Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 25 MARET 2014

NOMOR 21 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terbitkan Perki Nomor 1 Tahun 2014

KI Kawal Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Transparan Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu. Terbitnya aturan tersebut sebagai wujud nyata upaya KI untuk mendorong penyelenggaraan pemilu tahun 2014 ini berkualitas dan transparan. Hal tersebut dikatakan Komisioner KI Pusat Dr. Rumadi, MA dalam konferensi pers usai Focus Group Discussion (FGD) standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu yang diinisiasi KI NTB bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (24/3) siang kemarin.

Diungkapkan, KI Pusat baru saja mengeluarkan Perki Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah ditandatangani Menteri Hukum dan HAM tertanggal 28 Februari 2014. Perki tersebut, lanjutnya sudah diundangkan dan masuk dalam lembaran negara dengan nomor 275. “Perki Pemilu ini dipandang perlu oleh KI Pusat karena kita melihat pemilu ini adalah momentum yang sangat penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. KI punya tanggung jawab juga untuk memastikan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu asas transparansi dan keterbukaan terkait dengan informasi pemilu itu tetap terjaga,” ujarnya. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

FGD - Suasana FGD standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu yang diinisiasi KI NTB bertempat di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (24/3) siang kemarin.

Statusnya Dipersoalkan, Hesty Rahayu Santai

(ant/Bali Post)

MEMINTAL - Seorang perempuan tua memintal benang untuk kain tenun, di kampung tradisional Suku Sasak, Desa Sade, Lombok Tengah, Minggu (23/3). Kampung tradisonal Suku Sasak yang berada di Desa Sade tersebut, tetap dipertahankan keaslian budaya dan model rumah adatnya, sebagai produk unggulan di bidang pariwisata di Pulau Lombok.

Diduga Rugikan Negara Rp 1,1 Miliar

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Bedah Desa

TO K O H Jangan Arogan

Praya (Suara NTB) Jajaran Sat Reskrim Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi pada program bedah desa di tiga kecamatan di Loteng. Bahkan, rencananya dalam waktu dekat. polisi akan menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 1,1 miliar tersebut.

Moeldoko

(Suara NTB/kir)

SELAKU pelindung masyarakat, anggota TNI tidak boleh mengedepankan sifat arogansi. Apalagi sampai mementingkan kepentingan diri sendiri. Justru anggota TNI harus lebih mampu mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat di bawah. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko, saat menyampaikan ceramah umum tentang wawasan kebangsaan di Ponpes Manhalul Ma’rif, Desa Darek, Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng), Senin (24/3) kemarin. “Sudah tidak zamannya lagi anggota TNI lebih mengedepankan arogansi. Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Loteng, Iptu.Tri Prasetyo, kepada Suara NTB, Senin (24/3) kemarin. ‘’Ada tiga calon tersangka dalam kasus ini,’’ sebutnya ketika dikonfirmasi via ponselnya. Kendati demikian, Tri belum bersedia mengungkap secara rinci identitas para calon tersangka tersebut, dengan alasan kepentingan penyelidikan. Ia pun membantah adanya pemberitaan terkait sudah adanya penetapan ter-

Diancam Sanksi Berat

TGH. M. Zainul Majdi

melakukan gelar perkara di Polda NTB. Baru kemudian bisa menetapkan tersangka. ‘’Kita gelar perkara dulu, baru tersangka ditetapkan,’’ tambahnya. Untuk gelar perkara sendiri, direncanakan setelah kampanye atau paling lambat setelah pemilu legislatif. Pasalnya, pihaknya saat ini masih fokus mengawal pelaksanaan kampanye terbuka serta pemilu legislatif yang sudah semakin dekat. Bersambung ke hal 5

Alkes Dikes Kota Bima Rp 1,7 Miliar

Diduga Anggaran Habis, Barang Nihil Kota Bima (Suara NTB) Aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, saat ini tengah mengintensifkan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima tahun 2008 senilai Rp 1,7 miliar. Sejumlah pejabat dan pihak terkait dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bima telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Sebab berdasarkan data, proyek tersebut diduga total loss. Artinya pencairan uang yang berasal dari pusat sudah dilakukan namun fisik barang sama sekali tidak ada. Sebelumnya kasus dugaan penyimpangan pengadaan alkes ini dilaporkan secara resmi pada tahun 2011. Proyek pengadaan alkes bersumber dari APBN tahun 2008. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Raba Bima, Indrawan Pranacitra, SH, yang dikonfimasi Kamis (24/ 3) menyebutkan bahwa saat ini Kejaksaan sedang mengintensifkan penyelidikannya. Sejumlah pihak terkait, termasuk diantaranya Kepala Dikes Kota Bima, dr Herta Bhumirianto sudah dimintai klarifikasi. Bersambung ke hal 5

Periksa Pokja Tender SPAM

Kajati Segera Turunkan Tim ke Bima

(Suara NTB/nas)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan PNS lingkup Pemprov NTB yang kedapatan keluyuran di tempat-tempat hiburan malam akan dikenakan sanksi berat. Dalam operasi prostitusi dan peredaran miras ilegal yang dilakukan Satpol PP NTB bersama Satpol PP Lombok Barat, Sabtu (22/3) malam lalu di kawasan wisata Senggigi, salah seorang oknum PNS dari BP DAS NTB berhasil dijaring di sebuah kafe remang-remang sambil membawa mobil dinas dengan Nomor Polisi DR 1093 J. “Kalau ada (PNS) seperti itu maka akan kita kenakan hukuman disiplin yang berat ,” tegasnya di Mataram, Senin (24/3) siang kemarin. Gubernur menjelaskan, Bersambung ke hal 5

sangka dalam kasus tersebut. Menurutnya, memang ada calon tersangka lain dalam kasus bedah desa tersebut. Namun yang sudah mengarah sebagai tersangka, baru tiga orang saja. Sementara calon tersangka lainya, masih kekurangan alat bukti. Sehingga butuh penyelidikan lebih mendalam lagi. Disinggung kapan penetapan tersangka akan dilakukan, Tri menegaskan akan diupayakan secepatnya. Namun sebelum itu, pihaknya terlebih dahulu akan

Mataram (Suara NTB) Anggota KPU NTB, Hesty Rahayu, ST, MM, dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS Pemprov NTB tahun 2013 dari tenaga honorer K2. Namun, Hesty menegaskan bahwa statusnya itu belum pasti sehingga sampai saat ini ia masih belum ingin menentukan sikap. Informasi yang berkembang melalui SMS yang diterima Suara NTB menyebutkan, kelulusan Hesty sebagai CPNS Pemprov NTB terungkap berdasarkan pengumuman nomor 811.3/679/BKD-DIKLAT/2014 tentang nama – nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS Pemprov NTB tahun 2013 dari tenaga honorer K2. Dalam pengumuman itu tercantum nama Hesty Rahayu sebagai salah satu nama yang dinyatakan lulus seleksi dengan nomor peserta 7600-43-00071-2. Dengan kelulusannya itu, Hesty disebut – sebut harus memilih salah satu – apakah akan menjadi PNS ataukah tetap menjadi anggota KPU NTB. Sebab, menurut SMS tersebut, seseorang yang berstatus calon PNS harus aktif di institusinya. Jika yang bersangkutan tidak aktif, maka ia akan kehilangan haknya menjadi PNS kelak. Hal ini berbeda dengan seseorang yang sudah lebih dulu menjadi PNS, bisa mencalonkan diri sebagai anggota KPU tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Pemprov NTB, Ahmad Masyhuri, tak menampik informasi yang menyebutkan kelulusan Hesty itu. Hanya saja, ia enggan berkomentar lebih jauh dan meminta Suara NTB untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hesty sendiri, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/3) kemarin tak membantah kelulusannya tersebut. Namun, ia menegaskan hal itu sebenarnya masih merupakan informasi yang belum pasti. “Itu kan belum pasti apa dasarnya saya harus memilih. Belum ada dasarnya,” ujar Hesty. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Gerak cepat penanganan kasus Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bima terlihat dari proses puldata dan pulbaket yang dilakukan tim Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB. Dalam waktu dekat, tim yang dibentuk akan segera diturunkan ke Bima untuk cek fisik proyek. Sebelum turun, penyelidikan masih berkutat pada pemeriksaan tim kelompok kerja (Pokja). Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH meyakinkan, tim akan turun ke Bima untuk mengecek enam titik pe(Suara NTB/ars)

masangan instalasi SPAM dengan nilai total Rp 18 miliar. “Sudah saya rencanakan, tim akan turun ke Bima,” kata Kajati, Senin (24/3). Bahkan koordinasi itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, guna mencocokkan dokumen yang diperoleh dengan fisik di lapangan. Saat ini tim sedang mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk prorses cek fisik. Upaya melengkapi bahan cek fisik itu, juga dengan pemeriksaan saksi tambahan. “Sekarang masih periksa saksi dulu. Kalau sudah lengkap semua, baru turun lapangan,”

kata Kajati, namun merahasiakan kapan waktu cek fisik dimaksud. Sementara pemeriksaan saksi masih berlangsung di Gedung Intelijen Kejati NTB. Setidaknya ada dua saksi yang diperiksa Senin pagi kemarin. Keduanya Pokja tender proyek SPAM dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Dari kedua orang itu, salah satunya adalah saksi yang pernah dipanggil sebelumnya namun tidak hadir, sehingga dihadirkan lagi Senin kemarin. Bersambung ke hal 5


SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

Proses Perizinan di Mataram Lamban dan Tradisional

MENJELANG pemilihan umum (Pemilu) legislatif 9 April mendatang, sosialisasi tidak hanya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi, kelurahan juga ikut menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan. Lurah Pagesangan, I Made Gde Yasa mengatakan sosialisasi Pileg, merupakan salah satu strategi atau upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tingginya golongan putih (Golput) sekaligus menghindari terjadinya persoalan di tengah masyarakat, akibat pe(Suara NTB/cem) rubahan data pemilih yang disI Made Gde Yasa ebabkan oleh pendatang luar. “Di sini (Pagesangan) banyak mahasiswa yang datang dari luar,” aku Yasa ditemui di ruangnya, Senin (24/3) usai mengikuti bimbingan teknis (Bintek) dari PPK Kecamatan Mataram. Dikatakan, pengalaman Pemilu 2009 lalu, masyarakat mempertanyakan hak pilih mereka, dijadikan sebagai referensi untuk melakukan perubahan baik secara teknis maupun non teknis. Dari segi teknis jelas Yasa, pendataan jumlah pemilih dilakukan jauh–jauh hari. Sehingga, kalaupun ada penambahan jumlah pemilih, masyarakat segera melaporkan kepada petugas kelurahan, agar didata kembali pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). “Kan ada waktu sampai tanggal 26, silahkan masyarakat melapor,” terangnya. Selain itu, bintek yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), adalah langkah progresif yang dilakukan KPU melalui PPK kecamatan kepada PPS kelurahan. Artinya, kegiatan tersebut memperjelas tindakan–tindakan yang akan diambil petugas di lapangan, apabila ditemukan persoalan. Terkait ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan Pemilu, pihaknya berkoordinasi dengan kepala lingkungan (Kaling) serta menggandeng tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat, agar membantu menjaga kondusivitas atau bahkan menghindari gesekan – gesekan di tengah masyarakat. Yasa berharap masyarakat berperan aktif mensukseskan pesta demokrasi tersebut, dengan menekan angka golput. ia juga mengimbau agar masyarakat memilih wakil sesuai kriteria masing – masing. “Silahkan masyarakat memilih yang terbaik dari yang baik,” imbuhnya. (cem)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos berharap agar Pemkot Mataram segera mewujudkan rumah pemulihan gizi yang ada di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan. Hal ini sebagai salah satu upaya mencegah munculnya persoalan gizi buruk di Kota Mataram. “Saya juga minta seluruh SKPD untuk bekerja sama mencegah berbagai persoalan seperti gizi buruk. Harapan saya kepada BPPKB selaku SKPD untuk menyegerakan rumah pemulihan gizi di Kelurahan Am(Suara NTB/dok) penan Tengah,” terangnya. Nyayu Ernawati Untuk tenaga yang akan ditempatkan di rumah pemulihan gizi itu, LPA Kota Mataram telah menyiapkannya. Dimana salah satu pengurus di LPA NTB merupakan ahli gizi dan menyatakan diri siap melakukan pekerjaan sosial dan mengabdikan diri untuk membantu anak-anak di Kota Mataram. “Anak-anak LPA juga siap bekerja tanpa digaji. Sekarang bagaimana niat tulus adik-adik ini kita rangkul dan kita sediakan mereka tempatnya. Jadi memang harus kerjasama semua,” tambahnya. Pada bagian lain, politisi PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah TP PKK Kota Mataram bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang memberikan makanan tambahan untuk anak-anak sekolah khususnya di sekolah pinggiran belum lama ini. Langkah ini menurutnya juga bisa diikuti organisasi wanita lainnya yang ada di Kota Mataram. Menurutnya makanan tambahan untuk anak-anak sekolah khususnya yang berada di daerah pinggiran sangat dibutuhkan sehingga anak-anak juga mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ia juga berharap tidak hanya menyasar anak sekolah pinggiran, tetapi juga Posyandu. Pemberian makanan tambahan ini juga disebutnya berkontribusi dalam upaya Pemkot Mataram menuju Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2018 mendatang. “Kaitannya dengan menuju KLA 2018, berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak terutama bidang kesehatan. Itu seperti mata rantai, tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi semua pihak. Termasuk organisasi-organisasi wanita di Kota Mataram,” jelasnya. Nyayu juga berharap pemberian makanan tambahan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Apalagi cukup banyak organisasi wanita yang ada seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Mataram, Bhayangkari, dan lainnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Fraksi PPP DPRD Kota Mataram menilai proses perizinan di Kota Mataram masih lamban dan tradisional. Penilaian ini disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Saiful Wardi, SP., dalam pemandangan umum fraksinya di hadapan rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (24/3) kemarin. Penilaian tersebut menanggapi raperda Kota Mataram tentang izin usaha jasa konstruksi. Menurut Saiful, raperda tesrsebut merupakan amanah PP No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat dalam jasa konstruksi. Dimana, lanjutnya, Pemda diberikan wewenang untuk mengeluarkan izin terhadap usaha jasa konstruksi. Katanya, raperda ini

hendaknya dapat memberikan jaminan iklim usaha yang mudah, khususnya di bidang konstruksi. Raperda ini, kata Saiful, hendaknya dapat memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. Karena secara umum, sambungnya, proses perizinan di Kota Mataram masih terkesan lamban dan tradisional. ‘’Fraksi PPP berharap ke depan

perizinan bukan hanya satu atap tapi masih banyak pintu, tetapi hendaknya membuat terobosan dimana perizinan terpusat yaitu satu atap dan satu pintu. Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Ahmad Tauhid, SHI berpendapat, izin usaha konstruksi berfungsi sebagai penyaring melalui fungsi pengawasan usaha jasa konstruksi sebagaimana mestinya. Dima-

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Komisi II meninjau rumah korban puting beliung di Penghulu Agung, Senin (24/3) siang kemarin.

Komisi II Tinjau Rumah Korban Puting Beliung Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram bersama BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Mataram, Senin (24/3) siang kemarin meninjau korban angin puting beliung di Lingkungan Gatep Kelurahan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Rumah milik Sumiati yang merupakan kader posyandu utama, saat puting beliung menerjang Kota Mataram dan sekitarnya, ikut tersapu. Kondisinya terlihat sangat parah lantaran yang tersisa hanya puing-puing rumah saja. Bahkan, hingga kini ia terpaksa

harus mengungsi ke tenda yang disediakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram. Sumiati mengaku sudah mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 1 juta dari BPBD Kota Mataram. Selain itu, sosok yang dianggap sebagai pahlawan kesehatan bagi masyarakat pesisir ini dipastikan akan mendapat bantuan program bedah rumah. Tetapi Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., meyakini bantuan bedah rumah yang diberikan dalam bentuk material, tidak akan mampu membuat rumah Sumiati berdiri seperti sedia kala. ‘’Bantuan untuk bedah rumah ini kan tidak bisa penuh,’’

cetusnya. Pasalnya nilainya juga dibatasi. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Rabu (26/ 3) besok masyarakat pesisir sepakat untuk bergotong royong membangun rumah Sumiati. Selain program bedah rumah dan bantuan uang tunai dari BPBD Kota Mataram, ibu satu anak ini juga mendapat uluran tangan dari anggota Komisi II Kota Mataram yang tidak disebutkan jumlahnya. ‘’Dari Disosnakertans juga ada bantuan bahan makanan dan peralatan memasak,’’ imbuhnya. Pada bagian lain, Nyayu juga mengatakan, Sumiati terpaksa masih harus tidur di tenda pengungsian sampai rumahnya selesai dibangun. (fit)

Jumlah Rumah Tak Layak Huni di Mataram Capai 2.098 Mataram (Suara NTB) Berdasarkan catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, jumlah rumah tak layak huni yang ada di Kota Mataram saat ini sebanyak 2.098 unit. Tahun 2013, rumah tak layak huni yang sudah tertangani oleh Dinas PU Kota Mataram sebanyak 489 unit. “1.075 unit rumah lagi yang belum tercover atau tersentuh bantuan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Fakir Miskin dan Daerah Kumuh Disosnakertrans Kota Mataram, Leni Oktavia kepada media ini di kantornya.

Mengenai penanganan rumah kumuh atau tidak layak huni ini, pihaknya sudah mempunyai program yang akan dilaksanakan tahun ini. Tapi program itu belum mau dibuka ke publik karena belum dilaporkan ke Walikota Mataram selaku pimpinan daerah. “Nanti Pak Walikota yang ngomong. Kami nggak mau melangkahi,” ujarnya. Leni menyatakan pada tahun 2012, rumah tak layak huni yang ditangani pihaknya hanya 100 unit melalui dana APBN. Diharapkan tahun 2014 ini semua sisa rumah tak layak huni ini bisa dituntaskan. Jumlah tersebut disebut-

kan Leni merata di seluruh kecamatan di Kota Mataram. “Apalagi pemekaran dari Lombok Barat masuk ke Kota Mataram, tapi semua sudah ditangani Pemkot Mataram. Tapi penanganannya secara bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya. Dalam penanganan rumah tak layak huni ini, Leni mengatakan pihaknya sedang melakukan sinkronisasi data dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas PU. Dengan demikian data maupun programnya tidak tumpang tindih dengan dinas lainnya. Karena penanganan rumah tak layak huni ini tidak hanya dilakukan Dinas PU maupun Disosnakertrans, tetapi juga Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), PNPM, dan Bazda. (yan)

gunan bangunan gedung di Kota Mataram dan perlunya pengawasan secara periodik terhadap para penyelenggara bangunan gedung. Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Drs. HM. Noer Ibrahim mengatakan, raperda bangunan gedung dan izin jasa konstruksi selain mengatur kriteria perencanaan gedung dan konstruksinya, secara teknik juga bagaimana mengintegrasikan aspek sosial kultural. Sehingga, selain dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan penghuni dan kepentingan umum, juga mengandung aspek estetika yang indah dipandang. (fit)

na hal tersebut dilakukan dengan proses pemberian IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi). PKS berharap Pemkot Mataram dapat melakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang dilakukan pusat kepada Pemkot Mataram. Fraksi PAN melalui juru bicaranya, HL. Putra Wangsa menekankan, kewenangan mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk bangunan gedung perlu dilakukan pengaturan yang sistematis sebagaimana amanat UU No. 28 tahun 2002 tetntang bangunan gedung. Hal ini mengingat semakin pesatnya pemban-

Dinas Kebersihan Defisit Biaya Operasional suk juga untuk iuran kebersihan. Dari PDAM, iuran kebersihan itu akan langsung masuk ke kas daerah. “Tidak dipungut langsung secara pribadi. Itu semua totalnya Rp 3 miliar per tahun,” ujarnya. Terkait volume sampah di Kota Mataram, tahun 2014 ini volume sampah dinyatakan meningkat dari tahun sebelumnya. Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, Ir. Gde Brata menyampaikan saat ini volume sampah mencapai 1.356 meter kubik per hari dibandingkan tahun 2013 sebesar 1.306 meter kubik setiap harinya. Kenaikan volume sampah ini sekitar 50 meter kubik per harinya. Dengan kenaikan sebesar itu, Dinas Kebersihan membutuhkan tiga dump truck untuk mengangkutnya. Saat ini Dinas Kebersihan mempunyai 29 unit dump truck yang beroperasi mengangkut sampah. Brata mengatakan jumlah dump truck yang dimiliki sebenarnya sebanyak 37 unit, tapi ada beberapa yang rusak sehingga tak bisa dioperasikan. “Sebenarnya kami memiliki 27 unit dump truck, terus ada pengadaan enam unit menjadi 33 unit dan ditambah empat unit lagi jadinya 37 unit. Ternyata rusak tujuh unit,” terangnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kebersihan Kota Mataram, H. Muzahar mengatakan setiap tahunnya biaya operasional di dinasnya selalu defisit. Biaya operasional per tahun sekitar Rp 8 miliar, sementara pendapatan hanya Rp 3 miliar. “Jelas defisit,” ujarnya. Biaya operasional tersebut diantaranya digunakan untuk membayar gaji para penyapu jalanan, petugas kebersihan, operasional armada pengangkut sampah dan lainnya. “Petugas kebersihan juga digaji dari sana, baik (petugas kebersihan) di mobil, maupun di penyapuan jalan dan di TPA juga sama. Itu tenaga kontrak atau honor daerah,” ujarnya. Biaya kebersihan atau sampah yang dipungut dari setiap rumah tangga yaitu Rp 5 ribu per bulan. Sementara untuk hotel ditetapkan berdasarkan standar atau bintang hotel tersebut dimana iuran kebersihan sampah untuk hotel tertinggi ditarik Rp 1 juta. “Mataram Mall juga Rp 1 juta, sementara untuk rumah sakit itu Rp 250 ribu,” sebutnya. Dinas Kebersihan juga bekerja sama dengan PDAM. Dimana setiap iuran PDAM yang dibayarkan warga terma-

Kemungkinan Bertambah

Forum Komunikasi K2 Serahkan Dugaan 23 SK Siluman Mataram (Suara NTB) – Setelah beberapa kali berjanji akan menyerahkan dugaan SK siluman yang lulus pada penerimaan CPNS lingkup Pemerintah Kota Mataram melalui jalur K2, akhirnya, perwakilan forum komunikasi K2 Kota Mataram, menyerahkan 23 dugaan SK siluman kepada Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Mataram. Ketua Forum Komunikasi K2 Kota Mataram, Muzzakalah yang ditemui Suara NTB, Senin (24/3) mengatakan, diserahkannya SK yang diduga bermasalah tersebut agar Pemkot Mataram menindaklanjuti temuan itu. “Yang kita harapkan sih, agar itu segera ditindaklanjuti,” ungkapnya. Ada kemungkinan, katanya, dari 23 SK tersebut bertambah menjadi 50 atau lebih. Akan tetapi, anggota forum komunikasi K2 Kota Mataram, tidak berani memberikan data tersebut karena mendapatkan intimidasi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait). “Kemungkinan ada sekitar 50 orang,” sebutnya. Terkait 23 dan bahkan 50 SK diduga bermasalah tersebut, di-

(Suara NTB/cem)

Gencarkan Sosialisasi

Segerakan Rumah Pemulihan Gizi

Halaman 2

TUNJUKKAN - Sekda Kota Mataram, Makmur Said menunjukan daftar nama – nama pemilik SK yang diduga bermasalah yang diserahkan oleh forum K2 Kota Mataram. dominasi dari tenaga pendidik atau guru dan sisanya merupakan staf di SKPD terkait. Muzzakalah menegaskan, dalam kasus tersebut, pihaknya tidak menyalahkan Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kota Mataram. Namun, disayangkan kepala dinas atau kepala sekolah yang berani mengeluarkan SK tidak sesuai dengan masa kerja stafnya. Disisi lain, penyerahan 23 data diduga siluman tersebut aku Muzzakalah, diapresiasi oleh Sekda. Dari hasil komunikasinya pun saat itu, Sekda berjanji akan melibatkan LSM, perwakilan K2 serta Ombusdman sebagai tim verifikasi. Ditemui terpisah, Sekda Kota Mataram, Makmur Said membenarkan bahwa Forum Komunikasi K2 telah menyerahkan 23 dugaan SK siluman atau bermasalah pada tes CPNS jalur K2 beberapa waktu lalu. Akan tetapi, pihaknya akan memverifikasi data tersebut dengan melibatkan SKPD terkait. Dikatakan Makmur Said, besar kemungkinan 23 orang yang diduga bermasalah tersebut, tidak akan lulus menjadi PNS. Kalau persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan. Ia menambahkan kepala SKPD terkait, harus bertanggungjawab dengan hasil temuan tersebut. “Kepala Dinas harus bertanggungjawab,” ujarnya. (cem)


SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sulit Akses Modal di Bank Pesisir

Nelayan Cemara Terpaksa Meminjam di ”Bank Rontok” Nelayan di Dusun Cemara Lembar Lombok Barat (Lobar) mengalami kendala permodalan untuk mengembangkan usahanya. Keberadaan bank pesisir yang seharusnya membantu mempermudah nelayan untuk mengakses modal justru tak bisa memberikan solusi. Karena tak ada piliihan lain, nelayan setempat pun terpaksa meminjam modal di “bank rontok” atau biasa disebut bank subuh. PARMAN, nelayan yang juga pengepul ikan di Cemara, mengaku sulit mengakses pinjaman di bank pesisir, karena perlu agunan. Menurutnya, bank pesisir mensyaratkan agunan untuk bisa memperoleh pinjaman, sementara nelayan tak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Nelayan setempat pun pernah mengusulkan agar

agunan itu ditiadakan, namun bank pesisir tetap memberlakukan syarat tersebut. Karena kesulitan memperoleh bantuan modal, nelayan pun terpaksa meminjam di luar bank resmi. Menurut nelayan setempat, bank subuh memberi solusi di tengah kesulitan akses permodalan. Meski, nelayan tahu kalau meminjam di

bank rontok justru merugikan mereka. “Tapi kami tak punya pilihan lain,” ujarnya. Bapak tiga anak ini meminjam Rp 500 ribu di bank rontok. Per hari ia mesti menyetor Rp 6.500, total yang harus dikembalikan hampir dua kali lipat mencapai Rp 750 ribu. Ia mengaku terpaksa menggambil pinjaman untuk modal usaha pengepul ikan. Per hari ia mampu menggumpulkan 50 kilogram ikan, tiga karung cumi dan kepiting untuk dikirim ke Senggigi. Ia mengaku modal menjadi kendala utama para pengepul di daerah itu. Banyak bantuan yang digelontorkan pemda dengan berbagai bentuk, namun hanya sebatas sarana. Sementara masalah modal

tidak pernah disentuh. Selain sebagai pengepul, Parman juga sebagai nelayan. Ia mengaku hasil tangkapan nelayan minim. Meski kondisi cuaca normal, nelayan pun mulai melaut, namun hasil tangkapan belum banyak karena angin kencang masih kerap kali terjadi. Sehari, nelayan hanya memperoleh Rp 80 ribu dari penjualan ikan sekitar 3 kilogram. Diakuinya kendala nelayan adalah sarana alat tangkap. Alasannya, sekarang ini nelayan masih gunakan sampan masih kapasitas kecil. Perahu kapasitas besar mampu menjelajah hingga tengah laut, sehingga hasil tangkapan pun lebih banyak. Selain sampan, nelayan juga perlu bantuan seperti rumpon. (her)

(Suara NTB/her)

GOTONG PERAHU - Nelayan di Cemara menggotong perahu ke tepi pantai setelah pulang melaut. Hasil tangkapan nelayan setempat masih minim, sehingga sering kesulitan membayar utang di bank rontok.

Oknum Kades Terlibat Kampanye

Masyarakat Mandiri ASPEK pembangunan fisik dinilai bukanlah hal utama dalam kegiatan pembangunan. Hal utama yang sebenarnya adalah kesiapan masyarakat menghadapi pembangunan. Dalam hal ini, gerakan masyarakat untuk mandiri merupakan salah satu prioritas utama yang harus diselesaikan. Salah satunya, sadar arti penting kebersihan, jaga fasilitas dan sanitasi air bersih. Demikian disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur H.M. Aminullah dalam sebuah acara di Selong, Senin (24/ 3). Menurutnya, kesadaran masyarakat menjaga keber(Suara NTB/rus) sihan dan fasilitas-fasilitas H. M. Aminullah yang sudah dibangun saat ini masih terbilang rendah. Di mana, masih banyak sampah banyak berserakan, karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Hal ini, lanjutnya, terlihat di tempat-tempat wisata. Untuk itu, pola pendekatan pembangunan di tengah masyarakat perlu dievaluasi. Aminullah menuturkan, sejak tahun 1985-2003 ia bertugas di bagian cipta karya. Salah satu aktivitas pembangunan yang dilakukan adalah membuat fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK). Apa yang terjadi setelah lama, kini MCK malah disebut Monumen Cipta Karya — pembangunannya hanya untuk memenuhi kebutuhan proyek dan bukan pada aspek mempersiapkan masyarakat. ‘’Ini bisa dilihat dengan banyak fasilitas tempat buang air ini kotor. Masyarakat kurang menjaga kebersihan,’’ ujarnya. Perilaku hidup sehat dan bersih inilah yang perlu diajarkan kepada masyarakat. Masyarakat Lotim sebagai masyarakat yang religius diharapkan bisa meningkatkan kesadaran agama untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. (rus)

Lobar Jadi Prioritas Kementerian PDT Giri Menang (Suara NTB) -

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) H. Helmy Faishal Zaini mengatakan Lombok Barat (Lobar) termasuk salah satu dari 70 daerah yang akan dientaskan dari katagori daerah tertinggal. Pihaknya masih terus mempelajari dalam rapat internal dengan Bappenas. Pasalnya ada beberapa indikator yang harus dihitung. Berbicara dalam acara saat peresmian Pelabuhan Tawun Sekotong, Senin (24/3) sore, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, menjelekasan, selain mengentaskan daerah tertinggal, ada beberapa daerah pemekaran baru sekitar 15 sampai 20 daerah dimekarkan. ‘’Maka sesuai indikator masuk katagori daerah tertinggal. Dengan dientaskannya, 70 daerah tertinggal ini, maka tersisa 113 daerah tertinggal. Namun ada tambahan 23 daerah, menjadi total 133 daerah,’’ ujarnya. Ia menambahkan, total bantuan untuk NTB tahun ini mencapai Rp 100 miliar untuk infrastruktur dasar. Sesuai kesepakatan, bantuan itu akan turun setelah pemilu untuk menghindari hal-hal yang tak diiinginkan, seperti untuk keperluan politik. Ia menambahkan, terkait peresmian Pelabuhan Tawun,menjadi dermaga alternatif, karena bisa untuk dua fungsi. Pertama sebagai konektivitas dan pengembangan wisata. Selama ini, jelasnya, yang terkenal Bali, sehingga NTB dan Lobar khususnya harus pandai membuka dan mengambil peluang. (her)

Rp 5 Miliar untuk Proyek Listrik 50 Desa Terpencil Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Dengan dana Rp 5 miliar tersebut, diperkirakan sebanyak 50 desa terpencil di seluruh Lobar akan dialiri listrik. Demikian disampaikan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, Senin (24/3). Menurutnya, 50 desa terpencil yang memperoleh program ini belum tersentuh listrik. Rata-rata, per desa akan dibangun tiang listrik lima, termasuk jalan desa juga akan dipasangkan listrik. Sehingga tahun depan desadesa ini sudah terpenuhi listrik. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Budi Dharmaraya, menyatakan, pembangunan ini tersebar di beberapa dusun di seluruh kecamatan di Lobar. Selain itu, pihaknya berencana membangun penerangan jalan umum (PJU) di desa yang belum tersentuh layanan listrik yang bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pemprov NT. Dari 119 desa, ujarnya, masih banyak yang belum terlayani listrik. Karena itu, pemda mengupayakan agar semua desa ini bisa dialiri listrik. Sejumlah upaya dilakukan, yakni melalui listrik murah, PLTS komunal dan PLTMH. Terkait listrik pedesaan, ada program khusus listrik murah bekerjasama dengan PLN. Pihaknya mengusulkan semua desa memperoleh program listrik murah ini. Namun, tergantung pihak PLN yang mengeluarkan rekomendasi. Sementara PLTS komunal dibangun di Sekotong. Sekretaris Dinas Tata Kota Pertamanan Kebersihan Lobar, Agus Gunawan menyatakan, secara umum sebanyak 12 ribu titik PJU yang akan dipasang lima tahun ke depan. (her)

Panwaslu KLU Siap Gelar Perkara Tanjung (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tinggal melengkapi sejumlah detail kecil berkas untuk menindaklanjuti keterlibatan oknum kepala desa (kades) yang terlibat saat kampanye perdana Partai Demokrat di Lapangan Umum Gondang, Senin – pekan lalu. Bahkan, Rabu (26/3) esok, merupakan jadwal di mana Panwaslu KLU akan menggelar sidang kecil menuntaskan kasus tersebut. “Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, tetapi mereka meminta dilakukan kajian, melengkapi tambahan sedikit. Jadi kasus ini sudah naik ke ranah Kepolisian. Jadwalnya, hari Rabu ini kita akan menggelar sidang kecil,” ungkap Ketua Panwaslu KLU, Andi Nursabandi, S.Sos., kepada Suara NTB, Senin (24/3). Sebagaimana permintaan aparat Kepolisian untuk melengkapi detail berkas keterlibatan oknum kades, Andi menga-

takan Panwaslu KLU telah melengkapi materi dimaksud. Antara lain mengumpulkan bukti, dan menghadirkan saksi-saksi. Dengan lengkapnya berkas ini, maka sidang kecil Panwas melalui Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) yang mencakup Panwas, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian siap digelar. Menyangkut sidang oknum, Andi menyebut baru mengarah pada 1 orang yakni Kades Loloan. Yang bersangkutan diduga terli-

bat politik praktis pada Partai Demokrat Lombok Utara. Panwaslu pun telah melayangkan surat panggilan dan memberikan kesempatan mengklarifikasi kehadirannya saat kampanye menggunakan baju kebesaran partai. “Dua orang kades lain, masih akan didalami pada kajian kedua. Sementara yang 1 ini, tinggal menggelar sidang kecil,” imbuh Andi. Menurut Andi, inisiatif politik dari pimpinan parpol terhadap

kadernya (oknum kades) sebenarnya dapat dijadikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan oleh Panwas maupun Bawaslu. Menyinggung mengenai kehadiran Wakil Ketua DPC Partai Demokrat KLU, M. Hilmi, di Panwaslu terkait klarifikasi kampanye tersebut, Andi mengakui bentuk panggilan klarifikasinya berbeda. Terhadap Hilmi, Panwaslu meminta penjelasan mengenai keterlibata anak-anak saat kampanye, karena Hilmi menjabat sebagai Ketua Pelaksana Kampanye saat itu. Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, turut memberikan klarifikasi atas pemanggilan oknum aparatur desa yang dipanggil Panwaslu,

karena terlibat dalam kampanye perdana Demokrat Senin (17/3) lalu. Menurut orang nomor 1 di bumi Tioq Tata Tunaq ini, Kepala Desa Loloan, Raden Nyakarsana, telah lebih dulu ditarik oleh Partai Demokrat ketimbang menjadi kades. Bupati menyadari keberpihakan individu kades kepada salah satu parpol tak bisa dihindari, hanya saja, ia mengakui kades memang dilarang untuk terlibat ke dalam politik praktis. Tidak hanya oknum kades dan aparatur desa, para PNS pun sejatinya memiliki keberpihakan politik kepada partai tertentu. Namun tentu saja, seluruh PNS harus menjaga netralitas. Dukungan kepada parpol cukup ditentukan PNS di dalam bilik suara. (ari)

April, PJU Kediri Proyek Fisik Ditargetkan Menyala Pemkab Lobar Alokasikan Anggaran Rp 200 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) mengerjakan proyek pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di Kediri senilai Rp 200 juta di 10 titik. Pengerjaan proyek ini melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) menggunakan surat perintah kerja, karena anggarannya Rp 200 juta “Ditargetkan bulan April PJU sudah menyala. Proyek ini sendiri sifatnya surat perintah kerja (SPK) karena di bawah Rp 200 juta,” kata Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar H. Dahrun, Senin (24/3). Pihaknya juga memprogramkan pemasangan meterisasi. Selain itu, mengganti bola lampu PJU menggunakan lampu LED supaya penggunaan listrik lebih ditekan. Untuk program meterisasi ini, tahun ini baru mampu masuk di Kecamatan Gerung dengan dana Rp 1 miliar. Ditargetkan, semua wilayah di Gerung dipasangkan alat meter untuk menekan pembayaran listrik supaya tidak melonjak terus. Setelah itu, tahun 2015 akan dipasang lampu di jalur Bandara Internasional Lombok (BIL) II sebanyak 150 titik dengan anggaran sekitar

Rp 5,5 miliar. Diakuinya, kendala yang dihadapi Dinas Tata Kota yakni banyaknya PJU bodong. Dinas terkait mengidentifikasi sekitar 8.000 titik pemasangan PJU tersebar di seluruh daerah di Lobar. Dari 8.000 titik tersebut, sekitar 2.000 titik yang legal, sementara 6.000 titik bodong alias ilegal, karena dipasang tanpa berkoordinasi dengan Pemda dan tanpa alat meter. PJU ilegal ini ada di hampir semua kecamatan. Untuk mengontrolnya, petugas dinas terkait keliling untuk melihat PJU yang dipasang oleh masyarakat dengan swadaya. Namun tarif pembayarannya tidak dipikirkan dan diperhitungkan masyarakat. Ke depan PJU ilegal ini akan dipasangkan alat ukur meterisasi, sehingga bisa diukur berapa listrik yang dihabiskan dan biaya pembayarannya. Tujuannya bisa surplus dan tidak defisit. Artinya dari anggaran Rp 16 miliar itu ada surplus. Alasannya, selama ini Pemkab Lobar nombok pajak penerangan jalan (PPJ) senilai Rp 8 miliar dari masyarakat. Karena biaya PPJ ini hampir 16 miliar lebih. Namun yang bisa dipenuhi melalui pajak yang dipungut dari masyarakat hanya Rp 9 miliar. (her)

Kebun Raya Lombok

Ditunggu, Kontribusi Pemprov NTB Selong (Suara NTB) Rencana pembentukan Kebun Raya Lombok di atas lahan 82 hektar (ha) di kawasan Lemor Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah sampai tahap akhir. Hanya saja sejauh ini, Pemprov NTB nihil kontribusinya. Padahal, Kebun Raya Lombok tidak saja milik Lotim, tapi milik NTB. “Pemprov tidak ada kontribusinya,” ucap Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi menjawab media di Selong, Senin (24/3). Menurutnya, Pemkab Lotim sudah mengusulkan agar penanganan air bersih pada Pemprov NTB, namun belum direspons. Dewanto Hadi menjelaskan, secara nasional rencana pembentukan Kebun Raya Lombok masuk dalam agenda 22 kebun raya yang nantinya akan jadi kebun raya daerah. “Pengelolaan nantinya merupakan tanggung jawab bersama Pemda dengan pusat,” tuturnya. Rencana mewujudkan pembangunan kebun raya cukup serius. Pemkab Lotim sendiri selama dua tahun terakhir sudah alokasikan anggaran. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pun sudah dibentuk. “Kalau kita bukan diam, tapi bekerja sesuai kemampuan kita. Tahapan saat ini, grand

planning LIPI, PU dan Kementerian Kehutanan,” paparnya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah lakukan pembibitan. Pemkab Lotim dukung penataan dan spot kawasan. “Secara kelembagaan sudah dan ini menunjukkan adanya progress,” ujarnya Diakuinya, rencana pembentukan Kebun Raya tahun 2014 harus sudah lengkap. Lewat 2014 akan ditinjau kembali. Pusat nantinya akan evaluasi terkait dukungan dukungan Pemda, termasuk rencana desain fasilitas. Mengenai belasan Kepala Keluarga (KK) yang mendiami kawasan yang akan jadi sudah dilakukan pendataan. Rencana pemerintah melakukan relokasi masih belum bisa dilakukan, karena terbentur anggaran. “Tapi anggaran tidak mampu,” sebutnya. Secara legal formal, keberadaan para penghuni di hutan Lemor tidak dibolehkan. Adanya usulan agar diberikan tali asih sejauh ini belum dipikirkan Pemda Lotim. Hal lainnya yang sedang dalam proses adalah, pengalihan jalan provinsi yang ada dalam kawasan. Jalan tersebut rencananya diubah menjadi jalan nasional, karena Sembalun jadi geopark nasional, sehingga harus ada sharing pembiayaan. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, menyatakan tahun ini Pemkab Lobar mengalokasikan dana Rp 200 miliar lebih untuk membangun proyek fisik, termasuk pembangunan kantor SKPD, jalan, sekolah dan fasilitas olahraga. Bupati menyebut, jalan yang dibangun sepanjang 67 kilometer. Setelah itu dilanjutkan proyek pembangunan gedung budaya di Narmada, membangun gedung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) di Rumak. Sementara bangunan Dishubkominfo di Labuapi menjadi kantor Badan Perizinan. Selain itu akan dibangun Kantor Pemadam Kebakaran di Gerung, Kantor Satpol PP serta fasilitas GOR mini akan dibangun lagi. “Lebih dari Rp 200 miliar untuk bangun fisik,” ungkapnya/ Khusus jalan 67 kilometer akan dibangun tersebar di Lobar. Dengan terbangunnya jalan ini, tinggal beberapa persen saja jalan yang belum dibangun. Selanjutnya, di akhir tahun melalui APBD P dibangun jalan pedesaan yang

belum tersentuh dan rusak. Tahun 2015 sebagai batas pembangunan fisik, setelah itu mulai dibangun fasilitas lain, seperti listrik. Untuk eksekusi proyek ini, bupati sudah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) yang menekankan semua SKPD memulai proyek awal April. Kalau April dimulai, maka patokan enam bulan harus tuntas, yakni April hingga September sudah tuntas, “sehingga tidak ada lagi proyek terlambat dan melampaui tahun anggaran,” ujarnya. Ia sendiri telah menyampaikan ke semua jajarannya. Terkait hal ini, ia akan mengevaluasi SKPD bulan April mendatang, mana SKPD yang sesuai perbup dan tak mengacu perbup. Belajar dari pengalaman sebelumnya, untuk pengerjaan proyek ini ia tak ingin terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana banyak proyek molor, sehingga melakukan pengawasan ketat ke SKPD. Terhadap kontraktor yang diblacklist tidak bisa masuk menangani proyek. Karena menurutnya, kontraktor ini merusak sistem dan merugikan

daerah serta masyarakat. Terkait, kritikan dewan yang menilai eksekutif terlalu memporsir anggaran ke fisik, menurut Bupati tak mendasar. Karena menurutnya, semua fasilitas ini bermuara pada pembangunan non fisik, yakni untuk pendidikan, kesehatan dan non fisik. Pemkab bersama provinsi juga sudah memfasilitasi marbot untuk memperoleh banntuan. “Itu semua kan untuk non fisik, termasuk zakat itu non fisik,”katanya. Terpisah, wakil Ketua DPRD Lobar, H. Lukman Mukhtar mengkritik eksekutif yang terlalu menitikberatkan pada proyek fisik. Seperti anggaran di APBD yang dialokasikan untuk pembangunan kantor. Pihaknya menyayangkan angggaran untuk sejumlah fasilitas yang belum jelas urgensinya untuk masyarakat. “Orientasi terlalu banyak ke fisik,” katanya. Dewan tak melarang adanya pembangunan, namun jangan terlalu besar. Ia mencontohkan pembangunan pelabuhan dan perikanan yang memakan biaya miliaran, namun tak banyak dimanfaatkan masyarakat. (her)

Gizi Kurang dan Gizi Buruk Didominasi TBC Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dr. H. Benny Nugroho S., menyebut penyakit Tuberculosis (TBC) cukup berdampak terhadap timbulnya penderita gizi kurang dan gizi buruk pada bayi dan balita di KLU. Identifikasi Dikes KLU menunjukkan, 70 persen penderita gizi kurang, gizi buruk dan bayi di bawah garis merah (BGM) terjadi karena TBC. “70 Persen anak gizi buruk dan bayi di bawah garis merah karena mengidap TBC. Yang gizi buruk pasti TBC, sisanya yang 30 persen muncul karena penyakit kelainan bawaan,” ungkap Benny, di sela-sela Seminar menyambut Hari TBC Se dunia, 24 April, di Aula Dikes KLU, Senin (24/3). Tahun 2015 mendatang di mana KLU menargetkan gizi buruk nol, membuat pihak Dikes KLU makin tertantang. Karena ternyata, tidak semua pengidap TBC – khususnya orang dewasa, sungkan dan malu mengakui dirinya mengidap batuk menahun ini. Perilaku inilah yang dianggap lebih berat oleh Dikes daripada faktor lingkungan. Benny berpandangan, semakin tingginya statistik jumlah penderita TBC yang ditemukan oleh petugas Dikes tidak menunjukkan jenis penyakit ini mengalami tren kemajuan. Jumlah yang tercatat di Dikes semata-mata menunjukkan kemampuan petugas untuk menemukan penderita akibat budaya malu mengakui jenis penyakit ini. “Penyakit ini kita yakini banyak di masyarakat, antara 300 sampai 500 anak suspect Benny Nugroho

yang kita kumpulkan di kecamatan, 157 anak terbukti positif TB. Jika sudah anak positif, berarti orang dewasa pasti suspect,” ulasnya. Dalam kasus ini, lanjut dia, pihaknya tidak berbicara target, karena kemampuan penanganan hingga catatan penyembuhan sangat tergantung ditemukan atau tidaknya TBC di masyarakat dewasa. Namun demikian, sebagai bentuk antisipasi sekaligus mempercepat temuan penderita, Dikes telah membentuk tim di setiap kecamatan. Tim ditugaskan untuk mengumpulkan dan mencari anak-anak dengan kriteria TBC, antara lain berat badan anak yang masih posyandu tercatat bayi di bawah garis merah, sampai ciri fisik yang terlihat lebih kurus. Tahun 2013 lalu, Dikes KLU masih menemukan sedikitnya 36 orang anak masih menderita gizi buruk dan gizi buruk, sedangkan angka bayi bawah garis merah angkanya jauh lebih besar sekitar 400-an anak. Angka bayi bawah garis merah ini tentu saja berkorelasi dengan temuan kasus TBC. Sejak 2010 hingga 2013, kasus TBC tercatat masing-masing 162 orang, 167 orang, 206 orang dan 488 orang. “Melalui acara ini, saya ingin buat kesepakatan dengan camat dan kepala desa untuk menemukan TBC di wilayahnya. Kepala puskesmas harus berkoordinasi dengan camat di kecamatan. Kosongkan puskesmas, cari anak TBC, angkat ke puskesmas, rumah sakit, sembuhkan. Tidak ada alasan untuk tidak berobat, karena biayanya ditanggung pemerintah,” pungkas Benny. (ari) (Suara NTB/ari)


SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Disporabudpar Sumbawa dengan Harian Suara NTB Juara Didominasi SMP

Kadisporabudpar Sumbawa Tutup POPDA 2014

Sumbawa Besar (Suara NTB) Serangan penyakit pada tanaman padi kini beragam. Satu lagi, penyakit yang dinamakan busuk leher, menyerang sedikitnya 10 hektar sawah di dusun Talwa B, desa Talwa, kecamatan Moyo Hulu, menyebabkan petani setempat gagal panen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, usai turun melihat langsung ke lapangan, Senin (24/3). Busuk leher ini diakibatkan jamur yang menyerang leher padi hingga membusuk. Kondisi tanaman yang kini sedang berbunga dan menjelang berisi (blis dalam bahasa daerahnya) membuat padi sulit diselamatkan. “Kecuali belum berbunga, mungkin bisa kita selamatkan,” katanya. Penyakit ini, lanjut Thalif, menyerang padi jenis varietas baru Inpara yang sebenarnya cocok untuk lahan sedikit rawa dengan kandungan asin yang cukup tinggi. Makanya, untuk musim tanam berikutnya, wilayah ini akan dicoba memakai sistem SRI. Agar hasil yang diperoleh petani juga meningkat. Dipastikan, padi 10 hektar tersebut mengalami gagal panen. Distan pun berupaya membantu petani, dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani yang terserang penyakit tersebut. Untuk membeli bibit dan pupuk pada masa tanam berikutnya. “Tentu petani bersyukur bisa kita bantu,” tukasnya, yang melihat sejauh ini, penyakit busuk leher belum ditemukan di wilayah lainnya. (arn)

Warga Tambak Sari Kembali Kesulitan Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Dalam sepekan terakhir warga desa Tambak Sari kecamatan Poto Tano kembali merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Tapi bukan kemarau penyebabnya. Warga kesulitan karena mesin pompa air yang selama ini diandalkan untuk menyedot air mengalami kerusakan. “Mesin pompanya rusak. Akibatnya air tidak bisa disedot untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari,” terang Samsul Hidayat, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambak Sari kepada media ini, Senin (24/3). Ia mengatakan, warga heran dengan kondisi perangkat penyedot air yang selama ini mereka andalkan untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Pasalnya perbaikan baru saja dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sekitar akhir tahun 2013 lalu, namun kini sudah kembali mengalami kerusakan. “Baru akhir tahun diperbaiki. Katanya program normalisasi, tapi kok baru tiga bulan sudah rusak lagi,” timpalnya. Kerusakan terhadap perangkat penyedot air bersih yang diperuntukkan bagi warga desa Tambak Sari itu, diakui Samsul hampir setiap tahun terjadi. Buktinya hampir setiap tahun pemerintah menganggarkan dana perbaikannya, tetapi hasilnya tidak pernah benar-benar maksimal. “Seharusnya kalau memang peralatan yang ditempatkan bagus, kerusakan tidak perlu terjadi setiap tahunnya bahkan sekarang hanya berjarak bulan saja,” sesalnya. Warga sebenarnya, kata dia menginginkan adanya revitalisasi secara keseluruhan terhadap vasilitas air bersih. Bahkan harapan itu setiap tahunnya telah disampaikan melalui kegiatan Musrenbang. Namun sayang, nampaknya keinginan tersebut hingga kini belum terprogram dan masuk dalam prioritas kegiatan keuangan daerah. “Tiap Musrenbang kami sampaikan. Tapi belum berhasil nampaknya. Padahal kalau Pemda mau memenuhi harapan kami, kami tidak mungkin kesulitan air bersih lagi. Buktinya ada kok. Desa Kokar Lian yang kondisinya (georafisnya) sama dengan kami dengan peralatan yang mumpuni kebutuhan airnya terpenuhi setiap tahunnya,” klaim Samsul. Tak hanya soal peralatan produksi saja yang menjadi persoalan. Samsul selanjutnya mengungkapkan, model pengelolaan yang tidak pernah paten hingga kini, menjadi penyebab lainnya mengapa warga Tambak Sari masih rentan mengalami kondisi kesulitan air bersih. “Belum dikelola secara profesional. Setiap ada persoalan selalu saja pihak pengelola menjadi bagian dari persoalan di dalamnya. Seperti sekarang, ketika kerusakan terjadi itu lebih dikarenakan tidak ada teknisi mumpuni yang bisa merawat ,” pungkasnya. (bug)

menyelenggarakan event ini. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan kegiatan ini. Serta apresiasi khusus kepada anak-anak yang telah ambil bagian dalam pertandingan. Berjuang semaksimal mungkin menunjukkan kemampuannya demi pencapaian prestasi terbaik. Prestasi ini diharapkan berlanjut minimal pada POPDA Provinsi. Lebih penting lagi, bisa berimbas secara luas pada peningkatan pembangunan keolahragaan di tana Samawa. “Semoga event ini bisa memberikan kontribusi positif bagi daerah kita. Terutama dalam mencetak atlet-atlet yang berkualitas,” harapnya. Di sisi lain, mesti disadari pula, dalam kegiatan olahraga yang bersifat lomba ada kompetisi. Namun, semangat juang dan nilai sportivitas mesti dijunjung tinggi. Kedua hal inilah yang dibutuhkan dalam

1 Sumbawa). Sedangkan Tenis Lapangan Tunggal Putri, Juara I, Adilfia (SMPN 2 Sumbawa), diikuti Juara II, Fitri Audia Ningsih (SMAN 1 Utan) dan Juara III, Andita Risa Wilujeng (SMAN 1 Sumbawa). Terakhir, untuk Bola Basket Beregu Putra, Tim SMAN 1 Sumbawa keluar sebagai Juara I, diikuti tim SMAN 2 Sumbawa sebagai Juara II dan tim SMAN 1 Lape harus puas di urutan ketiga. Para Juara diberikan hadiah, berupa piala, piagam dan uang pembinaan yang diserahkan langsung Kadisporabudpar, H. Amri S.Sos, M.Si. Selanjutnya para juara akan mengikuti POPDA tingkat Provinsi NTB yang digelar di Mataram, bulan mendatang. Dalam sambutannya, Kadisporabudpar, H. Amri menyatakan, menyampaikan penghargaan kepada segenap panitia dan peserta yang telah berhasil

(Suara NTB/arn)

PEMENANG - H. Amri menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang POPDA membangun daerah ini. Berhasil atau gagal, kalah atau menang dalam sebuah kompetisi lumrah terjadi. Tetapi dengan semangat juang dan sportivitas semua pihak akan dapat menerima hasilnya dengan lapang dada. Tanpa harus saling menyalahkan satu dengan lainnya. Rasa keakraban dan kekompakan makin penting, agar tetap mampu mempertahankan jati diri kita yang terkenal santun dan penuh kegotongroyongan. Bukan sikap arogan dan anarkis. Maka itulah semangat juang dan sportivitas perlu dikedepankan. “Kepada para peserta yang meraih juara selamat dan sukses. Disertai harapan agar terus mengangkat reputasi daerah kita pada event yang lebih tinggi. Sedangkan yang belum berhasil, jangan merasa kecewa. Tetapi dijadikan cambuk agar lebih giat berlatih pada masa-masa menda-

tang,” demikian H. Amri. Terakhir, H. Amri memberikan catatan khusus kepada dinas terkait dan Kepala Sekolah tingkat SMA agar memperhatikan pola pembinaan atlet di sekolahnya. Dengan melihat para juara POPDA tahun ini yang didominasi pelajar tingkat SMP, tentu menjadi pertanyaan bagi banyak kelangan, seperti apa pola pembinaan tingkat SMA saat ini. Seharusnya, para pelajar yang berbakat di bidang olahraga sejak tingkat SD dan SMP bisa dilanjutkan di tingkat SMA. Agar ada pola pembinaan yang berkelanjutan. “Kalau bisa ada cabang olahraga unggulan di setiap sekolah khususnya SMA. Sebab siasia juga bakat pelajar yang sudah terbina di SD dan SMP harus mandek di tingkat SMA karena kurangnya pembinaan,” tandasnya. (arn/*)

Kasus Raibnya DAK Rp 14 Miliar

Belasan Pejabat KSB Sudah Diperiksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus menggenjot penanganan kasus raibnya dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2011 senilai Rp 14 miliar lebih. Sejauh ini, Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 14 pejabat di lingkup Pemkab KSB. Termasuk SekdaKSB,Ir.W.Musyafirin,yang telah diperiksa selama dua kali. Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, S.H, yang ditemui Senin (24/3) menyatakan, sejauh ini pihaknya telah meminta keterangan kepada sekitar 14 pejabat KSB terkait DAK ini. Kebayakan pejabat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pejabat Diknas setempat. Seputar aliran dan penggunaan dana ini. Bahkan Sekda KSB telah diperiksa untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan penyidik seputar kewajiban yang bersangkutan sebagau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Ser-

ta tidak menutup kemungkinan, yang bersangkutan akan dipanggil lagi. Begitu pula dengan pejabat-pejabat lainnya, juga akan menyusul dipanggil. Termasuk meminta keterangan dari auditor konsultasi soal anggaran. “Auditor juga akan kita pangil nantinya,” kata Iwan yang tak bisa menjelaskan lebih jauh tentang materi pemeriksaan. Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi S.H, M.H, sebelumnya telah menyatakan, masih mencari di hulu, belum ke hilirnya. Nanti di hilir, juga akan dicari lagi apa-apa yang telah dilaksanakan terkait DAK KSB 2011 senilai Rp 14 miliar ini. Makanya, Kejaksaan akan terus memanggil pejabat terkait. Termasuk mengapresiasi ketika ada masukan atau informasi dari masyarakat yang bisa menjadi titik terang dalam menguak kasus ini. “Baru di ujungnya saja. Belum masuk substansi. Kalaupun Sekda KSB membantah DAK yang raib, itu haknya beliau. Kita hanya mengurai benang kusut dari kasus ini ,” ujar Sugeng. (arn)

Laka Lalin

Kepala Desa Rato Tewas Bima (Suara NTB) Kepala Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Lukman S.Pd, tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di Desa Timu Kecamatan Bolo, Senin (24/3) dini hari. Akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka parah di bagian kepala. Kepala Dusun, Mak, yang membonceng pun ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat Kepolisian karena dinilai lalai. Berdasarkan infomasi yang dihimpun, awalnya korban berangkat ke Kota Bima beberapa jam sebelumnya. Sekitar pukul 02.00 Wita, dia pulang dan dibonceng oleh Mak. Namun saat di TKP tepatnya di sebelah Masjid Desa

Timu, sepeda motor yang dikendarai berpapasan dengan sebuah mobil. Dari belakang mobil, muncul sebuah sepeda motor lain sehingga Mak pun kaget dan terpeleset keluar jalur. Korban pun terbanting ke tanah dan kepala membentur benda keras. Akibat benturan tersebut, kepala korban retak dan meninggal tak lama kemudian akibat kehabisan darah. Insideninipuncukupmengejutkan keluarga, termasuk orang tua dan istri. Pasalnya, korban meninggalkan empat orang anak yang di antaranya masih kecil. Setelah disholatkan di Masjid raya setempat, almarhum kemudian dimakamkan sekitar pukul 12.00 Wita. Hadir dalam prosesi pemakaman tersebut Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM Nur M.Pd dan Hj Dinda Damayanti Putri, istri mantan Bupati Bima, almarhum H. Ferry Zulkarnain, ST. Kasat Lantas Polres Bima melalui Kanit Laka Bripka Sukirno membenarkan peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut, pihaknya telah menetapkan Mak sebagaia tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan matinya seseorang. Untuk itu dia dikenakan Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. “Sampai sekarang tersangka masih diperiksa,” tuturnya. (use)

(Suara NTB/ula)

Sebagian Petani di Talwa Gagal Panen

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - H. Amri, Kabid Dikmen Diknas Sumbawa, M. A.li, dan para juara POPDA 2014, foto bersama usai penyerahan hadiah.

Nasrun Hanif

(Suara NTB/dok)

Serangan Busuk Leher

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Kabupaten Sumbawa, yang berlangsung selama sepekan terakhir, resmi ditutup Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Sumbawa, Senin (24/ 3) di GOR “Mampis Rungan”. Dengan memberikan hadiah berupa piala dan piagam penghargaan kepada pemenang. Dari empat cabang olahraga yang dipertandingkan, para juara didominasi dari siswa tingkat SMP. Untuk Tenis Meja kelas Tunggal Putra, Juara I, M. Rizki (SMPN 2 Sumbawa), Juara II, M. Yosan Zainie (SMAN 1 Sumbawa), Juara III, Sebastian Kalembang (SMP Diponegoro). Sedangkan Tenis Meja Tunggal Putri, Juara I, Rini Fitriani (SMPN 2 Sumbawa), Juara II, Aulia Akmandita R (SMPN 1 Sumbawa), Juara III (Dira Febriana (SMPN 1 Sumbawa). Pada cabang olahraga Bulu Tangkis Tunggal Putra, Juara I diraih Dandy Akbarsani D (SMPN 2 Sumbawa), Juara II, Wahyudi (SMPN 1 Utan), Juara III, Wiwin Satriadi (SMPN 1 Moyo Hilir). Di kelas Tunggal Putri, Juara I, Andini Oktaviana Funay (SMAN 2 Sumbawa), Jessica Angelina Funay (SDN 4 Sumbawa) dan Juara III, Dian Febriani (SMPN 1 Utan). Sementara di cabang olahraga Tenis Lapangan Tunggal Putra, Juara I direngkuh Alamsyah Julian Utama (SMAN 1 Sumbawa), Juara II, Heru Ade Prabowo (SMAN 3 Sumbawa), dan Juara III, Yogi Fajwani (SMPN

SEPI – SPBU di Manggelewe yang sepi. Pemandangan seperti kerap terlihat di SPBU milik Koperasi ini akibat seringnya distribusi BBM terlambat.

SPBU Manggelewa Tidak Terurus Dompu (Suara NTB) SPBU milik Perusda Kapodarawi Dompu di Manggelewa tidak terurus secara maksimal. BBM sering tidak tersedia dan lantai untuk keluar masuk SPBU sudah banyak rusak. Namun pihak Perusda Kapoda Rawi justru menyalahkan Hiswana Migas, karena stok BBM-nya terus dibatasi. Direktur utama Perusda Kapodarawi Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada Suara NTB, Senin (24/ 3) menegaskan, pihaknya sering protes pada Hiswana Migas karena melakukan pembatasan pendistribusian BBM kepada pihaknya. Pembatasan BBM ini awalnya untuk solar karena dinilai rentan penyelewengan dan dilanjutkan kepada jenis premium pada 2013 lalu. “Pembatasan ini justru berlanjut pada 2014,” katanya.

Bahkan jatah SPBU Manggelewa pada Sabtu (22/ 3) disetujui sistem 15 KL untuk premium karena untuk pelayanan Minggu (23/3), tapi justru hanya disalurkan 10 KL seperti biasa. Senin (24/3) ini, pihaknya kembali disalurkan 5 KL dari biasanya 10 KL untuk premium. “Pembatasan premium ini terus dilakukan. Inilah yang kita sering protes. Akibat pembatasan ini, SPBU kita sering tutup,” katanya. Nasrun Hanif mengaku, kondisi yang dialami SPBU Manggelewa milik Perusda Kapodarawi ini juga dialami oleh SPBU lain di Dompu. Hal itu terjadi karena jauhnya tempat koordinasi dengan pihak Hiswana Migas di Mataram. “Untuk mempermudah koordinasi, Kita tengah mengupayakan pembentukan korwil

Hiswana Migas untuk wilayah Bima-Dompu,” ungkapnya. Terkait kerusakan lantai jalan keluar masuk SPBU, menurut Nasrun Hanif, akan segera diperbaiki dalam biaya perawatan. Kerusakan itu bukan karena kualitas pekerjaan yang rendah. Tapi konsekuensi dari lantai yang dicor dan seringnya digenangi air hujan. “Yang rusak itu bukan betonnya, tapi yang kita rawat setiap tahun setebal 5 cm di atas beton. Nanti kita akan rawat lagi untuk tahun 2014,” terangnya. SPBU Manggelewa milik Perusda Kapoda Rawi Dompu sejak didirikan hingga saat ini belum pernah memberikan keuntungan bagi daerah. Ini dikarenakan banyaknya biaya operasional yang harus ditanggung, terutama untuk penggajian karyawan. (ula)

Dikeluhkan, Gedung Pemuda Dompu Sering Digunakan untuk Pesta Dompu (Suara NTB)Gedung pemuda di jalan Bhayangkara Bada Dompu menjadi pusat kegiatan kepemudaan di Dompu. Belakangan ini, gedung pemuda sering dimanfaatkan untuk kegiatan pesta pernikahan, syukuran acara khitanan, hingga lokasi kampanye rapat terbatas partai politik, sehingga mengganggu jadwal latihan sejumlah cabang olah raga (Cabor). Tarung derajat mengingatkan pengurus KNPI Dompu soal penggunaan gedung Pemuda yang seharusnya menjadi sentra kegiatan kepemudaan. Ketua Cabor Tarung Derajat Dompu, Abdul Khaer, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (24/3) mengatakan, gedung pemuda belakangan ini sering dimanfaatkan untuk kegiatan pesta pernikahan, khitanan hingga menjadi lokasi kampanye rapat terbatas partai politik. Intensitas kegiatan ini cukup mengganggu aktivitas latihan sejumlah cabor yang telah memiliki jadwal rutin di gedung Pemuda setiap sorenya. “Kalau kita melihat jadwal latihan ca-

bor di gedung pemuda, sepekan itu semua sudah terpakai. Karena tarung derajat dua hari, Kempo dua hari, Taekwondo dua hari,” ungkap Abdul Khaer. Parahnya, lanjut Abdul Khaer, bila gedung pemuda ini dimanfaatkan sebagai tempat pesta dan sisa makanan yang jatuh ke lantai membuat gedung ini terlihat cukup kotor. Apalagi makanan pesta selalu berminyak dan tidak bisa hanya disapu, tapi harus berulang kali dipel. “Kalau kita latihan di luar seperti depan kantor Dinas Peternakan, kasihan atlet kita. Karena terik sinar matahari sore cukup menyengat dan lantai cukup panas, sehingga bisa merusak kaki atlet kita,” katanya. Abdul Khaer pun berharap, KNPI Dompu dapat mengembalikan fungsi gedung Pemuda sebagai tempat aktivitas kepemudaan. Khusus bagi cabor yang tengah mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi Porprov NTB 2014 mendatang agar tidak diganggu jadwal latihannya. “Latihan dalam gedung

harus tetap dijaga, karena pertandingan nanti dilangsungkan dalam gedung,” katanya. Ketua Umum KNPI Dompu, Arman, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, penggunaan gedung Pemuda sebagai tempat pesta pernikahan, dan syukuran khitanan hanya diberikan kepada warga sekitar. Itupun tidak setiap saat, tapi dapat dihitung. Pertimbangannya, karena warga sekitar gedung Pemuda dan di Pelita sudah tidak ada lokasi pesta dan mereka tidak memiliki biaya untuk sewa gedung. “Yang pasti, kita tidak tarik biaya. Jadi kita mengharapkan adanya saling pengertian,” ungkapnya. Arman juga mengaku, tidak tahu bahwa gedung Pemuda dijadikan sebagai tempat kampanye terbatas berdasarkan SK Bupati. Bahkan pihaknya ketika komplain ke salah satu partai, justru nyaris dipolisikan. “KNPI tetap berkomitmen untuk memajukan olahraga, buktinya gedung pemuda ini setiap hari dimanfaatkan sebagai tempat latihan para cabor,” katanya. (ula)


SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Bedah Desa Terkait kerugian negara, mantan Kasat Resnarkoba Polres Loteng ini, mengaku hasil audit dari BPKP sudah diterima pihaknya. Dimana dari hasil audit tersebut, kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,1 miliar. Dari nilai proyek sebesar Rp 1,8 miliar. ‘’Hasil audit BPK sudah kita terima dan itu yang akan kita tindaklanjuti segera,’’ pungkas Tri. (kir)

Dari Hal. 1

Diancam Sanksi Berat tidak boleh ada PNS yang keluyuran atau berada di tempat-tempat hiburan malam. Apalagi tempat tersebut dapat menurunkan citra, wibawa atau kredibilitas pemerintah daerah. Ditambahkan, seorang PNS tidak boleh berada di tempat-tempat yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Zainul Majdi menjelaskan, tingkat kesalahan pejabat/ PNS yang ditemukan di kafe dan tempat-tempat karaoke atau hiburan malam sangat berbeda dengan pejabat/PNS yang ditemukan berbelanja pada saat jam kantor. Untuk itu, ia sangat tidak memberi toleransi jika ada pejabat yang keluyuran pada tempat seperti itu. (nas)

Dari Hal. 1

Jangan Arogan Sekarang anggota TNI harus rendah hati dan lebih mengerti aspirasi masyarakat,” sebutnya dihadapan ratusan warga yang hadir. Untuk bisa mengetahui, aspirasi dan keluhan masyarakat tentunya anggota TNI harus bisa menyatu dengan masyarakat itu sendiri. Dan, untuk bisa menyatu dengan masyarakat, sikap-sikap arogansi dan lebih mementingkan kepentingan sendiri harus dihilangkan oleh anggota TNI. Karena tanpa masyarakat, TNI tidak ada apa-apanya. Begitu pula sebaliknya, bersama masyarakat TNI akan kuat. Diakuinya, memang masih ada anggota TNI yang arogan. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak segan-segan menegur dan mengingatkan anggota TNI bersangkutan. Karena tidak akan bisa hanya seorang Panglima yang mengawasi begitu banyak anggota TNI. “Jika memang ada anggota TNI yang nakal, masyarakat jangan ragu-ragu untuk menegur. Karena masyarakatlah yang bisa mengawasi dan memantau kinerja anggota TNI di bawah,” tandasnya sembari menyampaikan permohonan maaf jika sampai ada anggota TNI yang berulah dan bertindak tidak semestinya di lapangan. Saat ini, kata Moeldoko, tercatat ada sekitar 500 ribu lebih anggota TNI. Dan, untuk memantau kinerjanya di lapangan jelas tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan Panglima dan jajaranya. Jika tidak ada keterlibatan masyarakat luas di dalamnya. Sehingga peran serta masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan sangat diharapkan. Demi perbaikan kinerja TNI itu sendiri di masa-masa yang akan datang. (kir)

Dari Hal. 1

Statusnya Dipersoalkan, Hesty Rahayu Santai Menurutnya, bisa jadi dalam proses pemberkasan sebagai CPNS itu, menurut aturan ia dinyatakan tidak pas. “Jadi masih belum pasti. Itu kan baru secara lisan. Siapa yang menjamin saya lulus? Itu kan hanya pengumuman secara administrasi,” tegasnya lagi. Saat ditanyai soal pilihan mana yang akan diambilnya jika kelak benar – benar resmi lulus sebagai CPNS, Hesty memberikan jawaban diplomatis. “Nanti kita lihat. Ini masih fokus ke Pemilu dulu, biar selesai dulu tanggung jawab saya satu – satu,” ujarnya. (aan/nas)

Dari Hal. 1

Kajati Segera Turunkan Tim ke Bima “Sedangkan saksi yang satu lagi, memang dijadwalkan hari ini,’’ tambah Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, I. Made Sutapa, SH, tetapi enggan membeberkan siapa saksi dimaksud. Sutapa hanya menyebut jabatan kedua saksi sebagai anggota pokja SPAM Bima dari Dinas PU NTB. Pertanyaan kepada saksi, seputar bagaimana proses pelelangan proyek sampai penentuan pemenang. “Pertanyaan masih seputar hal umum saja terkait proyek itu,” pungkas Sutapa. (ars)

Dari Hal. 1

KI Kawal Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Transparan Dijelaskan, peran KI adalah memastikan bahwa Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan itu bukan hanya ritual dari demokrasi semata. Namun, pemilu yang diselenggarakan itu dari tahun ke tahun harus semakin berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Perki Nomor 1 tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu. Secara umum, katanya, keberadaan Perki tersebut memperpendek layanan permohonan informasi. Jika dalam Perki Nomor 1 tahun 2013, masyarakat atau badan hukum yang meminta informasi ke badan publik dilayani maksimal 10 hari, maka dalam Perki Nomor 1 tahun 2014, layanan informasi harus diberikan oleh badan publik maksimal dua hari. “Karena pemilu itu kan prosesnya dijadwal sedemikian ketat. Ada tahapan-tahapan yang semuanya berjalan ketat, dalam setiap tahapan itu ada informasi-informasi yang diperoleh, diproduksi oleh KPU, Bawaslu maupun penyelenggara pemilu yang lain. Perki ini memastikan, tiap masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari badan publik yang menyelenggarakan itu dilayani dengan tepat. Supaya informasi yang dimohonkan oleh pemohon ini bisa digunakan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan memastikan semua penyelenggara pemilu baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus siap memberikan informasi semaksimal mungkin kepada masyaraakat,”terangnya. Rumadi menambahkan, KI Pusat dan KI Provinsi akan mengawal masyarakat yang memohon informasi terkait dengan pemilu akan dilayani dengan baik. Selain itu, lanjutnya, KI akan memprioritaskan penyelesaian sengketa informasi yang terkait dengan pemilu. Dalam prosedur biasa yang tertuang dalam UU penyelesaian sengketa informasi diatur selama 100 hari. Namun, khusus untuk penyelesaian sengketa informasi pemilu akan diprioritaskan cepat tuntas. Rumadi menegaskan, KI tidak dalam posisi menyelesaikan sengketa terkait dengan hasil pemilu, apakah sah atau tidak. Kewenangan KI, katanya, adalah untuk memastikan informasi yang diminta oleh masyarakat atau badan publik apakah terbuka atau tertutup. ‘’Kalau terbuka maka informasi itu supaya diberikan. Bukan menyangkut hasil pemilu. Kita hanya persoalkan sengketa informasi yang diproduksi pada setiap tahapan pemilu,’’ tandasnya. Sementara itu, Ketua KI NTB, Ir. Drs. M. Syauqi, MM menambahkan FGD Perki No 1 Tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu adalah inisiasi KI NTB dalam rangka menjawab apa yang dihajatkan oleh KI pusat terkait Perki tersebut. Dalam diskusi, katanya berkembang masukan-masukan yang terkait dengan antisipasi sengketa informasi pemilu. FGD tersebut, katanya, diikuti sebanyak 13 KI provinsi di Indonesia diantaranya DKI Jakarta, Sulsel, Yogyakarta, Jawa Timur, Kaltim, Sulteng, Kalteng, Lampung, Sumsel. Selain itu, juga dihadiri sebanyak 31 komisioner KI, baik pusat dan provinsi. “Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif untuk perbaikan. Perki ini adalah wujud nyata dari KI dalam mendorong penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas,”ujarnya. (nas/*)

Dari Hal. 1

RAGAM BNN NTB Gelar FGD di Kota Bima Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Dekriminalisasi dan Depenalisasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Senin (24/3) kemarin di Hotel Mutmainnah Kota Bima. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Pencanangan Tahun 2014 sebagai “Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba”. Kepala BNN Provinsi NTB, Drs. H. Mufti Djusnir, Apt., M.Si., mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk mensinergikan pemahaman dan profesionalisme para pelaksana di lapangan dalam hal penanganan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses peradilan untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasisosial. “Hal ini penting menurutnya untuk dibahas bersama-sama dan mendalam. Mengingat masih adanya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang terkait dengan proses hukum,” kata Mufti dalam press release yang diterima Suara NTB, kemarin. Konsep dekriminalisasi sudah diatur dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 54 dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narko-

(ant/Bali Post)

Mufti Djusnir

tika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Kerangka dekriminalisasi ini juga telah diaktualisasikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Menurut pasal 13 PP tersebut, mulai tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penyalahguna narkoba berhak ditempatkan di tempat rehabilitasi. Depenalisasi secara konseptual bahwa perbuatan mengkonsumsi narkoba tetap merupakan pelanggaran hukum. Namun ketika penyalahguna melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam hal ini di NTB adalah Rumah Sakit Jiwa NTB dan Rumah Sakit Bhayangkara, yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, maka pecandu atau orang tersebut dapat ter-

lepas dari tuntutan pidana. Terkait dengan rehabilitasi pada pasal 54 dan pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam konteks hukum seorang pecandu dapat dikategorikan dalam dua posisi yaitu yang tidak bermasalah dengan hukum dan yang bermasalah dengan hukum. “Rehabilitasi merupakan hak seorang pecandu baik yang tidak bermasalah dengan hokum maupun yang bermasalah dengan hukum,” terangnya. Terkait dengan rehabilitasi pada pasal 54 dan pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur tentang kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi dan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk melaporkan kepada IPWL yang ditunjuk Pemerintah. Rehabilitasi medis dan sosial diharapkan dapat membantu pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba untuk kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan criminal dan terhindar dari kekambuhan (relaps). “Melalui kegiatan ini BNN Propinsi NTB berharap adanya sinergi dan keterpaduan seluruh lembaga penegak hukum, serta memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (ars/*)

Newmont Rem Produksi Emas dan Tembaga di Batu Hijau Mataram (Suara NTB) Pascadikeluarkannya PP Nomor 1 tahun 2014 yang mengatur tentang pengenaan pajak progresif (bea keluar) ekspor mineral tambang, PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang melakukan penambangan emas dan tembaga di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan pengereman produksi. Newmont saat ini hanya memproduksi mineral untuk diolah di Smelting Gresik sekitar 2025 persen dari total produksi sebelumnya. “Adanya bea keluar itu sangat membebani biaya operasi. Sehingga, saat ini Newmont tidak melakukan ekspor konsentrat. Mereka hanya produksi untuk diolah di Smelting Gresik sekitar 20-25 persen,”kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si kepada

Suara NTB, Senin (24/3) siang kemarin di kantornya. Dijelaskan, jika Newmont melakukan ekspor konsentrat, sesuai dengan ketentuan dikenakan pajak progresif secara bertahap hingga tahun 2016 mendatang. Sepanjang tahun 2014, katanya, baik pada semester I dan II, perusahaan pertambangan yang melakukan ekspor konsentrat dikenakan bea keluar 25 persen. Kemudian, tahun 2015 semester I dikenakan bea keluar sebesar 35 persen dan semester II sebesar 40 persen. Selanjutnya, tahun 2016 pada semester I dikenakan sebesar 50 persen dan semester II sebesar 60 persen. “Sepanjang tahun 2014, Newmont harus bayar bea keluar 25 persen. Sehingga sampai saat ini belum ada kabar dia ekspor. Produksinya dikirim ke Smelting

Gresik,”terangnya. PTNNT adalah perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya generasi IV yang ditandatangani pada 2 Desember 1986. Sejak beroperasi penuh di Indonesia pada tahun 2000, total kontribusi ekonomi PTNNT mencapai sekitar Rp 90 triliun yang meliputi pembayaran pajak dan non-pajak, royalti, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta dividen bagi pemegang saham nasional. Selain itu, PTNNT juga telah melaksanakan programprogram tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dengan dana rata-rata Rp50 miliar per tahun. Saat ini PTNNT mempekerjakan lebih dari 4.000 karyawan dan 5.000-an kontraktor. (nas)

Menjelang Penilaian Adipura Tahap Dua

Dinas Kebersihan Fokus di Jalur Protokol Mataram (Suara NTB) Menjelang penilaian Adipura tingkat lanjut atau P2 yang akan dimulai pada bulan April mendatang, Dinas Kebersihan Kota Mataram fokus pada pembersihan di jalur-jalur protokol yang ada di Kota Mataram, atau di titik-titik pantau yang akan dilakukan oleh tim penilai. Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Kebersihan Kota Mataram, H. Muzahar. Muzahar menyampaikan walaupun tidak ada penilaian Adipura, pembersihan di jalan-jalan protokol juga tetap dilakukan. Namun menjelang penilaian Adipura, akan lebih diintensifkan dan dimaksimalkan. Kebersihan pasar tradisional juga akan menjadi salah satu titik fokus penilaian Adipura. Khusus kebersihan pasar, Dinas Kebersihan bek-

erja sama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram bagaimana penanganannya. “Untuk pasar tradisional kami kerjasama dengan Diskoperindag. Diskoperindag punya petugas khusus untuk penyapuan, kami hanya mengangkut saja,” terangnya. Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan menjelang penilaian Adipura P2, pihaknya mengintensifkan pembersihan jalan maupun saluran. “Dengan adanya (penilaian) Adipura, frekuensi pembersihan lebih ditingkatkan, lebih intensif. Memang leading sector, koordinator untuk semuanya di BLH (Balai Lingkungan Hidup), tapi kami tetap berkoordinasi. Dimana mereka temukan sesuatu yang berkaitan dengan (tugas) PU

kami tindaklanjuti segera,” terangnya. Walaupun tanpa ada penilaian Adipura, pihaknya memang mempunyai tugas rutin setiap hari untuk membersihkan jalan dan saluran. Namun menjelang P2 ini, hal itu lebih ditingkatkan sehingga tidak ada lagi saluran yang dipenuhi sampah dan berdampak pada munculnya genangan saat musim hujan. Pihaknya juga menekan Pemprov NTB dan Balai Jalan Nasional untuk membersihkan jalan-jalan yang baru dibangun. Menurutnya ada beberapa ruas jalan yang baru selesai dibangun belum dibersihkan Balai Jalan Nasional. “Mungkin terlambat atau belum ada waktu untuk dibersihkan, kami minta segera dibersihkan. Kalaupun mereka belum turun, kami terpaksa turun semua untuk membantu,” tandasnya. (yan)

Diduga Anggaran Habis, Barang Nihil Dari Hal. 1 Namun saat itu, dr. Herta kapasitasnya melanjutkan jabatan kepala dinas sebelumnya. ‘’Sampai sekarang sudah ada 10 sampai 11 orang yang sudah kita mintai klarifikasi,’’ sebutnya. Berdasarkan data yang dihimpun sementara, proyek tersebut diduga total loss. Artinya, dana sebesar Rp 1,7 miliar yang dianggarkan oleh pusat untuk pengadaan sejumlah alkes sudah dicairkan namun barangnya tidak ada. Sesuai mekanisme, pencairan tersebut dilakukan melalui Bagian Keuangan Pemkot Bima baru dilanjutkan ke Dikes. Selanjutnya penggunaan anggaran tak diketahui . ‘’Karena itu,penyelidikankasus ini

akan diawali dengan menelusuri bagaimana uang tersebut dicairkan dan kemana uang tersebut bermuara,’’ jelasnya. Ada sejumlah orang dijadwalkan akan diklarifikasi. Kejari Raba Bima katanya, selanjutnya menjadwalkan meminta klarifikasi Kabag Keuangan Pemkot Bima tahun 2008 atas nama H. Umar. Saksi Menghilang Di tengah intensifnya penyelidikan, Kejari Raba Bima mengalami kendala. Pasalnya, H.Umar yang dinilai memahami masalah pencairan anggaran saat itu, diduga tiba-tiba menghilang. Yang bersangkutan sampai saat ini sudah tidak pernah masuk kerja. ‘’Yang bersangkutan tak pernah masuk

kantor,’’ tandas Indrawan. Sementara itu Kasubbag Humas dan Protokol Pemkot Bima, Ihya Gazali S.sos yang dkonfirmasi kemarin mengatakan, H. Umar memang sebelumnya menjabat Kabag Keuangan Pemkot Bima. Hanya saja dia dimutasi dari Bagian Keuangan dan terakhir di Bagian Organisasi dan Pemerintahan (OPA). Ihya tak menampik bahwa H. Umar sudah lama tidak masuk kerja. Tercatat sejak dua bulan lalu. Apa alas an tak masuk kerja? Ihya mengaku tak mengetahui secara pasti. ‘’Dulu sih memang rajin tapi sekarang sudah tidak pernah masuk kerja. Tak masuk ada sekitar 2 bulan terakhir,’’ ujarnya. (use)

Halaman 5

(Suara NTB/ars)

PASUKAN - Pasukan pengamanan perbatasan RI – Timor Leste yang siap diberangkatkan ke wilayah tugas.

Panglima TNI Motivasi Pasukan Perbatasan RI – Timor Leste Mataram (Suara NTB) Rangkaian kunjungannya ke Mataram, Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menyempatkan diri datang ke Batalyon 742 SWY Gebang Mataram. Jenderal bintang empat ini berdialog langsung dengan 650 pasukan yang akan dikirim ke perbatasan RI – Timor Leste dan memberi motivasi khas militer. Dihadapan ratusan personel, Moeldoko “membakar” semangat mereka dengan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap tertanam dalam jiwa sebagi prajurit militer. Dia berharap pasukan yang sudah dipercaya dan melalui proses seleksi itu, agar bertugas sepenuhnya untuk melindungi rakyat di dua perbatasan, khususnya masyarakat Indonesia. Apalagi pasukan ini sudah berbulan bulan digembleng kemampuan teknis dan akademiknya, mulai dari latihan tahap I, tahap II dan III. “Agar dalam tugas bisa dicintai rakyat, itu tujuan kita,” harap lulusan Akabri Tahun 1981 ini. Didorongnya agar prajurit melaksanakan tugas dengan baik, dengan memberikan te-

ladan di masyarakat agar merasa terlindungi. Dianjurkannya agar tugas penjagaan itu dibarengi dengan Bimbingan Teritorial (Binter), untuk tujuan akhir dicintai rakyat. “Karena TNI harus berdaulat dengan rakyat,” tegasnya. Panglima juga hadir bersama sejumlah pewira tinggi dari Mabes TNI. Baik dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Selama rangkaian kunjungan, Panglima didampingi Danrem 162/WB, Kol. Arh. Kuat Budiman S.I.P, Danlanud Rembiga Letkol Pnb. Arief Hartono, Danlanal Mataram Kolonel Mar. Suhono. Danrem menambahkan, TNI harus merubah mindset jika ingin dicintai masyarakat. Tidak lagi menerapkan pola lama orde baru. “TNI harus rendah hati, tapi tidak berarti rendah diri,” katanya. Sementara kepada seluruh jajaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU di NTB, diharapkan turun dengan kekuatan penuh dalam pengamanan pemilu legislatif dan pilpres mendatang. Dengan tetap menjaga netralitas dan TNI harus mampu bersinergi dengan kepolisian untuk menjaga keamanan daerah. (ars)

Satpol PP NTB Sosialisasikan Penegakan Perda Pajak Daerah Giri Menang (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, terus mengoptimalkan peranannya sebagai unsur penegak Perda, khusus penegakan Perda berorientasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Kaitannya dengan itu, Satpol PP melaksanakan sosialisasi penegakan Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah terutama penerimaan pajak dari alat berat dan kendaraan besar. Demikian dikatakan Kasatpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, MSi, Senin (24/3) kemarin. “Kami terus berupaya optimalkan penegakan perda berorientasi PAD,”kata Ibnu Salim. Pihaknya terus melakukan inventarisasi perda-perda terkait dengan sumber penerimaan daerah. Seperti pajak daerah, termasuk didalamnya

alat berat belum begitu digarap dengan maksimal. Padahal, potensi pajak ini begitu besar. Para pengusaha ini menyiapkan dokumen terkait alat berat, lalu diinventarisir yang belum membayar pajak. Dalam hal ini, Dispenda seharusnya lebih proaktif melibatkan Pol PP dalam hal penegakan perda. Karena sebelumnya, ada Surat Gubernur terkait perlunya pelibatan Pol PP. Menurutnya, masingmasing instansi memiliki Perda terkait leading sector, namun impelementasinya di bawah belum maksimal. Padahal, perda itu menyangkut pendapatan daerah. Dalam sosialisasi ini, diikuti sekitar 50 perusahaan alat berat. Respons pengusaha ini cukup bagus, karena mereka meminta agar sosialisasi ini lebih ditingkatkan. (her)

Banyak Hak Anak di NTB Belum Terpenuhi Mataram (Suara NTB) – Penetapan UU pasal 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang membahas 31 hak anak, nampaknya belum sepenuhnya dirasakan anakanak di NTB. Masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi di NTB menjadi gambaran belum adanya realisasi dari UU tersebut. Kepala BP3AKB, Dra. Twismaningsih.D, saat ditemui Suara NTB dalam acara Forum dan Temu Anak dengan tema Nasionalisme, Kebhinekaan dan Persaudaraan, di Mataram, Senin (24/3) kemarin, mengatakan hak anakanak di NTB masih banyak yang belum terpenuhi. “Masih banyak hak yang belum didapat anak-anak di NTB dari 31 hak yang seharusnya terpenuhi,” ujarnya. Dicontohkannya, beberapa hak anak yang belum terpenuhi di NTB seperti akta lahir dan pendidikan. “Masih bany-

ak anak-anak yang belum punya akta kelahiran. Padahal itu adalah hak sipilnya. Sementara itu, masih banyak juga kita lihat anak-anak yang belum atau tidak bisa sekolah,” bebernya. Ditambahkannya, pihak BP3AKB dalam hal ini mengupayakan supaya hak-hak anak NTB bisa terpenuhi. “Kami bekerjasama dengan instansi terkait supaya hak anak terpenuhi, misalnya pendidikan, kami bekerjasama dengan instansi pemerintah di bidang pendidikan untuk memenuhi hak anakanak,” tambahnya. Menurutnya, dengan adanya forum dan temu anak ini, hak-hak anak di NTB dapat ditunjang. “Dengan adanya forum seperti ini, saya rasa anak-anak di NTB dapat menyuarakan hak-haknya. Ini sebagai penunjang terbentuknya kota layak anak,” katanya. (ami)


OPINI

SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

Perizinan Mudah, Murah dan Cepat Jangan Sekadar Wacana PROSES perizinan di Kota Mataram, masih saja menjadi sorotan dari kalangan Dewan dan juga masyarakat. Bahkan, beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram menilai proses perizinan di Kota Mataram terkesan lamban dan tradisional. Sepertinya, wajar kalau masih ada yang menilai seperti itu. Pasalnya, kenyataan di lapangan memang demikian. Tidak ada standar waktu yang jelas, berapa lama sebuah perizinan rampung kemudian diserahkan ke pemohon izin. Padahal, sewaktu perizinan diurus oleh KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram, sudah menerapkan perizinan satu pintu. Perizinan satu pintu ini awalnya diyakini akan mampu memangkas birokrasi yang berbelit-belit yang selama ini memang kerap menjadi keluhan pemohon izin Nyatanya, pada praktiknya, pelayanan satu pintu inipun berjalan tak sesuai harapan. Dimana masyarakat pemohon izin masih dibuat menunggu berlama-lama untuk mendapatkan sebuah izin. Padahal, pelayanan satu pintu itu bermakna, permohonan masuk dan izin keluar dari pintu yang sama. Seharusnya dengan komitmen menjadikan KPPT sebagai kantor dengan pelayanan satu pintu, pelayanan akan semakin mudah dan cepat. Sekarang, dengan adanya BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram proses perizininan diharapkan semakin membaik. Karena pembentukan BPMP2T oleh Pemkot Mataram dibarengi dengan hajat untuk memudahkan perizinan. Bahkan, baik Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh maupun Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam sejumlah kesempatan, terkait pembentukan lembaga baru bernama BPMP2T ini kerap menegaskan bahwa hajat Pemkot Mataram adalah memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Masyarakat berharap, komitmen Pemkot Mataram soal proses perizinan yang mudah, murah dan cepat, bukan isapan jempol belaka, tetapi dibuktikan dengan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Harusnya, tidak ada lagi alasan untuk berlama-lama mengurus izin yang dimohonkan masyarakat. Karena, BPMP2T tidak lagi seperti KPPT dulu yang berorientasi pada pelayanan satu pintu. BPMP2T berorientasi pada pelayanan satu atap. Dimana, semua SKPD yang menertibkan izin tersentralisasi di BPMP2T. Sehingga tidak ada izin yang diover-over pengurusannya ke SKPD terkait, karena memang sudah ada pelimpahan wewenang dari kepala daerah ke Kepala BPMP2T. Jangan sampai pembentukan lembaga baru ini hanya simbolis semata. Namun pada praktiknya masyarakat masih dihadapkan pada banyaknya meja untuk memuluskan izin itu. Harus ada kesungguhan dari Pemkot Mataram pascapembentukan BPMP2T supaya pelayanan perizinan mudah, murah dan cepat bukan wacana semata. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

LPTK Bukan Satu-satunya Pencetak Guru EMBAGA Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) mulai tahun 2015, tidak lagi menjadi satusatunya institusi tempat mencatak guru. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, secara tegas menyatakan bahwa, guru terbuka bagi Sarjana dan Diploma empat Kependidikan dan Sarjana non-kependidikan sepanjang memenuhi syarat. Itu dikuatkan juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi atas Undang-Undang Guru dan Dosen. Amanat Undang-Undang Guru dan Dosen serta keputusan MK menolak permohonan uji materi yang bersifat berkekuatan hukum tetap. karena, putusan MK yang bersifat final, membuat kecemasan pada para calon guru yang saat ini sedang menempuh pendidikan keguruan di LPTK. Hal ini tidaklah berlebihan, karena mereka setelah lulus tidak serta merta akan langsung bisa menjadi guru. Para calon guru ini harus memiliki sertifikat pendidik terlebih dahulu yang bisa didapatkan lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Yang anehnya lagi, para calon guru muda ini untuk bisa masuk PPG, harus bersaing dengan para sarjana non-kependidikan yang berniat menjadi guru. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Pada prinsipnya, PPG atau sertifikasi guru dalam jabatan yang sampai saat ini masih berjalan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru yang hingga saat ini masih dikeluhkan mutunya. Meskipun begitu, pada kenyataannya para guru yang telah memperoleh sertifikasi ternyata belum menunjukkan prestasi yang lebih baik dari guru yang belum disertifikasi. Hal ini dikuatkan juga oleh temuan Bank Dunia, yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013. Bahwa program sertifikasi guru yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, selama beberapa tahun belum dapat memperbaiki mutu pendidikan nasional. Padahal biaya untuk menyelenggarakan sertifikasi guru mencapai Rp. 110 triliun. (Kompas/12/6/13). Bertolak dari temuan Bank Dunia tersebut, Hapid Abbas, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Melihat ada tiga implikasi penting yang mendesak dibenahi. Pertama, bagaimana menghilangkan pola formalitas penyelenggaraan program sertifikasi guru. Sertifikasi guru dilihat Hapid Abbas, telah dipersepsikan sebagai proyek besar yang keber-

Oleh :

Ahmad Hiswandi

(Pimpinan Redaksi LPM Pena Kampus FKIP Unram)

Menjadi guru bukan melulu persoalan mengajar atau penguasaan materi, namun juga yang tak kalah penting kemampuan dalam mendidik. Suatu pemahaman yang sesat jika menyamakan mengajar dengan mendidik. hasilannya diukur secara kuantitatif sesuai target. Akibatnya proses pelaksanaannya mudah terbawa ke kebiasaan formalitas birokrasi yang ada. Kedua, bagaimana mengkaitkan program sertifikasi guru dengan pembenahan mekanisme pengadaan dan prekrutan calon guru di LPTK. Penyiapan calon guru tidak lagi didasarkan atas perencanaan yang lebih sistematis dan komperhensif. Prekrutan calon guru, terutama di LPTK swasta seakan tanpa kendali. Ketiga, bagaimana menyelenggarakan program sertifikasi guru agar lebih berbasis dikelas. Semua ini menurut Hapid, para guru yang mengikuti PLPG tidak direncancang untuk mengamati konpetensinya mengajar dikelas. Proses sertifikasi guru berjalan terpisah dengan peningkatan mutu Proses belajar-mengajar dikelas . Akibatnya, penyelenggaraan program sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan mutu secara keseluruhan. Profesi Hati Sejak pertama kali diluncurkan, program sertifikasi guru selain diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena guru yang telah disertifikasi akan mendapatkan tambahan gaji sebesar satu kali gaji pokok. Sehingga tak heran dengan imingiming gaji guru yang besar, Fakultas-Fakultas Keguruan dibanjiri peminat. Profesi guru dilihat masyarakat sebagai profesi yang menjanjikan kesejahteraan. Terlepas dari penomena itu, satu hal yang mesti diingat, bahwa guru yang telah disertifikasi belum tentu lebih baik secara kualitas maupun kinerja, bila dibandingkan dengan guru-guru yang belum disertifikasi. Harus dipahami, bahwa menjadi guru bukanlah sebuah proses yang hanya dapat diperoleh maupun dibuktikan melalui sertifikasi

atau untuk menentukan guru yang profesional dan tidak hanya dibuktikan dengan selembar sertifikat sebagai guru profesional. Karena menjadi guru adalah persoalan hati nurani dan ikatan emosional yang tinggi untuk senantiasa dekat dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu guru adalah profesi hati yang disertai dengan panggilan jiwa. Menjadi guru bukan melulu persoalan mengajar atau penguasaan materi, namun juga yang tak kalah penting kemampuan dalam mendidik.Suatu pemahaman yang sesat jika menyamakan mengajar dengan mendidik. Untuk sekedar mengajar cukup dengan penguasaan materi/ bidang ilmu. Namun menjadi seorang pendidik membutuhkan penguasaan yang kompleks, penguasaan kompetensi yang bukan hanya sekedar penguasaan materi, namun yang paling penting menjadi seorang guru adalah motivasi, kompetensi pedagogi, professional, sosial dan keperibadian. Maka untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, persoalan guru menjadi persoalan yang krusial . repormasi LPTK harus menjadi perhatian serius. Bukan malah mengubah-ubah kurikulum, merekrut guru dari non-kependidikan lewat PPG yang sejak awal tidak memiliki niat menjadi seorang pendidik. Benahi LPTK Persoalan pendidikan nasional yang selama ini belum beranjak lebih baik, sebenarnya muaranya ada pada guru. Sehingga yang pertama diperbaiki adalah guru itu sendiri, bukan malah menggonta-ganti kurikulum, toh secanggih apapun kurikulum yang dibuat, bila gurunya belum diperbaki, maka kurikulum canggih itu tidak akan berarti apa-apa. Begitu juga untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan secara nasional dengan ujian nasional yang rawan untuk dicuran-

gi. Semestiya guru itulah yang bisa menilai siswanya masing-masing, karena hanya guru yang secara langsung mengetahu kondisi siswanya. Selama ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional bisa dikatakan menerapkan manajemen tambal sulam. Ibarat sebuah rumah bocor, pemerintah lebih sibuk mengepel lantai yang bocor dari pada harus memperbaiki atap yang bocor. Kenapa saya katakan begitu, karena pemerintah tidak melihat permasalahan pendidikan secara komperhensif. Namun lebih senang membuat kebijakan baru dalam hal upaya peningkatan mutu pendidikan. Seharusnya pemerintah untuk meningkatakan kualitas guru tidak mesti harus mengadakan PPG (tidak mengakui kualitas LPTK, dan harus merekrut dari sarjana nonkependidikan). Tapi pemerintah harus lebih serius untuk menggenjot LPTK-LPTK yang ada agar dapat menghasilkan tenaga pendidik yang handal. Dengan memebenahi LPTK sebagai lembaga pencetak guru, maka kita bisa berharap para lulusan LPTK ketika lulus benarbenar memiliki kemampuan yang mempuni. Daripada membuat yang baru dengan biyaya mahal, kenapa tidak memperbaiki yang sudah ada.

Jumlah rumah tak layak huni di Mataram capai 2.098 Mengindikasikan masih banyak warga miskin

*** Pengusaha NTB dinilai belum siap hadapi pasar bebas Terancam tersisih dari kompetisi

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

RAT Koperasi Terindikasi Ditunggangi Kampanye

Bank Tetap Lihat Peluang DAERAH-daerah pedalaman yang notabene tak dilengkapi akses infrastruktur yang memadai nampaknya belum menjadi sasaran bisnis perbankan, meski besar potensi usaha yang mendukungnya. Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri, mengungkapkan, hal itu merupakan bagian yang paling dipertimbangkan oleh perbankan untuk menyiapkan layanan. Dikonfirmasi Senin (24/3), Yusri menyebut, bisnis perbankan tak ubahnya seperti membuka warung. Tentu dilihat adalah daerah-daerah yang memiliki peluang besarlah yang menjadi prioritas utamnya. “Akan lebih besar biayanya daripada hasil yang akan didapatkan. Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur (jalan) yang memadai ke semua daerah. Tetapi sepanjang yang saya sudah datangi di NTB ini sudah lumayan bagus infrastrukturnya. Tidak tahu kalau daerah-daerah yang belum saya datangi,” kata Yusri. Tetapi pada intinya, perbankan tetap akan mempertimbangkan untuk masuk pada daerah-daerah yang infrastrukturnya tidak mendukung. Jika pemerintah sudah berupaya membangun infrastruktur, maka dengan sendirinya perbankan akan menyerbu daerah-daerah tersebut. Dengan mempertimbangkan kembali besaran potensi untuk mengucurkan kredit, termasuk kemungkinan bisa diserapnya dana-dana pihak ketiga (tabungan dan giro). Sembalun, Lombok Timur seperti diketahui menjadi daerah yang belum lama dimasuki oleh perbnakan, lantaran infrastruktur jalannya yang sebelumnya tidak begitu mendukung. Meski pada dasarnya potensi pertanian dan perkebunan dikaki Gunung Rinjani itu bernilai ekonomi yang besar. “Tetapi kan sudah ada perbankan yang masuk. Kalau pemerintah daerah membangun jalan alternatif yang memadai ke sana, otomatis perbankan akan berlomba-lomba masuk kesana,” tambah Yusri. Secara implisit dia menegaskan tidak terkecuali daerah-daerah lainnya, termasuk di kawasan Selatan pulau Lombok dan sebagian di pulau Sumbawa. Membuka unit layanan menurutnya tak bisa dilakukan begitu saja oleh perbankan. Tetapi harus dilakukan studi kelayakan mencakup segala sisi. Betul-betul harus dipetakan oleh setiap perbankan dimana saja daerah yang memungkinkan untuk disasar pembiayaannya. Tetapi masih gambaran secara sepintas, NTB dari pulau Lombok dan Bima dilihatnya memiliki prospek yang baik oleh dunia perbankan. Bahkan di tahun 2014 ini, ada beberapa bank umum yang merencakan membuka kantor cabangnya. Bahkan kisaran pertumbuhan kredit perbankan di NTB justru lebih tinggi dari yang diperkirakan pusat, dengan kisaran rata-rata kredit perbankan pada batas 15 persen sampai 17 persen. Pembiyaan perbankan tidak serta merta dilaksanakan begitu saja. Tetapi acuan lainnya tetap melihat faktor pendukung lainnya, termasuk dari sisi keamanan dan kenyamanan. Kendati demikian, Yusri pada bagian lainnya mendorong perbankan harus tetap proaktif dan lebih meningkatkan profesionalitasnya, serta memberikan layanan yang lebih cepat dan menyeluruh kepada masyarakat. Kaitannya dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. (bul) Yusri (Suara NTB/bul)

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Mataram (Suara NTB) Rapat Anggota Tahunan (RAT) mestinya menjadi agenda tahunan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan program tahunan koperasi. Tetapi temuan langsung di lapangan, terdapat beberapa pengurus yang secara terang-terangan menunggangi RAT ini sebagai momen untuk berkampanye pemilu. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM, Senin (24/3) mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman dan mengidentifikasi laporan neraca keuangan koperasi. “Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tidak memperbolehkan kegiatan koperasi ditunggangi unsur poltik. Kalau di luar kegiatan koperasi, silakan,” terang Supran pada pembukaan pelatihan perpajakan bagi koperasi dan UMKM di Balatkop. Dia mengulas temuan langsung di lapangan, di mana salah satu koperasi yang menggelar RAT, koperasi Karya Terpadu, Rarang, Lombok Timur secara terang-terangan pengurusnya mengisyaratkan ajakan kepada anggotanya untuk memilih salah satu calon anggota legislatif yang notabene adalah pengurus koperasi itu sendiri. Hal ini menjadi kesalahan besar yang bertentangan den-

gan UU tentang koperasi yang terbaru. Tidak menutup kemungkinan apa yang disinggungnya ini juga berlaku di tempat lain. Atas dasar inilah, salah satu cara untuk mengetahui kegiatan koperasi ditunggangi oleh kepentingan politik lain melalui neraca keuangannya. “Saya kaget betul, kok bisa ada pengurus koperasi yang menjadi RAT sebagai ajang untuk kampanye politik,” katanya. Supran mengkhawatirkan, pengurus koperasi yang ikut langsung berkompetisi pada pemilihan anggota legislatif ini, akan menggunakan biaya operasional koperasi didompleng sebagai biaya kampanye. Untuk mengantisipasi ini, Dinas Koperasi sudah memberikan selebaran dan imbauan langsung kepada seluruh koperasi jauh-jauh sebelumnya untuk tetap mengedepankan prinsipprinsip profesionalisme dalam pengelolaan koperasi. “Jika pengurus koperasi yang menjadi caleg, kemudian

Mataram (Suara NTB) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB menilai pengusaha lokal belum siap menghadapi persaingan pasar bebas Asean yang dimulai 2015 mendatang. Pemerintah harus berperan memberi dukungan dalam bentuk kemudahan regulasi bagi investor dalam daerah. Ketua Hipmi Provinsi NTB, Yudistira Capriyadi, Senin (24/ 3) menyebutkan, sebagai bentuk rasa prihatinnya atas kondisi pengusaha lokal yang masih berada pada level menengah ke bawah, di tengah semakin maju dan berkembangnya zaman, terlebih semakin ketatnya persaingan global. Jika tak ada komitmen sungguh-sungguh antara pemerintah dan pengusaha lokal, tentu daerah ini memiliki SDM yang akan digilas zaman. Pemerintah daerah hingga saat ini belum memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha lokal. Terbukti dari banyaknya program-program pembangunan menyangkut infrastruktur yang masih saja dipercayakan kepada pengusaha luar daerah. Padahal, dari sisi kapasitas,

pengusaha di NTB ini memiliki kemampuan yang setara dengan pengusaha-pengusaha luar yang ia maksudkan itu. “Mega mall misalnya, pengusaha daerah mampu membuatnya. Sekarang kenapa program pembangunan yang menyangkut fisik, yang nilainya Rp 1 miliar misalnya, selalu yang dilibatkan adalah pengusaha luar. Maka tidak akan pernah pengusaha lokal bisa berkembang,” terang Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia (PGI) NTB ini pada Suara NTB. Ia mengkhawatirkan, jika pemerintah daerah dan pen-

MOBIL

RUPA-RUPA

Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

MADU

(Suara NTB/bul)

DESAIN BARU – Pemda NTB terus berikhtiar untuk meningkatkan inovasi baru bagi para perajin gerabah. Makin banyak ragam yang bisa diciptakan dengan cara konvensional atau pun dengan sentuhan teknologi, maka makin terbuka peluang bagi pasar gerabah ke depan, tidak stagnan seperti yang dialami para perajin gerabah belakangan ini. Beberapa perajin gerabah Banyumulek tengah mengeringkan desain baru gerabah hasil pelatihannya.

biaya operasional koperasi sudah di atas 90 persen, itu yang harus kita pelajari dan identifikasi lagi neracanya. Dan ini kami sudah temukan di beberapa koperasi,” tambahnya. Sanksi yang disiapkan adalah, dengan tidak memberikan rekomendasi untuk bantuan penambahan modal atau bantuan-bantuan lainnya ke-

pada koperasi yang teridentifikasi melakukan penyimpangan biaya operasional koperasi. Hal ini akan dilakukannya setelah dikukuhkan UU Koperasi nomor 17 tahun 2012 bulan April mendatang. Pengawasan secara intensif ini akan dilakukan selama pelaksanaan masa kampanye, hingga puncak pemilihan calon

legislatif dan calon presiden mendatang. Ia melihat awal tahun menjadi waktu rutin untuk koperasi melakukan RAT. Oleh karenanya, Supran mengimbau seluruh pengurus koperasi dan anggotanya untuk tetap menjalankan peran dan fungsi koperasi sebagaimana tertuang pada UU yang menaunginya. (bul)

Pengusaha NTB Dinilai Belum Siap Hadapi Pasar Bebas

LISNA JAYA MOTOR

TOKO BANGUNAN

Halaman 7

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

TRAVEL

SHOWROOM

gusaha lokal tak sejalan, maka tak bisa diperdebatkan bahwa pasar Asean akan menjadi ancaman besar bagi perkembangan ekonomi NTB. “Hanya dihitung jari jumlah pengusaha di NTB yang levelnya menengah, sisanya pengusaha kecil semua. Berbeda dengan Bali dan Jakarta. Pemerintah harus bantu, beri peluang pengusaha lokal supaya grade-nya bisa naik,” tambahnya. Hal lain yang masih menjadi sorotan Hipmi, masih berbelitnya sistem perizinan yang diberlakukan pemerintah daer-

ah. Bahkan untuk pengajuan izin usaha oleh pengusaha lokal, memakan waktu sampai setahun lebih. Berbanding terbalik dengan instruksi presiden yang membatasi maksimal sampai 20 hari untuk menerbitkan izin usaha. Ini menurut Yudistira Capriyadi menjadi PR bersama yang harus dituntaskan dalam menghadapi pasar bebas Asean. Baginya, tidak cukup pemerintah memfasilitasi pembentukan wirausaha baru, jika di satu sisi tak ada upaya untuk mendongkrak status para pengusaha lokal. (bul)

(Suara NTB/bul)

Yudistira Capriyadi


POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

Halaman 8

Diduga Terlibat Kampanye

Pelanggaran Kampanye

Panwaslu Segera Panggil Lima Anggota KPPS

Bawaslu Rekomendasikan Seorang Kades ke Polisi Mataram (Suara NTB) Laporan pelanggaran dalam proses kampanye rapat umum, yang telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), selama satu minggu ini ternyata didominasi oleh oknum kepala desa (Kades). Hingga saat ini, satu oknum kepala desa direkomendasikan Bawaslu ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dan sisanya masih dalam proses klarifikasi. Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu NTB, Bambang Karyono, ketika ditemui di ruang kerjanya Senin (24/3) kemarin, mengatakan laporan yang masuk di Bawaslu terkait pelanggaran didominasi oleh oknum kepala desa. “Sejauh ini, oknum kepala desa mendominasi laporan yang masuk. Ini salah satu agenda yang kami fokuskan untuk diproses,” ujarnya. Ditambahkannya, bahwa sampai saat ini baru satu oknum kades yang telah direkomendasikan Bawaslu ke pihak kepolisian karena unsur pelanggaran sudah lengkap. “Satu orang oknum kades di KLU yang ikut kampanye pada hari kedua, bukti formil dan materilnya sudah terpenuhi. Kami sudah serahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak,” tambahnya Menurutnya, keterlibatan kades dalam kampanye rapat umum, merupakan tindakan melanggar aturan yang ada. “Tindakan yang dilakukan kan bisa masuk dalam pelanggaran tindak pidana Pemilu,” katanya. Tindakan pengawasan oleh Bawaslu mengenai pelanggaran keterlibatan kades ini terus dilakukan. “Sistem pengawasan terus dilakukan. Pertama pengawasan melekat, yakni pengawasan untuk kasus yang dinilai ada indikasi pelanggarannya. Kemudian kedua dengan pengawasan normal,” seru Bambang. Disebutkannya, selama satu minggu masa kampanye, laporan keterlibatan kades terus bertambah. “Saat Bawaslu menghadiri Rakor KPU tanggal 20/3 baru enam oknum kades di beberapa daerah seperti KLU dan Lotim yang dilaporkan melanggar, hari ini menjadi tujuh,” sebutnya. Bambang mengharapkan komitmen dari pihak penegak hukum untuk menindak siapapun yang terlibat pelanggaran kampanye tersebut. “Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak penegak hukum, sehingga tercapai kesepahaman untuk menindak siapapun yang nantinya terlibat pelanggaran. Kami harap pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya menjaga komitmennya dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ini,” harapnya. (ami)

Praya (Suara NTB) Kasus dugaan keterlibatan penyelengara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam kegiatan kampanye politik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali mencuat. Setelah sebelumnya anggota PPS Desa Serage Praya Bara Daya diduga terlibat aktif kampanye salah satu calon anggota legislatif, kali ini lima anggota KPPS Dusun Brembeng Desa Pengenjet Kecamatan Jonggat juga terindikasi kasus yang sama. Pihak Panwaslu Loteng pun berencana bakal segera memanggil yang bersangkutan. Ketua Panwaslu Loteng, Drs. L. Fadlan Prayanegera, yang dihubungi Suara NTB, Senin (24/3) kemarin mengungkapkan, kasus tersebut berlangsung Minggu (23/3) sore. Waktu itu lima anggota KPPS Dusun Brembeng diketahui oleh anggota Panwas-

cam setempat mengikuti kegiatan kampanye dialogis salah satu caleg asal PKS. Bahkan dalam kegiatan kampanye tersebut anggota KPPS tersebut tampak cukup aktif sebagai peserta. Indikasi keterlibatan anggota KPPS tersebut semakin

kentara, karena kegiatan berlangsung di dalam ruangan salah satu rumah simpatisan partai bersangkutan. “Kalau mereka berada di luar ruangan kegiatan, mungkin tidak terlalu kelihatan keterlibatannya. Tapi ini mereka berada langsung di dalam ru-

angan,” tegasnya. Walaupun begitu, pihaknya belum bisa memastikan dugaan keterlibatan para anggota KPPS tersebut. sebelum pihaknya mendapat penjelasan dari yang bersangkutan. Untuk itu, pihaknya berencana bakal segera memanggil kelima anggota KPPS tersebut. Guna dimintai klarifikasi atas laporan yang ada. “Jika mereka terbukti terlibat, bisa dikenakan sanksi tegas. Lantaran dinilai melanggar kode etik selaku penyelenggaran pemilu,” timpal Fadlan. Pasalnya, selaku penyelenggara Pemilu, KPPS dila-

rang untuk terlibat lebih dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Apalagi sampai terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Karena aturan sudah jelas mengatur penyelengaran Pemilu harus netral. Terkait dugaan tersebut, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH., MH., yang dikonfirmasi terpisah, mengaku belum menerima laporan resmi dari Panwaslu Loteng. Untuk itu, pihaknya juga akan segera melakukan cross check ke lapangan guna memastikan kebenaran dugaan itu. (kir)

Jaga Stabilitas Kamtimbas

Kemanunggalan TNI Masyarakat Terus Diperkokoh

Validitas DPT Harus Diperhatikan Mataram (Suara NTB) – Validitas data Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum 2014 harus diperhatikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kecurangan yang mungkin saja terjadi ketika berlangsungnya pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali ini. Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) NTB, Bambang Karyono, Senin (24/3) kemarin, mengatakan perlunya memperhatikan validitas data DPT. “DPT ini harus diperhatikan validitasnya untuk menghindari kecurangan dalam Pemilu ini,” ujarnya. Menurutnya KPU harus proaktif berkordinasi dengan semua pihak yang terkait baik Dukcapil maupun Panwaskab. “Koordinasi tetap harus dilakukan. By name dan by address tentunya harus kami ketahui sehingga kami sebagai pengawas tahu persis pemilih yang dihapus dan tidak,” katanya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu dan Pengembangan SDM, KPU NTB, Agus M.Si, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan Masalah DPT yang terkait NIK invalid dan adanya dua pemilih yang memiliki NIK yang sama sedang diupayakan penyelesaiaannya. “Kami dan semua KPU Kabupaten/Kota sekarang sedang menyelesaikan masalah tersebut,” ungkapnya. Ditambahkanya, KPU tidak pernah tertutup untuk berkoordinasi dengan pihak manapun terkait penyelenggaraan Pemilu. “Kami tidak tertutup. KPU kabupaten/ kota sudah kami imbau supaya koordinasi dengan Panwascam dan Dukcapil tidak putus. Bila perlu Panwas dan KPU bersama menuju Dukcapil untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tutupnya. (ami)

DILARANG - Gambar caleg dipasang di pohon. Pemasangan APK ini dilarang namun masih marak dilakukan oleh para caleg.

Masa Kampanye

(Suara NTB/rus)

Praya (Suara NTB) Peran serta TNI di tengah masyarakat dalam rangka membantu menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini diakui cukup besar. Hal itu bisa dilihat dari terus membaiknya stabilitas kamtimbas di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini. Demikian diakui Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., saat menerima kunjungan Panglima TNI, di Ponpes Manhalul Ma’raif Desa Darek Praya Barat Daya, Senin (24/3) kemarin. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir stabilitas kamtibmas Loteng cukup terjaga dengan baik. Walaupun ada saja gejolak-gejolak yang muncul. Namun dengan segera bisa diatasi. Sehingga tidak sampai menimbulkan efek yang luas bagi masyarakat. “Itu semua tidak lepas dari peran serta aktif TNI bersama Polri dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” ujarnya. Diakui Bupati Loteng, TNI dengan kemanunggulannya selama ini begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi sekarang, anggota TNI sudah tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Loteng. Sehingga perlahan kedekatan masyarakat dengan TNI sudah mulai terbangun. Hal itu menjadi modal penting dalam membangun kebersamaan, demi terciptakan stabilitas kamtibmas ke depan. Ia pun berharap, kemanggulan antara TNI dengan masyarakat yang sudah baik tersebut kedepan bisa terus diperlihara. Bahkan bisa semakin kuat dan kokoh. Karena bagaimana pun juga, masyarakat tidak akan mampu menjaga stabilitas kamtibmas tanpa dukungan TNI dan Polri. Begitu pula sebaliknya, TNI tidak akan bisa maksimal, tanpa dukungan masyarakat. “Kedepan kemanggulan ini harus bisa semakin diperkuat. Demi terjaganya stabilitas kamtibmas wilayah,” pungkasnya. Karena stabilitas kamtibmas merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi jalannya pembangunan di Loteng. Terlebih Loteng saat ini tengah giat-giatnya membangun di segala aspek. Demi mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Yang tentunya sangat membutuhkan dukungan yang namanya stabilitas kamtibmas. “Tanpa stabilitas kamtibmas yang baik, pembangunan yang dilaksanakan tidak akan bisa berhasil,” tandas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

Semua Parpol Dituding Melanggar Pencurian Alat Listrik Disinyalir Marak

Bupati Minta Camat Ronda Malam Tanjung (Suara NTB) Pencurian alat listrik disinyalir marak di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Mengantisipasi hal itu, Bupati menginstruksikan – secara lisan, kepada seluruh Camat yang ada di KLU untuk mengintensifkan dan membentuk pos-pos ronda di beberapa titik strategis di tiap kecamatan. “Belakangan mulai marak pencurian alat-alat listrik di KLU. Saya minta kepada Camat untuk mengadakan ronda tiap malam. Bentuk pos-pos ronda. Jadi kita tidak hanya melapor, tetapi ikut mencegah,” demikian instruksi Bupati, Senin (24/3). Dalam beberapa kunjungannya ke masyarakat, Bupati mendapat laporan berbagai peralatan listrik milik PLN tiba-tiba hilang. Kondisi ini lantas memperburuk kinerja pelayanan listrik yang memang belum stabil di KLU. Salah satu contoh kasus, diungkap Djohan, pencurian peralatan listrik yang terpasang di tiang listrik di wilayah Desa Rempek, belum lama ini. Pembongkaran alat tersebut sempat terlihat oleh warga. Akan tetapi karena oknum menggunakan baju seragam PLN, warga lantas menyangka petugas PLN akan melakukan perbaikan. Namun warga baru menya-

dari, setelah kejadian itu pelayanan listrik di desanya tiba-tiba mati. Menyikapi hal tersebut, Bupati meminta agar seluruh masyarakat turut mengawal agar pelayanan listrik dijaga bersama. Bupati seolah tak ingin tercoreng, kondusifitas Kabupaten Lombok Utara dengan predikat Daerah dengan angka kriminalitas paling sedikit di NTB tercoreng gara-gara ulah segelintir oknum tersebut. “Saya juga sudah minta kepada PLN, kalau memasang alat listrik apalagi alatnya mahal, usahakan dekat dengan perkampungan warga, sehingga masyarakat di sekitarnya bisa menjaga,” kata Bupati. Ia optimis ke depannya, pelayanan listrik di KLU akan semakin baik terutama setelah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintang dari Lombok Barat ke Lombok Utara selesai di kerjakan. Sementara ini ia mengajak masyarakat KLU memaklumi, meski KLU sudah menyumbang energi listrik dari beroperasinya sejumlah PLTMH (pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) namun pelayanan listrik masih belum maksimal. “Kita masih merasakan, mati lampu di daerah kita ini terjadi secara tiba-tiba. Kita ingin hal ini diperbaiki,” pintanya lagi. (ari)

Selong (Suara NTB) Memasuki sepekan masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 sudah dikantongi sejumlah pelanggaran yang dilakukan para caleg. Utamanya masalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat-tempat yang dilarang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim menuding semua parpol telah melakukan pelanggaran. Disampaikan Ketua Divisi Hukum KPU Lotim, Taharudin, SH., kepada wartawan di Selong, Senin (24/3) kemarin mengatakan, untuk menindak pelanggaran tersebut KPU baru bisa bergerak setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu. Sampai saat ini semua rekomendasi sudah dilaksanakan. Setelah dilakukan penertiban lagi-lagi para caleg dan parpol ini memasang kembali APK-nya.

Seperti terlihat di jalanjalan utama kota Selong banyak berjejer APK Parpol dan caleg. Semangat para caleg dan parpol untuk pasang kembali APK sangat disanjungi. Hal ini membuat petugas mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban. Ditambah lagi tempat pemasangannya di tempat-tempat yang tinggi. Larangan tegas menyebutkan, gambar dan bendera parpol tidak boleh dipasang di pohon-pohon. Larangan ini tampak seperti tidak digubris para caleg dan parpol. Padahal sudah jelas tertuang dalam PKPU Nomor 15 2013 tentang pedoman tata cara kampanye Pileg ada larangan tegas untuk memasang APK di pohon. Larangan terhadap caleg jadi penunggu pohon sudah disampaikan. Saat turun melakukan penertiban. Keesokan harinya

kembali terpasang. Mengenai dugaan politik uang sejauh ini katanya belum ada yang ditemukan. Divisi Hukum Panwaslu Lotim, Miftahurrahman, SH yang dikonfirmasi secara terpisah mengaku sudah bosan melakukan penertiban. Ia mengatakan, patut dicurigai ada indikasi dengan maraknya pemasangan APK di tempat terlarang itu sebagai bagian dari cara para politisi untuk halangi Panwaslu melakukan pendeteksian terhadap bentuk larangan-larangan lainnya. Saat ini, katanya, terdapat delapan bentuk pelanggaran yang terindikasi dilakukan para Parpol dalam masa kampenye. Antara lain, melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlibatnya para oknum Kepala Desa (Kades), Kampanye di tempat dilarang sepetti tempat ibadah dan lainnya. (rus)

DPK NTB 17.102, KPU Siapkan Surat Suara Lebih Mataram (Suara NTB) Data Daftar Pemilih Khusus (DPK) di NTB menunjukkan 17.102 orang yang terdaftar sebagai DPK. Lotim menjadi penyumbang jumlah DPK terbanyak dengan jumlah 5.238 orang. Terkait dengan hal ini, KPU NTB akan menyebarkan DPK ini secara merata di TPS dan menyiapkan satu setengah persen surat suara lebih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Pengembangan SDM, KPU NTB, Agus M.Si, mengatakan Lotim menjadi penyumbang DPT terbanyak. “Dari data terakhir, Lotim memiliki DPT tertinggi,” ujarnya. Menurutnya, tingginya DPT lotim ini terjadi karena pemil-

ih yang dulunya keluar negeri yang masuk daftar pemilih sementara, direkomendasikan oleh Panwaskab kepada KPU untuk dicoret. “Dulu rekomendasi dari Panwaskab supaya dicoret, sekarang mereka pulang, sementara DPT sudah ditetapkan,” katanya. Ditambahkannya, semua DPK ini akan disebar supaya tidak menumpuk di satu TPS. “Selain TPS kami berikan jumlah surat suara lebih satu setengah persen, DPT ini juga akan disebar supaya tidak menumpuk di satu TPS,” ungkapnya. Selain itu, jika terjadi salah satu TPS yang kekurangan surat suara karena hadirnya DPK, akan diupayakan DPK memilih di TPS yang masih memiliki stok surat suara leb-

ih. “Nanti sistemnya DPK yang pindah TPS jika surat suara di TPS asal habis. Kita tidak membolehkan surat suara yang dipindahkan, itu untuk menghindari kecurangan,” tutupnya. Sementara itu, dari data yang diterima Suara NTB terkait jumlah DPK di masing-masing Kabupaten/Kota, tercatat Lombok Timur (Lotim) terbanyak dengan jumlah DPK 9.257 orang, Mataram 1.165 orang, Lombok Barat 1.232 orang, Lombok Utara 214 orang, Lombok Tengah 1.563 orang, Sumbawa Barat 688 orang, Sumbawa 790 orang, Dompu 657 orang, Bima 1.174 orang, Kota Bima 362 orang. Jumlah keseluruhan DPK NTB 17.102. DPK ini terdiri dari 8.687 orang laki-laki dan 8.415 orang perempuan. (ami)


SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Diresmikan Menteri PDT

Pelabuhan Tawun Terhubung ke Objek Wisata Dalam peresmian pelabuhan itu, Menteri PDT menyebut, daerah pertama kali dikunjungi semenjak menjadi menteri adalah NTB. Lantas ia keliling ke sejumlah daerah, termasuk Lobar. Melihat daerah ini, menurutnya memiliki potensi yang tak dimiliiki daerah lain. Dalam kunjungan didampingi Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, Kadishubkominfo NTB, Agung Hartono mewakili Gubernur NTB dan sejumlah kepala dinas. Menteri PDT menyebut, daerah ini memiliki potensi gunung, rimba, laut dan pantai (gurilap). Karena itu, keliru kalau potensi besar

ini tak dikelola dengan baik. “Apalagi melihat rangking IPM NTB, berada dilima besar terbawah secara nasional. Karena itu, IPM NTB harus mampu didongrak terbaik nasional,” katanya. Terkait pengembangan wisata, Kementerian PDT membantu tiga dermaga atau jeti yang memiliki fungsi berbeda-beda. Jeti di Gili gede misalnya, untuk angkutan penduduk setempat. Jeti di di Tawun untuk konektivitas antar pulau dan pengembangan wisata. Jeti di Senggigi untuk koneksi dan wisata. “Tiga dermaga ini kita resmikan,” imbuhnya. Ia berharap adanya dermaga ini akan menopang

pengembangan wisata daerah Lobar kedepan. Bupati Lobar, H. Zaini Arony menyatakan, kawasan Sekotong termasuk destinasi wisata unggulan daerah. Daerah ini menjadi tujuan wisata, selain Senggigi. Karena itu menurutnya,dibangunnya dermaga Tawun akan memudahkan transportasi ke gili. “Perhatian menteri PDT besar ke Lobar, buktinya dana yang digelontorkan sudah Rp 43 Miliar lebih,” sebutnya, sembari mengungkap tahun ini ditambah Rp 30 Miliar. Pelabuhan tawun dan Senggigi merupakan revitalisasi pelabuhan yang dibangun se-

Star Wars Episode VII Mulai Syuting Mei (ant/bali post)

Salah satu tokoh Star Wars, Darth Vader. Beijing Disney Selasa lalu mengumumkan bahwa film yang sangat ditunggu-tunggu “Star

Wars: Episode VII” akan mulai syuting pada Mei. Untuk syuting film ini perlu waktu tiga dekade setelah peristiwa tahun 1983 “Return Of The Jedi”, dan menurut CEO Disney, sejumlah bintang “asli” akan terlihat dalam aksi baru film ini.

“Akan ada beberapa wajah sangat akrab bersama dengan trio muda pendatang baru,” kata CEO Walt Disney, Bob Iger, menegaskan. Dikabarkan bahwa pemenang Oscar Lupita Nyongo dan Girls yang membintangi Adam Driver dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam episode baru itu. Namun Bob Iger tidak mengkonfirmasikan calon-calon pemainnya pada Selasa, kecuali R2D2. “Rumor mengatakan bahwa hampir setiap aktor di dunia telah dicasting dalam film ini, tetapi sejauh itu, anggota pemain resmi yang kami telah konfirmasi - satu-satunya adalah R2D2,” kata Iger. “Star Wars: Episode VII” dijadwalkan akan dirilis 18 Desember 2015. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

Mick Jagger Berselisih dengan Keluarga Kekasihnya

Mick Jagger

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR4925CF NOKA/NOSIN: MH350C005DK649005/50C649023 AN.I KETUT SUASTA HILANG DISEKITAR JL.PARIWISATA MENUJU JL.PEJANGGIK MTR

Jakarta (Suara NTB) Perancang busana L’Wren Scott yang bunuh diri hari Senin lalu akan dimakamkan melalui sebuah seremoni kecil dan terbatas di Los Angeles pekan ini, namun kini keluarganya membuat pengaturan baru, lapor Daily News, New York. TVGuide.com melaporkan bahwa kekasih Scott, yakni pentolan band Rolling Stones Mick Jagger, telah membuat pengaturan untuk pemakaman kecil di Los Angeles Senin atau Selasa lalu, dengan hanya hadiri undangan terbatas, kata Daily News. Namun pihak keluarga Scott ingin mendiang dimakamkan di kampung halamannya di Utah. L’Wren Scott dibesarkan di Roy, Utah, oleh orangtua angkatnya, Ivan dan Lula Bambrough, yang adalah para pemeluk Mormon. Kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, dan nama dari ketiga anaknya —L’Wren, adik lelakinya Randall dan adik perempuan Jan— terukir pada batu nisan mereka di sebuah astana di North Ogden, Utah. Beberapa anggota keluarga Scott, termasuk Jan, tidak diajak berbicara mengenai rencana pemakaman L’Wren dan hanya mendengarnya dari kabar media, kata seorang sumber yang dekat dengan keluarga tersebut kepada Daily News. (ant/balipost)

CORAL&BATU ALAM

LAUNDRY

belumnya oleh Pemda. Kedepan untuk menopang keberadaan pelabuhan Tawun ini, perlu dibangun pertokoan, tempat jual beli tiket dan fasilitas lain. Jumlah pengunjung ke Sekotong mencapai 300 ribu orang lebih, dari taget 280 ribu orang. Menurutnya tamu dari Bali, baik turis mancanegara yang menginap di Senggigi lebih senang kembali lewat laut diibanding melalui udara atau darat karena lebih praktis. “Karena itu keberadaan dermaga ini menjadi penting dan strategis” ujarnya. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Sekotong Barat, Aji Sujana menyatakan, keberadaan dermaga ini harus berkontribusi ke desa. Selama ini belum ada kontribusi, karena belum dibahas oleh pihak desa dan pihak terkait. “Harus memberi kontribusi ke desa, untuk pemasukan desa,” sarannya. (her)

(Suara NTB/her)

DIRESMIKAN - Pelabuhan Tawun diresmikan menteri PDT didampingi Bupati Lobar.

Sembilan Film Diputar Meriahkan Hari Film Nasional Jakarta (Suara NTB) Perpustakaan Nasional akan memutar sembilan film Indonesia dari masa ke masa mulai Senin hingga Jumat (24-28/3) untuk memeriahkan peringatan Hari Film Nasional 2014. “Supaya generasi muda mengetahui perkembangan perfilman Indonesia dari masa ke masa,” kata Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsi di Jakarta, Senin. Film-film yang diputar di ruang audio Perpustakaan Nasional tersebut yaitu Tjoet Nja Dhien

yang dirilis pada 1986, Harimau Tjampa (1953), Laskar Pelangi (2008), Lewat Djam Malam (1954), Bidadari Bidadari Surga (2013), Salah Asuhan (1972). Malaikat Tanpa Sayap (2012), Fatahillah (1997) serta Batas Antara Keinginan dan Kenyataan (2011). Dalam sehari dua film diputar sejak pukul 09.00 WIB. Selain itu, dalam rangka peringatan Hari Film Nasional juga dilakukan peluncuran website tokoh perfilman yang kali ini mengangkat aktris senior Christine Hakim.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pendandatanganan MoU kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Kesultanan Cirebon, Universitas Halueleo Sulawesi Utara, PT Telkom Tbk, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Otorita Batam. Perpustakaan Nasional juga memberikan penghargaan kepada penerbit dan pengusaha re-

(Suara NTB/ist)

kaman yang aktif melaksanakan UU No 4 Tahun 1990 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Rekam. Selain itu juga dilakukan diskusi film tentang perkembangan perfilman Indonesia dengan narasumber aktris Christine Hakim, aktor senior Alex Komang, sutradara Aditya Gumai dan pengamat film Marselli Sumarno. (ant/balipost)

Bidadari-bidadari Surga

Harimau Tjampa

(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) Pelabuhan Tawun diresmikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Dr.Ir.H. Helmy Faishal Zaini, Senin (24/3). Pelabuhan senilai Rp 1,6 miliar ini terhubung ke tiga gili untuk pengembangan wisata daerah Sekotong kedepaan. Besar harapan agar keberadaan pelabuhan Tawun in mampu berkontribusi ke desa setempat, pasalnya setelah operasi beberapa bulan terakhir belum ada pemasukan ke desa.

(Suara NTB/ist)


PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

Bekerja dengan Ikhlas TAK pernah berpikir mendapat penghargaan. Bekerja dengan ikhlas, adalah modal yang ditanamkan dalam benak Nurbaeti, SPd, guru SDN 3 Pancor Lombok Timur. Sebagai seorang guru, dia tetap semangat membuat inovasi dalam proses pembelajaran. Tak jarang bekas mainan murid-muridnya dijadikan sebagai alat peraga pembelajaran. Nurbaeti yang ditemui Suara NTB di Pancor, Sabtu (22/3) menceritakan prestasi (Suara NTB/cem) yang disandang sebagai Nurbaeti guru berprestasi tingkat provinsi di tahun 2012, tidak membuatnya bangga dan menyombongkan diri. Akan tetapi, penghargaan tersebut dijadikan untuk saling bertukar pikiran dengan rekan-rekan seprofesinya dan disalurkan kepada peserta didik. Ia menambahkan bekerja dengan ikhlas serta tidak mengharapkan apresiasi dari siapapun, prinsip yang ditanamkan pada dirinya pribadi. “ Intinya, saya bekerja ikhlas dan tidak harapkan apa-apa,” ungkap Nurbaeti. Diakui, proses mendapatkan predikat guru berprestasi, dijalani dengan berbagai proses seleksi mulai dari tingkat kecamatan (gugus) hingga provinsi. Alhasil, tujuh karya ilmiah yang merupakan penerapan ilmu penelitian tindakan kelas (PTK) dapat ditampilkan dengan baik. Tidak hanya itu, persyaratan fisik berupa portofolio dan lain sebagainya ditunjukkan saat itu. “Kita dites wawancara sampai dengan presentasi karya ilmu,” terangnya. Terkait tujuh karya ilmiah yang dibuat itu, merupakan seluruh persoalan atau permasalahan yang ditemukan selama mengajar di kelas. Alternatif metodenya pun, membuatnya untuk terus berinovasi serta berkreativitas. Menurutnya, apapun yang diciptakan Allah SWT di muka bumi dapat dijadikan alat peraga pembelajaran. Namun, tergantung kemauan diri pribadi untuk mengetahui lebih jauh manfaat dari bahan tersebut. “Saya pernah pakai bekas mainan anak-anak yang dibuang. Setelah saya teliti dan cari tahu lebih jauh. Ternyata bisa digunakan sebagai pengganti tanah,” sebutnya. Menyinggung caranya membagi waktu antara keluarga dengan hobinya membuat karya ilmiah? Ibu dua orang anak ini mengaku tidak terlalu membebani diri dengan tugas yang dijalankan. Artinya, tugasnya sebagai ibu rumah tangga tetap dijalankan serta kewajibannya tetap terlaksanakan. Nurbaeti menambahkan suami dan keduanya anaknya mendukung setiap yang dilakukan. “Alhamdulillah suami dan anak saya men-support apa yang saya kerjakan,” ujarnya. Ke depan, ia berharap dunia pendidikan di daerah dapat berkembang dengan pesat. Selain itu, guru-guru yang lain, dapat mengembangkan diri dengan banyak berinovasi dalam memberikan materi pelajaran. Dan yang paling inti, bekerja dengan ikhlas tanpa harus mengharapkan penghargaan dari orang lain. (cem)

Panglima TNI Ajak Mahasiswa Pertahankan Nasionalisme Mataram (Suara NTB) Munculnya globalisasi di segala lini kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, politik merupakan imbas atas lahirnya ideologi modernisasi. Dari proses globalisasi tersebut lahirlah liberalisasi di berbagai lini kehidupan. Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada intervensi semua pihak, dikhawatirkan dapat mengikis nilai-nilai nasionalisme. Demikian pesan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat memberikan ceramah kebangsaan bertajuk Menuju Masyarakat NTB yang Beriman Berbudaya Berdaya Saing dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI di IKIP Mataram, Senin (24/3). Menurut Moeldoko, ancaman terhadap semakin tergerusnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia senantiasa hadir setiap saat. Hal tersebut dipengaruhi berbagai sebab. Seperti serangan globalisasi yang semakin mencemaskan dan semua negara tidak dapat menolaknya. Akan tetapi, di sisi yang lain, globalisasi bisa menjadi peluang. Kedua hal tersebut, lanjutnya, harus dilihat oleh masyarakat Indonesia dengan mata jernih untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap menghadapi serangan-serangan globalisasi tersebut. “Kita tidak bisa menolak hadirnya globalisasi karena itu suatu kemestian. Apalagi Indonesia sebagai negara dengan ideologi yang terbuka dan dinamis, akan tetapi kita bisa membuatnya jadi peluang yaitu dengan cara mempersiapkan SDM berkualitas agar siap menghadapi globalisasi,” ujarnya. Moeldoko menyebut posisi Indonesia di mata dunia saat ini sangat strategis. Banyak kekuatan asing dari negaranegara Asia dan luar Asia sedang memperhatikan Indonesia sebagai negara dengan kekua-

Jurusan PLS IKIP Mataram

Prospek Bagus, Minim Peminat Mataram (Suara NTB) Meski memiliki prospek bagus dengan lulusan yang terserap di berbagai lini dan instansi pemerintahan tidak lantas membuat Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram tenar dan diminati. Pasalnya, dari tahun ke tahun, belum banyak mahasiswa yang tertarik mengambil jurusan PLS yang memiliki (Suara NTB/dys) konsentrasi pada pendidiSuharyani kan non formal ini. Hal tersebut dikemukakan Ketua Jurusan PLS Suharyani, M.Pd, kepada Suara NTB Senin (24/3). Menurutnya, masih minimnya peminat mahasiswa masuk jurusan PLS selama ini disebabkan masih terbatasnya media sosialisasi yang dilakukan pihaknya. Selain itu Suharyani mengaku, minimnya peminat pada jurusan PLS disebabkan perspektif mahasiswa dalam melihat jurusan PLS yang dianggapnya tidak dapat mengajar sebagaimana halnya pada jurusan pendidikan formal. Padahal, kalau dilihat dari sisi prospek ke depan, jurusan PLS lebih menjanjikan karena lulusannya bisa diserap di berbagai sektor. “Tidak seperti pada jurusan-jurusan pendidikan formal yang lulusannya hanya di sekolah, tapi PLS serapannya sangat banyak seperti di Lembaga PAUD, PKBM, sanggar-sanggar belajar, Dikpora dan lain sebagainya. Jadi jangkauannya lebih luas,” klaimnya. Sebagai contoh luasnya jangkauan lulusan jurusan PLS, Suharyani mengaku bagi lulusan PLS, berbagai persoalan sosial di masyarakat akan mereka lihat sebagai peluang pembinaan bukan malah sebaliknya. “Jadi masih banyak peluang yang bisa mereka digarap sehingga tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak masuk jurusan PLS,” ujarnya. Kendati jangkauan lulusan jurusan PLS sangat luas, Suharyani menyesalkan masih terbatasnya formasi yang disediakan pemerintah untuk jurusan PLS pada saat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) setiap tahunnya. (dys)

Halaman 10

tan baru. Bayangkan, masyarakat dunia dengan jumlah 7 miliar jiwa, sekitar 4,4 miliar hidup di Asia dan 237.461.326 juta jiwa tinggal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan ditopang oleh kekayaan alam Indonesia, ujarnya, memungkinkannya sebagai sasaran globalisasi dunia. Posisi tersebutlah yang dikhawatirkan sebagai pintu masuk asing untuk menggerus rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. “Oleh karena itu, kita harus optimis menjadi bangsa Indonesia dengan mempersiapkan SDM berkualitas dan kita bangun Indonesia dengan kekuatan baru apalagi pada tahun 2015, Indonesia akan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi Asia,” ujarnya. Meski demikian, Moeldoko mengaku khawatir melihat terjadinya serangan-serangan kebudayaan dan ekonomi atas Indonesia. Sebagai contoh, kebudayaan-kebudayaan asing seperti Korea dan Jepang kini sudah merambah sebagai model hidup remaja masa kini seperti gandrung pada budaya K-Pop. “Tolong kita semua ikut menyadarkan anak-anak kita. Betapa anak-anak kita lupa dengan budaya kita sendiri tapi gandrung pada budaya luar. Tentu inilah yang harus diwaspadai, bangsa kita se-

(Suara NTB/humas Setda NTB)

FOTO BERSAMA - Panglima TNI Moeldoko foto bersama dengan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Ketua MAS H. L. Azhar dan tokoh lainnya usai menerima gelar anjanengan dari MAS di IKIP Mataram, Senin (24/3). dang memasuki masa dengan kondisi seperti ini yaitu perang terhadap kebudayaan dan ekonomi. Tidak seperti perang dulu yang mudah ditebak siapa lawan dan kekuatan lawan,” ujarnya mengingatkan. Untuk itu, Moeldoko berpesan agar semua komponen bisa mempersiapkan SDM yang potensial, sehingga siap bersaing di tengah arus globalisasi. Sementara hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimalsir dampak buruk globalisasi adalah dengan menggunakan kekuatan kearifan lokal agar rasa cinta tanah air dan nasionalisme tetap tumbuh. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dalam sambutan-

Seluruh Sekolah di KSB Siap Hadapi UN Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, seluruh sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat telah menyiapkan siswanya menjelang Ujian Nasional (UN) tahun ini. “Semuanya sudah bersiap diri. Bukan saja sekarang tapi sejak memasuki semester kedua, seluruh sekolah sudah menyiapkan siswa tingkat akhirnya untuk UN,” kata kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs. Mukhlis kepada media ini, Senin (24/3). Untuk siswa SMP dan SMA sederajat, Mukh- l i s menyebutkan, berbagai hal telah dilakukan p i h a k sekolah. Salah sat u n y a dengan

Mukhlis (Suara NTB/bug)

menggelar try out (uji coba) yang hingga kini rata-rata sekolah telah melaksanakan 2 sampai 3 kali kegiatan. “Kami dari dinas sendiri untuk SMA dan SMK sudah melakukan try out sebanyak dua kali. Dan hasilnya antara yang pertama dan kedua ada perbaikan hasil dan kita harapkan nanti di UN siswa bisa lebih baik lagi,” ujarnya. Persiapan terhadap siswa tidak hanya melalui gelaran try out, pihak sekolah dengan berbagai inovasinya mempersiapkan siswanya untuk dapat menguasai seluruh mata pelajaran dan kemungkinan soalsoal yang akan muncul pada UN nanti. “Ada istilah pengayaan untuk persiapan siswa. Melalui kegiatan les tambahan para siswa diberikan materi pembelajaran lebih yang kita fokuskan pada soal yang kemungkinan akan muncul di UN. Jadi try out sendiri sebenarnya adalah cara untuk melihat hasil metode pengayaan yang dilakukan para guru,” papar Mukhlis. Pada tahun ini kata Mukhlis, tantangan sekolah dalam menyiapkan siswanya menghadapi UN lebih menantang. Pasalnya tahun ini adalah tahun pertama sekolah

dan guru tidak didampingi Progressio — sebuah lembaga pendidikan kerjasama dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang dalam 3 tahun belakangan terus mendampingi sekolah-sekolah di KSB. “Jadi tahun ini sekolah dan guru secara mandiri menyiapkan siswanya,” katanya. Namun demikian, Muklis menyatakan, kondisi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif. Seluruh sekolah dan para guru dengan hasil bimbingan yang telah diberikan oleh Progressio sebelumnya, saat ini sudah mampu secara mandiri menjalankan fungsinya dengan baik. “Saya yakin juga hasil yang akan kita dapatkan tahun ini akan lebih baik lagi. Karena para guru kita sudah mendapatkan bimbingan dari Progressio dan sekarang waktunya menerapkan sepenuhnya,” timpalnya. Sama pada tahun-tahun sebelumnya, pada UN kali ini Dinas Dikbudpora KSB berharap kesuksesan tidak hanya pada hasilnya saja. Namun juga pada proses penyelenggaraannya dengan cara menaati seluruh Prosedur Operasional Standar (POS) UN yang ditentukan dan tidak terjadi kecurangan selama kegiatan UN berlangsung baik di tingkat pelaksana maupun siswa selaku peserta. “Sukses yang kita inginkan itu ada dua, pertama sukses pelaksanaan kedua sukses hasil,” imbuh mantan sekretaris Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB ini.(bug)

Perkumpulan Mahasiswa Kesehatan Gelar Bakti Sosial Giri Menang (Suara NTB) Puluhan mahasiswa jurusan kesehatan yang tergabung dalam Laskar Mahasiswa Peduli Kesehatan (LAMPAK) Minggu (23/3) menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Kegiatan bakti sosial kesehatan digelar sebagai wujud atas kepedulian mahasiswa terhadap kondisi kesehatan masyarakat sekitar. Ketua Panitia Reza Indra kepada Suara NTB, Senin (24/3) mengaku bakti sosial yang digelar tersebut sebagai bentuk respons dan tanggung jawab mahasiswa jurusan kesehatan terhadap terciptanya kondisi kesehatan masyarakat. Ia mengaku, dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dapat mewujudkan kesehatan yang prima. “Dengan satu langkah berarti seribu makna menuju sehat,” akunya. Sebagai organisasi perkumpulan mahasiswa peduli kesehatan, LAMPAK mempunyai komitmen terhadap terciptanya kondisi masyarakat yang sehat dan sadar

akan pentingnya kesehatan. Hal tersebut sangat penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) NTB yang berkualitas. “Bagaimana mau berkualitas kalau masyarakat tidak sehat dah belum sadar pentingnya kesehatan” akunya. Ditambahkan Reza dalam bakti soial kesehatan tersebut sejumlah kegiatan berupa pelayanan kesehatan gratis dilakukan terhadap masyarakat Desa Bajur di antaranya ialah cek tensi, donor darah dan lain sebagainya. “Itu semua sebagai komitmen kami untuk menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua LAMPAK, Dedi Irawan mengaku perkumpulan mahasiswa peduli kesehatan yang tergabung dalam LAMPAK ini berasal dari sejumlah perguruan tinggi di antaranya STIKES Yarsi Mataram, STIKES NW, Poltekes Kemenkes, dan STIKES Qomarul Huda Bagu. “Kita harapkan, LAMPAK ini menjadi motor penggerak terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat NTB,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BAKTI SOSIAL - Kegiatan bakti sosial yang dilakukan LAMPAK di Desa Bajur Labuapi, Senin (24/3).

nya, mengaku kedatangan Panglima TNI di NTB merupakan kehormatan bagi masyarakat NTB, karena selain bersilaturahmi juga dapat memberikan ilmu untuk menambah wawasan kebangsaan terlebih di era otonomi daerah sekarang ini, wacana-wacana ke Indonesiaan secara umum masih jarang dibahas. “Oleh karena itu, penting bagi kita semua yang hadir di sini untuk bicara soal ke Indonesiaan apalagi ragam budaya dan bahasa yang kita miliki terhimpun dalam bingkai ke Indonesiaan,” ujarnya. Sebelumnya, Rektor IKIP Mataram, Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA., Ph.D, memberikan apresiasi atas ke-

hadiran Panglima TNI Moeldoko ke IKIP Mataram. “Ini momentum yang sangat penting dan strategis bagi IKIP sebagai salah satu PT yang melahirkan calon-calon guru yang nantinya dapat memberikan transfer pengetahuan dan nasionalisme di hadapan siswa-siswa mereka kelak,” ungkapnya. Sebelum memberikan ceramah kebangsaan, Moeldoko menerima gelar anjanengan dari Majelis Adat Sasak (MAS) dan menandatangani prasasti kebangsaan di hadapan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah lingkup Pemprov NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah se-Kota Mataram, OSIS dan mahasiswa. (dys)

Pelaksanaan SBMPTN 2014 Digelar Sehari Jakarta (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2014 dilakukan selama satu hari, yaitu pada 17 Juni 2014. Pelaksanaan seleksi ini lebih singkat dibanding tahun sebelumnya yang dilaksanakan dua hari. SBMPTN 2014 diikuti oleh 64 perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk dua PTN yang baru bergabung,yaitu, IAIN Fatahillah Palembang dan UIN Ar-Raniry Nanggroe Aceh Darussalam. Ketua Panitia SBMPTN, Ganjar Kurnia, mengatakan, kedua PTN yang baru bergabung tersebut belum berpartisipasi pada SNMPTN yang diluncurkan 11 Desember 2013 lalu. “Jika 11 Desember 2013 yang lalu telah diluncurkan SNMPTN 2014 yang diikuti 62 PTN, maka hari ini peluncuran SBMPTN ada 64 PTN,” kata Ganjar saat menyampaikan laporannya dalam peluncuran SBMPTN 2014 beberapa waktu lalu. Meskipun hanya dilakukan selama satu hari, SBMPTN tetap mencakup dua mata uji untuk masing-masing bidang ilmu. Untuk bidang sains dan teknologi, mata ujinya adalah Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA) dan Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek). Untuk bidang sosial dan humaniora, mata ujinya adalah Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA) dan Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum). “Sedangkan bagi pendaftar

untuk bidang campuran, ada tiga mata uji. Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA), Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek), dan Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum),” kata Ganjar sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Senin (24/3). Untuk tes keterampilan bagi program studi tertentu akan dilaksanakan pada 18-19 Juni 2014. Setiap pendaftar, kata Ganjar, dapat memilih dua PTN dengan jumlah program studi untuk dua PTN tersebut adalah sebanyak tiga program studi. Dengan bantuan pemerintah, pendaftar cukup membayar Rp100 ribu untuk semua jenis tes. Jika SNMPTN 2014 hanya untuk siswa yang lulus ujian nasional tahun 2013 dan 2014, SBMPTN lebih luas jangkauannya. Pendaftaran bisa dilakukan oleh lulusan SMA/sederajat tahun 2012 hingga 2014. Untuk menjangkau pelosok tanah air, panitia SBMPTN melakukan kerja sama dengan PT. Pos, PT. Telkom, dan PT. Bank Mandiri. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama di Kantor Kemdikbud, Jumat (21/3) lalu. “Pendaftar dari pelosok bisa memanfaatkan internet di PT. Pos yang tersebar di tanah air, dan Bank Mandiri telah menyiapkan berbagai mekanisme untuk mempermudah pembayaran pendaftaran,” katanya. (ham)

Biaya Pendaftaran SBMPTN Disubsidi Pemerintah Jakarta (Suara NTB) Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mengumumkan penurunan biaya pendaftaran SBMPTN 2014. Penurunan tersebut disampaikan Ketua SBMPTN, Ganjar Kurnia, saat menyampaikan laporannya dalam peluncuran SBMPTN 2014, di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) beberapa waktu lalu. Dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Senin (24/3), Ganjar mengatakan, biaya pendaftaran yang semula berkisar Rp175.000-Rp200.000, tahun 2014 ini turun menjadi Rp100.000 untuk semua jenis tes. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, menjelaskan sebab penurunan biaya pendaftaran, karena disubsidi pemerintah. “Turunnya (biaya pendaftaran) karena kita subsidi. Kita ingin jangan sampai adik-adik kita karena tidak punya uang, buat daftar saja tidak bisa,” terangnya. Bagi siswa yang tidak mam-

pu membayar pendaftaran, Mendikbud mengungkapkan tidak akan dipungut bayaran. Skema Bidikmisi bisa digunakan dalam seleksi ini, karena dalam seleksi ini, kata dia, sudah terintegrasi dengan Bidikmisi. Dalam peluncuran SBMPTN itu pula, Ganjar mengungkapkan jumlah siswa yang telah mendaftar. Dari 1,4 juta siswa kelas 12 yang terdaftar dalam Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS), sebanyak 452.067 siswa telah mendaftas SBMPTN. “Melalui seleksi berbasis akademik ini diharapkan diterima 140 ribu siswa di 64 PTN sesuai daya tampung masing-masing. Seleksi berdasarkan parameter yang telah disepakati,” kata Ganjar. Adapun syarat utama untuk mendaftar SBMPTN 2014 ada tiga, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Ujian Nasional (NUN). Dengan cara seperti ini, kata Ganjar, seluruh siswa termotivasi untuk mendapatkan NISN dan NPSN. (ham)


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

Halaman 11

Messi Jadi Penguasa El Clasico Jakarta (Suara NTB) Laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona yang kan di Santiago Bernabeu, Senin dini hari kemarin mengung milik Lionel Messi. Ia mencetak trigol yang memya kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Dengan tiga gol yang dikemasnya kemarin, Messi kini telah mengoleksi 21 gol. Catatan itu melampaui torehan milik legenda Madrid, Alfredo Di Stéfano yang telah mengoleksi 20 gol. Dalam laga perebutan gengsi antara dua raksasa Spanyol itu, Iniesta membuka keunggulan bagi Barcelona pada menit ketujuh setelah menerima umpan dari Messi. Enam menit kemudian, Di Maria mengoper bola ke Benzema yang berada di depan gawang Barca, sayang tendangan pemain nomor 9 tersebut masih melambung di atas mistar gawang. Di Maria yang mengisi sayap kiri Real Madrid kembali menusuk ke daerah pertahanan Barca dan melayangkan umpan lambung. Upaya Benzema menyambut umpan Di Maria kali ini tidak luput. Bola sundulannya melewati kiper Valdes dan membuat skor berubah menjadi imbang 1-1. Hanya berselang tiga menit, menit ke-20, Benzema mencetak gol kedua yang menghantar Real Madrid berbalik unggul 2-1, lagi-lagi berkat umpan Di Maria. Namun pada menit 42, Messi menunjukkan kemahirannya dan mencetak gol penyama 2-2 yang memaksa Real Madrid harus kerja keras lagi untuk membalasnya. Sampai babak pertama selesai, kedudukan tidak berubah, tetap imbang 2-2.

Sumber : Daily Mail

dipentasjadi pangbuat dirinEl Clasico.

Dalam 10 menit pertama babak kedua, Alves melanggar Ronaldo dan wasit menunjuk titik putih menghadiahi Real Madrid tendangan penalti. Ronaldo yang menjadi penembak, sukses membobol gawang kiper Valdes, Real Madrid kembali unggul 32, sebelum Sergio Ramos diusir keluar lapangan karena melanggar Neymar. Messi pun mengeksekusi penalti dengan sangat baik menit 65, skor berubah menjadi imbang 3-3. Diusirnya Ramos dari lapangan membuat lini belakang Real sedikit melonggar, sementara pertarungan untuk memenangkan laga itu kian kritis. Mengulang kesalahan Sergio Ramos, Carvajal dan Alonso mengapit Iniesta yang mencoba membuat umpan di kotak penalti. Jatuhnya Iniesta menguntungkan Barcelona, wasit pun menghadiahi satu tendangan penalti lagi bari musuh bebuyutan Real Madrid. Messi kemudian memastikan kemenangan Barca. Bola tendangannya dari titik putih menit 84 tidak bisa dihadang kiper Real, Diego Lopez. Gol hat-trick Messi sekaligus menghantar Barcelona memenangi laga El Clasico dengan hasil akhir 4-3. (ant/bali post)

SELEBRASI MESSI - Lionel Messi melakukan selebrasi gol ketiganya dengan mencium lambang Barcelona di bajunya, dalam laga melawan Madrid yang berakhir dengan skor 3-4 untuk kemenangan Barcelona.

Berkat Keseriusan

Hadapi Porprov

Rusni

(Suara NTB/fan)

Koni Lotim Verifikasi Cabor Selong (Suara NTB) Meski secara resmi belum dilantik, di bawah pimpinan H. Haerul Warisin para pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Timur (Lotim) sudah mulai bekerja. Utamanya mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) pertengahan Juni 2014 mendatang. Saat ini, pengurus KONI sedang melakukan verifikasi Cabang Olah Raga (Cabor) yang (Suara NTB/ist) Dedy Irawan masih aktif di Lotim yang selanjutnya diminta mempersiapkan atlet yang akan berlaga pada ajang Porprov NTB. Disampaikan Sekretaris KONI Lotim Dedy Irawan DL kepada Suara NTB di Selong, Senin (24/3) kemarin, dari 24 Cabor yang akan dipertandingkan, Lotim tampaknya tidak bisa mengikuti semua. Hasil sementara verifikasi, Cabor Sepeda Motor, Sepeda, Golf dan Biliar tidak ada kepengurusannya. Pengurus KONI ini juga sedang menunggu Cabor Wushu yang sampai saat ini belum ada laporan soal kepastian atletnya mengikuti Porprov. Menghadapi Porprov, proses pemusatan lahitan daerah (Pelatda) diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Cabor. Pelatda sengaja tidak dipusatkan di KONI karena dipandang para Cabor lebih memahami kualitas atlet masing-masing. Pelatda dijadwalkan mulai Maret-Juni mendatang. “Yang paling tahu atletnya kan cabor,” ungkapnya. Soal target yang ingin dicapai pada ajang kompetisi olahraga empat tahun sekali di tingkat provinsi itu, Dedy Irawan menyampaikan tidak akan jauh dari perolehan tahun sebelumnya. Harapannya bisa lebih baik. Di sela waktu yang singkat ini, harapannya perolehan medali tetap gemilang. Dituturkan, para gelaran Porprov tahun 2010 lalu , dari 287 atlet yang mewakili Lotim, mampu meraih 22 medali emas, 24 medali perak dan 34 medali perunggu. Medali emas dominan dari Voli, Basket, Bulutangkis, Karate, Kempo, Tenis Lapangan , Panjat Pinang dan Tarung Derajat. Dedy menambahkan, jumlah atlet yang dikirim KONI Lotim sejauh untuk Porprov 2014 ini belum ditetapkan. Jumlahnya baru diketahui setelah verifikasi kelar. Kemungkinan akan terjadi penambahan karena Cabor voli dan sepak bola mengalami penambahan. Voli akan dibagi menjadi voli indoor dan voli pantai. Sedangkan sepak bola ada tambahan futsal. (rus)

(Suara NTB/ist)

Munakip

SUKSES menyumbangkan medali emas di Kejurnas Piala Presiden di Bandung, Jawa Barat (Jabar) 2013 lalu semakin membuat Munakip optimis menatap event kancah nasional. Atlet yang masuk dalam program Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Desentralisasi tarung derajat ini siap mempersembangkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Dihubungi Suara NTB di sela-sela Pelatda Desentralisasi di Jl. Lingkar Mataram, Senin (24/3) kemarin, Munakip mengatakan bahwa persiapan dirinya mengikuti PON XIX/2016 mendatang sudah mulai sejak tahun 2013 lalu. Hasil Pelatda Desentralisasi yang digelar oleh Pengprov Kodrat NTB itu membuat dia sukses meraih medali emas di ajang tingkat nasional. Medali emas yang diraihnya di Kejurnas Tarung Derajat Piala Presiden tahun 2013 lalu menjadi yang pertama kali diraih sepanjang mengikuti Kejurnas. Di Kejurnas Piala Presiden 2013 lalu dia hanya mampu mempersembahkan medali perak. Baginya, sukses meraih medali emas di event tersebut tidak lepas dari peran Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni yang sangat serius membina atlet olahraga tarung derajat. Melihat keseriusan pengurus cabor yang sangat serius mempersiapkan atlet menghadapi PON, atlet kelahiran Loteng ini optimis menatap PON XIX/2016. “Target saya di PON merah medali emas, mudahmudahan bisa dicapai,” ucapnya. Dikatakannya, obsesi untuk meraih medali emas di PON memang terdengar berlebihan, pasalnya dia belum pernah meyumbangkan medali emas di PON. Namun setelah melihat hasil Kejurnas Piala Presiden 2013 lalu dia pun semakin percaya diri. Pasalnya, satu-satuya atlet asal Jawa Barat (Jabar) yang menjadi pesaing terberatnya di PON 2016 bakal dapat diantisipasinya. Hal itu telah ditunjukannya di Kejurnas Piala Presiden 2013 lalu, dimana dia sukses mengalahkan atlet peraih medali emas di kelas 61-64 kg putra. Menurutnya, keberhasilan di even nasional tahun 2013 lalu membuka peluangnya untuk mempersembahkan medali emas di PON, sebab lawan terberatnya sudah pernah dikalahkannya. Oleh karena itu Munakib berambisi menyumbangkan medali emas di PON XIX/2016. Dia yakin dengan kerja keras dan disiplin berlatih yang keras apa yang diinginkannya itu bisa diwujudkan. (fan)

(Suara NTB/ist)

INJAK KEPALA – Pemain Barcelona, Sergio Busquets, terlihat menginjak kepala Bek Madrid, Pepe namun luput dari pantauan wasit.

Kubu Madrid Menguak Konspirasi Wasit Madrid Bek Real Madrid Sergio Ramos menuduh wasit sengaja membuat timnya kalah atas Barcelona dalam laga El Clasico, Senin dini hari. Ramos diusir wasit Alberto Undiano karena dianggap menjatuhkan Neymar di kotak penalti pada babak kedua. Kemudian Lionel Messi mencetak dua gol dari titik penalti yang membuat Barcelona menang 4-3 di kandang Madrid. “Ini selalu sama. Saya tidak menyentuh Neymar tapi tidak ada gunanya berbicara tentang hal itu, toh tidak ada perubahan apa-apa,” kata Ramos kepada harian AS, (23/3). “Semua orang bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Kami bisa menghasilkan sesuatu dari pertandingan tersebut tetapi nyatanya tidak,” kata Ramos. “Ada beberapa hal yang tidak kami lawan. Ini (kekalahan) yang sudah disengaja,” katanya. Hukuman tersebut merupakan kartu merah ke-19 yang diterima Ramos selama memperkuat Madrid tetapi bek tim nasional Spanyol

mengatakan telah melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan. “Saya lebih suka hasil imbang 3-3 ketimbang penalti dan kartu merah,”tambahnya. “Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu wasit Undiano di sisa musim ini.” Namun, gelandang Barcelona, Xavi Hernandes, menampik tudingan soal keberpihakan wasit kepada pihaknya itu. “Kami tampil superior, Barcelona memainkan laga lebih baik dari Madrid dan hasil laga ini membuktikannya,” tampik Xavi. Soal keputusan untuk memberikan dua penalti kepada Barcelona dalam laga tersebut, Xavi memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan karena menganggap dua penalti itu memang layak mereka peroleh. “Menurut saya, semua itu memang seharusnya penalti, termasuk penalti (untuk Madrid) atas pelanggaran dari Alves kepada Cristiano,” ujar Xavi. (ant/ bali post)


SUARA NTB

Selasa, 25 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK


SUARA NTB

Selasa, 25 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN


SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

JALAN-JALAN

Halaman 14 (Suara NTB/her)

pun pernah berkunjung ke makam ini. Selain itu, wisatawan juga banyak yang datang. Para mahasiswa KKN di desa itu pun wajib datang ke makam ini untuk membersihkan makam tersebut.

ONON, batu ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Ketika itu, para wali mulai menyebarkan agama Islam masuk ke Lombok. Di makam ini, menurut cerita orang tua dulu dimakamkan seorang wali perempuan yang bernama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini bukanlah tokoh yang tenar di kisah Wali Songo di Jawa, namun konon ada juga Syekh Siti Jenar, seorang tokoh perempuan dari Lombok. Batu Tinggang berlokasi di Desa Batu Tinggang, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Untuk sampai ke lokasi makam ini, perlu perjalanan lumayan lama dan menempuh medan berat serta berliku. Terletak di perbatasan Loteng dengan Lobar, jarak makam Batu Tingang dari jalur utama (Bypass BIL) sekitar tiga kilometer lebih. Jalur ke lokasi makam ini sebagiannya melalui jalan aspal yang dibangun Pemkab Lombok Barat. Menariknya, interaksi warga di daerah perbatasan ini sangat baik. Warga Loteng dan Lobar berbaur. Di salah satu sekolah milik Pemkab Lobar bahkan memiliki murid yang berasal dari Loteng. Setelah hampir 30 menit lebih melalui jalan tanah, berlubang di sana-disini, Suara NTB pun tiba di Desa Batu Tinggang. Setiba di lokasi makam, persis berada di depan salah satu SD di Desa Batu Ting-

gang. Warga pun mengarahkan ke rumah penunggu makam tersebut. Penunggu makam yang dimaksud adalah M. Hasan Munawir. Penungggu makam, M. Hasan Munawir menuturkan, batu Tinggang itu sebutan warga sekitar karena batu itu berbentuk memanjang. “Batu tinggang” sendiri sebutan warga setempat dalam bahasa sasak, kalau dalam Bahasa Indonesia diartikan batu tinggi (panjang). Menurut cerita nenek moyang, nama asli batu itu, putreng sasak jenggale yang artinya putra atau anak laki-laki sasak jenggale. Konon, menurut cerita tokoh agama bernama Almarhum Datok Muhajirin, di makam itu dikuburkan wali Syekh Siti Jenar yakni wali perempuan asal Lombok. “Bukan Syekh Siti Jenar dari Jawa, namun ada wali perempuan dari Lombok namanya Syekh Siti Jenar,” tuturnya, Rabu lalu ketika dikunjungi wartawan. Ia sendiri tak tahu pasti apakah yang dikubur di makam itu, jasadnya atau benda peninggalan wali tersebut. Namun menurutnya, kalau wali itu bisa saja dimakamkan bukan saja jasad namun sandal dan perabotannya pun dimakamkan. Konon di zaman nenek moyang warga setempat, batu ini memiliki kekuatan mistis bisa berubah arah ke utara atau ke selatan dan memberi petanda kalau akan ada terjadi keributan. Batu ini juga konon pernah pecah, pecahannya pun menyebar hingga luar daerah. “Kalau mau ribut batu ini pasti berubah arah, berbalik arah,” ujarnya. Hal ini dialami warga dulu. Namun saat ini, kekuatan mistis itu tidak pernah dilihat warga setempat. Saat ini makam yang dibangun di atas lahan warisan seluas satu are ini digunakan oleh keluarga penunggu makam sebagai tempat bertapa. Ia memperkirakan umur batu ini sama seperti Gunung Sasak, lebih dari ratusan tahun silam. Tersebarnya cerita tentang batu ini membuat pengunjung pun banyak yang berdatangan. Baik dari dalam maupun luar daerah seperti Bali. Para tokoh agama dari Bali

I makam “Batu Tinggang”, terdapat sebuah batu yang tersohor. Pengunjung banyak berdatangan ingin melihat batu tersebut. Selain menarik perhatian karena ukurannya tak seperti bentuk batu pada umumnya. Batu ini, memiliki bentuk memanjang hingga 2,5 meter lebih. Batu ini juga konon memiliki kekuatan magis. Orang dulu pernah langsung menyaksikan batu itu berubah arah saat situasi tidak aman, seperti akan terjadi keributan dan lain-lain. Demikian pengakuan Penungggu Makam Batu Tinggang, M. Hasan Munawir, Rabu lalu. “Konon menurut cerita orang tua, batu ini memiliki kekuatan mistis. Mampu

berubah arah kalau akan terjadi keributan,” ungkap Hasan. Zaman dulu, batu ini diyakini memiliki daya mistis yang begitu kuat. Hal ini dialami sendiri oleh orang tua terdahulu. Pernah ketika itu akan ribut, batu ini pun berubah arah. Hal ini pun mengherankan warga. Sejak saat itulah, warga mempercayai bahwa batu ini memiliki kekuatan mistis. Batu ini sendiri peninggalan wali perempuan asal Lombok. Batu ini kemungkinan merupakan batu nisan makam wali tersebut. Cerita kenapa batu ini sampai ada di daerah itu, para orang tua dulu tak ada yang tahu. Karena, warga sudah mendapati batu itu ada disana. Konon batu ini pernah pecah, hing-

ga serpihannya ke luar daerah. Cerita ini diperkuat oleh pengakuan warga di Kediri, Lobar bahwa serpihan batu itu ada di salah satu Pura di daerah itu. Karena mengetahui batu ini punya sejarah, maka pihak keluarga penunggu makam itu pun memberitahukan ke Pemda Loteng. Bahkan, ia telah mendaftarkan batu itu agar pemda memasukkannya sebagai salah peninggalan yang perlu dilestarikan. Saat ini, kekuatan mistis itu tidak pernah dilihat lagi oleh warga setempat. Saat ini makam yang dibangun diatas lahan warisan seluas satu are ini digunakan oleh keluarga penunggu makam sebagai tempat bertapa. (her)

Situs Batu Tinggang, Tak banyak yang mengetahui bahwa situs ini merupakan peninggalan salah seorang wali. Meski reputasinya cukup dikenal warga setempat, dan akhirnya dijadikan nama desa oleh warga setempat, namun, keberadaannya seolah masih terabaikan.

Butuh Perhatian Keberadaan Makam Batu Tinggang di Desa Batu Tinggang, Kecamatan Jonggat sebagai salah satu peninggalan yang menjadi obyek wisata di daerah Lombok Tengah tampaknya membutuhkan perhatian dari Pemkab Loteng. Berkali-kali penunggu makam itu mengajukan proposal ke pemerintah daerah setempat untuk membenahi situs tersebut. Namun, tak pernah tembus. Akibatnya, penunggu makam itu harus membiayai sendiri pembangunan tembok makam tersebut. “Sudah kami buat proposal ke pemda tapi tidak jelas hasilnya,” kata penungggu makam itu, M. Hasan Munawir. Ia mengaku telah lama mengusulkan proposal ke Pemda untuk meminta bantuan dana pemugaran. Namun tak kunjung ada respon Pemkab setempat. Padahal, makam ini sudah terdaftar sebagai makam yang perlu memperoleh perhatian Pemda. Namun hingga kini, belum ada perhatian. Beberapa waktu lalu, jelasnya, Kadis Pariwisata Lombok Tengah, L. Putrie pernah berkunjung ke makam itu. Sayangnya, hingga kini belum ada tindaklanjut dari kunjungan tersebut. Karena tak kunjung diperhatikan maka ia mengeluarkan dana pribadi untuk membangun tembok. Pamannya mengeluarkan dana pribadi untuk menembok laham makam itu seluas satu are lebih. Menurutnya, pemerintah kurang memperhatikan peninggalan semacam ini. Padahal ini, mampu mendatangkan wisatawan. Ia berharap pemerintah memperhatikan peninggalan semacam ini. Selain itu, warga juga mengeluhkan jalan di desa itu yang rusak. Ia mengaku pejabat dinas terkait pernah mensurvey jalan itu. Namun, hingga saat ini tak ada tindak lanjut. “Katanya mau dibangun jalan ini, tapi tidak kunjung ada realisasi,” sesalnya. (her)

MISTIS - Batu Tinggang dipercaya memiliki kekuatan mistis.

BATU TINGGANG - Penunggu makam Batu Tinggang, M. Hasan Munawir saat memperlihatkan Batu Tinggang yang konon peninggalan wali. (Suara NTB/her)


SUARA NTB Selasa, 25 Maret 2014

Gunung Slamet Kembali Munculkan Lava Pijar Banyumas (Suara NTB) Aktivitas Gunung Slamet, Jawa Tengah, yang sempat menurun dilaporkan kembali memunculkan lava pijar di puncaknya, Senin (24/3) dini hari. Fenomena lava pijar di puncak Gunung Slamet itusempat dilihat sejumlah warga Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. “Letupan asap hitam yang diikuti warna merah seperti api terjadi pada pukul 05.30 WIB,” kata Kepala Dusun Limpakuwus Wasirun di Desa Limpakuwus, Senin sore. Kendati demikian, dia mengaku hanya sekali melihat fenomena tersebut karena setelah itu Gunung Slamet tertutup kabut. Sementara itu, petugas Posko Aju Desa Limpakuwus Jumara mengatakan bahwa kawah Gunung Slamet beberapa kali terlihat mengeluarkan asap hitam pada pukul 00.00—08.00 WIB. Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan sehari sebelumnya, yakni aktivitas Gunung Slamet lebih tenang. “Meskipun kondisinya seperti itu, masyarakat Limpakuwus tetap tenang. Kami juga telah mengimbau warga untuk tidak khawatir karena status Gunung Slamet masih tetap Waspada (Level II),” katanya. Saat dihubungi wartawan, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendrasto mengatakan bahwa kembali munculnya lava pijar di puncak Gunung Slamet merupakan hal yang wajar. Bahkan, kata dia, kondisi tersebut justru menunjukkan karakter Gunung Slamet. “Kadang lava pijar muncul, kadang tidak. Akan tetapi, statusnya masih tetap Waspada,” katanya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tinggi letupan asap dari puncak Gunung Slamet pada hari Senin dini hari mencapai 1.500 meter atau lebih tinggi jika dibanding dengan hari sebelumnya. “Aktivitas Gunung Slamet masih fluktuatif, kadangkadang tinggi letupannya lebih dari 1.000 meter, kadang lebih rendah. Akan tetapi, sekali lagi status Gunung Slamet masih tetap Waspada, dan zona larangan masih berjarak 2 kilometer dari puncak,” katanya. Berdasarkan data PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Slamet pada hari Minggu (23/3) pukul 18.00—00.00 WIB menunjukkan adanya lima kali letusan dengan ketinggian 400—1.000 meter, sedangkan gempa embusan sebanyak 36 kali dan 15 kali gempa letusan. Sementara pada hari Senin, pukul 00.00—06.00 WIB, tercatat 16 kali letusan asap kelabu setinggi 500—1.500 meter, sedangkan gempa embusan tercatat 45 kali dan 16 kali gempa letusan. (ant/Bali Post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Wali Kota Palembang akan Diperiksa KPK Terkait Akil Palembang (Suara NTB) Wali Kota Palembang Romi Herton mengatakan siap menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus sengketa pilkada Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Akil Mochtar. “Saya telah menerima surat panggilan menjadi saksi di pengadilan Jakarta pada Kamis (27/3) dan siap menghadiri persidangan tersebut,” katanya, di Palembang, Senin (24/3). Dia menjelaskan, berkomitmen mengikuti proses pemeriksaan KPK secara aktif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, dia memastikan akan menghadiri panggilan menjadi saksi pada

sidang lanjutan kasus pilkada pekan depan. Kehadiran di persidangan tentunya menjadi bentuk ketaatkan terhadap hukum yang telah diputuskan aparat penegak hukum. Sebelumnya, Romi Herton mengatakan tetap semangat bekerja meskipun diterpa isu suap dan menerima semuanya dengan lapang dada. “Isu tersebut sudah lama dan saya telah diperiksa KPK tan-

pa ada bukti yang menyatakan terjadi praktik suap,” katanya. Menurut dia, pihaknya memberi Akil Mochtar uang sebesar Rp19.8 miliar tersebut hanya sekedar isu. Isu itu sudah lama bahkan sampai empat bulan diperiksa KPK tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Ia mengatakan, tidak akan menanggapi isu tersebut tetapi tetap akan bekerja optimal untuk kepentingan warga Palembang.

Sebelumnya, pada sidang perdana mantan Ketua MK Akil Mochtar disebutkan bahwa untuk memenangkan sengketa pilkada Palembang Romi Herton menyetor dana sebesar Rp19,8 miliar kepada orang suruhan Akil. Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di Jakarta mengatakan Akil menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman untuk memutus sengketa tersebut. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Romi Herton

Penumpang MH370 Ini Enam Kali Selamat dari Maut Jakarta (Suara NTB) Di usianya yang ke-77, Liu Rusheng yang terdaftar sebagai penumpang pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 yang hilang itu, mengaku telah enam kali selamat dari ancaman maut. Pertama, saat masih bayi, dia ditinggalkan kedua orangtuanya yang mengungsi ketika Cina diduduki tentara Jepang. Kedua dia pernah ditabrak truk selagi bersepeda, kemudian hampir tenggelam ketika berenang bersama teman-temannya. Lalu tiga kali terkena serangan jantung yang salah satunya terjadi saat dia bersepeda menuju sebuah rumah sakit terdekat guna mencari pertolongan karena serangan jantung itu. Mungkin karena itulah pria asal Nanjing di selatan Cina ini begitu menghargai hidup. Seniman dan penulis kaligrafi terkenal Cina ini bahkan menuliskan satu esai mengenai topik kehidupan yang dipublikasikannya dalam lamannya. “Setelah beberapa kali selamat dari maut, saya menjadi lebih jauh menghargai kehidupan,” tulis dia dalam lamannya itu seperti dikutip Sidney Morning Herald. Lalu pada jam-jam awal tanggal 8 Maret lalu, Liu dan istrinya yang berusia 73 tahun, Bao Yuanhua, terbang menggunakan Malaysia Airlines MH370 dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Liu adalah penumpang tertua dari total 239 penumpang dan awak yang

berada di Boeing 777 yang menghilang begitu saja di kegelapan malam itu. Liu adalah bagian dari satu delegasi terdiri dari 34 seniman Cina, keluarganya dan pengatur acara itu yang mengunjungi Kuala Lumpur demi mengikuti eksibisi lukisan dan kaligrafi sel a m a tiga hari di mana k e r j a para seniman dipamerkan. Eksibisi ini diadakan oleh sebuah grup niaga online Cina bernama IBICN. Liu adalah jagonya melukis potret, burung dan bunga, tulis Wall Street Journal. Dia m e n g e p a l a i setidaknya tiga kelompok seni tradisional Cina dan anggota Asosiasi Kaligrafi Cina. “Dia adalah teladan untuk para seniman karena dia mengua-

sai teknik yang bagus sekali dan memiliki banyak kawan,” kata Ma Yongan, Kepala Asosiasi Kaligrafi dan Seni Cina Calligraphy kepada Wall Street Journal. Ma mengatakan karya Liu berkualitas tinggi yang mengundang perhatian para pej a b a t C i n a sampai karyany a dipersembahkan sebagai hadiah bagi mantan Perdana Menteri Taiwan Lien Chan. Temanteman L i u men-

genangnya sebagai orang periang dan energik. Dalam esai tahun 2006 yang mengungkapkan enam kali dia “menipu” maut itu, Liu menceritakan orangtuanya tidak punya pilihan selain meninggalkan dia dan empat saudaranya ketika tentara Jepang menduduki Cina. “Sebenarnya orangtua saya tak mengira saya selamat. Ketika mereka kembali, mereka terkejut saya masih hidup,” kata dia dalam artikel yang diterjemahkan oleh koran Malaysia The Star. “Pada peristiwa kedua, saya baru belajar naik sepeda dan ditabrak truk. Saya terjebak di bawah truk dan terseret-seret.” Dia juga mendapat serangan jantung ketika latihan di kamp tentara pada 1971, dan sekali saat berada dalam kereta di Dunhuang di Cina barat pada 1982. Dia kembali mendapat serangan jantung di rumahnya pada 1993 namun masih mampu bersepeda menuju rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan. Pengalaman-pengalamannya bergumul dengan maut tidak membuatnya jera. Sebaliknya dia menulis dalam esainya bahwa “takdir selalu baik kepada saya”. “Jalan kreatif terbentang panjang, dan saya ingin mencapai upaya-upaya besar untuk terus maju,” tulisnya seperti dikutip Sidney Morning Herald. (ant/Bali Post)

Liu Rusheng

(ant/Bali Post)

Tamsil Linrung Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan pada 2006-2007. “Iya diperiksa. Tapi nanti ya, saya diperiksa dulu,” kata Tamsil saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (24/3). Wakil ketua badan anggaran DPR tersebut seharusnya diperiksa Senin pekan lalu, tapi ia tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Saat anggaran proyek SKRT diajukan ke DPR sekitar 2007, Tamsil duduk di Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan. Tamsil juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Yusuf Erwin Faishal, anggota DPR yang menjadi terdakwa kasus SKRT ketika itu. Saat bersaksi dalam persidangan, Tamsil mengaku sempat menerima uang berupa cek perjalanan dari Yusuf terkait alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api, namun uang itu menurut Tamsil telah dikembalikan. Tamsil juga mengaku pernah disodori uang dalam amplop oleh Anggoro terkait SKRT tapi ditolaknya. Menurut Tamsil saat itu, anggaran untuk SKRT sebenarnya sudah diusulkan agar dibatalkan di DPR, tapi karena Anggoro menyadari kemungkinan anggaran proyek itu ditolak DPR, Anggoro pun mengajak Tamsil bertemu. Pada pertemuan itu Anggoro menjelaskan bahwa SKRT adalah program “government to government” sehingga DPR tidak bisa memutuskan kerja sama itu karena merupakan bantuan pinjaman dari Amerika Serikat. Anggoro yang menjadi tersangka pemberi suap

(ant/Bali Post)

PERIKSA - Anggota DPR Fraksi PKS, Tamsil Linrung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta, Senin (24/3).

kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR dalam kasus ini sebelumnya buron. Anggoro ditangkap oleh petugas imigrasi di Shenzhen China pada 29 Januari 2014 lalu dan tiba di KPK pada 30 Januari malam. (ant/Bali Post)

Pemerintah Upayakan Negosiasi ’’Diat’’ bagi TKW Sutinah Yogyakarta (Suara NTB) Pemerintah berusaha melakukan negosiasi dengan keluarga korban soal diat—denda yang harus dibayar karena melukai atau membunuh— bagi TKW Sutinah, yang divonis hukuman mati di Arab Saudi dalam kasus pembunuhan. Saat menyampaikan keterangan pers di pesawat kepresidenan yang sedang menuju Yogyakarta, Senin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan sejak awal kasus Sutinah masuk proses hukum, pemerintah sudah membentuk tim untuk menangani masalah itu. “Pemerintah Indonesia sudah sejak kasus itu ditangani oleh pemerintah Saudi dan diputus untuk hukuman mati telah melaksanakan banyak kegiatan untuk melobi baik kepada pemerintah maupun keluarga korban,” katanya. Menurut Djoko, pemerintah sudah berupaya mengajukan banding dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengirim surat kepada Raja Saudi

serta memperoleh pengampunan dari Raja untuk Sutinah. “Raja Saudi sebenarnya telah memberikan pemaafan pada yang bersangkutan, tetapi di Saudi Arabia yang berlaku adalah pemaafan darikeluargakorban.Iniyangmenjadi kendala utama,” katanya. Ia mengatakan, pengadilan di Saudi Arabia memutuskan bahwa Sutinah terbukti melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap majikannya. Pemerintah sekarang sedang berusaha agar dia tidak harus menjalani hukuman mati. Tim pemerintah yang menangani masalah hukum yang dialami warga negara Indonesia di Saudi Arabia berulangkali telah menemui keluarga korban dan membicarakan uang pengganti atau diat. “Secara tradisional, permintaan diat sekitar harga 100 hingga 150 ekor unta kalau kita perhitungkan sekitar Rp1,5 sampai Rp2 miliar itu angka-angka secara konvensi atau adat,” kata Djoko. Pemerintah pernah memenuhi pembayaran diat dalam ka-

(ant/Bali Post)

Djoko Suyanto

sus Sadinem. Namun dalam proses negosiasi dalam kasus Sutinah, keluarga korban meminta diat Rp25 miliar. “Namun upaya pemerintah terus dilakukan jadi terkait dengan kegiaatan itu kita masih utus dari Kemlu,(juga)dariPakMaftuhyang dari awal mengurus masalah ini untuk datang kembali ke pihak keluarga untuk negosiasi, karena tidak mungkin dan masuk akal meminta tebusan Rp25 miliar,” katanya. (ant/Bali Post)


Selasa, 25 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KOPIKO 780C ROAD TO CAMPUS 2014

The Next Level of Coffee Experience Memperkenalkan produk terbarunya KOPIKO 78 C, PT. Mayora menggelar program KOPIKO 780C Road to Campus “The Next Level of Coffee Experience” 2014. Bersama DECK Production yang merupakan agency yang menangani kepentingan promo PT. Mayora untuk wilayah Bali – Nusra, program ini dirancang untuk menyasar komunitas akedemisi melalui pendekatan hobi 0

untuk menanamkan image positif KOPIKO 78 0 C dikalangan mahasiswa dan anak muda Mataram. Event perdana KOPIKO 780C Road to Campus digelar di Arena Budaya Universitas Mataram. Gelaran ini bekerja sama dengan KMHD Unram dengan konten acara Donor Darah, Parade Band Akustik dan Bazaar Kampus Mahasiswa dan anak muda Mataram merespon antusias gelaran KOPIKO 780C Road to Campus sesi pertama ini. Adihtya salah seoarang mahasiswa Unram mengatakan “ Gelaran KOPIKO 780C Road to Campus ini sangat positif, selain dapat mendukung program kerja mahasiswa juga memberikan wadah kepada anak muda untuk brekreatifitas.” KOPIKO 780C Road to Campus di gelar sesi kedua digelar di Aula Institut Agama Islam Negeri Ma-

taram. Kali ini acara dikemas dengan Seminar Nasional Matematika yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa jurusan Matematika se – Indonesia. Pada sesi hiburannya, ditampilkan tarian khas daereah Nusa Tenggara Barat serta penampilan bintang tamu DIPA & Lombok Guitar Club. Selanjutnya KOPIKO 780C Road to Campus secara berturut – turut digelar di Universitas Muhammadyah Mataram dan IKIP Mataram. “ Event KOPIKO 78 0C Road to Campus ini harus digelar sesering mungkin yaa.. selain acara keren, bintang tamunya juga keren abissss.. dan banyak hadiahnya lagi. Terimakasih KOPIKO 78 0C “ Ungkap Maya mahasiswa IAIN Mataram. Dalam gelaran ini, dihadirkan stand edukasi dan penjualan produk KOPIKO 780C. Tim pemasar KOPI-

KO 780C yang diturunkan dalam program ini sangat aktif mengedukasi mahasiswa dan pengunjung event ini akan segenap keunggulan KOPIKO 780C. “ Rasa kopi yang pas dan coklat susunya, ditambah minumnnya dalam keadaan dingin hmmm… nikmatt bangetttt… KOPIKO 780C adalah minuman favorite kita” ungkap Mario mahasiswa Unram jurusan Teknik Sipil yang hadir menyaksikan gelaran ini.

Australia Temukan Objek Bundar Hijau Diduga MH370 Canberra – Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, kepada parlemen negara itu malam waktu Australia atau Senin sore WIB ini mengatakan bahwa sebuah pesawat P-3 Orion Angkatan Udara Australia (RAAF) mendapati dua objek pada pukul 14.45 waktu Australia (sekitar pukul 10.45 WIB lalu), tulis James Massola, koresponden politik Sidney Morning Herald. Abbott mengatakan Otorita Keselamatan Maritim Australia memberitahunya, jika awak Orion telah melihat sebuah objek bundar warna abu-abu atau hijau serta sebuah objek persegi panjang berwarna oranye. Kedua objek ditemukan terpisah dari objek-objek yang dilihat sebuah pesawat Cina di selatan Samudera Hindia. Abbott belum bisa memastikan apakah

objek-objek itu merupakan Malaysia Airlines MH370 namun pencarian terus dilakukan. HMAS Success sudah berada di lokasi untuk mengambil objek tersebut, sedangkan sebuah pesawat intai maritim Angkatan Laut AS, Poseidon, Orion kedua Australia dan satu Orion milik Jepang tengah menuju area itu. “Kami tak tahu apakah objek-objek ini dari MH370, bisa jadi adalah kepingankepingan, namun demikian kami berharap kami bisa mengambil objek ini dan itu akan membawa kita ke langkah lebih jauh dalam menyingkap misteri yang tragis ini,” kata dia. Dia mengatakan Australia berutang kepada orang-orang yang berada di pesawat itu dan kepada para keluarganya untuk melakukan “apapun yang kita bisa guna mendapatkan apapun di luar sana, melihat apa yang bisa kita pelajari mengenai apa yang ada dalam salah satu misteri terbesar di masa kita itu”. Pemimpin Partai Buruh, Bill Shorten, mengatakan orang-orang yang hilang dalam pesawat itu adalah “bagian dari kita” dan untuk itu dia memberikan dukungannya bagi upaya pencarian tersebut, demikian Sidney Morning Herald. Pada hari yang sama pesawat Cina juga melihat sebuah objek yang masih di seputaran pesawat Australia menemukan objek berwarna hijau dan oranye tersebut. Sementara Pelaksana Tugas Menteri Transportasi Hishamuddin Hussein, mengaku telah menerima informasi dari Pemerintah Australia mengenai informasi adanya pesawat Australia yang melihat dua objek di lokasi pencarian tim negara tersebut di Samudra Hindia, satu objek berupa persegi panjang dan satu lagi berbentuk bulat. “Beberapa menit lalu, Perdana Menteri Malaysia menerima telepon dari Perdana Menteri Australia, yang menginformasikan bahwa sebuah pesawat Australia telah melihat dua objek di lokasi pencarian Australia, satu persegi panjang, satu bulat,” katanya di PWTC Kuala Lumpur, Senin. Kapal HMAS Success saat ini tengah menuju lokasi tersebut dan kemungkinan objek tersebut bisa ditemukan dalam beberapa jam mendatang atau paling lambat besok pagi. Sebelumnya, pesawat pencari Cina juga melaporkan melihat beberapa objek di lokasi pencarian Australia. (ant/bali post)

(ant/bali post)

CITRA SATELIT - Semakin banyak satelit internasional yang memperkuat adanya objek mengapung yang diduga MH370 di selatan Samudera Hindia.

Snt25032014  

Diduga Rugikan Negara Rp 1,1 Miliar Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Bedah Desa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you