RAGAM
SUARA NTB Senin, 18 Februari 2013
468.019 Pemilih Fiktif Dihapus dari DPS Dari Hal. 1 Fauzan merincikan, jumlah pemilih berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah daerah 3.917.974 pemilih. Sementara, setelah dilakukan pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), jumlah pemilih yang tersisa dalam DPS hanya sebesar 3.449.955 pemilih. Dengan demikian, berdasarkan laporan resmi yang telah mereka terima, terdapat selisih 468.019 pemilih antara DP4 dengan DPS. Menurut Fauzan, DP4 tersebut merupakan rujukan KPU NTB untuk membuat Daftar Pemilih Pilkada NTB. DP4 tersebut diserahkan oleh Pemprov NTB pada tanggal 12 Oktober 2012 lalu. Fauzan menambahkan, DPS yang telah dibuat tersebut saat ini sudah diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat NTB melalui kecamatan-kecamatan masing-masing. Ia menegaskan, perubahan daftar pemilih masih sangat dimungkinkan karena penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru akan dilakukan pada 22 Maret 2013. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu NTB, Bambang Karyono, mengungkapkan adanya sinyalemen pembengkakan jumlah pemilih dengan menggunakan modus mobilisasi di sebuah daerah tertentu. “Kami juga mulai menge-zoom (mencermatired) titik – titik tertentu dimana kita mencurigai adanya pembengkakan – pembengkakan suara,” ujar Bambang. Menurutnya, pemicu adanya pembengkakan jumlah pemilih tersebut bisa beragam, mulai dari faktor buruknya sistim administrasi kependudukan kita yang lama, hingga adanya unsur kesengajaan oknum tertentu yang melakukan pengerahan massa secara tidak wajar. Bambang sendiri menegaskan, karena penelusuran masih berlangsung, maka pihaknya belum berani memastikan apakah pembengkakan suara tersebut dipicu oleh persoalan administratif semata ataukah memang akibat dari terjadinya pengerahan massa secara tidak wajar dari suatu daerah ke daerah tertentu. Yang jelas, ujarnya, pihaknya baru menemukan indikasi awal yang memperlihatkan sinyalemen ketidakwajaran tersebut. “Ada titik – titik tertentu yang penggelembungannya tidak wajar,” sebut Bambang. Bambang menambahkan,
persoalan data pemilih ini kerap kali menjadi bahan persoalan yang kemudian dijadikan alat untuk menggugat atau untuk mempertanyakan kembali hasil pilkada, oleh peserta yang kalah. “Kami tidak menginginkan hal itu terjadi pada pilkada sekarang,” ujarnya. Menurutnya, solusi untuk mengatasi persoalan ini adalah, para peserta pilkada, parpol, tim sukses, dan pihak – pihak terkait lainnya jangan mendiamkan masalah ini. “Jadi harus ada upaya proaktif juga dari parpol pengusung, kandidat untuk memastikan validitas atau pengawal pada proses pemutakhiran data pemilih ini. Kalau ada hal yang janggal, mencurigakan ditemukan, dengan bukti – bukti, kami 24 jam siap menerima pengaduan siapapun yang punya bukti,” imbaunya. Anggota Komisi I (Bidang Politik dan Pemerintahan) DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi terpisah menegaskan, sejak awal, pihaknya memang telah mengingatkan KPU NTB untuk berhati – hati dalam mengolah DP4 yang diserahkan oleh pemerintah daerah. “Amanat undang – undang, tugas KPU dan jajarannya adalah melakukan verifikasi faktual (pemutakhiran data pemilih-red). Itu kewajiban. Dan proses ini, Bawaslu harus mengawasi,” ujar Noerdin. Ia menambahkan, jika memang masih ditemukan indikasi adanya penggelembungan suara di titik tertentu, maka indikasi itu harus ditelusuri dan kebenarannya harus ditemukan. “Saya kira ini harus diselesaikan. Kalau tidak, ini termasuk kejahatan pemilu yang wajib dipertanggungjawabkan oleh KPU dan Bawaslu,” pungkasnya. Dikonfirmasi mengenai persoalan ini, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, H. Bachruddin, S.Sos, menegaskan akan terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak kabupaten kota untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam. “Nanti saya tanya kabupaten kota dulu. Karena kami hanya mengumpulkan data di server. Nanti saya berikan penjelasan lebih mendalam,” ujarnya. (aan)
Jangan Jadi Penonton Dari Hal. 1 (Menristek) RI, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, M.S., yang bertindak sebagai keynote speaker Seminar Nasional Integrasi Teknologi, Industrialisasi, dan Dunia Keuangan Menuju Pembangunan Indonesia Timur, di Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (16/2). Menurutnya, tahun yang akan datang, tenaga keinsinyuran dalam bidang teknologi sangat diperlukan dalam jumlah besar. Mengingat rasio perbandingan tenaga teknologi di Indonesia yang sebanyak 2.671 orang per sejuta penduduk sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. “Padahal tetangga-tetangga kita itu sudah memiliki 8.000, mau ke 9.000 orang tenaga teknologi,” sebutnya. Harapan ini tidaklah berlebihan, bila melihat potensi sumberdaya di Sumbawa. Hanya masih kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Untuk itu, terobosan mendirikan UTS merupakan jawaban yang tepat atas ketersediaan sumberdaya yang belum banyak memiliki kesempatan, dan kekurangan tenaga di bidang teknologi di Indonesia. Terkait hal ini, Kemenristek mendukung keberadaan UTS. Setiap program pelatihan yang berada di bawah koordinasi Kemenristek, terbuka peluang untuk diikuti oleh mahasiswa dari UTS nantinya. Seperti program Techno Preneurship Pemuda yang bertujuan melatih kewirausahaan khususnya di bidang teknologi. “Kami punya program Techno Preneurship Pemuda dan banyak lagi. Kalau nanti mahasiswa UTS mau ikut, akan dilibatkan. Saya yakin di sini banyak orang-orang yang pintar tapi belum berkesempatan. Kami akan dukung,” tandas Menristek, seraya berharap UTS juga melibatkan masyarakat lokal Sumbawa, agar tidak menjadi penonton di
daerah sendiri. Apalagi hingga saat ini, kesiapan teknologi Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam skala internasional, daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-46 dari 180 negara. Namun, kalau dilihat dari inovasi tinggi, Indonesia berada di urutan ke 37. Indonesia banyak melakukan inovasi-inovasi dari anak bangsa. “Indonesia telah melakukan banyak penelitian namun tertahan pada tingkat prototype. Sebab, tidak ada yang meneruskan hasil penelitian dan riset tersebut ke tingkat produksi dalam jumlah besar,” tukas menteri. Untuk itu, sambung Gusti, Kemenristek tetap mendorong prototype tersebut menjadi produksi massal menggunakan teknologi. Sebab, teknologi membantu masyarakat untuk memecahkan masalah di masyarakat, melayani dan meningkatkan hasil produksi. Sehingga, Kemenristek telah membentuk pusat-pusat unggulan di masingmasing daerah tergantung dari potensi yang ada, dan mencakup kegiatan hulu ke hilir. Siap produksi, siap jual dan siap konsumsi, agar memiliki nilai tambah. “Kita bikin juga paten. Setiap daerah ada, tergantung potensi, agar tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa saja. Penciptaan pusat unggulan tersebut akan terlaksana dengan baik dengan sinergi ABG (Akademisi, Bussinesment, dan Government), seperti yang terjadi pada tiga daerah yang telah diresmikan dan di-SK-kan. Misalnya, pusat unggulan kakao di Jember dan kelapa sawit di Sumatera,” katanya mencontohkan. (arn)
”Silvester Cruise” Singgah di Lombok Dari Hal. 1 mereka terbagi dalam dua paket wisata yang kemudian melakukan perjalanan wisata ke berbagai destinasi di Pulau Lombok, NTB. “Sebanyak 111 orang yang membeli paket perjalanan wisata Lombok Historical dan 39 orang yang membeli paket perjalanan wisata Lombok Craft and Art,”ujarnya ditemuai disela-sela penyambutan ratusan wisatawan mancanegara tersebut di pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Minggu (17/2) pagi kemarin.
Untuk paket perjalanan wisata Lombok Historical, katanya, ratusan wisatawan mancanegara tersebut akan di bawa melihat objek wisata sejarah seperti Taman Mayura, Taman Narmada, Lingsar dan Sayang-Sayang. Sedangkan untuk paket wisata Lombok Craft and Art para wisatawan akan dibawa mengunjungi destinasi wisata seperti Kerajinan Tenun Sukarara, Lombok Tengah, kerajinan mutiara di Mataram dan Sayang-Sayang. (nas)
Halaman 5
Semalam, Tiga Toko Dibobol Maling Mataram (Suara NTB) Hanya dalam semalam, maling membobol tiga toko sekaligus. Aksi kawanan maling itu diperkirakan berlangsung Sabtu (16/2) dini hari lalu. Tiga toko yang dibobol itu, Supermarket Jembatan Baru Mart, toko Crystal Wallpaper serta rumah Mode Gibrahar. Ketiga toko berdampingan di di Jalan Sriwijaya Mataram. Dari toko di Jalan Sriwijaya Nomor 7, 8 dan 12 itu raib uang jutaan rupiah. Sementara isi di dalam toko dalam keadaan berantakan. Hasil olah TKP, dari ketiga toko tersebut modus pelaku sama. Diduga kawanan maling masuk dengan cara naik ke atas tembok kemudian membobol pintu di lantai atas kemudian turun ke lantai dasar. Aksi pembobolan di Jembatan Baru Mart 8 pertama kali diketahui oleh karyawan yang akan membuka toko pada
sekitar pukul 06.30 Wita. Karyawan bernama Wayan Srihartini mengaku membuka toko pada sekitar jam 06.30 Wita. Awalnya sama sekali tidak mengetahui toko tempat ia kerja dibobol maling karena gembok pintu tidak rusak. Namun baru diketahui setelah pintu dibuka dan melihat isi toko sudah berantakan. Setelah itu ia kemudian mengecek langsung ke lantai dua dan melihat pintu rusak dan terbuka.”Saya melihat berantakan dan pintu rusak, saya
Polres Berencana Fasilitasi Keluarga Sirajudin ke Jakarta Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah berencana memfasilitasi keluarga Sirajuddin ke Jakarta untuk melihat mayat terduga teroris yang masih berada di RS Karamat Jati. Ini untuk mengenali langsung mayat tersebut milik anaknya Sirajuddin atau tidak. Karena masih ada 1 mayat di RS Krama Jati milik Faiz yang disebut-sebut warga Dompu. “Saya berencana memfasilitasi keluarga Sirajuddin ke Jakarta untuk melihat langsung mayat di sana (RS Kramat Jati Jakarta). Apakah mayat yang masih ada itu miliknya Sirajuddin atau bukan. Tapi yang pasti, mayat yang masih tersisa tinggal 1 orang dan bukan Sirajuddin namanya,” kata Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah, Minggu (17/2) kemarin. Berdasarkan KTP dalam dompet terduga teroris, lanjut Benny, nama terduga teroris
Faiz. Tetapi alamat dalam KTP-nya Poso, bukan Dompu. “Makanya sekarang Densus sedang mencari keluarga di Poso sesuai alamat KTP di dompetnya,” kata Benny. Kendati sanggup memfasilitasi untuk memberangkatkan keluarga Sirajuddin ke Jakarta, Benny mengaku, biaya keberangkatannya ditanggung sendiri oleh keluarga Sirajuddin yang berangkat. Karena merekalah yang berkepentingan untuk mengetahui kabar anaknya. “Kalau kita tidak punya anggaran untuk itu,” katanya. Tetapi bila keluarga Sirajuddin tidak memiliki biaya untuk berangkat, Benny mengatakan, pihaknya akan menkomunikasikannya dengan Bupati, sehingga bisa menggunakan anggaran Pemda Dompu atau Dinas Sosial Dompu. “Itukan warganya Bupati juga, makanya saya coba komunikasikan dengan Bupati dulu,” ungkap Benny. (ula)
PWRI KLU Berkomitmen Bantu Sukseskan Pemberdayaan Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Pensiunan PNS Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Cabang KLU menyatakan dukungannya untuk membantu Pemda KLU dalam program pemberdayaan keluarga. Seperti yang dilakukan di Dusun Gol, Desa Medana Kecamatan Tanjung, beberapa waktu lalu, program tersebut cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat meski program yang dijalankan belum maksimal. “Pada pertengahan 2012 lalu, PWRI meluncurkan program Pos Pemberdayan Keluarga yang disingkat Pos Daya. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pendampingan kepada rumah tangga agar menjadi keluarga yang mampu/berdaya secara ekonomi menurut potensi yang dimiliki keluarga itu,” kata Wakil Ketua PWRI KLU, H. Sjamsi AM. S.Sos., Sabtu (16/2). Dikatakannya Program Pos Daya PWRI KLU diapresiasi oleh Pemprov NTB. Provinsi menilai, meski program itu baru digalakkan, namun sinergitas PWRI bersama TP PKK KLU, Dharma Wanita KLU dan sejumlah SKPD, mengitegrasikan kebutuhan keluarga/rumah tangga berdasarkan pembinaan yang diberikan. Sjamsi menyebut, lintas lembaga pada pada program Pos
Daya telah berhasil membina belasan keluarga dengan indikator keberhasilan terwujudnya peningkatan kualitas keluarga, kebutuhan keluarga secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami perubahan pemenuhan. Lebih penting dari pola pembinaan yang dilakukan, adalah terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan munculnya pelaku ekonomi/ UMKM di wilayah bersangkutan. “Ruang gerak kita tak terbatas, karena kita juga didukung oleh lebih dari 200 orang anggota dengan kompetensi dan pengalaman yang berbeda. Kita terus berbenah, dan senantiasa memperaiki, merancang program supaya PWRI betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut Sjamsi menambahkan, bahwa program Pos Daya tak hanya berorientasi ekonomi. Di bidang kesehatan, pendampingan yang diberikan dalam bentuk pendampingan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sementara di bidang Pendidikan, PWRI akan terus menanamkan edukasi pentingnya pendidikan dalam keluarga. Pada taraf yang paling kecil, pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga PWRI pun membantu memfasilitasi berdirinya PAUD di satu wilayah. (ari)
langsung lapor bos,” ceritanya. Hal serupa juga dengan yang terjadi di toko Crystal Wallpaper yang terletak di jalan Sriwijaya No 11, kejadian pertama kali diketahui oleh karyawannya bernama Haris. Haris mengetahui toko tempatnya bekerja dibobol maling, setelah membuka toko pada sekitar jam 07.15 Wita dan melihat isi laci meja sudah berhamburan di lantai. Setelah mengecek uang di dalam laci sebesar Rp 3,3 juta, sudah raib.
Sedangkan di rumah Mode Gibrahar di jalan yang sama, dari dalam toko yang juga digunakan untuk usaha laundry itu, pelaku menggasak uang yang ada di dalam kotak amal. Namun tidak diketahui pasti berapa uang yang raib. Penjaga malam di sekitar pertokoan bernama Saeful, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aksi pembobolan tersebut. Seaful juga mengaku pada saat itu ia juga masuk jaga sudah larut malam hingga hingga pagi hari. ‘’Saya jaga tadi malam mulai jam 00.00 Wita malam dan jam 05.00 Wita baru pulang, tapi tidak lihat ada pencuri,” cerita Saeful. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan langsung
mendatangi TKP dan memasang garis polisi serta melakukan olah TKP. Guna membantu penyelidikan di TKP, juga didatangkan anjing pelacak dari Unit Satwa Polda NTB. Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Junaidi, mengatakan polisi mendapat laporan sekitar pukul 08.00 Wita,kemudian setelah itu polisi langsung mendatangi TKP. Ia menduga pelaku masuk ke dalam toko setelah naik lewat tembok belakang. ‘’Pelaku diduga masuk setelah naik tembok,” ungkapnya ditemui di lokasi kejadian. Selain itu pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari beberapa saksi, terutama karyawan toko. (ars)
Polres Dompu Lepas Kayu Hasil ”Illegal Logging” Dompu (Suara NTB) Polres Dompu akhirnya melepas kayu hasil tangkapan Dinas Kehutanan Dompu yang diduga hasil illegal logging. Penyidik berdalih, kayu tersebut lengkap dokumennya dan telah dimintai keterangan ahlinya. Namun pihak Dishut Dompu mengaku kayu tersebut diduga hasil illegal logging, karena hasil cek tonggak tidak ditemukan kayu dimaksud di lokasi sesuai surat alas hak kayu. Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah kepada wartawan, Minggu
(17/2) kemarin, mengatakan, kayu yang diangkut dua truk yang diamankan dan dilimpahkan Dinas Kehutanan Dompu telah dilepasnya. Karena kayu tersebut memiliki dokumen dan pihaknya telah memeriksa saksi ahlinya. “Dokumennya lengkap dan sudah diperiksa saksi ahlinya, makanya kita lepas,” kata Benny. Ketika ditanya hasil cek tonggak sesuai alas hak yang ditunjuk pemilik kayu, Kapolres tetap berpedoman pada dokumen yang sudah lengkap sehingga pihaknya melepas kayu milik adik ipar mantan
Wakapolres Dompu tersebut. “Dilepas, tentu karena semuanya sudah lengkap,” terangnya. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kehutanan Dompu, Drs. Zulfaidin yang dihubungi terpisah sebelumnya, mengatakan, hasil cek tonggal yang dilakukan pihaknya sesuai surat alas hak yang ditunjukan pemilik kayu di Desa Doropeti Kecamatan Pekat tidak ditemukan jenis kayu seperti dalam dokumen kayu. “Tidak ada kayu seperti dalam dokumen kayu yang ditunjukan,” kata Zulfaidin. (ula)
Kasus Bantuan Rumah Kumuh
Dokumen Kemenpera Dikonfrontir dengan Keterangan Tersangka Mataram (Suara NTB) Tim Kejati NTB akhirnya merampungkan tugasnya di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Hasilnya, ratusan dokumen yang berkaitan dengan aliran dana bantuan rumah kumuh ke Kabupaten Dompu disita. Berkas ini masih diteliti untuk dikonfrontir dengan keterangan tersangka, NN. Sejak kembali ke Mataram akhir pekan kemarin, tim Kejati yang dipimpin Wakajati I Gede Sudiatmaja,SH,MH langsung memimpin evaluasi penanganan kasus yang sudah menetapkan Direktur Koperasi Masyarakat, NN sebagai tersangka. Jumlah dokumen yang disita pun mencapai ra-
tusan eksemplar. “Dokumen yang disita ratusan lembar, intinya berisi permintaan dana dari Kopermas, kemudian juklak juknis bantuan dari Kemenpera,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa SH Minggu (17/2). Dalam kasus ini, alur bantuan Kemenpera tersebut diawali dari pengajuan proposal permintaan bantuan dana oleh NN sebagai Direktur Kopermas. Pengajuan dana subsidi itu direncanakan untuk lima titik kawasan pesisir di Kabupaten Dompu. Pihak Kemenpera pun menyerahkan data terkait dokumen pencairan dana ke Kejaksaan. Dana Rp 511 juta tersebut, sesuai
juklak juknis harus diserahkan Rp 7 juta per masyarakat penerima berjumlah 97 orang. “Semua dokumen, mulai dari pengajuan permintaan oleh Kopermas sampai pencairan, sudah kami sita,” ulasnya. Selanjutnya, Kejaksaan tengah mengkonfrontir data yang diperoleh dari Kemenpera tersebut dengan fakta lapangan di Kabupaten Dompu, termasuk keterangan saksi dan tersangka NN. “Data data ini untuk melengkapi hasil penyidikan kami di lapangan. Semua sudah lengkap, termasuk keterangan tersangka,” kata Sutapa, mempertegas terkait penelitian dokumen dimaksud. (ars)
Harus Bekerja Maksimal KEPALA Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH mengharapkan KPU harus bekerja maksimal. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan kepada KPU NTB pada Oktober 2012 dan Februari 2012 lalu harus menjadi acuan KPU dalam melakukan verifikasi di lapangan. “Itu data yang sah diserahkan oleh gubernur kepada KPUD. Sekarang menjadi tugasnya KPUD untuk melakukan verifikasi di lapangan. KPUD punya dana dan personel yang lengkap,”ujarnya menanggapi
banyaknya pemilih fiktif yang ditemukan KPU NTB. Dengan dana yang begitu besar untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, kata Sajim, diharapkan KPU dapat melaksanakan verifikasi data pemilih hingga ke masyarakat yang tinggal gunung-gunung dan pelosok daerah terpencil lainnya. Diketahui, jumlah DP4 NTB yang diserahkan kepada KPU pada Oktober 2012 sebanyak 3.889.749 jiwa . Setelah dilakukan penyempurnaan, pada 7 Februari 2013, Pemprov NTB kembali menyerahkan DP4 yang
merupakan perbaikan dari sebelumnya dengan jumlah 3.881.731 j i w a atau berkur a n g seban y a k 36.244 j i w a . (nas)
H. L. Sajim Sastrawan (Suara NTB/dok)
Pemprov Dorong Bea Cukai dan Imigrasi Perketat Pengawasan Dari Hal. 1 Dijelaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bandara umum, yang bertanggung jawab mengawasi keluar masuknya barang merupakan kewenangan pihak Bea Cukai. Untuk melakukan tugas tersebut, Bea Cukai menggunakan alat mereka sendiri yang diadakan oleh
pemerintah. Sedangkan untuk ke luar masuknya orang dari luar negeri ke Indonesia merupakan tanggung jawab pihak keimigrasian. “Yang bertanggung jawab adalah Imigrasi sesuai dengan aturan keimigrasian,” ungkapnya. Sejak beroperasinya BIL, tercatat beberapa kali petugas melakukan upaya penggagalan aksi penyelundupan narkoba dan terakhir HP ilegal. (nas)
Didakwa Korupsi, Divonis Kasus Pemukulan Dari Hal. 1 Kejadian pemukulan itu diketahui berlangsung Nopember 2011 lalu, motifnya diduga cemburu. Juandi memukul korban, karena diduga menjalin hubungan dengan mantan istrinya, Puji Astuti Setiawan. Tahun 2009 lalu, Puji Astuti alias Putut yang kabur dari rumah dan menjadi istri siri Nanang Santoso. Diduga karena cemburu, terdakwa menghajar korban.
Namun dari kejadian itu, tanggal 25 November 2012 lalu pelaku dan korban damai. Sebagai tanda damai, Juandi yang kini di posisi PNS di Sat Pol PP membayar Rp 6,5 juta. Bukti perdamaian dengan surat pernyataan. Dasar surat pernyataan itu dijadikan Juandi sebagai bahan pembelaan di depan persidangan. Atas vonis itu, Juandi yang tidak didampingi pengacara menyatakan menerima putusan tersebut. (ars)
Investor Tak Serius, Belasan Gili di Sekotong Belum Tergarap Dari Hal. 1 Hal ini diakui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lobar, Drs. I Gede Renjana, MBA, dikonfirmasi Minggu (17/2). ‘’Dari 23 gili yang ada di Sekotong, hanya empat saja yang sudah digarap sementara yang lainnya belum tersentuh,”kata Renjana. Disebutkan Renjana, dari sekian banyak investor yang melirik kawasan wisata Sekotong antara lain PT. Menang Pinansula Resort dan PT Teluk Mekaki Indah yang sejauh ini serius. Sementara empat investor yang sudah memegang izin di kawasan Bangko-Bangko belum beraktivitas sama sekali. Kendala pengembangan kawasan ini, diakui Renjana karena pembenahan infrastruktur pendukung yang belum menyentuh kawasan itu. Karena Pemkab melalui Disbudpar masih fokus pembenahan kawasan wisata di utara dan tengah. Ditargetkan, pembenahan kawasan Sekotong dimulai
tahun 2014 mendatang. Konsep pengembangan Sekotong sendiri diarahkan untuk wisata alam pantai dipadukan dengan wisata tambang. Konsep ini terus digodok pihaknya bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Disebutkannya, 23 giili itu sebagian besar berada di daerah Pelangan, Sekotong Barat. Sedangkan empat yang sudah dikembangkan antara lain, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong dan Gili Sudak. Diakui Renjana, kendati dilirik banyak investor namun tampaknya investor belum serius karena para investor masih melihat perkembangan Sekotong kedepannya. Untuk menggairahkan wisata di Sekotong, pihaknya ke depan akan mengarahkan kegiatan event wisata untuk diadakan ke daerah itu. Disparsitas Pembangunan Sementar itu, anggota Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim ST mengata-
kan, wilayah Sekotong yang belum tergarap maksimal harus diperhatikan betul oleh pemda. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata yang dilakukan Pemkab Lobar dilakukan masih sebatas di wilayah utara dan tengah namun selatan belum tergarap. Padahal, kawasan Selatan tak kalah dengan kawasan lain di Lobar. “Masih terjadi disparsitas dan ketimpangan infrastruktur antara kawasan wisata utara, tengah dan selatan. Khusus di Sekotong belum maksimal,”tegasnya Menurutnya, pembehanan destinasi dan persoalan ketimpangan infrastruktur antara kawasan Selatan, tengah dan utara menjadi salah satu pemicu belum adanya investor yang mau serius mengembangkan Sekotong. Karena itu, Komisi II menyarankan agar Pemda tidak hanya memfokuskan kegiatan dan event di kawasan Senggigi saja dan sebaiknya mulai diarahkan di Sekotong. (her)