Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 24 DESEMBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 241 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

STERIL - Dua hari menjelang perayaan Natal yang jatuh pada Rabu (25/12) esok, pihak Kepolisian di NTB mulai melakukan sterilisasi gereja. Tampak aparat Kepolisian sedang melakukan pemeriksaan di Gereja Santa Maria Immaculata, di Jalan Langko, Mataram kemarin.

(Suara NTB/ars)

C.01.08.13

Hari Ini Pengumuman CPNS 2013

Puluhan Ribu Pelamar di NTB Terpental memperebutkan 414 formasi dipastikan puluhan ribu pelamar terpental. Selain itu, sejumlah formasi tidak bisa terisi karena peserta tidak memenuhi passing grade yang ditentukan. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pemerintah secara serentak mengumumkan hasil seleksi CPNS 2013 bagi pelamar umum, Selasa (24/12) hari ini. Dari 22.569 pelamar atau peserta ujian seleksi CPNS umum di NTB 2013 yang

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara suap yang melibatkan Kajari Praya non aktif, Subri, SH.MH dan pengusaha Lusita Ani Razak (LAR). Senin (23/12) kemarin, KPK menjadwalkan memeriksa tujuh orang saksi masing-masing tiga dari Pengadilan Negeri (PN) Praya, tiga orang dari Polres Lombok Tengah (Loteng) dan satu orang dari Kejari Praya. Namun empat orang saksi mangkir dari panggilan KPK. Ke empat saksi yang tak memenuhi panggilan KPK masingmasing Ketua PN Praya, Sumedi SH.MH, Kapolres Loteng AKBP. Supriyadi SIK, Desak Ketut Yuni Aryanti (mantan Hakim PN Praya) dan Apriyanto Kurniawan (Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Praya juga Kasi Pidsus). ‘’Ada tujuh saksi yang dipanggil untuk diperiksa hari ini (kemarin— red). Namun hanya tiga orang yang memenuhi panggilan KPK,’’ sebut Humas KPK, Johan Budi , SP kepada Suara NTB , Senin malam kemarin. Disebutkan, ke tujuh saksi itu yang dipanggil adalah, Sumedi SH.MH ( Ketua PN Praya), Bersambung ke hal 5

Bangun Peradaban GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan kaum perempuan di NTB terus berkiprah dan memberikan yang terbaik bagi daerah. Sehingga dari waktu ke waktu, kaum perempuan di daerah ini bisa terus menerus meningkatkan kontribusinya untuk pembangunan NTB. “Ruang-ruang untuk itu (berkiprah) semakin besar. Bersambung ke hal 5

akan keselamatan pendaki. “Hasil rapat kita bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TBGR), Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan pihak terkait lainnya bahwa mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2014 mendatang Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pendakian ke Gunung Rinjani akan ditutup sekitar tiga bulan mulai 1 Januari - 31 Maret 2014 mendatang. Penutupan jalur pendakian ke gunung setinggi 3.726 meter tersebut karena pada bulan-bulan itu cuaca cukup ekstrim yang membahay-

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Natal 2013 , SUARA NTB Rabu (25/12) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (26/12). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

PLN Ambil Langkah Tegas

Mataram (Suara NTB) PT.PLN (Persero) mengambil langkah tegas. Tiga kabupetan di Pulau Lombok, yakni Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah, menerima sanksi akibat terlambat melakukan pembayaran listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Total tunggakan ketiga kabupaten tersebut

mencapai Rp 2,8 miliar. Sanksi tegas yang dijatuhkan yakni berupa pemutusan PJU. Demikian ditegaskan, Asisten Manager Pelayanan dan Administrasi PLN Area Mataram, Sari Indah Damayanti di Mataram, Senin (23/12). Sari merinci, Kabupaten Lombok Barat nilai tunggakannya sebesar Rp 1,9 miliar, Lombok

Tengah sebesar Rp 650 juta dan Lombok Utara nominal mencapai Rp 250 juta. Tunggakan tersebut dihitung untuk rekening pembayaran di bulan Oktober dan November 2013. PLN khawatir, akibat dari masih adanya kewajiban yang belum terbayarkan oleh pemerintah kabupaten, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/bul)

Sari Indah Damayanti

DISEGEL - Seorang petugas menyegel jaringan listrik di salah satu kabupaten yang menunggak PJU.

C.03.08.13

TO K O H

Pendakian ke Rinjani Ditutup Tiga Bulan


SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

Halaman 2

Anggaran Pemeliharaan Besar

11 ”Traffic Light” di Mataram Bermasalah Mataram (Suara NTB) Dari 32 titik traffic light yang ada di Kota Mataram, 11 diantaranya sering bermasalah atau mengalami gangguan. Traffic light bermasalah ini terkadang sering mati atau hanya satu warna lampu saja yang menyala. “Matinya ndak lama, tapi hanya gangguan. Traffic light itu tidak boleh mati total,” terang Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid di ruang kerjanya, Senin (23/12).

Koordinasi dengan PU

Menurut Khalid, traffic light tidak boleh mati karena pihaknya telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pemeliharaannya yaitu Rp 200 juta per tahun untuk semua titik traffic light di Kota Mataram. Tapi tetap saja ada beberapa titik yang sering bermasalah. Bahkan ia mengaku kerap mendapat komplain dari

(Suara NTB/cem)

TIDAK berfungsinya drainase di Lingkungan Bugis dan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Ampenan, menjadi keluhan masyarakat sekitar. Pasalnya, kondisinya tidak enak dipandang mata. Selain berwarna hijau, juga mengeluarkan bau tidak sedap. Tentunya kondisi tersebut mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Lurah Bintaro, H. Lalu Muksin mengakui pendangkalan drainase di keluharan yang dipimpinnya telah terjadi H. Lalu Muksin beberapa tahun yang lalu. Tetapi pihaknya beberapa kali melakukan normalisasi. Ditambahkannya, aliran air dari Telaga Mas dan Meninting yang tidak tidak bisa tercover mengakibatkan meluapnya air ke permukaan. “Kita sudah beberapa kali lakukan pengerukan,” akunya saat ditemui di Kantor Walikota, Senin (23/12). Dikatakannya, pihaknya telah melakukan normalisasi dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Namun setelah beberapa hari dikerjakan, kondisinya akan kembali seperti semula. Kurangnya kesadaran masyarakat sambungnya, menjadi penyebab utama terjadinya pendangkalan. Terlebih dengan aktivitas masyarakat yang sering membuang sampah dan limbah ikan di saluran. Diakui Muksin, untuk menangani pendangkalan drainase, pihaknya selalu mengalokasikan dana kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya luapan. Disebutkan, kedalaman drainase mencapai 2,5 meter dengan panjang 1,5 kilometer. Membuat pihaknya setiap tahun menganggarkan alokasi dana kelurahan Rp 20 hingga 30 juta. “Tergantung volume yang dikerjakan,” akunya. Terkait kendala sambungnya, secara teknis pihaknya tidak mempunyai tenaga untuk secara terus menerus melakukan normalisasi. Namun setiap ada keluhan dari masyarakat, ia langsung mengkomunikasi dan bahkan bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum. Selama ini, PU selalu membantu melakukan normalisasi. Menurutnya, perlu menjaga kondisi lingkungan dengan tidak membuang sampah di saluran. Tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas masyarakat. Sehingga, ia berharap ke depan setelah dilakukan normalisasi kembali, kesadaran masyarakat tumbuh dengan sendirinya serta kesehatan masyarakat dapat terjaga maksimal. (cem)

Dekatkan Pelayanan Kesehatan ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib, mendorong kalangan eksekutif untuk lebih memaksimalkan pelayanan di Puskesmas. Dorongan ini menyusul maraknya Puskesmas di Kota Mataram. Terlebih Pemkot Mataram telah menerapkan program puskesmas gratis. Sebab, menurut Malik, akan menjadi mubazir manakala pemanfaatan puskesmas-puskesmas itu, justru tidak maksimal. Ia menyayangkan hibah (Suara NTB/dok) Puskesmas Monjok oleh Abdul Malik Thalib Pemprov NTB tidak segera dimanfaatkan Pemkot Mataram. ‘’Ini harus menjadi perhatian pemerintah supaya tidak mengabaikannya,’’ demikian Malik. Menurut dia, pelayanan kesehatan akan lebih efektif melalui Puskesmas. Karena, pelayanan di rumah sakit sudah terlalu ramai. Hal inilah, kata politisi PKS ini, yang menambah panjang daftar antrean pasien yang hendak mendapatkan pelayanan. Menyikapi kondisi ini, sudah saatnya Pemkot Mataram melakukan terobosan. Misalnya dengan membuat regulasi atau kebijakan yang mengharuskan adanya kunjungan para dokter ke puskesmas se-Kota Mataram. ‘’Saya tidak tahu apakah kita kekurangan dokter atau apa sehingga belum melakukan itu,’’ ungkapnya. Namun, terlepas dari persoalan kekurangan dokter misalnya, Pemkot harus berani mengambil kebijakan menjadwalkan kunjungan dokter ke puskesmas. Misalnya seminggu sekali atau pada jam-jam tertentu setiap. Kunjungan dokter ke puskesmas, kata Malik, merupakan langkah positif dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, minat masyarakat berkunjung ke puskesmas juga tidak kecil. Ia mencontohkan di Pustu Monjok. ‘’Disana itu ndak ada dokternya bisa ramai, apalagi ada dokternya,’’ selorohnya. Ia mendorong Pemkot Mataram untuk lebih memaksimalkan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat. Jangan sampai, lanjutnya, program puskesmas gratis tidak memberikan jaminan kualitas pelayanan. Untuk itu memang perlu ada regulasi yang dibuat Pemkot Mataram guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas-puskesmas, sehingga orientasi masyarakat yang hendak berobat, tidak semata-mata tertuju pada rumah sakit. (fit)

masyarakat terkait hal itu. Ia mengatakan traffic light bermasalah menjadi tanggung jawab kontraktor atau pihak ketiga yang digunakan pihaknya dalam hal pengadaan traffic light. Pemasangan traffic light termasuk biaya konsultan di satu titik persimpangan biayanya sampai Rp 200 juta. Untuk kontraktor yang dinilai

tidak baik kualitas pemasangan traffic light-nya, pihaknya tidak lagi menggunakan kontraktor bersangkutan di tahun mendatang. “Kita ndak kasih kerjaan lagi. Kita kasih saja yang memang sanggup. Akhir tahun ini kita evaluasi kinerja kontraktor yang melaksanakan pemeliharaan traffic light itu,”

terangnya. Beberapa faktor penyebab matinya traffic light yaitu faktor cuaca dan gangguan listrik. Jika traffic light yang berdekatan dengan pemukiman warga dimana sumber listriknya sama, jika listrik padam akan berdampak juga pada traffic light. “Sepanjang tidak ada gangguan listrik, semua berjalan terutama lampu yang pokok seperti merah dan hijau,” ujarnya. Pemasangan traffic light butuh survei dan kajian mendalam. Begitu juga sebelum dipasang di jalan-jalan yang baru dibangun. “Kita ada kajian lagi untuk mempersiapkan semua perempatan yang

membutuhkan traffic light sesuai dengan standar. Tidak hanya traffic light, ramburambunya juga kita siapkan,” terangnya. Di Jalan Dakota, pihaknya juga telah memasang ramburambu lalu lintas atau marka jalan. Sementara di terusan Jalan Bung Hatta, pihaknya juga telah menyiapkan untuk memasang rambu-rambu jalan. “Dari traffic light, rambu-rambu dan warning light juga. Sesuai dengan hasil survei staf ahli kita. Staf akan mengkaji apakah layak atau tidak. Karena ini juga menyangkut keselamatan jalan,” terangnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

Empat Perusahaan Belum Setor Retribusi Menara Telekomunikasi

H. Khalid Mataram (Suara NTB) Empat perusahaan belum menyetorkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram sebagai pengelola. Dari empat perusahaan tersebut, tiga diantaranya adalah perusahaan provider seluler ternama. Demikian disampaikan Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid, Senin (23/12). Khalid mengimbau kepada keempat perusahaan tersebut untuk segera menyetor retribusi sesuai dengan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) yang telah dilayangkan pihaknya kepada empat perusahaan tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah tiga kali mengirimkan surat peringatan, tapi belum mendapatkan respon hingga saat ini. “Sudah kita kirim sampai peringatan ketiga. Tapi belum ada respon, kita tetap imbau agar mereka segera membayar,” terangnya. Jika sampai peringatan keempat tak juga digubris, Khalid menegaskan pihaknya akan melayangkan surat permakluman untuk penertiban atau penyegelan

salah satu menara dari perusahaan tersebut. “Dari empat perusahaan ini memiliki beberapa tower. Salah satu tower-nya rencananya akan kita segel,” terangnya. Dalam penyegelan itu akan dituliskan bahwa menara tersebut sedang dalam pengawasan Dishubkominfo Kota Mataram dan diminta kepada pemilik menara untuk menghubungi Dishubkominfo. Hal ini disebutkan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 dan Perda Nomor 2 Tahun 2012. “Kita himbau untuk segera melunasi membayar retribusi telekomunikasi sesuai dengan SKRD yang sudah kita kirimkan kepada 11 perusahaan. Dari 11perusahaan tinggal empat yang belum bayar. Kalau tidak segera membayar, dukungannya terhadap pembangunan di daerah ini dipertanyakan. Karena retribusi itu sebagai bentuk kontribusi mereka kepada daerah,” tegasnya. Meskipun akhir tahun anggaran akan segera berakhir, pihaknya akan terus melakukan penagihan sampai ada pembayaran dari perusahaan bersangkutan. “Sekarang kita sedang kejar. Sebenarnya sudah harus selesai. Tapi walaupun selesai tahun anggaran tapi tetap harus. Besok akan kita tagih lagi,” imbuhnya. Dari 11 perusahaan telekomunikasi, ada sekitar 161 menara yang tercatat di Dishubkominfo Kota Mataram. Khusus untuk tahun 2013 ini, retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah melampaui target. Target tahun 2013 sebesar Rp 250 juta, tetapi hingga saat ini retribusi yang berhasil dicapai sebesar Rp 283 juta lebih atau 113,51 persen. (yan)

Pemkot Siap ”Sharing” dengan Pemprov Terkait Jampersal Mataram (Suara NTB) Untuk melanjutkan program Jaminan Persalinan (Jampersal), Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram siap sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Diperkirakan ada sekitar 10 ribu warga Kota Mataram yang melahirkan setiap tahunnya. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM. Martawang mengatakan dari 10 ribu orang tersebut, setengahnya sudah memiliki klaim asuransi melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) yang dikelola BPJS. Setengahnya diperkirakan tidak memiliki klaim asuransi sehingga akan dimasukkan dalam program Jampersal. “Itu kita akan alokasikan untuk sharing dengan Pemprov senilai Rp 950 juta lebih. Sehingga seluruh warga masyarakat Mataram yang melahirkan tidak ada lagi pungutan atau biaya dalam bentuk apapun yang dikeluarkan,” terangnya. Program ini dilanjutkan karena pemerintah pusat tidak lagi memberlakukan Jampersal. Di tahun 2014, Pemkot Mataram juga melanjutkan komitmennya untuk menggratiskan seluruh layanan kesehatan baik di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta rawat

inap Kelas III. Selain itu pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk sinergitas Kartu Mataram Sehat (KMS) dan JKM. Anggaran yang disiapkan untuk KMS dan JKM ini sekitar Rp 5 miliar. “Manakala ada warga Mataram yang sakit dan tidak memiliki klaim asuransi, dia akan langsung kita ikutkan sebagai peserta JKM,” terangnya. Untuk pelayanan gratis di ruang rawat inap Kelas III, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan layanan tersebut. “Di Puskesmas dan Pustu dia gratis, rawat inap kelas III juga gratis seluruh layanannya termasuk operasi, obat dan sebagainya sesuai dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh PT Askes tentang layanan JKM,” terangnya. Sebelumnya Martawang menyatakan pascapemberlakukan BPJS per tanggal 1 Januari 2014 mendatang, dipastikan KMS akan tetap berjalan. “Itu diberikan kepada warga masyarakat kita yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan, tidak termasuk dalam kepesertaan BPJS,” terangnya. KMS disebutkan hanya berlaku gratis untuk pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas di kota Mataram dan jaringannya. Sementara untuk di RSUD Kota Mataram hanya berlaku gratis untuk pelayanan rawat inap di ruang Kelas III. (yan)

(Suara NTB/cem)

TANDA PESERTA - Sekda Kota Mataram, Makmur Said menanggalkan kartu tanda peserta prajabatan pada penutupan diklat pra jabatan golongan I dan II kelas pararel Pemkot Mataram Pola Kemitraan dengan BKD dan Diklat Provinsi NTB, di Aula lantai III Kantor Walikota Mataram, Senin (23/12) kemarin.

Penutupan Prajabatan

PNS Diminta Jangan Cepat Mengeluh Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram melalui Sekda Kota Mataram, H. Makmur Said mengatakan meskipun sudah ditetapkan lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tetapi peserta tetap mengikuti training selama tiga bulan. Hal ini disampaikan Sekda pada penutupan prajabatan di Aula Lantai III Kantor Walikta Mataram, Senin (23/12). PNS diminta memiliki komitmen kuat manakala telah memilih PNS sebagai profesinya. Karenanya, sambung Sekda, PNS harus tetap tetap disiplin dan mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Makmur

berpesan kepada peserta, agar siap melayani masyarakat dengan baik dan tidak mudah mengeluh. “PNS itu hanya sebagai pelayan masyarakat, jadi jangan cepat mengeluh kalau ada tuntutan masyarakat,” ucapnya. Pantauan Suara NTB, sedikitnya 200 tenaga honerer K1 mengikuti penutupan diklat pra jabatandi Aula lantai 3 Kantor Walikota Mataram, Senin (23/12) kemarin. Dari total 200 peserta berasal dari tenaga honorer, satu merupakan titipan CPNS Kementerian Agama Kota Mataram. Kepala BKD Kota Mataram, Evi Ganevia dalam sambutan mengatakan para

peserta diklat golongan I dan II, telah mengikuti pelatihan di sanggar kegiatan di Gunung Sari, Lombok Barat selama 19 hari. Metode pelatihan sambungnya, dilakukan dengan dua angkatan yakni dimulai dari tanggal 5 hingga 24 November. Sementara angkatan kedua dimulai pada tanggal 1 hingga 20 Desember Disebutkan, dari total 200 peserta yang berasal dari tenaga honorer, sebanyak 49 berstatus golongan III, 108 berstatus golongan II dan 43 berstatus golongan I. Sementara itu, di Kota Mataram tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS sebanyak 152 orang. (cem)

Dihadiri Lima Anggota

Pansus Bantah Pembahasan Raperda Reklame Tak Maksimal Mataram (Suara NTB) Rapat pembahasan raperda reklame, Senin (23/12), minim kehadiran anggota Pansus tersebut. Dari 11 anggota Pansus Reklame, hanya lima orang yang menghadiri pembahasan raperda reklame tersebut, termasuk Ketua Pansus. Dikonfirmasi Suara NTB, terkait minimnya kehadiran anggota Pansus, Ketua Reklame DPRD Kota Mataram, Wirawan, SH., membantah kalau absennya enam anggota Pansus lainnya berpengaruh terhadap kurang maksimalnya pembahasan. ‘’Tetap maksimal kok,’’ kilahnya. Katanya, ketidakhadiran enam anggota Pansus Reklame, karena memang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, konon waktunya bersamaan dengan rapat pansus. Pantauan Suara NTB, rapat pembahasan raperda reklame tetap berlangsung dengan peserta lima orang. Empat orang selain ketua Pansus adalah, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., Lalu Suryadi, Abdul Malik Thalib dan Irawan, SP. Dalam kesempatan itu, Yeyen menegaskan, dengan telah terbentuknya BPMPPT (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram, seharusnya sudah betul-betul menerapkan layanan

(Suara NTB/fit)

MINIM - Rapat pansus pembahasan Raperda Reklame, Senin (23/12) minim kehadiran anggota pansus tersebut. satu pintu dan satu atap. ‘’Bukan satu atap tapi banyak pintu,’’ sindirnya. Sebab, kalau polanya hanya satu atap, maka pola tersebut tidak ada bedanya dengan pola yang sedang berlangsung saat ini. Dimana hampir semua kewenangan masih dipegang Walikota Mataram. Ketua Pansus Reklame, Wirawan menjelaskan, Pansus Reklame tidak dalam kapasitas mengatur soal pelayanan tersebut. Sebab, dengan telah terbentuknya BPMPPT, telah diatur pula soal pendelegasian sebagian kewenangan Walikota Mataram terhadap SKPD baru tersebut. Wirawan justru menyoroti masalah mekanisme pemasangan reklame yang

harus mendahulukan perizinan sebelum melakukan pendirian reklame. ‘’Izin dulu baru didirikan supaya tidak ada lagi pemutihan-pemutihan,’’ ujarnya. Selain itu, uang jaminan pembongkaran reklame, kata dia harus dibuatkan rekening khusus. Sebab, uang jaminan ini akan keluar masuk setiap saat, sehingga tidak masuk dalam APBD Kota Mataram. Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan kemana larinya uang jaminan pembongkaran manakala sampai berakhirnya tahun anggaran bersangkutan, uang jaminan itu tidak ditarik oleh pemiliknya. Seharusnya, uang jaminan yang seperti ini otomatis masuk ke dalam kas daerah. (fit)

2014, BLH akan Gencarkan Sosialisasi KTR Mataram (Suara NTB) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) telah disahkan beberapa bulan lalu. Perda tersebut diprediksi dapat berlaku efektif pertengahan atau akhir tahun depan. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram akan mulai menggencarkan sosialisasi tahun 2014 mendatang. Demikian disampaikan Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh, Senin (23/12). “Kalau kiita mau terapkan tahun 2014, mudah-mudahanlah pertengahan atau akhir tahun bisa efektif. Tapi

kita harus perbanyak sosialisasi per segmen dulu. Kemarin kita sudah di kelurahan dan kecamatan. Pegawai kantor Pemkot Mataram juga belum kita sosialiasikan,” terangnya. Saleh menyebutkan sosialisasi akan menyasar berbagai segmen. Tidak hanya di kalangan pemerintahan, tetapi juga segmen usaha seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram. Segmen pendidikan seperti sekolah-sekolah dan kampus akan disasar sebagai tempat sosialisasi. Disamping itu sarana-sarana olahraga dan organisasi olahraga juga akan disasar

pihaknya. “Ini perlu kita dekati per segmen, mudah-mudahan akhir tahun 2014 itu sudah bisa efektif,” ujarnya. Selain sosialisasi, pihaknya juga telah menyiapkan empat unit ruangan merokok (smoking room) masing-masing dua unit di Kantor Walikota Mataram dan Kantor DPRD Kota Mataram. Sementara itu di tempat umum seperti Mataram Mall akan mulai didekati pihaknya agar menyediakan ruangan merokok untuk para pengunjung. Dalam hal ini BLH juga akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram. “Mudah-mudahan anggaran kita juga terpenuhi kesana

tahun 2014,” imbuhnya. Dalam pengawasan Perda ini, nantinya akan dilibatkan Satpol PP dan Penyidik PNS yang akan bekerja sama dengan aparat kepolisian. “Ini kan pelanggaran, bukan pidana. Nanti kita coba koordinasi dengan lembaga pengamanan Perda dalam hal ini Satpol PP kemudian kepolisian, juga tenagatenaga PPNS,” terangnya. Perda tidak akan mengikat jika tidak diatur sanksi bagi yang melanggar. Bagi warga yang melanggar Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang KTR ini akan dijatuhi sanksi kurungan dan denda. (yan)


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Alokasi Paling Kecil

Budidaya Perikanan Terkendala DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar) kesulitan mengembangkan budidaya perikanan. Dari sejumlah bidang yang ada, yakni budidaya ikan air tawar, budi daya tambak dan budi daya laut, budidaya tambak cukup sulit. Alasannya, kondisi pematang yang rendah dan kecil saat hujan membuat ikan ikut terbawa arus. “Beberapa kali perbaikan dengan dana ratusan juta lebih mengalami per(Suara NTB/dok) masalahan sehingga perlu Hasbullah dana besar untuk membangun tanggul yang besar dan pemantang yang besar,”ungkap Kepala Dislutkan Lobar, Ir.H. Hasbullah pada Suara NTB, belum lama ini. Pihaknya terus berusaha untuk mengembangkan budi daya tambak ke depan untuk diprogramkan. karena itu, pihaknya sudah meluncurkan proposal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminta dana skala besar guna mengadakan program revitalisasi tambak rakyat. Jika terwujud, katanya, akan dibuat detail lokasi di Sekotong dan Lembar dan Cemara. Demikian pula budi daya laut komoditi mutiara, perlu dana dan butuh tenaga ahli. Dari data DKP, dari empat perusahaan budidaya mutiara yang aktif hanya satu perusahaan tapi ada beberapa usaha perorangan mencoba membudidaya. Ia menyebut produksi mutiara mengalami penurunan, karena faktor vakumnya perusahaan tersebut. Sementara di sektor budidaya rumput laut, menurutnya, suatu usaha masyarakat yang layak karena tidak butuh biaya di samping biaya rendah. Menurutnya, di atas 2011, produksi rumput laur lumayan tinggi. Namun semenjak adanya tambang rakyat, petani beralih menjadi penambang dan meninggalkan rumput laut. Namun, seiring mulai merosotnya hasil emas tersebut, nelayan mulai kembali ke rumput laut. Peluang inilah akan dimanfaatkan oleh pihaknya, dengan mendukung melalui bantuan sarana budi daya baik dari DKP Provinsi dan DAK Kabupaten Lobar sendiri. Lokasi pengembanggan budi daya rumput laut tidak terpusat di Pengantap saja, namun ke Labuan Poh. Di daerah ini sudah ada program PDT. Untuk mendukungnya, pihaknya sudah membangun gudang penyimpanan rumput laut. Pihaknya juga mengembangkan metode long line pocket di empat kelompok di daerah tersebut. Dari tujuh kelompok, dua di antaranya menggunakan metode biasa seperti tahun sebelumnya. Metode long line, katanya, tidak dimakan ikan dan tidak rontok. ‘’Ini merupakan pilot project untuk mengejar ketertinggalan produksi rumput laut di scope NTB,’’ terangnya. Untuk pengembangan budi daya air tawar, pihaknya memanfaatkan lahan yang ada dan terbatas dengan penebaran benih lebih banyak sesuai luas lahan yang ada. Pihaknya berupaya mengintensifkan lahan, tidak saja memerlukan lahan yang luas tapi isinya sedikit . Tapi bagaimana potensi yang ada dimaksimalkan supaya hasilnya melimpah. (her)

Dimulai, Pembangunan Fisik Kawasan Mandalika Resort Praya (Suara NTB) Setelah sempat diragukan banyak pihak, proses pembangunan fisik di kawasan Mandalika Resort Pujut Lombok Tengah (Loteng) akhirnya dimulai. Hal ini ditandai dengan penyerahan paket pekerjaan lapangan dari pihak Bali Tourism Development Corporation (BTDC) ke PT. Waskita Karya, selaku rekanan pengerjaan fisik jalan di dalam kawasan Mandalika Resort di Dusun Songgong Desa Sukadana Pujut, Senin (23/12). Penyerahan dilakukan Direktur Pengembangan BTDC, Edwin Darmasetyawan, disaksikan Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., pejabat lingkup Pemkab Loteng serta tokoh masyarakat setempat. “Dengan penyerahan pekerjaan lapangan ini maka mulai hari ini, kegiatan fisik di kawasan Mandalika Resort dimulai,” sebut Edwin. Pekerjaan lapangan yang diserahkan tersebut, katanya, berupa paket pembangunan jalan dari Dusun Songgong menuju kawasan Pantai Gerupuk Desa Sengkol dengan panjangan ruas jalan yang akan dibangun mencapai sekitar 4 km. Proyek ini terbagi dalam beberapa paket pekerjaan dan diharapkan selesai pertengahan tahun 2014 mendatang. Diakuinya, pembangunan ruas jalan tersebut sangat penting artinya. Dalam mendukung proses pengembangan kawasan Mandalika Resort. Pasalnya, setelah ruas jalan tersebut selesai dibangun baru kemudian pihak investor mulai membangun. Beberapa fasilitas yang akan dibangun oleh investor pada pertengahan tahun 2014 mendatang, di antaranya lapangan golf serta beberapa hotel berbintang. Selain pembangunan ruas jalan yang direncanakan memiliki lebar sekitar 90 meter tersebut, lanjut Edwin, pada bulan Februari 2014 mendatang juga akan dimulai pengerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dimana untuk pembangunan PLTS tersebut pihak BTDC akan menggandeng PLN serta salah satu perusahaan asal Prancis. Sementara itu, Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., pada kesempatan yang sama menyambut baik dimulainya pembangunan fisik didalam kawasan Mandalika Resort. Dimana pembangunan tersebut sudah lama ditunggu pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sebagai bentuk dukungan, tambah Supardan, Pemkab Loteng saat ini sudah membentuk tim khusus. Tim tersebut akan bertugas langsung mengawal seluruh proses pembangunan di kawasan Mandalika Resort. Untuk menjamin seluruh proses pembangunan bisa berjalan sesuai target dan rencana yang ada. (kir)

Bupati Nilai Anggaran Lotim Tidak Adil

Selong (Suara NTB) Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) untuk Lombok Timur (Lotim) sebesar Rp 1,4 triliun dinilai Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan tidak adil. Daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB ini justru mendapatkan alokasi anggaran yang paling kecil dibandingkan 9 kabupaten/kota lainnya se-NTB. Bupati pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lotim 20132018 di Selong, mengungkapkan, Lotim paling banyak masalah, namun terbilang paling kecil potensi. ‘’Rp 1,4 triliun lebih DIPA untuk Lotim dibagi dengan 1,2 juta jiwa penduduk Lotim, maka Lotim maka masingmasing jiwa warga Lotim hanya mendapat Rp 1,3 juta per tahun. Terkecil setelah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dengan mekanisme hitungan yang sama,’’ ungkapnya, Senin (23/12). Bupati mencontohkan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendapat Rp 1,5 juta/ jiwa/tahun, Kabupaten Loteng dapat Rp 1,38 juta/jiwa/tahun, Kabupaten Sumbawa Rp 2 juta/jiwa/tahun, Kabupaten Dompu Rp 3 juta/jiwa/tahun, Kabupaten Bima dapat Rp 3 juta, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Rp 4 juta/jiwa/ tahun. Kabupaten Lombok Utara Rp 2 juta/jiuwa/tahun,

Kota Mataram dapat Rp 1,8 juta/jiwa/tahun dan Rp 5 juta/ jiwa/tahun untuk Kota Bima. “Ini menggambarkan kepincangan alokasi pusat ke daerah. Kalau gunakan indikator ini, maka kita paling lambat akan mengatasi masalah. Dana yang dikelola Lotim sangat sedikit,’’ ungkapnya kecewa. Meski demikian, lanjutnya, jajaran Pemkab Lotim berusaha menggunakan uang sedikit untuk melakukan pembangunan. Strategi yang akan dilakukan, anggaran harus ada yang disimpan. Karena itu, salah satu kebijakan yang akan diterapkan 2014 adalah menanamkan modal investasi ke perusahaan daerah (PD). Pada PD Selaparang Finansial salah satunya akan diinvestasikan Rp 15 miliar. Ditekadkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan harus menjadi Rp 125 miliar. “Kita harus siaga, ekonomi kita ini susah dan kita harus bisa berkembang. Uang sedikit bisa dimanfaatkan,” paparnya. Ali Bin Dachlan menggambarkan Lotim sebagai sebuah

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN - Bupati Lotim M. Ali Bin Dachlan saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musrenbang RPJMD Lotim, Senin (23/12). wilayah yang ditutupi awal tebal. Kondisinya tidak terang benderang. Di balik itu, ada seberkas sinar yang jadi harapan. “Untuk terang benderang butuh waktu,” ujarnya. Melalui kegiatan perencanaan pembangunan, ditegaskan Bupati mengedepankan prinsip hemat. Terus kurangi belanja pegawai. Tidak diinginkan seperti sebelumnya yang terus saja

Musim Hujan, Jalan ke Kampung Terisolir Rusak Parah Tanjung (Suara NTB) Datangnya musim hujan menjadi berkah bagi sebagian besar petani. Tetapi bagi warga kampung Lendang Lokok Re, Dusun Tanjung Biru Desa Loloan Kecamatan Bayan, musim hujan justru memperparah kondisi kerusakan jalan yang menuju kampung mereka. Bebatuan besar dan cadas terkuak ke permukaan dan menyulitkan kendaraan yang melintas. Di bagian dataran rendah jalan itu pun, sering berubah menjadi kali (dadakan), karena air yang menggenang mencapai 1 meter lebih. Seperti pada Minggu (22/ 12) ketika media bersama Komunitas Primadona FM dan Combine Resource Institution (CRI) Yogyakarta menggelar temu warga di lokasi setempat, akses jalan setempat kain dikeluhkan warga. “Musim hujan sekarang ini, jalannya sudah berubah menjadi kali. Kami pun sulit melalui jalan ini, karena bebatuan besar juga bermunculan di sepanjang jalan,” ungkap tokoh masyarakat setempat, Amaq Arsanim. Sejak jalan ini dibuka oleh masyarakat Kampung Lendang Lokok Re, Amaq Arsanim mengakui belum sekalipun jalur transportasi satu-satunya ini tersentuh kebijakan pemerintah. Konon lagi pengaspalan, sekadar rabat jalan saja, belum ada pihak Pemda yang merasa memiliki kewajiban moril untuk memperbaikinya. Akibat kondisi jalan seperti ini, arus transportasi menjadi terhambat dan biaya ojek pun meningkat. “Hasil bumi yang kami panen harganya anjlok, karena tidak ada pembeli yang berani mengambil risiko melewati jalan seperti ini. Mete, pisang, dan kelapa, menjadi tidak ada harganya kalau tidak kami bawa ke pasar,” keluhnya.

(Suara NTB/ari)

RUSAK - Beginilah kondisi jalan di warga Kampung Lendang Lokok Re, Dusun Tanjung Biru Desa Loloan Kecamatan Bayan saat hujan. Butuh perhatian serius dari pemerintah. Lain dengan kepentingan jual beli hasil bumi, warga juga menyadari semakin sulitnya menempuh akses ke tempat pelayanan kesehatan, polindes atau puskesmas. Warga tidak jarang harus menunggu air kali (dadakan) surut atau bahkan mengambil risiko melawan arus sungai saat akan membawa sanak saudaranya pergi berobat. Senada dengan Amaq Arsanim, Hadi. Kondisi jalan rusak parah ini dimulai dari akses jalur masuk dari pertigaan aspal sepanjang 1 km ke kampungnya. Letak kampung yang berada di perbukitan membuat medan menjadi sangat berat dirasakan warga. “Sangat berisiko dan rawan terjadi kecelakaan karena bebatuan dan lubang di sepanjang jalan,” ucapnya. Akses jalan ini menjadi jalan satu-satunya yang harus dilalui warga. Pasalnya kampung Lendang Lokok Re, diapit oleh sungai di sebelah barat-

nya, dan jalan yang juga berubah menjadi sungai dadakan di musim hujan ini. Warga pun meminta, untuk mempermudah akses dan menghindari arus sungai di jalan ini, meminta dibuatkan jembatan. “Kami sangat mengharapkan adanya kepedulian Pemda KLU, Pemprov NTB atau pun Pemerintah Pusat. Jangan karena kami tinggal di daerah terpencil lalu tidak dipedulikan oleh pemerintah,” harap warga bersahutan. Momentum politik (Pileg 2014) diakui warga, kembali mereka hanya dijadikan komoditas, lumbung suara. Meski jumlah DPRD dari Dapil Bayan cukup banyak, belum 1 pun dari mereka yang bersedia turun ke lokasi melihat kondisi warga. “Untuk caleg, sudah banyak yang ke sini, tetapi kami belum mau menentukan pilihan. Kami sudah bosan dengan janji-janji tapi tidak ada buktinya,” cetus warga lagi. (ari)

Jadi Tempat Latihan Calon Pilot

Eks Bandara Selaparang akan Kembali Dioperasikan Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I memastikan bakal kembali mengoperasikan eks Bandara Selaparang Mataram. Namun pengoperasian kembali bandara tersebut bukan untuk kegiatan penerbangan komersial. Tetapi lebih dikhususkan untuk kegiatan latihan terbang bagi para calon pilot dari beberapa sekolah penerbangan yang ada di Indonesia. Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PT. AP I BIL, Pujiono, kepada Suara NTB, via ponselnya, Senin (23/12). Diakuinya, saat ini sudah ada sekitar empat sekolah penerbangan yang melirik dan berencana menjadikan eks Bandara Selaparang tersebut sebagai base camp dan pusat latihan terbang bagi siswa-siswanya. Salah satu sekolah penerbangan yang saat ini berada di BIL. Ditambah tiga sekolah penerbangan yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Na-

mun dari ke empat sekolah penerbangan tersebut, baru sekolah penerbangan yang ada di BIL saja yang sudah pasti. Sementara sekolah penerbangan yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Terkait rencana dijadikannya Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai bandara khusus penerbangan domestik saja. Tetapi yang jelas sekolahsekolah penerbangan tersebut sudah menyatakan minat saja. Tinggal menunggu waktu saja, kapan eks Bandaa Selaparang diaktifkan kembali. Dan, pengaktifan kembali eks Bandara Selaparang akan diikuti dengan pengaktifan beberapa fasilitas pendukung bandara, termasuk bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Menurutnya, diaktifkannya kembali eks Bandara Selaparang tersebut, diharapkan

bisa menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sekitar eks bandara. Untuk itulah, pihaknya saat ini masih menunggu rencana pengembangan di sekitar kawasan eks Bandara Selaparang dari Pemerintah Kota Mataram. Harapannya ada kolaborasi antara pengaktifan kembali eks Bandara Selarangan dengan rencana pengembangan oleh Pemkot Mataram. ‘’Untuk mengoperasikan kembali eks Bandara Selaparang harus dengan persetujuan dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara,’’ terangnya. Menurut pria asal Malang Jawa Timur ini, pihak kementerian saat ini masih melakukan pendataan dan zonasi (pembagian zona) untuk kegiatan latihan terbang. Supaya kegiatan latihan terbang di eks Bandara Selaparang tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan menuju BIL. (kir)

mendominasi belanja pegawai. “Masa lalu, sebagian besar belanja pegawai. Ke depan kita akan perbanyak belanja publik untuk dorong ekonomi masyarakat,” tegasnya. Kondisi keuangan Lotim saat ini, lanjut Bupati masih sangat bermasalah. Lotim masih terbelit utang jatuh tempo yang cukup besar Rp 116 miliar. Tekad Bupati ke

depan, tidak boleh lagi besar pasak dari tiang. “Ini sulit, tapi harus diusahakan,” terangnya. Dalam kegiatan musrenbang ditekankan harus mengacu semua pada visi. Kalimat yang dipakai tidak bisa verbal, tapi harus bisa diukur. Lotim harus ada perubahan. Meski jadi Bupati terlalu pendek. “Selama 5 tahun, saya merasa dikejar-kejar,” keluhnya. (rus)

Gelar Seminar Anti-Korupsi

LSP2M NTB Ajak Wujudkan Indonesia Bersih Selong (Suara NTB) Perkembangan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terus meningkat, bahkan menunjukkan kecenderungan fenomena gunung es yang tidak mampu dibendung oleh Institusi negara yang bertugas memberantas dan membasminya. Tentu saja hal ini diperlukan peran serta masyarakat dalam pencegahannya. Hal ini lah yang menjadi perhatian Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB dengan menggelar seminar anti korupsi yang akan digelar di Kota Bima, Selasa (24/12) ini. Direktur LSM2M NTB, Widiyanto, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (23/12) mengajak masyarakat NTB turut wujudkan Indoensia bersih dari praktik korupsi. Sejauh ini, katanya, praktik korupsi telah berkembang begitu sistematis, tidak hanya melibatkan para pejabat dan penentu kebijakan, namun bisa melibatkan semua unsur lapisan masyarakat, bahkan terstigma dalam pandangan masyarakat umum, korupsi bukanlah sesuatu hal yang tabu. Menurutnya, beberapa kasus korupsi yang menggegerkan publik di Indonesia, di antaranya Kasus Korupsi Nazaruddin, Andi Malarangeng, Akil Mokhtar dan Lutfi Hasan. Ke semua itu, lanjutnya, adalah orang-orang pintar, berpendidikan tinggi, cerdas, dan juga pejabat negara, Pejabat publik, yang seharusnya menjadi menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat luas dalam bertindak dan bersikap. Kasus kasus korupsi tersebut semakin menambah

potret buram peta korupsi di Indonesia serta kontra produktif bagi upaya membangun citra pemerintahan yang Bersih dan berwibawa yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Secara nasional, ujarnya, setiap tahun KPK menerima laporan pengaduan tindakan korupsi sebanyak 56.000 Laporan, dan di wilayah NTB, pengaduan kasus korupsi sejak tahun 2004 sampai 2012 mencapai 1.045 Laporan. Lokus terjadinya kasus korupsi juga terjadi secara variatif tidak hanya berlaku di wilayah perkotaan saja, namun sudah merambah kepada pemerintahan desa. Kasus kasus korupsi yang terjadi di NTB tidak luput dari sorotan badan pengawas, dan pemeriksa keuangan baik pusat maupun daerah. Kegiatan Seminar Anti Korupsi di Bima ini menghadirkan pemateri dari Polres Bima Kota, Kejaksaan Negeri Bima, Ketua MUI Kabupaten Bima dan LSM/akademisi. Semua pemateri diajak mendiskusikan tentang bagaimana cara mengatasi persoalan korupsi tersbeut. Adapun tujuan Seminar, Pemetaan penyebab dan faktor terjadinya tindak pidana korupsi, Memberikan edukasi positif terhadap masyarakat agar menjauhi perilaku koruptif. Terbangunnya kesadaran bersama diantara pemangku kepentingan untuk terus berkonsolidasi dalam membangun komitmen bersama mencegah dan memberantas Korupsi. Serta, sebagai ajang diskusi untuk semua stakeholder yang ada di Kota Bima untuk membahas masalah-seputar Korupsi dan dampaknya bagi masyarakat luas. (rus/*)

Bupati akan Bekukan Dua Perusda Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan akan membekukan dua perusahaan daerah (Perusda), yakni Selaparang Pasar dan Selaparang Transport. Kedua perusda itu dianggap sudah tidak layak dan berdasarkan hasil audit inspektorat terungkap ada indikasi merugikan daerah. Bupati tidak rinci menyebut besarnya kerugian daerah tersebut. Namun, bupati menilai kerugian di dua perusda tersebut cukup besar. Bupati menegaskan, mendirikan sebuah perusahaan hanya dilakukan bagi yang ahli. Artinya, jika didirikan oleh orang yang tidak ahli usaha hanya akan menghabis-habiskan energi. “Itu hanya akan habiskan energi,” imbuhnya. Direktur PD Agro Selaparang yang mengelola Sela-

parang Transport, Minasih menerangkan terhitung sejak November lalu, pihaknya tidak mengelola Selaparang Transport. Semua alat-alat sudah diserahterimakan ke pemerintah di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU). Diketahui jauh sebelumnya, PD Selaparang Pasar sudah dianggap tidak mampu memberikan keuntungan buat daerah. Terakhir, 35 unit pasar yang sebelumnya dikelola oleh PD Selaparang Pasar sudah dikembalikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA). Rencana pembekuan PD Selaparang Pasar ini pun sudah lama mengemuka. Bagi Direktur Perusda Selaparang Pasar, Hamzani, kebijakan sepenuhnya diserahkan ke Bupati atas nama pemerintah daerah selaku pemilik. (rus)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

Halaman 4

Pengelola Kafe di Sumbawa Kembali Demo Bupati Sumbawa Besar (Suara NTB)Sejumlah aktivis yang mendampingi pengusaha kafe Batu Gong kembali menggelar aksi demo di kantor Bupati Sumbawa, Senin (23/12). Mereka memaksa bertemu dengan Bupati atau Wakil Bupati Sumbawa. Namun, lantaran Kasat Pol PP yang menemui mereka, massa langsung menolak dan membubarkan diri untuk melanjutkan aksi. Kasat Pol PP, Mustari Dahlan, menyatakan, Bupati tidak berada di tempat, dan telah memerintahkan dirinya menghadapi pendemo. Namun perwakilan pengunjuk rasa serentak berdiri dan menolak keberadaan mereka diterima oleh Kasat Pol PP. “Kita sudah dua kali datang ke sini dan hanya diterima Pol PP. Bukan kapasitas Bapak (Kasat Pol PP,red) yang menerima kami, karena bukan penentu kebijakan,” tandas mereka. “Kalau tidak mau diterima, ya sudah. Kita kan hanya berusaha menerima mereka,” balas Mustari. Setelah itu, para pengusaha pun ke luar dari ru-

tidak melakukan pengrusakan (bangunan kafe) di atas lahan masyarakat yang bersertifikat. Serta memposisikan aparat pada situasi yang dilematis. “Kami berhak mempertanyakan sikap Bupati,” tukasnya. Ketika dihubungi Suara NTB sebelumnya, Kabag Hukum Setda Sumbawa, K. Sumardiata S.H, menyatakan, proses mediasi sidang gugatan pengusaha Batu Gong gagal. Sehingga pada Senin (23/12) ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat dan pemeriksaan perkara. Setelah itu, nantinya akan dijawab oleh tergugat. Pada prinsipnya subjek dan objek gugatan pengusaha kafe jilid II sama seperti sebelumnya. Makanya jawaban Pemkab juga akan sama dengan sidang gugatan sebelumnya. Pada

angan dan melanjutkan aksi ke kantor DPRD Sumbawa. Dalam orasinya di kantor Bupati, para perwakilan pendemo, seperti Khairil Anwar, menyatakan, sejumlah lembaga yang menggelar aksi bentuk solidaritas mendampingi pengusaha kafe. Hak hidup yang mestinya dilindungi pemerintah. Bukan dengan cara pembodohan, merobohkan bangunan kafe Batu Gong. Serta tidak diuber seperti maling. Untuk itu, Bupati harus mendengar dan menerima keluhan mereka. “Ini diskriminasi. Kalau Pemkab konsisten, maka bangunan yang berada di semua sempadan pantai dan sungai harus dirobohkan. Jangan hanya kafe,” teriaknya. Perwakilan lainnya, Hamzah pun menilai sikap pemerintah yang arogan. Pemkab mestinya

(Suara NTB/arn)

DEMO - Aksi demo para pengelola kafe yang didampingi sejumlah lembaga di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (23/12).

HTI Tolak Kehadiran Dosen Bupati Sumbawa Terima Penghargaan UIN di Bima

KSB Berharap Pusat Konsisten Jalankan UU Minerba

Kota Bima (Suara NTB)Kehadiran Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof Dr Siti Musdah Mulia ditolak oleh elemen masyarakat di Bima. Pasalnya, Musdah yang datang ke Bima untuk menjadi pembicara dalam rangka Hari Ibu di STIH Muhammadiyah Kota Bima dan di depan ibuibu Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima diduga akan menyesatkan. Penolakan tersebut datang dari Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) Bima. Puluhan kelompok organisasi massa (ormas) Islam ini menolak dengan menggelar aksi unjuk rasa di perempatan lampu merah Gunung Dua Kota Bima, Senin (23/12). Penolakan tersebut diutarakan karena Musdah merupakan aktivis gender yang memiliki paham liberal. Antara lain, menghalalkan adanya pernikahan sesama jenis, (laki-laki dengan lakilaki, perempuan dengan perempuan), pernikahan beda agama serta menyebarkan paham antipoligami. “Kehadirannya dikhawatirkan akan merusak aqidah dan kedatangannya berbahaya bagi wanita di Bima,” tandas Sekretaris Umum HTI Cabang Bima, Muhammad Faisal, S.Pd. Musdah, lanjutnya, bisa saja menyebarkan ide-ide maupun isu-isu sesat tentang gender serta lainnya. Menurut Faisal, menghalalkan pernika-

Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menyuarakan dukungannya agar kebijakan penghentian pengiriman konsentrat di bawah kemurnian 99 persen dapat ditunda pemberlakuannya per 12 Januari 2014 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan Pemda KSB untuk melancarkan dukungannya tersebut, yakni dengan meminta pemerintah pusat untuk konsisten menjalankan ketentuan peralihan UndangUndang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan tersebut. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. Musyafirin, MM selama ini pusat belum benar-benar secara konsisten menjalankan kententuan peralihan UU Minerba tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah agenda yang diamanatkan oleh pasal UU Minerba yang hingga kini belum juga tuntas dijalankan. “Seharusnya kebijakan pasal 170 soal penghentian pengiriman konsentrat itu belum bisa diterapkan sekarang,” terangnya kepada wartawan, Senin (23/12). Salah satu agenda yang secara jelas belum tuntas hingga sekarang adalah pelaksanaan amanat pasal 169 yang mengharuskan setiap perusahaan tambang Kontrak Karya (KK) untuk menyesuaikan isi KK-nya dengan UU Minerba. Hal itu kata Musyafirin hingga kini belum rampung, padahal dalam proses revisi tersebut sebenarnya juga akan mengatur soal penerapan pasal 170 terkait larangan ekspor konsentrat hasil tambang mineral di bawah kemurnian 99 persen yang sekarang ramai mendapat penolakan terutama dari pekerja tambang. “Pasal 169 Undang-Undang Minerba mengharuskan renegosiasi dan penyesuaian isi KK satu tahun setelah UU Minerba itu disahkan. Tapi ketentuan itu, sampai sekarang tidak terpenuhi. Padahal perusahaan pertambangan yang lahir dengan KK beroperasi berdasarkan KK mereka masing-masing,” cetus Sekda sambil menambahkan apa yang disampaikannya saat ini juga menjadi salah satu poin dalam surat yang dikirimkan Pemda KSB kepada presiden RI. “Kita ada kirim surat ke presiden yang isinya menyampaikan pandangan kita di daerah soal rencana pemberlakuan penghentian ekspor bijih konsentrat mentah itu,” sambung Sekda. Selanjutnya ia menyampaikan, sebagai bagian dari negara kesatuan RI, Pemda KSB sangat setuju dan mendukung semangat UU Minerba. Tetapi dengan kondisi sekarang ini dikhawatirkan akan terjadi disharmoni sosial ekonomi di KSB jika kebijakan pelarangan ekspor konsentrat mentah itu tetap diberlakukan per 12 Januari 2014 mendatang. “Kita di sini hanya bisa berharap presiden dan Kementerian ESDM bisa menjadikan pertimbangan kondisi di daerah, sehingga menunda rencana pelarangan itu. Dan saya kira ini tidak hanya menjadi harapan kita tapi oleh semua daerah yang ada bercokol perusahaan tambang mineral di wilayahnya,” ujarnya. “Kalau ditanya sampai kapan di tunda, kita di daerah tentu ingin sampai semua fasilitas pengolahan/pemurnian tersedia di dalam negeri dan mampu memenuhi kapasitas produksi seluruh perusahaan tambang mineral baik itu pemegang IUP, IUPK maup u n KK,” tambah Sekda. (bug) W. Musyafirin

han sesama jenis tentunya bertolak belakang dengan ajaran Islam. Terlebih Musdah kerap menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an seenaknya. “Hal ini yang membuat umat Islam di Indonesia khususnya di Bima menolaknya,” ujarnya. Oleh karenanya, tambahnya, HTI Bima sengaja menggelar aksi sekaligus mengajak semua warga Bima untuk satu kata untuk menolak kedatangan Musdah. Karena tokoh Islam liberal yang mengisyaratkan ide-ide pluralisme, sekularisme, liberalisme itu akan datang ke Bima yang didaulat oleh Pemkot Bima sebagai pembicara pada seminar peringatan hari ibu. “Mari bersama selamatkan para ibu dari pemikiran kufur,” pungkasnya. Aksi yang dikawal aparat Kepolisian ini digelar hampir dua jam lamannya. Awalnya massa melakukan long march dari lapangan Merdeka. Massa kemudian memusatkan aksinya di perempatan lampu merah Gunung Dua. Sementara itu masih terkait Hari Ibu, di tempat yang sama puluhan anggota Korps PMII Cabang Bima memperingati Hari Ibu dengan membagi-bagikan bunga. Pembagian bunga tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa kasih sayang kepada Ibu. Korlap, Dewi, menuturkan KOPRI yang tergabung dalam

Forum Kader Putri Ciwintara (FKPC) Bima, mengajak seluruh lapisan masyarakat Bima agar selalu menghargai wanita terutama Ibu yang telah melahirkan kita di dunia ini. Momen hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember untuk memberikan penghargaan kepada setiap ibu. “Di mana orang tua kita akan mendapatkan ungkapan rasa kasih sayang bahkan cinta sejati sepenuhnya dari orang sekitar khususnya anak-anak yang berbakti,” tuturnya. Di saat bersamaan, upacara peringatan Hari Ibu ke-85 ini juga dihelat di Paruga Nae (Convention Hall). Upacara Peringatan Hari Ibu tersebut dirangkai dengan HUT DWP ke-14 tingkat Kota Bima. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua TP PKK Kota Bima sekaligus Pembina DWP, Hj. Yani Marlina M Qurais. Acara yang diawali dengan pembacaan sejarah hari Ibu dihadiri pula oleh Walikota Bima, H.M Qurais H. Abidin, Wakil Walikota Bima, H. A Rahman H Abidin, SE, Sekretaris Daerah Kota Bima Ir. Muhamad Rum. Selain itu hadir juga Ina Kau Mari, Ketua GOW Kota Bima Hj. Badrah Ekawati, Ketua DWP Kota Bima Ir. Hj. Baji Makarumpa, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta segenap ketua dan anggota DWP per SKPD, Kecamatan lingkup Pemerintah Kota Bima. (use)

Retribusi Tower di KSB Belum Tuntas Taliwang (Suara NTB) Target pendapatan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari penerapan Perda Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi alias Tower di tahun ini nampaknya tidak akan terealisasi. Buktinya hingga pekan terakhir Desember ini, belum seluruh perusahaan penanggung jawab menyetorkan kewajibannya tersebut ke kas daerah. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) KSB Manawari, S.Sos membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan, hingga kini baru beberapa perusahaan penanggung jawab tower yang menyetorkan retribusinya ke daerah. “Baru sebagian sampai sekarang,” terangnya saat ditemui wartawan di gedung Graha Praja kantor Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Senin (23/12). Tanpa merinci berapa jumlah perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya tersebut, Manawari menyatakan, pihaknya tetap akan melakukan penagihan kepada perusahaan penunggak. Meski waktu yang tersisa di tahun 2013 ini nyatanya hanya tinggal menghitung hari. “Memang kita tidak bisa kejar sele-

(Suara NTB/bug)

Kuota Pupuk Dikurangi

(Suara NTB/bug)

Pemerintah Pusat Dinilai Keliru SumbawaBesar(SuaraNTB)Kepala Dinas Pertanian, Ir. Thalifuddin, M.Si, heran dengan sikap pemerintah pusat yang justru mengurangi kuota pupuk untuk NTB. Hal ini tentu berimbas pada berkurangnya jatah pupuk untuk Sumbawa. Padahal Sumbawa sebagai salah satu daerah sentra pangan. “Jatah NTB dikurangi 5.000 ton, yang tentu juga akan mengurangi jatah Sumbawa. Sampai saat ini, jatah Sumbawa yang ter(Suara NTB/dok) Thalifuddin sisa tahun ini sebesar 590 ton belum didrop ke kita. Total Sumbawa pada 2013 mendapatkan jatah 21 ribu ton pupuk bersubsidi,” tandas Thalif, ketika ditemui Suara NTB, Senin (23/12). Seharunya pemerintah pusat lebih perhatian dan lebih peduli terhadap NTB dan Sumbawa khususnya. Mengingat daerah ini sebagai salah satu sentra pangan nasional. Jadi inilah kekeliruan pusat. Kalaupun terjadi kekurangan pupuk di Sumbawa, maka bukan menjadi kesalahan provinsi, distributor ataupun Pemkab. “Biasanya Alas dan Alas barat di wilayah barat Sumbawa yang sering ribut masalah pupuk ini. Padahal jatahnya sudah lebih kita berikan,”cetus Thalif. Meski demikian, untuk awal masa tanam ini, kebutuhan pupuk bisa dipenuhi dari sisa stok yang sudah tersebar di kelompok tani. Diharapkan pada awal Januari nanti, jatah untuk 2014 juga sudah bisa dikirimkan. Untuk jatah 2014, sejauh ini belum diketahui. Nantinya akan ada SK Gubernur yang mengatur soal itu. “Kita tetap akan berkoordinasi dengan provinsi,” tukasnya. (arn)

intinya, Pemkab mempertanyakan identitas para pihak, mengingat banyak KTP penggugat tidak beralamat di Batu Gong. Padahal acuan yang dipakai adalah alamat resmi di KTP itu. Kemudian pekerjaan para penggugat ada yang PNS tetapi mengaku wiraswasta. “Ini bisa kena gugatan juga. Disamping isi pokok gugatannya, yang meminta rugi. Pemkab menilai pembongkaran sudah sesuai aturan, UU Banguna gedung No. 25 tahun 2005. Sebab alasan pemerintah membongkar bangunan karena tidak memliki IMB, disamping peruntukkannya yang menyalahi aturan. Dalam hal ini, Pemnkab telah menetapkan Batu Gong sebagai kawasan wisata kuliner,” jelasnya. Jadi, sepanjang memenuhi peraturan, izin akan tetap diproses Pemkab. Bahkan diketahuinya, sudah ada dua pengusaha di Batu Gong yang sedang dalam proses perizinan rumah makan. (arn)

sai sampai akhir tahun, tapi kita akan tetap menagih sebab itu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik Tower kepada daerah,” tegasnya. Kondisi tersebut tentu sangat miris, pasalnya sejak efektif diberlakukan pada tahun 2012 lalu Perda 35 yang menjadi payung hukum Pemda KSB melakukan penarikan retribusi terhadap keberadaan tower telekomunikasi di daerah tak pernah maksimal. Bahkan di tahun 2012 Pemda KSB nyaris tak bisa memperoleh pendapatan apa-apa setelah ramai-ramai perusahaan penanggung jawab Tower saling lempar kewajiban dengan para vendor telekomunikasi pemakainya soal untuk menyelesaikan kewajiban retribusi tersebut.

Manawari

Beruntung Pemda KSB akhirnya bisa memperoleh haknya setelah difasilitasi oleh ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia). Itu pun nilainya terlampau kecil, hanya sebesar Rp 100 juta, sementara jumlah tower yang menancap di seluruh wilayah KSB lebih banyak. Di tahun 2013 ini sendiri Pemda KSB menargetkan pendapatan sekitar Rp 400 juta dari keberadaan tower telekomunikasi itu. Angka itu sebenarnya belum sesuai dengan jumlah tower yang ada, karena dari sebanyak 72 tower hanya 23 unit yang bisa ditarik retribusinya. Dishubkominfo mengaku, pihaknya belum dapat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap 49 tower lainnya karena belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lokasi penempatan masing-masing tower. “Nilai retribusi itu sebesar 2 persen dari NJOP. Nah mereka itu belum bisa kita tagih karena kita tidak punya dasar hitungannya,” terang Kasi Komunikasi Dihubkominfo KSB Danding Prasetya. N, S.Si beberapa waktu lalu. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Pada penghujung 2013 ini, Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik kembali meraih penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dalam acara puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2013 di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagaimana disampaikan Kasubag Humas Setda Sumbawa, R. Rudi Yulianto, Senin (23/12), penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang terus berjuang mensejahterahkan rakyatnya melalui program-program pembangunan di daerah. Sebagaimana diungkapkan Agung Laksono, “Kalau dulu, pendahulu kita mempertahankan kesetiakawanan sosial untuk mel-

awan penjajah. Sekarang kita untuk melawan musuh bersama, yaitu kemiskinan dan kebodohan,” kutip Rudi. Penghargaan yang diterima Bupati Sumbawa tersebut khusus diberikan kepada orang yang dinilai berjasa terhadap kepentingan sosial kemanusiaan. Menurut Direktur Kepahlawanan dan Keperintisan Kesetiakawanan Sosial Kementrian Sosial RI, Andi Hanindito, penghargaan itu diberikan kepada orang yang benar-benar berjasa pada kepentingan kemanusiaan. Beberapa kebijakan kepala daerah yang dituangkan dalam program-program pembangunan di Kabupaten Sumbawa oleh pemerintah pusat dipandang hal tersebut mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan maupun kemanusiaan baik itu bidang sosial budaya, kesehatan maupun pendidikan. (arn)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Bupati Sumbawa Jamaluddin Malik saat menerima penghargaan dari Menko Kesra.

Warga Cenggu Keluhkan Perbaikan Jalan Tak Maksimal Kota Bima (Suara NTB)Puluhan Warga Desa Cenggu memblokade jalan ruas jalan kecamatan lintas TenteLanggudu, Senin (23/12). Aksi pemblokadean ini dilakukan guna memprotes proyek pengerjaan ruas jalan lintas Kecamatan Desa Teke-Cenggu yang dinilai tak maksimal. Terkait dengan itu juga, warga meminta Camat Belo M. Candra Kusumah, M.AP mundur dari jabatan karena dinilai tak mampu mensejahterakan warga. Aksi warga yang sebagian besar terdiri dari pemuda ini dilakukan sekitar pukul 09.30 Wita. Para pemuda yang dikoordinir Gion, memblokade jalan di jembatan pertigaan desa setempat sejak awal aksi. Blokade dilakukan dengan menumpukkan material kayu dan sepeda motor. Sambil berorasi, para pemuda pun sempat membakar ban bekas sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pengerjaan jalan yang dinilai tambal sulam. Padahal, anggaran proyek sendiri tidak sedikit. Salah seorang orator, Lubis, yang dikonfirmasi menyebutkan aksi ini guna menuntut jalan Kecamatan lintas Belo yang terkesan tambal sulam. Pengaspalan jalan tidak merata dari ujung ke ujung. Padahal anggaran proyek tahun 2013 ini sebesar Rp 2,9 miliar. Lantaran dikerjakan tambal sulam, pihaknya pun curiga pengerjaan tersebut terindikasi penyimpangan. Di

samping itu, dia dan warga juga menuntut Camat dicopot dari jabatannya. Pasalnya, camat terkesan tak mampu melakukan pengawasan terhadap perbaikan jalan dimaksud. “Kami juga minta Camat dicopot karena gagal dalam memperjuangkan warga Belo,” katanya. Hal senada juga diungkapkan tokoh pemuda lainnya, Bukran. Pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Camat dan Dinas PU Kabupaten Bima. Jika dilihat, lanjutnya, masih banyak kerusakan di beberapa titik di sepanjang ruas antara Desa Teke dan Desa Cenggu. Terlebih saat ini musim hujan sehingga kerusakan akan bertambah parah. Menurut Bukran, yang juga mantan fasilitator PNPM Desa Cenggu ini, proyek pekerjaan jalan ini dikerjakan oleh CV BM dengan penawaran sebesar Rp 2,7 miliar. “Sekarang kami cuma meminta pertanggungjawaban Camat, bila perlu Camat diganti karena tak mampu membangun masyarakat Kecamatan Belo dengan maksimal,” tandasnya. Sementara itu, aksi warga ini sempat mendapat perhatian dari warga setempat. Jalannya aksi ini sempat mendapat pengawalan dari aparat Polsek Belo. Hingga siang hari tak satu pun perwakilan dari pihak Kecamatan yang datang menemui. Hanya Kasi Tramtib Kecamatan Belo, Kamaludin yang datang memimpin pengamanan. (use)


RAGAM

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

Halaman 5

Bangun Peradaban Dari Hal. 1 Di negara kita ini ada regulasi-regualasi yang diciptakan mulai dari tingkat nasional sampai daerah yang semangatnya mendorong partisipasi kaum ibu. Saya harapkan kaum ibu di NTB manfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalau kaum perempuan di NTB seperti itu maka insya Allah dari waktu ke waktu akan terus menerus meningkatkan kontribusi bagi daerah kita,”ujarnya pada peringatan hari ibu ke 85 tingkat Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Senin (23/12) kemarin. Dikatakan, kaum perempuan secara keseluruhan telah nyata-nyata berkontribusi tidak hanya membangun suatu keluarga tetapi bahkan jauh lebih besar dari itu. Yakni membangun suatu bangsa dan suatu peradaban. Peringatan Hari Ibu sesungguhnya mengingatkan kembali pada semua untuk menghargai kaum ibu. Namun, katanya, yang tak kalah penting dari itu adalah mengingatkan kaum perem-

puan/ibu kepada tugastugas utamanya. “Mengingatkan kaum perempuan terhadap halhal yang normal dan pantas dilakukan,”imbuhnya. Gubernur menambahkan, melihat pemberitaan media bahwa tak jarang ibu yang melakukan halhal yang tidak baik kepada anaknya. Tak sedikit kasus-kasus dimana seorang anak salah asuh oleh orang tua khususnya ibu. Untuk itu, katanya, halhal tersebut patut menjadi koreksi bagi kaum ibu/ perempuan. Terkait dengan regulasi yang berkiatan dengan perempuan, kata Gubernur, NTB menginisiasi adanya perda tentang ibu hamil dan menyusui. Dalam perda tersebut, katanya, dalam pelayanan melahirkan bagi ibu hamil harus dilakukan oleh bidan yang tersertifikasi. “Seluruh pihak yang terlibat dalam proses persalinan itu harus tersertifikasi sebagai bagian untuk memastikan keselamatan persalinan ibu hamil,”tandasnya. (nas)

Tiga Kabupaten Disanksi Pemutusan PJU Dari Hal. 1 akan berdampak pada ketidakpercayaan pemerintah pusat menyalurkan subsidi, maupun bantuan pembangunan untuk infrastruktur kelistrikan di NTB. “PLN pusat melakukan penilaian setiap akhir tahun. Kalau masih besar tunggakan, uang yang belum masuk, khawatir kita tahuntahun mendatang minim perhatian untuk bantuan ke daerah ini. Yang kita khawatirkan adalah dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” terang mantan Manajer PLN Rayon Ampenan ini. Tindakan tegas PLN, berupa penyegelan jaringan PJU untuk area pusat wisata Senggigi dan jalan-jalan utama di pusat pemerintahan tiga kabupaten tersebut, diambil setelah adanya proses komunikasi dan negosiasi yang buntu antara pihak PLN dan pemerintah kabupaten masing-masing. ‘’Sebelumnya kita sudah layangkan surat kepada Bupatinya langsung, tembusannya kepada DPR-nya. Kita bertemu langsung, tapi tidak ada respons. Sehingga kami pastikan ini sudah prosedural untuk melakukan penyegelan,’’ sebutnya. Praktis, jalan-jalan utama di tiga kabupaten tersebut total tidak ada penerangan, di mulai sejak Sabtu lalu. Jika dihitung tidak dilakukan pembayaran selama tiga bulan, Sari menyebutkan kemungkinan terbesarnya, akan dilakukan pembongkaran total PJU. Tentunya dengan konsekuensi, untuk melakukan pemasangan kembali, dibutuhkan biaya besar, yang bebannya langsung ada di kabupaten terkait. PLN di daerah sebenarnya bisa saja memberi kebijakan berupa keringanan, akan tetapi menurut Sari, laporan pertanggungjawaban ke PLN pusat harus diserahkan total di setiap akhir tahun. Karena PLN juga memiliki kewajiban dalam mendukung proses pembangunan di provinsi ini. Nominal tunggakan pembayaran listrik dari ketiga kabupaten tersebut terhi-

tung cukup besar. sehingga berat untuk memberikan toleransi, lebih-lebih tunggakan ini akan memasuki jangka waktu tiga bulan. “Aturan yang ada, maksimal pembayaran dapat dilakukan tanggal 20 untuk pembayaran bulan bersangkutan. Terlambat dari itu diberikan teguran, dua bulan telat dibayar dilakukan penyegelan. Tiga bulan telat bayar harus bongkar total,’’ tegasnya. Sari secara kelembagaan mengimbau, daerah-daerah yang memiliki tunggakan pembayaran PJU, sekiranya dapat menuntaskannya hingga sebelum berakhir tahun 2013 ini. Sangat disayangkan dan mestinya hal ini tidak patut berlaku. Sebab masyarakat sendiri menurutnya, sudah menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak penerangan jalan. “Kepada semua instansi masing-masing kami harapkan untuk bisa mengerti, jangan sampai masyarakatlah yang kemudian menjadi korban,” ujarnya. Manajer PLN Rayon Ampenan, Agus Trisusanto juga menyebutkan, PLN akan terus melakukan penyegelan PJU hingga masing-masing pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab di dalamnya, melunasi tunggakan pembayaran listrik untuk penerangan jalan. Dipastikan, tidak ada penerangan di jalan-jalan utama hingga tunggakan yang nilainya cukup besar ini dituntaskan. Agus juga menyebutkan PLN sudah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Pemda ke tiga kabupaten tersebut, bahkan pemberitahuan melalui media langsung. ‘’Ini sudah langkah terakhir PLN, PJU akan menyala kembali setelah selesainya kewajiban pemerintah kabupaten masing-masing untuk melunasi tunggakannya,’’ katanya. (bul/*)

GATHERING - Kegiatan Gathering Bima Finance yang diselenggarakan tanggal 21 Desember 2013 di The Villas Sentosa yang dihadiri oleh 111 peserta baik dari Cabang Lombok Timur, Cabang Lombok Utara, Cabang Praya dan Mataram. Kegiatan ini dibuka oleh Pimpinan Bima Finance Cabang Lombok I Nengah Gelgel Supartha. (ikl)

RSHK Juara III Rumah Sakit Sayang Ibu Mataram (Suara NTB) Sebagai rumah sakit umum swasta yang memiliki fasilitas memadai di NTB, Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram terus memperbaiki diri dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan diberikan, mulai dari ruang fasilitas ASI untuk ibu menyusui hingga fasilitas penunjang lainnya. Hal inilah yang menghantarkan RSHK mendapatkan Juara III tingkat provinsi, pada peringatan Hari Ibu yang digelar di Gedung Graha Bakhti, Kantor Gubernur NTB, Senin (23/12) kemarin. Direktur RSHK, dr. Ristina Basri, Mars dikonfirmasi usai menerima penghargaan yang diserahkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan pada dasarnya, RSHK siap membantu pemerintah dalam

mengentaskan angka kematian bayi dan ibu melahirkan di NTB. Upayanya, dengan mensupport dan berperan aktif dalam menunjang program kesehatan yang dicanangkan, “Kami selalu siap membantu pemerintah, untuk mengentaskan kematian ibu melahirkan nol,” ungkapnya. Ditambahkan Ristina, proses ibu hamil dan melahirkan harus tetap mendapatkan pengawasan dan perhatian, bentuknya bisa dilakukan dengan senam ibu hamil serta mengikuti penyuluhan lainnya. Disebutkan Ristina, kategori mendapatkan juara, tidak terlepas dari ada program dan prosedur yang dijalani. Dari persiapan medis lanjutnya, pihaknya telah memiliki tim yang terdiri dari dokter dan tenaga bidan yang berkompeten. “Alhamdulillah di RSHK, kita

punya dokter dan bidan yang berkompeten dan memadai,” akunya. Katanya, masyarakat jangan berpikir persoalan akses, karena yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi sangat penting diperhatikan. RSHK berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih dengan program jaminan kesehatan sosial yang akan segera dilaksanakan. Terlepas dari itu, Ristina memberikan apresiasi kepada tim RSHK yang telah merencanakan, mengeksekusi serta mengevaluasi program sehingga RSHK kembali mendapatkan juara rumah sakit sayang ibu, “Beberapa waktu lalu, kita dapat juara 1 di tingkat Kota Mataram sebagai rumah sakit sayang ibu,” demikian Ristina Basri. (cem)

PIAAG Lanud Rembiga Berpartisipasi pada Peringatan Hari Ibu Ke-85 di NTB Mataram (Suara NTB) Untuk senantiasa mengenang dan menggerakkan kembali ingatan warga negara Indonesia baik laki-laki dan perempuan betapa pentingnya pemahaman dan penghayatan. Serta arti perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Persatuan Istri Angkatan Ardhya Garini (PIA AG) Lanud Rembiga Mataram ikut berpartisipasi dalam peringatan hari ibu ke 85 tingkat provinsi NTB, Senin (23/12) kemarin. Peringatan hari ibu ke 85 tingkat Provinsi NTB bertempat di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Acara tersebut dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH masing-masing beserta istri dan sejumlah pejabat NTB lainnya. Selain itu, hadir juga perwakilan ibu-ibu dharma wanita, PIA AG, ibu Jalasenatri dan ibu Persit. Pada kesempatan tersebut, Ketua PIA Ardhya Garini Lanud Rembiga, Ny. Alfia Arief Hartono, A.Md membacakan lintasan sejarah hari ibu pada peringatan Ke 85 ini. Ibu dari 3 orang anak dan Ketua Persatuan Istri Angkatan Udara Lanud Rembiga ini mendapat kepercayaan untuk membaca-

Dewi Santini, SH.MH ( Hakim Pratama Muda pada PN Praya),Desak Ketut Yuni Aryanti (mantan Hakim PN Praya). Kemudian Apriyanto Kurniawan (Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Praya juga Kasi Pidsus). AKBP. Supriyadi, SIK (Kapolres Lombok Tengah), Iptu. Deni Setiawan (Kasat Reskrim Polres Loteng) dan Kompol. Ridwan (Kapolsek Praya Barat). Johan Budi belum mengetahui penyebab mangkirnya empat orang saksi yang akan diperiksa KPK terkait kasus suap ini. ‘’Saya belum memperoleh informasi, kenapa mereka tak hadir,’’ katanya. Karena tak memenuhi panggilan, KPK tentu akan melayangkan panggilan ke dua. Sementara tiga saksi yang memenuhi panggilan KPK kemarin adalah, Dewi Santini, Iptu Deni Setiawan dan Kompol. Ridwan. Pemeriksaan menurut Johan Budi dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Menyinggung kapan para saksi dipanggil lagi, Johan Budi belum bisa memastikan-

nya. Demikian juga terkait pemeriksaan saksi-saksi lainnya (di luar tujuh saksi yang dijadwalkan diperiksa Senin kemarin), ia belum mengetahuinya. ‘’Jadwal pemeriksaan saksi lain belum saya peroleh,’’ ujarnya. KPK kini terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap Kajari Praya non aktif Subri, SH.MH. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) Sabtu (14/12) lalu, Subri ditangkap penyidik KPK bersama seorang pengusaha wanita LAR di sebuah hotel di Lombok yang diduga terkait suap untuk penyelesaian perkara sengketa tanah. ‘’Kami sedang kembangkan kasus tersebut. Kemungkinan ada sektor lain,’’ kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, di kantornya beberapa waktu lalu. Kini penyidik KPK terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap terhadap pejabat Kajari Praya tersebut. Untuk penyidikan kasus, lanjut Busyro, pihaknya telah mencekal lima orang agar tidak bepergian ke luar negeri.

Mereka adalah Bambang W. Soeharto (mantan Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro) dan Apriyanto Kurniawan (Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Praya). Serta tiga hakim, yakni Sumedi (Ketua PN Praya), Anak Agung Putra Wiratjaya (Hakim Pratama Muda pada PN Praya) dan Dewi Santini (hakim pratama muda pada PN Praya). Namun, hingga kemarin KPK belum menetapkan tersangka baru selain Jaksa Subri dan wanita berprofesi sebagai pengusaha bernama Lusita Ani Razak yang diduga pelaku suap. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika dan rupiah. Dalam dolar pecahan US$100 total jumlahnya 16.400 dolar Amerika (Rp190 juta) dan Rp 23 juta. “Dicopot” dari Pekara Along Sementara itu, langkah tegas ditempuh Kejaksaan Tinggi NTB, masih terkait suap Kajari Praya non aktif,

Pendakian ke Rinjani Ditutup Tiga Bulan Dari Hal. 1 jalur pendakian ke Gunung Rinjani akan ditutup,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. H. Muhammad Nasir , Senin (23/12) siang kemarin. Dijelaskan, dalam tiga bulan itu cuaca di kawasan TNGR tidak bersahabat alias cuaca cukup ekstrim. Curah hujan di TNGR dan sekitarnya meningkat dengan intensitas sedang hingga lebat. “Setalah itu, tanggal 1 April dibuka lagi,”jelasnya. Informasi mengenai penutupan jalur pendakian tersebut

nantinya akan disampaikan melalui surat ke seluruh instansi terkait termasuk seluruh bupati dan wali kota sePulau Lombok, pihak kepolisian dan kepala desa yang ada di wilayah jalur pendakian tersebut. “Nanti ada surat resmi penutupan pendakian tersebut dari Balai TNGR. Nanti dari pemda juga kita akan buat imbauan supaya masyarakat dan wisatawan tidak melakukan pendakian. Kita akan permaklumkan bahwa jalurnya ekstrim pada bulan-bula itu sehingga tidak boleh didaki,”terangnya. (nas)

Puluhan Ribu Pelamar di NTB Terpental Dari Hal. 1

Ny. Alfia Arief Hartono kan lintasan tonggak sejarah hari ibu. Hal ini merupakan bentuk peran serta dan bukti nyata keturutsertaan PIA AG Lanud Rembiga dalam meningkatkan kualitas dan peran sertanya untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan atau ibu. Ditemui usai pelaksanaan peringatan Hari Ibu ke 85, Ny. Alfia Arief Hartono mengatakan peran dan sosok ibu sangatlah penting terutama untuk keluarga dan lingkungan sosialnya.Terlebih seorang ibu mempunyai fungsi utama sebagai ibu bangsa yang wajib menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadarai dan lebih tebal rasa kebangsaanya.”Melalui perin-

(Suara NTB/ist)

gatan Hari Ibu inilah bentuk apresiasi atas kontribusi kaum ibu di berbagai bidang demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia,”ujarnya. Dikatakan, peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap tahunnya selain untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagi seorang ibu. Selain itu, peringatan Hari Ibu juga untuk mengenang jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa. Serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. (nas)

Ketua PN Praya dan Kapolres Loteng Mangkir Dari Hal. 1

(Suara NTB/cem)

PENGHARGAAN - Penyerahan penghargaan dan hadiah Juara III kepada Direktur RSHK dr. Ristina Basri, Mars oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi, Senin (23/12).

Subri, SH. MH. Kasi Pidsus Apriyanto Kurniawan, yang sebelumnya ditunjuk Subri untuk menangani perkara Along versus Bambang W Soeharto, terkena imbasnya. Apriyanto kini “dicopot” dari posisinya sebagai jaksa dalam perkara tersebut. Langkah pembebas tugasan Apriyanto itu dibenarkan Plh. Kajari Praya, I Made Sudarmawan. Langkah itu dinilai tepat, dengan maksud agar tidak ada lagi kecurigaan intervensi dan objektivitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara yang sudah masuk tahap pledoi itu. “Saat ini dia (Apriyanto, red) sudah tidak pegang lagi perkara itu. Supaya objektif, tidak ada intervensi lainnya,” kata Sudarmawan ditemui di Kejati NTB, Senin (23/12). Dibebaskannya Apriyanto dari perkara itu juga dimaksudkan agar proses hukum di KPK lancar. Apriyanto yang dipanggil sebagai saksi juga lebih mudah dan kooperatif menghadiri panggilan KPK. Sebab jika tetap dipertahankan menangani perkara itu, dikhawatirkan konsentrasinya terganggu.

Pihaknya juga sudah menentukan JPU pengganti Apriyanto. Namun Sudarmawan mengaku tak ingat siapa pengganti dimaksud. “Yang jelas, sudah ada JPU pengganti, kami sudah antisipasi itu,” terangnya. Sementara mengenai panggilan saksi terhadap Apriyanto, pihaknya sudah menyarankan agar yang bersangkutan kooperatif. Bahkan Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH memerintahkan langsung agar Apriyanto kooperatif menghadiri panggilan KPK itu. “Sudah, dia sudah terima panggilan KPK dan pasti akan hadir, ini juga perintah Pak Kajati agar kooperatif,” terangnya lagi. Ditanya kepastian pemeriksaan Kasi Pidsus Senin kemarin, Sudarmawan yang secara struktural menjabat sebagai Asisten Pengawas Kejati NTB, memastikan belum mendapat kabar itu. Apakah Kasi Pidsus juga dicopot karena terindikasi terlibat dalam kasus OTT Kajari Praya? Sudarmawan enggan menjawab ini. “Urusan copot mencopot itu Kejaksaan Agung,” tutupnya. (049/ars)

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (23/12).”Besok (hari ini) pengumumannya. Untuk tingkat provinsi, dari 155 formasi, ada formasi yang tidak terisi,”ujarnya. Namun, ia tak menyebutkan jumlah formasi yang tidak terisi tersebut. Menurutnya, adanya formasi yang tidak terisi tersebut bukan hanya terjadi di NTB tetapi terjadi hampir di seluruh kementerian/lembaga dan pemerntah provinsi dan kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, NTB termasuk bagus. Artinya, formasi yang tidak terisi karena peserta/ peminatnya tidak memenuhi passing grade (nilai ambang batas) yang telah ditentukan. Terkait dengan batas nilai ambang batas (passing grade) sehingga CPNS dinyatakan lulus, pemerintah pusat telah menetapkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 35/2013 tentang Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS dari Pelamar Umum tahun 2013. Dalam Peraturan tersebut dibedakan passing grade antara peserta tes dengan sistem computer assisted test (CAT) dengan lembar jawab komputer (LJK). Pasalnya, jumlah soal antara keduanya juga berbeda. Untuk CAT, jumlah soalnya 100, terdiri dari 35 soal karakteristik pribadi, 30 soal intelegensia umum, dan 35 soal wawasan kebangsaan. Sedangkan tes dengan sistem LJK, jumlah soalnya ada 120, yakni karakteristik pribadi 45 soal, intelegensia umum 35 soal, dan wawasan kebangsaan 40 soal. Untuk peserta TKD dengan sistem CAT nilai karakteristik pribadi minimal harus mencapai 60 persen dari nilai maksimal yakni 175, yakni 105. Sedangkan intelegensia umum, nilai minimalnya 75 dari nilai maksimal, dan wawasan kebangsaan nilai minimalnya 70. Adapun passing grade untuk peserta TKD dengan sistem LJK, nilai karakteristik pribadi minimal 108, intelegensia umum minimal 70, dan wawasan kebangsaan 64. “Penentuan kelulusan ini, pertama, berdasarkan hasil

tes. Kalau dia memenuhi passing grade maka masuk dalam kelompok yang mungkin lulus. Baru kemudian di sesuaikan dengan formasi yang ada,” jelasnya. Suruji mencontohkan, misalnya pada suatu jabatan peserta yang memenuhi passing grade 100 orang namun formasinya hanya dua orang maka yang lulus hanya dua orang. Namun ada juga suatu jabatan yang peserta tesnya memenuhi passing grade 5 orang tetapi jumlah formasinya 8 orang. Sehingga yang lulus hanya 5 orang. “Pengumuman CPNS itu sangat terbuka, proses tes itu juga sangat terbuka. Semua orang bisa mengakses di website Kementerian PAN RB mulai besok. Hasil tesnya berapa dan teman yang lain berapa bisa dilihat. Dari rangking satu sampai terakhir yang memenuhi passing grade dan tidak memenuhi passing grade semuanya tercantum di website Kementerian PAN RB,” jelasnya. Setelah diumumkan, peserta yang lulus menjadi PNS, lanjutnya, maka BKD dan Diklat tinggal menunggu perintah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan pemberkasan. Proses pemberkasan diprediksi akan dilakukan pada Januari 2014 mendatang. Namun untuk pengurusan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) bagi peserta yang dinyatakan lulus bisa langsung diproses setelah pengumuman. Diketahui, sebanyak 22.569 pelamar atau peserta ujian seleksi CPNS umum di NTB bersaing memperebutkan 414 formasi tahun 2013 ini. Masing-masing untuk peserta ujian seleksi CPNS formasi pelamar umum, Pemprov NTB sebanyak 9.141 orang untuk 155 formasi, Lombok Utara 11.068 orang dengan 149 formasi dan Sumbawa Barat 2.360 orang dengan 110 formasi. Selain ujian seleksi bagi pelamar umum, sebanyak 19.503 orang peserta CPNS formasi honorer K2. Rinciannya, peserta seleksi CPNS formasi honorer K2 Pemprov NTB 99 orang, Lombok Barat 755 orang, Lombok Tengah 2.821 orang. Kemudian Lombok Timur 1.799 orang, Lombok Utara 431 orang, Kota Mataram 1.250 orang, Sumbawa Barat 1.359 orang, Sumbawa 1.788 orang, Dompu 1.558 orang, kabupaten Bima 4.935 orang dan Kota Bima 2.708 orang. (nas)


OPINI

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

Halaman 6

Pencitraan Pemimpin Politik Tidak Boleh Ada ’’Traffic Light’’ Mati BESARNYA anggaran pemeliharaan traffic light yang parkir di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, sepertinya berkebalikan dengan kondisi di lapangan. Dimana, sangat sering dijumpai adanya traffic light yang mati total ataupun nyala hanya satu warna saja. Traffic light merupakan panduan dalam keselamatan berlalu lintas. Manakala ada traffic light yang mengalami gangguan apalagi sampai mati total, Seharusnya Dishubkominfo mengetahui hal ini dengan pasti. Sebab, akan menjadi suatu keanehan kalau masalah-masalah seperti traffic light mati, justru tidak diketahui oleh pihak Dishubkominfo Kota Mataram. Tetapi akan lebih ironis lagi, kalau akar masalahnya sudah diketahui, lantas tidak ada upaya konkret untuk memperbaikinya. Apalagi, katanya Dishubkominfo Kota Mataram telah mengantongi data 11 traffic light bermasalah. Mulai dari yang tidak berfungsi sama sekali, hingga yang berfungsi hanya setengah. Kota Mataram sebagai barometer kontrol perbuhungan darat di NTB, seharusnya tidak lagi terganggu dengan masalah-masalah seperti itu. Tetapi faktanya, traffic light mati total di Mataram, seolah bukan lagi pemandangan langka lantaran sering terjadi. Apa yang disampaikan Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid memang ada benarnya. Bahwa tidak boleh ada traffic light yang mati total di Mataram. Mungkin saja ini bagian dari komitmen pengganti Anis Masyhur ini. Namun, yang namanya komitmen, baru akan memiliki wibawa kalau sudah ada bukti konkret dalam tataran pelaksanaannya. Dalam hal pemeliharaan traffic light misalnya, bukan hanya komitmen lisan yang dibutuhkan, tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakan komitmen tersebut. Artinya, kalau memang Kepala Dishubkominfo Kota Mataram telah memiliki komitmen yang jelas soal penataan traffic light, seharusnya dilaksanakan. Apalagi katanya, Dishubkominfo tidak jarang menerima konplain dari masyarakat terkait traffic light yang mengalami gangguan itu. Komplain ini, bisa dikatakan penilaian bahwa Dishubkominfo tidak becus mengurus traffic light. Apalagi traffic light yang mengalami gangguan sampai 11 titik. Seharusnya ada rasa malu dari pihak Dishubkominfo karena dianggap tidak mampu memberikan pelayanan kepada pengguna jalan. Kebijakan untuk tidak lagi menggunakan rekanan yang sama tahun depan, itu adalah solusi jangka panjang. Tetapi nampaknya untuk solusi jangka pendek, belum ada upaya berarti yang telah ditempuh Dishub. Sebab traffic light yang mengalami masalah yang itu-itu saja. Kalau memang ada anggaran pemeliharaan sampai Rp 200 juta per tahun, seharusnya tidak ada lagi traffic light yang bermasalah. Kalau masih gampang dijumpai yang seperti itu, anggaran pemeliharaan yang besar ini patut dipertanyakan peruntukkannya. (*)

Beberapa waktu yang lewat penulis berkesempatan mengunjungi Surabaya, kota kedua terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Sepanjang perjalanan dari bandara ke penginapan, pengemudi taksi terus bercerita mengenai perubahan positif yang terjadi di kota tersebut. Perubahan tersebut menurutnya tak lepas dari andil Walikota Tri Rismaharini (selanjutnya disebut Risma). Kota menjadi lebih bersih dan terasa lebih sejuk karena banyaknya taman di sepanjang jalan. Program yang sudah dirintis Risma jauh sebelum menduduki jabatan walikota, ketika ia masih menjadi kepala bagian di Badan Perencanaan Pembangunan Kota. Selain itu sambung pengemudi taksi, Risma menunjukan keteladanan pada staf dan bawahannya. Paling sederhana misalnya, Risma selalu datang awal ke kantor sehingga para bawahan pun menjadi malu bila datang terlambat. Ketika salah satu bagian dari Surabaya dilanda banjir, walikota kemudian turun langsung untuk mengatasi banjir. Bila walikota sendiri tak segan untuk turun, apalagi kepala dinas yang merupakan bawahannya. Oleh : osok Risma mengingatkan pada Gubernur Jakarta Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi). Tokoh ini kemudian menjadi salah satu perbincangan utama semenjak menjadi Gubernur di ibukota. Meskipun namanya telah lama disebut saat menjabat Walikota Solo. Salah satu peristiwa yang mencuatkan namanya saat ‘melawan’ perintah Gubernur Jawa Tengah yang hendak mengubah salah satu gedung kesenian cagar budaya menjadi pusat perbelanjaan modern. Kebijakan yang tidak populer, ketika kepala daerah lain berlomba-lomba untuk membangun pusat perbelanjaan modern dan abai terhadap pelestarian bangunan bersejarah. Kepemimpinan Jokowi kemudian mempopulerkan istilah ‘blusukan’, ketika kepala daerah rajin mengunjungi masyarakat secara langsung tetimbang duduk manis di belakang meja sebagaimana yang lain. Risma dan Jokowi kemudian memperlihatkan persamaan ketika masyarakat mencintai mereka karena perilakunya yang lebih sering mengunjungi masyarakat tetimbang menerima laporan dari staf dan bawahan. Dengan terjun ke lapangan diharapkan akan langsung melihat kondisi masyarakat dan kemudian dengan segera memformulasikan kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan demikian kepala daerah sesuai dengan posisinya berperan sebagai pelayan masyarakat. Bukan sebagaimana yang terlihat umumnya, ketika masyarakat justru menjadi pelayan bagi pemimpin. Lihat saja bagaimana kerepotan ketika sebuah tempat akan dikunjungi oleh pejabat, lebih banyak merepotkan daripada memberi manfaat. Sebuah bentuk ‘Politik Patriomonialisme’ yang ditulis Emerson dan Liddle hampir

Robyan Bafadal (STIA MUHAMMADIYAH SELONG)

empat dekade silam. Apakah Risma dan Jokowi benar-benar dicintai masyarakatnya? Sebagian berpendapat itu tak lebih dari pencitraan media. Popularitas Jokowi dan Risma, juga Dahlan Iskan, dipandang tak lebih dari manipulasi media yang kemudian menciptakan imaji mereka sebagai pemimpin yang merakyat dan dicintai rakyatnya. Untuk Jokowi dan Dahlan Iskan, popularitas mereka memang benar tak bisa dilepaskan dari media. Hari ke hari kepemimpinannya terus mendapat liputan yang luas. Sebuah media daring misalnya sampai membuat perjalanan kepemimpinan Jokowi dari hari ke hari sejak dilantik menjadi Gubernur Jakarta. Demikian pula Dahlan Iskan yang terbantu dangan jaringan media massa yang(masih?) dipimpinnya. Langkah yang pernah cobaditiru seorang bakal calon peserta pemilihan Gubernur NTB tahun 2007 namun akhirnya tak mendapat simpati luas. Beda halnya dengan Risma yang tidak mendapat pemberitaan sebagaimana Jokowi dan Dahlan Iskan. Sejauh pengetahuan penulis, pemberitaan mengenai Risma tidak semasif Jokowi dan Dahlan Iskan, meskipun ia memimpin kota terbesar kedua di Indonesia. Memang namanya pernah dinobatkan sebagai pemimpin pilihan oleh sebuah majalah mingguan utama di Indonesia. Tapi sirkulasi dan segmen pembaca yang terbatas membuat namanya jauh kalah pamor dibandingkan Jokowi dan Dahlan Iskan. Maka apakah benar Jokowi, Risma, dan Dahlan Iskan merupakan pemimpin ‘karbitan’ media massa biarlah waktu yang akan mengujinya. Pencitraan itu sebagaimana make up, tanpa dibersihkan sekalipun akan luntur dengan sendirinya. Bilapun benar hasil make-up

maka selayaknya diacungi jempol karena berhasil untuk memperbaiki riasan agar tak luntur oleh keringat. Intensitas muncul di media massa bukan berarti selalu berdampak positif pada pencitraan. Lihat saja seorang legislator asal NTB yang sering muncul di media massa justru makin kehilangan simpati dari pemilihnya, apalagi yang tidak memilihnya pada pemilihan terakhir. Yang pasti, Jokowi selalu menduduki peringkat atas dalam sigi calon presiden tahun 2014, Risma kemudian didorong untuk ‘naik pangkat’ menjadi Wakil Gubernur Jakarta sepeninggal Jokowi, dan Dahlan Iskan menjadi salah satu sosok yang paling banyak diperbincangkan di dunia maya. Selain itu, Jokowi dan Risma kemudian memperlihatkan kesamaan ketika penampilan mereka berbeda jauh dengan imaji pemimpin ideal masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi mitos di Indonesia. Selama ini pemimpin idaman Indonesia diimajikan memiliki penampilan yang gagah dan berwibawa, yang kemudian diidentikan dengan mereka yang berasal dari militer. Pemimpin dengan sosok gagah dan tegas ala militer ini yang kemudian dipandang menjadi idaman yang mampu memikat hati masyarakat. Setidaknya ini dapat dilihat dari pakaian. Sebagian sidang pembaca mungkin ingat kisah tentang Bung Karno dan Bung Hatta ketika diasingkan. Ketika Hatta ketika diasingkan membawa berpeti-peti bukunya, Bung Karno justru sibuk membawa baju kebesarannya. Menurutnya, pemimpin dilihat pertamakali dari penampilandan pakaian memegang peranan penting. Masalah pakaian bukanlah sesuatu yang sederhana. Penelusuran Daniel Lev dalam bukunya Hukum dan Politik di Indonesia menceritakan

bagaimana upaya Kejaksaan Indonesia untuk mensetarakan diri dengan Insitusi Kepolisian sebagai penegak hukum dengan membentuk seragam yang mirip dengan militer. Wujudnya dapat sidang pembaca lihat pada masa kini. Mungkin ini pula yang menginspirasi pemerintah ketika membentuk sekolah calon pamong (birokrat) negara dengan seragam dan pendidikan ala militer. Termasuk pula pakaian dan tindaktanduk pengerek bendera merah putih tiap kali upacara. Jokowi dan Risma, juga Dahlan Iskan telah mendobrak imaji yang selama ini menjadi mitos kepemimpinan di Indonesia. Apakah salah satu dari mereka akan menjadi Presiden Indonesia selanjutnya layak ditunggu. Sebelum peniupan terompet tahun baru 2015, sidang pembaca sekalian dapat membuktikannya.

Hari ini pengumuman CPNS 2013 Siap-siap ribuan calon harus kecewa

***** Dimulai, pembangunan fisik kawasan Mandalika Resort Masyarakat menanti realisasi hingga tuntas

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

EKONOMI DAN BISNIS

KLU Dikhawatirkan Jadi Pasar Produk Kedaluwarsa

Belum Penuhi Permintaan Pasar PENGUSAHA Jawa Timur sudah menjadikan Provinsi NTB sebagai basis utama penyedia kebutuhan pertanian dan perkebunan. Hanya saja, beberapa komoditi yang menjadi permintaan tersebut, banyak di antaranya yang tak bisa dipenuhi. Manajer Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di Provinsi NTB, Agus Rifanto membeberkan, banyaknya permintaan yang tak bisa dipenuhi oleh daerah ini, sebab alasan kurangnya ketersediaan komoditi yang diminta. Dimungkinkan karena minimnya (Suara NTB/dok) pengembangan komoditi Agus Rifanto tersebut di NTB, atau masih kurangnya pembinaan dan penyuluhan kepada petani di lapangan. “Di Jawa Timur itu lahannya sudah mulai menyempit. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perkebunannya, NTB dianggap paling tepat. Kalau ke Kalimantan jauh, ke NTT juga jauh. NTB sangat strategis. Cuma sayangnya kita belum bisa penuhi permintaan pengusahanya,” demikian dikatakan Senin (23/12) di Mataram. Agus menyebutkan, dengan ketersediaan lahan potensial di NTB, dianggap “lucu” jika pengusaha daerah ini masih mendatangkan hasil pertanian dan perkebunan dari luar daerah. Buah-buahan misalnya, serta beberapa komoditi lain. Ia berpandangan, jika dikelola dengan baik, pola pertanian dan perkebunan di daerah ini, baginya NTB akan merupakan daerah yang kaya raya dari penjualan hasil alamnya. “Belum mantap mengembangkan pertanian kita, ini yang masih menjadi PR,” katanya. Demikian pula untuk kebutuhan Jahe, kunyit dan rempahrempah jenis lainnya. Tingkat permintaan para pengusaha Jawa Timur, menurutnya cukup tinggi. Sebab, banyak pabrik di sana yang sudah mulai memikirkan daerah mana yang menjadi pemasok bahan bakunya. Kembali, dengan alasan lahannya yang sudah mulai menyempit, ekspansi daerah penyuplai bahan baku menjadi alternatif. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar, menurut Agus. NTB yang menjadi salah satu daerah dengan sumber air yang cukup besar, masih mendatangkan air minum kemasan dari Jawa Timur. Merek Cleo, yang diproduksi di daerah Pandaan, demikian juga Aqua dan beberapa jenis minuman kemasan lainnya. “Harusnya kita bisa munculkan di pasaran produk khas yang kita miliki, masak sekadar air saja kita harus datangkan dari luar,” katanya. Lebih khusus ke permintaan komoditi pertanian dan perkebunan yang disebutkan, Agus menyebut pemerintah daerah perlu melakukan terobosan. Dengan berkembangnya pabrik otomatis, permintaan tidak kecil dan akan berkesinambungan. Sejauh ini, dengan adanya kerjasama antarkedua daerah ini, belum dipastikan sejauh mana perkembangan dan efektivitasnya. Sebab, data jumlah produk dan kuantitas keluar masuk barang dari NTB ke Jawa Timur tak dapat dirinci, baik oleh Adpel dan Pelindo. “Kami sendiri kesulitan memastikan sejauh mana kita sudah memasok komoditi kita ke Jawa Timur, tidak ada data rinci. Pengusaha di daerah juga tidak ada yang melaporkan jumlah produk yang dikirim ke sana setiap periode tertentu,” sebutnya. (bul)

Kuota Pupuk Dikurangi

Gubernur NTB Surati Kementan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyurati Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dengan pengurangan jatah pupuk subsidi untuk NTB. Isi surat Gubernur tersebut meminta supaya jatah pupuk untuk NTB tidak dikurangi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan rata-rata tiap tahun. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/12). “Hari ini (kemarin, Red) surat pak Gubernur ke Kementan kita sampaikan. Kita minta agar alokasi pupuk bersubsidi ke NTB tahun 2014 tidak dikurangi tetapi agar sesuai dengan kebutuhan rata-rata setiap tahun,” ujarnya. Disebutkan, sesuai dengan surat permintaan Gubernur ke Menteri Pertanian untuk alokasi pupuk untuk NTB tahun 2014 masing-masing untuk pupuk Urea 135.300 ton, SP 36 sebanyak 20.500 ton, ZA sebanyak 16.000 ton, NPK 40.000 ton dan pupuk organik 12.000 ton. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyatakan menolak rencana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk mengurangi jatah/alokasi pupuk subsidi di daerah ini. Ia meminta jatah pupuk subsidi untuk NTB tidak diturunkan dari usulan yang sudah ada. Bahkan, bila perlu jatah pupuk subsidi untuk NTB ditambah dari usulan yang ada. Pasalnya, NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional telah mampu mencapai target produksi padi yang dibebankan pemerintah pusat sebesar dua juta ton. “Kita minta, jangan diturunkan jatah pupuk subsidi tahun ini, bahkan kita minta ditambah dari alokasi tahun kemarin. Karena kita kan termasuk berhasil mencapai target produksi padi, bahkan berhasil melampaui target yang lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2012,” ujarnya. (nas)

Halaman 7

Tanjung (Suara NTB) Aksi cuci gudang yang biasa dilakukan oleh perusahaan di akhir tahun, dikhawatirkan akan berdampak pada konsumen yang tinggal jauh dari pusat kota atau pusat berbelanjaan. Termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU), minimnya pasar dikhawatirkan daerah ini dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagi sejumlah produk yang terancam kedaluwarsa. (Suara NTB/her)

NORMAL – Situasi di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Lembar, Senin (23/12), masih normal jelang Nataru.

Nataru

Penumpang di Pelabuhan Lembar Diprediksi Naik Giri Menang (Suara NTB) Jelang natal dan tahun baru (Nataru) jumlah penumpang di pelabuhan Lembar masih normal, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Diperkirakan, lonjakan penumpang terjadi hari H-1 dan H+1 hingga H+2 nataru. Karena, kebanyakan warga memilih melakukan perjalanan pada hari-hari tersebut. Diprediksi, lonjakan penumpang mencapai lima persen lebih. Demikian dikatakan, Manajer Operasi dan Usaha ASDP Lembar, Eko Yulianto kepada wartawan, Senin (23/ 12). “Belum ada peningkatan jumlah penumpang, kemungkinan lonjakan terjadi hari H dan H+1 dan H+2, diprediksi mencapai lima persen,” ungkap Eko. Dikatakan Eko, pengalaman tahun sebelumnya juga seperti itu. Biasanya, hari jelang Nataru masih normal.

Namun lonjakan terjadi pada hari H, dan saat perayaan tahun baru itu. Menurutnya, di saat seperti ini jarang ada peningkatan yang signifikan. Bahkan, saat liburan saja yang diprediksi naik jumlah penumpangnya justru tak terjadi. Biasanya penumpang yang banyak adalah dari Bali –Lombok dan sebaliknya, Lombok - Bali. Dibanding tahun sebelumnya juga, jumlah penumpang tak signifikan saat Nataru. Namun demikian pihaknya tetap siaga menyiapkan armada yang ada. Termasuk penyediaan trip sebanyak 29 trip selama 24 jam. Jumlah kapal penyeberangan juga ditambah, dari sebelumnya 22 unit kapal, ditambah menjadi 28 kapal. Sehingga jumlah trippun bertambah sebanyak dua trip. Disamping itu, dari pengamanan sesuai SOP juga melibatkan pihak kepolisian. Jajaran

Polres, Polsek dan petugas KP3 terlibat dalam posko di Lembar. Pantauan Suara NTB, pelabuhan Lembar masih normal. Tak tampak antrean, begitu pula jumlah kendaraan yang terparkir masih normal. Namun, petugas pelabuhan tetap siaga mengatur jalan masuknya kendaraan dan penumpang ke kapal. Calo Tiket Namun di pintu gerbang masuk pelabuhan, masih ada sejumlah calo yang bergentayangan menjajakan tiket. Mereka tidak kapok, kalau sejumlah temannya sudah diamankan Polres Lombok Barat. Diketahui, belum lama ini Polres mengamankan sejumlah preman yang diduga calo yang biasa menjual tiket di pelabuhan. Mereka diamankan, untuk diberi peringatan supaya tidak lagi melakukan tindakan tersebut. (her)

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) NTB, H. M. Saleh, MM., dalam silaturahminya ke KLU, Senin (23/ 12), mengutarakan distribusi barang sebagai dampak kebijakan cuci gudang patut diantisipasi oleh Pemda KLU. Ia mewanti-wanti, akhir tahun akan banyak produk yang ditarik dari pasar. Akan menjadi problem bagi wilayah Kabupaten yang masyarakatnya jauh dari pasar, apabila oknum perusahaan justru memperjualbelikan kembali produk cuci gudang tersebut untuk kepentingan bisnis. “Ada kekhawatiran dari kami, bahwa masyarakat kabupaten yang jauh dari Kota dan pusat perbelanjaan, dijadikan tempat pembuangan produk-produk yang terancam kedaluwarsa ini. Pemda harus lebih waspada mengantisipasi hal ini, karena momen akhir tahun, distributor dan perusahaan besar biasanya menerapkan cuci gudang,” ungkap Saleh. Ketua YPK NTB meminta agar Pemda KLU melalui SKPD terkait melakukan inspeksi di toko-toko atau kioskios yang jauh dari pusat kota. Pengalaman inspeksi YPK dalam Tim yang dilibatkan Pemprov NTB, di tempat-tempat perbelanjaan (kios, toko) yang jauh dari Ibu Kota, sep-

erti di Kabupaten di Pulau Sumbawa, banyak ditemukan produk kedaluwarsa yang diperjualbelikan. Meski tidak spesifik menyebut nama produk yang ditemukan, namun YPK meminta Pemda mewaspadai produk makanan dan minuman, termasuk obat. Pada produk yang disebut terakhir, kebiasaan masyarakat di perkampungan kurang memperhatikan label dan kemasan produk. “Momen akhir tahun, menyambut natal dan tahun baru ini seharusnya Pemerintah lebih gencar turun ke lapangan. Di KLU memang ada BPSK (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen), tetapi faktanya BPSK KLU belum menerima 1 laporan dari masyarakat,” sambungnya. Efektivitas BPSK KLU dalam menangani persoalan sengketa konsumen, menurut Saleh, diakibatkan oleh tidak adanya LPKSN (Pembaga Perlindungan Konsumen Swasta Nasional). Umumnya di BPSK, unsur yang terlibat di dalamnya adalah Pemerintah, pengusaha dan Konsumen yang diwakili lembaga LPKSN. “LPKSN ini yang kemudian mengakomodir seluruh konsumen sehingga BPSK tidak vakum dan dipercaya konsumen,” demikian Saleh. (ari)

Telkomsel Siapkan Layanan untuk Nataru Mataram (Suara NTB) Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2014, Telkomsel siap melayani kebutuhan komunikasi masyarakat di Bali, NTB, dan NTT. Telkomsel melakukan persiapan layanan, di antaranya diwujudkan dengan melakukan penambahan kapasitas dan peningkatan kualitas jaringan di 30 titik premium yang diprediksi akan mengalami lonjakan trafik layanan pada periode pergantian tahun tersebut. GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra, Ganot Sunoto mengatakan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan khususnya di momenmomen seperti Natal dan Tahun Baru, Telkomsel melakukan antisipasi lonjakan trafik layanan telekomunikasi yang akan terjadi. Dilakukan dengan meningkatkan kesiapan layanan dan jaringan untuk menjamin kualitas terbaik bagi pelanggan kami. Tahun ini diperkirakan lonjakan trafik layanan tertinggi akan terjadi saat malam tahun baru. Trafik SMS diprediksi meningkat 22,6 persen, layanan data 18,3 persen, layanan suara 13,7 persen,

seluruhnya dibandingkan hari biasa. Untuk mengantisipasi peningkatan trafik layanan tersebut, Telkomsel telah menyiapkan kapasitas jaringan yang memadai, yakni kapasitas SMS Center yang mampu mengakomodasi hingga 108 juta SMS, kapasitas layanan data 18,67 Tera Byte, kapasitas layanan suara 105 juta menit, dan kapasitas Visitor Location Register (VLR) untuk melayani hingga 10,8 juta pelanggan. Upaya peningkatan kualitas layanan dan jaringan yang dilakukan Telkomsel antara lain dengan mengidentifikasi 30 titik keramaian utama di Bali Nusra yang disingkat “PREMIUM”, yakni Public services, Religious events, Entertainment events, Malls and shopping center, Indoor events, Uniqueness, dan Massive crowd. Dari 30 titik tersebut, lima wilayah yang menjadi pusat lonjakan utama trafik layanan adalah Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gili-

manuk, Pelabuhan Tanjung Benoa, Kuta Legian, dan Pantai Senggigi. “Kata Premium ini juga mengartikan bahwa Telkomsel berkomitmen memberikan layanan yang premium atau utama kepada para pelanggan agar dapat menikmati layanan komunikasi suara, SMS, maupun data dengan nyaman dalam kondisi paling over peak sekalipun,” sebut Ganot. Telkomsel telah menggelar lebih dari 3.600 base transceiver station (BTS) di Bali - Nusra. Layanan Telkomsel juga didukung 11 Compact Mobile BTS (Combat) untuk menjamin kualitas jaringan agar tetap prima. Dari sisi pelayanan pelanggan, Telkomsel menyiagakan 21 armada Mobile GraPARI di lokasi-lokasi yang masuk dalam kategori “PREMIUM” dan menjamin ketersediaan produk melalui 104 outlet siaga. Selain itu, 5 GraPARI termasuk GraPARI 24 Jam Kuta-

(Suara NTB/ist)

TELKOMSEL SIAGA - GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali – Nusra, Ganot Sunoto memaparkan kesiapan jaringan Telkomsel menyambut periode Natal dan Tahun Baru 2014 saat konferensi pers di Gedung Telkomsel Telecommunications Center, Denpasar, Bali, Senin (23/12). bex juga siap melayani kebutuhan masyarakat selama pe-

riode Natal dan Tahun Baru 2014. (bul)


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

Penyelundupan Sabu dalam CCTV Ditangkap di Bandara Soetta Tangerang (Suara NTB) – Seorang warga negara Afrika Selatan tertangkap tangan menyelundupkan sabu dalam kamera CCTV yang dibawa di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta, Okto Irianto, Senin, mengatakan narkotika sabu sebanyak 2.296 gram senilai Rp3 miliar itu disita dari warga negara Afrika Selatan berinisial ML (43 tahun). “Paket sabu tersebut dimasukkan oleh pelaku ke dalam kamera CCTV yang dibawanya dari luar negeri,” kata Okto Irianto. Pelaku tertangkap petugas karena barang bawaannya terdeteksi dalam kategori berbahaya atau terlarang. Menurut Okto, ML mengaku sabu itu diperoleh dari jaringan Internasional di China sedangkan upah yang diterima untuk membawa paket tersebut yakni Rp40 Juta. Hingga kini, warga Afrika Selatan yang telah diamankan oleh petugas terkait kasus penyelundupan narkotika yakni berjumlah tiga orang. Para pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polres Bandara Soekarno - Hatta untuk penyelidikan lebih lanjut. (ant/bali post)

Kecuali Mendampingi Klien

Pengacara Diimbau Tidak Datangi Kejaksaan Jakarta (Suara NTB) – Jaksa Agung Basrief Arief mengimbau pengacara tidak mendatangi lingkungan kejaksaan guna meminimalisasi adanya pelanggaran kode etik para jaksa. “Kita imbau jangan lagi ada pengacara yang datang ke sini, kecuali mendampingi kliennya yang sedang diperiksa,” katanya dalam konperensi pers akhir tahun 2013 di Jakarta, Senin. (ant/bali post) Atau, kata dia, pengacBasrief Arief ara datang ke kejaksaan dalam rangka undangan acara dari organisasinya. Kejaksaan Agung mencatat, menindak 98 jaksa nakal dan 63 oknum pegawai kejaksaan yang melanggar aturan. “Sebanyak 98 jaksa yang diberi sanksi disiplin itu ada 36 diantaranya dijatuhi sanksi ringan, 46 sanksi sedang dan 16 jaksa dijatuhi sanksi berat,” katanya. Ia menyebutkan, sanksi berat yang dijatuhkan kepada oknum jaksa itu berupa pembebasan jabatan fungsional sebanyak tiga orang, pembebasan jabatan struktural (3 orang), pemberhentian tidak hormat (3 orang) dan pemberhentian dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak dua jaksa. Basrief juga menyesalkan prestasi kejaksaan pada akhir 2013 tercoreng akibat penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Subri, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Subri diduga menerima suap terkait perkara pemalsuan sertifikat dengan terdakwa Sugiharta alias Along. “Kita harapkan 2013 berakhir dengan kinerja baik, tapi kita mendapatkan hantaman keras terkait kasus itu,” katanya. Oleh karena itu, Basrief meminta maaf kepada masyarakat, bila kejaksaan dinilai belum memberikan kinerja yang optimal dan masih adanya sejumlah kekurangan. (ant/bali post)

Pemblokiran Bandara Langgar UU No. 1/2009

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan pemblokiran Bandara Turelelo Soa pada Sabtu (21/12) oleh Bupati Ngada Marianus Sae tidak dibenarkan dalam hukum. “Tentu apabila terjadi seperti itu tidak dibenarkan hukum karena mengganggu keselamatan penerbangan, misal apabila ada jadwal pesawat yang akan mendarat,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Dijelaskan Boy, masalah penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Artinya ada ancaman pidana terhadap pelanggaran, termasuk aksi pemblokiran yang mengganggu keselamatan dan merugikan masyarakat. Menyusul tindakan tidak bertanggungjawab itu, pihak kepolisian mengaku akan terus mempelajari kasus yang terjadi termasuk mengumpulkan fakta yang ada. “Ada hal-hal yang dikategorikan pidana hukum, tapi pastinya kita lakukan dulu pengumpulan fakta, untuk menyimpulkan pelanggaran apa yang terjadi sebenarnya,” ujarnya. Menurut Boy, upaya pengumpulan fakta akan dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, upaya pengumpulan fakta sendiri nantinya bisa saja melibatkan otoritas bandara dan pihak yang dirugikan dalam kejadian itu. “Penyidik bisa dengar dari otoritas bandara sana, ditambah pihak yang dirugikan dapat jadi bagian yang diambil (keterangannya) dalam pengumpulan fakta,” katanya. Jika semua fakta dan bukti sudah terkumpul, kepolisian nantinya bisa melihat pelanggaran yang terjadi, termasuk gangguan keselamatan yang ditimbulkan dalam aksi penutupan bandara. Sebelumnya, Bupati Ngada Marianus Sae memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngada di Pulau Flores untuk memblokir Bandara Turelelo di SoA pada Sabtu (21/12), karena kesal tidak mendapat tiket pesawat untuk kembali ke Ngada dari Kupang. Pemblokiran dilakukan dengan memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngada, mulai pukul 06.15 Wita hingga pukul 09.00 Wita. Pemblokiran itu mengakibatkan pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajawa (Ngada) yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat di bandara tersebut dan kembali ke Bandara El Tari Kupang, NTT. Pihak otoritas bandara tidak dapat berbuat banyak karena anggota Pol PP yang menduduki landasan pacu bandara jumlahnya lebih banyak dari petugas bandara. (ant/bali post)

Boy Rafli Amar

POLHUKAM

Halaman 8

Perwira Korem Tes Urine

Seorang Anggota Denpom Positif Gunakan Narkoba Mataram (Suara NTB) Jajaran TNI tak luput dari pemeriksaan oleh Badan Narkotiba Nasional (BNN) Provinsi NTB. Senin (22/12), seluruh perwira dan satuan intelijen di jajaran Korem 162/WB menjalani tes urine. Pemeriksaan ini untuk mengecek indikasi penggunaan narkoba di jajaran korps loreng itu. Disisi lain, berdasarkan hasil tes urine beberapa bulan lalu, seorang anggota Datasemen Polisi Militer (Denpom) Sumbawa positif sebagai pengguna narkoba. Tes urine di Korem diumumkan secara mendadak Pukul 09.00 Wita. Berlangsung di Aula Jenderal Soedirman, seluruh perwira di jajaran Korem dan unit intel satu per satu diminta sampel urinenya oleh petugas BNN. Tak terkecuali, Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra juga menyerahkan sampel urine. Sekitar satu jam lebih, seluruh pewira dan anggota unit intel menyerahkan data diri dan sampel urine untuk diperiksa. Menurut Danrem, tes urine itu menjadi inisiatif dirinya untuk menguji sejauh mana jajarannya bisa steril dari narkoba. Uji ini juga diumumkan secara mendadak. “Supaya hasilnya benar – benar riil, tidak ada rekayasa, tidak ada pra kondisi anggota,” kata Danrem. “Kalu kita kasitau, tentu mereka akan

persiapan, makanya kita buat mendadak,” sambungnya. Danrem sempat menyebut, tes urine juga sudah dilakukan bertahap. Beberapa waktu lalu, di beberapa Satuan Dinas Jawatan Korem 162/WB. Termasuk Satuan Perbekalan dan Angkutan (Bekang) dan Denpom. Hasilnya, salah seorang anggota Denpom Sumbawa positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urine. “Hasil tesnya sudah kami terima, dan prajurit Denpom itu positif. Sekarang kita sedang proses untuk tindakan tegas,” janji Danrem. Bahkan jika benar – benar terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan internal nanti, ancamannya bisa sampai pemecatan. Disebutnya, ada tujuh katagori pelanggaran berat oleh anggota TNI, salah

(Suara NTB/ars)

TES URINE - Perwira dan satuan intelijen di jajaran Korem 162/WB menjalani tes urine yang dilaksanakan BNN Provinsi NTB, Senin (23/12) kemarin. satunya narkoba. “Nanti kita lihat kadarnya, apakah pecandu, pengedar atau Bandar narkoba. Sanksinya bisa sampai pemecatan,” tegasnya. Sebagai upaya gencar untuk memerangi narkoba di internalnya, program tes urine

ini akan terus dilakukan, tapi tidak terjadwal dan dimumumkan secara mendadak. Dengan maksud, agar hasilnya benar – benar objektif. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pertimbangan, pertama, tes urine untuk

mengecek pengguna narkoba itu adalah bagian dari kebijakan komando atas, kedua, tes urine untuk peningkatan indikator kinerja di semua satuan jajaran, termasuk intelijen yang sedang menjalani pemeriksaan pagi itu. (ars)

Mahasiswa IKIP Terseret Ombak Pejabat Dandim di Kerandangan Belum Ditemukan 1615/Lotim Diganti Giri Menang (Suara NTB) Tim Basarnas NTB dibantu Pol Air Polda NTB dan warga masih melakukan pencarian terhadap Muslin, mahasiswa IKIP yang hilang terseret ombak di Pantai Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat. Proses pencarian korban masih alot, lantaran terkendala cuaca tingginya ombak, sehinga tim pencarian belum berani turun ke laut untuk melakukan pencarian dengan penyelaman. Demikian dikatakan, Humas Basarnas NTB, Putu Cakra kepada wartwan, Senin (23/12) kemarin. Proses pencarian dimulai dari lokasi kejadian, hingga 10 mil ke utara Pantai Tanjung Karang, Mataram. “Korban belum ditemukan, proses pencarian terkendala cuaca,”ungkap Putu Cakra. Ia menjelaskan, fokus pencarian tim ke utara mengikuti arus. Karena ber-

dasarkan pengalaman, korban tenggelam biasanya terseret ke arah arus. Proses pencarian selain melibatkan tim Basarnas, juga dibantu Polair Polda NTB dan masyarakat setempat. Tim pencari katanya, bergerak hingga 10 mil dari lokasi kejadian. Tim pencarian mulai turun pagi, sekitar pukul 08.00, namun hingga sore hari sekitar pukul 17.00 Wita, tim belum juga menemukan. Untuk membantu pencarian, ia meminta kepada nelayan sekitar jika menemukan korban segera berkoordianasi dengan tim. Ia elum bisa mempredisksi ke mana korban tebawa arus. “Karena itu kami terus mencari di sekitar lokasi,” tukasnya. Namun, Proses pencarian masih terganggu dengan cuaca. Tingginya gelombang menjadi kendala, tim penyelam turun mencari korban ke laut.

Seperti diketahui, tiga mahasiswa IKIP Mataram terseret ombak ketika berenang di Pantai Kerandangan. Muslim, satu orang dari tiga mahasiswa itu dinyatakan hilang dan masih dilakukan pencarian oleh Basarnas NTB. Sementara dua orang berhasil diselamatkan oleh tim Basarnas setelah terseret 400 meter dari bibir pantai. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.00 Wita, Minggu (22/12). Informasi yang dihimpun Suara NTB, mahasiswa IKIP datang ke lokasi untuk berlibur. Mereka menyempatkan diri berenang di Pantai Kerandangan yang terkenal dengan ombaknya yang keras. Naas ketika asyik berenang, ombak menyeret mereka hingga ke tengah. Dua mahasiswa lain berhasil selamat, sedangkan satu orang masih hilang. Korban hilang atas nama Muslim asal Bima. (her)

Bantah Pencitraan Mataram (Suara NTB) Penyitaan dokumen KPU Kota Mataram, yang sebelumnya diawali dengan penahanan mantan bendahara berinisial SF, cukup mengundang apresiasi publik. Kejati NTB sedang gencar mengusut kasus ini, dan sudah memberi sinyal tersangka baru. Beberapa hari lalu, Kejari Mataram pun menangkap tiga dari empat DPO kasus dana koperasi tahun 1998. Ini pun mengundang apresiasi. Hanya saja dibalik itu, ada sedikit senti- lan, bahwa langkah itu ditempuh berkaitan dengan upaya unt u k memulihk a n nama institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum, akibat tercoreng dengan ulah Subri, SH, MH, Kajari Praya non aktif. Namun sinyalemen itu dibantah keras

pihak Kejaksaan dan menyebut, apapun yang menjadi proses penegakan hukum saat ini, sudah terprogram sebelumnya. “Tidak ada pencitraan, tidak ada pengkodisian, semua berjalan sesuai rencana kok. Yang perlu dicatat adalah, kasus KPU dan kasus – kasus lainnya kalaupun dilakukan penyitaan, itu mem a n g sudah terjadwal,” tegas Kasi Penkum dan Humas

Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Bahkan ditegaskan sejak awal oleh Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH, sebelum kasus Subri mencuat, sudah ada empat kasus yang ditingkatkan ke penyidikan dan masing-masing sudah menetapkan tersangka. Praktis pihaknya pun menggenjot penanganan kasus ini, sampai selesai dan mengejar target sesuai perencanaan. “Jadi dengan atau tanpa kasus Subri sekalipun, penanganan kasus–kasus ini sudah terprogram,” tegasnya. Pihaknya memaklumi jika ada komentar miring dari publik terkait kesan panik jajarannya dengan mempercepat penanganan perkara. Apalagi momentumnya tepat pascapenangkapan Subri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyuapan yang dilakukan pengusaha Lusita Ani Razak. “Kami memaklumi itu, tapi tolong lihat secara objektif kinerja kami,” harapnya. (ars)

Made Sutapa (Suara NTB/ars)

Keluarga Atut Kunjungi Rutan Pondok Bambu Jakarta (Suara NTB) – Keluarga tersangka korupsi Ratu Atut Chosiyah mengunjungi Rumah Tahanan Negara, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin. Di antara para pengunjung itu adalah anak Atut, Andriana Aprilia Hikmat, yang didampingi tim kuasa hukumnya. Namun Andriana enggan memberi komentar apapun terkait kunjungan pertama mereka. Atut sendiri ditahan oleh KPK dan selanjutnya dan dikirim ke rutan sejak Jumat (20/12) dan hari besuk baru hari Senin ini

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan salah satu alasan subjektif penahanan Ratu Atut adalah untuk menghindarkan intervensi gubernur Banten itu terhadap sejumlah saksi kasusnya. Atut menjadi tersangkut kasus korupsi alat kesehatan dan dugaan suap Pilkada Lebak, Banten. Sebelumnya diberitakan, Ratu Atut ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu dalam satu sel yang terdiri atas 16 orang. “Setelah menjalani proses registrasi dan pemeriksaan

kesehatan, Bu Atut ditempatkan di kamar Masa Awal Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), satu kamar dengan 16 tahanan kasus tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan dan sebagainya,” kata Kasubdit Hubungan Masayarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi di Jakarta, Jumat. Menurut Akbar, Paviliun Cendana (C13) atau kamar Mapenaling itu berkapasitas 10 orang. “Isi hari ini dengan Bu Atut berjumlah 16 orang,” ungkap Akbar. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Senin (23/12), bertempat di Aula Sudirman Makorem 126/ WB, digelar upacara serah terima dan Tradisi Penerimaan Perwira Baru Korem 162/WB. Sore itu, berlangsung upacara sertijab Dandim 1615/Lotim dari Letkol Inf Armansyah kepada Letkol Arm Rama Hendarto Budhiyanto, S.sos. Serta penerimaan perwira baru, Kapten Inf Tasdiq P sebagai Kapenrem 162/WB dan Kapten Arm Lastanto Putro yang merupakan Pabung Kodim 1608/Bima. Dalam upacara tersebut bertindak selaku Inspektur upacara Danrem 162/WB Kolonel Inf Sofian Chandra. Selain Danrem, dihadiri juga para Dandim jajaran Korem, Dan Satdisjan Korem, para Kasi, perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS jajaran Korem serta Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem

162 dan pengurus. Menurut Danrem, upacara serah terima jabatan dan penerimaan perwira baru merupakan suatu tradisi yang selalu dilaksanakan di satuan Korem. Bertujuan sebagai suatu tanda kehormatan dan menumbuhkan rasa persaudaraan serta jiwa korsa antar sesama angota maupun dengan keluarganya. “Saya menyampaikan ucapan selamat dan menekankan kepada para perwira baru agar dapat melaksanakan tugas dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara,” ucap Danrem. Selain itu ia berharap juga pejabat yang itu mampu mengemban setiap tugas secara profesional serta lanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pejabat yang lama, berkaitan dengan pembinaan satuan dan pembinaan kewilayahan di Kabupaten Lombok Timur. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

TRADISI - Salam Komando Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra (tengah), bersama pejabat Dandim 1615/ Lotim baru, Letkol Arm Rama Hendarto Budhiyanto dan Dandim lama Letkol Inf Armansyah.

Elektabilitas Hatta Tertinggi di Antara Capres Partai Islam Jakarta (Suara NTB) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa memiliki elektabilitas atau keterpilihan tertinggi di antara calon presiden dari partai-partai Islam, demikian survei yang dilakukan Indo Barometer. “Hatta memperoleh hasil 11 persen saat responden diberi pertanyaan seandainya pemilu dilakukan hari ini, mana yang akan dipilih sebagai presiden dari lima nama,” demikian hasil survei yang diperoleh di Jakarta, Senin. Sementara itu diurutan kedua adalah Yusril Ihza Mahendra (PBB) dengan angka 6,6 persen, Muhaimin Iskandar (PKB) 5,3 persen, Suryadharma Ali (PPP) 0,7 persen dan M Anis Matta (PKS) 0,7 persen. Sebanyak 45,5 persen belum memutuskan dan 22,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Mengenai alasan melakukan survei, disebutkan, di luar isu capres dari Partai Golkar, PDIP, Gerindra dan Partai Demokrat, juga berkembang wacana koalisi partai-partai Islam atau berbasis massa Islam untuk mengajukan calon presiden mereka sendiri. Isu ini memang belum terlalu berkembang, namun jika betul-betul terjadi, gabungan dari partai Islam mungkin dapat memenuhi syarat perolehan 20 persen kursi atau 25 persen suara. Atas dasar tersebut survei ingin melihat elektabilitas ketua umum partai Islam untuk melihat siapa yang paling populer di antara mereka sendiri. Survei dilakukan 415 Desember 2013. (ant/bali post)


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

”The Hobbit” Kokoh di Puncak ”Box Office” Los Angeles Film fantasi “The Hobbit: The Desolation of Smaug” tak tergoyahkan di puncak peringkat film box office Amerika Serikat dan Kanada selama dua pekan berturut-turut dengan pendapatan 31,5 juta dolar AS selama akhir pekan. Akhir pekan ini versi tiga dimensi sekuel “Hobbit” mengumpulkan pendapatan total sampai 404 juta dolar AS dari seluruh dunia, kata distributor Warner Bros seperti dilansir kantor berita Reuters. Film “Anchorman 2: The Legend Continues” yang digawangi Will Ferrell tak mampu menurunkan pemenang pekan lalu itu dari tahta, berada di posisi kedua dengan raupan 26,8 juta dolar AS menurut estimasi penjualan dari Rentrak. Film berbiaya 50 juta dolar AS yang sebelumnya gencar dipromosikan itu mengumpulkan total 40 juta dolar AS selama lima hari sejak rilis pada Rabu lalu. “Empat puluh juta dalam lima hari adalah permulaan yang sensasional,” kata Don

Harris, presiden distribusi teater domestik Paramount Pictures, the Viacom Inc, yang merilis film tersebut. Sementara drama kejahatan yang bersaing di Oscar”American Hustle” menempati posisi empat dengan perolehan 19,1 juta dolar AS, di belakang film animasi Disney, “Frozen”, yang meraih pendapatan 19,2 juta dolar AS. “American Hustle” yang dibintangi oleh Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams dan Jennifer Lawrence diproduksi oleh studio film Sony Corp’s dengan biaya 40 juta dolar. Film itu dibuat berdasarkan skandal penyuapan tahun 1970 yang membuat tujuh anggota kongres dan beberapa pejabat lokal dan federal

Komunitas Adat Wujudkan Wisata dan Edukasi Hutan Adat Tanjung (Suara NTB) Hutan Adat dikelola dengan baik oleh sebagian besar komunitas adat. Di Bayan misalnya, Hutan Adat yang cukup terkenal adalah Mandala. Sebagai sumber mata air konsumsi masyarakat dan irigasi, hutan yang kini sudah terbangun Kolam Pemandian bantuan Kedubes Australia ini kini telah difungsikan. Pengelola adat dan wisata setempat pun mengintegrasikan antara wisata dan konsep edukasi atas nilai-nilai sakral yang terdapat pada hutan adat. Raden Rasmadi, pengelola wisata dan edukasi hutan adat mandala mengutarakan, Pemerintah Desa dan pengelola adat setempat mendesain sebuah pengelolaan wisata. Dalam hal ini, pihaknya menawarkan paket Tour Interpretatif terpandu di Hutan Mandala. Besarannya biaya jasanya bervariasi, mulai Rp 200 ribu hingga Rp 350 ribuan. Paket wisata sudah termasuk transport, air mineral, buah – buahan tropis, biskuit, dan pemandu (guide). “Untuk menuju hutan adat Mandala, guide mengajak mengunjung menelusuri jalan Bangket Mandala. Di tempat ini pengunjung dapat melihat aktifitas petani Bayan di Bangket Mandala,” kata Rasmadi. Ia menerangkan, hutan Mendala merupakan hutan tutupan Adat yang artinya dilindungi secara adat dengan adanya Awiqawiq. Luasnya tidak besar. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dinas kehutanan pada tahun 2012 luasnya hanya 1.359 m2. Keberadaan Hutan Mandala diakuinya kaya dengan nilai-nilai luhur budaya Bayan. Salah satunya adalah konsep “Pemalik” yaitu ketika seseorang memasuki kawasan hutan tanpa izin, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda. Penebangan kayunya secara ilegal juga mendapat sanksi. Untuk 1 pohon yang ditebang harus diganti dengan 1 ekor kerbau/sapi. Dalam konsep wisata ini, Paguyuban Hutan Adat juga menjelaskan serangkaian edukasi mengenai sejarah dan budaya masyarakat setempat. Terhadap Hutan adat ini, Rasmadi, menjelaskan ceritera asal muasal Mandala. Mendala berasal dari dua suku kata Ma dan Bendala, Ma berarti Pemberian dan Bendala berarti tempat menyimpan sesuatu (sejenis peti) jika digabung menjadi Mendala yang berarti Pemberian dari Tuhan berupa suatu tempat menyimpan debit air yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat disekitarnya? Hutan Mandala diyakini masyarakat Bayan sebagai tempat sakral karena di salah satu bagian berbukit hutan ini terdapat Mesjid Bakeq atau mesjidnya para jin. Sumber mata air yang ada di Mandala diyakini mempunyai hubungan lagnsung dengan air yang berada di Danau Segara Anak Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan jatung kehidupan masyarakat di Pulau Lombok karena, sebagaimana diketahui, 90 persen Mata Air yang berada di Pulau Lombok itu terdapat di Hutan Kawasan Gunung Rinjani. (ari)

menjadi narapidana. Sementara animasi Walt Disney Co, “Frozen”, yang menampilkan suara Kristen Bell sebagai putri Skandinavia merupakan cerita yang terinspirasi dongeng “Putri Salju.” Film Disney lainnya, drama “Saving Mr. Banks,” menempati posisi kelima selama akhir pekan dengan perolehan 9,3 juta dolar AS. Film berbiaya produksi 35 juta dolar AS itu mengisahkan bagaimana Walt Disney memfilmkan buku anak-anak “Mary Poppins”. Dalam film tersebut, Tom Hanks berperan sebagai Disney dan Emma Thompson sebagai penulis P.L. Travers, yang telah selama dua dekade menolak ide pembuatan film dari bukunya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Anggota ”Pussy Riot” Dibebaskan dari Penjara Rusia Moskow Salah satu anggota band punk Rusia Pussy Riot, Maria Alyokhina, yang dipenjarakan Senin dibebaskan dari penjara setelah menerima amnesti, kata pengacaranya dan para pejabat penjara. “Hari ini sekitar pukul 09.00 waktu setempat dia (Maria) telah berjalan keluar untuk kebebasannya,” kata juru bicara layanan penjara

di Nizhny Novgorod, Yelena Nikishova. “Saya tidak tahu apa rencana dia lebih lanjut,” katanya kepada AFP. Pengacaranya, Pyotr Zaikin, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa pemain band aliran punk berusia 25 tahun itu tampaknya menuju ke stasiun kereta api di kota dalam dengan satu konvoi penjara. Wartawan menunggu

Alyokhina dengan dua rekannya di Nizhny Novgorod dan tidak sempat untuk berbicara dengan dia setelah dia dibawa pergi, kata pengacara lainnya kepada AFP. “Dia sedang dibawa dalam mobil hitam, yang mungkin milik kepala koloni,” kata Irina Khrunova. “Mereka tidak menyerahkan masalahnya kepada pengacaranya, mungkin untuk

menghindari media,” katanya. Alyokhina dan rekan kelompoknya Nadezhda Tolokonnikov (24), yang mendapat ganjaran dua tahun untuk hooliganisme di gereja Moskow akan habis pada awal Maret. Mereka diberi amnesti pekan lalu setelah parlemen menyetujui RUU yang didukung Kremlin. Kedua wanita tersebut

TUNGGU WAWANCARA Anggota grup punk perempuan Rusia Pussy Riot, yang masih bebas, menunggu sesi wawancara di Moskow. Pengadilan Rusia akan membacakan putusan terhadap tiga anggota band Pussy Riot yang dituduh melakukan kekacauan setelah penampilan mereka di kathedral utama Moskow. (ant/bali post)

Wanita Inggris Habiskan 18,9 Tahun Hidupnya untuk Diet

(ant/bali post)

dihukum dan dipenjara atas tuduhan hooliganisme termotivasi oleh kebencian agama setelah pementasan “doa punk” di katedral terbesar Moskow pada Februari 2012, menjelang terpilihnya kembali Vladimir Putin, untuk memprotes dukungan Gereja Ortodoks terhadap orang kuat itu selama kampanye . (ant/ bali post)

Jakarta (Suara NTB) Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa wanita di Inggris menghabiskan 18,9 tahun dalam hidupnya untuk melakukan diet. Laman femalefirst (http://www.femalefirst.co.uk) melansir, rata-rata wanita Inggris merencanakan kehilangan delapan kilogram dalam periode 8,11 minggu pada setiap diet yang dimulainya, seperti saat memulai tiga diet dalam setahun. Artinya, dia hendak melakukan diet untuk 30 tahun dalam hidupnya. Namun, mereka menerapkan diet yang tak selalu berjalan wajar. Misalnya, banyak wanita gagal diet setelah 5,05 minggu, kehilangan hanya dua per tiga berat badannya (lima kilogram). Artinya, ia diet untuk 18,9 tahun, mendekati seperempat (23 persen) hidupnya. Setelah dietnya berakhir, rata-rata mereka mendapatkan kembali berat badannya hanya dalam 6,19 minggu. Dengan kata lain, mereka menghabiskan 23,1 tahun dalam hidupnya untuk mendapatkan kembali berat badannya yang hilang. Angka-angka itu didasarkan pada data angka harapan hidup perempuan di Inggris (82,8 tahun) dengan asumsi rata-rata wanita mulai berdiet berusia 18 tahun. Penelitian dari the New Atkins Nutritional Approach (http://www.atkins.com) menunjukkan waktu populer wanita memulai diet adalah Januari, yakni saat wanita membuat resolusi Tahun Baru. Pada Mei, ada 13 persen mendapatkan kembali berat badannya dalam liburan musim panas, lalu pada Oktober, mereka memutuskan kembali fit untuk musim perayaan. Hampir satu dari lima pelaku diet pada Tahun Baru gagal kehilangan berat badan mereka pada Februari. 16 persen dari pelaku diet berhenti pada Agustus (masa liburan musim panas berakhir), dan 37 persen tergoda melupakan diet mereka pada Desember. Lebih dari sepertiga wanita Inggris diet untuk menyiapkan untuk acara tertentu, seperti Natal dan ulang tahun. Hal ini menjadi motivasi umum mereka dibandingkan motivasi lain seperti untuk meningkatkan kepercayaan diri, meminimalkan risiko kondisi kesehatan yang serius dan terlihat baik untuk pasangan mereka. Perempuan di Liverpool diketahui memiliki “tekad diet” paling keras. Mereka menghabiskan 6, 04 minggu (22,6 tahun dalam hidup mereka) untuk diet. Sementara wanita di London merasa sulit untuk menahan godaan - rata-rata mereka diet hanya untuk 4,65 minggu (17,4 tahun selama hidup mereka). “Angka-angka baru kami cukup mengkhawatirkan, karena menunjukkan rata-rata pelaku diet Inggris menurunkan berat badan sebagai perbaikan jangka pendek untuk sebuah event atau acara, dan mengulangi proses yang sama, lagi dan lagi tanpa hasil,” kata Ketua ahli gizi untuk the New Atkins Nutritional Approach, Linda O’Byrne. Ia menimpali, “Ini adalah efek samping umum dalam melihat penurunan berat badan sebagai jangka pendek ‘iseng’ untuk membantu Anda mencapai jumlah target pada skala pada hari tertentu. Ini bisa menjadi tidak sehat dan akan menyebabkan berat badan yang menumpuk setelah acara berlalu.” Linda juga mengatakan, bila berat badan hilang pada tingkat yang stabil sebagai bagian dari gaya hidup sehat, berkelanjutan, maka akan jauh lebih mudah untuk membuat wanita tetap ramping. (ant/bali post)

Weaver Kaget Lihat Respons Penonton Jakarta Jakarta (Suara NTB) Personel band asal Jepang, Weaver, mengaku kaget melihat respons penonton saat konser di JIExpo Kemayoran Jakarta pada Minggu malam (22/12). Semula band yang terdiri atas Sugimoto Yuji (vokalis dan pianis), Okuno Shota (basschorus), dan Kawabe Toru (drum dan chorus) itu tidak membayangkan respons penonton terhadap musik rock piano yang mereka usung pada konser pertama mereka di Indonesia. “Awalnya enggak tahu penonton di Indonesia gimana, apakah musik kami akan diterima atau enggak,” kata Yuji, yang sempat mengira penonton Indonesia akan “kalem”. “Pas melihat dari atas panggung, di luar perkiraan, banyak banget. Ketika bilang ‘ayo nyanyi sama-sama’, mereka semua nyanyi sama-sama,” kata Yuji di Jakarta, Senin. “Tanpa kata-kata, dengan musik saja kami bisa menjangkau penonton. Itu membuat kami merasa sangat senang karena merasa diterima,” tambahnya. Yuji dan Toru pun tidak mengira, akan banyak orang yang menanti kedatangan mereka ke Indonesia. “Kami pikir Indonesia adalah negara yang orang-orangnya kalem. Tapi pas sampai bandara tenyata ada orang-orang bersemangat yang menyambut kami,” kata Yuji. Toru juga tidak menyangka akan ada penggemar yang menanti mereka begitu mereka selesai manggung. “Baru pertama kali datang, enggak mengira ada fans yang nunggu. Senang banget,” ungkap Toru. Weaver terbentuk tahun 2004, semasa anggotanya masih duduk di sebuah sekolah menengah atas di Kobe, Jepang. Awalnya, mereka merupakan band gitar beranggotakan empat orang. Setelah satu anggota mereka keluar, Weaver memutuskan untuk menitikberatkan musik mereka pada permainan piano, bass, dan drum. Mereka mengeluarkan debut single digital mereka yang berjudul “Hakuchoumu” tahun 2009. (ant/bali post)


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Jago Pidato TIDAK banyak yang memiliki kemampuan berpidato di depan banyak orang terlebih lagi dengan menggunakan bahasa Arab. Namun tidak bagi Ahmad Zakiyun Mujtahidun. Siswa kelas XI MA NW Selaparang Kediri ini terlahir sebagai salah seorang siswa yang pandai berpidato menggunakan bahasa arab di hadapan orang banyak. Dirinya pun tercatat sebagai salah satu siswa (Suara NTB/dys) yang pernah mendapat Ahmad Zakiyun Mujtahidun juara II Lomba pidato tingkat Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2012 silam. “Ini pengalaman pertama menjadi juara dalam kejuaraan yang cukup bergengsi,” ujarnya pada Suara NTB belum lama ini. Selain dikenal jadi berpidato menggunakan bahasa Arab, ia pun pernah menjuarai lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh Remaja Musala se Kecamatan Kediri. Siswa kelahiran Adeng Tegal, Kuripan 15 April 1996 mempunyai cita-cita menjadi seorang ulama yang mampu memberikan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dirinya pun kini rajin membaca Al-Qur’an. Tidak hanya itu, menghafal Al Qur’an pun menjadi aktivitas rutin yang ia jalani hampir setiap hari demi meraih cita-cita yang selama ini ia harapkan. (dys)

BSM SMK Lotim

Pusat Gelontorkan Rp 4,5 Miliar Selong (Suara NTB) Akhir tahun 2013 ini, siswa-siswa SMK di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) seperti kecipratan durian runtuh. Ribuan siswa miskin mendapatkan Beasiswa Miskin (BSM) dengan total Rp 4,5 miliar. “Angka ini terbesar selama ini,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, Yanis Maladi menjawab Suara NTB, Senin (23/12). Menurutnya, besarnya jumlah BSM yang diterima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya Direktorat Pembinaan SMK (PSMK) ini setelah melalui perjuangan berat. Pengakuan Kadis Dikpora, sejauh ini persoalan sajian data yang dihimpun di tingkat satuan pendidikan yang kurang lengkap.Terutama data-data siswa miskin yang sangat berhak mendapatkan BSM. Kepala SMKN 2 Selong, H. Hamzah yang dikonfirmasi secara terpisah mengakui tahun ini siswa-siswa SMK mendapatkan alokasi anggaran cukup besar dari pusat untuk membantu pendidikan siswa miskin. Diakuinya, sejauh ini persoalan data yang masih menjadi prihal yang perlu mendapatkan perhatian. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se Lotim, ini menambahkan, secara keseluruhan jumlah siswa SMK se Lotim 11.900 orang. Dari jumlah siswa itu, telah diiusulkan mendapatkan beasiswa sebanyak 8.500 siswa. Melihat angka itu, dikatakan sudah jelas jelas semua siswa miskin telah diusulkan oleh masing-masing kepala sekolah untuk menerima bantuan. “Itupun belum termasuk beasiswa program keahlian khusus seperti pertanian, perikanan, peternakan dan beasiswa prestasi,” paparnya. Pada tahap awal, jumlah siswa penerima BSM pysat ini diberikan kuota sebanyak 6.246 siswa. “Ini sebagai kuota utama,” ucapnya. Sisanya sekitar 2.257 orang yang dimintakan ulang Kadis Dikpora bersama jajaran MKKS dan disyukuri dikabulkan pusat. “Ini adalah hasil konsultasi kami dan Kadis Dikpora Lotim di Direktorat PSMK di Jakarta beberapa waktu lalu” tuturnya. Sebanyak 2.257 penerima BSM tambahan ini telah diantar langsung datanya segera diproses. “Sebelumnya ada BSM yaitu dari dana dekon dan kabupaten tetapi quata sedikit dan tidak lancar khusus di kabupaten,” terangnya. Hadirnya BSM untuk para siswa yang akan dicetak menjadi tenaga trampil ini kata sangat disambut baik. “Selaku kepala Sekolah, kami senang adanya BSM karena sangat membantu anak yang terancam putus sekolah, membantu siswa miskin, anak yatim dan biaya hidup siswa miskin selain biaya operasional sekolah,” asanya. (rus)

STAIN Pamekasan Ajukan Pergantian Status Pamekasan (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur, mengajukan proposal pergantian status lembaga pendidikan itu menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke Kementerian Agama. Menurut Pembantu Ketua (PK) II STAIN Pamekasan Ach Muhlis, M.Ag, proposal pergantian status STAIN menjadi IAIN itu sudah disampaikan langsung kepada Menteri Agama RI Suryadharma Ali. “Proposal itu telah kami sampaikan secara langsung tadi malam, seusai acara pertemuan Menag dengan para tokoh ulama pengasuh pondok pesantren di peringgitan pendopo Pemkab Pamekasan,” katanya menjelaskan. Menurut Muchlis, STAIN mengajukan pergantian status dari sekolah tinggi menjadi institut, karena sudah menjadi kebutuhan. Sebab dengan pergantian status itu nantinya lembagan pendidikan Islam negeri di Pamekasan tersebut bisa membuka banyak jurusan dan program studi. Selain itu, saat ini banyak siswa lulusan SMA, SMK dan sekolah menengah atas yang sederajat yang berminat kuliah di sekolah tinggi Islam dengan pertimbangan untuk mendalami pemahaman keagamaan. Sebagai sebuah perguruan tinggi Islam negeri satu-satunya yang ada di Pulau Madura, menurut PK II STAIN Pamekasan itu, seharusnya sekolah tinggi bisa mewadahi kabutuhan masyarakat di Pulau Garam tersebut. Menurut Muchlis, akan ada banyak keuntungan apabila nanti STAIN beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). “Selain memiliki banyak peluang untuk membuka program studi, juga tentunya akan lebih maju, karena tuntutan IAIN dari sisi kualitas jelas akan lebih bangus,” katanya menjelaskan. Pertimbangan lain, karena usulan perubahan status dari STAIN menjadi IAIN itu juga telah mendapatkan persetujuan dari kalangan dosen dan civitas akademika di kampus itu. Awalnya rencana peralihan status dari STAIN menjadi IAIN itu masih menemui beberapa kendala. Salah satunya ketersediaan lahan minimal 10 hektare. Sementara, lahan yang tersedia saat ini menurut dia, baru sekitar 3,6 hektare atau masih kurang 6,4 hektare. Namun berkat dukungan dari Pemkab Pamekasan kekurangan lahan itu sudah teratasi. Dari sisi kualitas dosen, STAIN sebenarnya memang sudah layak berubah status menjadi IAIN. Sebab hingga kini sekolah tinggi Islam yang beralamat di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan itu telah memiliki sebanyak 16 doktor dengan jumlah mahasiswa aktif 3.813 orang. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

HADIR - Sekda NTB H. Muhammad Nur didampingi Direktur Utama Bank NTB H. Komari Subakir, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB H. Imhal saat menghadiri Konferensi PGRI NTB ke XXX di LPMP NTB, Senin (23/12).

Janji Sertifikasi Tidak Dibayar

Ali A. Rahim : PGRI akan Mogok Seminggu Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB terpilih Drs. H. Ali A. Rahim, mengungkapkan, pembayaran sisa dana sertifikasi guru yang belum terbayar di NTB akan dilunasi minggu ke empat bulan Desember. Kepastian mengenai pembayaran tunggakan dana sertifikasi ini setelah pihaknya berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Selama ini, pemerintah pusat belum melunasi dana sertifikasi, karena belum rampungnya administrasi, baik data guru maupun teknis pembayaran. Namun jika janji tersebut tidak teralisasi, pihaknya bersama seluruh guru akan melakukan aksi perenungan (mogok, red) selama satu minggu sebagai bentuk reaksi dari ketidakjelasan tunggakan pembayaran tersebut Menurutnya, tunggakan pembayaran sertifikasi terhadap 23.351 guru di NTB hingga saat ini mencapai Rp 108 miliar. “Tunggakan yang belum dibayarkan selama tahun 2011 dan 2012 mencapai Rp 108 miliar, oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera membayar tunggakan kepada seluruh guru,” ujarnya pada Suara

NTB di sela-sela Konferensi ke XXX PGRI NTB di Aula LPMP NTB, Senin (23/12). Diakuinya, tugas PGRI ke depan semakin berat, terutama menjelang berbagai momen politik. “PGRI akan tetap sebagai organisasi independen. Hal itu sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PGRI yang berlaku secara nasional meskipun dihadapkan pada berbagai momentum politik,” ujarnya. Selain itu, tugas berat lainnya yang harus dijalani oleh PGRI adalah menjembatani agar berbagai persoalan yang dihadapi para guru, terutama dengan pemerintah bisa terselesaikan. Salah satunya menyangkut adanya tunggakan pembayaran dana sertifikasi.

Sementara pada konferensi, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB ini, mendapat 216 suara dan jauh meninggalkan pesaingnya, yakni H. Mahmud, SPd, MSi, dengan 89 suara, H. Radana 4 suara dan Hairil Anwar 1 suara. Meski berlangsung dalam suasana tegang dan alot, konferensi berjalan lancar. Ali A. Rahim akan memimpin PGRI NTB periode 2013-2018. Sementara Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) PGRI, M. Qudrat Nugraha, P.hd, mengharapkan, sebagai organisasi profesi yang independen, PGRI harus menjadi organisasi independen yang tidak memihak terhadap salah satu partai politik tertentu. Namun, ujarnya, PGRI tidak akan

Kurikulum 2013 Diadaptasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus Bandung (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyiapkan adaptasi kurikulum 2013 bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kurikulum tersebut rencananya akan diterapkan di 2014 mendatang, baik di sekolah khusus maupun bagi ABK di sekolah reguler. “Prinsipnya pendidikan itu untuk anak. Jadi ada adaptasi kurikulum kepada kebutuhan anak, bukan anak yang beradaptasi dengan kurikulum. Ujiannyapun diadaptasi,” kata Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, Mudjito, usai peluncuran Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi Inklusif, di Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Senin (23/12). Mudjito mengatakan, bentuk adaptasi kurikulum terse-

but salah satunya dengan menggunakan media 3 dimensi. Selain itu, kata dia, karena tidak semua anak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, maka kurikulum bagi ABK juga menyinggung pendidikan kecakapan hidup. Anak-anak berkebutuhan khusus, lanjutnya, tidak semua mampu belajar dalam bidang akademik. Mengatasi hal tersebut, sebelum kelas dimulai setiap anak akan menjalani terapi kompensatoris, yaitu terapi adaptasi sebelum anak bergabung dan belajar bersama di dalam kelas. Hingga saat ini, kata Mudjito, sebanyak 116 ribu dari 325 ribu ABK telah terlayani di pendidikan inklusi maupun reguler. Dari tahun 2011 hingga 2012, pertambahan jumlah anak mencapai 11 ribu siswa yang terlayani. “Yang penting itu bukan inklusinya, tapi anak-anak terlayani,” katanya.

Selain menyiapkan kurikulum bagi ABK, saat ini UPI juga menyiapkan program Kependidikan dan Kewenangan Tambahan (KKT) bagi guru yang di sekolahnya terdapat ABK. Program KKT ditempuh selama dua semester. Setelah lulus, para guru bisa kembali melayani siswanya di sekolah masing-masing. Bahkan, disampaikan Mudjito, UPI kebanjiran guru-guru yang mendaftar dalam program tersebut. Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar mengatakan, peraturan teknis untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi telah diatur. Baik dalam Perda maupun Pergub nomor 72 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklisi. Yang paling penting saat ini, tuturnya, adalah konsistensi dari niat awal untuk mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi. (ham)

Pelajar Daerah Perbatasan dan Anak-anak TKI Dapat Beasiswa Nunukan (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh memberikan bantuan pendidikan untuk siswa/siswi di daerah perbatasan, di SMKN 1 Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bantuan yang diberikan berbentuk voucher bantuan pendidikan dengan total bantuan mencapai 3,5 miliar rupiah. Bantuan pendidikan yang diberikan Mendikbud tersebut yaitu Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) sebesar Rp1.087.015.000 untuk 3.092 siswa, Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama (BSM SMP) sebesar Rp 1.424.425.000 untuk 2.815 siswa; dan Bantuan Pendidikan bagi anak-anak TKI, masing-masing untuk jenjang SD sebanyak 1.733 siswa

dan SMP sebanyak 907 siswa, dengan total bantuan sebesar Rp 1.000.860.000. Bantuan diberikan secara simbolis di SMKN 1 Pulau Sebatik, Sabtu (21/12). Mendikbud mengatakan, Kemdikbud berencana akan membangun 50 Learning Center (LC) di Malaysia, dengan induknya di Kinabalu, Malaysia. “Sekolahnya akan dibangun dengan bagus di perbatasan Tawau dan Sebatik, sehingga anak-anak TKI tidak lari ke negara sebelah,” ujar Mendikbud sebagaimana dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Senin (23/12). Dalam sambutannya, Mendikbud juga menyampaikan, anak-anak Indonesia dimanapun berada mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, minimal sampai dengan pendidikan

menengah. Dalam kesempatan kunjungan di SMKN 1 Pulau Sebatik, Mendikbud juga mengatakan akan membangun asrama untuk anak-anak TKI yang orang tuanya bekerja di Malaysia. “Dengan demikian, orang tua mereka bisa tenang dalam bekerja di negeri seberang,” tuturnya. Ditambahkannya, Kemdikbud juga akan membangun beberapa SMK dan Akademi Komunitas (AK), berikut fasilitas transportasi siswa dari Pulau Sebatik ke sekolah dan sebaliknya. “Selain itu, kami akan memberikan mandat khusus kepada Rektor Universitas Borneo untuk menampung adik-adik kita yang ada di daerah. Intinya setiap anak bangsa harus diberi kesempatan sekolah,” tegas Mendikbud. (ham)

membatasi hak politik seluruh anggotanya. Dalam arti ikut berpartisipasi dalam berbagai momentum politik seperti ikut serta memberikan hak suaranya pada momentum tersebut. Meski demikian, semua anggota PGRI tidak diperbolehkan untuk terlibat aktif sebagai anggota partai politik tertentu. “Hal tersebut selain merupakan amanah AD/ART juga sangat bertentangan dengan etika PGRI yang mewajibkan anggotanya untuk independen,” harapnya. Selain itu, dalam menyalurkan aspirasi politiknya, setiap anggota PGRI harus selektif memilih para kandidatnya. “Pilihlah calon anggota dewan yang memiliki perhatian khusus terhadap dunia pendidikan dan memiliki keberpihakan terhadap nasib para guru,” sarannya. Pentingnya semua anggota PGRI untuk selektif memilih para pemimpinnya di masa mendatang agar dunia pendidikan menjadi lebih baik lagi. Karena jika memilih calon pemimpin yang

tidak peduli terhadap pendidikan, jangan berharap ada perubahan terhadap nasib para guru. Menyinggung nasib guru yang kerap menjadi korban kepentingan segelintir orang pada saat momentum politik seperti pemilukada. Tidak jarang, karena kepentingan politik tertentu, guru sering menjadi korban keganasan kebijakan politik para pejabat daerah. Diakuinya, banyak laporan para guru yang diterima PGRI soal korban politik seperti ini. Tidak jarang, ancaman mereka dapatkan jika tidak memilih calon-calon tertentu yang merupakan calon atasan mereka. ‘’Akibatnya, sering terjadi mutasi terhadap para guru yang tidak mencerminkan asas demokrasi pada setiap kebijakan tersebut. Inilah yang selalu kita advokasi setiap kali ada laporan seperti kasus tersebut,” kritiknya, seraya menambahkan, semua anggota PGRI harus memilih calon pemimpin yang benarbenar memiliki kepedulian terhadap pendidikan. (dys)

Pendirian STP Loteng

Pemerintah Pusat Beri Lampu Hijau Praya (Suara NTB) Rencana pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di kawasan Mandalika Resort Pujut Lombok Tengah (Loteng) sepertinya bakal segera terwujud. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah memberi lampu hijau atas rencana pembangunan STP tersebut. Demikian diungkapkan Direktur Pengembangan Bali Tourism Development Corporation (BTDC) Edwin Darmasetyawan, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/12) kemarin. “Izin tertulisnya memang belum turun. Tapi secara prinsip, pemerintah pusat sudah memberikan izin,” aku Edwin. Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan persyaratan-persyaratan administrasi untuk keperluan pembuat izin pendirian STP Loteng. Dan, diharapkan dalam bulanbulan ini juga izin tertulisnya sudah bisa turun. Setelah izin tertulis diterima, baru kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan fisik berupa gedung dan fasilitas penunjang lainnya. “Untuk fisiknya, kita rencanakan awal tahun 2014 mendatang sudah bisa dimulai,” tandasnya. Menurut Edwin, pihaknya sangat berhasrat untuk bisa mendirikan STP Loteng secepat mungkin. Pendirian ini sebagai salah satu upaya mempersiapkan tenaga kerja andal di bidang pariwisata, khususnya untuk me-

menuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan Mandalika Resort. Terbangunnya berbagai fasilitas pariwisata berupa hotel dan fasilitas lainnya jelas butuh tenaga kerja yang tidak sedikit. Adanya STP Loteng tersebut, lanjutnya, iharapkan kebutuhan akan tenaga kerja di kawasan Mandalika Resort bisa terpenuhi. “Kalau pengembangan kawasan Mandalika Resort sudah berjalan. Tentunya akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah tidak sedikit. Nah, di STP Loteng inilah diharapkan bisa sebagai tempat untuk mempersiapkan tenaga andal di bidang pariwisata sesuai kebutuhan,” imbuh Edwin. Untuk itu, harapnya, masyarakat di sekitar kawasan Mandalika sangat diharapkan bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada tersebut agar bisa terserap sebagai tenaga kerja di kawasan Mandalika Resort itu sendiri. Ia menambahkan, sebelumnya dalam hal penyiapan tenaga kerja BTDC sejak beberapa tahun yang lalu sudah menjalin kerjasama dengan Pemkab Loteng melakukan penjaringan calon tenaga kerja dari masyarakat sekitar kawasan. Penjaringan dilakukan melalui program bantuan kuliah bagi putra dan putri terbaik Loteng dan dididik dan dibina di STP Bali. ‘’Dan, saat ini pun sudah cukup banyak lulusan dari program tersebut yang kini sudah berkerja di sektor-sektor pariwisata,’’ ujarnya. (kir)


Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

Tekuk Getafe

Barcelona Kembali ke Puncak Klasemen

Madrid Barcelona kembali menduduki pucuk klasemen La Liga setelah menundukkan tuan rumah Getafe dengan skor meyakinkan 5-2.

Dimas Restu Arindra Putra

(Suara NTB/fan)

Optimis Raih Tiket OYG

Sempat tertinggal dua gol oleh Getafe, Blaugrana mengamuk lewat hatrik Pedro Rodriguez dan dua gol dari Cesc Fabregas. Laga baru berjalan 15 menit, Barcelona sudah kebobolan 2 gol melalui kaki Sergio Escudero dan Lisandro Lopez di menit ke-10 dan 14. Namun dua gol tersebut seolah membakar semangat anak asuh Gerardo ‘Tata’ Martino. Pada menit ke-34, 40 dan 42 Pedro mencetak hattrick yang membalikkan keadaan. Barcelona menutup babak pertama dengan keunggulan 3-2. Di babak kedua menit ke68 dan 71 Cesc Fabregas menambah pundi-pundi gol Barcelona. Sampai peluit panjang

dibunyikan Barcelona ungguli Getafe 5-2. Kemenangan 5-2 Barcelona membuat Atletico Madrid harus rela tergusur dari puncak klasemen La Liga dengan poin sama-sama 46 dari 17 laga, namun unggul selisih dua gol. Pada pertandingan lain, gol terlambat dari pemain pengganti Jese membantu Real Madrid menang 3-2 atas Valencia pada Minggu waktu setempat. Posisi ini menempatkan mereka tetap terpaut lima angka dengan pemuncak klasemen Barcelona. Real menekan sejak awal ke gawang Valencia, yang saat ini ditangani pelatih sementara Nico Estevez menyusul pemecatan Miroslav Djukic

pada pekan lalu. Valencia mampu bertahan dengan baik dan diperlukan kualitas Angel Di Maria untuk memecah kebuntuan pada menit ke-30, melalui tembakan yang bersarang di sudut gawang. Real kehilangan dua angka saat melawan Osasuna pada akhir pekan silam ketika mereka kesulitan untuk mengatasi umpan-umpan silang, dan mereka kembali kemasukan melalui sundulan, yang pertama dari Pablo Piatti untuk menyamakan kedudukan. Cristiano Ronaldo merestorasi keunggulan Real sebelum turun minum, namun Jeremy Mathieu menanduk bola tendangan sudut yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2

(Suara NTB/ist)

PAHLAWAN - Pemain Barcelona Pedro (kiri) saat menjadi pahlawan Barcelona saat melawan Getape. Pedro berhasil mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut dan membuat posisi Barcelona kembali di puncak klasemen Liga Spanyol. pada menit ke-60. Valencia terlihat mampu menjadi pemenang sampai

Jese mencetak gol delapan menit sebelum pertandingan usai. (ant/bali post)

DIMAS Restu Arindra Putra, atlet menembak NTB menjadi buah bibir pecinta olahraga menembak ketika berhasil meraih gelar penembak terbaik di Lely Sampoerna Cup di Jakarta 16 Desember lalu. Dia menjadi satu-satunya atlet NTB yang sukses meraih medali emas di ajang bergengsi tersebut. Dengan mendapat dukungan dari orangtuanya, atlet kelahiran Kota Mataram ini gigih berlatih dan berhasil mempersembahkan medali emas. Dimas – panggilan akrabnya meraih poin tembakan tertinggi di pentas adu menembak saasaran yang melibatkan puluhan atlet remaja se-Indonesia. Putra pasangan Suparno dan Indah Ari Indriyati ini mulai menggeluti karirnya di cabang olahraga menembak sejak tahun 2011 lalu. Belum genap setahun mengeluti olahraga menembak, siswa kelas 3 SMPN 13 Negeri Mataram ini berhasil mempersembahkan medali emas di air rifle hunting men di Lely Sampoerna di Bali 2011. Hasil yang memuaskan tersebut membuat dirinya semakin serius menekuni olahraga tersebut, hingga pada Open Tournament Lely Sampoerna Cup di Jakarta belum lama ini dia pun berhasil meraih penghargaan sebagai penembak terbaik. Sukses di kejuaraan tersebut dia pun masuk dalam delapan daftar nama atlet yang dipanggil oleh PB Perbakin untuk mengikuti seleksi atlet nasional mengikuti Olympic Youth Games (OYG) di Cina Oktober 2014 mendatang. Namun sebelum mengikuti OYG dia akan mengikuti kejuaran internasional menembak di Kuwait, Maret 2014. Kepada Suara NTB disela-sela menjalani pemustan latihan di Lapangan menembak SMP 13 Negeri Mataram, Senin (23/12) kemarin, Dimas sepertinya sangat percaya diri menghadapi ajang seleknas atlet OYG itu. Dia mengaku yakin dapat meraih tiket OYG di Kuwait. “Saya yakin bisa raih tiket ke OYG,” ujarnya optimis. (fan)

Tiga Atlet Menembak NTB Kejar Tiket OYG Mataram (Suara NTB) Setelah sukses mengukir prestasi di Lely Sampoerna Cup belum lama ini, tiga atlet remaja NTB, Dimas Restu Arindra Putra, Ni Wayan Yuliarthi dan Liza Risna Wijayanti dipanggil memperkuat tim merah putih di Kejuaraan Menembak Internasional di Kuwait, Maret 2014. Event tersebut merupakan ajang seleksi atlet mengikuti Olympic Youth Games (OYG) di Cina, Oktober 2014. Pelatih Sekolah Menembak Perbakin Rinjani NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di sela-sela melatih atlet di Lapangan Menembak SMPN 13 Mataram, Senin (23/12), menjelaskan, keikutsertaan tiga atlet Menembak NTB dalam kejuaraan menembak di Kuwait tahun 2014 mendatang telah ditetapkan melalui surat pemanggilan dari PB Perbakin. Dalam surat pemanggilan itu, kata Andik, menjelaskan terdapat delapan atlet yang akan mewakili Indonesia di kejuaraan di Kuwait, tiga di antaraya adalah atlet NTB, Dimas Restu Arindra Putra, Ni Wayan Yuliarthi dan Liza Risna Wijayanti. Menghadapi kejuaraan tersebut, tiga atlet NTB tersebut telah menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi ajang level internasional itu. “Setelah meraih satu medali emas, enam perak dan satu perunggu di Kejurnas Menembak Lely Sampoerna di Jakarta baru-baru ini atlet kita sudah kembali masuk pemusatan latihan desentralisasi,” terangnya. Mereka fokus pada latihan fisik dan teknik. Apalagi mereka harus mampu berdiri di lapangan hingga satu jam lebih. “Kita perkuat mereka dengan latihan fisik dan teknik. Ini adalah latihan dasar, karena harus berdiri selama satu jam lebih di saat bertanding nanti,”jelasnya. Untuk meraih tiket ke OYG para atlet NTB kata Andik harus mampu meraih limit poin tembakan maksimal. Dicontohkannya, Dimas Restu Arindra Putra yang turun di kelas rifle man harus mampu menembak dengan poin tembakan 565 poin dari 60 butir peluru. Ni Wayan Yuliarthi yang ikut di kelas air rifle women harus mengantongi 365 poin dari 40 butir peluru dan Liza Risna Wijayanti yang ikut kelas rifle women harus meraih 365 poin. Dalam hal ini, pihaknya optimis tiga anak asuhnya tersebut bisa meraih limit poin tersebut. (fan)

Persebaya Habiskan Rp 20 Miliar Belanja Pemain Surabaya (Suara NTB) Manajemen Persebaya Surabaya menghabiskan dana lebih kurang Rp20 miliar untuk belanja pemain, termasuk kontrak dan gaji, dalam menghadapi kompetisi Indonesia Super League 2014. Direktur Utama PT Mitra Muda Inti Berlian (perusahaan pengelola Persebaya) Diar Kusuma Putra kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengatakan hingga saat ini, pihaknya sudah mengontrak sebanyak 25 orang pemain, termasuk tiga pemain asing asal Kamerun. “Kami masih menunggu keputusan dari Rahmad Darmawan mengenai kemungkinan menambah pemain lagi, karena saat ini memang ada beberapa pemain yang masih proses seleksi,” ujarnya, di sela-sela persiapan peluncuran tim Persebaya 2014. Dari 25 orang pemain yang telah direkrut Persebaya, beberapa pemain yang nilai kontraknya sangat tinggi, antara lain Greg Nwokolo dan tiga pemain asing, yakni Patrice Nzekou, Emmanuel Kenmogne dan Daniel Monchare. Menurut Diar, maksimal timnya akan merekrut 28 orang pemain. Namun, apabila pelatih menganggap komposisi 25 pemain yang ada sekarang sudah cukup memadai, proses perekrutan akan ditutup. “Saat ini kami menunggu kedatangan Ricardo Salampessy (mantan pemain Persipura Jayapura) untuk tandatangan kontrak. Rencananya, dia akan datang ke Surabaya sehabis merayakan Natal,” tambah Diar.(ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

GEMBIRA - Pemain Juventus meluapkan kegembiraannya setelah berhasil menang besar atas Atalanta. Tambahan 3 poin membuat posisi Juventus kokoh di puncak klasemen Liga Serie A Italia.

Tutup Tahun

Juventus Kokoh di Puncak Klasemen Roma Juventus akan mengakhiri 2013 dengan keunggulan lima angka di puncak klasemen Liga Italia setelah menang 4-1 di markas Atalanta, yang memperpanjang laju kemenangan mereka di liga menjadi sembilan pertandingan pada Minggu. AS Roma tetap menjadi pesaing terdekat mereka, saat mereka menutup tahun dengan kemenangan 4-0 atas tim juru kunci Catania dengan dua gol disumbangkan oleh pemain bertahan Mehdi Benatia. Gol ke-11 Carlos Tevez di liga musim ini tercipta pada menit keenam, dan gol-gol dari Paul Pogba, Fernando Llorente, dan Arturo Vidal mempererat cengkeraman pasukan Antonio Conte di puncak

klasemen dengan 46 angka dari 17 pertandingan. Roma, yang masih belum terkalahkan, mengoleksi 41 angka setelah mereka menaklukkan tim asal Sisilia dengan gol-gol yang juga datang dari Mattia Destro, gol ketiganya dari jumlah pertandingan yang sama, dan Gervinho. “Babak pertama tidak sangat bagus namun pada babak kedua (permainannya) gemilang. Babak kedua merupakan hal sebagaimana saya selalu ingin melihat Roma,” kata pelatih Roma Rudi Garcia. “41 angka setelah 17 pertandingan merupakan hal luar biasa, pada tahun lainnya kami akan akan berada di puncak. Namun tahun ini, Juvelah yang memenangi setiap

pertandingan,” tambahnya. Gol ke-14 Giuseppe Rossi di liga musim ini membantu Fiorentina meraih kemenangan tipis 1-0 di markas tim papan bawah Sassuolo, dan mengumpulkan 33 angka di peringkat keempat, tiga angka di belakang Napoli. Hellas Verona menghancurkan tamunya Lazio dengan skor 4-1 melalui dua gol Lua Toni, dan gol-gol lain dari Romulo dan Juan Iturbe. Sampdoria meneruskan laju tidak terkalahkan mereka di bawah pelatih baru Sinisa Mihajlovic dengan bermain imbang 1-1, sedangkan Torino kini terpaut tiga angka dari Inter berkat kemenangan 4-1 dari tamunya Chievo. (ant/bali post)

24 Jam, Ribery Terima Dua Penghargaan KURANG dari 24 jam setelah terpilih sebagai pemain terbaik turnamen di Piala Dunia Klub, Franck Ribery asal Prancis kembali dianugerahi gelar “Man of the Year” 2013 di Jerman. Setelah ia juga meraih gelar itu pada 2008, majalah sepak bola Jerman Kicker memilih bintang Prancis berusia 30 tahun itu sebagai pemain terbaik 2013 untuk kiprahnya bersama Bayern Munich. Pemain sayap Prancis itu bergabung bersama juara bergengsi sebelumnya termasuk pelatih Borussia Dortmund Jurgen Klopp pada 2012 dan pelatih timnas Jerman Joachim Loew, yang mendapatkannya pada 2011. Pada Sabtu, Ribery mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik dalam Piala Dunia Klub setelah Bayern mengalahkan tuan rumah Raja Casablanca 2-0 dalam putaran final di Marrakech yang menggenapi lima gelar juara sepanjang 2013. “Pada tahun ini dia telah mutlak mengambil langkah

sebagai pemain kelas dunia,” ujar pimpinan Bayern, KarlHeinz Rummenigge seperti dilansir AFP. Ribery merupakan pemain kunci di Bayern yang telah membawa klub tersebut sebagai tim pertama Jerman yang meraih tiga gelar juara sekaligus (treble winer) yakni Liga Champions, Bundesliga dan Piala Jerman musim lalu, serta UEFA Super Cup. Pada Agustus, Ribery terpilih menjadi pemain terbaik Eropa tahun ini serta akan menyambut pemilihan sebagai pemain terbaik dunia pada bulan depan.

Franck Ribery

Peraih penghargaan Balloon dOr 2013 itu akan diumumkan di Zurich pada 13 Januari dan Ribery masuk dalam final bersama superstar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Setelah bergabung dengan Bayern dari Olympique Marseille pada Juli 2007, Ribery belum selalu memiliki waktu yang mudah di Bayern dan ia terus berjuang di bawah pelatih sebelumnya Louis van Gaal. “Tentu saja, aku punya gaya sendiri, banyak orang membutuhkan kebebasan mereka dan yang terutama berlaku untuk saya,” katanya kepada Kicker edisi Senin. (ant/bali post)

Spurs Kembali ke Jalur Kemenangan London Tim Sherwood meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih sementara Tottenham Hotspur pada Minggu ketika timnya bangkit dari ketinggalan untuk menang 3-2 di markas Southampton di Liga Utama Inggris. Tottenham kalah di kandang sendiri dari West Ham United di Piala Liga pada tengah pekan, menyusul pemecatan pelatih Andre Villas-Boas, dan Sherwood melihat timnya tertinggal dari Southampton akibat gol awal dari Adam Lallana. Emmanuel Adebayor menyamakan kedudukan untuk Spurs dan gol bunuh diri Jos Hooiveld membuat tim tamu memimpin, hanya untuk disamakan kedudukan oleh Rickie Lambert yang membuat skor menjadi imbang 22, namun Adebayor kembali mencetak gol untuk mengunci kemenangan perdana pasca era Villas-Boas. “Pada babak kedua mereka (para pemain) melakukannya (permainan terbaik). Kami memperlihatkan bahwa kami memiliki kualitas sebenarnya,” ucap Sherwood kepada Sky Sports. Mengenai Adebayor, yang tampil untuk pertama kalinya sejak awal pertandingan di musim ini, Sherwood menambahkan, Emmanuel Adebayor tidak bermain, maka ia tidak memerlukan motivasi. ‘’Anda menaruh dia kembali karena apa yang telah ia lakukan sepanjang sejarah,” tambahnya. Takluk 0-5 di kandang sendiri dari Liverpool pada pertandingan liga terakhir mereka, Spurs melompati Manchester United di peringkat ketujuh klasemen, tertinggal empat angka dari empat besar, sedangkan Southampton tetap berada di peringkat kesembilan setelah menjalani enam pertandingan tanpa kemenangan secara beruntun. Seperti yang dilakukan saat melawan West Ham, Sherwood menampilkan tim inti yang kuat, dengan men-

duetkan Adebayor dan Roberto Soldado di lini depan, dan Mousa Dembele, Christian Eriksen, Gylfy Sigurdsson, dan Erik Lamela bermain di lapangan tengah. Pada awalnya, Spurs kesulitan menguasai permainan, dan celah antara lini tengah tim tamu menjadi bukti saat Lallana memecah kebuntuan pada menit ke-13. Operan Danny Fox menemui pemain internasional Inggris itu di ruang kosong antara pertahanan Spurs dan lini tengah, dan ia dengan cerdik menggeser bola menjauh dari Vlad Chiriches sebelum melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Sherwood mengamati awal permainan dari box direktur di St Mary, namun ia segera turun ke lapangan setelah Southampton memimpin hingga Spurs menyamakan kedudukan pada menit ke-25. Operan Adebayor ke sisi kiri ditemui rekannya Soldado yang melebar daripada posisinya semestinya, namun ia melepaskan umpan silang yang dikonversi menjadi gol oleh pemain Togoitu dengan sepakan voli dari jarak dekat. Spurs berbalik unggul sembilan menit menjelang turun minum, ketika Hooiveld secara tidak sengaja membelokkan umpan silang mendatar Danny Rose ke gawangnya sendiri, melewati kiper Paulo Gazzaniga, namun Southampton mampu menyamakan kedudukan enam menit kemudian. Umpan terobosan Jack Cork disambut Lallana, dan ia memperlihatkan kelihaian mengagumkan untuk menggulirkan bola ke Lambert, yang dengan mudah meneruskan bola ke gawang yang kosong. Bagaimanapun, Spurs hanya memerlukan empat menit untuk merestorasi keunggulan, di mana Adebayor menyarangkan gol keduanya dengan kaki kirinya setelah tuan rumah gagal menyapu lemparan ke dalam Kyle Walker. (ant/bali post)


SUARA NTB

Selasa, 24 Desember 2013

Halaman 12

EKSPEDISI 450.000

ADVERTISING

MEUBEL

800.000

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

C.01.08.13

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana. Hub. Nik 083840958710. Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

PERAWATAN AC

BENGKEL

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

BANK


SUARA NTB

Selasa, 24 Desember 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

LIPUTAN KHUSUS

Halaman 14 (Suara NTB/ist)

PENEGAK HUKUM - Sejumlah aparat penegak hukum tampak terlibat dalam proses pengukuran untuk keperluan pemeriksan kasus sengketa lahan antara Bambang W. Soeharto dengan Along alias Sugiharta.

Tuntutan masyarakat NTB kepada penegak hukum agar lebih peka lagi dan segera memerangi praktik mafia peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum di NTB, telah lama disuarakan. Caranya pun beragam, misalnya melalui aksi massa yang berujung terjadinya kekerasan massa karena tuntutan mereka tidak dihiraukan sampai dengan cara-cara yang ilmiah menggelar diskusi khusus bagaimana memerangi mafia peradilan. “NAMUN sampai saat ini masih saja publik disuguhkan dengan praktik mafia peradilan pada semua tahapan proses hukum,” kata Ketua Divisi Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ahyar Supriadi, SH. Menurutnya, tertangkapnya Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Subri, SH, MH karena diduga melakukan transaksi suap bersama pengusaha Lucyta Ani Razak (LAR) terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh kejaksaan setempat, menjadi bukti betapa praktik mafia peradilan di Nusa Tenggara Barat sudah tidak bisa dijelaskan dengan logika akal sehat. Subri-pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Bersamaan dengan itu, KPK mencekal tiga hakim Pengadilan Negeri Praya. Kasus ini juga menyeret lembaga kepolisian. Kapolres Lombok Ten-

gah, AKBP Supriyadi, SIK dipanggil sebagai saksi di kasus yang sama. Akhir tahun 2012 SOMASI-NTB menemukan kinerja penegakan hukum masih tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tahun 2012 jumlah kasus dugaan korupsi di NTB sebanyak 44 kasus. Yang ditangani kejaksaan 17 kasus, 20 kasus dugaan korupsi ditangani kepolisian dan tujuh kasus tidak terpublikasi, tidak jelas lembaga mana yang menanganinya. Besarnya jumlah kasus yang ditangani kepolisian tersebut pada tahun 2012 tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus dugaan korupsi yang sampai pada tahap penuntutan yang hanya satu, yaitu kasus dugaan korupsi mobil hibah Kabupaten Dompu dengan dua terdakwa saat itu, mantan Bupati Dompu H. Syaifurrahman Salman dan man-

tan Sekda Dompu, Chandradinata. Ada juga kasus dugaan korupsi yang hilang di tengah jalan tanpa ada penjelasan secara resmi. Kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Kabupaten Lombok Utara yang ditangani Kejaksaan Negeri Mataram setelah lebih dari satu tahun ditangani, tiba tiba dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Parahnya lagi, alat kesehatan senilai Rp 15 Miliar tersebut malah diduga mangkrak tidak bisa dipergunakan. Disisi lain, lama waktu yang dibutuhkan untuk penanganan satu perkara korupsi sampai pada tahap penuntutan rata-rata dua sampai tiga tahun. Bahkan ada kasus korupsi yang ditangani oleh Polda NTB pada tahap penyelidikan dan penyidikan saja sampai empat tahun lamanya, yakni kasus Alkes Lotim. Penanganan kasus dugaan korupsi Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL) di Polda NTB sudah menetapkan tersangka, sampai saat ini belum dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus dugaan korupsi alat kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang sudah ditetapkan tersangkanya sampai sekarang masih berkutat pada penentuan jumlah kerugian keuangan negara. “Memang, mengungkap kasus korupsi tidak semudah yang

dibayangkan. Tapi menjadi pertanyaan jika sudah ditemukan jumlah kerugian keuangan negara dan sudah ditetapkan tersangkanya, tidak juga dilimpahkan pada tahap penututan,” kritiknya. Kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah tersangka tergolong fantastis 16 orang tersangka, namun hingga kini tidak juga dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Perhatikan juga bagaimana Polres Mataram kalah adu cepat dengan Kejaksaan Tinggi NTB dalam menangani kasus dugaan korupsi rumput laut Kota Mataram,” sorotnya. Triwulan pertama tahun 2013, Kejaksaan Negeri menerbitkan SP-3 kasus dugaan korupsi bantuan Sosial Kabupaten Lombok Barat dengan alasan bahwa tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Padahal Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Untuk urusan pengembalian kerugian keuangan negara, tampak sekali bahwa Kejaksaan tidak konsisten menerapkan aturan hukum.

“Lihat saja bagaimana kasus dugaan korupsi maobil hibah Dompu yang melibatkan mantan Bupati Dompu sudah mengembalikan kerugian keuangan negara. Perhatikan juga bagaimana kasus dugaan korupsi mantan gubernur NTB yang juga mengembalikan kerugian keuangan negara, toh kejaksaan tetap ngotot menuntut dan memenjarakan mereka,” sorotnya lagi. Pertanyaannya, dengan terseokseoknya penanganan kasus dugaan korupsi tidakkah memunculkan dugaan kuat telah terjadi dugaan praktik mafia peradilan? Diamati Ahyar yang juga menjadi Koordinator Posko Pemantauan Peradilan NTB ini, salah satu penyebab maraknya praktik mafia peradilan adalah tidak efektifnya fungsi pengawasan internal kepolisian dan kejaksaan yang juga telah lama disuarakan agar segera dilakukan upaya perbaikan fungsi pengawasan internal. Tapi toh juga kenyataanya tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak cukup hanya menyoroti dua lembaga tersebut, pihaknya juga melirik kinerja pengadilan yang menjadi benteng terakhir proses hukum tingkat pertama. Ini semakin melengkapi indikasi bahwa praktik mafia peradilan itu terjadi semua lembaga penegak hukum. Di pengadilan, sudah menjadi rahasia publik

ada tawar menawar putusan, termasuk tawar menawar pasal. Bahkan apa yang menjadi putusan hakim bisa ditebak. Ia mencontohkan kasus Hajah Tina di PN Mataram, dengan sangat dipaksakan naik ke tingkat penyidikan bahkan sampai persidangan. “Kasus ini juga masuk menjdi laporan penguduan di posko,” sebutnya, Disisi lain, bisa juga diamati bagaimana perilaku hakim saat menangani perkara, cara bertanya sampai membuat putusan. Bahkan ada putusan yang tidak sesuai dengan struktur putusan yang seharusnya. Lantas upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana menghimpun dan memperbaiki kekuatan fungsi pengawasan ekternal komisi kepolisian, komisi kejaksaan, Komisi Yudisial serta fungsi pengawasan masyarakat?. Komisi kejaksaan misalnya, harus dibentuk berdasarkan undang-undang yang terpisah dengan undang-undang kejaksaan. Sehingga secara teoritik, pelaksanaan fungsi pengawasan ektsernal oleh komisi kejaksaan memiliki legitimasi yang kuat. Sementara ini dasar kewenangan pelaksanaan fungsi pengawasan komisi kejaksaan adalah Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang komisi kejaksaan R.I dan secara teknis masih banyak kelemahan. (ars)

Konflik Along vs Bambang W Soeharto; Pidana Dilawan Perdata Mataram (Suara NTB) Rasa terkejut publik atas penangkapan Kajari Praya non aktif, Subri, SH, MH masih membekas. Betapa lembaga yang konon berusaha bersih dari mafia peradilan, justru masih ada yang melakukan praktek menyimpang itu. Terlepas dari itu, pemantik awalnya adalah konflik antara pengusaha tanah dengan politikus sekaligus pengusaha pariwisata. Ya, konflik Along alias Sugiharta versus Bambang W Soeharto menggelinding dari Polres Lombok Tengah, Kejari Praya, sampaiPengadilanNegeriPraya.Berawal dari laporan pidana Bambang terhadap Along,sepertinyaakanberbuntutpanjang menjadi sengketa perdata. Bagaimana awal mula perkara ini dan perjalanankepemilikanlahankeduapihak? Sebagaimana dilansir Tempo. Co edisi Selasa, 17 Desember 2013, mantan petinggiKomnasHAMyangkiniKetuaDewan Penasehat Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto memiliki banyak tanah di Lombok. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setidaknya terdapat 11,5 hektare. Di kawasan pantai Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, tanah milik Bambang W Soeharto terdiri dari sejumlah petak. Ada yang seluas 6.800 meter persegi, 1.000 meter persegi, 2.275 meter persegi, dan 652 meter persegi. Kepala Bidang Pengembangan Dan Kerja Sama Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah NTB Hadi Irfan Zahidi menyebut, Bambang W Soeharto tercatat namanya sebagai pemegang izin Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2009. Bambang mendapatkan hak guna bangunan atas tanah-tanah tersebut, yang direncanakan untuk membangun hotel bintang dua. Sesuai time schedule yang diajukan, kegiatan pembangunan hotel dimulai Juli 2012,dandirencanakanrampungNovember 2014. Bambang W Soeharto juga sudah bertemu Bupati Lombok Tengah Suhaili FT dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada 16 Februari 2012. Namun rencana pembangunan hotel terkendala oleh kasus tumpang tindih kepemilikan tanah dengan Sugiharta alias Along (52), yang kemudian diperkarakan oleh Bambang W Soeharto. BambangmelaporkanAlongkeKepolisian Resor Praya pada April 2013 dengan tuduhan memberikan keterangan palsu berkaitan dengan terbitnya sertifikat nomor 99 atas tanah 2.275 meter persegi (22,75 are). Along mulai diadili di Pengadilan Negeri Praya pada 1 Agustus 2013. Jaksa penuntut umum Apriyanto Kurniawan bersama Natty Ayuningdiastiti Arief menjerat Along dengan dakwaan berlapis. Dakwaan primer pasal 266 ayat 1 KUHP, kemudian dakwaan subsidair 266 ayat 2 KUHP, serta dakwaan lebih subsider pasal 263 ayat 2 KUHP. Jaksa pun menuntut Along den-

gan hukuman tiga tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Praya yang terdiri dari H.Sumedi sebagai ketua dengan anggota M Annur Rofiq dan AA Putra Wiratjaya sudah menjadwalkan akan membacakan vonis pada 26 Desember 2013. Tetapi karena cuti bersama maka sidang putusannya ditunda 9 Januari 2014. Sementara itu Kasat Reskrim Polres LotengIptuDeniSeptiawanmengatakan, Along juga dilaporkan oleh Lucyta Anie Razak pada 26 Juni 2013. Tuduhannya keterangan palsu dan penggelapan berkaitan dengan sertifikat nomor 19 atas tanah seluas 1.000 meter persegi (10 are). Berkasperkaranyasudahdilimpahkanke Kejaksaan Negeri Praya. Sementara Along membantah tuduhan Bambang maupun Lucyta. Tanah yang 22,75 are itu ia dapatkan dari masyarakat dan sudah disertifikatkan. Sedangkan yang 10 are, juga dari masyarakat, belum disertifikatkan. Lelaki yang pernah berjualan mobil itu sejak 1996 menjadi pelayan jemaat dan sejak 2010 diangkat sebagai pendeta di Gereja Kristen Perjanjian Baru di Sweta, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB. Awal kepemilikan tanah itu, tahun 2002 lalu Along ditawari tanah rawa oleh masyarakat Selong Belanak. Tujuan tanah rawa itu dijual untuk pembangunan madrasah. Menurut Along dalam Pledoinya di PN Praya, transaksi terjadi di rumahnya disaksikan Lalu Nurtayib, Yasin, Mamiq Alfian, Kadus H. Ali Asgar, Kades Lalu Sudiartawan juga Camat Praya Barat Lalu Wiratmaja. Dasargantirugiituadalahsuratketerangan pengusaan fisik atas tanah Lalu Nurtayib dari kepala Dusun Selong Belanak dan Camat Praya tanggal 12 Oktober 2012, dengan luas 7.840 m2. Setelah proses ganti rugi selesai, fisik tanah dikuasai dengan perjanjian dirinya akan dibuatkan sporadic. Kemudian blangko permohonan sertifikat yang lengkap tersebut dirinya mohonkan ke BPN Praya. “Setelah melalui mekanisme yang ada di BPN,tahun 2003 terbitlah sertifikat Hak Milik nomor 99 atas nama saya Sugiharta,” sebutnya. Merasa aman dengan sertifikat itu? Ternyatatidak,iadilaporkankePolisiatas perbuatan memberikan keterangan palsu penerbitan sporadic. Jumat Tanggal 3 Mei 2013 ia ditahan di Polres Loteng. Atas kasus yang menimpanya itu, Along diseret sampai ke pengadilan. Di sederet pledoinya, Along beberapa kali teriak bahwa perkara itu sebenarnya perdata, namun dianggap angin lalu. upayanya menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) juga tidak membuahkan hasil. Sidang tetap berlanjut dan tinggal menunggu vonis 9 Januari 2014 mendatang. Menurut kubu Along, setelah vonis itu, mereka akan siap – siap mengajukan gugatan perdata. (ars)

GARIS PUTIH - Sebuah garis putih menandai areal yang dikuasai oleh PT. Pante A’an yang berada di bawah kendali politisi sekaligus pengusaha, Bambang W. Soeharto.

(Suara NTB/ist)

Konflik Agraria dan Ketidakberpihakan Pemerintah “Hidup kami dulu seperti ulat, makan daun-daunan, makan apa saja. Dalam keadaan alam yang tidak bersahabat, penuh nyamuk malaria, ular, dan tikus. Tak seorangpun yang mau peduli. Ketika gemerincing dolar mulai terdengar ramai-ramai mereka ingin mengusir kami” (Testimoni Petani dalam “Kisah Tiga Gili”), terangkum dalam karya tulis Dwi Sudarsono, SH, “Ekonomi Politik Pariwisata Gili Trawangan : Runtuhnya Mitos Negara Budiman”. Tulisan itu Memotret 27 tahun konflik Gili Trawangan, menjadi salah satu persoalan agrarian di NTB. Begitulah kionflik agraria yang hampir menjadi kabar keseharian di NTB dan Lombok khususnya. Konflik menyasar tanah – tanah yang awalnya dikuasai masyarakat setempat, tiba tiba menjadi bermasalah ketika investor masuk. Ini adalah potret lain dari persoalan yang dihadapi Along alias Sugiharta versus pengusaha Bambang W. Soeharto. Konflik antara masyarakat dengan pengusaha, atau antar pengusaha dengan pengusaha. “Sebab awalnya adalah BPN yang punya kebijakan penerbitan sertifikat yang cenderung berpihak kepada pengusaha. Masyarakat yang tinggal dan menggarap tanah itu, karena tidak punya bukti kuat karena sulit mem-

buat sertifikat, akhirnya tergusur. Masuklah pengusaha sebagai penguasa difasilitasi BPN untuk menerbitkan sertifikat,” demikian beber Peneliti Reform, Dwi Sudarsono, SH. Ditulisnya dalam buku “Ekonomi Politik Pariwisata Gili Trawangan : Runtuhnya Mitos Negara Budiman”, kapitalisasi kepariwisataan Gili Trawangan telah menjadi kontra produktif dalam dua tahap. Pertama, tahap konsolidasi tanah yang berarti menyempitkan penguasaan lahan bagi penduduk setempat. Kedua, tahap pengembangan yang memicu ancaman proletarisasi terhadap mereka. Di samping itu, kapitalisasi telah menciptakan situasi diskriminasi tidak hanya dalam tataran konsep pembangunan sektoral, melainkan juga dalam realitas keberpihakannya kepada rakyat. Akibat turunan dari dampak tersebut adalah keretakan sosial baik berupa konflik horizontal maupun vertikal. “Kehendak Pemda dalam memacu perkembangan pariwisata di Gili Trawangan dengan memasukkan PT. GTI dan PT. WAH telah mengancam karya terbaik putra daerah di dalam pembangunan pariwisata. Karya terbaik itu selayaknya dijaga, dirawat dan disempurnakan menjadi satu

konsep kepariwisataan yang bermatrakan reformasi agrarian, disamping berwawasan kerakyatan dan ekologis,” paparnya. Persoalan di terawangan sebenarnya muaranya sama dengan di daerah lain. Apa yang dilakukan pemerintah adalah “penggusuran” sistematis dengan berusaha menyingkirkan masyarakat setempat. Demikian juga terjadi di Selong Belanak, Pantai Mawun, Kute Lombok Tengah. Sekarang ini menurutnya konfliknya antara aktor (pemilik tanah/ masyarakat) dengan pengusaha. Ada kecenderungan aparat pemerintah justru memfasilitasi pengusaha untuk penguasaan lahan. Akhirnya masyarakat rentan terhadap perlakuan penggusuran tersebut, sementara pemerintah tidak bisa memberi perlindungan. “Justru pemerintah memfasilitasi pengusaha itu, baik secara formal maupun sembunyi – sembunyi, meskipun di pemerintah tidak kelihatan tidak memfasilitasi itu. Sudah distigma bahwa masyarakat itu tidak bisa punya legalitas, tidak punya alas hak tidak punya dasar hukum atas tanah,” terangnya. Ada lagi persoalan sertifikat ganda. Persoalan ini muasalnya dari BPN

yang mengeluarkan kebijakan penerbitan sertifikat ganda dengan berbagai pertimbangan yang dianggap administratif dan rasional. Bahkan sudah ada aggapan kini Sertifikat bukan lagi kitab suci yang bisa jadi pegangan kuat, baik secara de facto maupun de jure. Saran Dwi Sudarsono, kepada BPN khususnya, pemerintah mestinya harusnya melindungi, memberdayakan masyarakat. Membantu memfasilitasi mereka untuk memiliki hak atas tanah, sehingga tidak tergusur begitusaja. Juga terhadap kepemilikan tanah oleh pengusaha. BPN harus tegas dengan bukti administrasi yang dimiliki, agar tidak ada lagi muncul sertifikat ganda. Jika kondisi ini terus berlangsung, yang paling dirugikan adalah para pihak yang bersengketa. Terlebih selama ini dominasi yang menjadi korban adalah masyarakat. “Kepada pemerintah, paling tidak keberpihakan itu kepada masyarakat. yang terpenting adalah, pemerintah harusnya punya satu data tentang pertanahan, sehingga jelas siapa yang menguasai. Kedua pemerintah harusnya siap mental, jangan sampai berpihak saja kepada pengusaha. Pemerintah sebagai mediator, regulator, terutama aparat kepolisian dan TNI harus netral,” harapnya. (ars)


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

KY Terima 2.046 Laporan Soal Perilaku Hakim Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said mengatakan Komisi Yudisial telah menerima 2.046 laporan masyarakat terkait perilaku hakim selama 2013. “Dari laporan tersebut yang dibahas dalam sidang panel sejumlah 598 laporan, dengan rincian laporan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 352 laporan dan laporan dapat ditindaklanjuti sebanyak 246 laporan,” kata Wakil Ketua KY Abbas Said, saat konferensi pers akhir tahun di Jakarta, Senin. Dia mengungkapkan laporan masyarakat yang dinyatakan terbukti sebanyak 84 laporan, dimana 53 laporan diusulkan untuk dijatuhi sanksi kepada terlapor. Terkait laporan tersebut, lanjutnya, KY juga melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak untuk memberikan keterangan atau dilakukan pemeriksaan terhadap 710 pihak, diantaranya dilakukan pemeriksaan sebanyak 252 kali terhadap hakim. “Sampai akhir Desember 2013 sebanyak 115 hakim direkomendasikan ke Mahkamah Agung untuk diberikan sanksi dengan rincian 91 hakim dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim sanksi sedang dan 13 hakim dijatuhi sanksi berat,” kata Abbas. Dia juga mengatakan KY dan MA telah membawa tujuh hakim dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) selama 2013. “Sidang MKH merupakan forum pembelaan diri hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat,” jelasnya. Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan putusan MKH sebagian hakim dipecat dengan tidak hormat, sebagian diberhentikan dengan hak pensiun, sebagian dihukum non palu selama setahun. Suparman menegaskan bahwa KY dan MA telah sepakat untuk mempertegas sanksi yang diberikan hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ketua KY mengakui bahwa hubungan KY dan MA semakin mengalami peningkatan, indikasinya adalah sebagian besar rekomendasi KY dijalankan oleh MA. “Kalau kami meminta data-data juga selalu mendapat dukungan, hasil-hasil temuan KY yang mengarah ke MKH juga direspon oleh MA,” kata Suparman. Membaiknya hubungan KY dan MA ini, lanjutnya, karena didukung meningginya pemahaman antar lembaga dan makin banyak hakim-hakim progresif di MA. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

KPK Yakini Peran Atut dalam Korupsi Alkes Banten Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini peran Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan dan bantuan sosial Banten. “Artinya dari sisi pertanggungjawaban dan lain-lain jelas tidak mungkin lepas dari dia (Atut), posisi dia sebetulnya pengelolaan anggaran harusnya PA (Pengelola Anggaran), sama kalau di kementerian kan menteri, lalu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) biasanya sekda (sekretaris daerah) ini keliatannya sudah diobrak-abrik,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di ge-

dung KPK Jakarta, Senin. KPK sebelumnya menyatakan bahwa Ratu Atut juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, namun surat perintah penyidikan (sprindik) belum diterbitkan. “Sekarang (Atut) kan bersama-sama terkait penyuapan (Pilkada) Lebak, yang lain memang sudah didiskusikan juga memang pada skala itu,

cuma memang secara formal, surat perintahnya belum karena sebetulnya yang fokus ke sana (Alkes) tetapi yang lainlain banyak cuma kalau ini digabung langsung, ini strategi, artinya hanya ini bagian kerja sama dengan tersangka lain,” ungkap Zulkarnain. Menurut Zulkarnain kasus alkes tersebut merupakan kasus tersendiri. “(Alkes) Itu kan rumpun ka-

susnya tersendiri berarti konstruksinya akan tersendiri, di dalam hal perencanaan pengadaan alat-alat kesehatan bahkan bisa berkembang juga kepada yang lain. Makanya kita perluas, penyelidikan didalami terus,” tambah Zulkarnain. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan setidaknya ada tiga indikasi penyelewenagan dalam pengadaan alat kesehatan dengan nilai mencapai Rp30 miliar yang terdiri atas alat kesehatan tidak lengkap (Rp5,7 miliar); alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi (Rp6,3 miliar) dan alat kesehatan tidak ada saat pemerik-

saan fisik (Rp18,1 miliar). Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi bansos yang masih dalam tahap penyelidikan, Zulkarnain mengatakan bahwa kasus tersebut pun terus didalami. “Nanti kita dalami walaupun itu masalah, tentu kita harus kerucutkan juga sesuai kemampuan kita sebab kalau mengambang semua, tuntasnya agak sulit, tapi sebetulnya secara umum perlu dijadikan pembelajaran dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa, ini masih rawan,” jelas Zulkarnain. (ant/bali post)

Diperlukan Penetapan Durasi Hukuman bagi Koruptor Pekanbaru (Suara NTB) – Pakar hukum pidana Universitas Riau, Erdianto Effendi, mengatakan, diperlukan standar pasti penetapan durasi alias masa hukuman pidana penjara bagi pesakitan korupsi. Dia menyatakan, hal ini penting guna menjaga aspek keadilan tetap terjaga terhadap vonis hakim atas para koruptor yang merusak negara itu. Juga untuk membuat para calon koruptor takut beraksi. Ada preseden hukuman penjara yang cukup lama —sebagai contoh— bekas petinggi PKS, Luthfie Ishak, yang divonis 16 tahun penjara plus hukuman lain. Ishak dihukum 16 tahun penjara atas kerugian negara sebanyak Rp1 miliar. Artinya, dalam kasus lain dengan nilai kerugian negara jauh lebih besar, sepatutnya vonis terhadap koruptor lebih besar juga. Dengan kata lain, harus proporsional antara panjang masa penjara dengan besaran kerugian negara yang bisa dibuktikan. “Pedoman tentang standar berapa lama seorang boleh dipidana hakim tidak perlu diatur dalam UU, cukup diatur surat edaran Mahkamah Agung saja,” kata Effendi, di Pekanbaru, Senin. Ia mengatakan, dalam perundang-undangan sekarang, panjang masa pidana penjara hanya ditentukan maksimal berapa tahun dan dalam beberapa UU Tindak Pidana Khusus, ditentukan juga pidana minimum. “Memang UU hanya memuat batas-batasnya, para hakim yang menentukan. UU memang tidak boleh mengatur sampai terlalu teknis karena akan mengganggu kebebasan hakim,” katanya. Dia berpendapat, harus ada ukuran lebih pasti tentang standar lama masa pidana penjara dengan berdasarkan pada beberapa hal, dimulai dari sikap batin si pelaku hingga seberapa besar niat jahatnya. “Misalnya seorang yang sudah kaya sekali tetapi ternyata tetap korup, pidananya mestinya lebih besar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang gajinya sangat besar, tetapi masih korupsi juga mestinya pidananya lebih besar dari pada penyelenggara negara yang penghasilannya kecil,” katanya. Dasar ukuran ketiga adalah modusnya, jika modusnya jauh lebih rapi dan sulit dibuktikan, maka pidananya mestinya akan lebih besar. (ant/bali post)

TNI AL Terima Kapal Perang Buatan Dalam Negeri Jakarta (Suara NTB) – Di penghujung 2013 ini TNI AL kembali menerima tiga kapal perang buatan dalam negeri, yaitu satu kapal kelas kapal cepat berpeluru kendali dan dua kapal kelas patroli cepat, di dermaga Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Ketiga kapal perang itu dibaptis dan diberi nama KRI Alamang-644, KAL Kumai I-6-58, dan KAL Bireuen II-1-63, demikian keterangan Dinas Penerangan TNI AL, di Jakarta, Senin. Upacara penerimaan dan pembaptisan kapal-kapal perang buatan PT Palindo Marine Shipyards itu dipimpin Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, dan diserahkan kepada pengguna, TNI AL, melalui Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, beberapa hari lalu. KRI Alamang-644 jenis KCR-40 merupakan kapal keempat yang dipesan negara, menyusul KRI Clurit-641, yang dibaptis pada pada April 2011, KRI Kujang-642 (Februari 2012), dan KRI Beladau-643 (25 Januari 2013). Kapal perang jenis KCR-40 yang dibangun di galangan kapal swasta nasional ini berukuran panjang 44 meter, lebar delapan meter, dan berat 238 ton. Kapal jenis KCR-40 ini mampu menampung 50 ton bahan bakar, 15 ton air tawar, 35 orang anak buah kapal, dan masih mampu memuat delapan personel pasukan khusus. Persenjataannya, antara lain satu unit meriam 30 mm, dua unit meriam 20 mm di anjungan, dan dua set peluru kendali C-705 buatan China. Untuk selanjutnya, kapal-kapal kelas KCR ini akan memperkuat jajaran Komando Armada Indonesia di Kawasan Barat TNI AL. “Kami akan bangun 20 kapal jenis KCR seperti ini, kapal ini sangat efektif karena dapat dilengkapi peluru kendali dan sangat cocok dengan kondisi geografis perairan Indonesia di wilayah barat,” kata Yusgiantoro. Kapal ini juga memiliki peralatan navigasi akurat selain peralatan komunikasi antarkapal permukaan dan pesawat udara. Kapal KCR-40 terbuat dari baja khusus, “high tensile steel”, pada bagian hulu dan lambung kapal, dari PT Krakatau Steel, Cilegon. Sedangkan bangunan atas kapal dari “alluminium alloy”, digerakkan tiga mesin yang menerapkan sistem penggerak baling-baling kombinasi lima bilah. (ant/bali post)

(ant/bali post)

MACET - Antrean kendaraan yang terjebak macet di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dengan mengembangkan sarana transportasi massal terpadu.

Jakarta Ditargetkan Bebas Macet Tahun 2030 Jakarta (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan arus lalu lintas kendaraan di seluruh wilayah Ibu Kota tidak lagi macet pada 2030. “Target kita tahun 2030 adalah benar-benar menghilangkan kemacetan di Jakarta melalui penyediaan transportasi masal sebanyak-banyaknya,” kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Ga-

mal Sinurat di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, menurut Peraturan Daerah (Perda) No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2030 dan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi angkutan umum masal akan menjadi tulang punggung transportasi Jakarta pada masa mendatang. “Sehingga ada harapan

kemacetan dapat dihilangkan secara total di Ibu Kota karena tersedia berbagai angkutan umum dan sudah saling terintegrasi satu sama lain. Selain itu, pengguna kendaraan pribadi juga mau beralih ke transportasi umum,” katanya. Berdasarkan peraturanperaturan daerah tersebut, dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan angkutan

KPK akan Klarifikasi Pernyataan Yulianis Soal Ibas Jakarta (Suara NTB) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan KPK akan memanggil mantan wakil direktur keuangan Grup Permai, Yulianis, untuk mengklarifikasi pernyataannya bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menerima uang 200 ribu dolar AS dari bekas bosnya, Muhammad Nazaruddin. “Kita harus periksa dulu (Yulianis),” katanya usai acara penandatanganan Surat Keputusan bersama Kampanye Antikorupsi dari empat kementerian di Gedung Kementerian Komunikasi Informatika Jakarta, Senin. Ia membantah KPK takut memanggil Ibas. Menurut dia, KPK belum memanggil Ibas karena nama anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Yulianis. “Bagaimana mau dipanggil, kan belum ada di BAP. Makanya itu kita mau periksa saksi-saksi lain agar bisa menerangkan. Masa orang

(ant/bali post)

Abraham Samad enggak ada di BAP terus kamu periksa,” katanya. “KPK itu kan hanya takut sama yang di atas ya (Tuhan). Kamu kan lihat sendiri,” tambah dia. Ia menegaskan bahwa siapapun, termasuk Ibas, bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila ada dua alat bukti terkait.

“Tidak ada halangan bagi KPK karena prinsip KPK sama saja. Kedudukannya Ketua KPK dengan wartawan sama, dengan penjual bakso, tukang tambal ban, presiden, wakil presiden. Jadi kita enteng-enteng saja,” katanya. Abraham mengatakan bekas anak buah mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu tidak pernah menyebut nama Ibas selama pemeriksaan sehingga KPK tidak pernah memanggil putra bungsu presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Namun Yulianis mengungkapkan kepada wartawan bahwa dalam pemeriksaan dan persidangan ia pernah menyatakan Ibas mendapatkan uang 200 ribu dolar AS dari perusahaan milik Nazaruddin. Menurut Yulianis, Ibas menerima uang tersebut pada bulan April 2010 menjelang kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat. “Di catatan saya ada nama Ibas, terkait dengan dana kongres,” kata Yulianis. (ant/bali post)

DPR Minta Mendagri Selidiki Penutupan Bandara Turelelo Soa Kupang (Suara NTB) – Kalangan DPR meminta Kementerian Dalam Negeri segera melakukan penyelidikan kasus penutupan bandara Turelelo Soa oleh Bupati Ngada Marianus Sae, pada Sabtu (21/12). “Kami minta Kementerian Dalam Negeri segera mengirim tim ke Kabupaten Ngada untuk menginvestigasi penutupan Bandara itu,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Cahyo Kumolo kepada wartawan di Kupang, Senin.

Menurut Cahyo Kumolo, menutup Bandara merupakan kewenangan kepala bandara, bukan kepala daerah. “Itu sikap arogansi dari seorang kepala daerah,” katanya. Dia juga minta polisi mengusut kasus tersebut. “Ini sudah mencemarkan nama daerah. Ini tindak pidana,” katanya. Media-media melaporkan bahwa aksi itu dilakukan setelah Bupati tidak bisa mendapatkan tiket kembali ke wilayahnya.

Menurut media, bupati memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memblokir Bandara. Pemblokiran selama beberapa jam itu mengakibatkan pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajwa yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat di bandara tersebut dan kembali ke Bandara El Tari, Kupang, meski pesawat dengan nomor penerbangan 6516 itu sudah terbang sekitar 40 menit. (ant/bali post)

masal melalui pembangunan tujuh titik Transit Oriented Development (TOD) di seluruh wilayah Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta, lanjut dia, juga akan membangun 17 titik parkir kendaraan yang terintegrasi dengan angkutan umum ke tengah kota. “Sehingga para pengendara mobil atau pun motor pribadi dapat memarkir kendaraannya, kemudian melan-

jutkan perjalanannnya menggunakan angkutan umum,” tutur Gamal. Selanjutnya, dia mengungkapkan, pemerintah daerah akan mengembangkan empat moda transportasi yang terdiri atas Mass Rapid Transit (MRT) yang diintegrasikan dengan monorel, busway dan Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta Bogor Depok dan Bekasi. (ant/bali post)

Empat Kementerian Sepakat Kampanye Anti-Korupsi Jakarta (Suara NTB) – Sebanyak empat kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyepakati keputusan bersama tentang Pelaksanaan Kampanye Anti-Korupsi dan disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad di Gedung Kementerian Kominfo, Senin. “Dalam pelaksanaan aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia harus diwujudkan sinergitas program yang dilakukan secara bersamasama oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Menteri Kominfo Tifatul Sembiring. Dalam penandatanganan surat keputusan, hadir pula Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, Menteri BUMN diwakili oleh staf ahli menteri BUMN bidang sinergi Herman Hidayat. Menurut Tifatul kerja sama tersebut dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 yang terkait dengan kampanye antikorupsi juga penyebaran sosialisasi budaya antikorupsi ke daerah-daerah. “Makanya dalam pro-

gram ini yang dibentuk dan disetujui oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) itu empat kementerian ini. Keputusan yang disepakati antara lain melaksanakan kampanye antikorupsi sesuai peraturan perundangundangan dan menetapkan rencana aksi kampanye antikorupsi misalnya pada Kementerian Kominfo akan dilakukan aksi sosialisasi pendidikan budaya antikorupsi untuk pemerintah daerah dan pelatihan trainers kampanye antikorupsi. Sementara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemda Provinsi terpilih melakukan kampanye antikorupsi yang dilakukan oleh humas pemerintah daerah pilot project. Kemudian Kementerian BUMN dengan Kementerian Kominfo juga menggelar kampanye antikorupsi di sektor pelayanan publik, begitu juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kemudian kita bergandengan dengan KPK juga. Jadi kita ini bekerja sama, karena pemberantasan korupsi itu harus sampai ke budaya, utamanya pemerintah dan masyarakat,” tambah Tifatul. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan KPK selaku lembaga pemberantasan antikorupsi akan mengawasi agar semua Kementerian Lembaga bisa memperbaiki sistem. (ant/bali post)


SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Nigeria Tingkatkan Pengamanan Jelang Natal AbujaPasukan kepolisian Nigeria meningkatkan patroli, pengawasan dan operasi rahasia untuk mengamankan tempattempat yang mungkin menjadi sasaran serangan Boko Haram selama perayaan Natal, kata polisi, Minggu. Kelompok militan tersebut melancarkan serangan setiap Natal selama tiga tahun terakhir. Serangan paling dramatis terjadi pada 2011 ketika mereka membom tiga gereja, termasuk Gereja Katholik St. Theresa di Madalla di pinggiran Abuja yang menewaskan 37 orang dan mencederai 57 lain. “Seluruh pasukan serang dan satuan khusus dimobilisasi secara memadai untuk melakukan pengamanan,” kata juru bicara kepolisian Frank Mba dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Reuters. Presiden Goodluck Jonathan dikecam oleh oposisi, media dan diplomat Barat karena gagal melindungi warga sipil selama kekerasan 4,5 tahun. Nigeria memberlakukan keadaan darurat di negaranegara bagian Adamawa, Borno dan Yobe pada 14 Mei, setelah gelombang serangan oleh kelompok militan tersebut. Presiden Jonathan mengirim ribuan prajurit yang didukung kekuatan udara ke Nigeria timurlaut untuk mengatasi kekerasan

militan yang telah berlangsung empat setengah tahun. Pemerintah pada November memperpanjang keadaan darurat di kawasan itu, yang memberi militer waktu tambahan selama enam bulan lagi untuk menumpas militan.Keberhasilan ofensif militer yang dilakukan selama keadaan darurat masih tidak jelas. Militer menyebut Boko Haram kocar-kacir dan dalam posisi bertahan, namun ratusan orang tewas dalam beberapa pekan terakhir akibat serangan militan, yang menimbulkan keraguan mengenai klaim keberhasilan pemerintah. Kekerasan Boko Haram diperkirakan telah menewaskan lebih dari 3.600 orang sejak 2009, termasuk pembunuhan oleh pasukan keamanan. Kelompok itu menyatakan berperang untuk mendirikan sebuah negara Islam di Nigeria utara yang penduduknya mayoritas muslim. Kekerasan meningkat di Nigeria sejak serangan-serangan menewaskan puluhan orang selama perayaan Natal 2011 yang diklaim oleh kelompok muslim garis keras Boko Haram. Boko Haram mengklaim puluhan serangan di Nigeria, termasuk pemboman bunuh diri pada Agustus di markas PBB di Abuja yang menewaskan sedikitnya 24 orang. Serangkaian

serangan bom di kota Jos, Nigeria tengah, pada Malam Natal 2010 juga diklaim oleh Boko Haram. Boko Haram meluncurkan aksi kekerasan pada 2009 yang ditumpas secara brutal oleh militer yang menewaskan sekitar 800 orang dan menghancurkan masjid serta markas mereka di kota Maiduguri, Nigeria timurlaut. Kelompok itu tidak aktif selama sekitar satu tahun dan kemudian muncul lagi pada 2010 dengan serangkaian pembunuhan.Penduduk Nigeria yang berjumlah lebih dari 160 juta orang terpecah di wilayah utara yang sebagian besar Muslim dan wilayah selatan yang umumnya Kristen. (ant/Bali Post)

SPANDUK Seorang pekerja memasang spanduk bergambar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv.

(ant/Bali Post)

Para Menteri Israel Desak AS Hentikan Penyadapan Jerusalem Para menteri Israel, Minggu, menuntut AS agar mengakhiri kegiatan penyadapan sehubungan dengan pengungkapan bahwa Dinas Rahasia Nasional (NSA) telah memata-matai para pemimpin senior Israel. “Sekarang rahasia sudah beredar,” kata Menteri Perhubungan Yisrael Katz dalam satu pernyataan. “AS secara sistematis memata-matai pemimpin diplomatik dan

pertahanan di Israel. Ini kah cara teman saling memperlakukan teman?” Katz mengatakan ia berencana mendesak pertemuan kabinet pada Minggu “agar

menuntut komitmen Amerika untuk mengakhiri kegiatan mata-matanya”. Menteri Urusan Hubungan Internasional dan Strategis Yuval Steinitz memberitahu Radio Israel penyadapan tersebut tidak sah. “Israel tidak melakukan pengintaian terhadap Presiden AS, Gedung Putih atau Menteri Pertahanan,” kata Steinitz. Ia menambahkan AS dan Israel memiliki persekutuan strat-

egis “yang tak pernah ada sebelumnya”, hingga “tingkat yang layak untuk mencegah penyadapan atau saling melakukan kegiatan mata-mata”. Kedua menteri tersebut juga menyerukan pembebasan Jonathan Pollard, warga negara Amerika yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena memberikan informasi rahasia kepada Israel, demikian laporan . Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan dalam pertemuan kabinet bahwa pemerintah telah mengangkat masalah tersebut dalam pembicaraan pribadi dengan Pemerintah AS pada akhir pekan.

Ia menambahkan ia “berharap kondisi akan tercipta sehingga memungkinkan kepulangan Jonathan”. Pembebasan Pollard, yang mulai menjalani hukuman di AS pada 1985, adalah tuntutan yang terus-menerus disampaikan Israel kepada AS. Dokumen yang dibocorkan pada akhir pekan oleh mantan kontraktor AS Edward Snowden memperlihatkan NSA bekerja sama dengan dinas rahasia Inggris untuk mencegat surel dan hubungan telepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan perdana menteri Ehud Olmert dan mantan menteri pertahanan Ehud Barak. (ant/Bali Post)

Kacamata Selamatkan Remaja Seattle dari Tembakan Olympia Seorang gadis remaja terhindar dari luka serius karena kacamatanya membelokkan peluru yang ditembakkan selama aksi tembak-lari di sekitar rumahnya di Seattle, Amerika Serikat. Anak perempuan berusia 16 tahun itu sedang tertidur di sofa di ruang keluarga kediamannya pada Sabtu (21/12) sekitar pukul 21.40 waktu setempat, ketika beberapa peluru ditembakkan dari sedan berwarna gelap yang melintasi rumahnya,

kata Juru Bicara Kepolisian Seattle Detektif Mark Jamieson pada Minggu (22/12). Beberapa peluru menembus tembok rumah dan jendela depan rumah. Salah satu peluru menumbuk kacamata remaja putri tersebut, kata Jamieson. Ia hanya menderita luka ringan dan dirawat di rumah sakit lokal, katanya seperti dilansir kantor berita Reuters. “Dia sangat-sangat beruntung,” kata Jamieson. Beberapa orang berada di rumah itu saat penembakan terjadi, lanjut dia, tapi tak se-

orang pun dilaporkan cedera. Polisi percaya rumah tersebut menjadi target dalam apa yang kelihatan seperti penembakan terkait geng, tapi remaja perempuan itu bukan korban yang diincar. Belum ada orang yang ditangkap sehubungan dengan penembakan tersebut dan satuan penanganan geng kepolisian sedang melakukan penyelidikan, kata Jamieson. Jamieson mengatakan polisi tidak mengetahui berapa orang yang terlibat dalam penembakan tersebut. (ant/Bali Post)


Snt24122013