Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 27 JUNI 2013

12 HALAMAN NOMOR 94 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Letakkan Batu Pertama Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi, Rabu (26/6) kemarin mengunjungi korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Antusiasme warga yang meminta bantuan agar rumahnya secepatnya direhabilitasi, disambut positif. Zainul Majdi dalam kunjungannya di Dusun Montong, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung disambut dengan permintaan sejumlah warga agar Pemprov NTB membantu warga merehabilitasi permukiman yang roboh akibat gempa. Menjawab permintaan warga, gubernur pun menjanjikan akan membantu. Hal itu diwujudkan dengan peletakan batu pertama secara simbolis sebagai bentuk bantuan Pemprov NTB untuk merehabilitasi rumah warga. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ari)

DIALOG - Gubernur dalam kunjungan ke lokasi gempa di KLU berkesempatan berdialog dengan anak-anak korban gempa (kiri). Gubernur juga berkesempatan meletakkan batu pertama secara simbolis sebagai wujud Pemrov NTB siap membantu merehabilitasi rumah warga yang rusak akibat gempa.

Rekonstruksi Butuh Dana Besar

TO K O H

Belum Optimal, Penanggulangan Tanggap Darurat Tanjung (Suara NTB) Penanggulangan bencana gempa sampai hari keempat pascagempa, masih dinilai belum optimal oleh sejumlah kalangan. LSM Koslata melihat, lemahnya koordinasi di tingkat pelaksana membuat kebutuhan dasar harian belum sebanding. Sementara kalangan DPRD KLU melihat, alokasi logistik justru masih tersendat,

Sulitkan Distribusi Bantuan

desa ini, sejatinya sebagai langkah awal pengambilan kebijakan penanggulangan tanggap raruat. ‘’Mengenai logistik, seberapa besar yang dibutuhkan masyarakat seolah masih diraba-raba pengalokasiannya, sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi,’’ ungkap Syamsul Muhyin. Bersambung ke hal 5

Mangkrak, Proyek BLK Poto Tano Diaudit BPK

H. Lalu Sujirman

(Suara NTB/bug)

Mataram (Suara NTB) Proyek Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Sumbawa Barat hingga kini masih mangkrak. Proyek berlokasi di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa itu, sempat di audit Badan Pengawasan Keuangan (BPK), karena berkaitan dengan aset yang dibangun dari dana negara. Hanya saja, audit tidak dilakukan oleh BPK RI Perwakilan NTB, melainkan langsung oleh auditor pusat. ‘’Karena dananya bersumber dari APBN, Bersambung ke hal 5

MANGKRAK - Proyek BLK Poto Tano yang mangkrak karena lokasi pembangunannya tak layak.

Pemprov NTB Berlakukan Tarif Baru Angkutan Umum

(Suara NTB/nas)

KETUA DPRD NTB, Drs. H. Lalu Sujirman meminta, dalam penanganan korban bencana di Kabupaten Lombok Utara (KLU), pemerintah melakukan pendataan dengan seksama terkait kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh bencana gempa itu. Agar penanganan menjadi maksimal, pemerintah juga diminta untuk melakukan koordinasi penuh dengan pihak-pihak terkait. Bersambung ke hal 5

dan bahkan masih menumpuk di Posko tingkat dusun. Salah satu Ketua Bidang di LSM Koslata, Syamsul Muhyin, Rabu (26/6) melihat, pola hubungan koordinasi yang dijalankan di tingkat pelaksana daerah masih lemah. Sebut saja untuk inventarisasi data, beberapa dusun dan desa baru mengajukan data hari kemarin. Padahal laporan dari dusun dan

PEMPROV NTB meminta dukungan pemerintah pusat melalui BNPB untuk merekonstruksi atau membangun kembali rumah warga yang rusak berat akibat gempa bumi berkekutan 5,4 SR di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk rekonstruksi rumah warga yang rusak tersebut cukup besar dan tidak bisa hanya dibiayai oleh pemerintah daerah. “Biaya yang dibutuhkan untuk rekonstruksi jauh lebih besar. Itulah sebabnya, kita juga meminta kepada Pemkab KLU dan juga pemerintah pusat melalui BNPB Bersambung ke hal 5

Kenaikan ini harus bisa diamankan di lapangan, operator tidak boleh nakal. Ridwan Syah

(Suara NTB/nas)

RAKORNIS - Suasana Rakornis Dishubkominfo NTB dan Kabupaten /Kota se-NTB, kemarin.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah menetapkan tarif baru angkutan umum di daerah ini. Hal tersebut, setelah dilakukan pembicaraan dengan Organda, ASDP, Gapasdap, Dishubkominfo, Biro Ekonomi dan Biro Hukum dan telah ditandatangani Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Besarnya kenaikan tarif besarnya bervariasi. Penetapan tarif baru ini, setelah dilakukan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah beberapa hari lalu. Demikian diungkapkan Kepala Dishubkominfo NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfrmasi di Mataram, Rabu (26/6) kemarin. Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

Rampung Tahun Depan PROGRAM perbaikan rumah kumuh memang menjadi pengharapan banyak kalangan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di wilayah Kelurahan Tanjung Karang Permai, masih terdapat belasan rumah yang tergolong tidak layak huni. Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi yang ditemui Rabu (26/6) kemarin mengatakan, dari belasan rumah tak layak huni yang ada di wilayahnya, dia menargetkan akan rampung pada 2014 mendatang. “Di wilayah saya masih sedikit, kami berharap bisa rampung tahun depan,” ungkapnya. (Suara NTB/smd) Syamsudi mengemukakan, Syamsudi untuk tahun 2013 ini wilayahnya tidak mendapat jatah perbaikan rumah kumuh dari Badan Perberdayaan Masyarakat (BPM). “Untuk tahun ini tidak ada, karena program itu secara bergiliran. Tapi kemarin kita dapat bantuan juga dari Bazda,” ungkapnya. Namun demikian, dia merasa bersyukur, karena dua kepala keluarga di wilayahnya mendapat jatah perbaikan rumah kumuh dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). “Syukurnya ada program dari BKM yang memberikan kita bantuan dua unit untuk perbaikan rumah tak layak huni,” imbuhnya lagi. Dikonfirmasi mengenai lingkungan yang masih banyak terdapat rumah tak layak huni, Syamsudi mengatakan, sebagian besar dari belasan rumah tak layak huni berada di Lingkungan Bagek Kembar. “Itu belum termasuk yang berada di pinggir pantai, karena nantinya itu akan direlokasi,” tandasnya. (smd)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dua Kampung Bertikai Sepakat Damai Mataram (Suara NTB) Perkelahian antar kampung di Kelurahan Cakra Utara, Rabu petang lalu, akhirnya diselesaikan dengan cara damai. Kedua pihak, Lingkungan Tohpati Sindu dengan Kampung Lekok dipertemukan Rabu (26/6) kemarin. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk berdamai. Pertemuan difasilitasi Kapolsek Cakra, Kompol Arif Hidayat, Danramil kapten Marito, Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Gusti Putu Suarnaya. Dalam pertemuan yang berlangsung di Mapolsek Cakra itu, dihadiri 20 orang dari kedua belah pihak. Dari Sindu, hadir kepala lingkungan Ngurah Padede, Kaling Tohpati Ida Made Welken, perwakilan Kelurahan Cakra Utara dan kelurahan Mayura. Sementara dari pihak kampung Lekok dihadiri tokoh masyarakat,tokoh agama dan pemuda disana. Akhir dari pertemuan itu, kedua pihak sepakat saling meminta maaf dan saling memaafkan. Mereka juga sangat

menyesali kejadian itu dan mengakibatkan korban luka. Kedua pihak juga sepakat dan berjanji tidak akan mengulangi peristiwa bentrok itu. “Bahkan mereka juga siap dituntut sesuai hukum berlaku jika peristiwa itu terulang,” jelas Kapolsek usai pertemuan. Ditempat terpisah, Walikota Mataram, Ahyar Abduh meminta masyarakat menahan emosi. “Jangan mudah terprovokasi, jaga keamanan, jaga kondusivitas dan jaga semangat persaudaraan dan keharmonisan,” harapnya. Namun demikian, saat ini dia mengaku bisa bernafas lega karena persoalan itu sudah bisa

diatasi berkat kerjasama yang dilakukan jajaran aparat keamanan. Lebih jauh disampaikan Walikota Mataram, berkaca dari beberapa kejadian yang terjadi di Kota Mataram, pemicu awal dari semuanya adalah konsumsi minuman keras (miras) yang berlebihan. Apalagi, kata dia, menjelang pelaksanaan ibadah puasa, dia memerintahkan jajarannya untuk terus meningkatkan tindakan-tindakan persuasif khususnya ke pedagang miras. Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak terkait langkah penertiban penjual miras. (ars/smd)

(Suara NTB/ars)

DAMAI - Kesepakatan damai warga Sindu dengan warga Kampung Lekok yang bertikai Rabu malam lalu, difasilitasi kepolisian dan TNI.

Orang Tua Diminta Waspada

Dewan Pendidikan Akui Banyak Calo PPDB Catut Nama Pejabat

Gemar Bahasa Jepang MESKI memiliki keterbatasan fisik, Wardah Bagis (22) mahasiswi seni rupa UNTB tetap dapat berkarya dan berprestasi. Bermula dari kegemarannya belajar Bahasa Jepang, kini Wardah telah banyak diundang sebagai penerjemah dan guide khusus untuk tamu-tamu Jepang yang datang ke Lombok. Ditemui di kediamannya di Lingkungan Pintu Air, Kecamatan Ampenan Tengah, Kota Mataram, gadis berkebutuhan khusus ini mengaku pertama kali belajar Bahasa Jepang secara otodidak. Ia belajar sendiri melalui menonton film anime jepang dan membaca kamus Berbahasa Jepang. “Susah memang, kadang terpaksa berhenti belajar kalau tidak menemukan istilah indonesianya,” tegasnya. Selain belajar sendiri, Wardah sempat belajar dan mengikuti pelatihan selama lima bulan dengan orang Jepang yang saat itu tengah bertugas di Lombok. Atas kemampuan yang dimilikinya ini, Wardah kerap diundang sebagai penterjemah sekaligus guide turis Jepang yang kerap menjalankan bisnis di Lombok. Wardah ingin memperdalam kemampuan Bahasa Jepangnya dengan belajar langsung ke negeri Jepang. “Kalau ada turis Jepang datang kesini, biasanya saya saja yang dipanggil. Suruh terjemahkan,” terangnya. Selain mahir berbahasa Jepang, Wardah yang kerap berlangganan menjadi juara kelas ini pun memiliki bakat khusus di bidang kesenian. Dalam waktu dekat, hasil karyanya yang kebanyakan terbuat dari bahan-bahan bekas akan dipamerkan di Taman Budaya NTB. Meskipun memiliki kemampuan terbatas, Wardah berharap dapat meneruskan keinginannya memperdalam bahasa Jepang dan menciptakan pekerjaan untuk o r a n g lain. (nia) Wardah Bagis (Suara NTB/nia)

(Suara NTB/smd)

RAPAT - Untuk mematangkan semua rencana penertiban dan penataan kawasan eks Pelabuhan Ampenan, Wakil Walikota Mataram pun harus menggelar rapat dibawah pohon bersama jajarannya, Rabu (26/6) kemarin.

PKL Enggan Bongkar Lapak, Skenario Penertiban Diubah Mataram (Suara NTB) Masih adanya keengganan para pedagang kaki lima (PKL) untuk membongkar lapak miliknya di kawasan eks Pelabuhan Ampenan membuat tim revitalisasi mengambil inisiatif lain. Dalam rapat dadakan yang dipimpin Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Rabu (26/6) kemarin, ada beberapa skenario yang mengalami perubahan. Mohan Roliskana yang dikonfirmasi di eks Pelabuhan Ampenan mengakui ada beberapa skenario yang terpaksa dirubah akibat penolakan warga membongkar sendiri lapaknya. Namun demikian, warga yang awalnya menolak membongkar

lapak miliknya kini mulai merelakan tempat berjualannya dibongkar. “Ada perubahan skenario, kita akan sediakan tempat khususnya instalasi bagi mereka,” ujarnya. Menurut Mohan, penolakan warga khususnya PKL itu hanyalah reaksi sementara karena merasa terusik. “Tapi sekarang sudah tidak ada masalah dan warga mengerti. Artinya hanya miskomunikasi saja,” ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan Mohan, pembongkaran lapak yang awalnya akan dilakukan diklaster 1 untuk tahap awal pun berubah. Rencananya, pihaknya akan melakukan pembongkaran secara bersamaan. Alasannya,

agar tidak ada kecemburuan diantara pedagang. “Akan kita bongkar bersamaan, mudahan di bulan puasa bisa terbangun semua,” tegasnya. Mohan menyatakan, revitalisasi Jalan Pabean tidak bisa dilakukan serta merta. Dia menyatakan, pihaknya akan membuat sebuah peraturan Walikota (Perwal) untuk menguatkan rencana revitalisasi itu. Sebagai salah satu situs cagar budaya, Pemkot Mataram memiliki kewajiban untuk mempertahankannya. “Kita juga berkeinginan untuk mempercepat revitalisasi itu, tapi setidaknya kita harus memiliki payung hukum dalam sebuah perwal,” pungkasnya. (smd)

KI NTB Nilai Pelaksanaan PPDB Online Jauh dari Harapan Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) NTB menilai pelaksanaan Peneri-

maan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Mataram masih jauh dari harapan. Pasalnya, PPDB online tersebut justru terlihat seperti sistem manual. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan tim KI NTB yakni Wakil Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda, S.Pt dan Koordinator Bidang ESA KI NTB, Andayani, SE, MM., yang melakukan pemantauan pada hari kedua pelaksanaan PPDB online pada beberapa sekolah di Kota Mataram. “Tidak ada layanan informasi yang jelas tentang tahapan proses PPDB online. Yang ada hanya pengumuman tentang syarat dan tempat pendaftaran,” kata Ajeng Roslinda kepada Suara NTB, Rabu (26/6) siang kemarin di Mataram. Dikatakan, sesuai dengan standar layanan informasi tentang proses PPDB yang sudah diatur dalam ketentuan, minimal harus ada pengumuman terkait dengan pelaksanaan PPDB yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian, standar kelulusan atau penilaian siswa baru serta alokasi atau jumlah siswa yang diterima baik melalui jalur online dan bina lingkun-

gan (BL) harus jelas. Selanjutnya, hasil akhir proses PPDB terkait nama-nama siswa yang lulus harus diumumkan terbuka. “Secara keseluruhan masyarakat kurang sosialisasi terkait dengan PPDB online, karena persepsi masyarakat PPDB online dilakukan tanpa perlu mendaftar lagi secara manual, kenyatãannya jauh. Karena sistem sekarang justru seperti sistem manual. Dan web yang digunakan hanya untuk melihat ranking siswa saja,” ujar Koordinator Bidang ESA KI NTB, Andayani, SE, MM. Untuk itu, ke depan, katanya, sosialisasi PPDB online harus lebih awal lagi dilakukan oleh pemda. Pasalnya, pihak sekolah juga mengeluh mengenai pemberitahuan dari pemda yang terlalu mepet. Proses PPDB online dari awal sampai akhir harus bisa diumumkan secara terbuka supaya masyarakat, pihak sekolah dan orang tua murid mengetahui prosesnya dan tidak menimbulkan kekacauan seperti pelaksanaan PPDB online di hari pertama beberapa hari lalu. (nas/*)

(Suara NTB/nas)

Wakil Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda (kanan) dan Koordinator Bidang ESA, Andayani.

Mataram (Suara NTB) – Temuan Ombudsman terkait banyaknya calo yang mulai bergentayanan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Mataram, tidak ditampik oleh Dewan Pendidikan NTB. Dari beberapa laporan kepala sekolah yang mengadu, banyak diantara calo-calo tersebut mencatut nama-nama pejabat penting di Mataram. Pantauan Suara NTB, indikasi praktik percaloan inipun telah tampak di seputaran kantor Dinas Dikpora Kota Mataram Rabu (26/6) kemarin. Indikasi ini diperkuat dengan temuan Ombudsman NTB dimana setiap calon siswa akan dikenakan sejumlah biaya yang tidak sedikit, mulai dari Rp 1 juta –Rp 4 juta per satu kali titipan. Makin menjamurnya calo PPDB menurut anggota Dewan Pendidikan Kutjib Anwar, sudah marak terjadi sejak beberapa tahun lalu. Begitupula dengan pencatutan nama beberapa pejabat yang sering dijadikan tiket masuk, ke sekolah-sekolah favorit tertentu.

“Selama ini kepala sekolah terlalu takut dan tidak berani, seharusnya mereka berani menolak,” tegas Kutjib. Beberapa calo yang berkentayangan ini menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim S.H, terbukti tidak hanya dilakukan oleh oknum non PNS, tetapi juga oknum PNS. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap praktik percaloan yang marak terjadi di lapangan. “Kita minta orang tua untuk berhati-hati dan tidak percaya pada calo,” tegas Adhar. Ombudsman juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk para pejabat, untuk tidak lagi mengirimkan nota-nota kuning yang ditujukan untuk menekan Dinas ataupun sekolah. Adhar berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan PPDB ini dengan bersih. Sementara itu dihubungi via telephone, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Ruslan Effendi mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya calo PPDB. (nia)

Kenaikan Tarif Angkutan Diharapkan Tak Lebih dari 20 Persen Mataram (Suara NTB) Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain kebutuhan pokok, kenaikan tarif angkutan juga dipastikan akan mengalami kenaikan. Untuk Kota Mataram, kenaikan tarif angkutan diharapkan tidak melebihi ngka 20 persen. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, H. Khalid, Rabu (26/6) kemarin mengatakan, penyesuaian tarif yang rencananya diberlakukan Pemkot Mataram tentunya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. “Sampai saat ini tarif angkutan di Kota Mataram belum naik. Masih tahap pembahasan,” katanya. Dikatakan, pihaknya melibatkan organisasi angkutan darat (organda) untuk membahas rancangan kenaikan tarif tersebut. Ia berharap tidak akan terjadi gejolak yang berlebihan seiring dengan kenaikan harga BBM. Jika tarif angkutan di Kota Mataram akan mengalami kenaikan, dia mene-

gaskan kenaikan itu tidak boleh melebihi 20 persen. “Kami juga mengimbau agar para sopir atau pihakpihak terkait tidak menaikkan tarif angkutan secara sepihak,” imbuhnya. H. Khalid menyatakan, pihaknya tentu tidak bisa berbuat apa-apa jika ada sopir yang menaikkan tarif secara sepihak. Dia menyatakan, kenaikan tarif angkutan hampir sama dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. “Hukum pasar tidak bisa dilarang, tapi tetap kita mengimbau agar para sopir tidak menaikkannya dulu,” imbaunya. Melihat kemungkinan itu, Dishubkominfo, kata Khalid juga telah melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan menyiapkan draf peraturan walikota (perwal) tentang penyesuaian tarif angkutan umum. Menurutnya, Perwal itu nantinya dijadikan sebagai landasan hukum untuk menaikkan tarif angkutan umum setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik. “Artinya, selama Perwal belum disahkan, tarif angkutan juga tidak boleh naik,” tegasnya. (smd)


SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Silpa Tinggi

Bisa ”Ditilang” Rakyat TAMPILNYA Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) di Pilkada kali ini diyakini tidak akan mengakibatkan gangguan serius terhadap laju pembangunan di daerah Patut Patuh Patju itu. Meski demikian, dua pemimpin daerah itu diminta tetap membatasi diri agar persaingan keduanya tidak menyeret aparatur birokrasi di jajaran mereka. “Memang kalau seperti ini, pasti akan ada dampa(Suara NTB/ist) knya di internal pemerintah Noerdin H. M. Yacub daerah. Tapi saya yakin dampaknya itu tidak akan signifikan,” ujar Anggota Komisi I (Bidang Politik dan Pemerintahan) DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/6). Sebagai mantan pejabat yang bertahun tahun malang melintang di Pemkab Lobar, Noerdin mengakui ketika ada pucuk pimpinan yang tampil di Pilkada, pasti ada pejabat tertentu yang ikut terpengaruh. Biasanya, dorongan tersebut muncul karena loyalitas pejabat tersebut terhadap figur pimpinannya. “Memang secara diam–diam, pasti ada loyalis yang ikut atasannya. Tapi menurut saya, pada umumnya pejabat akan memilih untuk diam. Karena atasan mereka dua-duanya tampil,” sebutnya. Baik Zaini Arony maupun Mahrip, menurutnya juga akan membatasi diri dalam melibatkan aparatur birokrasi yang menjadi loyalisnya. Sebab, keduanya tentu tidak ingin mendapat cap negatif dari masyarakat jika melihat mereka memanfaatkan birokrasi demi memenangkan Pilkada. “Keduanya tentu harus bertanggung jawab untuk menjamin jalannya roda pemerintahan di daerah. Dan mereka pasti menyadari bahwa kalau sampai pemerintahan terganggu, nanti mereka bisa ‘ditilang’ oleh masyarakatnya,” ujar Noerdin. Atas pertimbangan itulah, Noerdin menganggap tidak perlu muncul kekhawatiran yang berlebihan terkait kinerja aparatur birokrasi di Pemkab Lobar. “Tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun ada dampaknya, tapi saya lihat tidak besar,” sebutnya. Kepada para aparatur birokrasi di Pemkab Lobar, Noerdin juga mengingatkan untuk tidak berlebihan dalam mengekspresikan loyalitas terhadap pimpinan. Menurutnya, dalam batasan yang diperbolehkan, PNS tetap saja bisa menyalurkan aspirasi politiknya. Hanya saja, ketika hal itu berkaitan dengan jabatannya, maka sebaiknya seluruh urusan politik ditanggalkan. “Untuk terlibat politik praktis, PNS jelas dilarang, karena itu melanggar disiplin pegawai. Semua saya yakin sudah memahami ini,” pungkasnya. (aan)

Aset Loteng Tembus Rp 2 Triliun Praya (Suara NTB) Jumlah aset milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dari tahun ke tahun terus naik. Sampai tahun 2012 saja, besaran nilai aset milik Pemkab Loteng sudah menembus angka di atas Rp 2 triliun. Angka tersebut baik sekitar 10,97 persen dari nilai aset tahun sebelumnya. Dalam laporan yang disampaikan Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, pada sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda penyampaian penjelasan kepala daerah atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2012, Rabu (26/6), terungkap total aset kotor milik Pemkab Loteng sampai akhir 2012 tercatat mencapai Rp 2,128 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp 108, 7 miliar. Naik sekitar 41,29 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai aset lancar tersebut disebabkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran kas di bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, sebesar Rp 2,5 miliar ditambah piutang pada Jamkesmas pada BLUD-RSUD Praya sebesar Rp 1,7 miliar. Selain itu, Pemkab Loteng juga memiliki investasi jangka panjang sebesar Rp 60,2 miliar serta aset lainnya senilai Rp 15,4 miliar. Namun dari semua jenis aset yang dimiliki tersebut, aset tetap merupakan yang paling tinggi, yakni mencapai Rp 1,9 triliun. ‘’Naik sekitar 9,11 persen dari nilai aset yang dimiliki tahun-tahun sebelumnya,’’ terangnya. Dari sisi kewajiban jangka pendek atau utang lancar juga mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan utang terbilang cukup fantastis mencapai 406,17 persen dengan total kewajiban yang tercatat sebesar Rp 7,2 miliar. Komposisi kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban kepada BLUD RSUD Praya sebesar Rp 5 miliar. Terdiri dari jasa layanan serta utang jasa usaha sebesar masing-masing Rp 3 miliar dan Rp 2 miliar. “Utang jangka pendek ini berasal dari kelebihan retribusi PPH, utang pemotongan pajak pusat (PPN/PPH), termasuk utang kepada pihak ketiga dan utang BLUD RSUD Praya,” ungkapnya. Setelah perhitungan utang tersebut, maka total aset bersih milik Pemkab Loteng setelah dikurangi besaran utang tersebut, mencapai Rp 2,120 triliun. (kir)

Kinerja SKPD Loteng Dinilai Melempem

Praya (Suara NTB) Pelaksanaan APBD Lombok Tengah (Loteng) tahun 2012 meninggalkan catatan tersendiri, berupa tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) yang mencapai Rp 82,5 miliar lebih. Ironisnya, tingginya silpa tersebut tidak semata-mata adanya efisiensi. Tetapi banyaknya program yang tidak bisa dilaksanakan di hampir di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng. Kondisi tersebut mendapat sorotan kalangan DPRD Loteng. Anggota Komisi I DPRD Loteng, Mahdi, mengungkapkan, tingginya silpa tahun 2012 lalu menunjukkan ada persoalan dalam pelaksanaan program-program pembangunan oleh pemerintah daerah. Terutama dalam hal manajemen pengelolaan dan pelaksanaan anggaran program itu sendiri. “Di saat SKPD diberikan anggaran yang kecil, mereka mengeluh. Tapi ketika diberi kesempatan mengelola anggaran cukup besar, justru tidak bisa dilaksanakan,” sindirnya. Hal tersebut menunjukkan kalau SKPD-SKPD yang ada masih lemah dalam hal pelak-

sanaan program. Salah satunya, ditunjukkan dengan tidak adanya time schedule yang jelas di masing-masing SKPD, terkait rencana waktu pelaksanaan program. “Seharusnya masing-masing SKPD punya time schedule yang jelas kapan program akan dilaksanakan, paling tidak per triwulan. Sehingga dari sana, jelas program mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum dilaksanakan,” ujar Mahdin. Akibat tidak adanya time schedule yang jelas tersebut membuat banyak program yang dipaksakan dilaksanakan SKPD menjelang akhir tahun anggaran. Tujuannya, anggaran program tidak hangus dan dikembalikan ke kas daerah.

‘’Imbasnya, tentu pada sisi kualitas hasil program yang dilaksanakan. Di mana karena pelaksanaan program terkesan dipaksakan akibat waktu yang mepet, hasilnya menjadi kurang baik,’’ terangnya. Selain itu, jika ada program pembangunan bisa dilaksanakan sesuai jadwal, maka hal itu akan mampu menggerakkan perekonomian daerah secara luas. Untuk itu, pihaknya mendesak pada Pemkab Loteng segera berbenah mengatasi persoalan tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan, kata politisi asal PDI Perjuangan ini adalah perombakan pada struktur organisasi pemerintahan itu sendiri. Caranya, menempatkan pe-

Mahdi

(Suara NTB/kir)

jabat yang sesuai kompetensi dan bidang ilmu yang dimiliki dengan lingkup jabatan yang diberikan. ‘’Jangan menempatkan pejabat bukan pada keahliannya. Karena hal itu akan berpengaruh pada kinerja dan pencapaian program,’’ ujarnya mengingatkan. Tidak hanya itu, pemerintah daerah hendak bisa terus menumbuhkan budaya kerja keras kepada seluruh pejabat-

Di saat SKPD diberikan anggaran yang kecil, mereka mengeluh. Tapi ketika diberi kesempatan mengelola anggaran cukup besar, justru tidak bisa dilaksanakan, nya dan menghilangkan budaya malas-malasan. “Yang kita lihat selama ini, pejabat lingkup Pemkab Loteng terkesan senang mengulur-ulur waktu. Padahal budaya tersebut sangat menghambat dan harus dihilangkan. Kalau kemudian mau pembangunan bisa berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. (kir)

Agustus, Jetstar Mulai Operasi di BIL

(Suara NTB/kir)

TERIMA - GM PT. AP I BIL Pujiono menerima para sopir travel, saat menggelar aksi di BIL, Rabu (26/6).

PT. AP I BIL Didemo Pengusaha Travel Praya (Suara NTB) Puluhan sopir dari dua perusahaan travel yang beroperasi di Bandara Internasional Lombok (BIL), Rabu (26/6) kemarin, ramai-ramai mendatangi kantor PT. Angkasa Pura (AP) I BIL. Mereka mengadukan dan meminta kebijakan kepada pihak pengelola bandara, supaya tetap diizinkan mencari penumpang di depan pintu kedatangan terminal BIL. Termasuk meminta pengurangan jam operasional bus bandara dan taksi bandara. Pasalnya, keberadaan bus dan taksi tersebut telah mempengaruhi pendapatan para sopir travel resmi BIL tersebut. Terlebih selama ini banyak penumpang pesawat yang lebih memilih menggunakan bus atau taksi, sehingga pengusaha travel jarang kebagian penumpang. Kedatangan para sopir tersebut, awal mulanya dipicu miskomunikasi antara para sopir dengan aparat keamanan, Selasa (25/6) malam. Waktu itu, sekitar pukul 20.00 wita, salah seorang sopir ditarik hingga jatuh oleh salah

seorang anggota TNI AU yang tengah berjaga-jaga di depan pintu kedatangan. Saat kejadian, sopir tersebut tengah menawarkan jasa travel kepada salah seorang penumpang. Namun lantaran terlalu dekat dengan pintu kedatangan, salah satu anggota TNI AU lantas menarik baju sopir bersangkutan. Pasca kejadian itu, sempat terjadi kericuhan di depan pintu kedatangan. Sampai akhirnya berhasil diamankan oleh anggota dan sopir lainnya. Para sopir sendiri datang sekitar pukul 09.00 WITA. Sesampainya di depan kantor PT. AP I BIL para sopir langsung menggelar aksi duduk di depan teras. Selang beberapa lama kemudian, tiga perwakilan sopir dari tiga desa masingmasing Desa Tanak Awu, Desa Ketare serta Desa Penujak, diterima General Affair and Communication Section Head, Made Agung Nugraha S.E. Terkait tuntutan para sopir, Made Agung Nugraha, S.E., berjanji segera mencarikan solusi terbaik atas persoalan tersebut. Terkait permintan supaya jam operasional bus dan taksi

dikurang, ia menegaskan jelas tidak bias, karena keberadaan bus dan taksi di bandara sudah diatur. “Jadi kita bekerja sesuai aturan yang ada. Tidak boleh kita melanggar aturan tersebut,” jawabnya. Adapun terkait, pelarangan mencari penumpang di depan pintu keberangkatan itu juga sudah diatur. Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang yang datang. Lagi pula, sudah ada counter khusus yang disediakan bagi perusahaan travel selaku mitra. Jadi tidak perlu harus rebutan sampai depan pintu kedatangan. Meski demikian, pihaknya akan tetap berusaha mencarikan solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta DPRD Loteng. “Kita sudah arahkan para sopir untuk bersama-sama membahas persoalan ini dengan pemerintah dan Dewan. Siapa tahu nanti akan solusi yang baik dalam mengatasi persoalan ini,” timpalnya. Sementara itu, General Manager (GM) PT. AP I BIL, Pujiono, yang menemui para sopir usai pertemuan, berjanji egera mengkaji dan merumuskan solusi terbaik bagi para sopir. “Segera akan kita kaji, solusi seperti apa yang terbaik dari persoalan ini,” janjinya. (kir)

Praya (Suara NTB) Salah satu maskapai internasional asal Australia Jetstar Airways direncanakan membuka rute penerbangan langsung dari Perth Australia ke Bandara Internasional Lombok (BIL). Penerbangan perdana dijadwalkan bulan Agustus mendatang. “Sudah ada konfirmasi dari pihak maskapai, bahwa penerbangan perdana rencananya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus mendatang,” sebut General Affair and Communication Section Head, Made Agung Nugraha S.E, di BIL, Rabu (26/6). Ia menegaskan jadwal penerbangan sudah diterima pihaknya dari Jetstar dan persiapan penerbangan sudah hampir selesai. Jetstar, terangnya, rencananya melayani penerbangan langsung dari Perth Australia ke BIL dan sebaliknya dengan jadwal penerbangan empat kali dalam seminggu. Kepastian pihak maskapai internasional tersebut, makin

menambah banyak daftar maskapai penerbangan internasional yang membuka rute penerbangan ke BIL. Setelah sebelumnya Air Asia dan Silk Air membuka rute menuju Malaysia dan Singapura. “Ini menandakan kalau BIL sudah semakin berkembang,” tambah Agung. Di sisi lain, pihaknya yakin dengan masuknya Jetstar akan memancing maskapai internasional lainnya membuka rute ke BIL. Pasalnya, Jetstar termasuk maskapai yang dijadikan contoh bagi maskapai internasional lainnya, khususnya yang ada di Australia. ‘’Kalau Jetstar sukses, maka maskapai lainnya dengan sendiri juga pasti akan ikut masuk,’’ klaimnya. Disinggung kepastian masuknya maskapai Tiger Airways serta Cathay Airlines, Agung mengaku belum bisa memastikan. Namun, kedua maskapai tersebut tetap menunjukkan minatnya membuka rute penerbangan ke BIL. (kir)

Soal Sertifikat, Pemkab Lotim Datangi Jeringo Selong (Suara NTB) Rabu (26/6), jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya melakukan pengecekan secara langsung lahan Unit Pemukiman Teknis (UPT) Jeringo Kecamatan Suela. Sebanyak 72 buah sertifikat di atas lahan UPT Jeringo diklaim milik warga yang dan TNI Angkatan Darat. Sekda Lotim, H. Usman Muhsan mengatakan ada belasan hektar lahan diklaim atas nama Yayasan Nahdlatul Wathan (NW). Setelah dicek, ternyata nama-nama yang tertuang dalam sertifikat merupakan milik perorangan. Sekda meminta sertifikat atas nama perorangan tidak diklaim menjadi milik Yayasan NW. Dalam hal ini, ujarnya, masyarakat transmigran tidak boleh dirugikan. Pihak Pemkab Lotim menginginkan masalah Jeringo segera diatasi, sehingga tidak berlarut-larut. “Mari

kita clear-kan masalah ini bersama-sama, maksimal dua atau tiga hari harus sudah selesai,” pintanya. Mantan Kepala Desa Prigi Kecamatan Suela Kabupaten Lotim, Darwati membenarkan adanya sejumlah lahan yang tumpang tindih tersebut, seperti milik TNI AD di Elak-elak, Prepek dan Lendang Bedurik. “Di wilayah Prepek itu yang tumpang tindih sekitar 17 orang atau sekitar 17 ha,” ucapnya. Tumpang tindihnya lahan milik TNI di Prepek ini, karena sebagian besar transmigran memilik lahan di bagian bawah. “Semua pingin turun,” imbuhnya. Diakuinya, Jeringo menjadi primadona. Ia menuturkan, awalnya lahan di Jeringo ini dibeli dengan harga Rp 500 ribu/ha. Bahkan, ketika diminta mengambil banyak yang tidak mau. Sebaliknya, saat mulai ramai, banyak yang ingin mengambil bagian. Sementara dalam daftar sertifikat yang ada di atas kawasan Jeringo ada sejumlah nama orang-orang terkenal. Salah satunya, M. Zainul Majdi yang diduga Ketua Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar NW yang juga Gubernur NTB dan M. Syamsul Luthfi yang dugaannya nama Wakil Bupati Lotim. Namun hal tersebut dibantah perwakilan Yayasan NW, H. Halil. Menurutnya, nama-nama itu adalah nama dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong. Ia menuturkan, ada sekitar empat orang pemilik lahan yang semuanya adalah dosen STKIP. Dikatakan, dari empat orang itu ada sekitar belasan hektar lebih lahan yang diklaim berada di atas lahan yang sudah berdiri bangunan rumah-rumah transmigran. Diakui, selama ini lahanlahan di Jeringo ini belum atas nama yayasan. Pengurus Dewan Wakaf Yayasan NW ini menambahkan, saat ini semua lahan rencana akan dihibahkan menjadi lahan Yayasan. Sementara itu, Camat Suela H. Ripaan menambahkan harapannya semua persoalan lahan di Jeringo ini segera diselesaikan. Tidak ada lagi yang saling klaim lahan. Karena itulah, semua pihak terkait termasuk yang mengklaim lahan itu datang mengecek langsung letak dan batas masing-masing lahan. (rus)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Digelar Lokakarya Kabupaten PPAUD di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun 2013 merupakan tahun terakhir program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) di Sumbawa. Bahkan kini sudah masuk dalam tahap eksit strategi, sehingga digelar Lokarkarya Kabupaten program PPAUD selama tiga hari. Sekaligus merumuskan keberlanjutan PAUD di Sumbawa. Lokakarya dimaksud dibuka Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sahril, S.Pd, M.Pd, Rabu (26/6), di Hotel Cirebon. Dengan berakhirnya PPAUD tahun ini, diharapkan tersusun eksit strategi dan rencana tindak lanjut bagi keberlangsungan kesinambungan program PAUD kedepan. Ketika nantinya diambil alih oleh Pemkab, rangkuman kegiatan PPAUD sepanjang pelaksanaannya dirasakan telah mencapai target sasaran yang diinginkan. “Ketika sudah melampaui target tentu dalam rangka menjamin kesinambungan kegiatan PAUD di Sumbawa yang kemudian ditindaklanjuti Pemkab dengan menetapkan Peratutan Bupati (Perbup),” terangnya. Kegiatan lokakarya ini juga akan memberikan modal kepada pemerintah, terkait strategi kegiatan. Serta langkah kedepan dalam kerangka mendukung program PAUD dengan adanya perluasan dan pemerataan akses PAUD. Sambil terus memikirkan kualitas, termasuk tata kelola yang lebih baik. “Kita berharap kepada semua peserta agar memberikan yang terbaik dalam rangka tindak lanjut program PAUD kedepan sehubungan dengan berakhirnya kegiatan PPAUD di tahun 2013,” pinta Sahril. Sementara itu, LCBS Regional Manajemen Consultan (RMC) IV PPAUD, Nandang S menjelaskan, kegiatan yang sama berlangsung di tiga kabupaten, Sumbawa, Lombok Tengah dan Bondowoso. Tujuananya, bagaimana menindaklanjuti laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang masih perlu disempurnakan. Perlu diver-

ifikasi, divalidasi terkait dengan data-data yang dituangkan dalam laporan tersebut. Untuk mencari suatu rekomendasi, manakala program ini dalam tahap eksit strategi, bentuk akhir program PPAUD, termasuk berakhirnya masa pendampingan terhadap PPAUD. Semuanya berpulang kepada stakeholder kunci yang berkaitan dengan PAUD. Pada kesempatan tersebut, sekilas Nandang menjelaskan program PPAUD yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga 2013, dan kini sudah masuk fase terakhir. Selama lima tahun mendampingi 120 lembaga di masing-masing kabupaten yang telah melaksanakan kegiatan layanan PAUD. Program ini memberikan layanan pendidikan terutama kepada anak-anak yang tidak mampu sesuai amanat UU. Agar tidak ada anak usia dini yang tidak terlayani. “Maka lewat program PPAUD diharapkan anak usia dini di Kabupaten Sumbawa sudah bisa diberikan layanan PAUD,” katanya. Disamping terbentuknya 120 lembaga di 60 desa tersebut, PPAUD juga telah memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan latihan kepada para tenaga pendidik (tendik) yang dikenal dengan 200 jam belajar. Untuk meningkatkan SDM tendik, juga telah diberikan program magang ke berbagai tempat, ke lembaga PAUD yang sudah berstandar nasional, seperti di Jawa Timur, Jateng, DKI Jakarta dan lainnya. Program ini memberikan bantuan berupa BOP kepada setiap lembaga. Adanya lembaga percontohan mewakili kecamatan. Kemudian ada juga kegiatan parenting, serta pemberian maching grand untuk percontohan di tingkat kabupaten, selain kegiatan workshop dan lainnya. Untuk peningkatan kualitas layanan terhadap pendidikan usia dini. Tentu di tahun 2013 ini, masih ada beberapa kegiatan yang tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Seperti pelaksanana kortek, training over kepada lembaga dari dana dekonsentrasi di tingkat provinsi. Kemudian Workshop tingkat nasional dan pembekalan

(Suara NTB/arn)

Pemkab Desak Newmont Tuntaskan Jembatan Songkar Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan surat keberatan dan keluhan masyarakat, jembatan Songkar yang dibangun dari dana CSR PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), hingga kini belum rampung dan terbelengkalai. Untuk itu, pemerintah mendesak PT NNT segera menuntaskan pembangunan jembatan dimaksud. Surat keluhan resmi pemerintah desa Songkar kecamatan Moyo Utara yang ditandatangani Kepala Desa, Hasbullah HM dan Ketua BPD, Gunawan Jeme, bernomor 410/226/006/ VI/2013 telah dilayangkan ke Kepala Bappeda Sumbawa, tembusan Bupati, DPRD dan PT NNT. Isinya, keluhan masyarakat terhadap proyek pembangunan jembatan di desa Songkar yang dipegang oleh CV. Arung Samudra dari tanggal 5 Agustus 2012 sampai sekarang belum selesai. Pemerintah desa keberatan dengan cara kerjanya yang dinilai tidak profesional. Tampak dari cara kerjanya yang tidak teratur, dan tidak disiplin dalam mengerjaan proyek jembatan dimaksud. Adapun keluhan masyarakat dari hasil pertemuan 18 Juni 2013 yakni, pertama, masyarakat desa Songkar membutukan kejelasan pemerintah terhadap proyek dimaksud. Kontraktornya gagal menangani proyek dimaksud. Selaku pemilik anggaran, PT NNT juga dinilai gagal dan tidak profesional dalam menentukan dan menetapkan pemenang tender. Maka masyarakat desa Songkar meminta kepada PT NNT untuk melakukan pengawasan secara intensif. Jika pemerintah tidak bissa menyelesaikan pembangunan dimaksud dalam waktu perjanjian kontrak yang ada, maka masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran. Terkait hal ini, Kepala Bappeda Sumbawa, L. Suharmadji, S.T, yang dikonfirmasi, Rabu (26/6) mengakui sebelumnya sudah pernah merapatkan persoalan ini dengan PT NNT beserta rekanannya. Dalam hal ini, tugas Bappeda terkait CSR PT NNT hanya pengusulan program dan kegiatan. Sedangkan menyangkut pelaksana fisik, termasuk pemlihan rekanan dan tender di dalamnya ditunjuk PT NNT. Terhadap pelaksanaan kegiatan program tersebut, Pemkab dibantu konsultan tentunya melalui pelaksanaan tender juga. Pada bulan Februari lalu, tambah Suharmadji, pihaknya pernah panggil PT NNT untuk segera menyelesaikan pelaksanaan jembatan dimaksud. Kesepakatannya, PT NNT akan melakukan identifikasi dengan tim independen terhadap kelengkungan jembatan. Pada intinya, pihak pemerintah menginginkan jembatan harus tuntas dan bisa dinikmati masyarakat seperti jembatan Kakiang. “Terhadap surat masyarakat yang masuk, jauh hari pemerintah sudah melakukan kegiatan tersebut. Kita desak PT NNT segera melaksanakan kegiatan tersebut,” tandasnya. Kalau rekanan tidak mampu, maka PT NNT bisa memberikan surat peringatan 1 dan 2. Apabila tidak juga diindahkan, maka PT NNT berhak untuk mengganti. “Intinya, kami mendesak PT NNT segera menuntaskan jembatan Songkar untuk menunjang perekonomian di wilayah Songkar,” pungkas Suharmadji. (arn) L. Suharmadji

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Peserta Lokakarya perwakilan dari SKPD terkait.

NARASUMBER - Sahril (tengah) diapit dua narasumber lain, Nandang S (kanan) dan Jianto (kiri).

bagi para penilik atau pengawas, 10 orang masing-masing kabupaten. Serta pertemuan penerima maching grand. “Ini yang akan dilaksanakan di tahun 2013 ini, mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan,” kata Nandang. Terkait dengan masa eksit strategi diharapkan program yang telah terlaksana dapat berkelanjutan. Hal inipun menjadi pemikiran bersama di tingkat kabupaten, terkait PAUD holistik dan integratif. Sebab PAUD bukan saja soal pemberian pendidikan, melainkan juga terkait asupan gizi kesehatan serta Bina Keluarga Balita (BKB). Pelaksanan pendidikan holistik dan integratif bisa saja secara satu atap di mana memberikan layanan pendidikan sekaligus pelayanan kesehatan dan BKB pada satu lokasi. Bisa pula tidak satu atap, tetapi anak itu telah diberikan layanan-layanan secara holistik dimaksud. Yang penting, pasca eksit strategi, rintisan program ini dapat diteruskan pemeritah dae-

rah. “Ini semua berpulang kepada pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan di daerah,” tukasnya. Dalam laporannya, Ketua Panitia penyelenggara Lokakarya Kabupaten PPAUD, Drs. Jianto menambahkan, dengan berakhirnya program PPAUD dimaksudkan sebagai awal keberlanjukan dan kemandirian lembaga PAUD Integratif holitisik di Sumbawa. Tujuan lokakarya ini sebagai bagian dari sharing kelanjutannya sebagai laporan akhir PPAUD di Kabupaten Sumbawa. Mendapatkan masukan dan validasi data untuk laporan akhir program PPAUD. Serta mendapatkan rekomendasi dan pembuatan hasil program PAUD. Untuk melihat kesiapan pemeritah daerah dalam rangka keberlanjutan PPAUD pasca handover. Lokakarya tersebut dihadiri sejumlah SKPD terkait. Seperti Diknas, Bappeda, Tim PKK, CPU Program PPAUD, Kosultan, Tim leader, BKBPP, BPM PD, Himpauadi, RMC, dan TFM. (arn/*)

Dua Tahanan Polres Dompu Kabur Dompu (Suara NTB) Tahanan Polres Dompu berhasil kabur dari ruang sel dengan membobol terali besi menggunakan gergaji besi. Kaburnya dua tahanan terjadi pada Selasa (25/6) dini hari. Namun hingga saat ini, dua tahanan masih buron.

(Suara NTB/ula)

KABUR - Seorang warga melihat ventilasi ruang tahanan Polres Dompu yang dibobol tahanan saat kabur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, Rabu (26/6), tersangka Irawan (22) tahanan kasus pencurian di Desa Riwo dan tahanan asal Tambora Kabupaten Bima kabur dari tahanan pada Selasa (25/6) subuh. Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah yang dihubungi di kantornya sedang tugas dinas di luar daerah. Teleponnya pun tidak bisa dihubungi, karena sedang dialihkan. Wakapolres Dompu pun sedang berada di luar daerah. “Kabag Ops minta agar tunggu Kapolres saja, soalnya sedang tidak ada pimpinan,” kata salah seorang anggota Polres Dompu. Kapolsek Woja, AKP Herman yang dihubungi, mengatakan, Irawan ditangkap ter-

kait kasus pencurian di Desa Riwo Kecamatan Woja awal Juni lalu. Ia mencuri 1 unit TV milik warga menjelang shalat Jumat, tetapi tertangkap oleh pemiliknya. Sehingga berhasil melarikan diri dengan membawa barang curiannya. Sementara sepeda motor jenis supra yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya dan ditinggal di TKP, diketahui bukan milik Irawan. Tapi sepeda motor itu dipinjam dari keluarganya di Dorongao Kelurahan Kandai 1. “Kita tangkap di Desa Kareke pada Senin (24/6) bersama barang buktinya 1 unit TV. Tapi seorang rekannya masih buron,” kata Herman. Setelah ditangkap, lanjut Herman, Irawan ditahan dan diproses di Polres Dompu. (ula)

Naker Asing di KSB akan Dipungut Retribusi Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan penarikan retribusi terhadap tenaga kerja (naker) asing yang bekerja di daerah, segera setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing) ditetapkan oleh DPRD setempat. “Perdanya sudah kita ajukan ke Dewan. Jadi tinggal tunggu diketok (disahkan) setelah itu langsung kita akan terapkan dengan melakukan penarikan retirbusi kepada seluruh pekerja asing yang

(Suara NTB/dok)

Abdul Hamid

bekerja di daerah kita ini,” jelas kepala Disnakertrans

KSB, Abdul Hamid, MPd kepada wartawan, Rabu (26/6). Sesuai dengan ketentuan nilai retribusi, IMTA ditetapkan sebesar 100 dolar Amerika per bulannya bagi setiap Naker asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah. “Nilainya sudah baku dari pusat, jadi tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi,” cetus Hamid. Penarikan retribusi terhadap tenaga kerja asing itu sebenarnya telah diatur sejak lama. Hanya saja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpan-

jangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, pusat memperluas kewenangan penarikan retribusi IMTA dan memberikannya kepada pemerintah di daerah “Penarikan retribusi terhadap tenaga kerja asing itu selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi mulai tahun 2013 ini kewenangan menarik retribusi itu oleh pusat diberikan kepada daerah,” jelasnya. Menurut Hamid, pemberian kebijakan untuk menarik retribusi IMTA kepada daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah. Di KSB sendiri setidaknya saat ini sekitar 250 pekerja asing tengah

bekerja di sejumlah perusahaan yang beroperasi di KSB, terutama pada bidang pertambangan. “Rertribusi IMTA itu akan cukup signifikan memberikan tambahan bagi PAD (pendapatan asli daerah) kita nantinya. Karena berdasarkan data kami, ada ratusan tenaga kerja asing yang mencari nafkah di daerah kita ini,” timpalnya sembari berharap Perda IMTA tersebut dapat segera disetujui oleh DPRD setempat. “Harus cepat ditetapkan, karena berdasarkan instruksi pusat kegiatan penarikan retribusi IMTA itu harusnya efektif per 1 Januari 2013 lalu,” pungkasnya. (bug)

DPRD Sumbawa Diminta Segera Proses PAW Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini, masih tersisa tiga anggota DPRD Sumbawa yang mencalonkan diri lewat partai lain, belum diganti dalam proses Pergantian Antar Waktunya. Salah

satunya, Jack Morsa dari Hanura yang akan mencalonkan diri lewat Parpol lain dalam Pileg 2014. Padahal SK Gubernur tentang PAW dimaksud sudah keluar. “Sampai sekarang belum diproses. Makanya, kita mem-

inta DPRD segera memproses PAW yang bersangkutan, Jack Morsa. Sekaligus membantu saudara Jack Morsa untuk bisa menjadi Caleg masuk DCT parpol lain, agar tidak ngambang. Ini harapan kita kepada Ketua DPRD,” kata Pengurus

DPDC Hanura Sumbawa, M. Yamin, S.E, Rabu (26/6). Yamin pun menunjukkan SK Gubernur NTB No. 188.44/ 360/2013 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Sumbawa Periode 2009-2014 atas nama Jack Morsa, tertang-

gal 10 Mei 2013. Serta SK Gubernur NTB Nomor 188.44/413/ 2013 tentang pengangkatan H. M. Sihab Has sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Sumbawa periode 2009-2014 menggantikan Jack Morsa, tertanggal 21 Juni 2013. (arn)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

PARLEMENTARIA

Kerjasama DPRD Dompu dengan Harian Suara NTB

Banleg Gelar Lokakarya Penyusunan Mekanisme Internal Pembahasan Raperda Inisiatif Dompu (Suara NTB) Badan legislatif (Banleg) DPRD Kabupaten Dompu menggelar lokakarya penyusunan mekanisme internal Dewan untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif. Lokakarya yang difasilitasi Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) ini untuk penguatan kelembagaan Dewan sehingga bisa menghasilkan produk yang berpihak terhadap partisipasi warga. Ketua Badan Legislatif DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE saat pembukaan lokakarya di hotel Marina Kota Bima, Selasa (25/6) mengungkapkan, penyusunan Perda yang dilakukan di DPRD Dompu selama ini menggunakan tahapan seperti biasa. Namun beberapa tahapan disederhanakan karena keterbatasan anggaran seperti kegiatan uji publik, penggandaan dan lainnya. “Proses penyusunan Raperda selama ini belum seperti yang diharapkan. Tapi support yang dilakukan oleh AIPD bisa lebih baik kedepannya,” katanya. Kurnia Ramadhan juga mengungkapkan, penyusu-

nan Raperda selama ini belum maksimal. Namun tetap memenuhi tahapan-tahapan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Sementara Perda yang dihasilkan oleh DPRD periode 2009-2014 baru 24 Perda. Dua Perda di antaranya disahkan tahun 2013 yaitu revisi Perda No 5 tahun 2012 dan Perda No 7 tahun 2008. “Perda berkualitas harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, bersifat implementatif, dan mampu merekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik,” ungkapnya. CSO AIPD NTB, Susana Dewi Rochimah pada kesempatan yang sama mengatakan, kehadiran AIPD untuk memaksimalisasi program sesuai tugas kedewanan. Tahapan tugas kedewanan ini diharapkan bisa dilaksanakan secara konsisten, saling support dan bagi peran agar Perda bisa terwujud. “Makanya dilakukan penyusunan mekanisme internal untuk memastikan Perda yang dihasilkan bisa maksimal. Walaupun selama ini sudah ada mekanisme internal, tapi kita perlu lebih spesifik,” katanya. Susan juga mengungkapkan, ada kesan bahwa tahun 2013 sebagai tahun politik bagi anggota Dewan mengin-

gat semakin dekatnya pesta demokrasi di tahun 2014. Namun ia lebih setuju bila tahun 2013 sebagai tahun pembuktian kepada masyarakat. “Tahun 2013 sebagai tahun pembuktian. Bisa menghasilkan produk riil yang bisa memunculkan keberpihakan anggota Dewan terhadap partisipasi warga,” katanya. AIPD juga akan melakukan pendampingan terhadap Banleg DPRD Dompu sehingga bisa terealisasi Perda perencanaan partisipatif masyarakat sebagai Perda inisiatif Dewan. Mulai proses pembahasan, uji publik, akuntabilitas, dan penggandaan Perda. “Kita akan lakukan pendampingan semuanya,” terangnya. Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si mengatakan, koordinasi antaranggota dan dengan pihak sekretariat untuk tugas legislatif belum maksimal. Dewan lebih sering berkoordinasi dengan Bagian persidangan. Padahal untuk materi dan pembahasannya, Banleg mestinya harus intens melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan PerundangUndangan. “Kalau untuk penjadwalan sidang, koordinasinya dengan Bagian Persidangan,” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

LOKAKARYA - Ketua Banleg DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE (tengah), CSO AIPD NTB, Susana Dewi Rochimah (kiri), dan Sekwan DPRD Dompu, Drs H Sudirman Hamid, MSI (kanan) saat acara lokakarya penyusunan mekanisme internal Dewan untuk pembahasan Raperda inisiatif perencanaan partisipatif, Selasa (25/6).


RAGAM

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

Gubernur Letakkan Batu Pertama Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Dari Hal. 1 Rombongan Gubernur NTB bersama Bupati dan Wakil Bupati KLU beserta jajarannya, melakukan kunjungan ke dua lokasi korban gempa, masing-masing Dusun Montong, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung dan di Desa Bentek, Kecamatan Gangga. Zainul Majdi mengajak masyarakat KLU untuk memahami bahwa bencana gempa yang terjadi di KLU adalah di luar kemampuan manusia. Gubernur menekankan, dalam situasi gempa tersebut agar setiap masyarakat tetap meningkatkan silaturahmi, persatuan sehingga warga dapat memberi bantuan satu sama lain. ‘’Gempa yang terjadi tidak bisa kita hindari, tetapi perlu disikapi dengan sabar. Yakinlah, kejadian ini merekatkan silaturahmi,’’ ujar gubernur. Kepala Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil (Sosdukcapil) NTB, Drs. Bachruddin, kepada Suara NTB belum dapat memastikan seberapa besar jumlah sumbangan rumah kepada warga KLU. Pemprov NTB pascasurvei ke KLU akan melakukan rapat lebih dulu bersama SKPD terkait. Bachruddin tak memungkiri, Pemprov NTB bisa saja menggunakan dana tak terduga yang ada di kas daerah. Namun sebelum itu, pihak Dinas PU NTB harus melakukan verifikasi dan telaah bersama BPBD sebagai dasar penggunaan anggaran. ‘’Berapa indeks kerusakannya hanya PU yang tahu, dan mereka juga akan segera turun ke KLU. Besaran bantuan tergantung dari perhitungan Detail Engineering Design (DED) Dinas PU. Validasi, besok ini PU harus sudah turun ke lokasi,’’ kata Bahrudin. Menyambung jumlah bantuan yang diberikan untuk warga KLU dalam kunjungan gubernur, Bachruddin menyatakan, masih terbatas pada lo-

gistik pemenuhan dasar. Tenda gulung family sebanyak 500 unit, selimut 2.000 lembar, bersumber dari BNPB diberikan kepada warga Dusun Montong. “Untuk beras, kita masih alokasikan jatah reguler yang 25 ton. Sudah dialokasikan ke KLU 10 ton, dan sisanya 15 ton ada di provinsi mengingat di KLU kekurangan gudang. Kalau jatah reguler ini tidak cukup, baru kita mintakan dari beras cadangan,’’ katanya. Bantuan Terus Mengalir Bantuan untuk korban gempa di KLU sampai hari kemarin terus mengalir. Telkomsel, tercatat menyalurkan logistik senilai Rp 100 juta ke sekretariat penerimaan bantuan. Branch Manager GraPari Telkomsel Mataram, Reva Moreno, menyatakan bantuan riil baru bisa dialokasikan saat ini setelah sebelumnya masih terbatas penyerahan secara simbolis. Telkomsel juga memastikan bantuan untuk kemudahan komunikasi bagi penanggulangan bencana gempa. Salah satunya dengan menyerahkan paket khusus Kartu Perdana Telkomsel sebanyak 30 unit dan 1 unit Handphone untuk petugas lapangan. “Paket Kartu Perdana ini sudah dirancang untuk mendukung telekomunikasi. Relawan bisa nelpon 1x24 jam gratis selama 1 bulan sehingga koordinasi lebih cepat,” kata Ravi. Pantauan di lapangan pada hari kemarin, bantuan parpol juga mengalir deras. Sebelumnya, berbagai bantuan juga dating dari unsur TNI/Polri, Paguyuban Tionghoa, PT. Bank NTB, DPC PDIP KLU, Pengurus Golkar KLU dan NTB dan lainnya. (ari)

Tutup Bimbingan Manasik Haji Gratis

Walikota Imbau JCH yang Batal Berangkat Bersabar Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengimbau kepada JCH yang batal berangkat karena kebijakan pemotongan kuota haji sebesar 20 persen, agar bersabar. Para JCH tersebut, akan diprioritas untuk berangkat tahun berikutnya. ‘’Pemangkasan kuota haji merupakan keputusan pemerintah pusat, terutama Kementrian Agama RI,’’ tutur Walikota dalam acara penutupan bimbingan manasik haji gratis di Aula Lantai III Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (26/6) kemarin. Walikota yang juga menjabat Ketua Umum IPHI Kota Mataram menerima IPHI Award yang telah diberikan pimpinan pusat IPHI. Keberhasilan meraih IPHI Award, menurut Walikota, merupakan

prestasi membanggakan karena IPHI Kota Mataram dinilai berhasil dalam pengelolaan manajemen kelembagaan termasuk memberikan perhatian khusus kepada seluruh JCH. Salah satu bentuknya dengan menggelar bimbingan manasik haji gratis setiap tahun. Bimbingan manasik haji gratis, lanjut dia, murni dilakukan agar JCH mendapat keringanan dalam melakukan persiapan-persiapan sebelum berangkat haji. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Mataram, sehingga seluruh JCH diberi kelancaran saat menjalankan ibadah haji. Sekembalinya nanti akan menjadi haji yang mabrur. Ketua IPHI Kota Mataram H Husnan Ahmadi menjelaskan,

Di tingkat pendataan, menurut dia, tidak hanya bermasalah pada aspek akurasi jumlah jiwa dan jumlah bangunan rusak. Proses pendataan di tingkat logistik juga masih belum dapat diakumulasi. Hingga kemarin, belum dapat diketahui berapa akumulasi jumlah beras yang masuk, begitu pula dengan mie instan, sarden, atau jenis makanan lain. Belum pastinya data masuk ini, menyebabkan pemenuhan kebutuhan korban bencana masih bersifat parsial dan tidak maksimal. Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., melihat langkah tanggap darurat selama 3x24 jam baik dalam penanganan maupun mitigasi bencana Pemda KLU sudah cukup bagus. Terlebih jika dikaitkan dengan keterlibatan BNPB, TNI/Polri dan LSM yang terlibat di dalamnya. Respon Pemda ia nilai cukup agresif. Hanya saja, sampai dengan pantauan Selasa malam lalu, masih ada korban bencana yang belum mendapat sentuhan bantuan sembako. Hal ini ditengarai masih rancunya sistem penanganan dan penyaluran logsitik. ‘’SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dijalankan sangat bagus, yaitu, pemberi bantuan menyerahkan ke Posko Utama, lalu Posko Utama menyalurkan lagi ke Posko Desa. Tetapi praktiknya, di tingkat dusun ini yang tidak bagus, sampai tadi malam bantuan masih menumpuk di posko,’’ kata Ardianto. Ardianto menyarankan agar pelaksanaan distribusi logistik ke warga, disertai dengan kontrol langsung penentu kebijakan. Di Desa Tegal Maja, Desa Jenggala, dan Desa Sokong, masih ditemukan ada warga yang belum memperoleh bantuan. “Di Dusun Dasan Tengak, sampai tadi malam belum dapat bantuan, padahal Posko penyaluran sudah ada. Saya juga menemukan, bantuan di tumpuk di salah satu rumah warga yang notabene Pengurus Parpol. Apa kapasitasnya sehingga bantuan diinapkan di sana dan tidak dialokasikan,” ujar Arianto sembari meminta

nama dusun lokasi tersebut tak dikorankan. Sekretaris Komisi I ini melihat, alokasi bantuan belum memenuhi kebutuhan dasar harian per orang. di beberapa tempat, masih ada warga yang memperoleh bantuan hanya tiga bungkus mie instan, untuk konsumsi tiga hari. Ada pula diantara warga yang diketahui hanya memperoleh setengah kilogram beras, atau 1 Kg per KK untuk kebutuhan 2 hari. Sementara anggota DPRD lain, Sopian Lamajidho, SIP, lebih ekstrim melihat momen penanganan bencana di KLU justru ditunggangi kepentingan politik. Bantuan yang bersumber dari parpol tidak melalui proses koordinasi dengan BPBD KLU selaku Sekretariat Penerima Sumbangan. Sopian menyebut beberapa nama parpol yang telah menyumbang lebih awal, terkesan memanfaatkan momentum. ‘’Pemda harus menegur parpol-parpol itu, jangan seenaknya saja menyalurkan bantuan langsung ke warga. Mereka kalau mau nyumbang, masukkan dulu logistik ke BPBD, baru BPBD yang menyalurkan. Kalau parpol keluar masuk kampung begitu saja memberi sumbangan, buat apa Pemda susah-susah membentuk tim, Posko segala macam,’’ cetus Ketua DPC PPP KLU ini. Lain parpol, lain pula oknum warga yang memanfaatkan musibah bencana gempa dijadikan momentum menarik sumbangan di jalan raya. Meski inisiatif warga yang meminta sumbangan di jalan raya dinilai positif, tetapi tak ada jaminan dana yang dikumpulkan melalui kotak amal itu akan diserahkan ke sekretariat. ‘’Mereka yang meminta di jalan-jalan itu harus ditertibkan. Kalau pun mau nyumbang, Pemda harus membuat posko khusus penerima bantuan uang tunai, dan petugasnya resmi ditunjuk oleh Pemda atau BPBD,’’ tandas Sopian. (ari)

Rekonstruksi Butuh Dana Besar Dari Hal. 1 untuk ikut juga dalam rekonstruksi atau membangun kembali rumah-rumah penduduk yang rusak,”kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ditemui usai menghadiri sidang paripurna di DPRD NTB, Rabu (26/6) kmearin. Dikatakan, saat ini masih berlangsung kondisi tanggap darurat. Dalam kondisi tanggap darurat tersebut, gubernur sesuai kewenangannya telah mengeluarkan 25 ton beras ke KLU. Ia mengatakan, pemda ingin segera ma-

suk ke tahap rehabilitasi/ rekonstruksi. “Artinya sambil tanggap darurat berjalan, rumah penduduk ini harus segera diperbaiki. Dalam tanggap darurat ini untuk mendrop kebutuhan sehari-hari masyarakat korban gempa. Kemudian pelayanan kesehatan karena ternyata tidak hanya cukup pelayanan medis biasa tetapi juga perlu disiapkan tenaga konseling untuk menghilangkan trauma bagi saudara kita itu,”tandasnya. (nas)

bentuk pelayanan IPHI Kota Mataram kepada JCH dilakukan sejak sebelum berangkat, selama pelaksanaan ibadah haji hingga pascahaji. ‘’Pemkot Mataram bersama IPHI berkomitmen untuk memperhatikan kesiapan JCH, sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah agar pelayanan haji betul-betul berjalan maksimal,’’ kata Husnan. Bimbingan manasik haji gratis dilakukan dalam 12 kali pertemuan yang dilaksanakan pada empat masjid besar di Kota Mataram. Kegiatan diakhiri dengan praktik lengkap manasik haji 20 Juni di Asrama Haji. Penutupan bimbingan manasik haji gratis dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Zaini. (fit)

(Suara NTB/ist)

TUTUP - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh Rabu (26/6) kemarin resmi menutup bimbingan manasik haji gratis di Aula lantai III Kantor Walikota Mataram.

KPI NTB Gelar Monev

Rancang Strategi Peningkatan Kapasitas Perempuan Mataram (Global FM Lombok) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah NTB Rabu (26/6) menggelar monitoring evaluasi (monev) di Mataram. Sejumlah isu strategis menjadi pokok pembahasan, termasuk hasil evaluasi organisasi ini selama dua tahun terakhir. Pada intinya KPI NTB terus mendorong perempuan untuk meningkatkan kapasitas disemua bidang. Sekretaris Wilayah KPI NTB Hj Sri Sustini Nanang Samodra mengatakan, kegiatan monev

kali ini dihadiri oleh pengurus KPI di seluruh kabupaten kota se NTB. KPI secara aktif mengkritisi kebijakan negara yang tidak adil terhadap perempuan dan kaum marginal. ’’Kami bercita-cita menjadi agent of change di setiap lokasi balai perempuan di seluruh NTB,’’ kata Sustini. Dalam hal politik, KPI mendorong lahirnya anggota legislatif perempuan dengan jumlah yang lebih banyak lagi tahun 2014 mendatang. Calon legislatif (caleg) perempuan diperke-

Belum Optimal, Penanggulangan Tanggap Darurat Dari Hal. 1

Halaman 5

(Suara NTB/ris/kmb)

Sekretaris Wilayah KPI NTB Hj Sri Sustini Nanang Samodra (kiri) bersama Presedium Wilayah KPI NTB Selly Sembiring.

nalkan oleh KPI kepada publik melalui serangkaian sosialisasi lewat media. Sebagai gambaran keterwakilan perempuan di DPRD NTB baru 9 persen. Diharapkan pada pemilu legislatif mendatang akan mampu ditingkatkan menjadi 15 sampai 20 persen. Sementara itu Presidium Wilayah KPI NTB Selly Sembiring mengatakan, persoalan yang dihadapi kaum perempuan di NTB relatif beragam seperti banyak perempuan yang belum memiliki akta nikah. Mereka membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama untuk menerbitkan akta kelahiran anak. Selain itu perempuan kerap berhadapan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, kasus buruh migran, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Untuk akta nikah, KPI NTB membantu isbat nikah bagi 75 pasangan suami istri di Kota Mataram serta membantu menerbitkan 45 akta kelahiran bagi anak. KPI bersama dengan lembaga swadaya masyarakat lain juga terlibat aktif dalam isbat nikah sebanyak 3.500 pasangan suami istri di Lombok Barat (Lobar). Pihaknya juga meminta ban-

Sulitkan Distribusi Bantuan Dari Hal. 1 Hal ini untuk menghindari lambannya penyaluran bantuan bagi para korban bencana. Demikian disampaikan Sujirman usai memimpin sidang paripurna, Rabu (26/6) kemarin. Ia juga mengatakan dengan adanya pendataan seksama dan koordinasi yang baik, maka informasi yang didapat-

kan terkait jumlah korban maupun kerugian tidak beragam. “Jangan sampai ada yang kita dengar informasi itu beragam, harus satu. Itulah pentingnya posko yang ada di sana itu sebagai sumber informasi utama. Jangan sampai bupati lain, gubernur lain, jangan sampai,” tegasnya. Jika demikian yang terjadi, politisi Partai Golkar ini mengatakan dapat menyulitkan dis-

tribusi bantuan bagi para korban. “Juga bisa menimbulkan hal yang tidak kita inginkan,” sambungnya. Masyarakat yang menjadi korban bencana harus bisa ditolong dan ditangani pada kesempatan pertama. Masyarakat jangan sampai merasa diabaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan. (yan)

Pemprov NTB Berlakukan Tarif Baru Angkutan Umum Dari Hal. 1 ‘’Sudah ditandatangi Pak Gubernur tadi pagi (kemarin, Red). Tarif baru angkutan ini akan berlaku mulai Kamis (27/6) pukul 00.00 Wita,’’ jelasnya. Disebutkan, kenaikan tiga jenis tarif angkutan yang menjadi kewenangan Pemprov NTB bervariasi. Untuk angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) rata-rata naik sebesar 8,21 persen dari tari lama. Untuk tarif lama sebesar Rp 136 per penumpang untuk satu kilometer naik mnejadi Rp 160 per penumpang per kilometer. “Tarif ini berlaku untuk layanan ekonomi sedangkan non ekonomi tergantung layanan yang diberikan oprator kepada penumpang,”jelasnya. Untuk tarif penyeberangan Kayangan-Poto Tano, lanjutnya, rata-rata terjadi kenaikan sebesar 18 persen dari tarif lama berdasarkan golongan kendaraan. Sementara untuk tariff taksi untuk buka pintu naik dari Rp 4. 250 menjadi Rp 5.500. Sedangkan untuk tarif perkilometernya dari Rp 2. 750 menjadi Rp 3.500. Ridwan Syah menyebutkan, pada pembahasan sebelumnya, pengusaha taksi mengusulkan kenaikan tarif sebesar 150 persen. “Kenaikan ini harus bisa diamankan di lapangan, operator tidak boleh nakal. Kami sudah mengistruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan di terminal dan jalan jika tarif melebihi ketentuan. Kenaikan tarif ini harus dibarengi juga dengan pelayanan,”katanya. Ridwan Syah menerangkan, dalam penetapan besaran kenaikan tarif angkutan ini pihaknya memperhatikan dua hal yakni kemauan masyarakat untuk membayar dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Kemudian sisi yang lain adalah keberlangsungan hidup dari opera-

tor angkutan dengan adanya kenikan BBM tersebut. Rakornis Dishubkominfo Sementara itu, dalam memperkuat hubungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) NTB menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dengan seluruh jajarannya kemarin. Rakornis ini menekankan pada evaluasi pembangunan infrastruktur perhubungan dan Kominfo di NTB selama lima tahun terakhir dan merumuskan program pembangunan infrastruktur perhubungan dan Kominfo lima tahun mendatang. Rakornis tersebut dihadiri Kepala Dishubkominfo Kabupaten/ Kota se-NTB. “Dalam rakornis ini kami menekankan kepada pembangunan yang sudah dilakukan lima tahun sebelumnya dan kita programkan kembali yang akan kita laksanakan berikutnya. Karena infrastruktur perhubungan itu satu kesatuan dari sistem lokal, regional maupun nasional, maka keterpaduan program itulah yang kami bahas dengan kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Evaluasi terhadap pembangunan Perhubungan dan Kominfo lima tahun terakhir dapat dilihat semakin baik,’’ paparnya. Disebutkan, beberapa infrastrutur perhubungan yang sudah berhasil selama lima tahun terakhir, beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) dan penetapan embarkasi haji Lombok. Kemudian dalam perhubungan laut, semakin membaiknya infrastruktur penyeberangan yang ditandai dengan kondisi kapal penyeberangan. Sementara untuk perhubungan darat, semakin membaiknya infrastruktur perhubungan darat dengan keberadaan kendaraan pemandu moda. Dalam peningkatan kapa-

sitas dan aksebilitas perhubungan di NTB, kata Ridwan Syah, dalam waktu dekat sebanyak dua maskapai internasional akan membuka penerbangan langsung ke BIL. Dua maskapai penerbangan tersebut yakni Jetstar yang akan melayani rute Perth, Australia-BIL dan Cathay Pasific dengan rute HongkongBIL. Selain itu, pada tahun ini, Tiger Airways juga akan membuka rute penerbangan Singapura-BIL. Sementara saat ini sudah beroperasi dua maskapai internasional yakni Silk Air dan Air Asia. Air Asia, katanya, saat ini melayani rute Kuala Lumpur-BIL sudah melayani penerbangan langsung setiap hari. Untuk penerbangan dalam negeri, lanjutnya, dalam waktu dekat maskapai penerbangan Lion Air juga akan segera membuka rute YogyakartaBIL setiap hari. Dikatakan, seluruh perizinan sudah didapat maskapai tersebut termasuk terkait dengan slot time dari BIL maupun Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Selain itu, sedang dijajaki penerbangan langsung Bima-Makassar dan BIL-Kupang, NTT serta BimaPelabuhan Bajo. ‘’Yang menjadi titik terpenting pembangunan yang menjadi PR terberat kami ini adalah peningkatan kapasitas BIL, yakni perpanjangan runway menjadi 3.000 meter, berikut apron dan terminal,’’ imbuhnya. Ridwan Syah menambahkan, perpanjangan runway Bandara Salahudin Bima juga menjadi PR yang harus segera dituntaskan dalam waktu dekat ini. Menurutnya, perpanjangan runway bandara paling timur NTB tersebut perlu segera diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.100 meter supaya bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 767. Hal itu juga, katanya, untuk mendukung program ‘’Tambora Menyapa Dunia’’ tahun 2015 mendatang. (nas)

tuan dana dari Pemda Lobar untuk memperlancar proses isbat nikah tersebut mengingat pengadilan agama tidak memiliki anggaran untuk itu. Kegiatan monev KPI NTB dilaksanakan untuk mengetahui hasil kerja yang dilaksanakan dari tahun 2011 sampai tahun 2013. KPI bekerjasama dengan Oxfam

dalam berbagai program penguatan kapasitas perempuan. “ Biasanya monev itu menakutkan karena mencari kesalahan, namun kami ini terbalik. Kami sudah sepakat dari awal, bagaimana kami melihat keberhasilan yang kami lakukan selama kurun waktu dua tahun ini. (ris/kmb)

Mangkrak, Proyek BLK Poto Tano Diaudit BPK Dari Hal. 1 sehingga yang audit BPK pusat, bukan kami,” kata Dedi Adianto dan Muhammad Anif, dari Humas BPK NTB. Ia pun sudah mengecek langsung ke tim auditor aset Tahun 2010 dan 2011, namun data audit dimaksud tidak ada. ‘’Yang pasti BPK NTB tidak terlibat dalam audit sampling untuk proyek ini.’’ Sedikit penjelasan Dedi, untuk semua hal terkait proyek yang bersumber dari Kementerian atau pemerintah pusat, diaudit langsung oleh auditor pusat. Terkecuali ada permintaan audit khusus, kemudian pihaknya terlibat untuk turun. ‘’Tapi sejauh ini permintaan itu tidak ada,’’ terangnya. Ditanya terkait keberadaan proyek BLK Poto Tano yang merupakan sharing dari APBD KSB plus pembebasan lahan oleh Pemda setempat, pihaknya juga tidak terlibat. Karena audit satu paket untuk anggaran APBN dan APBD. Sehingga ia memastikan, secara teknis, audit sudah dilakukan BPK pusat dan hasilnya pun sudah dikantongi auditor setempat. Lokasi Tak Layak Sementara dari KSB dilaporkan, penghentian penyaluran anggaran BLK Poto Tano oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertans) sejak tahun 2010 lalu ternyata bukan sekadar bermasalahnya program tersebut secara nasional. Khusus untuk BLK Poto Tano anggaran pembangunan yang sedianya dapat diberikan setiap tahunnya (sesuai usulan daerah) itu dihentikan, karena nyatanya, lokasi pembangunannya kurang disetujui oleh pihak Kementerian. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenakertrans, menyatakan lokasi pembangunan BLK Poto Tano kurang layak. Sebab lokasi lahannya terletak di sekitar pantai dan kerap digenangi air laut saat pasang berlangsung. Kondisi itu pun dikhawatirkan akan merusak sejumlah komponen peralatan BLK ke depan yang kebanyakan terbuat dari material berpotensi korosi (karat) ketika bersinggungan dengan air laut. ‘’Itu hasil studi kelayakan dari Kementerian. Mereka bilang lokasinya kurang layak karena berada di pinggir laut,” terang Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Nurhikmah, SP, Rabu (26/6). Penetapan lokasi pembangunan BLK Poto Tano sendiri diakui Nurhikmah ditetapkan oleh Pemda KSB melalui tim 9 sekitar tahun 2007 di bawah korodinasi Kabag Pemerintahan yang melakukan pembebasan lahan. Sementara Disnakertans selaku user (pemakai) kemudian hanya memanfaatkan lahan yang telah dibebaskan oleh tim tersebut. ‘’Kalau tidak salah luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan BLK itu seluas 9,8 hektar are,’’ jelasnya. Dibiayai selama 2 tahun antara 2008 hingga 2009, pusat melalui Kemenakertrans telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk membangun gedung yang ada di lokasi BLK Poto Tano. Tak hanya itu dana pendampingan dari Pemda KSB pun juga mengalir ke proyek tersebut, setidaknya di tahun yang sama Pemda melalui APBD mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah. ‘’Dana

pendampingan itu untuk membuat akses jalan dan beberapa pekerjaan lainnya,’’ papar Nurhikmah yang pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat proyek BLK Poto Tano dikerjakan. Meski dihentikan akibat pertimbangan hasil studi kelayakan Direktorat Jenderal Kemenakertans, Pemda KSB nyatanya tak hentinya berupaya untuk mendapatkan anggaran dari pusat untuk melanjutkan pembangunan fisik BLK Poto Tano. Nurhikmah mengatakan, baru-baru ini pihaknya sempat mengajukan permohonan ke pusat pembiayaan proyek pembangunan gedung BLK Poto Tano dapat dilanjutkan. Namun demikian hingga kini pusat belum memberikan tanggapan. Hal ini mungkin karena Kemenakertans tetap berpendapat jika pembangunan BLK Poto Tano tetap tidak layak untuk dilanjutkan karena lokasinya yang tidak memenuhi syarat kelayakan. Kekhwatarian Kemenakertans memang terbukti di lokasi. Bangunan BLK Poto Tano yang berada di pesisir pantai di Desa Poto Tano selama ini tetap digenangi air ketika pasang laut terjadi. Bahkan bagian pondasi bangunan yang selama ini tergenang air sedikit demi sedikit terkikis. Belum lagi perangkat bangunan lainnya yang terbuat dari besi mengalami karat karena tertapar air asin sehingga menjadi keropos. Tak Direspons Keberadaan BLK Poto Tano sejak awal tidak diketahui secara rinci oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. ‘’Kami tidak tahu pasti apakah proyek ini anggarannya bersumber dari Departemen Nakertrans,’’ jelas Kadis Nakertrans NTB, Ir.H.Mokhlis, MSi kepada Suara NTB. Sebagai institusi yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan keberadaan BLK tersebut, Mokhlis tahun 2012 lalu sempat berkomunikasi dengan Kadisnaker KSB. Mokhlis mempertanyakan, konsep pembangunan BLK tersebut dengan tujuan mungkin keberadaan BLK itu bisa disinkronkan atau di-link-kan dengan programprogram Disnakertrans. Pada waktu itu, sebagai teman, Mokhlis secara informal sempat membahasnya. ‘’Tetapi sampai saat ini, saya belum memperoleh respons terkait konsep pembangunan BLK itu. Mungkin belum ada kesempatan saja,’’ ujarnya. Karena menurut Kadisnakertrans, keberadaa BLK itu sangat penting. ‘’BLK itu sangat urgen keberadaannya untuk me-link-kan pendidikan alumni dengan tuntutan kerja,’’ ujarnya. Dari penilaian Mokhlis, keberadaan BLK di Poto Tano itu tidak representatif. ‘’Sebenarnya menurut saya, lokasi pembangunan BLK tidak direkomendasikan di tempat itu,’’ cetusnya. Karena lokasinya dekat pantai, alatalat mesin terkena angin laut (mengandung unsure garam), akan membuat mesin atau alatalat lainnya cepat rusak karena berkarat. ‘’Kena angin laut saja cepat rusak, apalagi sampai terendam air laut,’’ ujarnya. Jadi menurutnya, lokasi BLK di Poto Tano yang sampai saat ini pembangunannya belum rampung, tidak tepat. ‘’Jadi lokasi itu, bukan tempat yang bagus untuk dibangun BLK,’’ pungkasnya. (ars/bug/049)


OPINI

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

Tingkatkan Koordinasi Atasi Bencana GEMPA yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah berlalu lima hari. Namun, perhatian aparatur pemerintah terhadap korban gempa masih belum maksimal. Warga yang menjadi korban gempa mengaku masih trauma dan mengkonsumsi makanan seadanya. Tidak hanya itu, bantuan yang disalurkan pemerintah pada masyarakat banyak yang tidak dimanfaatkan optimal, sehingga menjadi mubazir. Sebagai contoh, bantuan tenda family di Dusun Kapu Desa Jenggala tidak dimanfaatkan korban gempa. Alasannya, mereka tidak tahu cara menggunakan tenda bantuan, sehingga ditinggalkan begitu saja. Beberapa warga kemudian memilih kandang sapi sebagai tempat tidur sementara sampai ada bantuan dari pemerintah. Memang, kalau dilihat dari luasnya dampak dari bencana yang terjadi di KLU tidak bisa ditangani semuanya secara bersamaan. Masih ada beberapa dusun yang masih belum optimal mendapat penanganan, sehingga warga terpaksa tidur di tempat yang dianggapnya nyaman dan tidak membahayakan kesehatan. Ini baru di satu dusun. Belum lagi di tempat lain yang belum diketahui petugas di lapangan. Tentunya masih banyak korban gempa yang mengalami nasib serupa dan membutuhkan perhatian serius pemerintah. Adanya kejadian ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi aparatur pemerintah, baik di tingkat kabupaten hingga pusat untuk lebih serius dan sigap dalam menangani korban bencana. Jangan sampai tindakan yang dilakukan lambat dan membuat korban mengeluh terhadap pola penanganan yang dilakukan. Meski demikian, menangani masalah gempa tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Pengusaha maupun kalangan swasta sangat dibutuhkan peranannya membantu warga yang sedang tertimpa musibah. Sindiran Kapolda NTB Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, SH, MM, MH, semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pengusaha hotel, restoran atau investor lainnya untuk berbuat lebih maksimal dalam membantu warga. Dalam arti, pengusaha-pengusaha ini tidak semata-mata mengejar keuntungan di KLU. Namun bagaimana mereka ikut serta bersama pemerintah mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Bukan malah sebaliknya, mereka hanya menjadi penonton tanpa ada upaya membantu korban gempa. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah, pengusaha dan korban gempa sangat diharapkan, sehingga permasalahan yang belum ditangani cepat tuntas. Begitu juga, warga yang selama ini masih tidur di kandang ternak atau di tempat yang tidak representatif bisa kembali istirahat dengan layak. Namun semua ini tergantung koordinasi yang baik dari semua pihak. (*)

Halaman 6

Mencermati DCS, Mengapa Perlu? AFTAR calon sementara anggota legislatif daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota di NTB telah diumumkan oleh Komisi Pemulihan Umum (KUP) setempat, sejak 13 hingga 17 Juni 2013. Pengumuman itu dimaksudkan agar mendapat respons dari masyarakat terhadap calon-calon anggota legislatif daerah yang diajukan partai politik peserta Pemilu 2014. Melihat nama-nama yang tercantum dalam DCS, bisa digolongkan empat kategori politisi calon anggota parlemen lokal di NTB. Pertama, wajah lama yang bertahan pada partai yang sama. Kedua, wajah lama yang lompat ke partai lain. Ketiga, wajah baru di partai lama. Keempat, wajah baru di partai baru. Terhadap keempat ketegori politisi tersebut memiliki peluang yang sama untuk dicermati oleh seluruh rakyat NTB. Kesempatan relatif singkat yang diberikan KPU perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh siapa pun (warga negara) di NTB untuk memberikan tanggapan. Bagaimana pun tanggapan atau respons masyarakat sangatlah penting, setidaknya karena dua alasan. Pertama, mendorong dan memberi peluang bagi figur-figur mumpuni serta dikenal memiliki komitmen (moral dan politik) yang kuat untuk bersaing secara sehat dan jujur memperebutkan kursi parlemen. Kedua, mencegah sekuat tenaga tampil dan/atau tampilnya kembali figur-figur yang memiliki track record tak terpuji untuk menghuni gedung parlemen. Sudah saatnya masyarakat NTB menyatakan perang sungguh-sungguh terhadap politisi busuk (rotten politician) yang selama ini turut berandil besar dalam membuat rakyat NTB tetap sengsara dan tak berdaya berkepanjangan. Melawan dan mencegah politisi busuk tampil di pentas terhormat (parlemen daerah) melalui pemilu merupakan perlawanan elegan, demokratis, dan konstitusional. Antara Setan dan Malaikat Kedua alasan di atas sama pentingnya dan tak terpisahkan satu sama lain. Ia bagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Karena itu, mencermati DCS berikut memberikan masukan ke KPU selain sangat perlu dilakukan, juga untuk menunjukkan bahwa rakyat sesungguhnya punya kekuatan (power) un-

Oleh

Abdul Aziz SR

(Peneliti pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia, Jakarta)

�

Untuk itu, partisipasi masyarakat luas, terutama kalangan civil society dan kaum intelektual di NTB, untuk mencermati dan memberi respons terhadap DCS yang diumumkan KPU menjadi sangat penting. tuk menuntut yang terbaik dari para elite politik. Elite tidak bisa dibiarkan mendominasi masyarakat dan sesuka hati mereka menentukan wajah perpolitikan daerah. Apalah artinya elite tanpa dukungan rakyat (massa pemilih). Rakyat NTB berhak menuntut yang terbaik dan menginginkan hadirnya wakil-wakil rakyat yang terbaik pula. Jujur, cukup banyak politisi (lama maupun baru) dalam DCS yang patut dipertanyakan sosok diri dan track record-nya. Masyarakat di tiap-tiap daerah pemilihan di seantero NTB pasti tahu sosok-sosok yang meragukan serta yang sungguh-sungguh tak layak diusung sebagai calon anggota parlemen. Sebaliknya, tidak sedikit pula sosok-sosok yang bagus, pantas didukung, dan diberi peluang untuk terus melaju. Untuk itu, rakyat NTB dituntut untuk turut menyeleksinya sejak awal. Hal ini tidak berarti kita menuntut secara hitam-putih di mana orang-orang yang kelak menjadi anggota parlemen daerah itu seperti malaikat (angels) yang harus total bersih dan tanpa cela. Tidak sama sekali. Tetapi, kita pun tidak menginginkan hadir dan berperannya politisi yang seperti setan (demon) menyeramkan di lembaga parlemen. Yang kita inginkan adalah tampilnya politisi yang berupaya sungguh-sungguh mendekati aura malaikat, dan pada waktu yang sama berusaha kuat meng-

hindarkan diri dari segala bentuk perilaku setan. Itulah politisi normal. Politisi yang cerdas memainkan peran dan mampu mengolah kepentingan dalam lingkar batas aturan permainan. Pencari Kerja Kepentingan masyarakat NTB akan kehadiran dan peran politisi normal (normal poltician) di parlemen daerah hasil Pemilu 2014 adalah untuk mengubah wajah perpolitikan lokal, kekuasaan, dan pembangunan daerah ke arah kemajuan. NTB selama ini dan sampai saat ini masih tercatat sebagai wilayah tertinggal di republik ini. Angka kemiskinan masih tinggi. Tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah. Infrastruktur (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) masih buruk. Anehnya, para elite lokal justru hidup mewah dan bergelimang materi. Sungguh suatu ironi. Juga, penghinaan terhadap akal sehat. Kontribusi terbesar yang membuat posisi NTB tetap bertahan sebagai wilayah tertinggal dan tidak banyak menunjukkan kemajuan signifikan, berasal dari para elite politik lokal yang jauh dari sosok normal politician. Mereka sangat senang bertingkah aneh, dan terlalu berambisi mengejar kepentingan diri sendiri. Anggota parlemen daerah – sebagai bagian dari elite lokal itu – umumnya tidak memiliki komitmen moral yang kuat untuk

sungguh-sungguh mendorong daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mendaki secara konsisten ke puncak kemajuan. Tetapi itulah risiko politik dan ekonomi ketika politisi yang menjadi anggota parlemen daerah ratarata adalah pencari kerja. Artinya, mereka memandang lembaga perlemen dan ambisi untuk menjadi anggota parlemen lebih karena nilai ekonomi yang bisa mereka peroleh. Maka, jadilah lembaga parlemen sebagai kumpulan politisi yang hobi mencari pekerjaan. Ini tentu saja berbahaya, dan merupakan penyimpagan yang luar biasa. Untuk itu, partisipasi masyarakat luas, terutama kalangan civil society dan kaum intelektual di NTB, untuk mencermati dan memberi respons terhadap DCS yang diumumkan KPU menjadi sangat penting. Membangun parlemen daerah yang beranggotakan para normal politician merupakan kepentingan bersama masyarakat NTB. Turut secara sadar menyeleksi calon anggota parlemen sejak awal sekaligus menjadi kontribusi positif dalam menyehatkan kehidupan demokrasi di negeri ini. Wallahu ‘alam. []

Mangkrak, proyek BLK Poto Tano diaudit BPK Penegak hukum semestinya sudah turun

*** PKL enggan bongkar lapak, skenario penertiban diubah Lokasi pengganti harus sudah siap

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

Belum Pengaruhi UMP DALAM beberapa hari terakhir, berlaku harga baru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Dampak kenaikan tersebut berimbas pula pada kenaikan sejumlah kebutuhan lainnya. Namun hal itu belum mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) di NTB. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si kepada Suara NTB mengatakan, sejauh ini belum ada rencana untuk mengajukan kenaikan (Suara NTB/dok) UMP yang masih berlaku. H. Mokhlis “UMP tidak sekonyongkonyong bisa langsung naik. Tetapi pasti ada saling pengertian antara pekerja dengan perusahaan,” katanya. UMP ini sebenarnya sudah ada ketentuan dari pemerintah daerah. Tapi tak bisa dipungkiri pada praktiknya di lapangan masih banyak perusahaan yang belum menerapkannya. Artinya sebagian perusahaan yang beroperasi di daerah ini masih memberlakukan gaji di bawah UMP. Meski BBM sudah dinaikkan, Mokhlis menyebut belum waktunya melakukan pengkajian terhadap penyesuaian UMP. “Namun kita harapkan ada saling pengertian antara manajemen dan syarikat pekerja,” tambahnya. Pemda belum ada keharusan untuk mendorong perubahan UMP, tetapi tetap berupaya melakukan komunikasi dengan perusahaan untuk melakukan penyesuaian gaji karyawan. “Tidak ada pemberatan dulu kepada perusahaan,” ujar Mokhlis. Biasanya, kenaikan gaji ini diminta langsung oleh pekerjanya kepada perusahaan terkait. Atau pekerja melalui syarikatnya akan melakukan komunikasi dengan pemda untuk menjembatani karyawan dengan perusahaannya. Karena terkait gaji ini, lanjut Mokhlis sebagai kewenangan langsung dari pihak perusahaan. Tetapi keyakinan, jika perusahaan memiliki keuntungan tentu akan berdampak langsung pada peningkatan gaji karyawannya sendiri. “Mana ada perusahaan untung kemudian tidak menaikkan gaji karyawannya. Itu lazim kan berlaku. Untuk sementara biarkan ini berjalan dengan proses dulu,” katanya. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Gubernur Diminta Segera Selesaikan Status Penyertaan Modal di BIL Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait keuntungan yang diperoleh pemerintah provinsi (pemprov) NTB dari penyertaan modal sebesar Rp 110 miliar pada PT Angkasa Pura (AP) I di BIL. Hal ini menjadi sorotan bagi kalangan DPRD NTB khususnya Badan Anggaran. Bahkan perjanjian kerjasama atas penggunaan dana tersebut sampai saat ini belum ada sehingga berpotensi menjadi permasalahan di kemudian hari. Demikian disampaikan juru bicara Banggar DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH pada sidang paripurna dengan penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, Rabu (26/6). Untuk mendapatkan kepastian tentang hal itu, gubernur diminta untuk menyelesaikan status penyertaan modal tersebut. “Oleh karena itu Banggar meminta kepada gubernur agar segera mengambil langkahlangkah untuk menyelesaikan

status investasi tersebut dan jangan terkesan lemah di hadapan pihak ketiga,” terangnya. Selain itu, Dewan juga menyoroti masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor distribusi yang sekitar 64,97 persen. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pelayanan pemerintah mengingat retribusi adalah penerimaan yang diterima dari hasil pelayanan terhadap masyarakat. Retribusi yang bersumber dari pemanfaatan aset daerah seperti sewa tanah dan bangunan

juga dinilai belum efektif memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. “Banggar menilai kinerja SKPD pengelola aset masih rendah dan perlu ditingkatkan. Banggar juga memandang perlunya meninjau kembali kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga,” jelas Rumaksi. Dewan juga menyoroti masih rendahnya pendapatan dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang hanya sekitar 60,55 persen. Hal ini disebut-

(Suara NTB/dok)

H. Rumaksi

kan akibat lemahnya kinerja dari manajemen BUMD seperti PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT Gerbang NTB Emas (GNE). “Oleh karena itu supaya gubernur memberi perhatian khusus agar keberadaan manajemen dan

BUMD yang tidak efektif memberikan manfaat langsung dan tidak langsung supaya ditinjau kembali,” jelas politisi Partai Hanura ini. Dari aspek belanja, keseluruhan realisasi belanja mencapai 91,92 persen. Menurut Banggar pencapaian ini masih dalam batas wajar, mengingat aspek ini sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti penghematan, fluktuasi harga dan fakltor lainnya. Belanja pegawai realisasinya sebesar 91,58 persen. Menurut Rumaksi hal ini mengindikasikan masih lemahnya jasa kepegawaian mengingat belanja pegawai adalah belanja berbasis data yang sudah pasti. Agar ke depan penganggaran belanja pegawai lebih akurat, pemerintah diminta dilakukan pemutakhiran data kepegawaian. (yan)

Pemerintah Pusat Setujui Pembangunan Depo Elpiji di NTB

Segmen Pasar BPR Mulai Disasar Perbankan Surabaya (Suara NTB) Ekspansi segmen pasar yang dilakukan perbankan konvensional sudah mulai terasa berpengaruh terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tidak sedikit jumlah BPR di NTB yang mulai terancam menyusut jika tak mampu bersaing secara kualitas, apalagi dengan persaingan suku bunga yang begitu ketat menyebabkan hukum pasar berlaku. Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat In(Suara NTB/bul) donesia (Perbarindo) ProvinRonny Abdikesuma si NTB, Ronny Abdikesuma, Rabu (26/6) tidak menampik kondisi persaingan yang ketat antarlembaga pembiayaan saat ini. Dari 32 BPR yang beroperasi di NTB, antara pesimis dan optimis akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal itu karena perbankan begitu jor-joran menyasar segmen pasar yang digarap selama ini oleh BPR. “Kita sadari kalau industri ini sudah tidak bisa diprotek lagi. Kami rasakan persaingan yang makin ketat. Untuk itu kita harus persiapkan diri supaya bisa menyikapi kondisi ini. Dari Perbarindo kami himbau semua anggota supaya bisa meningkatkan kompetensinya dan pegawai,” katanya. Jika BPR tak bersiap-siap menerima tantangan global ini, jangankan tumbuh, bertahan dengan kondisi yang ada saat ini saja menurutnya kemungkinan tak mampu. Meski secara umum dipandang 29 BPR dan 3 BPR Syariah tentu berupaya menyiapkan dirinya dengan maksimal untuk menghadapi persaingan. BPRS yang menurutnya optimis akan terus tumbuh, mengingat pasarnya yang masih terbuka dengan sistem pemberian kredit dengan pola-pola syariah. Sehingga tak menutup kemungkinan BPRS-lah yang kemudian disasar, apalagi di NTB dengan masyarakat yang masih kental nuansa budaya agamanya. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan semakin berkurangnya pasar BPR, di antaranya masih ada BPR yang modalnya di bawah Rp 10 miliar, sehingga untuk menggarap pasar yang lebih besar masih berat. Demikian juga dengan suku bunga yang diterapkan BPR dikatakan Ronny masih cukup tinggi mencapai 21 persen. Kendati dari jumlah BPR tersebut, banyak di antaranya yang menerapkan bunga pinjaman sebesar 12 sampai 15 persen, bersaing dengan bunga bank. Untuk itu, pemegang saham dan manajemen BPR terkait diharapkan sedapat mungkin untuk menyesuaikan diri. (bul)

Halaman 7

(Suara NTB/ham)

NAIKKAN BAMBU - Bambu merupakan salah satu bahan bangunan yang banyak dicari, terutama saat membangun rumah atau gedung bertingkat. Bahkan, banyak rumah yang berbahan bambu. Seperti terlihat di Jalan Anak Agung Gde Ngurah Cakranegara ini, seorang pembeli sedang menaikkan bambu ke kendaraannya.

Divestasi Saham Newmont

NTB Tunggu Keputusan Kemenkeu Mataram (Suara NTB) Meskipun secara verbal Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa mempersilakan Pemerintah daerah NTB mengambil tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), namun Gubernur masih tetap menunggu keputusan dan pemberitahuan resmi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. “Belum ada suratnya dari Menko Perekonomian, belum ada omongan apa-apa, hanya verbal saja. Jadi kita menunggu dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Menteri ESDM atau Menteri Keuangan,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat dikonfirmasi Rabu (26/6). Dikatakan, jika apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa merupakan sikap final pemerintah pusat maka pemerintah tentunya berterima kasih dan mengapresiasi. “Artinya ada ruang yang diberikan untuk daerah. Jika

itu sudah final maka nanti kita sampaikan lagi ke DPRD dan kita diskusikan bagaimana format yang paling baik untuk saham 7 persen ini,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian mempersilakan Pemerintah daerah NTB mengambil tujuh persen saham PT NNT yang saat ini masih belum jelas status kepemilikannya. Hatta mengharapkan dengan kepemilikan saham oleh pemda maka daerah memiliki kesempatan untuk membangun wilayahnya dengan lebih baik. Sejak kesepakatan divestasi tujuh persen saham ditandatangani antara Kementerian Keuangan dengan perwakilan Nusa Tenggara Partnership BV pada Mei 2011, hingga kini perjanjian tersebut belum dieksekusi. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyatakan dana pembelian divestasi itu

harus melalui perizinan DPR. Kondisi itu membuat pemerintah pusat kemudian meminta perpanjangan waktu Sales Purchase Agreement (SPA) selama enam bulan pada November 2011 hingga Mei 2012. Setelah masa perpanjangan waktu tersebut berakhir, pemerintah pusat kembali meminta perpanjangan waktu selama enam bulan hingga November 2012. Pemerintah pusat kemudian mengajukan masalah tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dan menunggu keputusan MK terkait sengketa kewenangan keharusan meminta izin DPR dalam divestasi tersebut. Namun, MK kemudian memutuskan bahwa pemerintah pusat harus meminta izin DPR sebelum mengeksekusi divestasi tujuh persen saham senilai 246,8 juta dolar AS atau Rp 2 triliun lebih tersebut. Dengan demikian, masa perpanjangan SPA kembali dilakukan hingga saat ini. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat menyetujui dibangunnya depo elpiji di NTB, guna memenuhi kebutuhan di dua pulau, Lombok dan Sumbawa. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si kepada Suara NTB mengatakan, upaya yang dilakukan pihak Pertamina untuk meyiapkan basis stok di daerah ini sudah terjawab. Saat ini sedang dilakukan tender pembangunaan di tingkat pusat untuk segera direalisasikan. Setidaknya sudah ada kepastian dari pemangku kebijakan di pusat agar membantu pengadaan depo karena selama ini hanya pengisian masih mengandalkan pasokan dari Depo Manggis, Bali, yang kapasitasnya 3.000 Matrikton (Mton.) “Proses tender sedang jalan, Pertamina memang telah lama merencanakan pembangunan ini. Setelah proses tendernya dalam waktu dekat akan dibangun fisiknya di Ampenan,” katanya, Rabu (26/6). Dengan ketersediaan sarana dan prasarananya ini nanti, maka akan cukup menjawab kebutuhan elpiji untuk pulau Lombok dan Sumbawa. Prediksi kebutuhan elpiji saat ini jelasnya masing-masing sebesar 150 Mton untuk pulau Lombok dan 75 Mton untuk pulau Sumbawa, tentunya setelah diberlakukan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke elpiji. Depo elpiji yang akan dibangun ini berkapasitas sama dengan yang di Manggis,

Belum Jelas, Penambangan Pasir Besi di Lotim

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

HOTEL

PETS SHOP

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

LAUNDRY

Dari Hal. 1 BATIK

ACCESORIES

TRUSS

SANGGAR SENAM

JUAL MOBIL

TRAVEL

Bali sebesar 3.000 Mton akan menjawab kebutuhan selama empat hari jika prediksi kebutuhan di NTB sebesar 225 Mton atau 300 Mton/hari. Konversi pulau Sumbawa secara khusus disebut Selly sudah ketentuan pasti akan terlaksana tahun 2014 mendatang. Karena surat dari Gubernur ke Presiden RI yang ditembuskan ke Menteri ESDM RI No. 500/370/EKON tanggal 25 April sudah terjawab. “Kementerian ESDM telah mengusulkan inisiatif konversi tahap ke-2 ke Bappenas dan Kementerian Keuangan RI dan sudah pasti oke,” katanya. Ditanya mengenai adanya kenaikan harga jual elpiji sebesar Rp 17.000 untuk tabung 3 Kg, Selly menyebut sejauh ini belum ada kenaikan yang diberlakukan Pertamina. Masih diterapkan penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.750. Harga ini sudah diberlakukan dari Pertamina dan agen. Kenaikan harga kemungkinan menurutnya dipermainkan oleh para pengecer. Oleh karenanya peran pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan, sebagai pemberi rekomendasi. Lainnya, untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Selly menyebut ketahanan stok di Depo Ampenan tersedia hingga beberapa waktu kedepan. Premium tersedia 4.660 Kiloliter (Kl) untuk 5,5 hari, Solar 7.742 KL untuk 8 hari, Minyak Tanah 716 Kl untuk 13 hari, Avtur 19 Kl untuk 9 hari, dan Pertamax 92 Kl untuk 18 hari. (bul)

PELATIHAN

Selong (Suara NTB) Hingga saat ini, rencana penambangan pasir besi di wilayah Pringgabaya belum ada kejelasan. Padahal, izin eksploitasi sudah cukup lama dikantongi investor PT Anugrah Mitra Graha (AMG). Demikian pengakuan Camat Pringgabaya, H. Rumiling, Rabu (26/6). Ia menyampaikan sampai saat ini memang belum ada kegiatan penambangan yang dilakukan investor. Secara pribadi ia pun mempertanyakan komitmen perusahaan investasi tambang pasir besi tersebut. Ada sejumlah penilaian, investor tersebut kurang serius. Indikasi itu terlihat dari fakta tidak terlaksananya aktivitas penambangan. “Saya tidak mengatakan kurang serius, tapi memang faktanya begitu,” paparnya. Diketahui, pada awal masuknya PT AMG untuk mengelola tambang pasir besi seluas ribuan hektar itu, banyak masyarakat yang menyampaikan penolakan. Menurutnya, sampai saat ini sebagian masyarakat khususnya di kawasan penambangan pasir besi ini masih ada yang belum menerima. Masih adanya penolakan masyarakat itu dinilai Rumiling menjadi salah satu penyebab hingga saat ini penambangan belum dilaksanakan. Terhadap pihak yang menolak tersebut, ia memastikan akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga semua menerima. Pihak AMG, Andoko yang sempat dihubungi beberapa waktu lalu mengatakan sebenarnya akan memulai penambangan pada awal tahun 2013 lalu. Hanya saja, masih terkendala sejumlah hal teknis. Salah satunya, harus didatangkannya tenaga teknis dari luar negeri. (rus)


Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

Guardiola Harus Mampu Jaga Kesuksesan Bayern Berlin Pep Guardiola memukau media dunia saat ia mengambil alih jabatan pelatih Bayern Munich, namun pelatih kepala yang baru ini harus segera mengurusi upayanya untuk menjaga kesuksesan tiga gelar sang juara Eropa menjelang sesi latihan pertama pada Rabu. Kegembiraan mengelilingi kedatangannya di Bayern di mana sekitar 25.000 pendukung diperkirakan akan menghadiri dua sesi latihan pertama Guardiola di Allianz Arena Munich pada Rabu dan Kamis malam, lapor AFP. Guardiola berjanji untuk memelihara kesuksesan Bayern setelah tim Bavaria itu memenangi gelar Liga Champions musim lalu, mengangkat Piala Jerman dan memecahkan atau menyamai 25 rekor Liga Jerman dalam perjalanannya menjuarai liga do-

Lausanne Dua klub sepak bola Turki, Fenerbahce dan Besiktas, dilarang mengikuti kompetisi Eropa musim mendatang, karena keterlibatan mereka dalam pengaturan pertandingan domestik, demikian diumumkan UEFA, Selasa. Komisi Disiplin UEFA menyatakan Fenerbahce, semifinalis Liga Eropa musim lalu, dilarang mengikuti kompetisi Liga Champions, sedangkan Besiktas tidak dapat ikut kompetisi Liga Eropa. Badan sepak bola Eropa (UEFA) dapat melarang atau menghukum klub mana pun yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengaturan pertandingan, untuk bermain di kancah laga sepak bola Eropa. Kedua klub mengumumkan bahwa mereka akan naik banding atas keputusan pelarangan itu. “Fenerbahce tidak boleh mengikuti tiga

pertandingan Eropa musim mendatang meski mereka sudah lolos, termasuk Liga Champions 2013/14,” demikian pernyataan yang dikeluarkan UEFA. “Mereka akan dipantau dalam lima tahun ini selain mendapat hukuman selama tiga tahun,” bunyi pernyataan UEFA. Fenerbahce, yang akan memainkan pertandingan putaran ketiga penyisihan setelah berada di urutan kedua kompetisi Liga Turki, menyatakan akan melakukan naik banding. “Klub kami akan melancarkan naik banding ke Komite Appeals UEFA,” demikian tertulis

dalam laman klub terhukum itu. Besiktas, yang akan memainkan laga “play-offs” penyisihan grup Liga Eropa, menurut beberapa sumber seperti dilaporkan kantor berita Dogan, menyiapkan naik banding bersama pengacara mereka dan akan disampaikan kepada UEFA, Rabu. Sepak bola Turki pernah dihentakkan kasus skandal korupsi pada 2011 yang mengakibatkan presiden Fenerbahce Aziz Yildirim dihukum penjara enam tahun tiga bulan pada Juli lalu. Ia akhirnya dilepaskan setelah ditahan setahun setelah ia mengajukan naik banding. Ia merupakan salah satu dari 90 pengurus eksekutif yang terlibat skandal pengaturan beberapa pertandingan pada musim 2010/11 termasuk pertandingan ketika Fenerbahce meraih gelar setelah menang 4-3 atas Sivasspor pada

hari terakhir pertandingan liga. Kedua klub itu sudah dihukum federasi sepak bola Turki dan Fenerbahche dilarang ikut kompetisi Liga Champions musim 2011/12 dan Besiktas dicoret sebagai juara Piala Turki 2011. UEFA pernah melakukan hal sama terhadap klub Romania, Steaua Bucharest, yang presidennya, Gigi Becali, dihukum penjara tiga tahun karena korupsi pada awal bulan ini, setelah kedapatan menawarkan uang kepada pemain lawan di klub saingan mereka, Universitatea Cluj, pada 2008. Badan Pengawas dan disiplin menganalisis dengan seksama situasi di FC Steaua Bucharest dan akhirnya menjatuhkan sanksi tidak pantas ikut kompetisi klub UEFA. Sanksi ini akan dilihat dalam rentang waktu lima tahun. (ant/bali post)

PSSI Lobar Diminta Mendata Ulang Jumlah Klub Mataram (Suara NTB) Wacana Musyawarah Cabang (Muscab) atau pemilihan Ketua PSSI Lombok Barat (Lobar) mendapat dukungan dari sejumlah klub sepakbola di Lobar. Pihak PSSI Lobar diminta mendata ulang jumlah klub-klub yang aktif, sehingga pada muscab akan terdata jumlah klub yang berhak memberikan hak suara. Manajer Klub PS Sedawu, Agus Sukmayadi kepada Suara NTB di

Mataram, Rabu (26/6), mengungkapkan, jumlah klub sepakbola di Lombok Barat (Lobar) telah banyak yang tidak aktif, sehingga tidak jelas jumlah klub-klub yang aktif. “Kita tidak tahu jumlah klub yang aktif saat ini, sebaiknya PSSI Lobar harus mendata ulang jumlah klub yang aktif,” sarannya. Diakuinya, sebelum dimekarkan Kabupaten Lombok Utara (KLU)

terdapat kurang lebih 15 klub yang aktif, namun setelah dimekarkan KLU beberapa tahun lalu, jumlah klub di kabupaten Lobar banyak yang tidak terdata. Akibatnya, klub mana yang berhak memberikan suara di Muscab PSSI Lobar nanti belum jelas. Menurutnya, tidak terdatanya klub tersebut berdampak dengan tidak bergulirnya kompetisi sepak bola di Lobar. Akibatnya, sejumlah

klub sepakbola tidak lagi mengikuti kompetisi. Sebagai pengelola klub PS Sedawu tidak tahu statusnya klubnya tersebut, karena sejak tahun 2003 lalu, tim PS Sedawu tidak pernah lagi terlibat dalam kompetisi sepak bola yang digelar PSSI Lobar. ‘’Jadi kita terakhir kali mengikuti kompetisi sepak bola tahun 2003 lalu, di Kecamatan Tanjung yang kini telah masuk wilayah Kabupaten KLU,’’ ucapnya. (fan)

Heynckes mereka begitu berbahaya yang membuat mereka disukai,” tutur pelatih Mainz Thomas Tuchel dalam Bild, sedangkan Hans-Joachim Watzke, CEO Borussia Dortmund, berkata, “Ia adalah orang baik yang datang dengan sangat baik.” Guardiola membawa lima staf kepercayaannya, namun ia tetap mempertahankan Hermann Gerland, yang bekerja bersama Heynckes, sebagai asisten pelatih. Asisten Domenec Torrent, yang bekerja bersama Guardiola di Barcelona ketika mereka memenangi 14 gelar antara 2008 sampai 2012, ditambah pelatih kebugaran Lorenzo Buenaventura dan analis video Carles Planchart keduanya bergabung bersama dia dari rezimnya di Camp Nou. Orang kepercayaannya Manel Estiarte akan berada di sisi Guardiola di Munich dan satu-satunya tambahan di timnya adalah mantan ahli video Schalke Lars Kornetka yang akan menyajikan rekaman-rekaman video untuk dianalisis sepanjang pertandingan. (ant/bali post)

Yakin Raih Medali

Terlibat Pengaturan Pertandingan

Dua Klub Turki Dilarang Ikut Kompetisi

mestik di bawah pendahulunya Jupp Heynckes. Baru saja tiba di Jerman pada Minggu, Guardiola (42) memperlihatkan karismanya di depan lebih dari 250 pewarta pada pertengahan Senin, kemudian melakukan tur di kompleks latihan klub sebelum menjalani serangkaian pertemuan pada Selasa. Ia memenangi perhatian media di mana harian terbesar Jerman Bild menegaskan bahwa “Pep telah menjadi juara Jerman” saat Guardiola memperlihatkan kemampuan berbahasa Jermannya yang cukup baik. “Guardiola membuat orang-orang bermimpi,” tulis media Spanyol El Mundo Deportivo, sedangkan surat kabar Prancis L`Equipe menyebut dirinya sebagai “Sang Penggoda” ketika mantan pelatih Barcelona itu, yang memenangi 14 gelar dalam empat tahun di Nou Camp, membawa sentuhan glamor ke Liga Jerman. Bahkan rival-rival Bayern di Liga Jerman terpukau dengan kedatangan sang pelatih baru. “Sekarang Bayern akan semakin disukai. Di bawah Jupp

ATLET taekwondo NTB, Ainun Azizah, siap memberikan prestasi terbaiknya di ajang kejuaraan internasional. Atlet asal Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini yakin bisa menyumbang satu medali di Kejuaraan Internasional Taekwondo yang akan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 27-30 Juni mendatang. Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (26/6), Ainun Azizah mengatakan target medali emas yang dibebankan ihak Yayasan Universal Taekwondo Indonesia (YUTI) Pro NTB kepada dirinya bukan sebuah beban yang harus ditakuti. Namun merupakan sebuah kepercayaan yang harus dilakukan, sehingga mampu memenuhi target. Menurutnya, bemain di kelas 41 Kg bukanlah hal baru baginya. Selama tujuh kali mengikuti kejuaraan level daerah maupun tingkat nasional ia selalu tampil menawan dan mampu menyumbangkan medali emas di setiap event. Terbukti saat pertama kali tampil di kejuaraan nasional di Bali tahun 2011 lalu, dirinya berhasil menyumbang medali emas di kelas yang sama. Dan terakhir menyumbang medali emas di kejuaraan antara wilayah di Surabaya 2 Juni lalu. Baginya, tampil di Kejuaraan level Internasional nanti memang akan menjadi penampilan pertamanya. Namun bukan berarti ia harus pesimis. (fan) Ainun Azizah

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Kamis, 27 Juni 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL


SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

”Trauma Healing” untuk Anak-anak Korban Gempa

Kak Wawan Entibi Dongengkan ”Kotak Ajaib” Mataram (Suara NTB) Mengobati trauma atau trauma healing bagi para korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) khususnya anak-anak, pendongeng Kak Wawan Entibi bersama Kerajaan Dongengnya mendatangi para korban gempa di Desa Sokong, Selasa (25/6) lalu. Kak Wawan mendongeng untuk anak-anak disana dengan tujuan untuk membuat anak-anak tersebut kembali ceria dan tak lagi ketakutan dengan bencana yang mengguncang pada hari Sabtu (22/6) lalu. Dalam kegiatan tersebut, Kak Wawan membawakan sebuah cerita berjudul Kotak Ajaib. Cerita Kotak Ajaib mengandung pesan agar anakanak tetap semangat di tengah bencana yang menimpa. Selain itu di dalam setiap keadaan, manusia hendaknya hanya bergantung kepada

Allah, Tuhan Yang Maha Esa adalah jalan terbaik. “Minta pertolongan hanya kepada Allah,” ujarnya. Dengan gaya khasnya yang kocak, anak-anak menjadi menikmati cerita tersebut. Ia mengungkapkan anak-anak tersebut sangat antusias mendengarkan dongeng darinya.

Bahkan ada yang minta dirinya untuk datang kembali datang ke KLU. Menurut Wawan, anakanak korban gempa masih trauma tidur di rumah mereka. Dengan hiburan yang diberikan kepada anak-anak, ia berharap anak-anak bisa kembali ceria, semangat ser-

ta bermain seperti biasanya. “Namun tentu kami berharap besar dan memohon pada Allah agar dongeng yang kami bawakan bisa menjadi bekal yang akan membekas di hati mereka,” harapnya. Dengan demikian anak-anak menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak hanya anak-anak, menurutnya ibu-ibu juga ikut menikmati dongeng yang

dibawakannya. “Ibu-ibu juga ikut hanyut dalam tawa dan haru ketika kami mendongeng,” ujarnya. Selain mendongeng, ada juga yang membacakan puisi diikuti dengan doa bersama. “Suasana jadi hangat dan penuh semangat. Tampak mereka lupa dengan bencana, kembali bahagia, Insya Allah,” tambah pria yang kerap tampil mendongeng dengan topi pet ini. (yan)

MENDONGENG - Kak Wawan Entibi mendongengkan Kotak Ajaib di depan anak-anak korban gempa di Desa Sokong, Lombok Utara.

(Suara NTB/ist)

Kagumi Banyuwangi

London Para sutradara terkenal, penggemar dan bahkan Darth Vader (tokoh dalam film Star Wars) memberi ucapan selamat kepada pencipta “Star Wars” George Lucas pada Selasa atas pernikahannya dengan teman perempuan yang dipacari sejak lama, Mellody Hobson, di rumah pertanian Skywalker miliknya, di California. Pendiri media Huffington Post, Arianna Huffington yang mengikuti acara pernikahan itu pada Sabtu, memajang di Twitter, foto Lucas yang mengenakan dasi dan bunga putih dan pengantin perempuannya dalam kerudung putih, lapor Reuters. Pembuat film dengan pandangan ke depan, “Star Wars” menikahi ketua Ariel Investment di hadapan sekelompok orang-orang dekatnya, tulis Huffington di bagian berita dan gosip. Ia mengatakan pernikahan kedua Lucas itu dipimpin oleh wartawan AS, Bill Moyers dan dihadiri sejawat serta keluarga mempelai termasuk kolega perfilman, sutradara Steven Spielberg dan Francis Ford Coppola. Van Morrison terbang untuk tampil dalam pesta pernikahan tersebut. Tamu-tamu lainnya adalah sutradara Ron Howard, yang juga mencatat pada Twitter untuk memberi ucapan kepada pasangan itu. Ucapan serupa diberikan pula oleh sejumlah rekan mempelai. Lucas sebelumnya pernah menikah dengan editor film Marcia Grifin dan memiliki tiga anak angkat. Putranya, Jeff, menjadi saksi nikah sementara dua putrinya Katie dan Amanda menjadi pengiring pengantin perempuan, tulis Huffington. (ant/bali George Lucas post)

AKTOR muda Ringgo Agus Rahman terkesan syuting film pendek di beberapa lokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. “Saya kagum bersihnya udara Kota Banyuwangi yang bebas polusi dan saya jatuh cinta dengan Bumi Blambangan karena keramahan penduduknya,” kata Ringgo di sela-sela jamuan nasi tumpeng bersama Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, di Pendopo Shaba Swagata, Selasa. Production House (PH) pembuat film televisi (FTV) memilih Banyuwangi menjadi lokasi syuting sekaligus menjadi inspirasi judul di FTV. Motion Picture akan membuat dua FTV sekaligus yakni berjudul “Lari Dari Kawin Lari” dan “Banyuwangi Sunrise of Love” dengan bintang utama Ringgo Agus Rahman dan Sabay Morsech. “Kalau nanti saya nikah, saya ingin bikin rumah di

Buku Gaya ala Michael Jackson Korean Film Festival 2013 Dimulai Raih Penghargaan Boomerang Family film pembuka Korean Film Festival 2013

New York Sebuah buku mengenai gaya penampilan penyanyi Michael Jackson yang ditulis seorang pembantu pribadinya sekaligus sebagai perancang mode Jackson selama 25 tahun, meraih penghargaan tertinggi untuk penerbitan, yaitu medali emas Independent Publisher Book, menurut kelompok tersebut, Senin. “The King of Style: Dressing Michael Jackson” karya Michael Bush, meraih penghargaan utama dalam penghargaan buku indi untuk kategori budaya pop/gaya hidup, lapor Reuters. Bush mengatakan ia “lebih tergetar” mengenai penghargaan itu, dan menambahkan bahwa hal ini bukan hanya suatu kehormatan atas kenangan terhadap sang penyanyi, tetapi “Keunikan dan caranya yang mempesona telah mempengaruhi dunia mode saat ini.” Mulai dengan seragam militer, tanda kehormatan dan sarung tangan berhias, topi lakan dan pakaian manik-manik yang rumit, buku Bush menawarkan tinjauan pada sang maha bintang dan perkembangan penting dalam gayanya hingga saat ajal sang bintang pada 2009. “Ragam busana ikut berperan dalam penampilannya,” kata Bush dalam wawancara dengan Reuters saat buku tersebut terbit tahun lalu. “Ia ingin busana dan kostumnya juga bisa menghibur ketika dikenakan. Busana menambah kehalusan budi dan detil yang ditunjukannya bagi penonton.” Penyelenggara penghargaan yang diluncurkan sejak 1996 untuk mengakui para penulis indi mengatakan, terdapat 3.650 calon peraih penghargaan untuk kategori nasional. Jim Barnes, direktur penghargaan itu mengatakan, jumlah penerbit indi semakin tumbuh demikian pula mutu karya mereka. “Salah satu elemen pendorong peningkatan kualitas yang baik sekali adalah kesertaan sejumlah penerbit kampus,” katanya. Tahun ini 29 penerima penghargaan berasal dari penerbitan universitas dan sembilan dari museum. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Korean Film Festival 2013 dibuka dengan film “Boomerang Family” di blitzmegaplex Grand Indonesia, Jakarta. “Kami ingin mengenalkan film-film terbaru yang berisi budaya tradisional maupun kontemporer. Saya senang festival ini disukai di Indonesia,” ujar duta besar Republik Korea untuk Indonesia, Kim Young Sun dalam kata sambutan. Pembukaan tersebut juga dihadiri oleh sutradara dan dua aktor dari “Boomerang Family”, yaitu Song Hae Sung, Park Hae Il, dan Yoon Je Moon yang turut menggunting pita sebagai peresmian dibukanya KFF 2013. Tampak pula beberapa sutradara, aktor, aktris, dan artis Indonesia, termasuk Joko Anwar, Christine Hakim, Roy Marten, Karina Salim, boy-

(ant/bali post)

band S4, dan girlband SOS yang datang di pembukaan KFF 2013. Acara tahunan yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Korea sejak 2009 berlangsung hingga 30 Juni 2013 di blitzmegaplex Grand Indonesia dan Pacific Place di Jakarta serta Paris Van Java Bandung. Sepuluh film Korea Selatan dari beragam genre yang masuk dalam box office ditayangkan dalam perhelatan ini. Tahun ini, KFF diadakan bertepatan dengan perayaan 40 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan. Duta besar Republik Korea untuk Indonesia, Kim Young Sun, juga mengatakan bahwa hubungan budaya itu seharusnya berlangsung dua arah. Oleh karena itu, akan diselenggarakan juga Indonesian Film Festival di Korea pada September mendatang. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

George Lucas Nikahi Teman Lama

sini saja. Kayaknya adem dan damai, meski di tengah kota dan tidak hiruk pikuk, tenang dan nyaman,” ucap mantan kekasih Revalina S. Temat itu. Aktor yang melejit lewat film “Jomblo” dan “Ujang Pantry” itu juga memuji sambutan Bupati Banyuwangi dan pemerintah daerah setempat yang sangat ramah kepada kru SCTV dan para pemain film. “Saya sudah sering syuting ke mana-mana, sambutannya biasa aja dan habis syuting langsung balik ke Jakarta. Tetapi, di Banyuwangi luar biasa, sangat hangat dan saya bangga bisa ke sini,” ucap aktor jenaka itu. Pemeran film “Get Married” itu juga berjanji akan mempromosikan Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia. Sementara sutradara Motion Picture, Dwi Ilalang, mengaku kagum dengan potensi alam yang dimiliki kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu. “Banyuwangi sungguh menakjubkan. Saya kagum ada daerah yang potensinya bagus tapi tidak diangkat. Ini yang menginspirasi saya menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu judul film `Banyuwangi Sunrise of Love`,” tuturnya. Menurut dia, syuting film yang memakan waktu sekitar dua pekan itu banyak mengambil lokasi yang memiliki pemandangan laut dan pegunungan karena isi dari cerita film tersebut komedi pop romantis. (ant/bali post)

Ringgo Agus Rahman

Slank Konser di Pontianak Dua Jam Non Stop

Konser grup band Slank

(ant/bali post)

Pontianak (Suara NTB) Kerinduan pecinta grup musik Slank di Kalimantan Barat seolah terobati dengan konser selama dua jam non stop di Aston Pontianak Hotel, Selasa malam. Ribuan penonton yang memadati Ballroom Kalimantan tak henti ikut bernyanyi setiap lagu yang dimainkan grup musik yang digawangi Bimbim, Kaka, Ivanka, Ridho dan Abdee tersebut. Aksi dibuka mulai pukul 21.30 WIB dengan lagu “Kuil Cinta”, yang juga menjadi soundtrack dari film “Get Married” yang dibintangi Nirina Zubir. Penonton yang semula duduk rapi di kursi yang disediakan panitia, seketika merangsek ke depan. “Slank terakhir kali tampil di Pontianak tahun 2009,” kata Kaka di awal acara.

Lagu-lagu hits dinyanyikan seperti Virus, I Miss You but I Hate You, Bimbim Jangan Menangis, Terlalu Manis. Dalam konser kali ini, Slank berkolaborasi dengan Citra Scholastika dan Raisa. Citra dan Kaka membawakan lagu Kirim Aku Bunga dan Anyer 10 Maret. Sedangkan Raisa lagu Mawar Merah dan Ku Tak Bisa.. Keduanya terlihat sedikit grogi saat pertama tampil. Bahkan Raisa sampai harus diyakinkan oleh Kaka sebelum keluar dari belakang panggung. Bagi Slank, antusiasme penonton di Pontianak memberi nilai tersendiri. “Pontianak akan menjadi daftar konser Slank,” kata Kaka yang disambut histeria penonton. Akhirnya, lagu Kamu Harus Pulang pun menjadi penutup konser tersebut. (ant/bali post)

Iwan Fals Luncurkan Album ”Raya” Jakarta (Suara NTB) Musisi Iwan Fals, Selasa, meluncurkan album terbarunya yang berjudul “Raya”. Menurut Iwan, ini adalah catatan hidupnya setelah mengeluarkan album “Keseimbangan” pada tahun 2010. “Ini catatan-catatan saya tiga tahun setelah itu. Tentang dalam dan luar

perasaan saya,” kata Iwan Fals saat meluncurkan albumnya di Jakarta. Album “Raya”, menurutnya, menggambarkan kegembiraan, kekecewaan, dan ekspresi diri musisi kawakan Tanah Air itu. “Saya tidak tahu ini kritik atau bukan. Saya bikin saja, biar kritikus yang menilai,” katanya saat dising-

gung apakah lagu-lagunya ini merupakan kritik sosial. Album berisi 18 lagu ini dikemas dalam dua kepingan cakram. Sang istri yang akrab disapa Mbak Yos dan anaknya Cikal yang memilihkan lagu-lagu yang dimuat dalam album ini. Album ini diberi nama seperti anak ketiga Iwan, Raya Rambu Rabbani. Iwan men-

gaku telah menciptakan lagu untuk sang anak sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya saja, ia menunggu persetujuan sang anak hingga baru terealisasi sekarang. Inspirasi membuat album ini datang ketika Iwan memperhatikan rutinitas seharihari anak bungsunya itu. “Saya perhatikan Raya kalau sekolah bawa tas

gede banget. Kok berat ya, hidup,” kata Iwan Fals sore ini. Raya yang juga mendampingi sang ayah meluncurkan albumnya mengaku senang dibuatkan album oleh Iwan Fals. “Senang. Semoga lagunya jadi baik,” kata Raya yang lahir pada tahun 2003 itu. (ant/bali post)

Iwan Fals (Suara NTB/ist)


SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

SUARA NUSANTARA Pertautan Ronaldo, Mangrove dan Martunis

Halaman 11

Tuhan punya rencana yang menakjubkan untuk mempertemukan tiga nama ini : Cristiano Ronaldo, Mangrove dan Martunis.

(ant/bali post)

TANAM BAKAU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan pesohor sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo (kiri) berbincang saat menanam bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Rabu (26/6).

ADALAH Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, yang mengungkap pertautan antara superstar sepakbola dunia bernama CR7 itu dengan mangrove atau hutan bakau dan Martunis, di Tanjung Benoa, Bali, Rabu. Saat itu, CR7 alias Ronaldo menjadi bintang penanaman dan pelestarian bakau, yang dipimpin Presiden Susilo Yudhoyono, dan disesaki masyarakat pesisir setempat. Laiknya kawasan pesisir alias maritim, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, juga hadir, selain koleganya, Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu

Dunia. Jika mengurut waktu kembali pada 2005, maka kita akan maklum mengapa CR7 jatuh cinta pada bakau. Selepas bencana alam masif tsunami Aceh, dunia dikejutkan dengan ditemukannya bocah Aceh yang selamat, sempat terapung-apung di batang kelapa. Bocah itu, Martunis. Ia duduk di kelas 3 SD saat itu, selamat dari terjangan gelombang tsunami raksasa setelah terombang-ambing selama 19 hari sampai akhirnya tersangkut di di kerapatan hutan bakau setempat. Sebetulnya, kisah Mar-

tunis ini bukan hal cukup aneh dalam musibahmusibah seperti itu. Yang menyentuh hati CR7 adalah ketika menyaksikan berbagai laporan media massa internasional kala itu. Ronaldo takjub karena Martunis memakai kaus Tim Nasional Portugal bernomor 7 dan bertuliskan nama “Ronaldo” di punggungnya, saat dia ditemukan dan diselamatkan. Artinya: Martunis fans Ronaldo, dan bocah Aceh itu mengerti alias paham kiprah Ronaldo selama itu. ”Dari sana Ronaldo dekat dengan Martunis dan mangrove,” kata Hasan. Mangrove atau bakau dalam bahasa Indonesia, telah menyelamatkan nyawa seorang Indonesia. Saat datang ke Aceh, tidak lama setelah Martunis ditemukan dan diselamatkan,

Ronaldo menyempatkan menemui dia di Aceh dan memberinya beasiswa untuk sekolah. “Martunis dulu dikasih handphone oleh Ronaldo, tapi handphone-nya hilang,” tutur Hasan. Di mana Martunis saat ini? Di sela acara itu, Hasan kemudian memanggil Martunis yang kini sudah remaja dan gemar bermain sepak bola. “Ini dia Martunis. Ayo ke depan salaman dengan Bapak Presiden dan Ronaldo,” katanya. Martunis pun maju dan menyalami Yudhoyono dan Ronaldo. Dalam sambutan singkatnya, CR7 berkata-kata, “Terima kasih kepada Presiden SBY. Saya senang datang ke Indonesia. Semoga acara saya di Bali ini dapat meningkatkan pesan penyelamatan mangrove.” (ant/bali post)

KPK : Penggeledahan BI Berguna Tak Perlu APBN-P

(Suara NTB/ist)

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli menyampaikan usulan kepada Ketua DPR Marzuki Alie perihal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara yang lebih baik, sehingga tidak perlu membahas APBN Perubahan (APBN-P) jika tidak mendesak. “APBN Perubahan mestinya baru dibahas jika terjadi goncangan ekonomi secara nasional. Pada 2013, ekonomi Indonesia stabil sehingga mestinya tidak perlu ada APBN Perubahan,” kata Rizal, usai bertemu dengan Marzuki Alie di gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa. Menurut dia, masih ada sumber pemasukan negara dari sektor lain yang bisa diserap, sehingga tidak perlu mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemasukan dari sumber lain tersebut, kata dia, adalah dari subsidi obligasi sebesar Rp 60 triliun per tahun kepada perbankan yang perlu dihentikan. “Jumlah subsidi obligasi tersebut lebih besar daripada mengurangi subsidi BBM,” katanya. Pada kesempatan tersebut Rizal Ramli juga mengusulkan agar pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat prediksi asumsi-asumsi makro untuk tahun anggaran berikutnya sehingga jangan sampai ada APBN Perubahan. Ia menilai, APBN Perubahan selama ini sering menjadi pintu masuk muncul kasus korupsi. “Dengan adanya prediksi asumsi makro dari Menteri Keuangan sehingga tidak perlu ada APBN Perubahan, kecuali terjadi goncangan ekonomi nasional,” katanya pula. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, masukan yang disampaikan oleh Rizal Ramli cukup baik dan akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR yang membahas RUU APBN dan RUU APBN Perubahan. Menurut dia, pembicaraan dengan Rizal Ramli ini hanya dalam tataran global, sedangkan pembicaraan hingga ke tataran teknis agar disampaikan langsung kepada Badan Anggaran DPR. “Saya akan membantu memfasilitasi,” katanya. (ant/bali post)

Rizal Ramli

Kasus Udin Tak Perlu Bukti Baru Yogyakarta (Suara NTB) Pengungkapan kembali kasus pembunuhan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Safrudin tidak perlu menunggu munculnya bukti baru, kata ketua Jogja Police Whatch, Asril Sutan Marajo. “Pengungkapan kasus Udin satu tahun lagi kadaluarsa. Kasus ini sangat kecil kemungkinannya terungkap kalau masih menunggu bukti baru,” katanya dalam Seminar Nasional “17 tahun kasus wartawan Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin”di Yogyakarta, Rabu. Menurut dia, bukti permulaan untuk memulai penyidikan kasus Udin cukup dari motif pemberitaan yang pernah ditulis wartawan tersebut. “Berita berisi kritik pemerintah yang telah ditulis oleh Udin merupakan alat bukti utama bagi kepolisian untuk memulai penyidikan,” katanya. Asril mengatakan, Polda DIY masih menunggu munculnya bukti baru untuk membuka kasus yang terjadi 17 tahun lalu ini. Setelah genap 18 tahun, pengusutan kasus ini pada 14 Agustus 2014 akan dinyatakan kadaluarsa. “Saya mengapresiasi bahwa dari setiap pergantian Kapolda dari tahun ke tahun selalu menyatakan kesanggupan untuk meneruskan pengungkapan kasus Udin. Sayangnya selalu beralasan kesulitan mencari bukti baru padahal bukti lama belum dipakai,” katanya. Dia juga menilai Polda DIY masih meyakini pelaku utama kasus pembunuhan adalah Dwi Sumaji alias Iwik (34) yang sebelumnya telah diputus bebas pengadilan pada 1997 karena terbukti tidak terlibat kasus itu. Pakar Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, J.S Murdomo mengatakan pengungkapan kasus Udin membutuhkan keseriusan dan profesionalisme polisi. Menurut dia, kasus ini wajib dituntaskan polisi sesuai tugas dan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Keberhasilan pengungkapan kasus Udin menjadi tolok ukur keseriusan dan profesionalisme kepolisian, sebab ini bukan kasus pembunuhan biasa melainkan ada motif politik,”katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim bahwa penggeledahan di sejumlah ruangan Bank Indonesia terkait kasus korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik berguna untuk penyidikan kasus tersebut. “Hasil penggeledahan ini sangat berguna bagi kualitas proses penyidikan yang tengah berlangsung untuk mengungkap lebih utuh kasus Century,” kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto melalui pesan singkatnya di Jakarta, Rabu. Pada Senin (25/6) KPK menggeledah sejumlah ruangan di Bank Indonesia antara lain ruangan Bidang Pengawasan Moneter dan Bidang Perbankan. “Penggeledahan dilakukan lebih dari 20 jam, setelah briefing selesai pukul 07.30 WIB di KPK, tim berangkat dan mulai bekerja ke BI pukul 09.00 WIB dan baru selesai hari ini, Rabu dinihari sekitar pukul 05.30 WIB,” ungkap Bambang. Ia juga menghargai kerja sama Gubernur BI Agus Martowardojo karena kerja sama dalam proses penggeledahan tersebut. Pada hari Rabu, KPK juga memeriksa Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) BI Dody Budi Waluyo untuk tersangka Budi Mulya. Periksa pejabat BI Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa mantan ketua Ko-

mite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati di Washington DC Amerika Serikat pada 30 April dan 1 Mei, Kepala Perwakilan BI di Amerika Serikat di Washington Wimboh Santoso serta mantan staf kedeputian BI Galoeh Andita Widorini di Australia. KPK juga sudah memeriksa sejumlah pejabat BI seperti Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI pada 2008, Kepala Kantor BI di Amerika Serikat Wimboh Santoso yang pada 2008 menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia serta memeriksa Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat sebagai direktur bidang Pengawasan BI. KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap da-

pat dimintai pertanggungjawaban hukum. Budi Mulya dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. Namun Bank Century diduga awalnya tidak memenuhi syarat untuk mendapat FPJP karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen. Padahal, sesuai dengan aturan Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, syarat untuk mendapat bantuan itu adalah CAR harus 8 persen. Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengotak-atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian

FGD BGI Sepakati, Ponpes Bukan Sarang Terorisme Mataram (Suara NTB) Selama rentang tahun 2009 sampai sekarang, masyarakat Indonesia diperlihatkan wajah-wajah penuh kengerian mulai dari kasus kriminal kecil sampai pada aksi-aksi teror, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Memang diakui ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya motif terjadinya terorisme dan radikalisme. Aksi-aksi seperti ini banyak muncul disebabkan karena perbedaan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. “Aksi seperti ini yang masyarakat biasa menyebutnya dengan radikalisme dan terorisme,’’ ungkap Direktur Bumi Gora Institute (BGI) NTB Samsul Hasan Basri dalam sambutannya ketika pembukaan acara dialog dan FGD dengan tema “Pembekalan Deteksi Dini Bagi Pimpinan Ponpes Dalam Penanggulangan Radikalisme”, bertempat di Hotel Pondok Bambu Sekarteja Lombok Timur Selasa (25/6) lalu. Radikalisme sendiri lanjut Samsul, muncul sebagai antitesa bahkan suatu sintesa baru dari suatu mainstrem yang dianggap mapan oleh masyarakat. Radikalisme sebagai pemahaman yang khas menurut metode dan pengalaman, diimplementasikan dalam karakter kelompok dan interaksi sosialnya, sehingga melahirkan komunitas tertentu dengan sikap tertentu yang berbeda dengan ratarata kehidupan masyarakat pada umumnya, dan nampak sebagai sikap radikal. Diharapkan pula dalam diskusi ini adanya rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan sebagai bahan untuk laporan ke pemerintah agar apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terakomodir dengan baik. Ia juga mengajak semua pihak sepakat sama-sama menangkal masuknya faham radikal di lingkungan ponpes, sekaligus

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Suasana Diskusi Pembekalan Deteksi Dini Bagi Pimpinan Ponpes di Lotim. menolak stigmatisasi ponpes sebagai sarang terorisme. “Itulah gunanya kita mengundang hanya 60 orang agar nantinya kegiatan diskusi dalam menghasilkan rekomendasi dapat dilakukan dengan efektif”, ungkap Samsul mengahiri sambutannya. Salah seorang pemateri dalam dialog tersebut L. Miftahussuhur S.Ag yang merupakan perwakilan dari Kementrian Agama Lombok Timur menegaskan, umat Islam harus berhati-hati menghadapi sikap radikalisme dan terorisme yang marak terjadi di Indonesia. Tidak terburu buru menuduh kalau ponpes itu sebagai sarang terorisme. “Karena hal tersebut nantinya dapat membuat gep atau jarak diantara ponpes yang ada, dan hal itu yang perlu dikhawatirkan. Karena pada dasarnya sikap radikalisme itu bukan terjadi karena kurang keinsyafan dalam beragama, tetapi ada faktor-fak-

tor lain”, ungkapnya. Hal senada pula diungkapkan oleh Zulkarnain, S.Ag salah satu Pimpinan Ponpes di Lotim, jika faktor itu tidak bisa ditanggapi baik oleh pemerintah, maka akan selalu timbul keresahan di tengah masyarakat. “Ada faktor tambahan pula dalam radikalisme dan terorisme tersebut, dimana faktor diri sendiri yang harus dikuatkan. Di pondok pesantren ada beberapa visi yang dilakukan adalah: sebagai benteng pembentukan kepribadian masyarakat agar apa yang menjadi permasalahan di dunia ini dapat diatasi dengan cara yang baik,’’ terang Zulkarnain. Dalam dialog tersebut terdapat 60 orang peserta yang hadir, dimana peserta tersebut juga merupakan perwakilan beberapa Kepala Desa dan Pimpinan Ponpes yang ada di Kabupaten Lombok Timur. (ars)

(ant/bali post)

BAWA BERKAS - Sejumlah penyidik KPK membawa berkas saat penggeledahan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Selasa (25/6). FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif. BPK menduga perubahan ini hanya rekayasa agar Century mendapat fasilitas pinjaman itu karena menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 berada di atas delapan persen, yaitu berkisar 10,39 - 476,34 persen dan satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah delapan persen hanya Century. BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Century sebesar Rp 502,07 miliar karena CAR Century sudah memenuhi syarat PBI; belakangan BI bahkan memberi

tambahan FPJP Rp187,32 miliar sehingga total FPJP yang diberikan BI kepada Century sebesar Rp 689 miliar. Posisi CAR Century ternyata sudah negatif 3,53 bahkan sejak sebelum persetujuan FPJP artinya BPK menilai BI telah melanggar PBI No 10/30/ PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Selain itu jaminan FPJP Century hanya Rp 467,99 miliar atau hanya 83 persen yang melanggar PBI No 10/30/ PBI/2008 mengenai jaminan kredit. (ant/bali post)

Berbagai Elemen Masyakat Diminta Ikut Mengawasi Penyaluran BLSM Mataram (Suara NTB) Setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai Sabtu (22/6) dini hari lalu, pemerintah telah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi keputusan kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin. Agar penyaluran BLSM tersebut tepat sasaran, seluruh elemen masyarakat diminta untuk ikut mengawasi penyaluran tersebut. Baik itu media, ormas, mahasiswa, dan lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD NTB, H. Burhanuddin, S.Sos.,MM. Ia menyatakan dalam hal pihaknya sebagai lembaga yang ikut mengawasi kebijakan pemerintah juga akan ikut memantau penyaluran BLSM tersebut. Burhanuddin juga menyatakan agar penerima BLSM tepat sasaran, data yang digunakan oleh pemerintah daerah harus valid dan transparan. “Paling penting dilakukan adalah bagaimana transparansi di tingkat masyarakat terutama di tingkat dusun atau desa siapa saja yang berhak dapat BLSM. Jadi di tingkat dusun harus ada data valid siapa yang dapat BLSM tersebut sehingga masyarakat bisa mengontrol penyaluran BLSM ini,” jelasnya. Kenaikan harga BBM menurut politisi Partai Hanura ini akan berdampak pada tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat. Apalagi kenaikan harga BBM bertepatan dengan tahun ajaran baru dan menjelang bulan Ramadhan. “Dampaknya akan berakumulasi terhadap perekonomian masyarakat. Sementara di satu pihak sum-

(Suara NTB/dok)

H. Burhanuddin

ber-sumber ekonomi masyarakat itu tetap adanyam tidak mengalami perubahan. Inilah yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat kita,” ujarnya. Untuk mengatasi dampak yang menekan perekonomian masyarakar, pemerintah diminta untuk terus memantau tingkat daya beli dan tingkat ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Pemerintah harus mengantisipasi terjadinya monopoli pasar terhadap bahan pokok kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai ketika harga tinggi, terjadi monopoli. Kebutuhan bahan pokok berkurang, hilang di pasar, ini lebih parah lagi. Itu harus diantisipasi,” ujarnya. Sebagai komisi yang membidangi perekonomian, anggota dewan Dapil Lombok Tengah ini menyatakan pihaknya akan tetap memantau perkembangan kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar. “Ketika kondisinya akan menjurus pada ketidakstabilan ketersediaan bahan pokok di pasar, maka kita akan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini Dinsperindag, Bulog dan lainnya,” tandasnya. (yan)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2013

(ant/bali post)

Tank Leopard 2A4 saat melewati gundukan dalam kecepatan tinggi.

Anggaran Pertahanan Asia Pasifik lampaui Amerika Utara pada 2021 London Anggaran pertahanan di kawasan Asia Pasifik akan mengambil alih posisi Amerika Serikat dan Kanada pada 2021, menurut sebuah studi oleh analis terkemuka IHS Jane yang dipublikasikan pada Selasa. Belanja senjata di Cina dan negara-negara Asia Pasifik lainnya diperkirakan akan naik 35 persen di atas tingkat 2013 menjadi 501 miliar dolar AS (383 miliar euro) pada 2021, melampaui Amerika Utara, sebuah

studi Neraca Perdagangan menyimpulkan. Secara keseluruhan, perdagangan global senjata — terdiri dari impor dan ekspor senjata — meningkat 30 persen antara 2008 dan 2012, dari 56,5 miliar dolar AS menjadi 73,5 miliar dolar AS. “Pada tingkat ini, perdagangan pertahanan antara negara-negara akan menjadi lebih dari dua kali lipat pada 2020,” kata studi tersebut. Amerika Serikat tetap menjadi eksportir senjata terbesar di dunia pada 2012 dengan

nilai 28,5 miliar dolar AS, naik dari 20,1 miliar dolar AS empat tahun sebelumnya. Sementara India adalah importir senjata terbesar di dunia pada 2012, menunjukkan lompatan besar 70 persen sejak 2008, dari 3,1 miliar dolar AS menjadi 5,3 miliar dolar AS. Sebelumnya dikabarkan bahwa Departemen Luar Negeri AS pada Rabu mengajukan anggaran senilai 47,8 miliar dolar AS (Rp 463 biliun), yaitu penurunan sebesar enam persen dari anggaran tahun 2012. Dengan angga-

Edward Snowden Dapat Perlindungan di Rusia

Moskow Presiden Rusia Vladimir Putin melukiskan pembocor data intelijen Amerika Serikat Edward Snowden sebagai orang bebas. Bukan itu saja, dia juga memastikan bahwa Snowden masih berada di zona transit bandara Moskow. Dan Rusia menolak permintaan ekstradisi Amerika Serikat. Putin mengungkapkan bahwa mantan agen CIA itu tiba di Moskow Selasa waktu setempat dari Hongkong, namun pihak berwenang Rusia mengaku sama sekali tak menyangka Bowden akan ke Rusia. Pengumuman yang dramatis ini mengakhiri teka teki dua hari mengenai tempat persembunyian sang buronan yang membocorkan programprogram pemata-mataan AS secara masif ke media dan kini diburu Washington. “Benar bahwa Bapak Snowden datang ke Moskow,” kata Putin dalam sebuah jumpa pers di sela kunjungannya ke Finlandia. “Bagi kami, ini sama sekali tak diperkirakan.” “Dia tiba sebagai penumpang transit dan dia tidak memerlukan visa atau dokumendokumen lain. Dia bisa membeli tiket dan pergi ke mana saja dia suka. Dia tak melintasi perbatasan negara, sebagai penumpang transit dia masih berada di aula transit,” sambung Putin. Snowden semula diduga naik penerbangan ke Kuba hari Senin lalu dan dikabarkan tengah mencari suaka politik ke Ekuador. Namun ternyata dia tak melakukan itu, lalu Putin muncul untuk memastikan bahwa dia masih belum menentukan rencana perjalanan selanjutnya. “Bapak Snowden adalah orang bebas, semakin cepat dia memilih titik perjalanan terakhirnya, semakin baik bagi kami dan dia sendiri,” kata Putin. Sementara itu, AS mendesak Rusia untuk menggunakan segala cara guna mengeluarkan Snowden yang dilaporkan tiba di bandara

Sheremetyevo, Moskow, dari Hongkong. AS yang pernah mengajukan permintaan penahanan Snowden kepada Hongkong, terlihat geram. Tapi Putin menandaskan Rusia hanya akan mengesktradisi warga asing ke satu negara yang memang memiliki perjanjian resmi ekstradisi dengan negara asal warga asing itu. “Kami tak punya perjanjian semacam itu dengan Amerika Serikat,” kata dia seraya menyebut tuduhan AS bahwa Rusia telah menyalahi hukum sebagai omong kosong dan sampah. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih Caitlin Hayden kemudian berkata kepada AFP bahwa, “Kami memang tak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Rusia, namun tetap ada basis hukum yang tegas untuk mengusir Bapak Snowden.” Putin mengatakan secara pribadi dia lebih memilih tidak ikut-ikutan tersangkut dengan kasus-kasus seperti Snowden dan pendiri WikiLeaks Julian Assange yang kini sedang bersembunyi di kedutaan besar Ekuador di London guna menghindari peradilan dengan tuduhan pelecehan seksual di Swedia. “Itu sama dengan mencukur babi: hanya lengkingan (dengusan suara babi yang dicukur) saja yang didapat, sementara tak ada bulu (yang bisa dicukur)”, kata Putin. Itu berarti, Rusia menganggap bahwa melindungi Bowden tak memberi manfaat apaapa, yang ada malah memberi masalah. WikiLeaks merespons Putin dengan berterimakasih kepadanya lewat akun Twitter berikut, “Kami mengapre-

siasi komentar positif President Putin kepada Assange dan Snowden.” WikiLeaks menegaskan bahwa pencabutan paspor Snowden oleh AS dan tindakan negara itu mengancam negara-negara penengah akan memaksa Snowden tinggal permanen di Rusia. Berbicara di Jeddah, Menteri Luar Negerri AS John Kerry meminta Rusia tenang dan menyerahkan Snowden seraya mengatakan Washington tak sedang mencari konfrontasi. Sengketa mengenai mantan teknisi Badan Keamanan Nasional (NSA) berusia 30 tahun ini membuat hubungan Washington dan Moskow tegang, juga dengan Beijing di saat ketiga negara ini berbeda pandangan mengenai cara mengakhiri konflik di Suriah. Aturan transit pada laman bandara Sheremetyevo menyebutkan bahwa “warga negara asing bisa tetap berada dalam bandara sampai 24 jam tanpa visa Rusia dan mesti memiliki tiket untuk tujuan penerbangan berikutnya.” Snowden semula diperkirakan akan terbang menggunakan Aeroflot menuju Havana, hari Senin lalu, namun tak pernah terlihat di penerbangan itu sehingga perburuan selama 10 jam oleh para wartawan pun berakhir tanpa hasil. Tak ada kesaksian bahwa Snowden ada dalam bandara yang berlokasi di barat laut Moskow itu, kendati para awak televisi berkerumun di sana. Ekuador yang merupakan negara Amerika Latin berhaluan kiri telah menyatakan mempertimbangkan permintaan suaka Snowden, se-

dangkan Assange mengatakan Snowden dalam kondisi aman setelah meninggalkan Hongkong dengan dokumen pengungsi yang disediakan Ekuador. Selasa waktu setempat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan akan mempertimbangkan permintaan suaka Snowden. “Kami belum menerima permintaan resmi (dari dia). Namun begitu kami menerima permintaan itu, kami akan mengevaluasinya seperti yang dilakukan Ekuador,” kata Maduro di tengah kunjungan resminya ke Haiti. Snowden meninggalkan posisi kontraktor intelijen bergaji tinggi di Hawaii menuju Hongkong pada 20 Mei lalu untuk memulai serangkaian pembocoran upaya pematamataan pembicaraan telepon dan internet oleh NSA yang kemudian memicu keprihatinan banyak pemerintah di seluruh dunia. Hongkong mengatakan surat permintaan penahanan Snowden dari pemerintahan AS tidak memenuhi persyaratan hukum Hongkong. Pernyataan Hongkong ini membuat juru bicara Gedung Putih Jay Carney geram dan menyebut pemerintah China gagal menghormati kewajiban perjanjian ekstradisi dengan AS dan itu adalah kemunduran besar dalam membangun kepercayaan kepada pemerintahan baru pimpinan Presiden Xi Jinping. Sementara itu Snowden berkata kepada South China Morning Post dalam berita yang baru dipublikasikan Selasa kemarin bahwa dia bergabung dengan kontraktor Booz Allen Hamilton, yaitu tempat dari mana dia mencuri rahasia program pemata-mataan NSA, terutama mendapatkan akses ke informasi sensitif yang kemudian dia bocorkan ke pers. (ant/bali post)

ran baru itu, pemotongan dilakukan untuk program-program yang berkaitan dengan Irak dan Afghanistan serta pada peningkatan program di Asia dan pengamanan kedutaan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan anggaran untuk tahun fiskal mulai 1 Oktober itu mencapai keseimbangan antara upaya meningkatkan keamanan dan kepentingan ekonomi AS dan membantu negara menahan laju defisit yang tak terkendali.

“Investasi kita dalam diplomasi dan pembangunan telah menghindarkan perang, menurunkan ancaman senjata nuklir, mengamankan perbatasan-perbatasan kita serta melindungi warga Amerika di luar negeri,” kata Kerry dalam surat kepada Kongres. “Di seluruh dunia, apa yang kita lakukan untuk menghindarkan terjadinya konflik akan membantu kita untuk memastikan bahwa besok-besok, kita tidak perlu mengerahkan pasukan.” (ant/bali post)

Israel Buka Kembali Dua Akses ke Gaza Jerusalem Militer Israel, Rabu, membuka kembali dua tempat penyeberangan ke Jalur Gaza yang ditutup sebagai hukuman setelah para pejuang Palestina menembakkan lima roket melintasi perbatasan itu. “Tempat pelintasan Shalom dan Erez dibuka kembali pagi ini dan akan beroperasi secara normal,” kata pihak militer dalam satu penyataan. Dua pelintasan itu ditutup pada Senin, seperti yang dilaporkan AFP. Kerem Shalom, yang terletak di ujung selatan perbatasan Israel-Gaza, adalah tempat penyeberangan bagi seluruh barang komersial, sementara Erez yang terletak di ujung paling utara Gaza, adalah terminal bagi para pelancong. Pada Minggu malam, para pejuang Palestina menembakkan lima roket ke Israel selatan, dua dari roket itu dicegat oleh sistem antirudal Iron Dome. Tiga roket lainnya

(ant/bali post)

Jejak asap terlihat saat dua roket diluncurkan dari Jalur Gaza utara. tidak menimbulkan kerusakan properti atau korban cedera tetapi memicu seranganserangan balasan angkatan udara Israel, yang juga tidak menimbulkan korban cedera. Para perwira militer Israel mengatakan mereka yakin

roket-roket itu ditembakkan oleh kelompok pejuang Jihad Islam akibat percecokkan internal dengan gerakan Hamas yang bertanggung jawab untuk memelihara ketenangan di sepanjang perbatasan itu. (ant/bali post)

Pertemuan Tripartit tentang Suriah Nihil Jenewa Pertemuan para pejabat PBB, Rusia dan Amerika Serikat mengenai pekerjaan persiapan bagi Konferensi Jenewa mengenai Suriah berakhir pada Selasa (25/6) tanpa memberikan hasil nyata. “Pembahasan berjalan konstruktif, dan dipusatkan pada berbagai cara untuk memastikan Konferensi Jenewa mengenai Suriah dapat berlangsung dengan peluang terbaik untuk berhasil,” demikian satu pernyataan yang dikeluarkan oleh PBB setelah pertemuan tertutup tersebut. Peserta pertemuan tersebut, katanya, telah diberitahu bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan bertemu pekan depan. Konsultasi lebih lanjut di antara PBB, Rusia dan AS akan diadakan sesudah Konferensi itu dan menyelesaikan daftar peserta, kata pernyataan tersebut, demikian laporan Xinhua. Utusan Khusus Gabungan PBB-Liga Arab Lakhdar Brahimi dan Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov dan Gennady Gatilov, serta Wakil Menteri Luar Negeri AS Urusan Politik Wendy Sherman menghadiri pertemuan tersebut. Brahimi memberitahu

wartawan sebelum pertemuan pada Selasa sore konferensi itu untuk mencari penyelesaian politik bagi krisis yang telah berkecamuk selama dua tahun di Suriah tampaknya tak bisa diselenggarakan pada Juli.

“Jujur saja, sekarang saya ragu apakah konferensi tersebut akan berlangsung pada Juli. Sebaliknya, saya kira pertemuan berikut mereka pada 4 dan 5 Juli, jadi saya kira mereka belum siap,” kata Brahimi. (ant/bali post)


Snt27062013