Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2013

DITETAPKANNYA Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram, HM sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan proyek rumput laut, mencoreng citra Kota Mataram, di tengah upaya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menciptakan clean government di lingkup Pemkot Mataram. Meski menyatakan prihatin terhadap masalah hukum yang menimpa bawahannya itu, Walikota menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum. Bersambung ke hal 5

C.01.08.13

NOMOR 164 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Walikota Prihatin, Kepala BPBD Tersangka

16 HALAMAN

Proyek Rumput Laut

Kejaksaan Bidik Tersangka Baru Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek rumput laut yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Setelah menetapkan Kepala BPBD Kota Mataram, HM yang merangkap sebagai KPA dan PPK sebagai tersangka, pihak Kejaksaan kini membidik tersangka baru.

‘’

H. Ahyar Abduh

Pakta Integritas sudah ditandatangani. Karena itu saya juga minta kepada semua kita untuk mendukung penegakan hukum

Setelah penyidikan dan penetapan satu orang tersangka ini, penyidikan akan berjalan terus. ‘’Penyidikan berjalan terus untuk menemukan kemungkinan orang lain jadi pelaku (tersangka, red),” sebut Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, Kamis (19/9) kemarin. Dalam proses penyidikan ini, Kejaksaan pun mempercepat penyusunan rencana penyidikan (rendik). Sehingga bisa menyimpulkan penambahan tersangka lain. Bersambung ke hal 5

‘’

Penyidikan berjalan terus untuk menemukan kemungkinan orang lain jadi pelaku (tersangka, red)

Sugeng Pudjianto, SH, MH

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ars)

Bulog akan Beli Kedelai Petani Sesuai HPP Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husni Fahri, MM mengungkapkan sesuai dengan fasilitasi yang dilakukan pihaknya bersama Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka hasil produksi kedelai petani di daerah ini akan dibeli atau diserap oleh Bulog NTB. Bulog akan membeli kedelai petani sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 7.000 per kg dengan kadar air maksimum 14 persen. “Dalam pertemuan belum lama ini disepakati bahwa

TO K O H Mandalika Resort Harga Mati

menjual hasil panennya. Sehingga mempersempit ruang para tengkulak yang sering memanfaatkan situasi dengan membeli dengan harga murah yang dapat merugikan petani. Husni menambahkan, produksi kedelai di NTB meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya rata-rata produksi kedelai di daerah ini sebesar 70 ribu sampai 80 ribu ton pertahun, maka untuk saat ini sudah mencapai 120 ribu ton pertahun. Sementara kebutuhan dalam daerah sebesar 34 ribu pertahun. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Sebuah kardus berisi mayat bayi menggemparkan warga di Lingkungan Dasan Agung Kamis (19/9) pagi kemarin. Bayi berjenis kelamin laki laki itu dibuang di pinggir Jalan Gunung Kawi, sebelah timur Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB. Mayat bayi kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk divisum. Informasi di TKP, kardus air mineral itu pertama kali ditemukan Sagiarto, tukang sapu sekitar pukul 05.00

Wita. Saksi melihat kardus di pinggir jalan dan hendak memungutnya untuk dibuang ke tong sampah. Namun saat diangkat, terasa ada benda di dalam kardus. ‘’Pas saya buka, ada bayi masih basah,’’ kata Sugiarto dalam keterangannya di hadapan penyidik Polsek Mataram. Saat itu suasana jalan masih sepi karena masih agak gelap. Tidak ada terlihat ada orang yang meletakkan kardus itu di pinggir jalan. Bersambung ke hal 5

Dishubkominfo Bantah Ada Permainan Jadwal Trip H.M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

SEMENTARA Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya dengan petugas di lapangan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi permainan jadwal trip kapal yang akan sandar di dermaga di Pelabuhan Lembar. ‘’Kita koordinasikan itu, ndak ada. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman di lapangan untuk mencermati itu, (penyeberangan) berjalan normal,”ujarnya ketika dikonfirmasi mengani hasil pengecekan yang dilakukan Dishubkominfo terkait dugaan jadwal trip kapal yang dipermainkan di Pelabuhan Lem-

bar yang mengakibatkan timbulnya antrean kapal di tengah laut yang mengapung hingga berjam-jam. Mengapungnya kapal di tengah laut menunggu sandar dikeluhkan masyarakat dan pengusaha jasa penyeberangan di Lembar. Agung menegaskan, kalaupun ada nantinya praktik-praktik seperti itu maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasti akan diberikan sanksi tegas. Sampai saat ini, lanjut mantan Kepala Bidang Perhubungan Darat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya terkait dengan hal tersebut. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, katanya, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. (nas)

(Suara NTB/ars)

MAYAT BAYI - Mayat bayi dalam kardus yang ditemukan tukang sapu di Jalan Gunung Kawi Lingkungan Dasan Agung, Mataram, kemarin pagi.

OPP Lembar Tak Berdaya

Pengusaha Keluhkan Sistem Antrean Kapal di Pelabuhan Lembar

(Suara NTB/ars)

SANDAR - Sebuah kapal sandar di Pelabuhan Lembar.

Mataram (Suara NTB) Jika sebelumnya masyarakat umum (penumpang) yang mengeluhkan jasa penyeberangan lintas Lembar-Padangbai, kini persoalan yang sama dikeluhkan para pelaku usaha. Pasalnya, sistem antrean yang diberlakukan, memberi dampak buruk yang sangat besar terhadap perkembangan usaha di NTB. Bongkar muat di Pelabuhan Lembar ini sebenarnya merupakan persoalan lama, akan tetapi hingga kini belum ada kemajuan yang lebih menggemberikan terhadap keadaan ini. Bersambung ke hal 5

Dedi Setiawan (Suara NTB/ars)

C.03.08.13

SAMPAI saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum menentukan sikap terkait ketidakpastian proses pengembangan Kawasan Mandalika Resort oleh Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Bersambung ke hal 5

Bulog NTB akan membeli kedelai petani dengan HPP sebesar Rp 7.000 per Kg dengan kadar airnya 14 persen. Ini upaya mendekatkan petani dengan pasar,” jelasnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/9) kemarin. Ia mengatakan, dengan adanya jaminan pasar dan harga seperti itu petani akan antusias menanam kedelai. Bahkan, katanya, untuk kedelai dengan kadar air sampai 20 persen harganya masih diatas Rp 6.000 per Kg. Untuk memperpendek alur penjualan maka pihaknya akan memfasilitasi langsung kelompok tani dengan Bulog NTB untuk

Bayi Dibuang di Pinggir Jalan


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dapat Sentuhan SaniMas PROGRAM SaniMas (Sanitasi berbasis Masyarakat) di Kota Mataram nampaknya memang harus dikembangkan. Pasalnya, sejauh ini, meski menjadi ibukota Provinsi NTB, ternyata Kota Mataram belum sepenuhnya terbebas dari praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Program SaniMas merupakan salah satu solusi mengatasi praktik BABS tersebut. Kecamatan Cakranegara adalah salah satu kecamatan yang telah menerapkan program SaniMas. Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi saat meninjau langsung fasilitas sanitasi komunal, baru-baru (Suara NTB/dok) ini menjelaskan, MCK yang M. Salman Rusdi merupakan program SaniMas ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat atas fasilitas sanitasi yang memadai. Di lingkungan berpenduduk 386 kepala keluarga (KK) tersebut, baru sekitar 220 KK yang memiliki jamban keluarga. Sehingga masalah sanitasi akibat terbatasnya kepemilikan jamban keluarga ini harus segera mendapat penanganan. Karenanya lingkungan perajin cukli ini mendapat sentuhan program nasional SaniMas Reguler MCK Plus++ yang didanai oleh APBN ini. “Sedangkan sumber pembiayaan untuk operasional, disediakan kotak iuran sukarela bagi siapapun warga yang menggunakan fasilitas ini,’’ terang Salman. SaniMas Reguler MCK Plus++ yang menggunakan sumber air dari mata air Lingkuk Nunang ini lanjut Salman, dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah bersistem biodigester, bak peluap sebagai penyeimbang volume gas di unit digester, bak sedimentasi atau bak pengendap, dan anaerobic baffle reactor atau septictank bersusun dengan aliran air up-flow yang memungkinkan pengurangan tingkat polusi limbah sampai dengan 80 persen. Gas hasil fermentasi dari pengolahan limbah organik semacam ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti elpiji. Dari peninjauan oleh peserta CSS 2013, peserta tampak tertarik dengan adanya awik-awik tentang BAB sembarangan yang diberlakukan di Lingkungan Rungkang Jangkuk, seperti dilihat peserta di dinding MCK. Dalam awik-awik yang merupakan sebuah bentuk kearifan lokal ini disebutkan bahwa apabila masih ada warga setempat yang kedapatan BAB sembarangan akan dikenakan sanksi awal berupa teguran secara lisan oleh Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan (LKL) dan dapat ditingkatkan dengan pengenaan sanksi administrasi pada saat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan administrasi di Lingkungan. Bila yang bersangkutan belum membutuhkan pelayanan administrasi atau belum dewasa, sanksi diberlakukan kepada orangtua/keluarga yang menanggung sesuai dengan Kartu Keluarga. (fit)

Benahi Kultur Kinerja KARUTMARUT penanganan aset di Kota Mataram yang belum lama ini mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), menurut anggota Pansus Raperda Kota Mataram tentang struktur organisasi, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., memang mengisyaratkan adanya sumbatan di dalam birokrasi Kota Mataram. Namun demikian, kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini kepada Suara NTB, pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebetulnya bukan satu-satunya solusi yang dapat menghantarkan Kota Mataram terbebas dari belenggu opini WDP. Husni Thamrin, menilai, sumbatan yang membuat Kota Mataram langganan mendapat opini WDP, bukan karena struktur organisasi, tetapi lebih pada kultur kinerja yang belum baik. ‘’Ini masalahnya bukan pada struktur tapi kultur kinerja,’’ tegasnya. Apalagi, politisi PPP ini menganggap, penggabungan urusan keuangan dan aset daerah ke dalam satu struktur organisasi, adalah sesuatu yang kontradiktif. Sehingga, menurut Husni Thamrin, untuk bisa membuat persoalan aset di Kota Mataram clear dalam arti mampu menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), bukan hanya struktur organisasi yang perlu dibenahi, tapi juga kultur kierja. Husni Thamrin meminta kepada Sekda Kota Mataram untuk memperhatikan kultur kinerja bawahannya. ‘’Jangan sampai kerja yang seharusnya sehari, jadi seminggu bahkan berbulan-bulan, kan begitu,’’ imbuhnya. Ia berharap, kultur kinerja ini segera dibenahi sebelum nantinya dilakukan finalisasi raperda struktur organisasi Kota Mataram. Sebab, akan mejadi siasia pembentukan struktur organisasi baru, terlebih yang menganani persoalan aset daerah, manakala kinerja yang ditunjukkan masih sekadarnya. (fit)

HM. Husni Thamrin (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

Tekan Jukir Liar di Mataram

JUKIR - Seorang juri pakir sedang mengatur kendaraan yang hendak keluar

Dishubkominfo akan Lakukan Registrasi Ulang Mataram (Suara NTB) Lahan parkir sering menjadi rebutan dan saling klaim antarpersonal, sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan di tengah masyarakat. Terlebih dengan menjamur juru parkir (jukir) ilegal yang tidak memiliki izin dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Padahal, retribusi parkir di tepi jalan umum, memiliki peranan tersendiri dalam membantu peningkatan Pendapatan Hasil Daerah (PAD). Sayangnya, penanganan parkir belum digarap optimal. Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid ketika dikonfirmasi di ruanganya, Kamis, (19/9) menjelaskan, seluruh jukir se-kota Mataram akan ditata dan diregistrasi ulang secara resmi. Hal ini dilakukan un-

tuk menekan menjamurnya jukir ilegal di Kota Mataram. Penertiban dan registrasi ulang jukir oleh Dishub, katanya, akan diselenggarakan 1 Oktober mendatang. Persoalan jukir yang tidak memiliki tidak pengenal, baik rompi maupun identitas pengenal. Khalid mengaku, parkir di setiap event besar adalah jukir insidentil. Namun secara teknis, lanjutnya, pihak penyelenggara harus berkoordinasi dengan Dishub, sehingga pihaknya dapat mengirim utusan, untuk ikut mengkoordinir. Kadang-kadang, katanya untuk parkir di setiap event, ditangani oleh kelompok pemuda dan panitia setempat. Padahal, secara undang-undang persoalan tersebut ilegal. Pasalnya persoalan parkir penyelenggara harus meminta izin kepada Dishub. “Sebenar-

nya penyelenggara harus meminta izin kepada Dishub, agar tidak dikatakan ilegal,” terangnya. Disinggung mengenai sanksi yang akan diberikan kepada jukir ilegal, Khalid menegaskan, perlu ada kesadaran masyarakat. Ia tidak bisa memungkiri adanya bos-bos parkir yang mengendalikan jukir. Sayangnya, pihaknya tidak ada wewenang untuk menindak tegas jukir tersebut. Tidak hanya itu, untuk meminimalisir keberadaan jukir tersebut, katanya, seluruh jukir akan didata dan didaftarkan secara resmi. Khalid yang baru tiga bulan menjabat sebagai Kadis Dishub kota Mataram, mengaku, 800 jukir di kota Mataram akan diberikan pembinaan dan pelatihan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, tidak terkendala. (cem)

Walikota Puas Akkopsi Berjalan Sukses Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan kegiatan CSS XIII dan Munas Akkopsi 2013 yang resmi berakhir, Rabu (18/9) malam. Ditemui Suara NTB, di Kantor Walikota Mataram, Kamis (19/9) kemarin, Ahyar menyampaikan, rangkaian kegiatan CSS maupun Munas Akkopsi semuanya berjalan lancar, sesuai dengan apa yang direncanakan. Apa yang menjadi target Pemkot Mataram, terutama target tiga sukses, yakni sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan dan sukses ekonomi, sudah tercapai. Mencitrakan Mataram sebagai kota yang aman, nyaman dan kondusif. Rata-rata tamu undangan yang hadir pada acara CSS dan Munas Akkopsi memang mengaku nyaman berada di Mataram. Demikian pula dari segi ekonomi, setiap tamu yang hadir, minimal membawa pulang oleh-oleh

khas Mataram, dengan begitu jelas memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Mulai dari acara-acara yang digelar Pemkot Mataram maupun hasil pertemuan puncak CSS dan Munas Akkopsi. Begitu juga dengan kepengurusan Akkopsi yang baru telah terbentuk, dimana Walikota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi terpilih sebagai Ketua Akkopsi periode 2013-2018. Langkah-langkah strategis telah disusun yang pada prinsipnya, bagaimana persoalan sanitasi bisa diselesaikan untuk program percepatan sanitasi pemukiman. Ini, menurut Walikota sesuai target capaian dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Persoalan sanitasi, katanya, masih dibawah 50 persen yang bisa diselesaikan. ‘’Nah ini harus dikejar untuk bisa diselesaikan pada tahun 2014. Ini komitmen dari daerah-daerah yang menjadi anggota Akkopsi,’’ terang Waliko-

ta. Perhatian harus secara riil bisa ditunjukkan lewat pengalokasian di APBD. Karenanya, ada satu komitmen bahwa akan disisihkan sekitar 2 persen dari APBD untuk penanganan masalah sanitasi. ‘’Tapi nanti kita akan sesuaikan dengan kemampuan daerah,’’ imbuhnya. Yang jelas, demikian Walikota, urusan sanitasi adalah menjadi masalah yang sangat penting di Kota Mataram. Ia mencontohkan, bahwa Mataram sendiri belum bebas sepenuhnya dari perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan). ‘’Kadang limbah rumah tangga masih kita temukan dibuang di sembarang tempat,’’ akunya. Sarana dan prasarana pendukung program percepatan pembangunan sanitasi akan ditingkatkan. Misalnya program Sanimas atau sanitasi masyarakat. Selain itu adapula program pancawarga. Tidak hanya limbah rumah tangga, limbah industripun, katanya masih menjadi masalah. (fit)

Anggota Akkopsi Puji Program LISAN di Mataram Mataram (Suara NTB) Program menuju Lingkungan Dengan Sampah Nihil (LISAN) milik Pemkot Mataram mendapat banyak pujian dari daerah lain yang notabene anggota Akkopsi 2013. Bahkan Ketua Akkopsi terpilih, HM. Rizal Efendy menyebut progam LISAN di Kota Mataram sangat luar biasa. “Program ini patut menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya, dalam upaya penanganan limbah sampah anorganik,” kata Walikota Balikpapan ini sebelum menutup kegiatan Musyawah Nasional (Munas) Akkopsi 2013 dan City Sanitation Summit (CSS) XIII di Hotel Lombok Raya, Rabu (18/9) malam. Program LISAN, dengan sistem sodaqoh sampah yakni memberikan sampah dengan cuma-cuma kepada para pengepul dan barter sampah dengan beras miskin (raskin) yaitu hasil penjualan sampah plastik ditabung untuk membayar raskin pada saat penyaluran, serta program penataan kawasan “Pakumis” (Padat Kumuh dan Miskin) serta program rehab rumah tidak

layak huni memberikan informasi dan pembelajaran yang dapat dikembangkan pada masing-masing daerah. Sebelumnya, Camat Selaparang Irwan Rahadi mengatakan, program LISAN merupakan upaya yang dirintis Camat sebelumnya. Program ini telah mendapat kekuatan hukum dengan Perda No 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota No 40 tahun 2012 tentang Gerakan Menuju Lingkungan Dengan Sampah Nihil. Menyambung Program LISAN yang sudah menjadi program unggulan Kota Mataram, kini Kecamatan Selaparang menelurkan Program khusus bagi masyarakat di Kecamatan Selaparang yakni Program SMS (Silaturahmi Masyarakat Selaparang Sambil Memungut Sampah) dan Program BBM (Bulan Bhakti Masyarakat). Upaya ini lanjut Irwan sangat efektif memacu masyarakat untuk memilih dan memilah sampah rumah tangga Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram Drs. M. Saleh menyebutkan keunggulan

Program LISAN terletak pada pemberdayaan masyarakat. Upaya mengajak masyarakat untuk menjadikan sampah bukan hanya sekadar sampah atau kotoran akan tetapi komoditas dan setiap masyarakat wajib menerima insentif dari apa yang dikeluarkan. Pengelolaan sampah dengan pola konvesional KAB (Kumpul Angkut Buang) dalam satu tahun di Kecamatan Selaparang menelan biaya lebih dari 5 miliar rupiah. Dengan volume sampah di Kecamatan Selaparang mencapai 218 meter kubik perhari menuntut Pemerintah untuk lebih variatif dalam penanganan persampahan. Melalui program LISAN masyarakat dapat menikmati hasilnya secara nyata. Hal lain yang menjadi keunggulan program ini yakni adanya subsidi manfaat sampah yakni melalui sodaqah sampah oleh masyarakat menengah atas yang dikumpulkan oleh kelompok kerja minimal setiap bulannya. Hasil dari sodaqah sampah ini digunakan untuk pengelolaan sampah dan disalurkan melalui program kecamatan untuk masyarakat miskin. (fit)

Targetkan Empat Kali Relokasi

Pendatang Baru di Pesisir Pantai Harus Diusir

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melalui Dinas PU Kota Mataram merelokasi 19 unit rumah nelayan yang berada di kawasan pesisir pantai. Ini kali ketiga Dinas PU Kota Mataram melakukan relokasi warga yang mendiami pesisir pantai. Demikian dikatakan Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura saat ditemui di Kantor Walikota Mataram, Kamis (19/9) kemarin. Setelah itu, ia memperkirakan akan ada satu kali relokasi lagi. ‘’Kalau ada pendatang lagi, harus diusir,’’ tegasnya. Ia berharap, pada relokasi tahap empat mendatang, semua rumah yang rawan terkena dampak abrasi, telah selesai direlokasi. Kalau ada pendatang baru, katanya harus disikapi dengan tegas. ‘’Nah ini tidak bisa dihindari. Kalau ada yang seperti itu harus diusir, jangan sampai ada pendatang baru lagi yang tinggal di pinggir pantai seperti yang terjadi di Lingkungan Bagek Kembar,’’ terangnya. Karenanya, ia mengimbau kepada Camat/Lurah agar lebih ketat mengawasi wilayahnya masing-masing. Terutama yang berada di pesisir pantai. Lebih jauh dikatakan Mahmuddin, sedikitnya 19 unit rumah yang akan direlokasi pada tahap ketiga itu nantinya. Ini diprioritaskan bagi warga pesisir yang kondisinya memang sangat rawan terkena dampak abrasi. Walaupun sebetulnya masih ada 31 rumah lagi yang membutuhkan penanganan serupa. Total rumah yang mendapat jatah un-

’’

Kalau ada pendatang lagi, harus diusir H. Mahmuddin Tura

tuk direlokasi sekitar 50 rumah. ‘’Sisanya nanti menyusul karena kita masih butuh lahan baru,’’ ucapnya. Padahal, dari segi anggaran pembangunan yang notabene berasal dari pusat, sangat banyak. Hanya saja, sejauh ini, Pemkot Mataram masih terkendala pada pembebasan lahan. Mahmudin menyebutkan, pemerintah mengalokasikan Rp 1 miliar untuk membangun 19 unit rumah relokasi nelayan. Sementara itu, Pemkot Mataram telah menyiapkan lahan pembangunan 19 unit rumah itu seluas 27 are. ‘’Kita akan bangun dengan tipe 24. Lahannya lebih luas,’’ imbuhnya. Ia menegaskan, rumah relokasi nelayan di Lingkungan Karang Panas itu akan dibangun lebih luas berikut sarana MCK. (fit)

Penting, Pengadaan Bus Sekolah di Mataram Mataram (Suara NTB) Keinginan siswa akan hadirnya bus sekolah, terus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya banyak siswa tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, berdomisili jauh dari sekolahnya. Disisi lain, usia anak SD dan SMP belum berhak menggunakan kendaraan bermotor, karena belum berhak memiliki surat izin mengemudi. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Angkutan Darat Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos., Kamis (19/9) menjelaskan, keberadan bus sekolah memang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan angkutan kepada peserta didik di Kota Mataram. Di satu sisi, katanya peserta didik SD dan SMP belum bisa menggunakan sepeda motor. Kemudian posisi sekolah yang strategis, lanjutnya sangat rawan kemacetan, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Mahfudin menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, pemerintah memang harus mengupayakan adanya angkutan sekolah. Tetapi katanya, pemerintah akan mengkaji dan menganalisis secara mendalam, sejauhmana kelayakan permintaan tersebut. Pasalnya, titik-titik pengangkutan sudah ada. Sayangnya permintaan tersebut, tidak serta merta langsung diberikan. “Kita akan kaji mendalam persoalan tersebut,” terangnya. Disinggung mengenai pengadaan bus sekolah pada tahun 2006, ia mengaku bus tersebut merupakan hajat untuk angkutan perintis. Untuk jalur angkutan perintis tersebut, pengoperasiannya hanya di kawasan Lingkar Selatan dan Jalan Bung Karno. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, angkutan perintis itu bisa digunakan untuk angkutan sekolah. Kedepan, katanya, harus direncanakan pengadaan bus sekolah tersebut. Ia mencontohkan siswa-siswi yang berasal dari Cakranegara, Sweta, Sandubaya dan sebagainya dapat terakomodir dengan keberadaan bus sekolah tersebut. Oleh karena itu, lanjutnya, orangtua siswa tidak perlu menjemput ke sekolah. Untuk mendukung keberadaan bus sekolah, tidak hanya Dishub, tetapi SKPD terkait, dalam hal ini Dikpora harus ikut terlibat. Dalam kesempatan itu, program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan ia meminta dukungan seluruh pihak. Sebelumnya Wakil Walikota Mataram. H. Mohan Roliskana mengatakan bahwa keinginan siswa akan dikaji dan dipelajari secara mendalam. (cem)


Jumat, 20 September 2013

SUARA NTB

Halaman 3

BERPOSE BERSAMA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (lima dari kiri) berpose bersama para Kepala daerah anggota Akkopsi pada malam Penutupan CSS Akkopsi 2013

City Sanitation Summit (CSS) – Munas Akkopsi 2013 Lahirkan Deklarasi Mataram DEKLARASI MATARAM Kesiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Melaksanakan Urusan Wajib Pengelolaan Pembangunan Sanitasi Permukiman melalui Penguatan Desentralisasi Pembangunan Sanitasi di Daerah.

SERAHKAN PATAKA - Ketua Akkopsi terpilih H.M. Rizal Effendi menyerahkan pataka kepada Asisten Ekonomi Pembangunan Kota Bandung Ubad Bachtiar. Penyerahan Pataka ini menyusul terpilihnya Kota Bandung sebagai tuan rumah CSS XIV.

SERAHKAN CINDERAMATA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan cinderamata kepada Ketua Akkopsi periode 20092013 dr. H. Rd. Bambang Priyanto, Ketua Akkopsi 2013-2017 H.M. Rizal Effendi dan Direktur Eksekutif Akkopsi Yos Rizal Zain

BACAKAN DEKLARASI - Direktur Eksekutif Akkopsi Yos Rizal Zain membacakan Deklarasi Mataram hasil Keputusan Munas Akkposi 2013.

Mencermati perkembangan pembangunan sanitasi dan dinamika pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), kami para Bupati dan Walikota anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) memandang perlu agar semua pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah memberi perhatian yang lebih besar pada sektor sanitasi. Pertama, belum tercapainya target RPJMN 2010-2014 dan MDGs, menempatkan kita pada pilihan yang mendesak untuk mempercepat lagi pelaksanaan pembangunan sanitasi. Kedua, komitmen Daerah pada pembangunan sanitasi mengalami peningkatan signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Pokja yang semakin mandiri dan adanya peningkatan alokasi APBD untuk sanitasi. Walaupun belum semua Daerah mampu mencapai 2% seperti yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Banda Aceh. Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan Daerah bukan hanya menunjukkan bentuk komitmen dalam penyelenggaraan urusan wajib Daerah terkait penyediaan layanan dasar, melainkan juga bagian dari upaya pencapaian target-target lokal, regional dan global. Keempat, semakin disadari bahwa Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan strategis yang amat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran di Daerah. Sehubungan dengan itu pemerintah Kabupaten dan Kota Anggota AKKOPSI berkomitmen untuk : a. Mengalokasikan anggaran Pembangunan Sanitasi dalam APBD sebesar minimal 2% bagi seluruh anggota AKKOPSI dan peserta PPSP lain; b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelolaan sanitasi sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi penanganan urusan sanitasi secara penuh; c. Memanfaatkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) sebagai rujukan dan portofolio investasi dalam mobilisasi APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lain yang sah bagi pendanaan pembangunan sanitasi di daerah. Memperhatikan hal di atas, Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tergabung dalam AKKOPSI, mendesak Pemerintah Pusat agar mengambil kebijakan sebagai berikut : a. Menerbitkan payung hukum sebagai kebijakan operasional pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Wajib Pemerintah bagi pelaksanaan desentralisasi secara penuh dalam rangka penanganan urusan wajib sektor sanitasi di daerah, b. Menetapkan mekanisme yang jelas dan transparan tentang penyaluran dana APBN khususnya Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) melalui DAK atau melalui transfer bertahap ke Daerah hingga mampu mewujudkan pelaksanaan pembangunan sanitasi yang terpadu antara Daerah dan Pusat. c. Melaksanakan sinkronisasi/keterpaduan transfer dana Dekon dan TP dengan kebutuhan nyata pembangunan sanitasi di daerah melalui proses, prosedur, kordinasi dan kendali yang efektif dalam pemanfaatan dokumen SSK dan MPS di tingkat Pusat dan khususnya di tingkat Provinsi. Demikian Deklarasi Mataram ini kami buat untuk mendapat perhatian semua pihak dan ditindaklanjuti secara bersama-sama .

PAKAIAN ADAT - Salah satu tampilan keragaman pakaian adat Suku Sasak, Samawa dan Mbojo pada gelaran Ladies Program yang berlangsung di Halaman Pendopo Walikota Mataram.

KUNJUNGAN LAPANGAN - Camat Selaparang Salman Rusdi memandu peserta CSS pada kunjungan lapangan ke tempat Sanitasi Masyarakat (Sanimas)

PENGEPRES SAMPAH - Para peserta CSS melihat cara kerja alat pengepres sampah plastik di Kecamatan Selaparang

Mataram 18 September 2013

BERJABAT TANGAN - Walikota Mataram, Ahyar Abduh berjabat tangan dengan Ketua Akkopsi periode 2009-2013 dr. H. Rd. Bambang Priyanto dan Ketua Akkopsi 2013-2017 H.M. Rizal Effendi.

PESERTA - Para peserta CSS Akkopsi 2013 pada acara malam penutupan

KERAJINAN - Peserta CSS melihat hasil kerajinan daur ulang sampah di Kecamatan Selaparang

Jumpa pers Munas Akkopsi

TINJAU KOLAM LINDI - Peserta CSS meninjau kolam lindi di TPA Kebon Kongok


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

KERJASAMA PROGRAM PAUD DINAS DIKNAS SUMBAWA DENGAN HARIAN SUARA NTB PAUD di Kabupaten Sumbawa (1)

”Landasan Kokoh Hari Esok Cerah” DENGAN mempertimbangkan kondisi anak anak usia dini di Kabupaten Sumbawa dan dengan melihat patron bukti internasional terkait dengan nilai pendidikan dan pengembangan anak usia dini, Pemkab Sumbawa telah menerapkan kebijakan dan program yang memprioritaskan tahun tahun awal dalam kehidupan anak usia dini. Kasi PAUD Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Mukhlis, S.Pd, menjelaskan, beberapa tahapan yang telah dilakukan. Langkah penting pertama dilaksanakan pada tahun 2006 dengan dilakukannya penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Bupati Sumbawa dengan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional nomor 11 tahun 2006 pada tanggal 18 Desember 2006. Advokasi awal dari Direktorat dan Pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa dan masyarakat ini telah mempengaruhi pengembangan kebijakan, mengalokasikan sumber daya tambahan untuk layanan PPAUD berbasis masyarakat, dan menciptakan strategi untuk memicu kesadaran masyarakat kabupaten Sumbawa akan pentingnya masa usia dini anak. Langkah penting kedua, yaitu ketika Pendidikan Anak Usia Dini masuk dalam bagian Perda Pendidikan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA)kabupaten Sumbawa 2011 – 2015. Dipaparkan Mukhlis, pada 2008 kabupaten Sumbawa mulai melaksanakan sebuah proyek yang berupaya untuk meningkatkan kesiapan anak usia dini di masyarakat pedesaan yang miskin melalui layanan layanan anak usia dini. Satu tahun kemudian kebutuhan untuk mempertimbangkan layanan PAUD secara Holistik di semua sector dan domain pengembangan anak menjadi hal yang diakui oleh pemerintah dengan ditetapkannya standar PAUD dalam bentuk Permendiknas No. 58 Tahun 2009 yang memperjelas posisi Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tingkat pertama sistem pendidikan di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan pemerintah kabupaten Sumbawa dengan sangat intens

melakukan pembinaan dan pengembangan program model inovasi daerah dalam bentuk POSPA BKB (Posyandu PAUD dan BKB) sebagai sebuah program unggulan daerah yang terbukti mampu mengakselerasi program PPAUD yang Holistik dan Integratif. Tonggak tonggak kemajuan ini sangat serupa dengan yang ditemui di daerah daerah lain yang telah bekerja keras untuk membawa pendidikan anak usia dini ke dalam agenda kebijakan di tingkat daerah. Meskipun kemajuan telah diperoleh sedemikian rupa, tantangan yang dihadapi oleh kabupaten Sumbawa saat ini masih cukup berat. Salah satu contoh adalah angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang baru mencapai 58,6 % (untuk kelompok umur 3-6 Tahun). Menjadi beban yang cukup berat ketika layanan PAUD yang diberikan untuk kelompok umur 0-3 Tahun karena tingkat APKnya masih rendah yaitu baru mencapai 32,34%. “Hal ini disebabkan factor orang tua yang cenderung masih ragu dan takut untuk melepaskan anak anaknya bermain dan belajar di PAUD,”ujarnya. Sebagian besar layanan PAUD diselenggarakan oleh pihak swasta dalam berbagai format yang dimaksudkan untuk merangkul kelompok usia yang berbeda beda dan beberapa SKPD yang berbeda untuk mengatur layanan ini. Pengaturan ini menggaris bawahi adanya tantangan yang masih berlanjut dalam mengkoordinasikan layanan dan memastikan bahwa layanan berkualitas tinggi diberikan oleh semua penyedia layanan kepada seluruh masyarakat. Kondisi sebelum program PPAUD Akses layanan PAUD dikabupaten Sumbawa pada tahun 2007 masih sangat terbatas. Lembaga yang memberikan layanan umumnya berada di ibu kota kabupaten dan sebagian kecil di kecamatan kecamatan yang cukup maju. Jumlah lembaga yang ada seluruhnya hanya berjumlah 140 lembaga. Hal ini menyebabkan Jumlah anak usia dini yang terlayani menjadi sedikit. Tercatat hanya 17,23 % angka partisipasi kasar anak usia dini yang terlayani di tahun 2007. Pun demikian dengan tenaga pendidik yang hanya berjumlah 292 orang tentunya sangat tidak se-

ka panjang layanan PAUD yang berkualitas. Dari kondisi tersebut, disimpulkan akses terhadap layanan PAUD yang terjangkau di desa desa masih terbatas. Pada umumnya hanya lembaga TK (Taman Kanak-kanak) yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini itupun hanya bagi anak usia dini kelompok usia 4 – 6 tahun. Sedangkan layanan PAUD yang lainnya berupa Posyandu yang dijalankan oleh para relawan dengan layanan satu bulan sekali yang ditujukan terutama untuk mengikuti pertumbuhan dan kesejahteraan fisik anak. Akibatnya anak anak dari keluarga yang kurang berpendidikan dan anak anak yang datang dari keluarga yang miskin akan mengalami kemajuan perkembangan yang lambat. Mukhlis banding dengan jumlah anak usia dini yang harus dilayani. Dari data yang ada tercatat jumlah anak usia dini di kabupaten Sumbawa mencapai 60.539 anak (data sensus penduduk BPS tahun 2010) Dari sisi pemerintah daerah pembinaan PAUD oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional berada di bawah bidang PLSPO (Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga) tepatnya di bawah kepala seksi PLS. Tidak adanya seksi khusus yang melakukan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sumbawa turut pula memberikan warna buram mutu layanan PAUD. Kegiatan sosialisasi yang kurang menjadikan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini semakin rendah. Perlakuan yang diterima oleh anak usia dini umumnya yang terkait dengan pengasuhan perawatan kesehatan dan gizi serta perlindungan tidak seperti apa yang menjadi harapan. Hal yang sangat mendasar yang menjadi kendala dalam proses pembangunan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan anak usia dini di kabupaten Sumbawa adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang kebijakan, sistem dan sumber daya yang berkontribusi terhadap pembangunan dan kesinambungan jang-

Pemakaian Kompresor Nelayan Makin Marak Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemakaian kompresor sebagai alat penangkapan ikan kian marak di Sumbawa. Bahkan tercatat setidaknya 400 kompresor yang dimiliki nelayan tersebar di berbagai wilayah pesisir. Termasuk sejumlah kompresor yang tertangkap tangan dari puluhan nelayan di Pantai Goa. Sebagaimana disampaikan Penyidik PNS Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, Zulkifli, ketika ditemui, Kamis (19/9) kemarin. Terkait penahanan puluhan nelayan yang diduga menggunakan kompresor di Pantai Goa sehari sebelumnya. Penangkapan tersebut dilakukan saat Tim Keamanan Laut (Kamla) hendak pulang dari patroli dua malam di laut. Namun, bertemu dengan sebuah kapal yang menggunakan kompresor. Sesampai di pantai Goa, Tim Kamla juga menemukan beberapa kapal lain siap berangkat yang diduga mengggunakan kompresor. Hingga para nelayan dimaksud ditahan sementara termasuk menyita kompresor beserta surat kapal. “Kita tahan dan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Pasal 9 ayat 1 UU Perikanan, jelas menyebutkan, penggunaan alat kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan.” Menurut Zulkifli, para nelayan sudah beberapa kali dibina. Sosialisasi tentang larangan penggunaan kompresor ini sudah dilakukan dalam 4 tahun pada wilayah sentra nelayan. DPRD Sumbawa pun mendukung larangan penggunaan kompresor

Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Kekhawatiran terkait perkembangan saat ini dan di masa datang pada anak-anak usia dini di kabupaten Sumbawa telah mendorong Pemerintah daerah untuk mengembangkan PAUD melalui proyek ECED (Early Childhood Education Development) yang mencakup 60 desa di 17 kecamatan. Proyek dengan dana yang bersumber dari APBN, WB (World Bank), Hibah Kerajaan Belanda plus dana sharing dari pemerintah daerah ini bertujuan untuk, meningkatkan pengembangan kapasitas anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh dan kesiapan untuk pendidikan lebih lanjut dalam sistem program PPAUD yang berkualitas dan berkesinambungan. Kemudian, mengembangkan sistem yang berkelanjutan untuk PPAUD yang berkualitas. Serta membangun pengelolaan, monitoring dan evaluasi program yang efektif. Kegiatan kegiatan proyek telah mencakup pengembangan kebijakan PPAUD dan upaya peningkatan kapasitas oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah, peningkatan kesadaran terkait pentingnya PPAUD di desa, melatih anggota masyarakat untuk berperan sebagai guru PPAUD dan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek. Proyek PPAUD menggunakan proses tahap demi tahap untuk mengidentifikasi desa dan masyarakat target di dalam kecamatan terpi-

lih berdasarkan kriteria kriteria objektif termasuk kemiskinan dan tingkat komitmen desa terhadap PPAUD. Dengan menggunakan proses pengembangan berbasis masyarakat (Tim Fasilitator Masyarakat) yang serupa dengan yang diterapkan pada sejumlah proyek lainnya untuk membantu anggota masyarakat mengidentifikasi kebutuhan PPAUD mereka dan menyiapkan proposal untuk dana hibah kecil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagian masyarakat menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk mendirikan pusat layanan kelompok bermain dengan merenovasi fasilitas yang sudah ada terutama melayani anak berusia 3 – 5 tahun, dengan sejumlah sub-layanan di dusun sekitarnya. Guru yang melayani, dipilih oleh masyarakat dan dilatih melalui proyek PPAUD, pusat pusat layanan ini umumnya beroperasi setidaknya 3 hari seminggu, biasanya selama 2 jam sehari. Hingga saaat ini pusat-pusat ini telah melayani 16.309 anak. Desa memilih individu setempat untuk dilatih sebagai personel PPAUD. Desa menggunakan criteria objektif untuk mengidentifikasi dua individu dari desa tersebut sebagai calon tenaga guru di layanan PPAUD untuk setiap lokasi. Sebagai respon terhadap realitas tingkat pendidikan pada umumnya di desa desa yang dintervensi proyek PPAUD, persyaratan minimum adalah berijazah SLTP dengan criteria tambahan termasuk ketertarikan dan kepedulian kepada anak usia dini dan komitmen terhadap PPAUD. Pelatihan diberikan kepada guru PPAUD yang telah direkrut selama 200 jam oleh master of trainers (MoT) yang sebelumnya telah dilath selama 500 jam oleh Tim Pelatih Tingkat Nasional atau National Earlychildhood Specialist Team (NEST). Secara kelembagaan Tim Fasilitator Masyarakat berperan aktif melakukan pendampingan bagi pengurus TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan layanan PPAUD dalam hal perencanaan, pengorganisasian, keuangan, laporan, dan evaluasi dengan melibatkan Tim Pemantau Program (TPP) yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah/rembug desa. (arn/*)

Pro Kontra Warnai Isu Smelter PTNNT Mataram (Suara NTB) Polemik menyangkut kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) membangun smelter menimbulkan pro kontra. Sebagian kalangan menilai PTNNT menunjukkan gelagat perlawanan terhadap ketentuan itu. Sebagian lagi menilai kesalahan tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada mereka.

Suara NTB/arn)

KOMPRESOR - Zulkifli menunjukkkan sejumlah kompresor yang disita

ini. ”Saya punya data 400 lebih kompresor yang digunakan. Tersebar di beberapa wilyah, seperti Bungin, Bajo, Kaung dan lainnya. Padahal sudah 4 tahun kita sosialisasi. Makanya, kompresor yang tertangkap tangan dilaut langsung kita amankan. Karena tidak mungkin kita ambil saat berada di rumahnya.” Saat sosialisasi, pihaknya juga sudah menawarkan solusi berupa alat pengganti dari kompresor ini, yaitu akualo. Kalau mau tetap menyelam, maka harus mengganti jenis alat tangkapnya. (arn)

Ketua Komisi III (Bidang Pertambangan), H. Suharto, ST kepada Suara NTB, Kamis (19/9) kemarin menilai Newmont tidak serius mematuhi Undang-Undang (UU) Minerba yang akan mulai diberlakukan awal tahun 2014 mendatang. Hal ini menyusul memo dari Presiden Direktur PTNNT yang mengancam akan berhenti berproduksi jika UU tersebut diberlakukan. “Newmont mencoba mengancam pemerintah. Sedangkan waktu UU itu dibahas, tidak mungkin Newmont tidak diundang. Artinya PTNNT tidak serius mematuhi UU Nomor 4 tentang Minerba itu,” tegas. Suharto juga mengatakan sepakat dengan pernyataan Gubernur NTB bahwa jika membangun smelter merupakan kewajiban yang diamanatkan UU, harus dipenuhi oleh perusahaan tambang

asal Amerika tersebut. “Siapapun yang melanggar UU, itu bentuk pembangkangan. Harus Newmont itu mematuhi ketentuan UU,” tegasnya. UU lanjutnya harus dipatuhi oleh siapa saja. Terkait pembangunan smelter ini, Suharto mengatakan pernah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak Newmont. Perusahaan tersebut menyatakan tidak mungkin membangun smelter karena berpikir tentang besaran nilai jika kewajiban itu dilaksanakan. “Intinya Newmont itu tidak bersedia membuat smelter. Karena katanya ini biayanya besar untuk membuat smelter itu,” ujarnya. Memang diakui jika smelter dibangun di NTB, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat. Dimana banyak tenaga kerja yang akan terserap. “Luar biasa memang kalau umpamanya Newmont

PARLEMENTARIA

bisa mengikuti itu,” ujarnya. Sementara itu, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Drs. Ruslan Turmuzi menilai kesalahan tidak sepenuhnya harus ditimpakan kepada PTNNT. “Makanya harus dicarikan solusi, jangan kita hanya menyalahkan Newmont dalam hal ini,” timpal Ruslan. Ia menegaskan, PTNNT sesungguhnya telah berupaya untuk mematuhi ketentuan yang dibuat pemerintah tersebut. Sayangnya, satu – satunya perusahaan pengolah konsentrat hasil produksi PTNNT yakni PT Smelting Gresik, sejauh ini hanya mampu mengakomodir 20 persen produksi PTNNT di Batu Hijau. “Artinya Newmont itu sudah berupaya taat azas. Kalau lihat kapasitasnya hanya sekian, terus dipaksakan harus diakomodir kan tidak bisa. Ini kan bisnis, tentu wajar jika mereka harus melakukan

efisiensi pada akhirnya,” ujar Ruslan. Efisiensi dimaksud bisa jadi berupa pemberlakuan pensiun dini bagi karyawan yang sudah mendekati masa pensiun, atau bentuk – bentuk kegiatan lainnya. Apalagi, dalam pernyataan resminya, PTNNT juga sudah menyiratkan akan memberhentikan kegiatan produksinya. Ruslan menegaskan, pemerintah tidak bisa serta – merta memaksakan pemberlakuan ketentuan ini tanpa memperhatikan kondisi yang ada saat ini. Sebab, jika pemberlakuan ketentuan ini berakibat pada terhentinya produksi PTNNT, maka hal itu juga bisa membawa dampak yang luar biasa besar kepada pendapatan negara. Salah satunya, ujar Ruslan, adalah hilangnya sejumlah penerimaan negara baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. “Itu berapa triliun yang akan hilang. Makanya kita harus sama – sama mencarikan solusi. Minimal ada koordinasi antara kementerian perdagangan dengan kementerian ESDM,” sarannya. (yan)

Kerjasama DPRD KSB dengan Harian Suara NTB

Pembangunan Gudang Bulog

Komisi II DPRD KSB Dorong Pemerintah Segera Selesaikan Syarat Hibah Tanah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Komisi II mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan syarat hibah tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan gudang Bulog. Selama ini pembangunan gudang Bulog tak kunjung terealisasi meski Perum Bulog telah menyediakan anggaran sekitar Rp 11 miliar karena lokasi pembangunannya hingga kini belum dihibahkan oleh pemerintah setempat. “Sekarang kami meminta agar pemerintah segera melengkapi persyaratan hibah tanahnya itu, biar pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh Perum Bulog,” kata ketua Komisi II Syaifullah, SPt, M.Si kepada wartawan, Kamis (19/8). Dikatakannya, sesuai ketentuan persyaratan hibah oleh pemerintah kepada pihak ketiga cukup mudah. Sebab satu satunya persyaratan yang belum dilakukan oleh pemerintah setempat adalah meminta

persetujuan DPRD. “Sebelumnya memang ada aturan yang melarang pemerintah menghibahkan asetnya kepada pihak ketiga. Tapi ada celah dengan syarat persetujuan dewan. Nah syarat itu yang kita dorong agar segera dipenuhi,” cetusnya. Ia menyatakan, DPRD secara kelembagaan akan siap memberikan persetujuan jika pemerintah mengajukan permohonan persetujuan hibah atas lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan gudang Bulog tersebut. Sebab dari sisi kemanfaatan, gudang Bulog tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam banyak bidang kehidupan. Dengan kapasitas sekitar 3.500 ton, Syaifullah mengatakan gudang Bulog tersebut nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk menyimpan berbagai kebutuhan masyarakat. Tak hanya sebagai gudang stok pangan tetapi juga dapat digunakan untuk menyimpan gabah hasil panen masyarakat, termasuk

gudang penyimpanan pupuk guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. “Kalau kita jadikan gudang menyimpan hasil panen (padi) petani, pastinya kondisi harga tiap panen akan stabil. Karena warga ketika tidak bisa menjual hasilnya punya tempat penyimpanan sementara. Tidak perlu melego harga,” papar politisi dari Partai Golkar (PG) ini. Dengan melihat kemanfaatan gudang Bulog tersebut, Syaifullah mengatakan, agar pemerintah jangan lagi menunda pemenuhan persyaratan hibah lokasi pembangunannya. “Harus dipercepat, karena Perum Bulog sebenarnya sudah menyediakan dana pembangunan sejak tahun 2012 lalu sampai sekarang. Jangan sampai kita tidak kunjung menyelesaikan persyaratan hibah lokasinya, lantas dana yang sudah disediakan untuk KSB dialihkan ke daerah lainnya,” pungkasnya seraya mengungkapkan, jika akibat persoalan lahan

(Suara NTB/bug)

Syaifullah

di KSB pembangunan gudang Bulog di kabupaten/ kota lain di NTB sempat tertunda. “Jadi sekarang ada baiknya disegerahkan saja pengajuan permohonan mendapatkan persetujuannya ke kami (DPRD). Biar cepat selesai dan pembangunan bisa dimulai tahun ini juga,” pungkas Syaifullah. (bug)


RAGAM

SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

Halaman 5

Kejaksaan Bidik Tersangka Baru

KY Siapkan Pleno

Soal koordinasi dengan Polres Mataram, Kajati NTB juga belum bisa memastikan waktunya. Demikian halnya dengan sikap Polres Mataram yang menangani kasus ini, juga belum jelas. Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto yang berusaha dikonfirmasi, belum bisa memberikan penjelasan. ‘’Saya tanya Kapolres dulu,” ujarnya. Arief yang menghubungi Kapolres AKBP Kurnianto Purwoko, SH, SIK diarahkan untuk meminta penjelasan ke Kasat Reskrim, AKP I Gusti Putu Suarnaya. Namun Suarnaya belum bisa dihubungi karena sedang sibuk melayani tamu dari Pengawas Polda NTB. Terkait koordinasi untuk memutuskan penanganan perkara ini, Kapolres Mataram akhirnya memberikan jawaban Kamis petang kemarin. Namun jawaban disampaikan masih umum, terkait koordinasi dengan Kejati NTB. “Dari awal, kita sudah koordinasi tentang penanganan kasus ini,” kata Kapolres menjawab Suara NTB, terkait rencana koordinasi dengan Kejati NTB. Dalam perkara ini, pihaknya tidak ingin disebut terkesan bersaing dengan Kejaksaan dalam penanganan objek sama. Kapolres memastikan, koordinasi sebagai sesama penegak hukum tetap berjalan dengan baik. (ars)

Mantan Ketua PTUN Mataram Terancam Dipecat

Dari Hal. 1

Walikota Prihatin, Kepala BPBD Tersangka Ahyar yang dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Kamis (19/9) kemarin, menyatakan, pihaknya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Namun pada prinsipnya, tugas pokok kedinasan di BPBD Kota Mataram harus bisa dilaksanakan. ‘’Tidak terhambat, itu prinsipnya,” cetus Walikota. Terhadap proses lebih lanjut, tentu tidak bisa serta merta diambil tindakan katakanlah menonjobkan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala BPBD Kota Mataram. Ahyar mengaku, untuk mengambil tindakan yang lebih jauh, pihaknya harus mengkaji terlebih dahulu kasus yang menimpa mantan Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram tersebut. Pemkot Mataram dalam hal ini, sambung Walikota, mendukung penegakan hukum di Kota Mataram. Bahkan sejak awal, selaku Walikota, ia selalu mengingatkan jajarannya bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean government. ‘’Pakta Integritas sudah ditandatangani. Karena itu saya juga minta kepada semua kita untuk mendukung penegakan hukum,” ujarnya. Sebagai orang nomor satu di Kota Mataram, Ahyar bertekad supaya semua jajaranannya di lingkup Pemkot Mataram jangan ada yang terlibat dengan kasus-kasus korupsi. ‘’Ini sudah menjadi tekad, namun begitulah,” ujarnya pasrah. Kendati demikian, pihaknya selaku atasan tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain sepenuhnya terhadap Kepala BPBD Kota Mataram yang saat ini telah berstatus sebagai tersangka. Namun tentu, dukungan itu, kata Walikota, sebatas kewenangannya sebagai kepala daerah. ‘’Saya prihatin dengan kasus ini tapi kita tetap berprinsip pada penegakan hukum,” ungkap Ahyar. Ia berharap, tersangka tetap bersabar dan tabah untuk menjalani segala proses yang akan dilaksanakan. Ahyar berjanji akan membantu menyiapkan pembelaan hukum bagi tersangka penyimpangan proyek rumput laut senilai Rp 2 miliar lebih itu. (fit)

Dari Hal. 1

Pengusaha Keluhkan Sistem Antrean Kapal di Pelabuhan Lembar Pemicu tersendatnya distriDari Hal. 1 busi barang dari dan ke dalam daerah adalah, lantaran tidak dimaksimalkannya ke tiga dermaga labuhnya. ‘’Hanya satu dermaga yang digunakan di Pelabuhan Lembar, pengusaha sih berharap pembenahan dilakukan untuk kelancaran usaha dan distribusi barang,” terang AI, salah seorang pemilik perusahaan jasa ekspedisi terbesar di Kota Mataram. Akibat dari itu, kegiatan distribusi barang menurutnya menjadi lamban. Satu contoh persoalan yang dihadapinya bahwa kerap kali terjadi antrean kapal satu hari bahkan sampai berhari-hari. Hal itu tentu mengakibatkan barang-barang yang datang dari luar terlambat masuk. Karena itu katanya, tak mengherankan bila masih sering terjadi kesulitan pemenuhan kebutuhan dari luar daerah yang masuk ke NTB. Termasuk yang dikirim dari NTB ke luar daerah. ‘’ Tidak perlu ada penambahan pelabuhan yang terpenting dimaksimalkan saja sistem yang sudah ada. Tiga-tiga dermaganya difungsikan dengan baik tidak ada masalah sebenarnya,” tandas AI. Sementara itu, pengusaha lainnya yang juga enggan disebut identitasnya memgemukakan tidak kecil sebenarnya potensi barang dan komoditi yang bisa dikirim ke luar daerah dari provinsi ini. Akan tetapi persoalan pelabuhan yang menjadi pertimbangan pengusaha masuk karena belum terbenahinya sistem bongkar muat. ‘’Kalau itu menyangkut persoalan cuaca tidak bisa kita salahkan kalau terjadi antrean. Cuma ini masih persoalan teknis yang harus dibenahi,” katanya. Untuk itu, pengusaha sebenarnya sangat menginkan pemerintah dapat melakukan pembenahan yang lebih baik di Pelabuhan Lembar yang menjadi sentral bongkar muat di NTB. Tak Berdaya Sebutan “macan kertas” terhadap Otoritas Pelabuhan Penyebrangan (OPP) Lembar, tidak mengada ada. Lembaga pemerintah yang harusnya bertindak tegas ketika ada pungli pada pengaturan trip jadwal di Pelabuhan Lembar, justru tidak bisa dilakukannya. OPP tak berdaya dengan alasan regulasi belum bisa diterapkan sepenuhnya. Kasi Operasi OPP Lembar, Dedi Setiawan menyebut beberapa kelemahan lembaganya, terkait personel. Dengan kapasitas kerja yang harus mengawasi sebuah pelabuhan, hanya dua personel yang bertugas untuk satu shift. “Di kantor saya ini, PNS ada tujuh orang, termasuk yang struktural. Bahkan untuk menjaga di Pelabuhan Lembar, kami harus menggunakan tenaga magang,” kata Dedi ditemui di kantornya di Jalan Bung Karno Mataram, Senin (16/9) lalu. Lembaganya pun baru secara resmi menyusun jadwal mulai Mei 2013 lalu, itu pun masih dalam tahap mengkaji kelemahan atau kekurangan teknis pelaksanaan. Paling prinsip yang membuatnya tak berdaya adalah, regulasi. Saat ini, OPP hanya mengantongi kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2011. Regulasi itu belum bisa menjadi “macan” untuk menindak tegas oknum supervisor yang nakal, karena masih terganjal Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Angkutan Sungai dan Penyebrangan (ASDP). “Selama Kepmen Nomor 11 2002 ini belum dicabut, maka kami belum bisa maksimal,” klaimnya. Karena dalam Kepmen itu, ASDP juga mengtur soal kapal dan jadwal trip. ‘’Sehingga kami terpaksa membuat semacam MoU dengan ASDP. Kami kemudian memilah, mana yang jadi kewenangan kami, mana yang jadi kewenangan ASDP,” bebernya. Akhirnya yang terjadi, format penyusunan trip ada intervensi ASDP. Pihaknya hanya mengetahui dan mengesahkan jadwal itu. Karena alasan itu lah, ketegasan itu belum bisa dilakukan. Ditanya tanggapannya soal keluhan jadwal ekstra disertai indikasi pungli itu, Dedi belum bisa menjawab tegas. Ia butuh penelusuran lebih jauh terkait ini. Sebenarnya ia punya kewenangan tegas untuk menindak oknum supervisor yang nakal. Kewengannya itu diatur dalam Permen 85 Tahun 2011, dalam pasal 5 butir 3 berbunyi ; pihaknya melakukan penyiapan bahan pengaturan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalulintas dan angkutan penyeberangan. Tapi lagi- lagi pengaturan jadwal ekstra itu dilakukan oleh pihak ASDP. Ia pun pernah mempertanyakan langsung. Jawabannya, untuk mempercepat proses pemuatan kendaraan dan penumpang. Tapi klarifikasi ini tentu saja tak bisa langsung diterimanya. “Terkait jadwal ekstra ini, kami sedang pelajari dan telusuri, adakah pungli terjadi melibatkan oknum ASDP,” janjinya. Namun setelah mencuat di media kabar peredaran “jadwal haram” karena merampas hak kapal lain selama ini, jajarannya langsung atensi. Bulan September ini, akan menjadi agenda konsolidasi internal, sembari berharap Kepmen 11 Tahun 2002 itu segera dicabut. Sebelum pencabutan Kepmen pun, ada gerakan pihaknya untuk menelusuri. Bahkan jika sudah mengarah pada fakta bahwa ada pungli dan pengaturan jadwal semakin kacau, maka pihaknya akan menghapus trip ekstra itu. ‘’Saya akan hapuskan trip ekstra itu, karena mengacaukan sistem jadwal yang sudah ada,” janjinya. (bul/ars)

Mataram (Suara NTB) Kasus pelanggaran kode etik berat yang dilakukan mantan Ketua PTUN Mataram, Haryanto Sulistiyo Wibowo masih bergulir. Setelah dijatuhkan hukuman non palu selama satu tahun, yang bersangkutan kini sedang menunggu keputusan sanksi dari Komisi Yudisial (RI). Tidak menutup peluang, KY merekomenasikan oknum untuk dipecat. ‘’Sekarang kasusnya masih dalam kajian KY, menunggu untuk diplenokan. Bisa jadi dipecat yang bersangkutan,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, KY RI, Taufiqurrahman Syahuri, SH, MH usai melantik komisioner kantor Penghubung KY di Rektorat Unram, Kamis (19/ 9) kemarin. Pembahasan serius di tingkat tim pemeriksa KY itu, menurut Taufiqurrahman, akan menentukan hasil yang Taufiqurrahman Syahuri

akan diputuskan dalam pleno. Hasil dimaksud, untuk menakar berat ringannya kesalahan yang dilakukan oknum, terkait dengan dugaan tindakan asusila terhadap stafnya di PTUN Mataram. Ia juga sudah mengetahui, bahwa putusan Makamah Agung (MA) sebelumnya, menjatuhkan sanksi non palu selama satu tahun terhadap oknum yang bersangkutan. Tapi hukuman itu belum cukup dan bisa berubah. “Bisa jadi MA hanya non palu satu tahun, tapi rekomendasi KY bisa jadi dipecat,” tegasnya. “Karena dalam banyak kasus, ketika MA hanya merekomendasikan non palu beberapa tahun, pihaknya justru lebih berat, yakni pemecatan,” sambungnya. Gambaran yang diketahuinya, perbuatan asusila yang diduga dilakukan Haryanto sudah mengarah pada fakta yang jelas. Saksi saksi juga menguatkan, termasuk keterangan dari staf perempuan PTUN Mataram yang mengaku menjadi korban asusila. “Para korban staf perempuan PTUN mengaku. Keterangan mereka men-

jadi bukti kuat,” terangnya. Hanya saja, terkait materi pleno berdasarkan hasil penyelidikan KY, objeknya diakui akan berbeda. Tidak hanya terkait kasus asusila, ada objek lain yang berkaitan dengan penanganan perkara oleh Haryanto juga ditelisik tim. Sehingga dalam rekomendasi nanti, tidak hanya lahir dari penyelidikan atas kasus asusila, tapi juga indikasi pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana lainnya. Seperti diberitakan awal Agustus lalu, Haryanto mendapat kiriman SK pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua PTUN Mataram Tanggal 1 Agutsus 2013, terkait pelanggaran kode etik berat. Dalam pasal pelanggaran itu, berkaitan dengan dugaan asusila. Haryanto sementara ini non job di PTUN tingkat banding Surabaya, sambil menunggu rekomendasi KY. Pengganti Haryanto, Wakil Ketua PTUN, Dr. Bambang Priyambodo, SH, MH yang beberapa hari kemudian didefinitifkan menjadi ketua PTUN baru. (ars)

(Suara NTB/ars)

2015 Dompu Ditargetkan Jadi Kabupaten Layak Anak Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menargetkan tahun 2015 mendatang bisa mewujudkan Kabupaten Dompu sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Kekerasan terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang terdekat dengan anak dan bahkan anggota keluarga. Meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan keluarga cara untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak. ‘’Saya ingin menargetkan pada 2015 mendatang, Kabupaten Dompu sebagai tempat layak anak bisa tercapai. Karena rata-rata korban kekerasan terhadap anak ini terjadi pada mereka yang berekonomi menengah ke bawah,’’ ungkap Bupati Dom-

pu, Drs. H. Bambang M Yasin pada acara pengukuhan gugus tugas KLA di pandopo Bupati, Kamis (19/9) kemarin. Kekerasan terhadap anak, dikatakan H. Bambang, biasanya pelaku orang terdekat dengan anak dan bahkan bisa juga dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Untuk kekerasan sexsual terhadap anak terjadi karena tempat tidur antara laki-laki dan perempuan disatukan di satu tempat. “Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan yang memadai sehingga bisa dapat meminimalisir kekerasan terhadap anak,” katanya. H. Bambang juga mengungkapkan bahwa dirinya terlibat diskusi dengan Komnas Perempuan sebelum di-

rinya menghadiri acara pengukuhan gugus tugas KLA. Menurut Komnas Perempuan bahwa banyak perempuan menjadi korban laki-laki yang memegang jabatan khususnya PNS, serta penarikan biaya bagi anak yang mengambil visum. Bupati juga mewacanakan penerbitan akte kelahiran, pembuatan KK dan KTP gratis bagi anak. Kebijakan ini lebih baik ketimbang membebankannya kepada anak yang justru bisa menimbulkan masalah dan menjadi temuan seperti beberapa waktu lalu. Toh biayanya hanya Rp120 juta setahun. “Dari pada bansosnya ditambah, lebih baik diarahkan ke KTP gratis saja,” katanya. (ula)

DPRD KSB Lantik Dua Anggota Baru Hasil PAW Taliwang (Suara NTB) Pergantian keanggotaan di tubuh lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali terjadi. Kamis (19/8), dua anggota baru masing masing Khaeruddin dan Abu Bakar diambil sumpah jabatannya menggantikan Fud Syaifuddin, ST dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan M Sahril Amin dari Partai Persatuan Daerah (PPD) melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Kegiatan PAW yang dilaksanakan oleh DPRD KSB kali ini adalah yang ketiga dalam tiga bulan terakhir. Sebelumnya berturut dimulai dari Yusuf Amaullah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekitar bulan Juni dan disusul Dinata Putrawan, ST dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Ketua DPRD KSB HM. Syafi’i yang memimpin langsung kegiatan pelantikan mengatakan, meminta kepada kedua anggota yang baru dilantik untuk dapat melanjutkan kinerja anggota yang digantikannya di alat kelengkapan dewan demi berlangsungnya roda lembaga. “Keduanya akan sekaligus menempati fungsi anggota sebelumnya di Komisi,” ujarnya usai melantik keduanya. Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) KSB Drs. H. Mala Rahman yang turut menyaksikan prosesi pelantikan dalam sambutannya menyampaikan

(Suara NTB/bug)

PIN KEANGGOTAAN - Ketua DPRD KSB HM Syafi’i saat menyematkan pin keanggotaan kepada Abu Bakar dan Khaeruddin. ucapan selamat kepada anggota baru.Tak lupa pula Wabup sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota yang digantikan dan meminta kepada keduanya agar dapat terus memberikan sumbangsih terbaiknya kepada daerah meski tak lagi menjabat sebagai anggota dewan. “Buat yang baru saya mewakili pemerintah selamat dan mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Sedangkan bagi yang digantikan kami haturkan ucapan terima kasih karena selama ini telah bekerja dengan baik untuk kemajuan daerah,” kata Wabup. Menurutnya, meski masa jabatan anggota baru yang baru dilantik tidak mencapai setahun. Ia berharap banyak karya

nyata yang dapat disumbangkan keduanya kepada daerah. Sebab sebagai mitra pemerintah DPRD secara kelembagaan memiliki peran besar dalam membangun. “Kita (eksekutif dan legislatif) adalah mitra. Jadi dalam membangun harus berjalan bersama. Dan yang menggerakkan lembaga adalah para anggota,” ujarnya. Dalam kegiatan PAW kemarin, baik Fud Syaifuddin maupun M Sahril Amin tidak hadir. Tak ada informasi pasti terhadap keduanya. Sejumlah tetamu yang hadir pun sempat mempertanyakan tetapi sesuai dengan aturan prosesi PAW tetap dapat dilaksanakan oleh lembaga DPRD meski tanpa kehadiran anggota yang akan digantikan. (bug)

Timsel KPU Sumbawa

Tak Ada Jaminan Anggota Lama Terpilih Kembali Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim seleksi (timsel) calon anggota KPU Sumbawa, Ardiansyah S.IP, M.Si, meluruskan opini yang berkembang saat ini, seolah-olah anggota lama KPU Sumbawa akan otomatis terpilih kembali. Ditegaskannya, tak ada jaminan bagi siapa pun baik anggota lama maupun baru untuk bisa terpilih kembali menjadi komisioner KPU. “Kita garisbawahi, tidak ada jaminan bagi siapapun.

Sebab yang jadi ukuran bagi seseorang untuk lolos menjadi calon anggota KPU, bukan lama atau baru. Tetapi kapasitas manajerial pemahaman terkait pemilu dan manajemen pengelolaan pemilu,” tandas Ardiansyah kepada Suara NTB, Kamis (19/9) kemarin. Menurutnya, KPU sekarang ini memiliki makna strategis kaitan dengan pemilu. Perubahan Undang Undang terkait penyelenggaraan Pemilu minimal harus direspon oleh kap-

asitas mereka (calon anggota). Untuk itu, kepada semua orang yang berminta menjadi anggota KPU dan memiliki kapasitas, jangan ragu dan jangan sampai berfikir, ada plot kaplingan untuk orang tertentu dan lainnya. “Jangan ragu untuk masuk. Kami fair dan publikasikan hasil seleksi menjadi kesepakatan timsel. Tidak ada utusan, tidak ada kaplingan. Semua orang punya hak dan peluang yang sama,” tandasnya. (arn)

Bulog akan Beli Kedelai Petani Sesuai HPP Dari Hal. 1 ‘’Artinya kita surplus karena paling tinggi kebutuhan dalam daerah sekitar 34 ribu

ton,” katanya. Ditambahkan, rata-rata produksi kedelai per hektarnya mencapai 1,2 ton sampai 1,4 ton. Untuk itu, katanya, NTB

merupakan salah satu sentra produksi kedelai secara nasional. Sentra produksi kedelai di daerah ini terdapat di Lombok Tengah dan Bima. (nas)

Bayi Dibuang di Pinggir Jalan Dari Hal. 1 Kondisi bayi sangat mengenaskan. Tubuh bayi tergeletak dengan sisa cairan masih melumuri tubuhnya yang putih. Plasenta di pusar bayi juga masih menempel. Diperkirakan, bayi malang itu baru saja dilahirkan kemudian dibuang. Saksi pun melaporkan te-

muannya itu ke warga sekitarnya. Warga lainnya melaporkan itu ke Polsek Mataram. Patroli Polsek Mataram yang tiba di TKP langsung membawa ke Polsek. Sekitar pukul 06.00 Wita, mayat bayi di bawa ke RS Bhayangkara untuk di visum. ‘’Pihak rumah sakit masih memvisum, untuk memastikan penyebab meninggaln-

ya bayi. Apakah meninggal dalam kandungan, atau dibunuh setelah dilahirkan,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto. Selain penyebab meninggalnya bayi, Polsek Mataram yang menangani kasus ini sedang mengusut siapa ibu yang membuang bayi yang baru dilahirkannya itu. (ars)

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Ratusan pemilik kafe di Kuta mendatangi kantor Disbudpar Loteng. Mereka menuntut agar segel kafe di Kuta dibuka.

Diprotes, Penyegelan Kafe di Kuta Praya (Suara NTB) Penyegelan dan penutupan sementara terhadap belasan kafe dan tempat hiburan di kawasan wisata Pantai Kuta, Pujut ,Lombok Tengah (Loteng) diprotes pemilik kafe. Protes tersebut ditunjukkan dengan aksi yang dilakukan warga bersama pemilik kafe di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, Kamis (19/9). Dalam aksi tersebut pemilik kafe dan warga menuntut pemerintah daerah dalam hal ini Disbudpar Loteng membuka kembali segel, karena dinilai telah merugikan para pemilik kafe dan perkembangan dunia pariwisata Loteng secara luas. “Kami minta pemerintah daerah segel segera dibuka atas kafe milik kami,” desak Jon Swigune, salah satu pemilik kafe. Warga sendiri datang sekitar pukul 10.30 WITA dengan menggunakan sejumlah truk dan angkutan umum. Sesampainya di depan kantor Disbupar Loteng, warga langsung menggelar orasi. Menurut warga, langkah pemerintah daerah menyegel sejumlah kafe di kawasan wisata Kuta telah menimbulkan kerugian bagi pemilik kafe. ‘’Terus terang kami sangat keberatan atas penyegelan ini. Untuk itu kami minta segel segera dibuka dan jangan ada lagi penyegelan,’’ tambahnya. Terkait masalah keamanan, pihaknya siap mendukung dan mem-back up penuh, sehingga pemerintah daerah tidak perlu khawatir soal keamanan. Diakuinya, masalahnya hanya lantaran izin dan pihaknya siap memenuhi. Bahkan sebenarnya pihaknya sudah lama mengajukan izin, tapi ternyata sampai sekarang belum juga keluar. ‘’Izin sudah sejak Januari lalu kita ajukan. Namun sampai saat ini izin itu belum juga keluar,’’ katanya.

Tidak hanya itu, masih ada beberapa kafe yang belum mengantongi izin, tapi tetap buka dan tidak disegel. Alasannya, kafe tersebut milik salah satu oknum pejabat di lingkup Disbudpar Loteng. ‘’Jadi kalau pemerintah menyegel kafe dan tempat hiburan, karena masalah tidak ada izin, harus semua. Jangan ada kesan pilih kasih,’’ harapnya. Atas desakan tersebut, Kepala Disbudpar Loteng, H.L. Putrie, yang menemui perwakilan warga menegaskan, pihaknya bukan menutup kafe dan tempat hiburan. Pihaknya hanya melakukan penertiban saja. Penertiban pun dilakukan bukan hanya karena persoalan izin semata. Tapi lebih dikarenakan banyaknyan keluhan dari masyarakat dan wisatawan. Menurutnya, kafe-kafe yang ada sangat mengganggu warga sekitar dan wisatawan, karena suara bising yang ditimbulkan dari suara musik. Tidak hanya itu, keberadaan pelaku kafe juga membuat risih warga. Belum lagi, aktivitas kafe berlangsung sampai dini hari. “Sebenarnya kalau masalah izin bukan jadi persoalan utama. Hanya saja aktivitas kafe yang dikeluhkan warga dan wisatawan. Kalau masalah izin kami siap membantu,” tambah Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar Loteng, L. Sungkul. Kalau pemilik kafe dan tempat hiburan bisa menata kembali kafenya, dengan menambah peredam suara, termasuk penertiban aktivitas karyawan, pihaknya tidak mempermasalahkan. ‘’Masalah izin bisa sambil jalan. Jadi kita berharap pemilik kafe bisa menata kembali kafenya. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Terutama wisatawan yang memang datang mau berlibur dan mencari ketenangan,’’ tandasnya. (kir)

Mandalika Resort Harga Mati Dari Hal. 1 Pemkab Loteng sendiri baru akan bersikap setelah melihat langkah yang dilakukan BTDC. Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, Kamis (19/9) kemarin. Bupati menjelaskan, pihaknya masih bersabar menunggu langkah konkret yang dilakukan pihak BTDC. ‘’Kita tunggu dulu reaksi pihak BTDC, setelah mengetahui kondisi dan suara masyarakat Loteng,” ujarnya. Jika kemudian setelah mengetahui reaksi masyarakat Loteng, ternyata BTDC tidak juga bersikap, baru kemudian pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Karena bagaimana pun juga, pemerintah tentunya tidak bisa menunggu lebih lama proses pengembangan kawasan Mandalika Resort. ‘’Pengembangan kawasan Mandalika Resort itu harga mati dan harus terlaksana,” tandasnya. Kalau memang pi-

hak BTDC tidak mampu dan tidak punya komitmen kuat sebaiknya diberikan pengelolaan ke investor lain yang punya komitmen. Menurut Bupati, pemerintah tidak pernah mempersoalkan siapa atau investor mana yang mengelola kawasan Mandalika Resort. Asalkan investor bersangkutan punya kemauan dan kemampuan. Pasalnya, masyarakat dan pemerintah daerah sudah sangat lama bersabar menunggu realisasi pengembangan kawasan tersebut. Mengingat pengembangan kawasan itulah yang menjadi salah satu harapan dalam mendorong kemajuan daerah. sehingga apapun upaya yang mungkin bisa dilakukan akan dilakukan pemerintah daerah. ‘’Masyarakat kami sudah lelah miskin. Dan, salah satu harapan bagi masyarakat Loteng untuk keluar dari kemiskinan ialah pengembangan kawasan Mandalika Resort ini,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

Gelar Operasi Rutin PENYEBARAN HIV/AIDS, seiring perkembangan zaman, kian sulit dibendung. Jika pada awal-awal ditemukan, penyakit mematikan ini penyebarannya terbatas pada kelompok-kelompok dan usia tertentu. Wilayah penyebarannya pun relatif terbatas. Namun dalam perjalanan waktu, penyebaran HIV/AIDS tidak mengenal dari kelompok mana (status sosial) dan usia serta wilayah. Jika sebelumnya ditemukan penyebaran HIV/AIDS terbanyak di wilayah-wilayah tertentu (objek wisata, kawasan pertambangan dan beberapa tempat tertentu lainnya), kini sebaran penyakit itu diduga sudah merambah tempat-tempat kos. Sebagai contoh di beberapa tempat di Kota Mataram, banyak tersedia tempat-tempat pemondokan. Ini konsekwensi dari posisi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB yang otomatis menjadi kota jasa, kota perdagangan dan kota pendidikan. Sebagian besar kos-kosan yang dibangun tersebut jauh dari pengawasan pemiliknya (tanpa induk semang). Kondisi ini, di satu sisi sangat rentan disalahgunakan oleh para penghuni (penyewanya). Misalnya disalahgunakan penghuninya untuk melakukan perbuatan asusila, sehingga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS. Potensi ini diantisipasi oleh salah satunya Lurah Gomong Muhammad Erwan. Sebagai pihak yang bertanggungjawab di wilayah itu, ia mengantisipasi perbuatan amoral yang terjadi di beberapa tempat kos di wilayahnya. Langkah Lurah Gomong ini tampaknya perlu ditiru lurah-lurah lain di Kota Mataram. Hal ini penting dilakukan dalam mengantisipasi tidak saja penyebaran HIV/AIDS, tetapi tindakan-tindakan negative termasuk tindak kejahatan yang berpeluang terjadi. Pemkot Mataram dan aparat keamanan dalam melakukan operasi yustisi jangan hanya pada momen-momen tertentu, khususnya menjelang Ramadhan. Atau kecenderungannya, operasi yustisi baru dilakukan, jika sudah ada kejadian atau jatuh korban. Namun, begitu suasana kondusif, operasi terhenti. Di sinilah diperlukan kesadaran dari jajaran pengambil kebijakan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kos-kosan atau tempat penginapan harus dirazia secara berkala dan berkelanjutan. Aparat berwenang harus dilibatkan dalam operasi yustisi ini. Artinya, ketika ada pihak yang terbukti melakukan perbuatan amoral, mereka harus diberikan sanksi sesuai aturan berlaku. Termasuk, ketika ada yang tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba dan mengidap HIV/AIDS harus diambil tindakan. Pada pengguna narkoba harus diberikan hukuman setimpal, sementara pada penderita HIV/AIDS harus diberikan penyadaran untuk tidak menyebarkannya pada pihak lain. Namun semuanya kembali lagi pada kita di masyarakat untuk lebih meningkatkan pengawasan di lingkungan sekitar. Pihak lingkungan dan RT sebagai garda terdepan di masyarakat harus berfungsi dengan baik. (*)

OPINI

Halaman 6

Di Jilid II NTB Perlu Tahu di Mana Posisi Doktor TGH.M.Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) telah dilantik untuk kedua kalinya menjadi Gubernur NTB. Tentu masyarakat menaruh harapan kembali untuk mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera, lahir dan batin. Sejatera, tidak saja tercukupkannya kebutuhan ekonomi sehari-hari namun lebih jauh terpenuhinya rasa aman, derajat sosial dan lain-lain. EMERINTAHAN TGB jilid satu suka atau tidak suka harus fair diakui bahwa masih tersimpan catatan baik dan buruk di mata rakyat. Sehingga yang baik perlu dilanjutkan, yang buruk perlu dievaluasi untuk segera diperbaiki. Pemerintah boleh-boleh saja mengklaim bahwa pada jilid satu kemarin pemerintah sukses menggapai NTB maju. Pertumbuhan ekonomi selalu di atas 6 persen, namun jangan menutup mata catatan-catatan mikroekonomi seperti masih rendahnya jumlah perusahaan, angka kriminalitas relatif tinggi, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah sehingga menghambat kinerja ekonomi politik kita di daerah. Oleh karena itu, mesin pembangunnan TGB perlu di-service lagi. Kecepatan perlu di laju lagi dengan merubah porsneling pembangunan sehingga kencang menggapai tujuan hakiki pembangunan. Keunggulan Komparatif Perlu dipahami bahwa di era pasar bebas sekarang, pembatas kinerja pemerintah dan tangantangan lain yang bekerja semakin samar untuk diukur. Kita sulit menilai, apakah pertumbuhan ekonomi daerah berkat pemerintah daerah atau berjalan secara otomatis (auto pilot), apakah tingginya investasi sebagai bentuk “invisible hand� atau memang sedari awal disebabkan regulasi pemerintah. Kalau dikatakan pertumbuhan ekonomi karena peran pemerintah dari mana logika peran itu berasal. Apa yang pernah pemerintah lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan itu. Berapa porsi konsumsi agregat (keseluruhan) yang

Oleh :

M. Firmansyah

(*Penulis Doktor Ilmu Ekonomi dan Dosen FE Unram)

�

Sehingga bagi saya, lupakan sejenak angka-angka makro ekonomi. Di jilid ke dua ini Pak Gubernur perlu memahami serius posisi NTB, apa yang dipunya NTB dan apa yang dipunya mitra NTB. didongkrak pemerintah, berapa investasi yang diciptakan pemerintah secara kreatif, sejauhmana government spending turut menstimulasi ekonomi daerah, berapa pajak yang dipangkas sehingga menggairahkan dunia usaha, berapa subsidi yang diguyur sehingga ada kesejukan dalam mengkonsumsi. Semua iu masih samar-samar. Di beberapa media pemerintah mengungkapkan dengan bangga akan pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekian persen. Namun ketika ditanya, apa dampak pertumbuhan ekonomi itu terhadap serapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan kemiskinan juga samar-samar. Sehingga bagi saya, lupakan sejenak angka-angka makro ekonomi. Di jilid ke dua ini Pak Gubernur perlu memahami serius posisi NTB, apa yang dipunya NTB dan apa yang dipunya mitra NTB. Dengan memahami posisi, kita akan memahami prestasi, dengan memahami posisi kita dapat mengukur kapasitas orang lain. Sehingga, keunggulan komparasi menjadi penting kini. Karena posisi menjadi acuan menggenjot nilai produksi sekaligus mengetahui luas gravitasi pemasaran produk daerah. Walaupun banyak yang menilai kurang relevan lagi, pemikiran ekonom klasik David Ricardo terkait keunggulan komparasi perlu diangkat lagi di permukaan. Alasannya, era perdagangan bebas

dibutuhkan efisiensi dan benefit dalam bertransaksi. Memahami keunggulan komparasi memerlukan dua instrumen mendasar, yaitu kapasitas produksi yang kita punya dan kalkulasi kapasitas produksi yang orang lain punya. Apa saja keunggulan yang kita punya sehingga menjadi andalan ekspor dan apa saja kebutuhan yang tidak sanggup diproduksi sehingga menjadi kebutuhan impor kita. Pertanyaan lain, daerah mana yang membutuhkan kapasitas (keunggulan) yang kita punya dan memiliki kelebihan kapasitas yang menutupi kelemahan kapasitas yang kita punya. Dengan demikian, akan tergambar jelas apa betul jagung, rumput laut, sapi adalah keunggulan komparatif kita. Seandainya produksi jagung kita terbatas, jumlah sapi juga kurang memadai atau rumput laut tidak menjanjikan bagaimana bisa kita anggap produk-produk itu sebagai andalan untuk mensejahterakan masyarakat kita. Studi Komparasi Langkah tepat menurut saya ke depan adalah melakukan studi komparasi terhadap kawasan-kawasan yang memiliki jaringan dengan NTB. Misalnya NTT, apa produk melimpah (keunggulan komparatif) yang bisa dimanfaatkan masyarakat NTB sebagai bahan baku atau pemasok barang jadi di sini.

Pun sebaliknya, apa yang dibutuhkan NTT untuk dipenuhi oleh NTB sebagai bagian dari ekspor NTB. Setelah melakukan studi keunggulan komparasi sehingga muncul yang namanya produk unggulan atau andalan. Studi tidak saja dilakukan secara angka-angka (kuantitatif) namun perlu juga secara kualitatif (pemaknaan). Janganlah produk unggulan terbentuk secara politis sehingga belakangan hanya menjadi jargon yang tidak bermakna. Kita punya produk andalan sapi, malah tidak mampu meredam tingginya harga daging sapi, dan seterusnya. Mengakhiri tulisan ini, saya berharap TGB benar-benar mampu memahami posisi NTB saat ini di mata NTB itu sendiri, sekaligus NTB di mata daerah lain bahkan negara lain. Kalau ini kita pahami, insya Allah kita bisa tahu di mana dan bagaimana harus memulai membangun di kali ke dua ini. Selamat menjalankan amanah masyarakat sasambo untuk Pak Gubernur, semoga tetap amanah dan tergapai masyarakat NTB yang sejahtera.

Pengusaha keluhkan sistem antrean kapal di Pelabuhan Lembar Bisa mengganggu distribusi barang dari dan ke NTB

*** Tekan jukir liar di Mataram, Dishubkominfo akan lakukan registrasi ulang Peluang PAD bertambah

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

Halaman 7

Benahi Infrastruktur

PLN NTB Masih Terkendala Dana

Persaingan Kian Ketat

Mataram (Suara NTB) Kendala utama dalam pemenuhan infrastruktur kelistrikan oleh PLN Wilayah NTB adalah minimnya pendanaan yang dialokasikan pemerintah. Masih banyak titik-titik yang direncanakan akan dipenuhi dalam jangka waktu yang relatif agak lama dan diprogramkan setiap tahunnya. Namun hingga kini masih terkendala. Humas PLN Wilayah NTB, Amrullah saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/9), mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi PLN dalam pemenuhan infrastruktur kelistrikan di NTB secara langsung adalah dana yang masih minim. “Untuk itu kami selalu memprogramkannya setiap tahun, karena tidak bisa dilaksanakan sekaligus langsung,” katanya. Amrullah mencontohkan,

rencana PLN melakukan pergantian jaringan yang menggunakan sarana dan prasarana Tegangan Rendah (TR). Di mana, hal ini berpengaruh pada menurunnya tegangan listrik di daerah-daerah tertentu. Secara bertahap, titik-titik yang menggunakan TR ini sedang dilakukan pergantian fasilitas dengan menggunakan Tegangan Menengah (TM). ‘’Akan tetapi, wilayah yang masih terbeban TR ini

adalah daerah-daerah yang sebagian besarnya menggunakan kabel dengan TR rendah dalam jarak yang panjang,’’ ujarnya. Daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian, ujarnya, adalah Lombok Timur, Sumbawa dan beberapa titik tertentu didaerah Bima. Pemenuhan pergantian infrastruktur dengan menggunakan TM ini rencananya dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan se-

Jakarta (Suara NTB) Program low cost green car (mobil murah ramah lingkungan/LCGC) mendatangkan kemandirian teknologi, karena kandungan lokalnya mencapai 85 persen. “LCGC membawa kemandirian teknologi, karena target kandungan lokalnya hingga 85 persen. Setelah itu tinggal mencari investor sehingga bisa memproduksi sendiri,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela Indonesia International Motor Show 2013 di Jakarta, Kamis. Dia mengemukakan target produksi LCGC tahun ini sekitar 30 ribu unit atau tiga persen dari produksi otomotif nasional. “Tahun depan target

Bisnis Karamba di Sungai Jangkuk BEKERJA dengan setumpuk pekerjaan di kantor tentu akan membuat capek. Apalagi saat bekerja dihadapkan dengan situasi yang tidak mendukung akan membuat pikiran kalut dan tidak tenang. Namun, tidak bagi Satya M — warga Ampenan ini. Di sela-sela kesibukannya sebagai salah satu pegawai instansi vertikal di daerah ini, dirinya bersama tetangga sekitar menyempatkan diri membuat kelompok petani ikan dengan membuat karamba. Kelompok yang berdiri baru 2 bulan ini memiliki 6 anggota dan secara rutin mengelola usaha yang digeluti bersama. Sebagian besar anggotanya adalah para pekerja yang memiliki kesibukan tinggi di instansi pemerintah dan swasta. Keberadaan Sungai Jangkuk yang selama ini hanya dijadikan sebagai tempat menanam kangkung dan mengambil pasir oleh sejumlah orang coba dimanfaatkan dengan memelihara ikan di karamba besi. Dengan sama-sama menggeluarkan modal, kelompok ini berhasil membuat karamba besi dengan harga Rp 6 juta, termasuk membeli bibit ikan nila sebanyak 1.500 ekor. Baginya, memelihara ikan di karamba ini tidak murni bisnis semata. Namun, dijadikan sebagai tempat kesibukan atau refreshing di sela-sela istirahat atau pulang kantor. Lokasi tempat kerja yang dekat dari rumahnya menjadikan dirinya lebih konsen mengurus karambanya. Belum lagi di lokasi karamba, banyak warga sekitar yang memancing dari pagi hingga malam, sehingga menjadikan tempat tersebut tetap ramai. ‘’Saya senang lihat ikan-ikan makan. Mereka berebutan. Ini yang membuat hati kita terhibur dan segala kepenatan dalam bekerja bisa hilang,’’ tuturnya pada Suara NTB belum lama ini. Selain itu, kelompok mereka tidak direpotkan dengan masalah pakan. Makanan-makanan yang dibutuhkan ikan, banyak tersedia di sungai. Apalagi, dari sampah sisa makanan yang dibuang warga ke sungai menjadi santapan ikan peliharaannya. Meski demikian, pihaknya menyayangkan masih ada warga yang membuang sampah ke sungai, karena berpengaruh terhadap perkembangan ikan. Satya juga mengaku, dalam menjalankan usahanya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa waktu lalu, ketika air laut sedang pasang, beberapa ikan peliharaannya mati, karena tidak tahan dengan air asin. Apalagi jarak antara lokasi karamba dan Pantai Ampenan cukup dekat, sehingga ketika air laut pasang mempengaruhi kondisi air sekitarnya. Namun, pihaknya masih bersyukur, sebagian besar ikan peliharaannya masih bisa diselamatkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. (ham)

(Suara NTB/ham)

Bisnis karamba di Sungai Jangkuk Ampenan.

bel gardu PLN sebenarnya hampir berlaku secara umum, termasuk daerah-daerah lainnya di Indonesia. Namun di NTB, pencurian ini lebih dominan dilakukan pada gardugardu PLN yang letaknya jauh dari keramaian masyarakat. Untuk itu, sedang diupayakan gardu-gardu PLN akan ditempatkan langsung pada pusat-pusat keramaian yang dapat diawasi langsung oleh masyarakatnya. “Sebagian besar kabel gardu-gardu PLN yang hilang letaknya agak berjarak dengan lokasi perumahan penduduk. Tetapi sudah mampu ditekan, dan kerugian PLN agak besar tapi belum mencapai angka Rp 1 miliar,” demikian Amrullah. (bul)

produksinya 10 persen dari produksi otomotif nasional,” kata Hidayat. Lebih lanjut dia mengemukakan negara-negara yang memiliki industri otomotif sudah punya program LCGC. “Kalau kita tidak mulai program LCGC, mobil mereka yang masuk ke sini,” kata menteri. Mengenai kemampuan ekspor industri otomotif nasional, Menteri mengemukakan bahwa saat ini 16 persen produksi kendaraan adalah untuk tujuan ekspor. “Tahun depan target ekspor Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) adalah 30 persen, mereka bilang sedang cari pasar,” katanya. (ant/bali post)

IIMS - Pengunjung memadati stan mobil pada pembukaan International Indonesia Motor Show (IIMS) 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/9).

Pemprov Jamin Stok Pupuk di NTB Aman

Kamaruddin Nur

cara bertahap. Tidak hanya itu, ungkapnya, PLN sedang mengupayakan melengkapi infrastruktur berupa tiang listrik, pada daerah-daerah yang masih menggunakan tiang listrik sederhana. ‘’Dengan akan dilengkapinya infrastruktur pendukung tersebut, PLN ke depannya dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan maksimal,’’ klaimnya. Pada bagian lain, disinggung mengenai tingginya frekuensi peningkatan pencurian kabel gardu PLN, Amrullah mengakui sudah mulai menurun intensitasnya. Hal ini dapat ditekan, karena patroli intens yang dilaksanakan bersama masyarakat. Disebutnya, pencurian ka-

LCGC Ciptakan Kemandirian Teknologi Industri Otomotif

(ant/bali post)

(Suara NTB/dok)

BANK Indonesia memprediksi akan terjadi persaingan yang semakin ketat antarperbankan dalam menjual suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah. Diberlakukannya kebijakan menaikkan BI rate, dari 7 persen menjadi 7,25 persen diyakini akan berdampak bagi dunia perbankan. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Kamaruddin Nur kepada Suara NTB di Labuhan Bajo NTT, Kamis (19/9), menjelaskan, jika BI rate sudan dinaikkan, maka akan berdampak langsung terhadap kenaikan suku bunga perbankan. Namun, BI dalam kebijakannya menaikkan BI rate yang menjadi acauan atas kenaikan suku bunga perbankan, mengambil langkah kenaikan tersebut sebagai satu upaya untuk meredam situasi moneter yang terjadi sekarang. Ini menyangkut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Kenaikan suku bunga (BI rate) itu, tentu akan diikuti oleh para pelaku pasar (perbankan), dengan berbagai kebijakan masing-masing,” katanya. BI menerapkan kenaikan BI rate itu, kaitannya sangat erat dengan upaya mempertahankan uang-uang yang ada diperbankan bisa bertahan. Kebijakan ini juga memancing ketertarikan pengusaha untuk menukarkan uang dolar agar masuk disistem perbankan Indonesia, sehingga pelaku usaha lebih tertarik berinvestasi di negara ini. ‘’Dibuktikan dengan semakin menguatnya nilai tukar rupiah dalam beberpa hari terakhir,” tambahnya. Sisi lain, menurut Kamaruddin, kenaikan BI rate yang diiringi langsung dengan kenaikan suku bunga oleh perbankan akan memberikan dampak kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan keinginan untuk mengajukan kredit di perbankan. BI rate sebenarnya bukan satu-satunya acuan untuk menaikkan suku bunga oleh perbankan, untuk itu kalangan perbankan diminta untuk lebih efisien mengelola perbankan di dalam menjaga agar nilai bunganya menjadi lebih kompetitif dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Banyak hal, menurutnya, bisa dilakukan oleh perbankan agar tidak menaikkan suku bunga banknya, sehingga nasabah-nasabah yang sudah ada bisa terpelihara keberadaannya. “Sekarang ini para bank sedang bersaing menarik suku bunga, otomatis nasabah akan mencari perbankan yang lebih murah memberikan bunga bank. Namun perlu diketahui juga, bahwa bank juga akan melihat risiko yang muncul sebelum menaikkan suku bunga bank,” tambah Kamaruddin. Mengenai kenaikan suku bunga bank ini, BI dalam hal ini posisinya dijelaskan tidak bisa memberikan toleransi maksimal berapa persen bunga yang harus diberlakukan perbankan. ‘’Sehingga laku atau tidaknya perbankan akan menjadi bagian dari hukum pasar secara tersendiri,’’ katanya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB menjamin ketersediaan pupuk pada musim tanam tahun ini masih aman. Sesuai dengan jatah/alokasi yang diperoleh dari pemerintah pusat, untuk pupuk jenis Urea saat ini stoknya mencapai 25 ribu ton. Begitu juga dengan pupuk jenis ZA stoknya mencapai 2.300 ton. Jaminan ketersediaan stok pupuk di NTB ini disampaikan Kepala Distan TPH NTB, Ir. Husni Fahri, MM, yang dikonfirmasi, Kamis (19/9). Untuk ketersediaan pupuk di NTB ke depannya pihaknya terus melakukan komunikasi dengan PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia sebagai produsen pupuk di daerah ini. “Supaya jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam pada Oktober sampai Desember. Saat ini dari data kami Urea itu stoknya 25 ribu ton. Jatah kita tersebar di gudang-gudang Petrokimia di daerah

kita ini 2.300 ton ZA, kemudian SP 36 itu ada 800 ton stok kita,”sebutnya. Husni menjelaskan, untuk pupuk Urea NTB memperoleh alokasi sebesar 131 ribu ton, sebanyak 77.635 ton sudah terserap. Sementara untuk pupuk jenis ZA alokasi untuk NTB sebesar 10 ribu ton, yang terserap sudah 9.496 ton serta pupuk jenis SP 36 NTB mendapatkan alokasi sebanyak 20 ribu ton, sudah terserap sebanyak 11.136 ton. Pupuk NPK, NTB mendapatkan alokasi sebanyak 35 ribu ton dan sudah terserap sebanyak 26 ribu ton lebih. “Artinya, melihat angka ini kita sudah intensif , petani sudah menggunakan pupuk ini. Kaitannya dengan upaya, bahwa pupuk yang dialokasikan di NTB digunakan ke petani. Adapun mengenai ZA dan SP 36 ini kita akan meminta Petrokimia,” tuturnya. Dari penjelasan PT Petrokimia kata Husni, sisa alokasi tersebut akan distok secara bertahap. Pihak Petrokimia,

katanya, sudah menjadwalkan pengangkutan sisa alokasi pupuk tersebut untuk tiga sampai empat kali pengangkutan. Mengantisipasi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam, pihaknya meminta kepada produsen pupuk untuk tidak berpikir menyediakan stok sampai bulan Desember 2013. Namun, produsen pupuk juga harus berpikir untuk penyediaan stok hingga bulan Maret 2014. “Kenapa seperti itu, yang namanya pergantian tahun susah juga jika begitu kita butuh langsung didatangkan. Apalagi bongkar pupuk di Lembar itu 5.000 ton satu kali bongkar. Maka solusinya dari awal harus diantisipasi. Jangan tunggu pada saat dibutuhkan,” ujarnya mengingatkan. Selain itu, pengawasan Dinas Pertanian kabupaten/ kota dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida diminta lebih intensif dalam memantau distribusi pupuk di daerah, sehingga tidak terjadi kelangkaan di lapangan. (nas)

Lima Hari di Lombok

28 Investor Australia Ikut Terbang Perdana Jetstar Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan Jetstar Airways akan terbang perdana di Bandara Internasional Lombok (BIL), untuk rute penerbangan Perth-Lombok pada 24 September 2013. Sebanyak 28 rombongan famtrip yang terdiri dari investor, pelaku wisata dan jurnalis dari Australia akan mengikuti penerbangan perdana Jetstar Airways. “Insya Allah tanggal 24 September ini penerbangan Jetstar dari Perth Australia ke BIL. Dari persiapan, kita sudah siap, mudah-mudahan lancar semuanya tidak ada hal yang mengganggu. Pada penerbangan perdana ini ada famtrip dari Australia sekitar 150 penumpang, 28 orang dari kelompok investor, jurnalis dan travel agent,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr, Kamis (19/9). Sebanyak 28 investor, pelaku wisata dan jurnalis asal negeri Kanguru itu akan akan berada di Lombok selama lima

hari. Mereka akan melakukan pertemuan bisnis dengan pihak pelaku wisata di daerah ini seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asita dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dan stakeholders lainnya. Selain melakukan beberapa pertemuan bisnis, kata Agung, mereka juga akan mengunjungi beberapa objek wisata di Pulau Lombok seperti kawasan wisata Mandalika Lombok Tengah. Termasuk Senggigi, tiga gili, dan beberapa objek wisata air terjun di Lombok Utara. “Lima hari itu mereka akan mengelilingi pulau Lombok. Pemda memfasilitasi saja, mendorong sehingga hubungan kemitraan dengan pelakupelaku wisata dan investor maupun dari stakeholder lainnya,”tandasnya. Untuk sementara, katanya, rute penerbangan langsung Perth-Lombok akan terealisasi empat kali seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, Jumat dan Minggu. (nas)

PLN NTB dan LPM Unram Gelar Pelatihan Wirausaha Mataram (Suara NTB) Komitmen dan dukungan untuk terus mengembangkan berbagai kemampuan masyarakat sekitar pembangunan PLTU Jeranjang Lombok Barat (Lobar) terus dilakukan oleh PLN Persero Wilayah NTB. Menggandeng Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas Mataram (Unram), PLN menggelar pelatihan untuk pembinaan sikap mental dan upaya menciptakan pengusaha pemula masyarakat sekitar PLTU Jeranjang Lobar di Kampus Unram, Kamis (19/9). Acara ini dibuka Rektor Unram Prof. H. Sunarpi. Dalam sambutannya, Sunarpi menyambut baik kerjasama untuk pembinaan masyarakat ini. Apalagi, kegiatan tersebut berkaitan dengan program studi yang ada di Unram. Menurutnya, ada lima bidang usaha yang akan dikembangkan bagi masyarakat di sekitar Jeranjang. Salah satunya, usaha perbengkelan. Perbengkelan, katanya, terkait adanya Fakultas Teknik yang selama ini sudah dilakukan sejak lama. “Kami

melakukan pendidikan sekaligus praktikum terkait perbengkelan,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada Fakultas Peternakan sebagai salah satu fakultas tertua. Terlebih banyak guru besar dan doktor yang sangat mumpuni untuk memberikan pembekalan terhadap calon wirausaha muda/pemula yang akan dibentuk di wilayah Jeranjang Lobar ini. ‘’Ada juga Fakultas Perikanan yang tentunya semua akan mendukung berbagai bentuk pelatihan ini,’’ klaimnya. Sementara itu, Ketua LPM Unram Drs. Eddy Achmad, MS, menyampaikan kegiatan ini merupakan kerjasama LPM Unram dengan PLN Persero Wilayah NTB dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat sekitar PLTU jeranjang Lobar. Kegiatan ini merupakan gerakan kepedulian PLN terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar PLTU Jeranjang. Menurutnya, PLN menyadari kemampuan masyarakat bekerja di PLTU sangat minim. ''Oleh karena itu melalui dana CSR yang dimilikinya, kami bekerjasa-

ma dengan PLN untuk melakukan pembinaan terhadap para pemuda di sekitar lokasi pembangunan PLTU Jeranjang” akunya. Pelatihan ini, lanjutnya, dilaksanakan selama tiga hari diikuti 25 pemuda sekitar PLTU. “Dalam pelatihan ini, peserta yang ikut sebanyak 25 orang yang dibagi menjadi 5 kelompok usaha yang akan bergerak dalam usaha yang telah kita tentukan. Setelah itu kita bina dan bantu dengan fasilitas yang kami punya,” terangnya. Kelompok yang dikembangkan ini menurutnya merupakan kelompok usaha yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang dibutuhkan masyarakat sekitar, seperti kelompok perikanan. Dipilihnya usaha budidaya ikan ini, karena melihat kondisi Jeranjang memiliki banyak sekali sungai dan embung yang ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk ada kelompok peternak ayam dan itik. ‘’Kita ingin semua kelompok yang kita bentuk ini memiliki pangsa pasar yang tinggi. Ayam potong dan bebek san-

(Suara NTB/dys)

BUKA - Rektor Unram H. Sunarpi membuka pelatihan wirausaha bagi puluhan masyarakat di sekitar Jeranjang di Kampus Unram, Kamis (19/9). gat potensial untuk dipasarkan oleh karena itu kita pilih sebagai salah satu usaha binaan,” terangnya. Hal lain yang mendapat perhatian, ujarnya, adalah kelompok pengolahan pangan berupa makanan-makanan khas yang ada di masyarakat sekitar. Tetapi bedanya dilakukan pengolahan dengan sentu-

han teknologi yang ada. ‘’Mulai dari cara pembuatan, packaging sampai pemasarannya kita akan bantu. Selain itu ada kelompok bengkel, di sana kondisi jalan sangat padat mengangkut bahan material, akan tetapi bengkel kurang. Oleh karena itu usaha perbengkelan menjadi salah satu pilihan binaan,’’ ujarnya. (dys)


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

Ciptakan Birokrasi Bebas Korupsi

Pejabat Loteng Dapat Penyuluhan Hukum Praya (Suara NTB) Para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (19/9) kemarin, mendapat penyuluhan hukum khusus tindak pidana korupsi. Langkah tersebut dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi kepada para pejabat lingkup Pemkab Loteng. Sehingga diharapkan dengan modal pengetahuan tersebut, para pejabat bisa menghindari segala bentuk tindak pidana korupsi. Penyuluhan hukum diberikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Sugeng Pudjianto. Dihadiri Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., serta Kajari Praya, Subri, S.H. “Pemberian penyuluhan hukum ini merupakan salah satu usaha kita untuk bisa mewujudkan birokrasi Loteng yang bersih dan bebas korupsi,” sebut Bupati Loteng. Ia mengungkapkan, selama ini pemahanan dan pengetahuan para pejabat lingkup Pemkab Loteng tentang tindak pidana korupsi, masih sangat minim. Sehingga memang perlu ada pembekalan khusus bagi pejabat. Supaya para pejabat Loteng jangan sampai terlibat tindak pidana korupsi. Baik sengaja maupun tidak disengaja. “Dengan modal pengetahuan yang lengkap tentang tindak pidana korupsi, para pejabat Loteng termasuk diri saya sendiri bisa menghindari tindakan-tindakan yang menjurus kepada tindak pidana korupsi,” imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, korupsi bisa saja dilakukan oleh siapapun. Terutama kalangan birokrasi pemerintahan. Ia menjelaskan, di era globalisasi seperti sekarang ini peluang terjadi tindak korupsi sangat terbuka. Untuk itu, perlu upaya-upaya pengendalian dan penyadaran. Khususnya bagi kalangan birokrasi. Sehingga potensi muncul tindak pidana korupsi bisa diminimalisir sedini mungkin.

POLHUKAM

Halaman 8

Panitia ”Drag Race” Maut Diperiksa Polisi

Mataram (Suara NTB) Polres Mataram akhirnya membeberkan proses pemeriksaan pihak yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Drag Race di Eks Bandara Selaparang. Rabu (18/9) lalu, panitia penyelenggara dimintai keterangan terkait kegiatan yang terindikasi ilegal itu. Pemeriksaan panitia itu dibenarkan Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto. Secara singkat, ia menginformasikan, panitia penyelenggara pertandingan balap “Drag Race Maniax 2013” dalam rangka

HUT Kota Mataram itu sudah dicecar dengan pertanyaan seputar kegiatan. “Pemeriksaannya berlangsung kemarin. Mereka masih sebagai saksi,” kata Arief menjawab wartawan, Kamis (19/9), namun enggan

menyebut identitas panitia dimaksud. Pemeriksaan saksi ini seputar penyelenggaraan kegiatan Sabtu (7/9) dan Minggu (8/ 9) lalu itu. Dimana dalam kegiatan hari kedua, terjadi insiden tak terduga. Pembalap

Eky Arsanda (24) menabrak sorang bocah Gofal (7) yang menerobos lintasan menjelang finish. Keduanya pun tewas seketika. Arief belum bisa memastikan, apakah selanjutnya ada saksi lain yang akan dimintai keterangan lagi. Karena sebelum panitia diperiksa, sejumlah komponen penyelenggara lain juga dimintai keterangan. “Kita lihat perkembangan setelah pemeriksaan panitia ini,

apakah ada pihak lain yang akan dimintai keterangan,” terangnya. Salah satu pihak yang sudah diperiksa sebelumnya, adalah pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, sebagai pihak yang mengeluarkan rekomendasi balap. Ditanya kemungkinan sudah membidik tersangka, Arief menolak berkomentar. “Intinya kasus ini sedang berjalan proses penanganannya,” tegasnya. (ars)

Rentan Korupsi Sementara itu, dalam penjelasnya, Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, menjelaskan, kalangan birokrasi sangat rentan terjadi korupsi. Walaupun korupsi bisa saja melibatkan pihak-pihak di luar birokrasi. Sehingga yang paling penting sebenarnya bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dari pada memberantas korupsi. “Mencegah korupsi itu jauh lebih penting dari pada memberantas korupsi itu sendiri,” sebutnya. Dikatakannya, kalangan birokrasi rentan sebagai ladang korupsi dikarenakan beberapa hal. Salah satunya masih rendahnya integritas pegawai pemerintah. Selain itu, gaji pegawai yang masih rendah juga bisa memicu terjadi korupsi. Termasuk kurangnya keteladanan dari pemimpin atau kepala daerah. “Saat ini ada sekitar 30 jenis korupsi yang ada. Dan, itu harus dihindari oleh kalangan pejabat. Untuk itu, dalam menjalankan tugas apalagi bagi yang memiliki jabatan, harus berhati-hati. Kuncinya, setiap program yang dijalankan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ada,” tandas Sugeng. (kir)

Polres Lobar Terganjal Izin Gubernur Giri Menang (Suara NTB) Kasus perusakan dan pengancaman yang melibatkan Ketua DPC Demokrat Lombok Barat, Sahmad SE terus diproses. Polres pun segera memanggil bersangkutan untuk diperiksa. Namun untuk memeriksa Sahmad, Polres Lobar masih terganjal izin dari Gubernur NTB. Karena sesuai aturan terkait anggota legislatif yang diperiksa aparat, perlu ada izin dari Gubernur. “Ada aturan dimana pihak kepolisian akan memeriksa. Legislatif harus ada persertujuan dari Gubernur, jadi kita masih tunggu izin itu,” kata Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto, dikonfirmasi wartawan kemarin. Pihaknya sudah melayangkan surat izin pemeriksaan ke Gubernur beberapa hari lalu, namun sejauh ini belum ada respon. Seperti diketahui, terkait kasus ini Polres sudah memangglang saksi-saksi dari komsioner KPUD dan pihak parpol untuk meminta keterangan terkait kasus ini. Saksi-saksi yang dipanggil dari pihak komisioner dan Partai Demokrat. Setelah lengkap dipanggil saksi-saksi, pemanggilan berlanjut ke Ketua DPC. Lima orang komisioner KPU Lobar yakni Suhaimi Syamsuri, Suhardi, Umar Ahmad Seth, L. Zohri dan Mashur akhirnya secara resmi melaporkan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lobar Sahmad, SE ke Polres Lobar. Selain laporan terkait perusakan juga laporan terkait ancaman. Laporan yang dibuat KPU ke polisi terkait perusakan kaca meja rapat di ruang rapat KPU oleh Sahmad saat rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilu Legislatif tahun 2014 mendatang. Selain merusak meja, Sahmad juga sempat melempar Microphon dan kursi ke tengah-tengah arena rapat dan langsung meninggalkan ruangan sebelum rapat berakhir. Sementara itu, sidang perdana DKPP Selasa kemarin mendengarkan pengaduan dari DPC Demokrat Lobar. Sidang itu dipimpin tiga majelis DKPP. Selain itu, ada dua saksi diperiksa dari DPC Demokrat atas H. Majhur dan Muharis. Saat sidang, sebenarnya secara prinsip KPUD siap mendengar jawaban, namun karena adanya keterangan pihak DPC yang diberikan terlambat maka perlu menguragi jawaban. “Kami sedang susun jawaban perlu disiapkan. Batas waktu Jumat oleh DKPP untuk diberikan jawaban,” tukasnya. (her)

Tindak Pelanggaran Pilkada

Panwaslu Lobar Dinilai Pilih Kasih Giri Menang (Suara NTB) Maraknya perusakan alat peraga berupa baliho dan spanduk pasangan calon bupati dan wakil bupati serta praktk politik uang (money politics) yang dilakukan tim sukses pasangan calon, perlu menjadi perhatian Panwaslu untuk menindak tegas pelaku. Namun, Panwaslu terkesan tak objektif dan pilih kasih dalam menindak pelaku pelanggaran pilkada. Anggota Komisi II DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri meminta agar Panwaslu objektif menangani persoalan ini. Terutama dalam menindaklanjuti beberapa kasus yang sudah terbukti terjadi di lapangan. Ahmad mencontohkan, kasus perusakan yang diduga dilakukan oleh salah satu tim sukses pasangan calon tertentu justru segera ditetapkan jadi tersangka. Padahal belum tentu oknum tersebut berasal dari tim sukses pasangan calon lain. Sementara di lapangan tim sukses masing-masing pasangan calon melakukan aksi saling teror melalui pesan singkat. Kalimat di pesan singkat yang dikirim salah satu tim sukses tertentu mengisyaratkan perang urat saraf antara tim sukses Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam. Selain berkas perusakan baliho itu pihaknya juga akan mengusut dugaan politik uang yang dilakukan saat kampanye salah satu pasangan calon di Kecamatan Narmada. Begitu juga dengan dugaan keterlibatan kepala desa saat kampanye tetap ditindaklanjuti. “Panwaslu segera memanggil kades yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasinya,” tandasnya, seraya menegaskan, pihaknya serius menangani persoalan pelanggaran pilkada di lapangan. (her)

BARANG BUKTI - Kayu dan truk menjadi barang bukti dugaan praktik illegal logging.

(Suara NTB/rus)

Periksa Ketua DPC Demokrat

Bawa Kayu Hutan, Sopir Truk Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Naas nasib SH (40) warga Keruak yang harus berurusan dengan Satreskrim Polres Lotim. Sopir truk ini tertangkap basah membawa kayu hutan Sekaroh pada Rabu dini hari lalu. Penangkapan sopir ini dilakukan aparat Polhut yang

bekerjasama dengan aparat kepolisian. “Tertangkap sekitar pukul 3.15 Wita,” sebut Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SiK. Kepada wartawan, Kamis (19/9) kemarin menuturkan, SH ditangkap sesaat setelah menaikkan 393 batang kayu jenis sonokling ke atas kendaraannya.

Kayu hutan lindung Sekaroh 5,10 kubik itu kini ditaruh di Mapolres Lotim bersama truk yang digunakan mengangkut. Menurut pengakuan tersangka SH, ratusan batang pohon keras itu akan dibawa ke Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur (Sakti). Kayu yang sudah dipotong-potong akan di-

gunakan untuk bahan bakar omprongan tembakau. Pengakuan Sopir, kayu tersebut juga bukan miliknya. Pemilik kayu berinisial MI, warga Sekaroh. Rencananya, polisi akan memanggil secara khusus si pemilik kayu ini. “Nanti kita akan panggil,” ucapnya. Meski hanya sebagai tukang

angkut, sopir truk kata Yuyan tetap dijerat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, sudah jelas kawasan hutan lindung tidak boleh diambil kayunya. Adapun ancaman hukuman tersangka ini penjara lima tahun. “Sopir ini kan tahu itu kawasan hutan,” demikian Yuyan. (rus)

Kejati NTB Selidiki Penghentian Peraturan Kampanye Belum Ada Parpol dan Kasus Pasar Batunyale Praya (Suara NTB) Desakan sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) supaya kasus dugaan korupsi pada proses pembebasan tanah pasar Batunyale dibuka kembali, mendapat perhatian khusus pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pihak Kejati NTB pun kini tengah menyelidiki proses penghentian penyelidikan kasus tersebut oleh Kejari Praya. “(Penghentian penyelidikan) Ini tengah kita evaluasi,” aku Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, S.H., Kamis (19/9) kemarin. Dikonfirmasi usai memberikan penyuluhan hukum di Praya, Sugeng mengungkapkan, secara khusus pihaknya tengah mengevaluasi seluruh kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejari Praya. Khususnya kasus-kasus yang sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan oleh Kejari Praya. Salah satunya yang menjadi bahan evaluasi ialah kasus dugaan korupsi pembebasan tanah untuk pembangunan pasar Desa Batunyale tersebut. Evaluasi kasus tersebut,

jelas Kajati merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kajari Praya. “Evaluasi dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin langsung Wakajati dan sampai sejauh ini sudah turun,” jelasnya seraya menambahkan, bagaimana hasilnya belum bisa diungkapkan karena masih berproses. Disinggung peluang kasus tersebut dibuka kembali, Kajati mengaku belum bisa memastikan. Karena semua sangat tergantung dari hasil evaluasi nantinya. Dan, untuk itu pihaknya tengah berupaya keras dan sungguh-sungguh melakukan evaluasi. Terhadap kasus tersebut, jelasnya, titik tekannya yakni pada proses penghentian penyelidikan. Jika memang dari evaluasi ternyata proses penghentian penyelidikan sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada, tentu pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika memang ada kekeliruan pasti akan ditindaklanjuti. “Intinya penyelidikan itu jangan dipaksakan jika memang tidak terbukti. Tapi kalau alat bukti lengkap, maka

harus ditindaklanjuti,” ujarnya. Ia pun berharap kepada masyarakat supaya tidak memaksanaan sesuatu hal yang tidak terbukti. Dan, jangan kemudian mencari-cari alasan. Apalagi sampai ditunggangi kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena bagaimanapun juga, penyelidikan suatu kasus hukum apalagi itu kasus korupsi, sangat menentukan nasib dan masa depan orang. Sehingga pihaknya dalam menangani suatu kasus sangat berhati-hati. Tidak kemudian justru mencari-cari alasan supaya bisa tetap diproses. “Kalau memang ada kesalahan, kita pasti angkat kembali,” tegas Sugeng. Sebelumnya diberikan sejumlah aktifitas menuntut Kejari Praya sudah membuka kembali penyelidikan kasus dugaan korupsi pada pembebasan tanah pasar Batunyale. Pasalnya, penghentian penyelidikan tersebut dinilai ada kejanggalan. Dimana pihak Kejari Praya menghentikan proses penyelidikan lantaran pembebasan lahan urung dilakukan. (kir)

KPU Lobar Mulai Distribusikan Surat Suara Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (lobar) mulai mendistribusikan surat suara Pilkada Lobar, Senin 23 September mendatang. Surat suara mulai didistribusikan ke masing-masing kecamatan mulai Kamis (19/9). Komisioner KPU Lobar Divisi Logistik L. Zohri yang ditemui wartawan, Kamis (19/9), menjelaskan, pendistribusian surat suara dimulai dari enam kecamatan terjauh, yakni Sekotong, Lembar, Labuapi, Kediri, Gunungsari dan Batulayar. ‘’Sementara empat kecamatan, yakni Gerung, Kuripan, Narmada dan Lingsar

akan didistribusikan besok,’’ ujarnya. Untuk diketahui Daftar Pemilih Tetap (DCT) Kabupaten Lobar untuk Pilkada Bupati-Wakil Bupati 2013 sebanyak 454.461 wajib pilih, karenanya surat suara yang dicetak lebih sebanyak 2,5 persen dari DCT, yakni 11.362 surat suara sebagai cadangan. Itu artinya, jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 465.823. Namun, ujarnya, yang dikirim percetakan lebih 560 kertas suara dan lima surat suara rusak. ‘’Semua sudah kita amankan dengan dibuatkan berita acara dan

disaksikan oleh pihak Panwaslu dan Kepolisian,’’ klaimnya. Jumlah TPS di Lobar dalam Pilkada ini sebanyak 1.251 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan di Lobar. Sebelum distribusi surat suara, pihaknya terlebih dahulu sudah mendistribusikan logistik lainnya, seperti kotak suara, bilik suara, tinta, template bagi pemilih penyandang cacat (tuna netra) serta kertas-kertas perlengkapan lainnya. Pendistribusian surat suara dilakukan terakhir, untuk menghindari penggandaan. (her)

Caleg Ajukan Keberatan

Mataram (Suara NTB) Sejauh diterbitkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 mengenai peraturan kampanye parpol dan caleg, belum ada caleg maupun parpol di NTB yang mengajukan keberatan ke KPU NTB. “Belum ada dari parpol atau caleg yang mengadukan. Tapi saya pernah melihat di media ada caleg yang merasa dirugikan karena merasa ruang lingkup pemasangan atribut dipersempit,” terang Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas Sekretariat KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, S.IP.,MM. Ia menegaskan dengan PKPU tersebut tidak mempersempit ruang lingkup kampanye tapi memperluas ruang lingkup pemasangan atribut kampanye setiap parpol yang mencakup semua wilayah. PKPU Nomor 15 itu akan mulai berlaku pada tanggal 28 September mendatang. Untuk mengejar berlakunya peraturan itu, KPU NTB telah menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait lingkup pemerintah provinsi (pemprov) untuk mengatur zonasi kampanye pada Kamis (19/9) siang. “Di dalam PKPU ditetapkan zona alat peraga atas kesepakatan dengan pemerintah daerah. Kita juga meminta KPU Kabupaten/ Kota untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat,” terangnya. KPU NTB lanjutnya akan menawarkan zona pemasangan alat peraga dengan dua jenis. Untuk pemasangan baliho, zonanya diatur sampai tingkat kecamatan. Di kecamatan itu nantinya akan ditentukan lokasi-lokasi mana saja yang boleh berdasarkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. “Untuk spanduk zonanya kita usulkan sampai tingkat

(Suara NTB/yan)

Mars Ansori Wijaya

desa/kelurahan. Mencakup wilayah mana saja, itu kewenanghan pemerintah kabupaten/kota setelah menerima masukan dari aparat dibawahnya,” ujarnya. Dalam rapat koordinasi kemarin, KPU NTB mengundang Bakesbangpoldagri, Dishubkominfo, Biro Pemerintahan, Bawaslu, aparat kepolisian, KPID, pimpinan media, dan Satpol PP. Pertemuan kemarin sebagai awal koordinasi sebelum nanti akan digelar rapat koordinasi lanjutan. “Nanti akan ada lagi rapat koordinasi lanjutan dan diharapkan lahirlah MoU mengenai lokasi atau zona pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. Terkait penertiban, Mars Ansori mengatakan pihaknya tidak akan asal dalam menertibkan tapi ada langkahlangkah atau mekanismenya. “Kita akan surati parpol untuk menertibkan atau memindahkan sendiri. Kalau tidak diindahkan kita minta Panwaslu untuk merekomendasikan apa yang akan dilakukan terkait pemasangan di luar zona yang ditetapkan. Nanti Panwaslu yang akan menertibkan rekomendasi ke KPU mengenai tindakan selanjutnya,” tandasnya. (yan)


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Nigeria Juara World Muslimah Jakarta (Suara NTB) Finalis World Muslimah 2013 asal Nigeria, Obabiyi Aisha Ajibola, keluar sebagai pemenang. Ajibola yang juga meraih kategori “Inspiring Video” tidak dapat menyembunyikan harunya saat pembawa acara Arie Untung dan Dewi Sandra mengumumkan dirinya sebagai juara. Ia pun langsung bersujud, tanda bersyukur, begitu namanya dipanggil. “Pertama, saya mau baca surat Al-Fatihah,” katanya sambil terisak, lalu membacakan ayat tersebut sambil sesekali terisak. Perempuan asal Lagos, Nigeria ini berhasil mengungguli 19 rekan lainnya dan memenangkan hadiah berupa paket umrah dan uang sebesar Rp25 juta. Juara kedua Muslimah World 2013 diraih Noor Aspasia dari Indonesia. Posisi ketiga juga diraih Indonesia lewat Evawani Efliza. 20 finalis tampil di final World Muslimah 2013 di Balai Sarbini, Jakarta dan disiarkan langsung televisi.14 finalis berasal dari Indonesia, lainnya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Nigeria, Iran, dan Bangladesh. (ant/balipost)

Juara World Muslimah Tekankan Perdamaian Jakarta (Suara NTB) Obabiyi Aisha Ajibola, juara pertama World Muslimah menekankan pentingnya perdamaian. Menurutnya, saat ditemui usai menerima penghargaan di Balai Sarbini, tadi malam, orang bisa mencintai dunia tanpa masalah apa pun. “Tidak ada lagi krisis, perang, dan kekurangan makanan,” kata perempuan asal Lagos, Nigeria itu kepada awak media. “Masalah di dunia bisa diselesaikan dengan perdamaian.” Ajibola berpendapat sebagai perempuan muslim, tugasnya adalah mengajarkan kepada anak-anak penerus bangsa tentang kebaikan dan memberi kebaikan kepada dunia. Ajibola tidak menyangka keluar sebagai pemenang ajang World Muslimah 2012 yang disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun televisi itu. “Tidak ada kompetisi seperti ini di negara saya. Ini akan jadi kejutan untuk negara saya,” katanya. (ant/balipost)

PEMENANG - Finalis World Muslimah 2013 asal Nigeria, Obabiyi Aishah Ajibola terpilih sebagai pemenang ajang World Muslimah 2013 pada malam pemilihan penganugerahan 3rd Annual Award World Muslimah 2013 di Jakarta, Rabu (18/9).

(Suara NTB/cem)

TRADISIONAL - Zamroni bersama Kelompok seniman musik tradisional Semprong, saat tampil di acara pelantikan Komisioner Komisi Yudisial NTB, di aula Rektorat Unram.

Musik ”Semprong” Sasak Butuh Regenerasi Mataram (Suara NTB) Musik Semprong, secara harfiah berasal dari kata Semprong yakni alat untuk meniup api digunakan masyarakat Sasak tempo dulu terbuat dari bambu. Namun perkembangan zaman, alat peniup api tersebut, di tangan para seniman diubah fungsi menjadi alat musik tradional. Bentuk dan fungsinya pun berbeda. Ada semprong berfungsi menjadi Bass dan berfungsi sebagai melodi. Tetapi sayang, seni musik semprong saat ini, sudah jarang terdengar gaungnya di tengah masyarakat Lombok. Membutuhkan ketelatenan dan keahlian seseorang untuk mengolah nafas, agar bisa membunyikan musik tradisonal tersebut. Akan tetapi keberadaannya sudah mulai tergeser, dengan menyebar luasnya musik pop, rock, reggae dan dangdut di kalangan remaja. Tentunya mengakibatkan musik khas lombok ini tergeser. Buktinya pagelaran musik Semprong sudah tidak lagi menghiasi kehidupan Sasak umumnya. Zamroni salah seorang seniman lokal ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/9) men-

gakui musik tradisional Semprong telah mengalami pergeseran dan seolah-olah telah hilang eksistensinya di masyarakat Lombok. Dulu katanya, musik Semprong digunakan oleh masyarakat Sasak sebagai sebuah tradisi menyambut tamu kehormatan. Tidak hanya itu, musik tersebut digunakan sebagai tradisi mengusir hama oleh petani. “Dulu musik semprong digunakan untuk menyambut tamu dan mengusir

hama,” ungkapnya Tingkat kesulitan, katanya menjadi kendala musik tersebut menyebar luas dan disukai oleh generasi mudah saat ini, karena lebih trtarik musik-musik moderen. Roni sapaan akrabnya mengakui keberadaan musik Semprong sudah dari abad ke 16. Keberadaan musik Semprong, katanya hanya ada di Gunung Sari. Ia menyebutkan setiap daerah di Lombok, yakni Lombok Utara mempunyai Suling Dewa, Lotim Suling Pakon sementara di Loteng sudah tidak mempunyai alat musik tersebut. Untuk menjaga kelestarian dan eksistensi musik Semprong di Lombok, pihaknya terus menerus menampilkan pertunjukkan tersebut di hotel-hotel di Senggigi dan tiga gili di KLU.

“ Kita terus coba melakukan pertunjukkan di setiap hotel” terangnya. Disinggung mengenai kendala melestarikan musik tersebut, Zamroni kembali mengaku bahwa tidak adanya generasi sebagai estafet dalam menjaga dan melestarikan musik tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah dalam support pendanaan, juga menjadi polemik di tengah perkembangan musik yang lain. Dalam kesempatan itu, Zamroni berharap kepada pemerintah terkait, memberikan perhatian khusus untuk kelestarian dan mengembangkan musik Semprong di Lombok. Bila perlu, katanya pemerintah memasukkan musik tradisional tersebut di kurikulum pendidikan. (cem)

Festival Moyo 2013

Masih Ada Ketimpangan Promosi Wisata Mataram (Suara NTB) Festival Moyo kembali digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa tahun ini. Bedanya dengan tahuntahun sebelumnya, festival kali ini akan digelar dengan w a k t u yang lebih panj a n g yaitu selam a

Ketika ”Tabuik” Pariaman ”Dihoyak”

Teks dan Foto: Iggoy el Fitra

Sore di Pariaman, Sumatera Barat, tanggal 5 Muharram, 11 Desember 2010, samar-samar terdengar gemuruh dari kejauhan. Gemuruh genderang perang, dua anak nagari berarak-arakan menuju arah timur dan utara.

MEREKA membawa tiang-tiang bambu berikatkan panji-panji dan obor, lainnya menghoyak (mengguncang-guncangkan) “Tabuik Mini”, sementara para penabuh Gendang Tasa begitu bersemangat, sehingga dentuman dentuman “Gandang Tasa” (gendang tasa) makin membuat semarak pesta arak arakan itu. Pesta Budaya Tabuik Pariaman menyambut bulan Muharram 1432 Hijriyah telah dimulai, dan Pariaman pun gempita menyambut perayaan tahunan tersebut. Kata tabuik berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘keranda’ atau ‘peti mati’. Sementara perayaan Tabuik merupakan upacara untuk tragedi memperingati meninggalnya Husein (Cucu Nabi Muhamad SAW) pada 61 Hijriah yang bertepatan dengan 680 Masehi. Dan peringatan itu berkembang menjadi sebuah tradisi pesta budaya tahunan bagi masyarakat Pariaman hingga sekarang, yang ditandai dengan mengarak, menghoyak dan

melarung tabuik atau keranda dan simbol-simbol tragedi meninggalnya cucu nabi itu ke laut. Prosesi Pesta Budaya Tabuik berlangsung mulai dari 1 hingga 10 Muharram, yang diawali dengan “Maambiak Tanah” dilanjutkan dengan “Manabang Batang Pisang”. Kemudian “Maarak panja” (jari-jari), artinya mengarak jari-jari yang diletakkan pada alat yang bernama panja. Mengarak jari-jari merupakan kegiatan membawa tiruan jari-jari Husein yang tercincang pada perang Karbala. Selanjutnya, “Maarak saroban”, melambangkan kebesaran dan penghormatan terhadap seorang pemimpin. Prosesi terus dilanjutkan hingga puncaknya pada 10 Muharram, di mana dua tabuik itu dihoyak-hoyak dan diadu yang menggambarkan peperangan Karbala diiringi tabuhan gendang tasa dan sorak sorai pengunjung, bahkan mereka ikut bergoyang mengikuti irama gendang. Kemudian saat matahari tenggelam, dua Tabuik itu pun dibuang ke laut. (ant/balipost)

10 hari. Festival Moyo kali ini akan dijadikan sebagai ajang menyeimbangkan promosi potensi pariwisata Pulau Sumbawa. Sebab promosi wisata di Pulau Lombok dengan Sumbawa, masih ada ketimpangan. “Seperti kita ketahui ada ketimpangan promosi Pulau Lombok dan Sumbawa. Dan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) yang baru ingin menyeimbangkan promosi ini,” terang Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, M. Nurhaedin, Kamis (19/9). Untuk itulah dalam pembukaan festival ini, BPPD mengajak puluhan pelaku wisata dan wartawan dari media cetak maupun elektronik lokal dan nasional un-

tuk ikut dalam kegiatan fam trip ke Kabupaten Sumbawa pada Jumat (20/9). Diharapkan dengan membawa para jurnalis, kegiatan Festival Moyo akan lebih terdengar gaungnya. Mengingat kegiatan yang sama di tahun lalu dinilai kurang terdengar gaungnya. “Ini sebagai bagian kontribusi kita mensukseskan Pulau Moyo,” ujar pria yang biasa disapa Edo ini. Festival Moyo tahun ini menghubungkan secara langsung asosiasi pariwisata yang ada di NTB seperti ASITA, PHRI, INCCA dan lainnya untuk mensukseskan gelaran tersebut. Edo mengatakan rencananya festival akan dihadiri oleh tiga Menteri, pelaku pariwisata dari luar NTB, dan pejabat

lainnya. Sementara itu Anggota BPPD H. Abdus Syukur mengatakan selama 10 hari Festival Moyo akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. “Selama 10 hari akan dimeriahkan oleh sejumlah agenda budaya seperti Samawa Basaruni, pawai budaya selama lima hari dari tanggal 20-24 September,” ujarnya. Selain itu ada juga pameran, atraksi Barapan Kebo digelar dua hari 21-22 September, pacuan kuda, wisata motor, dan berbagai kegiatan lainnya. “Bagi wisatawan, momen yang bagus untuk menyaksikan Festival Moyo karena akan lebih meriah dimana waktunya lebih panjang yaitu selama 10 hari,” ujarnya. (yan)


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sabet Perak OSN SISWA Kelas XI IPA SMAN 1 Mataram I Putu Adityo Artayasa berhasil menyabet perak dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Bandung 2-8 September 2013 lalu. Adityo – panggilannya berhasil menjadi nomor dua terbaik untuk mata pelajaran Biologi. Sebelum pelaksanaan lomba, berbagai persiapan dan latihan telah dilakukan. Sejak diumumkan menjadi wakil NTB dan maju di tingkat nasional di Bandung, selama 1,5 bulan Adityo rutin mengikuti pembinaan. Tak hanya dari guru tetapi juga dosen yang didatangkan khusus dari Universitas Mataram (Unram). “Dapat pembianaan dari dosen juga, karena soal-soal yang diberikan tidak hanya pelajaran di SMA tetapi juga mencakup materi di perguruan tinggi,” terangnya, Kamis (19/9). Dari 33 provinsi di Indonesia, tahun ini ada 96 peserta yang mengikuti OSN. Beberapa materi seperti anatomi fisiologi tumbuhan, etologi dan ekologi, hingga fisologi dan bio sistematik hewan diujikan dalam OSN kali ini. ‘’Sehingga tidak hanya fisik dan kemampuan saja yang dipersiapkan, tetapi juga mental,’’ ujarnya. Diakuinya, selama proses lomba, Adityo sempat kewalahan mengoperasikan beberapa jenis alat yang digunakan untuk praktik biologi. Sebab dari beberapa peralatan yang digunakan untuk OSN, belum pernah ditemuinya di Mataram. Saat ini, dirinya sedang fokus mempersiapkan d i r i mengikuti Olimpiade Sains Tingkat Internasional. Ia berharap dengan memperkuat materi pelajaran dan praktik, menyiapkan strategi dan menyiapkan mental serta psikologi dirinya, ia dapat lolos dalam seleksi nasional dan mewakili Indonesia di tingkat internasional. (nia)

I Putu Adityo Artayasa

(Suara NTB/nia)

SKB Kota Mataram Gelar Kursus Kecantikan Mataram (Suara NTB) Untuk melestarikan berbagai bentuk kebudayaan masyarakat, banyak cara yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempertahankan eksistensi budaya. Seperti Kursus Kecantikan Tata Rias Busana Adat Tradisional Sasak Baku Tingkat Dasar yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram H. Ramiun, S.Pd, menjelaskan, kursus kecantikan tata rias ini sudah berlangsung sejak Senin lalu. Kursus kecantikan tata rias ini, katanya, menekankan pada model tata rias busana dan pakaian tradisional Sasak. Hal itu diperuntukkan agar mereka bisa berusaha secara mandiri membuka salon-salon kecantikan yang mempunyai ciri khas tradisonal yang tentunya sangat berbeda dengan salon-salon pada umumnya. Selain itu, kursus kecantikan dan tata rias busana ini bertujuan untuk melestarikan dan mempertahankan adat busana Sasak yang dewasa ini mengalami perubahan akibat semakin tumbuhnya dunia fashion modern. ‘’Oleh karena itulah, kegiatan ini kami laksanakan,’’ tuturnya, Kamis (19/9). Peserta kursus ini merupakan pemuda yang tergolong dalam masa usia produkti,f namun karena keterbatasan biaya tidak bisa melanjutkan pendidikan. ‘’Jadi seluruh kecamatan yang ada di Kota Mataram ini kita ambil dan akan kita sebarkan kantong-kantong calon tata rias yang andal di Kota Mataram ini,’’ ujarnya. Dalam pelaksanaannya, waktu kursus kecantikan tata rias ini berlangsung harus disesuaikan dengan agenda para peserta. Apalagi tidak semua peserta yang mengikuti kursus adalah pengangguran dan memiliki pekerjaan sampingan. Dalam mendukung pelaksanaan kursus, pihak SKB Kota Mataram mengaku telah bekerjasama dengan beberapa salon ternama di kota Mataram yang tentunya mereka sudah memiliki sertifikat untuk mengajar. ‘’Karena materi untuk kursus ini tidak sembarangan, materinya harus terlebih dulu disesuaikan dengan program BPPAUDNI Regional V,’’ tandasnya. (dys)

Pasangan TGB-Amin Harus Realisasikan Janjinya PELANTIKAN Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, (17/9) diharapkan sebagai langkah awal pembangunan bagi NTB. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pasangan ini, terutama dan yang terpenting adalah soal pembangunan untuk menaikkan berbagai indikator terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini menempati peringkat bawah. Untuk itu, janji pasangan ini waktu kampanye harus direalisasikan. Seperti apa harapan mahasiswa terhadap pasangan yang baru beberapa hari dilantik ini?

Tidak Anak Emaskan Satu Pihak KEMERATAAN dalam penempatan kerja penting dilakukan. Artinya tidak menganaktirikan dan menganakemaskan salah satu pihak saja. Dan itu bagian terkecil dari harapan para pencari kerja dan harapan masyarakat umum di daerah ini. Sukarman HJP (Mahasiswa Pasca Sarjana asal NTB di Undip)

Realisasikan Janji Harapan saya semoga gubernur terpilih dapat mengambil kebijakan yang prorakyat . Apapun bentuk programnya nanti dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam berbagai lini kehidupan. Pasangan ini juga harus merealisasikan janjinya pada rakyat. Suparmandi (Mahasiswa STAI Nurul Hakim)

(Suara NTB/nia)

LOMPAT TINGGI - Meski di bidang olahraga, SMAN 1 Mataram belum menonjol dibandingkan sekolah lain di Mataram bukan berarti sejumlah nomor di atletik tidak diajarkan. Seperti terlihat dalam gambar, siswa SMAN 1 Mataram sedang praktik nomor lompat tinggi di bawah bimbingan guru olahraganya.

Pembinaan Siswa Tidak Didukung Dana dari Pemerintah Mataram (Suara NTB) – Tidak adanya dukungan dana dari pemerintah daerah untuk biaya pembinaan siswa-siswi berprestasi yang akan mengikuti lomba, sangat disayangkan beberapa kepala sekolah di Kota Mataram. Kepala SMKN 4 Mataram H. Istiqlal menyatakan, saat ini ada dua siswa SMKN 4 Mataram yang ikut mewakili provinsi di Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Nasional, yaitu dari Jurusan Busana dan Boga. Selain itu SMKN 4 Mataram juga mengirim siswanya ke kompetisi Asian Skill dan berhasil meraih peringkat 7 untuk Jurusan Busana dan peringkat 4 untuk Jurusan Boga.

“Kita berharap yang terbaik, cuma problemnya sekarang di latihan. Latihan ini yang perlu sokongan dana. Ndak sertamerta ada bakat saja tanpa diasah,” kritiknya pada Suara NTB, Kamis (19/9). Untuk itu, lanjutnya, perlu ada training atau pelatihan khusus untuk bisa mengasah bakat yang dimiliki siswa sebelum maju dalam suatu perlombaan. Diakuinya, selama ini tidak ada sokongan dana

dari pemerintah daerah maupun provinsi, terutama saat pelatihan saat pra-lomba maupun perlombaan. Sejauh ini pemerintah provinsi hanya menyediakan akomodasi untuk tiket PP bagi siswa yang mengikuti lomba. Sementara untuk biaya pelatihan, penyediaan bahan lomba dan tiket PP pendamping diserahkan kepada sekolah. Padahal, semestinya seluruhnya pembiayaan tersebut ditang-

gung pemerintah provinsi melalui dinas terkait. “Ini kan mewakili provinsi, harusnya semua ditangani mulai dari tiket pendamping termasuk persiapan pra-lomba maupun saat lomba,” harapnya. Selama ini pihaknya bukan tidak pernah mengajukan proposal, maupun bersurat ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB atau dinas lainnya. Namun karena tidak ada plafon anggaran bagi pembinaan siswa, seluruh pembiayaan terpaksa ditanggung sekolah. Pihaknya berharap, hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai

(Suara NTB/nia)

H. Istiqlal

karena tidak ada biaya, sekolah-sekolah enggan mengirimkan siswanya mewakili NTB di tingkat nasional maupun internasional. (nia)

KUM Ciptakan Kemandirian Masyarakat Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk kesinambungan dari program kerja Keaksaraan Fungsional (KF) yang dilaksanakan tahun 2011 lalu, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram sedang melaksanakan program kerja Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program KF – bagian dari program unggulan Pemprov NTB. Program kerja KUM ini merupakan hasil kerjasama BPPAUDNI Regional V dengan SKB Kota Mataram beberapa waktu lalu. Menurut Sri Rauhun, SH, salah seorang Pamong Belajar Pada Pendidikan Formal dan Nonformal di SKB kota Mataram yang ditemui Suara NTB Kamis pagi (19/9) mengaku program KUM ini merupakan hasil kerjasama dengan BPPAUDNI Regional V yang telah di-launching pada tanggal 29 Agustus lalu. “Ini merupakan kelanjutan dari keaksaraan Fungsional,” terangnya. Sampai saat ini akunya,

program KUM, telah mempunyai beberapa kelompok binaan. Kelompok yang mendapatkan pembinaan, yakni lima kelompok terdapat di Lingkungan Petemon, lima kelompok di Mapak Indah dan Lima Kelompok di Mapak Belatung. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota akan diberikan keterampilan dan beragam bentuk usaha. Hal itu agar mereka yang mengikuti program KUM ini dapat berusaha mandiri. Selain itu, peserta yang boleh mengikuti program KUM ini adalah terdiri dari peserta KF yang telah lulus dan mendapatkan sertifikat berupa Surat Keterangan Melek Buta Aksara (Sukma) yang diperolehnya pada saat mengikuti KF yang mendapat tanda tangan langsung dari Kepala Dikpora atau kepala SKB. Hal ini diperuntukkan sebagai bentuk penguatan kepada mereka yang telah lulus mengikuti program KF namun dengan tambahan bekal ket-

erampilan yang akan kita latih, di sana mereka akan diberikan berbagai bekal untuk memulai usaha mereka. Harapannya adalah masyarakat mampu berdiri sendiri dan mampu melangsungkan hidupnya sesuai dengan keterampilan yang ada. Program KUM direncanakan berlangsung selama tiga bulan di lokasi masing-masing kelompok. “mereka akan diberikan kesempatan belajar bersama warga sekitar yang mau ikut mengembangkan kemampuan diri mereka masingmasing yang tentunya akan dibimbing oleh tutor yang telah memiliki kompetensi. Sementara bentuk pelatihannya, disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing lokasi kelompok binaan yang tentunya memperhatikan pangsa pasar. Seperti dalam bentuk jajanjajanan tradisional. Mereka akan diberikan bantuan baik berupa pembelian bahan dan alat pembuat jajan. (dys)

Pemda KLU Ajukan Izin Madrasah Negeri Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengisyaratkan sudah mengajukan izin untuk menjadikan salah satu sekolah madrasah swasta sebagai madrasah negeri. Sekolah dimaksud adalah Madrasah Tsanawiyah/Aliyah (Mts/MA) Al Bisyarah, Gondang, Kecamatan Gangga. Apabila izin ini keluar, maka sekolah tersebut berpeluang menjadi sekolah Madrasah Negeri satu-satunya dan pertama di KLU. Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., kepada wartawan Kamis (19/9) menjelaskan Pemda melalui dinas terkait sudah diinstruksikan untuk memproses izin sekolah negeri untuk madrasah. Meski hanya satu sekolah saja, namun setidaknya di KLU sekolah dengan status negeri tersedia. “Sekolah madrasah negeri sedang dalam proses pengajuan. Harapan kita dengan adanya sekolah negeri ini, maka akan ada setidaknya 1 sekolah Negeri yang menjadi

pilihan masyarakat,” ungkap Najmul. Wabup mengutarakan, terpilihnya Madrasah Al Bisyarah, karena sekolah tersebut dinilai sudah lama berdiri dan memiliki jumlah siswa yang konsisten setiap tahunnya. Bagi Najmul, eksistensi dan konsistensi madrasah seKLU patut mendapat perhatian lebih, bahkan sejajar dengan sekolah umum yang berstatus negeri. Setidaknya, kebijakan yang merata di lembaga sekolah negeri dan swasta itu bermuara pada prinsip memajukan dunia pendidikan di KLU. Pengurus salah satu pondok pesantren ini juga menilai perhatian pemerintah baik daerah dan pusat sudah teralokasi pada madrasah. Namun, perhatian itu perlu ditingkatkan lagi. Hal itu dimaksudkan untuk memperpendek (gap) kesenjangan antara sekolah umum (negeri) dengan madrasah yang berstatus swasta. “Kita juga akan membuat klasifikasi sekolah ma-

drasah menjadi Klasifikasi A, B dan C. Yang Klasifikasi A indikatornya seperti muridnya harus bermukim di pondok, memiliki asrama, kiyai juga sebagian tinggal di pondok, dan ketentuan jam belajar minimal 20 jam,” ungkap Najmul. Konteks pengelolaan klasifikasi itu dipandang perlu oleh Najmul, mengingat di madrasah masih melekat stigma pembentukan karakter generasi bangsa yang berakhlak dan berbudi luhur, berlandaskan agama. Murid yang apabila berada di pondok dengan klasifikasi A, maka murid yang bersangkutan tidak perkenankan untuk pulang setelah pelajaran sekolah, tetapi tetap digembleng dengan ilmu dan agama di lingkungan pondok bersangkutan. Ia pun mengharapkan, klasifikasi pondok pesantren atau madrasah itu dapat segera diselesaikan sehingga pemetaan kualitas pendidikan pada level tersebut mempercepat dan mempermudah bimbingan pemerintah daerah ke depannya. (ari)

(Suara NTB/nia)

BELAJAR - Beberapa pelajar asal Australia sedang belajar di SMAN 1 Mataram, Kamis (19/9). Mereka berada di Mataram selama 8 hari dan mempelajari bahasa Indonesia dan tradisi atau budaya di daerah ini.

Pelajar Australia Belajar di SMAN 1 Mataram Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 10 pelajar dari Geelong Victoria Australia belajar di SMAN 1 Mataram. Mereka menuntut ilmu di sekolah tersebut melalui pertukaran pelajar dengan sekolah SMA di luar negeri. Selama di Mataram, mereka belajar budaya dan bahasa Indonesia serta berinteraksi langsung dengan murid di SMAN 1 Mataram. Selama delapan hari berada di Indonesia, para pelajar Australia ini mengikuti pembelajaran di SMAN 1 Mataram, seperti siswa reguler lainnya. Termasuk, membuat film dokumentasi dan laporan dikerjakan bersama dengan pelajar lainnya. “Program i ini adalah program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini merupakan kali ketiga kita kedatangan tamu,” terang kepala SMAN 1 Mataram Lalu Fatwir Uzali, Kamis (19/9). Selama berada di Indoesia mereka mempelajari tidak hanya budaya dan kebiasaan masyarakat Lombok, tapi melatih ke-

mampuan berbahasa Indonesia yang dimiliki. Begitu juga sebaliknya, pelajar dari Mataram secara langsung dapat belajar bagaimana berbahasa Inggris dengan penutur asli. ‘’Diadakannya program pertukaran pelajar ini, tidak hanya kerjasama antara siswa dengan siswa, orang tua dengan orang tua, sekolah dengan sekolah, tetapi juga negara dengan negara,’’ tandasnya. Caroline Hall guru mata pelajaran bahasa Indonesia dari sekolah Matthew Flinders Girls Secondary College di Geelong Australia mengaku senang dapat berkunjung ke Indonesia. Terutama untuk melatih kemampuan bahasa Indonesia para siswinya. Ia berharap dengan pertukaran pelajar kali ini dapat dimanfaatkan maksimal, sehingga siswa tahu dan mengerti lebih banyak tentang bahasa serta budaya Indonesia. “Mereka ikut belajar. Siswa kita belajar bahasa Indonesia dan siswa SMAN 1 Mataram belajar bahasa Inggris,” terangnya. (nia)


Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

Porprov NTB 2014

KONI Mataram Jaring Atlet Lewat Porkot

Pemkot Mataram Diminta Waspada Mataram (Suara NTB) Kepindahan atlet BMX NTB, Regina Patrisia mendapat perhatian serius dari Pemkot Mataram. Pihak Pemkot Mataram menyayangkan bila ada atlet Kota Mataram akan hengkang ke daearah lain, apalagi dengan dalil tak diperhatikan pembinaan. Mengantisipasi hal itu ia mengingatkan pengurus cabor dan KONI NTB untuk membenahi mental atlet. “Pembinaan mental atlet perlu dilakukan. Jangan sampai atlet tergiur dengan tawaran daerah lain . Kalau soal pembinaan kita akan upayakan,” ucap Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menerima kedatangan pengurus KONI NTB di aula Kantor Walikota Mataram, Kamis (19/9). Kedatangan rombongan KONI NTB itu untuk melaporkan beberapa nama atlet Kota Mataram yang sedang diincar oleh daerah lain. Sejumlah atlet lain yang namanya dirahasiakan juga masuk radar pengurus olahraga daerah lain. Ahyar Abduh yang juga menjabat Ketua Umum ISSI NTB mengatakan bahwa pihak Pemkot Mataram tak menginginkan para atlet Kota Mataram hengkang ke daearah lain. Pasalnya saat ini pihak Kota Mataram sedang gencargencarnya membina atlet, guna persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014. Bahkan untuk menujukan keseriuasannya pihak Pemkot Mataram akan mendukung pelaksanaan

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014 mendatang, pihak KONI Kota Mataram akan menjaring atlet lewat Pekan Olahraga Kota (Porkot) Mataram yang direncanakan di gelar di Kota Mataram, 10 November mendatang. Sekum KONI Kota Mataram, Mansur SH, kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (19/9) kemarin mengatakan bahawa Porkot Mataram nantinya rencananya mempertandingkan sebanyak 23 cabor sesuai dengan jumlah cabor yang dipertandingakan di Porprov NTB.”Pada Porkot Mataram nanti kita akan mempertandingakan sebanyak jumlah cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB,”ucapnya. Menurutnya, diantara cabor yang dipertandingkan dalam Porkot Mataram nanti yakni, Atletik, Pencak Silat, Kempo, Tinju, Voli Indoor, Voli Pantai, Tarung Drajat dan Menembak. Selain itu ada juga Karate, Tekwondo, Balap Sepeda, Tenis Meja, Bulutangkis. Lanjutnya, keseriusan KONI Kota Mataram untuk menggelar Porkot Mataram sudah dibahas lewat rapat KONI NTB di Hotel Lombok Plaza aru-baru ini, khususnya mengenai administrasi entry bay name dan entry bay number atlet sudah disiapkan untuk pemberitahuan di masingmasing kecamatan di Kota Mataram. “Secara redaksi surat menyurat sudah kita siapkan untuk pemberitahuan mengenai entry bay name dan entry bay number,” ucapnya seraya menambahkan bahwa saat ini pihak panitia sedang mempersiapkan sejumlah venue yang akan digunakan untuk pertandingan sejumlah cabor di Porkot Mataram. (fan)

Lionel Messi Selalu Lebih Baik

FASI NTB Bertekad Sumbang Emas di PON 2016 Mataram (Suara NTB) Pengurus Federasi Aeromodeling Seluruh Indonesia (FASI) NTB mengatakan kesiapan mereka akan memberi kontibusi medali emas NTB di kancah nasional. Saking siapnya mereka pun berambisi menyumbangkan dua medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Jawa Barat (Jabar) 2016 mendatang di pertandingan Paralayang dan Gantole . Ketua Federasi Eromodeling (FASI) NTB, Letkol PNB Arief Hartono, mengatakan bahawa saat ini pihaknya sedang semangat membangkitkan kembali hasrat para atlet olahraga paralayang dan gantole. Ia pastikan potensi medali emas NTB bisa digondol lewat nomor Gantole dan Paralayang. Menurutnya, Cabang Olahraga Paralayang saat ini mendapat apresiasi dan antusias dari atlet-atlet di 10 kabupaten/kota d NTB. Buktinya saat ini telah terbentuk sebanyak 10 Pengurus FASI di semua kabupaten/kota di NTB. “Pengurus FASI di seluruh kabupaten/kota sudah terbentuk. Dan para atlet di masing-masing kabupaten kota sangat bersemangat mendalami olahraga Paralayang. Dua mata lomba ini saya akan jadikan aset medali di event kancah nasional. Saya pastikan di PON Jabar tahun 2016, kita bisa menyumbangkan minimal dua medali emas di nomor Paralayang dan Gantole,”ucapnya. Lanjutnya, sementara ini pihaknya sedang dalam proses membina atlet, namun dari pembinaan itu setidaknya ada dua atlet yang berpotensi bisa menyumbangkan medali di kancah nasional yakni atlet nomor paralayang atas nama Nanang dan Hadi Utomo di nomor gantole. Menurutnya, para atlet paralayang sangat bersemangat untuk latihan, dan saking semangatnya mereka mengalahi estimasi dirinya untuk mendalami olahraga tersebut . sehingga ia pun optmis di tahun 2016 medatang, atlet FASI NTB bisa meberikan kontribusi dua medali emas di PON. “ Anak-anak ini siap latihan kapan pun. Melihat semangat mereka saya yakin atlet kita bisa menyumbang emas di PON 2016,”ucapnya. Ditambahkannya, dirinya mematok target dua medali emas di PON lewat paralayang dan gantole, karena fasilitas latihan di dua nomor itu diakui paling siap. Menegenai sarana latihan, Arief mengatakan tak ada kendala. Dia mengklaim NTB memiliki sarana latihan yang memadai untuk mengembangkan dua nomor tersebut. (fan)

Pekan Olahraga Kota (Porkot) Kota Mataram yang rencannya digelar oleh KONI Kota Mataram bulan November mendatang. Lanjutnya, soal kepindahan atlet Kota Mataram ke Bali itu akan segera diantisipasi oleh pihaknya. Dalam hal ini pihaknya siap mendukung dana pembinaan untuk atlet Kota Mataram yang punya prestasi nasional. “Kalau alasan kepindahan atlet itu karena lemahnya pembinaan, kita akan mengupayakan untuk mefasilitasi dana pembinaan,”ucapnya. Pada kesempatan itu, Ketua Umum KONI NTB, Kasdiono melaporkan bahwa saat ini atlet BMX Kota Mataram, Regina Patrisia sedang di incar oleh Bali. Pasalnya, baru-baru ini atlet BMX NTB itu baru saja menyumbangkan medali emas untuk daerah Kabupaten Gianyar di Porprov Bali, sehingga prestasi atlet itu membuat daerah Bali silau dan tergiur untuk mengambil atlet itu. Informasinya rencana kepindahan atlet itu dikarenakan tergiur dengan janji manis Pengprov ISSI Bali. Kabarnya atlet itu sudah menerima bantuan faslitas sepeda dan uang saku dari Bali. Ancam tak Keluarkan Rekomendasi Pihak KONI Kota Mataram menegaskan bahwa tak akan ada atlet Kota Mataram yang semaunya hengkang keluar daearah. Bila ada atletnya hengkang, pihak KONI Kota Mataram tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Hal ini disampaikan Sekum KONI Kota Mataram, Mansur SH pada Suara NTB di Mataram, Kamis (19/9) ke-

marin. “Tidak ada atlet Kota Mataram yang boleh hengkang, karena kita (KONI Kota Mataram) tidak akan mengeluarkan rekomendasi,’ucapya. Dikatakan Mansur, proses perpindahan atlet itu tidak semudah membalik telapak tangan. Para atlet yang berniat ingin hengkang keluar daearah harus melewati prosedur dan administrasi kepindahan yang cukup rumit. Salah satu persyaratan untuk hengkang kedaearah lain kata Mansur harus ada rekomendasi dari KONI kabupaten / kota, dan dia pun menegaskan bahwa KONI Kota Mataram tak akan mengeluarkan rekomendasi untuk perpindahan atletnya. Sementara itu Anggota Litbang KONI NTB, Dahlan A Bandu membenarkan bahwa proses kepindahan atlet tidak mudah. Perpindahan atlet bisa dilakukan kata Dachlan, harus ada alsan yang jelas. Diantara peryaratan untuk pindah itu, yakni karena atlet pindah sekolah atau pindah kerja, pindah tempat tinggal atau domisili. Setelah itu harus ada rekomendasi KONI kabupaten/ kota dan KONI NTB, serta rekomendasi dari Pengprov cabor. Tanpa melalui proses tersebut daearah NTB yang dirugikan bisa melayangkan protes. Dan bila kedua daearah saling mengklaim, resikonya atlet itu terancam tidak bisa mengikuti pertandingan di level kejurnas atau PON. (fan)

Pengurus IPSI Dituding Kurang Pro Aktif Selong (Suara NTB) Tidak masuknya atlet silat NTB dalam formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sangat disayangkan mantan Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI), H. Qiyamuddin Saman. Tapi disisi lain, ia menuding pengurus Pengprov IPSI NTB kurang pro aktif. Sejatinya memiliki tugas untuk mengusulkan dan tidak melewatkan kesempatan memasukkan usulan. “Yang mengusulkan itu sejatinya pengurus bukan pelatih,” kritik Qiyam disampaikan kepada Suara NTB , Kamis (19/9) kemarin, terkait pemberitaan sebelumnya. Ia menyampaikan, saat ini sudah terlambat. Pihak KONI disadari tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena KONI hanya menerima usulan. Pengusulan nama yang akan masukkan kedalam formasi CPNS sudah jelas. Karenanya, informasi terhadap peluang CPNS itu harus diketahui sepenuhnya oleh jajaran pengurus. “Cari informasinya,” pintanya. Penuturannya, di era kepemimpinannya sebagai ketua Pengprov IPSI NTB sebelumnya tidak pernah ada

yang terlewatkan ada atlet silat yang tidak masuk formasi CPNS. Selaku mantan ketua, ia mengaku sangat kecewa. “Dulu kita tetap dapat jatah hingga tiap tahun selama tiga tahun berturutturut,” imbuhnya. Menjadi PNS dari kalangan atlet katanya sangat diharapkan. Atlet-atlet NTB dipandang layak dan pantas menerima penghargaan sebagai PNS tersebut. Pasalnya, sudah banyak penghargaan yang diraih atlet NTB dan mengharumkan nama baik NTB di mata nasional hingga internasional. Masuk menjadi PNS juga bisa menjadi penyemangat para atlet untuk terus mengembangkan diri. (rus)

Kuwait dan Arab Saudi Disambut Upacara Pengibaran Bendera

(Suara NTB/ist)

Barcelona “Anything You Can Do, I Can Do Better”. Jika saja Lionel Messi penggemar pertunjukan Broadway, pemain Argentina ini mungkin menyenandungkan nomor Irving Berlin itu usai mencetak trigol saat Barcelona membekap Ajax Amsterdam 4-0 pada laga Liga Champions dini hari tadi. Lecutan Messi untuk kemenangan dalam Grup H di Nou Camp yang membuatnya menjadi orang pertama yang mencetak trigol tiga kali dalam empat laga Liga Champions berbeda tersebut, terjadi sehari setelah pemain Real Madrid Cristiano Ronaldo mencetak trigol saat melawan Galatasaray. Yang menjadi perhatian bukanlah mengenai apakah Messi yang lebih baik, namun lebih kepada bahwa persaingan antara kedua pemain terbaik di dua klub raksasa Spanyol itu tak ada tanda-tanda berakhir. Keduanya mencetak rekor-rekor dengan cepat dan mendekati rekor sebelumnya dengan menciptakan lebih banyak rekor. Messi (26) mencetak total golnya dalam kompetisi elite Eropa itu dengan 62 gol, atau terpaut sembilan gol dari rekor terbanyak sepanjang masa Liga Champions 71 gol dari Raul, sedangkan Ronaldo (28) menguntit dengan 54 gol. “Para pelatih yang datang ke ruangan ini selalu membicarakan betapa mengejutkannya dia,” kata pelatih Barca Gerardo Martino tentang kompatriotnya Messi dalam jumpa pers di Nou Camp. “Saya salah satunya.” Pemain Terbaik Dunia itu sejenak menghela nafas saat menghadapi juara Liga Belanda itu sebelum melepaskan tendangan melengkung yang mempesona ke sudut sempit gawang lalu memantul tiang masuk ke gawang Ajax pada menit 22. Pada babak kedua, sang maestro menemukan musiknya lagi dan memainkannya ke kesempurnaan. Sergio Busquets menyeruak dari lapangan tengah pada 10 menit pertama babak kedua sebelum kemudian menciptakan ruang bebas bagi Messi di sisi kanan, dan si Argentina dengan ciamik melewati pengawalnya, lalu menggunting bola untuk dijaringkan masuk ke gawang lawan. Namun yang paling khas dari tiga golnya dini hari tadi terjadi pada menit 75. Mengawali dari kanan dan bergerak ke kiri menyeberangi tepi area penalti lawan, dia menanti celah di antara barisan kaki para pemain Ajax sebelum melepaskan tendangan menyusur ke sudut kawan gawang. “Saya senang bisa membantu dia,” aku pemain teranyar Barca asal Brazil Neymar kepada wartawan. “Dia seorang jenius, yang terbaik di dunia.” Trigol lain untuk Messi. Rekor baru. Kemenangan berikutnya Barcelona, demikian Reuters. (ant/balipost)

Tak Masuk Formasi CPNS

Atlet Potensial Diincar

Barca Cukur Ajax 4-0 Barcelona Lionel Messi menjadi pemain kedua dalam Liga Champions yang menciptakan gol terbanyak setelah menciptakan trigol ke-27 saat Barcelona menghantam Ajax 4-0 di Nou Camp Kamis dini hari ini. Empat kali Pemain Terbaik Dunia itu kini mengoleksi 62 gol Liga Champions manakala Barca menang dalam pertandingan pertama kalinya melawan Ajax. Messi membuka gol pada menit 22 lewat tendangan bebas yang sensasional dan menggandakannya pada 10 menit babak kedua lewat tendangan kaki kirinya yang khas. Gerard Pique lalu menambahkannya menjadi tiga gol setelah menerima umpan silang Neymar, sebelum kemudian Messi mencetak gol ketiganya 15 menit sebelum bubaran. Dalam pertandingan perdananya dalam Liga Champions, bos Barca Gerardo Martino menurunkan Neymar dalam debut Champions-nya, sedan-

gkan Xavi dibangkucadangkan demi memberi Cesc Fabregas kembali ke lapangan tengah. Kendati tak terlalu mengancam Barca, Ajax sempat merepotkan Barca pada 20 menit babak pertama yang ditandai oleh upaya Neymar yang dengan mudah diantisipasi kiper Kenneth Vermeer. Kerja bagus Ajax berakhir ketika Lerin Duarte melakukan pelanggaran tidak perlu terhadap Messi sehingga dihadiahi tendangan bebas yang dengan sempurna dituntaskan Messi menjadi gol. Ajax sempat menciptakan peluang bagus ketika Bojan Krkic mengumpan Ricardo Van Rhijn namun sundulannya tak mampu menjebol gawang Barca yang dijaga Victor Valdes. Enam menit kemudian Valdes lagi-lagi menyelamatkan gawang dari upaya Duarte. Messi lalu berusaha menambah gol namun Vermeer melakukan penyelamatan sempurna. Van Rhijn melakukan peng-

hadangan sempurna kala Neymar berusaha menjebol gawang Ajax pada babak kedua. Namun hanya masalah waktu bagi Ajax untuk kebobolan dan Messi yang menerima umpan Sergio Busquets memperdaya Vermeer menjadi 2-0. Pemain Argentina ini nyaris menciptakan trigol lebih awal setelah menerima umpan dari Neymar, namun tendangannya melebar. Neymar kali ini mengumpan Pique yang dengan mudah menyambutnya lewat tandukan sehingga kedudukan menjadi 3-0. Messi akhirnya menciptakan trigol setelah melepaskan tendangan ke sudut kiri bawah gawang Ajax yang tak bisa dijangkau Vermeer. Ajax berkesempatan memperkecil ketinggalan namun Valdes sukses menggagalkan tendangan penalti Kolbeinn Sigthorsson pada 13 menjelang bubaran, setelah Javier Mascherano membanting Thurani Serero, demikian AFP. (ant/bali post)

Palembang (Suara NTB) Dua negara peserta Islamic Solidarity Games III Kuwait dan Arab Saudi mendapatkan upacara penyambutan berupa pengibaran bendera dari tuan rumah Indonesia di Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Kamis, dalam acara bertajuk “Flag Raising Ceremony”. “Secara resmi baru dua negara yang mendapatkan penyambutan resmi dari tuan rumah meski sejauh ini telah ada sembilan negara yang menginap di Wisma Atlet,” kata Staf National Olympic Committees Panitia Pelaksana Islamic Solidarity Games III (InaISGOC) Sumatera Selatan Diana Puspita. Ia mengemukakan, pengibaran bendara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap negara peserta yang bersedia berpartisipasi pada perhelatan olahraga negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam itu. “Untuk sembilan negara lainnya direncanakan akan dilaksanakan setelah seluruh kontingennya lengkap berada di Palembang, namun diperkirakan pada 21 September sudah terpasang semua bendera negara peserta,” katanya. Pada acara seremonial di pelataran Wisma Atlet itu, dilakukan pengibaran bendera Arab Saudi dan Kuwait dengan diiringi lagu kebangsaan masing-masing. Kemudian, panitia penyelenggara memberikan cederamata kepada perwakilan kedua negara sebagai

ungkapan selamat datang. Sementara, perwakilan dari Arab Saudi membagibagikan air zam-zam dan Al Quran kepada para undangan yang menyaksikan acara tersebut. Sebanyak 44 negara ambil bagian pada perhelatan olahraga negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, yakni Aljazair, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Burkino Fasao, Mesir, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Maladewa, Maroko, Malaysia, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, dan Suriah, Tajikistan. Kemudian, Turkmenistan, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Uganda, Yaman, Guinea, Mauritania, Gambia, Nigeria, Yordania, Togo, Pantai Gading, Senegal, Kamerun, Monzambik, Libanon, Tunisia, Somalia, Bahrain, Jibuti, Bangladesh, dan Chad. Menurut Ketua Deputi III InaISGOC Samuel Chatib mengatakan sekitar 700 orang atlet dan ofisial dari 26 negara telah berada di Palembang. “Diperkirakan kontingen besar akan berdatangan pada 20-21 September,” katanya. Perhelatan olahraga ISG itu sendiri telah mempertandingkan cabang olahraga bola basket pada Minggu (15/9) dan sepak bola (19/9) meskipun secara resmi akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 September 2013 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. (ant/balipost)

Indonesia vs Timor Leste Digelar di Sidoarjo

(Suara NTB/ant)

BEREBUT - Putu Gede Juni Antara (2) berebut bola dengan pesepak bola timnas Malaysia Muhammad Alif Haikal (13) dalam pertandingan babak kualifikasi grup B AFF U-19 Championship 2013 di Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, Rabu (18/9).

Gresik (Suara NTB) Pertandingan sepak bola Timnas Indonesia U-19 melawan Timor Leste dalam Semifinal Kejuaraan AFF U-19, akan digelar di Stadion Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/9). Humas Panitia Lokal Pertandingan, Bobby Mubarak, Kamis mengatakan, bila mengacu pada jadwal semula, pertandingan antara Indonesia melawan Timor Leste seharusnya digelar di Stadion Petrokimia, Gresik. Sementara, pertandingan semifinal lain mempertemukan Vietnam melawan Laos

digelar di Stadion Delta, Kabupaten Sidoarjo. “Keempat tim yang lolos semifinal sudah sepakat dengan perubahan itu, yakni Vietnam lawan Laos di Gresik, sedangkan Indonesia lawan Timor Leste di Sidoarjo,” katanya. Alasan perubahan, menurut Bobby disebabkan masalah keamanan dan kenyamanan pertandingan, karena di Stadion Petrokimia memiliki pagar pembatas penonton yang rendah dan mudah dipanjat. Saat laga Indonesia melawan Myanmar yang berlang-

sung di Stadion Petrokimia, Gresik tanggal 12 September 2013, banyak suporter yang turun ke lapangan untuk memburu kostum para pemain. “Kejadian inilah yang membuat panitia memindahkan laga Timnas digeser ke Sidoarjo yang memiliki kenyaman dan keamanan yang lebih bagus,” katanya. Ia berharap, pelaksanaan pertandingan semifinal yang berlangsung di Sidoarjo dan Gresik, pada pukul 16.00 WIB berjalan aman dan nyaman, serta mampu menyuguhnya permianan bagus. (ant/balipost)


SUARA NTB

Jumat, 20 September 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

800.000

PELUANG BISNIS

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462.

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

www.g-milk.net

TRAVEL

HILANG

HILANG

STNK R2 HONDA TH 2011 DR3833BVNOKA/NOSIN:MH1JB9129BK747441/JB91E-2738492 AN.DESAKWAYANWIYADNI.A.MA HILANG DISEKITAR JL.PARIWISATA MATARAM

STNK YAMAHA DR5188CA N O K A / N O S I N : MH354POOBCJ196703/ 54P196945 AN.ABDUL KADIR RANGGO HILANG DISEKITAR JL.BRAWIJAYA

STNKR2SUZUKIDR4414NOKA/ NOSIN: MH8CF48CA8J-313621/ F484-ID-319393 AN.DESAK WAYAN WIYADNI.A.MA HILANG DISEKITAR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRIJUALSOLARINDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL RUMAH DI CITRA MUTIARA 2 BLOK C No.11 PAGUTAN MATARAM BISA OVER KREDIT HUB: 0817365070

PELUANG USAHA FRANCHISE PENDIDIKAN HY 6JT www.sempoabinta.com 081374800275


SUARA NTB

Jumat, 20 September 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

SUARA NTB

Halaman 14

Kampanye AZAN di Gerung Disesaki Pendukung

Rakyat Siap Menangkan AZAN Satu Putaran Giri Menang (Suara NTB) Ribuan massa pendukung dan simpatisan paket Dr. H. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si (AZAN) membanjiri Gerung. Konvoi kendaraan masa pendukung berasal tidak saja dari Gerung, namun juga seluruh kecamatan di Lombok Barat memadati jalanan sepanjang GerungLembar-Mataram untuk menuju ke Lapangan Mareje Gerung tempat acara Kampanye monologis pamungkas pasangan nomor urut satu ini. Lapangan umum Mareje Gerung Pun penuh sesak dengan lautan manusia. Semua kalangan ikut serta menghadiri kampanye tersebut, mulai dari kalangan anak-anak, pemuda, orang tua. Petani, nelayan, pengusaha hingga pedagang asongan. Tak ketinggalan, tokoh agama sebanyak 100 lebih tuan Guru, pedande, pinandite, tokoh Budha, tokoh Hindu juga turut serta dalam kampanye tersebut. Semua ormas di Lombok Barat pun turut tumpah ruah, termasuk NW Lobar, Garda Lobar, Perkumpulan Pemuda se-Kecamatan Lobar, Gapoktan dan Poktan serta gabungan nelayan. Tak ketinggalan pula dari tokoh nasional, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang juga Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Ketua DPD PDIP,

H. Rachmat Hidayat, Ketua DPRD NTB, HL. Sujirman dan TGH. Mahally Fikri. Membuka sesi kampanye, Ketua Tim Pemenangan Paket AZAN, H. Umar Said mengulas soal kegiatan kampanye monologis perdana di Narmada, Gunung Sari. Kampanye ini berhasil menyedot animo masyarakat, terbukti tidak kurang dari enam sampai tujuh ribuan pendukung memadati kegiatan kampanye tersebut. Kampanye di Gerung kali ini merupakan kampanye terakhir (ketiga), ini pun sukses menyedot sekitar tujuh ribuan pendukung. Di sela kampanye, grup band Amtenaar menghibur massa yang memadati lapangan. Massa Pendukung dan simpatisan pun terbawa alunan musik reggae yang dibawakan Amtenaar. Kesempatan orasi pertama diberikan kepada anggota DPR RI Dapil NTB H. M. Syafrudin, ST. Menurutnya, Lobar selama lima tahun di bawah kepemimpinan Zaini Arony sudah jauh berubah. “Karena itu jangan lupa pilih AZAN, karena terbukti memberi bukti bukan janji,” teriak Syafrudin mengajak massa pendukung. Orasi Syafrudin pada kesempatan itu singkat, lalu dilanjutkan kesempatan Akbar Tanjung berorasi. Akbar Tanjung juga mengulas keberhasilan pembangunan Lobar di level nasional, dari segi pendapatan, infrastruktur daerah, dan pariwisata sudah terbukti. Menurutnya, hal ini menjadi bukti kalau Zaini Arony telah berbuat. Karenanya, rakyat perlu mendukung AZAN un-

tuk melanjutkan pembangunan yang telah on the track. Tidak saja di sektor itu, Lobar di kancah nasional juga mampu menjadi penyumbang stok beras nasional. Karena dari sekian banyak kontribusi NTB bagi nasional, sekitar 25 ribu ton berasal dari Lobar. “Hal ini menjadi bukti keberhasilan pembangunan dibawah pemerintah pak Zaini, karena itu jangan lupa pilih. AZAN nomor urut 1,” kata Akbar Tanjung. Ajakan Akbar Tanjung itu pun dibalas riuh oleh massa, warga pun siap memenangkan AZAN. Orasi berlanjut ke Ketua DPD PD yang juga Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. TGB menekankan, nomor urut satu yang dimilki AZAN sama dengan nomor TGB-Amin pada Pilgub lalu. “Nomor urut satu AZAN sama dengan nomor urut TGB-Amin, hasilnya pun insya Allah sama dengan hasil sebelumnya (Pilgub),” ungkap TGB sapaan akrab Zainul Majdi. Zainul Majdi, merasakan besarnya animo masyarakat untuk mendukung AZAN. Terbukti, sepanjang jalan mulai dari Mataram-Gerung macet total, sehingga kendaraan yang ia tumpangi macet di tengah jalan hampir satu jam lebih. Sepanjang jalan ada pendukung AZAN mengarah ke Lapangan Gerung. Selama lima tahun lalu kata TGB ia memimpin NTB, selama lima tahun itu ia melihat hasil pembangunan Lobar dibawah Bupati Zaini Arony berhasil. Zaini menurut TGB telah bersungguh-sungguh membangun Lobar. Hal itu bisa dilihat dari

data kemajuan pembangunan pada masa Zaini Arony, “kesuksesan luar biasa, baik indikator, pendidikan, kesehatan,” tukas Zainul Majdi. Memang masih ada yang belum selesai harus disempurnakan, ada kekurangan perlu dicukupi dan harus diselesaikan. Karena itu semua masyarakat Lobar secara bersama-sama memberi kesempatan kepada Zaini (AZAN) bersama Fauzan Khalid untuk memimpin Lobar satu periode lagi. Menurut TGB, AZAN diterima dan mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas. Terbukti, semua kalangan tampak hadir. Pun Ormas, seperti NW, Garda Lobar. “Dukungan tidak lahir dari satu kelompok, namun semua kelompok,” tegas Gubernur termuda ini. Terakhir, giliran H. Zaini Arony dan Fauzan Khalid berorasi. Hadirnya ratusan tuan guru, pendeta, pinandite, pemangku menurut AZAN menunjukkan paket ini berada di hati masyarakat Lobar. “AZAN menang Satu kali putaran,” teriaknya seraya disambut teriakan massa. AZAN juga menyerukan kepada masyarakat kewaspadaan terhadap adanya pihak yang ingin bermain curang dan politik uang. Bahkan, jika warga berhasil menangkap penyebar fitnah dan politik uang akan diberi imbalan. Paket ini juga menyerukan, akan membantu Panwaslu untuk membongkar alat peraga pada massa tenang. “Mulai Jumat - Sabtu dan Minggu masuk hari tenang, AZAN akan membantu Panwaslu membongkar sendiri alat peraga,” ujarnya. (her/*)

Apa kata TGB dan Akbar Tanjung Soal AZAN ? SELAMA lima tahun ia melihat hasil pembangunan Lobar dibawah Bupati Zaini Arony berhasil. Zaini menurut TGB telah bersungguh-sungguh membangun Lobar. Hal itu bisa dilihat dari data kemajuan pembangunan pada masa Zaini Arony, “kesuksesan luar biasa, baik indikator, pendidikan, kesehatan,” ujar Zainul Majdi. Memang masih ada yang belum selesai dan harus disempurnakan, ada kekurangan perlu dicukupi dan harus diselesaikan. Karena itu semua masyarakat Lobar secara bersama-sama memberi kesempatan kepada Zaini (AZAN) bersama Fauzan Khalid untuk memimpin Lobar satu periode lagi. Menurut TGB, AZAN diterima dan mendapakan dukungan dari masyarakat secara luas. Terbukti, semua kalangan tampak hadir. Pun Ormas, seperti NW, Garda Lobar. “Dukungan tidak lahir dari satu kelompok, namun TGH. M. Zainul Majdi semua kel(TGB) ompok,”.

Hasil Pembangunan Zaini di Lobar terbukti, di level nasional sudah memberi kontribusi. NTB mampu support beras nasional, 25 ribu ton dari Lobar,”

Akbar Tanjung Orasi TGB di kampanye AZAN di Gerung, menyerukan AZAN menang.

Ratusan tokoh agama satukan barisan mendukung AZAN.

Paket AZAN bersama Akbar Tanjung dan TGB pada kampanye tersebut.

AZAN melakukan simulasi coblos nomor urut 1.

Massa membanjiri Lapangan Umum Mareje Gerung pada acara kampanye AZAN, rakyat siap dukung menangkan AZAN satu putaran.

Paket AZAN bersama TGB bersiap untuk membagikan bola kepada pendukungnya.

Orasi Akbar Tanjung di kampanye paketAZAN.

Simpatisan mengecat tubuhnya dengan slogan lanjutkan


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 15

Ancam Panggil Paksa UNSUR pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama sejumlah anggota DPRD yang kontra terhadap pembangunan pasar UMKM cukup ekstrim menanggapi sikap eksekutif. Wakil Ketua I DPRD KLU, Syarifudin, SH., mengancam akan melayangkan hak angket bila usulan DPRD dan Fraksi di DPRD untuk menghentikan sementara pembangunan pasar tidak diindahkan. “Sikap politik kami jelas, penentu kebijakan akan kami panggil paksa. Selanjutnya DPRD bisa menggunakan Hak Angket ke Pemda selaku pelaksana anggaran. Kita tidak ingin, pembangunan pasar UMKM ini menjadi pemicu bahwa KLU dijadikan sarang untuk mencari keuntungan proyek,” cetus Syarifudin, Kamis (19/9). Syarifudin mengatakan, sejak awal sudah mencurigai proyek pasar UMKM tidak melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar eksekusi pelaksanaan anggaran. Dalam pengajuan APBD tahun lalu pun, pembahasan mengenai proyek itu tidak pernah dibahas bersama DPRD sampai dengan perencanaan dan eksekusi anggaran dilakukan tahun ini. Jika Pasar UMKM melalui mekanisme, seharusnya tahapan yang harus dilalui adalah RDTR, perencanaan, perencanaan anggaran hingga pembebasan lahan. Tiap tahapan itu, harus melalui pembicaraan dengan pihak dewan serta unsur masyarakat dusun dan desa atas penggunaan lahan pecatu. Syarifudin pun mengklaim, adanya pengalihan anggaran atas sumber anggaran. Dalam APBD diketahui sumber anggaran berada di Disperindag, namun dewan mengetahui anggaran pelaksanaan justru ada di PU. Terkait hal ini, baik Kepala Dinas Perindag dan Kepala Dinas PU Tamben, keduanya membantah tudingan itu (berita sebelumnya). “Awal pembahasannya, sumber anggaran berasal dari DAK, setelah jalan pembangunannya justru berubah sumbernya DAU. Artinya bahwa, pertama kita dikelabui atas persoalan ini, sehingga harus distop dulu.” Dirinya mencurigai motif di balik pengalihan anggaran itu. Bahwa pengalihan anggaran itu ada kaitannya dengan penentu kebijakan. Betapa tidak, anggaran RP 3,5 miliar dari dana itu adalah permulaan. Namun yang sebenarnya, anggaran total dari rencana proyek yang sudah didesain oleh Pemda itu adalah Rp 87 miliar, termasuk Tanjung Square. Hal inilah yang membuat dirinya menolak menandatangani APBD waktu itu. “Maaf kalau saya katakan, ini ada indikasi mengambil uang daerah dengan segala macam cara. Untuk Pasar UMKM dan Tanjung Square (ke depannya), saya lebih setuju jika dikerjasamakan dengan pihak ke 3, agar pengelolaannya profesionSyarifudin al,” demikian Syarif. (ari)

PAW dan Pergantian Pimpinan Dewan Tunggu SK Gubernur Selong (Suara NTB) Pemberhentian Antarwaktu (PAW) dan pergantian pimpinan DPRD Lombok Timur (Lotim) masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB. Surat usulan pergantian sudah disampaikan jajaran DPRD Lotim ke Gubernur melalui Bupati. Kepala Bagian Hukum dan Humas DPRD Lotim, Ahyan kepada wartawan di Selong, Kamis (19/9), mengungkapkan, beberapa nama yang diusulkan segera di-PAW adalah dari Partai Bulan Bintang (PBB) Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang

juga Ketua DPRD Lotim. Sitti Rohmi akan diganti Lalu Ahzam. Hj. Hartini Haritani diganti H.M. Ali Mansur. Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H.M. Khaerul Rizal diganti Asmat. Anggota lainnya, L. Dedi Aprianto dari Partai Demokrat diganti Hirpan Bana. ‘’Adapun nama-nama pengganti pimpinan, adalah nama H. Edwin Hadiwijaya. Posisi wakil dari PKS akan ditempati Nurdin. Terbaru yang juga sedang proses, pergantian pimpinan dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Surdian di-

ganti oleh Ummi Sarkawi,’’ terangnya. Pergantian tampuk pimpinan dewan Lotim terbilang paling sering. Bahkan terbilang kursi pimpinan legislatif Lotim tidak ada yang penuh satu periode. PBB, PBR, Golkar dan PKS semuanya akan terganti. Diketahui sebelumnya, pimpinan dari Partai Golkar yang saat ini dipegang Daeng Paelori sebelumnya dijabat H. Hafiz. PBR paling sering. Setelah dari H. Rubai diganti Surdian dan kini menunggu pergantian ke tangan Ummi Sarkawi. (rus)

TERTIDUR - Disiplin oknum anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi sorotan. Saat sidang, Rabu (18/9) lalu masih ada anggota DPRD KLU yang tertidur ketika sidang berlangsung. Setali tiga Uang, oknum di Badan Kehormatan DPRD juga melakukan hal yang sama (insert). (Suara NTB/ari)

Wajar Ditolak Gubernur

Akumulasi Utang Lotim Capai Rp 114 Miliar Selong (Suara NTB) Penolakan Gubernur NTB terhadap APBD Perubahan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipandang wajar. Pasalnya, akumulasi utang yang melilit daerah berpenduduk terbanyak se NTB ini cukup besar. Terhitung tahun 2010 utang Lotim sebesar Rp 12 miliar, meningkat tahun 2011 menjadi Rp 30 miliar. Utang terus bertambah di tahun 2012 menjadi Rp 92 miliar dan terakhir menjadi Rp 114 miliar. Anggota DPRD Lotim, H. Qiyamuddin Saman Kamis (19/ 9), mengaku kaget ketika mengetahui jumlah utang di Loteng tersebut sangat besar. Pasalnya, pihak eksekutif tidak pernah memberikan informasi mengenai adanya utang. Saat pembahasan, Qiyamuddin mengaku sudah marah-marah. Semestinya, jajaran eksekutif memberikan informasi sejak awal mengenai masih adanya tunggakan utang. Diakuinya, tiap tahun

MTQ, Bupati Minta Lotim Tidak ’’Jago Kandang’’ Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan membuka pemusatan pelatihan atau Training Center (TC) Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Wisma Haji Selong, Kamis (19/9). Dalam sambutannya ia memberikan semangat pada para peserta agar membangun dan memperbaiki teknis dalam berlomba. Ia menyatakan, tidak boleh menjadi jago kandang. Ia mengharapkan, penyelenggara TC mewaspadai berbagai kelemahan teknis kafilah Lotim berdasarkan fakta pelaksanaan MTQ tahun-tahun sebelumnya. Dicontohkan, dalam hal mengelola nafas bagi qori’-qoriah ketika sedang berlomba. Teknik pemberian tekanan suara dalam melantunkan ayat-ayat suci Al Qur’an itu harus diperhatikan. Menurutnya, lantunan ayat-ayat suci menjadi lebih baik bila peserta benar-benar memahami makna isi yang terkandung dalam firman Allah yang tertuang dalam ayatayat Qur’an. Diakuinya, MTQ memiliki peranan penting dalam mempercepat pengamalan Al Qur’an dalam kehidupan sehari. Terutama dalam membentuk insan yang beriman dan bertakwa. “Al Qur’an bukan sekadar untuk di diceramahkan, tetapi yang paling penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” paparnya. Ia menegaskan, agama harus diamalkan dalam perbuatan bukan

(Suara NTB/ist)

SAPA - Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan, menyapa peserta TC MTQ XXV, usai memberikan pengarahan dalam acara itu di Wisma Haji Selong, Kamis (19/9). hanya kata-kata. Al Qur’an merupakan pedoman hidup yang tidak ada keragu-raguan sedikit pun. “Kalau agama benar-benar diamalkan, Insya Allah, Lombok Timur akan maju,” imbuhnya. Kabag Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur, Syahmat, S.Sos., selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan, TC bagi qori’/ qori’ah, hafiz/hafizah dan mufassir/ mufassirah dilaksanakan dalam

persiapan menghadapi MTQ XXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2013 yang akan dilaksanakan di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah. Ia melaporkan, TC itu akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai dari tanggal 19 sampai dengan 30 September 2013 yang dipusatkan di Wisma Haji Selong. Peserta yang mengikutinya sebanyak 50 orang, terdiri dari 20 cabang dan golongan yang dilombakan. (rus)

Anggota Orari Harus Ikut Ujian Tanjung (Suara NTB) Ujian bagi Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) sudah dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober mendatang, di Lombok Utara. Di NTB, pembagian lokasi ujian akan digelar di dua titik yaitu di Pulau Sumbawa untuk anggota Orari Pulau Sumbawa dan di KLU untuk anggota Orari yang berada di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Kepala Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Dishubparkominfo KLU, Kawit Sasmita melalui Kasi Hubkominfo, Dra. Nelyta, mengakui jadwal ujian mengalami penundaan dari seharusnya tanggal 15 September lalu. Jadwal diundur ke minggu pertama Oktober dengan kepastian Kabupaten Lombok Utara dipilih sebagai tuan rumah penyelenggara ujian tersebut. “Ujian sudah disetujui di KLU, tanggal 6 Oktober nanti. Khusus untuk KLU sendiri, jumlah anggota Orari yang tercatat di Provinsi

sekitar 100 orang,” ungkap Nely, Kamis (19/9). Dijelaskan Nely, pemegang Orari di KLU diharuskan untuk mengikuti ujian, mengingat pemegang alat telekomunikasi alternatif ini juga cukup banyak. Di Gili Trawangan misalnya, para kusir cidomo diketahui banyak memegang radio amatir ini. Sayangnya dari sekian banyak itu, kecil persentase dari mereka yang mengantongi izin atau menjadi anggota Orari KLU. Sweeping radio (Orari) yang dilakukan di Trawangan sebelumnya aku Nely, mengakibatkan pihak Dishubparkominfo harus mengambil langkah tegas untuk menyita alat telekomunikasi tersebut dari tangan pemegang. Jika dibiarkan, maka pemegang Orari tak berizin itu dapat mengganggu frekuensi yang ada. “Di Lombok Tengah misalnya, itu paling berbahaya bagi pemegang Orari tak berizin. Di sana ada Bandara Internasional Lombok, kalau ada pemegang orari tak jelas,

frekuensi pesawat terbang jelas terganggu, karena mereka sembarang menggunakan frekuensi,” sambungnya. Aturan perundang-undangan yang ada jelas dia, pemakaian radio amatir secara bebas diharuskan untuk disita. Demikian pula, anggota Orari yang tidak melakukan perpanjangan izin, maka Orari tidak akan memberikan izin pemakaian frekuensi. Di Lombok Utara sendiri, dengan topografi wilayah memanjang dari Pemenang hingga Bayan serta berbukit, pemakaian Orari menjadi sangat urgen. Hal ini terbukti saat penanganan bencana gempa beberapa waktu lalu, di mana komunikasi Orari memudahkan koordinasi khususnya di daerah-daerah yang tidak tercover jaringan telekomunikasi handphone. “Komunitas Orari menjadi prioritas untuk diaktifkan lagi, meski ada imbauan bagi pemegang yang tidak aktif untuk dilakukan pemutihan,” pungkas Nelyta. (ari)

wajar adanya utang. Namun tidak harus ditumpuk-tumpuk tiap tahun. Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah harus mengedepankan azas berimbang dalam penggunaan anggaran. “Kita juga sempat pusing,” akunya. Menurutnya, jika ada pemberitahuan sejak awal persoalan utang diyakini bisa teratasi segera, sehingga tidak menjadi menumpuk. Pemberitahuannya adanya utang justru menjelang akhir jabatan. Kon-

disi ini membuat DPRD tidak mengetahui uang apa yang harus digunakan untuk menutupi. Penggunaan keuangan daerah eksekutif harus mengukur diri. Tidak memaksakan diri menggunakan anggaran. “Jangan ngoyo untuk membangun, sesuaikanlah dengan kemampuan anggaran,” sarannya. Kejadian defisit yang dialami Lotim diistilahkan nasi sudah menjadi bubur. Qiyamuddin mengaku mendukung kebijakan Bupati

Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan yang akan memangkas belanja birokrasi. Penilaiannya, banyak pegawai yang tidak bekerja namun tetap menerima gaji. Anggota DPRD lainnya, H. Huspiani mengungkap hal senada terhadap adanya penolakan dari Gubernur. Secara normatif ia sampaikan, sudah wajar gubernur melakukan evaluasi terhadap APBD yang diajukan pemerintah daerah di tingkat kabupaten. Menurut H. Huspiani, adanya penolakan gubernur bukan berarti daerah tidak becus mengurus anggaran. Hanya saja memang harus ada evaluasi. “Kan tidak hanya APBD, seluruh perda juga dievaluasi oleh gubernur,” tandasnya. (rus)


SUARA NTB Jumat, 20 September 2013

Kekasih AQJ Jalani Pemeriksaan Hari Ini Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya akan meminta keterangan kekasih AQJ berinisial A pada Jumat (20/), terkait kecelakaan yang menewaskan tujuh orang dan melukai sembilan orang lainnya di Tol Jagorawi. “Rencananya teman wanita AQJ berinisial A dan ibunya akan dimintai keterangan setelah shalat Jumat,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta Kamis. Rikwanto mengatakan materi pemeriksaan seputar pertemuan AQJ dengan A sebelum terjadi musibah kecelakaan lalulintas. Selain itu, materi pemeriksaan sama dengan saksi lainnya berkaitan lokasi pertemuan AQJ dengan A dan kapan waktunya. Ia menuturkan pemeriksaaan terhadap A akan didampingi Badan Pemarasyakatan (Bapas) dan pengacara. Sebelumnya, AQJ yang mengendarai mobil sedan Mitsubishi bernomor polisi B-80-SAL terlibat kecelakaan dengan mobil Daihatsu bernomor polisi B-1349-TEN dan Avanza plat nomor B-1882-UZJ. AQJ mengendarai mobil dari arah selatan menuju utara, kemudian kehilangan kendali akibat diduga tidak konsentransi. Mobil itu menabrak pagar pemisah sehingga masuk jalur berlawanan dan menghantam Daihatsu “Grand Max” yang melaju dari arah utara ke selatan. Kemudian mobil Daihatsu itu terdorong sehingga menabrak Avanza bernomor polisi B-1882-UZJ. (ant/bali post)

Pilkada Kota Bogor, Bima Arya Raih Suara Terbanyak Bogor (Suara NTB) Rapat pleno penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, di Bogor, Kamis, menyebutkan Bima Arya meraih 132.835 suara atau terbanyak pada pilkada Kota Bogor. Di peringkat kedua adalah pasangan nomor urut 2, Acmat Ru‘yat sebanyak 131.080 suara.Peringkattigaadalahpasangannomorurut1,FirmanSidikHalimGartono sebanyak 125.793 suara. Pasangan nomor 4, Dody Rosadi-Untung W Maryono di peringkat empat dengan mengantongi 67.715 suara, danpasangannomorurut5,SyaifulAnwar-Muztahidindenganmemperoleh 43.448 suara berada di peringkat lima. Sebelumnya, Pilkada Kota Bogor, Jawa Barat, sempat diwarnai dengan saling klaim di antara dua pasangan calon wali kota melalui tim sukses masing-masing. Setelah proses pemungutan suara berlangsung, sejumlah kandidat melakukan hitung cepat dengan metode masing-masing, begitu juga dengan sejumlah lembaga survei lainnya juga melakukan penghitungan. Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan tim Bima Center melalui Charta, perolehan hasil perhitungan hingga pukul 20.30 WIB pasangan nomor urut 2 Bima AryaUsmar Hariman unggul dengan perolehan suara 35,0 persen. Perolehan suara terbanyak kedua ditempati pasangan nomor urut 3 Achmad Ru‘yat-Aim Halim Hermana sebesar 33,1 persen. Lalu pasangan nomor urut 4 Dody Rosady-Untung W Maryono berada di urut ke tiga dengan perolehan suara sebesar 15,7 persen, disusul di pasangan nomor urut 5 Syaiful Anwar-Muztahidi Al Ayubi sebesar, 10,1 persen dan terakhir pasangan nomor urut 1 Firman Halim-Gartono memperoleh suara paling kecil sebesar 06,2 persen. Berdasarkan hasil hitung cepat dari Bima Center, pasangan yang diusung oleh PAN, Partai Demokrat, PBB dan Gerindra ini unggul dengan selisih suara sebesar 1,9 persen atas lawan politiknya dari PKS, PPP dan Hanura. Berbeda dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh tim pemenang Achmad Ru‘yat-Aim Halim Hermana. Hingga pukul 20.33 hasil perolehan suara untuk pasangan nomor urut 3 ini sebesar 33,96 persen, disusul diurutan ke dua Bima Arya-Usmar Hariman dengan peroleh 32,09 persen. Sedangkan untuk tiga pasangan lainnya, yakni nomor urut 4 memperoleh suara terbanyak ke tiga sebesar 15,91 persen, berikutnya pasangan nomor urut 5 sebesar 9,97 persen dan terakhir pasangan nomor urut 1 sebesar 8,06 persen. Sejumlah hitung cepat juga dilakukan oleh tim pemantau PDI-P menunjukkan Firman-Gartono memperoleh suara 5,67 persen, Bima-Usmar 33,06 persen, Ru‘yat-Aim 32,54 persen, Dody-Untung 18,74 persen dan Syaiful-Muztahidi 9,94 persen. Sejumlah hitung cepat juga digelar oleh LSM Lekat, Tv plus, Kodim 0606 Kota Bogor dengan hasil perolehan yang berbeda tapi tetap persaingan didominasi pasangan nomor urut 2 dan 3. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pil KB dan ”Kuat Lelaki” Jemaah Haji Disita Jakarta (Suara NTB) Ribuan tablet berbagai obat dan rokok milik seorang calon jemaah haji Indonesia disita di Bandara Madinah, Rabu (18/9). “Dirjen haji menyesalkan kejadian jemaah yang membawa barang-barang yang melebihi jumlah ketentuan keimigrasian dan kepabeanan,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis. Menurut Anggito, seorang jemaah asal Kloter JKG 11 (Jakarta) bernama Ngaliman Marzuki Abdul Latif dengan no Paspor A5802615BS telah disita barang bawaannya oleh pihak kepabeanan Madinah. Barang bawaan tersebut berupa rokok 225 boks, urat madu 2.000 tablet, kuat lelaki 260 tablet, paracetamol 4.100 tablet, Kuku Bima 940 tablet, Nafacin 376 tablet, Ibuprafen 2240 tablet, Ekstrajoss 1440 sachet dan pil KB puluhan ribu tablet. Atas kejadian tersebut, Anggito meminta agar jemaah tidak membawa barang bawaan

yang berlebihan. “Jumlah yang sangat banyak tersebut diindikasi bahwa yang bersangkutan akan melakukan perdagangan,” katanya. Ia juga meminta agar jemaah datang ke Tanah Suci dengan tujuan hanya untuk berhaji bukan yang lainnya. Dirjen haji meminta agar ketelitian pada proses kepabeanan di embarkasi Tanah Air ditingkatkan. “Jangan sampai kejadian tersebut terulang lagi,” katanya. Anggito juga mengatakan akan menelusuri latar belakang pembawa ribuan obat tersebut. Sementara itu, jemaah haji Indonesia yang sedang berada di Madinah mulai bergerak menuju Makkah pada Kamis kemarin. “Rencana keberangakatan jemaah dari Madinah ke Mak-

kah akan dimulai 19 September. Jadi masih ada dua hari lagi sesuai dengan masa tinggal jemaah di Madinah sampai selesai shalat Arbain,” kata Kepala Daerah Kerja Madinah Akhmad Jauhari kepada awak Media Center Haji di Madinah, Selasa. Menurut Akhmad Jauhari, terdapat dua kloter yang telah menyelesaikan shalat Arbainnya (shalat berjemaah 40 waktu di Masjid Nabawi) pada magrib, Rabu (18/9) yakni Kloter SUB 1 (Surabaya) dan BTH 1 (Batam) dan seharusnya bisa berangkat menuju Makkah setelah magrib. “Namun untuk pemberangkatan setelah magrib kami belum memperoleh izin dari Muasasah di Madinah sehingga ada kemungkinan bagi yang selesai Arbain magrib akan diberangkatkan ba’da subuh esok harinya,” kata Akhmad Jauhari. Pada kesempatan yang sama, Akhmad Jauhari mengimbau kepada jemaah agar menguasai medan atau mengetahui lokasi pemondo-

(ant/bali post)

PELEPASAN - Sejumlah keluarga dan kerabat melambaikan tangan saat pelepasan pemberangkatan calon haji kloter 22 di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, Kamis (19/9). kan mereka sebelum bepergian agar tidak salah jalan. “Jangan pergi sendirian, bepergian secara berkelompok,” katanya, lalu mengingatkan agar jemaah tidak menggunakan alat pemanas untuk merebus air di kamar hotel untuk menghindari kebakaran.

Ia juga meminta agar jemaah hemat energi. “Jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, bila selesai ibadah segera pulang agar tidak kelelahan sehingga sakit.” “Jangan lupa kenakan masker,” kata Akhmad menambahkan. (ant/bali post)

PKS Diduga Minta Calon Gubernur Sulsel Bayar Rp 8 Miliar Jakarta (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mensyaratkan supaya calon gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin membayar hingga Rp 8 miliar agar diusung oleh partai tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulsel 2013. “Awalnya diminta Rp 10 miliar, tapi kami sanggupnya hanya Rp 8 miliar, dibayar secara bertahap,” kata Ilham saat bersaksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis. Ilham yang berasal dari Partai Demokrat tersebut menjadi saksi dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah. “Saya lebih banyak melalui terdakwa (Fathanah), namun menjelang pemilihan saya juga membayar ke DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) untuk saksi, pembayaran dilakukan lewat transfer dan pemberian tunai,” jelas Ilham yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Makassar. Pemberian uang tersebut diberikan secara bertahap yaitu Rp 7 miliar yang terdiri atas Rp 5 miliar yang berasal dari pengumpulan uang saudara-saudara Ilham, Rp 2 miliar yang ditransfer ke rekening Fathanah dan Rp 1 miliar yang diberikan langsung ke tim pemenangan. “Surat rekomendasi untuk mengusung saya dikeluarkan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yaitu Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekretaris Jenderal Anis Matta,” ungkap Ilham. Penyerahan surat tersebut diberikan saat acara Maulid Nambi di Makassar. Ilham yang mengaku sudah

kenal Fathanah sejak kecil mengaku membutuhkan dukungan PKS yang memiliki infrastruktur yang kuat di bawah sehingga ia menghubungi Fathanah yang tampak dekat dengan jajaran pimpinan PKS yaitu Luthfi Hasan Ishaaq dan Anis Matta. “Setelah saya minta Fathanah maka Sekjen PKS Anis Matta mengatakan biaya pemenangan kandidat nilainya Rp 10 miliar, angka ini disampaikan ke Fathanah, tapi kami negosiasi lagi sehingga didapat Rp 8 miliar, saya yakin beliau tidak berbohong,” ungkap Ilham. Selanjutnya Fathanah menyalurkan uang tersebut kepada Koordinator Wilayah PKS Sulawesi Najamuddin Marhamid Rp 1,5 miliar dan Wakil Ketua DPRD Sulsel yang menjadi tim pemenangan pilkada Sulsel Andi Akmal Pasludin sebesar Rp 4,57 miliar. “Uang Rp 1,5 miliar tidak dikirim tapi diberikan tunai oleh Fathanah,” kata Najamuddin yang j u g a menjadi saksi dalam

sidang. Selanjutnya saksi Andi Akmal juga mengakui bahwa Fathanah memberikan uang secara bertahap hingga Rp 4,57 miliar. “Ada empat kali penyerahan untuk pemenangan gubernur, ada tititpan dari Fathanah yang diserahkan oleh kakaknya,” ungkap Andi Akmal dalam sidang. Pemberian tersebut adalah Rp 500 juta pada Juli 2012, Rp 470 juta pada 21 September 2012, Rp 1 miliar pada 28 September 2012, Rp 1,8 miliar pada 28 September 2012 dan Rp 800 juta pada 2 Oktober 2012.

Selain memberikan uang kepada PKS, untuk pencalonannya sebagai calon gubernur Sulsel, Ilham juga memberikan uang Rp 2,5 miliar kepada Partai Hanura. “Untuk Hanura tidak sampai sebesar itu, cuma Rp 2,5 miliar karena infrastruktur partainya yang kami butuhkan,” tambah Ilham yang diketahui istrinya bersaudara dengan istri Anis Matta. Fathanah dalam perkara ini didakwa berdasarkan pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pi-

dana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar tentang orang yang menyamarkan harta kekayaannya. Fathanah juga didakwa menerima uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana berdasarkan pasal 5 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 1 miliar karena dianggap menerima bersama-sama dengan Luthfi pemberian mencapai Rp 35,4 miliar. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BERSAKSI - Walikota Makassar Ilham Arief Sirajudin (kiri), Korwil PKS Sulawesi Najamuddin Marhamid (tengah) dan Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Akmal Pasludin memberikan kesaksian pada sidang kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/9).

Pencalonan Ruhut Terancam Isu Penolakan Jakarta (Suara NTB) Penetapan Ketua Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul terancam batal bila anggota Komisi III DPR RI tak sepakat memilih Ruhut. Sebab, dalam Tata Tertib Dewan dan UU MPR,DPR, DPD dan DPRD (MD3), pasal 52 ayat 6, UU MD3 soal tata cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR, kemungkinan itu terjadi bila musyawarah mufakat tidak tercapai dan akan dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. “Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara

terbanyak,” kata anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta politisi dari partai lain untuk menghargai keputusan Partai Demokrat yang menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Max di Jakarta, Kamis, mengatakan penunjukan Ruhut sudah sesuai aturan dan konstitusi serta sudah menjadi jatah Partai Demokrat untuk posisi Ketua Komisi III DPR RI. “Ruhut ditugaskan jadi Ketua Komisi III, itu keputusan internal Partai Demokrat, jatah Partai Demokrat. Men-

genai kritik Ahmad Yani dan kawan-kawan Komisi III akan jadi komisi kucing atau komisi apa tolong hargai keputusan Partai Demokrat,” ujar Max Sopacua di Gedung MPR/DPR/ DPD RI. Lebih lanjut, Max menilai, politisi di DPR RI, khususnya Komisi III DPR RI sudah terlalu jauh mengintervensi dan mencampuri internal Partai Demokrat. “Heran saya, apa pernah Partai Demokrat mengambil jatah partai lain. Ketua komisi III itu jatah Partai Demokrat. Itu sudah diatur, secara konstitusi telah disahkan,” jelas Max. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meragukan kemampuan Ruhut Sitompul

untuk memimpin Komisi III DPR RI. Meski demikian, dirinya menghormati keputusan Fraksi Partai Demokrat yang menunjuk Ruhut menggantikan Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR RI. “Soalnya saya belum pernah lihat Ruhut pimpin rapat, apalagi jadi pimpinan pansus di DPR RI. Makanya saya meragukan kepemimpinan Ruhut,” kata Nasir melalui BBM, Jakarta, Kamis. Ia juga berharap, adanya anggapan sebagian orang bahwa Komisi III DPR RI dibawah Ruhut akan kehilangan kredibilitas tidak terjadi karena masih ada tiga orang pimpinan lain yang mem-back up.

“Jangan sampai apa yang dikhawatirkan sebagian orang bahwa saat Ruhut jadi ketua, maka komisi III DPR RI menjadi komisi badut. Mudah-mudahan tidak seperti itu sebab masih ada 3 pimpinan lagi yang bisa menutupi kekurangan Ruhut,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Tjatur Sapto Edy mengatakan, Ruhut mampu memimpin Komisi III DPR RI. “Saya kira Pak Ruhut mampu memimpin Komisi III DPR RI. Kita saling hormati antar fraksi dan dalam setahun ini, sebaiknya jangan terjadi penolakan terhadap Ruhut,” kata Ketua Fraksi PAN itu. (ant/bali post)


Snt20092013