Issuu on Google+

CMYK HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 19 JANUARI 2013

12 HALAMAN NOMOR 268 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lima Remaja SMP Diduga Terlibat Pesta Seks

(Suara NTB/is)

REKAMAN - Rekaman video yang diunggah di youtube beredar luas dan diakses masyarakat.

Diduga Memeras

LPA NTB dengan melibatkan lima orang pelajar. ‘’Pesta seks anak SMP pernah terjadi. Ada lima orang, dua perempuan dan tiga laki-laki. Dan ini terjadi,” jelasnya. Kejahatan asusila yang semakin memprihatinkan ini menurut Joko terjadi karena berbagai fakor. Dalam hal ini lingkungan keluarga memegang peranan yang paling besar. Selain lingkungan keluarga, pengaruh teknologi, informasi dan tayangan di televisi ataupun pengaruh mode pakaian. Bersambung ke hal 5

Bisa Diproses Hukum

Oknum Pejabat Dislutkan NTB Dicopot Mataram (Suara NTB) Oknum pejabat kepala bidang (kabid) di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB , berinisial LM, diduga memeras rekanan atau kontraktor yang memenangkan tender proyek di dinas tersebut. Akibat ulahnya itu, LM dicopot dari jabatnnya sebagai Kabid Perikanan Budidaya. Bahkan, saat ini Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sedang menyiapkan sanksi bagi LM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Ir.H. Ali Syahdan, MM di konfirmasi, terkait dugaan pemerasan yang dilakukan kabidn-

Mataram (Suara NTB) – Kasus asusila yang melibatkan para pelajar di NTB terus muncul. Terakhir pesta seks yang dilakukan oleh sejumlah siswa SMP diduga terjadi di Mataram. Kasus ini ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB beberapa waktu lalu. ‘’Tahun 2012 didominasi anak-anak SMP bukan oleh anak-anak SMA,” terang Joko Jumadi bagian Advokasi LPA NTB Jumat (18/1). Dijelaskan Joko, kasus pesta seks anak SMP ditangani

ya, tak membantah. ‘’Memang ada salah satu kabid kami diduga melakukan tindakan itu (pemerasan), Bersambung ke hal 5

KASUS pemerasan yang diduga dilakukan oknum pejabat Diskanlut NTB tersebut, juga menjadi perhatian penegak hukum. Tanpa harus dilaporkan, kasus pemerasan itu bisa diproses hukum, karena tidak masuk kategori delik aduan. ‘’Secara normatif saya bisa sampaikan, kasus ini masuk kategori delik murni. Artinya, tanpa proses pelaporan pun, pihak Reserse bisa menindaklanjuti dengan mengusut kasus ini,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husien dihubungi Suara NTB petang kemarin. Dimana delik pidananya jelas. Perbuatan oknum dimaksud bisa masuk tindak pidana gratifikasi, sesuai pasal 12 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Opsi jeratan pidana lain terhadap LM, adalah pasal pemerasan, Pasal 368 KUHP. ‘’Bahkan paling ringanancamanhukumannyaadalahperbuatantidakmenyenangkan karena yang bersangkutan memaksakan kehendak, bisa dijerat dengan Pasal 335 ayat 1 KUHP,” sebut Sukarman. Hanya saja, diakuinya selama ini banyak kasus yang mencuat ke publik, khususnya tersiar di media, luput dari pengusutan oleh aparat penegak hukum. Alasannya, karena banyak perkara lain yang sedang dan akan ditangani. ‘’Tapi bicara aturan, penegak hukum wajib menindaklanjuti informasi itu, jika memang delik pidananya pasti,” pungkasnya. (ars)

Dugaan SPPD Fiktif Pejabat Lobar

(Suara NTB/aan)

DUDUK di posisi Komisaris PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menghadirkan tantangan tersendiri bagi Dr. H. Zulkieflimansyah. Posisi itu cukup rumit, karena menempatkannya di tengah perbedaan perspektif para pemilik modal Newmont. Namun, baginya, masih ada sesuatu yang bisa diperbuat di perusahaan tambang tersebut. Dr. Zul – sapaan akrabnya, mengutarakan itu saat bertandang ke Redaksi Suara NTB dan Global FM Lombok, Jumat (18/ 1). Ia menjelaskan bahwa selain menjadi unsur keterwakilan daerah di Newmont, ia juga diharapkan untuk bisa menjadi sosok yang bisa memfasilitasi banyak kepentingan. Sebagai sebuah entitas bisnis yang dimiliki oleh para pemilik modal yang berbeda pemikiran, Bersambung ke hal 5 H. Zulkieflimansyah

KO M E N TTAA R

Sudah Prosedural PROTES terkait surat panggilan yang dilayangkan ke tersangka kasus tandon air BPBD NTB, Ir.H.Husnuddin Achsyid, ditanggapi pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Diklaim surat tersebut sudah prosedural. Hanya saja, terkait perubahan amplop Kejati menjadi amplop Gubernur NTB, enggan dikomentari Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH. ‘’Yang jelas, kami sudah bersurat resmi kepada tersangka, dikirim melalui pihak Setda Pemprov NTB. Dan itu sudah prosedural,” terang Sudiatmaja. Dibeberkannya, surat yang dilayangkan kepada tersangka Husnuddin itu dikirim dengan amplop resmi, Bersambung ke hal 5 I Gede Sudiatmaja

H Muhammad Nur

Ali Syahdan

H.Muh Suruji

Itu diproses sesuai Pejabat itu sudah Pak Gubernur kami copot, hukum, dan kita sudah mengacu kepada sanksi adiministandatangani trasi diproses di surat sanksi (pematuran yang BKD berlaku saja, berhentian) itu

Mataram (Suara NTB) Dalam penyelidikan kasus dugaan SPPD fiktif di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kejaksaan telah mengumpulkan sejumlah dokumen – dokumen sebagai bahan penyelidikan terkait perjalanan dinas oknum pejabat tersebut. Diantara barang bukti yang diperlukan adalah boarding pass maskapai penerbangan. Namun itu bukan jadi bukti mutlak, karena itu Kejaksaan mewaspadai para saksi dan oknum tersebut menyodorkan boarding pass palsu.

Karena menurut Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH, bagian yang paling memungkinkan untuk dipalsukan pada perjalanan dinas adalah boarding pass. ‘’Kami tentu mewaspadai ini dalam proses penyelidikan dugaan SPPD fiktif ini,” kata Sudiatmaja kepada Suara NTB, Jumat (18/1). Ia belajar dari pengalamannya pada saat menjabat di Kejari Maluku, Ambon. Ketika itu ia menyelidiki kasus SPPD fiktif yang juga melibatkan oknum pejabat. Bersambung ke hal 5

SEMAKIN LANGKA Kerbau semakin langka di Sumbawa. Masyarakat kini lebih digalakkan pada pengembangan sapi melalui program pemerintah Bumi Sejuta Sapi (BSS). Belum lagi, sekarang ini, petani juga sudah beralih ke handtractor untuk membajak sawah. Padahal jauh sebelumnya, petani banyak mengandalkan tenaga kerbau. Untuk itu, pemerintah tampaknya perlu kembali mengembangkan kerbau ini, sesuai dengan hasil seminar kerbau yang dilaksanakan beberapa tahun lalu di Sumbawa. Kumpulan kerbau di rawa wilayah Moyo Hilir seperti tampak dalam gambar, mungkin hanya sedikit dari kerbau yang masih tersisa di Sumbawa.

(Suara NTB/arn)

Cahaya di Ujung Terowongan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Kejaksaan Waspadai ”Boarding Pass” Palsu

Kematian Liam Davies

Pemerintah Perlu Belajar dari Australia Kematian Liam Davies, remaja 19 tahun asal Australia kelahiran Selandia Baru akibat menenggak minuman keras (miras) oplosan di Gili Trawangan, mengguratkan sebuah pelajaran penting. Bahwa Pemerintah Indonesia dan NTB khususnya perlu belajar dari negeri Kanguru itu.

BENTUK pelajaran penting itu menurut aktivis buruh migran, Muhammad Shaleh adalah, advokasi yang gencar dilakukan oleh Konsulat Jenderal Australia dan Kedutaan Besar Selandia Baru. Dua negara itu tu-

run tangan langsung, meski hanya untuk mengadvokasi kematian Liam Davies yang bisa disebut akibat kesalahan sendiri. Pemerintah Australia dan Selandia Baru melalui Interpol, mendorong Polri untuk

mengusut penyebab pasti meninggalnya Liam Davies, difokuskan pada peredaran miras oplosan di Gili Terawangan. Khususnya terkait keberadaan metanol pada minuman keras, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Halaman 2

Bule Australia Tewas di Gili Meno Berdayakan PKL dan Kuli Terminal

KPA Desak DS Dicopot Mataram (Suara NTB) Belum diberikannya sanksi tegas kepada ‘DS’, oknum guru yang diduga melakukan tindak asusila kepada belasan siswa Sekolah Dasar di Mataram membuat masyarakat tidak terima. Jumat (18/1) masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Anak (KPA) mendatangi kantor DPRD Kota Mataram dan mendesak DS segera dicopot dari jabatannya sebagai guru. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Bagian Advokasi Joko Jumadi, menjelaskan, desakan ini muncul karena saat ini DS masih bebas mengajar di salah satu Sekolah Dasar di Kota Mataram. Menurut Joko, selama ini sepak terjang DS sudah cukup panjang. Dari laporan yang disebutkannya, tindak asusila guru cabul ini sudah terjadi sejak tahun 2011-2012 lalu. Tak tanggung-tanggung korbannya pun sudah mencapai belasan, yang kesemuanya adalah anak di bawah umur dan merupakan siswanya sendiri. ‘’Dari hasil investigasi kami, ada lebih dari 10 siswa yang menjadi korban DS. Tetapi mirisnya, sebagian besar murid tidak paham bahwa apa yang dilakukan gurunya adalah pencabulan,” terangnya. Ketidaktahuan siswa inilah yang menjadikan LPA semakin prihatin. LPA mempertanyakan, mengapa oknum guru yang seperti ini masih dipertahankan menjadi pengajar. Bahkan Joko menyebutkan setelah sempat ditarik ke UPTD, Dinas Dikpora kembali memindah tugaskan oknum guru cabul tersebut dari SDN 2 Cakranegara ke SDN 20 Ampenan. Dengan alasan kekurangan guru dan tunjangan sertifikasi yang terancam dicabut. “Kami prihatin kenapa sampai sekarang DS masih mengajar. Kalau hanya masalah sertifikasi, ini insiden buruk. Saya kira ini harus mendapat perhatian bersama supaya ada efek jera. Harapan kita DS bisa dicopot sebagai pengajar,” tegasnya. Tak hanya LPA, Diah Soraya salah satu orang tua siswa pun angkat bicara. Dengan nada sedih dan geram, Diyah menuturkan tentang apa yang dilihat anaknya di depan Komisi II. Ia sedih sekaligus miris, karena anak laki-lakinya secara tidak langsung menjadi korban asusila yang dilakukan DS pada murid-muridnya. “Anak saya waktu itu melihat temannya dipegang-pegang. Saya sampai miris, saya takut kalau kejadian itu terekam di memorinya dan terbawa sampai dia dewasa nanti” terangnya. Tak hanya di sekolah, tindakan asusila ini menurut Diah juga dilakukan DS di rumah saat memberikan les kepada anak muidnya. Menurut cerita anaknya, tindakan ini dilakukan DS tidak lagi secara sembunyi-sembunyi tetapi di depan anak-anak lain. Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kota Mataram sangat prihatin dan berjanji akan segera bertindak tegas. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati menyebutkan, semenjak kasus DS yang diberitakan kembali mengajar mencuat di media, pihaknya tidak tinggal diam. Sebelumnya, komisi II sudah memberikan warning kepada Dinas Dikpora untuk menarik DS ke UPTD atau Dinas. Tetapi Nyayu menyayangkan tidak ada tindakan tegas dari Dinas. Pihaknya mendesak agar oknum guru DS segera dicopot sebagai tenaga mengajar dan berhenti berinteraksi dengan siswa. Dalam waktu dekat Komisi II akan bertemu langsung dengan walikota dan meminta walikota mempertanggungjawabkan hal ini. Komisi II akan terus mengawal kasus ini, seperti apa yang diminta oleh masyarakat. (nia)

Pembangunan Mangkrak

Kantor KPU Kota Mataram Dijadikan ”Kandang Ayam” Mataram (Suara NTB) -

Kelanjutan pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram belum ada kejelasan. Akibatnya pembangunan itu mangkrak hingga saat ini. Bangunan yang ada di kawasan jalan lingkar selatan itu bahkan dijadikan kandang ayam oleh petugas penjaga. Setiap hari ayam beserta kurungannya ditaruh di depan kantor itu untuk dijemur atau diberikan makanan. Hajar, petugas yang menunggu gedung itu, mengaku, sengaja memelihara ayam dan menyimpannya di bangunan itu, karena tidak dimanfaatkan. “Ya kan setiap hari saya di sini, ayam-ayam saya taruh di sini, bangunan-

nya juga kan belum dipakai,” katanya, Jumat (18/1). Ia tidak mengetahui sampai kapan bangunan itu akan dibiarkan mangkrak. Namun beberapa waktu lalu bagian depan sudah diratakan dengan tanah uruk, sehingga terlihat lebih lapang. Dua buah bangunan yang ada saat ini tidak bisa dimanfaatkan pihak KPU Kota Mataram untuk urusan-urusan Pemilu 2014 mendatang, sebab kondisinya yang masih tidak layak. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara, Jumat (18/1) mengaku, pihak Dewan sudah mendesak pihak eksekutif segera menyelesaikan masalah kantor KPU. Salah satunya, dengan menghibahkan aset

tanah yang menjadi lokasi pembangunan itu. Apalagi, masalah lahan menjadi kendala utama yang dihadapi untuk melanjutkan pembangunan masih menjadi milik Pemkot Mataram. Sementara dana baru bisa dicairkan dari pemerintah pusat, jika lahan itu sudah dihibahkan ke KPU. Komisi I DPRD Kota Mataram, katanya, menjadikan masalah kantor KPU ini sebagai salah satu prioritas yang harus segera ditangani. Dalam arti, penyelesaian pembangunan tidak dibiarkan berlarut-larut, sehingga rusak kembali. Ia berharap gedung itu segera dilanjutkan pembangunannya tahun mendatang, sebab dalam APBD Kota Mataram tahun 2013 tidak masuk di anggaran. (sir)

(Suara NTB/ars)

AUTOPSI - Tim medis RS Bhayangkara sedang mempersiapkan proses autopsi jenazah bule Australia James Douglas Blaecky (39).

Investor Gombal Hanya Rugikan Daerah Mataram (Suara NTB) Gagalnya sejumlah rencana investasi di Kota Mataram dianggap harus menjadi pelajaran penting bagi eksekutif dalam menjalin kerjasama dengan pihak investor, jangan sampai terus menerus merugikan daerah. Menurut Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. H. M. Zaini, kepada Suara NTB, Jumat (18/1), para investor gombal yang hanya bisa mengumbar janji telah merugikan daerah, baik dari segi fisik maupun non fisik. Ia mencontohkan, di kawasan eks Pelabuhan Ampenan, bekas bangunan dan material proyek membuat kawasan itu menjadi rusak, panas dan mengganggu kesehatan warga. Di satu sisi masyarakat dibuat berharapharap cemas menunggu dilakukan pembangunan, namun tidak pernah terealisasi. Masyarakat kemudian mulai tidak percaya kepada pemerintah, karena pembangunan yang ditunggu tidak kunjung terealisasi. Dari segi ini, pemerintah juga dirugikan karena membuat kepercayaan masyarakat menjadi luntur.

“Ini sangat merugikan daerah, sehingga yang lain terbengkalai, bahkan di sana ada pemotongan pohon dan segala macam. Kerugian yang besar bagi daerah,” kata politisi Partai Demokrat ini. Kasus eks Pelabuhan Ampenan, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting bagi Pemkot Mataram dalam memilih investor, jangan sampai terjadi kembali hal yang sama. Apalagi akan mempertaruhkan nama baik Walikota Mataram. “Ini harus menjadi pelajaran bagi daerah dalam memilih Investor. Memang kita butuh investor teta-

pi lihat dululah, termasuk juga di beberapa kawasan, seperti MWP dan makam Loang Baloq,”katanya. Komunikasi dan koordinasi dengan Dewan, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk bisa dilakukan kontrol terhadap para investor, sehingga investor tidak dengan semau-maunya mengumbar janji. Namun tidak ada realisasinya. Di sisi lain, ujarnya, untuk beberapa kasus, ia mengaku pihak Dewan kesulitan melakukan kontrol, karena eksekutif sendiri tidak pernah mengekspose ke Dewan. “Ketika ada yang mau membangun,

Pegawai Harus Taati Kebijakan Satu Hari Bersepeda Mataram (Suara NTB) Jajaran pegawai lingkup Pemprov NTB diminta mematuhi dan menaati kebijakan satu hari bersepeda ke tempat kerja. Kebijakan satu hari bersepeda tersebut diwajibkan kepada seluruh pegawai lingkup Pemprov NTB pada hari Jumat, yang sebelumnya direncanakan setiap hari Rabu. Kebijakan satu hari ke kantor menggunakan sepeda tersebut merupakan tindak lanjut program penghematan penggunaan BBM bagi kendaraan dinas. “Kalau kita yang bergerak di birokrasi sikap dasar itu adalah sami’na waato’na. Begitu kebijakan pimpinan ada, tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat,” tegas Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, yang dikonfirmasi saat pulang kerja menggunakan sepeda di Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/1). Ia mengatakan setiap hari Jumat, mulai pekan kedua Januari 2013 semua pegawai lingkup Pemprov NTB harus menggunakan sepeda. Artinya, pegawai tidak menggunakan kendaraan datang bekerja, khususnya yang menggunakan kendaraan dinas. Namun kebijakan itu belum dipatuhi pegawai. Pantauan Suara NTB, cuma Sekda dan ajudannya saja yang menggunakan sepeda, sementara pegawai yang lainnya masih menggunakan kendaraan dinas. “Ini sudah jalan satu hari menggunakan sepeda di jajaran Pemprov NTB. Semua pegawai menggunakan ini secara bertahap utuk penghematan BBM,” jelasnya. Muhammad Nur menambahkan, pihaknya juga akan memperketat penggunaan BBM bagi mobil dinas bagi para pejabat eselon tertentu di lingkup Pemprov NTB. Dari kebijakan ini akan terjadi penghematan anggaran belanja tidak langsung yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD untuk operasional kendaraan dinas.”Di jajaran birokrasi dulu kita lakukan kebijakan itu, baru nanti ke masyarakat,” ujarnya sambil berlalu. (nas)

Ini sangat merugikan daerah, sehingga yang lain terbengkalai, bahkan di sana ada pemotongan pohon dan segala macam. Kerugian yang besar bagi daerah mestinya diekspose ke Dewan, sehingga kami bisa melakukan pengawasan,” katanya. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Mataram Abdul Malik. Menurutnya, keputusan Pemkot menghentikan kerjasama dinilai positif karena selama ini PT Gunung

(Suara NTB/dok)

Samsul Adnan

(Suara NTB/sir)

BELUM DIFUNGSIKAN - Karena belum difungsikan, penjaga memanfatkan bangunan Kantor KPU Mataram di lingkar selatan sebagai ‘’kandang ayam”.

(Suara NTB/sir)

PEMBERDAYAAN terhadap masyarakat kalangan bawah merupakan suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan pemerintah. Seperti para pedagang kaki lima (PKL) dan kuli yang ada di kawasan terminal. Keberadaan mereka tidak bisa dianggap remeh, sebab jika mereka tidak diatur akan berdampak luas bagi pembentukan citra daerah, bahkan bisa membuat tata ruang kota terkesan kumuh. PKL misalnya, jika dibiarkan tanpa pengaturan, keberadaan PKL bisa saja membuat suatu kawasan menjadi kumuh. Namun jika ditata dengan baik malah sebaliknya mereka dapat menjadi daya tarik orang untuk berkunjung. Camat Sandubaya, Samsul Adnan yang dikonfirmasi, Jumat (18/1), menegaskan, pihaknya tengah mengupayakan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai PKL dan kuli panggul di Terminal Mandalika. Dua elemen masyarakat tersebut, menurutnya cukup memberikan pengaruh, bukan hanya dari segi pemberdayaan ekonomi, namun juga pembentukan citra daerah. Masalah yang dihadapi selama ini, banyak PKL yang masih berjualan di luar, padahal pemerintah sudah menyediakan lapak untuk mereka berjualan agar lebih rapi. Ke depan ia berharap para pedagang itu mau berjualan dengan tertib agar pemandangan kota tidak semrawut. “Meski sudah disiapkan tempat namun banyak pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang,” katanya. Sementara untuk kuli panggul di terminal, ujarnya, banyak laporan dari masyarakat yang memaksa membawa barang penumpang meski hanya sedikit, lalu mereka meminta bayaran. Perilaku kuli yang semacam itu membuat warga terganggu di terminal. Hal itu disinyalir dilakukan kuli liar yang beroperasi di terminal, padahal mereka bukan kuli yang sebenarnya. Mengatasi masalah itu, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan semacam kartu pengenal bagi kuli resmi yang ada di kawasan terminal. “Mereka akan kita berikan kartu pengenal, sehingga bisa dibedakan mana kuli yang asli dengan tidak,” tandasnya. (sir)

Mataram (Suara NTB) Diduga akibat terpeleset di kamar mandi, seorang bule Australia bernama James Douglas Blaecky (39) meregang nyawa, Jumat (18/1). Kejadian naas itu dialami korban di Bungalow Three Water Gili Meno. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti korban tewas. Siang kemarin, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda NTB untuk divisum. Keterangan dari kepolisian, James datang ke Lombok, dua hari lalu untuk berlibur. Namun entah seperti apa cerita awal, korban terpeleset di kamar mandi sekitar Pukul 10.15 Wita. Sekitar Pukul 11.00 Wita ia diperkirakan sudah meninggal. “Saya mendapat laporan dari Kades Gili Indah, H. Taufik, kemudian menurunkan tim ke lokasi. Dari TKP, kami mendapat informasi korban terpeleset dari kamar mandi kemudian kritis. Kami perkirakan korban sudah meninggal beberapa saat setelah terpeleset. Jenazah kemudian kita bawa ke Bhayangkara untuk autopsi,” kata Kapolres KLU, AKBP Rony Azwawie, SIK kepada wartawan. Mengenai dugaan lain penyebab korban tewas, ia belum bisa menyimpulkan. Di Bungalow itu, korban diketahui tinggal bersama rekannya Alexander Jhon Attaero. “Alexander ini jadi saksi dan akan kita periksa,” sebutnya. Langkah lain yang sudah dilakukan pihaknya, berkoordinasi dengan Australian Federation Police (AFP), menghubungi konsulat Jenderal RI di Australia. “Saya juga sudah lapor ke atasan saya (Kapolda NTB, red). Penyelidikan kasus ini sedang kami lakukan,” terangnya. James diketahui sudah lama menetap di Bali. Ia tinggal di Jalan Kesari No 1A Villa Sanur, Denpasar Bali. (ars)

H. M. Zaini Lawoe Mercu Buana dianggap tidak serius menggarap eks Pelabuhan Ampenan. Terkait rencana Pemkot Mataram membangun kawasan eks Pelabuhan Ampenan sebagai sarana publik, pihaknya sangat mendukung rencana tersebut. Menurutnya, rencana ini sudah tepat dan harus segera direalisasikan. (sir/nia)

Mayat Bayi Ditemukan di Kompleks Unram Mataram (Suara NTB) Jumat (18/1) masyarakat gempar. Mayat bayi ditemukan terbungkus dalam kardus sepatu, sekitar Pukul 14.00 Wita, di selokan kecil depan Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) oleh seorang petugas kebersihan. Mayat bayi yang diperkirakan berusia tujuh bulan itu diduga dibuang ibunya. Pertama kali mayat ditemukan tukang kebersihan kampus bernama Ma’ad. Pria paruh baya ini mengaku berniat mengumpulkan sampah di sekitar kampus dan selokan. Saat menyisir selokan kering di depan Fakultas Teknik, ia menemukan gumpalan sarung. Saat menarik ujung gumpalan sarung, menggelinding gumpalan plastik. Karena penasaran, plastik yang jatuh itu dipungut. “Saya buka lagi plastiknya, ada kardus kecil. Saya kaget, saya kira anak kucing,

tahu bayi,” kata Ma’ad. Kepanikan Ma’ad didengar warga lainnya dan mendatangi lokasi. Bayi yang masih terikat tali pusarnya itu dipastikan sudah mati. Penemuan mayat itu pun dilaporkan ke Mapolsek Ampenan dan mayat dibawa ke RS Bhayangkara oleh pihak kepolisian. Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto memastikan, kasus itu akan diselidiki jajaran Polsek Mataram. Diawali dengan autopsi oleh pihak RS Bhayangkara. “Dari hasil autopsi itu kita akan pastikan, proses dilahirkan bayi ini apakah melalui aborsi atau tidak,” sebutnya. Selain langkah itu, upaya penyelidikan terhadap pelaku pembuangan bayi juga dilakukan, dengan menelusuri kemungkinan adanya remaja atau wanita yang memilik tandatanda baru melahirkan. (ars)

(Suara NTB/nas)

NAIK SEPEDA - Sekda NTB H. Muhammad Nur (bersepeda) sedang wawancara dengan wartawan mengenai kebijakan satu hari naik sepeda di lingkup Pemprov NTB, Jumat (18/1).

(Suara NTB/ars)

MAYAT - Kondisi mayat bayi yang ditemukan warga di kompleks Kampus Unram, Jumat (18/1).


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Halaman 3

Pemda KLU Lanjutkan Program Padat Karya Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Daerah Lombok Utara kembali memprogramkan Padat Karya di Lombok Utara. Melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) KLU, Padat Karya tahun ini tetap menyasar aktivitas perluasan jalan, pengerasan jalan, pembuatan talud dan bronjong. Kepada Suara NTB, Kepala Dinsosnakertrans KLU, Intiha, SIP., didampingi Kabid Naker, Artadi, SH., Jumat (18/1) menyatakan jumlah anggaran yang disediakan mencapai Rp 831,56 juta. Dana tersebut dialokasikan dalam dua tahap, masing-masing Rp 294,455 juta dan Rp 547,105 juta. “DIPAnya sudah terima, tetapi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya yang belum. Kita diminta ke pusat untuk Rapat Koordinasi, di sana akan dijelaskan juklak dan juknisnya,” jelas Intiha. Implementasi program padat karya itu dijelaskan akan menyasar masyarakat yang notabene pengangguran dan setengah pengangguran. Meskipun tergolong minim, namun Disosnaker akan mengupayakan optimalisasi pemanfaatan dana program kepada masyarakat. Padat Karya oleh Pemda KLU dihajatkan sebagai salah satu instrumen untuk membuka lapangan kerja baru di tengah tingginya angka pengangguran. Sejauh ini pihaknya sudah menginventaris beberapa objek yang menjadi sasaran padat karya. Umumnya masih mengarah ke objek infrastruktur jalan dengan membuka jalan rintisan yang memudahkan akses masyarakat di tingkat pedesaan. Beberapa diantaranya pembuatan talud di areal eks longsoran di Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, serta pembuatan bronjongan di lokasi Madrasah Assyafi’iyah – Pemenang Barat. Di lokasi terakhir, bronjong yang dibuat setinggi 5 meter dengan panjang 61 meter. Lokasi-lokasi tersebut notabene sudah disurvai oleh konsultan. “Padat karya digelar dengan pola gotong royong, tetapi masyarakat akan menerima upah. Standar upah yang diberikan sesuai dengan ketentuan, untuk tukang Rp 50 ribu per hari dan untuk buruh Rp 35 ribu per hari,” ujarnya. Untuk mencapai pemerataan, tambah Artadi, pihak Dinas akan menerapkan perguliran di tingkat masyarakat. Dalam satu bulan, minimal masyarakat penerima program mendapat jatah masing-masing 1 minggu. Seperti yang diberlakukan di Desa Jenggala, dari 120 orang yang terlibat, seluruhnya memperoleh jatah atas proyek yang dikerjakan selama 3 minggu. Pada prinsipnya, dari alokasi proyek sebesar 30 persennya diarahkan untuk pengadaan bahan dan peralatan kerja, dan selebihnya untuk pembayaran upah harian, biaya survaei, pembuatan gambar hingga honor konsultan. (ari)

JADI PASAR Setiap Jumat, eks Jembatan Timbang di Kediri Lombok Barat selalu berubah fungsi menjadi pasar. Banyak pedagang, seperti pedagang ayam, pedagang bakso dan lainnya menggelar dagangannya di aset milik Pemprov NTB ini. Perlu ada upaya cepat dari Pemprov NTB sebagai pemilik aset memanfaatkan lahan ini agar tidak sia-sia.

(Suara NTB/ham)

Berkas Kasus Dislutkan Dilimpahkan

Polres Loteng Bidik Dugaan Korupsi DAK Pendidikan

Hipmi Nilai Sektor UMKM Alami Stagnasi

Praya (Suara NTB) Setelah sempat beberapa kali tertunda, berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perahu di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya oleh Polres Loteng. Seluruh persyaratan yang diberikan pihak kejaksaan sudah bisa dipenuhi tim penyidik Polres Loteng dan berkas dinyatakan rampung.

Tanjung (Suara NTB) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) KLU menilai pergerakan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Lombok Utara mengalami stagnasi. Indikasinya tak banyak usaha sektor riil di bidang produksi yang muncul ke permukaan. Usaha eksisting yang sudah ada pun tak menunjukkan geliat perkembangan siginifikan. “Kalau melihat dari sumber daya yang ada, kita potensial. Tetapi di KLU ini kita tidak memiliki perusahaan besar yang mampu berproduksi dalam skala besar. Sebagian besar bahan baku dikirim ke luar daerah dalam bentuk mentah, karena di sini tidak ada pengolahan,” ujar Ketua III Bidang Pariwisata dan Ekonomi, Bimbo, kepada Suara NTB Jumat (18/1). Hipmi dalam hal ini mempertanyakan langkah Pemda KLU dalam menggerakkan sektor UMKM yang bergerak di sektor olahan. Konsep program yang dibangun belum berorientasi pada keberpihakan produksi olahan komoditas unggulan yang banyak dihasilkan KLU. Bimbo melihat, usaha menengah dan besar yang ada di KLU sementara ini hanya mengandalkan pada olahan serabut kelapa. Usaha ini pun terbatas pada ketersediaan bahan baku yan ada di KLU. Bimbo berharap, sejumlah komoditas yang memiliki nilai/ harga pasar sedikit lebih tinggi dari yang lain dapat dibuka olahannya di KLU. Langkah ini akan mendukung ketersediaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat pengangguran mencapai lebih dari 75 ribu orang. “Kami meminta, kalau ada investor yang masuk, jangan sekali-kali dipersulit. Regulasi supaya dibuat yang memudahkan usaha di sini berkembang cepat,” sambungnya. Sejak KLU berdiri, ia menilai belum terlihat satu gerakan yang dibuat SKPD terkait untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas sektor pertanian. Upaya sebelumnya yang dilakukan dalam bentuk alokasi bantuan dana hibah sebesar Rp 1 miliar kepada 1.000 wira usaha baru pun tidak dapat dilihat sebagai satu kesuksesan. Pasalnya hingga kini, Hipmi belum mengetahui mana di antara penerima bansos yang merupakan wira usaha baru. Ia menilai, penerapan program serupa di masa depan ditinjau kembali. Menurutnya alokasi bansos setidaknya mengacu pada kebutuhan usaha mikro dan kecil. Dengan jumlah anggaran yang masing-masing Rp 1 juta kepada usaha mikro, bagi Bimbo tidak akan banyak membantu. “Apa artinya kalau modal hanya Rp 1 juta. Karena belum tentu kelemahan dan kebutuhan pengusaha mikro terletak pada modal, bisa jadi yang dibutuhkan adalah peralatan produksi,” tandasnya. (ari)

“Berkas sudah dinyatanya P-21 (rampung, red) dan sudah kita limpahkan ke kejaksaan termasuk tersangkanya,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik., Jumat (18/1) kemarin. Kini, Polres Loteng tengah membidik kasus dugaan korupsi lainnya. Masingmasing kasus raskin Kades Menemeng Pringgarata, Kasus DAK Pendidikan Dikpora tahun 2010 serta kasus Bedah Rumah BPMD Loteng. Ditemui Suara NTB, di ruang kerjanya, Kapolres menjelaskan, pelimpahan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perahu di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dilakukan Kamis (17/1) kemarin, untuk dua tersangka. Masing-masing L. WS, mantan Kadislutkan Loteng, serta EHS, direktris CV. Mantab Abadi selaku rekanan pengadaan perahu. Sedangkan berkas satu tersangka lainnya, Ma, panitia kegiatan

hasil penyelidikan lanjutan nantinya. “Kita lebih fokus menyelesaikan berkas tiga tersangka tersebut. Terkait kemungkinan tersangka baru, sangat tergantung hasil pengembangan nanti. Tapi yang penting, satu tugas sudah bisa diselesaikan,” timpalnya. Lebih lanjut, Supriyadi menerangkan, dengan telah dilimpahkan berkas ketiga tersangka kasus dugaan korupsi Dislutkan Loteng itu, pihaknya kini bisa fokus untuk menindaklanjuti kasus-kasus dugaan korupsi lainnya. Dimana saat ini, sudah ada tiga kasus dugaan korupsi yang masuk dalam daftar Polres Loteng. Masing-masing kasus raskin Kades Menemeng Pringgarata, Kasus DAK Pendidikan Dikpora tahun 2010 serta kasus Bedah Rumah BPMD Loteng. “Ketiga kasus itu kini menjadi bidikan kita selanjutnya,” tandas pria asal Malang ini.

Tak Punya KTP

Bupati Lobar Sebut Warga Pemalikan Penduduk Liar Giri Menang (Suara NTB) Kesulitan yang dialami pihak KPU dalam melakukan pendataan pemilih terhadap ratusan warga di Dusun Pemalikan, Desa Batu Putih Sekotong Lombok Barat (Lobar) mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Bahkan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd., tidak ragu mengatakan bahwa penduduk yang tidak mempunyai identitas seperti KTP merupakan penduduk liar. Dikonfirmasi Jumat (18/1) kemarin, Zaini Arony mengakui, bahwa dirinya sudah memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Tekan Gangguan Kamtibmas

(Suara NTB/smd)

Polres Loteng Intensifkan Operasi Subuh Praya (Suara NTB) Tingginya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) membuat pihak kepolisian setempat harus memutar otak lebih keras. Untuk bisa menekan gangguan kamtibmas tersebut, berbagai upaya pun terus dilakukan. Salah satu yang kini tengah diintesifkan yakni operasi subuh. Operasi terpadu yang melibatkan berbagai satuan di Polres Loteng tersebut, sudah digelar sejak akhir tahun 2012 lalu. Hasilnya, pun sudah mulai nampak. Dimana sudah ada beberapa pelaku kejahatan yang berhasil diamankan. “Hasilnya operasi sejauh ini bisa dikatakan belum maksimal. Tapi paling tidak sudah menampakan hasil,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik., di ruang kerjanya, Jumat (18/1) kemarin. Dikatakannya, target dari operasi subuh itu yakni semua jenis kriminalitas. Terutama kasus kriminalitas yang masuk kelompok 3C. Pencurian dengan kerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) serta pencurian sepeda motor (curanmor) yang termasuk tertinggi terjadi di Loteng. Dengan daerah sasaran seluruh wilayah Loteng. Pelaksanaan operasi yakni dini hari hingga menjelang pagi hari. Mengingat kasus kriminal, terutama curas dan curat, banyak terjadi saat dini hari. Sehingga dengan adanya operasi ini, pergerakan para pelaku kejahatan bisa diantisipasi sejak dini. Tapi untuk waktu dan tempat pelaksaannya memang tidak ditentukan. Karena operasinya sendiri diserahkan kendalinya ke masing-masing Polsek. “Jadi nanti Polsek yang menentukan waktu dan tempat pelaksaan operasinya. Kita di Polres hanya melakukan droping pasukan saja,” jelasnya. Selain melibatkan anggota Polres Loteng, operasi juga mendapat back up dari Brimob Polda NTB yang ada di Loteng. Yang secara bersama-sama melakukan operasi ke daerah-daerah yang menjadi sasaran. Sehingga setiap kali operasi, jumlah pasukan yang dilibatkan cukup besar. Termasuk untuk patroli-patroli subuh. Kendati demikian, bagaimanapun gencar operasi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tetap saja tidak akan bisa maksimal. Jika tidak didukung peran serta masyarakat secara luas. Untuk itulah, dukungan masyarakat sangat diharapkan. Paling tidak masyarakat bisa bersama-sama menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing. (kir)

pengadaan, akan diserahkan hari ini (Jumat kemarin, red). Dengan dilimpahkannya, ketiga berkas penyidikan tiga tersangka kasus korupsi yang diduga menimbulkan kerugian negara Rp 300 juta lebih tersebut, selesai oleh pihak kepolisian. Dan, kini tindak lanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan. “Jadi untuk kasus perahu ini, sudah bisa kita selesaikan,” tegasnya. Menurut Kapolres, kasus dugaan korupsi di Dislutkan Loteng tersebut memang menjadi perhatian utama. Sehingga pihaknya fokus untuk bisa menuntaskan proses penyidikan kasus tersebut. Supaya bisa diselesaikan sesegera mungkin. Mengingat proses penyelidikan kasus tersebut sudah cukup lama dilakukan. Disinggung apakah akan ada tersangka baru, Supriyadi mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya, hal itu akan sangat tergantung dari

H. Zaini Arony

Sipil untuk membenahi masalah administrasi warga Dusun Pemalikan tersebut. “Mereka harus punya KTP, dan untuk mendapat itu mereka harus mengurus surat pindah dari daerah asalnya. Kalau itu tidak dilakukan, berarti mereka penduduk liar,” pungkasnya. Bupati dalam menyikapi persoalan itu bahkan memerintahkan agar Dinas terkait bisa menyelesaikannya dalam waktu seminggu. “Ini tidak bisa dibiarkan, jadi harus segera disikapi,” tegasnya. Mengenai keberadaan warga Pemalikan yang mendiami kawasan hutan konservasi, Bupati menyatakan, bahwa secara aturan hukum, warga itu bisa saja diusir secara paksa. Namun, menurutnya, pendekatan merupakan cara paling jitu yang perlu dikedepankan. “Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Kami akan melakukan pendekatan terlebih dahulu,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar, H. Zulkarnaen. SH, mengatakan pihaknya siap melakukan pendataan termasuk pembuatan KTP kepada ratusan warga Dusun Pema-

likan itu. Hanya saja, semua persyaratannya harus diurus dari bawah yakni adanya pengantar dari Desa dan Camat setempat. “Jangan sampai setelah kita masukan ke data, ternyata mereka juga masuk data di daerah asalnya. Itu yang tidak bisa,” jelasnya. Disampaikan Zulkarnaen, dari penjelasan Kepala Desa Batu Putih, Zurzaini, beberapa tahun lalu, ratusan warga itu pernah meminta untuk dimasukkan sebagai warga di sana. Namun, pemerintah desa menolaknya, karena mereka masih terdaftar sebagai warga Loteng. “Pun kalau ada pemilihan kepala desa di daerah asalnya, mereka pulang untuk memilih,” imbuhnya. Kepala Desa Batu Putih, Nurzaini yang dikonfirmasi terkait hal itu juga menyatakan hal yang sama. Mereka (warga, red) pernah mengajukan diri untuk menjadi warga Batu Putih, namun warga bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat pindah dari daerah asalnya. “Kami khawatir akan terjadi kartu identitas ganda. Jadi kami minta surat pindah sebagai persyaratannya,” ujarnya. (smd)

Mereka harus punya KTP, dan untuk mendapat itu mereka harus mengurus surat pindah dari daerah asalnya. Kalau itu tidak dilakukan, berarti mereka penduduk liar

Namun kasus mana yang akan didahului, ia juga mengaku belum bisa menentukan. Tapi dari catatan yang ada, hanya kasus raskin Kades Menemeng yang sudah masuk tahap penyidikan. Sementara dua kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga besar kemungkinan kasus raskin Kades Menemeng yang akan didahului karena sudah tahap penyidikan. Ia mengatakan, pihaknya bisa saja menangani ketiga kasus tersebut secara bersamaan. Akan tetapi, khawatirnya nanti kalau ditangani bersamaan, tidak akan bisa fokus. Sehingga tidak bisa tuntas dalam w a k t u

singkat. Jadi pihaknya pasti akan memilih salah satu. Supaya proses penyelidikan bisa benar-benar terarah dan fokus. Sehingga bisa segera tuntas dalam waktu yang tidak beg i t u lama. (kir)

Supriyadi (Suara NTB/kir)

Molor, Pembangunan Dua Pasar di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Molornya proyek pembangunan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih saja terjadi. Setelah pembangunan jembatan, ternyata proyek pembangunan pasar yakni Pasar Gerung dan pasar Jembatan Kembar (Jakem) juga mengalami keterlambatan. Molornya pembangunan dua pasar itu diakui juga oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lobar, H. Joko Wiratno, SE., MM. Dikonfirmasi dalam sebuah kesempatan, Jumat (18/1) kemarin mengakui akan keterlambatan pembangunan dua pasar tradisional itu dari kesepakatan kontrak per 24 Desember 2012 lalu. Namun demikian, kata Joko, pihak kontraktor masih tetap melanjutkan pembangunan pasar itu. Pasalnya, kontraktor memiliki hak melanjutkannya sampai 50 hari terhitung dari batas akhir kontrak. Pun, lanjut Joko, dua kontraktor pelaksana yang mengerjakan dua pasar itu telah dikenai denda dengan besaran 1 permil per hari. Joko Wiratno menegaskan, dari progres yang ada, untuk Pasar Jembatan Kembar diperkirakan akan rampung Senin mendatang. Sementara untuk Pasar Gerung diperkirakan rampung 31 Januari mendatang.

Khusus untuk Pasar Gerung, pembangunan yang ada saat ini adalah tahap I. Nantinya, pada Bulan Maret akan dilanjutkan untuk pembangunan tahap dua. “Untuk prosesnya akan kita mulai bulan-bulan ini, sehingga paling telat Maret sudah bisa dimulai kembali,” tambahnya. Pantauan Suara NTB, sejumlah pembangunan di wilayah Kabupaten Lobar mengalami keterlambatan. Dari sekian banyak proyek yang ada, Pasar Gerung merupakan salah satu proyek yang mengalami keterlambatan yang sangat mencolok. Bagaimana tidak, pasar yang diproyeksikan selesai diakhir tahun 2012 lalu itu justru masih terlihat melakukan penggalian pondasi untuk beberapa bangunan. Meskipun sudah terlihat jejeran kios yang telah terbangun namun belum difinishing. Sementara los bagi pedagang masih berupa tiangtiang pancang yang juga belum 100 persen terpasang sempurna. Dari papan proyek yang terpasang, proyek yang menelan anggaran APBD Lobar tahun anggaran 2012 senilai Rp 2,8 miliar ini seharusnya rampung tanggal 22 Desember 2012. Adapun selaku pelaksana proyek adalah PT Praja Astindo Perkasa yang alamatnya di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Lombok Timur. (smd)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Halaman 4

Ratusan Hektar Padi dan Jagung di Sumbawa Puso Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan hektar tanaman padi dan jagung serta beberapa jenis palawija, puso terendam banjir di awal tahun ini. Serta ada beberapa ancaman serangan hama di sejumlah wilayah, meski belum mengkhawatirkan. Data yang dihimpun Suara NTB pada Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, Jumat (18/1) menunjukkan, dari kecamatan Lunyuk terdapat 44,81 hektar padi yang baru berumur 75-85 hari di desa Lunyuk Rea dipastikan puso dari 135 hektar sawah yang terendam. Jagung yang mengalami puso seluas 9,85 hektar dari 22,35 hektar yang terendam banjir. Kacang tanah puso seluas 1,50 hektar dan cabai rawit 1 hektar. Kemudian di desa Lunyuk Ode, dipastikan 5,5 hektar tanaman padi juga mengalami puso. Begitu pula di desa Perung ada 6,9 hektar padi. Serta di desa Padasuka, 5 hektar jagung dan 2,5 hektar kacang tanah serta 1 hektar cabe diketahui puso. Sementara di kecamatan Tarano, dari 120 hektar sawah yang terendam, ada 41 hektar padi yang puso. Sedangkan di kecamatan Moyo Hilir, saat ini masih dalam pendataan Distan Sumbawa. “Untuk Moyo Hilir, kita masih data di lapangan,” terang Kasi Perlindungan Tanaman Distan Sumbawa, Usman S.P. Terkait hama, Usman menyatakan, sejauh ini masih bisa ditanggulangi. Meski ada serangan belalang yang hampir menyebar di semua wilayah. Serta hama keong yang kerap merusak tanaman padi petani. Ada pula, hama lundi di Mapin Kebak Alas Barat, pada lahan seluas 7 hektar. Untuk sawah yang mengalami puso tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ir. Thalifuddin, telah melaporkannya ke Dinas Pertanian NTB dan pemerintah pusat, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut. (arn)

Dividen Belum Dibayar

KSB Berpeluang Gugat PT MDB Taliwang (Suara NTB) Tak kunjung rampungnya realisasi pencairan dividen kepemilikan saham tahun 2011 dari PT Multi Daerah Bersaing (MDB) ke PT Daerah Maju Bersaing (DMB), membuka peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) selaku pemegang saham PT DMB untuk mengambil langkah hukum. “Kalau kita lihat prosesnya, pada akhirnya pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham di PTDMB bisa mengambil langkah hukum menggugat PT MDB,” kata Asisten II Pemda KSB Drs. Nurdin Nur kepada wartawan, Jumat (18/1). Nurdin yang juga menjabat salah satu direktur di PT DMB perwakilan Pemda KSB ini menyebutkan, peluang menggugat PT MDB terbuka lebar. Pasalnya antara PT DMB dengan PT Muty Capital, pendiri PT MDB, memiliki perjanjian kerjasama yang jelas, di mana sejumlah persyaratan telah menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak sebelum perusahaan patungan untuk membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu dibentuk. “Perjanjiannya, ya termasuk soal pembagian dividen itu yang harus tepat waktu,” tandasnya. Sebagai perwakilan Pemda KSB di PT DMB, Nurdin mengaku, pemerintah tiga daerah melalui PT DMB telah melayangkan somasi terhadap PT MDB soal penyelesaian kewajiban pembagian dividen 2011 yang seharusnya rampung pada akhir 2012 silam. Sayangnya hingga kini somasi berisikan penegasan sikap para pemegang saham itu belum ditanggapi oleh PT MBD yang kini memegang 24 persen saham di PT NNT. “Ini salah satu langkah kita sebelum akhirnya kita harus mengambil langkah hukum,” tegasnya. Di sisi lain, pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham di PT DMB berharap penerimaan sisa dividen saham tahun 2011 itu sangat diharapkan selesai minimal di bulan Januari 2013 ini. Menurut Nurdin permintaan tersebut sangat wajar, pasalnya realisasi penggunaan anggaran tahun 2012 di mana pemerintah tiga daerah telah memproyeksikan penerimaan dan penggunaan dividen itu akan segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Otomatis akan menjadi temuan di APBD 2012 kalau saja BPK turun mengaudit keuangan pemerintah tiga daerah dan melihat ternyata dividen saham 2011 yang seharusnya diterima tahun lalu tidak ada yang masuk dan direalisasikan penggunaannya,” paparnya. (bug)

Dompu (Suara NTB) Konsultan pengawas mega proyek pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Bara dari CV Pola Teknik Mataram, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Rahman Wibisono selaku penanggungjawab teknik CV Pola Teknik diperiksa sekitar empat jam oleh tim jaksa penyelidik, Jumat (18/1). Namun Rahman enggan berkomentar kepada wartawan terkait proyek yang banyak ambruk tersebut dan menyerahkan ke pihak kejaksaan. ‘’Kalau soal itu (materi pemeriksaan) silakan ke Jaksa saja ya,” kata Rahman Wibisono kepada wartawan ketika dikonfirmasi saat istirahat shalat Jumat kemarin. Rahman Wibisono juga enggan mengomentari soal ambruknya sejumlah bagian mega proyek pembangunan TPA Bara. “Kan sedang ditangani Kejaksaan, sebaiknya ditanyakan saja ke Kejaksaan,” katanya yang langsung menghindari wartawan.

Pemeriksaan Rahman Wibisono dari CV Pola Teknik sebagai konsultan pengawas proyek merupakan orang keempat yang diperiksa terkait penyelidikan proyek pembangunan TPA Bara. Di antaranya Kepala Dinas PU Dompu, Ir. H. Rusdin, penanggungjawab lapangan proyek dari PT Karisma Multi Jaya, Gresik, Jawa Timur, Muhtar dan seorang stafnya. “Kita akan fokus dalam pemeriksaan proyek ini. Kajari dan beberapa staf sudah beberapa kali turun ke lokasi proyek,” kata Humas Kejaksaan Negeri Dompu, M. Junaidin HS, SH, Jumat kemarin. Pihak kejaksaan juga diren-

canakan akan memeriksa PPK Proyek TPA Bara dari Dinas PU Provinsi, kontraktor pelaksana. Pemeriksaan terhadap para pihak terkait ini direncanakan pekan depan. Proyek TPA Bara dengan nilai kontrak sekitar Rp 6 miliar tahun 2012 ini masih dalam tahap pengerjaan dan belum diserahterimakan. Kendati masih dalam tahap pengerjaan, tetapi beberapa bagian proyek sudah banyak yang rusak dan tidak berfungsi. Bahkan beberapa dinding bak penampung sampah ambruk diduga akibat kualitas pekerjaan yang rendah, baik dari campuran semen maupun ketebalan pasangan. (ula)

Sumbawanto

Thalifuddin

(Suara NTB/arn)

Kota Bima (Suara NTB) Menyusul adanya pernyataan dari KPU Kota Bima yang menyebutkan bahwa dua pasangan bakal calon (balon) dari jalur perseorangan atau independen telah memenuhi syarat dokumen dukungan ditanggapi oleh Panwaslu Kota Bima. Pasalnya, berdasarkan temuan terdapat indikasi kecurangan dokumen yang diserahkan oleh balon. Berdasarkan pernyataan Ketua KPU Kota Bima, Dra. Nurfarhati, M.Si dua pasangan yang lolos tersebut masing-masing Ir. Ihsan, MM- Ir. H. Taufiqurahman, MT dengan jumlah dokumen dukungan 12.149 jiwa dan Hj R.R. Soesi Wiedhartini –M. Rum Saleh, SH dengan 12.746 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan dan 38 Kelurahan. Dengan jumlah tersebut, kedua pasangan calon ini telah memenuhi syarat dukungan minimal. Namun belakangan Panwas Kota memprotes pernyataan dimaksud. Proses penyerahan syarat dokumen belum bisa dikatakan memenuhi syarat. Pasalnya, dokumen dukungan yang diserahkan dalam bentuk KTP, KK dan keterangan domisili harus dicocokkan terlebih dahulu dengan apakah sesuai dengan kondisi di lapangan. Di mana dalam satu-dua hari ini memang tengah dicocokkan di tingkat PPS. Hanya saja, berdasarkan temuan terdapat indikasi kecurangan dari bakal calon. Seperti pasangan Hj. R.R. Soesi Wiedhartini – M. Rum Saleh, SH di mana dari lima sampel yang diambil dalam bentuk fotokopi KTP, KK dan keterangan domisili ditemukan empat dokumen yang tak cocok dengan tandatangan pemilik. Ini selanjutnya, mengindikasikan adanya kecurangan dan wajib bagi Panwaslu Kota Bima untuk mengecek apakah tandatangan yang berubah tersebut benarbenar milik pemilik dokumen. “Atau mungkin KTP-nya yang diambil dan ditandatangani oleh orang lain,” tuding Koordinator Bagian Pengawasan, Ir. Khairudin M. Ali, MAP saat ditemui di Kantor Panwaslu Kota Bima, Kamis (17/1) sore. Selanjutnya, temuan ini akan diverifikasi lebih lanjut. Dan jika ditemukan dokumen akan dicoret dan sesuai aturan harus diganti dua kali lipat. “Ini yang saya lihat di Kelurahan Sambi NaE, belum lagi kelurahan lainnya,” tutur Khairudin. Sementara pasangan Ir. Ihsan MM – Ir. H. Taufiqurahman, MT, lanjutnya, terkait penggunaan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rite. Di mana di hari yang sama terdapat KK yang dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Uniknya lagi, nomor surat banyak yang dicoret. Sebagai Panwaslu, pihaknya kemudian memastikan apakah dikeluarkan secara legal oleh Kelurahan Rite. “Namun berdasarkan data yang kami peroleh, nomor-nomor itu (surat, red) dibuat serampangan dan tak ada di buku registrasi Kelurahan Rite,” tandasnya lagi. Terkait temuan ini, pihaknya tentu akan tak menoloskan dan mengangap syarat dukungan yang diserahkan gagal. Dalam kesempatan ini dirinya juga mengingatkan para balon pasangan yang maju untuk tak curang. Artinya, jangan sampai balon yang maju untuk tidak menggunakan cara yang tak benar. Jika kemudian hari temuan Panwaslu benar adanya, maka dengan terpaksa pihaknya akan mencoret. Bahkan sesuai dengan Pasal 115 ayat 3 dan 4 UU Pemilukada No 32 tahun 2004 tak hanya dicoret, temuan ini juga bisa dipidanakan dengan ancaman membayar denda minimal Rp 600 ribu. (use)

(Suara NTB/ula)

Jaksa Periksa Konsultan Pengawas TPA Bara

(Suara NTB/arn)

Dua Pasangan Balon Walikota Bima Dinyatakan Penuhi Syarat

(Suara NTB/ula)

RUSAK – Proyek TPA Bara di Dompu yang rusak, dan penanggungjawab teknik konsultan pengawas dari CV Pola Teknik Mataram, Rahman Wibisono (kanan) usai diperiksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Jumat (18/1).

(Suara NTB/bug)

BUTUH PUPUK - Tanaman padi petani di sekitar lingkungan KTC yang baru ditanam dan akan segera membutuhkan pupuk.

Petani KSB Kesulitan Memperoleh Pupuk Taliwang (Suara NTB) Para petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh pupuk di musim tanam kali ini. Laporan yang dihimpun media ini tak hanya petani padi, petani jagung pun mengeluhkan kondisi tersebut. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB yang dikonfirmasi terkait kondisi di lapangan tersebut, tak menampiknya. Dinas yang mengurusi pertanian ini bahkan mengatakan, kesulitan petani memperoleh pupuk tersebut sudah terjadi beberapa pekan lalu sejak para petani mulai melakukan kegiatan tanam. “Hari ini saya dapat laporan terbaru dari petani di kecamatan Sekongkang, mereka bilang kalau mereka juga belum mendapatkan pupuk untuk tanamannya,” terang Sekretaris Dishutbuntan KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si kepada media ini, Jum’at (18/1). Menurut Sumbawanto, untuk memenuhi kebutuhan pupuk di tingkat petani, pada tanggal 16 lalu, sebenarnya pihak distributor telah menyalurkan pupuk sebanyak 40 ton kepada petani. Namun jumlah tersebut tidak mencukupi, karena tingkat kebutuhan petani untuk sekali melakukan pemupukan sebanyak 80 ton. Perhitungan kebutuhan itu diambil dari jumlah luasan areal tanam padi dan jagung yang saat ini tengah ditanami oleh para petani. “Kita sekarang punya lahan padi 4 ribu hektar dan jagung 4 ribu hektar juga yang sedang yang sedang ditanami. Sement-

ara untuk melakukan sekali pemupukan, petani butuh 100 kilogram per hekatrnya. Artinya 40 ton yang didistribusikan itu hanya untuk memenuhi setengah dari kebutuhan sekali pemupukan petani. Dan jelas itu jauh dari kata cukup,” urainya. Informasi yang diterima Sumbawanto, penyebab kelangkaan pupuk di tingkat petani itu sendiri disinyalir akibat kondisi cuaca buruk yang melanda dalam sebulan terakhir. Pada bulan-bulan seperti sekarang ini memang diakuinya proses ditribusi pupuk terkadang tersendat dari perusahaan penyedia ke distributor. Penyebabnya sendiri adalah cuaca ekstrem yang membuat proses pengiriman dari Kalimatan Timur (Kaltim) ke daerah sulit berjalan lancar. “Pupuk subsidi yang kita terima asalnya dari Pupuk Kaltim yang pengirimannya melalui jalur laut. Nah sekarang lagi musim ombak, makanya distribusi pupuknya juga sedikit tidak lancar,” timpalnya. Namun demikian ia menegaskan, seharusnya kondisi cuaca yang tak bersahabat itu tidak bisa dijadikan alasan. Pasalnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Pupuk Bersubsidi secara jelas tanggung jawab pihak perusahaan penyedia hingga distributor harus menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani setiap saat. “Makanya persyaratan distributor harus punya gudang dan alat angkut, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Agar mereka selalu dapat menempatkan stok

pupuk dan dapat menyalurkannya dengan cepat saat petani butuh,” cetusnya. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang kerap terjadi dengan alasan cuaca itu, Sumbawanto berharap ke depan agar jumlah distributor untuk wilayah KSB dapat ditambah. Selama ini kata dia untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani, hanya mengandalkan satu distributor sehingga kebutuhan petani tidak dapat maksimal terpenuhi. “Di pulau Sumbawa ini hanya KSB yang dilayani distributor tunggal. Sementara di Sumbawa, Dompu dan Bima lebih dari satu, sehingga stok mereka cenderung aman saat musim seperti ini,” imbuhnya. Segera Didistribusikan Sementara itu, ribuan ton pupuk segera didistribusikan ke Sumbawa. agar bisa digunakan petani sebagai pengganti urea. Menurut Kepala Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin, M.Si, saat ini sudah sampai 100 ton pupuk yang terdiri dari 50 ton dan 50 ton NPK, melalui dua distributor besar di Sumbawa, Pesona dan Subur Makmur dari PT. Petrokimia Gresik. Sementara pada hari ini, juga tiba 200 ton ZA, dan 100 ton Phonska. “Pupuk ini langsung didistribusikan ke pengecer,” katanya. Kemudian diperkirakan pada 20 Januari mendatang, juga akan tiba di Sumbawa, 1.800 ton pupuk dari pelabuhan Lembar yang dikirim Petro Kimia. Terdiri dari, 800 ton ZA, 800 ton NPK, dan 200 ton Phonska. (bug/arn)

Kekecewaan Memuncak

Ketua Panwaslu Bima Kembalikan Randis Kota Bima (Suara NTB) Kekecewaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima memuncak terkait belum dikucurkannya dana operasional sebesar Rp 800 juta, terlebih mendengar kabar dana tersebut akan diserahkan dalam dua tahap. Sebagai puncak kekecewaan, Ketua Panwaslu Drs. Arif Sukirman, SH. MM pun mengembalikan kendaraan dinas (randis) operasional yang diperpinjamkan oleh Pemkot Bima dengan nomor polisi EA 21 S. Sementara itu, menanggapi masalah ini Pemkot melalui Sekda Ir. Muh. Rum menyatakan Pemerintah siap menyerahkan dana dimaksud. Pernyataan pengembalian mobil operasional ini disampaikan oleh Arif saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan 15 anggota Panita Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Hotel Permata, Jumat (18/1) pagi. Menurut Arif, pengembalian mobil ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap dukungan Pemkot Bima yang dianggap setengah hati. Mestinya lanjut Arif, Pemkot harus memberikan dukungan maksimal apabila menginginkan Panwaslu bekerja maksimal. Tentunya, tak mungkin Panwaslu bisa melaksanakan tugas Kepengawasan jika randis l yang diserahkan adalah mobil yang rusak. Harapan untuk mempercepat mobilisasi tugas justru malah membahayakan dia dan anggota lain karena nyaris kecelakaan saat mengendarai mobil. “Mohon maaf Pak Sekda, kunci mobilnya kami kembalikan semoga tidak ada ketersinggungan. Kami hanya ingin maksimal dalam bekerja sehingga demokratisasi bisa ditegakkan,” ujarnya di hadapan seluruh tamu undan-

gan baik dari FKPD, Ketua KPU Kota Bima serta pengurus Parpol. Dalam kesempatan itu, dia juga sempat menyinggung sikap Pemkot yang hingga kini belum mencairkan dana operasional. Terlebih adanya kabar rencana Pemkot yang ingin mencairkan anggaran Panwaslu dalam dua tahap. Apabila itu dilakukan maka pihaknya akan menolak untuk menandatangani. Bahkan mengancam tidak akan bertugas mengawasi proses Pilkada Kota Bima nanti. Pemkot terkesan memberikan sikap diskriminatif terhadap Panwaslu. Pihaknya, bukan mengemis namun meminta pencairan anggaran yang seharusnya diterima. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. Muhammad Rum dengan nada datar mengatakan anggaran tersebut sudah dianggarkan sejak tanggal 1 Januari 2013 oleh DPRD. Dikatakannya, masalah yang dihadapi berkaitan dengan anggaran sama dengan yang dihadapi oleh pihaknya dan elemen lain. Oleh karena terkait anggaran ini harus dilengkapi dengan administrasi. Namun dia berjanji anggaran tersebut akan segera keluar setelah penandatanganan MoU. Oleh karenanya dia meminta pihak terkait untuk segera menyiapkan Mou dimaksud. “Harapan kami, segera selesaikan MoU, karena dasar pembayaran itu adalah MoU yang disepakati Pemkot dan Panwaslu. Ketika MoU sudah ditandatangani, kami selesaikan pembayarannya,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, dia menolak adanya anggapan diskriminatif dari Pemkot terhadap Panwaslu. Menurutnya, seluruh masyarakat Kota Bima berhak awasi kebijakan Pemerintah tentunya melalui mekanisme yang sudah ditentunkan. (use)


RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Oknum Pejabat Dislutkan NTB Dicopot Dari Hal. 1 dan kami sudah berhentikan dari jabatannya. Proses administrasinya di BKD sebagai pihak berwenang,”ungkap Ali Syahdan. Dari informasi yang diperoleh Suara NTB, oknum kabid ini diduga memeras rekanan yang memenangkan tender proyek di bidang Perikanan Budidaya. Ia meminta imbalan uang kepada rekanan yang telah menang tender. Namun karena uang yang diberikan sedikit, oknum kabid ini sempat marah-marah. Praktik suap itu direkam video kemudian diunggah di situs youtube oleh seorang pemilik account youtube bernama Lalu Supardi dan dirilis 6 Januari 2013 lalu, hingga menyebar luas di jejaring sosial Facebook, salah satunya di grup diskusi bernama “Forum Diskusi Membangun NTB” yang diposting oleh seorang pemilik account bernama Abah Lank. Dalam tayangan video itu, jelas terlihat dua orang yang diduga sebagai LM yang berbaju dinas PNS warna cokelat dan seorang pria pelaksana proyek pembangunan, sedang berbicara dan diduga sedang transaksi suap. Tampak dalam tayangan video itu pria berbaju dinas PNS diberi amplop berisi uang sebanyak Rp 2 juta, karena sempat dipertegas nilai uang itu oleh pria berbaju dinas PNS tersebut. ‘’Ini berapa ni,” ujar pria berbaju PNS itu dan dijawab oleh pria yang diduga kontraktor itu sebesar Rp 2 juta. Lalu disebut masih kurang oleh pria berbaju PNS itu karena ia menginginkan minimal diberi Rp 4 juta untuk dua proyek di lokasi berbeda. Selanjutnya, terjadi tawar-menawar untuk mendapatkan tambahan uang, dan dijanjikan oleh pihak kontraktor akan direalisasi di kemudian hari. Dialog itu diakhiri dengan kesepakatan yang ditandai dengan saling berjabat tangan pertanda komitmen bersama di

kemudian hari. Terkait rekaman video si kabid yang protes karena diberi upeti sedikit, tak bisa dikomentari Ali Syahdan. Namun ia tidak menampik kalau rekaman itu memang beredar di internet. Ali mengaku, begitu mendapatkan laporan, langsung memanggil LM untuk menanyakan kebenaran laporan itu. Setelah mendengar pengakuan dari oknum tadi, ia langsung mengusulkan pemecatan terhadap LM sebagai kabid. ‘’Pejabat itu sudah kami pecat, sanksi adiministrasi diproses di BKD,”ujarnya. Sementara itu, Kepala BKD dan Diklat NTB, H.Muh Suruji juga membenarkan hal itu. Ia menegaskan, Kepala Dislutkan sudah menjatuhkan hukuman terhadap oknum yang bersangkutan berupa pemberhentian sebagai Kabid Perikanan Budidaya. Namun proses pemberhentiannya itu diproses di BKD. Ia mengaku surat usulan pemberhantiannya sudah masuk dan dtandatangani gubernur. ‘’Pak Gubernur sudah tandatangani surat sanksi (pemberhentian) itu,” tegasnya. Sekda NTB, H Muhammad Nur, SH.MH, memastikan pejabat di Dinas Perikanan dan Kelautan NTB yang diduga menerima suap dari rekanan pelaksana proyek pembangunan, akan diberi sanksi tegas. ‘’Itu diproses sesuai hukum, dan kita mengacu kepada aturan yang berlaku saja,” kata Nur, ketika wartawan, Jumat (18/1). Hanya saja, Nur enggan merinci kronologi dan permasalahan utama yang melatari praktik suap-menyuap yang diduga kuat dilakukan oknum kabid di Dinas Perikanan dan Keluatan NTB itu. (her/ant/Bali Post)

Sudah Prosedural Dari Hal. 1 logo dan kop Kejaksaan Tinggi NTB. Di dalam amplop, terdapat dua surat. “Surat pertama isinya panggilan kepada tersangka, surat kedua pengantar ke Setda Pemprov NTB,” sebutnya. “Tapi kalaupun ada perubahan amplop, jangan tanyakan ke kami,” tegasnya, kemudian menyarankan Suara NTB mengkonfirmasi pihak Pemprov NTB. Selama ini, pemanggilan

yang dilayangkan kepada pejabat terkait dengan pidana korupsi, selalu dilakukan secara prosedural. Surat pertama isinya panggilan kepada tersangka, surat kedua berisi pengantar kepada pihak pemerintah. Kemudian surat itu diteruskan oleh pihak pemerintah ke oknum pejabat yang dimaksud. ‘’Selama ini itu yang berlangsung, dan tidak ada masalah,” terangnya. (ars)

Pemerintah Perlu Belajar dari Australia Dari Hal. 1 dengan kadar alcohol mencapai diatas 50 persen yang diduga beredar di Gili Trawangan. ‘’Mereka mengklarifikasi rumah sakit yang sempat merawat Liam, mendatangi Dinas Kesehatan NTB, mendatangi Pemprov NTB, bahkan ke Mapolda NTB. Klarifikasi mengarah pada investigasi mereka lakukan,” kata Shaleh kepada Suara NTB, Jumat (18/1) sore kemarin. Berkaca dari sikap proaktif ke dua pemerintahan itu, ada baiknya ditiru Pemerintah RI, khususnya dalam perlindungan warga negara yang mendapat masalah di negara lain, apalagi sampai meregang nyawa. Tapi menteladani sikap Pemerintah Australia dan Selandia Baru itu, menurut Shaleh sepertinya masih sangat berat kita temukan di negeri ini, khususnya di NTB. Contoh kasus, kematian TKI yang tak berujung dan hampir setiap tahun kabar miris itu tersiar melalui media. Itu belum termasuk kejadian yang tidak tersentuh publikasi media. ‘’Nyawa warga kita di luar negeri, khususnya TKI, seolah tidak ada harganya. Setelah meninggal, jenazah dibawa pulang ke daerah asalnya. Setelah itu tidak ada tindakan apa – apa lagi dari pemerintah,” sindirnya. Kematian Liam Davies dengan kematian TKI, memang dua

hal yang kontras dalam sudut pandangannya, jika ditelisik dari penyebab. Tapi melihat kronologi masalah dalam kasus Liam, dia melihat ada upaya Pemerintah Australia untuk melakukan pembelaan terhadap warga negaranya, tanpa memandang apa penyebabnya. ‘’Tapi yang terjadi di negara kita ini justru terbalik. Kalau kematian TKI tidak diributkan, maka tidak akan ada upaya apa – apa. Justru ketika mencuat ke permukaan, baru ada gerakan, itu pun tidak efektif,” tegas Director Project Yayasan Tifa Wilayah NTB ini. Dari beberapa kasus buruh migran yang ditanganinya, hanya sebagian kecil yang tertangani oleh pemerintah melalui proses advokasi. Salah satu kasus adalah, kematian tiga TKI asal Lombok Timur yang diduga organ tubuhnya diambil. Pemerintah saat itu bergerak ketika aktivis berbagai lembaga, termasuk dirinya ketika masih di LSM Koslata, mengawali advokasi. ‘’Jadi dalam banyak kasus, pemerintah justru muncul saat LSM buruh migran dan aktivis kemanusiaan bergerak,” kritiknya. Tanpa ingin banyak berkomentar, ia sepakat dengan negara Australia yang bisa jadi pembanding paling konkrit. (ars)

Efisiensi Anggaran, KPU akan Kurangi Jumlah TPS Mataram (Suara NTB) KPU NTB menegaskan akan mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 9.322 buah TPS menjadi kurang dari 9.000 TPS. Hal ini dilakukan terkait dengan efisiensi anggaran. Meskipun terjadi pengurangan jumlah TPS, namun pihak penyelenmggara Pemilu yakni KPU akan tetap memegang prinsip memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dikatakan Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/1), terkait dengan adanya penambahan jumlah TPS di beberapa kabupaten/kota. ‘’Justru kita sedang berusaha mengurangi jumlah TPS ini.

Belakangan yang disodorkan saksi dan tersangka adalah boarding pass palsu. Namun pihaknya saat itu tidak kehilangan akal. Kata kunci penyimpangannya ditemukan setelah menelusuri manifest pesawat. ‘’Akhirnya dalam data manifest pesawat, kami tidak menemukan data yang bersangkutan. Akhirnya disimpulkan fiktif,” cerita Sudiatmaja. Langkah ini akan ditempuh dalam penyelidikan kasus SPPD fiktif oknum pejabat tersebut. ‘’Kita akan cek sampai manifestnya,” tegas Wakajati. Terkait perkembangan penanganan kasus itu sejak awal pekan pemeriksaan saksi, disebutnya sudah menunjukkan

perkembangan signifikan dalam penyelidikan. Sedikitnya sudah sembilan orang dimintai keterangan. Selain saksi, sejumlah dokumen terkait SPPD itu pun sudah diambil sebagai bahan penyelidikan. ‘’Sudah ada beberapa dokumen yang terkait itu kami minta dari saksi,” sebutnya. Ia mengaku belum mendapat laporan lengkap dari tim penyidik terkait penanganan terakhir kasus ini. Namun dalam tahap evaluasi nanti, ia akan mengecek hasil pemeriksaan saksi tersebut, demikian juga dengan dokumen yang diperoleh. Hasil evaluasi ini akan menentukan langkah penyelidikan berikutnya. (ars)

Kita berusaha dan kita optimis akan berkurang dari perencanaan awal sebanyak 9.322 TPS menjadi kurang dari 9.000 TPS,” ujarnya. Fauzan mengungkapkan, memang di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram terjadi peningkatan jumlah TPS. Untuk Lombok Barat sendiri, katanya jumlah TPS bertambah sebanyak 121 TPS sementara Kota Mataram akan bertambah sebanyak 22 TPS. Namun disisi yang lain, jumlah TPS di Kabupaten Bima akan dikurangi sebanyak 300 TPS. Kemudian di kabupaten Sumbawa dikurangi sebanyak 60 TPS bahkan kabupaten Lombok Timur juga akan dikurangi jumlah TPS-nya.

“Kita mengurangi TPS itu bukan tanpa perhitungan, tetap prinsip kita memudahkan pemilih, itu tetap. Walaupun kita kurangi tetapi prinsip memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya tetap kita pegang,”jelasnya. Ia menjelaskan jumlah TPS di beberapa kabupaten/kota mengalami penguranmgan dari perencanaan sebelumnya karena ada sebagian TPS yang digabung. Dibeberapa kabupaten/kota dilkaukan penambahan jumlah TPS karena mempertimbangkan kondisi wilayah yang agak berjauhan.Sesuai dengan UU . sebut Fauzan batas minimal pemilih dalam satu TPS sebanyak 600 orang. “Tetapi disisi lain didaerah-daerah pegunungan kemu-

Hotel Santika Mataram Perkenalkan Tiga Menu Baru Mataram (Suara NTB) Selain mengedepankan menu khas nusantara, tak terkcuali menu khas yang ada di Pulau Lombok, tiga menu baru diperkenalkan Hotel Santika Mataram. Tiga menu baru diperkenalkan karena dianggap sebagai kreasi memasuki awal tahun 2013. Ketiga menu tersebut diantaranya, Nasi Lemak, Mie Mamak dan TehTarik, yang dominan menjadi kesukaan orang asli Malaysia dan Singapura. Menu-menu tersebut dimunculkan, karena adanya peluang jumlah kunjungan yang datang dari Malaysia dan Singapura, terkait adanya layanan penerbangan langsung beberapa maskapai penerbangan. RnB Manajer Hotel Santika Mataram, Jaelani Romli, didampingi Asisten FO Manager,Yudhi Syarief, Executive Secretary and PR, Beauty Yuliana, serta Chef Executive Soemarno, memaparkann, menu baru yang disiapkan di Hotel Santika Mataram tersebut, sebagai upaya untuk terus berkreasi serta memenuhi kebutuhan tamu dari berbagai negara asal. ” Nasi Lemak, Mie Mamak dan TehTarik adalah tiga menu spesial yang sedang dipromosikan oleh Hotel SantikaMataram. Seperti yang telah diketahui, ketiga menu yang kami siapkan ini berasal dari negeri jiran yang kelezatannya sudah tak dipungkiri lagi,” terangnya kepada media disela-sela demo masak yang digelar langsung di Kafe Bayan Hotel Santika Mataram, Jumat (18/1) kemarin. Jaelani Romli menggam-

(Suara NTB/bul)

DEMO MASAK - Chef Executive Soemarno saat demo masak tiga menu baru di Hotel Santika Mataram. barkan, Nasi Lemak merupakan kegemaran orang Malaysia dan Singapura. Di mana pada awalnya, Nasi Lemak sering digunakan untuk bekal berladang oleh petani di dua negara tersebut. Lantaran dipercaya mampu memberikan tenaga dan gizi kepada mereka yang bekerja keras. Mengingat proses memasaknya menggunakan santan murni, biasanya, lanjut Jaelani, Nasi Lemak disajikan dengan telur, ayam, teri dan sambal, termasuk daging dan udang. Selain nasi, yang paling terkenal di Indonesia disebutnya Mie Mamak, atau disebutnya mie goreng ala negeri jiran, dengan rasa pedas dan gurih. Mie Mamak ini sendiri lebih lengkap dinikmati dengan acar timun atau cabe rawit. “Sebagai minumannya, Nasi Lemak dan Mie Mamak biasa ditemani dengan Teh Tarik, yaitu teh yang diberi susu kental manis kemudian dituangkan dari satu gelas,

kegelas lainnya atau lebih jelasnya ditarik,” jelasnya. Teh Tarik ini pada sejarahnya, dijual orang muslim India yang tinggal di Malaysia dan Singapura. Tetapi di Indonesia banyak dijumpdi Kota Aceh dan Medan. Bahkan dewasa ini, Teh Tarik dapat dengan leluasa kita temui dihampir setiap daerah di nusantara. Ia menyebut, dengan adanya tiga menu tersebut, diharapkan dapat memberi sesuatu yang asli kepada tamu yang akan berkunjung. Selain itu, beberapa menu khusus juga disiapkan, diantaranya menu ciri khas China, Arab dan India, sehingga dengan banyaknya menu yang disajikan, maka akan lebih variatif layanan menu yang disiapkan di Hotel Santika Mataram. Tetapi, tetap tidak mengabaikan menu asli NTB, Ayam Taliwang, Pelecing Kangkung, Sop Buntut dan berbagai makanan khas lainnya. (bul)

Ruas Jalan Simpang Lito-Lantung Butuh Perbaikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah titik pada pengerjaan ruas jalan Lito – Lantung masih membutuhkan perbaikan dari rekanan. Sebab dinilai belum layak. Seperti dikatakan Kepala Bappeda Sumbawa, L. Suharmadji, dari hasil pertemuan dengan masyarakat bersama Pt Newmont Nusa Tenggara (NNT) atau rekanan yang mengerjakan ruas jalan Simpang Lito-Lantung disimpulkan, adanya titik yang tidak sesuai dengan spek, sehingga rekanan harus melakukan perbaikan. Mengingat ruas jalan

tersebut masih dalam tanggung jawab pihak rekanan. Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa, tidak terlibat secara langsung dalam pengawasan proyek dimaksud. Hanya terlibat dalam hal perencanaan. Mengingat pengawasan menjadi domain dari PTNNT dengan menunjuk konsultan pengawas. Manajemen PTNNT juga sudah turun ke lapangan dan sekarang tindak lanjutnya ada di PTNNT. “Memang ada yang mesti diperbaiki, karena ada beberapa titik atau lokasi yang tidak sesuai,”tandasnya. (arn)

Lima Remaja SMP Diduga Terlibat Pesta Seks Dari Hal. 1 LPA NTB mencatat tingginya kasus asusila di wilayah Lombok. Sepanjang tahun 2012 saja, LPA mencatat 28 kasus asusila yang ditangani LPA. Jumlah ini belum termasuk yang ditangani Dinas Sosial sebanyak 25 kasus . Umumnya kasus asusila yang ditangani LPA menyangkut tindak pemerkosaan

Kejaksaan Waspadai ”Boarding Pass” Palsu Dari Hal. 1

Halaman 5

dan pencabulan. Semua kasus ini ditemukan paling banyak di wilayah hukum Mataram dan Lombok Barat. Kasus seperti pencabulan dan pemerkosaan terhitung cukup tinggi di kedua wilayah ini. Termasuk kasus insens atau tindak asusila sedarah, yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau antara kakak dengan adik. Untuk itu, peran keluarga

sangat penting guna mengantisipasi tindak asusila yang tidak diinginkan. Saat ini LPA telah melakukan beberapa tindakan, termasuk melakukan pencegahan melalui pendidikan di dalam keluarga. Karena jika hanya menyerahkan seluruh pendidikan pada sekolah, ini tidak akan cukup untuk mengantisipasi tindak asusila pada anak. (nia)

dian daerah-daerah yang sulit itu memang ada yang 200 orang, 300 orang jumlah pemilihnya per TPS,”jelas Fauzan semabri mengatakan data pasti jumlah TPSD di NTB akan selesia pada Januari ini. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Sat Pol PP NTB dengan Satpol PP kabupaten/ Kota di Mataram, beberapa hari lalu beberapa kabupaten/ kota di NTB mengalami penambahan jumlah TPS dari data sebelumnya.Beberapa kabupaten/kota seperti Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Bima terjadi peningkatan jumlah TPS dari belasan hingga puluhan TPS. Jumlah TPS di NTB sebanyak 9.322 sesuai dengan data yang diperoleh di KPU dengan

perincian Kota Mataram sebanyak 633 TPS, Lombok Barat 1.076 TPS, Lombok Tengah 1.769 TPS, Lombok Timur 2.344 TPS. Selanjutnya KLU sebanyak 431 TPS, KSB 240 TPS, Sumbawa 1.018 TPS, Dompu, 462 TPS, Bima dan Kota Bima masing-masing 1.098 TPS dan 250 TPS. Dari hasil koordinasi Satpol PP kabupaten/kota terkait dengan pengadaan Linmas pengamanan TPS Pilkada yang akan diselenggarakan 13 Mei 2013 mendatang, Lombok Timur terjadi peningkatan jumlah TPS dari 2.344 TPS menjadi 2.351 TPS, KLU dari 431 TPS menjadi 436 TPS. Kemudian KSB dari 240 TPS meningkat menjadi 264 TPS dan Kota Bima dari 250 TPS bertambah menjadi 275 TPS. (nas)

RSBI Dihapus, Sekolah Unggulan akan Tetap Dipertahankan Dompu (Suara NTB) Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Rintisan Sekolah Berbasis Intenasional (RSBI) di sekolah Negeri tidak langsung diterapkan Pemerintah Kabupaten Dompu. Dinas Dikpora Dompu akan menghapus RSBI setelah menunggu surat ketetapan dari pemerintah atasan. Kendati RSBI dihapus, Dinas Dikpora Dompu akan tetap mewujudkan sekolah unggulan. Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB, Jumat (18/1) mengatakan, keberadaan RSBI di Dompu hingga saat ini masih berjalan seperti biasa kendati legalitasnya telah dibatalkan MK. Pembubaran RSBI akan dilakukan sambil menunggu ketentuan dari pemerintah atasan. ‘’Memang RSBI telah dibatalkan oleh MK, tapi bagaimana mekanisme lanjutannya kita akan tunggu petunjuk dari pemerintah atasan,” kata Ichtiar. Kendati RSBI dihapus dari sekolah negeri, H. Ichtiar mengatakan, dirinya akan tetap mempertahankan sekolah unggulan di Dompu. Sekolah unggulan tidak akan ada kastanisasi

atau perbedaan antara yang kaya dan miskin. ‘’Namanya (RSBI) saja dihapus. Programnya tetap akan dijalankan, tidak ada kastanisasi antara siswa kaya dan siswa miskin. Semuanya memiliki kesamaan kesempatan dalam raih pendidikan yang mutu,” jelas Ichtiar. Dengan melahirkan sekolah unggulan, H. Ichtiar mengaku, akan melahirkan anak Dompu menjadi orang yang cerdas. Kecerdasan anak ini akan menjadikannya orang yang mandiri. “Orang pintar akan menjadi orang kaya dan hanya orang bodoh saja yang miskin. Cita-cita saya semua orang Dompu yang pintar,” katanya. Rintisan sekolah bertaraf internasional maupun bertaraf nasional di Dompu ada beberapa SMP dan SD. SMPN 1 Kempo dan SDN 2 Dompu merupakan RSBI di Dompu. Tetapi sekolah unggulan di Dompu diantaranya SDN 1, 2, dan SDN 20 Dompu, serta SDN 7 Woja. SMPN diantaranya SMPN 1 Dompu, SMPN 1 Woja dan SMPN 1 Kempo. sementara SMAN 1 Dompu sebagai sekolah unggulan di Dompu. (ula)

Geluti Usaha Sepanjang Masa USAHA salon dianggap sebagai usaha sepanjang masa, bahkan disebut “usaha tiada mati”. Karena hampir menjadi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berangkat dari analisa itu. Hartanto, yang saat ini yang dipercaya perusahaan kecantikan terbesar di Indonesia, Rudy Hadisuwarno sebagai Manajer Outlet di Mataram, berketetapan hati untuk menggeluti usaha ini. Anto ia biasa dipanggil dijumpai Suara NTB di Salon Rudy Cabang Mataram, Jumat (18/1) dengan ringan menyebut, memiliki impian besar untuk punya perusahaan sendiri, meski tak selevel perusahaan yang ia pegang sekarang. Tetapi ia mampu mengembangkan bakatnya memanajemeni perusahaan secara total.Hajatannya untuk memiliki perusahaan kecantikan yang mandiri, bukanlah sebuah hal yang mustahil baginya. Yang terpenting , usaha dan doa untuk mencapai impiannya tersebut, harus terus dilakukan. ‘’Saya sebenarnya tidak memiliki bakat untuk mengatur rambut, memoles, tapi saya berfikir harus punya keinginan yang kuat untuk memiliki perusahaan di bidang kecantikan dan tata rias, karena ini usaha tiada matinya,” ujar lelaki kelahiran, Semarang tahun 1985 ini. Mengawali langkah mencapai keinginannya itu, lelaki yang memiliki hoby bermain futsall ini punya komitmen kuat untuk menabung, dari penghasilan yang ia dapatkan, ia mulai sisihkan. Karena yakin dapat merealisasikan keinginannya itu. Mendapat posisi sebagai manajer dianggap sebagai kepercayaan yang besar harus di-

(Suara NTB/bul)

Hartanto ( Anto)

emban. Tentu ini adalah tantangan untuk mengembangkan perusahaan. Ini ia jalani dengan sepenuh hati, disiplin dan tekun. Maklum, ia anggap posisi saat ini masihlah seoarang pegawai. Tetapi, berbekal manajem ilmu yang sudah ia dapatkan dari pelatihan dan kursus langsung sebelum menjabat posisi manajer, dirasa cukup membantunya untuk memberikan yang terbaik.”Kalau berbicara ilmu manajemen sebenarnya sama saja. Hanya saja yang membedakannya adalah system manajemen yang diterapkan masingmasing perusahaan,” katanya. Saat ini sudah terhitung tiga tahun ia menjagai manager di perusahaan bergengsi ini. Satu setengah tahun ia sudah habiskan untuk di Lombok, setelah 1,5 tahun ia dipercayakan di Jakarta. Pada akhirnya nanti, Anto memastikan akan membuka cabang sendiri di Lombok, jika ia memiliki kesempatan untuk tetap tinggal di sini. (bul)

Cahaya di Ujung Terowongan Dari Hal. 1 memang dibutuhkan sosok penengah yang bisa menjembatani perbedaan tersebut. ‘’Kalau Bahasa Inggrisnya, they sleep in the same bed but they have the different dream. Jadi tidurnya di tempat tidur yang sama, tapi mimpinya berbeda,” ujarnya menganalogikan. Zul mengibaratkan posisi komisaris adalah semacam lembaga DPR dalam sebuah perusahaan. ‘’Saya mewakili satu partai di internal Newmont. Jadi ini bukan tugas yang baru,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini. Dengan kehadirannya di PT NNT, Dr.Zul berharap bisa mendorong agar program Newmont ini bisa lebih meny-

entuh apa yang menjadi aspirasi masyarakat setempat. “At least saya bisa ngasih perspektif yang agak berbeda ke manajemen,” ujarnya. Dr.Zul percaya bahwa pembangunan daerah ditentukan oleh kemajuan industri di daerah tersebut. Dalam konteks tersebut, NTB sebenarnya cukup beruntung memiliki sebuah entintas bisnis, sebuah industri bernama PT NNT. Karena itu, seandainya manajemen Newmont cukup peka, mereka sebenarnya bisa berperan untuk turut menghidupkan industri lokal dalam jumlah yang sangat banyak. Sayangnya, para pemegang saham asing rupanya punya perspektif yang berbeda. “Kalau orang barat, berbisnis itu

simple. Kita bayar royalti, bayar pajak, udah gitu, jangan lagi direcokin oleh hal – hal lain,” ujarnya. Singkatnya, dalam perspektif pemegang saham asing, persoalan lain di luar urusan bisnis tidak serta merta menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Daerah dan negaralah yang seharusnya mengurusi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pekerjaan warganya. Salah satu contohnya adalah persoalan pendidikan masyarakat. Dr. Zul menganalogikan masyarakat seharusnya diberi kail dan bukan ikan. Dengan demikian, mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Dengan kata lain, memberi mereka pendidikan dan keterampilan untuk men-

jawab kebutuhan sektor industri adalah lebih baik. “Kita dari 10 tahun berteriak pingin kerja – pingin kerja. Kalau saya manajemen Newmont, kalau orang nggak punya capacity, competency, bagaimana bisa diterima,” ujarnya. Karenanya, ia menilai bahwa institusi pendidikan tinggi seperti halnya Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) yang fokus pada pendidikan di bidang teknik seharusnya sudah mulai dibangun di daerah Sumbawa sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan, bila Newmont memang cukup serius, mestinya mereka bisa menginisiasi pembangunan sekolah engineering semacam UTS. Tapi, sekali lagi ia mengingatkan bahwa perspektif pemilik

modal di Newmont memang beragam. Manajemen Newmont tidak bisa dipaksa. Menyediakan pekerjaan di Newmont untuk tenaga lokal juga tidak mungkin dilakukan dengan mengusir pekerja yang sudah lebih dulu bekerja di sana. “Mereka itu anak – anak Indonesia juga. Dari ITB, UI, masak mau diusir,” ujarnya. Perbedaan – perbedaan kepentingan itu bagi Dr.Zul bukanlah persoalan yang mustahil dipertemukan. Baginya, sepanjang ada upaya untuk mempersatukannya, ada banyak hal baru yang bisa diraih. ‘’Kalau saya sendiri melihat masih ada cahaya di ujung terowongan. Masih ada pengertian yang perlu dibangun,” pungkasnya. (aan)


OPINI

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Langkah Pemerintah Australia Pantas Dicontoh MENINGGALNYA Liam Davies (19), wisawatan asal Australia karena diduga menenggak minuman keras (miras) oplosan di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) berbuntut panjang. Melalui Konsulat Australia dan Kedutaan Besar Selandia Baru, pihak keluarga meminta klarifikasi ke Pemprov NTB terkait kejanggalan kematian remaja ini setelah merayakan tahun baru di Gili Trawangan, akhir 2012 lalu. Kenapa ada utusan pejabat dari dua negara berbeda yang menemui pejabat Pemprov NTB untuk mengklarifikasi kematian remaja ini? Karena Liam Davies sebenarnya adalah warga Selandia Baru, namun ia bermukim lama di Australia. Mencermati langkah yang dilakukan utusan dua negara ini untuk mengklarifikasi penyebab kematian warganya, sungguh langkah luar biasa. Betapa berharganya nyawa seorang warga di mata Pemerintah Australia dan Pemerintah Selandia Baru. Hanya satu orang warganya yang meninggal dan dinilainya tak wajar, utusan dari ke dua negara itu datang ke daerah yang dikunjungi warganya untuk melakukan pengusutan. Terasa sangat timpang dengan kondisi kita di Indonesia. Perhatian pemerintah negara kita rasanya tidak sehebat yang dilakukan Pemerintah Australia dan Pemerintah Selandia Baru terhadap warga negaranya. Kita bisa mengambil perbandingan dari kasus-kasus yang menimpa sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Tidak terhitung jumlah TKI asal NTB khususnya, yang tewas, teraniaya hingga cacat seumur hidup serta berbagai perlakukan tak manusiawi lainnya. Tetapi perhatian pemerintah tidak sehebat Pemerintah Australia dan Selandia Baru terhadap warga negaranya. Pemerintah Australia dan Selandia Baru datang meminta klarifikasi ke Pemprov NTB tujuannya untuk lebih mendalami dan mendapatkan informasi yang lengkap terkait kematian warganya. Karena informasi yang berkembang pemicu atau penyebab kematian Liam Davies karena minuman oplosan (miras ilegal). Atas dasar inilah mereka meminta penjelasan kepada pemerintah daerah setempat, terkait regulasi nasional khususnya regulasi lokal terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah ini. Langkah ini dilakukan Pemerintah Australia, agar bisa dijadikan pembelajaran bagi warga negaranya yang bepergian ke luar negeri khususnya Lombok. Bahwa ada hal-hal tertentu (khususnya miras) yang harus dihindari warganya karena tidak layak konsumsi. Dari langkah yang dilakukan, Pemerintah Australia berharap, tidak ada lagi warga negaranya yang menjadi korban karena persoalan yang sama ( mengkonsumsi miras oplosan). Bahkan, hal ini (larangan mengkonsumsi miras oplosan) akan dijadikan referensi oleh Pemerintah Australia bagi setiap warga negaranya yang akan berkunjung ke NTB. Sungguh langkah yang pantas dicontoh. Seandainya saja pemerintah kita melalui pemerintah daerah melakukan tindakan berupa antsipasi yang sama terhadap para pahlawan devisanya ketika menjadi korban kekerasan, tentu munculnya kasus-kasus serupa akan bisa ditekan. Pemerintah kita akan memiliki referensi yang cukup dan bisa menjadi bekal bagi para TKI dan TKW untuk menghindari diri dari tindakan-tindakan tak manusiawi di tempat bekerjanya di luar negeri. (*)

Halaman 6

Makna Akreditasi dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan

B

ERAGAMA jenis dan mutu lembaga pendidikan mendorong pemerintah membentuk instrumen untuk menyamakan standar mutu pendidikan dengan melaksanakan akreditasi. Dalam Undangan-Undang Nonmor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional hasil akreditasi diimplementasikan dengan istilah terdaftar, diakui, dan disamakan. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional implikasi dari akreditasi diistilahkan dengan terkareditasi dan tidak terakreditasi. Kualitas akareditasi tercermin pada nilai yang diperoleh dalam bentuk kualitatif C, B, dan A. Nilai C merupakan konversi dari nilai kuantitatif dari 200 – 299. Sedangkan B merupakan konfersi dari nilai kuantitatif antara 300 – 374 dan nilai A merupakan konfersi dari nilai kuantitatif antara 375 k atas. Regulasi dari akreditasi tentunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan dari akreditasi tersebut adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi , Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal. Ketiga peraturan tersebut tersebut telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Pasal satu Permendikbud Nomor 59/ 2012 menegaskan “(1) Badan Akreditasi Nasional selanjutnya disebut BAN adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan; (2) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan; (3) Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAPS/M adalah badan evaluasi mandiri di propinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi; (4) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (5) ...”. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bah-

STASIUN RADIO

Oleh :

H. M. Mugni Sn. (M.Pd.,M.Kom.,Dr.)

(Ketua STMIK SZ NW/Pemerhati Sosial Budaya & Politik) wa BAN merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa anggota BAN terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya, dan/atau unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Dalam melaksanakan tugas BAN (kepengurusan/anggota) dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan (pasal 9, 12, dan 13 ayat 3 (Permendikbud, 57/ 2012). Anggota BAN dalam melaksanakan tugas wajib menjaga efesiensi, efektivitas, dan mematuhi nilai-nilai kejujuran, profesionalitas, dan obyektifitas dan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang memiliki kredibilitas tinggi. Anggota BAN dan tim ahli yang dianggkat untuk membantu melaksankan tugas akreditasi akan menjadikan efisiensi, efektivitas, kejujuran, profesionalisme, dan objektivitas sebagai acuan utama. Bila mereka melalaikan hal ini maka taruhan tanggung jawabnya akan terlalu berat. Berapa banyak orang yang akan mengkomplain, dan seterusnya. Oleh karena itu, anggota BAN berserta TIM-nya akan sangat tidak logis kalau sampai keliru memberikan nilai yang telah ter-SK-kan dan status akreditasi suatu lembaga pendidikan telah dipublikasikan di webside resmi BAN. Khusus untuk hasil akreditasi program studi pada perguruan tinggi dapat dilihat pada website BAN PT dengan membrowsing di internet. Sementara prosedur pelaksanan akreditasi, lembaga pendidikan, misalnya perguruan tinggi, akan mengajukan usul akreditasi dengan mengirim borang akreditasi ke BAN-PT. Borang akreditasi ini akan dievaluasi oleh tim BAN PT dan bila diaggap layak akan segera ditentukan asesor yang akan mengadakan visitasi faktual ke kampus yang bersangkutan. Biasa asesor 2 orang untuk satu prodi dan akan berada kampus yang divisitasi selama 2 sampai 3 hari untuk membuktikan kebenaran data yang diajukan dalam borang. Bila visitasi telah dilakulan maka asesor akan menyampaikan laporan ke BAN PT tenteng hasil visitasi yang telah dilakukan. Laporan hasil asesor ini akan diplenokan oleh anggota BAN PT untuk ditentukan komulatif nilai prodi bersangkutan, apakah terakreditasi atau tidak. Bila terakreditasi maka akan ditentukan nilai mutunya (kualitasnya) dengan memberikan nilai C. B, dan A. Keputusan tim ini akan dituangkan dalam bentuk SK BAN PT tetang hasil akreditasi dan hasil akreditasi akan dipublikasikan dalam Webside BAN PT. SK dan sertifikat akreditasi tidak dipublikasikan lewat web tetapi dikirim langsung kepada perguruan tinggi bersangkutan atau PT bersangkutan mengambil langsung ke BAN PT. Jadi SK dan sertifikat akreditasi ini tidak bisa didownload. Yang dipublikasikan di web BAN PT, nomor urut, wilayah (kopertis), jenjang, nama perguruan tinggi, program studi, nomor SK, tahun SK, tanggal daluwarsa, dan status daluwarsa. Dari visitasi sampai dengan terbitnya SK diperlukan limit waktu sekitar dua bulan. Jadi kalau ada SK akreditasi keluar dalam jangka waktu 2 minggu setalah visitasi maka sebagai masyarakat ilmiah harus mempertanyakan apakah SK itu asli atau palsu karena sikap ilmiah itu adalah ingin tahu, kritis, terbuka, obyektif, menghargai karya orang lain, berpihak pada kebenaran, prosedural, dan visioner (Syamsuddin AR, 2007 : 12). Bukankah BAN PT menangani ribuan usul akreditasi. Oleh karena itu layak-

lah time schedule menjadi sangat urgen. Dalam pelaksanaan akreditasi yang menajdi fokus penilaian asesor adalah delapan standar pendidikan sebagai mana tercantum dalam PP Nomor 19 tahun 2005, pasal (2) yakni (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiyaan; dan (h) standar penilaian pendidikan. Bagi perguruan tinggi delapan standar ini diimplementasikan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Akreditasi satuan pendidikan dan program studi pada perguruan tinggi atau institusi pendidikan dilakukan sekali dalam 5 tahun. Bila ingin memperbaiki peringkat akreditasi maka hal itu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 8, yakni (1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksananakan setiap 5 (lima) tahun sekali; (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang; (2) Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Dari pasal 8 di atas dapat dipahami bahwa akreditasi itu adalah kewajiban dan kebutuhan isntitusi pendidikan bukan kebutuhan BAN dan wajib dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Enam bulan sebelum masa akreditasi berakhir maka institusi pendidikan harus mengajukan permohonan akreditasi kembali. Bila institusi pendidikan tidak melaksanakan dan mengajukan akreditasi maka tidak ada resiko bagi BAN PT tetapi institusi pendidikanlah yang akan mendapatkan konsekuensinya. Bahkan menurut Undang-Undang Dikti Nomor 12 tahun 2012 bagi institusi pendidikan (PT) yang tidak terakreditasi tidak diperbolehkan mengeluarkan ijazah. Undang-Undang Dikti akan berlaku efektif 2014. Status akreditasi institusi pendidikan akan berimplikasi pada pengembagan lembaga pendidikan bersangkutan dan prestisenya di masyarakat. Bila untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat menjadi penyelenggara ujian nasional (swasta) dan kepala sekolah/madrasah dapat menandatangani ijazah siswanya, menjadi dasar untuk mendapat bantuan/hibah dari pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan bagi pendidikan tinggi (perguruan tinggi) nilai akreditasi di sampaiang menjadi persyaratan untuk mendapat hibah-hibah kompetitif juga menjadi pesyaratan utama untuk pengembangkan program studi yang dikelola oleh PT bersangkutan. Nilai C, B, dan A akan menjadi dasar untuk mendapatkan ijian membuka prodi setara atau jenjang yang lebih tinggi. Dalam pembukaan prodi baru di perguruan tinggi ada aturan baku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Kemenag. Untuk perguruan tinggi agama mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/212/2011 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam dan untuk perguruan tinggi umum mengacu pada panduan pengajuan ijin penyelenggraan program studi baru yang dikeluarkan Dirjen Dikti berdasarkan Kepmendiknas No 234/U/2000, SK No. 108/DIKTI/Kep/ 2001. Dari aturan-aturan tersebut persyaratan umum untuk membuka program studi setara pada perguruan tinggi (swasta) diwajibkan program studi yang sudah ada mendapatkan

nilai akreditasi rata-rata B. Ratarata artinya 50% peles 1. Bila sebuah perguruan tinggi mempunyai program studi S.1, 3 buah maka harus 2 bernilai akreditasi B baru boleh membuka program S.1 baru. Tetapi bila 2 prodinya bernilai C dan satu bernilai B maka perguruan tinggi bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk membuka prodi baru. Sedangkan untuk membuka Program Pascasarjana (S.2) maka program studi S.1 yang serumpun harus mendapatkan nilai akreditasi A. Misalnya bila perguruan tinggi ingin membuka Program Pascasarana (S.2) Pendidikan Bahasa Inggris maka nilai akreditasi Program S.1 Pendidikan Bahasa Inggris yang sedang dikelola harus bernilai A. Bila nilai akreditasinya belum A maka tidak memenuhi persyaratan utama untuk membuka program pascasarjana. Setelah nilai akreditasi terpenuhi baru melangkah pada persyaratan-persyaratan yang lain, seperti tenaga dosen untuk prodi S.1 harus menyiapkan 6 orang dosen tetap yang bergelar magister (S.2) linier. Bila membuka program pascasarjana (S.2) harus menyiapkan 6 orang dosen tetap bergelar Doktor (S.3) linier dengan prodi yang dibuka. Bila membuka S.1 Pendidikan Bahasa Inggris maka 6 orang dosen tetapnya harus berijazah S.1 dan S.2 Pendidikan Bahasa Inggris atau S.2 Pendidikan Bahasa. Bila membuka S.2 Pendidikan Bahasa Inggris maka 6 orang dosen tetap yang disiapkan harus berijazah S.1 Pendidikan Bahasa Inggris, S.2 dan S.3 Bahasa Inggris atau S.2 dan S.3 Pendidikan Bahasa. Tidak boleh dosennya Doktor Pertanian, Doktor Manajemen Pemasaran, Doktor Tafsir Hadits atau Doktor Pimikiran Islam. Dosen tetap adalah dosen yang tugas utamanya menjadi dosen (pengajar) pada prodi bersangkutan, bukan PNS atau terikat kontrak kerja dengan pihak lain. Selanjutnya melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bila ingim membuka Program Doktor (S.3) maka program S.2 nya harus terakreditasi A dan 6 orang dosen tetap bergelar Doktor serta 2 di antaranya berpangkat guru besar atau bergelar profesor. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akreditasi program dan satuan pendidikan sangatlah penting untuk pengembangan lembaga pendidikan dan prestise di masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengelola lembaga pendidikan, baik tingkat dasar, tingkat menengah maupun pendidikan tinggi harus menyadari pentingnya proses ini. Memacu pengelola lembaga pendidikan untuk kreatif, inovatif, visioner, taat asas dan taat aturan. Setiap aturan yang dibuat pasti visinya untuk keteraturan dan tertatanya kehidupan yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wallahuaklam bissawab.

POJOK Diduga memeras, oknum pejabat Dislutkan NTB dicopot Pejabat harus jadi contoh

***

KPU Kota Mataram dijadikan “kandang ayam’’ Pembangunan mangkrak, Kantor Dana pemerintah mubazir

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Halaman 7

Warga Terpencil di NTB Tahun Ini Dilayani Listrik Mataram (Suara NTB) NTB saat ini membutuhkan energi alternatif untuk menyuplai warga NTB yang belum terlayani listrik. Tidak main – main, jumlah warga yang masih belum menikmati listrik di daerah terpencil mencapai sekitar 54 persen.

Manjakan Konsumen

Ditargetkan, hingga akhir 2013 mendatang sebanyak 60 persen dari penduduk yang belum terlayani listrik nantinya sudah menikmati listrik. “Warga kita di NTB baru sekitar 54 persen yang terlayani listrik. Jadi sekitar 46 persen warga yang belum terlayani,” ujar Kepala Bidang Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Ir. H. Didik Agus Winarno, Jumat (18/1). Ia menjelaskan angka tersebut sesungguhnya sudah lebih baik

MEMASUKI awal tahun 2013, Krida Toyota memberikan apresiasi kepada masyarakat NTB, karena menjadikan produk-produknya sebagai yang terpercaya dan makin dominan di pasaran. Apresiasi tersebut diwujudkan dalam bentuk tiga hari spesial yang disebut program “Super Deal”. Sejak 18 hingga 20 Januari ini, Krida Toyota memberikan hadiah langsung, berupa Honda CBR 155 cc, Vario, Beat, iPad mini, home theater dan berbagai perlengkapan elektronik lainnya tanpa diundi kepada customer yang membeli berbagai type kendaraan, baik secara kredit maupun tunai. “Kami ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat NTB dengan menyiapkan hadiah langsung tanpa diundi, di mana calon pelanggan boleh memilih apa saja hadiah yang sudah kami siapkan. Dan ini berlaku hanya 3 hari (hari Jumat sampai dengan hari Minggu),” terang Branch Manager Krida Dinamik Autonusa Mataram, I Gusti. A. B. Yusprihartawan, ST, bersama Direktur ,Koesnadi kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (18/1). Selain memberikan hadiah langsung tersebut, Krida Toyota telah menyiapkan layanan spesial dengan memberikan kemudahan-kemudahan kredit secara cepat dan murah, mulai dari nominal Rp 1,5 juta setoran per bulan. Hanya dalam hitungan hari, pesanan kendaraan baik dalam bentuk kredit maupun cash, menurutnya sudah bisa diterima langsung. Tidak dibatasi jumlah pesanan selama pelaksanaan program “Super Deal”, bahkan waktu pelayananpun dibuka hingga pukul 20.00 Wita. Apresiasi yang pertama kali dilakukan ini, menurut Yusprihartawan, mengingat terjadinya peningkatan penjualan secara terus menerus di NTB setiap tahunnya. Disebutnya, dari berbagai type kendaraan, jenis penumpang dan niaga, pada tahun 2012 terjual sebanyak 1.400an unit, sehingga pada tahun ini ditargetkan penjualannya lebih besar, hingga 2.000 unit. Sementara itu, Direktur Krida Dinamik Autonusa, Koesnadi juga menyebut, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada produk Toyota, dikarenakan tingkat harga jual bekasnya tetap tinggi, dan selisihnya tidak jauh beda dengan harga pembelian baru. Meskipun, usia penggunaan dari 5 hingga 10 tahun, menurutnya tetap utuh, selama pemakaian normal. Di NTB sendiri, kebiasaan membeli kendaraan tidak semata-mata untuk barang pakai, tetapi dijadikan sebagai budaya investasi. Dan Toyota yang menurutnya paling memberikan jaminan kualitas dan nilai jual tinggi. Hal tersebut didukung tersebarnya jaringan Toyota secara luas di Indonesia, bahkan dengan ketersediaan Service, Sales dan Spare Part (3S) yang memadai. “Disisi lain, Toyota juga menyediakan body repair (perbaikan body), sehingga semua kebutuhan yang menyangkut kendaraan sudah disiapkan secara lengkap. Semua urusan beres kalau di Toyota,” katanya. Untuk tahun ini, Koesnadi menyebut, pada kendaraan penumpang (pribadi) Toyota mengandalkan produk terbarunya, The All New Avanza Veloz, selain berbagai type lainnya. Termasuk pula untuk kendaraan niaga, dengan berbagai type truk yang dianggap paling tangguh di segala medan. (bul)

jika dibandingkan kondisi tahun 2007 lalu, di mana jumlah warga yang menikmati listrik saat itu hanya 37 persen. Menurutnya, target pemenuhan kebutuhan listrik untuk 60 persen warga bisa dicapai pada 2013 mendatang. Warga yang sulit memperoleh jaringan listrik PLN, menurutnya nanti akan dilayani dengan energi terbarukan. NTB memang termasuk provinsi yang memiliki cukup banyak varian energi terbarukan yang

akan dikembangkan. Ia menyebutkan potensi energi terbarukan yang dimiliki NTB antara lain, geothermal atau panas bumi di Sembalun, Lombok Timur dan Hu’u di Dompu yang masing – masing bisa menghasilkan 100 dan 70 megawatt. Selain itu, NTB juga bisa mengembangkan potensi tenaga air untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Namun menurutnya potensi energi alternatif yang dimiliki NTB berlimpah, hanya saja pemanfaatannya masih sangat terbatas. Karena sampai saat ini baru dimanfaatkan empat persen dari potensi energi listrik alternatif yang dimiliki. Sementara, konsumsi energi daerah NTB terbilang boros dibanding daerah lain. Ia menambahkan, energi yang diperoleh dari tenaga surya juga bisa dikembangkan karena NTB relatif menikmati cahaya matahari sepanjang tahun. Tenaga air laut dan energi berbasis biomassa juga dinilainya bisa dikembangkan di NTB. Diakuinya, selama ini NTB memang masih lebih ban-

yak pengandalkan energi berbahan bakar dengan sumber fosil untuk kebutuhan industri, transportasi hingga rumah tangga. “Padahal kita tahu energi berbasis fosil ini disamping cadangannya semakin terbatas, juga ada persoalan lain yaitu subsidinya semakin membengkak,” ujarnya. Setiap tahunnya, konsumsi BBM di NTB selalu mengalami kenaikan dalam jumlah yang cukup signifikan. Di satu sisi, hal ini menggembirakan karena menandakan adanya kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di NTB. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran. ‘’Kita ini termasuk boros energi,” keluhnya. (her)

(Suara NTB/fit)

MASIH MANUAL - Layanan PDAM Menang Mataram sampai saat ini masih manual. Nampak antrean pelanggan PDAM Menang Mataram yang hendak membayar tagihan air, di Kantor Cabang Utama PDAM Menang Mataram, Jumat (18/1).

Minim, Penjualan Produk Lokal di Toko Modern Mataram (Suara NTB) Keberadaan toko modern baik minimarket maupun supermarket yang kian menjamur di Kota Mataram tidak berbanding lurus dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dikembangkan Pemkot Mataram. Pasalnya meski puluhan toko modern sudah berdiri, bahkan di setiap lingkungan. Namun penjualan produk lokal di toko itu sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali. Sebagian besar barang yang dijual toko modern adalah produk dari luar daerah NTB, mulai dari makanan, peralatan sehari-hari dan sebagainya. Kondisi itu tentu akan membuat para pengusaha dan pedagang lokal semakin sulit bersa-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

Produk terbaru Krida Toyota, The All New Avanza Veloz yang diharapkan menggebrak pasar tahun 2013.

Suryadi

ing, dengan modal yang paspasan. Mereka yang memproduksi barang juga sulit bisa memasarkan, karena terbatasnya jangkauan usaha. Kondisi itu sangat disayangkan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Suryadi, kepada Suara NTB, Jumat (18/1). Ia mengaku jika selama ini toko modern di Kota Mataram sangat minim sekali menjual produk lokal, bahkan hampir tidak ada, karena kalaupun ada pasti tempat penjualannya disembunyikan. Meski belum melakukan sidak secara resmi, namun dari hasil pengamatannya saat berbelanja di toko modern ia sangat jarang menemukan prdouk lokal yang dijual. “Saya pikir belum memadai, masih sangat kurang, minim, bahkan tidak nampak sama sekali produk lokal yang dijual,”katanya. Pihaknya belum menelusuri pasti apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, apakah karena produknya belum tersedia, atau karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan pengusaha. Namun yang jelas menurutnya kondisi itu tidak bisa dibiarkan terus menerus sebab dapat merugikan para pengusaha lokal. Pengusaha swalayan diharuskan untuk menampung sekian persen produk lokal, jika tidak maka izinnya perlu di-

cabut kembali. “Kalau memang itu belum, mungkin perlu dipertimbangkan lagi masalah izinnya,”katanya. Disamping meminta swalayan menampung produk lokal, pemerintah juga mestinya memberikan pembekalan kepada perajin agar mampu mengemas produknya dengan lebih baik, sehingga layak jual. Sementara menurut Kepala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) wilayah Surabaya, Bali, Nusra, Dendy R. Sutrisno di Mataram mengatakan, keberadaan toko modern harus bisa dimanfaatkan pemerintah untuk bisa memasarkan produk-produk lokal yang ada di Kota Mataram. Seperti di beberapa negara, keberadaan toko modern bukan ditiadakan, namun mereka bisa bersinergi dan memanfaatkan untuk memasarkan produk unggulan lokal. “Masih perlu ditata kembali, pemerintah bisa memanfaatkan toko modern untuk menjual produk lokal yang ada,”katanya. Toko modern menurutnya merupkan bentuk bisnis yang luar biasa dan akan terus berkembang. Peluang ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa oleh pemerintah melalui regulasi yang ada, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kearipan lokal. “Masalahnya bukan berada di pengusaha, tapi bagaimana pemerintah membuat manajemen perubahan, untuk bisa mendistribusikan produk unggulan daerah,”tandasnya. (sir)

Jelang Maulid, Harga Bumbu Naik Mataram (Suara NTB) – Jelang perayaan Mulid Nabi Muhammad SAW tanggal 24 Januari mendatang, harga sejumlah komoditi mulai merangkak naik, terutama bumbu-bumbuan, khususnya tomat dan cabai. Kenaikannya mencapai dua, bahkan tiga kali lipat dibanding harga biasanya. Terjadinya kenaikan ini diakibatkan produksi komoditi ini mengalami gangguan karena cuaca buruk yang melanda daerah ini beberapa wakttu terakhir. Sehingga produksi tanaman musiman inipun ikut terganggu. Hal ini tidak saja terjadi di NTB namun di seluruh Indonesia. Pengakuan salah seorang pedagang makanan siap saji di Mataram, Irma, menyatakan harga tomat yang biasanya Rp 8.000/kg melonjak menjadi Rp 20.000/kg, bahkan hingga Rp 24. 000/kg. Demikian pula harga cabai melonjak dari Rp 25.000/kg naik drastis hingga Rp 30.000/kg sampai Rp 45.000/kg. Pantuan Suara NTB di pasar Kebon Roek, beberapa bumbu dapur yang mulai merangkak antara lain tomat dari harga Rp 8 ribu/kg menjadi Rp 20 ribu/kg, bawang merah dan bawang putih, keduanya melonjak menjadi Rp 12 ribu/kg hingga Rp 15 ribu/kg dari harga kisaran sebelumnya Rp 6 ribu/kg. Mariam, salah seorang pedagang mengaku yang notabene

menyalurkan produk jadi dari luar daerah tak menampik beberapa komoditi mulai inflasi sejak beberapa minggu terakhir. Gula pasir dan Minyak goreng misalnya, rata-rata mengalami kenaikan 10 persen dari Rp 9 ribu/liter ke Rp 10 ribu/liter. Sementara komoditi beras dan telur, diakui relatif stabil. Untuk kualitas super dijual Rp 8.500/kg, dan telur Rp 1.000,per butir. Demikian pula harga daging sapi dan ayam broiler relatif stabil, namun sedikit mengalami kenaikan. Seperti harga daging sekitar Rp 90 ribu/kg dan harga ayam broiler Rp 35 ribu/kg. Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, L. Imam Maliki membenarkan kalau sejumlah komoditi terutama bumbu-bumbuan seperti cabai dan tomat mengalami kenaikan harga. Hal ini menurutnya karena pengaruh cuaca yang ekstrem, sehingga produksi tanaman musiman ini terganggu. “Ini terjadi setiap tahun, kalau cuaca buruk maka produksi cabai dan tomat terganggu,” ujarnya. Hal ini sepatutnya tidak terjadi jika daerah bisa mengamankan stok. Sejauh ini NTB belum aman stok dua komoditi ini. Karena itu, setiap kali terjadi cuaca buruk, stok terganggu sehingga harga komoditi pun naik. Hal ini menurutnya, patut menjadi perhatian dinas instansi terkait yang menangani masalah ini. (her)

Pemprov Kaji Penyesuaian HET Mitan di Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mengkaji usulan adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah (mitan) bersubsidi di Pulau Sumbawa. Permintaan penyesuaian HET mitan bersubsidi disuarakan oleh Himpunan Wira Swasta Nasional Migas dan Gas Bumi (Hiswana Migas) NTB, karena sudah beberapa tahun HET mitan subsidi khususnya di Pulau Sumbawa belum ada penyesuaian. Tak hanya itu, mobil tangki pengangkut mitan subsidi tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi sehingga menjadi beban bagi pengusaha. “Kita masih kaji dan telaah masalah usulan kenaikan HET mitan di pulau Sumbawa. Dalam waktu dekat segera akan kita putuskan bersama pihak terkait,” kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemban-

gunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM dikonfirmasi di Mataram, Jumat (18/1). Dikatakan, HET minyak tanah bersubsidi di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi NTB dalam radius 40 kilometer, sebesar Rp 2.500/liter, yang berlaku sejak 2008 sesuai surat keputusan Gubernur NTB. Lebih dari radius 40 kilometer itu disesuaikan dengan jarak distribusinya, sehingga HET minyak tanah di Kabupaten Lombok Timur, daerah terjauh dari Kota Mataram di Pulau Lombok, ditetapkan sebesar Rp 2.835/liter . Sementara, HET minyak tanah di Pulau Sumbawa, untuk Kabupaten Sumbawa Barat, ditetapkan sebesar Rp 3.250/liter, dan untuk Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 3.250/liter. HET di Kabupaten Dompu, hingga Kabupaten Bima dan Kota Bima, selisih Rp 100 hingga Rp 200/liter.

(Suara NTB/zul)

Hj. Selly Andayani

Menurut Abdul Haris, pemprov tidak bisa cepat memutuskan besaran HET mitan bersubsidi di NTB tahun 2013 ini, sebab akan berdampak luas bagi masyarakat luas di Pulau Sumbawa. ”Halhal kayak begini tidak bisa

terlalu cepat karena akan berdampak luas bagi masyarakat. Kalau terlalu tinggi (HET) nanti dampaknya terhadap masyarakat dan yang lainnya,” tuturnya. Ia menambahkan, HET mitan bersubsidi untuk pulau Sumbawa memang perlu dilakukan penyesuaian. Karena disamping sudah tiga tahun belum dilakukan penyesuain, pengusaha mitan di pulau Sumbawa juga mengeluh karena mobil tangki yang digunakan untuk mendistribusikan mitan subsidi ke kabupaten/kota di Pulau sumbawa menggunakan BBM non subsidi sehingga menambah biaya operasional. Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani mengatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan keputusan berupa Kepres No. 15 tahun 2012 terkait dengan harga jual

eceran dan konsumen pengguna BBM bersubsidi seluruh Indonesia. Dalam Kepres tersebut nantinya akan diatur mengenai industri/Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. UMKM-UMKM yang berhak menggnakan BBM bersubsidi tersebut nantinya akan didata oleh SKPD terkait sesuai dengan bidangnya untuk kemudian dibuatkan rekomendasi berhak menggunakan BBM bersubsidi. “Nanti SKPD itu yang menentukan mana usaha-usaha yang boleh menggunakan BBM subsidi memakai surat rekomendasi itu. Kalau koperasi ya ke dinas Koperasi, kalau nelayan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Kalau masalah pertanian untuk petani dari Dinas Pertanian keluar rekomendasinya,” tutur Selly. (nas)


Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Cedera di PON

Rodgers Akui Suarez Halalkan Segala Cara

Mataram (Suara NTB) Ajang tinju Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau 2012 lalu menyisakan luka yang serius bagi petinju NTB. Petinju asal Sumbawa, Ruslin Bambang mengaku, indera pendengaran bagian kanannya tidak begitu berfungsi akibat ditinju lawannya di PON. “Sampai saat ini telinga bagian kanan saya rusak. Sekarang saya tak bisa mendengar dengan jelas,” tuturnya pada Suara NTB di Mataram, Jumat (18/1). Nasib Ruslinsepertinyakurang beruntung, sudah gagal menyumbangkan medali di PON, kini ia pun harus pasrah menerima kenyataan hidup. Ia sendiri mengaku sudah berkali-kali berobat ke dokter, namun sampai saat ini telinganya belum juga sembuh. “Saya sudah berusaha berobat ke dokter namun tidak ada perubahan. Saya disarankanoperasi tapi saya tidak punya uang, karena ongkos operasi sangat mahal,” keluhnya. Untuk sementara ini Ruslin sendiri mengaku pasrah aja dengan kondisinya. Sebab dirinya tak punya uang lebih untuk biaya operasi penyembuhan telinganya. Gajinya sebagai PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB belum cukup untuk biaya operasi, apalagi biaya hidup di kota cukup besar. Untuk sementara, dirinya akan istirahat dulu berobat, setelah ada uang baru akan melakukan operasi. Ditanya soal persiapannya menghadapi kejurnas tinju pertengahan tahun 2013 ini Ruslin mengaku belum bisa menjawab. Sebab saat ini ia masih mengupayakan pengobatan telinganya. Pasalnya luka di telinganya cukup serius. (fan)

Akan Digelar, Lomba Pacuan Kuda Gubernur NTB Cup 2013 Mataram (Suara NTB) Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata daerah di Sumbawa, akan digelar kejuaraan Pacuan Kuda Gubernur NTB Cup 2013. Kejuaraan ini menurut rencana akan digelar 3-14 April 2013 mendatang bertempat di Arena Pacuan Kuda Angin Laut, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Demikian diungkapkan, Ketua Panitia Pacuan Kuda (Suara NTB/rak) Gubernur NTB Cup 2013, Agus Supriyanto Letkol.Inf.Agus Supriyanto kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (18/1). Secara rinci dijelaskan Agus yang juga Dandim 1607/Sumbawa ini, kejuaraan Pacuan Kuda Gubernur NTB Cup 2013, akan melombakan beberapa kelas. Diantaranya kelas junior , kelas remaja, kelas tunas dan kelas dewasa. Menurut Agus berbagai persiapan sudah dilakukan serangkain dengan kejuaraan yang mengambil tema ‘’Dengan Kebudayaan dan Olah Raga Bersama Kita Membangunan Daerah’’ yang dimotori Yayasan Dea Mas ini. ‘’Pada prinsipnya kejuaraan Pacuan Kuda Gubernur NTB Cup yang baru pertama dilaksanakan di Sumbawa ini, sudah siap digelar,’’ tandas Agus. Menyinggung peserta, dijelaskan bahwa kejuaraan ini sifatnya terbuka. ‘’Kita undang peserta dari seluruh NTB dan kami juga mempersilahkan peserta dari luar NTB untuk ikut dalam kejuaraan ini,’’ jelasnya, seraya menyebutkan, jumlah peserta ditargetkan sekitar 1000 peserta. Pendaftaran dijadwalkan sudah mulai dibuka pada Februari 2013 mendatang. Soal hadiah? Selain piala bergilir, Agus menyebutkan, hadiah yang disiapkan panitia sangat menarik. Mulai dari sepeda motor, sapi, TV serta sejumlah hadiah menarik lainnya. Direncanakan, kegiatan ini akan berlangsung secara rutin setiap tahun. Dengan harapan, dari NTB akan lahir joki-joki andal dan kejuaraan ini bisa menjadi event wisata yang mampu menarik minat kunjungan wisatawan ke daerah ini. (049)

(ant/bali post)

Indera Pendengaran Ruslin Masih Terganggu

Liverpool Manajer Liverpool Brendan Rodgers mengakui secara terang benderang bahwa Luis Suarez menghalalkan segala cara dengan melakukan aksi diving. Ulah Suarez itu jelas-jelas “tidak dapat diterima” dan “tidak dapat dibenarkan” dari kacamata klub. Penyerang Liverpool itu mengaku melakukan diving supaya timnya mendapatkan

Luis Suarez

penalti, pada pertandingan Liga Inggris (Premier League) melawan Stoke City yang berakhir 0-0, di Anfield (7/10). Pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan pengakuannya itu dalam sebuah wawancara dengan Fox Sports Argentina. Rodgers mengungkapkan bahwa klub akan mengambail tindakan terhadap pemain asal Uruguay itu. “Saya kira tindakan itu keliru. Tindakan itu tidak dapat diterima. Saya telah menegur Luis dan itu berurusan dengan klub,” katanya, sebagaimana dikutip dari laman BBC. Ditegaskannya, diving bukan perilaku yang patut dibela. Etika tersebut, lanjutnya, menyatakan tindakan itu keli-

ru. Ini klub besar, dan apa kata orang seluruh dunia dengan kasus itu. ‘’Mereka akan menilai bahwa perilaku itu keliru dan tidak dapat diterima,” katanya. Ulah Suarez itu juga mengundang kritik dari manajer Stoker Tony Pulis sesudah pertandingan. “Mereka harus melihat pertandingan itu, dan penonton akan menilai bahwa aksi itu perlu mendapat ganjaran,” katanya. (ant/bali post)

Latih Bayern Munich

Guardiola Tidak Termotivasi Uang

(a nt /b al ip os t)

London Uang bukanlah motivasi yang mendorong Pep Guardiola bersedia menerima tawaran Bayern Munich. Menurut Ketua Klub Bayern Munich, KarlHeinz Rummenigge mantan pelatih Barcelona itu telah menandatangani kontrak selama tiga tahun untuk menjadi manajer baru Bayern di akhir musim kompetisi, sebagaimana dikutip dari laman BBC. Pelatih berusia 41 tahun itu banyak dilirik oleh sejumlah klub papan atas, antara lain Chelsea dan Manchester City. “Jika motivasinya semata-mata uang, Bayern tentu tidak punya kesempatan,” kata Rummenigge. “Saya kira ia tertarik dengan konsep kami secara keseluruhan. Tentu saja ia akan memperoleh bayaran di sini, meski faktor keuangan bukan faktor yang menentukan,” ka-

tanya. “Ia (Guardiola) terkesan dengan cara kami yang secara mandiri mengelola keuangan,” tambahnya. Guardiola akan menggantikan manajer Bayern Jupp Heynckes. Pelatih asal Spanyol mundur dari Barcelona musim lalu. Ia mampu merebut 14 trofi dalam empat musim kompetisi. Ia memutuskan mengambil tahun istirahat (sabbatical) selama setahun, meski

sejumlah klub di Eropa terus memburu mantan gelandang Barcelona itu. Chelsea, Manchester United, Manchester City, AC Milan, Roma dan Paris St Germain diwartakan berminat mengontrak Guardiola. Pekan lalu, ketika ia mengomentari spekulasi seputar kontraknya di Bayern, mantan gelandang timnas Spanyol itu menyatakan, “Kabar itu membuat saya merasa

Pep Guardiola

sedih. Saya sendiri tidak merasa senang jika harus kembali menjadi pelatih, apalagi bila klub itu telah merilis informasi padahal saya masih berada di sini.” Guardiola gantung sepatu pada November 2006, kemudian ia membesut Barcelona B pada 2007. Tugas itu hanya berlangsung setahun, setelah itu ia menggantikan Frank Rijkaard di Barcelona senior. Di bawah komando

Guardiola, bintang Barcelona melesat menjadi kekuatan sepak bola dunia, dengan dua gelar Liga Champions dan tiga gelar La Liga. Sejumlah nama pemain begitu bersinar di kancah bola sejagat, sebut saja Lionel Messi, Xavi dan Andres Iniesta. Rummenigge memuji dan mengakuinya memiliki karisma hebat di hadapan pemain dan klub ternama di dunia. (ant/bali post)

PRSI Jamin Kolam Renang di NTB Sesuai Standar Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) NTB serius ingin menjadi tuan rumah pelaksanaan Kejurnas Renang Mei mendatang.Tidak tanggung-tanggung, pihak Pengprov PRSI NTB selaku panitia pelaksana menjamin bahwa suhu air di kolam tersebut mencapai suhu air sesuai standar

Federasi Renang Internasional, yaitu 25 derajat celsius. Mereka juga menjanjikan akan menggunakan alat penghitung elektronik untuk menghindari kontroversi selisih waktu. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov PRSI NTB, Ahmad Musyafa, menegaskan, ajang kejurnas merupakan ajang paling penting buat pen-

ingkatan prestasi atlet renang NTB, baik secara nasional maupun provinsi. Baik buruknya hasil di kejurnas nanti dapat menentukan seorang perenang terbaik. Tentunya atlet NTB tak ingin ketinggalan untuk menjadi yang terbaik,meskipun prestasi perenang NTB masih jauh dari atlet-atet nasional. Pihak pengurus provinsi ca-

bang olahraga renang NTB, Musyafa mengatakan bahwa pihaknya teah menyiapkan 20 atlet yang akan ambil bagian di kejuaraan tingkat nasional. Para atlet tersebut merupakan atlet PON dan atlet yang dijaring lewat klub-klub renang terbaik NTB. Tak hanya atlet, namun fasilitas penginapan,hotel pun sudah layak untuk penam-

pungan atlet. Selain itu pihak panitia juga menyajikan atlet penghitung elektronik untuk menghindari kontroversi selisih waktu, serta akan melibatkan sejumlah wasit nasional dari PB PRSI yang akan memimpin pertandingan. Selain itu akan ada pembekalan atau pelatihan wasit renang NTB. (fan)

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB PENGOBATAN

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

RUPA-RUPA

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Sabtu, 19 Januari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

* Mini Market Biao Praya * Toko Buku Andi * Foto Copy Agung Tiga Dara

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

* Mini Market Labi - Labi

RUPA - RUPA

* Barokah Cell

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL


SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Puncak Bau Nyale Ditetapkan 2 dan 3 Maret Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan puncak perayaan event Bau Nyale tahun 2013 ini, bakal digelar tanggal 2 dan 3 Maret mendatang. Berbagai persiapan pun kini mulai dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mensukseskan event tahunan berskala nasional tersebut. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/1) kemarin, peneta-

pan puncak acara event Bau Nyale tersebut dilakukan setelah para pemangku adat Loteng menggelar ritual penentuan Bau Nyale, Rabu. Dengan

melibatkan delapan orang pemangku adat dan sejumlah tokoh adat lainnya. “Jadi penentuan puncak acara Bau Nyale sudah melalui perhitung-

an yang akurat,” tegasnya. Dengan telah ditetapkan puncak acara Bau Nyale tersebut, pemerintah daerah kini mulai merapatkan barisan. Guna mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan. Pemerintah menargetkan event Bau Nyale tahun ini bisa lebih sukses dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah agenda penduku-

ng juga sudah mulai disusun. Yang pelaksanaannya nanti sebelum puncak perayaan Bau Nyale. Berupa berbagai kegiatan budaya dan kesenian. “Untuk kegiatan pendukung, direncanakan akan mulai digelar dua minggu sebelum acara puncak,” tambah Putrie. Termasuk untuk kegiatan pemilihan Putri Mandalika juga akan kembali digelar pada tahun ini. (kir)

Arifin Putra

Borong Makanan AKTOR “The Raid 2” Arifin Putra mengaku segera memborong bahan makanan dan minuman, setelah DKI Jakarta dinyatakan tanggap darurat akibat banjir hingga 27 Januari. Arifin mengatakan, saat Jakarta dilanda banjir, ia memutuskan untuk tidak bepergian kemana pun meski daerah tempat tinggalnya tidak termasuk dalam wilayah yang tergenang air. “Diam aja di apartemen dan kemarin langsung borong makanan dan minuman di supermarket,” katanya melalui pesan singkat. “Kemarin roti udah abis. Hari ini kentang abis,” lanjut pria berdarah Jerman itu. Ia bersyukur tempat tinggalnya tidak terkena dampak banjir seperti pemadaman listrik yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta. “Apartemen di sebelah gue mati lampu dan nggak ada air, untungnya gue sih aman-aman saja, “ lanjut pemeran Adam dalam “Rumah Dara” itu. Aktor yang berperan dalam “The Raid 2: Berandal” itu mengemukakan, syuting sekuel “The Raid” rencananya dimulai besok. “‘Raid’ mulai syuting besok dan Jakarta masih dalam keadaan darurat sampai tanggal 27. Nggak tahu deh gimana syutingnya besok soalnya gue baru syuting tanggal 27,” katanya. (ant/bali post)

Konser Tunggal ”Sang Dewa Cinta”

Menandai 20 Tahun Ari Lasso Berkarya

(ant/bali post)

UPACARA - Puluhan prajurit dan abdi dalem mengawal gamelan pusaka milik Kraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman saat prosesi Miyos Gongso saat melintas di kawasan Perayaan Sekaten Alun-alun Kraton Yogyakarta. Prosesi mengelurakan dua perangkat gamelan bernama kyai Gunturmadu dan Nogowilogo untuk ditabuh tersebut merupakan rangkaian perayaan sekaten dalam rangka menyambut Mailid Nabi Muhammad SAW 1433 H.

Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat Gelar Upacara Miyos Gongso Bantul (Suara NTB) Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, Kamis malam menggelar upacara Miyos Gongso atau ritual mengeluarkan dua perangkat gamelan dengan diarak langsung dari Keraton menuju halaman Masjid Gede Kauman. “Upacara Miyos Gongso ini pertanda telah dimulainya perayaan Sekaten yang digelar di alun-alun utara Yogyakarta,” kata salah seorang abdi dalem Keraton Ngayogyokarto, Kan-

jeng Mas Tumenggung Condro Purnomo usai prosesi. Menurut dia, upacara Miyos Gongso digelar dalam serangkaian dengan kegiatan Sekaten, sementara dua perangkat gamelan Keraton yang diarak tersebut masing-masing gamelan memiliki nama tersendiri, yaitu Kyai Gunturmadu dan Kyai Nogowilogo. Miyos Gongso atau arak-arakan yang dimulai sekitar pukul 23.00

WIB dengan pengiring pasukan yang mengenakan pakaian adat jawa yang lebih dikenal abdi dalem Keraton Ngayogyokarto. Setelah berada di tempat tujuan, gamelan itu akan dimainkan selama tujuh hari ke depan atau sebelum hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya 12 Maulud dilanjutkan dengan acara Grebek Maulud. Upacara Miyos Gongso yang digelar setahun sekali ini dihadiri ratu-

Perayaan HUT Ke-31

(Suara NTB/ist)

SBP SMAN 2 Mataram akan Gelar Malam Sastra

Yulidar Annisa Fitri

Mataram (Suara NTB) Bisa mencapai usia 31 tahun adalah suatu prestasi bagi suatu sanggar seni. Lebih dari tiga dekade, Sanggar Budaya Pelangi (SBP) SMAN 2 Mataram tetap eksis hingga kini. Bahkan berbagai prestasi pun terus ditorehkan oleh sanggar ini. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-31 tahun yang jatuh pada tanggal 14 Februari mendatang, SBP akan menggelar malam sastra bertemakan “Creative Night”. Berbeda seperti tahun lalu, dimana SBP merayakan HUT-nya dengan mengadakan pementasan teater. Malam sastra akan diselenggarakan di Taman Budaya pada Sabtu (16/2). Malam sastra tidak hanya melibatkan anggota sanggar, tetapi juga akan melibatkan siswa-siswi dari sekolah lain untuk ikut membacakan puisi karya mereka sendiri. “Kita ingin melihat bakatbakat siswa dari sekolah lain dan nantinya mereka akan diminta membacakan puisi karya mereka sendiri,” jelas pelatih SBP, Yulidar Annisa Fitri, S.Pd., ditemui di Mataram, Jumat (18/1). Selain pembacaan puisi, akan ditampilkan pula musikalisasi puisi. Dipilihnya acara malam sastra karena ingin memperkenalkan sastra secara khusus kepada para pelajar. “Kita ingin anak-anak mencintai seni sastra. Kami juga ingin membuktikan bahwa SBP tidak hanya fokus pada seni teater, tetapi ada juga cabang seni lainnya. Karena SBP mengakomodir semua cabang seni,” tambah Annis. Rencananya SBP juga akan mengundang beberapa sekolah yang ada di Pulau Lombok. Agar anak didiknya bisa tampil maksimal dalam acara tersebut, mereka rutin menggelar latihan. Puisi-puisi yang akan dibacakan nantinya akan bertemakan kasih sayang. Mengingat hari lahir SBP bertepatan dengan hari kasih sayang atau Valentine. Guru Bahasa Indonesia ini juga berencana untuk melakukan pementasan teater dengan melibatkan alumni SBP dan anggota SBP. “Inginnya mementaskan naskah sendiri,” ujarnya. Pada Festival Teater Modern Pelajar se-NTB beberapa waktu lalu, SBP berhasil meraih Juara II dengan lakon yang mereka bawakan berjudul “Ayahku Pulang”. Disamping itu, tim SBP mendapatkan predikat Penyaji Terbaik dan salah satu pemainnya mendapatkan gelar Aktris Terbaik. Di beberapa kategori, tim SBP juga masuk dalam beberapa nominasi. Annis mengatakan, setiap tahun ajaran baru, siswa yang ingin masuk menjadi anggota SBP terus bertambah. Bahkan ada siswa yang mendaftar ke SMAN 2 Mataram karena ingin masuk menjadi anggota SBP. Saat ini tercatat anggota SBP sekitar 40 orang. (yan)

san bahkan ribuan masyarakat yang datang dari Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan sebelum upacara dimulai warga sudah memadati di luar pagar Pagelaran Keraton Ngayogyakarto. Meski upacara di gelar dibawah guyuran hujan ringan, namun pelaksanaan tetap berlangsung khusuk dan tidak menyurutkan masyarakat yang menyaksikan tradisi tahunan ini. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Musisi Ari Lasso yang akan menggelar konser tunggal bertajuk “Sang Dewa Cinta”, berjanji menjanjikan konsernya yang “HAM” “Saya itu orangnya hangat, jadi akan jadi konser yang hangat. HAM: Hangat, Akrab, Intimate,” katanya saat jumpa media di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Konser yang diadakan di Jakarta Convention Center pada 23 Februari ini menandai 20 tahun karier Ari di dunia musik Indonesia. Dalam konser ini, Ari Lasso akan diiringi Magenta Orchestra pimpinan Andi Rianto dan berencana membawakan sekitar 24 lagu selama kurang lebih dua jam. “Dari awal, saya sudah diwanti-wanti kalau ini konser rock, bukan pop,” kata Andi, dalam jumpa media itu. Dengan orkestranya, Andi akan menyuguhkan pop-rock orkestra dengan aransemen berbeda. Ari sendiri akan berduet dengan sejumlah musisi yang dekat dengan perjalanan karier musiknya, seperti Bunga Citra Lestari, Melly Goeslaw, Titi Dj, dan grup band Dewa 19. “Dari 20 tahun karier saya, delapan tahun pertama dihiasi masa keemasan Dewa 19,” jelas Ari yang hari ini merayakan hari jadinya ke-40. Tiket konser Ari Lasso “Sang Dewa Cinta” dibagi dalam tujuh kelas: kelas festival Rp500 ribu, tribun B&E Rp400 ribu, tribun C&D Rp500 ribu, silver Rp1,2 juta, gold Rp1,8 juta, dan platinum Rp2,8 juta. Media akan menempati kelas khusus, tribun A&F. (ant/bali post)

Kerajaan Monako Kritik Film Grace Kelly Jakarta (Suara NTB) Pangeran Albert II dari Monako mengkritik film Hollywood yang bercerita tentang mendiang ibunya, Grace Kelly. Menurut Pangeran Albert, film itu tidak akurat menceritakan perjalanan hidup sang ibu. Pangeran dan saudara perempuannya mengeluarkan pernyataan setelah produser film “Grace of Monaco” menyebut pihaknya mendapat dukungan Istana. “Keluarga Kerajaan ingin menekankan bahwa film itu bukan biografi. Film itu menceritakan kehidupan Kerajaan Monako dan keluarganya yang dibuat lebih glamor,” bunyi pernyataan tersebut, seperti yang ditulis laman BBC. Film tersebut menceritakan kehidupan Grace Kelly semasa menjadi aktris di tahun 1962 dan setelah ia menikah dengan Pangeran Rainier III dan menjadi Putri Grace. Cerita fokus pada enam bulan perselisihan pajak antara Monako dengan Prancis dan sutradara Alfred Hitchcok menawarkan kesempatan pada Kelly untuk kembali ke dunia akting. Istana mengaku “terkejut” ketika menerima naskah film tersebut karena merasa “tidak terlibat dengan proyek itu”. “Kerajaan Monako tidak dapat menerima bahwa produser film ini secara tidak langsung mengatakan mendapat dukungan dari Yang Mulia.” Produser film Pierre-Angel Le Pogam mengatakan pada AFP film tersebut merupakan cerita fiksi. “Istana tahu tentang naskah dan meminta mengubah beberapa bagian. Kami terima masukan mereka, tapi tidak semua,” kata Le Pogam. “Film ini tidak bermaksud menceritakan kehidupan kerajaan yang sebenarnya,” tambahnya. (ant/bali post)

Ari Lasso

Update Status Facebook, Inspirasi Film ’’Tidak Bicara Cinta’’ Jakarta (Suara NTB) Sutradara Mouly Surya, Selasa sore tadi mengungkapkan ide di balik film “What They Don’t Talk About When They Talk About Love / Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Cinta (Tidak Bicara Cinta) “. Film ini bercerita tentang kisah cinta antara para penyandang keterbatasan fisik dan dibuat setelah Mouly melihat saudaranya yang tunanetra sedang “mengupdate status” Facebook lewat ponsel. Mouly menambahkan, meskipun dia tumbuh bersama saudaranya sejak kecil, namun banyak hal yang tidak diketahuinya dari kehidupan penyandang disabilitas. “Tiba-tiba saya jadi tertarik, selama ini saya besar bersama dia aja baru tahu,” tutur dia di Jakarta, Selasa sore. Keterbatasan para penyandang disabilitas justru membuat mereka lebih beruntung. “Mereka tidak menilai sesuatu dari luar. Mereka jatuh cinta lewat sentuhan, bukan kecantikan atau kata-kata.” “Cinta pada pandangan pertama, apa berlaku sama tunanetra? Pertanyaan menarik seperti itu yang dikedepankan,” kata dia. “Tidak Bicara Cinta” mengisahkan kisah cinta di sekolah tuna netra. Ada Fitri (Ayushita) yang tuna netra dan bertemu dengan Edo (Nicholas Saputra) yang tuna rungu. Serta Diana (Karina Salim) penderita rabun jauh yang jatuh cinta pada Andhika (Anggun Priambodo). Film itu akan hadir di bioskop Indonesia April mendatang. (ant/bali post)

Pengawasan Miras

PHRI akan Koordinasi dengan Hotel dan Restoran Mataram (Suara NTB) Meninggalnya turis asal Australia setelah diduga menenggak minuman keras (miras) oplosan di Gili Trawangan beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Setelah diberitakan secara nasional di Australia, akan ditempuh jalur hukum melalui Interpol untuk mengusut kematian tersebut. Menanggapi berita kematian turis Australia tersebut, Komisi II DPRD NTB langsung mengadakan pertemuan dengan

PHRI belum lama ini. Dari hasil pertemuan tersebut, PHRI akan segera melakukan konsolidasi dan koordinasi ke hotel-hotel, restoran maupun kafe yang ada di NTB terkait penjualan minumal beralkohol. Khususnya kawasan-kawasan wisata strategis yang ada di Lombok. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi II yang membidangi pariwisata, Mori Hanafi, SE.,M.Comm. Untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol, Mori juga meminta agar

pemerintah kabupaten (pemkab) setempat melakukan pengawasan yang ketat. Disamping peran aparat juga sangat diperlukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa yang akan datang. Karena peristiwa tersebut akan berdampak pada citra daerah. “Kita punya citra 10, dan kita punya cacat satu. Cacat ini harus dibayar dengan lima sampai enam citra baik,” katanya beranalogi. Tidak hanya citra daerah, tetapi para pengusaha hotel dan restoran juga akan dirugi-

kan. “Kalau ini tidak ditangani secara baik, citra kita di negara turis itu berasal akan hancur. Karena ini pengaruhnya besar. Apalagi peristiwa itu diberitakan di negaranya secara nasional otomatis akan menjadi pembicaraan di kalangan mereka,” ujarnya. Dari hasil pertemuan dengan PHRI, diduga memang banyak klub-klub atau kafe yang menyajikan minuman alkohol yang dioplos atau dicampur dengan bahan minuman lainnya atau cocktail. Cocktail adalah campuran beberapa minuman

berkadar alkohol. Di beberapa tempat minuman dijual dengan begitu murah. Padahal minuman alkohol yang diimpor harganya mahal dan dikenakan pajak sebesar 275 persen. Sehingga seharusnya harga per gelas di kisaran Rp 200 ribuan. Diduga Liam Davies yang meninggal minum miras yang harganya murah. Murah karena dicampur dengan alkohol yang berbahaya. “Untuk itu perlu segera ditertibkan,” sarannya. (yan)


SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

SUARA NUSANTARA (ant/bali post)

BANJIR Warga melintasi banjir untuk mengungsi ke tempat yang aman di kawasan Green Garden, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (18/1). Banjir yang merendam perumahan elite tersebut diakibatkan meluapnya anak Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan.

Banjir Jakarta Jadi ’’Headline’’ Media Massa Luar Negeri Jakarta (Suara NTB) Tidak saja menjadi headline media massa dalam negeri, bencana banjir yang masih melanda Jakarta juga diberitakan luas oleh berbagai media terkemuka dunia. Jaringan penyiaran terkemuka Inggris, BBC, menurunkan judul “Indonesian capital Jakarta hit by deadly flooding”(Ibukota Indonesia Jakarta ditimpa banjir mematikan). Menurut BBC, banjir besar di Jakarta yang disebabkan oleh hujan deras selama beberapa hari sebelumnya ini telah menutup jalan dan pusat-pusat bisnis di Jakarta. BBC juga mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa Jakarta sudah ditetapkan dalam keadaan darurat. Sementara itu, Radio ABC Australia, dalam lamannya menurunkan headline, “Thousands evacuated as Jakarta floods” (ribuan orang mengungsi akibat banjir di Jakarta). ABC menyoroti tim penanganan bencana bersiap men-

gungsikan sekitar 350 ribu warga Jakarta, sedangkan puluhan ribu warga sudah lebih dulu mengungsi. Media Australia ini juga mengutipkan keterangan pihak berwenang Indonesia bahwa banjir Jakarta ini dikhawatirkan akan sama dengan banjir serupa pada 2007 . Sama dengan BBC News. ABC juga merilis pernyataan Jokowi, termasuk tekad sang gubernur untuk mencari “terobosan” dalam mengatasi banjir. Sementara itu, jaringan data seketika berbasis di Amerika Serikat, Bloomberg, menurunkan berita pengumuman keadaan darurat di Jakarta dalam artikel berjudul “Jakarta Emergency Declared as Floods Swamp President’s Office”. Bloomberg juga menyinggung banjir ini dengan kunjun-

gan Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga dijadwalkan menjamu PM Jepang Shinzo Abe keesokan harinya. Bloomberg juga merilis pengumuman keadaan darurat Jokowi. Sedangkan kantor berita Malaysia, Bernama, menurunkan berita mengenai kemungkinan diungsikannya warga Malaysia di Jakarta. “Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyiapkan rencana darurat untuk mengungsikan warga Malaysia yang tinggal di Jakarta jika situasi terus memburuk,” tulis Bernama pada laman resminya dalam Bahasa Inggris. Berbeda dari Bernama, harian ekonomi terkemuka Amerika Serikat, Wall Street Journal, dalam lamannya menurunkan berita berjudul “Floods Paralyze Jakarta” (Banjir lumpuhkan Jakarta). The Journal melaporkan banjir Jakarta ini menewaskan setidaknya empat orang

dan membuat ribuan orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. The Journal juga melaporkan, banjir telah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundurkan waktu pertemuan dengan Presiden Argentina Cristina Kirchner, sampai sekitar 90 menit. Kemudian, harian papan atas AS, New York Times, dalam lamannya menurunkan judul “Torrential Rains Paralyze Jakarta” (Hujan lebat lumpuhkan Jakarta). The Times menyebutkan, hujan lebat yang membuat ibukota Indonesia itu dilanda banjir dan melumpuhkan Jakarta, telah menelan empat korban jiwa dan ribuan orang mengungsi. “Sejumlah bagian ibukota terendam air setinggi kira-kira enam kaki, bahkan Istana Kepresidenan juga tak luput karena air juga memasuki kompleks Istana. Sementara pusat bisnis direndam air setinggi kira-kira 18 inci,” tulis The Times. (ant/bali post)

Halaman 11

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Choel Mallarangeng Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan Andi Zulkarnaen Mallarangeng sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang Jawa Barat. “Bagian penindakan tentu akan menjadwalkan ulang tapi perlu waktu,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di gedung KPK, Jumat. KPK rencananya akan memeriksa adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang biasa dipanggil Choel Mallarangeng itu pada Jumat (18/1), namun karena kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan terkena banjir dari Kali Cideng sehingga aliran listrik KPK mati total dan pemeriksaan pun ditunda. “Bagian penindakan akan memastikan kapan sistem-sistem yang terganggu bisa siap digunakan,” jelas Zulkarnain. Namun ia tidak menyatakan dengan tegas kapan waktu pe-

manggilan Choel selanjutnya. Dalam perkara Hambalang, menurut Zulkarnain, KPK mendalami perkara itu secara utuh baik pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan maupun pembangunan fisik. Ia pun membantah ada perbedaan politik di tubuh KPK dalam mengusut kasus tersebut. “Penegak hukum harus tahu politik, tapi tidak boleh terpengaruh hal itu,” tambah Zulkarnain. Keterlibatan Choel dalam kasus tersebut disebutkan Mindo Rosalina Manulang, mantan anak buah mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Mindo mengaku telah memberikan dana Rp20 miliar untuk mengurus berbagai proyek di Kemenpora, kepada mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram yaitu untuk pembangunan fasilitas pusat olahraga di Hambalang. Menurut Rosa, dana itu tadinya akan dibagikan kepada Choel Mallarangeng untuk mengurus proyek di Hambalang, tapi

uang tersebut sudah dikembalikan Wafid ke PT Anak Negeri, perusahaan M Nazaruddin. Dalam kasus ini, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp243,6 miliar. (ant/bali post)

Kalla : Saatnya Perbaiki Infrastruktur Jakarta (Suara NTB) Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki infrastruktur di bidang pengairan sehingga banjir tidak terus terulang di Jakarta. “Saya sependapat dengan Pak Presiden, penyelesaian begini justru di musim hujan. Jangan nanti begitu selesai banjir orang lupa,” kata Kalla usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Jumat. Kalla mengatakan dalam waktu dekat Presiden akan mengambil langkah untuk memastikan upaya penanganan banjir segera dilakukan sehingga peristiwa serupa tidak terus berulang di ibukota. “Dalam perbaikan itu tentu perlu banyak anggaran. Anggaran kita terlalu besar, subsidinya justru dinikmati orang yang macet di jalanan itu. Bagaimana uang itu jangan dihabiskan di macet,” kata Jusuf Kalla. Ia mengatakan pengurangan subsidi bahan bakar membuat

(ant/bali post)

BINCANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) berbincang dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (kiri) disaksikan Mensesneg Sudi Silalahi (kedua kanan) dan Seskab Dipo Alam (kanan) saat pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (18/1). Pertemuan tersebut membahas penanganan bencana banjir di Jakarta dan persoalan lain di Indonesia. anggaran yang ada bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur. “Ini kan pilihan, mau cepat selesai infrastruktur atau habis subsidi itu dipakai untuk kemacetan. Pilih mana?” tanya Ketua Umum PMI ini. Jusuf Kalla mencontohkan ada uang Rp300 triliun dipergunakan

mensubsidi bensin murah ke orang yang punya kendaraan. Akibatnya, jalanan macet. Setelah itu dana habis. ‘’Maka pilihan kedua, memperbaiki jalan, perairan, perbaiki sekolah, musholla agar anak jalan enak ke rumah tidak banjir, gimana? Itu saja pilihannya,” tandasnya. (ant/bali post)


CMYK

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2013

Hongkong Medistra TCM telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia, merupakan satu-satunya pusat pengobatan berbagai penyakit kronis dengan metode eksklusif TCM (Traditional Chinese Medicine), menerapkan resep rahasia turun temurun yang memiliki sejarah 2000 tahun lebih, resep kuno kekaisaran, resep pengobatan modern, efektif mengatasi berbagai penyakit kronis. Konsultan sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok yang sudah memiliki banyak pengalaman hadir di Hongkong Medistra TCM, membantu mengobati berbagai penyakit yang lama diobati tetapi belum sembuh juga, antara lain : 1. Penyakit kanker/tumor: kanker paru-paru, kanker liver, kanker getah bening, kanker usus, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker saluran pencernaan, dan kanker lainnya. 2. Rematik/nyeri sendi: radang dan pembengkakan sendi, sakit pnggang, radang bahu, sakit ruas tulang leher, dan sakit nyeri lainnya. 3. Diabetes (kencing manis), hipertensi, stroke : lumpuh setengah

Karachi Lengang

Seorang Politisi dan Tiga Pengawalnya Ditembak Karachi Pusat pertokoan, bisnis, dan sekolah tutup pada Jumat di Karachi, ibu kota finansial Pakistan, karena khawatir akan terjadi kekerasan susulan setelah kematian seorang politisi dan penembakan sporadis semalam. Manzar Imam (42), anggota parlemen asal Muttahida Qaumi Movement (MQM), ditembak mati bersama tiga pengawalnya di suatu tempat ketika sedang mengendarai mobil, Kamis, demikian lapor AFP. Kekerasan pada Kamis malam, terkait dengan ketegangan etnik dan politik di Karachi itu, merenggut lima nyawa dan menyebabkan 30 orang lainnya cedera. Pasar-pasar dan sekolah-sekolah ditutup, jalan-jalan lengang, dan hanya sedikit pegawai yang masuk kerja walaupun kantor-kantor pemerintah, pelabuhan dan bursa efek tetap buka. (ant/bali post)

Oposisi Pakistan Desak Pemerintah Tetapkan Tanggal Pemilu Islamabad Partai oposisi utama Pakistan menyerukan pemerintah untuk segera mengumumkan tanggal bagi pemilihan parlemen untuk mengakhiri ketidakpastian politik saat ini, demikian laporan media lokal. Pemimpin oposisi utama dan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif mengundang pemimpin partai oposisi lain untuk meninjau situasi, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Perdana Ment(ant/bali post) eri Raja Pervez Ashraf atas Asif Ali Zardari dugaan korupsi, dan aksi protes anti-pemerintah yang terus-menerus terjadi di Islamabad yang dipimpin oleh seorang pemimpin agama. Sharif dan para pemimpin oposisi lainnya mengatakan pada konferensi pers bahwa pengumuman tanggal pemilihan parlemen akan mengakhiri ketidakpastian saat ini. Sharif juga menuntut pembentukan pemerintah sementara untuk menyelenggarakan pemilihan. Dia mendesak Presiden Asif Ali Zardari sekarang untuk bertindak saat situasi tidak ke luar dari kendali, demikian seperti yang dikutip dari Xinhua. Para pemimpin oposisi menggambarkan aksi duduk di Islamabad sebagai inkonstitusional, dan mengatakan bahwa semua reformasi pemilu harus diperkenalkan melalui parlemen. (ant/bali post)

badan, bronchitis, asma, radang hidung & tenggorokan, telinga mendengung, pendengaran kurang. 4. Penyakit mata, penyakit usus & lambung, kulit, wasir / ambeiyen : radang ginjal, batu ginjal, epilepsy (ayan), hepatitis (peradangan tipe A, B, C). 5. Penyakit kewanitaan : radang organ reproduksi, pembesaran kelenjar susu, radang rahim, haid tidak lancer, haid terasa sakit. 6. Penyakit reproduksi pria & wanita : (herpes, sipilis, gonorrhea), kemandulan, gangguan fungsi seksual pria seperti : impotensi, ejakulasi dini, fungsi seksual menurun, sperma mati, tidak bersperma. 7. Radang prostat : sering kencing, kencing terburu-buru, kesulittan kencing, tidak tuntas, dan terasa sakit. 8. Migraine, pening/pusing, sakit kepala, dan lainnya 9. Serta berbagai macam penyakit kronis lainnya. pengobatan di Hongkong Medistra TCM menggunakan obat herbal TCM Tiongkok eksklusif, efek-

tif mengatasi berbagai penyakit kronis, tidak perduli kondisi penyakit parah/ringan, usia penderita tua/ muda, riwayat penyakit panjang/pendek,rata-rata setelah diobati 2-7 hari, berbagai gejala penyakit akan segera menghilang, setelah diatasi tidak mudah kambuh. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan kemudian, penyakit akan bisa diatasi.

Shinzo Abe Kecam Penculikan Warga Jepang di Aljazair Jakarta (Suara NTB) – Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengecam penculikan warga negaranya di Aljazair dan telah menghubungi perdana menteri Aljazair dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengenai penyelesaian krisis tersebut. “Aksi terorisme dan memakan korban itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dan harus dikecam,” kata Abe dalam keterangan pers bersama Presiden Susilo Yudhoyono usai pertemuan bilateral kedua pemimpin pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore. Ia mengatakan, koleganya, Yudhoyono, sepakat aksi terorisme merupakan suatu hal yang tidak boleh terjadi. “Kami sepakat melanjutkan segala upaya mencegah dan melawan aksi terorisme,” kata Abe. Keselamatan para sandera jadi prioritas utama dan akan dilakukan sejumlah upaya untuk mengakhiri krisis itu. “Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Saya telah menghubungi Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dan perdana

menteri Aljazair dan memintanya untuk memprioritaskan hal itu,” katanya. Abe memandang penculikan warganya di Aljazair itu sangat serius; jamuan kenegaraan yang sedianya dilaksanaka pada Jumat malam, di Istana Merdeka, dibatalkan. Dia langsung kembali ke Tokyo. Sebelumnya, diberitakan gerilyawan menculik lima warga Jepang dan seorang Prancis dari fasilitas minyak British Petroleum, di In Amena, Aljazair selatan, Rabu (16/1). Pasukan Aljazair menggelar operasi penyelamatan. Lima warga Jepang itu bekerja pada perusahaan JGC Coproration, kata satu sumber diplomatik. JGC memiliki satu perjanjian dengan Asosiasi Sonatrach-BP-Statoil bagi pekerjaan di produksi gas di In Amenas. Aljazair mengizinkan Prancis menggunakan wilayah udaranya dalam intervensi militernya terhadap gerilyawan Islam di Mali kendatipun para pejabat tidak mengaitkan antara serangan Rabu itu dan konflik di selatan Aljazair. (ant/bali post)

(ant/bali post)

INSPEKSI - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe (kiri), menginspeksi pasukan saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/1). Kunjungan Abe kedua kali terpilih - kunjungan perkenalan Abe setelah dilantik menjadi PM pada Desember 2012 lalu.

Prancis Kirim 1.400 Prajurit ke Mali Paris Prancis sudah menempatkan 1.400 prajurit di Mali, lebih dari separuh dari total 2.500 yang akan dikirim ke negara bekas jajahannya itu, kata Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian, Kamis. Pasukan itu dikirim ke negara Afrika Barat tersebut sebagai bagian dari operasi untuk membantu militer Mali menguasai lagi wilayah utara dari kelompok-kelompok garis keras. Jumlah prajurit itu meningkat cepat sejak pasukan pertama Prancis tiba pada 11 Januari untuk menanggapi ofensif militan yang menguasai kota Konna, Mali tengah. Hingga

Kamis, militer Mali yang dibantu pasukan Prancis masih bertempur untuk berusaha menguasai lagi Konna. Pasukan Prancis juga terlibat dalam pertempuran untuk memperebutkan kota Diabaly, yang berada di dalam wilayah yang dikendalikan pemerintah namun dikuasai oleh militan Senin dalam sebuah ofensif balasan setelah

serangan-serangan udara pertama Prancis terhadap Konna. Kelompok-kelompok militan yang sejak April menguasai Mali utara bergerak pekan lalu ke arah selatan ke wilayah yang dikuasai pemerintah dan merebut Konna, sekitar 700 kilometer melalui jalan darat dari Bamako, ibu kota Mali, yang membuat Prancis segera melakukan intervensi. Meski militer Mali sebelumnya melaporkan mereka telah merebut kembali Konna, Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Selasa bahwa zona itu masih dikuasai militan garis keras. Daerah itu tidak bisa dijangkau oleh pengamat independen. Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali,

Jumat meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara. Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure. Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer. Rencana-rencana sedang dirampungkan untuk mengirim pasukan intervensi Afrika berkekuatan sekitar 3.300 prajurit untuk mengusir militan yang menguasai wilayah utara Mali, namun PBB masih berkeberatan dan memperingatkan

bahwa penempatan itu mungkin baru bisa dilakukan September mendatang. Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), saat ini menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Prancis. Militan garis keras Ansar Dine (Pembela Iman) merupakan salah satu dari sejumlah kelompok terkait Al Qaida yang mengusai Mali utara di tengah kekosongan kekuasaan akibat kudeta militer pada 22 Maret di wilayah selatan. Ansar Dine menguasai Timbuktu, sementara Gerakan Keesaan dan Jihad di Afrika Barat (MUJAO) memerintah Gao, kota besar lain di Mali utara. Kelompok-kelompok itu memberlakukan sharia di wilayah mereka dan berniat memperluas penerapan hukum Islam itu di kawasan lain Mali. Muslim garis keras itu juga menghancurkan makammakam kuno Sufi di Timbuktu, yang diklasifikasi UNESCO sebagai lokasi warisan dunia. Mereka menganggap tempattempat keramat tersebut sebagai musyrik dan menghancurkan tujuh makam dalam waktu dua hari saja. Mali pada 1 Juli mendesak PBB mengambil tindakan setelah kelompok garis keras menghancurkan tempat-tempat keramat di Timbuktu yang didaftar badan dunia itu sebagai kota yang terancam punah. Pemberontak suku pada pertengahan Januari meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. (ant/bali post)


SUARA NTB 19 JANUARI 2013