yang

menginginkan Desanya mendapat program Jasmas. Syarkawi mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pengurus Partai Politik yang juga anggota DPRD Sumenep asal Dapil Madura, dan mempersilahkan bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan dibawah. Dan sepertinya, menganggap wajar apa yang dilakukan oknum tersebut selama kegiatannnya dapat dilaksanakan sesuai RAP yang ada. Mungkin juga ada yang salah dengan penggunaan istilah jaring ini. Sebab, jaring berdekatan dengan ikan. Siapa yang menjaring dengan membayar duluan sebesar 25 hingga 30 persen versi Gerindo maka ikan akan terjaring. Tetapi cara ini tidak berpihak kepada masyarakat karena jasmas didapat bukan berasald dari jaring aspirasi masyarakat, melainkan mengalir dari jaring sogokan atau uang pelicin kepada yang berhak melicinkan. (tim/abe/berbagai sumber) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 7


SULUH UTAMA ehatan, tunjangan komunikasi intensif, dana operasional pimpinan dewan dan lain-lain.

BELUM KELAR: Selain kualitasnya yang minim, kontraktor sering tidak tepat waktu menyelesaikan pekerjaannya.

Jadi Ajang Menikung di Jalan Datar Di dunia maya, beredar anggota dewan Sumenep melalui PAK APBD 2011 mendapatkan alokasi dana biaya penjaringan aspirasi masyarakat (jasmas) atau dana aspirasi Rp 10 miliar, dimana masing masing anggota DPR yang berjumlah 50 orang mendapatkan dana Jasmas 200 jutaan. Dalam jejaring situs Sumenep Intevernsi, sejumlah anggota dewan ditengarai membiayai kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan (dapil) mereka yang belum terakomodasi dalam hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Hasil reses itu direalisasikan melalui jasmas ini. Dari sisi ini, keberadaan jasmas tidak bisa disebut sebagai melanggar aturan. Sebab dalam proses penganggaran APBD dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu musrenbang bagi eksekutif (pemkab) dan reses untuk legislatif (DPRD). Tetapi kehadiran dana jasmas 8 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

ini membuat peran legislatif menjadi tumpang tindih. Sesuai aturan, DPRD semestinya berperan dalam pengawasan kebijakan. Tapi melalui jasmas ini, anggota dewan ikut-ikutan menjadi eksekutor pembangunan seperti pemkab. Maka dengan menjadi eksekutor pembangunan seperti ini, mereka pasti tidak akan lagi berani teriak jika ada proses pembangunan yang melenceng. Karena mereka sendiri juga memiliki proyek-proyek dalam APBD. Tetapi jasmas ini menghkhawatirkan jika ini hanya akal-akalan dari oknum anggota dewan untuk mengeruk dana APBD sebanyak-banyaknya. Padahal selain jasmas, anggota dan pimpinan dewan sudah menerima penghasilan, dari uang representasi, paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan keluarga, tunjangan kes-

Memang tidak jelas berapa rjuta rupiah pendapatan anggota DPRD di tingkat kabupaten. Dengan adanya dana jasmas, kemungkinan penghasilan dewan bertambah terutama jika benar dugaan kepala desa memancing jasmas dengan umpan setara 20 hingga 25 persen dari total nilai jasmas. Tetapi, jasmas ini bisa bermata tiga. Satu mata anggota dewan akan dianggap sebagai sosok dan wakil rakyat yang kompeten di bidangnya. Mata kedua, anggota dewan bisa terperangkap ke dalam P2SEM jilid II jika pada akhirnya ada yang menindaklanjuti ke jalur hukum. Mata lainnya, anggota dewan bisa menggali lubangnya sendiri dan terperosok secara politis. Karena itu diperlukan transparansi seperti halnya pengumuman PSB (penerimaan siswa baru). Dalam seleksi PSB, siswa yang lulus maupun tidak lulus dan rincian nilainya diumumkan sehingga orangtua calon siswa bisa memahami mengapa anaknya lulus atau tidak lulus. Mestinya di jasmas, diumumkan desa mana mengajukan apa kepada siapa berapa besaran nominalnya. Jika proposal pokmas ini lulus disebutkan juga mengapa lulus. Begitu juga jika proposal desa tidak lulus juga disebutkan mengapa tidak lulus. Sepanjang transparansi ini tidak dipublikasikan kepada masyarakat, maka sepanjang itu pula jasmas berpotensi sebagai ajang pasar gelap, tempat untuk mengegolkan proposal bukan karena proposal itu sesuai dengan yang diharapkan, tetapi karena proposal itu dilampiri pancing dan umpan yang layak disisinya, di sisi eksekutor yang berhak atas jasmas. (tim/ abe/berbagai sumber)


POLITIK

DI SUDUT SENJA: Seorang warga sedang mengangkat alat penangkap ikannya menjelang senja

foto: saiful bahri/sm

Gersang Merangsang di Senjakala Sampang

S

ampang, dengan peristiwa pemilukada atau tanpa pemilukada memang banyak mendapat perhatian orang sejak 1992 silam ketika Waduk Nipah menelan korban. Dalam pemilu kada, Sampang serasa lebih “gawat� dibanding tiga kabupaten lainnya. Padahal, kenyataan yang sesungguhnya bisa begitu, lebih dari itu, atau tidak begitu. Namun saat Sekdakab Sampang Hermanto Subaidi diberhentikan, Wabup Fannan Hasib yang nyaris tidak diberi peran, ini semua diduga tidak berjalan datar. Sekdakab Sampang

lengser keprabon lantaran ditengarai akan mencalonkan diri sebagai calon bupati, melawan dirinya dalam pemilukada Sampang 12 Desember 2012 mendatang. Itu juga yang terjadi pada Ra Fannan yang kemudian nyaris tidak diberi peran dalam kuasa bupati Noer Tjahja.

Indonesia, hal yang sulit terjadi bisa jadi muncul. Ini terjadi karena mantan sekdakab itu dianggap tidak santun dan menyalahi aturan, mendaftar calon bupati tidak pamit kepada atasannya. Tidak pamit pasti melanggar, tetapi bukan berarti atasa bisa berbuat semaunya.

Pada perkembangan berikutnya, Sekdakab yang dimutasi dari sekda ke staf ahli harus diturunkan kembali menjadi sekretaris Kelurahan Polagan Kota Sampang. Dari prespektif DUK, mantan sekdakab seharusnya tidak disitu. Tetapi Sampang juga

Mungkin karena sekdakab, atau lebih tepatnya mantan sekdakab tidak seberkuasa bupati, Namun Hermanto Subaidi memilih menerima keadaan ini sebagai anugerah. Meski diturunkan dari sekda, mantan orang nomor tiga setelah bupati dan wakil bupati SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 9


POLITIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang ini tetap berkomitmen bekerja. “Saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin,” Herman tetap optimis. Pada pilkada Sampang, yang akan digelar 12 Desember 2012 mendatang, Hermanto konon didukung Partai Persatuan Pembangunan. Bursa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), ada yang dari unsur pegawai negeri sipil (PNS). Adanya PNS yang mau nyalon, ditengarai membuat bupati berang. Bupati Sampang yang juga bakal mencalonkan lagi pun mempertanyakan soal status PNS yang ikut nyalon itu ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang. “Apakah ada aturan yang memperbolehkan PNS mencalonkan diri (sebagai kepala daerah) tanpa mengantongi ijin dari atasannya,” bupati Noer Tjahja bertanya anggota KPUD. Miftahur Rozak, anggota KPUD Sampang dari divisi hukum menjelaskan, PNS yang mencalonkan kepala daerah (bupati atau wakil bupati), tidak harus mendapat ijin dari atasannya. “Cukup tanda tangan yang bersangkutan,” Rozak berkomentar pendek. Namun apapun gerakan dari para bakal calon, bagi aktivis harus sudah diakhiri sementara. Menebar kuasa apalagi fitnah di bulan ramadan dianggap tidak mencerminkan sikap yang santun oleh Lingkar Rakyat Sampang (LIRAS) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (FORKAMASA). Manuver dari para penguasa atau calon penguasa belakangan ini oleh LIRAS dianggap manuver politik. “Sebisa mungkin, istirahat karena jeda politik sudah tiba memasuki ramadan,” kata Alan Kaisan, aktivis mahasiswa Sampang. (fat/naf/bet)

10 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

PUTRA MAHKOTA: Ra Momon bersama sejumlah Tim suksesnya sedang menyimak hasil survei sementara terk

PEMILUKADA BANGKALAN

RA MOMON

The Next Real King? Setelah dua periode bertahta sebagai bupati Bangkalan, RKH Fuad Amin Imron belum “rela” bila dinasti kabupaten ujung barat pulau madura ini jatuh ke tangan orang lain. Karena itu, Fuad yang tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai bupati ini, mencalonkan anaknya, Mak-

mun Ibnu Fuad sebagai generasi penerus tahta. Konon, disbanding kandidat lainnya, lelaki yang akrab disapa Ra Momon itu lebih siap. Sebab ayahandanya, tidak saja mengkadernya, tetapi Fuad telah menyiapkan “sekoci” untuk


POLITIK pasangan. Sedangkan 8 orang lainnya mendaftar secara sendirisendiri. Keempat orang yang mendaftar untuk mengikuti tes kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati antara lain pasangan Makmun Ibnu Fuad-Ir Mundir Rofii dan Farid Al-Fauzi-Imron Fatah. Adapun 8 bakal calon lainnya yang juga mendaftarkan diri mengikuti tes kesehatan sebagai prasyarat untuk maju Pilkada Bangkalan antara lain KH Imam Buchori Cholil, Nizar Zahro, Zukifli, Saleh Farhat, dr Su`udi,M.Pd, Sofiullah Syarif, Zainal Alim dan Achmad Wahid Maktub. Beberapa jenis tes yang dilakukan tim medis di rumah sakit meliputi tes darah, jantung serta tes psikologi. Dari sisi medis, para kandidat dinyatakan lulus tes kesehatan. Tetapi, sehat saja tidak cukup untuk mendaftar sebagai calon bupati bangkalan. Foto: obeth/sm

kait elektabilitasnya dalam pemilukada kabupaten Bangkalan

mendukungnya. PKB dan PDI Perjuangan, siap mengusung putra mahkota ini. Di luar Ra Momon, terdapat sejumlah nama yang bersijingkat masuk bursa calon. Data dari RS Syarifa Bangkalan menyebutkan, terdapat 12 kandidat yang telah mendatakan diri untuk dites secara fisik apakah sehat atau sebenarnya sedang sakit yang tidak diketahui. Wakil Direktur RS Syarifa, dr Abdul Aziz menjelaskan, dari 12 bakal calon itu empat orang diantaranya mendaftar secara ber-

Soal sehatnya para kandidat dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan. Ketua Pokja Launchin Pemilukada Syaiful Ismail menuturkan, mereka telah dinyatakan lolos tes kesehatan dan memenuhi syarat untuk mendaftkar diri sebagai peserta Pilkada Bangkalan 12 Desember mendatang dari sisi medis. ”Tanpa pengusung, sehat saja bisa ditolak KPUD bila persyaratan lainnya tidak terpenuhi,” paparnya. Fuad Amin Imron sebagai orangtua Ra Momon menargetkan 80 persen kemenangan. Fuad telah meminta Momon untuk tidak diam dalam urusan kemenangannya. Beberapa hal yang telah

dipersiapkan antara lain meminta jasa konsultan untuk melakukan survey awal. Dia menyadari survey mempengaruhi kepedean calon untuk maju. Data versi survey yang dilakukan Fuad, hanya satu kecamatan Ra Momon kalah. Sedangkan kecamatan lainnya Momon menang dengan range kemenangan dari 60 hingga 90 persen. Dimana Momon kalah, Fuad tidak bersedia menyebutkan. Pria yang bertahta dua periode sebagai bupati itu menyadari pasti ada yang tidak menghendaki Momon menang dalam pemilukada yang dijadwal 12 Desember mendatang. Tetapi dalam hitungan survey, sebagian besar masyarakat masih menghendaki Momon menang. Sampai saat ini, Fuad merasa yakin Momon tidak tertandingi karena banyak yang mendukungnya. Tetapi untuk menghindari terjadinya hal yang tidak dikehendaki, Fuad telah menyiapkan piranti-piranti yang menopang Momon untuk menang satu putaran. Apa yang telah dilakukan Fuad? “Ada, sudah berjalan,” katanya. Seorang pengamat politik Bangkalan Rahman ST mengatakan, jika pemilukada dilakukan saat ini, kemenangan pasangan Ra Momon-Mundir mendekati angka 80 persen. Serendah-rendahnya, pasangan tersebut menang 70%. Apakah angka ini akan terus bergerak naik atau bahkan susut, Rahman menilai hal itu bisa saja terjadi. Tetapi dari sisi politik, pria jangkung itu menilai pasangan in cumbent berwajah anaknya itu terlalu sulit untuk dikalahkan dengan berbagai faktor. “Dalam hitungan saya (jika pilkada digelar saat ini), Ra Momon bisa meraih dukungan serendah-rendahnya 70%,” katanya. (obet/abe)

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 11


KRIMINAL

IMIGRAN GELAP: Sejumlah imigran gelap terdampar di pulau Goa-goa Sumenep setelah kapal yang mereka tumpangi karam di perairan setempat.

Berlayar Dari Iran, Tersesat di Lautan

J

ika negara yang ditinggalinya tidak memebrikan kenyamanan, warga di dalamnya merasa tidak kerasan, ingin pergi untuk mencari penghidupan yang layak. Atu dapat dilakukan dengan dua cara, baik-baik (prosedural) atau dengan caranya sendiri, menjadi imigran gelap. Dari dua cara itu setiap imigran memiliki kisahnya sendiri-sendiri. Satu pihak ada yang selamat, dan sukses pula. Pihak lainnya merasa kiamat datang lebih cepat, terutama saat imigran gelap tersesat dan tertangkap petugas pula. Inilah yang dialami puluhan imigran gelap asal Irak dan Iran. Mereka pergi, hengkang dari negaranya. Umumnya menuju Australia menyu-

12 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

sul generasi imigran sebelumnya yang sukses dan mapan di negeri Kanguru itu. Tetapi, pergerakan imigran gelap ini tidak mulus karena cuaca buruk. Sampai akhirnya, mereka digiring menepi, harus mengikuti aturan. Bila tak lengkap, pasti masuk perangkap. Ini bukan kali pertama mereka tersesat, hal yang sama juga terjadi meski negaranya berbeda. Puluhan imigran gelap asal Irak dan Iran itu akhirnya dievakuasi ke Pelabuhan Kalianget menggunakan KLM milik warga Pulau Ra’as Sumenep setelah sebelumnya mereka terbawa angin. Jumlah mereka lebih banyak dibanding yang diberitakan (66 orang( menjadi 58 orang


KRIMINAL menjadi 66 orang. Selanjutnya, mereka dibawa ke Surabaya dengan bus umum Akas nopol N 7126 UR dalam kawalan ketat polisi. Mereka diantar ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Pasuruan. Para imigran imigran gelap terdampar di Pulau Goa-Goa Raas Suemnep setelah perahu motor yang membawa mereka ke Australia mengalami kerusakan mesin. Sutrisno, Kepala Basarnas Jatim menjelaskan, rencana awal, puluhan imigran itu akan dipindah ke Pulau Raas untuk mempermudah evakuasi. Hal itu tak bisa dilakukan karena terkendala alat transportasi. Di sana, yang ada hanya perahu nelayan berukuran kecil dan diperkirakan akan memakan waktu lama. Sebelum akhirnya diangkut ke Surabaya melalui pelabuhan Kalianget, ada rencana menunggu bantuan KRI Tongkol, milik TNI-AL. “Akhirnya dibawa ke Kalianget,“ Trisno menjelaskan. Pengangkutan imigran gelap ini baik dari Gua-gua ke Kalianget dan dari Kalianget ke Surabaya dalam pengawalan yang sangat ketat. Padahal, mereka sudah tidak berdaya setelah perahu yang ditumpanginya mengapung karena mengalami kerusakan mesin. Tetapi Kapolres Suemnep AKBP Dirin tidak mau ambil resiko. Lebih baik ketat daripada tidak ketat tetapi akhirnya kebobolan. Apalagi, kasus imigran melawan sudah banyak terjadi di negara yang lain. “Kami tidak mau ambil resiko,� Dirin tegas. Agak sulit mengajak komunikasi para imigran ini. Pertama, imigran asal Irak dan Iran ini mengaku tidak bisa berbahasa Inggris. Kedua, mereka juga tidak mengerti bahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa urdu yang relatif berbeda dengan bahasa Arab apalagi Bahasa Inggris. (sai/ bet/abe)

IMIGRAN: 62 orang imigran gelap ini berasal dari Iran, Irak dan sebagian lagi dari Afganistan

Bertindak Aneh-aneh Begitu sampai di Surabaya, imigran gelap itu mulai bersikap aneh. Keanehan itu ditunjukkan dengan beberapa adegan. Antara lain, para imigran itu berlarian ke perkampungan di kawasan Jalan Jakarta Surabaya. Mereka menolak ditempatkan di penampungan atau yang lazim disebut TPI (Tempat Penampungan Imigran). Upaya kabur ini dibenarkan Kepala Seksi Penegakan Hukum, Direktorat Polisi Perairan Polda Jatim, AKBP Sulistiyono. Keanehan lainnya, lantaran para imigran menilai TPI tidak layak huni karena, versi mereka, sempit, sumpek, dan menyerupai penjara. Para imigran meminta diinapkan di hotel dan minta dihidangi fast food. Adegan lainnya, para imigran keluar dari kendaraan angkutan yang membawa mereka. Lalu memutuskan duduk-duduk di sepanjang Jalan Jakarta sebelum kemudian berlarian ke gang-gang sempit di kawasan tersebut. Begitu juga dalam adegan yang lain, sebagian imigran di Mapolair berontak dan meminta keluar. Mereka menggeretak dan mengancam akan memecahkan kaca bila tidak diberi ijin. Untung polisi Indonesia sabar dan sadar agar tidak terjadi keributan. Aspirasi imigran dikabulkan dalam waktu terbatas dan dalam penjagaan yang ketat. (sai/ bet) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 13


OPINI

Menggugat

Kaum Cendikia Nahdlatul Ulama

P

erhelatan pertama ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) di Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan (19/2/12) telah menghasilkan kepengurusan pimpinan pusat. Sebagai perkumpulan para sarjana dari kaum tradisionalis, ia semestinya hadir dalam ruang dan aura yang berbeda. Organisasi ini harus berbeda dengan organ NU lain, yang menyukai kerumunan dan gebyar. Memang tidak dapat dinafikan bahwa sekarang NU telah sejajar dengan Muhammadiyah dalam mobilitas vertikal, dengan menempatkan orang-orangnya di kursi kekuasaan, seperti Mahfudz MD, Moh Nuh dan Marzuki Alie. Kenyataan di atas hanya mengingatkan saya pada kelakar Gus Dur dalam sebuah acara diskusi di Yogyakarta. Guru bangsa ini tak bisa menahan tawa ketika ada seorang bupati melaporkan bahwa hubungan Pengurus Cabang NU dengan bupati sangat baik. Malah, Gus Dur pun tertawa terpingkal-pingkal sehingga tubuhnya terguncang. Mentalitas kaum Nahdliyyin masih tersandera oleh pesona para ambtenaar. Padahal, sebagai organisasi masyarakat sipil, NU harus menempatkan diri sebagai penyeimbang kuasa pemerintah. Betapa warga kebanyakan secara tidak sadar terperangkap dalam ke-

14 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

san kebesaran elite ketika memulai kongres dengan menempatkan ketua mahkamah konstitusi, menteri dan politikus sebagai pihak yang harus didengar. Padahal, bukankah sebagian carut-marut negeri ini adalah buah dari ketidakbecusan mereka juga? Mengapa kongres meggelar karpet merah pada petinggi berlatarbelakang NU yang kebetulan menduduk kursi dan yudikatif, eksekutif serta legislatif? ISNU seharusnya tidak terpesona pada gemerlap petinggi, di mana dengan mudah sarjana berlatar tradisional menyediakan panggung besar mereka untuk membicarakan tema “Membangun Mentalitas Kecerdasan dan Kejujuran dalam Mengantar Kemajuan Bangsa�. Tugas Sarjana Lalu, apa tugas sarjana? Apabila kita merujuk pada Bernard Shaw, penyair Inggeris, mereka adalah kelas menengah yang suka mengeluh. Daya pikir mereka yang kritis memungkinkan golongan ini bisa memahami realitas jauh lebih baik dibandingkan orang ramai. Atau dengan kata lain, mereka sangat ‘cerewet’ terhadap keadaan yang tidak sejalan dengan kontrak sosial seperti diandaikan oleh John Lock, filsuf Inggeris terkait kehidupan bernegara. Lalu, apakah sebenarnya kesepakatan bersama kita

sebagai warga? Kemajemukan untuk keharmonian dan kemakmuran bersama. Jika bangunan kebersamaan ini runtuh, maka Republik ini juga roboh. Namun demikian, agar ketentraman warga terwujud secara utuh, kehidupan ekonomi mereka harus berada pada kondisi layak dan pada akhirnya sejahtera. Lebih jauh, Afred North Whitehead, Filsuf kelahiran Inggeris, menegaskan bahwa kecendekiawanan adalah kecepatan memahami yang berbeda dengan kemampuan (ability), di mana kemampuannya itu mendorongnya untuk bertindak secara bijaksana atas dasar sesuatu yang dipahami. Dengan demikian intelektual adalah orang bijak yang tidak hanya berpikir tetapi juga bertindak. Bagaimanapun, kata intelektual sendiri juga menemukan padanannya dalam sejarah pemikiran Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan hingga kini dengan sebutan kaum moeda, bangsawan pikiran, pemoeda pelajar, sarjana hingga cendekiawan, sebagaimana ditulis dengan baik oleh Yudi Latif dalam Indonesian Muslim: Intelligentsia and Power (2008). Pendek kata, bangsa ini telah mempunyai tradisi intelektual yang kokoh. Dengan modal inilah, sarjana di negeri ini dapat mengambil peran se-


Oleh : Ahmad Sahidah Delegasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Malaysia

bagai kelompok penekan. Bagaimanapun, seperti diungkapkan oleh Syed Hussien Alatas dalam Intellectuals in Developing Societies, bahwa “Without an intellectual community there is no demand for change in the fundamental forms of society� (1977:22). Oleh karena itu, ISNU tentu bisa mengambil peran serupa, tanpa harus terperangkap dengan label tradisi dan pada waktu yang sama membuka diri terhadap organisasi serupa lintas ideologi, agama dan negara untuk bekerja dalam mengatasi persoalan bersama, seperti krisis lingkungan, moral dan politik. Peran Sarjana NU Sebenarnya masalah utama warga NU adalah keterpurukan ekonomi umat. Oleh karena itu, kita perlu menggairahkan kembali pemikiran Abdurrahaman Wahid, yang pernah merintis penguatan ekonomi melalui kerjasama NU dan Bank Summa. Sekarang, melalui telaah otoritas dan tradisi dalam pengertian falsafah hermeneutik, keterlibatan ekonom dan kyai menjadi penting karena di tangan kedua kelompok inilah, pembaharuan teradap pandangan kaum Nahdliyyin terhadap ekonomi makin baik dan tak lagi melihat pasar hanya dalam pengertian tradisional. Pada gilirannya, fiqh muamalat perlu men-

dapatkan perhatian dengan memberikan tumpuan pada pengarusutamaan ekonomi syari’ah. Untungnya, keterlibatan universitas negeri umum dan institusi swasta, selain Universitas Islam Negeri (UIN) dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dalam pengembangan pendidikan ekonomi syariah memantik kehendak yang lebih besar, yaitu kesejahteraan umat. Sebab, sejatinya ekonomi syariah bisa dijadikan instrumen perwujudan nilai-nilai progresif Islam. Celakanya, penolakan terhadap model ekonomi syariah justru tidak jarang datang dari kalangan sarjana muslim, bahkan dari alumni pondok pesantren. Jelas, ini adalah tantangan terbesar sarjana NU untuk mengarusutamakan sisi progresif dari pemikiran ekonomi fiqhiyyah agar pada waktu yang sama, ia tidak hanya menjadi sistem ekonomi, tetapi ikhtiar keagamaan yang memungkinkan peluang pekerjaan terbuka bagi lulusan pesantren. Dengan menumpukan pada isu politik dan ekonomi, sarjana-sarjana yang merapatkan diri dalam satu persatuan atas nama ideologi tertentu sejatinya telah menunaikan tugastugas yang mesti diembannya, tanpa harus menutup diri dengan badan otonom lain, seperti Lesbumi, yang

bergerak dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Bagaimananapun, usaha untuk menggalakkan kesadaran umat akan pengetahuan memerlukan instrumen literasi (melek huruf) agar makna pesan keagamaan progresif bisa disampaikan pada khalayak lebih luas. Pesan keagamaan harus disampaikan dengan bahasa awam agar mobilisasi umat tak melulu untuk kepentingan politik jangka pendek. Gugatan terhadap intelektual NU sebenarnya bukan suatu gagasan bahwa kaum intelektual di tubuh organisasi dan warga yang bernaung di dalam perkumpulan berlambang bumi ini tidak berbuat apa-apa. Namun penegasan ulang terhadap dua agenda besar dari sudut pengetahuan dan tindakan layak untuk terus dibahas dan dikaji ulang. Tentu saja, kumpulan intelektual bisa menjadi kelompok pendesak baik ke dalam maupun keluar agar kepentingan anggota dan warga yang berafiliasi dengan pandangan dunia Sunni-Syafi’ie bisa diakomodasi oleh pembuat kebijakan (wakil rakyat) dan pelaksana kebijakan (pihak eksekutif). Pendek kata, sarjana NU tidak menjadi orang asing di tengah masyarakatnya, apatah lagi dengan gagah menyodorkan konsep F Hayek tentang ekonomi liberal. (*)

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 15


OPINI

Totalitas

dalam Kesalehan

S

eusai perang Aceh yang mencekam, konon, para cendikiawan Belanda mengadakan diskusi amat rahasia. Topiknya sederhana: “Upaya menjinakkan umat Islam nusantara”. Belanda nyaris kehilangan tenaga menghadapi perlawanan umat Islam nusantara yang menelan kerugian biaya tidak terkira. Bayangkan! Bagaimana dengan dahsyatnya perang Diponogoro, perang Hasanuddin, perang Padri dan perlawanan dari gerilyawan-gerilyawan yang tumbuh secara sporadis di seantero bumi nusantara. Salah seorang peserta diskusi berdiri mengutarakan pendapatnya. Ini yang pertama. Menurutnya yang amat berbahaya adalah Islam sebagai agama. Islam menjadi roh perjuangan. Maka kuku kolonialisme akan mencengkram dengan mantap dengan catatan Islam harus dicerai-berai dari penduduk negri ini. Pendapat pertama disanggah. Memisahkan agama Islam yang mendarah daging dari penduduk pribumi, tentu saja, bagaikan bunuh diri bagi Belanda. Agama diusik spontan akan menyulut api perlawanan berkobar dahsyat kemana-mana. Pendapat itu tidak menguntungkan. Ditolak. Itulah politik. Diskusi panjang itu menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

16 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

Umat Islam setelah perang Aceh sedang ngantuk. Di tangan kirinya tergenggam sebilah pedang terhunus, di tangan kanannya memegang kitab suci al-Qur’an. Salah satu diambil akan mengamuk, apalagi kedua-duanya. Ini paling berbahaya. Biarkan keduanya dipegang erat. Cuma yang perlu menjadi perhatian agar umat Islam yang sedang ngantuk perlu dikipas-kipasi dengan pembodohan dan ragam budaya modern yang sekuler, hidones dan kapitalis. Akhirnya umat Islam akan tidur lelap.

gan memahami isinya dan mengamalkan tuntutannya lalu mendawahkan amar ma’ruf-nahi munkarnya?

Cukup beralasan analisis cendikiawan kita, DR. Ahmad Syafi’i Ma’arif bahwasanya generasi-generasi yang lalu jatuh ke tanagan penjajah lebih disebabkan oleh kebodohannya. Ini karena umat Islam telah lama kehilangan visi al-Qur’an tentang sejarah yang bersifat dinamis.

Episode lain. Waktu saya duduk santai di ruang tunggu sebuah terminal, tiba-tiba seorang cewek berjilbab dengan umur setengah baya berlalu di depan saya. Ironisnya, walau dia berjilbab, rok yang dikenakan ukuran mini. Sepanjang pejalanan menuju keluarga di pelosok desa terpencil saya tidak habis pikir. Sejauh mana orang Islam memahami agama yang dianutnya?

Memang, bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Akan tetapi, berapa persenkah umat yang tahu membaca Al-Qur’an dengan tulisan Arab? Berapa persenkah umat Islam yang tahu membaca Al-Qur’an dan memahami isinya? Berapa persenkah umat Islam yang tahu membaca Al-Qur’an dengan memahami isinya dan mengamalkan tuntutannya? Berapa persenkah umat Islam yang tahu membaca Al-Qur’an den-

Seorang teman tidak lagi antusias melakukan shalat lima waktu. Setiap kali ditegur dia menangkis ringan dengaan jawaban berdasarkan logika semata. “Shalat secara etimologi berarti do’a. Berdo’a tidak mungkin dibatasi dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu dan dilakukan dalam liwa waktu. Bershalat sepanjang waktu”. Saya biarkan dia kuwatir semakin gila.

Lain halnya dengan tetangga sebelah yang tekun melakukan ibadah shalat lima waktu, kewajiban puasa di bulan Ramadhan, berkali-kali berhaji dan berumrah ke tanah suci Makkah dan seterusnya. Anehnya ketika diajak untuk melakukan perbuatan yang berdimensi sosial-horizontal acuh tak acuh bahkan cenderung antipati dengan orang-orang sekelilingnya yang


Oleh : Hafid Kri Mengajar di Sekolah Tinggi Islam Al-karimiyah Sumenep

sebagian mereka kelapan dan seringkali tertindas.

keputus-asaan setelah kalah berkompetisi dengan agama-agama non Islam.

Padahal Islam sebagai agama tidak hanya berdimensi vertikal dengan Allah semata (hablun minallah), melainkan juga berdimensi sosialhorizontal (hablun minannas). Buktinya amat banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan mu’amalat dibandingkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ibadah. Dengan demikian setiap ajaran ritual secara implisit di dalamnya terdapat perintah aktivitas sosial. “Shalat itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran” (alQur’an). “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermamfaat kepada orang lain” (al-Hadits).

Pikir-pikir, kian hari umat Islam semakin ngantuk oleh desiran angin kebudayaan Barat. Umat Islam mulai terkikis kesadarannya tentang kehadiran agama sebagai tali penghubung dengan Tuhannya sekaligus dengan orang-orang sekitarnya. Sehingga makna iman ditangkap sebagai kata benba yang statis. Mestinya? Mestinya kata iman ditangkap sebagai kata kerja yang dinamis. Justru itu umat Islam dalam mendekati Allah tidak cukup dengan hanya sekedar mengucapkan kalimat thayyibah, kesaksian secara verbal.

Bukankah Allah SWT mengajak umat manusia, “udkhulu fissilmi kaffah?” Kata “kaffah” bukan berkonotasi penekanan kwantitas, akan tetapi justru pada kwalitas. Setiap keshalihan ritual mesti ada tuntutan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk keshalehan sosial. Andaikata penekanannya pada kuantitas niscaya akan terasa kehambaran firman Allah yang berbunyi:”Lakum dinukum waliadin”. “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Akan semakin babak-belur apabila meletakkan interpretasi bagian akhir surat al-Kafirun dalam konteks

Posisi kalimat thayyibah, “La Ilaha illallah” menjadi sentral dan paling essensial dalam Islam. Kesaksian kalimat thayyibah tiada henti menuntut respon positif manusia sejalan dengan tri fungsinya. Pertama, manusia sebagai khalifah atau penguasa-penguasa di bumi (a-Baqarah: 30), yang dilengkapi dengan akal untukberkreativitas guna mengngkap rahasia alam dan menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi. Kedua, manusia sebagai mustakmir atau pemakmur bumi (Hud: 61), yang dilengkapi dengan naluri estetika yang cenderung kepada keindahan dan kesempurnaan,

sehingga ilmu pengetahuan dan tehnologi yang diraih manusia untuk iarahkan kepada yang positif dan konstruktif. Ketiga, manusia sebagai abid atau hamba Allah (ad-Dzariyat:56), yang mengharuskan manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga segala aktivitas hablun minallah dan hablun minnassemata diniatkan sebagai pengabdian kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Umaro (eksekutif, legislatif dan yudikatif) akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara professional. Ulama (kiai,ustad) akan menyampaikan pesan-pesan agama secara ideal dan komprehensif. Aghniya’ (orang-orang kaya) akan mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya kepada yang berhak. Pedagang, petani, pekerja, nelayan dan seterusnya akan akan berlaku jujur. Alkhirul kalam. Syetan yang terkutuk kerap kali memercikkan kotoran yang menjijikkan ke sekujur badan manusia, baik lahir maupun batin. Untuk tidak over lapping dengan kotorankotoran selanjutnya, setiap waktu umat Islam perlu mengaca diri pada al-Qur’an dan Hadits Rasul. Kotoran-kotoran yang menempel secepatnya dibersihkan dengan air taubat yang jernih menyejukkan. Dengan cara itu Islam sekujur badannya akan terealisasi. (*)

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 17


HUKUM

foto-foto: saiful bahri/sm

DIKAWAL: Tajul Muluk, terdakwa kasus penistaan agama tampak dikawal puluhan polisi saat meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Sampang

Tajul: Terpidana atau Teraniaya?

B

eberapa waktu lalu, sekelompok massa menyerang kediaman Tajul Muluk di Dusun Nang Kernang, Kecamatan Oben Sampang, Madura. Mereka serasa berhak membakar lembaga pendidikan dan sebuah rumah yang menjadi tempat hunian Tajul yang disebut-sebut menistakan ajaran agama dan menodai agama tertentu yang juga dianut Tajul. Di sinilah tidak jelas, siapa menista siapa. Sudah jatuh, Tajul tertimpa tangga pula. Pertama, Tajul dianiaya sekelompok orang yang sebagian dikenal dan sebagian lainya asing baginya. Tanpa pengadilan, para pengrusak itu melenggang. Kedua,

18 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

Tajul didudukkan di pengadilan, dijadikan terdakwa, dan divonis selama dua tahun karena dituduh sesat. Jauh sebelum sidang ini digelar, kasus Tajul ini sejatinya bukan karena dugaan penistaan atas agama. Tetapi, kuat dugaan kasus ini bermula dari sentimen antarpribadi. Kebetulan, Tajul memiliki cara pandang yang berbeda alam amaliyah-nya sehari-hari. Saat sentimen antarpribadi ini membuncah, seseorang ditengarai membuat grand design dengan menseolah-olahkan Tajul mengajarkan aliran sesat. Saat kasus ini disengketakan, putusan majelis hakim lah

yang dijadikan pedoman sesuai berdasarkan fakta hukum yang berkembang dalam persidangan. Meskipun, fakta yang terjadi di lapangan belum tentu seperti dalam keyakinan majelis hakim. Apalagi, hakim juga manusia, bisa salah juga. Putusan dua tahun itupun, dianggap lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengangap Tajul pantas dihukum empat tahun penjara. Baik tuntutan empat tahun maupun vonis dua tahun, bagi terdakwa merupakan hukuman yang tidak adil. Sebab, semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya tak lebih dari fitnah. Apalagi, kasus


HUKUM sengketa antar pribadi ini yang dibelokkan ke aliran sesat dianggap sebagai pesanan. “Saya banding, ini fitnah, ini masalah harga diri, kasus ini adalah pesanan,� ujar Tajul usai vonis dibacakan majelis hakim. Itu juga yang disampaikan kuasa hukup terdakwa, M Faiq Assiddiqi. Pihaknya merasa keberatan karena penodaan agama yang dimaksud majelis hakim tidak jelas? Faiq menganggap putusan itu salah besar. “Sudah jelas, klien saya menyatakan banding,� dia mengukuhkan. Dalam versi lain, sidang Tajul Muluk diwarnai ketidaklaziman. Sinung Karto, Kadiv Investigasi Kontras, menilai hakim dan jaksa cenderung diskriminatif. Ini terindikasi pada keberpihakan terhadap saksi dari pihak jaksa. Dicontohkan, hakim tetap memberi ruang pada Zein Alkaf untuk tampil sebagai saksi ahli, meski dia hanya tamatan Tsanawiyah. Padahal, ini isyarat level pendidikan yang tak mumpuni untuk menerangkan latar belakang kompleks perbedaan mazhab dalam Islam. Dia bercerita juga tentang laku hakim yang kerap memberi kesan berpihak kepada saksi-saksi dari pihak jaksa. Hakim pantas dinilai kerap membantu saksi agar keterangannya sejalan dengan isi berita acara pemeriksaan. Begitu pula jaksa, yang berkali-kali menyebut pasal 165 KUHP padahal sebenarnya pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Saking gemasnya dengan kelakuan jaksa, saksi ahli untuk Tajul Muluk (Zainal Abidin Bagir PhD) menegur dan mengingatkan jaksa tentang kesalahannya menyebut pasal. Meski diingatkan, jaksa tetap bersikukuh dirinya tak keliru menyebut pasal.

DIJAGA KETAT: Dua anggota polisi tampak berjaga di pintu Pengadilan Negeri Sampang saat sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Tajul Muluk

Begitu KUHP dibuka, akhirnya jaksa menyadari bahwa jaksa juga manusia dan bisa salah juga. Dalam cerita yang lain tentang pengadilan Tajul Muluk ini, datang dari Alfon Kurnia Talma, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Disceritakan, fakta di persidangan menunjukkan beberapa saksi jaksa yang justru tak bisa berbahasa Indonesia. Ini dianggap bertentangan dengan isi

berita acara pemeriksaan (BAP). Mestinya, jaksa tidak terburuburu menyatakan berkas perkara lengkap. Sebab, idealnya dalam penyidikan perlu penerjemah yang telah disumpah. Sehingga ketika saksi yang tak bisa berbasa Indonesia menandatangani berita acara, dia mengerti apa yang dia tandatangani. Karena itu, dia menganggap sidang atas terdakwa Tajul Muluk ini mirip balapan atau sintron kejar tayang. (tim/abe) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 19


ASPIRASI

DEMO KAPOLRES: Ribuan alumni Pondok Pesantren Annuqayah memenuhi jalan di depan Kantor Polres Sumenep. Mereka menuntut kapolres memenita maaf atas penolakan terhadap alumni Madrasah Aliyah Annuqayah saat mendaftar sebagai calon anggota polisi.

POLRES TOLAK IJAZAH MADRASAH ALIYAH

Salah kacamata, keliru memberi makna

R

ibuan santri dan alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep memprotes Kapolres Sumenep, AKBP Dirin beberapa waktu lalu. Mengapa di polres diprotes, inilah persoalannya.

dahnya SMA atau yang sederajat. Di luar itu, ijazah pesantren juga dapat digunakan apabila pesantren tersebut telah mendapat sertifikasi dari pemerintah untuk mengelola pendidikannya seseuai atau setara jenjang pendidikan.

Beberapa waktu lalu, Moh. Azhari, lulusan Madrasah Aliyah (MA) 2 Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep, saat mendaftar sebagai calon Brimob dan Dalmas lingkungan Polda Jatim. Salah satu syaratnya, berijazah serendah-ren-

Di sinilah ihwal kesalahpahaman muncul. Satu sisi, MA Annuqayah lembaga pendidikan setara SMA. Di sisi lain, Annuqayah merupakan pondok pesantren. Secara kepesantrenan, Annuqayah menjalankan religiusitas hari-hari

20 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

sebagaimana layaknya pesantren. Tetapi secara kelembagaan, MA Annuqayah independen dan sesuai ketentuan pemerintah berkurikulum nasional sebagaimana MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Dengan sendirinya, ijazah MA Annuqayah setara dengan MAN/SMA. Hanya, panitia memandang ijazah MA Annuqayah adalah ijazah pesantren Annuqayah. Sementara, Ponpes Annuqayah bukan pesantren yang direkomendasi untuk mengelola pendidikannya sendiri tanpa harus merujuk pada kurikulum nasional. Salah satu pesantren yang direkomendasi pemerintah untuk mengelola kurikulum sendiri setara SMP/SMA adalah Gontor, Al Amien Prenduan, dan pondok serumpun lainnya. Kuat dugaan, tim di internal panitia rekrutmen tidak koneksitas yang umumnya terdiri atas inter-


ASPIRASI nal Polres, LSM, dinas pendidikan, kantor kementrian agama, dan pihak terkait lainnya. Dalam hal menentukan ijazah pesantren atau MA, kantor kemenag-lah yang lebih berwenang. Begitu juga dinas pendidikan berwenang dalam penentuan maupun absah tidaknya ijazah seseorang. Sedangkan polisi, tidak berwenang menentukan ijazah seseorang dari pesantren atau bukan pesantren karena itu domain diknas dan kantor kemenang.

manusia dan terbukti salah juga. Tetapi sayang, Kapolres Dirin tidak di mapolres saat itu karena berada di Polda Jatim. Massa mendesak Kapolres hadir dengan cara “menyandra� wakapolres sebagai jaminan. Tak lama kemudian, sebuah helikopter terbang, membawa Kapolres yang diduga bertolak dari Polda Jatim.

Tetapi, ijazah Azhari tetap ditolak karena panitia telah menolaknya dari awal meski kesimpulan panitia ini benar dengan menggunakan kacamata yang salah. Seharusnya, cara pandangnya bukan seperti ala panitia. Melainkan, mendudukkan MA Annuqayah sebagai lembaga setingkat MAN/SMA yang berkurikulum nasional. Ini sesuai dengan bunyi persyaratan rekrutmen bahwa calon brimob dan dalmas berijazah SMA atau yang sederajat.

mereka tak kunjung datang. Petugaspun beringsut maju dengan maksud menghalangi massa membawa pimpinan mereka. Dalam perkembangan berikutnya, kapolres datang dan dialog berlangsung di DPRD Sumenep. Pihak Polres akhirnya menyadari telah terjadi kesalahpahaman antara panitia dengan pihak lain dalam memandang obyek sengketa. Bahkan, Polres memberikan apresiasi karena publik mmemberikan perhatian kepada Polres dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, Kapolres Sumenep, AKBP Dirin menjelaskan, pelaksanaan seleksi penerimaan calon brigadir tersebut, pihaknya menggandeng instansi lain sesuai kompetensinya masing-masing, untuk bergabung dalam tim seleksi penerimaan.

Karena kesalahan kacamata inilah, Polres didatangi ribuan santri dan alumni Annuqayah. Mereka datang bukan untuk memaksa Azhari agar diterima sebagai calon brimob atau dalmas di lingkungan Polda Jatim. Kedatangan mereka ingin mendidik Kapolres bahwa kesalahan telah terjadi dalam rekrutmen dimaksud. Atas kekeliruan itu, Kapolres didesak untuk meminta maaf dan harus gentle mengakui kesalahan pemakaian kacamata dalam melihat sesuatu yang mengubah dari yang seharusnya menjadi tidak seharusnya.

“Secara kelembagaan, Polres Sumenep meminta maaf kepada Ponpes Annuqayah dan masyarakat umum berkaitan dengan salah tafsir atas ijazah MA 2 Annuqayah� (AKBP Dirin)

Kapolres menurut santri dan alumni tak lebih dari manusia juga yang bisa jadi suatu ketika salah dan khilaf. Kekeliruan memakai kacamata dalam memandang ijazah lulusan MA Annuqayah sebagai tanda kemanusiaan Kapolres yang benar-benar

Suasana sempat memanas. Terjadi saling lempar batu antara petugas dengan para pendemo. Garagaranya mereka hendak membawa Wakapolres ke Kecamatan GulukGuluk karena Kapolres yang mereka tuntut untuk hadir menemui

AKBP. DIRIN | Kapolres Sumenep

Untuk menilai keabsahan KTP, diserahkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk menilai keabsahan ijazah, dipercayakan pada Dinas Pendidikan sebagai instansi terkait. Sebab, kapolres menyadari hal tersebut bukan domainnya polisi untuk menentukan keabsahan kependudukan ataupun ijazah pendaftar. Ketika disinggung tentang Azhari yang dinyatakan tak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Brimob dan Dalmas, Dirin mengaku melakukan tindakan sesuai masukan tim seleksi yang terdiri dari beberapa instansi yang berkompeten. Namun atas kasus ini, semua pihak pada akhirnya legowo bahwa siapapun harus menyadari bisa keliru dan salah menilai. Ini pelajaran bagi semuanya khususnya Polres untuk bertindak bajik, bijak, jujur dan transparan. (tim/abe) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 21


KESEHATAN

foto: saiful bahri/sm

foto: david/sm

BANTUAN UNTUK BALITA: Ribka Tjiptaning Anggota DPR RI (palaing kiri) bersama Said Abdullah (dua dari kanan) dan Kusmuni, ketua IDI (paling kanan) saat penyerahan bantuan makanan pengganti ASI untuk Balita.

Kesehatan Terkadang Menyebabkan Kesakitan

B

anyak undang-undang lahir di republik ini baik menyangkut sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang kesehatan, tanggal 28 Oktober 2011 lalu DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial BPJS menjadi Undang-undang. Undang-undang ini berfungsi memperkuat Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004. Pengesahan ditandai ketuk palu oleh pemimpinan sidang Pramono Anung. Salah seorang wakil rakyat yang getol memperjuangkan RUU BPJS Rieke Dyah Pitaloka menitikkan air mata usai pimpinan sidang mengetuk palu disahkannya RUU 22 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

BPJS menjadi Undang-Undang. Namun baginya perjuangan BPJS belum berakhir. UU BPJS (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini mengatur kewajiban negara untuk memberi lima jaminan dasar bagi rakyat. untuk melaksanakan hal tersebut UU ini akan di bagi menjadi dua tahapan yaitu : BPJS I akan mengatur tentang jaminan kesehatan dan PT Askes nantinya akan di jadikan sebuah badan hukum baru yang bersifat nirlaba. Selain itu ada BPJS II yang akan mengatur tentang kecelakaan kerja, kematian, pensiun

dan tunjangan hari tua. Untuk melaksanakan itu nantinya akan di berikan kepada tiga BUMN, yakni Jamsostek, ASABRI dan Taspen. Untuk BPJS I akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS II badan hukumnya dibentuk pada 1 Januari 2014 dan selambat-lambatnya pada Juli 2015. Dengan di sahkannya UU BPJS maka diharapkan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang akan di tolak rumah sakit karena tidak memiliki biaya untuk berobat di rumah sakit karena mereka telah di lindungi oleh jaminan Polis Asuransi dari Negara. Hanya, apakah benar begitu, apakah UU tersebut merupakan sebuah jaminan yang melindungi segenap warga negara Indonesia dari masalah sosial dan kesehatan, apakah sudah di pertimbangan dampak-dampak yang akan terjadi, semua belum ada yang


KESEHATAN tahu. Namun setidaknya, patut optimis karena selama ini semua tahu bahwa UU yang di sahkan DPR saat ini banyak dimuati unsur-unsur politis semata. Pada seminar kesehatan yang digelar Ikatan Dokter Indonesia Sumenep, salah satu penggerak untuk mengegolkan RUU BPJS ini, Ribka Tjiptaning menganggap UU dimaksud sebagai harga mati. Dia menganggap ini perjuangan seluruh rakyat Indonesia dan perlu kontrol pada proses pelaksanaannya. Sebelumnya, pembahasan RUU BPJS di DPR juga berbelit-belit dan berjalan alot. “Yang menolak BPJS itu nggak ngerti manfaatnya, padahal dengan undang-undang semuanya akan menjadi lebih baik,” katanya. Sebelum diundangkan, pemerintah, khususnya Kementerian BUMN pada awalnya menolak kehendak DPR untuk melebur 4 BUMN dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BUMN itu adalah Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes. Akhirnya disepakati BPJS dibagi dalam 2 bentuk. BPJS 1 khusus menangani kesehatan sedangkan BPJS 2 menangani kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua dan pensiun. Motor utama BPJS 1 adalah PT Askes, motor utama BPJS 2 adalah PT Jamsostek. Sedangkan Taspen dan Asabri itu akan diatur melalui peraturan pemerintah. Amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan BPJS dibagi 2, yakni, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang berbentuk Badan Hukum Publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan, dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja, bahkan mengenakan sanksi administrasi kepada peserta dan pemberi kerja.

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Sanksi adminstratif yang dapat dilakukan oleh BPJS berupa teguran tertulis dan denda. Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS. Sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar untuk pemberi kerja yang tidak ikut program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan iuran wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Ketentuan lain yang terkait, pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima bantuan kepada BPJS. Sementara dr Zaenal Abidin selaku Ketua Terpilih Pengurus Besar IDI membahas mengenai SJSN atau pendidikan kedokteran, bahwa dokter itu seharusnya dibeli putus oleh negara karena negara membutuhkan dokter. Kata-kata Zainal ini menjadi sangat penting jika mencermati konstitusi negara yaitu Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen, dimana Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Di sinilah negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,” kata Zainal. Menurut dia, pemerintah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang

memadai dan baik pelayanannya di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas pendukung bagi terlaksananya pelayanan kesehatan, menjamin keterjangkauan fasilitas kesehatan, memberikan kenyamanan dan ketenangan tenaga kesehatan serta fasilitas agar selalu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS dia lihat berdimensi usaha untuk memenuhi keterwujudan hal-hal yang penting bagi masyarakat dari sisi kesehatan. Adapun Pror DR HI Oetama Marsis Hadir dalam diskusi ini menuntut kualifikasi dokter agar terus ditingkatkan. Guru besar Ilmu Kandungan dan Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang juga aktif di kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia menyadari memasyarakatkah kesehatan dan menyehatkan masyarakat bukan pekerjaan mudah. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah dan rekan sejawat lainnya termasuk IDI. Menurut dia, keberadaan keluarga yang sehat, tidak hanya fisik namun juga psikis dan moral, menjadi faktor penting untuk mewujudkan masyarakat serta lingkungan yang sehat. Untuk mewujudkan keluarga yang sehat ini tidak lepas dari peranan seluruh pihak terutama negara. Negara wajib menciptakan serta menyediakan seluruh komponen mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder yang dapat diperoleh oleh setiap keluarga dengan mudah dan terjangkau. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan serta pendidikan maupun pelayanan kesehatan seyogyanya dapat diperoleh dan diakses oleh setiap keluarga di Indonesia. “Soal kesehatan ini harus ditingkatkan semuanya, SDM, fasilitas, regulasi, pendidikan, dan kemengertian masyarakat soal kesehatan,” terangnya. (obet/abe) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 23


PASKIBRAKA Menjelang HUT RI yang ke-67 Sejumlah siswa pilihan mengikuti latihan sebagai paskibraka foto: saiful bahri/sm

24 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012


fokus lensa

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 25


26 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012


SEKILAS RIWAYAT PASKIBRAKA

G

agasan Paskibraka lahir pada tahun 1946, pada saat ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke1, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru Tanah Air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tetapi, gagasan itu tidak terlaksana, Mutahar hanya bisa menghadirkan lima orang pemuda (3 putra dan 2 putri) yang berasal dari berbagai daerah dan kebertulan sedang berada di Yogyakarta. Lima orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika Ibukota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil presiden saat itu, Soekarno, untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, beliau kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu, Kelompok 17 sebagai pengiring (pemandu), Kelompok 8 sebagai pembawa (inti), Kelompok 45 sebagai pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 (17-8-45). Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih “Pasukan Pengerek Bendera Pusaka�. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaeman melontarkan suatu nama untuk Pengibar Bendera Pusaka dengan sebutan PASKIBRAKA.

foto-foto: saiful bahri/sm

PAS berasal dari PASukan, KIB berasal dari KIBar mengandung pengertian pengibar, RA berarti bendeRA dan KA berarti PusaKA. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut Paskibraka. (sumber: wikipedia)

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 27


RESENSI

Mengabdikan Alam Melalui Puisi

Judul Buku: Ciuman Pertama | Penulis: Edy Firmansyah| Penerbit: Gardu 2012| Tebal: 108 halaman | Cetakan: Pertama, 2012 | Peresensi: Imalah Hasnah, Alumni Sastra Arab UIN Malang

S

ebuah novel, Ciuman di Bawah Hujan (Lan Fang) sepintas dari sisi judul memebri kesan seolaholah novel ini bercerita soal romantisme. Seperti novel ngepop, maka bila ada novel sebentuk itu seakan-akan berkisah tentang percintaan yang melibatkan dua sejoli. Jika yang diharapkan pembaca dari novel Lan Fang adalah plot romantis yang bertutur tentang cinta dan pengorbanan, pastilah pembaca kecewa. Sebab, novel dengan judul di atas tidak berkisah tentang cinta dan romantisme melainkan cerita tentang pergolakan politik terutama soal pemilu dan pemilu kada hingga pilpres. Penyair muda asal Madura Edy Firmansyah dalam kumpulan puisi bertajuk Ciuman Pertama seakan-akan berkisah tentang kissing an sich. Padahal, apa yang dilakukan Edy dalam antologinya kali ini adalah nasionalisasi diksi, dari Madura untuk Indonesia. Ini dibuktikan dengan kondisi alam Madura yang dilakukan Edy ke dalam puisi. Sekedar menyebut contoh, dalam puisi Ciuman Malam Gerimis

28 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

(hal; 46), Edy memasukkan kecamatan Torjun (Sampang), Gunung Gegger (Bangkalan), hutan jati, dan penumpang yang turun dari bus (ekonomi) melalui kaca di sebelah kiri kanan bus. Selain itu, diksi ciuman berikutnya dapat dibaca dalam judul yang lain, Tentang Ciuman (halaman 53). Sebagai warga Pamekasan, Edy menemukan sesuatu yang unik, yang pertama meski adegan ciuman tidak sekali saja dan berlangsung dis itu. Meski sebagai Kota Gerbang Salam, di Pamekasan bukan tidak terjadi sepasang remaja pacaran dan berciuman di pinggir jalan. Di sinilah ada kritik bahwa dalam sekukarisme memang tidak ada larangan dalam ciuman yang dilakukan dengan suka rela. Yang dkritik edy justru bercinta yang seharusnya seperti penyair menulis puisi, butuh ruang privacy dan bukan di tempat umum di mana setiap mata yang lewat jadi malu karena melihat adegan seperti itu. Ini Indoensia. Kesembilan puluh tujuh puisi dalam Ciuman Pertama ini semua bernada naturalis, alami. Edy, sastrawan yang


juga pernah menjadi wartawan ini ingin menampilkan dan mengatakan kepada pembaca bahwa alam itu indah. Bumi merupakan inspirasi yang paling banyak dihilangkan dari ruang imajinasi. Padahal, dengan alam, bumi dan seisinya, seseorang bisa kreatif tidak saja untuk sastra, tetapi dapat dijadikan alat untuk mewujudkan sesuatu yang lain melalui kreativitas dan inovasi-kreatif.

dalam rahim sosial yang kosong, tetapi kelahiran sastra penuh dengan makna. Plekhanov (Eagleton, 2002:7) menguai penciptaan karya yang tidak hadir begitu saja secara misterius. Karya-karya tersebut adalah bentuk-bentuk persepsi, cara khusus dalam memandang dunia, dan juga memiliki relasi dengan cara memandang realitas yang menjadi mentalitas suatu zaman.

Puisi, sesungguhnya sesuatu yang sederhana. Ini seperti cinta yang dipuisikan dengan sangat indah oleh Sapardi Djoko Damono ; Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

Sastra dan ideologi suatu masyarakat tak luput terefleksikan dalam karya sastra karena hasil gesekan sastrawan dengan dunia realitas sosialnya. Keterkaitan antara sastra dan ideologi sosial suatu zaman, seperti yang diungkapkan Plekhanov adalah produk dari hubungan sosial yang konkret yang di dalamnya manusia memasuki ruang dan waktu tertentu.

Apa yang ditulis Edy Firmansyah dalam Ciuman Pertama ini tak lebih dari sesuatu yang sederhana. Ia berbicara tentang alam, cinta, kekerasan, dan sosialisme dalam sastra. Di sisi lain, keterlibatan sastra dalam ideologi suatu komunitas mengakibatkan sastra mempunyai keberpihakan atau terlibat secara langsung dalam dinamika masyarakat. Dengan demikian, sastra menggambarkan kondisi alamsosial masyarakat dan media propaganda perjuangan mewujudkan gagasan atau ide. Pergumulan sastra-sosial mengakibatkan adanya pertarungan alamiah yang berpijak kepada sesuatu yang bersifat naturalistik. Di sinilah sastra (puisi) tidak hadir

IMALAH HASANAH

Alumni Sastra Asia Barat (Arab) UIN Malang

Antologi puisi Ciuman Pertama ini merupakan refleksi untuk memebri pencerahan bahwa yang sederhana ternyata jauh lebih fantastis, imajinatif, dan berasa. Ini ibarat seseorang yang mandi tetapi menikmati setiap aliran air yang menyentuh tubuh. Mandi dengan hanya membasahi diri lalu bersabun bahkan bershampoo, tak lebih dari pengulangan atau rutinitas. Namun bagaimana indahnya mandi dan merasakan sentuhan air yang pelan-pelan membasahi tubuh, hasilnya akan berbeda. Begitu juga, memandangi alam Madura yang sudah seperti ini adanya, terasa begitu-begitu saja. Namun melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda dan merasakannya, lahirlah puisi, lahirlah Ciuman Pertama. (*) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 29


PERCIK

foto-foto: abe/sm

TEATER MADURA: Sebuah sanggar di kabupaten Sumenep sedang menggelar pertunjukan teater. Mereka memperagakan sebuah model modifikasi pertunjukan pentas seni.

KEBUDAYAAN MADURA

MAU DIBAWA KE MANA?

K

ebudayaan Madura, berjalan di tempat. Sudah begitu situasinya, kebudayaan Madura tidak digembala oleh yang berhak merawatnya. Dus, kebudayaan sedikit galau ; sudah sampai di mana, mau diapakan, dan mau dibawa ke mana, seakan-akan tak jelas muaranya. Berikut pandangan pemerhati budaya Madura, Hambali Rasyidi yang dikemas secara bertutur.

beberapa dalih yang digunakan budayawan (Madura) untuk mempertahankan dan melestarikan identitas dan tradisi Madura. Seperti, kerapan sapi, pantun, macopat, ludruk, tandhe’, topeng, saronen, tayub, sandur, tong-tong, burdah, saman, hadrah, samrah, dan sebagainya. Semua itu dinilai menyimpan nilai adiluhung beretika dan spirit kehidupan.

Lalu apa yang dibanggakan dari kebudayaan Madura in? Begitulah pertanyaan yang selalu menggelayut dalam benak pikiran saya. Ada

Pada satu sisi, gempuran kapitalisme dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah menggerogoti masyarakat Madura, ter-

30 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

masuk luluhnya pamor kebanggaan Madura (kiai) yang juga ikut larut dalam kehidupan pragmatisme. Susutnya kesalehan individu dan pudarnya solidaritas kekeluargaan menjadi problem tersendiri di antara kehidupan masyarakat Madura. Sejumlah kegiatan kebudayaan Madura, seperti; seminar, lokakarya, sarasehan memperbincangkan nasib budaya Madura menjawab semangat dan tuntutan zaman sering digelar. Apa yang dilakukan para penggiat budaya Madura merupakan bentuk ikhtiar menyelamatkan identitas ke-Madura-an. Hanya saja, sejumlah kegiatan dengan mengusung tema mempertahankan dan melestarikan budaya Madura itu, tidak dibahas secara utuh. Deskripsinya parsial. Terkesan romantisme individu yang diulang-ulang.


PERCIK Sehingga, kajian apa dan bagaimana budaya Madura, masih belum terlihat terang menderang. Para selebritas Madura selalu mendengungkan adagium al-muhafadzatu ‘ala qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi lama sebagai perisai kondisi zaman, mengganti dengan nilai-nilai baru. Tapi, sampai saat ini, hampir tidak terlihat konstruk nilai yang diperbincangkan dan apa saja yang ditawarkan. Lagi-lagi, mereka menunjukkan kemampuannya (show of force) terhadap apa-apa yang di perbuat di zaman keemasannya. Mereka seakan tidak merasakan getir melihat nasib budaya Madura karena tidak ada respon kritis dengan cara pandang dan karakteristik yang sangat spesifik.

membawa kebudayaan Madura ke ranah institusional. Adanya campur tangan pemerintah daerah yang bekerjasama dengan stakeholder. Hal ini penting dipahami sebagai bentuk penyeimbang sikap pragmatisme sebagian generasi Madura, yang tidak perlu menunggu kesadaran mereka ikut terlibat dalam pelesatarian kebudayaan Madura. Seni budaya Madura sedang mengalami stadium 4 di mata anak-anak SD. Sebagai kunci generasi Madura, begitu penting memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan Madura kepada murid-murid SD. Tentu hal ini

Seandainya mereka merasa gerah melihat orang memperlakukan budaya Madura sebatas simbolisme atas identitas, langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi nilainilai budaya Madura secara sistemikkomprehensif. Kedua, memilah nilai tradisi yang keluar dari ajaran agama. Ketiga, membangun properti konvergensi antara tradisi dan agama. Dari sini kita akan menemui hasil indentifikasi karakter identitas etnik Madura. Apakah perangai keras individu dan tradisi carok yang perlu ditonjolkkan? Atau, nilai-nilai seni tradisi, artefak-artefak kebudayaan Madura, yang perlu dilestarikan? Atau kesalehan kiai dan individu masyarakatnya, yang perlu dipertahankan dan dilestarikan? Atau kita biarkan saja, budaya dan kharisma Madura mengalir dengan perkembangan zaman? Sejumlah elemen masih berharap, kebudayaan Madura dapat bertahan dan bisa dilestarikan. Untuk melestarikan, saat ini, perlu

HAMBALI RASYIDI tidak mudah terwujud, tanpa gairah kuat dan intervensi politik dari pemkab. Bentuk intervensi politiknya adalah, keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati untuk menempatkan guru bahasa Madura di SD dari lulusan prodi sosial dan budaya Madura. Selain itu, pemkab harus mealokasikan dana hibah untuk kajian dan pengembangan budaya Madura. Lembaga yang berhak menerima dana hibah itu adalah perguruan tinggi yang memiliki lembaga

kajian budaya dan pesantren yang berkomitmen mengkaji dan melestarikan budaya Madura. Ikhtiar ini sebagai salah satu langkah konkret mewujudkan nilai-nilai tradisi di tengah kepungan pragmatisme. Kebudayaan Madura hingga detik ini seperti dongeng yang mulai di tinggal para pendengarnya. Nilainilai tradisi madura, seperti istilah bapa’,bapu’, guru, rato merupakan interpretasi nilai-nilai agama ke dalam bahasa lokal agar mudah dipraktekkan sebagai bentuk akhlak menghargai orang lain. Pesan tersiratnya adalah menghargai dan menghormati orang bukan karena jabatan dan harta yang dimiliki. Penghormatan itu berdasar sikap baik dan orang yang memiliki ilmu (guru). Tradisi penghormatan kepada guru itu sejatinya tetap mengakar di kalangan masyarakat Madura. Mereka seakan punya utang jasa, merasa diberdayakan setelah keluar dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Hanya saja, saat ini ada semacam pemutarbalikan makna atau dsitorsi makna. Guru saat ini hanya dianggap sebagai instruktur pemandu siswa memahami buku. Padahal jika kita review di era 50-an, guru adalah sosok yang sangat disegani dan diteladani. sebab ia menjadi oase di tengah kegersangan bathin. Bisa menuntun orang jauh dari Tuhan menjadi terasa dekat dengan Tuhan. Itulah salah satu fenomena tradisi masyarakat Madura, dulu dan kini, yang perlu menjadi refrensi untuk membahas bagaimana mempertahankan dan melestarikan budaya Madura. Kalau bukan generasi Madura, siapa yang sanggup melestarikannya? Atau kebudayaan Madura cukup menjadi romantis sejarah dengan cerita-cerita tanpa fakta? Atau kebudayaan Madura cukup menjadi komuditas kepentingan? (tim/abe) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 31


PERCIK

foto: istimewa

SEMINAR BUDAYA: D. Zawawi Imron hadir sebagai pembicara dalam acara seminar kebudayaan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Kabupaten Sumenep.

Ketika Budaya Madura Kesepian

P

erjalanan kebudayaan Madura, dari tahun ke tahun berlalu dengan langgam yang sangat pelan, untuk tidak menyebut tak ada lanskap di sana. Pada generasi Madura kontemporer, secara ekstrim dapat dikatakan tak berkarya. Sebab yang terjadi hanya melestarikan budaya lama dan tidak mencipta budaya (Madura) baru. Bahkan, melestarikan budaya Madura pun, tak! Inilah yang oleh Zawawi Imron disebut dengan “miskin” pada seminar kebudayaan di Universitas Wiraraja Sumenep beberapa waktu lalu. Kebudayaan Madura dari masa ke masa mengalami kemiskinan aktor. Rapuhnya generasi budaya ini menyebabkan

32 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

kebudayaan nasional apalagi lokal, perlahan-lahan menipis, mengecil, dan nyaris tidak terdengar. Sampai pada gilirannya, suatu wilayah tidak lagi memiliki identitas budaya, tidak memiliki ingatan kolektif. Di negara lain, ingatan kolektif bertumpu pada ketenaran Bunga Tulip. Sementara orang Kostarika sangat bangga dengan komoditas pisangnya. Orang juga dengan mudah mengingat kiwi sebagai identitas Selandia Baru. Di Jepang, sangat termasyur dengan sebutan Negeri Sakura. Sedangkan identitas Indonesia, kini seolah telah pudar terkikis modernitas. Gemah ripah loh jinawi menjadi diktum yang tidak lagi sesuai, bahkan urusan kede-

lai saja Indonesia tidak bisa mengatasi. Padahal jika masyarakat mampu ngopeni warisan budaya, orientasi identitas Indonesia justru dapat lebih jelas. Sebab bangsa yang besar merupakan bangsa yang percaya diri akan budaya tradisionalnya. Sayang, banyak generasi muda malah mengabaikan berbagai budaya tradisional. “Jujur saja mengapa pristiwa budaya di daerah kita seperti ini ya itu tadi, tidak ada yang peduli,” kata Zawawi pada dialog kebudayaan yang dipandu Pimred Majalah SULUH MHSA. Apa yang dikatakan Zawawi dalam dialog ini mengingatkan kepada guru


PERCIK besar Universitas Doshisha, Kyoto, Jepang Eiji Oyamada. Disebutkan, tradisi manusia kontemporer serba instan dan tidak memiliki budaya untuk mengabadikan sesuatu sebagai salah satu hal penting di masa yang akan datang. Membudayakan sesuatu yang mesti diselamatkan oleh manusia modern dianggap tugas dan memebratkan pula. Karena itu, manusia modern tidak memiliki budaya untuk sekedar mengidentifikasi siapa dirinya.

MERAWAT BAHASA LEWAT PUISI Awal bulan Juli lalu, madura channel televisi menyelenggarakan lomba baca puisi bahasa Madura. Lomba ini diikuti oleh hampir 100 peserta yang datang dari berbagai daerah di pulau madura. Sejak kabupaten Bangkalan hingga ujung timur kabupaten Sumenep.

Dalam perspektif Marx Hegelian Said Abdullah, ada yang aneh dengan sebagian aktor budaya di Indonesia, wabil khusus di Madura. Seolah-olah, budaya selalu identik dengan komoditi. Padahal, budaya merupakan karakter bangsa yang lahir dari pikiran positif. Jika setiap kebudayaan selalu ditakar dengan menggunakan kacamata ekonomi, menurut Said substansi budaya sebagai budaya beralih ke komoditi. “Bahwa di dalam kebudayaan mengandung nilai komersial itu tidak terbantahkan dan harus diingat tujuan kebudayaan bukan itu,” anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu mengurai. Di berbagai daerah di Indonesia, kebudayaan lokal memang tergerus secara perlahan-lahan tetapi pasti. Penyebab semua itu tak lain informasi, teknologi, dan globalisasi. Apa yang dilakukan budayawan dan pemerhati kebudayaan saat ini hanya sebentuk budaya tanding untuk menggugah kesadaran berbangsa yang berbudaya. Tetapi seringkali, budaya tanding ini tidak seimbang dibanding sekawanan SDM yang antikebudayaan. “Pasti semua menyadari, punahnya kebudayaan akan terjadi. Kalau hal itu tidak diinginkan terjadi, ya ayo bersama-sama menciptakan budaya tanding,” katanya. Komentar berbeda disampaikan sejarawan dan budayawan Madura Edy Setiawan. Ambruknya kebudayaan terjadi karena pemiliknya tidak menghargai, tidak memberikan apresiasi. Selain itu, aktor budaya memudar seiring dengan tuanya usia dan situasi ini tidak sepandan dengan tumbuhnya generasi yang pesat tetapi tidak peduli. Sebenarnya, generasi saat ini tinggal meruwat dan merawat budaya yang ada sudah tidak bisa dilakukan secara massif. Dari perspektif budaya, generasi saat ini kalah jauh dengan peradaban masa lalu. Sebab, SDM di era lalu berkarya, berbudaya, dan merawatnya hingga hayat dikandung badan. “Kini, merawat saja anggak apalagi berkarya,” paparnya. (obet/abe)

foto: veros afif/sm

Antusiasme peserta untuk mengikuti lomba ini disinyalir karena selama ini pemerhati dan pecinta bahasa madura memang cukup banyak. Namun baru kali ini menemukan wadah yang pas untuk mengapresiasikan kecintaan mereka tersebut. Zaiturrahim RB ketua panitia pelaksana lomba puisi bahasa madura ini mengatakan, lomba ini sengaja diselenggarakan untuk ikut serta melestarikan bahasa madura yang akhir-akhir ini disinyalir makin banyak ditinggalkan oleh orang madura sendiri. “Salah satu indikasinya bisa kita lihat dari makin jarangnya orang tua berbahasa madura terhadap balitanya. Jika kita jalan-jalan ke desa, sudah mulai jarang orang tua ber enggi-bunten dengan buah hatinya. Padahal dari situlah seorang anak akan bisa diajari mencintai bahasa dan budayanya” terang Zaitur. Di kota justru hampir sama sekali tidak ada orang tua yang menggunakan bahasa madura ketika berkomunikasi dengan balitanya. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. “Mungkin karena dianggap lebih keren, maka para orang tua lebih memilih bahasa indonesia. Padahal jika mau dicermati lebih jauh, bahasa madura sebenarnya lebih bermutu. Sebab dengan berbahasa madura, senyatanya kita sedang mengajarkan tatakrama dan budi pekerti yang luhur pada anak-anak”, papar Zaitur. (obet) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 33


GENERASI BANGSA Fathiyah

Puasa, Tetap Semangat !!

D

i bulan suci ramadan ini, stamina pasti tidak seperti di hari-hari biasa. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk bermalas-malasan dan berpangku tangan sambil menunggu buka. Menurut dara yang bisa dipanggil Fety ini. “Harus tetap semangat dan smart menuntaskan pekerjaan rapi” ujarnya. Sedikit turunnya stamina, kata Fety, bisa disiasati dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan bervitamin dan sayur di malam hari. Asupan gizi yang cukup dan minum yang banyak, menurutnya akan sangat membantu menjaga stamina agar tetap prima di siang hari saat berpuasa. Selain itu menurut Fety, turunya satamina di bulan puasa juga bisa disiasati dengan merubah pola kerja. Misalnya, pekerjaan yang seharusnya dilakukan diluar ruangan, disiasati agar bisa dilakukan di dalam ruangan. “Jadi, staminanya boleh turun, tapi kerjaannya tetap jalan” terang cewe 18 tahun ini. Di tengah kesibukannya dalam pengambilan gambar sebuah acara di Madua Channel, Fety mengaku tetap enjoy. Sekalipun acara pengambilan gambar banyak dilakukan di luar ruangan, namun menurutnya ia tetap semangat. “Jika ternyata harus bekerja di luar ruangan, ya disiasati aja dengan mengatur suasana hati” canda Fety sembari tersenyum. Baginya, pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan senang dan cinta, maka pekerjaan apapun akan terasa ringan. “Sekalipun dalam keadaan lapar dan haus” ucapnya sambil tertawa renyah. (obet)

34 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012


Ana Maria Qonita

Cermat dari Luar, Cerdas dari Dalam

J

arang remaja yang memiliki prestasi multitalenta. Ana Maria Qonita, gadis yang lahir di Pamekasan 25 Januari 1995 ini barangkali termasuk dari yang tidak banyak itu. Sebab, putri pasangan Sufiati-Taufik Rachmad memiliki segudang prestasi. Diantaranya, juara I lomba fashion dalam rangka hari jadi Pamekasan, juara I fashion hardiknas, juara I fashion se Madura di SMAN 3 Pamekasan dan juara I fashion hari jadi BEM Unira. Tidak hanya dalam fashion, di bidang olahraga Qony bagian dari tim yang menjadi juara I lomba basket putri Haornas dan juara II lomba basket putri Kobasmansa se Madura yang diadakan di Sumenep. Sedangkan di bidang sastra, lajang 19 tahun ini- Juara II lomba puisi dalam rangka Dirgahayu Indonesiaku dan juara III lomba puisi se-Madura 2009. Prestasi-prestasi itu sepintas tidak ada hubungannya dengan cita-cita yang diidamkannya. Sebab, Qony ingin sekali menjadi dokter. Sementara dia sendiri memiliki hobi bermain basket, nonton film horor, baca komik dan novel. “Tapi nggak apa-apa juga kale, namanya juga hobi. Yang penting sambung doa semoga cita-citaku tercapai dan bisa membahagiakan orangtua,” kata Qony mantap. Ada beberapa hal yang diingat dari para gurunya. Diantaranya, dia mendapat bimbingan semasa masih sekolah di SMPN 4 Pamekasan. Misalnya, dia mendapat bimbingan dari gurunya, Lilik Sugiati untuk disiplin waktu dan memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang berguna pada dirinya sendiri dan sekolah. Sementara itu, para guru memintanya tidak bosan berlatih kegiatan yang positif serupa modeling, olahraga, dan kegiatan berkesenian. “Tetapi pendidikan tetap nomor satu dong,” dia tersenyum. Obsesi lainnya, Qony tidak hanya ingin berprestasi dalam bidang non akademik. Dia berkeinginan besar untuk juga berprestasi dalam bidang akademik. Untuk itu, dia banyak mengikuti pelajaran ekstra seperti les privat bahasa asing, matematika, dan sains. “Aku akan terus ikhtiar untuk menjadi yang terbaik, berguna, dan memberi manfaat,” katanya. (abe) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 35


EKONOMI RAKYAT

foto-foto: saiful bahri/sm

BALADA GARAM: Seorang petani garam tampak sedang memanen garamnya di bawah terik matahari. Para petani tetap memproduksi garam sekalipun harga garam kini makin anjlog gara-gara garam impor.

NESTAPA DI LADANG GARAM B eberapa waktu lalu di sepuluh hari kedua bulan Juli, ratusan petani garam berkumpul di Pulau Garam, di Bangkalan Madura. Pengolah garam se-Indonesia mengikuti Kongres Garam Rakyat (KGR). Mereka berjumlah sekitar 200 orang dari 23 kota/kabupaten penghasil garam seperti Cirebon dan Kupang. Ini merupakan KGR pertama sepanjang sejarah. Di forum inilah persoalan yang membelit petani garam menyeruak. Meski pemerintah di tahun 2012 Rp. 86 milyar untuk PUGAR [Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat] untuk 40 kabupaten /229 desa berbasis garam, namun hasilnya belum bisa dilihat.

36 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

Di sisi lain, kebutuhan garam nasional mencapai 3.251.691 ton atau lebih banyak dari kekuatan produksi nasional (1.113.118 ton). Kekurangannya, garam impor (2.615.200 ton). Di luar itu, Indonesia memproduksi 60-70 ton/hektar/tahun. Ini berbeda dengan Australia dan India yang memproduksi 200 ton/hektar/tahun. Semua ini terjadi karena pengolahan garam di dua negara itu sudah berbasis teknologi sedangkan di Indonesia berpijak pada manual. Ada enam hal yang menghambat derap garam di Madura. Yakni, SDM, infrastruktur, produksi, tata niaga, kelembagaan, dan permodalan. SDM garam umumnya menjadi petani ga-

ram karena tidak diniati dari awal dan memberi kesan “keterpaksaan�. Profesionalitas SDM sejenis ini perlu mendapat diklat menuju SDM yang berkualitas. Infrastruktur tidak memadai untuk menghasilkan garam yang lebih berkualitas dan berkuantitas lebih. Tataniaga garam juga tidak begitu jelas dan selalu merugikan pihak yang perkerjaannya lebih berat, petani garam. Begitu juga kelembagaan dan permodalan yang tidak selalu lancar sampai kepada pengolah garam dan tengkulaklah yang lebih untung. Soal tengkulak ini menjadi pembahasan utama di arena kongres garam. Sebab, inilah salah satu pihak yang ikut mempermainkan harga.


EKONOMI RAKYAT Meski ada harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi faktanya di lapangan garam rakyat dihargai di bawah harga dasar. Misalnya untuk garam KW [kualitas] 1 harga dasarnya Rp 750 ribu per ton tetapi di lapangan bisa di bawah itu. Meski soal garam telah dibuatkan kongres khusus, namun realitas garam di lapangan berliku dan melahirkan nestapa. Petani terdorong semangatnya untuk mewujudkan swasembada garam di tahun 2015, dimana impor garam –baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi—benar-benar distop. Madura sebagai pulau garam yang hingga kini menyumbang 50% dari jumlah poduksi garam nasional juga berkemas untuk terus meningkatkan produksi, agar cita-cita swasembada garam di tahun 2015 benar-benar terwujud. Inilah juga yang disuarakan Komisi Garam Pamekasan. Sikap apatis pemerintah atas murahnya harga garam rakyat yang jauh dari ketetapan Kementerian Perdagangan (Mendag) RI dianggap melemahkan posisi tawar petani. Bila mengacu pada ketetapan Kemendag, harga garam K-1 (Kualitas Satu) Rp 750/kg. Namun, harga pasaran hanya dihargai Rp 400/kg. Harga garam rakyat berkualitas satu di pasaran, hanya dinilai 40 persen dari harga yang ditetetapkan dalam surat edaran Kementerian Perdagangan. Harga pasaran saat ini berada jauh dari harapan petani. Harga garam K-1 yang setara Rp 400/ kg tersebut, sebenarnya angka yang ditetapkan Kemendag untuk garam K-2. Komisi ini meminta pemerintah turun tangan mengangkat kesejahteraan petani. Sebab, jika dibiarkan, harga garam rakyat tak bakal bisa dikatrol hingga setara ketetapan Kemendag. Selain itu pemerintah

secepatnya menutup kran garam impor. Jika garam impor masih memenuhi gudang-gudang milik perusahaan importir dan PT Garam, harga garam rakyat masih tak menentu. Produksi garam petani Madura tidak kurang dari 600.000 ton yang dipanen dari lahan seluas 7.785 hektar. Jika ditambah produksi PT Garam yang memiliki lahan seluas 5.340 hektare, total produksi garam Madura mencapai 900.000 ton per tahun. “Itu artinya, Madura membantu hampir 2/3 dari kebutuhan nasional,” kata Yoyok R Efendi, sekretaris komisi garam.

dan PT Garam. Mereka tidak ingin, harga garam tinggi agar mendapat keuntungan besar. Untuk itulah PT Garam dan tengkulak selalu kompak membeli di bawah harga dasar. Mereka, versi Lukito, selalu mengklasifikasi garam produksi rakyat dengan K2. Hal itu agar bisa dibeli dengan harga rendah. “Ingat, PT Garam sekalipun institusi pemerintah bukan penyangga harga garam, tetapi produsen sekaligus pedagang garam,” ujar Oki. Garam, dibolak-balik bagaimana

SEPEDA ONTEL: Para petani garam mengangkut hasil produksi garamnya dengan menggunakan sepeda ontel.

Petani garam di Sumenep pun mengeluh karena harga terus merosot di bawah harga patokan pemerintah. Padahal, di luar musim produksi ini, harga garam bisa tinggi untuk menutupi kerugian akibat harga anjlok saat musim panen tahun lalu. Disadari, merosotnya harga garam di tingkat petani diduga karena masuknya garam impor dan garam selundupan dari India dan Australia. Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP), Oki Lukito, mengatakan, posisi harga garam yang hampir tidak pernah mencapai harga patokan pemerintah lebih karena permainan tengkulak, importir,

pun, telah terjadi pergolakan pengolahan garam yang hal ini tidak ditimbulkan oleh petani tetapi oleh tengkulak dan pengusaha garam raksasa. Sehingga, petani garam hanya legam terpanggang dan yang menikmati hasilnya lebih banyak bukan petani. Padahal, Madura menjadi penghasil garam jauh sebelum RI merdeka. Sejak, abad ke16, ketika itu, Pangeran Anggasuta mengajarkan penduduk di Pinggir Papas, Desa Kebun Dadap, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, membuat garam. Sampai saat ini, hanya membuat garam dan tak pernah lebih dari itu karena keadaan. (sai/obet) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 37


EKONOMI RAKYAT

foto: saiful bahri/sm

SIAP DIDISTRIBUSIKAN: Seorang pengusaha tahu tampak sedang menyiapkan hasil produksinya untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di Sumenep.

DARURAT TAHU TEMPE

Kedelai Bergerak Tanpa Keledai B eberapa hari terakhir, tempe dan tahu menjadi isu nasional. Makanan rakyat berharga murah tetapi kaya gizi itu langka di pasaran lantaran mahalnya kedelai yang menembus Rp 8.000 dari biasanya Rp 5.000/ kg. Harga ini, membuat (sebagian besar) pengusaha tempe dan tahu mogok. Mereka tak punya pilihan lain untuk menyatakan sikap. Sebab segala kiat, cara, termasuk memperkecil ukuran tahu dan tempe, untuk menyiasati mahalnya kedelai tak lagi ampuh untuk bertahan.

38 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

Langkanya tempe dan tahu terjadi karena ketidakberdayaan negeri ini melepas ketergantungan impor kedelai. Di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini, stok kedelai masih bergantung pada negara lain. Untuk urusan kedelai saja, negeri ini tidak punya kedaulatan. Produksi kedelai (2012) diperkirakan turun drastis ketimbang 2010 dari 907.300 ton menjadi 779.800 ton. Jumlah sebanyak itu terlampau sedikit untuk mencukupi kebutuhan 2,2 juta ton per tahun. Sebuah kenyataan yang sungguh ironis.

Sejauh pasokan kedelai masih bergantung pada asing, selama itu pula masalah kelangkaan tempe dan tahu akan terjadi. Ironisnya, pemerintah tak memandang persoalan secara utuh dan lebih suka menyikapi gejolak harga kedelai dengan cara instan, yakni menghapus bea masuk. Itulah solusi gampangan tanpa harus pusingpusing berpikir. Penghapusan bea masuk impor kedelai hanyalah obat sesaat yang mustahil bisa menyembuhkan akar penyakit. Khasiatnya juga tak terlalu mujarab, cuma mampu menurunkan harga sebesar Rp 400 per kilogram. Kebijakan itu bahkan membuat impor kedelai kian deras membanjir dan kian ganas melindas produksi dalam negeri. Indonesia yang kini dalam situasi darurat tempe merupakan konfirmasi bahwa pengelola negeri ini sudah lama mengabaikan urusan


EKONOMI RAKYAT pangan sehingga beras, gula, kedelai, jagung, sampai singkong mesti diimpor. Untuk urusan pangan dan banyak urusan lain, pemerintah sering mengeluh kesulitan. Pemerintah justru hadir untuk mengurusi yang sulit. Disorientasi beginilah menyebabkan yang gampang pun jadi sulit. Makanan khas rakyat Indonesia, tempe dan tahu, mendadak ramai diperbincangkan. Bukan hanya kalangan petani, tapi kelangkaan komoditi tersebut juga sampai mengganggu ketenangan Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono. Madura sebagai bagian dari Indonesia juga sedikit terganggu karena tahu-tempe ini. Warga di “republik” Madura galau dan bertanya-tanya sekenanya. “Masa ngurusin kedelai saja tak bisa, bagaimana mungkin bisa mengurusi hal yang lebih penting dari kedelai?”. Seorang pekerja di pabrikan tahu-tempe, Mudrika, masih berusaha menyelesaikan pembuatan tahu, di industri rumahan tahu-tempe, di Kelurahan Kolpajung, Pamekasan. Seiring melambungnya harga kedelai, para pengusaha tahu-tempe dikabupaten itu, terpaksa merampingkan jumlah karyawan dan mengurangi produksi hingga 50 persen serta menaikkan harga tahu dari semula Rp 16.000 per papan menjadi Rp 17.000/papan. “Bagaimana kok bisa begini, dulu krisis moneter sekarang kok krisis kedelai, ada apa lagi ini,” katanya enteng. Indonesia setiap tahun membutuhkan 2,5 juta ton kedelai. Sementara produksi kedelai dalam negeri hanya 800 ribu ton. Karena itu, Indonesia masih harus impor sekitar 1,5 hingga 1,8 juta ton. Kondisi ini dinilai tidak baik dan harus dipikirkan solusi guna meningkatkan produksi dalam

negeri. Kalimat “Gemah Ripah Loh Jinawi” seringkali digunakan dalam menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Kekayaan yang diharapkan akan membawa kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat seutuhnya. Melimpahnya potensi sumberdaya alam (mega biodiversity, termasuk plasma nutfah) tergambar ketika Indonesia diposisikan sebagai negara dengan bio-diversity darat terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Melimpahnya kekayaan alam Indonesia tidak lain karena ditunjang dengan kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi, limpahan sinar matahari yang besar dan meratanya intensitas curah hujan sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah subtopis secara merata sepanjang tahun di Indonesia (Kementan, 2009). Keanekaragaman ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang paling potensial di Indonesia. Lahan yang luas pun semakin mendukung dimana dengan luas lahan Indonesia sebesar 192 juta ha, 101 juta ha berpotensi sebagai areal pertanian yang meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Namun yang telah dimanfaatkan hanya sebesar 47 juta ha (Kementan, 2006). Potensi ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki peranan strategis dalam

struktur pembangunan perekonomian nasional. Bahkan kontribusinya luar biasa besar terhadap pembangunan. Pertanian merupakan produsen bahan pangan dan serat, produsen bahan baku industri, berperan dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan lingkungan. Namun yang paling penting, sektor ini merupakan menyumbang kontribusi penerimaan bagi Indonesia dan menyumbang pengurangan tenaga kerja di Indonesia. Saat ini sektor pertanian berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 14,7 persen dari PDB dengan 39,33 persen penduduk bekerja di sektor pertanian dari total pekerja di Indonesia (BPS, 2012). Kasus kedelai, salah satu produk pertanian yang hasil olahannya digunakan dalam berbagai bahan pangan di Indonesia, merupakan salah satu contoh gagalnya pemerintah dalam mengelola potensi pertanian Indonesia. Permintaan yang tinggi terhadap kedelai tidak diantisipasi dengan ketersediaan yang memadai. Luas lahan kedelai saat ini hanya sebesar 622,254.00 Ha, dengan produktivitas sebesar 13.68 Ku/Ha, dan produksi sebesar 851,286.00 Ton. Akibatnya terjadi kelangkaan kedelai yang menyebabkan harga kedelai membumbung tinggi. Dampaknya adalah bahan pangan yang terbuat dari kedelai semakin jarang terlihat di pasaran. Padahal kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang paling merakyat di Indonesia. Karenanya, dibutuhkan sosok Pemerintah yang faham betul bagaimana mengelola berbagai potensi alam Indonesia sehingga kasus kelangkaan pangan tidak pernah terjadi lagi. (ipul/obet/abe/dari berbagai sumber) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 39


EKONOMI RAKYAT

PANEN: Para petani tembakau memanen tembakaunya sekalipun belum ada kejelasan kapan gudang akan buka untuk membeli tembaku.

Ketika Tembakau Galau di Ambang Balau

S

etiap musim tembakau, petani galau. Sebab, kualitas tembakau yang baik belum tentu berimplikasi baik pula bagi petani. Ini terjadi karena tembakau selalu tidak jelas harganya meski sudah jelas kualitasnya. Pembelilah yang bertuan atas barang yang hendak dilelang. Begitu juga musim tembakau tahun ini. Paidi, seorang petani asa Bluto SUmenep memiliki lahan tembakau seluas 450 meter persegi.

40 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

Kualitas tembakau yang ditanam berubah-ubah tergantung musim. Bilacuaca baik kualitas tembakau jugabaik dan begitu juga sebaliknya. Tetapi satu hal yang tidak bias berubah, harga. Baik tidaknya harga ditentukan oleh pembeli, bukan oleh kualitas tembakau. Tembakau yang baik adakalanya baik dan seringkali buruk, apalagi tembakau dengan kualitas yang tidak baik, bias ditebak jalan ceritanya. Semua tergantung sense pembeli.

foto-foto: saiful bahri/sm

Mengapa niaga tembakau seperti itu? Ini lagu lama. Gurita kapitalisme dalam jual-beli tembakau seperti didinding tebal yang tidak bias dihancurkan. Niaga tembakau secaratidak langsung adalah system yang antimodifikasi karena kapitalis diuntungkan dengan model seperti itu. Akibatnya, tataniaga tembakau berlalu tanpa logika ekonomi. Dalam dunia bisnis, seseorang yang punya barang berhak menentukan harga atas barang yang hendak dijualnya. Tetapi tidak dengan tembakau. “Jualan tembakau ya begitu,� kata Paidi. Tembakau berlalu tanpa tester. Pada gula, beras, garam, dan barang lainnya ada alat yang


EKONOMI RAKYAT berguna untuk megetes kualitas. Sementara alat untuk mengetes kualitas tembakau hanya ada tiga; tangan, mata, dan hidung penjual. Tangan dijadikan alat untuk mengetes kelembaban tembakau berdasar rasa subyektif pembeli. Sedangkan hidung dijadikan alat untuk mencium aroma tembakau. Dan mata, melihat kasat mata tembakau. Untuk ketiga alat itu, pasti tidak memiliki kedaulatan mutlak karena tidak berstandar SNI. Ketidakjelasan alat ukur ini dapat menyebabkan tarik ulur kualitas yang berimplikasi pada harga. Semua memang tergantung penjual bagaimana caranya membeli barang bagus dengan harga murah dan caranya penjual untuk melepas barang yang mungkin bagus atau tidak bagus dengan harga yang lebih bagus. Bagaimana cara memutus matarantai niaga tembakau yang tidak berpihak kepada petani tembakau? Heru Budhi Prayitno, sekretaris Komisi Urusan Tembakau Pamekasan, memberikan apresiasi atas inovasi pemerintah kabupaten Pamekasan. Sejak tahun 2000-an, harga tembakau mulai mengalami kelainan, menurun dibanding tahun sebelumnya. Pemkab memberikan proteksi melalui perda niaga tembakau. Poin terpenting dalam perda ini antara lain : Pertama, pembeli tidak boleh mengambil sampel melebihi 1 kg. Ini dimunculkan karena temuan di lapangan pembeli mengambil sampel lebih dari 1 kg. Sampel ini hilang begitu saja terlepas tembakau petani itu dijual atau tidak jadi dibeli, tetapi pembeli berhak atas sampel. Kedua, petani tidak boleh mencampur tembakau yang di-

DAUN EMAS: Sebagai satu-satunya tanaman yang dianggap berkualitas jual tinggi, petani menggantungkan harapannya terhadap daun tembakau yang sering mereka juluki sebagai daun emas.

panennya untuk menjaga keaslian tembakau Madura yang khas dan beraroma. Ketiga, pembeli memberikan harga yang layak pada tembakau petani sesuai dengan mutu. Selain itu, pemkab melindungi petani dengan dua hal lagi. Yakni, APTP, Asosiasi Petani Tembakau Pamekasan. Asosiasi ini awalnya hendak menjembatani kepentingan pembeli dan petani meski akhirnya tidak efektif karena sesuatu dan lain hal. Kemudian, dibentuklah KUTP, Komisi Urusan Tembakau Pamekasan. Inipun kalah jam kerja dibanding pedagang tembakau yang menguasai medan. “Artinya, ikhtiar untuk memperbaiki niaga tembakau itu sudah ada,� kata Heru.

Sementara, salah satu pedagang tembakau yang menjadi perpanjangan tangan dari tembakau M Suli Faris mengakui bisnis tembakau memang tidak pasti. Adakalanya untung, ada saatnya buntung. Ini terjadi karena musim, hukum pasar, dan iklim. Untuk tahun ini, Suli memperkirakan jual-beli tembakau dari yang seharusnya Juli menjadi Agustus. Jika pembelian dilakukan bulan Juli, khawatir sebagian petani keburu memanen tembakau yang belum sepenuhnya tua dan dijual untuk kepentingan lebaran. “Jika cuaca tetap mendukung, harga tembakau tahun ini bisa mencapai Rp. 20 ribu hingga Rp. 40 ribu/kg tergantung mutu dan kualitasnya,� Suli menejlaskan. (naf/abe) SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 41


EKONOMI RAKYAT

MENCARI IKAN: Seorang warga sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat bernama kerambu.

foto: abe/sm

Mengail Ikan, Menebar Penghidupan

M

adura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura memiliki luas kurang lebih 5.250 km2 dengan penduduk lebih dari 4 juta jiwa. Dibanding daratannya, Lau Madura delapan kali lebih luas perairannya. Banyak ikan dan pulau-pulau di madura. Di Sumenep, setidaknya terdapat 126 pulau, berpenghuni atau tidak berpenghuni.

Namun pembangunan di berbagai tempat, menjauhkan jangkauan antara potensi dan kehendak penguasa. Terbukti. pembangunan sektor industri hampir selalu menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan negara sedang berkembang (NSB). Ini dikare42 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

nakan sektor industri dianggap sebagai sektor pemimpin (the leading sector) yang mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Kenyataan ini tidak mengherankan jika peranan sektor industri semakin dianggap penting dalam berkembangnya perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai serius dalam membangun perekonomian wilayah-wilayah yang masih belum berkembang. Dapat dilihat dari pembangunan infrastruk-

tur yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Tetapi dalam perspektif potensi Madura yang terdiri atas pertanian dan perikanan seakan-akan luput dari perhatian karena industtri telah dianggap paling dominan. Sekedar menyebut contoh, perikanan di Bangkalan mencapai 25.113,6 ton (2010). Angka ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula, jumlah kapal (perahu besar bermotor) mencapai 3000-an unit. Secara tidak langsung, masyarakat melalui sektor ini sudah bisa mengegrakkan ekonomi Bangkalan. Tahun 2012, uang yang berputar di masyarakat perikanan (Bangkalan) mencapai Rp. 400-an miliar.


EKONOMI RAKYAT Permintaan hasil industri perikanan yang terus bertambah didorong pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, kegiatan ekonomi dan migrasi dari wilayah lain maupun wilayah hitterland kota. Produksi ikan yang tinggi seharusnya dapat dimaksimalkan dengan pengembangan kawasan industri pengolahan ikan seperti sentra industri pengolahan hasil perikanan. Kondisi usaha pengolahan perikanan tengah mengalami kelesuan karena berbagai penyebab. Misalnya, di Kabupaten Bangkalan sendiri belum memiliki sentra industri pengolahan hasil perikanan. Banyak faktor pendukung di wilayah pesisir untuk lokasi sentra industri pengolahan hasil perikanan. Ini juga yang terjadi di Masalembu Sumenep dengan produksi perikanan 4.532,6 ton. Mengapa ikan tidak tergarap dengan serius, generasi bangsa tidak lagi menjadi penerus dari sebuah lagu nenek moyangku orang pelaut dan sebagainya. Adanya pembangunan sentra industri pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan, mendekatkan produk perikanan ke pasar, dan diterima oleh konsumen secara lebih luas. Kegiatan pengolahan ikan tersebut memerlukan lokasi untuk operasional, akan tetapi Kabupaten Bangkalan belum memiliki lokasi khusus untuk pembangunan sentra industri pengolahan hasil perikanan. Seorang nelayan di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Busadin, memandang ikan sebagai potensi alam yang menjanjikan masa depan karena bahan bakunya tidak perlu beli. Terutama, ikan teri yang menjadi incaran pasar internasional. Berdasarkan pasar, ikan yang diminati terkendala kuota tangkapan. Untuk ikan teri, Madura kehilangan ikan. Sebab seperti binatang lainnya, ikan memiliki siklus dan musim. Tetapi

bekerja di laut tidak sederhana. Ada tiga ancaman bagi nelayan. Pertama, jika musim badai tiba (angin dan hujan). Kedua, jika tidak musim ikan. Ketiga, hasil tangkapan semau nelayan melimpah. “Nah, itu masalah yang dihadapi nelayan,� Busadin menjelaskan. Rakyat telah berinisiatif dalam mengolah produksi dengan bahan baku ikan. Antara lain, camilan khas Ma-

dura, kerupuk ikan, dan petis. Di luar produksi ikan yang diolah di tingkatan lokal ini, pemerintah seharusnya mengambil peran. Sebab, sejauh ini rakyat bergerak sendiri soal ikan. Sedangkan pemerintah lebih banyak membela garam melalui dana pugar yang sebagian diantaranay diduga bermasalah. Padahal, di laut madura tidak hanya garam tetapi ikan dan rumput laut. (tur/naf/bet).

foto-foto: saiful bahri/sm

HABIS MELAUT: Seorang nelayan menunjukkan hasil tangkapannya sesaat setelah datang dari melaut.

IKAN KERING: Selain dipasarkan saat segar, nelayan juga biasa mengeringkan ikan hasil tangkapannya untuk dijual di kemudian hari.

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 43


SOSIALITA ini suatu pembodohan umat?

foto: saiful bahri/sm

INTIP HILAL: Seorang petugaa dari kementerian agama sedang berusaha mengintip hilal dengan sebuah teropong.

PUASA, BERBEDA TETAP SAMA

P

erbedaan bagi umat adalah rahmat. Umat memang berbeda, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan karena semua satu; warga bangsa. Tetapi, rahmatnya perbedaan itu apabila terjadi di antarnegara. Bila beda gang saja berbeda soal puasa, maka perbedaan ini tak bermakna rahmat lagi tetapi mengarah kepada laknat. Itulah yang disampaikan salah satu dosen di Islamic University of Europa, Prof Dr Sofjan Siregar MA. Dia menjelaskan, perbedaan awal puasa antarnegara adalah hal yang bisa difahami meski pun tidak mesti terjadi pada masa sekarang yang serba canggih setelah konjungsi hilal sudah muncul di atas horizon setelah terbenam matahari. Perbedaan penetapan awal Ramadan sejak dulu diduga bu-

44 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

kan karena beda methode antara rukyah dan hisab. Namun karena gengsi antara Muhammadiyah yang menerapkan methode horizon bebas dan Kemenag yang didominasi pemikiran horizon lokal. Jika kita sudah tahu hilal jauh sebelumnya, mengapa lajnatul isbath Kemenag dan ormas islam lainnya harus menunggu 29 Syaban setiap tahun untuk observasi hilal? Bila hilal sudah diyakini pasti muncul, mungkin dilihat di tempat lain, namun tidak mungkin dilihat di Indonesia, mengapa Kemenag harus mengerahkan massa memantau hilal di beberapa titik di tanah air pada 29 Syaban? Mengapa anggaran observasi dialokasikan dan dicairkan padahal sudah tahu haqqulyakin bahwa hilal untuk tahun ini pada tanggal tersebut tidak bisa dirukyah? Bukankah

Dalam pandangan Sofjan, hanya ada satu solusi yaitu bubarkan lajnatul isbat dan ganti dengan lajnatul falak. Ini berarti, tidak mesti kumpul dan kongko-kongko lagi di Kemenag pada setiap tanggal 29 Syaban, tapi tentukan jauh sebelumnya bahwa puasa jatuh pada hari sekian dan tanggal sekian. Kemenag tahun ini harus berani menggunakan otoritasnya untuk mengumumkan awal puasa beberapa hari sebelum akhir Syaban dan menyiarkan puasa serentak. Kemenag harus membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lilalamin bukan laknatan lilalamin. Itulah pandangan Sofjan yang beredar di internet. Tetapi apapun pendapat dan siapa yang mengatakannya, tidak berpengaruh untuk Madura. Seperti tahun lalu, masyarakat Madura selalu sederhana dengan prinsip ekonomi. Kalau bisa, ikut awal puasa yang lebih akhir dan ikut berlebaran yang lebih awal. Sederhananya seperti itu meski faktanya tidak selalu seperti itu. Sebuah perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan. Masing-masing orang dan ormas memiliki sudut pandang dan keyakinan sendiri. Kalau berbicara perbedaan, mereka bicara bukan tanpa dalil. Muhammadiyah dengan paradigma wujulul hilal dan hisab hakiki, sementara NU berparadigma rukyah bil fi’li. Tidak ada yang salah pada keduanya kecuali mengambil hal yang positif. Sebab puasa harus memilih dan tidak puasa juga pilihan. Marhaban ya Ramadan. (tim/abe)


SOSIALITA

foto: saiful bahri/sm

RAZIA WARUNG: Sejumlah petugas Satpol PP tampak sedang merazia warung yang buka siang hari

Saling Menghormati,

Berpuasa atau Tidak Berpuasa

S

etiap bulan ramadan, selalu disertai dengan razia warung. Seolah-olah, ada sekelempok yang lebih berhak atas buka tutupnya warung. Seperti di Pamekasan, banyak warung buka di siang hari. Di kota lain pasti seperti itu hanya caranya yang tidak sama. Ada yang buka dalam keadaan tertutup, ada yang memang tutup, dan ada yang buka dalam keadaan terbuka. Bagaimana cara merazia, menutup paksa warung atau hanya membuat warung itu berbuat lebih santun dan tidak barbar dengan terang benderang buka warung seperti halnya di luar bulan puasa? Maraknya warung makan yang buka siang hari, membuat Komisi D DPRD Pamekasan agak sedikit berang dan mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak cepat un-

tuk menertibkannya. Masalahnya, apakah komisi D DPRD Pamekasan mau mengganti pendapatan pemilik warung yang tutup di bulan puasa? Apa tidak sebaiknya komisi D menyarankan warung tutup saja. Atau bila tidak tutup, setidaknya jangan menampakkan sebagai warung yang buka. Pemilik warung juga manusia, ia rakyat yang berdaulat atas republikknya. Apakah tidak sebaiknya orang yang berpuasa menghormati yang berpuasa dan hormat juga pada yang tidak berpuasa. Begitu juga apakah tidak sebaiknya yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa dan hormat pada yang tidak berpuasa juga? Tetapi Moh Makmun, ketua komisi D DPRD Pamekasan itu, mengaku mendapat banyak keluhan masyarakat atas masih maraknya warung makan yang

buka siang hari. Hampir setiap hari ada SMS dari masyarakat yang masuk ke ponselnya. Mereka meminta Komisi D segera bersikap. Ada juga masyarakat yang menyuruh Komisi D menggelar sidak ke warung-warung yang membandel. Jika Satpol PP lamban bertindak, Komisi D khawatir akan kedahuluan ormas Islam yang akan merazia. “Jika ormas yang menertibkan, dikhawatirkan muncul konflik horizontal antara pemilik warung dengan anggota ormas,� kata politisi PKNU ini. Kasatpol PP Pamekasan, Willy Agusta mengatakan pihaknya telah melakukan action menertibkan rumah makan dan restoran yang buka siang hari. Hanya saja, saya memprioritaskan pada depot makan permanen di jalan protokol. Pol PP sudah meminta pemilik warung untuk menutup total warungnya siang hari. Jika masih ingin buka, sudah disarankan agar memberi tirai untu jendela kaca depan. Salah seorang peminat masalah sosial Ubaidillah menilai sejatinya yang paling fair sama-sama menghormati. Pemilik warung, di bulan puasa wajib menghormati yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Caranya, warung bisa ditutup jika bisa. Bila tidak bisa tutup, tetap dibuka tetapi jangan memberi kesan warung itu terbuka. Sehingga, tampak dari luar tertutup rapi dan tetap enak dilihat. Sejauh ini, warung yang buka kurang rapi, ditutup sebagian tetapi betis-betis manusia yang makan di siang hari terlalu mencolok dan kelihatan dari jauh. “Toleransi harus, tetapi tetap santun agar tidak menimbulkan gejolak,� dia menengahi. (naf/bet/abe)

SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 45


OASE

Kaum Front(al) L

ima ratus km dari rumah saya menuju arah matahari terbenam terdapat sebuah lembaga yang diawali dengan kata front. Front didefinisikan sebagai wilayah transisi, tempat bertemunya dua massa udara yang berbeda sifat fisik dan kekuatannya. Ketika sebuah front melewati suatu area, itu menandakan terjadinya perubahan pada temperatur, embun, laju angin, arah angin, tekanan atmosfir, dan suatu perubahan dalam pola curah hujan. Melihat dari gelagat dan tindakannya, lembaga dengan menggunakan kata front terasa lebih pas bila memakai istilah frontal. Ini sesuai dengan terminologi frontal sebagai suatu sikap terang-terangan yang mengarah kepada radikalisme (baca : anarkisme). Pada ramadan kali ini, sebagian warga mengeluh karena toleransi rapuh. Ada sekelompok pihak yang merasa sangat benar dari berbagai aspek, agama, sosial, bahkan hukum. Kira-kira, meminjam bahasa komedian dalam salah satu acara di televisi swasta, “Apa maksudnya?,� begitulah Soleh Solehun selalu bertanya pada dirinya, atau bukan pada dirinya. Front sesungguhnya kata benda abstark yang tidak beraturan pula. Ini mirip Raja Anasta yang berkuasa di Kerajaan Apus-Apus. Sebagai raja, Anasta selalu memandang rakyatnya dan orang lain gemar berbohong. Karena begitu sikapnya,

46 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012

Kerajaan Apus-Apus tidak bisa tentram. Setiap hari, ada saja penduduk yang ditangkap dan diobrak-abrik karena dianggap menipu. Dulu, rakyat Apus-Apus tidak seperti itu. Karena dikenal sebagai kelompok pembual, banyak kerajaan lain yang memutus hubungan dengan Kerajaan ApusApus. Memang perlu diingatkan bahwa negeri ini Indonesia, bukan Sisilia. Mafia di Sisilia memang terlahir tua yang bertumpu pada kunci kekuatan untuk anarkis, menjegal, membegal. Sejak 1865, Sisilia mengkarakterisasi dirinya sebagai keluarga yang terlibat dalam aktivitas kekerasan dan kriminal. Mereka, parabegal itu merasa sangat yakin akan bahagia dengan caranya, akan masuk surga. Tetapi mengapa sendirian masuk surga dengan cara yang seperti itu. Di sinilah ada kabar yang terputus, terdistorsi. Kaum front ini mungkin tidak benar-benar menciptakan mafia untuk dirinya, tetapi lantaran mereka merasa diijinkan tanpa disadari perkembangan kondisi sosial yang memfasilitasi pertumbuhan yang mengerikan ini selalu ada di setiap jaman. Padahal tuhan tidak punya laskar, setidaknya laskar tuhan tidak mengerikan, tidak galau dan tidak merusak karena tuhan mencintai kedamaian. Apalagi, sesungguhnya, tuhan tidak peru dibela dan adanya tuhan tidak untuk dijual bahkan oleh yang merasa paling islam dan liebral sekalipun.

Oleh : ABRARI ALZAEL

Nabi antikekerasan, begitu tulis Ashgar Ali Enginner dalam The Prophet of Non Violence. Ashgar mencoba untuk menghapus berbagai sarang laba-laba di sekitar agama (Islam) dan ajarannya. Agama seolah-olah dipenuhi kontroversi dan anarkhi. Padahal yang terjadi sesungguhnya bukan kontroversi melainkan manipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertenti yang menunggangi agama. Seolah-olah, ada kebutuhan mendesak untuk memahami agama dalam perspektif yang tepat jika kita harus berurusan dengan lebih dari satu miliar orang yang mengaku iman. Ini bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan tidak hanya melakukan penelitian secara mendalam tentang agama. Tetapi juga dari perkembangan politik saat ini, di dunia Islam dan berbagai kepentingan yang bekerja di dalamnya sudah sarat dengan kepentingan bahkan politik. Bangsa front)al) perlu dididik untuk liberaliberalisme, pluralisme dan moderat dalam pendekatannya yang menunjukkan mozaik bahwa agama jauh dari kekerasan. Agama adalah harmoni, perdamaian dan koeksistensi. Bila berurusan dengan kehidupan nabi, ia melukiskan dirinya sebagai seorang yang anti kekerasan dengan keyakinan yang mendalam. Jika ada kaum front(al) mengklaim sebagai pengikut nabi, nabi yang mana lagi? Plis deh! (*)


SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012 | 47


48 | SULUH MHSA | XIV | AGUSTUS 2012


Suluh MHSA Edisi 14