Issuu on Google+

CMYK HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 266 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 17 JANUARI 2013

12 HALAMAN

Dugaan SPPD Fiktif Pejabat Lobar

Modusnya Terindikasi Duplikasi SPPD Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB masih terus mendalami dugaan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif salah seorang pejabat di Pemkab Lombok Barat (Lobar). Rabu (16/1) kemarin saksi kembali dimintai keterangan. Sedikit terungkap, modus dugaan penyimpangan itu terindikasi berupa duplikasi pencairan dana SPPD.

(Suara NTB/ars)

Keterangan dari pihak Kejaksaan Tinggi NTB, tiga saksi yang diperiksa siang kemarin, masih terkait dengan dana SPPD

I Made Sutapa

yang cair untuk oknum pejabat tersebut, namun diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. ‘’Hari ini (kemarin) ada tiga saksi

Hari ini (kemarin) ada tiga saksi lagi dimintai keterangan oleh tim penyidik Pidsus,

Terduga Teroris Beridentitas Ganda Mataram (Suara NTB) Mencuat informasi lain dari proses penangkapan terduga teroris di Dompu, Sabtu (5/1) lalu. Salah seorang diantara korban yang tewas ditembak tim Densus 88, bernama Anas Wiryanto, diduga beridentitas ganda. Nama lain pria berusia 31 tahun ini adalah Dimas Antasari. Informasi itu terungkap ketika tim Densus menemukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada

NTB Serambi Madinah

Bersambung ke hal 5

Proses pelacakan nama Anas Wiryanto berujung pada ditemukannya alamat yang bersangkutan di Desa Hidi Rasa, Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Keluarga Anas pun ditemukan di Desa tersebut. Ibunya diketahui bernama Umi Moa, dan ayahnya almarhum Maman. Ibu dan seorang saudaranya pun di undang ke Mabes Polri untuk menjalani tes DNA. Bersambung ke hal 5

Soal Pendamping

Bajang : Sejumlah Figur Berkompeten GUBERNUR NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (Bajang), akhir-akhir ini cukup intens menghadiri sejumlah acara di Sumbawa. Bajang menjelaskan, kalau kedatangannya bukan untuk membangun komunikasi politik tertentu ataupun mencari figur pendamping. Ketika ditanyakan siapa

pendampingnya, Ketua DPW Partai Demokrat NTB ini justru mengajak wartawan berkelakar. ‘’Calon pendamping? Ente mau enggak,”canda Bajang sambil menunjuk salah seorang wartawan untuk dijadikan pendampingnya, usai Tablig Akbar di Masjid Nurul Huda Sumbawa, Rabu (16/1). Bersambung ke hal 5

Ratusan Warga Berebut Formulir Dana PKH

TO K O H

CENDEKIAWAN sekaligus budayawan, Emha Ainun Najib atau yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Nun menjuluki NTB sebagai Serambi Madinah di Indonesia. Jika Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dijuluki sebagai Serambi Mekkah maka NTB dipandang layak menyandang predikat tersebut karena 90 persen lebih penduduknya memeluk dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

terduga teroris usai dilumpuhkan. Pada KTP itu tercantum nama Dimas Antasari, alamat Kelurahan Sadia II, Kecamatan Mpunda Kota Bima. Namun setelah di cek ke lokasi itu, ternyata yang bersangkutan tidak terdata di kelurahan tersebut. “Setelah melalui penelusuran, ditemukanlah nama lain dari Dimas yaitu Anas Wiryanto,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs, Sukarman Husein, kepada Suara NTB, Rabu (16/1).

lagi dimintai keterangan oleh tim penyidik Pidsus,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB, kemarin. Dijelaskan Sutapa secara umum, kasus ini masih dalam proses puldata dan pulbaket. Keterangan para pihak yang diundang dalam klarifikasi itu, disebut sebagai upaya memperjelas

dugaan delik pidana dalam pencairan dana SPPD tersebut. Selain meminta keterangan, dokumen yang masih berkaitan dengan SPPD juga diminta kepada para saksi untuk mendukung puldata penyidik. ‘’Jadi intinya kasus ini masih dalam pendalaman – pendalaman. Setelah hari ini tiga saksi, tidak menutup kemungkinan masih ada saksi – saksi lainnya yang akan diklarifikasi tim,” terang Sutapa. Selain informasi umum yang disampaikan Sutapa, penelusuran Suara NTB menemukan indikasi adanya dugaan duplikasi atau dobel anggaran dalam pencairan dana SPPD itu. Bersambung ke hal 5

Emha Ainun Najib (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Pertahankan Kebersamaan KAPOLDA NTB, Brigjen Pol, Mochammad Iriawan, SH, MM, MH mengharapkan masyarakat pendatang yang ada di NTB dapat mempertahankan kebersamaan dan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Sehingga kondusivitas daerah yang selama ini terjaga dengan baik terus menerus dapat dipertahankan. ‘’Saya selaku Kapolda menitip kepada warga pendatang di NTB yang telah banyak berkarya di daerah ini untuk tetap menjaga kekompakan,” ujarnya pada acara silaturahmi warga NTB keturunan JawaMadura,Selasa (15/1). Ia mengatakan, jika mengacu pada kejadian-kejadian atau konflik di daerah lain disebabkan karena banyak warga pendatang lebih tinggi status sosialnya dengan warga asli. Bersambung ke hal 5 Mochammad Iriawan

Mataram (Suara NTB) Ratusan warga di Kota Mataram, Rabu (16/1) berdesak-desakan di halaman Kantor Pos Mataram untuk mendapatkan formulir untuk mencarikan dana bantuan langsung bagi keluarga miskin, dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Warga yang sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga dan banyak diantara mereka yang datang sambil menggendong bayinya. Sistem pembagian yang dilakukan secara manual, bahkan membuat petugas yang melayani terlihat kewalahan karena dikelilingi warga yang berdesak-desakan. Kondisi itu sempat membaut gaduh, bahkan kursi yang tadinya disediakan untuk tempat duduk menjadi berantakan. Mahdi salah seorang warga asal Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, bersama istri dan seorang anaknya yang masih balita mengaku hingga siang belum mendapatkan uang bantuan itu karena harus mengantri dan berdesak-desakan dengan warga lain. Sementara Salmiah sang istri yang menggendong anaknya juga terlihat kelelahan, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/sir)

BERDESAK-DESAKAN - Ratusan warga yang berdesak-desakan di Kantor Pos Mataram untuk memperoleh formulir agar bisa menerima bantuan bagi keluarga sangat miskin.

Rinjani, Objek Wisata Menantang yang Tetap Memikat Puncak Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut itu diyakini sebagian masyarakat Lombok sebagai tempat bersemayam ratu jin bernama Dewi Anjani, Putri Raja Datu Tuan dari permaisurinya Dewi Mas, yang memerintah sebuah kerajaan kecil di Lombok. Gunung Rinjani di Pulau Lombok ini juga dijadikan sebagai titik orientasi spiritual bagi umat Hindu. Sebagaimana tertulis dalam ‘’Purana Hyang Pasupati”, gunung api itu diyakini memiliki hubungan erat dengan sejumlah gunung yakni Gunung Semeru (Jawa) dan Gunung Agung (Bali). (Suara NTB/dok)

MEMIKAT - Salah satu sudut pemandangan Gunung Rinjani yang memikat banyak wisatawan.

MENURUT “Purana Bhuwana Kosa”, ada tujuh gunung yang disebut sebagai ‘’istana” Tuhan, yakni Gunung

Mahameru (India), Gunung Kailas (Tibet), Gunung Semeru (Jawa Timur), Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

Halaman 2

Dituntut 1,5 Tahun Penjara

PPK Proyek IAIN Lolos Dakwaan Primair

Fokus Atasi Sampah

(Suara NTB/nia)

BELUM DIHAPUS - Salah satu sekolah di Kota Mataram yang belum menghapus label SBI. Dikpora Kota Mataram meminta pihak sekolah tidak lagi menggunakan label RSBI dan SBI.

Bekas Sekolah RSBI Diminta Copot Atribut Mataram (Suara NTB) Seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram meminta sekolah bekas RSBI dan SBI segera mencopot segala bentuk atribut yang menyangkut label RSBI dan SBI. “Kita sudah minta sekolah untuk mencopot atribut yang berbau RSBI,” ungkap Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Ruslan Effendy, MPd, Rabu (16/1) kemarin. Menurut Ruslan segala bentuk atribut berbau RSBI seperti kop surat atau label lain harus segera dihapus dan dihilangkan. Pencopotan

(Suara NTB/sir)

HAMPIR semua lingkungan di Kota Mataram menghadapi permasalahan yang sama yakni sampah. Banyaknya volume sampah bahkan membuat dampak yang cukup parah terutama ketika musim hujan. Produksi sampah di Kota Mataram sebagian besar merupakan sampah rumah tangga, sehingga harus dilakukan berbagai pendekatan agar sampah tidak lagi menjadi penyakit di Kota Mataram. Lurah Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya, Henny Suyasih, SSTP, Rabu (16/1), mengaku, masalah sampah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan serius di kelurahannya. Berbagai pendekatan kepada masyarakat terus diupayakan agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Harus diakui, katanya, realita yang ada saat ini, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih rendah. Akibatnya, masih banyak terlihat tumpukan sampah di mana-mana, terutama di kawasan pemukiman. “Budaya yang ada di masyarakat masih membuang sampah sembarangan,” kritiknya. Dalam hal ini, ujarnya, pendekatan kepada masyarakat menjadi sangat penting, karena masalah sampah bukan hanya sekadar membersihkan dan mengangkut. Namun juga menyangkut aspek kesadaran yang lebih sulit dilakukan. Jika kesadaran sudah terbangun maka volume sampah akan bisa ditekan, atau paling tidak dibuang pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh. Salah satu segmen masyarakat yang berpotensi akan dijadikan objek pendekatan, lanjutnya, adalah ibu rumah tangga yang kerap menghasilkan sampah dari dapur. Menurutnya mereka bisa didekati agar mampu mengurangi masalah sampah dari rumah tangga. “Kita berupaya untuk melakukan pendekatan kepada ibu-ibu rumah tangga,” katanya. (sir) Henny Suyasih

Lemah, Koordinasi Penanggulangan Bencana di NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyurati pemerintah kabupaten/kota di NTB terkait koordinasi kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Sebab, koordinasi dengan dinas/instansi terkait di kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana saat ini dinilai masih lemah. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd, yang dikonfirmasi di Mataram, Rabu (16/1). “Di dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana memang ada beberapa hal yang secara perlahan perlu dibenahi di tingkat kabupaten//kota. Yakni koordinasi dengan instansi terkait,” ungkap Bachruddin yang juga Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB ini. Dalam hal ini, ujarnya, kesiapsiagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota sudah ditegaskan, jika terjadi bencana, maka sekda kabupaten/kota sebagai ex officio Kepala BPBD harus memberikan perintah secara langsung kepada instansi terkait dalam penanggulangannya. Sebab, jika terjadi bencana, seluruh sektor kehidupan masyarakat akan terkena. ‘’Misalnya listrik, lahan pertanian, infrastruktur dan lainnya,’’ ujarnya mengingatkan. Terhadap lemahnya koordinasi dari kabupaten/kota tersebut, kata Bachrudin pihaknya merasa terbantu dengan melakukan komunikasi langsung dengan instansi teknis tingkat provinsi. Selanjutnya instansi tingkat provinsi tersebut berkomunikasi langsung dengan instansi teknis lainnya di kabupaten/kota yang terkena bencana. Terkait upaya pengurangan resiko bencana yang terjadi di kabupaten/kota, lanjutnya, dilakukan beberapa langkah. Salah satunya menjamin stok logistik di setiap kabupaten/ kota sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Kemudian koordinasi dengan satuan kerja penanggulangan bencana terdiri dari tenaga medis di Dinas Kesehatan dalam memberikan layanan medik. Taruna siaga bencana di Dinas Sosial dan TRC di BPBD seluruh kabupaten/kota,” tandasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kasus illegal logging di NTB terbilang tinggi. Hal ini menjadi atensi Dinas Kehutanan (Dishut) NTB di masa mendatang. Namun untuk menekan kasus ini dinas terkait mengalami kendala, pasalnya jumlah petugas polisi hutan (Polhut) yang mengawasi illegal logging ini tidak memadai. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya pemantauan kegiatan illegal logging di sejumlah titik hutan. “Kami mengalami kesulitan dan kewalahan mendeteksi modus baru pengiriman kayu illegal logging. Itu karena minimnya jumlah SDM (petugas Polhut),” ungkap Kepala Dinas Kehutanan NTB melalui Kabid Planologi dan Perlindungan Hutan, H. Suniri Rabu (16/1). Diakuinya, jumlah Polhut di Dishut NTB sebanyak 12 petugas ditambah satu PPNS. Sementara jumlah anggota Polhut di seluruh NTB (kabupaten dan kota) di bawah 200 orang. Jumlah ini jauh dari kata ideal jika dihitung ratio jumlah petugas dengan luas hutan yang ditangani atau diawasi. Berdasarkan perhitungan rasio, idealnya satu petugas Polhut mengawasi 50 hektar, namun kenyataannya di NTB satu petugas menangani 5.000 hektar dari 1.071.000 hektar luas hutan di NTB. Minimnya jumlah Polhut itu disebabkan tidak adanya regenerasi petugas. Apalagi setiap tahun hampir ada saja petugas yang pensiun. Ia berharap agar Pemda mengusulkan pada formasi penerimaan CPNS tahun ini, agar ada regenerasi petugas Polhut di kabupaten/kota. (her)

lah mengumpulkan seluruh kepala sekolah bekas RSBI dan SBI untuk melakukan sosialisasi, baik itu kepada guru, wali murid, komite dan para siswa. Sosialisasi tentang penghapusan RSBI ini dianggap penting agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar. Hal ini untuk menghindari adanya kekecewaan berlebih oleh siswa ataupun orang tua siswa. Sementara itu terkait dengan usulan label baru pengganti status RSBI dan SBI, Dinas Dikpora akan mempertimbangkan hal ini. “Sedang kita pertimbangkan dan bicarakan, dia nanti akan mau jadi apa itu masalah kedua. Yang terpenting proses belajar mengajar tidak terganggu,” pungkasnya. (nia)

(Suara NTB/ars)

DITUNTUT - Hj. Hatiyatul Malichah, terdakwa kasus IAIN Mataram saat mendengarkan tuntutan JPU, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu (16/1).

Gagal Bangun Eks Pelabuhan Ampenan

Pemkot Mataram Akhiri Hubungan dengan PT. Gunung Lawoe Mataram (Suara NTB) Eks Pelabuhan Ampenan tidak kunjung dibangun membuat Pemkot Mataram bersikap tegas pada investor. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Pemkot Mataram memutuskan hubungan kerjasama dengan PT. Gunung Lawoe Mercu Buana. Sikap Pemkot Mataram itu disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, L. Martawang, usai melakukan rapat koordinasi di ruang Sekda Kota Mataram, Rabu (16/1). Menurutnya, sikap tersebut sudah menjadi keputusan akhir, karena setelah satu tahun masa berlaku Memorandum Of Understanding (MoU) yang

ditandatangani bersama, pihak investor belum menunjukkan progres pembangunan yang diharapkan. Bahkan menjelang berakhirnya masa berlaku MoU pada Desember 2012 lalu, Pemkot Mataram melayangkan surat peringatan kepada PT. Gunung Lawoe. Namun surat tersebut tidak ditanggapi pihak investor, sehingga pemerintah berkesimpulan

Kita tidak ingin masyarakat terus merasa bimbang dengan situasi ini L. Martawang

(Suara NTB/sir)

Dishut Kewalahan Deteksi Modus Pengiriman Kayu ’’Illegal Logging’’

atribut ini menurut Ruslan tidak berarti jiwa dan semangat yang dimiliki sekolah bekas RSBI dan SBI menjadi kendor. Pantauan Suara NTB, di beberapa sekolah setingkat SMP, SMA dan SMK penyandang status RSBI/SBI sudah mulai melepas label tersebut. Di antaranya SMPN 2 Mataram. Sejak keputusan tentang penghapusan status RSBI oleh MK bergulir, SMPN 2 Mataram yang dulu memampang label RSBI kini telah mencopot label tersebut. Pasca penghapusan status ini oleh MK, hingga saat ini pihak dinas masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, karena proses RSBI masih bisa berjalan hingga akhir tahun ajaran. Oleh karenanya, Dinas Dikpora te-

Mataram (Suara NTB) Hj Hatiyatul Malichah, yang menjabat PPK Proyek IAIN Mataram, Rabu (16/1) kemarin mendengarkan tuntutan JPU. Wanita yang sebelumnya menjabat Biro Umum di IAIN Mataram ini dituntut 1,5 tahun penjara (satu tahun, enam bulan) oleh Jaksa Nuramin, SH. Ia lolos dari dakwaan pokok (primair). Menurut Nuramin diurai dalam materi tuntutannya, terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan subsidair pasal 2 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 Tahun 2001. “Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim membebaskan terdakwa dari segala hukuman,” harap Nuramin. Malichah dnilai tidak memperkaya diri sendiri dalam kasus itu. Dalam poin ketiga uraian tuntutannya, Nuramin hanya menjerat terdakwa dengan dakwaan alternatif (subsidair) pasal 3 UU Tipikor. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana selama satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, maka akan dikurangi masa tahanan enam bulan, dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,” urai Nuramin. Pasal itu mengurai penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Malichah, dalam jabatannya sebagai PPK. Salah satu uraian materi tuntutan yang dialamatkan kepada terdakwa, dinilai Nuramin, terdakwa melakukan pembayaran terhadap rekanan sebesar Rp 9,4 miliar, padahal bukti perbaikan tak bisa ditunjukkan sesuai rekomendasi Puslitbang Bandung, sehingga bertentangan dengan Pasal 21 Ayat 1 tentang ketentuan perbendaharaan Negara dan Kepres 80 tahun 2003. Hal yang dianggap memberatkan, terdakwa dinilai merugikan keuangan negara. Sedangkan yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum. Barang bukti yang diamankan fotokopi kontrak sebanyak 23 lembar dikembalikan ke JPU untuk perkara lain. Atas tuntutan itu, terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya, Muchtar M. Saleh dan Abdul Hanan. Dalam pernyataan singkatnya, Muchtar memastikan akan mengajukan replik. Sidang dipimpin Nani Indrawati itu berlangsung Pukul 14.00 Wita dan berakhir Pukul 15.00 Wita. Agenda selanjutnya, mendengarkan replik penasehat hukum. Vonis atas terdakwa diagendakan akhir Januari 2013. (ars)

Dipicu Kemiskinan

Meningkat, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di NTB Mataram (Suara NTB) Kasus incest atau hubungan badan sedarah yang menimpa anak-anak di NTB masih terus terjadi, dan masuk dalam daftar kekerasan seksual pada anak. Faktor kemiskinan ekonomi, dan rendahnya pendidikan, diduga menjadi pemicu utama tingginya kasus incest di NTB. Kepada Suara NTB, Rabu (16/1) di Mataram, Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, memaparkan, sepanjang tahun 2012 lalu LPA menangani sekitar 60 kasus anak. 26 di antaranya adalah kasus asusila atau kekerasan seksual, dan sekitar 10 kasus incest. Sisanya terbagi menjadi beberapa, misalnya penelantaran anak, perkelahian, dan kekerasan fisik pada anak. Jumlah ini meningkat dibanding sebelumnya. “Angka ini cukup tinggi, karena ini yang LPA tangani di Pulau Lombok saja. Belum lagi yang ditangani lembaga lainnya dan yang di Pulau

Sumbawa juga. Ya pemicu masalah incest dan kekerasan seksual pada anak memang umumnya, karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah,” katanya. Dijelaskan, dari 10 kasus incest yang ditangani, umumnya berasal dari keluarga miskin yang berpendidikan rendah. Mereka tinggal di rumah yang hanya memiliki sedikit kamar, sehingga saat tidur berbarengan dengan semua anggota keluarga. “Ada yang hanya punya satu kamar sehingga ayah dan anak perempuannya tidur di kamar yang sama, kemudian terjadi. Ada juga yang paman dan keponakan, dan semua korbannya masih di bawah umur,” katanya. Beberapa kasus, tambah Joko, juga terjadi karena ibunya menjadi TKI ke luar negeri, sementara anak perempuannya hanya tinggal bersama ayahnya. Umumnya kasus incest ini terungkap setelah anak yang menjadi korban mengalami trauma dan me-

laporkannya ke orang lain. Menurut Joko, LPA menangani kasus-kasus anak itu dengan pendampingan masa trauma hingga pada advokasi hukum. Selain itu, LPA juga rutin memberikan rekomendasirekomendasi kepada pemerintah daerah tempat terjadinya kasus untuk mengatensi kasus anak, termasuk incest dan kekerasan seksual pada anak. Beberapa contoh kasus sebutnya, sedikitnya empat orangtua siswi Sekolah Dasar (SD) korban pencabulan, didampingi pihak LPA NTB, menuntut agar oknum guru SD terdakwa pencabulan, berinisial DS (45), ditahan dan dinonaktifkan sebagai tenaga pendidik. Terdakwa DS merupakan oknum guru yang mengajar di SDN 2 Cakranegara, salah satu sekolah percontohan dari tiga sekolah percontohan di Kota Mataram. Ia dilaporkan ke Polres Mataram sejak pertengahan September 2012 oleh para orangtua dari enam korban pencabulan. Para korban umumnya siswi kelas VI di SD itu. (her)

tidak perlu lagi melanjutkan hubungan kerjasama dengan PT. Gunung Lawoe. Dalam mengembangkan kawasan itu, ungkapnya, Pemkot Mataram menggunakan jasa pihak ketiga. Namun, karena mereka tidak mampu memenuhi harapan akhirnya jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan kerjasama dengan mereka. Jika tidak, masyarakat dan pemerintah tetap akan digantung dengan harapan yang tidak menentu. “Kita tidak ingin masyarakat terus merasa bimbang dengan situasi ini,” katanya. Setelah gagal dengan rencana pertama, Pemkot Mataram sudah menyiapkan rencana kedua. Pada tahun 2013 ini Pemkot Mataram akan mengintervensi pembangunan kawasan Ampenan melalui dana APBD Kota Mataram sekitar Rp 2,8 miliar lebih di luar dermaga yang akan

dibuat secara bertahap. Revitaslisasi kawasan Ampenan itu akan dikerjakan oleh beberapa SKPD terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. Konsep pembangunan yang akan dilakukan adalah kawasan Ampenan sebagai pelabuhan pariwisata, yang lebih spesifik sebagai tempat rekreasi dan wisata keluarga dan umum. Beberapa fasilitas yang akan dibangun, lanjutnya, adalah plaza, therapy track, pusat kuliner, penataan taman dan PKL, dermaga kecil, dan fasilitas lainnya. Pihaknya optimis dengan rencana revitalisasi itu kawasan Ampenan akan bisa lebih tertata dan yang terpenting dana yang dibutuhkan memungkinkan untuk dikerjakan. (sir)

HMI Minta Densus 88 Dibubarkan Mataram (Suara NTB) Penggerebekan kelompok terduga teroris di Bima dan Dompu awal Januari lalu, tak hanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Protes bahkan muncul dari kalangan mahasiswa dan meminta Densus 88 dibubarkan. Tuntutan pembubaran Densus 88 itu dilontarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Mataram, Rabu (16/1) saat berunjukrasa di simpang empat BI Mataram. Saat melakukan penangkapan terhadap para terduga teroris, tim Densus dinilai berlebihan melakukan tindakan represif. “Bahkan tindakannya

membabi buta,” kritik Suparman, korlap aksi. Ia menilai, dua di antara orang yang ditembak itu diduga salah sasaran. Kedua orang itu, diperkirakannya kabur, karena takut melihat tim Densus kemudian berlari. “Lantas karena mereka lari, kemudian ditembak sampai mati. Apakah ini alasan kemudian menyebut mereka teroris?,” tanyanya. Dalam aksinya, mahasiswa membawa poster yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ada juga spanduk berisi tulisan Islam bukan terorisme. Setelah puas beraksi, mereka pun membubarkan diri. (ars)

(Suara NTB/ars)

UNJUK RASA - Poster berisi tuntutan dibubarkannya Densus 88 disampaikan mahasiswa HMI MPO Mataram saat unjuk rasa di simpang empat BI, kemarin.


SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

SOLUSI

SUARA PULAU LOMBOK Dana Seleksi GTT Loteng Disorot

KPU Turun ke Sekotong ADANYA ratusan warga Sekotong Lombok Barat (Lobar) yang menolak untuk didata sebagai calon pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang mendapat perhatian serius dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Rencananya, Kamis (17/1) siang ini, KPU Lobar bersama dengan KPU NTB akan turun ke pemukiman warga yang (Suara NTB/dok) menolak pendataan Suhaimi Syamsuri tersebut. Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri. S.Ag., M.Si., yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (16/1) kemarin mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemkab Lobar dalam hal ini Bupati setempat. Dari penjelasan yang diberikan Bupati, diketahui bahwa ratusan warga yang menolak pendataan di Bangko-Bangko Dusun Pemalikan Desa Batu Putih Sekotong itu merupakan warga asal Lombok Tengah. Dikatakannya, sudah dalam beberapa tahun terakhir ini, ratusan warga Lombok Tengah itu mendiami daerah BKSDA. Penolakan pendataan yang dilakukan warga itu sampai sekarang masih samar. Namun demikian, rencana turun ke masyarakat yang dilakukan KPU Lobar dan KPU Provinsi NTB adalah untuk melakukan sosialisasi dan membawa amanat dari Bupati Lobar. “Besok (Hari ini, red) Siang rencananya saya dan Ketua KPU NTB akan turun,” jelasnya. Suhaimi melanjutkan, dari penyampaian Bupati Lobar, dirinya sudah melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Loteng terkait keberadaan masyarakat Loteng yang ada di Dusun Pemalikan tersebut. “Bupati mengatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Bupati Lombok Tengah. Hasilnya, Bupati Lombok Tengah akan memberikan surat pindah kepada ratusan warganya yang bermukim di wilayah Lobar,” jelasnya. Seperti diketahui, sejak beberapa tahun silam, ratusan warga mendiami kawasan BKSDA di Desa Batu Putih Sekotong. Setelah ditelusuri, ratusan warga itu berasal dari daerah Lombok Tengah yang sampai saat ini belum memiliki identitas sebagai masyarakat Lombok Barat. (smd)

Penegak Hukum Didesak Usut Dugaan Penyimpangan

Praya (Suara NTB) Pelaksaan seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (12/1) lalu, hingga saat ini masih terus dipertanyakan. Selain dasar hukum pelaksanaannya yang tidak jelas, penggunaan dana seleksi yang bersumber dari pungutan GTT yang mengikuti seleksi juga ikut disorot. Pasalnya, penggunaan dana tersebut dinilai tidak transparan Sehingga rawan penyimpangan. Apalagi dana yang terkumpul jumlah cukup besar, mencapai lebih dari Rp 300 juta. Untuk itu, aparat penegak hukum dalam ini Kejaksaaan maupun aparat kepolisian diminta turun tangan, menyelidiki penggunaan dana seleksi GTT tersebut. “Sejak awal kita sudah suarakan kalau proses seleksi GTT ini tidak jelas dasar hukumnya. Belum lagi

dana dari hasil pungutan kepada GTT juga tidak transparan pengelolaannya. Sehingga sangat rawan diselewengkan,” sebut Koordinator LSM Loteng, Saeful Muslim, kepada Suara NTB, Rabu (16/1) kemarin. Dikatakannya, kalau dari hitung-hitungan kasar untuk melaksanakan seleksi seperti seleksi GTT tersebut, tidak sampai Rp 300 juta. Ia men-

contohkan, jika hitung-hitungan kebutuhan per orang, untuk konsumsi GTT saat seleksi, kemudian pengawas, penggandaan soal dan kebutuhan lainya masing-masing Rp 5 ribu per orang, maka maksimal biaya yang dibutuhkan paling tinggi Rp 30 ribu per GTT. Tapi pada kenyataanya, masing-masing GTT dipungut hingga Rp 100 ribu.

Tanjung (Suara NTB) Jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) asal Lombok Utara yang bekerja di Luar Negeri menurun 300 persen sepanjang 2012 lalu. Dari keberangkatan tahun 2011 sebanyak 1.661 orang, angka ini menyusut menjadi hanya 410 orang saja. Angka ini pun tak mampu memenuhi kuota permintaan PPTKIS ke Luar negeri sebanyak 1.461 orang, atau 1.000 lebih kesempatan kerja luar negeri tidak terisi dari KLU. Demikian diakui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) KLU, Intiha, SIP., melalui Kepala Bidang Nakertrans, Artadi, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (16/1). Artadi menjelaskan, penurunan angka penempatan tenaga kerja ke luar negeri itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama kebijakan moratorium Pemerintah untuk menghentikan pengiriman ke Arab Saudi. Namun demikian, dapat dipahami pengaruh langsungnya cukup kecil, di mana penempatan hanya berdampak ke negara itu. Sementara TKI KLU, dominan ke negara Malaysia. Pengaruh siginifikan terhadap kebijakan ini dirasakan oleh PPTKIS, di mana akumulasi PPTKIS yang tutup kantor mencapai 29 perusahaan dari 46 perusahaan yang ada selama KLU berdiri. Kedua papar Artadi, pengaruh paling buruk bagi TKI adalah kebijakan pemerintah atas kompensasi kepengurusan Akta yang dibatasi sampai dengan 2011 lalu. CTKI pelamar yang mendaftar di PPTKIS kebanyakan tidak mampu memenuhi persyaratan Akta yang dibutuhkan. Umumnya mereka yang mendaftar merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama, namun ketiadaan Buku Nikah mendorong CTKI tidak sanggup memenuhi kebutuhan Akta. “Peminat TKI asal KLU sebenarnya banyak, tetapi mereka terganjal persyaratan akta. Untuk mengurus akta, harus ada buku nikah, sedangkan orang-orang ini sah secara agama, tapi buku nikah tidak punya,” kata Artadi. Terhadap kendala tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil KLU namun tak menemui solusi. Pasalnya Dukcapil di sisi lain tidak bisa melonggarkan aturan kepengurusan akta diluar ketentuan yang berlaku, termasuk melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan tahun lalu. Artadi berharap, Pemerintah yang lebih tinggi baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat, menimbang kembali kebijakan pembuatan Akta – dalam hal ini, harus melalui Pengadilan. Paradigma masyarakat awam dengan institusi penegak hukum tersebut belum terbentuk, sehingga kesannya, masyarakat lebih dulu ketakutan untuk mengurus. Lain lagi dengan kepengursan akta yang memerlukan banyak waktu dan biaya, karena harus menempuh perjalanan dari Lombok Utara ke Mataram. “Kalau di UU Tenaga Kerja, pembuatan Paspor cukup dengan surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh Desa dan Kelurahan, tapi meskipun demikian, Imigrasi juga menolak dengan mengharuskan berkas Akta atau Buku Nikah. Tapi persoalannya, kenapa di Kita kok sulit, sementara di Lombok Timur dan Lombok Tengah kok bisa, dan memberangkatkan banyak tenaga kerja,” tandas Artadi. (ari)

(Suara NTB/smd)

TINJAU - Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony meninjau pembangunan jembatan di Desa Pelangan didampingi beberapa kepala dinas.

Bupati Kecewa Pembangunan Jembatan Pelangan Molor Giri Menang (Suara NTB) Untuk kesekian kalinya Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony. M.Pd melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap bangunan yang merupakan proyek tahun 2012. Rabu (16/ 1) kemarin, Bupati meninjau pembangunan jembatan di Dusun Tirta Sari Desa Pelangan Sekotong yang seharusnya rampung pada Bulan November tahun 2012 lalu. Didampingi Kepala Dinas PU Lobar, Ir. H. Robijono Prastjanto dan Kepala BPBD Lobar, H. Muridun. SE, Bupati Lobar meninjau lokasi pembangunan jembatan yang lokasinya berada di pinggir kali yang becek dan berlumpur. “Ini kan seharusnya rampung Bulan November tahun lalu, kenapa sampai sekarang belum juga selesai?,” tanya Bupati kepada Kepala BPBD Lobar selaku pengelola proyek. Mendengar pertanyaan itu, H. Muridun menyampaikan, molornya pengerjaan pembangunan jembatan penghubung dua dusun di Desa Pelangan itu disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, sulitnya medan membuat kendaraan yang memuat material bangunan tidak bisa sampai di lokasi. Dengan melihat kondisi yang ada, nampaknya Bupati masih bisa mengerti akan keterlambatan tersebut. Namun

demikian, dia berpesan agar pembangunan bisa diselesaikan secepatnya. Menurut dia, jembatan tersebut merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat di dua dusun yakni Dusun Paloh Tangi dan Dusun Tirta Sari. Selain itu, jembatan itu juga menjadi sarana penghubung umat Hindu dengan lahan pemakaman desa Adat Tri Bhuana. Bupati juga memerintahkan, agar jembatan itu bisa berfungsi dengan baik dan maksimal, BPBD Lobar harus bekerjasama dengan Dinas PU setempat. Diharapkannya, pembangunan jembatan yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 430 juta yang telah mencapai 60 persen pengerjaan juga ditambahkan dengan pembangunan jalan yang permanen. “Akan percuma jika jembatannya bagus, sementara jalannya masih becek seperti ini,” imbuhnya yang langsung diamini dua kepala SKPD tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PU Lobar Ir. H. Robijono Prastjanto menyatakan, agar pelaksanaan pembangunan jembatan bisa terus berlanjut, dia menyarankan agar jalur menuju jembatan tersebut diberikan material pasir dan batu. Hal itu dimaksudkan agar memudahkan kendaraan lalu lalang, sehingga pembangunan tidak terhambat. “Jika tidak disiasati

TMI akan Mulai Membangun

Bupati Minta Jaminan Keamanan terpilih, Bupati meminta kepada masyarakat agar memberikan peluang terhadap investor yang ingin mengembangkan kawasan wisata Sekotong. “Kami berharap keamanan di Sekotong ini dijaga. Karena kita akan benar-benar menghidupkan sektor pariwisata di wilayah ini,” katanya. Dikatakannya, sebagai kawasan wisata pasir putih, Sekotong menurutnya bahkan sudah diperkenalkan ke tingkat dunia beberapa waktu lalu dalam sebuah promosi yang dilakukannya bersama Dinas pariwisata setempat. “Kita sudah perkenalkan Sekotong sebagai kawasan atau destinasi baru di tingkat dunia. Ini kesempatan kita untuk menghidupkan pariwi-

Bahkan di beberapa tempat, banyak GTT yang dipungut lebih dari Rp 100 ribu. Dan, dengan jumlah peserta seleksi yang mencapai 3.149 orang, maka total dana yang terkumpul jelas lebih dari Rp 300 juta. “Kalau kebutuhan maksimal per GTT hanya Rp 30 ribu, lalu sisanya sebesar Rp 70 ribu arahnya ke mana,” tanya Saeful. Disanalah kemungkinan peluang terjadi penyelewengan. Sehingga pihaknya sangat berharap bahkan mendorong aparat penegak hukum supaya turun tangan. Menyelidiki pengelolaan dana tersebut. Tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. “Jangan hanya ketika ada laporan baru

turun, tapi bagaimana supaya aparat penegak hukum bisa lebih proaktif,” timpalnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., membantah kalau penggunaan dana seleksi GTT Loteng tidak transparan. Justru katanya, pengelolaan dana tersebut sudah sangat transparan. Laporan penggunaan anggaran juga ada. Dan, tidak ada yang disembunyikan. “Kalau pun kejaksaan mau turun melakukan penyelidikan, kita persilahkan. Tapi yang jelas, pengelolaan dana seleksi GTT sudah transparan,” tandas Idham yang juga Ketua Harian KONI Loteng ini. (kir)

Dibentuk, Kantor Kemenag KLU

Jumlah TKI Asal KLU Turun 300 Persen

Giri Menang (Suara NTB) Setelah sempat terkatung-katung terkait pengembangan kawasan wisata di Teluk Mekaki Desa Pelangan Sekotong Lombok Barat (Lobar). Rabu (16/1) kemarin, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony. M.Pd memastikan, bahwa bulan depan, PT. Teluk Mekaki Indah (TMI) akan memulai pembangunan Teluk Mekaki Resort. Terkait itu, Bupati meminta adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh masyarakat Sekotong khususnya masyarakat Desa Pelangan. Dalam sambutan tunggalnya pada acara pelantikan terhadap Zulkifli sebagai Kepala Desa Pelangan

Halaman 3

sata kita,” imbuhnya. Khusus untuk pembangunan Teluk Mekaki Resort di kawasan Pelangan, dia menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan pihak PT. TMI selaku investor yang akan melakukan pembangunan di kawasan tersebut. “Semua menginginkan Sekotong ini maju. Untuk itu, kita berharap agar pembangunan berjalan dengan lancar,” harapnya. Tak hanya di Teluk Mekaki. Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata juga di lakukan di kawasan Desa Buwun Mas, tepatnya di kawasan Meang yang akan dibangunkan Meang Peninsula Resort. “Semua sudah tinggal jalan. Saya sudah bertemu

dengan para investor yang berniat melakukan pembangunan di kawasan Sekotong,” tegasnya. Dalam kesempatan itu pula, Bupati menambahkan, Sekotong merupakan salah satu kawasan dengan potensi yang berlimpah, mulai dari potensi pariwisata dengan pasir putihnya. Selain itu, sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta sector pertambangan yang kini menjadi potensi baru yang dimiliki kabupaten Lombok Barat. “Itu harus benar-benar kita manfaatkan. Dan semua itu akan bisa kita lakukan dengan adanya kondisi aman dan dukungan dari masyarakat,” pungkasnya. (smd)

seperti itu, pembangunan tidak bisa dilanjutkan dan akan tetap seperti ini,” katanya. Pantauan Suara NTB di lokasi pembangunan, beberapa pekerja memang sedang bekerja. Namun demikian, pengerjaan terhambat karena kurangnya suplai bahan material karena jalur menuju ke lokasi pembangunan sangat memprihatinkan. (smd)

Tanjung (Suara NTB) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB bersama Bupati Lombok Utara dan jajarannya, Rabu (16/1) menyambut terbentuknya Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KLU. Instansi vertikal yang notabene baru di KLU ini untuk sementara waktu menumpang di Gedung eks perkuliahan Nahdlatul Wathan (NW) KLU di Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung. Kakanwil Kemenag Provinsi NTB, H. Usman, menjanjikan Kemenag KLU akan menumpang maksimal satu tahun. Pada tahun 2014 mendatang, kantor ini akan menghuni lokasi yang baru di lokasi lahan yang telah disediakan oleh Pemda KLU. Untuk tahap awal, Kepala Kemenag KLU dijabat oleh Plt yang ditunjuk, dalam hal ini dipercayakan kepada Drs. H. M. Amin, M.Pdi. “Karena Kemenag sudah berdiri, Kami minta kepada Pemda, kalau ada apa-apa, Kemenag jangan dilupakan. Bagi masyarakat pun, kalau ada apa-apa silahkan berhubungan langsung dengan Kemenag KLU. Insyaallah, tidak sampai Januari, sudah ada Kepala Definitif,” kata Usman. Usman memaparkan, terbentuknya Kemenag KLU tetap berlandaskan pada lima misi yang diemban, diantaranya mencakup meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dalam kerukunan umat beragama, meningkatkan pendidikan keagamaan,

hingga meningkatkan kualitas dan layanan ibadah haji di Lombok Utara. Usman mengingatkan, isu sara akhir-akhir ini banyak diboncengi oleh isu individual. Perkelahian perorangan berbeda agama misanya, seringkali mengorbankan agama sehingga menjurus kepada konflik massal. Lebih lanjut, ia mengisyaratkan dengan terbentuknya Kemenag KLU maka instrumen pendidikan di KLU harus dapat ditingkatkan. Kemenag KLU kata Usman akan membuka lebar pintu legitimasi bagi keberadaan status pendidikan keagamaan di KLU. “Madrasah dari Ibtida’iyah, Madrasah Tsnawiyah dan Madrasah Aliyah di KLU harus ada yang negeri. Dalam hal ini, Kemenag yang akan menegerikan. Beda dengan Sekolah umum yang dinegerikan Pemerintah, yang menyiapkan dari tanah, guru, dan muridnya ada. Kalau kita, cari murid dulu baru negerikan,” tandasnya. Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., pada kesempatan serupa meminta agar kehadiran Kemenag di KLU memberi dampak positif bagi perkembangan KLU. Bupati bahkan mengakui, perjuangan mendirikan Kemenag lebih lama (3 tahun) dibandingkan perjuangan membentuk KLU (2 tahun). Artinya bahwa, masyarakat KLU jauh sebelumnya sudah sangat menginginkan lembaga vertikal ini berdiri di KLU. (ari)

Dibantu Pusat Rp 1,5 Miliar

SMAN 1 Praya Bangun 10 Ruang Kelas Baru Praya (Suara NTB) Sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) SMA Negeri 1 Praya, selalu diserbu siswa baru. Namun mengingat jumlah ruang kelas yang terbatas, banyak siswa baru akhirnya terpaksa ditolak. Untuk itu, tahun 2013 ini pihak SMAN 1 Praya akan membangun 10 lokal ruang kelas baru. Langkah tersebut ditempuh pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan ruang yang sejauh ini dinilai masih sangat terbatas. Dana sebesar Rp 1,5 miliar pun sudah disiapkan pihak sekolah, untuk mewujudkan rencana tersebut. “Ruang kelas baru ini rencananya akan rampung dalam enam bulan ke depan,” ungkap Kepala SMAN 1 Praya, Drs. L. Djuanda, kepada Suara NTB, Rabu (16/1) kemarin. Ia mengungkapkan sumber untuk pembangunan ruang kelas baru tersebut berasal dari dana bantuan sosial pemerintah pusat. Langsung kepada SMAN 1 Praya yang permohonannya diajukan pada tahun 2011 lalu. Oleh pemerintah pusat, dana sebesar itu diarahkan untuk membangun ruang kelas satu lantai. Tapi pihaknya akan berupaya supaya dengan dana sebesar itu bisa dibangun ruang kelas dua lantai. Walaupun dari hitungan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dana yang dibutuhkan untuk membangun ruang kelas dua lantai harus dua kali lipat. “Tapi kita tetap berupaya dengan dana yang ada, bisa terbangun ruang kelas dua lantai,” jelasnya. Supaya penggunaan anggaran bisa maksimal, maka

(Suara NTB/kir)

ROBOHKAN - Bangunan lama SMAN 1 Praya dirobohkan, untuk diganti dengan bangunan baru yang diperkirakan bakal menelan dana hingga Rp 1,5 miliar. pengerjaan ruang kelas baru tersebut dilakukan secara pola swakelola. Dengan melibatkan komite sekolah dan pihak terkait lainnya. “Awalnya memang akan dikerjakan oleh rekanan, tapi karena ada petunjuk bisa swakelolakan, maka kita swakelolakan,” tambahnya. Dengan terbangunya ruang kelas baru tersebut, termasuk ruang kepala sekolah, diharapkan bisa mengurangi beban kekurangan ruang kelas yang ada. Sehingga daya tampung siswa kedepan juga bisa lebih banyak. Sekaligus supaya bisa memenuhi standar jumlah siswa sesuai standar siswa yakni 27 siswa per kelas. “Saat ini dengan jumlah

ruang kelas sebanyak 23 ruanganya, jumlah siswa per kelas masih di atas standar nasional. Yakni antara 32 sampai 34 siswa. Sehingga dengan adanya penambahan ruang kelas baru ini, standar nasional bisa terpenuhi,” ujarnya. Karena pola pembangunan dengan cara swakelola, pihaknya juga berharap masyarakat bisa ikut terlibat mengawasi. Agar proses pembangunannya bisa benar-benar lancar dan berjalan sesuai apa yang diharapkan. Jangan dalam proses pembangunan nanti, terjadi hal-hal yang tidak dinginkan yang justru bisa mengganggu proses pembangunan. (kir)


SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Akses Jalan Menuju Desa Mantar Tertutup Longsor Taliwang (Suara NTB) Naas kondisi warga Desa Mantar di kecamatan Poto Tano. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengaku jalan menuju ke desanya sulit dilalui karena di beberapa titik tertutup longsor akibat hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut. “Warga benar-benar kesulitan melewati jalan, terlebih kalau menggunakan kendaraan baik (Suara NTB/bug) itu sepeda motor, apalagi Mustafa H. Zakaria mobil,” ungkap kepala desa Mantar, Mustafa H. Zakaria kepada wartawan di kantor Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Rabu (16/1). Lokasi Desa Mantar yang berada di ketinggian sekitar 800 meter dpl (dari permukaan laut, red) memang memiliki kondisi jalan yang kurang memadai. Jangankan di musim penghujan seperti sekarang ini. Dalam kondisi normal saja, badan jalan ke desa yang ditetapkan oleh Pemda KSB sebagai desa budaya itu dapat dikatakan jauh dari kata layak. Badan jalan berkerikil meski telah beberapa kali mendapatkan sentuhan pembangunan, ditambah lagi sudut elevasi ruas jalan yang nyaris bersudut 75 derajat membuat warga tetap harus ekstra hati-hati saat melintasinya. Menurut Mustafa, di musim penghujan seperti sekarang ini longsor kerap terjadi di sepanjang ruas jalan menuju desanya tersebut. Kalau sudah demikian, warga pun benar-benar akan mengalami banyak kesulitan. Pasalnya ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju desanya. “Kalau saja ada satu titik longsor yang benar-benar parah, alamat desa kami terputus dari dunia luar. Karena hanya itu satu-satunya akses jalan yang menghubungkan kita dengan desa lainnya sampai ke ibukota kabupaten,” urainya. Sebagai solusi tercepat untuk mengatasi kondisi jalan di desa Mantar itu, pihak pemerintah desa setempat telah melayangkan surat ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar segera dilakukan perbaikan. Zainuddin mengatakan, ia dan warganya hanya ingin agar satusatunya akses jalan menuju desanya itu dapat digunakan seperti sedia kala. “Sekarang ini kita tidak minta untuk dibuat lebih baik dari sebelumnya. Tapi kami hanya minta agar bekas longsoran tanah yang menutup beberapa titik badan jalan kami di hilangkan supaya kami bisa melewatinya tanpa harus lebih waspada,” tegas Zainuddin sembari menambahkan, jika kehadirannya di kantor Setda KSB untuk mempertegas permintaan warganya agar tumpukan tanah longsor di jalan desanya itu bisa segera ditanggulangi. “Kami tidak mau tahu apakah akan menggunakan alat berat, manusia atau alat apa saja untuk menghilangkan longsoran tanah itu. Yang jelas kami butuh segera agar akses menuju desa kami bisa kembali lancar dilalui,” tandasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

MULAI TANAM - Para petani di sekitar KTC Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menanami sawahnya. Sebelumnya areal pertanian mereka ini sempat terendam air selama beberapa hari saat banjir melanda Taliwang dan sekitarnya pekan lalu.

Warga Tuntut Tambang di Wera Dihentikan Bima (Suara NTB) Sejak 15 Maret 2012, izin eksploitasi tambang pasir besi di Kecamatan Wera diperpanjang dengan masa 10 tahun dengan diterbitkannya SK Bupati No 188.45/ 191/01.16/2012 tentang persetujuan perpanjangan eksploitasi. Menyusul adanya perpanjangan ini, warga menolak karena selama ini kehadiran tambang tersebut dinilai tidak mensejahterakan rakyat. Untuk itu, sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Nurani Wera (GNW) mengadu ke Dewan dan meminta mengeluarkan rekomendasi pencabutan. Aduan ini disampaikan warga yang dikoordinir Jenderal Lapangan Roni Irawan ke Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Rabu (16/1). Dalam kesempatan itu, dihadapan Ketua Komisi III, Fahrirahman ST, Roni mengatakan tak setuju atas perpanjangan kegiatan pertambangan yang dikelola oleh PT Jagat Mahesa Karya (JMK) tersebut. Sebab selama ini, kehadiran tambang tersebut dinilai tak mensejahterakan warga. Belum lagi dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sehingga, pihaknya mencurigai Amdal yang dikeluarkan sebagai syarat keluarnya izin tersebut sarat manipulasi. “Pokoknya kami minta Perusahaan pasir besi angkat kaki, kesejahteraan apa dari tambang selama ini?. Tak ada, “ ujar Rony di hadapan Komi-

si III yang menerima. Hal senada juga diungkapkan oleh Furqan. Dia meminta SK yang diterbitkan oleh Bupati tak digunakan. Bahkan, katanya, terbitnya izin ini tak diketahui persisnya. Sebab, pihaknya mengklaim Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral (Distamben) Kabupaten Bima tak tahu menahu soal terbitnya izin dimaksud. Dalam pelaksanaannya, izin yang dikeluarkan justru merugikan masyarakat. Karena sesuai izin, perusahaan mengeruk pasir besi hingga di jalan, bahkan ada yang sampai di bawah pemukiman warga. Sementara itu, Arif Wera, mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Bupati. Di mana sebelumnya, Bupati Bima mengatakan tak kan memberikan perpanjangan izin kepada PT JMK. Namun hing-

ga kini, masih terus diberikan bahkan masa ekspoitasi hingga 10 tahun. Dikatakannya, contoh tambang tersebut tak memberikan manfaat, yakni tak menjamin pegawai. Perusahaan juga tak memperbaiki fasilitas jalan yang seharusnya diperbaiki. Pertambangan yang sesuai izin KP seluas 3.772 hektar ini juga membunuh sektor peternakan. Di mana di areal tersebut terdapat telaga yang menjadi sumber mata air bagi 600 peternak di Kecamatan tersebut. Oleh karenanya, seperti yang diungkapkan oleh temantemannya dalam kesempatan itu dirinya meminta agar izin pertambangan dicabut dan perusahaan pertambangan pasir besi tak boleh ada lagi di Kecamatan Wera. “Jika tidak, kami akan membuat peristiwa yang lebih dahsyat dari Lambu,” tandasnya.

Bupati Dompu Siap Bantu Caleg Provinsi dan Pusat

(Suara NTB/bug)

SAMBUTAN - Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA saat memberikan sambutan pada acara pembukaan rapimnas lembaga ta’mir masjid di Taliwang, KSB, Rabu (16/1).

Said Aqil: Tidak Boleh Ada Permusuhan karena Perbedaan Taliwang (Suara NTB) Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA menegaskan, bahwa ajaran Islam tidak memperbolehkan adanya permusuhan baik di kalangan sesama muslim maupun non muslim hanya karena perebedaan. “Itu tidak dibenarkan oleh agama dan nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal seperti itu,” demikian dijelaskan Said Aqil saat memberikan tausyiah sekaligus membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Lembaga Ta’mir Masjid (LTM) NU regional VIII Nusa Tenggara di hotel Grand Royal Taliwang, Selasa (15/1) malam. Menurut dia, satu-satunya alasan permusuhan dapat dibenarkan dalam agama terhadap seseorang atau kelompok, jika yang bersangkutan dinyatakan telah dzolim dari berbagai ketentuan yang berlaku. “Semacam teroris, pengedar narkoba, pembunuh dan segala jenis pelaku kejahatan itulah musuh kita,” tandasnya. Ia memaparkan, Nabi Muhammad SAW selama hidupnya telah memberikan banyak contoh bagiamana sebuah perbedaan tidak pernah menjadi sumber permusuhan di sekelilingnya. Hal ini dibuktikan ketika ia hidup berdampingan dengan masyarakat heterogen di kota Madinah di masa hijrahnya. “Di kota ini umat Islam saja ada beberapa golongan. Ada yahudi dan Nasrani. Tapi selama nabi di sana tidak satu pun tidak kekerasan atau permusuhan terjadi karena semata perbedaan. Semua hidup damai,” urainya. Dengan bercermin pada ajaran nabi tersebut, Said Aqil meminta kepada warga NU agar tidak menjadikan perbedaan sebagai sebuah persoalan di masyarakat. Dan ketimbang memikirkan perbedaan NU harus tetap fokus bekerja untuk hal-hal positif bagi kemaslahatan ummat dan khususnya bagi warga NU dan kaum Nadihyin. “NU harus mencerdaskan warganya, harus meningkatkan martabat prestasi warga Nadihyin sebagai muslim cerdas, bermartabat, bergengsi, maju dan berahlakul karimah dan berperikemanusiaan sebagai warga Negara,” tegasnya. Dalam kesempatan itu Said Aqil memberikan ucapan selamat kepada panitia dan pengurus LTM-NU yang menggelar LTM-NU regional VIII Nusa Tenggara. Ia berharap hasil pemikiran dari kegiatan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan demi terus memelihara eksistensi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga untuk hal-hal lain yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat. “Selamat dan semoga semuanya berjalan lancar sampai akhir kegiatan,” katanya. Sementara itu ketua panitia lokal Rapimnas LTM-NU Dr. Ir. HM. Saleh. M.Si dalam laporannya menyampaikan, kegiatan rapinas kali ini dihadiri sekitar 80 peserta dari seluruh PC-NU se NTB. Kegiatan ini sendiri akan dilaksanan selama tiga hari sejak tanggal 15 hingga 17 Januari mendatang. (bug)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menegaskan dia siap berjibaku untuk meloloskan calon anggota legislatif (Caleg) putra Dompu menjadi anggota DPRD Provinsi dan DPR RI. Karena anggota DPRD Provinsi saat ini tidak ada putra Dompu dan tidak bisa mengawal program untuk pembangunan Dompu. “Kalau untuk (DPR) Provinsi dan Pusat, saya mau berjibaku. Tapi kalau untuk DPRD Kabupaten saya tidak mau ikut campur. Nanti bisa di-gap saya ketika lolos menjadi anggota Dewan,” kata H. Bambang M Yasin di hadapan ratusan guru-guru yang akan diseleksi menjadi calon kepala sekolah di aula Kantor Dinas Dikpora Dompu, Rabu (16/1). Pilihan untuk berjibaku meloloskan putra Dompu duduk di DPRD Provinsi dan DPR RI, diakui H. Bambang, karena dirinya selama ini merasa berjuang sendiri dan belum memiliki rekan berjua-

ng untuk mendapatkan program pembangunan di Provinsi. Itu terjadi karena tidak ada orang Dompu yang menjadi anggota DPRD Provinsi. “Ada proposal saya ke Gubernur. Ketika dibawa ke DPRD, malah hilang di meja anggota Dewan. Jadi, sampai sekarang saya tidak punya teman berjuang (di Provinsi). Kalaupun jadi kenyataan (program), itu lebih karena kebaikan Gubernur,” kata H. Bambang. Pada Pemilu 2014 mendatang, H. Bambang mengharapkan masyarakat Dompu bisa bersatu untuk meloloskan putra asli Dompu menjadi anggota DPRD Provinsi dengan cara mengerucutkan beberapa nama calon untuk didukung. “Jangan sampai kita semua mendukung orang Dompu menjadi anggota DPRD Provinsi sehingga tidak ada lolos (karena tidak ada suara dominan),” ungkapnya. Namun H. Bambang mengaku, hingga saat ini dirinya tidak berpartai. Posisinya se-

bagai kepala daerah yang tidak berpartai ini memudahkan dirinya mengakses ke semua partai dan bisa diterima oleh semua partai. Tetapi untuk DPRD Kabupaten ia berharap tetap ada partai dominan. “Untuk DPRD Kabupaten, saya berharap paling tidak ada lima yang dominan. Ini bukan partai nomor urut 5,” tegas H. Bambang dihadapan guru-guru yang dihadiri juga oleh Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H. Anas, SE (PKNU), wakil Ketua DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, M.Ap (PAN), dan anggota DPRD Dompu, Ilham Yahyu, S.Pd (PPD) . Ilham Yahyu yang diberi kesempatan bicara menegaskan, pemilu 2014 mendatang pastinya terdiri dari 10 warna partai. Karena partainya tidak lolos verifikasi, dirinya pun belum menentukan sikap warna partai mana yang ia masuki. “Yang pasti saat ini ada 10 warna. Saya sendiri belum tahu warna mana yang menjadi milik saya,” kata Ilham. (ula)

Oknum PNS Diduga Terlibat Pilkades

Warga Tawali Datangi Dewan Bima (Suara NTB) Ratusan warga Desa Tawali mendatangi Kantor DPRD, BKD dan Kantor Pemkab Bima, Rabu (16/1). Mereka datang memprotes proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa setempat yang berlangsung 5 Januari lalu. Di mana Pilkades yang dimenangkan oleh Ahmad Suyuti ini melibatkan sejumlah oknum PNS saat proses kampanye berlangsung. Koordinator massa, April Wera, yang dikonfirmasi di depan gedung DPRD mengatakan kedatangannya ke gedung Dewan terkait dengan keterlibatan sejumlah oknum PNS dalam Pilkades lalu. Di mana dalam proses tersebut, para PNS ini berkampanye untuk memilih Ahmad Suyuti. Para oknum tersebut masing-masing Nasarudin, pegawai UPTD Pertanian, Ruslan, PNS UPTD Kehutanan dan seorang guru, Raodah. “Mereka ini terlibat kampanye, kami punya videonya,” terang April. Tindakan para PNS ini bertolak belakang dengan Peraturan Bupati No 6 tahun 2009 pasal 18 yang memerintahkan PNS maupun guru honor untuk tak terlibat Pilkades.

(Suara NTB/use)

DEMO PNS – Sebagian warga Wera tengah berkonsentrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Bima, protes atas keterlibatan oknum PNS pada Pilkades, Rabu (16/1). Permasalahan PNS yang terlibat kampanye Pilkades ini salah satu permasalahan yang disuarakan. Pasalnya, pascapemilihan tersebut warga khususnya pendukung calon yang kalah masing-masing calon nomor urut 1, 2, dan 4 resah dan tak nyaman. Pasalnya, pendukung kepala desa terpilih berkeliling kampung dan mendatangi untuk memberikan ejekan kepada satu persatu rumah pendukung yang kalah. “Mereka datang dan berjoget, berkata kasar kepada pendukung calon yang kalah,” ujar April.

Oleh karenanya, pihaknya meminta agar peristiwa ini disikapi oleh Dewan. Padahal pada hari Pemilihan, masing-masing pasangan calon telah menandatangani surat pernyataan bagi calon yang menang maupun kalah wajib menjaga keamanan pendukung calon. Tak berapa lama melakukan orasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh anggota DPRD. Selama sekitar 1 jam anggota Dewan dan perwakilan massa berdialog mengenai masalah dimaksud. (use)

(Suara NTB/use)

HEARING — Ketua dan anggota Komisi III DPRD Bima tengah menerima massa yang tergabung dalam GNW saat hearing soal pertambangan pasir di Wera, Rabu (16/1). Sementara itu, Ketua Komisi III Fahrirahman ditemui mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan dan permintaan GNR ini. Dalam waktu dekat, Komisi III akan memanggil Kepala Distamben Kabupaten Bima untuk dimintai klarifikasi terkait keluarnya izin tersebut serta BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk mendapat kejelasan menganai Amdal. “Selanjutnya kita akan rapatkan

secara internal dan kita bawa ke sidang paripurna, nanti Ketua Dewan yang memutuskan,” tuturnya. Agar lebih jelas, pihaknya juga akan kembali turun ke wilayah tambang tersebut meski sebelumnya sudah pernah turun. Rencananya, pihaknya akan turun sekitar 10 hari kedepan. Karena dalam waktu dekat pihaknya akan turun reses dan tak boleh berada di Kantor DPRD. (use)

Sengketa Batas Kabupaten Jangan Picu Konflik Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), jangan sampai memicu konflik antarwarga dua daerah. Diharap para pimpinan komunitas tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang memancing kisruh. Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, Rabu (16/ 1), meminta agar sengketa batas ini jangan terus dipersoalkan. Sebab nanti bisa memicu konflik di tingkat masyarakat. Intensitas potensi konflik jangan lagi ditambah dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang memicu. Sebab, sejauh ini telah ada indikasi yang mengarah ke konflik. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa batas tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Meski demikian, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi, menilai masih ada saja Pemkab yang menggugat Pemprov. Jika memang sudah diserah-

kan ke provinsi, maka harus diserahkan secara penuh, lahir dan batin. Dalam hal ini, pihaknya akan menugaskan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB untuk melihat titik-titik yang belum disepakati. Kemudian akan memanggil pimpinan daerah yang bersangkutan. “Nanti saya undang Bupati. Kami bicara bertiga bila perlu dengan DPRD. Kan sama-sama saudara, Sumbawa sama KSB. Masa adik-kakak berkelahi gara-gara tanah,” cetusnya. Bajang mengingatkan, penyelesaian sengketa harus berlandaskan semangat untuk menyelesaikan masalah. Jadi, apapun yang menjadi keputusan Provinsi nantinya, kedua daerah diminta agar menerimanya. “Keputusan bukan di saya. Kita hanya menyampaikan. Tapi ketetapan di Menteri,” sebutnya, seraya meminta kedua Pemkab menjaga kondusivitas wilayahnya masing-masing. Terlebih penting menjaga masyarakat tetap tenang, aman damai. (arn)


SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

Modusnya Terindikasi Duplikasi SPPD Dari Hal. 1 Disatu sisi, ada pencairan atas nama oknum pejabat tersebut dan disisi lain, ada pencairan atas nama bawahannya. Sehingga terjadi dua kali pencairan untuk setiap kali perjalanan dinas ke luar daerah. Oknum pejabat tersebut diduga berangkat dengan dana SPPD yang dicairkannya sendiri. Namun saat bersa-

maan, ia diduga mencairkan dana atas nama bawahannya dan masuk kantong. Padahal bawahannya diketahui tidak berangkat menemaninya ke luar daerah. Catatan sebelumnya, jumlah kegiatan perjalanan dinas khusus yang diduga fiktif mencapai 50 kali. Dengan rincian tahun 2011 mencapai 28 kali dan tahun 2012 mencapai 22 kali. (ars)

NTB Serambi Madinah Dari Hal. 1 “Saya mau tidak mau menjuluki NTB itu sebagai Serambi Madinah. Kalau ada serambi Mekkah di Aceh maka NTB saya juluki Serambi Madinah,”ujar Cak Nun dihadapan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kapolda NTB, Moh. Iriawan, SH dan ratusan tamu undangan lainnya pada acara silaturahmi gubernur dengan warga NTB keturunan Jawa-Madura di GOR Turide Cakranegara, Selasa (15/1) malam. Menurutnya, NTB sangat cocok dijuluki Serambi Madinah karena melihat kondisi masyarakatnya yang hidup rukun, mengedepankan silaturahmi dan patuh menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari, katanya, kaum mu-

hajirin (pendatang) harus melepas segala bentuk organisasi, atau paham keagamaan yang dibawa dari daerah asalnya. Sebab semua organisasi keagamaan dalam Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya payungnya adalah Islam. Ia menambahkan, sebelumnya Provinsi Yogyakarta diharapkan bisa menjadi Serambi Madinah tetapi berdasarkan diskusi dengan pihak keraton Yogyakarta mereka tidak mampu menyandang sebutan tersebut. Sehingga, ia menilai Lombok, NTB paling cocok menyandang sebutan Serambi Madinah melihat ajaran Islam yang sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi masyarakatnya. (nas)

Ratusan Warga Berebut Formulir Dana PKH Dari Hal. 1 namun mereka mengaku demi mendapatkan uang bantuan rela mengantre. ‘’Tidak apa-apa meski harus menungggu dan berdesakkan seperti ini, tapi kita diberi uang,”katanya. Desak-desakan tidak bisa dihindari karena membludaknya warga yang datang, meski sebelumnya Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh meminta kepada warga untuk mengambil bantuan dengan tertib agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. “Bapak-bapak dan ibu sekalian harus bersabar dan mengantre dengan tertib sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak Pos, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,”pesannya. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang sejalan dengan program Pemkot Mataram dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kota Mataram, H. Marzuki Sahaz, mengatakan, pencairan PKH ini merupakan pen-

yaluraan triwulan ke IV tahun 2012 dengan sasaran 5.579 kepala keluarga (KK) sangat miskin. Total anggaran Rp 1,77 miliar lebih dari pemerintah pusat. Adapun kisaran bantuan yang diterima per KK maksimal Rp 2.200.000,dengan ketentuan dalam KK tersebut terdapat ibu hamil, memiliki balita dan anak sekolah. “Tahun 2013 kita harapkan program ini bisa dilanjutkan dan jumlahnya juga meningkat,” katanya. Sementara Kepala Kantor Pos Mataram, Jaka Sunara mengatakan, untuk memudahkan pencairan, pihaknya melakukan pencairan pada delapan kantor Pos cabang yang ada di Kota Mataram. Dalam pencairan setiap KK yang menerima harus membawa beberapa persyaratan, antara lain, wajib membawa Elektronik PKH (E-PKH) karena dalam E-PKH ada chip yang bisa membaca data penerima, mengisi formulir pada Giro 1, 3 dan 6. Pencairan dilakukan secara bertahap hingga tanggal 18 Januari 2013. (sir)

Bajang : Sejumlah Figur Berkompeten Dari Hal. 1 Masih sambil berkelakar, Bajang mengaku senang datang ke Sumbawa karena masakannya. ‘’Saya kemari itu, karena kepala kambingnya enak,” katanya sambil tersenyum. Namun, secara serius Bajang yang incumbent tampaknya masih menyimpan figur yang bakal mendampinginya di Pilgub nanti. Dinilainya, beberapa figur yang ada di NTB sangat berkompeten untuk memperebutkan posisi gubernur maupun wagub. Baik dari Pulau Lombok maupun dari Pulau Sumbawa. Secara khusus Bajang juga memberikan apresiasi atas kondusivitas Kabupaten Sumbawa yang dinilai paling baik di NTB. Kuantitas konflik yang terjadi paling sedikit bila dibandingkan daerah lain di NTB, sejak tahun 2009 hingga 2012. Apalagi bila dilihat pola penanganan yang dapat segera dinetralisir dan dihilangkan. ‘’Jarang terjadi konflik. Kalaupun ada cepat diselesaikan,”sanjungnya. Persoalan keamanan daerah katanya, sangat penting untuk pembangunan daerah. Terlihat pula dari pertumbuhan ekonomi juga cukup baik di daerah ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bacawagub Kyai Zul Deklarasi Sementara, Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub), Prof. Dr. H. M. Ikhsan yang digandeng oleh Dr.KH. Zulkifli Muhadli, Rabu (16/1), resmi dideklarasikan di Desa Geres, Kotaraja, Lombok Timur (Lotim). Sementara itu, pengurus PAN NTB yang sejumlah kadernya masuk bursa bacawagub pendamping calon incumbent, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, diminta memprioritaskan soliditas internal mereka. Deklarasi Bacawagub Kyai Zul tersebut berlangsung cukup meriah dengan dihadiri oleh banyak ulama (tuan guru). ‘’Beliau dideklarasikan oleh banyak tuan guru atas kesediaan beliau dilamar untuk menjadi Bacawagubnya Kyai Zul,” ujar Ikhsan Gemala Putra, fungsionaris PBB yang merupakan pendukung Kyai Zul di Pilkada 2013.

Ia membantah penilaian sejumlah kalangan yang menganggap profile Ikhsan sebagai bacawagub tidaklah terlalu dikenal orang. Menurutnya, faktor popularitas tidaklah menjadi persoalan karena yang bersangkutan secara otomatis akan mulai dikenal orang setelah menjadi bacawagub pendamping Kyai Zul. ‘’Beliau setelah dimunculkan tentu akan dikenal orang,” ujarnya. Ia menilai, figur Ikhsan juga memiliki reputasi sebagai pekerja keras dan jujur sehingga reputasinya tetap harum di kalangan para tokoh. Hal ini terbukti dari banyaknya tuan guru yang menghargai kiprahnya selama membantu Gubernur Drs. H. L. Serinata di masa jabatannya dulu. ‘’Beliau sudah banyak berbuat untuk masyarakat di zamannya Gubernur Serinata dulu. Justru karena kerja kerasnya itu, banyak tuan guru yang mendukung beliau. Karena mereka pernah merasakan kerjasama yang baik,” tandasnya. Sementara itu, DPW PAN NTB kini tengah menanti keputusan DPP PAN terkait sejumlah nama yang sudah mereka sodorkankeDPPuntukdiusung di Pilkada NTB 2013. Tim Pilkada NTB, Rizali Hadi, S.Pd, menjelaskan bahwa tanggal 8 Januari lalu pihaknya telah bertemu dengan Sekjen DPP PAN,TaufikKurniawan.‘’Pihak DPP pada dasarnya bisa memahami soliditas dukungan PAN di NTB kepada Pak Ali Achmad. Beliau pesan agar seluruh tim pilkada, ketua, sekretaris dan kader PAN di NTB agar tetap menjaga kekompakan,” ujar Rizali. Selain itu, ujar Rizali, Sekjen PAN juga berpesan agar PAN NTB tetap menjaga fleksibilitas dalam membangun koalisi dan tidak membatasi diri hanya berkomunikasi dengan partai tertentu saja. Ketua Bapilu PAN Dapil VI, Yuliadin menambahkan bahwa arah dukungan kader PAN NTB kepada Ali Achmad sejauh ini sudah dipahami oleh DPP. (arn/aan)

RAGAM Tunggu Setelah HUT ISU mutasi di lingkup Pemkab Sumbawa kian kencang bergulir. Namun, Bupati Sumbawa, Drs.H.Jamaluddin Malik (JM), memberikan sinyal, mutasi baru akan dilakukan setelah HUT Sumbawa 22 Januari mendatang. ‘’Tunggu saja tanggal mainnya setelah hari ulang tahun. Mengingat ada posisi yang lowong. Ada yang saya tarik. Itu alasannya macam-macam. Salah satunya, untuk mempercepat kinerja. Yang main-main siap tersingkir. Sudah pernah saya ingatkan, agar kadis, pimpinan unit kerja berani tertibkan orang-orang di lingkungan masing-masing. ‘’Kalau tidak berani, artinya dia juga ada dalam masalah itu. Misalnya dia ingatkan agar bawahannya disiplin, masuk tepat waktu. Tapi dia juga tidak

seperti itu. Artinya dia juga ada dalam masalah itu. Yang begini-begini itu dibina. Kalau tidak berubah, siap-siap saja,” tegas JM, Rabu (16/1) kemarin. JM menegaskan, mutasi bukanlah sesuatu yang perlu diitakutkan pejabat. Sebab, hal tersebut sudah menjadi ketentuan, untuk kebaikan bersama. Agar tercapainya peningkatan kinerja tahun 2013. Apalagi tahun ini merupakan tahun percepatan yang membutuhkan personel-personel yang siap bekerja keras. Jadi, mutasi jangan dianggap sebagai musibah. ‘’Jika ada yang omong doang, ditaruh di tempat yang dia bisa ngomong doang. Kemudian cari yang bisa kerja. Jadi tunggu saja awal Pebruari,” tandas bupati yang masih enggan memberikan gambaran umum komposisi

Halaman 5

Istri Jadi TKW, Suami Lapor KPTKI Lobar

(Suara NTB/arn)

H.Jamaluddin Malik

pergantian pejabat dalam mutasi nanti. Sebab ini bersifat rahasia. (arn)

Puting Beliung Hantam Labuhan Haji

Puluhan Rumah Rusak Berat, 350 Jiwa Mengungsi Selong (Suara NTB) Bencana angin puting beliung menghantam dua desa di Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Rabu (16/1) sore. Data rumah rusak akibat bencana ini masih simpang siur. Ada yang menyebutkan, 123 KK atau 479 jiwa tempat tinggalnya mengalami kerusakan. Sedikitnya 44 unit rumah warga rusak berat, sementara yang rusak sedang dan ringan belum terdata. Akibat tempat tinggalnya rusak, sekitar 350 jiwa terpaksa mengungsi. Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Drs. H. Sirman kepada Suara NTB menyebutkan, desa yang mengalami terjangan angin puting beliung tersebut yakni Loang Tuna, Desa Banjar Sari, serta Desa Kembang Kuning. ‘’Malam ini kami masih sedang berada di tempat kejadian perkara (TKP),” kata Sirman. Pihaknya mengkoordinasikan penanggulangan bencana dimaksud bersama dengan SAR, Tagana, Koramil, Polsek, berikut semua tokoh masyarakat, dilaksanakan di lokasi. Angin menerjang sekitar pukul 16.30 Wita dengan total korban 123 KK dengan jumlah jiwa diperkirakan mencapai 479 jiwa. Untuk sementara dicatat tim sebanyak 44 rumah rusak berat tersebar di Kembang Kuning dan di Loang Tuna 28 rumah. Sisanya dikatagorikan rusak ringan. Meski demikian, menurut Sirman, para korban dievakuasi dengan menumpang di tetangga kiri dan kanan rumah-

nya, dengan pertimbangan keamanan terhadap barang-barang milik korban. ‘’Semua tim tanggap darurat masih ada di lokasi sampai saat ini untuk mengecek kepastian dan memastikan para korban dapat menumpang,” katanya. Malam itu juga disiapkan logistik, juga segala perlengkapan tanggap darurat. Tidak ada korban jiwa dalam bencana angin puting beliung yang diserta angin kencang tersebut. Sementara, Plt BPBD NTB, Drs.Bachruddin, MPd yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (16/ 1) malam menambahkan, langkah cepat telah dilakukan pihak BPBD NTB menyusul bencana ini. BPBD katanya telah membangun dapur umum tak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian, bantuan berupa beras sebanyak tiga ton serta bantuan lainnya telah dikeluarkan untuk para korban. ‘’Untuk sementara, bantuan beras yang sudah kita keluarkan sebanyak 3 ton yang diambil dari Bulog setempat,”ujarnya. Bantuan ini merupakan bantuan sementara dan jika dalam perkembangannya, terjadi kekurangan, bantuan akan ditambah lagi. Menurutnya, bantuan sebanyak 3 ton beras ini diasumsikan, warga yang menjadi korban tidak bisa bekerja mencari nafkah selama 10 hari. ‘’Mereka (korban) biasanya tidak bekerja karena memperbaiki rumahnya yang rusak,” jelasnya, seraya menambahkan dapur umum telah dibangun oleh tim Tagana dan TRC BPBD Lotim. (038/049)

Terduga Teroris Beridentitas Ganda Dari Hal. 1 “Sebagaimana disampaikan Karo Penmas Mabes Polri sebelumnya, tes DNA sudah dilakukan dan hasilnya cocok,” kata Sukarman. Saat ini di RS Kramat Jati pihak keluarga bersama Mabes Polri sedang mempersiapkan pemulangan jenazah untuk segera dikebumikan di kampung halamannya. Informasi yang diserap Suara NTB, sebelum tes DNA dilakukan, petugas dari Densus 88 sempat menunjukkan KTP atas nama Dimas kepada Umi Moa. Ibu korban pun sempat tak mengenali nama dalam KTP tersebut, namun terkejut ketika memperhatikan foto dalam KTP itu adalah gambar identik anaknya. Akhirnya akurasi ke-

cocokan identitas bisa dipastikan melalui uji genetika di RS Kramat Jati. Terkait dengan dugaan duplikasi identitas itu, Sukarman mengimbau kepada masyarakat, khususnya kepada Ketua RT, RW, Kepala Lingkungan, Lurah sampai Kepala Desa untuk mewaspadai modus semacam ini. Artinya kata dia, sebelum menerbitkan identitas seseorang, harus ada proses klarifikasi mendalam dan crosscheck terhadap calon warga pembuat KTP itu. ‘’Karena dari hampir keseluruhan kasus penangkapan teroris, selalu ditemukan nama ganda. Banyak aliasnya,” beber Sukarman. ‘’Ketika mereka mengajukan pembuatan KTP dan menyebut nama tertentu, bisa jadi di ba-

lik nama yang disebut itu ada nama lainnya. Atau dengan kata lain, nama yang diperkenalkan itu bukan nama asli. Jadi disini aparat kelurahan dan desa harus jeli,” pesannya. Sementara terkait hambatan upaya penguburan jenazah, setelah dilakukan cek lapangan, tidak ditemukan pihaknya. Tidak ada reaksi penolakan berlebihan dari masyarakat. Apalagi dalam bentuk rekomendasi dari kepolisian, sebagai syarat penguburan, sesuai permintaan warga. ‘’Sampai saat ini tidak ada rekomendasi yang kami keluarkan, karena tidak ada permintaan dari keluarga. Ini artinya kan tidak ada penolakan dari warga setempat,” pungkasnya. (ars)

Giri Menang (Suara NTB) Gara-gara istri pergi menjadi tenaga kerja wanita (TKW) keluar negeri, dua orang suami melapor ke Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) setempat. Alasannya, kepergian ke dua istri itu tanpa seizin suami. Ketua KPTKI Lobar Nurzaini, Rabu (16/1) kemarin membenarkan adanya laporan tersebut. Dia menjelaskan, laporan atau pengaduan pertama dilayangkan H. Madun, warga Dusun Batu Mulik Desa Gapuk Kecamatan Gerung Lobar beberapa pekan lalu. Madun melaporkan istrinya Sriana karena berangkat tanpa seizin dirinya. ‘’Dia sudah melarang istrinya pergi ke Mekkah, tapi sang istri tetap nekad berangkat,’’ ujarnya. Menurut penjelasan H. Madun, kepergian Sriana menjadi TKW dipicu keberhasilan suaminya ketika menjadi TKI di Jeddah. ‘’Dulu H. Madun berangkat dibiayai mertua dan berhasil, sehingga istrinya jadi tergiur dan berangkat saat suaminya masih di Jeddah,’’ ungkapnya. Tak terima atas keberangkatan istrinya, H. Madun, kata Nurzaini, mempertanyakan sumber keluarnya izin sehingga sang istri bisa berangkat. Pascapelaporan itu, KPTKI telah memediasi antara suami dengan pihak keluarga Sriana. KPTKI juga akan menelusuri siapa yang menandatangani izin sebagai dasar keberangkatan Sriana. ‘’Tanda tangan sebagai bukti izin dari suami atau pihak keluarga wajib ada sebelum TKI berangkat. Izin ini siapa yang tanda tangan, itu yang kami telusuri,’’ ungkapnya. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, sejauh ini titik terang masalah sudah sedikit terbuka. Dari pembicaraan via telepon yang dilakukan H. Madun dengan istrinya Sriana, ia mengakui kesalahannya dan mengaku bahwa dia menandatangani sendiri surat izin itu. “H. Madun tidak per-

caya atas penjelasan istrinya,” katanya. Lebih lanjut disampaikan Nurzaini, dari informasi yang diperolehnya, Sriana berangkat ke Mekkah sejak dua tahun silam dan telah memasuki batas akhir kontrak. Namun, yang bersangkutan belum bisa pulang karena belum adanya TKW pengganti. ‘’Bulan Maret mendatang yang bersangkutan rencananya akan pulang ,’’ imbuhnya. Tak hanya H. Madun, persoalan serupa juga dialami Mahdan (38), warga Dusun Jembatan Kembar Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Lobar. Mahdan melaporkan istrinya bernama Siti Nurjanah Binti Nursin Napian yang berangkat menjadi TKW ke Malaysia tanpa seizin dirinya. Terkait keberangkatan istrinya, Mahdan curiga bahwa telah ada pemalsuan identitas dan keberangkatan istrinya dilakukan lewat jalur perorangan bukan melalui perusahaan pengerah TKI. “Indikasi yang dilontarkan Mahdan cukup beralasan, pasalnya Malaysia sebagai negara tujuan masih menerapkan moratorium penerimaan TKI,” jelas Zaini. Diketahui, Siti Nurjanah berangkat ke Malaysia pada 10 Desember 2012 lalu. Dalam keberangkatan istri Mahdan itu, KPTKI Lobar mensinyalir, adanya keterlibatan oknum Imigrasi, karena pada paspor yang dipegang Siti tertulis nama Atun. KPTKI sendiri, kata Zaini telah meminta salinan dari paspor tersebut guna memperkuat dugaan adanya pemalsuan identitas. Tak hanya keterlibatan oknum pihak Imigrasi, KPTKI Lobar juga mengindikasikan bahwa keberangkatan Siti Nurjanah dikoordinir oleh tekong yang mencari calon TKI hingga ke dusundusun. Terkait adanya dua laporan itu, Nurzaini berjanji bahwa KPTKI Lobar akan terus menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan dua TKW tersebut ke luar negeri. (smd)

Pertahankan Kebersamaan Dari Hal. 1 “Sehingga kami menitip untuk betul-betul mempertahankan situasi yang kondusif dengan memperkuat kebersamaan, sinergisitas dan kerjasama sehingga tidak ada orang-orang yang akan mengadu domba dengan masyarakat lokal,”harapnya. Kapolda mengungkapkan, beberapa waktu lalu merebak isu penculikan di NTB yang meresahkan masyarakat. Tetapi dengan kerjasama dengan semua pihak isu terse-

but cepat diredam dan ditangani sehingga tidak meluas. Selanjutnya, pihaknya juga telah menggagalkan rencana kelompok teroris yang akan meledakkan bom di Pantai Lakey, Dompu dan Pantai Kalaki Kabupaten Bima. ‘’Teroris tersebut berasal dari Poso ke Makassar kemudian lari ke Bima- Dompu. Kenapa mereka lari ke NTB karena di Poso mereka sudah terancam kemudian di masyarakat sudah terbangun untuk mengantisipasi terorisme,” pungkasnya. (nas)

Rinjani, Objek Wisata Menantang yang Tetap Memikat Dari Hal. 1 Gunung Agung (Bali), Gunung Rinjani (Lombok) dan Gunung Lampo Batang (Sulawesi). Danau Segara Anak di Gunung Rinjani diyakini menyimpan berbagai misteri dan kekuatan, di gunung tersebut bermukim komunitas mahluk jin yang dipimpin seorang ratu bernama Dewi Anjani. Terlepas dari legenda itu, Gunung Rinjani merupakan salah satu destinasi andalan Kabupaten Lombok Utara. Gunung tertinggi di NTB ini menyimpan sejuta pesona dan memiliki potensi geowisata yang menarik. Diantara daya tarik gunungapi itu adalah panorama kaldera, danau, puncak, kawah, air terjun, mata air panas, goa, lubang letusan dan aliran lava baru. Pesona yang dimiliki gunung yang diyakini menjadi istana Ratu Jin Dewi Anjani ini nyaris sempurna. Selain memiliki berbagai keunikan, Gunung Rinjani juga kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna, di sebelah selatan dan barat pada ketinggian 1.000 - 2.000 meter banyak ditumbuhi Dysoxylum sp, Pterospermum, dan Ficus Superba. Pada ketinggian 2.000-3.000 meter banyak tumbuh cemara gunung (Casuarina Junghuhniana), namun pada ketinggian diatas 3.000 meter miskin akan tumbuhan.Hanyaditumbuhirumputdan bunga edelweiss (Anaphalis Javanica ) dan di sebelah timur gunung banyak ditumbuhi pohon acasia. Selain itu tercatat 109 jenis burung hidup di Gunung Rinjani, beberapa diantaranya adalah jenis burung yang ada di Australia, monyet perak yang berasal dari Bali, rusa dan landak. Sementara di Pelawangan Sembalun, Lombok Timur

terdapat monyet ekor panjang yang suka mengganggu kemah para pendaki, mereka sangat pandai membuka tenda untuk mengambil makanan, selain itu monyet-monyet tersebut sangat garang dan berani. Berbagai pesona itulah menjadi magnet yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun nusantara untuk mendaki dan menaklukkan gunung yang memiliki ketinggian hampir empat kilometer itu. Para wisatawan yang mendaki gunung itu adalah wisatawan minat khusus yang menyukai tantangan. Di balik sejuta pesona yang dimiliki gunung api itu, sebenarnya Gunung Rinjani merupakan salah satu dari enam gunung di Indonesia yang cukup bahaya untuk didaki. Karena itu tidak berlebihan kalau Rinjani dijuluki objek wisata ‘’maut”. Hingga kini gunung yang disebut-sebut banyak menyimpan misteri itu telah menelan cukup banyak korban jiwa. Cuaca buruk disertai datang secara tiba-tiba terkadang menyebabkan pendaki tersesat dan akhirnya ditemukan tak bernyawa. Kepala Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Sulistrianto mengakui pada 10 Maret 2007, tujuh pelajar asal Pulau Lombok yang mendaki Gunung Rinjani ditemukan tewas di wilayah perbatasan Pelawangan, Sembalun dengan Danau Segara Anak. Ketujuh korban pelajar dan mahasiswa yang mendaki Gunung Rinjani itu tewas akibat terjebak cuaca buruk dan kehabisan makanan. Dugaan kuat terjebak cuaca buruk, karena jenazah mereka ditemukan tidak di dalam jurang. Selanjutnya pada 29 Juni 2010, pendaki asal Italia Federica

Frovera (27) ditemukan tewas di Gunung Baru Jari (anak Gunung Rinjani). Korban tewas diduga akibat kelelahan setelah mandi di Danau Segara, saat mendaki selama satu minggu.Saat itu korban berada di kilometer 8,3 dari Danau Segara menuju Pelawangan. Saat itu Gunung Barujari yang berada di kaldera Gunung Rinjani sedang berstatus waspada, dan masih mengeluarkan letusan kecil dengan asap tebal setinggi 300 meter. Masih banyak pendaki lain yang terwas akibat “keganasan” Gunung Rinjani. Bahkan hampir setiap tahun gunung yang menyimpan banyak misteri itu menelan korban jiwa. Karena itu setiap tahun BTBGR mengeluarkan larangan untuk mendakian gunungapi tersebut. Penghentian sementara aktivitas pendakian biasanya berlangsung dua hingga tiga bulan terutama pada saat terjadinya cuaca buruk termasuk pada 2013. Ditutup Tiga Bulan Pada 2013 jalur pendakian ke Gunung Rinjani ditutup sekitar tiga bulan, mulai 10 Januari hingga 31 Maret 2013. ‘’Penutupan dilakukan karena musim hujan menyebabkan jalur pendakian licin dan pohon tumbang sehingga membahayakan keselamatan pendaki,” kata Kepala BTNGR Agus Sudiono di Mataram. Menurut Agus, selain untuk keselamatan pendaki, penutupan jalur pendakian juga dimaksudkan buat pemulihan ekosistem secara alami di taman nasional yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara dan nusantara itu. Menurut informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang Bandara Internasional Lombok (BIL) curah hujan di TNGR dan sekitarnya sudah

meningkat dengan intensitas sedang hingga lebat. Informasi mengenai penutupan jalur pendakian sudah disampaikan melalui surat ke seluruh instansi terkait termasuk seluruh bupati dan wali kota seLombok, pihak kepolisian, dan kepala desa yang ada di wilayah jalur pendakian tersebut. Terkait dengan diberlakuknya larangan pendakian sementara pihak TNGR akan melakukan pengawasan baik di jalur pendakian Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara maupun Sembalun, Lombok Timur guna mencegah pada pendaki melakukan pendakian. BTNGR meminta masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi larangan mendaki Gunung Rinjani menyusul dikeluarkannya keputusan penutupan sementara yang berlaku mulai 10 Januari hingga 31 Maret 2013. ‘’Kami meminta agar larangan mendaki Gunung Rinjani tersebut dipatuhi guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena kondisi di jalur pendakian membahayakan para pendaki,” katanya. Untuk mencegah masyarakat dan melakukan pendakian Balai TNGR sudah menarik kembali semua tiket kunjungan dari para juru pungut di jalur pendakian resmi baik di Senaru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Lombok Utara maupun Sembalun, Lombok Timur. ”Seluruh tiket pendakian dari petugas pemungut di jalur pendakian resmi sudah kami tarik kembali. Kami memastikan tidak ada lagi masyarakat dan wisatawan yang akan mendaki melalui jalur pendakian resmi,” ujarnya. Bahaya yang mengintai pada pendakian Gunung Rinjani itu nampaknya tidak menyurutkan niat para pendaki untuk menaklukkan

gunung tertinggi kedua setelah Gunung Kerinci di Sumatera dengan ketinggian 3.805meter di atas permukaan laut. Terbukti kendati secara resmi telah dikeluarkan larangan pendakian oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, namun masih ada yang mendaki. Pada 9 Januari 2013 atau sehari sebelum dikeluarkan surat larangan penakian terpantau sebanyak 50 orang pendaki yang mendaki Gunung Rinjani. Para pendaki itu sudah diperingatkan oleh petugas agar tidak melakukan pendakian, karena mulai 10 Januari dilakukan penutupan secara resmi hingga 31 Maret 2013, namun mereka tetap mendaki. ”Petugas Balai TNGR yang ada di jalur pendakian sudah mengingatkan agar jangan dilakukan pendakian mengingat kondisi di sepanjang jalur pendakian cukup membahayakan akibat cuaca buruk, namun mereka tidak mematuhi larangan tersebut,” ujarnya. Menurut dia, jumlah pendaki Gunung Rinjani yang terpantau menjelang penutupan pendakian sekitar 50 orang. Mereka melakukan pendakian sejak 9 hingga 14 Januari untuk melakukan suatu upacara di Danau Segara Anak. “Kami akan terus melakukan pemantauan secara ketat untuk memastikan tidak ada lagi pendakian, karena kondisi cuaca buruk yang disertai angin kencang dan kabut serta jalur pendakian yang licin membahayakan keselamatan para pendaki,” katanya. Untuk mencegah para pendaki melakukan pendakian pada musim cuaca buruk Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan melakuksan sosialisasi mengenai penutupan pendakian Gunung Rijani tersebut lebih awal agar tidak ada lagi yang mendaki menjelang masa penutupan tersebut. (ant/Bali Post)


OPINI

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

Distribusi Barang Harus Diawasi BANYAKNYA produk unggulan yang dimiliki NTB ternyata masih belum dibarengi dengan proses tahap akhir yang menjanjikan. Tidak dipungkiri, banyak komoditi unggulan asal NTB, seperti bawang merah, kentang, gerabah atau kerajinan tangan banyak memberikan keuntungan bagi daerah lain di Indonesia. Pengusaha dari daerah lain mendatangkan produk-produk unggulan dari NTB, setelah itu diolah menjadi lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Memang, kalau dilihat, apa yang dilakukan pengusaha ini tidak terlalu merugikan petani. Namun, kalau melihat dari sisi prospek dan pengembangan usaha ke depan, apa yang dilakukan ini bisa merugikan daerah dan kepentingan masyarakat NTB. Sebagai contoh, bawang merah NTB diekspor ke Malaysia. Namun, ekspor bawang merah ini dilakukan lewat Brebes Jawa Tengah. Belum lagi, produk gerabah atau produk lain yang dikirim lewat daerah lain setelah dikemas dan diolah menjadi lebih menarik. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Ir. H. Abdul Ma’ad, MM, mengakui, produksi bawang merah NTB masuk peringkat empat nasional. Data tahun 2010 saja luas areal penanaman bawang putih di NTB sekitar 456 hektar dengan produksi 6.475 ton. Sementara bawang mampu menghasilkan produksi sekitar 10.159 ton. Itu artinya, NTB mengalami surplus bawang merah. Namun, sebagian besar produksi bawang merah ini dibawa keluar daerah untuk dikemas dan diekspor ke Malaysia. Tingginya, produksi bawang merah ini harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pengusaha lokal. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB membuat regulasi agar pengusaha bawang harus memproses bawang merah di NTB lebih dahulu, setelah itu baru diperbolehkan dikirim. Namun, sebagai daerah terbuka, penerapan regulasi ini sulit dilakukan, karena mudahnya akses transportasi dari dan menuju NTB. Selain bawang merah, mangga asal NTB juga diklaim daerah lain sebagai daerah penghasil mangga. Padahal, mangga yang bermerek daerah lain tersebut didatangkan dari NTB. Begitu juga dengan gerabah atau kerajinan tangan lainnya. Kalau selama ini, pengusaha luar daerah membeli mangga atau gerabah dengan harga murah di NTB. Setelah dipoles dan dikemas menjadi lebih menarik, pengusaha luar menjual dengan harga tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah tidak boleh berpangku tangan dengan kondisi yang ada. Pemerintah daerah tidak boleh terus membiarkan produk-produk NTB diklaim daerah lain, khususnya saat diekspor. Harus ada upaya yang jelas dari pemerintah daerah, sehingga permasalahan yang sama selalu dihadapi setiap tahun. Kejadian ini selalu berulang setiap tahun tanpa ada upaya jelas dari pemerintah daerah mengatasinya. (*)

Halaman 6

Pembatalan RSBI/SBI, Runtuhnya Simbol Pendidikan Elitis Keberadaan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dalam satu dekade terakhir telah menjadi simbol keangkuhan pendidikan elitis. Sekolah dengan label internasional ini tak ubahnya medium penegasan status sosial berlatar ekonomi peserta didik.

B

ERBEKAL iming-iming fasilitas memadai dilengkapi kurikulum internasional, sekolah mematok biaya tinggi bagi peserta didik. Alhasil, sekolah ini hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat dengan kategori ekonomi mapan. Sementara masyarakat miskin berekonomi lemah harus rela menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pinggiran atau swasta yang bayarannya dapat dijangkau oleh kantong petani dan buruh. Narasi diskriminasi pendidikan ini akhirnya berujung di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Pembatalan RSBI/SBI oleh MK pada tanggal 8 Januari 2013 menandai runtuhnya simbol keangkuhan sistem pendidikan nasional. MK membatalkan RSBI/ SBI yang merupakan amanat dari UU Sisdiknas 20 tahun 2003, khususnya pasal 50 ayat 3. Sejak disahkan pada tanggal 11 Juni 2003, keberadaan pasal ini terus menuai penolakan dari publik. Terutama kelompok masyarakat antikomersialisasi pendidikan. Keberadaan pasal tersebut melegalkan praktik diskriminasi pendidikan dan bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi tertinggi bangsa ini. Muara dari penolakan ini adalah dilakukannya judicial review (uji materi) atas pasal terkait. MK dalam amar putusannya mengemukakan alasannya membatalkan pasal dalam undang-undang sistem pendidikan yang mengatur tentang RSBI. Pertama, status sekolah berstandar internasional memunculkan diskriminasi atau kastanisasi dalam pendidikan dan membuat sekat antar lembaga pendidikan. Kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran tertentu di SBI dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda yang merupakan embrio lahirnya negara Indonesia dalam salah satu butir ikrarnya menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, menurut MK seluruh sekolah di Indonesia seharusnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia

Oleh :

Muh. Fahrudin Alawi

(Koordinator Litbang Bumi Gora Institute NTB) (Kompas.com, 10/1/2013). Pembatalan pasal tentang adanya RSBI/SBI sebenarnya sudah diprediksi sejak awal. Apalagi jika melihat derasnya perlawanan publik menentang praktik pemberlakuan pasal tersebut di lembaga pendidikan. Tidak berlebihan kiranya jika pengamat pendidikan Darmaningtyas menyatakan pembatalan RSBI/SBI oleh MK merupakan kemenangan publik. Namun, jauh sebelum pembatalan oleh MK, kita dipertontonkan sikap ngeyel alias keras kepala pemerintah. Sikap ngeyel pemerintah ini sekaligus menjawab kecaman publik yang menolak pemberian label sekolah. Berkali-kali pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional membanggabanggakan RSBI/SBI sebagai proyek unggulan yang akan mengangkat kualitas pendidikan Indonesia di mata dunia. Padahal, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tidak ada peningkatan kualitas pendidikan nasional meski RSBI/SBI jumlahnya terus bertambah sebelum dibatalkan oleh MK. Bahkan, salah satu sekolah menengah atas di ibu kota negara dengan status SBI jadi ‘langganan’ pelaku tawuran (Kompas.com, 3/1/2013) Pascapembatalan RSBI/SBI oleh MK, ceritanya menjadi berbeda. Para stakeholder, terutama pejabat terkait yang semula pro dengan RSBI/SBI diam seribu bahasa. Bahkan sebagian tanpa merasa malu sedikitpun menyanjung keputusan MK sebagai langkah tepat memberantas praktek komersialisasi pendidikan. Gejala ini mengingatkan penulis pada salah satu sekolah menengah kejuruan di Mataram yang melakukan pungutan berkedok iuran komite sekolah. Setelah Ombudsman RI Perwakilan NTB turun tangan, barulah sekolah berhenti melakukan pungutan dari orang tua siswa (Suara NTB, 20/12/2012). Pembatalan RSBI/SBI bukan berarti masalah pembatasan akses pendidikan untuk warga miskin selesai. Beberapa

sekolah yang merasa sudah punya ‘nama’, termasuk eks RSBI/SBI tetap akan mematok biaya tinggi untuk siswanya. Terutama saat perubahan tahun ajaran baru. Bukan rahasia lagi bahwa kerap terjadi persekongkolan antara sekolah dengan komite menaikkan biaya pendidikan. Orang tua wali terus ditelikung dalam partisipasinya membiayai pendidikan. Padahal, sekolah telah disubsidi secara penuh oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Toh, alokasi anggaran yang sudah disediakan dirasa belum cukup. Ketika masyarakat mempertanyakan biaya yang harus dikeluarkan untuk kelangsungan pendidikan putra-putrinya, maka kita seperti mendengar lagu lama. Sekolah akan terus berlindung di balik ketiak komite sekolah. Praktik komersialisasi pendidikan di level pendidikan pun setali tiga uang. Ada berbagai jenis iuran yang harus dibayar mahasiswa selain iuran wajib. Mulai dari pembelian diktat kuliah, biaya praktikum, sampai dengan asuransi kesehatan yang tidak pernah jelas penggunaan serta pertanggungjawabannya. Sementara saat mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran, pihak kampus cenderung menjawab dengan melakukan tindakan represif melalui pengerahan petugas keamanan kampus. Bahkan yang lebih celaka, di beberapa kampus negeri maupun swasta tidak ada sama sekali riak-riak suara mahasiswa menuntut transparansi atas pemakaian biaya pendidikan yang telah mereka keluarkan. Partisipasi Pemerintah, Masyarakat, dan Media Memberantas Komersialisasi Pendidikan Praktik komersialiasi di semua level pendidikan dapat dilawan dengan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan media. Masyarakat tak perlu resah jika merasa dirugikan dengan pelayanan terhadap publik yang kurang maksimal, khususnya di lembaga pendidikan. Terutama menyangkut iuran pendidikan yang kerap membebankan masyarakat.

STASIUN RADIO

Masyarakat dapat melaporkannya ke lembaga terkait seperti ombudsman, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Begitu halnya dengan media massa. Sebagai pilar keempat demokrasi, media jelas memegang peranan penting memberitakan dinamika problematika kehidupan masyarakat. Media diharapkan tidak sekadar memberitakan, akan tetapi harus bisa menjadi tempat masyarakat berkeluh-kesah mengadukan persoalannya. Media harus menjadi penyambung aspirasi publik. Terutama menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Termasuk didalamnya hak memperoleh pendidikan berkualitas, adil, merakyat, dan merata. Pembatalan RSBI/SBI kiranya dapat memberi pelajaran bagi para pemangku kepentingan untuk berbenah guna menyediakan layanan pendidikan yang lebih berpihak pada rakyat tanpa membeda-bedakan kekuatan finansial. Momentum ini juga sekaligus ajang refleksi penguatan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan media memerangi praktik komersialisasi pendidikan. Kerjasama antar elemen ini menjadi kunci utama terwujudnya pendidikan berkualitas dan merakyat bagi semua anak bangsa demi masa depan yang lebih baik. Wallahuallambissawab.

POJOK Ratusan warga berebut formulir dana PKH Masih banyak warga yang butuh bantuan

***

Dishut kewalahan deteksi modus pengiriman kayu ’’illegal logging’’ Butuh terobosan agar terdeteksi

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

Halaman 7

Turun Drastis, Minat Bekerja Warga NTB ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berupaya mengalihkan minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, ke program tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di sejumlah provinsi. risikonya pun berbeda. “Itu bagus karena lebih baik orang NTB kerja di Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi, dengan gaji yang relatif sama daripada di luar negeri, dan kalau ada apa-apa tidak susah menyelesaikan, apakah itu problem hukum atau apa pun masalahnya lebih mudah diselesaikan,” ujarnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Mokhlis yang ditemui usai rapat koordinasi itu mengatakan, penurunan minat TKI NTB berkurang drastis sepanjang 2012 yang mencapai 38 ribu orang lebih. Jumlah TKI NTB yang bekerja di luar negeri, terbanyak

di Malaysia, pada 2011 terdata sebanyak 58 ribu lebih, dan tahun sebelumnya sebanyak 56 ribu lebih. “Tahun 2010 ke 2011 memang ada peningkatan minat TKI NTB, namun berkurang drastis 2012 karena moratorium ke sejumlah negara di Timur Tengah, dan berkurangnya minat bekerja di Malaysia,” ujarnya. Selain itu, sebagian dialihkan ke program AKAD di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi, yang jumlahnya relatif meningkat sejak 2010, yakni sebanyak 400 orang menjadi 700 orang di 2011, dan mencapai 2.226 orang di 2012. Menurut Mokhlis, program AKAD itu diawali dengan

Jalankan Bisnis Langka

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Banyak bisnis yang bisa digeluti, tetapi tidak semuanya dapat memberikan hasil sesuai harapan. Salah satu kunci berkembangnya bisnis adalah dengan melihat dari sisi kelangkaannya, serta dengan memberikan pelayanan terbaik untuk perluasan jaringan dan relasi baru. Menekankan pada “bisnis langka” inilah yang kemudian diterapkan di daerah ini, dengan mengotaki manajemen yang bergerak di I Gede Sumitra Yadnya bidang penyediaan tenaga pengamanan (security), pekerja outsourcing dan cleaning service, I Gede Sumitra Yadnya membuka bisnis tersebut dengan brand CSS 251, milik perusahaan PT. Cakra Samawa Sakti. Sejak tahun 2010 awal berdirinya perusahaan yang sedang berkembang ini, dibesarkan atas dasar latar belakang pengalaman pribadi sebelumnya. Roda bisnis yang digeluti ini, Gede, demikian biasa ia dipanggil, tetap memadukan kesepahaman dengan salah satu rekannya. Menjabat posisi General Manajer, Gede menyebutkan, bisnis yang dikembangkannya sekarang berawal dari baground-nya, sebagai agen pengamanan di Nine One-One, tetapi sekarang mengembangkan cabang menjadi 911. Atas dasar perubahan branding tersebut, ia kemudian membuka inisiatif untuk mengembangkan jasa di bidang pengamanan di Lombok pada khususnya. Dalam perjalanannya, tidak sedikit yang sudah bermitra bersamanya, baik dari perhotelan, rumah sakit, perumahan, maupun perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan lainnya, dalam hal penyedia jasa keamanan. Tidak khusus pada itu saja, perusahaan yang ia sedang besarkan ini, diadopsi dengan sistem paket utuh yang diisi tiga unsur, kemananan, pekerja outsourcing, sekaligus bagian cleaning service-nya, sehingga pelayanan yang diberikannyapun total. “Kami melihat, di NTB belum ada bisnis yang seperti ini. Kami namakan bisnis langka, karena itu kami optimis ini bisa berkembang dengan baik, dan sekarang sudah begitu terasa selama dua tahun ini,” demikian bapak tiga anak ini. Dengan pelayanan penuh yang diberikan tersebut, tak sedikit tambahan permintaan ia harus layani, menandakan kepuasan konsumennya. Dan ia pastikan akan memberikan prospek yang cerah pada perusahaannya. Selain ketercapaian secara materil yang ia terima, tak kalah penting menurut pria kelahiran 1974 ini, relasi yang telah dibangunnya dianggap sebagai pundi-pundi keberuntunganya. Dan semakin optimis, perusahaan yang akan dikembangkannya di pulau Sumbawa ini akan jalan sesuai yang diharapkan. “Bisnis ini termasuk bisnis kepercayaan, dari sisi manajemennyapun harus kuat. Kami terapkan sistem kekeluargaan, dan perkembangannya kami cukup rasakan,” tambah lulusan D3 Manajeman dan Imformatika STMIK Bumi Gora ini. (bul)

Mataram (Suara NTB) Tidak sedikit komoditi dalam daerah yang dikirim ke luar daerah bahkan ke negara tetangga masih dalam bentuk bahan baku (mentah). Padahal jika diolah dalam bentuk jadi, tidak kecil nilai tambah yang dihasilkan, dan efeknya untuk peningkatan perekonomian secara merata. Salah satunya yang terbaru adalah dengan banyaknya bawang dari NTB yang dikirim ke Malaysia melalui perantara pengusaha luar. Kondisi ini yang kemudian diperhatikan Dinas Koperasi dan UMKM NTB untuk diberdayakan secara maksimal. “Sebenanrnya untuk ranah industrinya, bagian tugas Perindag. Untuk produksinya, tentu Pertanian. Tetapi kami akan coba untuk dikembangkan hasilnya oleh UKM kita, sebatas apa yang menjadi kewenangan kami, tetap kita upayakan untuk mengolah dalam bentuk jadi dan dikemas,” terang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ir. H. Moh. Rusdi, MM di kantornya, Kamis (16/1). Rusdi mengatakan, fokus perhatiannya adalah dengan memanfaatkan semua hasil kekayaan pertanian untuk diolah menjadi bahan jadi, di mana akan diserahkan langsung kepada wirausaha, baik yang baru maupun yang sudah berkembang. Cara yang bisa ditempuh menurutnya, dengan memperbanyak pelatihan, menggunakan bahan baku yang dikirim ke daerah lain, maupun luar negeri. Serta dengan memfasilitasi peralatan. Pola yang akan diterapkan dengan membentuk kelompok, sehingga kerja kolektifnya dianggap akan kebih efektif untuk ide dan gagasan pengembangan produk. Tentu, dengan tidak mengabaikan pelatih-pelatih yang didatangkan dari berbagai pusat pengembangan UKM, dalam dan luar daerah. Terlebih saat ini, kekurangan wirausaha baru yang akan di-

capai mencapai 25 ribu WUB. Tidak sekadar produksi, jika produk yang dihasilkan dalam bentuk jadi dianggap mampu memenuhi kriteria persaingan secara nasional, pihaknya sendiri sudah memfasilitasi UKM secara gratis untuk mengisi produk di stand yang ada di Jakarta. Tetapi menurutnya, langkah-langkah yang akan ditempuh tersebut akan disesuaikan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi pada intinya, olahan dalam bentuk jadi akan dikemas sepenuhnya di industri rumahan. “Yang berkaitan dengan industry, tidak bisa kita lakukan sendiri. Tetapi kita akan bantu Disperindag, kita jalan sama-sama, bagimana mengembangkan komoditi ekspor tersebut menjadi bahan jadi, sehingga memberi manfaat yang lebih besar, serta nilai yang lebih besar,” katanya. Dengan demikian, upaya untuk menekan pengangguran dari sisi pertumbuhan WUB dapat direalisasikan, untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan, setidaknya akan banyak usaha baru lagi yang bisa dikembangkan masyarakat dengan bahan baku yang cukup tersedia. (bul)

H. Moh. Rusdi

KLU Tolak Rencana Penutupan FB oleh Pemprov Tanjung (Suara NTB) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tegas menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menutup transportasi jasa angkutan fastboat (FB) yang menghubungkan 3 Gili dengan Pulau Dewata, Bali. Dalih Pemprov untuk mengoptimalkan Bandara Internasional Lombok (BIL) dinilai bukan alasan yang tepat, karena dengan ditutupnya jasa angkutan FB, jumlah pengangguran KLU akan membengkak, ditambah kemungkinan vakumnya usaha di sektor pariwisata 3 Gili. Demikian dikemukakan Ketua III Bidang Pariwisata, HIPMI KLU, Bimbo kepada Suara NTB, Selasa (15/1). Menurut analisa Bimbo, optimalisasi BIL tidak akan berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata secara umum. Keinginan Pemprov NTB untuk menutup FB akan mematikan usaha jasa transportasi yang sudah dibangun oleh pengusaha menengah di KLU sendiri. “Kami menolak keinginan Provinsi karena ini sangat merugikan KLU secara umum. Para wisatawan lebih banyak memanfaatkan fastboat langsung dari Bali-Lombok (PP), umumnya karena mereka tidak mau ribet. Dari sisi cost justru lebih murah melalui jalur laut,” ujar Bimbo. Ia membandingkan, ongkos transportasi dari Bali di be-

berapa titik penjemputan seperti Benoa, Sanur, Amet dan Padangbai dikenakan dengan tarif paling mahal Rp 350 ribu. Ongkos tersebut bahkan sudah termasuk biaya penjemputan dari hotel ke titik penjemputan, dan hanya merogoh harga tiket untuk destinasi ke pulau tambahan yang ingin dituju. Biaya tersebut hampir setara dengan ongkos taksi dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Pelabuhan Bangsal, Pemenang. Menurutnya keinginan Pemprov yang menginginkan tamu banyak melalui Bandara, belum menjamin dengan orientasi dan kenyamanan wisman yang banyak memanfaatkan FB. Dalam sebulan saja, satu armada semisal FB Blue Beach mampu mengangkut penumpang sebanyak 2.250 orang atau 3.900 orang per bulan jika kapasitas 65 seat terpenuhi. Dengan asumsi itu pula, sekitar 10-an armada FB se KLU mampu mengangkut membawa penumpang ke 3 Gili di kisaran 22.500 orang hingga 39.000 orang per bulan. Secara statistik, tentunya rencana kebijakan yang belum tentu populis tersebut akan menjadi bumerang Bimbo

lang akhir 2012. Pascapenandatanganan MoU itu, sebanyak 420 orang tenaga kerja dari Pulau Lombok dan Sumbawa, NTB, dikirim ke Provinsi Kalimantan Timur, guna bekerja di perkebunan kelapa sawit. “Selain ke Kalimantan Timur, tenaga kerja NTB juga mengikuti program AKAD ke Sulawesi Selatan, dan Riau, serta Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang 2012 sebanyak 2.226 orang,” ujarnya. Diawal Januari 2013, NTB mengirim sebanyak 300 orang tenaga kerja program AKAD ke Riau dan Riau Kepulauan, dari total 2.000 orang lebih yang akan menempati lahan perkebunan sawit di Sumatera, pada tahun ini. “Orang NTB yang Ke Riau bekerja di perkebunan kepala sawit, sementara yang dikirim ke Sulawesi Selatan bekerja di pabrik gula,” ujar Mokhlis.

AKAD merupakan salah satu bentuk mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja lintas provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program AKAD berbeda dengan program transmigrasi, karena program tersebut mempertemukan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang menghasilkan penempatan kerja. AKAD merupakan salah satu program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan, yang wilayahnya mencakup Republik Indonesia. Dengan pola penempatan tenaga kerja AKAD selama waktu tertentu, setelah selesai menyelesaikan kontrak kerjanya maka diharapkan tenaga kerja tersebut bersedia

untuk menetap dan tinggal di daerah penempatan tersebut. Acuan hukum pelaksana penempatan tenaga kerja AKAD yakni Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Permenakertrans Nomor : Per. 07/Men/IV/ 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja, serta Keputusan Dirjen Binapenta Depnakertrans RI No. Kep. 258/DPPTK/ IX/2008 Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Pihak yang dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD yakni Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja ( LPTKS-AKAD ) berbadan hukum dan memiliki izin dari Menakertrans, untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau pihak lain berdasarkan “job order”, dan perusahaan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja. (ant/bali post)

UKM Diarahkan Olah Bahan Jadi untuk Ekspor

(Suara NTB/bul)

“Saya sudah baca laporan Pak Kadis (Kadis Nakertrans NTB), dan memang ada tren penurunan buruh migran ke luar negeri, dan AKAD meningkat cukup tinggi,” kata Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, pada rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB, di Mataram, Selasa. Zainul mengatakan, relatif lebih baik bekerja di dalam negeri daripada menjadi TKI di luar negeri, sebab jikalau terjadi sesuatu seperi permasalahan hukum, maka akan mudah penanganannya. Selain itu, upah yang dihasilkan dari bekerja di dalam negeri tidak jauh berbeda dengan upah menjadi TKI, namun

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah daerah tujuan program AKAD. Pada 21 April 2012, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, dan Gubernur Kalimantan Timur, H. Awang Faroek Ishak, menandatangani MoU kerja sama pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) bidang tenaga kerja, pertanian, pariwisata dan perdagangan. Jalinan kerja sama pengembangan SDA antarprovinsi itu, dipandang penting karena kedua provinsi dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan pengembangan sumber daya bidang tenaga kerja, pertanian dalam arti luas, pariwisata dan perdagangan. Jalinan kerja sama itu merupakan program rintisan penempatan tenaga kerja AKAD di Kalimantan Timur yang mulai direalisasi menje-

bagi Pemprov NTB yang menempatkan 3 Gili sebagai kawasan wisata strategis di NTB. “Belum lagi kita bicara jumlah tenaga kerja yang terlibat. Kami gaji kapten di satu fast boat sebesar Rp 25 juta, ditambah karyawan yang dipekerjakan untuk satu fast boat itu sebanyak 19 orang dari Kru, Staf di bawah sampai penjual tiket. Termasuk mekaniknya juga kami pekerjakan,” paparnya. Bimbo meyakini, apabila rencana tersebut direalisasikan maka kawasan wisata 3 Pulau dipastikan akan mengalami penyusutan kunjungan karena layanan transpor-

tasi dari Bali – Lombok jalur FB lebih cepat dibandingkan dengan jalur udara (BIL). Dengan skenario ini, maka sudah barang tentu aktivitas ekonomi 3 pulau akan terganggu. “Bupati harus bertindak kalau mereka peduli dengan PAD-nya di sektor Pariwisata. Konyol kalau sampai Bupati tidak bersikap dengan rencana Pemprov ini,” cetus Bimbo. (ari)

(Suara NTB/ham)

ANTRE - Pemilik kendaraan tidak lagi kepanasan saat membayar kewajibannya membayar pajak kendaraan di Drive Thru Ampenan. Sejumlah wajib pajak saat antre membayar pajak di Drive Thru Ampenan beberapa waktu lalu.

NTB Fokus Kembangkan Rumput Laut di Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB fokus akan mengembangkan budidaya rumput laut di pulau Sumbawa tahun 2013. Daerah minapolitan di pulau Lombok dinilai tidak banyak memberikan keuntungan, mengingat banyaknya kendala dalam pengembangan di pulau Lombok. Kondisi yang tak bisa dipungkiri saat ini, yakni timbulnya berbagai penyakit yang mengakibatkan kematian pada biota laut di perairan NTB. Rumput laut, Lobster, dan berbagai jenis ikan lainnya, yang selama ini diandalkan pengembangannya, mengalami beragam kendala. Karena berbagai upaya yang sudah dilakukan belum mendatangkan hasil yang maksimal. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. L. Mayadi, M.Sc di ruang kerjanya, Rabu (16/1) menyebutkan, khusus untuk komoditi rumput laut, tahun ini mengalami penurunan produksi akibat diversifikasi laut. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, 2009 dan 2010, produksinya selalu lebih dari 90 persen. Tetapi pada pertengahan tahun 2012, terjadi serangan penyakit yang disebut ice-ice, yang menyebabkan kemunduran produksi dari target yang ditetapkan Pemda. Di mana secara keseluruhan, hanya tercapai 657.700,23 ton dari patokan 750 ribu ton. Demikian juga untuk berb-

(Suara NTB/bul)

L. Mayadi

agai jenis ikan lainnya, di antaranya ikan Kerapu, Bawel Bintang, Kerapu Bebek dan berbagai jenis ikan bersirip lainnya, terkena virus yang sangat membahayakan. Bahkan untuk yang non ikan, seperti lobster pun terkena penyakit yang mengancam keberlangsungan keturunan, padahal untuk induk lobster pengembangannya sampai saat ini masih cukup sulit, dan belum ditemukan cara-cara modern. “Kita coba lakukan penelitian, semua jenis biota laut kita terkena penyakit yang sangat membahayakan, dan bahkan kita libatkan berbagai pihak lainnya untuk penanganan, tetapi belum ada hasilnya yang nampak hingga sekarang, bahkan terjadi kematian massal,” terang Mayadi. Alternatif lainpun dicoba dengan memindahkan lokasi pembudidayaan, dari wilayah perairan Lombok Tengah ke

perairan Lombok Barat. Tetapi hasilnya tetap sama. Hanya saja, yang sedikit menggembirakan menurutnya, ditemukannya cara baru untuk pengembangan rumput laut. Di mana target pada tahun ini sebesar satu juta ton diupayakan, dengan sistem tissue culture, tidak dikembangkan di wilayah Lombok, mengingat lokasinya yang dianggap cukup padat serta tak memadai, selain masih menyerangnya penyakit yang paling dikhawatirkan. Satu-satunya daerah pengembangan adalah pulaupulau kecil yang ada di daerah Sumbawa, karena sepuluh daerah yang dijadikan basis pengembangan (minapolitan), dianggap sudah tak bisa diharapkan lagi. Hanya saja, kendala yang dihadapi saat ini, jarangnya penduduk di ratusan pulaupulau kecil yang diprioritaskan tersebut. Untuk memaksimalkannya, Mayadi menyebut akan mengembangkannya dengan sistem long line dan memperbanyak perlengkapan pada setiap petani rumput laut. “Untuk sementara, kita akan terkonsentrasi di pulau Sumbawa. Lombok sudah tidak bisa diharapkan lagi, karena target kita untuk merealisasikan satu juta ton cukup berat. Tapi optimis kita akan capai dengan cara-cara baru ini. Tetapi ingat, faktor cuaca tidak bisa kita abaikan,” ujarnya. (bul)


Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

Kalahkan Valencia di Piala Raja

Pelipur Lara bagi Real Madrid Madrid Real Madrid maju ke babak semi final kompetisi Piala Raja Spanyol, setelah menang 2-0 pada laga leg pertama atas Valencia di Bernabeu, Selasa waktu setempat. Kemenangan ini merupakan pelipur lara bagi raksasa Spanyol ini setelah tertinggal 18 poin dari Barcelona di Liga Spanyol.

PAHLAWAN Karim Benzema menjadi salah satu pahlawan Real Madrid pada leg pertama Piala Raja saat melawan Valencia.

Karim Benzema mencetak gol beberapa saat sebelum turun minum, dan gol bunuh diri yang dilakukan Andres Guardado pada menit ke-74 membuat tim Jose Mourinho itu unggul pada laga perempat final. Laga akan dilanjutkan dengan laga kedua minggu depan di Mestalla. Pemenang pertandingan akan

bertemu dengan penyandang gelar Barcelona atau Malaga, yang akan bertanding di Nou Camp, Rabu. Pada pertandingan lain, Real Zaragoza menjamu Sevilla pada laga Rabu. Atletico Madrid main di kandang sendiri lawan Real Betis pada laga Kamis. “Ini merupakan hasil bagus,” kata kapten Real Iker Casillas kepada wartawan, “Pertandingan berikut-

nya dalam kompetisi pasti amat berat,” tambahnya. Setelah bermain memprihatinkan dan menyebabkan Real terpuruk 18 poin di bawah klub puncak Barcelona, nama Mourinho kembali disebut-sebut dan dielukan, sebelum dimulai pertandingan kompetisi kasta teratas yang ke-600 kali dalam karir pelatih itu. Bek murni Brazil, Marcelo kembali masuk dalam daftar nama pemain setelah sekitar tiga bulan absen karena cedera kaki, tapi pemain inti bek tengah Sergio Ramos dan Pepe tidak muncul karena sedang dalam hukuman dan cedera. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Kecewa, Absen di Piala Panglima TNI Mataram(Suara NTB) Ridwan, atlet penyumbang dua medali emas di PONXVIII di Riau 2012 lalu kecewa tak bisa tampil di Kejuaraan Atletik Piala Panglima TNI di Lintasan Atletik Padjadjaran Sport Center Bandung, Jawa Barat, 23-25 Januari 2013. Kekecewaannya cukup beralasan, karena sudah menjalani persiapan maksimal. Dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (16/1), Ridwan yang sedang menjalani Pelati-

han Nasional (Pelatnas) di Jakarta, mengaku cukup berambisi tampil di event tersebut. Apalagi, semua atlet nasional akan turun di event tersebut. Dalam hal ini, ia ingin membuktikan dirinya masih punya kemampuan untuk menyumbang dua medali emas, meski baru saja menikah. Diakuinya, sukses menyumbang medali emas di ASEAN University di Laos baru-baru ini, dirinya langsung mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games.

Tujuannya, menjaga agar kondisi fisiknya cukup prima. Tak hanya berambisi menyumbang medali, lanjutnya, tampil di Piala Panglima TNI merupakan salah satu moment yang paling baik untuk mengukur kemampuan. Sebab di awal tahun ini mereka harus mengetahui kekuatan atletatlet nasional, sehingga mereka lebih siap menghadapi kejurnas atletik yang digelar tahun 2013. (fan)

Percasi Lobar akan Terjunkan 10 Atlet di Kejurda Mataram (SuaraNTB) Pengkab Percasi Lombok Barat (Lobar) menyiapkan 10 atlet pada Kejurda Catur di Kabupaten Lombok Utara (KLU) Maret mendatang. Sebagian dari mereka merupakan atlet yang sudah sering kali tampildi event kejurda hingga tingkat nasional. Bendahara Percasi Lobar, Tauhid, SE, yang dihubungi Suara NTB, di Lombok Barat (Lobar), Rabu (16/1), menjelaskan, dari 10 atlet yang akan diturunkan, 7 atlet merupakan atlet senior, yakni L. Hendri Sastrawan, L. Rahmat, Abdul Majid, Tauhid SE, Didi, Junaidi dan Akhyar. Sementara untuk atlet juniornya Ryo Ferdinan, L, Rifki dan satu atlet lagi

yang masih usia pelajar. Masing-masing atlet tersebut akan mengikuti semua kelas yang dipertandingkan. Percasi Lobar, lanjutnya, sendiri mengandalkan L. Hendri Satriawan di kelas senior. Pasalnya atlet tersebut sudah seringkali tampil mewakili kontingen NTB di level nasional. Meski mengandalkan Hendri, bukan berarti enam atletnya tak punya kemampuan meraih juara. ‘’Mereka semua memiliki kemampuan yang sama, hanya saja jam tanding memereka masih kurang,’’ ujarnya. Sementara di kelas Junior, Ryo Ferdinan dinilai punya kemampuan menyumbang emas di kelas D putra. Alasannya, atlet

remaja tersebut pernah menjuarai Kejurda Catur di Mataram tahun 2012 lalu. Begitu juga di event tingkat nasional Ryo sering kali tampil mewakili NTB. ‘’Mengenai persiapan tak ada masalah, masingmasing atlet sudah melakukan persiapan umum, sementara persiapan resmi masih menunggu jadwal resmi kejurda,’’ tandasnya. (fan)

Serah Terima Jabatan

Andi dan Roy Suryo Saling Puji Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng saling melempar pujian dengan penggantinya Roy Suryo saat lepas sambut di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora) Jakarta, Selasa (15/1) malam. ANDI Mallarangeng yang didaulat memberikan sekapur sirih pada cara lepas sambut itu memuji penggantinya sebagai tokoh serba bisa, meski lulusan Komunikasi tetapi bisa menjadi ahli IT. Selain memuji pria yang sebelumnya menjadi anggora DPR RI ini, Andi juga bercerita jika dirinya adalah murid dari ibu sang Menpora baru itu saat duduk di bangku SMP. “Dulu ibu Dik Roy ini adalah guru saya. Beliau pasti senang jika muridnya digantikan putranya,” kata Andi Mallarangeng yang langsung disambut meriah oleh seluruh tamu yang hadir. Lepas sambut Menpora selain dihadiri oleh Andi Mallarangeng serta menteri baru juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Menpora Agung Laksono beserta istri. Hanya saja pria yang juga menjabat Menko Kesra itu tidak sampai acara selesai.

Setelah Andi Mallarangeng memberikan sekapur sirih kini giliran istrinya yaitu Vitri Mallarangeng. Vitri mengaku dirinya adalah kakak kelas Roy Suryo saat kuliah jurusan Komunikasi UGM. “Kami sama-sama di Komunikasi UGM. Kalau saya angkatan 1983 kalau Dik Roy angkatan 1986,” katanya dengan senyum khasnya. Dalam acara lepas sambut, Andi Mallarangeng dan istri memberikan cendera mata kepada Roy Suryo yang didampingi istrinya yaitu Ismarindayani Priyanti. Cendera mata yang diberikan oleh mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berupa seragam Kemenpora yang berwarna m e r a h putih. Setelah memberikan cendera

mata, mantan orang nomor satu di Kemenpora itu langsung berjabat tangan dengan erat serta salam komando dengan Menpora Roy Suryo yang disaksikan langsung oleh para istri. Andi berpesan Menpora baru bisa mengemban amanah yang telah diberikan dengan sebaikbaiknya serta membawa olahraga Indonesia jauh lebih maju dibandingkan saat ini. “Semuanya harus memberikan dukungan termasuk wartawan. Tugas yang ada di depan mata dan paling sulit adalah PSSI. Tapi saya yakin Menpora yang baru bisa menyelesaikannya,” kata Andi Mallarangeng. Sementara Menpora Roy Suryo mengatakan akan berusaha memberikan yang terbaik dan a k a n melaksanakan program

yang sebelumnya dirintis oleh pendahulunya, Andi Mallarangeng serta Pelaksana Tugas Menpora Agung Laksono. “Setelah ini saya akan langsung melakukan koordinasi dengan deputi-deputi yang ada di Kemenpora. Hasil koordinasi akan kami jadikan dasar untuk langkah selanjutnya,” katanya. Khusus untuk olahraga, Roy Suryo berjanji tidak akan menjadikan salah satu cabang olahraga sebagai anak emas. Semua cabang olahraga akan diberlakukan sama termasuk olahraga air hingga otomotif. (ant/bali post)

Andy Mallarangeng

Roy Suryo (ant/bali post)

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB HILANG HILANG STNK R2 HONDA SUPRA DR5379AI NOKA/ NOSIN:MH1KEV111YK086590/ KEV1E-1086867 AN.ALI NUGROHO HILANG DISEKITAR JL.AHMAD YANI MENUJU CAKRANEGARA

RUPA-RUPA

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Kamis, 17 Januari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

* Mini Market Biao Praya * Toko Buku Andi * Foto Copy Agung Tiga Dara

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

* Mini Market Labi - Labi

RUPA - RUPA

* Barokah Cell

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL


SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

VLS 2015

NTB Targetkan Kunjungan Wisman 60 Persen Mataram (Suara NTB) Setelah sukses dengan program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 dengan target satu juta wisatawan, NTB kembali mencanangkan pada tahun 2015 mendatang. Jumlah kunjungan wisatawan ke NTB tahun 2015 itu dua juta orang. Film drama “Argo”

(ant/bali post)

Dinilai Menyimpang

Iran akan Buat Film Tandingan ’’Argo’’ Teheran – Iran berencana membuat film versinya sendiri terkait drama penyanderaan diplomat AS saat Revolusi Islam 1979 untuk menandingi film “Argo” yang dinilai “menyimpang”, kata media setempat. “Argo” disutradarai oleh aktor Ben Affleck dan film tersebut berhasil menyabet penghargaan Golden Globe. Aktor dan sutradara Iran, Ataollah Salmanian, mengatakan naskah untuk film versi Iran tersebut telah selesai “Naskah cerita, staf jenderal (Setad Moshtarak) telah disetujui oleh pusat kebudayaan Iran dan sedang menunggu anggaran untuk memulai pengambilan gambar,” kata Salmanian, seperti yang dikutip dari AFP. “Film tersebut mengisahkan tentang 20 sandera Amerika yang diserahkan kepada Kedubes AS oleh Tentara Revolusioner Iran saat dimulainya revolusi Islam... Film ini akan menjadi jawaban yang sesuai untuk film yang “menyimpang” seperti Argo,” katanya. Pada 4 November 1979, mahasiswa Iran menyerang Kedubes AS di Teheran dan menyandera diplomat AS selama 444 hari. Aksi itu kemudian menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran. “Argo” mengisahkan drama penyanderaan itu, dengan aktor-sutradara Hollywood Ben Affleck memerankan seorang agen CIA yang menyelamatkan enam diplomat AS dari kediaman Duta Besar Kanada di Teheran. Film tersebut dituduh bertentangan dengan sejarah, yang secara eksplisit meninggikan peran CIA dalam menyelamatkan diplomat AS, tanpa melihat pentingnya peran utusan Kanada di Teheran pada kala itu. Dalam ajang penghargaan bergengsi kedua setelah Oscar, Golden Globes, yang digelar pada Minggu malam, Affleck memenangkan dua penghargaan paling bergengsi yakni Film Drama Terbaik dan Sutradara Terbaik untuk “Argo”, yang mengungguli “Lincoln”. (ant/bali post)

Dalam VLS 2015 tersebut, jajaran Dinas Pariwisata NTB diminta memuat road map supaya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) lebih besar daripada jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnu). Pada VLS 2012 lalu persentase jumlah kunjungan wisnu dengan wisman, 40 berbanding 60 persen. Sehingga pada VLS 2015 mendatang persentase tersebut supaya berkebalikan. Dimana diharapkan jumlah kunjungan wisman 60 persen. Harapan tersebut dikatakan Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM., pada saat rapat evaluasi dengan jajaran kepala SKPD lingkup Pemprov NTB. “VLS 2015 dengan target 2 juta

wisatawan kita tugaskan Dinas Pariwisata untuk mendesain jumlah wisman dengan wisnu 60 berbanding 40 atau minimal sama. Kita harus berani mengutak-atik ini, bagaimana supaya posisi NTB sebagai pintu gerbang pariwisata nasional bisa mendatangkan wisman lebih banyak,” katanya. Dikatakan, pada VLS 2012 lalu dengan target satu juta kunjungan wisatawan ke NTB jumlah wisman dan wisnu masih diabaikan yang terpenting jumlah kunjungan wistawan ke NTB mencapai satu juta orang. Untuk VLS 2012 lalu perbandingan persentase jumlah kunjungan wisnu dengan wisman 60 berbanding 40. Menurut Badrul, dengan

semakin banyaknya kunjungan wisman ke NTB dalam beberapa tahun mendatang maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi nasional. Sebab, dengan banyaknya wisman yang datang maka jumlah devisa Negara dari sektor pariwisata akan meningkat. “Kalau berbicara pariwisata untuk nasional itu yang dilihat di daerah itu adalah jumlah kunjungan wisman,” jelasnya. Badrul menambahkan, dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di NTB dalam menunjang sektor pariwisata maka hal itu tak mustahil dapat direalisasikan dalam menjawab Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (nas)

Kalau berbicara pariwisata untuk nasional itu yang dilihat di daerah itu adalah jumlah kunjungan wisman H. Badrul Munir

(Suara NTB/ari)

MALIMBU - Eksotis kawasan wisata Pantai Malimbu, Pemenang KLU. Kawasan ini belum maksimal dikelola untuk dimanfaatkan oleh Pemda.

Anne Hathaway akan Bintangi Film Komedi Jakarta (Suara NTB) – Bintang “Les Miserables” Anne Hathaway akan bintangi film komedi yang diangkat dari karya Shakespeare, “The Taming of the Shrew”. Aktris berbakat yang memenangi piala Golden Globe untuk katagori “aktris pendukung terbaik” itu dikabarkan telah menandatangani kontrak kerja untuk proyek tersebut. Skenario film tersebut ditulis oleh Abi Morgan, yang sebelumnya menulis skenario film “Shame” dan “The Iron Lady”. Morgan akan mengubah setting cerita ke pertengahan abad 20 di Italia, sebagaimana dikabarkan The Sun. “The Taming of the Shrew” adalah drama komedi yang ditulis Shakespeare sekitar 1590, dan beberapa kali diadaptasi untuk drama panggung dan layar lebar. Cerita serupa difilmkan pada 1999 berjudul “10 Things I Hate About You”. Film ini dibuat lebih modern, berkisah tentang seorang laki-laki yang berusaha menyakinkan seorang perempuan keras kepala untuk menikah dengannya, diperankan oleh Heath Ledger dan Julia Stiles. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Aktris dan penyanyi Ayushita mengungkapkan kesulitannya saat memerankan gadis tuna netra pada film terbarunya, “What They Don’t Talk About When They Talk About Love / Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Cinta (Tidak Bicara Cinta)”. Sepanjang observasi dan membaca sepanjang dua bulan, Ayushita mengamati kegiatan dan perilaku para murid di asrama tuna netra. “Kesulitan itu saat belajar baca dan tulis braille,” kata dia di Jakarta, Selasa, seraya menambahkan harus belajar berjalan dengan bantuan trailing selayaknya orang tuna netra. “Juga harus belajar cara dandan tanpa melihat,” tambahnya. Berperan sebagai tuna netra adalah pengalaman pertamanya, dan Ayushita kerap mengaku sulit memerankan tokoh bernama Fitri. Namun, kata dia, sang sutradara Mouly Surya selalu membantu. “Mbak Mouly yang meyakinkan saya dari kesting sampai adegan yang bikin saya berpikir bisa nggak ya? Tapi kalau udah begitu ya ngobrol panjang lebar berdua, akhirnya aku coba,” imbuhnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

(ant/bali post)

Ayushita Kesulitan Perankan Gadis Tuna Netra

Jarak Tak Jadi Masalah

Jakarta (Suara NTB) – Adele telah mendeklarasikan bahwa dia tidak punya rencana mengungkapkan nama anaknya karena informasi itu “pribadi”. Penyanyi “Rolling In the Deep” dan kekasihnya Simon Konecki menyambut anak pertama mereka pada Oktober lalu, namun hingga saat ini baru jenis kelamin anaknya saja yang diberitahukan pada publik. Adele pertama kali tampil di depan publik setelah melahirkan anak lelakinya pada penghargaan Golden Globe, Minggu, di mana dia memenangi penghargaan atas lagunya “Skyfall”. Setelah kemenangan itu, Adele mengungkapkan perasaannya menjadi orang tua seperti dikutip dari laman People. Dia juga mengatakan, “Saya tidak akan memberitahu siapa namanya saat ini. Itu sangat personal bagi saya,’’ katanya. (ant/bali post)

Cinta Laura

(ant/bali post)

Adele Rahasiakan Nama Anaknya

JARAK yang terpaut antara Indonesia dan Amerika tidak menghalangi Cinta Laura Kiehl untuk menjalankan bisnis barunya di bidang fesyen. ‘’Mommy dan aku ide bikin fashion line karena aku gak harus ada di sini. Sharing ide bisa lewat skype,email, sms,” ungkap mahasiswi Colombia University, New York itu di Jakarta baru-baru ini. Cinta mengeluarkan lini fashion bernama “CLK” yang kini baru dibuat dalam bentuk tas dan aksesoris. “Bisnis, akting, dan nyanyi beda. Kalau disuruh pilih itu susah karena bisnis bisa digabung jadi there’s no problem.” Selain itu, teknologi masa kini membuatnya tidak kesulitan membagi waktu. “Bisnis kayak begini gampang manage waktu. Kalau lagi bosen di kampus aku gambar-gambar, tinggal bilang ke mama. ‘’Hey mom can you make something like this? Nggak mungkin ada problem bagi waktu,’’ imbuhnya. Semua kegiatan Cinta di Indonesia, mulai dari merilis single hingga merk “CLK” dilakukan kala libur kuliah. Namun, bagi Cinta, liburan itu memang harus diisi dengan kesibukan karena dia merasa masa kuliah adalah “liburan”. “Liburan itu harus sibuk. Buat aku kalau lagi sekolah di New York itu liburan karena aku anonymous, bukan artis. Nggak ada media yang ngikutin aku,” selorohnya. (ant/bali post)


SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Jokowi Gelar Dengar Pendapat Soal MRT Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan menggelar dengar pendapat (public hearing) perihal transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT) di Balaikota DKI Jakarta. “Kalau tidak Kamis ya Jumat,” kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu kemarin. Menurutnya, acara dengar pendapat tersebut akan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan MRT dengan biaya pembangunan mencapai Rp 15,7 triliun. “Nanti sama masyarakat juga, biar terbuka,” katanya. Dalam dengar pendapat tersebut, akan dipaparkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan moda transportasi tersebut. Jokowi menambahkan, paparan seperti perhitungan beban pembayaran hutang kepada pihak Japan International Cooperation Agency (JICA), subsidi pihak Pemprov terhadap harga tiket, perhitungan tiket, serta biaya pembangunan. “Akan sampaikan biaya proyek, subsidi, beban APBD, dan ticketing,” kata Jokowi. Jokowi mengaku bahwa dia baru menerima hasil keputusan proporsi pembayaran hutang dari Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa yakni 51 persen untuk DKI Jakarta, dan 49 persen untuk pemerintah pusat. Dari hasil keputusan tersebut, dia akan menghitung ulang segala biaya yang akan dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) DKI Jakarta. “Nanti dilihat, tapi yakinlah saya APBD kuat,” kata Jokowi. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa akan mengesahkan dan menyetujui skema pembiayaan proyek MRT, yang sebelumnya dirasakan memberatkan dan dipermasalahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Keputusan Menko sedang dipersiapkan, maka setelah saya tandatangani, segera akan disampaikan,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa. Ikut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Namun, Hatta masih enggan mengumumkan besaran skema pembiayaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat, karena masih menunggu persetujuan Gubernur DKI Joko Widodo terlebih dahulu. “Jangan saya menyampaikan angka sebelum ditandatangani dan disampaikan pada Gubernur,” katanya. Hatta menjelaskan tim evaluasi telah memutuskan skema pembiayaan baru sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta, karena proyek pembangunan MRT ini memiliki banyak perubahan dibandingkan desain awal terkait jumlah stasiun dan panjang rel serta angka investasi yang sebelumnya ditetapkan. “Hari ini dilaporkan untuk melakukan perubahan komposisi yang akan direkomendasikan kepada menteri. Tim sudah menyampaikan dan kita akan melakukan perubahan,” katanya. (ant/bali post)

Rata-rata Transaksi Harian BEI Tembus Rp 5 Triliun Jakarta (Suara NTB) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan, nilai rata-rata transaksi perdagangan saham harian di pasar modal domestik mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 5 triliun. “Meningkatnya likuiditas saham-saham di pasar modal dalam negeri mendorong nilai rata-rata transaksi saham harian naik,” kata Direktur Utama BEI, Ito (ant/bali post) Warsito, di Jakarta, Rabu. Ito Warsito “Kami melihat karena adanya kenaikan likuiditas. Sebenarnya, kami tidak tahu apakah itu karena perdagangan lebih awal atau karena sentimen global,” kata dia. Pada tahun ini, dikatakan dia, pihak Bursa Efek indonesia menargetkan nilai rata-rata transaksi saham harian dapat mencapai Rp 5,5 triliun atau meningkat sekitar 22,22 persen dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 4,5 triliun. “Memang masih kurang dari harapan kami. Tapi kami yakin likuiditas masih bisa meningkat,” kata Ito. Menurut dia, harapan terhadap nilai transaksi harian itu dapat tercapai dengan pertumbuhan ekonomi yang sesuai ekspektasi, meredanya krisis global, dan penambahan jumlah emiten. Pada tahun ini, pihak BEI menargetkan penambahan jumlah emiten sebanyak 30 perusahaan. Menurut dia, meningkatnya transaksi saham itu juga didorong dari porsi kepemilikan investor domestik yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. “Partisipasi investor domestik di transaksi bursa itu sejalan dengan kenaikan jumlah investor dalam tiga tahun terakhir. Karena rekening efek naik dua kali lipat,” kata dia. Ito mengatakan, pihaknya akan terus mendorong investor domestik untuk masuk ke pasar modal dalam negeri dengan sosialisasi dan edukasi. Namun, pihak BEI juga tidak membatasi kepemilikan asing. “BEI akan mendorong investor domestik untuk masuk pasar modal. Kita juga tidak membatasi kepemilikan asing,” kata dia. (ant/bali post)

Polda Metro akan Uji Laboratorium Kulit Sepatu Kickers Jakarta (Suara NTB) Penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya akan melakukan uji laboratorium terhadap kulit sepatu “Kickers” yang diduga memiliki kandungan babi. “Rencana akan diuji secara laboratorium forensik pada pekan depan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Rabu kemarin. Rikwanto mengatakan penyidik ingin mengetahui kandungan kulit dan bahan dasar sepatu merek “Kickers”. Penyidik telah memeriksa pihak terlapor berinisial SW yang berperan sebagai distributor sepatu “Kickers” dan saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta menyita barang bukti sepatu. Sebelumnya, seorang konsumen, Winarto melaporkan SW, pengusaha sepatu ke Polda Metro Jaya, Senin (19/12), atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen. Jika terbukti melanggar, terlapor terancam dijerat Pasal 8 ayat (1) huruf (H) juncto Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sementara itu, pihak distributor telah menarik sejumlah produk sepatu “Kickers” yang diduga mengandung kulit babi, namun berlabel halal. PT Mahkota Petriedo Indoperkasa selaku pemegang merek sepatu Kickers meminta maaf tentang penempelan label halal pada produk sepatunya dan sudah menarik semua produk sepatu bertanda Pig Skin Lining (berlapis kulit babi) dengan label halal dari pasaran. “Kami akui itu adalah kesalahan dan kami meminta maaf dan produk tersebut telah kami tarik sejak tanggal 1 November 2012,” kata Kuasa Hukum PT Mahkota Petriedo Indoperkasa, Ikhsan Abdullah, dalam siaran persnya, Selasa. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KORBAN BANJIR - Warga menyelamatkan barang saat banjir merendam kawasan Kampung Melayu Besar, Casablanca, Jakarta Selatan, Rabu (16/1). Meski Badai Narelle sudah punah, namun daerah Jakarta diprediksikan masih akan berhadapan dengan ancaman banjir.

BMKG : Badai Narelle Sudah Punah Jakarta (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan badai tropis Narelle yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab cuaca buruk telah punah pada tanggal 15 Januari dan belum menunjukkan pertanda akan munculnya badai tropis baru. “Pada saat ini kondisi cuaca secara umum dipengaruhi oleh adanya daerah pertemuan angin yang memanjang mulai dari Sumatera Bagian Selatan, Jawa hingga Nusa Tenggara. Sedangkan Narelle sudah punah,” kata Deputi bidang Meteorologi BMKG, Soepriyo, di Jakarta, Rabu kemarin. Soepriyo menjelaskan, hal itu menyebabkan curah hujah hu-

jan intensitasnya menjadi berkurang dibandingkan dengan periode sebelumnya, demikian juga dengan kondisi tinggi gelombang laut cenderung menurun. “Untuk dua hingga tiga hari ke depan diperkirakan ada peningkatan aktifitas monsun Asia, yang berpotensi meningkatkan aktifitas cuaca di Wilayah Sumatera Selatan dan Jawa,” katanya. Sementara itu, dia juga menambahkan jika kondisi cuaca untuk satu hingga dua hari ke depan cenderung akan membaik dan diperkirakan akan mengalami peningkatan curah hujan sekitar akhir pekan mendatang. “Peningkatan curah hujan khususnya terjadi di wilayah Depok dan Bogor,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meminta masyarakat Jakarta tetap waspada karena diperkirakan banjir akan tetap bertahan. “Hujan yang turun di Puncak pada Rabu pagi dan siang hari menyebabkan debit Sungai Ciliwung hulu naik drastis. Pada pukul 11.00 WIB tinggi muka air Bendung Katulampa 70 cm (Siaga 3), tetapi pada pukul 12.00 naik menjadi 170 cm (Siaga 2),” kata Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan hingga pukul 14.00 WIB tinggi muka

air Bendung Katulampa 180 cm dan bertahan di Siaga 2. Pada pukul 15.00 ketinggian turun menjadi 150 cm (Siaga 3). Menurut dia, kondisi di Bendung Katulampa akan berpengaruh pada banjir di Jakarta di sepanjang Ciliwung hilir yang saat ini masih banjir. Sementara di Depok, tinggi muka air mencapai 280 cm atau Siaga 2. Sedangkan pada pukul 15.00 tinggi muka air di Manggarai masih 920 cm (Siaga 2), hanya kurang 40 cm menyentuh batas Siaga 1 karena batas kategori Siaga 1 adalah 950 cm. “Dengan kondisi demikian dapat dipastikan bahwa banjir akan tetap bertahan. Bahkan beberapa tempat akan mengalami kenaikan tinggi

banjirnya kembali,” katanya. Dia mengatakan diperlukan waktu sekitar 6-7 jam perjalanan banjir dari Depok menuju Jakarta. Diperkirakan pada Rabu malam (16/1) pukul 21.00 - 22.00, debit Ciliwung di hilir akan makin meningkat dan terus banjir. Tinggi muka air di sungai lain di Karet 660 cm (Siaga 1). “Masyarakat dihimbau untuk terus waspada. BNPB, BPBD DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Basarnas, TNI, Polri dan unsur lainnya bersama-sama memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terkena korban bencana,” tuturnya. (ant/bali post)

Memilih Daming, Diabaikan Rakyat Jakarta (Suara NTB) Bila masih ada anggota Komisi III DPR RI yang memilih calon hakim agung, Daming Sanusi, maka partai yang memilih dia tak akan dipilih rakyat, kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. “Saya berpendapat, bila masih ada anggota Komisi III DPR RI yang memilih Daming Sunusi, maka akan berdampak pada partainya,” kata Bambang. Dia menilai pernyataan Daming sangat melukai perasaan dan melecehkan perempuan. “Apalagi menjelang Pemilu, semua partai berlomba merebut simpati masyarakat. Bila ada yang memilih Daming, maka partainya tak akan dipilih oleh rakyat karena partai tersebut sama halnya dengan Daming, melecehkan perempuan,” ujar Bambang. Sementara Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan memastikan, fraksinya tak memilih Daming. “Yang jelas Ketua Umum dan Ketua Fraksi PDIP adalah perempuan. Kita tidak mungkin terima kalau sikapnya (Daming) seperti itu. FPDIP tak akan pilih Daming,” kata Trimedya. Meskipun Daming yang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu telah meminta maaf dan menangis serta mengakui kesalahannya, Fraksi PDIP tetap tak akan memilih. “Maaf sih boleh, dia pasti salah ngomong tapi suasana sudah begini. Kami dari PDIP, Ketum dan ketua fraksi kami perempuan, pada saat

“Daming keseleo lidah, kaorang anggap ada pelecehan terhadap perempuan kami tanya nervous setelah mendapat pertanyaan bertubi-tubi harus di depan,” kata dia. Ketua Komisi Yudisial (KY) dari anggota DPR. Namun seEman Suparman mengaku harusnya dia bisa mengatasi tidak setuju dengan hukuman tekanan seperti itu karena terpenjara terhadap pemerkosa biasa memimpin sidang,” karena lebih pantas dikebiri. kata Hatta Ali usai penanda“Kebiri saja, saya setuju, kare- tangan kerja sama Komisi Yuna ini (pemerkosaaan) biad- disial dan Komisi Pemberanab,” kata Eman, saat mene- tasan Korupsi di Jakarta, mui Koalisi Masyarakat Sipil Rabu. Hatta mengatakan, seuntuk Perempuan dan Hak bagai hakim karier yang sudah puluhan tahun Asasi Manusia, Rabu. bertugas dan memiEman menilai bahwa huliki banyak penkuman penjara hanya digalaman, Damjadikan sekolah tinggi bagi ing seharusnya para penjahat. “Penjara itu bisa mengatasekolah tinggi ilmu kejahasi kegugutan. Masuk penjara karepannya. na mencuri sepeda, keluar (ant/bali penjara bisa-bisa dia malah post) mencuri mobil,” katanya. Bahkan dia mengkritik para hakim yang menjatuhkan hukuman ringan dan tidak memiliki perspektif korban dalam kasus pemerkosaan. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyayangkan pernyataan hakim Muhammad Daming Sunusi yang dinilai melecehkan korban pemerDaming Sanusi kosaan. (ant/bali post)

KY - KPK Kerjasama Soal Penyadapan Hakim Jakarta (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk bekerja sama soal penyadapan terhadap hakim dalam rangka pengawasan. Kesepakatan kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh KPK dan KY, di Jakarta, Rabu. “KY tidak memiliki kewenangan melakukan penyadapan. Kewenangan itu berada di tangan lembaga penegak hukum seperti KPK,” kata Komisioner bidang Hubungan Antar-Lembaga, KY, Ibrahim. Kerja sama ini, ujarnya, dilaksanakan demi terciptanya peradilan yang adil dan imparsial, dimulai dari perilaku hakim. “Ketika hakim menerima suap, hakim itu pasti tidak dapat independen sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat mengandung asas keadilan,” katanya. Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya menyatakan, kerja sama ini adalah langkah pencegahan korupsi yang dilakukan antarlembaga negara. “Kami menyadari, agar berhasil memberan-

tas korupsi, harus dilakukan upaya pencegahan secara terintegrasi,” kata Abraham. Lebih lanjut Ketua KPK mengatakan akuntabilitas lembaga peradilan harus dapat diciptakan demi terwujudnya sistem peradilan yang bersih. “Akuntabilitas lembaga peradilan bukan hanya merupakan tanggung jawab KY, melainkan menjadi tanggung jawab kita semua,” katanya. Sementara itu, Ibrahim mengatakan setelah melakukan kerja sama dengan KPK, pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Agung. “Kami tadi sudah bicara dengan Wakil Jaksa Agung (Darmono), dalam waktu dekat kami juga akan menandatangani kerja sama,” kata Ibrahim. Dia mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk melakukan penyadapan yang lebih luas jangkuannya. Selain dengan pihak penegak hukum, lanjut Ibrahim, KY juga akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. “Kami juga perlu kerja sama dengan LPSK untuk melindungi saksi yang kami butuhkan,” kata Ibrahim. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RUMPUT LAUT - Seorang warga memperlihatkan rumput laut atau alga hijau (Caulerpa sp) yang disebut latoh di Karimunjawa, Jawa Tengah. Indonesia dengan potensi produksi yang besar seharusnya lebih dapat mengembangkan hasil olahan rumput laut dan tidak hanya menjadi pemasok.

Indonesia Seharusnya Kembangkan Rumput Laut Jakarta (Suara NTB) Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menyatakan bahwa Indonesia dengan potensi produksi yang besar seharusnya lebih dapat mengembangkan hasil olahan rumput laut dan tidak hanya sebagai pemasok bahan baku di tingkat dunia. Ketua Umum ARLI, Safari Azis, di Jakarta, Rabu, mengatakan sebagai penghasil rumput laut terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa lebih mengembangkan hasil olahan rumput laut yang lebih luas. “Sehingga Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku untuk dunia saja, tetapi bisa juga menjadi pemain penting dalam hasil produk olahannya,” katanya. Untuk itu, menurut dia, diperlukan baik riset maupun inovasi guna menemukan variasi produk yang dibutuhkan masyarakat mulai dari makanan, kosmetika hingga produk obat-obatan. Ia berpendapat, prospek olahan rumput laut dalam negeri pun masih besar karena masih banyak industri yang membutuhkan hasil olahan agar-agar dan carrageenan sebagai bahan pengenyal, pengemulsi, pengental dan penjernih untuk bahan pencampur alami. “Masih banyak produk makanan dan minuman yang berbasis rumput laut dan di luar negeri sudah terdapat sekitar 500 produk lebih yang menggunakannya dan di dalam negeri sendiri harus bisa lebih mengembangkannya,” katanya. Safari mengatakan, banyaknya hasil olahan produk rumput laut seharusnya bisa diserap lebih baik oleh pasar dalam negeri seharusnya membuat berbagai pihak terkait mewujudkan pasar olahan domestik yang lebih luas. Sedangkan untuk menumbu-

hkan hilirisasi rumput laut, ujar dia, ekonomi biaya tinggi masih menjadi ganjalan besar demikian pula dengan hal lainnya seperti dalam hal perizinan dan produk regulasi yang kondusif untuk investasi. “Prosedur birokrasi yang tidak berbelit-belit dan kemudahan perizinan sangat penting untuk menarik para investor,” kata Ketua Umum ARLI. Untuk itu, ia mengimbau agar pemda dan pemerintah pusat serta kementerian yang terlibat agar bisa lebih dapat berkoordinasi dengan asosiasi. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komitmennya untuk mengembangkan rumput laut karena komoditas tersebut akan dapat menyerap hingga lebih dari 650 ribu orang pada tahun 2014. “Sampai akhir 2014, kegiatan usaha budidaya rumput laut yang padat karya, diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 650.188 orang serta tercapainya peningkatan nilai tambah komoditas rumput laut Rp 550 miliar dengan nilai produksi sebesar Rp 1,063 triliun,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo. Berdasarkan data KKP, produksi rumput laut basah pada 2014 ditargetkan mencapai 1.182.159 ton di atas lahan seluas 19.703 ha. Sedangkan kebutuhan bahan baku bagi industri 118.000 ton. Karenanya, ujar dia, untuk memacu kegiatan usaha di perikanan budidaya, KKP terus menyalurkan program bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) antara lain sebanyak 3.600 paket untuk 3.600 Kelompok Pembudidaya Ikan yang terdiri atas 40 ribu pembudidaya ikan dengan total anggaran sebesar Rp 234 miliar. (ant/bali post)


CMYK

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2013

Hongkong Medistra TCM sudah hadir di dunia selama 38 tahun, sekarang ini merupakan satu-satunya pengobatan penyakit akut maupun kronis dengan metode eksklusif Tradsional Chinese Medicine (TCM) yang terbesar dan terdepan, memiliki metode pengobatan yang lengkap, pelayanan memuaskan, merupakan pengobatan TCM berskala besar, ada konsultan sinshe ahli TCM ternama hadir untuk mengatasi pennyakit penderita. HONGKONG MEDISTRA TCM yang hadir di beberapa kota besar di Indonesia, merupakan tempat pengobatan yang sangat efektif mengobati berbagai penyakit rematik, radang/nyeri sendi, pembesaran/tumbuh tulang, radang bahu, pinggang, ruas tulang belakang,dll. HONGKONG MEDISTRA TCM dengan metode eksklusif “Tong Luo Zhuang Gu Fang Ji Liao Fa” hadir,atas kerja keras konsultan shinshe TCM ternama dari Tiongkok, dengan resep rahasia turun temurun sebagai dasar yang di kembangkan , dipadukan teknologi tinggi modern sehingga menghasilkan obat herbal TCM yang sangat mujarab.

Khusus mengobati berbagai macam penyakit rematik, nyeri sendi , pembesaran atau tumbuh tulang, radang bahu, ruas tulang belakang, pinggang,dll. Dengan konsep dasar TCM “Pengobatan dari dalam dan luar”, efektif mengatasi sakit, rata-rata setelah 2-3 kali pengobatan bisa diatasi dan tidak kambuh. Melalui pengalaman puluhan ribu penderita yang telah berhasil di atasi, membuktikan obat tersebut sngat manjur mengobati berbagai penyakit rematik, hasilnya cepat dan bagus. Sekarang ini hadir di Indonesia untu mengobati para penderita , metode eksklusif “Tong Luo Zhuang Gu Fang Ji Liao Fa” , mendapatkan tanggapan baik dari para penderita , telah berhasil mengobati sekiar 600 ribu penderita di seluruh dunia , hasilnya sangat nyata, total persentase kemanjuran mencapai 96,8% , persentase kesembuhan mencapai 92,6% , tidak perduli sakit 10 atau 20 tahun rata-rata bisa diatasi, melalui pemeriksaan atas puluhan ribu penderita di seluruh dunia , membuktikan khasiat obat terhadap penderita penyakit rematik/nyeri sendi sangat mujarab, khasiat dan hasil pengobatan relatife cepat,

mendapatan tanggapan baik dari masyarakat. Metode eksklusif “Tong Luo Zhuang Gu Fang Ji Liao Fa” pernah mendapat penghargaan dari lembaga kehormatan TCM , yakni Penghargaan Emas Internasional kategori metode

pengobatan obat alami TCM “(Traditional Chinese Medicine)”.

82 Mahasiswa Tewas dalam Ledakan di Aleppo

New York Setidaknya 82 mahasiswa di Suriah tewas pada Selasa dalam dua ledakan yang mengguncang universitas di Aleppo, kota terbesar Suriah, kata utusan Perserikatan Bangsa Bangsa Suriah kepada Dewan Keamanan PBB. “Satu aksi pengecut teroris menargetkan mahasiswa Universitas Aleppo saat mereka duduk untuk menjalani ujian mereka. tindakan ini menewaskan 82 mahasiswa dan melukai 162 mahasiswa lainnya,” kata Dubes Suriah untuk PBB, Bashar Ja`afari, kepada Dewan Keamanan selama perdebatan tentang kontra-terorisme, lapor Reuters. Penyebab ledakan tidak jelas, tetapi pemerintah dan aktivis oposisi saling menyalahkan satu sama lain. Sebelumnya, pemboman menargetkan kota Hazzeh timur di Damaskus menewaskan sedikitnya sembilan orang pada Minggu, termasuk sejumlah anak, kata pengamat, saat rezim Suriah menekankan serangannya terhadap pemberontak. Pesawat-pesawat tempur juga memukul zona pemberontak di pinggiran Damaskus dan di provinsi utara Aleppo, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menambahkan. Akibatnya korban tewas menjadi 100 orang secara nasional pada Minggu, termasuk 14 anak-anak. “Setidaknya sembilan warga

sipil, banyak dari mereka anakanak, tewas dalam penembakan di daerah Hazzeh Timur Ghuta,” katanya, mengacu pada pinggiran timur ibu kota. Direktur Observatorium Rami Abdel Rahman mengatakan kepada AFP bahwa dia tidak dapat segera mengonfirmasikan berapa banyak anak-anak yang tewas dalam pemboman itu, tetapi “setidaknya dua dari korban berusia di bawah empat tahun.” Video amatir disiarkan di Internet oleh para aktivis berbasis di Hazzeh menunjukkan seorang pemuda membawa tubuh berlumuran darah seorang anak muda. Rekaman mengerikan, yang tidak bisa diverifikasi, juga menunjukkan korban lainnya berbaring di lumpur. Setidaknya dua dari mayat yang ditunjukkan adalah jenazah anak-anak. Rusia dan Indonesia menginginkan adanya perundingan damai untuk menghentikan kekerasan tanpa prasyarat di Suriah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey V Lavrov dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dalam pembicaraan mereka melalui telepon Jumat (11/1) lalu

berupaya mencari solusi untuk mengakhiri krisis di Republik Arab Suriah dengan cara politik dan diplomatik. Demikian siaran pers Kedutaan Besar Rusia yang diterima di Jakarta, belum lama ini. Sebelumnya pada acara pelantikan Sekretaris Jenderal ASEAN di Jakarta, Rabu (9/1), Menlu Marty Natalegawa menyayangkan jatuhnya korban di Suriah, akan tetapi Indonesia menghormati negara tersebut yang tidak ingin urusan rumah tangganya diganggu oleh negara lain. “Saya kira semua itu masih dalam proses. Indonesia mengambil sikap untuk Suriah yang terbagi menjadi tiga elemen. Yaitu desakan penghentian kekerasan, pengiriman bantuan kemanusiaan dan proses politik,” kata Menlu. Dia mengatakan, pengakuan terhadap suatu negara hanya terjadi satu kali dalam kehidupan berbangsa. Sebagai contoh adalah Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan tapi tidak serta merta wajib mendukung pemerintahannya baik itu sah atau tidak sah. (ant/bali post)

Pria Bersenjata Bunuh Empat Polisi di Kano Nigeria Kano Sejumlah pria bersenjata telah membunuh setidaknya empat polisi dua hari terakhir dalam serangan di kota Nigeria utara Kano, yang telah berulang kali dilanda kekerasan dan dituduhkan pada gerilyawan Islam, kata pihak berwenang. Serangan terakhir terjadi Selasa pagi ketika sejumlah pria bersenjata menembaki patroli polisi di Kano, kota terbesar di utara negara itu yang sebagian besar penduduknya Muslim. “Dua polisi tewas ketika beberapa orang bersenjata di dalam kendaraan melepaskan tembakan pada van patroli mereka sekitar pukul 08.00 waktu setempat Selasa di wilayah Yanawaki,” kata juru bicara polisi Magaji Majia kepada AFP. Dia mengatakan, polisi lain terluka parah dalam serangan itu, yang terbaru di kota di mana kelompok Islam garis keras Boko Haram telah aktif. Majia mengatakan tidak ada penangkapan yang dibuat karena pria- pria bersenjata itu melarikan diri setelah serangan itu. Serangan itu terjadi setelah kejadian serupa pada Senin, saat orang-orang bersenjata membunuh dua polisi dan melukai dua warga sipil di pos pemeriksaan polisi di daerah lain Kano, menurut seorang juru bicara militer. Kekerasan

yang berkaitan dengan pemberontakan Boko Haram telah meninggalkan sekitar 3.000 orang tewas sejak 2009 di Nigeria, termasuk pembunuhan oleh pasukan keamanan. Serangan paling mematikan yang pernah kelompok itu

lakukan di Kano pada Januari 2012, ketika sekitar 185 orang tewas dalam serangan senjata dan bom terkoordinasi. Geng kejahatan dan para pengekor juga melakukan kekerasan di bawah kedok kelompok itu. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BERBINCANG - Tentara Perancis (kanan) berbincang dengan rekan dari Mali diluar gedung rapat bagi pasukan intervensi yang disediakan oleh kelompok ECOWAS negara-negara Afrika Barat di Bamako, Selasa (15/1).

Gerilyawan Mali Putus Jaringan Telekomunikasi Bamako Gerilyawan Islam Mali memutuskan jaringan telekomunikasi ke kota Gao di utara untuk mencegah penduduk menyampaikan informasi kepada pasukan Prancis dan Mali yang bergerak maju, kata penduduk setempat. “Mereka memutuskan jaringan telekomunikasi. Mereka menuduh penduduk memberikan informasi kepada tentaratentara itu,” kata seorang penduduk kota penting itu kepada AFP melalui telepon satelit. Semua komunikasi telepon seluler putus, kata penduduk itu. Serangan-serangan udara Prancis, Minggu, mengusir gerilyawan dari pangkalanpangkalan mereka di utara dan mereka lari ke daerah gurun yang luas tersebut. Gao, selama sembilan bulan dikuasai gerilyawan Islam yang memberlakukan hukum Islam yang keras, seperti pemotongan tangan terhadap para pencuri. Pasukan Perancis di Mali telah dikejutkan oleh kekuatan tempur gerilyawan radikal,

yang sedang mereka dorong ke luar dari pusat negara itu, Ahad. Para staf Presiden Francois Hollande mengakui bahwa gerilyawan tersebut lebih terlatih dan memiliki perlengkapan serta persenjataan yang lebih baik dari perkiraan mereka sebelumnya. “Apa yang paling mengejutkan kami adalah betapa modern peralatan mereka dan kemampuan mereka untuk menggunakannya,” kata salah satu staf mengenai para gerilyawan yang mampu menembak jatuh sebuah helikopter Prancis, Gazelle itu. Helikopter itu terpaksa melakukan pendaratan darurat dan pilotnya, Letnan Damien Boiteux, meninggal karena luka-lukanya setelah ditembak dengan senjata ringan. Helikopter itu ditembak jatuh dalam suatu operasi serangan terhadap konvoi gerilyawan yang tengah melakukan perjalanan antara kota Mopti dan Sevare di pusat negara Mali. “Awalnya, mereka tampak

seperti sekelompok orang yang bepergian dengan Toyota mereka dengan beberapa senjata saja,” tambah pejabat itu. “Tapi mereka kemudian menunjukkan jika mereka dilengkapi dengan persenjataan yang baik dan terlatih.” Para pejabat Perancis percaya bahwa para gerilyawan itu memperoleh sebagian besar persenjataan mereka dalam kerusuhan tahun lalu, ketika senjata dikirim ke para pemberontak yang tengah berjuang untuk menggulingkan diktator Libya Muamar Khadafy. “Di Libya mereka menjemput persenjataan tempur yang moderen, canggih dan jauh lebih efektif serta kuat, lebih dari yang bisa dibayangkan, “tambah sumber terse-

but. Kekuatan gerilyawan itu tampaknya makin memperkuat tekad Prancis untuk membatasi intervensi yang dilakukannya guna mendorong gerilyawan itu mundur dan memperlemah mereka sebelum kedatangan pasukan Afrika Barat yang akan membangun kembali kendali pemerintah atas kawasan utara Mali, yang telah berada di bawah kekuasaan kelompok Al-Qaeda sejak April 2012. “Kata yang penting sekarang adalah `Afrikanisasi`, yang berarti penggelaran cepat pasukan Afrika. Situasi saat ini memerlukan itu dan terserah kepada rakyat Afrika untuk mengembalikan integritas di Mali, “kata pejabat itu. (ant/bali post)


SUARA NTB 17 JANUARI 2013