Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 16 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 21 MARET 2013

12 HALAMAN

Bawaslu Periksa Belasan Orang Mataram (Suara NTB) Bawaslu NTB telah memeriksa belasan orang untuk menggali informasi dari berbagai pihak terkait laporan pasangan L. Ranggalawe dan Abdul Mukhlis (Laris). Bawaslu kini sedang merumuskan sikap final mereka yang akan disampaikan dalam satu atau dua hari mendatang. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/3). Menurutnya, hingga kemarin pihaknya masih mengkaji informasi – informasi yang telah disampaikan oleh belasan pihak yang dipanggil tersebut. “Kita meneliti kebenaran dari semua pihak. Insya Allah dalam satu dua hari ini sudah ada keputusan,” tandas Khuwailid. Ia menambahkan, sepanjang tahapan Pilkada ini, pihaknya baru satu kasus ini saja yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu NTB. Bersambung ke hal 5

54

Hari Lagi...!!

Bersyukur atas yang telah Dicapai Saya sebagai Ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) merasakan betul perhatian dan dukungan yang tulus dari TGB sebagai Gubernur NTB. Surat dukungan telah beliau tandatangani dan dukungan dana melalui APBD untuk KP3S selalu diberikan. Tak benar jika dikatakan TGB tak memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Pulau Sumbawa. Saya harap perjuangan rakyat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik praktis berebut kekuasaan dalam Pilkada NTB nanti (Dr.Hj.Siti Maryam Salahuddin, Ketua KP3S, Putri Kesultanan Bima)

Limbah Bawang Laris Manis TO K O H Tak Mau Kecolongan KAPOLDA NTB Brigjen Pol. Moch. Iriawan, SH.MH menegaskan, Polri tak mau kecolongan dalam mengamankan jalannya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018. Untuk itu, ia mendorong penambahan pasukan yang akan didatangkan dari Mabes Polri. Demikian disampaikan Kapolda NTB usai memimpin rapat pemantapan pengamanan Pilkada yang diselenggarakan di aula Mapolres Bima, Rabu (20/3). Kapolda menyebutkan, layaknya dilakukan penambahan 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) personel lagi yang akan didatangkan dari Mabes Polri yakni Brimob Kelapa Dua. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

TEWAS - Jihan Maulidia, bocah malang warga Desa Lendang Nangka terbujur kaku tidak bernyawa setelah dibunuh ayah kandungnya sendiri.

Balita Tewas Disetrum Ayah Kandungnya Selong (Suara NTB) Nasib malang menimpa, Jihan Maulidia (3) warga Dusun Jimse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur (Lotim). Bayi bawah lima tahun (balita) ini tewas di tangan ayah kandungnya, Junaidi (35). Jihan diduga dibunuh dengan cara disestrum. Setelah membunuh putrinya, Junaidi nyaris bunuh diri dengan menyayat sejumlah bagian tubuhnya. Nyawa pelaku terselamatkan, setelah warga melarikannya ke RS.Dr.R.Soedjono, Selong. Moch. Iriawan (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Libatkan Dunia Usaha MELIHAT tren angka penurunan kemiskinan rata-rata sebesar 1,43 persen pertahun di NTB selam kurun lima tahun terkahir, Pemprov NTB akan berusaha menurunkan angka kemiskinan dua kali lipat dari sebelumnya. Untuk itu, keterlibatan dunia usaha, perusahaan-perusahaan dan BUMN/BUMD yang beroperasi di NTB akan lebih dioptimalkan lagi dengan mengarahkan dan tanggung jawab sosialnya untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Disamping itu, dengan beroperasinya PT (Suara NTB/dok) Jamkrida NTB, diharapkan Bachruddin akan lebih mempermudah akses permodalam kepada UMKM sehingga dapat memperluas lapangan kerja baru. Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/3). Bersambung ke hal 5

Peristiwa tragis itu terjadi Selasa (19/3) malam sekitar pukul 21.00 Wita. Warga termasuk tetangga terdekat pelaku, sebenarnya tidak mengetahui kejadian memilukan itu. Namun warga baru mengetahuinya, Rabu (20/3) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, setelah melihat Junaidi lari tunggang langgang membawa pisau

ke arah kebun dusun tersebut. Menurut informasi warga, Junaidi lari ke arah kebun sambil membawa pisau dalam kondisi terluka. Warga kemudian mengantar Junaidi yang terluka sayat di beberapa bagian tubuhnya ke RS Soedjono Selong. Sementara ketika warga mengecek ke rumah pelaku, didapati putri ke dua Junaidi sudah

dalam kondisi tak bernyawa. Kapolsek Masbagik, Kompol Yunus saat dikonfirmasi Rabu (20/3) membenarkan tewasnya balita tiga tahun yang diduga dibunuh ayah kandungnya. Saat ini, pihak Polsek Masbagik tengah mendalami faktor penyebab Junaidi tega menghabisi nyawa anaknya. Bersambung ke hal 5

LIMBAH bawang merah dan putih di sejumlah pasar tradisional akhirnya ikut dijual para pedagang bumbubumbuan. Limbah bawang yang biasanya dibuang atau dibiarkan hingga kering itu kini juga laris manis dan dibeli konsumen karena jauh lebih murah dari harga bawang. Kendati harga bawang di sejumlah pasar traditional sudah mulai turun sejak dua hari terakhir. ”Ya banyak juga yang beli limbah bawang merah dan putih, karena harganya kan lebih murah. Limbang bawang itu, yakni bawang kecil-kecil atau bawang yang sudah mulai kering. Tapi kalau dibuat bumbu-bumbuan, rasanya sama. Kalau dulu memang tidak banyak yang beli, karena lebih baik membeli bawang yang bagus,” kata salah seorang pedagang bumbu-bumbuan di Pasar Kebon Roek Ampenan, Hj. Aisah, Rabu (20/3). Bersambung ke hal 5

Pascapenangkapan Alwi

Empat Pegawai BPBD NTB Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Setelah ditangkap dan ditahan Kejaksaan, keterangan M. Alwi terus didalami dalam kapasitasnya sebagai koordinator distribusi air ke Lombok Tengah (Loteng), proyek tandon air 2011 lalu yang diduga fiktif. Guna memperdalam keterangan tersangka, Kejaksaan memanggil empat pegawai BPBD NTB dalam kasus tersebut. Keempat pegawai BPBD itu diketahui terlibat langsung dalam kegiatan proyek pendistribusian air tersebut. Penyidik informasinya,

mendalami keterangan saksi untuk memperkuat perbuatan pidana yang dilakukan M.Alwi. Dimana sebelumnya Alwi, ditangkap karena diduga terlibat dalam merekayasa distribusi air ke Loteng, dalam kegiatan penanggulangan kekeringan dengan anggaran Rp 600 juta lebih. “Karena Alwi sebelumnya selalu mengelak dari fakta yang kami peroleh, bahwa distribusi air itu fiktif. Sehingga keterangannya empat saksi ini diperlukan,” terang Sutapa, Rabu (20/3). Bersambung ke hal 5

Ayah yang Diduga Membunuh Putrinya

Kawin Empat Kali, Pernah Dipasung karena Stres Junaidi (35) di kampungnya di Dusun Jimse, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur (Lotim) dikenal sebagai tukang kayu. Pekerjaan sehari-harinya membuat kusen, daun pintu dan keperluan bahan bangunan lain yang terbuat dari kayu. Laki-laki ini, sekarang hidup menduda setelah gagal menikah untuk ke empat kalinya. Bagaimana ceritanya si duda empat kali ini tega membunuh anak kandungnya?

RABU (20/3) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita kemarin, warga Dusun Jimse gaduh. Pasalnya, sejumlah warga yang kebetulan terjaga dini hari itu, melihat Junaidi lari tunggang langgang dari rumahnya menuju sebuah kebun yang jaraknya sekitar 200 meter. Warga yang bertanya-tanya, ikut mengejar Junaidi. Alangkah kagetnya mereka, setelah melihat ayah sejumlah anak dari empat istrinya itu, dalam kondisi bersimbah darah sambil menghunus pisau. Warga kemudian mencegatnya dan melarikan laki-

laki ini ke RSUD. Dr. R.Soedjono Selong. Waraga yang curiga, sebagian kemudian mengecek kondisi rumah Junaidi. Alangkah kagetnya warga, setelah melihat Jihan Maulidia (3), anak kedua Junaidi dari istri ke empatnya (Solihun) terbujur kaku sudah menjadi mayat. Tuduhan dugaan pembunuhan pun dialamatkan kepada sang ayah. Keterangan tim medis Puskesmas Lendang Nangka, dr. Husni Maftuhah, ditemukan ada luka memar di bagian leher Jihan sebelah kiri di dua titik. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

TERBARING - Junaidi terbaring dalam perawatan di RS.Dr.R.Soedjono, kemarin.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Terkendala Persetujuan Pimpinan Gerakan Sabtu Bersatu SAMPAH nampaknya menjadi problema tersendiri bagi Pemkot Mataram. Pasalnya, hampir di semua kecamatan mencanangkan program yang tolok ukurnya adalah penanganan soal persampahan. Di Kecamatan Mataram misalnya, ada satu program yang arahnya juga berkaitan dengan persoalan persampahan di Kota Mataram, yakni Gerakan Sabtu Bersatu yang berarti bergotong-royong sambil bersilaturahmi. “Program itu kita pergunakan untuk membantu Pemkot Mataram dalam mengatasi soal persampahan ini,” kata Camat Mataram, Amran M. Amin, S.Sos, kepada Suara NTB, Rabu (20/3). Menurutnya, Gerakan Sabtu Bersatu merupakan program lama yang masih dijalankan hingga saat ini. Setidaknya sudah dua tahun lebih program itu dicanangkan dan menjadi ikon bagi Kecamatan Mataram. Lebih jauh terkait program itu, Amran menyampaikan bahwa gerakan itu dilaksanakan secara berjenjang, dimana dulu gerakannya lebih bersifat parsial. Selain itu, kegiatan itu juga sudah terjadwal dimasing-masing kelurahan. “Konkritnya, kita mencoba mengatasi soal sampah ini di masing-masing titik yang kita lihat kumuh,” imbuhnya. Selama dua tahun perjalanan dari program itu, dia merasa sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan evaluasi. “Harapan kami adalah, kegiatan itu tetap dilakukan di masing-masing kelurahan, sehingga kami bisa melakukan pemantauan,” harapnya. Amran membantah jika programnya itu dikaitkan dengan penilaian Adipura. Menurut dia, jauh sebelum adanya penilaian Adipura, program itu sudah dilaksanakan. “Target kita adalah mewujudkan kota yang bersih dan terhindar dari tumpukan sampah,” terangnya. (smd) Amran M. Amin (Suara NTB/smd)

Mandek, Pembentukan Pansus Mataram Mall Mataram (Suara NTB) Pembentukan panitia khusus (pansus) Mataram Mall DPRD Kota Mataram, mangkrak. Ini menyusul nihilnya persetujuan dari pimpinan DPRD Kota Mataram terkait pembentukan pansus. Padahal, hasil rapat Komisi II yang intinya mengusulkan pembentukan Pansus Mataram Mall sudah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Mataram sejak tahun 2011 lalu. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (20/3), membenarkan usulan pembentukan Pansus kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk di dalamnya dengan PT. Pasific Cilinaya Fantacy, sudah masuk ke pimpinan

sejak lama. ‘’Ini maksudnya sebenarnya supaya kita samasama enak, supaya tidak perang statemen di media,” ujarnya. Keinginan legislatif terkait usulan pembentukan pansus, kata dia, tidak lain agar bagaimana aset-aset Kota Mataram mampu memberikan kontribu-

si besar buat daerah. Komisi II menghendaki adanya dasar perhitungan royalti yang jelas agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sehingga kerjasama tersebut bisa berjalan dengan baik. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs.

H. M. Zaini membantah dikatakan mengendapkan usulan pembentukan Pansus Mataram Mall. ‘’Jangan berpikiran konyol seperti itu. Tidak ada niat kami (pimpinan, red) seperti itu,” kilahnya. Pimpinan, tegas dia, tidak memiliki kepentingan apa-apa untuk mengendapkan usulan pembentukan pansus. Memang usulan itu sempat terlupakan akibat padatnya jadwal kegiatan di DPRD Kota Mataram. Menurut Zaini, saat surat usulan pembentukan pansus itu masuk, agenda-agenda di DPRD Kota Mataram sedang

padat-padatnya, terlebih Komisi II. Saat ini saja, sudah ada pembentukan tiga pansus untuk tiga paket raperda yang diajukan eksekutif. ‘’Sebelumnya juga ada pansus. Jadi padat,” cetusnya. Intinya, untuk pembentukan pansus Mataram Mall ini, Dewan sedang mencari waktu luang. Penting tidak dibentuknya, Pansus Mataram Mall, menurut Zaini sangat relatif, tergantung dari sisi mana persoalan ini dilihat. Namun pimpinan Dewan, katanya, tetap mendorong upaya-upaya untuk mendongkrak PAD Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/ars)

RICUH - Aksi demo mahasiswa di depan Kejati NTB ricuh. Aparat Kejaksaan dan pendemo adu jotos. Sementara di depan PN Mataram, massa membakar boneka sebagai bentuk protes.

Demo Dugaan Kriminalisasi Hj. Tina Supiyati

Ricuh di Kejati, Bakar Boneka di Pengadilan Lakukan Ujian Sekolah UNTUK melaksanakan sebuah evaluasi tahap akhir, sekolah melaksanakan ujian sekolah sebagai salah satu persyaratan siswa sebelum dinyatakan lulus dari sekolah. Seperti yang dilakukan SMAN 1 Mataram dan seluruh sekolah yang ada di Kota Mataram. Evaluasi tahap akhir ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan siswa dalam melaksanakan ujian. “Jadi ada tiga ujian yang harus ditempuh oleh seorang anak, pertama ujian praktik, ujian sekolah dan ujian nasional. Dan nilai ujian praktik akan dimasukkan ke dalam ujian sekolah. Nah sekarang ini kita sedang melakukan ujian sekolah,” terang Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. L. Fatwir Uzali, Rabu (20/3). Tahun ini ujian sekolah dijadwalkan mulai tanggal 18 Maret-21 Maret 2013. Seluruh mata pelajaran termasuk mata pelajaran yang di-UN-kan turut diujikan dalam ujian sekolah ini, seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Sosiologi, Bahasa Inggris. Menurut Fatwir, siswanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk meraih nilai tertinggi. Ini dilakukan agar pada penentuan kelulusan, nilai ujian sekolah bisa menjadi salah satu acuan mereka. Jadi tidak hanya nilai ujian nasional, tetapi juga nilai ujian sekolah. Sebab penentuan nilai kelulusan siswa mengacu pada dua penilaian, yaitu 40 persen bobot ujian sekolah dan 60 persen merupakan bobot dari ujian nasional. Untuk itu, setelah ujian sekolah ini rampung bukan berarti pernah selesai. Selanjutnya para siswa akan mempunyai jadwal khusus untuk memantapkan semua materi ujian nasional. Menurutnya, tidak ada hari yang santai setelah ujian sekolah ini selesai. Jadi semua fokus pada untuk mempersiapkan ujian nasional. “Kita ini perang puputan, artinya semua segala kemampuan termasuk profesional guru dan memberikan support anak supaya bisa mempersiapkan diri masuk ke ujian nasional,” ujarnya. Hal ini mengingat, ujian nasional tahun ini menggunakan sistem barcode. Dengan sistem barcode ini, kemampuan pribadi anak sangat menentukan kelulusan, karena siswa tidak akan bisa minta bantuan kepada temannya, karena semua soal berbeda. (nia) H. L. Fatwir Uzali (Suara NTB/nia)

Pengurus Garda Pemuda NasDem se-Pulau Lombok akan Dilantik Mataram (Suara NTB) Lima DPD Garda Pemuda Nasional Demokrat (NasDem) se-Pulau Lombok akan dideklarasikan dan dilantik Sabtu (23/3) mendatang di Hotel Santika Mataram. Pengurus Garda Pemuda NasDem dari lima kabupaten/kota di pulau Lombok ini akan dilantik DPW Garda Pemuda NasDem NTB yang akan dihadiri oleh pengurus pusat. Demikian dikatakan Ketua DPW Garda Pemuda NasDem, Hermansyah saat jumpa pers di Mataram, Rabu (20/ 3) siang. ”Sementara untuk pengurus DPD Garda Pemuda NasDem se-Pulau Sumbawa akan dilakukan kemudian, karena dua DPD masih belum terbentuk yakni Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa,” ungkapnya. Hadir dalam jumpa pers tersebut Sekretaris DPW Garda Pemuda NasDem NTB, ketua DPD Garda Pemuda NasDem Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur dan pengurus inti lainnya. Ia menjelaskan, dalam pertemuan yang dilakukan DPW Garda Pemuda NasDem NTB dengan seluruh pengurus DPD se-Pulau Lombok beberapa waktu lalu menghasilkan tujuh kesepakatan. Salah satu dari kesepakatan itu adalah deklarasi dan pelantikan DPD se-Pulau Lombok. Kegiatan ini katanya, sebagai nbentuk konsolidasi internal antar pengurus se pulau Lombok. Saat ini, kata Hermansyah DPW Garda Pemuda NasDem NTB telah memiliki 30 pengurus inti di seluruh NTB. Satu orang pengurus inti, katanya membawahi 250 orang. Selanjutnya, kata Hermansyah hasil pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu adalah Garda Pemuda NasDem mendukung restorasi seutuhnya, mempersiapkan kaderisasi tokoh muda daerah dan memperbesar peran peran generasi muda pada pembangunan kemasyarakatan. Selain itu, menjalin dan mempererat hubungan dengan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya demi kemajuan daerah. Mendukung dan memperkuat kepemimpinan daerah serta nasional yang sungguh-sungguh dan memihak rakyat. Termasuk berafiliasi politik dengan Partai NasDem untuk mengawal gerakan perubahan serta mengantarkan Partai NasDem memenangkan Pemilu 2014. ”Ini adalah ujung tombak Partai NasDem untuk mengembangkan daerah,” tandasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Masih tak puas dengan serangkaian aksi sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas untuk Perempuan (GSP) kembali menggedor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Rabu (20/3). Aksi kali ini berlangsung ricuh, mahasiswa nyaris adu jotos dengan petugas Kejati. Aksi lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, mereka membakar boneka. Demo yang ke lima kalinya ini, masih dengan kritik keras terhadap Kejati NTB, khususnya jaksa Lalu Rudi Gunawan yang menangani kasus tersebut. Mahasiswa menilai, kasus itu kental kriminalisasi dan Hj Tina Supiyati hanya diposisikan sebagai korban laporan pemalsuan akta nikah oleh mantan suaminya, H Sudaryanto.

Aksi menegang ketika mahasiswa berusaha masuk ke gedung Kejati yang sudah dijaga aparat dan gerbang tertutup. Gerbang sempat ditendang. Salah seorang mahasiswa bernama Rijal kemudian memanjat gerbang sembari berorasi. Isi orasinya tidak hanya kritik, bahkan menghujat pihak Kejaksaan yang memaksakan kasus itu memenuhi syarat dilimpahkan pengadilan, setelah diterima dari Polda NTB. Tak tahan dengan lontaran caci maki itu, puluhan pegawai kejaksaan berhamburan keluar. Mereka terlihat panas ketika hujatan terus terlontar dari Rijal. Aparat kepolisian yang berada di depan gerbang tak mampu menghalau ketika salah seorang pegawai kejaksaan, Helmi menerobos keluar diikuti sejumlah petugas ke-

jaksaan lainnya. Mereka sempat terlibat saling jotos di depan gerbang dan berusaha merampas atribut mahasiswa. Adu jotos berhasil dilerai aparat, namun perkelahian justru masih melibatkan Rijal dengan Helmi. Keduanya saling tunjuk dan bahkan caci maki, namun keduanya berhasil dipisahkan polisi. Keadaan sempat mereda, mahasiswa kembali ke posisinya, sementara belasan petugas kejaksaan masuk markas. Staf kejaksaan kembali panas ketika mahasiswa kembali berorasi. Beruntung tidak sampai berbuntut perkelahian. Keadaan benar benar reda setelah mahasiswa memilih melanjutkan aksinya ke PN Mataram yang berjarak sekitar 500 meter. Di depan pengadilan, aksi mahasiswa lebih landai. Di depan gerbang mereka

berorasi, setelah mengetahui siang itu akan ada sidang perdana Hj Tina. Sampai di depan Pengadilan, mahasiswa kemudian berorasi, masih dikomandoi Firman. Selain orasi, boneka yang terbuat dari kain, kayu dan bambu, dibakar di depan gerbang. “Ini bentuk protes dan kekecewaan kami atas matinya nurani penegak hukum,” tegas Firman. Mereka meminta hakim yang menerima dan menyidangkan perkara itu menggunakan nurani untuk memutuskan kebenaran, dengan membebaskan Tina. Hakim diminta tidak menambah parah kriminalisasi yang dilakukan penyidik Polda NTB dan Jaksa Rudi Gunawan. Setelah aksi, mereka pun masuk ke dalam pengadilan untuk mengikuti sidang perdana Hj Tina. (ars)

Anggaran Rumah Kumuh Diduga Disunat

Warga Mengaku Hanya Terima Material Mataram (Suara NTB) Bantuan rumah kumuh tak selamanya berhasil. Ada saja yang dikeluhkan warga, karena diduga tidak sesuai ketentuan. Warga sejumlah dusun di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Lombok Barat, mengaku hanya menerima bantuan material seadanya. Protes warga itu disampaikan melalui pengaduan di Ombudsman RI Perwakilan NTB, Rabu (20/3). Dalam pengaduan yang diwakili tiga orang warga, terungkap, dana per kepala keluarga (KK) mencapai Rp 5 juta. Penyalur dana diketahui warga dari Kantor Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat. Dusun yang menerima bantuan di antaranya, Dusun Dasan, Dusun Tereng Anjang, Dusun Tanak Beak Daya dan Dusun Tanak Beak Timuk. “Total nilai bantuan Rp 100 juta untuk dusundusun itu,” kata H. Sukanah, yang mengantarkan warga tersebut melapor ke Ombudsman. Dalam pelaksanaannya, justru warga menduga uang Rp 5 juta tersebut tidak disalurkan utuh. Mekanismenya, uang tidak langsung diterima warga, melainkan disalurkan lewat desa. Dalam hal ini, pemerintah membentuk panitia untuk men-

gantisipasi agar warga tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain. “Tapi yang terjadi, justru terbalik. Ketika dana ini dikelola oleh panitia, apa yang kami khawatirkan justru terjadi. Bantuan yang diberikan ditaksir tidak sampai Rp 5 juta sebagaimana yang diberikan kepada warga,” beber Sukanah. Karena dalam RAB, tidak sesuai dengan pelaksanaan. Salah seorang warga Dusun Tereng Anjang, Husnul Khotimah mengaku, tidak mendapatkan uang cash, melainkan material. Dalam RAB, pintu yang harusnya diterima pintu model “gimbalan”,

namun yang diberikan hanya pintu terbuat dari triplek. Sementara dinding rumahnya diplester biasa. Jika diuangkan, maka bantuan yang diterimanya tidak sampai Rp 5 juta. Ada juga warga yang hanya diberikan material berupa bata, pasir dan semen. Setelah itu tidak bisa dimanfaatkan warga untuk membangun rumah, karena tidak ada uang. Ditambahkan Sukanah, pola pemberian bantuan pun tidak fair. Seperti dalam bentuk bantuan pasir. “Dalam RAB, satu KK menerima bantuan tiga (truk) dump pasir. Tapi faktanya, satu dump pasir dibagi untuk tiga KK.

Tapi laporannya seolah-olah bantuan yang diberikan tiga dump pasir untuk satu KK. Ini kan aneh?,” tanyanya. Namun laporan itu tidak serta merta diterima pihak Ombudsman. Menurut Asisten Ombudsman, Ridho Rasyid dan Arya Wiguna, pelapor diminta membawa data yang dimiliki terkait bantuan rumah kumuh tersebut. “Setelah data lengkap, nanti kami akan tindaklanjuti,” kata Ridho. Sebab pihaknya harus mengecek sumber anggaran tersebut, apakah dari BPMPD, Dinas Sosial, Dinas PU atau Kementerian Perumahan Rakyat. (ars)

Sisi Lain Sidang Paripurna DPRD Kota Mataram

Molor Jadi ”Tradisi”, Anggota Dewan Dicegat di Lobi Molor seolah sudah menjadi pemandangan rutin pada setiap sidang paripuna di DPRD Kota Mataram. Ibarat penyakit yang sudah kronis, kebiasaan terlambat datang pada sidang paripurna di DPRD Kota Mataram, nampaknya sulit dihilangkan. Sikap tidak disiplin sejumlah anggota Dewan ini, membuat repot pihak Sekretariat. SEPERTI Rabu (20/3) kemarin, pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram tampak sibuk mondar mandir memantau kedatangan para anggota Dewan. Mengambil tempat di lobi kantor DPRD Kota Mataram, sejumlah staf Sekretariat DPRD Kota Mataram tampak menenteng map yang bersisi daftar hadir yang harus ditandatangani anggota Dewan yang datang. Sambil sesekali melihat jam, mereka tampak cemas. Sebab, hingga pukul 10.30 Wita, belum banyak anggota DPRD Kota Mataram yang menampakkan batang hidungnya. Padahal, sesuai undangan sidang paripurna yang telah disampaikan pada hari sebelumnya, bahwa sidang paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga paket raperda digelar pada pukul 10.00 Wita. Ironisnya, tidak hanya pasif menunggu di lobi DPRD Kota Mataram, beberapa staf sekretariat juga terlihat sibuk menghubungi anggota Dewan yang belum hadir.

Hal ini terang saja membuat pihak sekretariat cemas. Bagaimana tidak, kuorum baru tercapai sekitar pukul 11.00 Wita yang disusul dengan dibukanya sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha. Padahal, sidang berlangsung kurang dari setengah jam. Beberapa utusan dari eksekutif yang tiba lebih awal

sampai terlihat mengantuk garagara menunggu sidang yang molor selama satu jam itu. Mengetahui undangan sidang paripurna yang disampaikan Dewan nyaris tidak pernah tepat waktu, sejumlah pejabat dari eksekutif juga tidak sedikit yang datang di atas jam 10.00 Wita. Toh sidang belum juga mulai. Kalau wakil rakyat saja tidak bisa disiplin, lantas siapa yang akan menjadi panutan masyarakat? Padahal, kinerja wakil rakyat, salah satunya diukur dari kehadirannya dalam sidang paripurna. Dengan datang terlambat, sebenarnya secara tidak langsung, para wakil rakyat ini sudah mencederai kepercayaan konstituennya. Karena anggota Dewan

dipilih untuk mewakili suara masyarakat di parlemen. Dikonfirmasi mengenai molornya sidang paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini menyayangkan hal itu. Pasalnya, kata dia, semua anggota Dewan sudah menerima undangan sidang. ‘’Memang di lem-

baga politik seperti legislatif ini, serba sulit. Beda dengan eksekutif, kalau ada yang tidak disiplin bisa saja dimutasi, tapi kalau di Dewan kan bagaimana,” ujarnya. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, untuk urusan disiplin, sebetulnya kembali pada kesadaran masing-masing. (fit)

Dibutuhkan SEGERA

SOPIR

Syarat : 1. Pria, usia maksimal 25 th, BELUM MENIKAH 2. Berbadan sehat & tidak merokok 3. Pendidikan minimal sma / sederajat 4. Memiliki SIM A Lamaran + cv segera dikirim ke :

Harian Suara NTB

(Suara NTB/fit)

TANDA TANGAN - Sejumlah staf Sekretariat DPRD Kota Mataram mencegat seorang anggota Dewan yang datang terlambat untuk kemudian memintanya membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir di lobi Kantor DPRD Kota Mataram, Rabu (20/3).

Jl. Bangau No.15 Cakranegara Telp. (0370) 639543 Lamaran diterima paling lambat tanggal 23 Maret 2013

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

Rekrutmen CPNS Loteng 2013

Tenaga Pendidik dan Kesehatan Diutamakan Praya (Suara NTB) Dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 ini, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengusulkan 1.000 lebih formasi kepada Pemprov NTB. Dari jumlah formasi yang diusulkan tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, Drs.H.L. Sastrawirya, Rabu (20/3) kemarin. Dikonfirmasi Suara NTB digedungPKKLoteng,kepalaBKDmengungkapkan, kalau formasi untuk tenaga pendidik dan kesehatan memang menjadi prirotas utama Pemkab Loteng tahun ini. Mengingat, di duabidanginilahLotengsaatinimasihmengalamikekurangantenaga teknis. Sehingga secara tidak langsung berdampak pada kurang maksimalnya pembanguan sektor pendidikan dan kesehatan. “Sampai saat ini kita masih kekurangan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter,” jelasnya. Untuk itulah, dalam beberapa tahun ke depan setiap rekrutmen CPNS akan lebih diutamakan tenaga pendidik dan kesehatan. Sementara untuk tenaga administrasi lainnya, tetap ada. Tetapi alokasi yang disiapkan tidak begitu banyak. Terlebih, Pemkab Loteng saat ini juga masih terus berupaya menggenjot sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga memang butuh dukungan jumlah tenaga yang memadai. Karena tanpa ketersedian tenaga pendidik dan kesehatan yang memadai, sulit untuk bisa mendorong kemajuan pembangunan di dua bidang tersebut. Menurut mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini, jumlah formasi yang diajukan memang cukup banyak. Mengingat kebutuhan Loteng akan CPNS, terutama untuk tenaga teknis pendidik dan kesehatan, masih cukup tinggi. “Namun itu baru usulan, berapa jumlah pastinya, itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya. Pasalnya, pemerintah kabupaten hanya bisa mengusulkan. Sedangkan yang memutuskan berapa alokasi jatah formasi CPNS masing-masing daerah termasuk untuk Loteng, merupakan kewenangan provinsi. “Yang jelas usulan sudah diajukan ke pemerintah provinsi. Perkara berapa yang akan diberikan itu hak pemerintah provinsi dan kita hanya menunggu,” timpal Kepala BKD Loteng. Sebelumnya, disinggung kapan rekrutmen CPNS akan berlangsung, Sastrawirya juga mengaku belum tahu pasti. Karena masih harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dan provinsi. Jika memang sudah waktunya, pasti akan diumumkan secara luas kepada masyarakat. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Tunggakan Pajak Hotel dan Hiburan di Lobar Capai Rp 4 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Dalam jangka waktu tiga bulan terakhir Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat berhasil menagih pajak terhutang pada tahun 2012 sebesar 3,7 miliar. Sekretaris DPPKAD Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan pada tahun 2012 pajak yang tertunggak dari Wajib Pajak khususnya dari sektor pariwisata, yakni hotel, restoran dan hiburan mencapai 4 miliar. Tapi setelah melakukan penagihan dengan melibatkan tim yustisi

terdiri dari aparat dan pihak pajak, saat ini sisa dari tunggakan tersebut sekitar 300 juta. “Pada tahun 2012 ada 11 wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak nilainya hingga Rp 4 miliar,” ungkap Fauzan, Rabu (20/3). Disebutkan Fauzan, dari beberapa hotel dan tempat

hiburan tersebut berada di sekitar wilayah utara yakni Batulayar dan Senggigi. Sementara itu, dari beberapa tempat hiburan seperti Cafe, Fauzan mengatakan ada beberapa Wajib Pajak dari sektor hiburan yang membandel dalam membayar pa-

jak. “Dari 23 Cafe ada empat yang bandel untuk membayar pajak,” tukasnya. Selain dari sektor penginapan, sektor hiburan sebagai wajib pajak, juga membandel dalam pembayaran pajak, disebutkan ada tiga atau empat kafe yang susah sekali untuk membayar pajak. Di katakan Fauzan, lantaran seringnya terjadi pergantian menejemen, sehingga hal itu terjadi. Saat ini Dispenda bersama Pol PP dan kantor Perizinan ser-

ta Pekerjaan umum dan Dinas Tata Kota melakukan pendataan jumlah villa dan bangunan lain di Lobar. Tim ini terus kerjasama untuk melakukan pendataan terhadap villa dan rumah makan yang belum mempunyai izin dan tidak membayar pajak. Dari hasil pendataan tersebut baru mencapai 60 persen , sementara itu jumlah villa atau rumah makan dan cafe sekitar 20-an yang akan di data dan ditertibkan keberaadaannya. (her)

Disnaker Lobar Bangun Jalan di Dusun Terisolir

Komisi I Minta Pemda KLU Bayar Tunggakan Gaji Tiga Kadus Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta Pemda KLU segera membayarkan gaji setahun 3 orang Kadus yang menunggak selama tahun 2012. Tiga Kadus Desa Sokong, Kecamatan Tanjung yang tidak memperoleh haknya itu masing-masing Kadus Orong Nagasari, Kadus Karang Sobor, dan Kadus Orong Kelas. Ketiganya kembali melayangkan aspirasi ke Komisi I meminta gaji 12 bulan yang tidak dibayarkan Pemda. Kepada wartawan, Rabu (Suara NTB/dok) Ardianto (20/3), Sekretaris Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., tak menyangkal telah didatangi secara personal oleh ketiga kadus pascapertemuan di Komisi beberapa waktu lalu. Ketiganya mengharapkan, agar tunjangan Kadus dibayarkan. “Nominal gaji 1 orang Kadus per bulannya sebesar Rp 400 ribu. Tiga orang ini tidak pernah menerima tunjangan selama 12 bulan, padahal mereka sudah di SK-kan oleh Bupati. Komisi I mendesak agar Pemda segera melunasi hak Kadus ini,” pinta Ardianto di ruang kerjanya. Ardianto menceritakan, 3 Dusun ini merupakan Dusun Pemekaran di Desa Sokong yang telah berjalan 3 tahun. Memasuki 2 tahun pemekaran, ketiganya sudah di SK-kan oleh Bupati untuk memperoleh tunjangan bulanan sebagaimana Kadus lain. Namun anehnya, pada tahun 2012, ketiganya tidak memperoleh haknya sebagaimana SK. Pertemuan sebelumnya dengan eksekutif diwakili oleh Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan pihak Camat dan Desa di Komisi, eksekutif sepakat membayar. Faktanya, di belakang hari eksekutif melalui aparaturnya justru meminta kepada 3 Kadus untuk mengikhlaskan dengan membuat surat pernyataan. “Karena Kadus ini takut, mereka mau saja membuat surat pernyataan mengikhlaskan, namanya juga kadus, digertak sedikit sudah ciut. Tapi kita di Komisi, sampai di mana pun akan membela hak tiga Kadus ini, dan mendesak pemerintah. Bila perlu, orang-orang yang hadir di komisi I urunan bayar, karena sepakat dengan Komisi,” cetusnya. Sebelumnya dikatakan Ardianto, pemerintah beralibi bahwa tidak dibayarkannya tunjangan dikarenakan pihak Desa, Camat, tidak mengusulkan gaji. Dan pemerintah atas ketiadaan itu, tidak memiliki dasar nomenklatur untuk mengeluarkan anggaran. Tetapi, tidak logis bagi Ardianto, satu hal yang mustahil SK Bupati dikeluarkan tanpa melalui pengajuan dari Desa dan Camat sebelum SK dikeluarkan. Sekda KLU, H. Suardi, kepada media, Rabu kemarin tak menyangkal informasi tunggakan gaji 3 kadus itu. Ia juga berdalih, bahwa tidak dibayarkannya gaji Kadus itu dikarenakan belum adanya putusan Kades Sokong untuk pengajuan sehingga tidak ada dasar mengeluarkan anggaran. Kades Sokong, Ripsah, SIP., dikonfirmasi mengakui telah menempuh upaya riil untuk jajarannya. “Ya kami kirim surat pernyataan tiga Kadus bahwa mereka belum terima tunjangan selama 1 tahun. Kami di desa meminta agar menerbitkan SK Kadus tersebut,” jawab Ripsah via SMS. (ari)

Halaman 3

(Suara NTB/rus)

DEMO - Massa Partai Nasdem saat mendatangi kantor KPU Lotim, Rabu (20/3) siang kemarin.

Nasdem Demo KPU Lotim Selong (Suara NTB) Massa Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Rabu (20/3) kemarin mendatangi KPU Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Partai pimpinan Surya Paloh ini menolak Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013. Koordinator aksi, Sayadi dalam orasinya menuding masyarakat telah dibodohbodohi demi kepentingan segelintir orang. Ia menilai sistem acap kali dirubah-rubah dengan alasan yang tidak jelas. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 khususnya pasal 19 huruf i angka 4 yang intinya mengharuskan kepala desa untuk mengundurkan diri dari jabatan jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pendemo mempertanyakan apa dasar KPU mengeluarkan

aturan tersebut. Aturan KPU yang terkesan dibuat-buat itu dinilai sangat bertentangan dengan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Dimana, tidak ada larangan atau keharusan bagi kepala desa mengundurkan diri dari jabatannya ketika ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. UU Pemilu juga mengamanatkan para kepala desa termasuk para perangkat kepala desa bebas berekspresi. Kepala Desa Bebidas Sarapudin, menambahkan dalam amanah UU Nomor 8 tahun 2012, jelas telah ditentang KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU nomor 7 2013. Atas nama Kepala Desa, ia pun mengajak semua bergerak berjuang menyampaikan aspirasi. Menjawab aspirasi tersebut, anggota KPU Lotim, M.

Saleh menyampaikan akan melanjutkan perjuangan para massa aksi ke KPU pusat. “Nanti kami akan bersurat ke KPU pusat,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Khalidi. Kepada massa aksi yang diterima di ruang sidang KPU Lotim, ia meminta berjanji akan mengantarkan surat langsung ke kantor KPU pusat. “Kami akan bawa secara langsung tuntutan saudara,” katanya. Melengkapi tuntutan massa Nasdem itu, Khalidi meminta agar Nasdem menyampaikan tuntutan secara tertulis. Apa yang ingin digubah dilampirkan secara jelas. “Kami tunggu bentuk tuntutan secara tertulis dan akan kami bawa ke Jakarta. Ini kami lakukan supaya betul-betul tuntutan saudara tidak hanya sampai di sini,” tandasnya. (rus)

Realisasi Program Molor

SKPD Diminta Bahas Perencanaan Lebih Cepat Tanjung (Suara NTB) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara menyadari kinerja aparatur (SKPD) lingkup Pemda KLU lamban dalam menjalankan program. Tak ayal, serapan anggaran juga rendah. Untuk itu, Pimpinan Daerah di KLU meminta jajaran SKPD lebih cepat dalam mengajukan perencanaan anggaran terhadap program di APBD tahun berikutnya. “Dalam APBD Perubahan, pertama seharusnya lebih cepat. Kedua, tidak sebagian besar muatannya untuk pembangunan fisik. Kalau bisa,

lebih besar pada perencanaan sehingga pada APBD murni, kita tinggal mengerjakan apa yang sudah direncanakan sejak awal,” kata Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., Rabu (20/3). Diungkap Najmul, selama ini dalam perjalanan eksekusi anggaran, perencanaan dan pelaksanaan sering dilakukan pada 1 masa penggunaan anggaran. Di waktu seharusnya anggaran APBD murni sudah dieksekusi, justru sebagian besar SKPD baru melakukan perencanaan anggaran. Sehingga SKPD pun kerap terlam-

bat dalam melakukan eksekusi yang mengakibatkan serapan anggaran per triwulanan menjadi sangat rendah. Wabup dalam hal ini, telah memimpin rapat evaluasi pimpinan SKPD atas serapan anggaran hingga triwulan III pada APBD 2012 lalu. Sekembalinya menunaikan ibadah Haji ketika itu, Wabup menemukan fakta bahwa banyak diantara anggaran program yang tidak terserap sebesar persentase semestinya. Seolah kecewa dengan itu, Wabup pun mendesak pimpinan SKPD bersama jajarannya untuk membahas perencanaan program lebih awal. “Kalau pada anggaran 2013 kita harus membuat perencanaan dulu, maka ini akan membuat proyek menjadi lama dan lamban dikerjakan. Saya ingin, kalau bisa, perencanaan dibuat pada APBD perubahan tahun sebelumnya, sehingga pada APBD murni tinggal dilaksanakan karena desain perencanaan sudah jadi,” tandas Najmul. Najmul mendesak, SKPD di semua lini untuk lebih fokus bekerja terhadap tugasnya di dinas yang diemban. Menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program, Najmul menegaskan perencanaan tidak seharusnya dikerjakan dengan santai karena kinerja Kepala Daerah sangat tergantung dari tingkat kepuasan masyarakat atas jalannya pembangunan (program) yang dijalankan oleh tiap SKPD. “Ke depan ini, kita minta supaya pengajuan ke DPRD dilakukan secepatnya. Dari awal SKPD harus sudah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan di tingkat SKPD, usulan mana yang prioritas masuk di perubahan, sehingga bisa cepat dibahas,” sambungnya. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Dengan dana Rp200 juta lebih, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lobar, membangun jalan desa di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong untuk menghubungkan dua dusun yang masih terisolir. Agar lebih bermafaat bagi masyarakat setempat, jalan sepanjang 1 kilometer itu dibangun dengan program padat karya selama sebulan menggunakan 60 tenaga msyarakat desa tersempat secara bergiliran. Program ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lobar, Zaini Arony, disaksikan anggota DPRD Lobar Baiq Sumiatun, segenap muspika Kecamatan Sekotong, dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Disnaker Lobar, Surapati dalam laporannya menjelaskan jika proyek padat karya ini masuk dalam program kerja dinas yangdipimpinnya.Beberapapertimbangan membuat pihaknya menjadikan proyek ini sebagai program padat karya. Selain membangun kembalibudayagotongroyong,juga membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja meski sebulan. “Dalam sehari upah yang diterima setiap tenaga kerja sebesar Rp 40 ribu. Material lokal yang diperlukan dibeli langsung dari masyarakat. Daripada diberikan kepada pemborong, masyarakat tidak menikmati kerja ini, dan tentu merasa tidak memiliki jalan ini,” ungkap Surapati di hadapan se-

luruh masyarakat yang hadir di Bencingah Desa Cendi Manik Rabu (20/3) kemarin. Selain menggelontorkan proyek padat karya, pihaknya juga memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kelompok sesuai keahlian, seperti tukang jahit, tukang bangunan, tambal ban dan karang taruna dalam mempererat ikatan kekeluargaan di tengah masyarakat. “Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi kaum muda,” ulasnya. Sementara Kepala Desa Cendi Maik, H. Mahdi mengungkapkan kebanggaannyakarenasejakdilantik menjadi Bupati Lobar, Zaini Arony terhitung sudah tiga kali mendatangi desanya. Beberapa bantuan sudah diterima masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah bagi desa tertinggal. Mahdi juga menyampaikan jumlah penduduk desanya yang sudah mencapai 7 ribu jiwa, yang bertahan hidup dengan pertanian dan buruh tani. Kades juga menjelaskan jika dari sembilan dusun, tinggal satu dusun yang belum definitif sehingga kadusnya belum menerima tunjangan dari pemerintah. “Selama ini Kadus tersebut masih sebagai tenaga Honda alias menerima honor dari Allah,” seloroh Mahdi disambut tepuk tangan meriah. (her)

Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan

Warga Jagaraga akan ”Hearing” ke Dewan Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Jagaraga khususnya pembeli lahan aset milik Pemda, berencana akan mendatangi dewan untuk meminta bantuan mediasi penyelesaian persoalan sengketa lahan tersebut. Warga berencana membuat jadwal hearing ke Dewan minggu depan. Kepastian kapan jadwal hearing itu disesuaikan dengan kesanggupan Dewan. Menanggapi pemintaan warga itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Lukman Mukhtar menyambut baik niat warga yang ingin menutut haknya tersebut. Saeun, salah seorang pembeli tahan sengketa menyatakan pada dasarnya warga berusaha mencari solusi terbaik supaya warga tidak dirugikan. Warga menghargai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah ini, namun belakangan tindakan pihak kecamatan yang tak sesuai hasil rapat bersama tim penanganan aset ini justru menimbulkan keresahan. Tidak jelas dasarnya dan atas perintah siapa, kecamatan mengeluarkan surat pengosongan lahan itu. Hal ini pun mengundang penolakan dari warga. “Tetap kami menolak untukmeninggalkanlahanini,”ujar Saeun, Rabu (20/3). Karenaeksekutifdinilailamban menuntaskan masalah ini, warga berinisiatif meminta Dewan untuk memediasi kedua belah pihak.

Warga menilai, Bupati selaku pemimpin daerah kurang peka terhadap persoalan warga. Padahal jelas-jelas penjualan aset itu atas SK yang ditandatangani Bupati. Dibagian lain, Lukman Mukhtar menyatakan pada dasarnya Dewan siap memediasi penyelesaian masalah aset ini. Namun Dewan belum bisa turun ke lapangan sebelum bertemu warga untuk mengetahuipermasalahannya.“Hasilpertemuan itu nanti akan dijadikan dasar untuk melakukan sidak ke Jagaraga,”ujarnya. Untuk menjadi bahan melakukan sidak dan mediasi kedua belah pihak, berbagai keelengkapan yang menjadi bukti warga membeli lahan itu dan surat perintah pengosonganituharusdibawawarga. Atas dasar itu menjadi dokumen bagi Dewan untuk turun dan memediasi permasalahan aset ini. Seperti diketahui, camat Kuripan, H. Zakaria Nurhadi berani mengeluarkan perintah kepada warga untuk mengosongkan lahan sengketa itu. Padahal secara ketentuan hukum, kasus ini belum diputuskan. Namun Camat berdalih, pengosongan itu untuk melindungi aset milik Pemerintah Daerah (Pemda).Akantetapi,wargaDusun Tegal, Desa Jagaraga, khsusnya pembeli lahan di lokasi itu menolak mengosongkan dan meninggalkan lahan tersebut. (her)

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Program Dikdas Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Puluhan Siswa Bersaing di Seleksi OSN Tingkat Kabupaten Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 52 orang siswa terbaik Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa, mengikuti tes seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kabupaten, yang berlangsung di SDN 16 Sumbawa Besar, Selasa (19/3). Nantinya, akan diambil masing-masing tiga besar untuk mata Pelajaran IPA dan Matematika. Diketahui, 52 siswa tersebut merupakan hasil saringan dari 94 orang dari berbagai kecamatan yang sebelumnya lolos Pra Tes Kompetensi. Tak hanya siswa dari dalam kota saja yang bersaing, tetapi ada beberapa pula siswa dari daerah terpencil dan

pelosok yang berhasil menembus hingga seleksi Kabupaten. Sebagaimana disebutkan Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Dikdas Sumbawa, Junaidi Latif S.Pd, M.Pd, dari seluruh peserta tersebut ada beberapa siswa yang berasal jauh dari luar kota. Di antaranya, SDN Sela Kecamatan Moyo Hulu, SDN Brang Pelat Kecamatan Untir Iwis, SDN Ai Paya Kecamatan Tarano. Selain SD yang selama ini, memang sering berprestasi dalam OSN, seperti SDN Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat. Selebihnya, adalah siswa dari dalam Kota Sumbawa yang sudah terkenal, SDN 2 Sumbawa dan dan SDN 6 Sumbawa. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Diknas juga menggelar tes yang sama ter-

hadap guru pendamping dari masing-masing sekolah yang mengikuti OSN. Terdapat 50 orang guru yang terdiri dari 25 guru IPA dan 25 orang guru Matematika. Tes guru ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan guru MIPA. Sekaligus untuk pemetaan kompetensi guru di bidang sains dan Matematika. Tujuan jangka panjangnya, lanjut Junaidi, dihajatkan untuk membentuk tim pembina MIPA tingkat Kabupaten. Sebab ke depan ketergantungan terhadap tim eksternal OSN dari Perguruan Tinggi (PT) akan dikurangi. Agar dapat meminimalisir penggunaan anggaran APBD yang selama ini dialokasikan untuk membayar tim OSN dari PT seperti Universitas Mataram

(Suara NTB/arn)

MEMANTAU - Seorang petugas sedang memantau siswa peserta seleksi OSN (Unram). “Semangat kita ke depan adalah bukan ketergantungan, tetapi pemberdayaan potensi guru yang ada di daer-

ah,” tukasnya. Hasil seleksi Kabupaten ini, akan diperiksa tim OSN Unram. Sebelum diumumkan

Anggota DPRD Harus Mundur

(Suara NTB/use)

jaran IPA dan Matematika untuk diikutkan dalam OSN tingkat selanjutnya,” jelas Junaidi. (arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah kecamatan diserang hama penyakit blas dan kresek, sebagai akibat cuaca yang tidak menentu dan varietas padi petani yang tidak lagi memiliki daya tahan.

(Suara NTB/use)

PAKTA INTEGRITAS – Seorang warga Kota Bima menandatangani pakta integritas sebagai pemilih cerdas di atas kain putih yang disiapkan para aktivis di Kota Bima, Rabu kemarin.

Ricuh, Deklarasi Pemilih Cerdas di Bima Kota Bima (Suara NTB) Guna mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk cerdas memilih dalam Pilkada Walikota dan Wakil WaliKota Bima, Gerakan Masyarakat Pemilih Cerdas (GEMA PIS) yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat menggelar deklarasi dan diskusi publik. Kegiatan diskusi yang dihadiri oleh Ketua KPU, Panwaslu, anggota DPRD Kota Bima dan calon ini diseleggarakan di aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (20/3). Hanya saja, deklarasi yang berangkat dari niatan suci ini justru ricuh dan tercederai, menyusul tindakan salah satu oknum panitia yang mengistimewakan salah satu calon yang hadir dengan memintanya menyampaikan visi dan misi. Peristiwa tersebut terjadi ketika, oknum yang saat itu didaulat untuk menjadi MC (Master of Ceremony) secara sengaja memandu jalannya acara usai pemaparan dari narasumber yakni Ketua KPU, anggota Panwascam Mpunda serta satu lainnya. Begitu pemaparan selesai, acara kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Oknum tersebut kemudian menyampaikan dalam sesi tersebut akan diberikan kesempatan tiga orang peserta untuk mengajukan pertanyaan. Namun ketika para peserta mengacungkan tangan, dia justru menunjuk ke satu-satunya calon yang

hadir untuk menyampaikan visi dan misinya. Tindakan oknum ini pun mengundang reaksi dari peserta tak terkecuali anggota Panwascam yang hadir. Bahkan untuk sesaat, kericuhan akibat tindakan tersebut sempat menjadi tontotan peserta. Untunya, kericuhan tak sampai berlanjut setelah dinetralisir oleh panitia. Koordinator GEMA PIS, Sofiyan Asy’ari yang ditemui di sela-sela acara mengatakan kegiatan deklarasi dan diskusi ini dimaksudkan guna mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pihaknya yang tergabung dalam 33 elemen pemuda ingin mencoba mengawal proses Pilkada agar benar-benar berjalan demokratis, jujur dan adil tanpa politik uang atau kampanye hitam. Selain itu, dalam rangkaian acara ini pihaknya juga akan melakukan penggalangan tandatangan untuk meminta komitmen dari masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, damai, bersih dan jujur. Untuk itu pihaknya menyediakan spanduk putih yang akan dibentangkan mulai ujung barat trotoar depan eks kantor Pemkab Bima hingga timur kantor Walikota Bima. “Untuk itu kami mengundang masyarakat untuk membubuhkan tandatangan sebagai dukungan. Kita menginginkan agar Pilkada ini be-

nar-benar berkualitas,” katanya. Dikatakannya, GEMA PIS juga mengundang seluruh pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, termasuk tim suksesnya. Komitmen itu juga harus dimiliki oleh mereka, karena menjadi bagian pelaku yang menentukan sukses dan berkualitasnya penyelenggaraan Pilkada. Kami juga akan membagikan selebaran dan stiker ke pengguna jalan atau masyarakat yang berisi himbauan dan ajakan moral politik. “Pengendara yang melintas di jalan Soekarno Hatta juga kami minta untuk nantinya ikut menandatangani pakta integritas bersama itu. Ini bagian untuk mendorong partisipasi politik masyarakat,” ujarnya. Partisipasi masyarakat juga, kata dia, akan sangat menentukan keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Masyarakat diharapkan cerdas dalam menentukan pilihannya, karena ini menyangkut pembangunan lima tahun ke depan. Sementara itu, ditambahkannya terkait dengan tindakan salah satu oknum yang dinilai telah mencederai maksud dan tujuan GEMA PIS ini pihaknya menyesalkan. Itu di luar agenda dan setingan acara. Ini murni gerakan moral dan tak ditunggangi dengan kepentingan siapapun dan dari mana pun. (use)

KSB Ubah Konsep Bantuan Bedah Rumah

Suhardi Soud

tiga besar peserta terbaik pada tiga hari mendatang. “Kita akan mengambil masing-masing tiga besar dari mata pela-

Hama Serang Tanaman Padi di Sumbawa

Pindah Parpol

Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Sumbawa yang pindah parpol untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu legislatif 2014 mendatang, harus segera mundur. Dibuktikan dengan Keputusan pengunduran diri sampai masa perbaikan Daftar Caleg Sementara (DCS). Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Suhardi Soud, S.E, kepada Suara NTB, Rabu (20/ 3), peraturan KPU tersebut meminta kepada Parpol segera menyiapkan anggota legislatif sesuai jumlah kursi di Dapil masing-masing. Namun, dalam pasal 19 huruf 1, Peraturan KPU No. 7 tahun 2013 itu, ada 4 poin yang menjelaskan orang-orang yang mesti mengundurkan diri, sebelum mengajukan pencalonan untuk caleg di Pileg 2014. Poin pertama, untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, TNI/ Polri, Direktur/Komisaris, dewan pengawasan dan karyawan BUMN/BUMD, serta pegawai yang anggarannya besumber dari keuangan negara, harus mengundurkan diri yang tidak bisa ditarik kembali. Dalam poin kedua, hal yang sama juga berlaku untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dicalonkan oleh Parpol yang berbeda. Dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan Parpol asal. Dengan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali. Begitu pula untuk poin ketiga, untuk penyelenggara pemilu serta poin keempat, untuk kepala desa dan perangkat desa. “Itu orang-orang yang harus mengundurkan diri. Kalau ingin menjadi anggota DPRD untuk Pemilu legislatif 2014,” jelas Suhardi. Kemudian di pasal 21, bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf 1, harus disampaikan kepada KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, paling lambat sampai masa perbaikan Daftar Caleg Sementara. Bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang sebagaimana pasal 19, harus disampaikan oleh pejabat yang berwenang. Sebelum masa pendaftaran calon. “Berarti bagi Anggota DPRD yang pindah partai, ada proses PAW di situ. Sebab prosesnya harus selesai di DPRD terlebih dahulu. Atau sudah ada SK pemberhentian, baru bisa mengajukan pencalonan,” tegasnya. Seraya menjelaskan pendaftaran DCS pada 9-22 April. Sedangkan masa perbaikan sampai akhir Mei. Terkait jumlah pemilih untuk Pemilihan Gubernur 2013, Suhardi menyatakan, saat ini Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih berproses. Jumlah DPS sebanyak 325.190. Namun, masih bisa bertambah sebelum ditetapkan DPT di setiap desa pada 22 Maret mendatang. Sementara KPU akan menetapkan dalam sebuah rapat peleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu dan pihak terkait lainnya pada 27 Maret. Suhardi memperkirakan penambahan pemilih hanya sekitar lima persen penambahan data dari DPS yang ada saat ini. Penambahan ini relatif sedikit, sebab data yang teridentifikasi dalam DPS sudah mendekati valid. Namun, bagi pemlih yang belum sempat terdata, bisa memilih dengan menggunakan KTP di wilayahnya masing-masing. Kalau ada Panwaslu kecamatan, yang memilki informasi terkait bisa disampaikan ke Panwaslu Kabupaten untuk disampaikan ke KPU. (arn)

(Suara NTB/arn)

GURU PENDAMPING - Para guru pendamping OSN tampak serius mengisi lembar jawaban tes.

Taliwang (Suara NTB) Desakan kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar pemerintah setempat bersama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) segera mengubah Memory of Understanding (MoU) program bedah rumah yang saat ini pendanaannya terhenti, ditanggapi oleh kedua belah pihak. Informasi yang diperoleh media ini, Pemda KSB melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD) dan PT NNT kini mulai menyusun konsep addendum MoU program bedah rumah prakarsa Kementerian Perumahan Rakyat (Kemnepera), PT NNT dan Pemda KSB tersebut. “Konsepnya sedang kita susun bersama,” jelas Kabid Sosial Budaya BPMPD, Mulyadi Gole kepada wartawan, Rabu (20/3). Dengan adanya addendum, maka MoU kerjasama pelaksanaan program bedah rumah dapat dilanjutkan. Sebab sebelumnya alasan pihak PT NNT enggan mencairkan sebagian dana program yang menjadi tanggung jawab

mereka dikarenakan dokumen perjanjian kerjasama yang sebelumnya ditandatangani oleh ketiga pihak (Kemenpera, PT NNT dan Pemda KSB) telah berakhir per 31 Desember 2012 bersamaan dengan target perampungan program. “Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) memang disebutkan seperti itu. Makanya dari sisi legal pihak Newmont tidak bisa mencairkan dananya karena sekarang sudah melewati batas waktu perjanjian yang tertuang di PKO. Nah itulah sekarang yang kita upayakan untuk diubah,” tukasnya. Akibat tersendatnya proses pencairan dana bedah rumah yang berasal dari PT NNT itu, pandangan masyarakat terhadap program tersebut banyak yang menganggap terhenti. Terutama oleh warga penerima program, mereka mulai terus mempertanyakan kepada petugas di lapangan. Mulyadi tak menampik kondisi tersebut. Menurutnya beberapa Tim Pendamping Masyarakat (TPM) sudah mulai diuber para

warga penerima yang kini telah terlanjur membongkar rumah mereka. Mulyadi mengatakan, seharusnya kondisi sekarang ini tidak perlu terjadi jika saja PT NNT sejak awal mentaati PKO yang telah disepakati. Sesuai pasal 6 ayat 2 PKO, menyebutkan pihak ketiga (PT NNT) mencairkan dana bersamaan dengan pihak pertama (Kemenpera). “Sebelumnya kita sudah lima kali menyurati Newmont sejak 5 Desember 2012 agar mereka memasukkan dananya ke Bank. Tapi nyatanya sampai sekarang belum juga dilakukan,” cetusnya. Meski demikian, Mulyadi tak ingin mengungkit lebih jauh. Ia menyatakan, saat ini pemerintah bersama PT NNT akan segera menyelesaikan penyusunan konsep addendum MoU program bedah rumah tersebut agar dapat disepakati oleh semua pihak sehingga program dapat dilanjutkan. “Kita akan bergerak cepat,” timpalnya tanpa memastikan kapan addendum MoU tersebut dapat ditandatangani. (bug)

Kasi Perlindungan Tanaman, Dinas Pertanian Sumbawa, Usman S.P, ketika dihubungi Suara NTB, Rabu (20/ 3) mengatakan, wabah penyakit Blast atau Kresek menyebar hampir di semua kecamatan di kabupaten Sumbawa. Laporan yang diterimanya dari PHP dan PPL di lapangan, hama ini di antaranya telah menyerang kecamatan Empang, Ropang dan Lopok. Meski luasan sawah yang terserang tidaklah terlalu besar sekitar 20 hektar. “Contoh di Ropang, sekitar 8 hektar, di Empang 7 hektar dan di lokasi lainnya,” sebut Usman. Hama ini disebabkan oleh kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu yang memudahkan berkembangnya jamur dan bakteri. Serta penggunaan varietas bibit padi yang rentan dan peka. Penyebarannya melalui angin dan air di saluran irigasi. Untuk penanggulangannya, penyakit

ini dapat menggunakan fungisida dan bakterisida seperti Nordox. Dalam hal ini, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi agar petani mengganti varietas padinya dengan yang lebih unggul. Sementara itu, informasi yang diterima dari PPL Lopok, Ir. Nirmawan, menyebutkan, sekitar belasan hektar sawah di wilayahnya yang terserang hama blas. Seperti ditemui pada sejumlah kelompok tani binaannya. Meski masih dalam batas yang wajar dan masih bisa diatasi. “Masih bisa pulih, yang penting cepat ditanggulangi dengan fungisida ataupun bakterisida,” cetusnya. Pada umumnya, hama ini meyebabkan memerahnya daun dan batang akibat pembusukan yang dilakukan oleh jamur dan bakteri. Diperkuat dengan tidak dapat dilihatnya secara nyata serangga ataupun hal lain sebagai penyebab. (arn)

Disdukcapil Belum Jadwalkan Sidang Pengesahan Kelahiran Taliwang (Suara NTB) Meski telah menyatakan program sidang di tempat untuk memperoleh pengesahan kelahiran dari pengadilan akan dilanjutkan di tahun 2013 ini, tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menyusun jadwal kegiatan persidagan. “Kami belum menyusun jadwalnya untuk pekasanaan sidang di tahun 2013 ini,” jelas Kabid Catatan Sipil (Capil) Disdukcapil KSB Drs. Zainuddin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (20/3). Belum disusunya jadwal kegiatan sidang di tempat itu dikarenakan hingga kini jumlah pemohon untuk mengikuti sidang oleh Disdukcapil belum memenuhi kuota. Sejauh ini berdasarkan data dinas, jumlah pemohon baru mencapai 29 pemohon sementara target minimal untuk sekali sidang Disdukcapil menargetkan menyidangkan sebanyak 30 sampai 50 orang pemohon. “Jangan-jangan kita sudah jadwal sekarang, tapi jumlah pemohonnya tidak memenuhi kuota. Jadinya kegiatan sidang mubazir karena hanya sedikit yang bisa terlayani sementara kegiatan sidang yang kita anggarkan terbatas, hanya 12 kali sidang,” timpalnya. Untuk mengejar kuota minimal pemohon itu, Disdukcapil sendiri telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya kata Zainuddin, baru-baru ini pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke seluruh pemerintah desa/kelurahan. Dalam surat itu disampaikan jika program sidang di tempat untuk memperoleh pengesahan pengadilan bagi warga yang ingin mendapatkan akte kelahiran tetapi telah melewati batas waktu dilanjutkan di tahun 2013 ini.

Sehingga bagi warga yang ingin mengajukan permohonan mendaftarkan diri langsung ke Disdukcapil. “Selain itu dalam beberapa kesempatan rapat koordinasi kita juga kerap sampaikan ke Camat atau Kades dan Lurah soal kegiatan yang kita lakukan ini,” paparnya. Ditanya apakah akan tetap menunggu terpenuhinya kuota baru akan menyusun jadwal kegiatan sidang? Zainuddin mengungkapkan, pihaknya tidak sepenuhnya berpatokan pada jumlah pemohon tersebut. Jika pun kuota tak dapat terpenuhi pihaknya akan segera memulai pelaksanaan sidang perdana yang rencananya akan digelar di akhir bulan Maret ini. “Kami berharap kuota minimal bisa terpenuhi (30 pemohon) biar sidangnya tidak mubazir, karena sedikit banyak pemohon kita harus tetap membayar dengan harga yang sama,” tukasnya. Untuk setiap kali persidangan, Disdukcapil KSB mengeluarkan anggaran sebesar Rp 4,3 juta untuk satu tim pengadilan yang terdiri dari hakim, panitera dan petugas administrasi. Zainuddin menuturkan, anggaran yang disubsidi pemerintah terhadap kegiatan sidang di tempat itu hanya untuk membiayai kehadiran pihak pengadilan sementara biaya administrasi yang timbul penerbitan pengesahan oleh pengadilan sepenuhnya ditanggung pemohon. “Jadi saya sedikit meluruskan. Kami bukan mensubsidi biaya administrasi yang harus dikeluarkan pemohon, tetapi membiayai kehadiran tim pengadilan. Karena kalau warga harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa tentu biayanya akan lebih besar lagi untuk mendapat pengesahan,” imbuhnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

Bawaslu Periksa Belasan Orang Dari Hal. 1 Menurutnya, ada sejumlah laporan resmi yang diterima Bawaslu di Sumbawa dan Kota Bima. Namun, kebanyakan kasus tersebut masih terbentur alasan – alasan normatif dimana hingga saat ini belum ada satupun pasangan calon yang sudah resmi dinyatakan sebagai peserta Pilkada oleh KPU NTB. Khuwailid menjelaskan pihaknya masih menunggu hingga KPU NTB menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta pilkada pada 25 Maret mendatang. Pihaknya sebelumnya sempat meminta berkas dokumen persyaratan pasangan calon untuk dijadikan bahan dalam memantau proses verifikasi. Namun, pihak KPU NTB rupanya tidak memberikan berkas tersebut. “Alasannya karena masih dalam proeses perbaikan dokumen,” tandas Khuwailid. Laporan yang kini ditangani Bawaslu ini merupakan tindaklanjut dari laporan L. Kusumalara, penasihat hukum pasangan Laris yang melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses verifikasi yang dilakukan KPU NTB terhadap pasangan Laris. Ranggalawe yang dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini menjelaskan, laporan ke Bawaslu itu disampaikan

karena adanya penyimpangan prosedur yang telah merugikan pihaknya. Menurutnya, angka dukungan calon perseorangan yang dilaporkan oleh KPU tidaklah valid karena proses verifikasinya diwarnai oleh penyimpangan prosedur dan kebijakan. Ranggalawe menambahkan, pihaknya dirugikan karena hilangnya tak kurang dari 120.000 dukungan yang seharusnya bisa membuat jumlah dukungan mereka bisa melampaui syarat yang telah ditentukan. “Dukungan yang hilang itu ada di 10 PPK di Lombok Tengah dan 5 PPK di Lombok Timur. Kalau itu diakumulasi, kami seharusnya bisa melampaui angka dukungan standar,” ujar Ranggalawe. Sementara Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, menegaskan bahwa pihaknya juga masih menunggu rekomendasi apa yang akan disampaikan oleh Bawaslu nantinya. Fauzan juga optimis jajarannya telah bekerja secara professional. Sebab, proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan tersebut dilakukan dengan supervisi dari KPU kabupaten/kota setempat. (aan/yan)

Halaman 5

Masih ”Angka Merah”, Loteng Fokus Genjot Indeks MDGs Praya (Suara NTB) Indeks Millennium Development Goals (MDGs) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang menyangkut kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, sampai saat ini masih sangat rendah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masih rendahnya Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) Loteng yang secara nasional masih kalah jauh dari daerah lain. Bahkan untuk lingkup NTB. Untuk itu, pada tahun 2013 ini Pemkab Loteng menaruh perhatian khusus terhadap pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Supaya indeks MDGs Loteng bisa lebih baik di masa yang akan datang. “Kita tidak boleh malu mengakui, kalau kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Loteng masih rendah dan memang ini yang menjadi rapot merah Loteng,

saat ini” ungkap Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, FT., pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Loteng, Rabu (20/3). Dihadapan pengurus PKK Loteng, bupati menjelaskan, untuk bidang pendidikan, angka buta huruf masih cukup tinggi. Yang menandakan masih banyak masyarakat Loteng yang belum melek huruf. Sehingga Loteng sampai

saat ini juga belum mampu terbebas dari angka buta aksara. Padahal didaerah lain, sudah terlebih dahulu terbebas dari angka buta aksara. Kondisi tersebut kian diperparah dengan tingkat angka partisipasi sekolah yang rendah. Walaupun jika dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, mengalami peningkatan. Dimana tahun 2010 tingkat partisipa-

Menurut Iriawan, penambahan ini bukan atas permintaan Kapolres Bima Kota. Melainkan karena ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. ‘’Kami tidak ingin kecolongan,” tegasnya. Pengamanan nanti akan berjalan sejak masa kampanye, saat masa tenang dan saat pencoblosan hingga pelantikan. Ditanya kondisi keamanan, Kapolda melihat situasi Kota Bima dalam keadaan kondusif. Kalaupun ada gangguan kamtibmas skala kecil, katanya, itu wajar saja. Situasi kondusif ini terjadi karena

masyarakat Kota Bima sudah memahami pentingnya situasi kondusif. ‘’Kita rugi lah, kalau terlibat dalam konflik-konflik yang dipicu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab,” tandasnya. Ditanyai mengenai antisipasi terhadap terorisme yang bias mengganggu jalannya Pilkada? Iriawan yang juga didampingi oleh Kapolres Bima Kota Kumbul KS SIK SH dan Kapolres Dompu SKBP Benny Warmansyah mengatakan, itu juga diantisipasi pihaknya. Namun sebatas mengeleminir,memonitor dan mendeteksi. (use)

Libatkan Dunia Usaha Dari Hal. 1 ‘’Rata-rata 1,43 persen pertahun angka penurunan kemiskinan di NTB ini dan kita masuk lima besar provinsi yang paling progress angka penurunannya dari 33 provinsi di Indonesia. Dengan terbentuknya PT Jamkrida dan disahkannya Perda CSR maka kita ingin menaikkan target penurunan itu bila perlu dua kali dari saat ini. Sehingga kita nanti akan kerja keras betul dalam penyusunan RPJMD 2013-2018,”ujarnya. Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran 2012, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyebutkan angka kemiskinan di NTB tinggal 18 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB tahun 2007 sebanyak 1.118.452 jiwa atau sekitar 24,99 persen, . Kemudian pada tahun 2011 turun menjadi 896.160 jiwa atau 19,67 persen. Sementara tahun 2012 turun menjadi 852. 640 orang atau sebanyak 18,02 persen. Bachruddin mengatakan,

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah menggariskan supaya keterlibatan dari sector-sektor perbankan, dunia usaha yang beroperasi di NTB terus didorong secara simultan bergerak dan terlibat dalam penanggulangan kemiskinan itu. “Ada PT Jamkrida yang sudah diresmikan oleh pemerintah, itu diharapkan pengusaha-pengusaha menengah dan kecil tidak kesulitan lagi dalam akses modal karena dijaminkan oleh PT Jamkrida. Kalau ada lembaga penjamin pinjaman seperti Jamkrida ini maka diharapkan UMKM itu berkembang dan merekrut tenaga-tenaga kerja baru,”jelasnya. Dengan demikian, kata Bachruddin maka penurunan angka kemiskinan di NTB menjadi semakin progresif. “Kalau sekarang angka penurunannya 1,43 persen pertahun maka kita harapkan nanti bisa menjadi 3 persen atau bahkan empat persen pertahun,” pungkasnya. (nas)

Balita Tewas Disetrum Ayah Kandungnya Dari Hal. 1 Berdasarkan sejumlah keterangan yang dihimpun aparat Polsek Masbagik, pelaku diduga mengalami stres berat. Bahkan sebelum peritiwa pembunuhan ini, JUnaidi sempat dipasung dirumahnya. ‘’Penyebab lainnya sejauh masih dalam proses penyelidikan aparat. Sementara yang kita peroleh keterangan dari tetangganya, pelaku punya pengalaman mengidap gangguan jiwa,’’ jelas Kapolsek. Dugaan sementara aparat Kepolisian setelah mendatangi tempat kejadian perkara, Jihan Maulidia tewas diduga akibat disetrum. Di TKP ada kabel listrik dan beberapa bagian tubuh Jihan ditemu-

kan lebam. Keterangan tim medis Puskesmas Lendang Nangka, dr. Husni Maftuhah menyebutkan, berdasarkan hasil visum Rabu kemarin, ditemukan ada luka memar di bagian leher Jihan sebelah kiri di dua titik. Ditemukan juga ada luka lebam mayat akibat memar di leher tersebut. Mengacu pada hasil visum tersebut sebelum ditemukan warga sekitar pukul 01.00 Rabu dini hari, Jihan sudah cukup lama meninggal. Jihan diperkirakan tewas Rabu malam sekitar pukul 21.00 Wita. Dari hasil visum tesebut, menguatkan adanya dugaan Jihan tewas akibat disetrum listrik. (rus)

Empat Pegawai BPBD NTB Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Tidak menutup kemungkinan, pegawai BPBD lainnya juga akan dimintai keterangan dalam kasus tersebut, masih kaitan untuk memperdalam perbuatan pidana tersangka Alwi. Menurut Sutapa, masih ada waktu untuk memeriksa Alwi, karena masa penahanan 20 hari belum berakhir. Bagaimana sebenarnya Alwi dimata mantan Kepala BPBD NTB, Ir H. Husnuddin Achsyid? Ditemui usai sidang kemarin, Husnuddin mengaku

cukup lega dengan ditangkapnya Alwi. Di matanya, Alwi termasuk orang yang menjadi kunci fakta dari pelaksanaan proyek penanggulangan kekeringan itu. Sehingga dengan kehadirannya itu, ia berharap fakta sebenarnya bisa terungkap. “Alwi harus bicara, yang sebenarnya yang terjadi ini apa sih,” ujar Husnuddin singkat, dan tidak mau banyak komentar karena semuanya diharapkan terungkap di depan persidangan. (ars)

kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Akibatnya dari masih rendahnya kesadaran akan pola hidup sehat di tengah masyarakat Loteng. “Inilah yang menjadi PR (perkerjaan rumah) kita sekarang. Bagaimana kemudian, kedua sektor utama tersebut bisa diperbaiki,” harap bupati. Dan, untuk menyelesaikan PR tersebut jelas tidak bisa mengandalkan pemerintah daerah saja. Tetapi butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat didaerah ini. Mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang tertinggi. Termasuk dalam hal ini peran serta anggota PKK, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. (kir)

Penambahan Dapil

Prosedur yang Dilalui KPU Kota Mataram Diduga Ilegal

Tak Mau Kecolongan Dari Hal. 1

si sekolah hanya 5,6 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk Loteng belum menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD). Angka tersebut naik menjadi 6,8 tahun pada tahun 2012 lalu. “Itu artinya, masyarakat Loteng rata-rata sudah bisa mengeyam pendidikan SMP. Tetapi belum lulus SMP. Sehingga Loteng bisa dikatakan belum tuntas wajib belajar (Wajar) Sembilan Tahun,” jelasnya seraya menambahkan, angka drop out (putus sekolah) juga tercatat masih tinggi. Kondisi hampir sama juga dialami di sektor kesehatan. Salah satunya, ditunjukkan dengan masih tingginya angka

(Suara NTB/ist)

PELATIHAN - Rangkaian kegiatan pelatihan teritorial bagi seluruh Dandim, Danramil dan Babinsa se NTB.

Peran Babinsa

Ujung Tombak Penanggulangan Teroris dan Bentrok Warga Mataram (Suara NTB) Babinsa sebagai ujung tombak keamanan di tingkat desa dan kelurahan, dituntut terus tanggap. Segala ancaman gangguan keamanan dalam berbagai bentuk, harus terdeteksi dini untuk dilakukan cegah dini oleh Babinsa. Tak terkecuali dalam penanggulangan teroris dan bentrok kampung. Arahan itu disampaikan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pustrad) Kolonel Inf. Supartodi dihadapan para Komandan Kodim, Komandan Koramil dan seluruh Babinsa berkumpul di Korem 162/WB . Arahan Supartodi itu dalam rangkaian kegiatan penataran Mobile Training Team (MTT), yang dihelat sejak Senin dan berakhir Rabu (20/3). Para Babinsa, dilatih dan

dimantapkan sifat kepekaannya dalam deteksi dini setiap gangguan keamanan. Danramil sebagai atasan Babinsa, terlebih Dandim juga diminta membuat keputusan tepat dalam penanggulangan aksi massa tersebut. “Tapi tentusaja, tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian,” saran Supartodi. Secara teknis disebut Supartodi, ketika ada informasi mencurigakan tentang adanya gerak gerik teroris, maka Babinsa menelisik itu sebagai informasi penting yang harus ditindaklanjuti. Lakukan pendekatan terhadap masyarakat, kemudian laporkan ke atasan. Setelah ada kepastian informasi, maka koordinasi dengan kepolisian mutlak dilakukan dalam rangka penindakan.

Dalam tataran pelaksanaan, nyaris sama dengan deteksi dan penanggulangan aksi rusuh massa. Setiap ada potensi peristiwa, Babinsa melakukan pendekatan kepada pihak yang akan bertikai. Difasilitasi pertemuannya dan diberikan pemahaman dan penyadaran agar tidak bertikai. “Disanalah fungsi Babinsa, meredakan keadaan agar tidak terjadi konflik meluas,” terangnya. Selain soal pengamanan teritorial, bimbingan kepada Babinsa sampai pada teknis bercocok tanam, beternak, melestarikan hutan, menghandirkan instansi terkait. Mereka dibekali keterampilan itu karena akan hidup dan berbaur dengan masyarakat. (ars/*)

Mataram (Suara NTB Penetapan dapil (daerah pemilihan) di Kota Mataram menyisakan masalah. Prosedur pengusulan dapil tersebut ke KPU pusat diduga menyalahi aturan atau tidak prosedural. Informasi yang dihimpun Suara NTB, prosedur pengusulan dapil di Kota Mataram terkesan amburadul. Pengusulan dapil yang seharusnya didahului dengan konsultasi publik, tidak dilaksanakan. Alasannya KPU Kota Mataram tidak memiliki anggaran. Belakangan hasil FGD (Forum Group Discussion) yang digelar oleh Bakesbangpol Kota Mataram tentang pemetaan dapil tanggal 12 Maret yang diusulkan ke KPU pusat. Usulan yang sudah dikirim ke KPU pusat ini konon hanya ditantangani ketua KPU Kota Mataram dan dua anggota KPUD Kota Mataram lainnya. Sedangkan dua anggota KPU Kota Mataram menolak menandatangi pengajuan usulan dapil tersebut. Penolakan itu, karena prosedur pengajuan usulan dapil yang telah ditetapkan lima dapil, diyakini menyalahi Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu. Dalam pasal UU Nomor 8 tahun 2012 disebutkan bahwa konsultasi publik harus diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kota Mataram. Artinya, proses pengusulan dapil dengan merujuk pada hasil FGD disinyalir ilegal. Apalagi pada saat pengajuan penambahan dapil tersebut, aturan dari pusat belum keluar. Peraturan KPU baru keluar tanggal 18 Maret 2013. Pada bab II tentang tata kerja perencanaan

dapil dal alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di pasal 6 ayat 3 berbunyi: dalam penyusunan dan penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPU melakukan konsultasi publik. Dengan kata lain, pengajuan penambahan dapil ini mendahului keluarnya peraturan KPU. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua KPU Kota Mataram, Ahmad Gunawan membantah kalau proses pengusulan dapil tidak prosedural. Tidak benar, katanya, kalau pihaknya disebut belum menggelar konsultasi publik. ‘’Itu sudah kita lakukan. Hadir juga pak wali waktu itu. Yang ngomong itu justru yang tidak hadir, alasannya sakit,’’ demikian Gunawan. Ia mengakui jika konsultasi publik terkait pengusulan dapil itu, merupakan hasil kerjasama antara Pemkot Mataram dengan KPU Kota Mataram. Gunawan menegaskan, dalam melakukan konsultasi publik, tidak ada salahnya melibatkan Pemda. Ia menyayangkan jika ada komisioner KPU Kota Mataram yang justru mempermasalahkan hal itu. ‘’Inikan tidak perlu dipolemikkan apalagi dibesar-besarkan,’’ sesalnya. Yang jelas, menurut Gunawan, penambahan dapil di Mataram sudah tidak ada masalah. Sebab saat melakukan konsultasi publik itu, semua pihak terkait sudah diundang. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM hingga parpol peserta pemilu. ‘’Kan hasilnya juga sudah ada, lima dapil, lalu apalagi yang dipersoalkan,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Dalam LKPJ akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran 2012, Gubernur NTB menyatakan bahwa pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di NTB terjadi penurunan sebesar 18,02 persen dan penduduk miskin yang tersisa sebanyak 852.640 orang. Sementara data tahun 2007 jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 1.118.452 jiwa atau 24,99 persen dan di tahun 2011 telah berhasil diturunkan menjadi 896.160 jiwa atau 19,67 persen. Gubernur menyebutkan, penurunan tersebut karena berbagai program yang berpihak pada rakyat miskin dan dalam jangka waktu 2007-2011 rata-rata terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 1,43 persen per tahun. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD NTB Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Patompo Adnan, Lc.,MH menyamapaikan bahwa data angka penurunan jumlah penduduk miskin tersebut harus dikaji lagi. Karena faktanya masih banyak ditemukan penduduk miskin.

Bahkan di Kota Mataram yang notabene merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. “Tapi ada kenyataan-kenyataan di mana masyarakat masih dalam kekurangan. Angkaangka tersebut harus kita konfirm dengan realita seperti itu,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (20/ 3). Patompo menyampaikan fakta di lapangan juga masih banyak penduduk yang tinggal dalam rumah kumuh dan tak layak huni serta banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Bukan hanya sekadar angkaangka. Tapi kita juga harus lihat kondisi riil masyarakat di tiap kabupaten/kota,” ujar politisi PKS ini. Jika salah satu indikator turunnya angka kemiskinan dilihat dari berkurangnya RTS penerima raskin, hal itu juga masih perlu dikaji. Mengingat tahun lalu pemerintah provinsi juga pernah meminta tambahan kuota raskin untuk NTB ke pemerintah pusat bahkan direncanakan untuk masyarakat yang tidak masuk dalam RTS akan ditanggung oleh APBD. (yan)

Rawan Macet, Pemkab Lobar Bangun Kantor Pengamanan Terpadu Data Penurunan Angka di Bundaran GMS Kemiskinan Harus Dikaji

Giri Menang (Suara NTB) Kawasan bundaran Giri Menang Square (GMS) mengundang perhatian warga. Kawasan ini menjadi tempat tongkrongan baru bagi warga setempat. Pengunjungnya, tidak hanya dari penduduk sekitarnya, namun juga dari luar Lombok Barat (Lobar). Kawasan ini ramai dikunjungi warga, terutama pada malam hari karena keindahan lampu mengundang ketertarikan warga. Akibatnya, diseputar kawasan ini kerap terjadi kemacetan. Pol PP pun mengaku kewalahan menanganinya. Untuk mengantisipasi

masalah ini, pihak Pemkab Lobar melalui instansi terkait mengambil langkah dini. Di sekitar kawasan itu akan dibangun kantor pelayanan terpadu. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Pol PP Lobar, Agus Gunawan, Rabu (20/3). Dikatakan, setelah pembangunan GMS itu menjadi salah satu objek wisata bagi warga. Apalagi setelah uji coba air mancur GMS, pengunjung bundaran itu semakin bertambah banyak. Bahkan, warga dan pengunjung yang datang dari Mataram menuntut agar air mancur itu dihidupkan setiap hari. Namun hal ini belum bisa dilakukan,

karena peresmian tugu lombok barat bangkit itu tanggal 17 April mendatang. Selain membangun kantor pengamanan terpadu pihak Dishub kata Kadishubkominfo Lobar, H. M. Saikhu, di sekitar kawasan itu akan dibangun warung internet masyarakat (WIM). Pembangunannya, didanai dari APBD dengan anggaran sekitar Rp 560 juta. Tender proyek ini sendiri dilakukan langsung oleh pusat. Fasilitas yang nantinya akan disediakan berupa kantor, komputer dan hotspot. “Warung internet ini bisa digunakan warga yang nongkrong di bundaran itu,”ujarnya. (her)

Kawin Empat Kali, Pernah Dipasung karena Stres Dari Hal. 1 Ditemukan juga ada luka lebam mayat akibat memar di leher tersebut. Mengacu pada hasil visum tersebut sebelum ditemukan warga sekitar pukul 01.00 Rabu dini hari kemarin, Jihan sudah cukup lama meninggal. Yakni sekitar pukul 21.00 Wita. Dari hasil visum tesebut, menguatkan adanya dugaan Jihan meinggal akibat kesetrum. Kenapa tuduhan dialamatkan ke sang ayah? Karena Junaidi diduga mencoba bunuh diri pascamembunuh putrinya. Junaidi ditemukan dalam kondisi terluka dengan beberapa bagian tubuhnya. Dibeberapa bagian tubuhnya ditemukan luka akibat sayatan benda tajam seperti di bagian leher dan perut. Junaidi diduga membunuh anaknya ketika di bocah sedang tertidur lelap. Menurut keterangan sejumlah tetangga, Junaidi memang sudah lama dikenal warga mengidap gangguan jiwa. Terhitung sudah empat

kali menikah. Aksi tega Junaidi ini tidak diduga-duga para tetangganya. Kepala Kepolisian Sektor Masbagik, Kompol Yunus saat dikonfirmasi Rabu (20/3) kemarin mengatakan, tengah menyelidiki kasus pembunuhan ini. Polisi sedang mendalami faktor penyebab Junaidi tega menghabisi nyawa anaknya. Berdasarkan sejumlah keterangan yang dihimpun aparat Polsek Masbagik ini, pelaku mengalami setres berat. Bahkan sempat dipasung di rumahnya. Penyebab lainnya sejauh ini masih dalam proses penyelidikan aparat. “Dari keterangan tetangga, pelaku punya pengalaman mengidap gangguan jiwa,” ujarnya. Dugaan sementara aparat kepolisian setelah mendatangi tempat kejadian perkara, Jihan Maulidia meninggal akibat disetrum. Dimana di TKP ditemukan ada kabel listrik.

Dipasung Empat Bulan

Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, Junaidi diket-

ahui sudah menikah empat kali. Isteri pertamanya bernama Inaq Cani. Sejak cerai dari isteri pertama inilah kabarnya Junaidi mulai mengalami gangguan jiwa. Penyebabnya, konon karena laki-laki ini tidak dapat warisan. Sehingga pihak keluarga pernah memasungnya hingga empat bulan. Setelah sembuh ia menikah lagi hingga yang terakhir dengan Solihun (33), ibu kandung Jihan Maulidia. Usia pernikahan Junaidi dengan Solihun pun tidak langgeng. Sekitar lima bulan lalu Solihun bercerai dari Junaidi karena tidak akur lagi menjalin rumah tangga. Jihan sebenarnya ikut bersama ibunya. Selasa (19/3) lalu ia pergi ke rumah bapaknya (Junaidi) menjenguk kakaknya. Sang ayah meminta Jihan menginap semalam. Ke esokan harinya, Solihun kaget bukan main setelah mengetahui kabar anaknya meninggal dengan leher kebiruan. Solihun mengaku sudah sering diajak rujuk. Tapi ibu dua anak ini tidak mau. (rus)

PEMBETULAN Berita berjudul Alat Pengukur IPM yang dimuat di halaman 1 edisi Selasa (19/3), terdapat kekeliruan yang sangat mengganggu. Tertulis, Ketua BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil. Seharusnya, anggota VI BPK RI, Dr.H.Rizal Djalil. Demikian kekeliruan telah diperbaiki. (Redaksi)

Limbah Bawang Laris Manis Dari Hal. 1 Aisah menuturkan, harga bawang merah dan putih saat ini sudah mulai turun. Bawang merah turun dari Rp 60-70 ribu menjadi Rp 40 ribu per Kg. Bawang putih dari harga Rp 70-80 ribu turun menjadi Rp 40-50 ribu per Kg. Kendati harga bawang sudah mulai turun tapi harganya masih mahal. Sehingga sejumlah konsumen lebih memilih

membeli limbang bawang dengan harga Rp 10-20 ribu per Kg, tergantung kualitasnya. Turunnya harga bawang di pasaran lanjut Aisah, telah membuat para pedagang bumbu-bumbuan merasa agak nyaman. Karena pembeli sudah kembali membeli barang dagangannya secara normal. Dibandingkan dengan ketika harga bawang masih tinggi, konsumen sepi. (ozi/kmb)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

Halaman 6

Menanti APBD untuk Rakyat Oleh :

Entaskan Kemiskinan Libatkan Swasta GUBERNUR NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) nya menyebutkan, angka kemiskinan di NTB turun menjadi 18,02 persen atau 852.640 orang di tahun 2012. Dalam setahun, penurunan angka kemiskinan rata-rata 1,43 persen. Jumlah yang cukup besar dalam upaya pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan di NTB. Bahkan, apa yang dilakukan pemprov dan pemerintah kabupaten/kota menempatkan NTB berada di urutan empat secara nasional dalam hal akselerasi penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di NTB tahun 2007 sebanyak 1.118.452 jiwa atau sekitar 24,99 persen, . Kemudian pada tahun 2011 turun menjadi 896.160 jiwa atau 19,67 persen. Sementara tahun 2012 turun menjadi 852. 640 orang atau sebanyak 18,02 persen. Mengentaskan kemiskinan memang tidak mudah. Butuh dana, waktu dan rancangan program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Di lapangan, tidak dipungkiri banyak program pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dihajatkan untuk mengentaskan kemiskinan. Namun realisasi untuk menurunkan angka kemiskinan, memang tidak mudah. Wacana Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd, yang ingin melibatkan pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini, sebuah ide bagus. Pelibatan swasta (dunia usaha) dalam pengentasan kemiskinan ini, dengan harapan, menurunnya angka kemiskinan bisa lebih banyak. Bahkan Bachruddin berharap bisa dua kali lipat dari sebelumnya. Pelibatan perusahaan-perusahaan baik swasta murni, BUMN/BUMD yang beroperasi di NTB dalam pengentasan kemiskinan lebih dioptimalkan dengan mengarahkan dan tanggung jawab sosialnya untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Jumlah perusahaan swasta, BUMN/ BUMD yang beroperasi di NTB dari waktu ke waktu terus bertambah. Dengan sekian banyak perusahaan, masing-masing mereka kemudian menyalurkan dana CSR (Corporate social responsibility) yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan, niscaya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah ini akan semakin baik. Mudah-mudahan wacana ini bisa direalisasikan dan ada kemauan dari pihak swasta untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Rasanya tidak ada alasan bagi dunia usaha untuk tidak merespons wacana ini. Apalagi menolaknya. Karena seperti diketahui, CSR bagi dunia usaha berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen semata. Melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.(*)

NDANG-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan mengatur sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah (PAD), dana hibah, dan dana pinjaman yang syah. Melalui sumber keuangan dimiliki, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu pembangunan daerah berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah diatur dalam bentuk kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan APBD dibuat untuk mengatur anggaran sebagai alat untuk menjalankan urusan melalui program pemerintah daerah. Karena itu, kebijakan APBD dikatakan sebagai kebijakan utama untuk pembangunan daerah. Mengingat pentingnya kebijakan APBD untuk pembangunan daerah, maka pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) perlu mengedepan manajemen (tata kelola) APBD yang baik, profesional, dan bertanggung jawab dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Penyusunan APBD Tidak Partisipatif Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif yakni melibatkan masyarakat pada setiap tahap penyusunan yaitu penyusunan Program Kegiatan Pemerintah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan APBD. Tujuan pelibatan masyarakat pada tiap tahap tersebut, agar APBD dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menghindari kepentingan pragmatis elite eksekutif dan legislatif, menghindari dil-dil politik antara berbagai stakeholder, dan mewujudkan pembangunan yang terarah dan terukur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi kriteria utama penyusunan APBD yang baik. Berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat minim. Penelitian penulis tahun 2012 baik yang dilakukan di Dompu NTB maupun di Kota Malang Jatim, berakhir pada kesimpulan yang sama “masyarakat tidak terlibat pada penyusunan APBD, dan APBD hanya disusun oleh elit eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan elite legislatif melalui Banggar, Fraksi, Komisi DPRD�. Dampak dari minimnya keterlibatan masyarakat adalah terbentuknya kebijakan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehing-

STASIUN RADIO

Salahudin, S.IP. (Dosen Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang)

Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi kriteria utama penyusunan APBD yang baik. Berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat minim. ga pembangunan daerah berjalan ditempat dan bahkan mengalami kemunduran.

garan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara terukur dan proposional.

Kinerja Buruk Pelaksanaan APBD Setelah APBD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), langkah selanjutnya adalah melaksanakan APBD berdasarkan prinsip efektif dan efesien. Anggaran yang ditetapkan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cepat, tepat, murah, dan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat terserap dengan baik. Persoalan utama dalam pelaksanaan APBD adalah buruknya kinerja pengguna anggaran (Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD) dalam merealisasikan anggaran melalui program-program yang ditetapkan. Dampak dari persoalan ini adalah APBD tidak terserap dengan maksimal dan cenderung dilaksanakan tanpa sasaran yang jelas sehingga tidak berdampak positif pada pembangunan daerah. Banyak faktor membuat buruknya kinerja SKPD diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki tidak mumpuni dalam mendukung pelaksanaan anggaran, minimnya kemauan baik (good will) pimpinan SKPD untuk menjalankan program yang ada, minimnya support dan arahan atasan terhadap SKPD, belum adanya mekanisme hukum untuk sanksi bagi SKPD yang memiliki kinerja buruk, dan minimnya komitmen kepala daerah untuk menempatkan sumber daya manusia yang profesional pada tiap-tiap unit pemerintah daerah (SKPD). Secara prinsip, pelaksanaan dan penatausahan APBD yang baik dibutuhkan SKPD yang mumpuni dalam bidang manajerial ang-

Pertanggungjawaban APBD Tanpa Makna Pertanggungjawaban APBD merupakan tahap penting untuk menilai, mengukur, menyidik, dan memeriksa kinerja pemerintah daerah. Pertanggung jawaban pemerintah daerah (Kepala Daerah khususnya) dibagi dalam dua bentuk yakni pertanggung jawaban akhir tahun anggaran dan pertanggung jawaban akhir masa jabatan. Dua pertanggung jawaban tersebut bermuara pada kewajiban kepala daerah untuk memberikan pertanggung jawaban kepada legislatif dan masyarakat. Pertanggung jawaban akhir tahun terkait dengan bagaimana pelaksanaan program dan anggaran pada tahun tertentu dengan berlandaskan pada sikronisasi realisasi RKPD dengan APBD dan perbadingan antara pendapatan dengan belanja daerah. Secara umum, pemerintah daerah dianggap kinerja baik sejauh RKPD dapat direalisasikan dengan optimal melalui APBD secara proposional dan sejauh pemerintah daerah memiliki pendapatan yang lebih dari belanja daerah (surplus). Sama halnya dengan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan berlandaskan pada singkronisasi RPJMD dengan APBD selama lima tahun anggaran, dan sejauhmana perkembangan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dianggap kinerja baik, sejauh RPJMD dapat direalisasikan dengan baik dan optimal serta pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selama ini, dinilai pertanggung jawaban pemerintah

daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hanya formalitas tanpa makna untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, untuk memahami kinerja pemerintah (selama satu tahun anggaran khususnya) dibutuhkan peran aktif legislatif melalui fungsi pengawasan dan peran civil society seperti LSM, Ormas, dan media untuk memahami kinerja pemerintah daerah secara kritis, obyektif, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga pertanggung jawaban memiliki makna untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Saatnya APBD untuk Rakyat Kebijakan otonomi daerah tidak bermakna baik tanpa diikuti manajemen anggaran (APBD) yang baik dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Sudah saatnya pemerintah daerah memenej APBD dengan baik yakni menyusun secara partisipatif, mengarahkan anggaran untuk berpihak kepada rakyat (pro poor), melaksanakan dan menatausaha anggaran dengan profesional, memperhatikan asas efektif, dan mengedepankan prinsip efisiensi sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan berdampak pada pembangunan daerah. Selain itu, dibutuhkan peran DPRD, LSM, Ormas, Tokoh-Tokoh masyarakat, media massa, perguruan tinggi, dan partai politik untuk ikut serta dan mengawasi APBD agar sesuai kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Anggaran rumah kumuh diduga disunat Warga miskin kerap jadi korban

***

Pemda akan kaji peluang perusda kelola asuransi TKI Harus dijamin pelayanannya lebih baik

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Lelang Mutiara Internasional akan Digelar Tahun Ini

Datangkan 5.000 Pembeli

(Suara NTB/bul)

PEMERINTAH pusat telah menetapkan jadwal pelaksanaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) untuk dilaksanakan di NTB. Tak jauh beda dengan pelaksanaan hari keluarga nasional yang berlangsung pertengahan 2012 lalu, dipastikan sebanyak 5.000 undangan dari berbagai daerah akan menjadi peserta, sekaligus sebagai pembeli dari berbagai kebutuhan yang dijajakan di daerah ini nantinya. Pada jadwal yang sudah diagendakan, kegiatan berskala nasional ini, akan dihadiri oleh Kepala Negara, dan Kementerian lainnya, sehingga efek positif yang dimunculkan, akan berimbas pada berbagai sektor lainnya. “Baru-baru ini NTB sudah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Harkopnas, tanggal 12 Juli. Paling sedikit ada 5.000 peserta yang akan datang. Paling tidak Rp 1 juta saja mereka belanja, tidak kecil pengaruhnya terhadap perekonomian kita,” demikian Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Hendro Kartiko, M. Si usai membuka Rakorda di hotel Grand Legi Mataram, Rabu (20/3). Pelaksanaan Harkopnas ini, diperkirakan akan menghabiskan anggaran yang realtif besar. Tetapi pembiayaannya tanggung jawab pemerintah pusat melalui Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Pemprov NTB, dan Pemkot Mataram, sebagai lokasi pelaksanaan. Dalam waktu dekat, panitia daerah, kata Hendro akan melakukan koordinasi kepanitiaan, sekaligus menyiapkan berbagai kebutuhan pada saat kegiatan. Di antaranya dari sisi transportasi, tempat menginap, serta fasilitas-fasilitas lain yang menjadi kewenangan daerah. Pada pelaksanaannya, berbagai sektor lain dipastikan akan berkembang, di antaranya agen travel, dengan banyaknya agenda kunjungan ke tempat-tempat wisata. Selain itu pedagang-pedagang kerajinan berupa mutiara, souvenir dan kerajinan lain yang menjadi khasnya NTB. “Harkopnas cakupan kegiatannya cukup besar. Ini yang perlu kita persiapan dari sekarang oleh pemerintah daerah, tentunya selain kesiapan dari pelaku-pelaku jasa lainnya, karena sebelumnya akan berlangsung pameran besar,” tegasnya. Pada bagian lain, terakait Rakorda, Hendro menyebutkan, tahun ini merupakan tahun percepatan untuk merealisasikan pencapaian koperasi berkualitas dan wirausaha baru yang menjadi unggulan. Catatannya, realisasi 2.000 koperasi berkualitas sejak tahun 2009, sudah tercapai sebanyak 1.633 unit atau 81,65 persen. Sementara wirausaha barunya, komulatif sampai bulan Desember 2012 sebanyak 74.206 atau sebesar 74,21 persen, dari yang diprogramkan sebanyak 100 ribu hingga akhir tahun ini. Menyerap tenaga kerja sebanyak 167.106 orang, dengan omset Rp 71,352 miliar dengan aset Rp 69,960 m i l i a r. (bul)

Hendro Kartiko

Halaman 7

Praya (Suara NTB) Kegiatan pelelangan mutiara bertaraf internasional siap digelar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada tahun ini. Ratusan pelaku usaha mutiara dari berbagai negara, termasuk pengusaha nasional direncanakan akan hadir. Demikian disampaikan Bupati Loteng, H. Moh. Suhaili, FT., di pendopo Bupati Loteng, Rabu (20/3).

(Suara NTB/fit)

PERTAMAX - Pertamax yang merupakan bahan bakar non subsidi, kurang diminati. Nampak dalam gambar, sejumlah konsumen antre membeli premium di salah satu SPBU di Kota Mataram.

Pemda akan Kaji Peluang Perusda Kelola Asuransi TKI Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengkaji perusahaan daerah (Perusda) yang berpeluang untuk mengelola dana asuransi TKI. Setiap tahunnya, dari ribuan TKI NTB yang bekerja di Malaysia saja, besar dana asuransinya hampir mencapai Rp 20 miliar dengan jumlah klaim tak kurang dari Rp 2,5 miliar per tahun. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc mengatakan perusada yang cocok terkait hal itu adalah PT Jamkrida NTB Bersaing. “Harus dikaji dulu karena ini (PT Jamkrida, Red) fokusnya bagaimana memberikan jaminan permodalan kepada UMKM yang ada,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/3). Menurut Haris, adanya masukan dari pengelola PJTKI di NTB terkait dengan adanya peluang dana asuransi tersebut dikelola oleh perusda perlu diapresiasi. Dari sisi bisnis, katanya itu adalah peluang yang besar tetapi perlu pengkajian. “Kita punya Jamkrida, pe-

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR3711BG NOKA/NOSIN: MH1JF12108K330178/JF12E1334715 AN. Dra. RR DWI ROZADINA HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA MENUJU GUNUNG SARI LOBAR

luang usahanya besar. Jadi nanti kita mengkaji karena itu bisnis.” pungkasnya. Haris menambahkan, setiap perusda memiliki rencana bisnis (bussines plan) sesuai dengan core bisnisnya. Sehingga, pemda katanya tidak bisa mengintervensi. ”Mereka punya bussines plan, tidak bisa kita intervensi. Mereka harus mencari peluang-peluang. Peluangnya besar dan ada tetapi tergantung modal yang ada,” jelasnya. Ia menjelaskan, core bisnis PT Jamkrida sesuai dengan Perda adalah untuk penjaminan permodalan bagi UMKM. Itu adalah core bisnis mereka yang utama sesuai amanat perda tentang PT Jamkrida. Setelah ini bagus baru bisa mengembangkan sayap ke bisnis lainnya,” tukasnya. Diketahui, setoran asuransi yang disedot dari satu TKI sebesar Rp 400 ribu. Bayangkan jika NTB setiap tahunnya mampu mengirim 50 ribu TKI ke Malaysia, maka total asuransi yang terserap mencapai Rp 20 miliar lebih. Sementara klaim (pembayarannya), kepada TKI yang terkena kecelakaan, tak sampai 5 persen/ tahun. Artinya tak lebih dari Rp 2,5 miliar yang dibayar oleh perusahaan asuransi. Menurut para pengelola PJTKI NTB, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengelola dana asuransi TKI tersebut yang saat ini masih dikelola oleh kementerian terkiat. (nas)

Saat memberikan sambutan di hadapan ratusan pengurus PKK Loteng, Bupati menjelaskan, rencana kegiatan lelang mutiara tersebut akan dilaksanakan di pusat pelelangan mutiara Indonesia di Desa Tanak Awu, Pujut, yang saat ini masih dalam proses tahapan penyelesaian pembangunan. “Pada bulan Mei mendatang pusat lelang mutiara tersebut akan diresmikan,” sebutnya. Bersamaan dengan akan digelar kegiatan pelelangan mutiara bertaraf internasinoal tersebut, akan hadir para pelaku usaha mutiara dari berbagai negara. Sekaligus sebagai tempat berkumpulnya para pelaku bisnis mutiara. Kegiatan pelelangan mutiara sendiri, tidak hanya satu kali setahun. Tetapi akan digelar sebanyak 3 kali dalam setahun atau setiap empat bulan sekali. Diakui Bupati, sebagai tuan rumah kegiatan bertaraf internasional tersebut jelas menjadi keuntungan dan peluang tersendiri bagi masyarakat Loteng. Untuk itu, masyarakat Loteng hendaknya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Teru-

(Suara NTB/dok)

LELANG MUTIARA - Gedung lelang mutiara internasional yang sedang dalam tahap pengerjaan di desa Tanaq Awu, dekat BIL. tama bagi para pelaku bisnis mutiara Loteng. “Kalaupun kita tidak bisa terlibat langsung di dalamnya, paling tidak kita bisa memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bisa memperkenalkan produk lokal yang kita miliki kepada masyarakat luar,” jelasnya. Menurutnya, ke depan keberadaan pusat lelang mutiara yang merupakan pusat pelelangan mutiara yang pertama di indonesia dan yang kelima di

dunia tersebut, diyakini bakal membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi daerah. Baik itu bagi Loteng pada khususnya dan NTB pada umumnya. Pasalnya, dengan adanya pusat lelang mutiara tersebut akan menjadi salah satu magnet bagi para pelaku usaha dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan berkunjung di Loteng. Terlebih lagi, lokasi pusat lelang mutiara tersebut berada tepat di depan Bandara Internasional Lombok (BIL). (kir)

Penyusutan Ekspor Konsentrat NTB Pengaruhi Perekonomian secara Signifikan Mataram (Suara NTB) Dalam dua tahun terakhir, terjadi penurunan kuantitas ekspor konsetrat hasil pertambangan. Akumulasi penyusutannya cukup signifikan. Kondisi ini diklaim mempengaruhi stabilitas perekonomian dalam daerah, mengingat pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini terbilang cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat, nilai ekspor terakhir bulan Januari 2013 mencapai US$ 98.571. Nilai tersebut, turun 99,78 persen dibandingkan dengan keadaan bulan Desember 2012 yang mencapai US$ 45.792.096. Rendahnya ekspor Provinsi NTB, catatan terakhir dari perbandingan bulan sebelumnya ini, kata Kepala BPS Provinsi NTB, H. Soegarenda, MM., mengikuti pola pada tahun sebelumnya, di mana terjadi penurunan ekspor Januari 2012 sebesar 99,88 persen dibandingkan ekspor Desember 2011. “Ekspor konsentrat tembaga yang biasanya mendominasi ekspor dari provinsi NTB pada Januari 2013 tidak ada. Hal tersebut menyebabkan nilai ekspor menjadi jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2012,” terangnya pada jumpa pers belum lama ini. Deputi Kepala Perwaklian Bank Indonesia Provinsi NTB, Kamaruddin Nur menyebut, menurunnya ekspor konsentrat yang dihasilkan perusahaan tambang, khususnya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), ikut mempengaruhi perekonomian dalam daerah. Secara tidak langsung, penurunan produksi konsentrat telah mempengaruhi perputaran uang, menilik dari sisi perbankannya. Pasalnya, segala bentuk aktvitas ekonomi, termasuk ekspor berkaitan erat dengan uang. Lebih dalam diurai, untuk menghasilkan konsentrat tembaga yang akan diekspor, tentunya membutuhkan alat produksi yang dioperasikan

karyawan. Perusahaan tambang yg beroperasi di Batu Hijau, Sumbawa Barat tentunya mengeluarkan gaji untuk karyawannya, termasuk juga biaya alat transportasi untuk menunjang produksinya. “Dampak dari penurunan dan tidak adanya aktivitas ekspor konsentrat tembaga setiap bulannya pasti ada, karena segala bentuk aktivitas yang melibatkan tenaga kerja akan mempengaruhi kondisi ekonomi,” sebutnya, meski tak dirincikan data besaran pengaruh yang muncul dari sisi perbankan. Demikian juga disinggung Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si.,kepada Suara NTB disebutkan, sejak tahun 2010, terjadi penurunan produksi pertambangan Newmont, yang berpengaruh secara langsung pada jumlah ekspor. Datanya, tahun 2010 tercatat ekspor NTB sebesar 776.368,268 ton, dengan nilai US$ 1,995,826,511.600. tahun 2011, ekspornya 388.125,400 ton, dengan nilai US$ 1,134,366,577.320, menyusul tahun 2012 sebesar 321.068,317 ton, dengan nilai US$ 583,768,740.200. Penurunan nilai ekspor ini, menurutnya memberi pengaruh yang besar terhadap stabilitas perekonomian di NTB. Apalagi hasil pertambangan yang ada berimbas secara multiplier effect. Sehingga, terjadinya pengurangan ekspor yang bersumber pada kurangnya produksi, telah mengakibatkan penurunan jumlah PAD NTB. Selly menyebut, pada catatan tahun terakhir saja, di tahun 2012 PAD yang didapatkan NTB dari royalti Newmont Rp. 30.552.058.255 dengan landrent (sewa lahan) Rp. 489.865.058. sementara untuk tahun 2013, target berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), royalti Rp. 11.545.248.400, landrent 782.062.900. Penurunan produksi ini, se-

benarnya disebabkan karena tertundanya izin pinjam pakai lahan dari Menteri Kehutanan, selama lima tahun. Sehingga Newmont dalam beberapa waktu terakhir, hanya menjual stok file yang masih tersisa. Karena galian dikawasan Batu Hijau, sudah memasuki fase-fase terakhir, dengan kata lain seadanya. “Dampaknya kita rasakan sekarang. Kita berharap Newmont segera eksploitasi di Dodo Rinti, cepat menggali, cepat menjual dan cepat menghasilkan. Sehingga 2014 PAD kita sudah stabil,” terang Selly. Sama halnya dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, L. Imam Maliki, MM.,yang menyebutkan penurunan produksi ini memberi pengaruh cukup terasa, karena belum adanya alternatif lain yang mampu memperbesar jumlah PAD. Kendati terdapat kerajinan dan berbagai sektor lainnya, namun dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang besar secara berkesinambungan. Tetapi diharapkannya, pada eksploitasi di kawasan Dodo Rinti, yang dipetakan akan lebih besar kandungannya dari kawasan eksploitasi di Batu Hijau, tidak saja dikeruk kemudian dibawa begitu saja, tanpa adanya laporan pasti berapa unsur emas, perak dan tembaga pada setiap ekspornya. Setidaknya, pada proses tambang tidak diangkut langsung ke luar negeri dalam bentuk gelondongan. Tetapi dilakukan proses olahan di daerah pertambangan, terlebih dengan dikeluarkannya keputusan oleh Kementerian Pertambangan yang mengharuskan proses smelter langsung. Dengan demikian, efeknya tidaklah kecil, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kebutuhan dari segala sisi, tentunya perputaran uang yang dihasilkan akan termanfaatkan di dalam daerah, dan berbagai efek positif lainnya. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SPARE PART

SANGGAR SENAM

ACCESORIES

BATIK

EVENT ORGANIZER

HOTEL

SIARAN TV

DIJUAL

TRAVEL

TRUSS

PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

INTERAKTIF

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

Pelatih Timnas Pantau Kekuatan Arab Saudi Lewat Video Jakarta (Suara NTB) Jajaran pelatih Timnas Indonesia terus memantau kemampuan calon lawan pada Pra Piala Asia (PPA) 2015 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (23/3), Arab Saudi, salah satunya melalui rekaman pertandingan atau video.

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Pemain Timnas Indonesia intensif latihan untuk menghadapi Arab Saudi, Sabtu (23/3) mendatang.

Jelang Musorprov

Kinerja Tim Penjaring Dinilai Lambat Mataram (Suara NTB) Pengprov Pertina NTB menilai kinerja tim Penjaringan dan Panitia Musorprov NTB lambat. Pasalnya, hingga Rabu (20/3) kemarin tim yang dibentuk oleh panita Rakorda KONI NTB di Hotel Lombok Plaza, 27 Februari itu belum menetapkan jadwal Musorprov KONI NTB. Padahal Ketua KONI NTB, H. MNS. H. MNS. Kasdiono, SH, berharap ajang pemilihan Ketua KONI NTB itu bisa berlangsung awal April.

Wakil Sekretaris Pertina NTB, Ahmad Atapukan kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (20/3), mengatakan KONI NTB harus secepatnya menetapkan agenda Musorprov KONI. Alasannya, sejumlah bakal calon Ketua KONI NTB sudah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam ajang pemilihan ketua KONI NTB periode 2013-2017. Demikian halnya pihak Pertina NTB telah menyiapkan figur bakal calon Ketua Umum

KONI NTB yang akan diusung dalam Musorprov KONI NTB. Lambatnya kinerja tim penjaringan bakal calon, lanjutnya, menandakan kurang seriusnya tim tersebut. Pihak Pertina NTB juga belum membeberkan nama figur calon ketua yang ingin diusung, karena lambatnya penetapan agenda Musorprov KONI NT.”Kita belum bisa sebutkan nama calon ketua yang akan kami usung. Karena nama calon kami ini akan dibuka

secara resmi oleh kami (Pertina NTB-red) paling lambat akhir Maret,”ucapnya Di tempat terpisah Ketua Tim Penjaringan, H. Suhaimi SH, yang dihubungi, mengklaim pihaknya sudah selesai membahas soal agenda Musorprov KONI NTB. Namun, hasil keputusan rapat tim penjaringan tersebut masih dirahasiakan. Dalam hal ini, pihaknya harus melaporkan hasil keputusan rapat ke Ketua KONI NTB. (fan)

Xavi Dikhawatirkan Tidak Tampil Lawan Finlandia Madrid Pengatur serangan Spanyol Xavi Hernandez dikhawatirkan tidak dapat tampil pada pertandingan penyisihan Grup I Piala Dunia di kandang sendiri melawan Finlandia, setelah absen pada sesi latihan Selasa karena mengalami nyeri pada urat pergelangan kakinya. Pemain tengah asal klub Barcelona itu beberapa kali harus istirahat karena masalah otot dalam beberapa bulan ini dan pemain berusia 33 tahun itu absen pada kompetisi La Liga ketika timnya menang 3-1 di kandang

atas Rayo Vallecano, Minggu, sebelum bergabung dengan tim juara dunia dan juara Eropa itu di Madrid. Federasi Sepak Bola Spanyol mengatakan dalam pernyataan mereka yang dikeluarkan di laman (www.rfef.es) bahwa Xavi menjalani tes Selasa dan akan latihan sendiri dalam beberapa hari sebelum bergabung dengan teman-temannya. Pelatih Vicente del Bosque kelihatannya tidak ingin ambil risiko menurunkannya saat melawan Finlandia di Gijon, dengan harapan ia akan pulih kembali pada laga Selasa mel-

awan Prancis di Paris. “Kita semua tahu siapa Xavi. Ia pemain yang mampu mengontrol permainan di lini tengah,” kata pemain sayap Jesus Navas pada temu pers usai latihan, Selasa, seperti dikutip Reuters. Spanyol dan Prancis, yang bermain imbang 1-1 di Madrid, Oktober, berada di papan atas pada penyisihan grup yang diikuti lima negara, mengantongi tujuh poin dari tiga pertandingan. Georgia, yang akan bertanding lawan Prancis di Paris, Jumat, berada di urutan ketiga dengan simpanan empat poin. (ant/bali post)

Pelatih timnas Rahmad Darmawan di Jakarta, Rabu mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi dua rekaman pertandingan baru Arab Saudi saat melawan Malaysia dan Cina. “Video pertandingan Arab Saudi baru kami dapatkan. Makanya setelah latihan ini kami berencana menonton rekaman pertandingannya,” katanya usai memimpin latihan Ahmad Bustomi dan kawan-kawan. Meski belum melihat rekaman pertandingan yang baru didapatnya, pria yang akrab dipanggil RD itu mengaku sedikit banyak telah mengetahui kekuatan Arab Saudi. Bahkan, guna mengantisipasi serangan dari lawan pihaknya telah melakukan simulasi. Arab Saudi, kata dia, mempunyai banyak keunggulan selain masalah postur tubuh. Tim asal Timur Tengah yang mampu mengalahkan Malaysia 4-1 serta Cina 2-1 juga mempunyai serangan sayap yang cepat

serta umpan dari gelandang yang akurat. “Itulah yang harus diwaspadai. Makanya kita harus berusaha melakukan serangan cepat yang efektif,” kata pria yang juga pelatih klub Arema Indonesia itu. Berdasarkan data yang dimiliki, duet Rahmad Darmawan dan Jacksen F Tiago berusaha menyiapkan formasi terbaik bagi timnas. 28 pemain yang ada saat ini terus digenjot dengan latihan strategi dan teknik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemain-pemain yang siap untuk diturunkan. Timnas Garuda pada PPA 2015 tergabung di Grup C bersama Irak, Cina dan Arab Saudi. Pada pertandingan pertama yang saat itu dilatih Nil Maizar, timnas menyerah 0-1 dari tuan rumah Irak. Pada bagian lain, Sergio van Dijk langsung mendapatkan tempat di Timnas Indonesia meski pemain naturalisasi ini hanya mengikuti seleksi untuk pertandingan Pra Piala Asia (PPA) 2015

kurang dari satu pekan. Pemain yang saat ini memperkuat klub Persib Bandung itu masuk dalam 28 pemain yang dirilis oleh duet pelatih Rahmad Darmawan dan Jackson F Tiago. Melihat 28 nama pemain yang dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (23/3), Sergio bahkan berpeluang besar masuk tim inti jika dilihat hari prestasi yang ditorehkan di klubnya. Pemain keturunan Indonesia-Belanda diposisi lini depan akan bersaing dengan nama-nama pemain yang selama ini cukup dikenal di masyarakat yaitu Irfan Bachdim, Boaz Solossa, Greg Nwokolo maupun Titus Bonai. Perasaan bangga langsung diungkapkan oleh Sergio van Dijk. Pemain yang telah mengemas enam gol pada kompetisi Indonesia Super Leagu (ISL) bertekad akan memberikan kemampuan terbaiknya. (ant/bali post)

Gary Lineker Puji Owen London Mantan striker timnas Inggris Gary Lineker menyebut Michael Owen sebagai “salah satu striker terbaik” yang pernah dimiliki Inggris. Michael Owen memutuskan pensiun sebagai pemain akhir musim kompetisi ini. Striker Stoke City itu akhirnya gantung sepatu karena ia terus dibekap cedera beberapa musim terakhir. “Ia (Owen) merupakan salah satu striker terbaik yang pernah membela timnas Inggris,” kata Lineker yang kini telah berusia 52 tahun sebagaimana dikutip dari laman BBC. Lineker telah menjaringkan 48 gol dalam 80 pertandingan ketika membela negaranya dalam kurun antara 1984 dan 1992. “Tidak perlu diragukan bahwa ia (Owen) menjadi

salah satu striker terbaik di dunia ketika masa jayanya,” katanya. Karena mengalami beberapa kali cedera, Michael urung membela timnas Inggris. Karier puncaknya dicapai ketika ia membela Liverpool sebelum ia mengalami cedera. Gelandang Chelsea Frank Lampard menyatakan Owen tampil luar biasa di beberapa ajang internasional. “Ia pemain yang mampu membanggakan tim,” katanya. M a n t a n manajer timnas Inggris Glenn Hoddle mengatakan, Owen menjadi satu dari empat pemain hebat, selain Jimmy Greaves, Gary Lineker dan Alan Shearer. (ant/bali post)

Michael

Owen (ant/bali post)

Xavi Hernandez

(ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

KURSUS

Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 21 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Kamis, 21 Maret 2013

Halaman 10

(Suara NTB/ula)

PANEN RAYA - Menteri PDT dan Bupati saat panen raya jagung di Taropo.

Panen Raya Jagung di Taropo

Menteri PDT Apresiasi Kesuksesan Bupati Dompu butannya pada acara panen raya jagung di Desa Taropo Kecamatan Kilo, Rabu (20/3) kemarin, mengungkapkan apresiasinya atas kesuksesan Bupati Dompu berserta jajarannya dalam mengembangkan program jagung. Karena bila dibandingkan dengan kunjungannya ke Dompu tahun 2010 lalu, kini Dompu sudah berubah menjadi daerah yang sangat maju. “Saya terus terang, 2010 saya datang ke Dompu dengan 2013, ternyata di Dompu sudah berubah menjadi daerah yang sangat-sangat maju. Bayangkan, dulu dari lahan untuk menanam jagung sekitar 5-6 ribu ha. Sekarang sudah sekitar pada area 30 ribu ha,” katanya. Dulu kapasitas produksi jagung Dompu sekitar 50 ribu ton, kini sudah mencapai 270 ribu ton. Dulu Dompu sebagai penghasil keempat, sekarang menjadi nomor satu di NTB untuk penghasil jagung dan itu tidak terlepas dari kesuksesan dalam memberdayakan lahan tidur. “Ini tidak banyak saya temukan di daerah-daerah lain. Tentu saya akan mengajak beberapa Bupati yang belum bisa berkembang dengan baik, tidak usaha studi banding keluar negeri, studi banding-

Bupati Dompu memberikan sambutan pada acara panen raya jagung.

nya ke Dompu saja. Karena di sini kita bisa melihat langsung, dari sejauh mata kita memandang, disitulah daerah ini bergeliat untuk mengembangkan jagung,” ungkapnya. Setelah berhasil menanam jagung, lanjut Helmy, PR pemerintah ke depan untuk mengembangkan hilirisasi yaitu industri hilir. Untuk pengembangan industri hilir ini, Indonesia masih lemah. Sebagai contoh, Indonesia sebagai Negara penghasil kakao (coklat) ke-3 di dunia, penghasil kopi terbesar ke-4 di dunia, dan bahkan penghasil sawit (CPO) terbesar nomor 1 di dunia. Tapi khusus CPO Indonesia 80 persennya mengekspor bahan mentahnya. “Dalam pemaparan Menteri Industri pada rapat kabinet, dari 10 komoditi unggulan di Indonesia, baru dikembangkan hilirisasi 20 persen dan itupun sudah bisa menyerap tenaga kerja 15 juta orang,” jelasnya. Tapi yang terpenting, lanjut Helmy, bila bisa memegang hilir maka akan menguasai 75 persen dari rangkaian produksinya. Menteri PDT ini juga mengungkapkan, proses pengolahan hilir yang dilakukan masyarakat di Garut dan Lampung sebagai daerah penghasil jagung. Alat pengolah jagung yang dibantu Kementerian PDT dimanfaatkan secara optimal sehingga jagung pipil seharga Rp 2 ribu hingga Rp 2.600/kg, setelah diolah menjadi

tepung jagung bisa seharga Rp 8 ribu sampai Rp 9 ribu/kg. Bahkan bongkol (tongkol) jagung bisa diolah untuk pakan dan kompos. “Bupati coba dicarikan solusinya agar mulai dari bongkol, daun dan batangnya hingga 100 persen seluruhnya bisa dimanfaatkan,” katanya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam sambutannya menyampaikan, tahun 2013 merupakan tahun ketiga bagi masyarakat Dompu melakukan panen raya jagung. Walaupun pada tahun ini luas area tanam berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Itu semata-mata karena fluktuasi harga jagung yang telah mempengaruhi image dan minat masyarakat Dompu. Namun pengembangan komoditi jagung di Dompu mendapat respon yang luar biasa dan itu terbukti dari luas area tanam pada tahun 2011 sebanyak 15 ribu ha menjadi 27 ribu ha pada 2012. “Dampak dari gerakan penanaman jagung memberi pengaruh yang menyeluruh terhadap pendapatan masyarakat. Ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis yaitu dari hanya 4,57 persen pertahun di 2010 menjadi 7,9 persen di tahun 2011,” kata H. Bambang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan sebesar 3,12 porsen pada beberapa tahun terakhir. Pada

2009, angka kemiskinan di Dompu 21,76 persen menjadi 18,59 porsen di 2011. Selanjutnya terjadi penurunan tingkat pengangguran dari 6,9 persen 2009 menjadi 5,87 persen di 2011. Semua ini berdampak pada peningkatan IPM dari 65,51 persen di tahun 2010 menjadi 66,7 porsen di 2011, sehingga IPM Dompu menjadi urutan k-4 dari urutan ke-8 tahun 2011 tingkat NTB. Salah satu tujuan program jagung di Dompu untuk memfasilitasi dan mendorong produksi jagung dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ini dapat dicapai mengingat potensi alam Dompu sangat mendukung. Dompu memiliki lahan pertanian seluas 223 ribu ha yang terdiri dari lahan sawah 20 ribu ha dan lahan kering sekitar 213 ribu ha. “Di lokasi yang akan kita panen bersama ini seluas 1.150 ha dari luas tanam di Desa Taropo 4.320 ha. Luas itu termasuk dalam 20.300 ha luas area tanam jagung di tahun 2013,” jelasnya. Selain itu, program penanaman jagung juga telah merubah pola tanam jagung masyarakat Dompu dari menanam jagung sebagai suatu hal turun menurun berubah sebagai kegiatan agro bisnis. Meskipun penanaman jagung di Dompu dikatakan berhasil, tapi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti modal yang

(SUara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Sekda Dompu menyambut Menteri PDT di lokasi panen raya jagung.

(Suara NTB/ula)

Direktur PT Sarotama menandatangani kesepakatan akan membeli jagung Dompu minimal Rp 2 ribu per kg.

Bupati dan wabup bersama menteri PDT di lokasi panen raya jagung.

(Suara NTB/ula)

barang-barang yang dibutuhkan masyarakat Dompu. Pembangunan jalan alteri dari jalan Negara di simpang Banggo ke Dermaga Nusantara di Kilo nanti. Untuk memperlancar arus transportasi barang dari dan ke Dermaga Nusantara yang akan dibangun di Desa Mbuju Kecamatan Kilo. Pembangunan bandara khusus di Kecamatan Huu untuk mendukung aktivitas pariwisata dan pengembangan wilayah di Kecamatan Huu. “Kami berharap adanya sinergisitas program antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi terhadap empat rencana besar kami tersebut,” harap Bambang. (ula/*)

Menteri PDT saat memberi arahan pada panen raya jagung.

(Suara NTB/ula)

Istri Bupati Dompu bersama Direktur PT Sarotama yang akan menampung dan siap membeli jagung dari Dompu.

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu terima bantuan secara simbolis dari Kementerian PDT di lokasi panen raya jagung.

Menteri PDT usai membeli jagung pipilan petani Rp 100 ribu per kg secara simbolis dimulainya pembelian oleh PT Sarotama.

(Suara NTB/ula)

Menteri PDT didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Dompu melihat jajanan hasil olahan bahan lokal Dompu.

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Menteri PDT dan bupati foto bersama dengan kelompok penerima bantuan.

terbatas, dukungan sarana dan prasarana produksi yang sangat terbatas seperti benih, pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian tepat guna. Kemitraan antara petani dan pengusaha yang belum maksimal dalam memberi jaminan untuk harga jual yang pantas dan menguntungkan bagi petani. Infrastruktur yang mendukung, belum optimal. “Kita berharap agar Pemprov yang telah mensinergikan program pengembangan komoditi jagung di Kabupaten Dompu untuk mendapatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berupa rencana pembangunan dam Rababaka Kompleks. Dengan pembangunan bendungan ini akan memperluas lahan irigasi teknis seluas 4 ribu ha di Kecamatan Manggelewa dan Kempo,” harap H. Bambang. Selain itu, pembangunan dermaga Nusantara di Kilo sebagai sarana untuk mempermudah aksebilitas arus barang hasil produksi masyarakat Dompu, keluar atau mengimpor

Bupati dan wabup foto bersama Menteri PDT.

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Menteri Pembengunan Daerah Tertinggal (PDT), Ir. H. Ahmad Helmy Faisal Zaeni memberikan apresiasinya atas kesuksesan Bupati dan jajarannya memanfaatkan lahan tidur dengan tanaman jagung. Kesuksesan ini akan dijadikan daerah percontohan bagi daerah lain yang belum bisa memaksimalkan lahan tidurnya. Kedepan menjadi pekerjaan rumah (PR), bagaimana mengembangkan industri hilir sehingga bisa meningkatkan nilai jual. Menteri PDT RI, Ir. H. Ahmad Helmy Faisal Zaeni dalam sam-

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

(ant/bali post)

TIDAK LAYAK - Sejumlah murid SD Negeri Sodong 1, melintas di jembatan tidak layak pakai karena tiang penyangganya melengkung akibat dihantam banjir hingga tali jembatan turun, di Kampung Gunung Ketur, Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (20/3).

SBY-Xanana Bicarakan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN Jakarta (Suara NTB) Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Timor Leste Xanan Gusmao salah satunya membahas perkembangan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. “Intinya, keanggotaan Timor Leste di ASEAN bukan masalah teknis semata, melainkan masalah geo politik dan bahkan masalah geografinya,” ujar Marty seusai pertemuan Yudhoyono dengan Xanana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu sore, selama lebih dari satu jam. Marty mengatakan, dalam kesempatan tersebut Presiden Yudhoyono menegaskan dukungannya terhadap Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN, guna mendorong stabilitas di kawasan yang lebih baik, mengingat Timor Leste secara geografi dan geopolitik berada di kawasan ASEAN. “Jelas Timor Leste adalah bagian dari kawasan Asia Tenggara. Jelas masa depan Asia tenggara tidak akan positif, makmur dan stabil, seandainya Timor Leste tidak menjadi bagian keanggotaan ASEAN,” paparnya. Untuk itu, pihaknya dan menteri Luar Negeri Timor Leste akan menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden dan PM Xanana. “Esok pagi kami akan bertemu dengan Menlu Timor Leste untuk menindaklanjuti apa yang diinstruksikan oleh bapak Presiden dan PM barusan,” katanya. Indonesia juga terus melobi kesepakatan para anggota ASEAN lainnya untuk mendukung masuknya Timor Leste ke organisasi negara-negara ASEAN tersebut. Di antaranya dengan membicarakan masalah tersebut dengan Singapura saat kunjungannya nanti. “Kamis depan kami akan berkunjung ke Singapura, kunjungan satu hari dan antara lain, masalah ini akan kami bicarakan kepada Menlu Singapura,” ujarnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KUNJUNGAN XANANA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman dengan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao yang melakukan kunjungan kenegaraan, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/3).

Gita Wirjawan Bantah Terlibat Kasus Century Jakarta (Suara NTB) Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, membantah dugaan keterlibatannya dalam kasus Bank Century dalam rapat dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR RI untuk Kasus Bank Century di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu kemarin. Gita menegaskan dia tidak lagi memiliki saham di PT Ancora Land setelah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada Oktober 2011. “Sewaktu saya masuk pemerintahan, saya telah mendelegasikan kepemilikan saya dan kapasitas managerial terkait grup Ancora,” katanya. “Sehubungan dengan pemberitaan yang diangkat dalam beberapa waktu ini terkait dengan perusahaan Ancora Land, saya tidak mempunyai kepemilikan secara langsung ataupun tidak langsung,” tegasnya. Timwas Century DPR RI hari ini memanggil Gita, yang diketahui sebagai salah satu pemilik PT Ancora Land,

untuk meminta keterangan perihal akuisisi PT Graha Nusa Utama (GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (NUS) oleh PT Ancora Land. “PT GNU dan PT NUS diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dari PT Antaboga Delta Securitas dan Bank Century,” kata anggota Timwas Century DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Gita Wirjawan, menegaskan PT Ancora Land sama sekali tak terlibat dalam perkara Bank Century. “PT Ancora tidak terlibat sama sekali. Saya sangat yakin sekali. Tapi kita ikuti saja prosesnya,” kata Gita. Sementara itu, Timwas

Century telah menyepakati dibentuknya Tim Pemburu Aset. “Tim pemburu aset itu juga beranggotakan Tim Kecil, akan memburu aset Bank Century yang ada di dalam negeri,” kata pimpinan Rapat Timwas Century Taufik Kurniawan. Dikatakannya, Timwas Century juga menyepakati rencana pemanggilan penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, rencana pemanggilan penyidik pekan depan itu adalah untuk mengetahui tentang sengkarut dan manipulatif data-data terkait aliran dana Century. “Pemanggilan itu bertujuan untuk mengklarifikasi data-data, termasuk soal dana

Lokon Muntahkan Debu Vulkanik Setinggi 2.000 Meter Manado (Suara NTB) Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, kembali memuntahkan debu vulkanik setinggi 2.000 meter dari kawah Tompaluan, Rabu pagi sekitar pukul 07.57 Wita. “Memang terjadi peningkatan kegempaan vulkanik yang diakhiri dengan sebuah letusan,” kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Lokon dan Mahawu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Bandung, Farid Ruskanda Bina, di Kakaskasen,

Letusan Gunung Lokon Tomohon Rabu. Warno, salah satu petugas pengamatan gunung api pos tersebut menambahkan, peningkatan kegempaannya tidak terlalu signifikan. Hingga kemarin, PVMBG Badan Geologi Bandung masih menetapkan status siaga level III meskipun frekwensi letusannya semakin menurun dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya yang dalam sepekan dua sampai tiga kali meletus. Letusan yang terjadi Rabu pagi cukup mengagetkan war-

(ant/bali post)

ga yang tinggal di sekitar kawah, karena sempat diiringi dengan bunyi dentuman. Warga memenuhi ruas-ruas jalan utama Tomohon-Manado serta ruas jalan kelurahan Kinilow, Kinilow Satu, Kakaskasen, menyaksikan letusan. Gunung Lokon mulai aktif meletus sejak Juli 2011 dan statusnya sempat dinaikkan menjadi awas level IV. Statusnya kembali diturunkan ke siaga hingga sekarang ini. Letusan terakhir terjadi pada Minggu (10/ 3), pekan lalu. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SALAMAN - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyalami dua orang anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo dan Chairuman Harahap sebelum berlangsungnya rapat timwas Century di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). ke dan dari Bank Century ke PT Graha Nusa Utama. Ini baru satu contoh terjadinya manipulatif data-data,” kata Taufik. Timwas Century hari

ini menggelar rapat dengan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, Yayasan Fatmawati dan Direktut PT Graha Nusa Utama. (ant/bali post)

Kementerian PU Usulkan Anggaran 2014 Rp 82 Triliun Denpasar (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan anggaran untuk program pengembangan infrastruktur di seluruh Tanah Air pada tahun depan sebesar Rp 82 triliun. “Jumlah anggaran yang diusulkan tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp78 triliun,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto disela acara konsultasi regional 2013 di Denpasar, Rabu kemarin. Anggaran yang diusulkan untuk 2014 itu paling banyak untuk pembangunan jalan di seluruh Indonesia. Pembangunan untuk infrastruktur tersebut adalah sebesar Rp 42 triliun atau 50 persen dari anggaran yang diusulkan. Sedangkan Rp 23 triliun akan dialokasikan untuk fasilitas sumber daya air. “Sebesar Rp 15 triliun digunakan untuk cipta karya. Namun anggaran yang diusulkan itu bisa saja berubah karena masih ada inisiatif baru yakni Rp 34,7 triliun,” ujarnya. Djoko menyimpulkan dari puluhan program yang dinilai secara umum tergolong dalam

(ant/bali post)

Djoko Kirmanto

kategori baik dengan ukuran warna hijau dan biru. Arti hijau sudah tercapai sedangkan biru tercapai melebihi batas waktunya. Ada juga program yang tergolong belum tercapai namun dapat diraih dengan baik melalui kerja keras. “Terdapat juga program yang berkategori merah atau tidak bisa tercapai walaupun bekerja keras. Dia mencontohkan, pembangunan jalan tol di berbagai daerah karena masalah pembebasan tanah,” ucapnya. Dia menjelaskan, paling banyak pembangunan jalan tol tersebut berada di wilayah Indonesia bagian barat. (ant/bali post)

Di NTT, Harga Bawang Tembus Rp 100 Ribu Kupang (Suara NTB) Harga bawang merah dan putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menembus angka Rp 100 ribu/kg, dari sebelumnya pada Januari lalu berkisar Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu/kg. “Saya heran, padahal pada Januari lalu, harga masih sekitar Rp 12 ribu/kg sampai Rp 15 ribu/kg. Tapi sekarang terlalu jauh meningkat, kami kesulitan membelinya,” kata Nancy (45) seorang pembeli di Pasar Kasih Naikoten I Kota Kupang, Rabu. Dia mengaku sangat kesulitan menghadapi kondisi itu, karena bawang merupakan bumbu dasar bagi para ibu untuk meracik menu dalam pemenuhan pangan di dalam rumah. “Saya kira butuh langkah cepat pemerintah untuk mengatasi kondisi ini, agar masyarakat khususnya warga miskin masih bisa menjangkaunya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga,” katanya. Marsi, pembeli lainnya di pasar Oebobo, menilai kenaikan tersebut tidak masuk akal karena selama ini harga

(ant/bali post)

MODEL BAWANG - Sejumlah model bergaya di antara dagangan bumbu dapur di pasar tradisional Tarumanegara Magelang, Jateng, Rabu (20/3). Aksi ini merupakan ekspresi kekecewaan terhadap melambungnya harga bawang. bawang merah tidak pernah semahal itu. Kalau pun naik hanya sampai Rp 25/kg. “Saya ini orang Kupang dan selama ini tidak pernah mengalami kalau bawang bisa semahal itu. Bagamana ini mungkin terjadi, karena di NTT ini juga penghasil bawang terutama dari Rote dan Timor Tengah Utara (TTU),” katas Marsi. Sejumlah pedagang di Pasar Kasih Naikoten I Kota Kupang juga mengeluhkan kondisi mahalnya harga bawang dalam be-

berapa waktu terakhir ini. “Harga bawang putih dan merah terpaksa kita naikan karena pasokan mulai berkurang sejak sebulan terakhir ini,” kata Nikson (49) seorang pedagang bawang di Pasar Kasih Naikoten. Sudah sejak sebulan terakhir, katanya, tidak ada pasokan bawang merah maupun putih, sehingga stok yang tersisa di tempat penyimpanan, dijual kembali, dengan harga mencapai Rp 70 ribu/kg hingga Rp 100 ribu/kg. “Harga bawang merah kita

jual Rp 75 ribu/kg dan bawang putih seharga Rp 100 ribu/kg. Jika memang ada pasokan, kami harus membeli di saudagar seharga Rp 1 juta/kg,” katanya. Berbeda dengan di NTT, harga bawang putih di sejumlah daerah perlahan – lahan mulai mengalami penurunan. Di sejumlah pasar tradisional Kota Yogyakarta, harga bawang putih turun setelah sebelumnya sempat menembus kisaran harga Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per kilogram. “Setelah pasokan berangsur datang pada kemarin siang, harga bawang mulai turun. Kemarin saya masih menjual Rp 60.000 per kg, dan sekarang saya berani menjual Rp 50.000 per kg,” kata seorang pedagang, Marwiyah, di Pasar Demangan, Yogyakarta, Rabu kemarin. Menurut Marwiyah pada siang kemarinharga bawang putih akan kembali mengalami penurunan hingga mencapai Rp 35.000 per kg setelah pasokan dari Solo datang. “Nanti siang ini diperkirakan harganya akan mulai turun lagi hingga mencapai Rp 35.000 per kg,” katanya. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2013

RESEP PENGOBATAN HERBAL ASLI TIONGKOK TIDAK ADA EFEK SAMPING Presentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekittar 18 juta lebih penderita diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitnya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan kerusakan parah pada organ hati , otak, paru-paru, liver , ginjal dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisi akan semakin parah, sehingga presentase kematian akibat penyakit diabetes sangatlah tinggi. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat membahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis , sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung , hipertensi,ginjal , mata dan lainnya. Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong

Medistra TCM sudah hadir di dunia sekitar 38 tahun, menerapkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria / wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll. Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia . Ibu Shinta,51 tahun, warga depok. Menderita penyakit diabetes (kencing ma-

nis) sudah ada 13 tahin, kondisi gula darah tinggi, bahkan mengalami borok pada kaki, komplikasi juga terjadi di organ jantung dan ginjal. Ini mungkin karena pengaruh konsumsi obat dalam jangka panjang, namun sangat sangat disayangkan belum bisa pulih. Saya sudah hampir putus asa berobat kemanapun juga hasilnya sama saa selalu kam- buh. Sampai akhirnya suami saya minta agar berobat ke Hongkong Medistra TCM, ternyata hasilnya sangat mujarab, kondisi gula darah stabil , dan komplikasi organ jantung dan ginjal sudah berkurang secara nyata. Sekarang saya sudah sehat dan beraktifitas secara normal.

AS Dukung Perdana Menteri Terpilih Versi Pemberontak Suriah Washington Amerika Serikat pada Selasa menyambut terpilihnya Ghassan Hitto, seorang penduduk Texas sebagai perdana menteri versi pemberontak Suriah dan berharap ia dapat memupuk persatuan dan hubungan erat di antara kalangan oposisi.

Pembuat roti di Mesir

(ant/bali post)

Pemilik Toko Roti di Mesir Protes Pemerintah Kairo Pemilik toko roti di Mesir berpawai di luar gedung pemerintah, Selasa, untuk memprotes atas melambungnya harga tepung, yang terjadi setelah perubahan kebijakan subsidi, demikian laporan kantor berita resmi Mesir, MENA. Kementerian Pasokan dan Perdagangan Dalam Negeri baru-baru ini menetapkan perusahaan kue yang ditetapkan harus menyerahkan roti sebagai imbalan untuk pasokan tepung oleh pemerintah, sebagai cara baru dalam menyediakan makanan pokok murah buat rakyat, dan bukan mensubsidi tepung.

Tindakan itu, yang bertujuan memerangi perdagangan tepung di pasar gelap, membuat harga tepung melesat dan mengakibatkan kualitas roti lebih jelek, sehingga membuat marah pemilik toko roti dan konsumen. Pemrotes berkeras kontrak mereka dengan Kementerian tersebut diubah dan disisipkan hak mereka untuk menolak menandatangani kontrak semacam itu, kata Xinhua. Para pemilik toko roti mengatakan mereka tak bisa mempertahankan bisnisnya sebab kenaikan harga telah melahap keuntungan mereka, yang sudah sedikit, dan mendesak pemerintah mempertimbangkan kenaikan upah pekerja dan biaya

transportasi. Mereka juga menuntut pembayaran segera subsidi bahan bakar diesel, yang sudah lewat masanya selama tujuh bulan. Menurut Kamar Dagang, pemerintah berutang 59,43 juta dolar AS dalam bentuk subsidi bahan bakar diesel pada sebanyak 25.000 pemilik toko roti di negeri itu. Menteri Pasokan dan Perdagangan Dalam Negeri Bassem Ouda mengatakan ia berencana mengadakan pertemuan pada Selasa malam waktu setempat dengan kepala cabang Kamar Dagang Abdullah Ghorab untuk membahas tuntutan pemrotes. (ant/bali post)

Pejabat AS mengetahui dan menghormati Ghassan Hitto dari kiprahnya dengan koalisi Suriah dalam menjalankan upaya kemanusiaan di Suriah, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland kepada wartawan. Dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah pribadi, Nuland menolak untuk membenarkan apakah Hitto merupakan seorang warga negara AS. Nuland hanya mengatakan bahwa ia tinggal di Texas selama 25 tahun dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Purdue di Indiana. “Ia adalah sosok yang sangat berhasil di Texas dalam menjalankan upaya di bidang kemanusiaan bagi rakyat di negara asalnya,” kata Nuland. “Kami tahu tentang dia ketika ia kembali ke Turki dan mulai memimpin upaya bantuan langsung oposisi Suriah serta baru-

baru ini memimpin bantuan koalisi,” katanya. Hitto terpilih sebagai perdana menteri pada Selasa dini hari oleh mayoritas anggota Koalisi Nasional, yang sebelumnya melakukan pertemuan selama berjam-jam di Istanbul. Tokoh berusia 50 tahun itu akan bertugas membentuk pemerintahan sementara yang akan berpusat di wilayah yang dikuasai pemberontak di Suriah. Pemilihan PM tersebut berlangsung dua bulan setelah ketua koalisi Ahmad Moaz al-Khatib mengajukan pembicaraan dengan para pejabat pemerintah dengan menetapkan sejumlah syarat, termasuk pembebasan bagi 160.000 tahanan. Sejumlah anggota koalisi mengatakan kepada AFP bahwa terpilihnya perdana menteri dan pembentukan pemerintah sementara tersebut telah menghilangkan kemungkinan perundingan den-

gan pemerintah. Dalam pidato pertamanya, Hitto mengatakan bahwa ia tidak akan membuka dialog dengan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Ghassan Hitto, menolak berdialog dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mengatakan prioritas utamanya adalah men-

jatuhkan Pemerintah Bashar. “Misi utama pemerintah (sementara oposisi) adalah menciptakan kondisi untuk mempercepat kejatuhan rezim,” kata Hitto, Selasa, sebagaimana dikutip Xinhua. Pernyataannya dikeluarkan selama satu taklimat di Istanbul, Turki, Selasa. (ant/bali post)


SUARA NTB 21 MARET 2013