Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 21 AGUSTUS 2013

16 HALAMAN NOMOR 138 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Gubernur NTB Diusulkan Jadi Calon Peserta Konvensi Capres Demokrat Jakarta (Suara NTB) Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Konvensi Partai Demokrat Vera Febyanty menyatakan, telah beredar nama-nama yang diusulkan untuk menjadi peserta kon-

vensi capres Demokrat, di antaranya Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. ‘’Ada beberapa nama yang diusulkan seperti Rustiningsih, Gubernur NTB, M Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang), Sarundayang

(Gubernur Sulawesi Utara), Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Marwah Daud,’’ jelas Vera di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/8). Untuk penggodokan nama yang diusulkan menjadi calon

peserta konvensi, kata Vera, Komite Konvensi akan menggodok satu persatu nama tersebut dengan musyawarah mufakat. Bersambung ke hal 5

TGH.M.Zainul Majdi

C.01.08.13

(Suara NTB/dok)

Program Cetak Sawah Baru

Itjen Kementan Klaim Tak Ada Masalah, Komisi II Sangsi Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB menepis tudingan bahwa program pencetakan ratusan hektar sawah baru tahun 2012 di NTB bermasalah. Pasalnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa waktu lalu, program pencetakan sawah baru tahun 2012 di daerah ini sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak ditemukan masalah di lapangan. ‘’Seluruh areal cetak sawah baru tahun anggaran 2012 sudah diperiksa Itjen Kementerian Pertanian dan Alhamdulillah tidak ada masalah,’’ terang Kepala Distan TPH NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM kepada Suara

NTB, Selasa (20/8) kemarin. Dijelaskan, seluruh areal program cetak sawah baru tahun anggaran 2012 di NTB sudah selesai dilaksanakan. Bersambung ke hal 5

‘’ H. Husni Fahri

Seluruh areal cetak sawah baru tahun anggaran 2012 sudah diperiksa Irjen Itjen Kementan dan Alhamdulillah tidak ada masalah

‘’

Kalau memang tidak ada masalah, coba ditanyakan, kenapa KSB dapat nol?

Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Selain PPK, Kejaksaan Agendakan Panggil KPA TO K O H

Publikasi Terbatas

H.L.Sujirman

SELAMA ini ada kesan di masyarakat bahwa para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen tidak ada pekerjaannya. Anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat menjadi wakil mereka di parlemen, seakan-akan tidak berbuat sesuatu untuk masyarakat yang telah memilihnya. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan demi pemeriksaan saksi-saksi masih terus berlangsung di Kejaksaan Tinggi NTB, terkait proyek asrama PAUD pada Balai Pengembangan Pendidikan Formal dan Informal (BP –PNFI) Regional VII Mataram. Dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek sudah dimintai keterangan. Giliran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diagendakan dipanggil. Diketahui KPA dalam proyek ini adalah Rony Gunarso, M.MPd, yang sekaligus menjabat sebagai Kepala BP-PNFI. Demi melengkapi materi penyelidikan, informasinya pihak

Kejaksaan melayangkan panggilan kepada Rony. Namun upaya untuk menghadirkan Rony tidak mudah bagi pihak Kejaksaan. Sebab sejak dipanggil untuk dimintai keterangan, Rony dikabarkan masih tugas dinas di luar daerah. Dikonfirmasi mengenai pemanggilan KPA ini, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, enggan memberi kepastian. Ia hanya bisa menjawab, bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan. Sehingga sejumlah saksi berkaitan dengan proyek, pasti dihadirkan untuk melengkapi puldata dan pulbaket. ‘’Memang masih ada saksi yang harus dihadirkan. Bersambung ke hal 5

Postur APBD Tak Sehat

Dewan Akui Banyak Lembaga yang Mubazir Mataram (Suara NTB) Tingginya belanja pegawai, yang berkontribusi besar dalam membentuk postur APBD NTB yang tidak sehat tak lepas dari lahirnya sejumlah lembaga baru yang sebenarnya kurang dibutuhkan (mubazir). Bahkan, lembaga tertentu seringkali hanya dibekali anggaran yang hanya cukup untuk membayar

gaji pegawai selama setahun tanpa ada anggaran belanja modal sedikitpun. Pendapat itu dikemukakan oleh Anggota DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait postur belanja APBD yang kurang sehat di NTB maupun di sejumlah kabupaten. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

SEPI - Suasana sepi di gedung Asrama PAUD di BP-PNFI. Gedung yang baru rampung pembangunannya 2012 ini, belum dimanfaatkan karena diduga bermasalah.

Kantor Cabang Bank Sinarmas Ke-358 Kini Hadir di Bima Kota Bima (Suara NTB) Sebagai salah satu bank swasta yang ingin menyumbangkan dan meningkatkan perekonomian daerah termasuk wilayah Bima, PT Bank Sinarmas Tbk terus berikhtiar mengembangkan sayap dengan membuka Kantor Cabang di Kota Bima. Acara pembukaan kantor cabang yang terletak di Jalan Gajah Mada , Kelurahan Monggonao , Kecamatan Mpunda Selasa (20/8), dihadiri Wakil Walikota Bima, H.A Rahman H. Abidin SE. Hadir dalam acara pembukaan tersebut, sejumlah pejabat Bank Sinarmas, Enterprise Banking Director Johnny Mailoa, Kanwil IX Bank Sinar

Mas Denpasar , Martini, Pimpinan Cabang Sinarmas Bima Baiq Wanty Kusumasari. Kemudian Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS SIK SH, pejabat Pemkab dan Pemkot Bima, para pelaku usaha, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Enterprise Banking Director Johnny Mailoa dalam sambutannya mengatakan, kantor cabang ini merupakan Kantor Cabang Bank Sinarmas yang ke-358. Bank Sinarmas hadir karena melihat potensi perekonomian daerah Kabupaten dan Kota Bima terutama sektor jasa yang dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/use)

DIBUKA - Wakil Walikota Bima H .A. Rahman H. Abidin didampingi Enterprise Banking Director Bank Sinarmas, Johnny Mailoa (tiga dari kiri) dan Kapolres Bima Kota AKBP. Kumbul KS (dua dari kiri) memotong pita sebagai tanda dibukanya operasional Bank Sinarmas Cabang Bima, Senin (20/8) kemarin.

C.03.08.13


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Selesaikan Data Awal PERBAIKAN rumah tak layak huni, di Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara nampaknya akan rampung di tahun 2014 mendatang. Setidaknya itu menjadi target Lurah Cakranegara Timur, I Made Agus Dwipayana Jaya Wisnawa. Dikonfirmasi via ponsel Selasa (20/8) kemarin, Agus menyatakan, pihaknya saat ini fokus untuk menyelesaikan sisa 32 rumah tak layak huni yang masih ada saat ini. “Kita tetap akan menerima data baru, tapi kita akan berusaha menyelesaikan data awal biar tidak terus menumpuk,” katanya. Dia menyatakan, saat ini tersisa 32 rumah tak layak huni di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, di tahun 2013 ini 12 rumah yang sudah lolos verifikasi untuk mendapat perbaikan dari 32 yang diajukan tersebut. Untuk sisanya 24 unit tersebut akan dirampungkan pada tahun 2014 mendatang. “Dinas PU sudah melakukan verifikasi dan kita mendapat jatah 12 unit untuk perbaikan tahun ini,” imbuhnya. Mengenai kapan dimulainya perbaikan ke 12 unit rumah tak layak huni itu, Agus Jaya Wisnawa mengatakan, dirinya juga belum mengetahuinya secara pasti. Yang jelas, setelah dirinya melakukan koordinasi dengan BKM, konfirmasi belum juga diperoleh. Lebih lanjut dikatakan Agus, dari jumlah tersebut, sebagian besar berada di Lingkungan Karang Bedil. Namun sejatinya, keberadaan rumah tak layak huni di Kelurahan Cakranegara Timur menyebar secara merata. “Kebanyakan di Karang Bedil, tapi pada dasarnya merata di beberapa lingkungan, tapi di sana yang terbanyak,” tandasnya. (smd) I Made Agus Jaya Wisnawa (Suara NTB/dok)

LAHAN PERTANIAN - Beginilah kondisi lahan pertanian di Kota Mataram. Nampak di salah satu kawasan di Mataram, berdiri komplek perumahan di antara hamparan sawah.

(Suara NTB/nia)

Perwal Alih Fungsi Lahan Masih Sebatas Ide Mataram (Suara NTB) Menyusutnya lahan pertanian di Kota Mataram menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Berbagai langkah antisipasipun dilakukan. Salah satunya dengan membuat regulasi tentang alih fungsi lahan di Kota Mataram. Namun hal itu masih sebatas ide dan belum diterapkan dalam bentuk peraturan Walikota (Perwal) Mataram. Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang kepada Suara NTB, Selasa (20/8) kemarin mengakui, memang beberapa waktu lalu pernah

ada pertemuan yang membahas hal itu. dalam pertemuan yang diinisiasi langsung oleh masyarakat itu ingin membentuk semacam perwal untuk lahan pertanian abadi. “Tapi itu semua masih sebatas ide yang diinisiasi oleh masyarakat,” katanya. Menurut dia, perda atau perwal lahan pertanian abadi itu sangat bagus bagi Kota Mataram. Karena, lanjut dia, dalam peraturan itu nantinya akan membahas tentang penyediaan lahan sebanyak 30 persen untuk ruang terbuka hijau (RTH) dengan perin-

cian, 10 persen ruang terbuka privat dan 20 persen untuk ruang terbuka publik. “Namun hingga kini belum ada pengajuan tentang hal itu yang kita lakukan,” ungkapnya. Namun demikian, dirinya mengakui siap untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Mataram. Selain itu, koordinasi tak kalah penting juga akan dilakukan dengan pihak di lembaga legislatif Kota Mataram. “Untuk mempertahankan lahan pertanian kita, memang langkah itu harus di-

lakukan. Tapi kita masih menunggu,” katanya. Seperti diketahui,lahan pertanian di Kota Mataram kini semakin menyusut dan hanya tersisa 2.000 hektar lahan. Lahan-lahan pertanian yang dahulunya luas kini sudah diisi dengan gedung-gedung perkantoran, pertokoan dan perumahan. Meski patut diakui bahwa pembangunan di Kota Mataram begitu pesat, namun pembangunan itu justru memakan korban berupa lahan pertanian. Tak hanya di pusat kota, lahan pertanian yang ada di

daerah pinggiran kini juga mulai diincar para pemilik modal. Alhasil, jika dulunya orang bisa melihat lahan pertanian yang terhampar luas, kini, pemandangan itu sudah berganti menjadi hamparan pertokoan dan perumahan. Fenomena itu pun membuat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram Ir, H.L. Mahzuriadi prihatin. Dia berharap, masyarakat kota Mataram tidak lekas mengalihfungsikan lahan pertaniannya karena berakibat pada menyusutnya lahan pertanian yang ada. (smd)

Jelang ’’Launching’’ KMS Usulkan Kartu Mentaram Bahagia BERBEDA dengan Ketua Komisi II, Nyayu Ernawati, S.Sos., yang menilai Pemkot Mataram masih setengah hati meluncurkan KMS (Kartu Mataram Sehat), Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., justru menilai itu sebagai langkah positif. Menurut dia, semua rencana yang baik dan menguntungkan masyarakat harus didukung. Kaidah yang harus dijadikan pegangan adalah menyegerakan terhadap sesuatu yang baik dan membahagiakan. KMS itu, kata dia, baik dan membahagiakan masyarakat. Program itu riil sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat Mataram. ‘’Dan ini obsesi yang sejak lama kita harapkan untuk dilaksanakan,’’ cetusnya. Program ini, menurut Didi, tidak ada kaitannya dengan daerah lain, meski terhadap sesuatu hal yang baik itu, bagus untuk diikuti. Apa yang digagas dan berhasil diterapkan oleh Mataram, demikian politisi Partai Golkar ini, juga banyak menjadi model pembangunan secara nasional. Seperti program imtaq, perencanaan partisipatif, jumat bersih, dan lain-lain. Adanya rencana launcing pada momen yagn bertepatan dengan HUT Kota Mataram, merupakan ide yang cerdas. ‘’Karena namanya launching itu sifatnya spesial dan surprise,’’ imbuhnya. Launching ini harus dibarengi dengan langkah persiapan dan kesiapan perangkat yang mendukung. Sebab, kalau perangkat belum siap, itu menjadi kurang afdhol. ‘’Saya yakin semua prangkat yang mendukung harus siap. Kalau tidak siap, itu terlalu,’’ katanya. Berkaca pada daerah lain, pada saat masih berstatus calon kepala daerah saja, sudah melaunching. ‘’Masak pimpinan definitif gak bisa lebih hebat,’’ tandasnya. Didi berkeyakinan para staf Walikota cerdas dalam menjabarkan keinginan pimpinannya. Meski soal nama tidak substantif, Didi mengusulkan nama kartutersebut bukan KMS, tetapi KMB (Kartu Mentaram Bahagia). Sebab, dengan kartu ini bisa melayani semua aspek pelayanan yang nantinya dibutuhkan oleh masyarakat seperti kesehatan, sosial, kesejahteraan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan hak-hak lainnya yang bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan daerah. ‘’Dan dari pelayanan ini masyarakat akan merasakan kebahagiaan. Karena subtansi endingnya adalah kebahagiaan, saya lebih cenderung namanya Kartu Mentaram Bahagia (KMB),’’ ujarnya. (fit)

H. Didi Sumardi (Suara NTB/dok)

Mataram Butuh Terminal Peti Kemas Mataram (Suara NTB) Pesatnya kemajuan Kota Mataram di bidang ekonomi, serta lancarnya arus pengiriman barang baik dari dalam maupun luar kota nampaknya harus segera disikapi Pemkot Mataram. Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemkot Mataram adalah dengan membangun terminal peti kemas (TPK). Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram,ST, Selasa (20/8) kemarin. Menurut dia, keberadaan TPK di Kota Mataram akan sangat memberi dampak bagi ibukota Provinsi NTB tersebut. Dikatakannya, dengan adanya TPK di Kota Mataram, maka pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih ditingkatkan. “Menurut kami itu bagus untuk PAD kita, kita dari lembaga DPRD Kota Mataram akan mencoba mengupayakan itu untuk dikoordinasikan dengan Walikota Mataram,” katanya. Mengenai lokasi pembangunan TPK, Sahram menyatakan, daerah perbatasan sangat cocok untuk itu. Menurut dia, arus pengiriman dan kedatangan barang di Kota Mataram cukup tinggi. Bahkan, selama ini keluar masuknya barang tersebut seolah lolos dari hitung-hitungan pajak retribusi. Sahram mengatakan, perolehan PAD bisa diperoleh dari pajak keluar masuknya barang. “Itu bisa jadi alternatif bagi pemasukan daerah kita. Kami rasa itu cukup prospek untuk dikembangkan,” katanya. Selain keuntungan dari PAD, TPK tersebut diharapkan menjadi solusi masalah penataan kota dengan bertumbuhnya lagi kawasan ekonomi baru dan meningkatkan perekonomian daerah. (smd)

Dikes Belum Tahu Penyakit yang Boleh Dirujuk Mataram (Suara NTB) – 10 hari menjelang rencana launching Kartu Mataram Sehat (KMS), Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram belum mengetahui secara spesifik penyakit-penyakit apa saja yang harus dirujuk ke RSUD ataupun yang harus ditangani oleh Puskesmas. Untuk itu pihak Dinas Kesehatan meminta kepada puskesmas sebagai ujung tombak, selektif memberikan rujukan kepada pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram Selasa (20/8) kemarin menyebutkan, akan ada sekitar 149-200 penyakit yang tidak boleh dirujuk ke rumah sakit. Namun sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara terperinci, jenis penyakit apa saja yang boleh dan tidak untuk dirujuk

ke rumah sakit. “Memang ada 149 penyakit yang nggak boleh dirujuk ke rumah sakit, nah mengenai penyakit itu apa saja kita belum bisa pastikan,” akunya. Pelayanan kesehatan gratis ini menurut Usman hadi, akan difokuskan pada perawatan di ruang rawat inap kelas III RSUD Kota Mataram. Untuk itu, pihaknya berharap

kepada puskesmas, selektif dalam memberikan rujukan kepada pasien. Membludaknya pasien kelas III selama ini menurutnya, disebabkan oleh masyarakat yang nyelonong langsung ke rumah sakit, tanpa terlebih dahulu memeriksakan diri di puskesmas. “Kita akan lakukan evaluai setiap tiga bulan. Puskesmas mana yang tetap merujuk

pasien ke rumah sakit walaupun tidak layak dirujuk, intinya puskesmas harus selektif,” terangnya. Sementara itu terkait dengan persiapan RSUD Kota Mataram, Direktur RSUD Kota Mataram dr. L. Herman Maha Putra mengaku rumah sakit sudah siap melakukan pelayanan maksimal. Tenaga medis dan bed sudah dipersiapkan. Hanya saja tergantung kapan kegiatan itu akan dimulai dan melayani sesuai dengan kapasitas yang tersedia di rumah sakit saat ini. Saat ini lanjutnya, jumlah bed di kelas III RSUD Kota Mataram ada sejumlah 30 bed. Jumlah itulah yang nantinya akan dilayani di ru-

mah sakit. “Kita akan melayani. Tetapi kalau yang dilayani itu sudah tidak ada tempat ya nggak bisa berbuat banyak. Ya udah nggak tidak bisa kita terima, harap maklum,” imbuhnya. Saat ini pembangunan penambahan gedung rumah sakit untuk kelas III masih terus berlangsung. Dari total rencana pembangunan, pengerjaannya baru selesai 70 persen, yaitu terdiri dari rangka kolom. Jika proyek ini berjalan sesuai jadwal, maka Desember mendatang penambahan kapasitas ruangan rawat inap kelas III RSUD Kota Mataram baru bisa terwujud. (nia)

Soal Pengembangan THR Loang Baloq

Walikota Tak Ragukan MMS Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram nampaknya sangatberkeinginanuntukmengembangan daerah wisata di Loang Baloq. Setelah pendatanganan nota kesepahaman dilakukan, PT. Mas Murni Sejahtera (MMS) seolah menghilang. Namun, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tidak meragukan keseriusan PT.MMS. Ditemui usai menghadiri halal bihalal di gedung DPRD Kota Mataram, Selasa (20/8) kemarin, Walikota Mataram mengatakan pihaknya masih tetap memberikan jalan bagi PT. MMS. “Komunikasi masih berlanjut, dan kita tetap memberikan jalan bagi perusahaan itu untuk mengembangkan daerah wisata Loang Baloq,” katanya. Dia menambahkan, saat ini perusahaan bersangkutan dengan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, baik itu berupa perizinan maupun hal terkait lainnya. Menurut dia, proyek besar sep-

erti itu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru karena akan berpengaruh pada kesiapan pelaksanaan yang kurang bagus. AhyarAbduhjugamenyatakan, saat ini pihak PT. MMS juga tengah menyusun rencana-rencana konstruksi setelah proses perizinan dilengkapi terlebih dahulu. Nantinya, di lokasi tersebut akan dibangun hotel, tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang nantinya akan menampung hasil produksi masyarakat Kota Mataram. Walikota membantah jika proyek itu akan dimulai September. “Tidak,sayatidakmenargetkansepertiitu,sayatidakinginterburu-buru. Yang jelas ini harus secepatnya, target ideal Oktober,” ujarnya. Sebelumnya, MoU antara Direktur Utama PT. MMS sudah dilakukandenganWalikotaMataram.Rencananya, pihak ke tiga ini akan mengelola dan mengembangkan Taman Rekreasi Loang Baloq (TRLB). Pengembangan akan dilakukan dia-

tas lahan seluas sekitar 3,7 hektar di TRLB itu. Waktu itu, Walikota mengatakan, akibat keterbatasan anggaran Pemkot Mataram harus aktif mencari pihak ketiga yang ingin berinvestasi di Kota Mataram. Sepertidiketahui,selainTRLBitu, Pemkot Mataram juga awalnya menyerahkan pengelolaan dan pengembanganbeberapalokasiwisata seperti eks Pelabuhan Ampenan dan Mataram Water Park (MWP). UntukekspelabuhanAmpenan,setelahmenjalinkerjasamayangcukup lama, akhirnya investor yang berencanamembangunAmpenanHarbour menghilangsehinggapengembangan eks tempat bersejarah itu dilakukan sendiri oleh Pemkot Mataram. Sedangkan soal MWP, sejauh inibelumadakejelasanuntukpembangunandanpengembangantempat rekreasi di seputaran jalan Udayana itu. Namun demikian, masyarakat sangat berharap kalau semua rencana dari Pemkot Mataram berjalan dengan baik. (smd)

Bantah Tak Bertanggung Jawab

PDAM Persilahkan Masyarakat Menggugat Mataram(SuaraNTB)– Berbagai anggapan miring bahkan penilaian tidak bertanggung jawab yang dialamatkan kepada PDAMGiriMenang,ditanggapiDirut PDAM Giri Menang, Lalu Ahmad Zaini. Kepada wartawan di kantor DPRD Kota Mataram, ia membantahjikadikatakantidakbertanggung jawab.Menurutdia,tidaksemuaperbaikanjalanpascamelakukanperbaikan jaringan pipa, bisa diselesaikan dengan Dinas PU Kota Mataram. ‘’Tergantung jenis jalannya. Kita lebih canggih kok alatnya. Aspal itu bukan konstruksi PDAM,’’ terangnya.Kendatidemikian,ketikamelakukan penggalian di jalan, pihaknya

sudahmenghadirkanpihakDinasPU. Begitupula usai melakukan penggalian, lubang langsung ditutup rapat. Kemudianadajedaselamasatuhinggaduahariuntukmelakukanpemadatan bekas galian. Sebab, menurut Zaini, jika langsung dilakukan pengaspalan, hasilnya tidak akan bisa baik. Lagipula, sambung dia, ketika melakukan penggalian termasuk pemulihan jalan, sudah ada rambu-rambunya. Yangjelaskatanya,semuasudahdilaksanakan sesuai tupoksi. ‘’Kalau ada masyarakat yang menggugat karenamerasadirugikanolehgalian PDAM, silahkan saja,’’ katanya. Masyarakat, tegas Zaini harus

jugamemahamikesulitanyangdihadapi PDAM. ‘’Mulai kita gali jam 5, jam 9 baru ketemu titik kerusakannya. Apa itu (penutupan galian, red) saja yang kita kerjakan? Masih banyak yang perlu kita kerjakan,’’ucap Zaini. Ditempat yang sama, Kepala DinasPUKotaMataram,Ir.H.Mahmuddin Tura menilai langkah PDAM sudah tepat dalam rangka pemulihan kondisi jalan pascapenggalian.‘’Yamemangharusdikasijeda satu dua hari untuk pemadatan supaya kondisi jalan bisa kembali sepertisemula,’’ujarnya.Tahunlalumemang terjadi kasus penelantaran bekas galian. ‘’Setelah ditegur langsung ditutup,’’ katanya. (fit)

(Suara NTB/smd)

LUAS - Lahan yang cukup luas di wilayah Mapak ini dalam rencana akan dijadikan pelabuhan pariwisata. Bahkan, anggaran untuk pembangunan pelabuhan ini sudah dipersiapkan sebesar Rp 2 triliun.

Rencana Pembangunan Pelabuhan Mapak

Dewan Belum Terima Kabar Mataram (Suara NTB) Adanya rencana Pemkot Mataram untuk membangun pelabuhan pariwisata di daerah Mapak Kelurahan Jempong Baru belum diketahui pihak DPRD Kota Mataram. Bahkan, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Sahram, ST menyatakan, pihaknya sejauh ini belum menerima kabar tentang rencana yang sudah lama diwacanakan itu. Menjawab Suara NTB usai halal bihalal di gedung DPRD Kota Mataram, Selasa (20/8) kemarin, Sahram mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kabar mengenai hal itu ke lembaga DPRD Kota Mataram. Bahkan, kata dia, dalam KUA/PPAS juga tidak ada pembahasan tentang hal itu.”Dari eksekutif belum ada apa-apa, jadi bagaimana kita bisa mengomentarinya,” jawabnya. Namunmenurutdia,adanyarencana tersebut dianggapnya langkah bagus yang memang harus ditempuh Pemkot Mataram. Dia melihat, sejauh ini tidak ada yang bisa diandalkan Pemkot Mataram dari segi jalur transportasi selain Terminal Mandalika yang hanya seperti itu.

“Bandara tidak ada, pelabuhan juga begitu, hanya terminal yang begitubegitu saja yang kita miliki. Menurut kita itu bagus,” ungkapnya. Diamengakui,dirinyaakanmemberikan apresiasi jika langkah pembangunan Pelabuhan Mapak yang akan dihubungkan dengan PelabuhanAmeddiKarangAsemmemberi dampak bagi masyarakat Kota Mataram. “Kalau berdampak pada perekonomian masyarakat kita, ya tentu akan kita dorong. Itu sebagai langkah untuk mengoptimalkan keberadaan laut kita,” pungkasnya. Sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, dirinya selaku kepala daerah sudah mulai melakukan pembicaraan serius dengan Bupati Karang Asem. Bahkan, munculnya niatan itu sebenarnya sudah diawali dengan peneletian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Hasilnya, dua lokasi dirasa cocok untukpembangunanpelabuhanitu yakni Mapak, Jempong Baru dan Meninting Bintaro. Dengan anggaran Rp 2 triliun, pelabuhan Mapak akandikhususkanuntukjalurpariwisata. waktu itu. (smd)


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Jatah CPNS 149 Orang PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali memperoleh kuota formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 149 orang tahun 2013 ini. Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH, kepada wartawan, Selasa (20/8), menjelaskan, selain KLU Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh jatah penerimaan CPNS. Sementara daerah lain di NTB masih belum memper(Suara NTB/dok) H. Djohan Sjamsu oleh formasi. Diakuinya, dari 149 CPNS yang dijatahkan untuk KLU 52 formasi di antaranya adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidik atau guru lebih banyak mencapai 80 orang dan sisanya untuk mengisi formasi PNS katagori tenaga teknis. Terhadap peluang penerimaan CPNS yang kedua kalinya diperoleh sejak tahun 2009 lalu, Djohan meminta anak-anak KLU yang saat ini masih mengabdi dan belum berstatus PNS, agar mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tes, sehingga bisa lulus sesuai dengan harapan pemda. Bupati menyatakan, kuota penerimaan ini sangat disyukuri mengingat kebutuhan akan tenaga PNS di KLU masih kurang. Hingga kini kisaran jumlah PNS di KLU masih di bawah 3.000 orang yang merupakan limpahan dari Lombok Barat dan perekrutan selama beberapa tahun terakhir. Mengenai dampak tambahan kuota PNS ini terhadap APBD KLU yang belum begitu besar, bupati mengakui belum berdampak. “Pemanfaatan alokasi APBD yang tidak melebihi 30 persen untuk belanja pegawai, merupakan alasan mengapa KLU dan dua daerah lain memperoleh jatah penambahan PNS dari Badan Kepegawaian Negara, walaupun pengangkatan PNS sedang dimoratorium secara nasional,” ungkap Bupati. Terpisah Kepala Bagian Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Kabupaten Lombok Utara, Hj. Titik Hidayati, menyatakan proses penerimaan berkas lamaran CPNS itu belum bisa diumumkan ke publik. Demikian halnya dengan pendaftaran. (ari)

KPU Polisikan Ketua DPC Demokrat Lobar Giri Menang (Suara NTB) Aksi lempar kursi yang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Lombok Barat (Lobar), Sahmad SE, berbuntut panjang. KPU Lobar yang merasa tak terima dengan aksi Ketua DPC Partai Demokrat itu melaporkan tindakan tak sopan tersebut kepada aparat berwajib, Selasa (20/8). “Kami melaporkannya ke Polres,” kata Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri usai menerima menyaksikan olah TKP akibat aksi Sahmad di kantor KPU Lobar, Selasa (20/8). Aksi itu dilakukan Sahmad ketika rapat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan DPRD Lobar untuk Pemilu 2014. Rapat itu sempat diwarnai ketegangan, karena tak terima dinilai kurang responsive. Ketua DPC Partai Demokrat, Sahmad tidak bisa menahan emosi dan melemparkan kursi dan mikrofon ke depan tempat duduk komisioner KPU. Sahmad kesal atas sikap KPU Lobar yang tidak meloloskan partainya, khusus di daerah pemilihan (Dapil) 3 Kecamatan Kediri dan Labuapi. Aksi itu dilakukan di di depan seluruh ketua dan sekretaris partai peserta pemilu saat berlangsungnya penetapan DCS Hasil Perbaikan. Akibat aksinya itu, meja kaca di ruang rapat pecah. Tindakan ini menurut KPU Lobar tak layak, karena itu perlu ditindak tegas oleh aparat, karena merugikan dan tak menghormati keputusan KPU. Sementara itu, pihak Polres Lobar melalui Kasat Reskrim Polres Lobar Iptu Windy Tjahyadi, SE, membenaran adanya laporan itu. Meski demikian, pihaknya belum bisa mengungkap lebih jauh perihal masalah ini, karena masih harus melakukan pendalaman di lapangan. (her)

Pelantikan Bupati Diterpa Isu Pembatalan Selong (Suara NTB) Jajaran pemerintah kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai mempersiapkan pelantikan bupati terpilih. Sesuai jadwal, pelantikan akan digelar pada Jumat (30/8) mendatang di gedung DPRD Lotim. Di tengah proses persiapan itu, terpaan isu mewarnai. Bahkan ada upaya blokade lokasi hingga upaya pembatalan. Demikian terungkap dalam rapat panitia persiapan pelantikan di Gedung DPRD Lotim, Selasa (20/8) kemarin. Kepastian panitia, bahwa pelantikan Bupati terpilih H.Muh. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati Terpilih H. Haerul Warisin sudah siap untuk digelar dan ditetapkan di gedung DPRD Lotim. Kabag Ops Polres Lotim, Kompol Nanang menerangkan ada sejumlah titik kerawanan diprediksi terjadi di lokasi antara lain, teror, sabotase, perusakan dan kemacetan. Kerawanan terbaca juga antara para pendukung yang akan terjadi kekisruhan, sehingga perlu upaya antisipasi, sehingga tidak terjadi. Sejauh ini, pandangan aparat Polres Lotim, situasi jelang pelantikan masih kondusif meski ada riak-riak penolakan dari sejumlah pihak. Tidak hanya itu, muncul isu-isu provokatif yang menuju upaya menggagalkan terjadinya pelantikan. Sebagai aparat penjaga Kamtibmas, secara prinsip Polres Lotim siap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya siap mengerahkan satuan pengamanan hingga tiga ring, termasuk tambahan pengamanan dari BKO Brimob dan Dalmas Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Ketua Panitia Pelantikan yang juga Asisten I Setda Kabupaten Lotim, H. Sahabudin, mengungkapkan, pemerintah daerah akan mengundang sekitar 1.500 undangan. Sementara Sekretaris DPRD Lotim, H. Mustaan menyampaikan saat ini masih menunggu datangnya Surat Keputusan (SK) Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Meski belum datang, namun ditegaskan bukan jadi alasan untuk tidak mempersiapkan pelaksanaan pelantikan sejak awal. (rus)

Rp 8 Miliar

Anggaran Pembebasan Terakhir Selong (Suara NTB) Tahun 2013, kembali dianggarkan Rp 8 miliar dana untuk pembebasan lahan bendungan Pandandure. Dipastikan, nominal alokasi anggaran yang dipersiapkan itu merupakan yang terakhir kalinya untuk menuntaskan sisa lahan dan bangunan yang belum dibayarkan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) Sekretariat Dewan (Sekwan) H. Najamudin kepada wartawan Selasa (20/ 8) menyebutkan, total bangunan yang belum dibebaskan 120 unit dan lahan seluas 13 ha. Yakni meliputi wilayah Desa Santong, Embung rajak, Swangi dan Pandandure. Besaran dana yang akan digunakan itu diperoleh dari tambahan Rp 5 miliar dari APBD Perubahan Provinsi NTB dan tambahan terakhir dari APBD Perubahan Kabupaten Lotim sebesar Rp 3 miliar. “Kita kan dengan provinsi sudah ada komitmen, lahan dan bangunan harus tuntas 2013 ini,” ucapnya. Sesuai dengan rencana, tahun 2014 mendatang sudah bisa beroperasi. Disamping itu, proses penyelesaian pembangunan tidak terkendala lagi dengan persoalan pembebasan lahan yang kerap menuai protes dari masyarakat. Adapun lahan dan bangunan yang dibebaskan tahap terakhir ini katanya tidak akan mengganggu proses pengerjaan fisik. Pasalnya, proses pengerjaan fisik saat ini dipusatkan di areal genangan. (rus)

(Suara NTB/ist)

POTENSI BESAR - Teluk Gerupuk Lombok Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan Keramba Jaring Apung (KJA). Salah satunya untuk pengembangan ikan kerapu oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika ini dikembangkan secara serius akan mampu memberikan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengusaha Luar Diduga Ikut Bermain

Aktivitas Tambang Emas Liar Sulit Dihentikan

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih mengalami kesulitan dalam menutup dan menghentikan aktivitas tambang emas liar di beberapa wilayah bagian selatan. Pasalnya, pemerintah daerah menduga ada keterlibatan pengusaha luar yang menggerakkan masyarakat setempat untuk terus melakukan penambangan.

ini terus dibiarkan dikhawatirkan, bakal mengancam kelestarian dan keindahan alam. Imbasnya, tentu pada perkembangan dunia pariwisata Loteng itu sendiri. Kalau pariwisata Loteng

Indikasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/8). Menurutnya, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan para penambang untuk menghentikan aktivitasnya, termasuk melibatkan aparat penegak hukum. Tapi nyatanya, upaya pemerintah tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan, sampai sekarang ini, masyarakat masih melakukan aktivitas penambangan liar. Salah satu

Dampaknya untuk saat ini mungkin belum dirasakan. Tapi untuk jangka panjang. Bukan hanya bagi para pelaku penambangan, tapi masyarakat secara luas,

penyebabnya, karena disinyalir ada pengusaha luar yang mengerakkan masyarakat. “Dari hasil penelusuran yang kita lakukan, ada pengusaha luar yang menggerakkan masyarakat,” sebutnya. Pengusaha luar yang diduga menggerakkan masyarakat ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa pengusaha. Adanya dukungan ini membuat masyarakat tetap ngotot terus menambang. Padahal jumlah korban jiwa dari aktivitas penambangan emas tersebut, sudah cukup

banyak. Namun para penambang tidak juga kapok. “Pemerintah paham, masyarakat menambang karena alasan tidak punya pekerjaan lain. Tapi kalau dengan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak, tetap salah. Apalagi secara aturan, tidak dibenarkan ada aktivitas tambang emas di wilayah Loteng,” tegasnya. Terlebih lagi, aktivitas penambangan emas liar yang ada sekarang ini kebanyakan di wilayah selatan.yang merupakan kawasan wisata. Jika

Bunga Bangkai Tumbuh di Gerung Sebuah bunga langka tumbuh di rumah salah satu warga Gerung Lombok Barat (Lobar). Bunga bangkai atau dalam istilah ilmiahnya disebut raflesia arnoldi tumbuh di rumah keluarga Mulahela Dusun Pohdane Baru, Gerung. BUNGA langka tersebut tumbuh di halaman belakang rumahnya. Ukuran bunga yang biasanya tumbuh di Pulau Sumatera ini cukup besar dengan tinggi 60 cm dan dengan lebar kelopak sekitar 50 cm. Warnanya ungu kemerahmerahan dengan kelopak yang sangat lebar. Menurut Sarifa Kamelia Mulahela, salah satu warga, bunga tersebut sudah mekar sejak dua hari setelah Lebaran. Namun, sebelumnya bunga tersebut sudah mekar. “Ini sebenarnya bukan kali pertama bunga ini mekar. Ia tibatiba tumbuh di belakang rumah dan mekar sekali dalam setahun. Pada saat pertama mekar ia mengeluarkan bau yang sangat menyengat layaknya bau bangkai. Bahkan mungkin lebih bau dari pada bangkai manusia,” tuturnya pada Suara NTB, Selasa (20/8). Eva – panggilan Sarifa mengaku dirinya dan keluarga sempat pindah ke rumah keluarganya, karena tidak tahan dengan bau menyengat dari bunga tersebut. Meski baunya yang menyengat, Eva dan keluarga mengaku senang dengan keberadaan bunga tersebut di rumahnya. Ia mengaku sungguh sebuah kesempatan langka bisa menikmati bunga bangkai di Lombok, karena biasanya hanya tumbuh di Pulau Sumatera,

(Suara NTB/ril)

TUMBUH - Bunga bangkai yang tumbuh di salah satu rumah warga di Gerung Lobar. seperti Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Hal senada disampaikan Nina Hardiyanti, salah seorang warga yang datang untuk melihat bunga tersebut. “Saya ditelepon oleh Eva bahwa ada bunga langka di rumahnya. Pertama saya tidak percaya namun setelah melihat dengan mata saya sendiri akhirnya saya percaya. Ini sungguh luar biasa karena setahu saya selain di Lampung. Bunga jenis ini ada di Kebun Raya Bogor,” terang penggemar ber-

bagai jenis bunga. Lokasi tanah tempat tumbuhnya bunga tidak jauh berbeda dengan struktur tanah lainnya. Hanya saja menurut Eva dulu bagian belakang rumahnya adalah semak-semak. Namun, karena sering membuang sampah dedaunan di sana akhirnya menjadi tanah gembur. Tibatiba saja bunga tersebut tumbuh di sana. Selain itu ia menduga bunga tersebut bisa tumbuh di belakang rumahnya karena kondisi rumahnya yang teduh dan lembab.(ril)

terkena imbas, yang merasakan dampaknya sangat luas. “Dampaknya untuk saat ini mungkin belum dirasakan. Tapi untuk jangka panjang. Bukan hanya bagi para pelaku penambangan, tapi masyarakat secara luas,” terang Rasyidi. Untuk itu, pihaknya masih terus berupaya memberikan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat dengan melibatkan para tokoh masyarakat (toma) maupun tokoh agama (toga) setempat. Terkait dampak dan bahaya penambangan liar tersebut. Baik itu langsung bagi penambang serta masyarakat secara lebih luas lagi. “Peran masyarakat secara luas juga sangat kita harapkan dalam rangka memberikan penyadaran,” ujarnya mengingatkan. (kir)

Diperpanjang, Kontrak Rekanan Proyek PIP Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akhirnya memutuskan memperpanjang kontrak kerjasama dengan sejumlah rekanan proyek jalan, khususnya yang dibiayai dari dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Apalagi hingga menjelang batas akhir kontrak kerjasama, proyek-proyek jalan tersebut belum juga tuntas. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., saat dikonfirmasi di kantor Bupati Loteng, Selasa (20/8). Ia menjelaskan, ada tiga rekanan proyek jalan PIP yang mendapat perpanjangan kontrak, yakni PT. Cahaya Indah Nusantara untuk paket I, kemudian paket II PT. Sinar Bali serta PT. Dinamika Alam Raya (DAR) untuk paket IV dengan lama perpanjangan kontrak bervariasi. “Untuk PT. Cahaya Indah Nusantara serta PT. Sinar Bali diberi perpanjangan waktu selama satu bulan. Sedangkan khusus PT. Dinamika diberikan waktu kurang lebih 60 hari atau dua bulan,” jelasnya. Untuk rekanan yang diberikan perpanjangan waktu selama satu bulan, karena proses pembangunan sudah hampir selesai. Sementara untuk PT. Dinamika, diberikan waktu lebih panjang, karena perkembangan proyeknya masih baru sekitar 30 persen. “Namun khusus untuk PT. Dinamika polanya nanti tripartit. Di mana rekanan bersangkutan akan didampingi rekanan lain dalam menyelesaikan sisa proyek yang belum tuntas,” jelasnya. Dengan ditunjukkan rekanan pendamping itu nantinya, diharapkan penyelesaian sisa

proyek yang belum selesai bisa segera tuntas. Pasalnya, dari hasil pemanggilan yang dilakukan Senin (19/8), pihak PT. Dinamika dinilai tidak akan mampu menyelesaikan sisa proyek sendirian, sehingga diperlukan rekanan pendamping. “Jadi PT. Dinamika bisa berbagai dengan rekanan pendamping untuk menyelesaikan sisa proyek jalan yang belum tuntas. Tergantung pembicaraan antara PT. Dinamika dengan rekanan pendamping bersangkutan,” jelasnya. Untuk menentukan rekanan pendamping, pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Dinamika. Tapi pemerintah daerah sebelumnya nanti akan menyiapkan daftar rekanan yang bisa dipilih dan benar-benar dinilai mampu, sehingga ada jaminan proyek jalan tersebut bisa tuntas sesuai batas waktu perpanjangan yang diberikan. Pihaknya tidak ingin salah memilih rekanan pendamping proyek justru tidak bisa selesai sesuai target. “Kalau proyek molor lagi kan jadi persoalan. Pemilihan rekanan pendamping juga tetap diperhatikan betul,” tandas Rasyidi. Mantan Kepala BPMD Loteng ini menambahkan, pemberian perpanjangan kontrak dengan pola tripartit tersebut, sudah mulai pembahasan cukup matang. Secara aturan pun hal itu juga dibenarkan. “Langkah ini sudah sesuai dengan Permen PU Nomor 42 tahun 2007. Di mana penyelesaian proyek-proyek yang kontraknya sudah kritis harus tripartit. Selama ada alasan-alasan pembenar yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak rekanan bersangkutan secara aturan,’’ terangnya. (kir)


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

PARLEMENTARIA

Kerjasama DPRD KSB dengan Harian Suara NTB

M. Nur Hasan Dilantik sebagai Anggota P AW DPRD KSB PA Taliwang (Suara NTB) Dinata Putrawan, ST anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) resmi menanggalkan jabatannya sebagai anggota. Ketetapan tersebut berlaku terhitung Selasa (20/8), setelah DPRD setempat menggelar rapat paripurna pergantian antar waktu (PAW) terhadap Dinata yang kemudian digantikan oleh M. Nur Hasan. Prosesi kegiatan rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan oleh DPRD KSB, Selasa (20/8), berlangsung lancar. Dimulai sekitar pukul 10.00 Wita, kegiatan ini dipimpin oleh ketua DPRD KSB, H.M. Syafi’i dan dihadiri 25 anggota DPRD.

Sementara itu sejumlah tamu pun turut menghadiri kegiatan tersebut. Dari kalangan Pemda KSB hadir wakil bupati (Wabup) Drs. H. Mala Rahman, Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. W. Musyafirin, MM, jajaran kepala dinas dan sejumlah kepala instansi vertikal lainnya turut pula menghadiri. Wabup KSB Drs. H. Mala Rahman dalam sambutannya mewakili pemerintah menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap Dinata Putrawan yang kini meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPRD. Menurut Wabup, kinerja bersangkutan selama menjadi anggota lembaga DPRD telah memberikan sumbangsih besar terhadap laju pembangunan daerah, setidaknya dalam empat tahun terakhir. “Sebagai mitra pemerintah, DPRD secara kelembagaan telah

memberikan warna dari setiap proses pembangunan daerah. Dan di sana ada kiprah beliau (Dinata, red) selama berada di dalam lembaga,” cetusnya sembari berharap agar Dinata tetap memberikan kontribusi terbaiknya terhadap daerah meski tak lagi berada dalam kelembagaan DPRD. “Banyak cara dan jalan untuk berkontribusi di daerah. Tidak hanya di Dewan, sebagai masyarakat biasa pun bisa. Jadi saya harap pak Dinata tetap memberikan karya terbaiknya bagi kemajuan daerah,” timpalnya. Kepada M. Nur Hasan, Wabup memberikan masukan, agar sebagai anggota baru di DPRD KSB dapat segera menyesuaikan diri dalam kelembagaan. Terutama terkait soal bidang kerja yang diamanahi, agar kinerja lembaga dapat berjalan

lancar. “Harus cepat menyesuaikan diri karena agenda lembaga saat ini semakin banyak. Jadi lebih cepat bersinergi akan lebih baik,” ujarnya Wabup. Senada dengan Wabup, Ketua DPRD KSB, H.M. Syafi’i usai memimpin seluruh prosesi pelantikan menyampaikan, harapannya baik terhadap anggota yang diganti maupun penggantinya samasama memberikan karya terbaiknya kepada daerah. Menurut dia meski ruang perjuangannya telah berbeda, namun sebagai bagian dari masyarakat seluruh pihak wajib bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam memajukan daerah. “Saya atas nama lembaga dan pribadi menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara Dinata, dan kepada M. Nur saya ucapkan selamat ber-

gabung. Dan mari kita bekerja semakismal mungkin di lembaga ini (DPRD),” tukasnya. Selanjutnya Syafi’i mengatakan, pergantian anggota dari Dinata ke M. Nur Hasan sekaligus mengganti posisi Dinata di seluruh alat kelengkapan Dewan. Karena itu M. Nur Hasan nantinya akan langsung menduduki sekretaris Komisi III DPRD dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD. “Jadi sudah langsung bekerja. Tidak perlu menunggu-nunggu waktu lagi karena banyak agenda kerja Dewan yang akan segera dilaksanakan,” timpal politisi dari Partai Golkar (PG) ini. Kegiatan sidang paripurna istimewa PAW yang digelar DPRD KSB kemarin, dirangkaikan dengan acara halal bihalal bersama seluruh jajaran pemerintah, instansi

(Suara NTB/bug)

PIN KEHORMATAN - Ketua DPRD KSB, H.M. Syafi’i saat menyematkan pin kehormatan anggota DPRD KSB kepada M Nur Hasan, Selasa (20/8).

vertikal di daerah dan masyarakat umum yang kebetulan turut meng-

hadiri sidang paripurna PAW Dinata Putrawan. (bug/*)

Pemkab Dompu Sanggupi Pembayaran Tanah

TPA Bara Dioperasikan (Suara NTB/ars)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Dompu menyatakan kesanggupannya untuk membayar tanam milik warga yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Bara, selama memiliki bukti kepemilikan yang sah. Pemilik pun menyanggupi pengurusan sertifikat yang saat ini tengah diproses di BPN.

IKAN BANDENG - Dua orang ibu menjajakan Ikan Bandeng di ruas Jalan Nasional, Desa Palibelo, Kabupaten Bima. Ikan Bandeng menjadi oleh-oleh khas dari Bima dalam bentuk kemasan "bandeng presto".

Adanya kesepakatan ini membuat TPA Bara yang sempat dilarang pemanfaatannya, kini telah dioperasikan kembali. Guntur M. Hasan, salah seorang ahli waris pemilik tanah kepada Suara NTB, Selasa (20/8) mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Sekda Dompu yang mewakili pemerintah daerah di ruang kerjanya menyanggupi untuk membayar tanah selama dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah. Karena ada kesanggupan itu, untuk sementara dibuka dulu blokiran jalan menuju TPA sehingga bisa dimanfaatkan. “TPA-nya sudah

dibuka,” katanya. Untuk sementara, Guntur mengaku pihaknya akan menyelesaikan pengurusan penerbitan sertifikat kepemilikan tanah di BPN. Karena sejauh ini, pihak BPN belum menerbitkan sertifikat karena tanah tersebut akan dikuasai Pemda, sehingga bisa langsung diatasnamakan Pemda bila telah diselesaikan. “Berkas pengurusan sertifikatnya sudah lengkap, tapi kalau dipersulit lagi, itu sama halnya membuat keributan baru,” kata Guntur. Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si mengatakan, pihaknya akan membayar

selama pemilik memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Jangan sampai dibebaskan Pemda, tapi belakangan muncul klaim dari pihak lain. “Ini malah menimbulkan masalah baru dan kita yang akan terseret juga,” katanya. Terkait suratnya ke BPN yang melarang penerbitan sertifikat atas kepemilikan tanah oleh warga di TPA Bara, dikatakan Sekda, karena secara nyata pihaknya telah menguasai lahan tersebut untuk dijadikan TPA hampir 30 tahun dan persoalan tanah ini sudah diselesaikan sejak 1995. Hal ini sesuai surat pernyataan dari H. Abubakar Jafar alias

Abu La Biba dan Bonde yang menyatakan bahwa lahan tersebut sudah diselesaikan. “Kalau mereka keberatan dengan surat kami, silakan gugat secara perdata ke pengadilan,” katanya. Penetapan lokasi TPA di Desa Bara ini dikeluarkan saat kepemimpinan Drs. H. Hidayat Ali sebagai Bupati Dompu tahun 1995. Dalam SK Bupati itu diminta untuk menyelesaikan pembebasan lahannya dan menentukan batas-batas tanah. Sementara menurut Guntur M. Hasan, lahan tersebut milik pihaknya secara turun temurun. Penyelesaian yang diklaim Pemda dengan penyerahan uang Rp 500 ribu saat itu justru hanya uang ganti rugi tanaman padi dan palawija milik warga. “Untuk tanah belum diganti rugi,” ungkap Guntur. (ula)

Wakili NTB

Posyantek Unter Iwis Dinilai Tim Pusat

(Suara NTB/arn)

VERIFIKASI - Ketua Tim penilai Posyantek dari pusat, Ali Wafah dan Wayan Rusmawati di sela-sela verifikasi lapangan, Selasa (20/8).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) “Mitra Lestari” kecamatan Unter Iwes mewakili NTB untuk lomba Posyantek tingkat nasional yang sudah masuk 10 besar. Tim penilai dari pusat, Selasa (20/8), turun menilai Posyantek dimaksud. Ketua Tim Verifikasi Lapangan, Ali Wafah, dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, Posyantek Unter Iwes telah masuk 10 besar lomba Posyantek tingkat nasional. Setelah sebelumnya melewati beberapa tahapan mulai dari verifikasi administrasi.

Sekarang ini dilakukan verifikasi lapangan untuk penentuan enam besar dan akan digelar presentase di Jakarta untuk selanjutnya penentuan pemenang awal bulan depan. “Penyerahan pemenang pada gelar TTG di Padang,” jelasnya. Menurutnya, Posyantek yang mandiri dan berkelanjutan diperkukan penguatan kelembagaan, baik administrasi maupun kegiatannya. Agar bisa berjalan, juga harus ada dukungan Pemkab dalam hal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan pihak kecamatan. Baik berupa pendanaan maupun pembinaan. Ada banyak kategori menggunakan beberapa instrumen.

Mulai dari aspek legalitas, organsiasi, kegiatan, kemitraan dan pembinaan. “Itu memenuhi syarat menjadikan Unter Iwies masuk 10 besar,” terang Ali. Lalu seberapa besar peluang Posyantek Mitra Lestari masuk enam besar? Menurutnya 10 Posyantek yang dinilai secara nasional memiliki peluang yang sama. Namun, sejauh ini dari segi administrasi sudah memenuhi kelengkapan sebagai lembaga yang berjalan. “Cukup bagus, administrasi maupun kegiatannya, meksi harus ada yang dibenahi,” tukasnya. Kepala Bidang SDA dan TTG BPMPD Sumbawa, Wayan Rusmawati, M.Si, yang mendampingi tim dari pusat, berharap Posyantek Mitra Lestari masuk enam besar. Tim dari pusat melakukan inventarisasi, pengecekan administrasi dan usaha produktif yang dikelola Posyantek. Dari bantuan Rp 75 juta ditambah sharing anggaran Pemkab Rp 15 juta untuk operasional, Posyantek telah berhasil mengembangkan sejumlah usaha produktif. Bahkan kini modal usahanya mengalami peningkatan dari dari Rp 48 juta menjadi Rp 63 juta. Jadi, ada peningkatan sekitar 30, 15 persen peningkatan modal produktif mereka. “Ke depan, akan ada pembagian hasil usaha dari dana yang sudah terkumpul, sekadar insentif kepada pengurus,” jelasnya. Posyantek ini akan tetap bermitra dengan para pelaku usaha penangkar benih, kerjasaama dengan pengelolaan jasa dan alat mesin pertanian, pengolahan hasil komoditi pertanian, perbengkelan, pengusaha pupuk dan obat-obatan yang menjadi kebutuhan kelompok tani. Bahkan rencananya ke depan, mencoba memperluas jaringan usaha dengan pengusaha batik, Rea Batik Sasambo. Demikian pula dengan pengusaha madu dan jajan lokal. Sementara Ketua Posyantek Mitra Lestari, Usman S.A, menambahkan, persiapan untuk penilaian ini sudah dilakukan jauh hari. Apalagi setiap triwulan, pihaknya selalu mengirim laporan perkembangan usaha produktif yang dikelolanya ke pusat. Seperti SPJ, MoU Posyantek dengan beberapa usaha binaan, seperti pengusaha industri rumah tangga, batik sasambo, pupuk, penangkar benih, tanaman hias dan lainnya. (arn/*)


RAGAM

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

Itjen Kementan Klaim Tak Ada Masalah, Komisi II Sangsi Dari Hal. 1 Termasuk pencetakan sawah baru di Kabupaten Bima seluas 100 hektar tahun 2012 lalu. ‘’Seluruh areal cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kabupaten Bima sudah selesai dilaksanakan,’’ jelasnya. Husni menyebutkan, untuk Kabupaten Bima, luas areal cetak sawah baru tahun 2012 seluas 100 hektar. Lokasi pencetakan sawah baru tersebut tersebar di empat kecamatan masing-masing Kecamatan Parado seluas 20 hektar, Kecamatan Langgudu 30 hektar, Kecamatan Soromandi 15 hektar dan Kecamatan Bolo 35 hektar. Ditanya terkait dengan hasil kerja tim yang diturunkan ke kabupaten/kota untuk mengecek dan mengumpulkan data lapangan terkait dengan dugaan menipulasi program cetak sawah baru tahun 2012, ia mengatakan hal tersebut masih berjalan. ‘’Seperti yang sudah saya sampaikan, kami sudah monitoring dan evaluasi (monev) semua kegiatan Dinas Pertanian dan sedang berjalan,’’ ujarnya. Tim tersebut nantinya tidak hanya bekerja saat ini tetapi akan terus menerus melakukan pengawasan program pencetakan sawah baru di NTB. Karena tahun ini kembali akan dicetak sawah baru seluas 5.700 hektar. Program cetak sawah baru tersebut merupakan suatu cara untuk mengimbangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB. Program cetak sawah baru untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) seluas 200 hektar, Lombok Barat seluas 100 hektar, Lombok Timur 700 hektar dan Kabupaten Sumbawa seluas 3.300 hektar. Selanjutnya, untuk Kabupaten Dompu seluas 1.100 hektar dan Bima seluas 300 hektar. Sekretaris Komisi II (Bidang Pertanian) DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, menyangsikan adanya kesimpulan bahwa

program cetak sawah baru di NTB tidak mengalami masalah. Menurutnya, adanya persoalan dalam program cetak sawah baru cukup bisa terlihat dari hilangnya program cetak sawah baru di sejumlah kabupaten. Salah satunya adalah di Kabupaten Sumbawa Barat yang tahun ini tidak mendapat alokasi. Ia menyebutkan, tahun 2011, KSB memperoleh jatah cetak sawah baru sekitar 1300 hektar. Tahun 2012, naik menjadi 1500 hektar. Namun, tahun ini anggaran tersebut lenyap sementara program serupa di kabupaten lain terus berjalan. ‘’Kalau memang tidak ada masalah, coba ditanyakan, kenapa KSB dapat nol?,’’ cecarnya. Faktor lain yang menguatkan dugaan adanya permainan dalam program cetak sawah baru ini menurutnya adalah masuknya sejumlah laporan baru dari masyarakat terkait persoalan serupa di kabupaten lain. Mori mengaku telah memperoleh masukan terkait pelaksanaan program ini di Kabupaten Sumbawa. Hanya saja, ia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa – gesa membuka persoalan ini karena masih harus mencari data pendukung yang bisa menguatkan dugaan awal ini. ‘’Kami sudah ada masukan kalau di Sumbawa itu ada 100 hektar yang bermasalah. Tapi kita mau kepastian, makanya kita simpen dulu,’’ imbuhnya. Menurutnya, program cetak sawah baru ini memakan biaya yang cukup besar. Ia menghitung, anggaran untuk mencetak 1000 hektar sawah baru bisa mencapai Rp 10 miliar. Karenanya, ia tidak menginginkan jika anggaran ini diselewengkan oleh oknum – oknum tertentu. Terlebih, jika penyelewengan itu dilakukan dengan melibatkan jaringan pejabat lintas daerah. (nas/aan)

Kantor Cabang Bank Sinarmas Ke-358 Kini Hadir di Bima Dari Hal. 1 Berdasarkan data statistik, potensi pada sektor jasa tersebut mencapai 26 % dari produk domestik bruto. Melihat pertumbuhan ekonomi di Kota Bima yang mencapai 26 %, ini berarti secara umum pertumbuhan ekonomi di Bima sangat baik. ‘’Bank Sinarmas melihat bahwa kami mempunyai kesempatan untuk turut memberikan sumbangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bima,’’ ujar Johnny. Khususnya terkait pembiayaan-pembiayaan kepada sektor-sektor industri seperti industri pengolahan, perdagangan, hotel dan jasa melalui UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro). Ia menilai, sudah tepat kiranya Bank Sinar Mas membuka kantor cabang di Bima. ‘’Pembukaan kantor cabang ini diharapkan akan semakin mendekatkan Bank Sinarmas dengan nasabah dan dapat lebih maksimal dalam melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah khususnya di wilayah Bima dan sekitarnya,’’ ucap Johnny. Di samping dengan diresmikannya kantor cabang di Bima yang ke-358 ini dapat mengikis kesenjangan sosial dengan memfasilitasi dan menumbuhkan potensi bisnis yang ada, dengan mendorong sektor ekonomi yang belum terfasilitasi di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Karena itu, Bank Sinarmas sangat berharap dukungan dari para tamu undangan hadir khususnya dan masyarakat Bima pada umumnya. Agar kehadiran Bank Sinarmas dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan daerah Bima dan sekitarnya. Sementara itu, Wakil Walikota Bima H.A. Rahman H.Abidin, SE mengapresiasi dibukannya kantor cabang di Kota Bima tersebut. Seiring dengan HUT ke-24 beberapa waktu lalu, wakil walikota berharap agar Bank Sinarmas semakin bersinar. Wakil walikota juga juga mengucapkan selamat datang kepada pimpinan maupun

karyawan Bank Sinarmas yang akan menjadi keluarga baru di Kota Bima. Menurutnya, kehadiran perbankan, pusat-pusat perdagangan maupun perhotelan merupakan kebanggan tersendiri bagi Kota Bima. Sebab, di dalamnya ada kepercayaan dari para investor maupun pelaku usaha dalam menanamkan modalnya sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian Kota Bima. Menurutnya, saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Bima sangat tinggi. Hal ini tak lepas dari partisipasi dari perbankan. Saat ini katanya, terdapat sejumlah isu sentral di bidang perekonomian yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Mulai dari Pelabuhan Bima yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur dengan ditambahnya dermaga khusus peti kemas. Perpanjangan landasan pacu Bandara Sultan Muhammad Salahuddin agar bisa di darati oleh pesawat jenis boeing. Kemudian rencana pembangunan pasar modern baru di kawasan Amahami serta pembangunan terminal AKAP di Kawasan Ni’u. ‘’Tentunya ini bisa menjadi isu-isu positif di samping kondisi Kota Bima yang terus tumbuh dan berkembang,’’ ujarnya. Untuk itu kehadiran perbankan khususnya Bank Sinarmas tentunya akan memudahkan transaksi-transaksi perbankan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal. Wakil walikota berharap, Bank Sinarmas, bisa menjadi pilihan baru di Kota Bima. ‘’Bukan hadir untuk bersaing melainkan lebih memberikan pelayanan maksimal kepada kepada masyarakat,’’ harapnya. Acara dilanjutnya dengan peninjauan gedung Bank Sinarmas Cabang Bima yang megah oleh seluruh tamu undangan. (use/*)

Gubernur NTB Diusulkan Jadi Calon Peserta Konvensi Capres Demokrat Dari Hal. 1 ‘’Nanti malam akan digodok nama-nama yang diusulkan. Setelah itu akan segera dikirim undangan kepada nama yang sudah fix menjadi calon,’’ ungkap anggota Komisi XI DPR RI itu. Setelah Komite Konvensi mengirim undangan, selanjutnya, pertengahan September ini akan diperkenalkan calon peserta konvensi kepada publik. ‘’Tanggal 15 September akan di-

umumkan nama-nama calon peserta konvensi,’’ kata calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta III itu. Disamping itu, selaku Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Konvensi, Vera mengaku, saat ini komite tengah mencari tempat yang representatif untuk dijadikan Sekretariat Komite Konvensi. ‘’Kita belum punya gedung. Saat ini masih nyewa,’’ ujar Vera. (ant/Bali Post)

Halaman 5

Gubernur NTB akan Terima Penghargaan Energi Prabawa Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bakal menerima penghargaan energi prabawa dari pemerintah pusat. Penghargaan Energi Prabawa diberikan kepala gubernur yang berkomitmen dalam mendorong dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT). “Pemberian penghargaan itu nanti pada bulan Oktober,”kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. H. M. Husni, M.Si di Mataram, Selasa (20/8) kemarin. Disebutkan, selain NTB, dua provinsi lainnya yakni Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur serta dua kabupaten di Indonesia yakni Kabupaten Malang Jawa Timur dan Kabupaten Jabung Jambi, juga mendapatkan penghargaan serupa. Dikatakan, proses penyeleksian untuk memperoleh penghargaan tersebut cukup panjang. Dari 33 provinsi di Indonesia terpilih tiga gubernur dan dua kabupaten/kota diminta untuk presentasi terkait dengan kebijakan pe-

manfaatan energi di daerah masing-masing. Ia mengungkapkan, NTB terus berupaya mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan sumber daya alam, seperti panas bumi, energi surya, biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan lainnya.Kebijakan pengembangan energi di NTB, diterapkan di antaranya melakukan inventarisasi potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan. Selain itu, pemprov telah menerbitkan perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di mana di dalamnya terdapat pengaturan tentang sistem eergi dan kelistrikan. Kebijakan tentang energi juga dituangkan dalam RPJMD NTB 2009-2013. Bahkan, kata Husni, dalam misi pembangunan NTB jangka panjang hingga tahun 2025 telah disusun kebijakan tentang pembangunan dalam bidang energi. “Dalam rencana jangka panjang tersebut kita sudah merencanakan komposisi energi di NTB kedepannnya,”pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/ars)

SILATURAHMI - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke dua dari kiri) dan tim bersilaturahmi ke DPRD NTB diterima Ketua DPRD NTB, Drs.H.L.Sujirman (paling kiri) dan Sekwan Drs.Rachmat Radjendi (paling kanan) di ruang kerja Ketua DPRD NTB, Selasa (20/8) kemarin.

Turun, Angka Lakalantas di NTB Mataram, ( Suara NTB ) Kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas hingga dewasa ini, masih terbilang minim. Pasalnya beberapa kasus kecelakaan lalulintas ( lakalantas ), diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalulintas. Tercatat pada tahun 2012, terjadi 79 kasus, dengan korban meninggal 12, luka berat 25 dan luka ringan sebanyak 30. Sementara itu, dibandingkan pada tahun 2013, kasus lakalantas 53 kasus, dengan korban meninggal 7 orang, 18 luka berat dan 26 luka ringan. Terjadinya kasus lakalantas tersebut, dominan terjadi pada perayaan hari besar. Seperti perayaan lebaran serta banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi di tengah-tengah masyarakat. Dirlantas

Polda NTB Kombes Pol Djoko Rudy Edianto menjelaskan, tingginya angka kecelakaan lalulintas ( lakalantas ), dikarenakan tingkat mobilasasi kendaraan yang tinggi serta kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi kecelakaan yang masih minim. Menjamin keamanan lalu lintas bukan hanya tugas Polri, melainkan berbagai infrstruktur dan akses jalan yang tidak baik. ‘’ Masalah keselamatan lalulintas tugas semua orang, polisi hanya pelaksana saja,’’ ujarnya. Dalam kesempatan itu, ia tetap mengimbau kepada masyarakat khususnya yang menggunakan kendaraan, agar tetap menjaga keselamatannya masing-masing serta tetap mematuhi aturan berlalulintas. (cem)

Rafidin, Pimpinan Koran Stabilitas Bima

Bangun Media Profesional, Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Bima, dengan segala dinamika daerah setempat, ikut mempengaruhi perkembangan media. Betapa tidak, saat ini tercatat di Kota Bima dan Kabupaten Bima, ada sekitar 45 media yang terbit dengan dominasi format tabloid. Sayangnya, tumbuh pesatnya media ini, tak diiringi usaha mengembangkan perusahaan media yang sehat. Praktik jurnalistik pun kerap dikeluhkan. Koran Stablilitas, kini hadir diantara sikap pesimis tersebut. PIMPINAN Koran Stablitas, Rafidin, S.Sos mengawali membangun perusahaan yang dicita citakannya profesional itu dengan memutuskan keluar dari sebuah

Rafidin

media lokal. Tepat tanggal 29 Juni 2009, “Stabilitas” diputuskan menjadi nama medianya. Sebelum membangun media, ia mencoba mengawali dengan proses berat, membeli dua unit komputer. Berkantor di rumahnya, di Lewijambu Kota Bima. Terbit diawali 12 halaman, saat itu ia berangkat dengan pelanggan 152 eksemplar. “Saya mencoba terbit dua kali dalam seminggu,” ujar Ketua PWI Bima ini kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (20/8). Ada perkembangan baik setelah medianya terbit dengan format 12 halaman. Ia kemudian menambah dua halaman seiring dibentuknya sejumlah biro di kecamatan, termasuk biro Kabupaten Dompu.

Sebelum memutuskan membeli mesin cetak sendiri, Rafidin sempat menguras kocek dengan menyewa salah satu perusahaan percetakan di Mataram, dengan biaya Rp 1,5 juta untuk cetak 500 eksemplar. Karena cara itu dianggapnya tak efektif untuk ukuran media baru, ia kemudian memutuskan membeli mesin cetak “Riso” bekas seharga Rp 40 juta. Dengan mesin cetak bekas itu, ia bersusah payah membangun korannya, diantara persaingan ketat dengan puluhan media lain di Bima dan sikap pesimis masyarakat. Kini, sudah empat tahun usia Stabilitas, ia sudah merasakan hasil, meskipun itu belum bisa sejajar dengan media media mapan lainnya. Kini sudah dua mesin cetak beroperasi. Pelanggan semakin berkembang mencapai 890 eksemplar. Jumlah yang diakuinya bisa menghidupkan perusahaan untuk ukuran wilayah Bima. “Tanpa sedikitpun investasi atau saham pengusaha lain, saya berusaha membangun media ini dengan usaha sendiri,” terangnya. Dengan hasil yang mulai terlihat itu, ia tengah bertekad untuk memastikan para jurnalisnya bekerja profesional. Selain gaji

(Suara NTB/ars)

Selain PPK, Kejaksaan Agendakan Panggil KPA Dari Hal. 1 Jadi pemeriksaan saksi-saksi masih akan terus berlangsung,” jawab Sutapa. Sementara itu, sejak kasus ini terpublikasi, Senin (19/8) lalu, Rony Gunarso belum memberikan penjelasan. Upaya Suara

NTB untuk menemui Rony, menurut ajudannya sementara ini tak bisa ditemui wartawan. ‘’Jadi harus janjian dulu dengan bapak. Tapi kalau urusan wawancara, bapak selalu arahkan ke Kasi Informasi (Khairudin, red),” ujar staf setempat. Sementara Kasi Informasi,

Khairudin, SH membenarkan Kepala Balai sedang dinas di Jakarta. Sejak Senin lalu, Rony berangkat ke Jakarta dalam rangka menghadiri seminar nasional PKBM. ‘’Beliau, kalau tidak salah, sampai tanggal 23 di Jakarta,” kata Khairudin di melalui ponsel Selasa (20/8) petang kemarin. (ars)

yang sudah memenuhi standart UMP, juga fasilitas yang diberikan berupa tujuh kendaraan dan kamera DLSR. Bahkan ia menyediakan mes bagi jurnalisnya yang tinggal jauh dari pusat Kota Bima. “Saya berikan fasilitas ini agar wartawan saya bekerja sesuai kode etik. Mereka tidak lagi mencari uang dari nara sumber, mencari tambahan pendapatan lain. Sehingga mereka bisa bekerja profesional, fokus untuk mencari dan mengembangkan berita yang

berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Ini tidak lepas dari upayanya mengembalikan kepercayaan publik Bima, bahwa wartawan masih banyak yang bekerja profesional. Menurut Rafidin inilah rangkaian usahanya untuk bisa survive ditengah kompetisi media yang secara kuantitas banyak di Bima. Lebih dari itu, dalam prinsipnya, bisnis media terpenting adalah kepercayaan masyarakat. (ars/*)

Publikasi Terbatas Dari Hal. 1 ‘’Padahal kegiatan kami sebagai wakil rakyat sangat padat dan semuanya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD NTB, Drs.H.L.Sujirman ketika menerima kunjungan Penanggung JawabSuaraNTByangjugaDirektur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino dan tim di ruang kerjanya, Senin (20/8) kemarin. Kenapa berbagai kegiatan yang dikerjakan para wakil rakyat untuk kemaslahatan masyarakat banyak tidak diketahui masyarakat? H. L. Sujirman sependapat dengan Agus Talino bahwa hal tersebut akibat tidak terpublikasikannya berbagai kegiatan para wakil rakyat tersebut ke publik. Kalau pun ada yang dipublikasikan, itu sangat terbatas. Sehingga publikasi kegiatan-kegiatan para wakil rakyat di DPRD NTB yang minim itu, nyaris tak diketahui masyarakat yang nota bene telah memilihnya. Jika kemudian ada kekecewaan dari masyarakat

akibat munculnya kesan bahwa anggota DPRD tak ada pekerjaannya, tentu tak bisa disalahkan. Karena memang informasi yang diperoleh masyarakat terkait kegiatan-kegiatan para wakilnya tidak terpublikasikan secara optimal. Karena itu, untuk menghindari image buruk ini terus berlanjut, H.L.Sujirmanjugasependapatdengan masukan Penanggung Jawab SuaraNTB,agarDPRDNTBmelalui bidang Humasnya secara kontinu mempublikasikan berbagai kegiatan para wakil rakyat di Gedung Udayana ini melalui media. H.L.Sujirman yang didampingi Sekwan Drs.Rachmat Radjendi dan Kepala Bagian Humas, Drs.Suyadi, pada kesempatan itu meminta Suara NTB dan Radio Global FM Lombok untuk bekerjasama berperan serta dalam mempublikasikan berbagai kegiatan DPRD NTB tersebut. Harapannya, kesan bahwa wakil rakyat tak ada pekerjaannya akan terhapus oleh optimalnya publikasi berbagai kegiatan Dewan tersebut. (tim)

Dewan Akui Banyak Lembaga yang Mubazir Dari Hal. 1 ‘’Banyak SKPD yang nganggur, tidak ada kerjaannya. Jadi mereka hanya buat laporan, terima gaji, operasional kantor. Di provinsi juga ada yang seperti itu,” ujar Hadi. Ia mencontohkan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB yang hampir tidak memiliki agenda rutin saat NTB tidak sedang dilanda bencana. Tiap tahunnya, miliaran rupiah dana APBD dikeluarkan untuk membiayai operasional lembaga tersebut. Dalam dokumen APBD NTB tahun 2012, BPBD NTB memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 4,96 miliar. Dari dana sebesar itu, sebanyak 3,46 miliar terpakai untuk belanja pegawai. Sementara, dana Rp 1,5 miliar yang tersisa juga hampir tidak ada yang dipakai untuk belanja modal. Sejumlah item belanja modal yang tercantum ternyata hanya bertujuan untuk pengadaan kebutuhan – kebutuhan perkantoran semata. Hadi menjelaskan, BPBD sebenarnya lahir karena adanya kebutuhan untuk mengakomodir dana bantuan penanganan bencana dari pemerintah pusat. ‘’Kalau tidak ada itu (BPBD), kita tidak akan dapat dana itu. Jadi untuk anggaran bencana dari pusat, mereka menjadi leading sector. Memang dari awal, keberadaannya hanya untuk menampung slot anggaran dari pusat,” tandasnya. Lembaga lain yang juga disoroti Hadi adalah Badan Lingkungan Hidup. Menurutnya, lembaga ini sebaiknya dilebur kembali seperti sebelumnya, saat masih di bawah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda). ‘’Dulu waktu masih di Bappeda, hidup. Tapi waktu dipisah, justru anggarannya tidak ada,” tandasnya. Hadi mendukung penuh adanya sorotan terhadap postur APBD provinsi dan kabupaten di NTB. Menurutnya, hal ini penting sebagai sebuah peringatan bagi daerah – daerah yang mungkin tidak menyadari bahwa postur APBD mereka sangatlah buruk. ‘’Selama ini kan mereka yang penting bekerja, tanpa mengindahkan postur APBD,” ujarnya. Hadi menegaskan, postur APBD yang buruk, tentunya akan berimbas pada kualitas kesejahteraan masyarakat yang buruk pula. ‘’Masyarakat jadi tidak tersejahterakan,” pungkasnya sembari menyatakan dukungan terhadap perlunya rasionalisasi jumlah kelembagaan di pemerintah daerah di NTB. Sementara itu, anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan VI, H. Wahidin H. M. Noer, SE, menegaskan bahwa saat ini tidak perlu mencari kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Menurutnya, saat ini tentu yang harus dilakukan adalah pembenahan terhadap postur APBD di kabupaten jika posturnya memang tidak sehat. ‘’Kalau memang itu salah, tentu harus diperbaiki,” tegasnya. Sulit Seimbangkan Belanja Langsung Di antara sejumlah daerah di NTB yang terancam bangkrut akibat postur APBD nya tak sehata adalah Lombok Barat (Lobar). Menanggapi hal ini, Asisten III Setda Lobar, M Taufik yang

konfirmasi terkait hal ini menyatakan, pihaknya tidak tahu pasti mana kriteria yang digunakan Fitra dalam menilai sehat tidaknya postur APBD. ‘’Kami belum tahu keriteria postur APBD yang sehat dan tidak itu, cuma yang jelas postur APBD antara belanja tidak langsung dengan langsung tipologi seluruh NTB antara 63 persen belanja tidak langsung dan 35 persen belanja langsung. Sulit mencapai 50:50 persen,” ungkap Taufik, dikonfirmasi Selasa (20/8). Dikatakan, postur APBD di Lobar hampir sulit mencapai angka 50:50. Karena di antara belanja langsung itu terdiri dari tiga bagian yakni belanja modal, belanja barang jasa dan belanja pegawai. Ia sendiri perlu tahu kriteria yang digunakan Fitra untuk menilai mana postur yang tidak sehat dan sehat. Jika acuannya belanja langsung dan tidak langsung maka tentunya sulit mencapai postur APBD yangsehat.Namunperludiperjelas katanya mana kriteria yang sehat apakah belanja langsung dengan tidak langsung harus 50:50. Namun menurutnya hal itu tidak bisa dicapai karena sebagian belanja tidak langsung itu ada belanja pegawai, hibah dan bantuan. Untuk menjadikan 50 : 50 di NTB sulit, yang bisa 50 : 50 itu hanya daerah yang pegawainya paling kecil. Pengurangan Pegawai Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin tidak menampik postur APBD yang tidak sehat di daerah yang dipimpinnya karena tingginya belanja pegawai. Untuk menormalkan postur APBD hanya bisa dengan pengurangan jumlah pegawai. Meningkatnya per-

sentase belanja langsung yang mencapai 40 persen lebih di Dompu bukan karena penghematan belanja tidak langsung, tapi karena naiknya pendapatan. Hal itu disampaikan H Bambang M Yasin saat dimintai tanggapannya soal postur APBD yang belum sehat, Selasa (20/8) kemarin. “Saya setuju (tingginya belanja pegawai membuat postur APBD menjadi tidak sehat), karena memang seperti itu kondisinya,” ungkap H. Bambang. Diakui H. Bambang, pada APBD Dompu tahun 2013 persentase belanja langsung dan tidak langsung mulai mengarah 50 lebih belanja tidak langsung banding 40 lebih persen belanja langsung. ‘’Tapi saya selalu bilang, tidak puas dengan posisi ini. karena kenyataannya, ini terjadi bukan karena kemampuan kita menghemat belanja tidak langsung, tapi karena naiknya pendapatan, itu yang merubah formulasi,” jelasnya. H. Bambang juga tidak menampik pada pos belanja langsung masih terdapat belanja pegawai seperti honor dan lainnya. Namun jumlah honorer yang menyamai jumlah PNS di Dompu sudah dari dulu dan dirinya hanya melanjutkan kondisi yang ada. Karena tidak mungkin ia memecat semua pegawai honorer. ‘’Jadi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk merasionalisasi anggaran itu, kecuali dengan mengurangi jumlah pegawai,” katanya. Sementara untuk mewujudkan postur APBD yang sehat, Pemprov NTB terus mengupayakan belanja publik atau belanja pembangunan harus lebih besar dibandingkan dengan belan-

ja pegawai. Untuk itu, dilakukan penghematan belanja pegawai. Saat ini, postur APBD NTB antara belanja publik dan belanja pegawai masih berimbang. ‘’Memang prinsip dasar yang harus digunakan adalah bagaimana kita melakukan penghematan agar belanja pegawai itu harus lebih kecil dibandingkan belanja pembangunan. Untuk postur APBD provinsi, kita masih berimbang. Tetapi Pak Gubernur sudah menginstruksikan kita semua untuk mengambil langkah penghematan supaya betul-betul bisa belanja publik itu lebih besar dari belanja pegawai,” ujar Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/8). Menurutnya, APBD merupakan suatu bentuk kebijaan umum daerah dalam kerangka menata kelola keuangan daerah. Keuangan daerah tersebut tidak lain dihajatkan minimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, menciptakan stabilitas keamanan daerah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. ‘’Jadi prinsip dasarnya itu ke depan, rupanya ini tidak hanya wacana birokrasi kaya fungsi hemat struktur itu, itu harus menjadi realitas ke depan. Bahkan saya baca dalam konsep draf UU Aparatur Sipil Negara (ASN) itu bahwa gaji pegawai kedepan itu bukan berdasarkan tingkat pendidikannya (ijazah) tetapi berdasarkan keterampilan. Jadi siapa saja yang terampil, dialah yang banyak penghasilannya. Biar ijasah tinggi tetapi tidak punya keterampilan maka penghasilannya akan kecil,” pungkasnya. (aan/heru//ula/nas)


OPINI

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

Pertahankan Lahan Abadi ALIH fungsi lahan pertanian produktif di Kota Mataram, makin memprihatinkan. Bagaimana tidak, hamparan sawahsawah yang dulunya mudah dijumpai di Kota Mataram, kini sudah sulit ditemukan. Sawah-sawah itu sudah banyak yang beralih fungsi. Baik menjadi gedung perkantoran maupun menjadi pusat perbelanjaan. Makin tingginya harga jual tanah di Mataram, rupanya membuat para petani tergiur menjual lahan miliknya. Pemkot dalam hal ini tentu saja tidak bisa melarang masyarakat yang notabene petani untuk melego lahan pertanian milik. Sehingga tidak heran, kawasan-kawasan yang dulunya diserukan Pemkot Mataram sebagai ruang terbuka hijau, sekarang tidak lagi terlihat. Yang nampak disana justru bangunan-bangunan beton untuk perkantoran dan juga ruko. Kebijakan Pemkot Mataram yang mengarahkan pembangunan ke wilayah utara dan selatan Kota Mataram, sepertinya berkebalikan dengan keinginan Pemkot Mataram mempertahankan kawasan lingkar selatan dan utara sebagai green belt. Diawali dengan pembangunan Kantor DPRD Kota Mataram di lingkar selatan, lahan pertanian di sana terus menyusut. Tidak hanya kantor DPRD Kota Mataram, sejumlah kantor lainnya makin marak menyulap lahan pertanian menjadi bangunan. Lingkar selatan sekarang, bukan lagi kawasan asri karena masih banyaknya lahan pertanian. Bahkan, melihat banyak perkantoran di bangun di lingkar selatan, sejumlah pengembangpun ikut-ikutan membebaskan lahan pertanian milik petani setempat. Hasilnya, seperti yang kita lihat sekarang, bahwa komplek perumahan bermunculan di kawasan lingkar selatan. Setali tiga uang dengan tergusurnya lahan pertanian di lingkar selatan. Dilingkar utarapun tidak kalah banyaknya gedung perkantoran yang didirikan. Mulai dari Kantor Camat Cakranegara, Kantor Dinas Perhubungan hingga Balai Benih Ikan. Belum lagi bangunan lesehan yang berjejer di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman menuju Kelurahan SayangSayang. Fenomena ini menunjukkan ketidakberdayaan Pemkot Mataram menahan laju alih fungsi lahan di daerah ini. Puncaknya, seperti disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Lalu Mazhuriadi, terjadi pada tahun 2010-2011. Dimana alih fungsi lahan kala itu mencapai 50 hektar. Sehingga, sekarang lahan pertanian di Mataram tersisa hanya 2.000 hektar. Sebetulnya, Pemkot bisa saja menahan laju alih fungsi lahan dengan regulasi seperti perda. Regulasi itu harus mengatur mana lahan yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun atau lahan abadi. Memang Kota Mataram tidak diproyeksikan menjadi daerah pertanian, melainkan kota jasa perdagangan. Namun demikian, lahan abadi ini perlu ada untuk mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau sebesar 30 persen sesuai amanat undang-undang. (*)

Halaman 6

Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan ANGGAL 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasarnya, bahwa tanggal 21 Agustus 1945 kekuatan tentara laut Indonesia berhasil merebut kekuatan laut dari tentara Jepang. Namun faktanya, Hari Maritim hanya diketahui segelintir orang saja, tidak ada peringatan, sepi dari publikasi. Padahal, Indonesia merupakan Negara Maritim terbesar di dunia dengan hampir 75 wilayahnya adalah lautan. Indonesia memiliki lebih dari 17.508 pulau, memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km yang merupakan 14 persen dari garis pantai yang ada di seluruh dunia dengan luas yang mencapai 5,8 juta km2, atau mendekati 70 persen dari luas keseluruhan. Bahkan, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara maritim sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Ditambah lagi, Indonesia secara geografis diapit dua lautan, Pasifik dan Hindia. Karena itu, momentum Hari Maritim Nasional ke-68 tahun ini, hendaknya bisa menjadi momentum untuk mendorong kembalinya kesadaran bangsa untuk merubah mindset dari land base oriented ke maritime base oriented. Artinya, Indonesia dan provinsi kepulauan (termasuk NTB) harus mengembangkan kebijakan berbasis maritim jika ingin berdaya saing. Dan, ini harus dimulai dari adanya keberpihakan pada provinsi kepulauan. Namun, dalam kenyataanya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan (PPPK) yang sudah masuk dalam RUU prioritas tahun 2013 (Program Legislasi Nasional 2013), sampai sekarang belum jelas ujungnya. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu dari tujuh provinsi kepulauan perlu terus memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan (PPPK) pada tahun 2013 ini. Kebijakan Khusus Provinsi Kepulauan Kebijakan khusus untuk

Oleh :

Manggaukang Raba

(Doktor Ilmu Administrasi Negara/Kebijakan Publik PPSUB) provinsi kepulauan sudah mendesak karena faktanya, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah kepulauan sangat rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi kepulauan memiliki sumber daya alam di laut luar biasa, tetapi masyarakatnya masih miskin. Pendapatan masyarakat di provinsi kepulauan hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 10 juta per kapita per tahun, sementara masyarakat di provinsi daratan mencapai Rp 100 juta per kapita per tahun. Indonesia sebagai negara kepulauan harus mengakui keunikan kepulauan. Luas daratan provinsi kepulauan jauh lebih kecil di banding luas laut, sehingga perhitungan APBD pun terbatas, dibanding provinsi daratan. Karena pemberian DAU kepada suatu provinsi, dasar perhitungannya adalah luas daratan. Karena itu, tujuh provinsi kepulauan perlu terus memperjuangkan kebijakan khusus provinsi kepulauan, yaitu: Nusa Tenggara Barat luas lautnya 85 persen; Nusa Tenggara Timur (88 persen); Kepulauan Riau (96 persen), Bangka Belitung (75,80 persen), Maluku (92,96 persen), Maluku Utara (90,80 persen), dan Sulawesi Utara (78,90 persen). Ketujuh provinsi di wilayah kepulauan memiliki kesulitan luar biasa dalam hal pelayanan publik. Pulau-pulau kecil di dalam provinsi kepulauan, selama ini terabaikan dan belum terberdayakan dan semakin jauh dari sasaran pembangunan. Potensi sumber daya kelautan sangat besar di Indonesia mencakup perikanan dan Migas, namun belum maksimal dikelola sehingga masyarakat kepulauan masih belum menikmati hasil-hasilnya. Masyarakat di provinsi kepulauan membutuhkan kebijakan khusus untuk dapat memberdayakan dan mengangkat masyarakatnya dari kemiskinan dan kemelaratan. Jumlah penduduk di kepulauan memang relatif kecil karena tidak meratanya penempatan penduduk. Wilayah kepulauan masih dikucilkan sehingga jarang peminat, meskipun kaya akan sumber daya. Kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga masih rendah karena terbatasnya fasilitas yang ada. Masyarakat di provinsi kepu-

lauan, cenderung terisolir karena tidak memiliki akses di berbagai bidang terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya. Provinsi kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi daratan (kontinental), sehingga model pembangunan infrastruktur juga berbeda. Realitas karakteristik provinsi kepulauan adalah punya sumberdaya alam yang dominan berupa perikanan dan kelautan. Faktanya, provinsi kepulauan tidak mendapatkan manfaat langsung pengelolaan sumberdaya alamnya, terutama perikanan. Provinsi kepulauan belum mendapatkan proporsi dana bagi hasil perikanan, infrastruktur kelautan belum memadai untuk ekspor, kebijakan pembangunan berorientasi daratan sangat merugikan daerah kepulauan. RUU Ditolak: Mencari Alternatif Kebijakan Belum disahkannya RUU PPPK, karena pemerintah menolak RUU tersebut. Beberapa alasan yang mengemuka diantaranya adalah karena secara juridis tidak dikenal adanya daerah kepulauan dalam sistem hukum Indonesia. Wilayah laut dengan karakteristik kepulauan tetap menjadi domain negara yang tidak diserahkan kepada daerah. Padahal, dalam semangat otonomi daerah, bagi daerah diberikan wewenang pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Jika RUU tetap ditolak, apa alternatif kebijakan yang dapat diambil terutama terkait perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perhitungan DAU bagi setiap daerah didasarkan pada parameter kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Salah satu variabel kebutuhan fiskal adalah luas wilayah (daerah), dan berdasarkan Penjelasan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 bahwa yang dimaksud dengan luas wilayah adalah luas wilayah daratan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan pula pada wilayah laut bagi daerah yang memilikinya dengan

luas 12 mil laut.Wilayah laut yang menjadi wewenang pengelolaan sumber daya ini sekaligus merupakan wilayah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Didasarkan pada tujuan pemberian DAU untuk terselenggaranya fungsi pemerintahan di daerah, maka seyogyanya formula perhitungan DAU harus mencantumkan luas wilayah ini terkait pula dengan wilayah laut. Karena itu, alternatif pilihan kebijakan adalah penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut perlu dipertegas. Bisa dengan Peraturan Presiden terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Alternatif lain adalah, formula perhitungan DAU seyogyanya mengakomodir wilayah laut sebagai variabel luas wilayah yang akan memberikan keadilan bagi daerah yang memiliki wilayah laut. Namun sebenarnya, solusi kebijakan yang lebih sesuai bagi Indonesia yang merupkan negara Maritim, dan dihadapkan pada fakta kehidupan masyarakat yang tertinggal di provinsi kepulauan adalah “mengesakan RUU Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan (PPPK) pada tahun 2013 ini�. Semoga.

Program cetak sawah baru, Itjen Kementan klaim tak ada masalah, Komisi II sangsi Penting ditelusuri penegak hukum

*** Perwal alih fungsi lahan masih sebatas ide Yang penting realisasinya

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

BBPOM Musnahkan Produk Tak Layak Edar Subsidi Masyarakat Biogas menjadi salah satu alternatif untuk efisiensi energi. Kehadirannya sejauh ini di Provinsi NTB belum mendapat tempat khusus di hati masyarakat. Sehingga dipandang perlu untuk memperbanyak subsidi. Kepala Balai Informasi Mineral dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Ir. Zainal Abidin menyebutkan, tahun ini subsidi yang dialokasikan kepada beberapa kabupaten prioritas sebanyak 600 unit, di mana dalam satu unitnya senilai Rp 3 juta untuk (Suara NTB/bul) pembuatan bak penampunZainal gan biogas. Tahun 2012 lalu, pemerintah pusat telah mengalokasikan subsidi untuk 1.000 unit tabung penampungan biogas, sebagian besar tersebar di kabupaten/kota di pulau Lombok. Sementara untuk pulau Sumbawa distribusinya masih minim lantaran kendala banyaknya ternak masyarakat yang dipelihara tanpa dikandangkan. Sebanyak 600 unit yang dialokasikan tahun ini tersebar paling banyak di dua kabupaten. Yakni di Lombok Tengah dan Lombok Timur, karena memandang kedua kabupaten tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan energi biogas ini. “Kita ingin mengadopsi bagimana daerah ini bisa mencontoh daerah lain yang mengembangkan biogas dan menghasilkan nilai positif yang banyak,” terangnya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/8). Zainal menyebut saat ini terus dilakukan upaya untuk memancing minat masyarakat untuk lebih memasyarakatkan biogas. Karena energi yang dihasilkan mampu mengirit biaya cukup besar. Baik untuk kebutuhan masak dapur hingga kebutuhan listrik pada muatan tertentu. Stimulan dilakukan dengan cara memaksimalkan alokasi subsidi tersebut dan melakukan pembinaan kepada penerima subsidi. Jika program berkembang dengan baik, maka dengan sendirinya masyarakat yang belum menggunakan energi alternatif ini akan tergugah. Sebenarnya untuk kabupaten/kota telah diberikan pilihan untuk mengembangkan biogas, tetapi tidak semua daerah melaksanakan program ini karena disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Setelah biogas dilihat berkembang dengan baik di pulau Lombok, selanjutnya pulau Sumbawa akan menjadi sasaran distribusi. Kurangnya minat masyarakat di daerah itu lantaran belum diterapkannya program konversi bahan bakar oleh pemerintah. Sehingga untuk kebutuhan dapur masih menjadi pilihan yang murah adalah minyak tanah ini. Tidak saja untuk energi pemanfaatan biogas ini, Zainal menyebut hasil permentasi kotoran ternak yang sudah tak difungsikan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Dan terbukti perkembangan tanaman yang dihasilkan memiliki keunggulan lebih dibanding penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. “Yang kita harapkan, selain daerah kita akan bersih dari kotoran, ada energi yang dapat dimanfaatkan hasil pertanian juga bisa berlimpah. Tetapi perlahan kita sadarkan masyarakat,” demikian Zainal. (bul)

Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Selasa (20/8) memusnahkan sebanyak 1.554 item produk Obat, Makanan dan Kosmetik (OMKA) atau sebanyak dua truk hasil sitaan dari pasar dan distributor sejak tahun 2010 hingga Juli 2013 lalu. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman kantor BBPOM Mataram oleh Kepala BBPOM Mataram didampingi pejabat dari Polda NTB, Asisten Pidana Umum Kejati NTB, Kasat Pol PP NTB, Beberapa Kepala Dinas terkait yang mewakili, serta Kepala Rupbasan Kelas I Kota Mataram untuk selanjutnya dibakar dan ditimbun secara massal di TPU Kebon Kongok, Lombok Barat. Data gambaran kasus yang dihimpun BBPOM Mataram pada kurun waktu 2010 sampai dengan Juli 2013 di antaranya, di tahun 2010 kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan sebanyak 54 kasus. Yang dirincikan 16 kasus obat keras, 24 kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya, tiga kasus obat tradisional recall dan 11 kasus pangan. Dari 54 kasus tersebut, yang diteruskan secara pro justitia sebanyak tiga kasus dengan rincian dua kasus obat keras dan satu kasus kosmetika. Selanjutnya pada tahun 2011, kasus pelanggaran ad-

(Suara NTB/bul)

DIMUSNAHKAN - Pemusnahan hasil temuan produk berbahaya di kantor BBPOM Mataram, Selasa (20/8). alah 41 kasus dengan rincian 14 kasus obat keras, lima kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya serta 22 kasus obat tradisional berbahaya. Dari 41 kasus tersebut, yang diproses secara pro justitia adalah tujuh kasus dengan rincian tiga kasus obat keras dan empat kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya. Di tahun 2012, kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan adalah 38 kasus. Tiga kasus obat keras, 32 kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya, dua kasus obat tradis-

ional recall serta satu kasus pangan mengandung bahan berbahaya. Jumlah kasus yang dilanjutkan secara pro justitia adalah delapan kasus. Menyangkut tiga kasus obat keras, dua kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya, dua kasus obat tradisional recall, serta satu kasus pangan mengandung bahan berbahaya. Akumulasi data terakhir pada tahun 2013 ini, sampai dengan Juli jumlah pelanggaran obat dan makanan adalah 31 kasus dengan rincian dua kasus obat keras, lima kasus pangan

Arus Masuk Produk Impor Harus Diawasi Serius Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah dan semua pihak harus melakukan pengawasan secara serius terhadap produk-produk luar daerah dan luar negeri yang masuk ke Provinsi NTB. Pasalnya, hingga tahun ini masih banyak dijumpai produk tak layak edar yang mengancam keberadaan konsumen. Hal ini ditegaskan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Drs. M. Ali Bata Harahap, Apt, M. Kes pada Suara NTB usai melakukan pemusnahan terhadap produk yang hingga kini masih tak layak diedarkan. “Produk-produk yang ilegal ini ditemukan di seluruh sarana pasar di NTB, sehingga perlu diperhatikan lebih serius oleh semua pihak,” demikian ditegaskannya, Selasa (20/8). Demikian itu, pengusahanya sendiri harus bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan tersebut. Untuk itu, pihaknya bersama beberapa mitra lintas sektoral terus melakukan pengawasan di pasaran dan pusat-pusat penjualan lainnya, termasuk pada lokasi produksi. Pengawasan secara nasional maupun pada skala tertentu secara rutin. Selain itu pembinaan juga di-

(Suara NTB/bul)

M. Ali Bata Harahap

lakukan, apabila dalam perjalanannya banyak yang ditemukan masih membandel, sanksi hukum tetap diajukan dengan ancaman minimal empat tahun hingga 12 tahun. Ali Bata Harapah menjelaskan, pada era globalisasi ini batas antarnegara semakin tipis. Termasuk dalam hal peredaran produk-produk obat, makanan, kosmetik, obat tradisional dan obat jenis lainnya. Arus keluar masuk produk yang disebutkan sudah sepatutnya mendapat

pengaawasan yang ketat. Apalagi peraturan masingmasing negara tidak sama, sehingga produk yang satu negara dengan negara lainnya dapat beredar dengan luas. Namun belum tentu dapat beredar di negara kita mengacu pada atruan-aturan itu. Sehingga banyak pelaku usaha berupaya memasukkan produk tersebut melalui jalur ilegal. Provinsi NTB sendiri yang saat ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata, juga diserbu produk-produk luar negeri karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan kepariwisataan ini. “Produk tersebut tentunya harus aman dan bermutu. Kita tidak boleh memberikan perlakuan khusus terhadap produk luar. BBPOM Mataram tentunya juga berharap pelaku usaha di bidang pariwisata bisa memanfaatkan produk local, termasuk bidang obat dan makanan,” demikian diterangkannya. Secara khusus, untuk produk impor ini sebenarnya BBPOM sendiri sudah melakukan pengawasan. Dengan melihat izin edar hingga izin-izin lainnya. Sangat tidak diperbolehkan produk yang terindikasi ilegal meski sampai saat ini masih tetap ditemukan melalui sidak secara intens. (bul)

mengandung bahan berbahaya, dua kasus obat tradisional mengandung zat berbahaya serta 22 kasus kosmetika. Dari 31 kasus tersebut, kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia adalah tujuh kasus dengan rincian dua kasus pangan mengandung bahan berbahaya, dua kasus obat tradisional mengandung BKO dan TIE, dua kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya dan TIE serta satu kasus obat keras. Jumlah produk OMKA ilegal atau tidak memenuhi ketentuan yang merupakan temuan se-

lama pengawasan pada kurun waktu tersebut secara rinci dimusnahkan sebanyak 1.554 item dengan jumlah 93.293 pcs produk OMKA tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah obat keras sebanyak 224 item, kosmetika mengandung bahan berbahaya sebanyak 724 item, obat tradisional mengandung BKO dan TIE sebanyak 490 item, pangan mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa sebanyak 102 item serta kasus obat sebanyak 14 item yang ditemukan di 525 sarana, dengan total nilai sebanyak 260.459.950. (bul)

Kurang Promosi, MCC Sepi Pengunjung Mataram (Suara NTB) Sepinya pengunjung di komplek pertokoan Mataram Craft Center (MCC) Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pagesangan Mataram, mengundang kegelisahan para penjual emas dan mutiara di sekitar komplek. Pasalnya, MCC yang dikelola oleh pemerintah tersebut ditengarai justru kini nyaris luput dari perhatian pemerintah. Padahal banyak eveneven skala nasional diselenggarakan di NTB khususnya Kota Mataram, namun tidak banyak pengunjung yang datang ke MCC. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan MCC membuatnya kini seperti kuburan. Seperti yang diakui oleh Pak Sahnan kepada Suara NTB, Selasa (20/8). Salah seorang pemilik toko di komplek MCC ini mengaku, meskipun toko ini besar dan mewah tapi tiap hari sepi pembeli, tidak banyak masyarakat yang berkunjung ke sana. Dia mengaku kurang tahu sebabnya. “Kok bisa sepi seperti ini”, keluhnya. Namun Sahnan menduga, kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi salah satu alasan sepinya para pengunjung. “Tidak ada promosi yang dilakukan oleh pemerintah, padahal MCC ini dikelola oleh pemerintah. Kami bayar pajak di sini. Paling tidak, pemerintah sendiri menginfokan kepada masyarkat terutama wisman

untuk berkunjung ke MCC. Padahal akunya, selain bangunan MCC yang megah, juga letaknya yang strategis sebagai jalur utama yang memungkinkan semua orang bisa mampir ke MCC. Selain itu, Sahnan dan rekanrekannya sesama penjual juga mengeluhkan adanya pilar tembok penghalang yang ada di depan toko mereka. “Itu yang membuat masyarakat kadang enggan untuk masuk ke toko untuk berkunjung karena dengan adanya pagar tersebut, mereka akan parkir di pinggir jalan. Begitu juga dengan bus-bus yang membawa penumpang (wisman, red) dari BIL, kadang susah masuk ke area MCC gara-gara pilar tembok di depan toko itu. Padahal dulu pernah diusulkan ke Pemkot untuk diperbaiki, namun sampai sekarang tidak ada respon apa-apa. Dia dan rekan-rekannya sesama penjual berencana akan bergotong royong memperbaiki pilar tembok yang ada di depan toko mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh Mukhtaram, pemilik toko emas mutiara lainnya. Menurutnya, pemerintah memang tidak pernah memperhatikan perkembangan semua aktivitas transaksi di MCC Orang hanya tahu, kalau toko emas dan mutiara itu ada di Sekarbela, padahal di MCC ini ada. (dys)

Bangun Rumah Layak Huni Mimin Kurniati

(Suara NTB/arn)

Usaha Benih Berlabel Sukses di Sumbawa USAHA penangkaran benih (bibit padi) di Sumbawa berkembang luas, terutama sejak masyarakat petani kini lebih beralih ke bibit berlabel. Apalagi potensi areal pertanian di Sumbawa juga mendukung. Seperti kisah Mimin Kurniati S.E, yang telah menggeluti usaha ini sejak 2001 silam. Dibantu sang suami, Mimin cukup lama belajar tentang usaha ini, sebelum membuka lahan penangkaran sendiri di wilayah kecamatan Lape Lopok. Kini usahanya telah berkembang pada areal 30 hektar dengan keuntungan per hektar hampir mencapai Rp 20 juta per satu kali musim. Dalam setahun ada dua kali musim tanam Namun proses untuk mendapatkan bibit berkualitas tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum menjadi bibit berlabel ungu ataupun biru, maka perlu dilakukan beberapa tahapan. Pada masa tanam, ada tiga fase pemeriksaan, yakni saat tumbuh vegetatif, saat berbunga dan saat masak. Sebelum panen, juga ada pemeriksaan terakhir. Agar jangan sampai ada campuran bibit. Masa panen, rentang waktu 90-100 hari. Sebelum jadi bibit ada juga proses tersendiri. Melalui penjemuran untuk menentukan kadar air. Kedua, pengipasan serta ketiga, pengepakan. Sebelum pengepakan, sampel diuji lab di Badan Pengawas Sertifikasi Benih. Setelah ke luar hasil lab, baru diketahui kadar air, kadar kotoran, hampa dan lainnya. Baru kemudian bisa dilakukan pengepakan dalam kemasan 10 kilo per kampil. Benih berlabel tersebut didistribusikan pada hampir semua wilayah di Sumbawa, sesuai peermintaan dari masyarakat. Dari hitung-hitungan yang dilakukan Mimin, per hektar dia bisa mendapatkan keuntungan Rp. 18 juta – Rp 19 juta dengan produksi 40 ton - 50 ton per musim. Modalnya juga cukup besar mulai dari sarana poduksi dan tenaga kerja perkiraan biaya mencapai Rp. 8.100.000. Bahkan dengan usahanya, kini Mimin sudah memiliki pekerja sendiri. Menurutnya, usaha ini masih bisa berkembang luas di Sumbawa. Didukung luas areal pertanian dengan adanya program cetak sawah baru. Hingga tak heran, kalau sekarang penangkar benih baru banyak tumbuh di daerah ini. “Ini peluang besar. Yang penting kita bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam memudahkan modal usaha kita,” jelas Mimin. (arn)

Alfamart Alfamidi Luncurkan Program Rumah untuk Indonesia PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) pengelola Alfamart Alfamidi bekerjasama dengan Habitat for Humanity Indonesia (HfH) meluncurkan Program Rumah untuk Indonesia, yang bertujuan membangun rumah layak huni GRATIS bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Tangerang, Surabaya, dan Medan. Peluncuran Program dilakukan pada Senin, 19 Agustus 2013 di Mauk, Tangerang, Banten, sekaligus menandai dimulainya program kerja sama antara Habitat for Humanity Indonesia (HfH Indonesia) dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (PT SAT). Program ini akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana kepedulian melalui toko-toko Alfamart dan Alfamidi, mulai 18 Agustus-30 September 2013. Pelanggan Alfamart dan Alfamidi bisa mendonasikan uang kembalian atau melakukan Donasi Bebas melalui kasir di Toko Alfamart. Sebagai bukti donasi bebas Pelanggan akan mendapatkan struk sebagai bukti transaksi. PT SAT menunjuk HfH untuk melaksanakan pembangunan rumah, mulai dari penyiapan lokasi, pemilihan keluarga yang memperoleh bantuan, dan proses konstruksi rumah hingga selesai. Tak hanya itu, di Surabaya HfH Indonesia juga akan memberikan Program Pendidikan Keuangan kepada para keluarga yang menerima bantuan keuangan untuk membangun rumah, sehingga mereka dapat menabung dan mengalokasikan pendapatan.

Meningkatkan Martabat Hidup “Rumah merupakan salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan, bahkan tidak mampu untuk membangun sebuah rumah layak huni. Kami merasa terpanggil untuk berkontribusi langsung dalam membantu pemerintah agar masyarakat dapat memiliki hidup yang lebih berkualitas, salah satunya dengan memiliki rumah layak huni.” papar Solihin,

Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Menurutnya, kampanye penggalangan dana melalui Toko Alfamart dan Alfamidi diproyeksikan dapat mewujudkan 50 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tangerang, Surabaya, dan Medan. Komitmen kepedulian Pelanggan Alfamart dan Alfamidi ini merupakan kontribusi signifikan dalam program jangka panjang I Build My Indonesia, dalam periode 2013-2018 untuk

mewujudkan mimpi bagi 60.000 keluarga untuk tinggal di rumah yang layak. Kriteria warga yang mendapatkan bantuan kerja sama ini, berdasarkan survey yang dilakukan oleh tim lapangan dari HfH Indonesia. Survei dan verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Kualitas Rumah yang dimiliki oleh penduduk. Salah satunya adalah rumah yang dimiliki oleh Sarnati (37) warga Mauk Tangerang. Selama ini Sarnati dan suaminya beserta ketiga anaknya harus bertahan untuk

(Suara NTB/ist)

PROGRAM - Pihak Habitat for Humanity Indonesia dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (PT SAT) foto bersama pada peluncuran Program Rumah untuk Indonesia, Senin (19/8) lalu.

tinggal di dalam sebuah bangunan lapuk, tanpa pondasi dan berlantai tanah. Rumah tersebut bahkan tidak memiliki jendela yang cukup, sehingga pertukaran udaranya sangat kurang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai buruh cuci, namun hanya mampu menghasilkan Rp 200.000 per bulan. Sehingga, meskipun keadaan rumahnya demikian buruk, Ia dan suaminya yang harus menghidupi ketiga anaknya, tidak pernah berpikir untuk memperbaiki rumahnya. Keadaan semakin bertambah buruk ketika hujan angin melanda di malam hari. Sarnati terpaksa harus berjaga-jaga takut rumahnya tiba-tiba ambruk. Sarnati bukanlah satu-satunya orang yang berjuang untuk terus hidup tanpa harapan. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37% (sumber: BPS Maret 2013). Sementara pada tahun 2013 ini, angka kebutuhan rumah telah mencapai 15 juta unit. “Bagi Habitat for Humanity, rumah yang layak adalah awal segala kebaikan. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas berawal dari rumah. Melalui program kerja sama dengan Alfamart dan Alfamidi, kami berharap dapat memberikan pengertian bahwa membangun bangsa, bukanlah tanggung jawab Negara saja, melainkan setiap warga. Saya rasa memiliki kemampuan untuk memberi adalah suatu sukacita tersendiri, apalagi ketika melihat pemberian itu ternyata besar artinya bagi orang lain.”, jelas James Tumbuan selaku Direktur Nasional HfH Indonesia. (049/*)


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Kawal Penyaluran BSM RENCANA Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikora) NTB yang akan menyalurkan BSM terhadap siswa miskin tanggal 25 Agustus mendatang diharapkan tidak mengalami kendala apa-apa. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, LC, saat dihubungi Suara NTB (20/8) kemarin. ‘’Semoga penyalurannya (BSM) tidak terkendala,’’ ujarnya. Lebih lanjut, Patompo berharap, pemerintah menjamin bahwa yang berhak menerima BSM itu ialah siswa yang benar(Suara NTB/dok) Patompo Adnan benar miskin, karena terkadang ada saja data yang tersaji mulai dari tingkat desa, ada saja yang belum pas dan tidak sesuai. Misalnya ada anak yang mampu tetapi dapat bantuan, sementara ada anak yang benar-benar tidak mampu di sekolahnya justru tidak dapat bantuan. Selain itu, dirinya meminta pihak sekolah memperbaiki data siswa supaya benar-benar akurat dan penyalurannya tepat. Tidak hanya itu, sekolah menurutnya juga harus lebih transparan lagi mengenai data ini. ‘’Kalau bisa diumumkan dan ditempel di sekolah, dengan demikian, Insya Allah aman dari penyelewengan,’’ sarannya. Dengan begitu, komite dan orang tua serta masyarakat bisa membaca siapa yang dapat siapa yang tidak. Patompo juga berharap, kepada pihak-pihak yang rentan menyalahgunakan BSM termasuk para orang tua sendiri yang peruntukannya tidak untuk kebutuhan sekolah anak, supaya ada tindakan tegas dari pemerintah agar BSM aman dan tidak disalahgunakan. (dys)

(Suara NTB/cem)

ANTRE - Nampak antrean masyarakat menunggu pembuatan SIM di Satlantas Polres Mataram, selasa ( 20/8) kemarin.

Pemohon SIM Capai 100 Orang Perhari Mataram ( Suara NTB ) – Kesadaran masyarakat akan penting memiliki surat izin mengemudi (SIM), setiap hari mengalami peningkatan. Bahkan, dalam sehari, pemohon SIM bisa mencapai 100 orang per hari. Peningkatan tersebut, dikarenakan mekanisme dan biaya pembuatan SIM yang relatif terjangkau. Untuk pembuatan SIM C baru pemohon dikenakan biaya Rp 100.00, sementara untuk perpanjang SIM hanya Rp 75.000. Pantauan Suara NTB di Polres Mataram, Selasa (20/8) kemarin puluhan masyarakat antre menunggu giliran nama mereka dipanggil satu persatu, untuk menjalani sejumlah tes yang telah ditentukan Satlantas Polres Mataram. Data yang dihimpun Suara NTB, untuk Bulan Juli 2013 pemohon SIM dan perpanjang dari berbagai jenis SIM mencapai 3.302 pemohon. Sedangkan terhitung dari tanggal 12 Agustus 2013 hingga saat ini, baru mencapai 766 pemohon. Baik untuk pemohon SIM baru maupun perpanjangan. Kasatlantas Polres Mataram, melalui Kanit Regident I Made Astina, ketika dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (20/8) kemarin. Ia menjelaskan, meningkatnya animo masyarakat terkait kepemilikan SIM dikarenakan daya beli masyarakat untuk sepeda motor sangat tinggi serta proses kredit sepeda motor yang sangat mudah. “Sekarang kan masyarakat mudah sekali dapat mengeluarkan motor,” ungkapnya. Ditanya mengenai prosedur untuk mendapatkan SIM, katanya, setiap pemohon harus mengikuti mekanisme dan atau standar penilaian yang ditetapkan. Ia mencontohkan setiap pemohon diharuskan mengidentifikasi sidik jari, identitas dan foto. Pemohon juga mengikuti tahap tes teori, kesehatan, tes kemahiran mengenal rambu-rambu lalu lintas serta praktik mengemudi. Sejauh ini, ia mengaku, untuk mengantisipasi padatnya pemohon di Polres Mataram, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirlantas Polda NTB untuk mengoperasikan pembuatan SIM keliling. Dalam kesempatan itu, ia berharap masyarakat khususnya pengguna roda dua agar tetap menjaga keselamatan dan mentaati rambu-rambu lalu lintas. ‘’Terutama remaja, jangan sampai ugal-ugalan menggunakan sepeda motor di jalan,’’ harapnya. (cem)

Ketua Demokrat Lobar Dipanggil Komisi Pengawas Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat Lombok Barat (Lobar), Sahmad, Selasa kemarin dipanggil oleh Komisi Pengawas di Sekretariat DPD Partai Demokrat NTB menyusul gugurnya keikutsertaan Partai Demokrat pada Pemilu Anggota DPRD di Dapil III Lobar. “Komisi Pengawas memanggil Pak Sahmad untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di Lobar,” ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin. Pemanggilan itu merupakan buntut dari keputusan KPU Lobar sebelumnya yang mencoret Partai Demokrat di Dapil III. Zainul menjelaskan, pihaknya bukannya tidak berupaya untuk memenuhi ambang batas keterwakilan perempuan pada komposisi caleg di Dapil tersebut. Namun, persoalan ini menurutnya tidak berdiri sendiri. “Jadi ada faktor – faktor lain yang juga harus dilihat. Saya melihat, sederhana saja ini sebenarnya. Ada mekanisme administrasi pemilu, bahwa ketika ada calon yang tidak memenuhi syarat, segera diperbaiki,” ujarnya. Menurutnya, perbaikan itu bukannya tidak pernah diupayakan oleh jajaran Partai Demokrat Lobar. Hanya saja, kemungkinan proses perbaikan itu memakan waktu yang melampaui tenggat yang ditetapkan KPU Lobar. KPU Lobar tentu saja terikat dengan batas waktu yang sudah mereka tetapkan sendiri. “Karena KPU memang begitu. Tetap ada jadwalnya. Dari sisi penyelenggara, ini kita maklumi,” tegas mantan Anggota KPU NTB ini. Soal langkah apa yang akan ditempuh Partai Demokrat, Zainul menegaskan bahwa pihaknya tentu masih akan melakukan sejumlah upaya – upaya prosedural yang mungkin dilakukan untuk memastikan keikutsertaan Partai Demokrat di Dapil III Pemilu Anggota DPRD Lombok Barat. Sementara, untuk merespon jika ada unsur kelalaian dari pengurus Partai Demokrat Lobar, Zainul Aidi memberikan sinyal adanya kemungkinan Partai Demokrat akan menjatuhkan sanksi. “Tentu kalau ada pengurus yang kinerjanya begitu, akan ada reward and punishment. Hal ini saya kira berlaku di semua partai, tidak hanya di Partai Demokrat saja,” tandasnya. (aan)

(Suara NTB/kir)

SIDANG - Para terdakwa kasus pembunuhan sudirman, tengah menjalani persidangan, kemudian aparat kepolisian memeriksa warga yang hendak mengikuti sidang kasus pembunuhan Sudirman di PN Praya, Selasa (20/8) kemarin.

Kasus Pembunuhan Sudirman

Dakwaan JPU Dinilai Kabur Praya (Suara NTB) Persidangan kasus pembunuhan sadis yang menimpa Sudirman, warga Desa Langko Janapria, yang ikut menyeret Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), Selasa (20/8) kemarin, kembali digelar. Sebanyak lima terdakwa yang diduga mengeksekusi korban hingga tewas, dihadirkan ke meja hijau. Dalam sidang yang mengagendakan penyampaian nota keberatan dari pihak terdakwa, di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, H. Sumedi, S.H., tersebut pihak ter-

dakwa mengklaim kalau dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur dan tidak jelas. Sehingga menyulitkan pihak terdakwa untuk memahami isi dakwaan serta memberikan pembelaan. Untuk itu, pihak terdakwa meminta majelis hakim, membataskan dakwaan JPU demi hukum. Ikhsan Tabrani, kuasa hukum para terdakwa mengungkapkan, pihak JPU tidak cermat dan lengkap dalam menyusun dakwaan. Dimana ada perbedaan fakta hasil pemerikasaan dengan dakwaan yang disampaikan JPU dalam dakwaannya. Salah satunya, terkait

penyebab kematian korban. Dimana dalam penjelasannya, para pelaku menebas korban hingga tewas. Disisi lain pihak JPU juga menyampaikan hasil visum, bahwa korban tewas lantaran luka bacok. Sehingga penyebab kematian korban menjadi tidak jelas. Apakah karena tewas ditebas atau karena dibacok. “Jadi ditebas dan dibacok itu berbeda,” sebut Ikhsan kepada Suara NTB, usai sidang. Tidak hanya itu, dalam dakwaan JPU juga tidak menyebutkan secara jelas identitas pelaku, waktu kejadian dan lokasi kejadianya. Usai penyampaian nota keberataan dari pihak ter-

dakwa, pihak majelis hakim kemudian menunda proses persidangan selama dua minggu. Adapun terdakwa yang disidang masing-masing, M. Said, H. Muksin, M. Nasir, Papuq Amboq serta Hasanudin. Sama seperti saat persidangan sebelumnya, jalannya sidang juga dikawal ketat aparat kepolisian. Bahkan Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.IK., turun langsung mengawasi proses pengamanan. Puluhan warga dari pihak keluarga terdakwa hadir untuk memberikan dukungan moral kepada para terdakwa. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian

melakukan pemerikasaan ketat terhadap pengunjung yang hadir sebelum masuk ruang sidang. Sebelumnya, dalam amar dakwaannya JPU Wahyudiono, S.H., menjerat para pelaku dengan dakwaan tiga pasal sekaligus. Yakni dakwaan primer, Pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati. Kemudian subsider Pasal 338 dan Pasal 328 jo Pasal 55 ayat 1 (1) KUHP, tentang penculikan disertai pembunuhan. Dengan ancaman kuruman masing 15 tahun dan 5 tahun penjara. (kir)

Terpidana Korupsi Diduga Bebas Keluar Tahanan Kota Bima (Suara NTB) Praktik pemberian pelayanan spesial kepada nara pidana (napi), kerap menimbulkan kecemburuan sosial dari napi lainnya. Praktik ini duduga dilakukan pihak Rutan Bima, dengan memberikan perlakuan spesial kepada H. Yaman, terpidana kasus korupsi pemotongan dana sertifikasi guru. Mantan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima ini diduga diberi pelayanan spesial karena mendapat asimilasi sebelum waktunya, yakni 1/3 setelah masa tahanan satu tahun dan enam bulan penjara, sejak 20 Juni 2013 lalu. Mestinya, Yaman boleh mendapat remisi setelah menjalani masa tahanan minimal hingga November 2013 mendatang. Sementara Yaman baru menjalani penahanan dua bulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sepekan belakangan Yaman bebas menghirup udara luar. H. Yaman keluar dengan status mendapat asmiliasi atau

proses pembinan narapidana di luar Lapas dan Rutan, dengan dibaurkan ke masyarakat. Pemberian pelayanan khusus kepada Yaman ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melihat yang bersangkutan di luar bui. Menurut seorang sumber yang tak ingin namannya dikorankan, sejak Senin lalu Yaman keluar Rutan sejak pukul 07.30 Wita. “Biasanya dia ke sebuah kebun di Kecamatan Raba. Yaman baru kembali lagi ke dalam Rutan sore hari,” tutur sumber. Hal ini memicu kecemburuan napi dan tahanan lainnya dan dikhawatirkan menjadi penyebab rusuh di Rutan. Padahal sesuai dengan keten-

tuan, untuk mendapatkan asimilasi harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya telah menjalani 1/3 masa pidana sesuai dengan keputusan majelis hakim. “Sementara Yaman yang divonis satu tahun enam bulan oleh Pengadilan Tipikor Mataram baru menjalani masa pidana sekitar dua bulan,” terang sumber. Pemberian asimilasi kepada Yaman ini juga menimbulkan tanda tanya lain. Pasalnya tiga terpidana lainnya dalam kasus yang sama yakni, Jufrin, Fifi dan Abdul Mu’is tidak mendapatkan pelayanan yang sama. Sementara itu, Kepala Rutan Raba Bima Zullaeni Bc,Ip., SH., yang dikonfirmasi terkait dugaan

Dipergoki

Oknum Anggota Polres Dompu Diduga Todong Suami Selingkuhan Kota Bima (Suara NTB) Cinta terlarang Bripka Dd anggota Polres Kabupaten Dompu dan NI Warga Kelurahan Karijawa berujung pada proses hukum. Bripka Dd yang menjabat Kanit di Polsek Kilo dilaporkan oleh suami slingkuhannya, Adnin, yang juga warga Kabupaten Dompu karena tepergok berada di rumah salah satu warga di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima. Diduga Bripka Dd menodongkan senpi ke arah Adnin yang tak terima istrinya digagahi Bripka Dd. Informasi yang dihimpun, perkelahian tersebut terjadi ketika Adnin memergoki Bripka Dd dan NI yang diduga berbuat mesum di salah satu rumah warga di Kelurahan Lewirato Kota Bima sekitar pukul 15.00 Wita. Tidak diketahui pasti siapa yang memulai pemukulan. Namun dalam perkelahian ini, diduga Bripka Dd sempat menodongkan senpi ke arah Adnin. Tak ayal, kericuhan yang terjadi ini pun mengundang perhatian warga setempat. Warga yang melihat perkelahian ini pun mencoba melerai. Hingga akhirnya perkelahian pun dapat diredam. Namun Adnin yang merasa sakit hati serta ditodong melaporkan peristiwa yang dialaminya ke aparat Polsek Rasa NaE Bar-

at.

Saat dikonfirmasi, Adnin mengaku, emosinya memuncak lantaran kecurigaannya selama ini terbukti. Dia memergoki istri sahnya dan oknum anggota Polisi tersebut saat berduaan di dalam mobil di Kelurahan Lewirato. Diakuinya pula, memang sudah lama biduk rumah tangganya goyah lantaran kehadiran oknum polisi tersebut. “Padahal sudah lama saya ingatkan dia (Bripka Dd) supaya tidak mengganggu rumah tangga saya,” aku Adnin. Bahkan, bukan hanya dirinya. Sekitar enam hari lalu, Kasat Reskrim Polres Dompu juga pernah mengingatkannya agar tidak mengganggu istrinya. Saat itu Kasat Reskrim mengingatkannya dalam mediasi yang khusus diupayakan oleh Polres Dompu. Namun, belakangan Bripka Dd yang berjanji tak mengulangi lagi perbuatannya, ingkar. Oknum polisi tersebut dan istrinya, diketahui pergi berduaan ke Kota Bima. Adnin yang merasa dibohongi dan disakiti pun menguntit mereka. Namun saat dipergoki, emosi oknum tersebut pun keluar dan melayangkan bogem ke arah Adnin. Merasa harga dirinya terus diinjak-injak dan merasa terancam, Adnin, pun membalas hingga terjadi duel antara keduanya. Akibatnya, keduanya sama-sama mengalami luka lebam dan benjol. Oknum Bripka Dd yang dim-

intaikonfirmasimengenaituduhan Adnin tak merespon. Dia enggan berkomentar terkait kasusdanpernyataanAdnintersebut. Demikian juga pasangan yang diduga selingkuhannya, enggan diwawancarai. “Ini masalah privasi, saya tidak ada urusan dengan wartawan,” tandas NI ketus. Kapolsek Rasanae Barat, Kompol H. Nurdin, membenarkan terjadi perkelahian dua pihak yang bersangkutan karena dipicu dugaan perselingkuhan. Namun untuk persoalan penganiayaan, katanya, sudah dilakukan perdamaian atas kesadaran dua pihak. Terkait permasalahan kedinasan, pihak Polsek sudah melaporkan ke atasannya, Polres Dompu. “Kita sudah laporkan, sekarang tinggal bagaimana dilakukan proses oleh atasannya di sana (Polres Dompu). Kalo di sini (Polsek) kasus penganiayaannya kita anggap selesai, karena dua pihak sepakat damai dengan kesadaran masingmasing,” terang Nurdin. Tak berapa lama, kedua belah pihak memang mencabut laporan. Mereka sepakat berdamai dan tak melanjutkan proses hukum atas kasus perkelahian yang dialaminya. Hanya saja, untuk kasus penodongan tetap dilanjutkan oleh aparat Kepolisian. (use)

pemberian pelayanan spesial terhadap napi ‘’berduit’’ ini tak memberikan jawaban. Ditemui di ruangannya, Senin, Zullaeni di hadapan sejumlah bawahannya yang mengurus masalah teknis soal napi dan tahanan, tetap enggan berkomentar meski beberapa kali wartawan meminta penjelasan resminya. Zullaeni hanya bisa menjawab, ketika ditanya antisipasi kecemburuan yang timbul dari asimilasi yang diberikan kepada Yaman. Ia menuturkan jika pihaknya memberikan pendekatan pengawasan dan pengamanan bagi petugas terhadap pelaksanaan tugas. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan petugas Kepolisian untuk melaksanakan kontrol setiap hari di Rutan. Apabila terjadi sesuatu yangberhubungandenganKamtibmas di Rutan, pihak Rutan dapat mengkoordinasikanlangsungkepada pihak Kepolisian untuk segera dating ke Rutan. “Untuk memas-

tikan terjadinya gangguan Kamtibmas,” ujarnya. Akan Cek ke Rutan Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kemenkum HAM NTB, Jauhar Fardin, BC.Ip, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB terkaitinformasiini,mengakusama sekali belum mendapat kabar. Namundengankabaryangditerimanya itu, jika benar, ia sangat menyesalkan. “Kami sedang berusaha memberikanpelayananterbaikdan seadil-adilnya kepada napi dan tahanan agar tidak ada potensi keributan, tapi kok yang terjadi di Bima seperti ini,” jawabnya. Untuk itu, ia akan mengecek langsung kepada Kalapas setempat melalui telepon, untuk memastikan kebenaran informasi itu. “Sekali lagi jika ini benar, maka saya perintahkan napi yang bersangkutan segera dimasukkan kembali ke dalam Rutan,” tegasnya. (use/ars)

KAMUS Timur Tawarkan Sejumlah Kandidat Bupati Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski pemilihan Bupati baru akan berlangsung pada 2015 mendatang, namun, Kaukus Muda Sumbawa (KAMUS) Timur, melemparkan sejumlah tawaran figur yang bakal menjadi kandidat Calon Bupati dari wilayah timur Sumbawa. Sebagaimana release yang diterima Suara NTB, Selasa (20/8) kemarin. Sepertinya telah menjadi ideologi politik lokal menjelang Pilkada Kabupaten Sumbawa, mengawinkan kader daerah berbasis Ano Siup dan Ano Rawi. Dan Kandidat Bupati Sumbawa dari zona Timur Kabupaten Sumbawa, yang lebih dikenal dengan istilah simpul Ano Siup, sudah mulai dibicarakan oleh beberapa komunitas di wilayah itu. Salah satunya KAMUS Timur. Kandidat yang berhasil diinventarisir oleh komunitas tersebut berjumlah enam orang kandidat atau kader. “Ke enam kader tersebut berlatar belakang profesional swasta, birokrat aktif dan politisi,” sebut Koordinator Umum KAMUS Timur, Ardiansyah. Dikatakan ardiansyah, uji coba perkawinan dua ideologi mata angin Sumbawa itu sudah teruji dua periode pemerintahan Kabupaten Sumbawa, JM-MJ dan JM-Arasy. Untuk memperkuat gerakan

politik wilayah Sumbawa, komunitas Ano Siup sudah menginventasir kader-kader terbaiknya. Dalam catatan KAMUS Timur, ada H. Syarafuddin Jarot (profesional muda dan swasta), Ir. Iskandar M.C. Dev, (birokrat), Ir. Thalipuddin, M.Si (birokrat), Julmansyah, S.Hut (birokrat). Sementara dari kalangan politisi ada Johan Rosihan ST (politisi) dan H. Nurdin Marjuni SH (politisi). “Melihat kredibilitas dan kapasitas individu kandidat tersebut, sangat layak untuk kami dukung untuk menata ulang pembangunan di daerah ini dengan pendekatan pembangunan berkeadilan berdasarkan potensi wilayah dan SDM masyarakat Sumbawa pada umumnya,’’ ulas Ardiansyah. Dalam hal ini, pihaknya akan membangun konsolidasi kuat dengan menggunakan instrumen representatif untuk menguatkan nama-nama kandidat tersebut di tingkat akar rumput. Termasuk menyiapkan tim diplomasi wilayah untuk mengkomunikasikan di ranah politik praktis. Dalam hal inui, kader daerah Sumbawa sangat banyak yang layak menjadi pemimpin daerah ke depan. Munculnya, kandidat berdasarkan wilayah, justru menjadi ruang pendidikan serta pendewasan dalam berpolitik di era sekarang ini. (arn)


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Rahasia di Balik Lagu ”Yogyakarta” Kla Project Jakarta (Suara NTB) Menjelang konser kelompok musik KLa Project, pada 23 Agustus mendatang, para personelnya berbagi rahasia dibalik lagu “Yogyakarta” yang sejak lama telah sangat familiar di indra dengar publik. Siapa sangka lagu hits “Yogyakarta” KLa Project sebenarnya adalah lagu ber-genre elektronik? Di saat genre yang banyak menggunakan alat synthesizer (atau biasa disingkat synth) itu kini marak kembali di Tanah Air, Katon, Adi dan Lilo sudah memainkannya sejak tahun 80-an. “Sebenarnya lagu Yogyakarta itu dimaksudkan sebagai lagu beraliran elektronik, di situ kami pakai efekefek tweaking audio yang dominan,” kata Adi Adrian pemain piano dan keyboard KLa di Jakarta, Selasa. Adi mengatakan suara yang sering dikira derap kaki delman dalam lagu tersebut

Kesenian UI Meriahkan Pesta Rakyat di Budapest London Penampilan Tim Kesenian Liga Tari Krida Budaya dari Universitas Indonesia yang dipimpin Niniek L. Karim memeriahkan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-68 RI di KBRI Budapest, Hungaria. Sekretaris I Pensosbud KBRI Hungaria Inggrid Rosalina kepada Antara London, Selasa, mengatakan keberadaan Liga Tari Krida Budaya UI dalam rangka mengikuti kegiatan “Summerfest International Folklore Festival and Folk Art Fair” di Szazhalombatta, Hungaria, 12 hingga 22 Agustus, itu dimanfaatkan KBRI Budapest memeriahkan acara pesta rakyat . Pesta rakyat digelar di halaman Gedung KBRI Budapest usai upacara bendera yang dipimpin Dubes RI untuk Hungaria dan Republik Makedonia Maruli Tua Sagala dihadiri masyarakat Indonesia yang berdomisili di Hungaria serta Friends of Indonesia. Kehadiran Liga Tari Krida Budaya Universitas Indonesia yang menampilkan atraksi tarian dan alunan musik tradisional Indonesia dibawakan dengan sangat dinamis dan unik memukau masyarakat Indonesia di Hungaria dan undangan yang hadir. Paduan busana tradisional daerah Betawi, Sunda, Palembang yang digunakan penari menunjang gerakan lincah para penarinya ditambah atraksi tabuhan rebana, gendang dan gamelan pemain musik membuat pesta rakyat semakin meriah dan memberikan warna tersendiri terutama bagi tamu asing . Acara pesta rakyat juga dimeriahkan penampilan Tari Saman dan Tari Kreasi Joged Sesar dibawakan anak-anak Indonesia di Hungaria dan atraksi lagu-lagu perjuangan Indonesia. Selain itu, juga ditampilkan tari Melayu Zapin oleh DWP KBRI Budapest, persembahan lagu-lagu Nusantara dari Vocal Group KBRI Budapest serta Tari Merak dan Joged Bumbung dibawakan penari Hungaria binaan Sanggar Seni KBRI Budapest. Untuk mempromosikan kulineri Indonesia disuguhkan Nasi Tumpeng dipadukan berbagai lauk pauk antara lain telur pindang, urap sayuran, empal gepuk, ayam bumbu bali, sambal goreng ati dan balado teri. Sebagai menu utama disuguhkan pula Opor Ayam, Kari Kambing dan Ikan Bumbu Tauco serta berbagai aneka jajanan pasar, minuman segar Es Teler menambah semarak keanekaragaman kuliner Indonesia. (ant/balipost)

sebenarnya adalah suara dari synth. “Orang-orang sering salah mengira kalau instrumen yang kami pakai di lagu itu adalah instrumen musik tradisional, padahal bukan,” kata Adi. KLa yang terbentuk pada 23 Oktober 1988 dinilai sebagai band yang lebih maju dari jamannya karena pada era tersebut musik berirama Melayu masih lebih populer. KLa merilis album pertamanya “KLa” pada tahun 1989 dan mencetak hits seperti Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa, dan Laguku. Pada tahun 1991, lagu Yogyakarta meraih Penghargaan BASF Award untuk kategori Lagu Terbaik. Jumat, 23 Agustus mendatang, KLa akan menggelar konser 25 tahun dan mempersembahkan lagu-lagu bernuansa elektronik pada penggemarnya. (ant/balipost)

40 Kapal Pesiar Antre Datangi Lombok Giri menang (Suara NTB) Kunjungan wisatawan ke Lombok Barat, baik domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan. Kurun waktu 2012 saja terhitung 330 ribu pengunjung. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2011 lalu. Dari jumlah pengunjung teersebut, sekitar 30 ribu wisatawan datang menggunakan kapal pesiar yang berasal dari banyak negara seperti Australia dan Amerika Serikat. Bahkan tahun ini, sudah ada daftar tunggu mencapai 40 kapal pesiar. “Tahun ini kapal pesiar dari eropa sebanyak 40 yang antre ingin ke Lombok, kapal itu datang sekali dua bulan. Kapal itu membawa 30 ribu wisatawan,” ungkap Sekretaris Dinas Pariwisata, Mawardi, Selasa (20/8). Disebutkan, sampai saat ini baru datang sebanyak 15 kapal pesiar. Kapal-kapal ini berasal dari Eropa. Dari benua biru itu masih ada 40 kapal yang siap datang mengangkut ribuan wisatawan. Kedatangan wisatawan ini,

dianggap pihaknya sebagai momen emas untuk mengembangkan wisata daerah. Tapi disisi lain, pihaknya juga ingin pelayanan maksimal kepada tamu, dengan memperbaiki banyak objek wisata yang sudah tersedia. Dalam rangka itu, Tahun 2014 mendatang, diusulkan Rp 6 miliar untuk revitaslisasi sejumlah lokasi wisata. Disisi lain, ada tersedia dana Rp 1 miliar untuk promosi wisata. (her)

(Suara NTB/dok)

PESIAR-Salah satu kapal pesiar ditumpangi puluhan Wisman yang merapat ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat beberapa waktu lalu. Kapal ini akan disusul puluhan kapal pesiar lainnya dari Eropa.

Sujiwo Tejo Gelar Konser ”Maha Cinta Rahwana” Jakarta (Suara NTB) Seniman Sujiwo Tejo akan menggelar konser bertajuk “Maha Cinta Rahwana” di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki TIM), Jakarta, tanggal 30 dan 31 Agustus mendatang. Glenn Fredly, Anji, Syaharani, Butet Kartaredjasa, Sruti Respati, Putri Ayu, Sitok Srengene, Tya Subiakto, dan Trio GAM (Joned, Gareng, Wisben) akan mendukung konser tersebut. Konser tidak dikemas seperti konser musik biasa, tapi pendekatan pementasan wayang, kata direktur pertunjukan, Agus Noor, dalam

siaran pers. Pendekatan seperti itu diharapkan mampu menghadirkan beragam pencapaian artistik Sujiwo Tejo, tak hanya di bidang musik, tetapi juga bentuk seni lainnya. Konser “Maha Cinta Rahwana” menandai perjalanan 25 tahun bermusik bagi seniman pemrakarsa Jaringan Dalang itu. Lakon “Maha Cinta Rahwana” akan menampilkan lagu-lagu seperti “Ingsun”, “Hujan Deras”, “Anyam-anyaman Nyaman”, “Blak-blakan”, “Ole Olang Wanita”, “Pada Sebuah Ranjang”, “The Sound of Orang Asyik”, dan “Maha Cinta Rahwana”. Tiket konser itu dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per lembar. (ant/balipost)

Jokowi Nonton Metallica di Kelas Festival Jakarta (Suara NTB) Grup band Metallica yang dijadwalkan akan manggung di Jakarta pada 25 Agustus mendatang, adalah salah satu band favorit gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dikenal sebagai penikmat musik cadas. Jokowi pun tak mau ketinggalan untuk bisa melihat langsung konser kedua Metallica di Indonesia tersebut. Dia mengaku sudah membeli tiket di kelas festival yang berharga Rp744 ribu. “Saya enggak beli yang VIP, di festival saja. Saya lebih senang di situ,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat. Dia menyebutkan alasan memilih kelas tersebut karena dia ingin menikmati konser musik dengan caranya. “Ya enggak loncat-loncat tapi jingkrakjingkrak,” katanya.Dia bahkan sudah menetapkan posisi berdiri yang dia inginkan, yakni di depan dekat panggung. “Tapi bukan di depan sendirian, agak depan lah,” katanya. Konser tahun ini merupakan konser kedua Metallica di Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, Metallica akan terlebih dahulu menghibur penggemarnya di Malaysia pada 21 Agustus dan Singapura pada 24 Agustus. (ant/balipost)

Penonton ”Snowpiercer” Kalahkan ”Ironman 3” Seoul Film Korea Selatan berbahasa Inggris garapan sutradara Bong Joon-ho, “Snowpiercer,” telah menarik lebih dari delapan juta penonton dalam 19 hari, kata badan promosi film nasional negara itu, Minggu seperti dikutip kantor berita Yonhap. Film yang dibintangi aktor top Korea Song Kang-ho bersama aktor terkenal Hollywood Chris Evans, Ed Harris dan Tilda Swinton itu menarik total 8.004.089 pemirsa pada Minggu pagi yang merupakan hari ke-19 pemutaran di bioskopbioskop negara tersebut, kata Dewan Film Korea.

Jumlah penonton itu lebih banyak jika dibandingkan 19 hari pertama pemutaran “Miracle in Cell No. 7” dan “Ironman 3.” “Miracle in Cell No. 7” yang dirilis tahun ini menarik total 12.810.000 pemirsa dan menjadi film terlaris ketiga di Korea Selatan, sedangkan superhero “Ironman 3” dari Hollywood menjadi film asing yang paling sukses setelah meraih sekitar sembilan juta pemirsa. Berdasarkan novel grafis Prancis “Le Transperceneige,” film laga sci-fi “Snowpiercer” menggambarkan perjuangan antar kelas di antara sisa-penduduk bumi di suatu kereta. (ant/balipost)

Christopher McQuarrie Sutradarai ”Mission Impossible 5” Jakarta (Suara NTB) Christopher McQuarrie akan menyutradarai Tom Cruise dalam film “Mission: Impossible” yang kelima. McQuarrie pernah bekerja sama dengan Cruise dalam film “Jack Reacher” tahun lalu. Ia menyatakan keikutsertaannya dalam “Mission: Impossible” melalui celotehan di Twitter. “Mission: Accepted,” tulisnya. Cruise, 51, juga menyatakan “kegembiraannya bekerja kembali dengan Chris” melalui pernyataan. “Chris adalah pembuat film luar biasa yang akan memberikan aksi mendebarkan dan menegangkan penonton di seluruh dunia,” kata Cruise, seperti yang diberitakan BBC. “Saya membuat film ini dengan tujuan sutradara yang berbeda akan membuat film itu sesuai dengan visinya mas-

ing-masing,” tambah Cruise. McQuarrie pernah meraih Oscar untuk naskah “The Usual Suspects” (1995). Ia juga pernah menggarap naskah film “Valkyrie” tahun 2008 dengan Tom Cruise menjadi tentara Jerman yang ditugaskan membunuh Hitler. “Mission: Impossible” merupakan film yang diangkat dari serial televisi tahun 60an. Cruise berperan sebagai Ethan Hunt, agen rahasia IMF (Impossible Mission Force). Empat film sebelumnya yang keluar tahun 1996, 2000, 2006, dan 2011, disutradarai masing-masing oleh Brian De Palma, John Woo, JJ Abrams, dan Brad Bird. “Mission: Impossible 5” akan diproduksi oleh Tom Cruise Productions, Paramount Pictures, dan Bad Robot. Company milik Abrams.Mereka belum mengumumkan kapan film itu akan keluar. (ant/balipost)


PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

Halaman 10

Juara Nasional Pengawas Berprestasi

(Suara NTB/rus)

LATIHAN GERAK JALAN - Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 dan Hultah NW ke 78 di Pancor Lombok Timur, digelar sejumlah lomba yang melibatkan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilombakan adalah lomba gerak jalan. Seperti terlihat dalam gambar, satu regu gerak jalan tingkat Madrasah Tsanawiyah sedang latihan di jalan raya di Selong, Selasa (20/8).

SETELAH bertarung dengan perwakilan dari 28 provinsi lain di tingkat nasional, Edy Susilo pengawas sekolah SMK yang mewakili NTB ke tingkat nasional berhasil menyabet Juara I Pengawas Sekolah berprestasi tingkat nasional. Sama seperti seleksi di tingakat provinsi lalu, penilaian pengawas berprestasi di tingkat nasional juga menitikberatkan penilaiannya pada enam kompetensi yang harus dimiliki seorang pengawas. Keenam kompetensi ini kembali diajukan baik secara tertulis, teori, wawancara dan dilihat bukti fisik laporannya melalui porto folio.”Yang dinilai adalah kinerja kita. Melalui bukti fisik kerja selam 4 tahun terakhir,” terang Edy pada Suara NTB, Selasa (20/8) mengenai keberhasilannya menjadi jua-

Kurikulum 2013

Selong (Suara NTB) Penerapan Kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan secara uji coba di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP serta sekolah tingkat SMA dan SMK pada tahun ajaran baru terkesan dipaksakan. Padahal, segala perangkat pelaksana belum siap. Pemerintah diminta tidak menjadikan sebagai anak kelinci percobaan. Pasalnya, jika salah menyampaikan hal ini akan berdampak besar pada masa depan anak.

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/nia)

Edy Susilo

Gorontalo dan Bangka Belitung. Atas prestasi yang telah ditorehkan ini, Edy berharap dapat menjadi teladan dan bernilai bagi guru, pengawas sekolah atau kepala sekolah lainnya. Menurutnya sekecil apapun upaya yang ia lakukan untuk negeri ini, pasti akan bernilai. (nia)

Pelajar Minum Miras

Pemerintah Diminta Tidak Jadikan Anak “Kelinci ”Kelinci Percobaan”

H. Qiyamuddin Saman

ra di tingkat nasional. Sejak tahun 2004 sampai sekarang Edy telah bertugas sebagai seorang pengawas. Berawal dari tugas pertamanya di Kabupaten Dompu sejak tahun 2004, Edy kemudian dipindahkan ke Mataram tahun 2008 menjadi seorang pengawas SMK sampai sekarang. Masa tugas selama di Mataram inilah yang dijadikan sebagai bukti kerjanya selama ini. Dengan kerja keras dan keikhlasannya menjalankan tugas sebagai seorang pengawas SMK, Edy selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Inilah yang akhirnya mengantarkan Edy, sampai di tingkat nasional. Meski sebelumnya harus berhadapan dengan lawan-lawan yang cukup tangguh, seperti perwakilan dari JawaTengah, Jawa Timur, Yogyakarta,

Sekarang ini guru kita belum siap, sekolah juga bingung. Segera latih kepala sekolahnya, karena saya ragu sekolah bisa melaksanakan,

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. H. Qiyamuddin Saman, MM, kepada Suara NTB, Selasa (20/8). Menurutnya, kurikulum baru tersebut masih belum matang. Butuh waktu setidaknya setahun dulu untuk melatih Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari para guru-guru pelaksana. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lotim ini menuturkan, beberapa waktu lalu sudah mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengakuan pihak kementeri-

an ada perubahan perubahan total. Aplikasi kurikulum anyar pada tahun 2013 ini akan dilakukan separuh-separuh. Menurutnya, agar hasil yang diperolehbisa maksimal perangkat pelaksana di satuan pendidikan harus diberikan pelatihan. Pelatihan selama sepekan jelas tidak cukup. “Ini masa depan anak, apalagi di tingkat SD,” kata Qiyamuddin yang juga anggota DPRD Lotim ini . Proses belajar mengajar di tingkat satuan pendidikan diyakini tidak akan bisa berjalan dengan baik, jika pelaksana seperti kepala sekolah,

Praya (Suara NTB) Kekurangan guru hingga kini masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya untuk guru mata pelajaran tertentu. Sebagai contoh, guru mata pelajaran kesenian hampir 80 persen sekolah, khususnya SMP belum punya guru mata pelajaran kesenian. Sementara jumlah SMP di Loteng sebanyak 139 sekolah. “Sampai saat ini baru sekitar 20 persen sekolah yang sudah punya guru kesenian. Selebihnya, belum punya,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, H. Sumum, S.H. M.Pd., kepada

Jauhi Miras MENDENGAR ada pelajar yang seperti itu kita cukup miris, kok bisa pelajar seperti itu? Semestinya sebagai seorang pelajar sudah dididik untuk menjauh dari hal-hal negatif seperti miras. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pelajar tersebut terjerumus. Seperti dari orang tuanya sendiri maupun ada permasalahan lain. Seharusnya sebagai seorang pelajar, harus tahu bagaimana semestinya sikap sebagai seorang pelajar. Salah satunya dengan menjauhi hal-hal negatif seperti miras. Ini karena baik dari segi aturan sekolah dan aturan agama sendiri, pelajar sudah diajarkan bagaimana semestinya harus bertindak. Dewanti Anggit Setia Aji (Kelas XI Akselerasi SMAN 1 Mataram)

Rusak Mental dan Pikiran

M. Fikri Nur Setiawan (Kelas XI Akselerasi SMAN 1 Mataram)

Mataram (Suara NTB) Setelah diciduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram karena menenggak minuman keras tradisional, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram akan memanggil kepala sekolah oknum siswa yang ditangkap Senin lalu. Tindakan ini dilakukan setelah berbagai upaya preventif dilakukan. “Kita akan panggil kepala sekolah bersangkutan,” terang Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Ruslan Effendy di kantor DPRD Kota Mataram Selasa (20/8). Sejauh ini, tambahnya, Dinas Dikpora Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya preventif, baik melalui pernyataan, imbauan, peringatan hingga mengeluarkan berupa surat edaran terkait

dengan pembinaan yang dilakukan sekolah kepada para siswa. Sekolah dalam hal ini telah diminta mengimbau kepada para siswa untuk menghindari perbuatan negatif. Tetapi masih saja banyak ditemukan siswa-siswi yang melanggar aturan. Untuk itu pihaknya akan memanggil kepala sekolah. Jika ini benar menimpa salah satu siswanya, pihak dinas berharap hal ini dapat segera ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Dinas sadar, seluruh kejadian ini bukan semata-mata tanggung jawab sekolah. Untuk itu diperlukan perhatian semua pihak, baik sekolah, masyarakat dan keluarga. (nia)

Ilustrasi (Suara NTB/net)

Di Loteng, 80 Persen Sekolah Belum Punya Guru Kesenian

Setelah heboh dengan terbongkarnya praktik prostitusi pelajar belum lama ini. Dunia pendidikan di Kota Mataram kembali tercoreng dengan ulah beberapa oknum pelajar. Mereka diciduk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menenggak minuman keras (miras). Apa kata mereka tentang pelajar dan miras?

HAL-hal negatif semacam ini semestinya tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar. Seorang pelajar, semestinya belajar seperti yang diharapkan orang tua dan tidak sepantasnya bergaul dengan miras. Karena mereka masih punya masa depan yang panjang untuk disiapkan di masa-masa seperti ini. Menenggak minuman seperti itu justru merusak mental dan pikiran. Akibat miras mereka mencari jalan pintas. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah broken home ataupun tersandung pada bebagai permasalahan lain. Untuk itu orang tua juga perlu diberikan seminar parenting supaya tahu bagaimana memperlakukan anak-anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

guru dan pengawas tidak memahami kurikulum tersebut. “Guru sendiri mengeluh,” paparnya. Ia menuding, pusat tidak pernah tahu persoalan di daerah. Ia justru menyuruh, profesor mengajar SD dulu. Menurutnya, soal ide buat kurikulum tidak sulit, namun aplikasinya di tingkat bawah yang acap kali menuai masalah. Pendidikan karakter yang digaungkan dalam formulasi Kurikulum 2013 ini mirip dengan pola yang diterapkan Pramuka. Aplikasinya pola untuk bisa melahirkan seseorang yang mahir, tidak cukup waktu singkat. Minimal satu tahun dilatih dan tidak diinginkan terjadi kegagalan. “Sekarang ini guru kita belum siap, sekolah juga bingung. Segera latih kepala sekolahnya, karena saya ragu sekolah bisa melaksanakan,” kritiknya. (rus)

Dikpora Panggil Kepala Sekolah

Fokus Belajar SEBAGAI seorang pelajar SMK semestinya tidak boleh mencoba-coba apalagi sampai menenggak miras. ini karena mereka harus terjun ke dunia industri. Saya juga tidak habis pikir mengapa sampai begitu apakah karena orang tuanya tidak mendidik atau karena pergaulan bebas yang menyebabkan mereka seperti itu? Semestinya sebagai seorang pelajar harus fokus belajar dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Jimmy Sucipto (Kelas XI jurusan Akomodasi Perhotelan SMKN 4 Mataram)

Suara NTB, Selasa (20/8). Minimnya guru mata pelajaran kesenian, karena jumlah lulusan guru yang memiliki latar belakang kesenian di Loteng sejauh ini bisa dikatakan sangat jarang. Kondisi ini berdampak pada sekolah yang belum punya guru mata pelajaran kesenian. Apalagi yang memiliki kompetensi yang diharapkan. Untuk mensiasati persoalan tersebut, pihaknya sudah melalui beberapa langkah. Seperti meminta formasi tenaga guru kesenian, termasuk memaksimalkan guruguru mata pelajaran kesenian yang ada melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) kesenian, sehingga banyak guru kesenian yang mengajar lebih dari

satu sekolah. “Tidak ada cara lain, selain dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada dengan diperkuat MGMP kesenian,” jelasnya. Kondisi serupa juga dialami pada guru kelas untuk Sekolah Dasar (SD). Di mana sampai kini Loteng masih kekurangan guru sekolah sekitar 1.500 orang dan tersebar di semua kecamatan. ‘’Khususnya lagi guru kelas di daerah-daerah pelosok,’’ ungkapnya. Terkait persoalan itu, tahun ini pemerintah daerah sudah berencana melakukan penataan ulang guru kelas dan guru mata pelajaran dengan harapan, ada pemerataan guru di semua wilayah. Dari sana kemudian nanti bisa diambil kebijakan selanjutnya. (kir)


Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

Brazilia Kejuaraan dunia MotoGP akan kembali diadakan di Autodromo Internacional Nelson Piquet Brazilia pada 2014. Dilansir dari motogp.com. CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta mengunjungi sirkuit Brazilia sebelum mengumumkan rencana baru tentang Grand Prix kepada pers. Ezpeleta mengumumkan, kejuaraan dunia bisa kembali ke negeri itu pada paruh kedua musim 2014. Proposal dari Pemerintah Brazil dan promotor lokal IMX yang menguraikan proyek tersebut akan disampaikan kepada Komisi Keselamatan pada balapan akhir pekan berikutnya di Hertz British Grand Prix, Silverstone. Sinyalemen itu diharapkan menjadi lampu hijau untuk memulai proyek pembangunan kembali Sirkuit Brazilia yang dimulai Desember 2013 dan berakhir pada April atau Mei 2014. CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta mengatakan Brazil merupakan salah satu pasar sepeda motor terpenting di dunia. ”Ini

di Amerika Selatan. Sangat baik untuk peliputan televisi. Namun, kembali ke Brazil ada harapan dari seluruh keluarga MotoGP selama bertahun-tahun. Itu sangat penting bagi kami,” katanya. “Saya pikir ini benar-benar fantastis. Sekarang Brazil terlibat dalam banyak proyek besar, seperti Piala Dunia sepak bola dan Olimpiade. Ini akan sangat penting bagi mereka, tak hanya pemerintah tetapi juga promotor IMX. Mereka berkomitmen melakukan pekerjaan yang fantastis,” tuturnya. MotoGP diadakan terakhir kali di Brazil pada 2004, ketika kelas balap premier bertitel Rio Grand Prix dan dimenangkan Makoto Tamada. Kembalinya Brazil dalam kalender 2014 menjadikan negara itu sebagai negara kedua di Amerika Selatan yang menjadi tuan rumah setelah Argentina. (ant/bali post)

MOTOGP - Marc Marquez dalam kualifikasi MotoGP Spanyol di Sirkut Katalunya beberapa waktu lalu. Tahun 2014, Brazil akan menjadi tuan rumah MotoGP. (Suara NTB/ist)

Pelantikan Pengprov Perkemi NTB Dijadwalkan Sabtu Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama tertunda, akhirnya Pengprov Perkemi NTB baru bisa menetapkan agenda pelantikan Ketua Umum Perkemi NTB terpilih, I Nengah Sugiartha di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Sabtu (24/8). Wakil Ketua I Pengprov Perkemi NTB Awad Ibrahim saat dihubungi Suara NTB mengakui, pelantikan kepengurusan organisasi olahraga beladiri kempo ini terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Pihak Perkemi NTB telah mengupayakan acara pelantikan Perkemi NTB bisa digelar sebulan setelah terpilihnya I Nengah Sugiartha di Musprov Perkemi di Lombok Raya Mataram April lalu. Apalagi, SK pelantikan kepengurusan Perkemi NTB periode 2013-2017 sudah disahkan PB Perkemi sejak Juni lalu. Namun, karena belum ada kepastian dari pengurus basar Perkemi pusat pihaknya pun terpaksa harus menunda pelantikan. Penundaan jadwal pelantikan kepengurusan olahraga beladiri itu cukup beralasan, pihak PB Perkemi yang diundang untuk melantik belum siap. Mengenai jumlah kepengurusan Perkemi NTB yang akan dilantik sebanyak 30 orang. Jumlah kepengurusan tersebut cukup ramping dibanding kepengurusan sebelumnya. “Kita cari efektif saja, sehingga jumlahnya kita rampingkan,” ucapnya. Pihaknya berharap pengurus yang akan dilantik betulbetul memiliki dedikasi dan pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk benar-benar bekerja mengembangkan olahraga kempo, sehingga memiliki prestasi membanggakan di tingkat regional, nasional dan internasional. (fan)

Pembinaan Atlet Tak Boleh Andalkan KONI dan Cabor Mataram (Suara NTB) Pemerhati Olahraga Atletik, Drs. Subagio mengungkapkan, pembinaan atlet berprestasi tidak boleh hanya mengandalkan KONI dan pengurus cabang olahraga (cabor) semata. Klub-klub atau dojo yeng tersebar di masing-masing daerah harus memiliki tanggung jawab membina atlet. Begitu juga dengan atlet yang punya prestasi nasional harus mampu berlatih secara mandiri. “Pembinaan atlet itu tak boleh diserahkan sepenuhnya ke KONI dan pengurus cabor. Namun klub atau dojo di kabupaten/kota juga harus ikut membina, karena mereka sangat memahami teknis melatih,” ucap mantan Pelatih Pelatnas SEA Games 2011, Drs. Subagio kepada Suara NTB di di Mataram, Senin (19/8) lalu. Pernyataan ini dilontarkan oleh Subagio setelah munculnya pernyataan beberapa atlet mempertanyakan belum digelarnya Pelatda di masing-masing cabor. Baginya, cabor bukan satu-satunya tempat membina atlet. Dalam hal ini, bagi atlet yang sudah punya prestasi nasional namun tidak dipanggil mengikuti Pelatnas harus mampu berlatih mandiri. Mereka harus mampu melaksanakan tugas sebagai atlet yakni menjalani latihan secara profesional. Sementara tugas pengurus cabor dan KONI NTB menyiapkan atlet mengikuti kejurnas. Atlet yang tiba-tiba berhenti latihan, karena alasan tak punya uang, patut disayangkan. Baginya, atlet yang memiliki mental juara harus mampu menjalani latihan secara mandiri. (fan)

Kejurda Tarung Derajat Libatkan Ratusan Atlet Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tarung Derajat yang akan berlangsung di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, 2325 Agustus mendatang dipastikan berlangsung meriah. Pasalnya, event yang memperebutkan piala tetap Pengprov Kodrat NTB dan piala tetap PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) itu akan melibatkan lebih dari 100 petarung se-NTB. Ketua Panitia Pertandingan, Dedy Noor Cholis, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (20/8) mengatakan jumlah peserta yang akan ambil bagian di event bergengsi tersebut mencapai 100 atlet.”Kecuali atlet dari KLU tidak ikut. Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya, yakni Kota Mataram, Lobar, Lotim, Loteng, Sumbawa, KSB, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu dipastikan hadir,” terangnya. Kejuaraan tingkat regional NTB digelar dalam upaya menjaring atlet-atlet potensial yang dipersiapkan mewakili NTB di Kejurnas Piala Presiden di Jakarta September mendatang. Lewat kejuaraan itu Pengprov Kodrat NTB akan mengambil 15 atlet yang terdiri dari 10 atlet putra dan 5 atlet putri. Sementara itu kelas-kelas yang dipertandingkan meliputi 10 kelas putra dan 5 kelas putri, yakni kelas 49,1 kilogram (kg) hingga 75,1 kg. Selain sebagai ajang menjaring atlet, pihak panitia juga menyiapkan piala tetap dan uang pembinaan sebagai hadiah peserta yang juara. Sementara untuk acara technical meeting dan tes kesehatan atlet akan dilakukan di Sport Hall GOR Mataram, Kamis (22/8) besok. Technical meeting, tes kesehatan wajib diikuti peserta guna, sehingga peserta memahami aturan pertandingan dan layak mengikuti pertandingan. (fan)

Gunduli Newcastle 4-0

Pellegrini Lega dengan Penampilan City Manchester Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini mengakui puas menyaksikan pertandingan perdana timnya ketika menang 4-0 atas 10 pemain Newcastle pada laga Liga Utama Inggris yang berlangsung Senin malam. Pemilik City yang berkedudukan di Abu Dhabi menginginkan Pellegrini mengikuti blueprint kemenangan Barcelona dan mantan pelatih Malaga itu ingin mewujudkan filosofi pemainannya melalui para pemain baru diawali pada laga pertama Liga Utama tim Eastlands itu. Gol yang diciptakan David Silva, Sergio Aguero, Yaya Toure dan Samir Nasri, menghancurkan Newcastle, yang harus bermain dengan 10 orang, karena Steven Taylor dikeluarkan dari lapangan ketika laga belum berlangsung setengah main. “Bagi saya, hal terpenting adalah bagaimana cara pemain bermain,” kata Pellegrini. “Kami mencoba bermain sepak bola dengan baik. Kami mencetak empat gol dan kami

memiliki sedikitnya enam atau tujuh peluang,” tambahnya seperti dikutip AFP. Para pemain, katanya, menikmati permainan mereka dan timnya tampil dengan agresif. “Semua pemain tampil dengan hebat dan bekerja keras,” pujinya. Pellegrini menikmati setiap menit dari pergerakan pemainnya dalam debut pertama di Liga Utama itu dan ia mengatakan ia bisa jadi tidak akan gembira bila timnya tampil tidak mengesankan pada laga perdana itu. “Ini merupakan pengalaman pertama saya di Liga Utama, kendati saya sudah bermain banyak dalam laga lawan tim Inggris, seperti Manchester United dan Arsenal, di masa lalu,” katanya. Satu-satunya awan kelabu

bagi Pellegrini adalah cederanya kapten tim asal Belgia Vincent Kompany, sehingga pemain itu harus keluar lapangan pada menit ke-70. Pellegrini mengakui ia tidak tahu apa yang terjadi pada pemainnya itu, sampai tim medis menemukan apa masalah yang menimpa pemain itu. “Kita akan melihat dalam seminggu ini untuk mengetahui kondisi Vincent Kompany,” katanya. Ia menambahkan, “Dokter akan mengetahui apa yang terjadi dengan pemain itu, sampai kita mengerti apa yang akan kita lakukan,” demikian laporan AFP. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

MENANG - Pemain Manchester City meluapkan kegembirannya, karena berhasil mengalahkan Newcastle 4-0 pada pertandingan perdana di Liga Inggris.

Giovani Inspirasi Kemenangan Villarreal Madrid Giovani dos Santos mencetak gol pada menit-menit akhir ketika memenangkan Villarreal yang sempat kecolongan dengan hasil akhir 3-2 atas tim yang baru dipromosikan Almeria pada pertandingan kompetisi sepak bola Liga Spanyol (La Liga), Senin. Pemain depan asal Meksiko itu, yang baru dikontrak tim yang dikenal dengan julukan “Yellow Submarine” itu, yang kembali ke kancah kompetisi elite setelah satu musim berlaga di divisi dua, memulai debutnya dengan melayangkan tendangan mendat a r

yang menggoyang jala gawang lawan pada menit ke-83. Dengan sisa waktu empat menit, ia membuka jalan bagi Jonathan Pereira untuk mencetak angka penentu kemenangan, sekaligus menutup peluang bagi tim tuan rumah untuk meraih kemenangan besar mereka. Almeria mendominasi nyaris sepanjang pertandingan lewat dua gol dari striker Rodri, yang menjalakan gol pada menit ke39 lewat serangan balik serta satu lagi pada menit ke-74 melalui tendangan jarak dekat. Villarreal menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-65 saat pemain bertahan Almeria Sebastian Dubarbier salah mengantisipasi bola, sehingga si kulit bundar nyelonong ke dalam gawang sendiri. “Almeria tampil super sepanjang pertandingan, tapi mereka harus membayarnya pada 20 menit akhir,

Giovani dos Santos

mungkin mereka kelelahan,” kata pelatih Villarreal Mareclino dalam t e m u pers sepe r t i

dikutip Reuters. Espanyol kecolongan dua gol tapi angka akhir menjadi imbang 2-2 di Celta Vigo, sehingga pelatih baru Luis Enrique dan mantan pemain tengah Spanyol itu gagal meraih kemenangan awalnya. Alex Lopez dan Charles mencetak gol untuk Celta pada tiap babak, tetapi Victor Sanchez dan Thievy menghentikan kegembiraan mereka. Sebelumnya, Alberto Bueno membuat para pemain Elche gembira dengan tampilnya mereka ke kancah kompetisi La Liga setelah absen selama 24 tahun, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan kandang 3-0 atas Rayo Vallecano. Pertandingan itu ditandai dengan suasana hening, karena penonton pendukung Rayo melancarkan protes atas keputusan liga sepak bola yang dianggap tidak populer dengan mengubah acara siaran pertandingan menjadi Senin dan Jumat pada pukul 11 malam. Protes itu berlangsung selama 24 menit dan ketika pertandingan dimulai, mantan pemain depan Real Madrid Bueno melancarkan tendangan mendatar pada menit ke-40 ke pojok gawang lawan. Tendangan jarak jauh amat spektakuler yang dilayangkan Alberto Perea beberapa menit sebelum turun minum, menggandakan gol mereka dan Bueno melengkapi kemenangan mereka lewat tendangan dari jarak 25 meter pada menit ke74. (ant/bali post)

Prancis akan Jamu Australia Paris Prancis akan menjamu Australia untuk pertama kalinya pada laga persahabatan internasional akhir tahun ini, demikian pernyataan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Senin. Pertemuan kedua tim itu akan diadakan di Parc des Princes di Paris pada 11 Oktober, empat hari sebelum hari pertandingan terakhir Prancis di babak kualifikasi Piala Dunia melawan Finlandia di kandangnya. Kedua tim belum pernah ber-

temu sejak bermain imbang 1-1 pada pertandingan persahabatan di Melbourne pada 2001. Prancis, yang berada satu poin di bawah pimpinan grup Spanyol pada penyisihan Piala Dunia, akan berangkat ke Georgia untuk berlaga pada 6 September, kemudian empat hari kemudian bertemu dengan Belarusia. Tim Socceroos sudah lolos ke Piala Dunia tahun depan dan akan berkunjung ke kandang tuan rumah Brazil bulan depan untuk melakoni laga persahabatan. (ant/bali post)

31 Negara Pastikan Ikut ISG Palembang (Suara NTB) Sebanyak 31 negara telah memastikan keikutsertaan pada Islamic Solidarity Games (ISG) ke III di Palembang, 22 September-1 Oktober 2013, setelah panitia menerima surat pendaftaran ulang secara online. “Sebanyak 31 negara sudah mengkonfirmasi ulang ke panitia perihal keikutsertaannya, sedangkan tujuh negara lagi masih ditunggu karena sejauh ini baru sebatas pernyataan lisan,” kata Ketua Deputi I Panitia Pelaksana Islamic Solidarity Games (ISG), Joko Pramono, seusai menggelar rapat bersama anggota Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF) dan Supervision and Coordination Committee di Palembang, Senin. Rapat itu dihadiri perwakilan ISSF, Abby Mubiru (Chairman supervision and coordination), Saeed Hussein Abdul Ghaffar (Member SCC), dan Lanny Galikuwa Kimbowa (ISSF Secretariat Support Team). Ia mengemukakan, ketujuh negara yang belum memberikan kepastian akan diberikan kesempatan hingga akhir Agustus 2013. “Dari tujuh negara itu ada Malaysia. Jika sampai batas waktu tetap tidak ada kepastian, maka panitia pelaksana menyatakan mengundurkan

diri,” katanya. Terkait dengan negara-negara yang saat ini sedang mengalami konflik dalam negeri, seperti Mesir, Irak, dan Suriah, menurut dia, bakal mendapatkan perhatian khusus dari panitia penyelenggara. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Maryama Bustam, mengemukakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian jumlah negara peserta ISG yang hingga kini belum final. Menurut dia, data mengenai jumlah peserta itu sangat dibutuhkan untuk menyiapkan berbagai keperluan. “Panitia mengambil sisi positifnya saja yakni dapat memanfaatkan waktu tersisa ini untuk mempersiapkan diri agar benar-benar maksimal,” ujarnya. Sekira 3.000 atlet dan ofisial akan ambil bagian pada ISG edisi ke-3 yang mempertandingkan 13 cabang olahraga. Panitia mengumumkan bahwa 26 negara yang akan ambil bagian adalah Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Tajikistan, Turmekistan, Algeria, Burkina Faso, Maladewa, Maroko, Sudan, Uganda, Mesir, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Turki, dan Guyana. (ant/bali post)


SUARA NTB

Rabu, 21 Agustus 2013

Halaman 12

Sesuai Prosedur, Pembangunan BLK Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Nurhikma, S.Pt, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano memberikan klarifikasi seputar kontroversi lokasi BLK yang akhir-akhir ini terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Baik masyarakat, pegiat LSM dan aparat hukum. Sebagai orang yang paling tahu seluk - beluk proses pembangunan BLK itu, Nurhikma mengakui jika penetapan lokasi pembangunan BLK yang didanai dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tidak berdasarkan hasil studi kelayakan. Tetapi sesuai instruksi kepala daerah dalam hal ini bupati, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) saat itu sebagai pengguna. Karena disediakan lokasi di sana, jadi kita bangun di sana juga,” terangnya kepada media ini, Selasa (20/8). Bangunan BLK merupakan

bangunan sederhana, karenanya menurut hemat Nurhikma, tidak diperlukan studi kelayakan. Terlebih proses pembangunan BLK itu telah sesuai prosedur karena dilengkapi dengan Detail Engineering Design (DED) sebagai syarat kelaikan pembangunan. “DEDnya dikerjakan oleh pihak ketiga. Tentu tidak akan dibangun di lokasi yang sekarang kalau hasil DED-nya menyebutkan tidak layak,” cetusnya. Selanjutnya ia memaparkan dari sisi keuangan, pembangunan BLK yang dibiayai antara tahun 2008 hingga 2009 itu juga tak ber-

masalah. Buktinya kata Nurhikma, hasil audit Inspektorat Kabupaten (Itkab) pada dua tahun anggaran saat pembangunan BLK dilaksanakan, tidak satu pun menjadi temuan di Disnakertrans. “Silakan cek ke Inspektorat sesuai tahun anggaran pekerjaan BLK. Apa ada temuan atau tidak. Toh juga semua pihak terutama pelaksana pekerjaan menandatangani seluruh dokumen kontrak kerja pembangunannya dan tidak ada persoalan,” tegasnya. Ia tak membantah jika dari sisi pemanfaatannya, BLK Poto

EKSPEDISI

FINANCE

Tano layak dikritisi. Namun demikian, tak kunjung dikelolanya bangunan yang telah menelan biaya miliaran rupiah itu bukan karena lokasinya. Tetapi lebih kepada belum lengkapnya fasilitas di bangungan BLK tersebut. “Masih ada bangunan yang perlu kita tempatkan di sana. Termasuk juga peralatannya. Jadi itu saya kira alasan kenapa BLK itu belum dimanfaatkan, bukan karena lokasinya,” tandasnya sembari kemba-

li menyatakan, jika Pemda KSB melalui Disnakertrans sempat beberapa kali mengajukan permohonan pendanaan lanjutan ke Kemenakertrans. Namun hingga kini belum ada tanggapan. “Kita sempat beberapa kali memintaanggaranpembangunanlanjutan, tapi belum ada realisasi lagi sampai sekarang,” urai Nurhikma yang kini menjabat sebagai sekretaris Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Peternakan dan Kehutanan (BP4K) KSB ini. (bug)

JUAL BELI MOBIL

C.01.08.13

TRAVEL

RUPA-RUPA

DIJUAL

LOWONGAN

RUMAH DI CITRA MUTIARA 2 BLOK C/11 JL.BANDA SRAYA PAGUTAN BS. OVER KREDIT HP.0817365070Brs.07.08.13

DIBUTUHKAN segera, Guide Korea, mahir berbahasa Korea, laki-laki max 30 thn. Yang berminat hubungi shin@sasak tour.kr, ocang@sasak tour.kr Brs.08.08.13

ADVERTISING

HILANG STNK R2 HONDA DR2572CB N O K A / N O S I N : MH1JFA118CK113083/ JFA15-1111839 AN.WAHIDA HILANG DISEKITAR PUNIA MATARAM Brs.09.08.13

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

C.05.08.13

C.06.08.13

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU TOKO MAINAN

LAUNDRY

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya : PETS SHOP

BATIK

C.04.08.13

TANAH KAPLING

D.02.08.13

PELATIHAN

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Rabu, 21 Agustus 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

PENGABDIAN

Halaman 14

Angkat Lombok dari Kicauan di ’Twitter’ Sejak puluhan tahun lalu, Lombok memang sudah dikenal sebagai salah satu pulau yang mempunyai pemandangan indah dengan pantai dan gunungnya. Waktu itu objek wisata yang paling dikenal adalah Senggigi dan Gili Trawangan. Namun sejak beberapa tahun ini, nama Lombok semakin booming dan menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan di jejaring sosial media Twitter, nama Lombok lebih populer dari Hawaii. Disamping karena usaha dari berbagai pihak seperti pemerintah, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dan para pelaku wisata untuk melakukan promosi, naik daunnya Lombok sebagai destinasi wisata dapat juga dikatakan karena gencarnya pengenalan Lombok melalui media sosial. Made Ari Diatmika (35) juga mempunyai kontribusi besar dalam mempromosikan pulau Seribu Masjid ini. Sejak tahun 2009 lalu, Ari aktif berkicau di Twitter melalui akun @infolombok. Akun Twitter @infolombok tepatnya dibuat tanggal 8

September 2009 dan dimoderasi langsung oleh Ari. Ditemui di Taman Udayana, Sabtu (17/8) lalu, Ari menceritakan bagaimana awalnya ia membuat akun Twitter @infolombok. “Waktu itu pariwisata di Lombok belum begitu booming. Masyarakat luas hanya tahu Senggigi dan Gili Trawangan. Terus ada teman dari Bandung nyaranin buat akun Twitter. Awalnya saya belum tahu apa itu Twitter,” tuturnya. Waktu itu Twitter belum begitu terkenal juga di Lombok. Niatan awalnya, akun itu tidak khusus untuk pariwisa-

ta. Tapi berbagi informasi tentang semua hal yang sedang terjadi di Lombok. “Awalnya hanya ingin berbagi segala informasi tentang pulau Lombok. Tapi seiring dengan program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 yang menargetkan satu juta wisatawan ke NTB, maka @infolombok juga ingin berpartisipasi untuk promosi keindahan Lombok melalui Twitter. Lombok bukan hanya pantai Senggigi dan Gili Trawangan saja,” terangnya. Dari saat itu, Ari lebih banyak memposting info-info pariwisata termasuk objekobjek wisata yang belum

banyak dikenal masyarakat seperti Pantai Pink Tangsi, Pantai Batu Payung, dan lainnya. Kebetulan, pria kelahiran Mataram, 17 Februari 1978 ini juga memiliki hobi fotografi dan berwisata. Hasil bidikan dan cerita dari penjelajahannya ke objek-objek wisata di Lombok inilah yang kemudian diposting di Twitter. Sampai saat ini, pengikut (follower) akun @infolombok hampir mencapai 25 ribu. Untuk informasi yang diposting di Twitter, Ari juga mendapatkan informasi dari travel-travel sehingga kicauan mengenai pariwisata menjadi lebih dominan. “Sumber informasi sebagai bahan twit bisa dari berbagai sumber baik online maupun offline. Ditunjang dengan hobi keliling Lombok dan fotografi maka hasil jepretan sendiri di-twit sambil promosi lokasi dan

keindahan objek-objek wisata,” terangnya. Infolombok dapat dikatakan sebagai akun pertama di Twitter yang bertemakan Lombok. Saat ini banyak muncul akun sejenis dengan berbagai nama berbeda. Menurut alumni Teknik Sipil Universitas Mataram ini, hal tersebut merupakan fenomena yang cukup bagus untuk semakin mengangkat potensi-potensi daerah. Ia menyebut akun-akun tersebut ‘beda gaya satu tujuan yaitu bersama-sama promosi keindahan Lombok. “Akhirnya target VLS 2012 lebih dari satu juta wisatawan mengunjungi NTB menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dan mungkin admin akun lombok lainnya. Kami merasa turut berpartisipasi menyebar ajakan untuk mengunjungi Lombok walaupun mungkin kontribusinya terhitung kecil dan tak

bisa diukur,” terangnya. Bersama admin akun Lombok lainnya, mereka pun sering melakukan kopi darat dan melakukan beberapa kegiatan. Setiap akun saling berbagi informasi dan mereka juga sering mendiskusikan berbagai hal. “Kami sepakat bahwa promosi adalah menyebarkan hal-hal baik tentang Lombok terutama keindahan objek-objek wisatanya. Kekurangan-kekurangan dianggap sebagai masukan dan diberi hashtag #benahilombok,” terangnya. Terbitkan Buku “Dong Ayo ke Lombok” Selain aktif ‘berkicau’ di Twitter, Ari juga membentuk komunitas @onofflombok. Selain komunikasi lewat Twitter, mereka juga kerap

kopi darat dan melakukan berbagai kegiatan seperti keliling Lombok dan menyebarkan keindahannya. Komunitas ini dibentuk pada 8 Oktober 2011 dan sering mengadakan event seperti Kopdar Komunitas NTB, Sweeters Go Green (penanaman 1000 bibit pohon di Taman Udayana), nonton bareng film Lombok, workshop fotografi dasar, penyuluhan sampah, gerakan bersih Pantai Ampenan, dan mengadakan bakti sosial lintas komunitas untuk korban gempa di KLU. Selain berbagai kegiatan tersebut, komunitas ini juga telah menerbitkan buku wisata Lombok yaitu Dong Ayo ke Lombok seri pantai. Buku Dong Ayo ke Lombok mengulas sekitar 30 pantai di penjuru Lombok lengkap rute, peta dan foto-foto penuh warna dalam bentuk buku saku. (yan)

Berkah dari Kicauan WALNYA Ari Diatmika membuat akun Twitter @infolombok hanya dengan niatan ingin mengangkat daerahnya. Tak ada tendensi untuk meraih keuntungan. Namun lambat laun, ia mendapatkan banyak berkah dari niat baiknya mempromosikan daerah. Saat ini @infolombok banyak dilirik perusahaan jasa pariwisata seperti travel, rumah makan, hotel, industri rumahan, dan lainnya untuk mempromosikan usaha mereka. Bahkan Ari telah menekan kontrak dengan salah satu provider seluler. “Dari niat awal akun @infolombok itu dibuat non profit, tapi akhinya bisa menjadi bisnis untuk menambah penghasilan. Hitung-hitung ganti biaya pulsa dan modem plus biaya mijit jempol,” ujarnya seraya tertawa. Suami dari Ni Made Resini ini mengatakan jika teknologi dimanfaatkan dengan positif, maka hasilnya juga akan positif. Tidak hanya itu, diskusi yang dilakukan di media sosial tersebut juga menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Biasanya ada diskusi dengan tema Benahi Lombok. Para follower bisa memberikan

masukan mengenai pembangunan di Lombok. Komentar tersebut kemudian akan dilanjutkan ke akun Twitter para pemangku kebijakan seperti gubernur. Ari berharap perkembangan pariwisata Lombok ke depan semakin meningkat. Menurutnya Lombok adalah pulau dengan objek wisata paling lengkap seperti wisata alam, wisata pantai, wisata budaya, wisata religi, disertai juga dengan berbagai kuliner lokal yang bervariasi. “So, Lombok kurang apa coba,” ujarnya. Selain sukses memperkenalkan Batu Payung dan pantai Pink melalui media sosial, selanjutnya ia akan mengangkat Pantai Nipah di KLU. Menurutnya Nipah mempunyai akses jalan mulus, pemandangan pantai nan cantik, air laut bening dan tenang, pasir putih, snorkeling dan kano, ikan bakar, dan sunset point. “Recommended! Harapan saya semoga Lombok semakin berbenah untuk menjadi salah satu tujuan wisata nasional dan internasional,” harapnya. Disangka dari Kalangan Birokrat Kerap memposting kicauan yang selalu menunjukkan sisi baik dari pulau ini, Ari kerap disentil dan disangka sebagai orang dari kalangan birokrat atau PNS. Bahkan ada yang menga-

takan ia hanya ingin cari nama agar naik jabatan, dan berbagai anggapan negatif lainnya. Tapi ia menegaskan kalau akun itu independen dan ia kelola sendiri tanpa intervensi dari siapapun. Akun itu juga sering dianggap porsi beritanya tidak seimbang karena promosi terus yang baik-baik sedangkan kekurangankekurangannya jarang diulas. “Saya sering jawab namanya juga promosi Lombok Itu Indah, kalau kekurangan ya lewat Diskusi Lombok dengan tujuan banyak masukan untuk benahi Lombok. Ternyata dibaca juga lho hasil-hasil diskusi tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan bisa mengambil kebijakan,”ujarnya. Tantangan sebagai admin akun dengan puluhan ribu follower yaitu sering mendapat pertanyaan yang sama dan berulang-ulang hampir setiap hari dari para pengikutnya. Misalnya; “Min, hotel murah di mana? Rute dari BIL ke Gili Trawangan bagaimana dan naik apa?” Karakter followernya menurut Ari rata-rata menginginkan respon jawaban sesegera mungkin. “Tapi saya santai saja, kapan sempat jawab dan ada waktu ya dijawab. Kalau nggak tinggal di-RT aja nanti ada saja follower lain yang bantu jawab,” tandasnya. (yan)

Profil Made Ari Diatmika Tempat/Tanggal Lahir Tempat/Tanggal Lahir :: Mataram, 7 7 Februari Februari 1978 1978 Mataram, Pendidikan : Teknik Sipil Universitas Mataram Hobi : Keliling Lombok Nama Orang Tua : Made Sutaria dan Nyoman Widiasmini Nama Isteri : Ni Made Resini

(Suara NTB/i st)


SUARA NTB Rabu 21 Agustus 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

DPRD Kota Bandung Kirimi KPK Surat ’’Pinjam’’ Dada Rosada Bandung (Suara NTB) – DPRD Kota Bandung melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk “meminjam” Wali Kota Bandung Dada Rosada yang saat ini menjadi tahanan. “DPRD menyampaikan surat ke KPK untuk bisa ‘meminjam’ Dada Rosada agar bisa hadir pada serah terima jabatan Wali Kota Bandung 16 September,” kata Ketua DPRD Kota Bandung H Erwan Setiawan di Bandung, Selasa. Erwam mengatakan surat tersebut disampaikan pada hari ini demi mendapatkan respon secepatnya dari KPK. Terkait penahanan Wali Kota Bandung oleh KPK, Ketua DPRD itu menyatakan prihatin dan ia berharap hal itu tidak berpengaruh kepada kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan pasangan Wali Kota Bandung terpilih Ridwan Kamil - H Oded M Danial rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandung. (ant/bali post)

Dada Rosada

Uang Suap Rudi Rubiandini untuk Ekspansi Bisnis Kernel Jakarta (Suara NTB) – Uang suap untuk Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini ditujukan agar PT PT Kernel Oil Private Limited dapat melakukan ekspansi bisnis ke hulu migas. “Pak Simon ingin ekspansi perusahaan Kernel Oil ke SKK Migas karena perusahaan tersebut belum pernah ikut tender di SKK Migas, selama ini PT Kernel selalu bergelut di bidang solar,” kata Junimart Girsang, pengacara komisaris PT Kernel Oil Simon Tanjaya, di Jakarta, Selasa. “Mereka mau ekspansi ke SKK Migas karena selama ini mereka bergerak di bidang solar, kalau solar itu berhubungan ke Dirjen Migas, ke BPH Migas dan kepada Kementerian Perdagangan,” ungkap Junimart. Junimart mengatakan kliennya telah menyerahkan uang senilai total 700 ribu dolar AS untuk meloloskan PT Kernel ke bisnis hulu minyak. “Pak Simon mengakui ada penyerahan uang sebanyak 2 kali dalam bentuk dolar AS, 300 ribu dolar AS sebelum Lebaran dan 400 ribu dolar AS setelah lebaran,” ujar Junimart. Uang tersebut diserahkan kepada pelatih golf Rudi, Deviardi alias Ardi atas pemintaan Ardi yang mengaku sebagai sekretaris SKK Migas. “Ardi itu mengaku kepada Pak Simon sebagai sekretaris SKK Migas. Pemberian uang semua melalui Ardi, harusnya ditanyakan ke Ardi mengapa dia bisa mengelabuhi Simon dan kenapa juga Pak Ardi mengaku sebagai sekretaris SKK Migas,” tambah Junimart. Namun ia menekankan bahwa Simon tidak tahu soal motor bermesin besar yang diberikan Ardi kepada Rudi. Simon di PT Kernel Oil menjabat sebagai komisaris dan pelaksana perusahaan berkuasa penuh untuk mendapatkan proyek di kementerian. Simon juga mengaku belum pernah bertemu dengan Rudi sehingga dia hanya menyerahkan uang kepada Ardi. (ant/bali post)

Marinir Indonesia-Amerika Latihan Bersama Surabaya (Suara NTB) – Korps Marinir TNI AL menggelar latihan bersama dengan “United States Marine Corps” (USMC) di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim pada 20 Agustus hingga 6 September. Informasi dari Dispen Kormar kepada ANTARA di Surabaya, Selasa, menyebutkan latihan bersama itu dibuka Asisten Operasi Komandan Korps Marinir (Asops Dankormar) Kolonel Marinir Purwadi mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington. Latihan bersama bertajuk “Lantern Iron 13-1” itu melibatkan 77 prajurit yakni 66 prajurit Batalyon Taifib-1 Marinir dan 11 prajurit US MARSOC. “Situasi global menuntut kesiapan Korps Marinir secara optimal, khususnya keamanan maritim,” kata Komandan Korps Marinir dalam amanatnya yang dibacakan Asops Dankormar. Untuk mencapai tingkat kesiapan yang optimal, prajurit Korps Marinir yang profesional dituntut untuk memiliki standar tertinggi dalam hal teknik dan taktik guna menangani berbagai situasi yang berkembang. “Dengan pelaksanaan latihan Lantern Iron 13-1 itu, maka semua tuntutan dapat terpenuhi, apalagi latihan kali ini memfokuskan pada permasalahan pertempuran di darat dan di laut yang mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya,” katanya. Dalam latihan bersama itu, kedua belah pihak akan dapat saling bertukar pengetahuan, khususnya materi kemampuan Intai Amfibi, perang hutan, dan sniper melalui metode teori hingga praktik di lapangan. “Melalui latihan tersebut, saya harapkan penguasaan materi akan dapat lebih meningkat, meskipun materi-materi tersebut bukan hal yang baru, tapi persahabatan dengan pihak lain itu juga penting, termasuk dalam bidang militer,” kata Komandan Korps Marinir. Sementara itu, Komandan Satgas Latihan Letkol Marinir Edy Cahyanto mengatakan tujuan latihan “Lantern Iron 13-1” itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik dan taktik prajurit Taifib serta menjalin kerja sama/persahabatan dengan prajurit US MARSOC. “Materi latihan meliputi teori di kelas dan praktik di lapangan. Untuk teori di kelas meliputi pertolongan pertama korban perang (Medical/Tactical Combat Casualty Care), dan identifikasi serta tindakan terhadap bahan peledak (Demolition Identification dan reaction),” katanya. Untuk praktik di lapangan, materinya meliputi menembak sniper, operasi renang rintis (scout swimmer operation), raid amfibi, pengintaian pantai (beach landing technique), “jungle and sea survival” dan berganda (full mission profile). (ant/bali post)

Demokrat Persilahkan KPK Periksa Jero Wacik Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menyatakan partainya sedang melakukan konsolidasi dan tidak ingin terkontaminasi dengan kasuskasus seperti suap di SKK Migas yang menyeret petinggi Demokrat, yang juga Menteri ESDM, Jero Wacik. “Adanya uang yang ditemukan di ruang Sekretariat Jenderal ESDM, Partai Demokrat mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri hingga atasan Sekretaris Jenderal ESDM. Kita setuju,” kata Max di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Selasa. Namun, kata dia, Partai Demokrat belum memutuskan sikap untuk memberi sanksi kepada Jero Wacik. “Kita tunggu hasil penyelidikan KPK, betul atau tidaknya. Sanksi kepada Pak Jero Wacik tidak ada karena bukan sebagai pelaku. Tapi atasan Sekjen ESDM, iya,” kata Max. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan KPK akan menelusuri aktor utama dari kasus suap SKK Migas. “Yang pasti dan yang jelas bahwa dari hasil penyitaan dokumen-dokumen itu, bisa disimpulkan bahwa bukti-bukti menjadi terang benderang, dan semakin signifikan untuk membongkar aktor intelektual, dalam kasus korupsi, di institusi SKK Migas ini,” kata Abraham. (ant/bali post)

Max Sopacua

senin (19/8). Sebelumnya, Akil Mochtar telah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada April 2013 menggantikan Mahfud MD. Masa jabatan Akil sebagai hakim konstitusi periode 2008-2013 telah berakhir pada 16 Agustus 2013 dan DPR kemudian memperpanjang masa jabatannya untuk periode kedua (20132018) sebagai hakim konstitusi. (ant/bali post)

Akil Mochtar

114 Napi Tanjung Gusta Ditangkap Jakarta (Suara NTB) – Sebanyak 114 narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, yang kabur saat terjadi kerusuhan Kamis (11/7) malam, berhasil ditangkap. “Sampai hari Selasa (20/8), jumlah napi yang tertangkap mencapai 114 orang,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie di Jakarta, Selasa.

Sehingga dari total sebanyak 212 orang napi yang melarikan diri dari lapas pascakerusuhan, sebanyak 98 orang lainnya masih buron. Menurut dia, dari ratusan napi yang berhasil ditangkap, tidak satupun dari mereka merupakan napi kasus terorisme yang selama ini dicari. “Empat orang napi teroris masih `bebas`. Masih dicari,” katanya. Keempat napi teror-

Jakarta (Suara NTB) – Seorang pengendara mobil yang diduga anggota Badan Intelijen Negara, MA (48), menodongkan senjata api kepada pengemudi mobil bernama Scriven Mantri (26) di Jalan Tol Cikampek-Jakarta, Senin (19/ 8/13) sekitar pukul 16.00 WIB. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Selasa, menjelaskan kejadiannya di Jalan Tol Cikampek - Jakarta, Kelurahan Gandasari, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut berawal saat Scriven Mantri mengendarai mobil disalip MA yang juga mengendarai mobil. Kare-

na alasan membahayakan, Scriven menegur MA, namun pelaku tidak terima dan menodongkan senjata api. “Pelaku juga mengancam `saya tembak kamu` kepada pelapor,” ujar Rikwanto. Kemudian, Scriven mengikuti pelaku keluar tol dan meminta bantuan petugas kepolisian di perempatan Gandasuka, Cibitung. Mendapatkan laporan tersebut, petugas kepolisian mengamankan MA dan membawa ke Polsek Cikarang Barat. Dari tangan MA, petugas menyita barang bukti sepucuk senjata api, kartu izin senjata api BIN dan kartu anggota BIN. (ant/bali post)

Soekarwo Optimis Menangi Pilkada Jatim Satu Putaran

Akil Mochtar Ucapkan Sumpah sebagai Ketua MK Jakarta (Suara NTB) – Akil Mochtar mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2016 dalam sidang pleno khusus di depan delapan hakim konstitusi di Jakarta, Selasa. Pengucapan Sumpah Ketua MK yang kedua kalinya ini dilakukan sehubungan dengan habisnya masa jabatan Akil sebagai hakim konstitusi Periode 2008-2013 dan telah diperpanjang DPR menjadi lima tahun lagi hingga 2018. Hakim Konstitusi Muhammad Alim, selaku pemimpin sidang, mengatakan bahwa Akil Mochtar akan menjabat sebagai ketua MK selama 2,5 tahun, yakni 2013-2016, dan selanjutnya bisa dipilih kembali untuk periode kedua. Pengucapan sumpah ini setelah Akil Mochtar secara aklamasi terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2016 dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada

Diduga Anggota BIN, Todongkan Senpi ke Pengendara Mobil

is itu yakni Nirbas alias Arab, Agus Sunyoto, Abdul Gani Siregar dan Fadli Sadama. Peristiwa ratusan napi kabur dan kebakaran Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan pada Kamis malam (11/7) dipicu keributan di Lapas tersebut. Keributan diduga terjadi karena air dan listrik mati pada Kamis (11/7) pukul 05.00 WIB dan pukul 17.30 WIB. (ant/bali post)

Pacitan (Suara NTB) – Calon gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku optimistis bisa memenangi Pemilihan Gubernur 29 Agustus 2013 dengan suara signifikan dibanding calon lain. “Insya Allah menang. Kami selalu optimistis hasilnya sesuai dengan harapan kita selama ini,” ujarnya saat menggelar kampanye akbar di alun-alun Kota Pacitan, Selasa. Namun, ia menolak menyebut target perolehan maupun persentase suara. Sebaliknya, ia hanya mengukur besarnya gelombang dukungan melalui partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam setiap kampanye yang digelar Karsa di berbagai daerah di Jatim. “Tidak baik itu (menyebut target suara). Ya nanti lah, yang jelas kami optimistis (menang satu putaran),” tandasnya. Diungkapkan Pakde Karwo, keyakinan itu didasari kenyataan di lapangan, dimana dukungan terhadapnya dirasakan masih besar. Ia lantas menganalogikan rangkaian kampanyenya dengan istilah “grayak-grayak” (meraba-raba). Melalui proses perabaan itu, kata dia, Soekarwo mengaku merasakan masih besarnya dukungan dan simpati pemilih yang signifikan den-

gan istilah “setrum” (arus listrik) besar. “Saya tidak tahu (jumlah besarnya dukungan). Tapi saya hanya grayaki (meraba),” tukasnya. Menurut Sokarwo, untuk terus memajukan Jatim ada sejumlah program yang ditawarkan, di antaranya adalah bidang pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Koperasi Wanita (Kopwan), usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan penguatan akses modal. Pemberdayaan ekonomi perempuan, misalnya, dipilih sebagai salah satu isu kampanye karena dampaknya cukup besar. Sebab selama ini kaum hawa menjadi salah satu penggerak utamanya. Sebelum menggelar kampanye terbuka di alun-alun Kabupaten Pacitan, Soekarwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur tersebut menyempatkan diri mengunjungi dua pasar tradisional setempat, yakni Pasar Minulyo dan Arjowinangun. Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo terlihat beberapa kali berbincang-bincang dengan para pedagang didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Bendahara DPP Partai Demokrat Sartono, serta Bupati Pacitan Indartato. (ant/bali post)

Gedung IKJ Terbakar Jakarta (Suara NTB) – Gedung Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang terletak kompleks Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini, Jakarta Pusat, terbakar pada Selasa sekitar pukul 19.00 WIB. “Iya benar tadi ada laporan kebakaran, petugas pemadam kebakaran sudah dikirim ke sana,” kata petugas TMC yang bertugas, David, saat dihubungi ANTARA News, Selasa malam. Sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran pun sudah dikerahkan, seperti yang disampaikan petugas siaga dinas kebakaran Jakarta Pusat, Poniman. Akan tetapi, Poniman belum dapat mengkonfirmasi berapa jumlah gedung yang terbakar termasuk penyebab kebakaran. “Belum ada monitor lagi berapa gedung yang terbakar. Tadi petugas yang menangani kebakaran di Karang Anyar, Sawah Besar langsung menuju ke TIM,” jelasnya. Di kompleks TIM, terdapat beberapa gedung seperti IKJ, Planetarium, beberapa gedung teater, bioskop, dan kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) namun belum diketahui gedung mana saja yang terbakar. (ant/bali post)


SUARA NTB Rabu, 21 Agustus 2013

mencapai pantai Taiwan Timur pada Rabu sore, lalu bergerak ke arah pantai Cina Tenggara di Provinsi Fujian dan Zhejiang, demikian laporan Xinhua, Selasa. Badai tropis akan memicu gelombang setinggi lima sampai delapan meter di bagian selatan Laut Cina Timur mulai Selasa sore sampai Rabu sore dan akan menaikkan gelombang di sepanjang pantai itu. Lembaga tersebut mengingatkan kapal nelayan agar kembali ke pelabuhan dan mendesak pemerintah lokal agar memeriksa tanggul di wilayah pantai. (ant/bali post)

Warga Thailand yang Dievakuasi dari Mesir Tiba di Bangkok Bangkok Kelompok pertama dari 345 warga Thailand yang dievakuasi dari Mesir yang dilanda perselisihan tiba di Bangkok pada Senin dengan penerbangan carteran pemerintah. Sebuah penerbangan khusus Thai Airways International dari Dubai, di mana pengungsi diambil pada Minggu, Senin sore mendarat di bandara Don Mueang Bangkok. Kementerian Perhubungan kemudian mengatur dari Bangkok dengan menyediakan bus-bus antar-provinsi untuk memulangkan pengungsi ke tujuan ibu kota dan provinsi-provinsi lainnya. Kemudian pada Senin, rombongan kedua warga negara Thailand akan kembali ke Thailand dari Dubai dengan penerbangan charter yang lain oleh perusahaan penerbangan nasional. Selain itu, pesawat angkut An-

gkatan Udara Kerajaan Thailand C130 akan membawa kembali sekitar 66 warga Thailand. Sekarang, lebih dari 1.000 orang telah terdaftar di kedutaan besar Thailand di Kairo untuk meninggalkan negara Timur Tengah itu, di mana kekerasan terus meningkat. Ada sekitar 2.000 warga Thailand yang tinggal di Mesir dan sebagian besar adalah mahasiswa. Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Thailand memerintahkan evakuasi keluarga staf Kedutaan Besar Thailand di Kairo, terutama perempuan dan anak-anak. Sihasak Phuangketkeow, Sekretaris Tetap untuk Kementerian Luar Negeri mengataka,n kedutaan mengevaluasi situasi setiap hari dan tidak akan ditutup selama pemerintah Mesir tidak bisa menjamin keselamatan orang asing. (ant/bali post)

Sepuluh Tongkol Beratnya Capai 3,6 Kg Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin memberi apresiasi jagung yang ditanam petani di musim kemarau. Sepuluh tongkol jagung kering beratnya bisa mencapai 3,6 kg. Harga jagung pipilan kering di petani saat ini antara Rp 2.700,-/kg hingga Rp 3.250,-/kg. Apresiasi Bupati ini diungkapkannya, Selasa (20/8) kemarin terhadap jagung yang ditanam Ir. Ruslan (Kepala Bappeda dan Litbang Dompu). Dikatakan H. Bambang, jagung yang dihasilkan dengan berat 3,6 kg untuk 10 tongkol kering itu menghabiskan biaya hingga masa produksi sebesar Rp 6,150 juta dengan luas area tanam 1,5 ha. “Ini hasil yang cukup membanggakan,” ungkap H. Bambang. Namun pola pemberian pupuk yang dilakukan Ruslan, lanjut H. Bambang, tidak menggunakan sistem tabur. Tapi pada tiap 4 pohon jagung diberi pupuk tengahnya, sehingga ada penambahan volume pekerja pemupukan. “Kalau sistem tabur waktu pemupukannya 2 hari, tapi kalau sistem ini tambah sehari. Paling seperti itu saja penambahan biayanya,” katanya. Untuk bibit yang digunakan jenis DK77 dan sistem pengairan hanya mengandalkan sisa hujan beberapa waktu lalu. sumur bor yang disiapkan untuk mengantisipasi kekurangan air tidak dimanfaatkan karena kesiapan airnya cukup. “Ini sebenarnya memberi pembelajaran kepada petani, karena memang jagung ini tidak terlalu banyak membutuhkan air. Yang penting sistem pemupukan yang tepat,” terangnya. Sementara harga jual jagung di Dompu saat ini mencapai Rp 2.700,hingga Rp 3.250,-/kg. Harga Rp 3.250,-/kg ini rata-rata pembelinya oleh pengusaha luar yang datang sekali-kali. Tapi untuk pengusaha dalam daerah, harga jagung di petani sebesar Rp 2.700,-/kg. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Beijing Gelombang tinggi diperkirakan menerjang pantai Cina Tenggara, saat Topan Tropis Trami bertambah dekat, demikian peringatan Pusat Ramalan Lingkungan Hidup Maritim Nasional, Selasa. Kategori topan tropis tersebut dinaikkan menjadi “topan tropis sangat kuat” pada Selasa pagi waktu setempat. Topan itu berisi angin dengan kecepatan 89-117 kilometer per jam, demikian satu pernyataan dari badan ramalan cuaca tersebut. Topan tropis itu diperkirakan

Bupati Dompu Apresiasi Hasil Jagung Petani

HASIL PANEN - Kepala BKP3 Kabupaten Dompu, Ir H Husni Thamrin, MSI bersama Kabidnya, Ir Abdul Manan memegang jagung hasil panen oleh Ir Ruslan yang diserahkan ke Bupati.

(Suara NTB/ula)

Topan Tropis Trami Dekati Pantai Cina

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

APRESIASI - Jagung hibrida yang dipanen petani di musim kemarau untuk 1 ikat sebanyak 10 tongkol kering beratnya mencapai 3,6 kg. Bupati pun memberikan apresiasi atas kesuksesan Ir Ruslan (kepala Bappeda dan Litbang Dompu) dengan luas area tanam 1,5 ha dengan biaya Rp 6,150 juta.

Media Mesir Ternyata Memihak Pemerintah Kairo Media Mesir, baik swasta maupun milik pemerintah, berbaris di belakang pemerintah dalam menggambarkan langkah pemerintah melawan Ikhwanul Muslimin sebagai perang melawan teror. Mereka juga mencela wartawan asing. Ketika polisi dan tentara menangkapi anggota-anggota Ikhwanul yang menjadi basis pendukung presiden terguling Muhammad Mursi, media mengambil bagian dalam kampanye melawan Ikhwanul Muslimin dan kelompokkelompok Islam politik lainnya, kata komentator politik Hisham Kassem kepada AFP. “Dalam satu tahun masa kepresidenan Mursi, lebih banyak wartawan yang diadili ketimbang 185 tahun sejarah pers Mesir sebelumnya,” kata dia. “Kini media mengeksploitasi situasi Ikhawanul untuk membalaskan dendam mereka.” Selama berhari-hari, tiga saluran televisi negara di Mesir menyiarkan banner berbahasa Inggris yang berarti “Mesir memerangi terorisme”. Mereka tak henti melaporkan bentrok-bentrok terakhir antara pendukung Mursi dan pasukan keamanan yang sejak Rabu pekan lalu diklaim telah menelan 900 korban jiwa. Lagu-lagu perjuangan diperdengarkan mengirimi cuplikan video berisi pasukan militer saat melakukan latihan atau saat menunjukkan perhatiannya pada warga sipil. Satu tayangan berjudul “Sejarah hitam organisasi Ikhwanul” dimaksudkan untuk memperlihatkan sejarah keras Ihwanul Muslimin. Dalam tayangan ini termasuk video arsip mengenai para anggota Ikhwanul, upaya pembunuhan Presiden Gamal Abdul Nasser dan pembunuhan Presiden Anwar Sadat. Video itu diakhiri dengan bentrokan-bentrokan yang terjadi belakangan ini, dengan mempertontonkan pria-pria bersenjata dari kelompok tersebut, serta gedung-gedung yang terbakar. Koran-koran negeri ini juga seperti seragam mengkritik Ikhwanul Muslimin dan

berdiri di belakang pemerintah serta panglima tentara, Abdel Fattah al-Sisi. Harian milik pemerintah Al-Ahram Senin kemarin mendedikasikan seluruh halaman depannya untuk isi pidato Jenderal Sisi. Abdel Halim Qandil, pemimpin redaksi harian independen Sawt al-Ummah, menganggap front media bersatu ini sebagai respons normal terhadap pertempuran nasional di negeri itu. Dia menuduh media Barat hanya berayun pada dua kutub ekstrem; kebencian terhadap Islam dan kecintaan kepada Ikhwanul. “Inilah yang menciptakan kemarahan besar dan kecurigaan dari sebagian warga Mesir kepada media asing,” kata dia. Sejak penggulingan Mursi 3 Juli lalu oleh militer setelah demonstrasi massa, media asing diserang baik oleh pemerintah maupun penduduk, terutama di Kairo. Pihak berwenang menuduh wartawan-wartawan Barat mengabaikan korban kekerasan oleh para pendukung Mursi, seperti polisi dan tentara. Kini jalan-jalan sambil menenteng kamera menjadi tiba-tiba berbahaya, kata seorang fotografer Barat seperti dikutip AFP. “Saya takut masuk ke jalan dengan membawa kamera sejak pemerintah memerintahkan pasukan keamanan menembak demonstran yang menyasar bangunan-bangunan pemerintah,” kata dia. “Hari ini, saya berhasil mengambil beberapa gambar dari dalam kendaraan. Saya hanya keluar 45 detik untuk mengambil gambar lainnya,” tambah fotografer yang berada di Mesir selama 18 bulan. “Dengan menyiarkan pernyataan-pernyataan yang menuduh media Barat berlaku bias, pemerintah memicu kebencian publik kepada kami,” kata si wartawan. “Dua fotografer yang

Biaya Membesarkan Anak Naik Empat Persen di Inggris London Satu penelitian baru memperlihatkan biaya membesarkan anak di Inggris telah naik sebanyak empat persen dari tahun-ke-tahun yang menyebabkan tantangan besar bagi banyak keluarga terutama buat mereka yang terjepit oleh kenaikan harga dan gaji yang macet. Penelitian yang dilaporkan oleh Child Poverty Action Group menyatakan orang tua menghadapi peningkatan untuk menyediakan standar hidup yang layak untuk keluarga mereka di tahun 2013. Demikian laporan yang ditayangkan pada Senin. Menurut laporan itu, sekarang secara keseluruhan diperlukan minimal 148.000 poundsterling untuk membesarkan seorang anak sampai usia 18 tahun dan memenuhi kebutuhan minimum mereka. Sebanyak 160 pound diperlukan setiap pekan, rata-rata buat seorang anak dari segala usia dan meliputi biaya perawatan anak serta tempat tinggal. “Penelitian ini memberikan gambaran suram. Terutama jaminan keselamatan bagi keluarga dan anak naik sebesar satu persen,” kata Kepala Pelaksana Group itu Alison Garnham.

Garnham menambahkan, gaji minimum naik sebesar 1,8 persen, penghasilan rata-rata naik sebesar 1,5 persen, sedangkan jaminan anak tidak naik sama sekali. “Setiap orang tua mengetahui makin berat untuk membayar kebutuhan dasar yang diperlukan anak mereka, dan mereka merasa politisi tampaknya tidak memandang semua itu sebagai prioritas,” kata Alison Garnham sebagaimana dilaporkan Xinhua, Selasa pagi. “Jaminan anak dan pajak kredit anak telah dipangkas pada setiap keluarga yang paling memerlukan. banyak keluarga menghadapi kondisi yang makin buruk dan orang tua tahu itu,” kata Garnham. Laporan tersebut mendapati keluarga yang bekerja harus menghadapi biaya perawatan anak yang naik dengan cepat, yang telah naik 5,9 persen dalam satu tahun belakangan, sedangkan keluarga yang tak bekerja sekarang diharuskan membayar council tax —sistem pajak yang digunakan di Inggris, Skotlandia dan Wales bagi sebagian dana layanan yang diberikan oleh pemerintah lokal. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

CARI PERLINDUNGAN - Seorang reporter berlari mencari perlindungan di sela pertempuran antara pendukung Ikhwanul Muslimin yang mendukung Mursi dan polisi di Kairo, belum lama ini. menjadi sahabat saya dipukuli beberapa hari lalu oleh sekelompok anak muda ketika mengambil foto dalam sebuah gedung pemerintah. Mereka menyeret kedua fotografer itu keluar dari gedung sembari berteriak ‘Mereka mata-mata!” sebelum kemudian memukulinya.” Di depan sebuah kamar mayat di Kairo Senin lalu, sekelompok orang mengepung dua wartawan dari kantor berita internasional yang berusaha mewawancarai keluarga korban

meninggal. “Sekelompok orang mengelilingi saya, berusaha merampas kamera dari tangan saya,” kata salah seorang wartawan kepada AFP. Mereka lolos setelah ditolong keluarga korban, dengan berlari kencang menjauhi gerombolan itu. Tiga wartawan terbunuh di Kairo sejak Rabu pekan lalu, manakala pasukan keamanan membersihkan dua kamp demonstran pro-Mursi, termasuk seorang kamerawan Sky News dari Inggris. (ant/bali post)


Snt21082013