RAGAM
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2013
Investor Tak Serius
Suara NTB & (Tetap) Ikhtiar Menjadi Bacaan Terbaik Dari Hal. 1 Tulisan yang kami terima dari penulis-penulis yang ada di daerah, termasuk penulis-penulis yang kebetulan berasal dari NTB dan berdomisili di luar daerah cukup banyak. Tidak jarang kami “disergap” rasa haru karena dukungan banyak orang, termasuk penulis-penulis opini yang kerap mengirimkan tulisannnya ke Suara NTB. Seperti pada suatu saat, Redaktur Pelaksana Suara NTB, Raka Akriyani, tidak mampu menahan air matanya jatuh ketika membaca tulisan salah seorang penulis opini Suara NTB, Yusuf Tantowi pada sebuah blog. Sesungguhnya peristiwa itu adalah peristiwa yang sederhana dan biasa. Yusuf bercerita dalam tulisannya, pada suatu hari dia mendapat “kejutan” dari Suara NTB. Ketika dia mengambil uang melalui ATM untuk keperluan tertentu, dia merasa heran karena saldo di rekeningnya bertambah. Tidak lama setelah itu katanya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menelepon. Ternyata penelepon menginformasikan bahwa dia telah mengirim honor tulisannya di Suara NTB melalui rekeningnnya. Yusuf yang sudah menulis beberapa kali di Suara NTB, sebenarnya menerima penghargaan – kami di Suara NTB menyebutnya seperti itu— adalah hal yang biasa. Karena penghargaan seperti itu bukan yang pertama dia terima. Tetapi mungkin karena dinilai honornya pada saat itu sebagai kejutan bagi dirinya. Yusuf memberi apresiasi dan dukungan yang benar-benar dapat menyemangati kami untuk selalu berikhtiar memberi yang terbaik dan bekerja secara profesional. Langkah Suara NTB terbit 16 halaman bukan sekadar menambah halaman. Karena itu, sebelum menerbitkan Suara NTB 16 halaman ada banyak rapat dan diskusi yang kami lakukan. Tidak saja rapat dan diskusi di jajaran redaksi, tetapi juga rapat dan diskusi yang melibatkan seluruh divisi yang ada. Bahkan kami sebelumnya, melakukan survei pembaca terkait soal rubrikasi yang ada di Suara NTB. Maksudnya, agar rubrikasi dan berita-berita yang disajikan Suara NTB adalah berita-berita yang dibutuhkan oleh pembacanya, sekaligus Suara NTB bisa melaksanakan fungsi dan tugas-tugas jurnalistiknya secara benar dan profesional. Selain menerbitkan Suara NTB 16 halaman, kami juga membenahi tampilan Suara NTB online. Suara NTB online, termasuk e-paper Suara NTB sangat penting keberadaannya. Terutama bagi pembaca Suara NTB yang berada di luar NTB. Buktinya, banyak sekali kami terima ucapan terima kasih dan
dukungan dari pembaca yang kebetulan berada di luar NTB. Termasuk di luar negeri. Antara lain, mereka menyebutkan, sangat terbantu dengan keberadaan Suara NTB online untuk mendapatkan informasi dan mengikuti dinamika yang terjadi di daerahnya. Bahkan ada yang menyebutkan, meski berdomisili di luar daerah, seolaholah mereka tetap berada di NTB karena merasa tidak asing dengan perkembangan yang terjadi di NTB. Namun kami sadari benar, apa yang kami lakukan sekarang tidak bisa kami sebutkan sebagai sesuatu yang sempurna. Ada banyak hal yang membuat kami harus terus belajar. Agar kami bisa selalu memberi yang terbaik untuk pembaca. Karena seperti yang pernah kami tulis sebelumnnya, ketika Suara NTB berubah dari delapan halaman menjadi 12 halaman adalah ikhtiar Suara NTB untuk menjadi bacaan terbaik. Sekarang pun ikthtiar itu tidak berhenti. Mimpi dan tekad kami menjadikan Suara NTB sebagai bacaan terbaik, sesungguhnya adalah sesuatu yang normal dan wajar. Jujur kami katakan, bahwa apa yang pembaca berikan kepada Suara NTB sudah sangat luar biasa. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kami di Suara NTB selain menjaga kepercayaan yang pembaca berikan kepada kami. Caranya, kami bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja secara profesional untuk memenuhi kebutuhan informasi pembaca. Kami sadari, kami tidak berarti apa-apa tanpa kepercayaan dan dukungan pembaca. Tidak ada gading yang tak retak. Karena itu, kami selalu berusaha melakukan introspeksi, koreksi dan evaluasi terhadap apa yang sudah kami lakukan. Maksudnya, agar kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan untuk menjadikan Suara NTB sebagai bacaan pilihan dan terbaik bagi pembaca. Seperti yang dikatakan, Albert Einstein, tak ada tanda yang lebih pasti tentang ketidakwarasan ketimbang melakukan hal yang sama berulangulang dan mengharapkan hasilnya berbeda. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami selalu menunggu masukan, saran dan kritik dari pembaca. Harapannya, agar Suara NTB bisa ikut berperan mencerdaskan masyarakat, membangun NTB tercinta dan menjadi bacaan pilihan dan terbaik bagi pembaca. Semoga.***
Semestinya Hidup Tak Bertambah Sulit Dari Hal. 1 Keadilan dalam konteks sosial merupakan bentuk kesetaraan kemanusiaan egaliter baik dalam hal kesempatan merengkuh pendidikan, kesetaraan memperoleh lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tentunya, itu semua bisa diwujudkan bersama-sama oleh para pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Setengah abad lebih bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Namun merdeka dalam artian yang sesungguhnya masih menjadi harapan semua orang. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan dan merdeka dalam artian lainnya, masih jauh dari asa. Seperti yang disampaikan Sahwan salah seorang pedagang di Pasar Keru, Narmada, Lombok Barat (Lobar), saat ditemui Suara NTB,kemarin. Sahwan mengaku, momentum menjelang kemerdekaan ini, harusnya harga-harga barang tidak melambung sehingga jauh dari jangkau an masyarakat kebanyakan. Menurutnya, harga barang yang kadang tidak stabil cukup memberatkan para pedagang dan konsumen. Namun demikian, mau tidak mau kita harus mengikuti harga tersebut meskipun itu kadang tidak sesuai dengan kemampuan konsumen kebanyakan. Karena diakuinya, ada konsumen tingkat satu dan dua. Sebagai seorang pedagang, ia berharap kepada pemerintah untuk lebih banyak lagi membuka kesempatan kerja. Yaitu dengan membuka lahan-lahan perekonomian baru terutama untuk pasarpasar tradisional. Sahwan juga berharap, pemerintah menerapkan pola perekonomian berbasis tradisional, yaitu yang mengutamakan produk-produk lokal sebagai ciri masing-masing daerah tersebut. Lain halnya dengan Agus seorang petani tembakau asal Desa Durian, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Agus mengaku, di era kemerdekaan ini ia merasa kesulitan menjalani hidup, terlebih lagi barang-barang kebutuhan hidup serba mahal. Agus yang hanya seorang petani berharap, ada perhatian lebih pemerintah berupa bantuan-bantuan untuk para petani tembakau sep-
erti dirinya. Agus juga mengaku harga tembakau yang ditanamnya bersama dengan para petani lainnya tahun kemarin, harganya anjlok, ‘’ Jadi kami belum bisa merdeka kan,” katanya polos. Akibatnya para petani merugi puluhan juta. Meskipun pada musim tanam tembakau sangat baik, tetapi pada saat panennya yang bermasalah. ‘’Harusnya harga-harga itu bisa diatur dan ditangani oleh pemerintah,” harapnya. Selain Sahwan dan Agus, Inaq Onah juga belum merasakan makna kemerdekaan yang sebenarnya. Inak Onah (65), warga Dusun Batu Tumpeng Desa Jagerage Indah, Lombok Barat yang belum merdeka karena masih hidup dalam balutan kemiskinan. Inaq Onah tinggal di antara 1.600 KK di mana di wilayah itu jumlah warga miskinnya lumayan tinggi sekitar 40 persen. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Inaq Onah, hidup sebatangkara. Gubuknya berlantai tanah, sering kali ketika hujan datang gubuknya kebanjiran air karena tak ada pondasi. Tempat tidurnya pun sangat tidak layak. Sebuah tempat tidur reot hanya beralaskan tikar lusuh. Namun hal ini tidak membuat Inah Onah putus asa untuk menyambung hidup di sisa usianya. Nenek ini tinggal sebatangkara setelah suaminya meninggal sekitar tahun 1990. Inaq onah pun harus menanggung beban hidup sendiri. Untuk menyambung hidup, tak ada tempat tinggal. Ia memiliki empat saudara namun semuanya telah lebih dahulu meninggalkannya. Inaq Onah adalah potret warga yang belum merdeka dari himpitan kemiskinan. Ia merasakan semakin tua usia kemerdekaan negeri ini, hidupnya justru kian sulit. Ia tidak tahu harus berbuat apa, agar pemerintah bisa membantunya. Karena sejumlah program pemerintah termasuk BLSM belum menyentuhnya sampai sekarang. (dys/her)
Halaman 5
KSB Tidak akan Keluarkan Izin Taliwang (Suara NTB) Tak kunjung beroperasinya tambak udang di kecamatan Poto Tano yang dikelola PT Bumi Harapan Jaya (BJH) membuat pemeritah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) gerah. Melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP), Pemda KSB pun mengancam tidak akan menerbitkan rekomendasi untuk izin operasional perusahaan tersebut. “Kami tidak akan keluarkan rekomendasi untuk izin operasional PT BHJ, kalau mereka tidak serius seperti sekarang ini,” tandas kepala DKPP KSB Ir. H. Abbas kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (15/8). Ancaman Pemda KSB itu nampaknya ada benarnya. Betapa tidak, PT BHJ yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tambak Poto Tano pernah berjanji
akan mulai mengoperasikannya pada bulan Desember 2012 silam. Saat itu, perusahaan asal Jakarta ini, untuk tahap awal akan mengaktifkan satu blok dari empat blok tambak yang ada. “Nah sekarang sudah bulan Agustus 2013. Artinya tidak ada keseriusan mereka untuk mengelola dan mengoperasikan kembali tambak itu,” timpal Abbas. Diakuinya, saat ini di lokasi PT BHJ telah mempersiapkan sejumlah tambak untuk dioperasikan. Namun persiapan tersebut terkesan lamban karena masih banyak komponenyanghinggakinibelumdilengkapinya. “Komunikasi terakhir saya dengan mereka,katanyamesinpenyedotairdanperangkat kincirnya sedang di perjalanan. Tapi sampai sekarang sepertinya belum sampai juga,” urainya seraya menambahkan, jika upaya mengaktifkan lembali operasional
tambak hanya modus PT BHJ agar pemerintah tidak menetapkan lahan HGU-nya tersebut sebagai lahan telantar. “Kalau saya lihat terkesan ada indikasi seperti itu. Mereka pura-pura ada kegiatan, tapi sebenarnya itu untuk menghindari agar lahan HGU-nya itu ditetapkan sebagai lahan telantar. Dan menurut saya pribadi sebenarnya itu sudah bisa dibilang lahan telantar, karena pengelolaan lahan tambak yah dilihat dari dioperasikan atau tidaknya. Bukan dilihat dari persiapannya, seperti sekarang ini,” katanya. Selain persiapan lahan, pengakuan PT BHJ kepada DKPP, kesulitan mendapatkan pasokan listrik menjadi kendala serius bagi perusahaan untuk segera mengoperasikan lahan tambak Poto Tano. Untuk alasan ini Abbas mengakuinya. Namun demikian ia menyatakan, pihaknya akan
toleran, jika persiapan teknis di lapangan dikerjakan secara sungguh-sungguh dan menunjukkan perkembangan signifikan. “Memang semua kolam tambak yang rencananya dibuka sudah dipersiapkan, tapi saya kira itu belum cukup karena belum satu pun peralatan mesinnya yang ada di lokasi,” tambahnya. Sementara itu informasi yang diperoleh media ini, PT BHJ saat ini telah mempersiapkan seluruh perangkat mesin untuk mengoperasikan tambak sesuai janjinya. Hanya saja, mesin-mesin tersebut masih berada dalam perjalanan menuju KSB. “Kalau memang benar seperti itu, kita tunggu saja. Dan kalau mereka benar-benar sudah siap di lapangan, kami juga akan segera menerbitkan rekomendasi izin operasional mereka,” timpal Abbas menanggapi informasi tersebut. (bug)
Ribuan Jemaah Hadiri Seleksi CPNS K2 Segera Digelar Haul Syeikh Abhar Dijamin Transparan
Sumbawa Besar (Suara NTB) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kategori 2 (K2) digelar pada 29 September mendatang. Untuk 1.782 tenaga honorer yang masuk K2. Seleksi dijamin transparan dan objektif mengingat soal dan pemeriksaan LJK langsung dilakukan oleh pusat. Namun, sejauh ini, kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, ketika ditemui, Kamis (15/8) kemarin, belum bisa diketahui, berapa formasi yang akan diberikan pusat untuk Kabupaten Sumbawa. Tentunya pusat juga akan melihat ke-
butuhan untuk mengisi kekosongan pegawai di daerah ini. ‘’Berapa pegawai yang akan pensiun, akan diisi oleh CPNS baru yang akan diangkat,” jelasnya. Dari 1.782 pegawai honorer K2 yang diusulkan Pemkab pun belum diketahui berapa yang bisa mengikuti seleksi. Sebab setelah diumumkan nama-nama honorer K2, ada beberapa keberatan masuk dari masyarakat. Dalam hal ini, keberatan itupun sudah ditindkalanjuti Inspektorat dan keputusan akhirnya ada ditangan BKN. Diketahui sebagian besar atau 1000 lebih K2 dimaksud berasal dari kalangan guru honorer. Sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Pihaknya berharap kepada K2 untuk mempersiapkan diri menjelang seleksi. Sebab seluruh soal dan LJK akan disiapkan oleh pusat. Jadi, dari segi transparansi dan objektivtasnya. Daerah hanya memfasilitasi proses seleksi. Sementara untuk seleksi CPNS dari jalur umum dipastikan tidak ada ada pada tahun di Sumbawa. Dengan alasan, jumlah belanja aparatur masih lebih besar dari belanja public dalam APBD 2013. Kemudian, masih banyaknya tenaga honorer di daerah ini. ‘’Dua alasan itu sehingga pusat tidak membuka seleksi untuk jalur umum pada tahun ini di Sumbawa,” pungkasnya. (arn)
Calon Kades di Sumbawa Diduga Dipungut Biaya Sumbawa Besar (Suara NTB) Para calon kepala desa (kades) diisukan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk bisa masuk menjadi peserta pemilihan kepala desa (Pilkades). Biaya yang dikeluarkan tersebut dialokasikan untuk menutupi biaya penyelenggaran Pilkades yang dianggap minim dari pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam, S.H, kepada Suara NTB, Kamis (15/8), mengaku Komisi I cukup banyak menerima keluhan dari calon kepala desa yang mendaftar di Pilkades yang bakal digelar serempak di Sumbawa, 28 Agustus mendatang dengan nilai yang bervariasi. Terkait dugaan penarikan biaya pendaftaran oleh panitia Pilkades yang dibebankan kepada calon untuk menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan Pilkades. “Seperti di desa Baru Moyo Utara dan desa Poto Moyo Hilir yang setiap calon Kades yang mendaftar dipungut Rp 2 juta. Mungkin di desa lain ada dengan nilai yang berbeda,” cetusnya. Menurut Ketua DPC PAN Sumbawa ini, Perda tentang Pilkades memang membuka ruang bagi panitia Pilkades untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga, atas dasar kesepakatan bersama. Namun, kalau memungut terlalu besar ini juga tidak bisa dibenarkan. Apalagi kalau sampai menarik sumbangan dari masyarakat. Kasus ini tentu berangkat dari pendanaan Pilkades oleh Pemkab yang relatif minim. Untuk itu, ke depan anggaran yang kini hanya sebesar Rp. 7,5 juta per desa untuk Pilkades perlu diperbesar. Besarannya variatif disesuaikan dengan rumusan tertentu melihat rentang kendali, luas geografis desa serta jumlah pemilih di desa bersangkutan. “Jadi, tidak bisa sama biaya Pilkades di Moyo Hilir dengan di Batu Lante yang cukup sulit akses antardusunnya,” kata BJS, panggilan akrabnya mencontohkan. Selain itu, sambung BJS, Pemkab dalam hal ini Bagian Pemerintahan Desa BPM PS juga perlu memberikan bintek pada panitia Pilkades. Untuk menyatukan pemahaman dan persepsi antara panitia. Terutama terkait dengan aturan main Pilkades. Sebab tak dipungkiri, Pilkades juga rentan dengan sengketa, sehingga sangat diperlukan langkah antisipatif. ”Sudah tidak, bintek ini dilakukan diberikan
kepada penyelengara Pilkades,” tanya BJS yang tetap berharap Pilkades di Sumbawa berjalan aman dan tertib. Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, menambahkan, menyesalkan kalau penarikan biaya kepada masyarakat ataupun calon terlalu besar. Meski aturan memberikan ruang dan atas kesepakatan bersama. Namun harus tetap dalam batas yang wajar. Kalau calon sudah dibebankan biaya, maka ketika nantinya menang dalam Pilkades, maka tentu akan berfikir mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. “Ini membuka ruang korupsi baru di desa,” tandasnya. Selain itu, Fikri juga mengingatkan, agar Pilkades steril dari kepentingan Parpol. Sebab kadang tak bisa dipungkiri calon kepala desa tertentu di-back up oleh Parpol tertentu untuk kepentingan Pemilu 2014. Apalagi pada 2014 nanti, lanjut pengurus DPC Demokrat Sumbawa ini, akan ada anggaran Rp 1 Miliar program pemerintahan SBY untuk setiap desa. Jadi, dengan dana yang besar tersebut, memungkinkan kepala desa untuk berkreasi menjalankan program desa. Sekaligus juga membuka peluang terjadinya penyimpangan, kalau tidak diawasi secara bersama-sama. “Kalau dana Rp 1 Miliar apa yang tidak bisa dibangun di desa. Jangan sampai calon kepala desa berasumsi menang untuk mendapatkan Rp 1 Miliar. Lantas menghalalkan berbagai cara, ini yang keliru. Saya kira masyarakat juga sudah cerdas memilih pemimpinnya,” tandasnya. Wakil Ketua Pilkades desa Lopok kecamatan Lopok, Agus Suparman, yang sempat ditemui sehari sebelumnya di KPU Sumbawa, juga mengeluhkan minimnya anggaran Pilkades dari Pemkab yang hanya Rp.7,5 juta per desa. Jauh dari kebutuhan yang tersusun dalam RUP Pilkades Lopok, sekitar Rp 15 juta. Hingga untuk menutupi kekurangan tersebut, pihaknya menerima sumbangan dari beberapa orang warga sebagai donator pihak ketiga. Namun dia membantah kalau panitia Pilkades Lopok menarik biaya dari calon kepala desa. Diketahui desa Lopok terdiri dari delapan dusun dengan jumlah pemilih sekitar 2.900 orang. “Salah satu cara kita menghemat biaya Pilkades, dengan meminjam kotak dan bilik suara ke KPU Sumbawa,” tukasnya. (arn)
Kejaksaan Bidik Proyek Gedung PAUD-NI Dari Hal. 1 Sementara ini pihak Kejaksaan membenarkan pendalaman atas proyek PAUD – NI tersebut. Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi via ponsel, memastikan
PPK sudah dimintai keterangan sejak Rabu lalu. ‘’Tapi ini masih dalam penyelidikan. Permintaan keterangan PPK itu untuk mendalami bukti bukti dan menggali keterangan saksi,’’ ujarnya singkat. Sementara dari pihak PAUD-NI belum ada penjelasan
apapun. Suara NTB yang mendatangi kantor tersebut, seluruh pejabat kosong. Menurut petugas keamanan setempat, selain sebagian merayakan lebaran topat, sebagian besar pejabat tengah melayat ke rumah duka salah satu pegawai setempat yang meninggal. (ars)
Alami Pergeseran Makna Dari Hal. 1 Tujuan perayaan lebaran topat adalah hari lebaran bagi umat Muslim yang melaksanakan puasa Syawal selama seminggu setelah Idul Fitri. Dalam perayaan lebaran topat, masyarakat akan berkumpul bersama untuk menyantap ketupat atau topat dalam bahasa Sasak yang disertai dengan menu masakan khas lainnya seperti opor, urap-urap, dan penganan tradisional. Namun belakangan ini, perayaan lebaran topat dinilai mengarah pada pergeseran makna. ‘’Kalau tiang lihat sudah sedikit bergeser. Artinya nuansa pariwisata sudah menonjol sekali di banding nuansa budaya dan agamanya,” terang pemerhati Budaya Sasak, Drs. H. Lalu Anggawa
Nuraksi kepada Suara NTB, Kamis (15/8) kemarin. Anggawa menjelaskan ada tiga aspek dalam perayaan lebaran topat yaitu aspek agama, budaya, dan pariwisata. Perayaan lebaran topat puluhan tahun lalu lebih mengedepankan aspek agama dan budaya. Sekarang ini perayaan lebaran topat lebih mengarah ke aspek pariwisata. Ia menambahkan di zaman dulu, orang yang merayakan lebaran topat adalah orangorang yang telah melakukan puasa Syawal. ‘’Tapi sekarang orang tidak pernah puasa Syawal ikut merayakan lebaran topat. Malah lebih semangat daripada orang yang puasa Syawal,” terangnya. Maknanya pun tidak lagi bermakna sakral, tapi mulai bergeser ke makna rekreasi. Pergeseran makna ini ter-
jadi menurutnya karena penghayatan dan pemahaman makna lebaran topat yang sesungguhnya belum dipahami masyarakat sekarang. ‘’Selain itu momen ini juga dimanfaatkan untuk menarik wisatawan oleh para pelaku wisata. Tarikan pelaku wisata lebih kuat daripada tarikan hakekat lebaran topat itu sendiri,” ujarnya. Meskipun demikian ia berharap, lebaran topat yang dijadikan produk wisata tidak keluar dari ‘’roh” agama Islam dan budaya Sasak. Kegiatan lebaran topat yang menjadi event tahunan pemerintah seperti yang dilakukan pemerintah Kota Mataram, pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah dinilai positif dalam rangka melestarikan tradisi. (yan)
Mataram, ( Suara NTB ) – Ribuan jemaah se-Pulau Lombok memadati Pondok Pesantren Darul Falah, Kota Mataram, Kamis (15/8) kemarin. Kehadiran jemaah, dalam rangka memperingati Haul Syeikh Abhar Muhyiddin yang digelar Ponpes NU Darul Falah Pagutan. Peringatan Haul Syeikh Abhar Muhyiddin bertepatan dengan Lebaran Topat, Kamis (15/ 8) kemarin dihadiri oleh ribuan Jam’iyah Thoriqoh Mu’tabaroh dan alumni. Acara yang dimulai pada pukul 10.30 Wita, yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qu’ran olehjuaraQori’ah,Annisayangjuga alumnus Darul Falah tahun 1994. Tampak hadir pada acara tersebut, Bupati Lombok Barat, Dr. Zaini Arony dan undangan lainnya. Perayaan haul tersebut ber-
langsung dengan khidmat, ratusan jemaah meneteskan air mata, ketika puisi “Balada Seorang Guru” yang dibawakan oleh TGH Muammar. Sambil meneteskan air mata, Muammar menyampaikan dengan syair-syair puisi, yang menyentuh ribuan hati jemaah, tentang perjuangan seorang guru yang tidak mengenal lelah, haus dan lapar, tidak pandang siapa dan apa yang diberikan dalam dakwahnya. Sementara itu, TGH Muammar, ketika ditemui Suara NTB, usai memberikan hadiah doorpize kepada jemaah berharap, khususnya seluruh jamaah tarekat untuk tetap mempererat tali silaturahmi. ‘’Tetap mempererat tali silaturahim,” pesannya. Peringatan haul di Ponpes NU Darul Falah Pagutan diakhiri dengan berdoa bersama. (cem)
Polda NTB Siagakan Pasukan ke Kota Bima Mataram (Suara NTB) Meski di Kota Bima sejauh ini situasi landai, namun potensi gejolak tetap diwaspadai. Ini terkait dengan keluarnya putusan PTUN Mataram yang membatalkan dua Surat Keputusan (SK) KPU Kota Bima terkait terpilihnya H. Qurais H. Abidin – H. Arahman H. Abidin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima. Pasukan yang disiagakan itu, diperkirakan lebih dari satu pleton, khususnya dari Sat Brimob. Kemungkinan akan bertambah jika memang situasi meningkat kearah lebih mengkhawatirkan. ‘’Pasukan yang akan dikirim ke Kota Bima itu memang sudah disiagakan,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK. Persiapan pengiriman pasukan ini karena ada informasi reaksi dari kelompok tertentu. Namun tidak dijelaskannya dari kelom-
pok pro atau kontra. Apalagi Rabu lalu, sudah berlangsung unjukrasa di Kantor DPRD Kota Bima oleh sekelompok mahasiswa. Namun situasi ini bukan berarti sudah dianggap mengkhawatirkan, hanya saja bagi pihaknya perlu diwaspadai dengan cara dilakukan antisipasi sedini mungkin. ‘’Memang ada reaksi, tapi kami berharap reaksi itu positif, sehingga situasi di Kota Bima tetap kondusif,” terangnya. Sedianya pasukan yang disiapkan ini untuk membantu pengamanan dua desa yang sedang konflik, Desa Cenggu dan Desa Nisa Kabupaten Bima. Namun situasi di dua desa berangsur kondusif, sehingga masih bisa ditanggulangi oleh Polres Bima Kabupaten. “Tapi sama dengan di Kota Bima, jika situasinya mengarah ke peningkatan eskalasi peristiwa, akan dikirim pasukan tambahan juga,” terangnya. (ars)
Belum Jelas, Nasib Warga NTB di Mesir Dari Hal. 1 Koordinasi diperlukan untuk mengetahui khususnya berapa jumlah warga NTB yang tinggal disana. ‘’Pemda harus segera mengontak KBRI,” ujar politisi PBB ini kepada Suara NTB, Kamis (15/8). Jika situasi semakin tidak kondusif akibat pergolakan yang semakin sengit antara demonstran dan militer, pemerintah juga diimbau untuk memulangkan warga NTB disana.
‘’Keberadaan WNI baik pelajar maupun pekerja segera dipanggil dan dipulangkan bila situasi disana sudah sangat tidak kondusif. Gejolak yang berlangsung di Mesir dikhawatirkan dapat membahayakan keberadaan WNI,” jelasnya. Lale juga berharap agar Konsulat Jenderal yang ada di Mesir harus tanggap dan jangan sampai terlambat memberikan perlindungan kepada WNI. ‘’Menyelamatkan terlebih dahulu sebelum ada korban,” tandasnya. (yan)
Gili Trawangan Dilirik Operator Hotel Internasional Dari Hal. 1 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Drs. H. L. Bayu Windya, M.Si yang dikonfirmasi membenarkan bahwa beberapa operator hotel internasional akan membangun hotel di Gili Trawangan. ‘’Saya mendengar dari KLU bahwa beberapa International Chain Hotel berencana membangun di Gili Trawangan,”ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/ 8) siang kemarin. Terkait nilai investasi pembangunan hotel-hotel tersebut, pihaknya belum bisa memberikan data pastinya. Namun, katanya, adanya investor yang membangun hotel internasional di daerah destinasi utama pariwisata NTB tersebut menandakan bahwa iklim investasi di daerah ini berkembang cukup baik. Pemerintah daerah katanya, akan mendukung setiap investasi yang masuk di daerah ini.”Kita senang sekali jika ada yang menanamkan investasinya, karena akan menyerap tenaga kerja,” tandasnya. Diketahui, realisasi investasi di NTB tahun lalu mencapai lebih dari Rp 1,7 triliun atau
naik 8,2 persen di banding tahun sebelumnya. Realisasi investasi terbanyak pada sektor pariwisata dan pertanian. Saat ini terdapat 400 unit perusahaan yang terdiri dari 349 Perusahaan Modal Asing (PMA) dan 51 Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi di sektor pariwisata dan pertanian di NTB memang telah sejalan dengan program nasional, yakni Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di mana, NTB masuk sebagai koridor V yang dijadikan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Jumlah kawasan perhatian investasi di Koridor V ini sebanyak 23 kawasan dari total 151 kawasan dengan investasi Rp 208 triliun sampai tahun 2014 mendatang. Dalam pengurusan perizinan di NTB, kata Bayu, telah diterapkan layanan satu pintu dalam mengurus proses perizinan. Hal itu bertujuan agar investor yang bakal berinvestasi di NTB tidak terbebani dengan birokrasi panjang dan berbelit-belit. Dengan demikian investor dalam dan luar negeri tidak berpikir ulang untuk berinvestasi. (nas)