Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 16 FEBRUARI 2013

12 HALAMAN NOMOR 291 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2013

KPU Temukan 130.000 Lebih Pemilih Fiktif Mataram (Suara NTB) Lebih dari 130.000 pemilih fiktif ditemukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di tiga kabupaten yang telah merampungkan proses pemutakhiran data pemilih sementara mereka. KPU NTB meyakini temuan ini akan semakin membengkak karena diperkirakan kabupaten kota lain di NTB juga akan menemukan persoalan serupa. Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/ 2) menerangkan bahwa ia telah menerima laporan sementara dari KPU Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Sumbawa serta Sumbawa Barat yang telah merampungkan pemutakhiran data untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS). Untuk diketahui, DPS merupakan bentuk pemutakhiran dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota dan diakumulasi oleh Pemprov NTB. Setelah pemutakhiran dilakukan, KPU Lobar menemukan adanya lebih dari 90.000 pemilih yang dicoret dari daftar pemilih alias pemilih

fiktif. Dengan demikian, dibanding jumlah pemilih pada DP4, jumlah pemilih pada DPS yang diumumkan sementara oleh KPU Lobar angkanya menyusut hingga 90.000 lebih pemilih. Persoalan serupa juga ditemukan di Sumbawa, dimana ditemukan lebih dari 30.000 pemilih yang kemudian dicoret dari DPS. Di Sumbawa Barat, dari total 105.395 yang tercatat sebagai pemilih di DP4, ternyata hanya 88.075 jiwa yang masuk DPS. Artinya, terdapat selisih angka 17.320 yang kemudian dicoret dari daftar pemilih. Menurut Fauzan, pemilih fiktif tersebut muncul karena sejumlah penyebab, antara lain munculnya dua nama ganda di daftar pemilih, masih tercant-

umnya pemilih yang sudah meninggal dunia, hingga masih tercantumnya anggota TNI/Polri sebagai pemilih. “Tapi yang paling banyak ditemukan adalah nama ganda,” ujar Fauzan. Fauzan meyakini, angka ini akan kian membengkak karena data di sejumlah kabupaten kota lainnya belum dilaporkan. “Memang itu angka sementara, tapi ini kan bisa menjadi semacam parameter, kayaknya yang lain juga akan berkurang dibandingkan DP4nya,” tandas Fauzan. Ia mengungkapkan, sejak awal pihaknya memang meragukan angka jumlah penduduk maupun jumlah pemilih yang tercantum dalam DP4 yang disodorkan pemerintah daerah kepada KPU NTB. Bersambung ke hal 5

"40 tahun saya mendalang, keluar masuk desa bertemu masyarakat bawah. Saya memberi nilai delapan untuk TGB sebagai Gubernur. TGB berhasil membuat pariwisata maju, naik haji bisa langsung dari BIL, dan Islamic Center terus dibangun. Paling penting TGB bersih dari korupsi. Rasanya tak berlebihan jika kita berikan lagi TGB kesempatan melanjutkan ikhtiar memimpin NTB lima tahun ke depan... H.L. Nasib

Dalang wayang Sasak, pekerja kebudayaan

TO K O H

(Suara NTB/bul)

PACUAN KUDA - Dua joki sedang memacu kudanya dalam sebuah kegiatan pacuan kuda di Pantai Tanjung Karang, Ampenan. Atraksi ini, sebenarnya jika dikemas sedemikian rupa bisa menjadi sebuah aset wisata yang menarik ditonton. Namun di sisi lain, patut diwaspadai juga, pacuan kuda ini bisa menjadi ladang judi (taruhan).

Murni Lakalantas

Banjir di Dompu, Tiga Rumah Hanyut

Siti Noor Laila

(Suara NTB/bul)

KERUSUHAN Sumbawa beberapa waktu lalu yang dipicu unsur provokativ menyusul meninggalnya Arniyati, telah disimpulkan Komnas HAM. Dalam keterangan persnya, Komnas HAM menyimpulkan, penyebab meninggalnya Arniyati murni karena kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Bersambung ke hal 5

Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang melanda Dompu pada Kamis (14/2) malam menghanyutkan tiga rumah warga di Wawonduru dan merendam sekitar 2.568 unit rumah warga di delapan Desa. Pemkab Dompu pun harus mendirikan dua dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan warga di Soriwono Kelurahan Potu karena masih digenangi air. Untuk di tempat lain, pemerintah baru menyalurkan bantuan tanggap darurat. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Jumat (15/2) kemarin, me-

ngungkapkan, data yang dihimpun Dinas Sosial Dompu, dan kantor BPBD Dompu kepada bupati hingga Jumat pagi Desa Wawonduru Kecamatan Woja yang paling parah. Di Desa ini terdapat tiga rumah warga hanyut, 15 meter tanggul jebol, sekitar 30 meter pagar sekolah rubuh dan 1.150 unit rumah warga direndam banjir. “Wawonduru menjadi daerah yang cukup parah terkena dampak musibah banjir bandang semalam,” katanya. Desa Wawonduru selalu menjadi sasaran ketika banjir di Dompu, karena sungai di Wawonduru menjadi muara dari Sungai Laju, Sungai Silo, danSungai Larema. Sementara wilayah Wawonduru cuk-

up rendah dan berdekatan dengan muara dan laut. Selain di Wawonduru, Kelurahan Kandai Dua juga menjadi daerah yang cukup parah berikutnya yaitu sekitar 678 unit rumah, 172 unit rumah di Bali 1, 158 unit rumah di Simpasai, 129 unit rumah di Karijawa, 156 unit rumah di Potu, dan 115 unit rumah di lingkungan Kota Baru serta lingkungan Salama Kelurahan Bada Dompu. “Ini baru data sementara dari Dinas Sosial dan kantor BPBD Dompu. Kalau dari Baka Jaya dan Montabaru, datanya belum masuk,” kata Abdul Sahid. Bersambung ke hal 5

Usut Penyelundupan Ponsel

Bea Cukai Tertutup, Polres Mataram Libatkan Mabes Polri Mataram (Suara NTB) Sejak mencuatnya pengungkapan penyelundupan ribuan telepon seluler (ponsel) jenis blackberry (BB) dan iPhone oleh Polres Mataram, hingga Jumat (29/1) kemarin Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram belum memberi keterangan resmi. Kepala Bea Cukai, Listirjo tak ada di kantornya. Sementara itu, pihak Polres Mataram gencar melakukan penyelidikan, termasuk berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri. Upaya mengkonfirmasi pihak Bea Cukai, tak mambuahkan hasil sejak pagi hingga siang kemarin. Tak ada satu pun pejabat yang bersedia memberikan keterangan. Sementara Kepala Bea Cukai, Listirjo tak berada di ruangannya. Menurut petugas keamanan, Listirjo tak bisa ditemui. Bersambung ke hal 5

Gubernur Tuntut Perbedaan Formulasi Kebijakan Anggaran Pusat

TGH.M.Zainul Majdi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB merupakan salah daerah dari enam provinsi kepulauan di Indonesia yang menyuarakan perlunya formulasi khusus berupa kebijakan anggaran pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Pasalnya, pemberian anggaran pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) masih disamakan dengan provinsi daratan sehingga muncul kesan daerah timur Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubenur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengatakan, ia bersama gubernur enam provinsi kepulauan lainnya di Indonesia seperti Provinsi Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau dan

Kepulauan Bangka Belitung mengajukan RUU Kepulauan yang diharapkan mendapat perlakuan khusus dalam hal kebijakan anggaran untuk pembangunan di daerah kepulauan. “Kami di NTB bersama beberapa provinsi memang cukup sering berdiskusi dan sering berbicara tentang bagaimana kita menawarkan formula-formula kepada pemerintah pusat untuk diadopsi sebagai basis kebijakan anggaran di bagian timur Indonesia atau provinsi-provinsi kepulauan,” ujarnya pada saat menerima kunjungan Panja Indikator Kesejahteraan Komisi XI DPR RI yang membidangi ekonomi dan keuangan di Mataram, Kamis (14/2) malam. Menurutnya, perlu banyak kekhususan-kekhususan terkait dengan kebijakan anggaran pusat. Bersambung ke hal 5

Emir Moeis (Suara NTB/ist)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dipecat Partai, Hardiarta Melawan

(Suara NTB/fit)

Ditargetkan Tuntas 2014 PEMKOT Mataram akan menangani sedikitnya 800 rumah tidak layak huni tahun 2013 ini. Bahkan rumah tidak layak huni di Mataram ditargetkan tuntas penanganannya pada tahun 2014 mendatang. Demikian Kepala BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Mataram, H. Saiful Mukmin menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (15/2) kemarin. Dikatakan Saiful, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Mataram sudah jauh berkurang. Dari yang awalnya sekitar 2.080 rumah tidak layak huni, sekarang tersisa 1.586 rumah. ‘’Tahun 2013 ini akan kita tangani 800 unit dan sisanya tahun depan,”ujarnya. Mantan Camat Mataram ini berjanji akan menuntaskan penanganan rumah tidak layak huni pada tahun 2014. Rencananya, rumah yang sudah ditangani akan ditempeli stiker yang menandakan bahwa rumah bersangkutan sudah tersentuh bantuan penanganan rumah tidak layak huni. Langkah ini diambil supaya tidak ada masyarakat yang mengaku-ngaku belum pernah dibantu, padahal sudah ditangani rumahnya. Idealnya, menurut Saiful, masyarakat yang pernah dibantu, tidak lagi berharap bantuan serupa. Supaya, target penuntasan rumah tidak layak huni ini dapat tercapai. ‘’Setelah tercapai ya nanti kita lakukan pendataan kembali,” cetusnya. Penanganan rumah tidak layak huni di Mataram dilakukan secara terpadu. Program penanganan rumah tidak layak huni, tidak saja dianggarkan oleh BPM tapi juga oleh beberapa instansi lainnya lingkup Kota Mataram. Seperti Dinas PU, Bazda (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) Kota Mataram serta PNPM. Pihaknya bersyukur karena dalam penanganan rumah tidak layak huni di Mataram, banyak mendapatkan bantuan, baik dari Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah pusat melalui Kemenpera. Saiful menyebutkan, konsentrasi rumah tidak layak huni sebagian besar di kelurahan-kelurahan pinggiran. Termasuk di beberapa lingkungan di kelurahan pinggiran yang belum lama bergabung dengan Kota Mataram. ‘’Itu desa banget, rumah tidak layak huninya banyak,” katanya. Pola penanganan rumah tidak layak huni di Mataram dilakukan dengan pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat). Tiap Pokmas terdiri dari 10-20 kepala keluarga. Bantuan, kata dia, langsung diterima oleh Pokmas kemudian didistribusikan kepada anggotanya. Ia menegaskan, antara rumah yang satu dengan rumah lainnya tidak sama bantuan yang diberikan. Jumlah bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan. Karenanya, Pemkot Mataram menginventarisir terlebih dahulu kebutuhan rumah tidak layak huni yang akan mendapat bantuan. ‘’Maksimal Rp 5 juta dengan konsep ALaDin (Atap, Lantai dan Dinding),” tandasnya. (fit) H. Saiful Mukmin

F IGUR

(Suara NTB/nia)

Dikirim ke Jepang dan Perancis

MULAI tahun ajaran baru 2013-2014, SMKN 3 Mataram akan mengirim 150 siswanya ke Jepang. Pengiriman siswa ini dilakukan guna menindaklanjuti kerjasama dengan Pemerintah Jepang dan Perancis belum lama ini. Kepada Suara NTB, Kepala SMKN 3 Mataram Umar menyebutkan saat ini sekolah telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Jepang 25 - 31 Januari lalu. Kali ini, Pemerintah Jepang meminta 150 siswa dari SMKN 3 Mataram, khususnya yang berasal dari jurusan Otomotif, Elektro, Listrik dan Permesinan magang di negara industri tersebut. “ Pemerintah Jepang membutuhkan 150 orang per tahun minimal. Ditambah dari Perancis sebanyak-banyaknya. Terutama di bidang otomotif, elektro, listrik,” terang Umar Jumat (15/2). Terkait hal ini, pihaknya akan melakukan beberapa persiapan. Di antaranya mempersiapkan bahasa, kesehatan serta integritas siswa, termasuk etika kerja sebelum dikirim. “Selesai membuat persiapan tersebut pihak Perancis dan Jepang akan datang dan mengetes siapa saja yang akan berangkat,” tegasnya, seraya menambahkan, pihaknya juga akan sharing dengan Jepang dan Perancis untuk pelatihan bahasa. (nia) Umar

Data Kependudukan NTB Dijamin Sudah Valid Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB menjamin data kependudukan masyarakat NTB sudah valid. Walaupun saat ini belum ada laporan jumlah penarikan KTP lama dari masyarakat yang sudah mendapatkan KTP elektronik. Namun, sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini, data-data kependudukan ganda sudah dihapus dari sistem. Sehingga jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial pemilih Pemilu (DP4) NTB berkurang dari data sebelumnya. Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. H. Bachrudin, M.Pd, mengatakan sejumlah KTP elektronik yang sudah dicetak memang terjadi kesalahan dan kekeliruan. Sehingga tidak dibagikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat yang sudah mendapatkan KTP elektronik sudah ditarik KTP lamanya. ”Kita masih koordinasi dulu supaya clear. Mereka yang sudah menerima KTP elektronik sudah kita tarik KTP lamanya. Tapi data jumlahnya belum kita ketahui karena masih menunggu dari kabupaten/kota,” terangnya pada Suara NTB, Jumat (15/2). Hal senada dikatakan Kabid Dukcapil, Lalu Hiliun. Menurutnya pihaknya belum bisa memastikan jumlah KTP lama yang ditarik seluruh kabupaten/kota di NTB, karena belum adanya laporan dari pemda kabupaten/kota. “Kalau Kota Mataram yang sudah dicetak 400 ribu lebih. KTP lama yang ditarik belum kita dilaporkan, karena belum tuntas,” terangnya. Ia menjelaskan, dengan adanya KTP elektronik maka masyarakat tidak akan bisa membuat KTP lagi karena menggunakan NIK tunggal. ‘’Makanya, DAK2 dan DP4, jadi jumlah DAK2 kita 5.421.000 setelah diundang Mendagri itu diintegrasikan lagi sehingga 5.398.000 lebih. Kemudian DP4 itu 3.917.000 setelah diintegrasikann menjadi 3.881.000 lebih,” tambahnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Mantan anggota DPRD Lombok Barat, H.L Hardiarta harus melakoni dua proses hukum sekaligus. Satu sisi, ia didakwa dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Lobar, di perkara lain ia menggugat Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), karena memecatnya dari komposisi legislatif.

(Suara NTB/ nia)

PASIEN JAMKESMAS - Ditemani keluarganya, Lili (8) terbaring lemah di IRD RSUP NTB, Jumat (15/2). Sebelumnya, Lili sempat ditolak di RSUD Kota Mataram.

Pasien Jamkesmas Ditolak RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Derita si miskin seolah tak ada habisnya. Dengan tubuh kejang dan setengah tak sadar, Lili Suaiba (8) bocah warga Kekalik Timur, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram akhirnya mendapatkan perawatan intensif di Instalansi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB setelah sempat ditolak IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram Jumat (15/2). Idrus, keluarga bocah malang yang ikut mengantar mengaku kecewa, dengan penolakan Petugas IGD RSUD Kota Mataram. Pasalnya kondisi Lili saat dirujuk dari Puskesmas Tanjung Karang sudah mengkhawatirkan dengan disertai kejang yang diderita. Hampir seminggu Lili menderita sakit, Lili pun sempat dibawa ke puskesmas dua hari lalu. Namun karena tidak ada perubahan, untuk kedua kalinya Puskesmas Tanjung Karang akhirnya merujuk pasien dengan gejala tipes ini ke RSUD Kota Mataram. Namun malang nasib Lili,

karena kartu jamkesmas warna biru yang ia bawa ke rumah sakit ternyata tidak berlaku. Menurut pengakuan Idrus, petugas IGD menolak Lili dengan alasan kamar penuh. Tanpa disentuh petugas medis, Lili pun langsung dioper ke RSUP NTB dengan menggunakan ambulans Puskesmas tanpa didampingi petugas medis RSUD Kota Mataram. “Kasihan anak ini memang betul-betul dari orang tidak ada. Alasannya kamar penuh, masalahnya nyawa ini,” ungkap Idrus kecewa. Anak pertama dari Maryana dan Ajabah ini memang berasal dari keluarga miskin. Ibunya Maryana sehari-hari bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Sementara ayahnya yang sakit-sakitan hanya bekerja sebagai pekeja serabutan. Mereka pun hanya bisa mengandalkan kartu jamkesmas jika ingin berobat. Saat ini deNgan didampingi keluarganya, Lili masih terbaring lemah di IRD RSUP NTB. Infus dan alat bantu pernafasan pun masih menempel di hidung kecil Lili.

Sementara itu Direktur RSUD Kota Mataram dr. Herman Maha Putra yang dihubungi via telepon, menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud menolak pasien jamkesmas yang dirujuk ke RSUD Kota Mataram. Bahkan manajemen rumah sakit selalu meminta kepada petugas medis untuk menerima setiap pasien yang menggunakan kartu jamkesmas ataupun jamkesda. “NICU dan kelas III Penuh, kita kan punya kelas tiga yang dikhususkan untuk pasien jamkesmas di seluruh NTB dan jamkesda. Nah karena penuh, kita minta diantar ke Provinsi, nggak mungkinlah kita akan tampung kalau tempatnya tidak ada,” terangnya. Herman menambahkan, pada prinsipnya RSUD Kota Mataram tetap akan melayani seluruh pasien yang dirujuk, termasuk pasien jamkesmas dan jamkesda. Namun karena ruang perawatan di RSUD penuh, maka pasien bersangkutan dirujuk ke RSUP NTB agar segera mendapatkan penanganan. (nia)

Pembebasan Lahan di Jalan Bung Hatta Terganjal Tanah Wakaf Mataram (Suara NTB) Niat Pemkot Mataram segera menyelesaikan proses negosiasi pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Bung Hatta mulai menemui titik terang. Semua proses kini sudah hampir rampung. Namun usaha pembebasan lahan itu masih terganjal dengan masih adanya tanah wakaf yang ada di jalur itu. Sekda Kota Mataram, Ir. H.L. Makmur Said, MM, di ruang kerjanya, Jumat (15/2), menegaskan, pihaknya sedang membicarakan hal tersebut dengan masyarakat setempat. Tak hanya itu, dari keseluruhan kepala keluarga yang ada di sepanjang jalur, masih ada 1 atau 2 warga yang belum selesai proses negosiasinya. “Selain tanah wakaf yang luasnya sekitar 30 are, masih ada 1 atau 2 orang warga pemilik lahan yang belum selesai. Kita sedang bicarakan,” katanya. Nantinya, kata dia, dari beberapa lahan yang masih tersisa, pihaknya tengah mengupayakan pula upaya rusilag atau tukar guling lahan, sehingga tidak ada yang terkesan dirugikan. “Pemerintah tidak ingin menyengsarakan rakyatnya,” imbuhnya seraya menambahkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para pemilik lahan di sepanjang jalur Bung Hatta itu. Dari seluruh pemilik lahan itu, tambah

Makmur Said, setidaknya ada 14 kepala keluarga yang akan direlokasi, sementara selebihnya akan diselesaikan dengan proses ruislag. Bahkan, saat ini, pihaknya tengah melakukan pembayaran terhadap pemilik lahan yang lahannya terkena pelebaran jalur Bung Hatta yang panjangnya mencapai 2 kilometer itu. Dikonfirmasi mengenai besaran anggaran yang digelontorkan untuk proyek itu, Sekda Kota Mataram itu mengatakan bahwa dari APBD Kota Mataram anggaran yang dipersiapkan mencapai Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar. Karena jalan itu merupakan jalur nasional, maka nantinya akan ada dana sharing dari Pemprov NTB. Seperti diketahui, Pemkot Mataram saat ini melakukan pelebaran jalan Bung Hatta. Untuk mendukung proyek pelebaran itu, Pemkot Mataram membebaskan tanah milik warga lingkungan Monjok Kebon. Jalan Bung Hatta yang akan dijadikan jalan nasional tersebut membutuhkan pelebaran jalan, sehingga pemerintah harus melakukan pembebasan lahan sepanjang 2,8 kilometer. Anggaran sudah disiapkan melalui sharing Pemkot Mataram dengan pemerintah provinsi sebesar Rp 15 miliar yang dialokasi pada pelebaran Jalan Gajah Mada, Jalan Tohpati dan Jalan Bung Hatta. (smd)

Terkait Penghentian Kasus Korupsi

Polda NTB akan Cek ke Polres Lotim Mataram (Suara NTB) Dihentikannya kasus dugaan SPPD fiktif pada DPRD Lombok Timur (Lotim), mengundang tanda tanya. Apalagi alasan dihentikannya kasus itu, karena para anggota Dewan sudah mengembalikan uang yang diduga dicairkan, namun tidak dipakai untuk agenda Dewan. Dikonfirmasi terkait peluang kasus itu diambilalih, pihak Polda NTB menjawab, itu tidak bisa serta merta dilakukan, karena akan diawali dengan tahap pengecekan. “Tidak bisa seperti itu, langsung diambilalih. Tentu akan ada tahapan pengecekan langsung nanti ke pihak Sat Reskrim Polres Lotim. Apakah benar penghentian kasus itu, dan alasannya seperti apa,” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, menjawab Suara NTB, Jumat (15/2). Terkait ada pihak yang mempertanyakan soal penghentian kasus itu, wajar menurutnya mengundang tanda tanya. Apalagi dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

tindak pidana korupsi, pengembalian uang negara yang dilakukan setelah adanya pelanggaran aturan, tidak bisa menghapus perbuatan pidananya. Justru uang yang dikembalikan tersebut, bisa dijadikan bukti untuk memenuhi unsur pidananya. Namun Sukarman mengembalikan proses itu ke Polres Lotim, khususnya Sat Reskrim yang paling paham soal teknis penyelidikan kasusnya. “Mereka mungkin punya alasan kuat sebagai dalil penghentian kasus itu. Nah, itu yang kita akan cek nanti,” ujarnya. Di pihak lain, Posko Pe-

mantau Peradilan NTB tidak puas dengan jawaban Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SIK, yang menyebut, alasan penghentian kasus SPPD fiktif sejumlah anggota Dewan Lotim itu, karena sudah ada audit BPKP yang menyatakan tidak ada kerugian negara. “Untuk memastikan itu, kami akan bersurat ke BPKP. Apa benar, sudah ada audit sebagaimana yang disebut Kasat Reskrim,” ujar Ketua Posko Pemantau Peradilan NTB, Akhyar Supriadi, SH, yang sebelumnya getol meminta Polda NTB mengambil alih kasus tersebut. (ars)

Oleh partainya, Hardiarta dipecat beberapa waktu lalu, lantaran terbelit kasus tindak pidana korupsi, dalam kasus bansos senilai ratusan juta rupiah. Pengurus partai pun melayangkan Pergantian Antarwaktu (PAW), untuk melengserkannya. Keberatan dengan itu, Hardiarta pun melayangkan gugatan beberapa waktu lalu ke PN Mataram. Sidang atas gugatannya itu pun sudah berlangsung pada tahap eksepsi. Humas PN Mataram, Pastra Ziraluo, SH,MH membenarkan masuknya gugatan atas nama Hardiarta. “Sidangnya

masuk tahap eksepsi. Jadwalnya Selasa tanggal 19 Februari nanti sidang lanjutannya,” ujar Pastra singkat. Sementara Hardiarta yang ditemui sebelum menjalani persidangan lanjutan kemarin, membenarkan terkait gugatannya itu. Namun ia tidak ingin berkomentar banyak. “Biarlah persidangan berjalan dulu,” kata Hardiarta. Namun sedikit dijelaskannya, pemecatan itu ditegaskannya tidak mendasar. Alasannya, putusan atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukannya belum inkrah, sehingga pemecatan belum bisa dilakukan. (ars)

BPK Catat 1.122 Temuan Senilai Rp 404 Miliar Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mencatat selama tiga tahun terakhir, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah daerah pihaknya sudah menemukan 1.122 temuan dengan nilai Rp 404 miliar. “Selama tiga tahun terakhir ini, kami telah melakukan pemeriksaan dengan 1.122 temuan dengan nilai temuan Rp 404 miliar,” ungkap Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan NTB, Nelson Ambarita, SE, MM, Ak, CFE saat kunjungan Panja Indikator Kesejahteraan Komisi XI DPR RI di Mataram, Kamis (14/2) malam. Ia mengatakan nilai kerugian daerah dari hasil temuan tersebut sebesar Rp 95 miliar. Namun nilai kerugian tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2003 sampai 2012. ”Nilai kerugian yang telah diselamatkan sebesar Rp 5,5 miliar,” sebutnya. Ia menjelaskan, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap tiga jenis pemeriksaan. Yakni pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. “Kami sangat tertarik

dengan pembangunan indikator, di mana ini ada kaitannya dengan pemeriksaan kinerja. Jadi kami juga berharap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa membangun, mentrasformasikan tujuan negara kepada level paling aktivitas, sehingga semua kegiatan terukur,” ujarnya. Nelson menambahkan, saat ini pihaknya baru bisa melaksanakan pemeriksaan kinerja sebesar 5 persen dari total pemeriksaan yang dilakukan. Itu pun, katanya masih terbatas pada sektor tertentu yakni Rumah Sakit Umum (RSU) dan bidang pendidikan. “Kami tidak bisa melakukan apa-apa karena bagaimana mungkin membangun kriteria kalau disana belum ada ukuran mereka. Kami mencoba melakukan ini (pemeriksaan kinerja) karena ke depan kami akan melakukan pemeriksaan kinerja untuk 30 persen,” ujarnya, seraya menambahkan, audit kinerja inilah yang menjadi primadona BPK. Di mana, BPK harus dapat memberikan pendapat. ‘’Jadi kalau dia memberikan pendapat harus berdasarkan pemeriksaan kinerja,”pungkasnya. (nas)

Kejati NTB Diperiksa Jamwas Kejagung Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Jumat pagi kemarin kedatangan tamu dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka tidak lain tim dari Inspektorat I Pada Jamwas Kejagung. Informasinya mereka melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap penanganan kasus, serta terkait administrasi lainnya di Kejati NTB. Proses pemeriksaan tersebut berlangsung tertutup. Tim dipimpin Inspektur I, Faedoni Yusuf, SH, MH, beranggotakan enam orang, menggunakan mobil mewah jenis Toyota Fortuner warna hitam nomor plat Surabaya. Mereka keluar masuk dari ruangan Pidsus, Pidum, sampai Tata Usaha. Praktis, kemarin nyaris tak ada kegiatan seprti penyelidikan dan penyidikan kasus di gedung Adhyaksa tersebut.

Bahkan saking tertutupnya Kajati NTB Novarida, SH, MH sampai melontarkan nada ketus ketika Suara NTB hendak masuk ke salah satu ruangan menemui Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH. “Ngapain kamu ke sini?,” hardik Novarida. Sejurus kemudian ajudannya, Arifin, memberi isyarat agar menjauh. Sementara Made Sutapa, SH, yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat I Jamwas tersebut. Itulah yang membuat pihaknya sibuk, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan lain, termasuk mempublikasi berbagai progress penanganan kasus korupsi yang dilakukan di Pidsus. “Sekarang lagi ada pemeriksaan oleh Inspektorat. Semua diperiksa. Jadi maaf ya, kami belum bisa layani dulu (pemberitaan, red),” ujar Sutapa kemudian berlalu. (ars)


SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

(Suara NTB/dok)

Diprotes, Rencana Pembangunan PLTU Sambelia Selong (Suara NTB) Rencana pembangnan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sambelia, khususnya di kawasan Padakguar menuai protes dari warga. Dikhawatirkan, limbah PLTU akan berdampak besar pada budidaya perikanan dan mutiara di kawasan tersebut. Adanya protes tersebut diakui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Atma Yakin. Dikonfirmasi Jumat (15/2) kemarin, ia menyampaikan ada dua pembangunan PLTU di wilayah Sambelia. Pertama di Sengkurik dan satunya lagi di Padakguar. “Yang di Padakguar ini kabarnya ada penolakan,” akunya. Untuk PLTU di Sengkurik sejauh ini sudah melalui tahapan pembebasan lahan 35 hektar. Ada investor dari Korea yang akan membangun PLTU tersebut. Kabarnya PLTU Sengkurik sudah membuat Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Kapasitas PLTU 1 x 25 Mega Watt. “Kalau PLTU Sengkurik sampai sejauh ini tidak ada masalah, karena pembebasan lahan saja sudah tuntas dilakukan,” Sebutnya. Sedangkan khusus di PLTU Padakguar, ada investor dalam negeri, tepatnya dari Jakarta yang akan berinvestasi. Kapasitasnya sama dengan PLTU Sengkurik. Sampai saat ini, Kadis ESDM Perindag ini belum mengetahui detail rancangannya. Dituturkan, awalnya investor Korea yang akan membangun PLTU di Sengkurik sempat melirik kawasan Padakguar. Namun setelah dilakukan peninjauan lokasi, investor ini lebih memilih kawasan Sengkurik karena sejumlah pertimbangan. Belakangan, muncul lagi investor baru yang juga menginginkan kawasan yang ditinggalkan investor Korea. “Sudah ada surat sih yang masuk untuk pembangunan PLTU Padakguar ini, tapi belum kita lihat detailnya,” demikian Atma Atma Yakin Yakin. (rus)

Ganggu Pelayanan Masyarakat

Dewan Desak Bupati Lobar Segera Isi Jabatan Lowong Giri Menang (Suara NTB) Akibat lowongnya sejumlah jabatan eselon II di Pemkab Lombok Barat, mengganggu pelayanan publik di daerah setempat. Banyak pengusaha khususnya di sektor pertambangan yang ingin berinvestasi justru terkendala izin. Izin itu tidak bisa dikeluarkan lantaran kepala dinas yang berwenang justru tidak ada. Sedangkan pejabat sementara atau pelaksana harian yang ditunjuk belum bisa mengambil kebijakan semacam itu. Demikian diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Lombok Barat yang membidangi Aset dan Pemerintahan, I Nyoman Arsa. “Bupati harus segera melakukan mutasi untuk mengisi jabatan yang lowong, karena akibat kabatan lowong itu mulai menganggu pelayanan terhadap masyarakat (publik),” ungkapnya, Jumat (15/2) kemarin. Politisi PDIP ini mengharapkan Bupati segera melakukan mutasi karena hal ini menjadi kewenangan Bupati selaku kepala daerah, ia menilai jabatan lowong itu mendesak diisi agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Ia mengamati, selama jabatan lowong khususnya di dinas terkait sedikit mengalami kemunduran dari segi pelayanan. Bahkan, tidak jarang mogok. Ia membuktikannya sendiri, beberapa pengusaha yang ingin berinvestasi di galian C, Desa Batu Mekar mengeluhkan lambannya keluar izin dari Dinas Pertambangan. Pengusaha jelasnya, sudah melengkapi izin namun sampai saat ini belum dikeluarkan pihak terkait. Alasannya, karena pejabat tinggi (kepala dinas) yang berwenang tidak ada. “Makanya jabatan lowong itu harus segera diisi,” tukasnya. Lebih jauh dikatakan, tarik ulur mutasi juga dinilainya kurang bagus untuk keseimbangan birokrasi dan organisasi. Karena selain mengganggu pelayanan, juga mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal ini tentu harus disikapi dengan cepat dan cermat olah bupati, apalagi sebentar lagi akan ada kegiatan Pilkada. Ia menambahkan, Bupati juga harus cermat memilih dan menempatkan pejabat agar sesuai tupoksi dan keahliannya. “Jangan sampai orang kesehatan ditaruh di penyuluh,”jelasnya. Sementara itu, Ketua Komisi I, Hamroni SH., juga menyarankan kepada Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony untuk segera melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemkab setempat. Menurutnya, mutasi mendesak dilakukan karena keperluan organisasi birokrasi agar efektif dalam melayani masyarakat. “Intinya mutasi itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap politisi partai Hanura ini. Dalam hal ini menempatkan pejabat, Bupati harus cerdas dan pintar memilih pejabat yang akan mengisi jabatan strategis tersebut. Karena hal ini berpengaruh terhadap roda pemerintahan untuk melayani masyarakat. Menurutnya,jangan sampai karena satu atau dua pejabat yang tersangkut kasus menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu Bupati Lombok Barat menyatakan, mutasi akan segera dilakukan. Kalau tidak minggu ini, minggu depan mutasi akan dilakukan. Beberapa jabatan lowong karena pejabatnya pensiun dan tersangkut kasus juga akan diganti. “Insya Allah secepatnya kita akan mutasi, karena kebutuhan birokrasi,” ujarnya. Mutasi dalam birokrasi hal lumrah, dalam hal ini Pemkab akan mempertimbangkannya dengan matang karena berkaitan dengan pelayanan terhadap publik. Ia menjamin selama jabatan lowong dan diisi dengan pejabat sementara tidak akan menganggu pelayanan publik. Khusus pejabat yang tersangkut hukum pihaknya sudah menindak tegas dengan memecat dan menunjuk Plt. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap pemerint a h a n yang beb a s KKN. (her) I Nyoman Arsa (Suara NTB/her)

(Suara NTB/smd)

WISATA - Selain membangun bundaran yang cukup megah di jalur bypass BIL, Pemkab Lobar juga membangun taman kota di wilayah Beleka Gerung. Sore harinya, taman kota itu kini menjadi salah satu tujuan wisata warga sekitar karena pemandangannya yang cukup menarik.

Disinyalir Bermasalah

Sekolah Penerima ’’Block Grant’’ akan Diaudit Khusus Praya (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal melakukan audit khusus atas pelaksanaan proyek fisik di sekolah-sekolah penerima dana bantuan Block Grant serta bantuan sosial dari pemerintah pusat tahun 2011 dan 2012 lalu. Pasalnya, dalam pelaksanaan proyek-proyek fisik di sekolah penerima dana tersebut, disinyalir banyak yang bermasalah. Tim khusus pun kini tengah dipersiapkan untuk melakukan audit tersebut. “Tim yang akan diterjunkan sebanyak 10 tim,” ungkap Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, ketika dikonfirmasi Suara NTB, usai Maulid Bersama di Kantor Bupati Loteng, Jumat (15/2) kemarin. Mengingat jumlah sekolah yang akan diadit cukup banyak, maka tim Inspektorat Loteng itu nanti akan dibantu tim dari Inspektorat Jenderal pusat. Namun berapa jumlah tim yang akan dilibatkan, belum dipastikan. Ia menjelaskan, pelibatan tim Inspektorat pusat tersebut karena dana yang akan diaudit meru-

pakan dana pusat yang ditransfer langsung ke sekolah-sekolah penerima. Sekaligus, untuk membantu mengoptimalkan proses audit terhadap sekolah bersangkutan. Audit sendiri, lanjut Aswatara akan dimulai pada Bulan Maret mendatang. Karena memang kesepakatan dengan tim pusat pada bulan tersebut. “Yang akan kita audit semua sekolah penerima dana pusat. Baik itu berupa dana blok grand maupun dana bantuan sosial. Mulai dari tingkat PAUD hingga SMA,” timpalnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, audit khusus tersebut dipandang perlu dilakukan. Karena ada beberapa laporan yang masuk kalau pelaksanaan proyek-proyek yang didanai dari dana pusat tersebut, banyak yang bermasalah. Dan, memang setelah dilakukan penelusuran awal pihak Inspektorat juga menemukan ada indikasi penyimpangan. Sehingga akhirnya diputuskan untuk melakukan audit khusus. Diluar audit reguler. Tetapi memang tidak disemua sekolah penerima dana. Ada juga sekolah yang memang tidak

ditemukan indikasi penyimpangan. Akan tetapi, tetap akan audit. Untuk melihat lebih dalam lagi. “Dari sekitar banyak sekolah penerima dana blok grand dan ditambah sekolah penerima dana bantuan sosial selama dua tahun terakhirnya, ada sekitar 20 sekolah yang terindikasi ada penyimpangan,” tegas Aswatara. Bentuk penyimpangan pun hampir sama. Dimana dana yang terpakai untuk membangun, jauh lebih kecil dari dana yang tersisa. Sehingga menimbulkan kecurigaan, kalau ada permainan dalam pelaksanaan proyek. Ia mencontohkan seperti salah satu sekolah di Otak Dese Praya, dana yang diterima lebih dari Rp 200 juta, tetapi yang digunakan hanya Rp 100 juta lebih. Padahal proyeknya sudah selesai. Dan, rata-rata memang dana yang tersisa masih berada direkening sekolah. “Penyelidikan

akan kita awali dari rekening masing-masing sekolah. Untuk memastikan keberadaan dana yang ada,” imbuh. Baru kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi nanti pihaknya akan menelurusi bagaiman bisa dana yang tersisa jauh lebih banyak dari pada dana yang digunakan. Padahal sejak awal sudah ada perencanaan sebelum dilakukan pembangunan. Mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini, menambahkan, sebagai persiapan awal, pihaknya masih mengumpulkan data dan keterangan jumlah penerima dana pusat selama dua tahun terakhirnya. Karena memang, data pasti sekolah penerima dana pusat dan besaran dana yang diterima belum lengkap. “Data awal masih kita kumpulkan. Sebelum kemudian nantinya proses audit dilaksanakan awal Maret depan,” pungkasnya. (kir)

Inspektorat Temukan Pelanggaran Bupati Lobar Ancam Administrasi di SMAN 2 Praya Cabut Izin Investor

Praya (Suara NTB) Proses audit terhadap pengelolaan dana di SMA Negeri 2 Praya berhasil dituntaskan pihak Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dari hasil audit yang dilakukan, Inspektorat Loteng menemukan adanya pelanggaran administrasi dalam proses pengelolaan keuangan di sekolah tertua di Loteng tersebut. “LHP (laporan hasil pemeriksaan) sudah selesai. Dan, memang ada ditemukan pelanggaran administrasi keuangan di sekolah tersebut,” sebut Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Jumat (15/2) kemarin. Ditemui di Kantor Bupati Loteng, Aswatara mengungkapkan, dalam proses audit pihaknya menemukan ada kejanggalan dalam pengelolaan keuangan di SMAN 2 Praya. Dimana ada sekitar Rp 200 juta dana sekolah yang tidak jelas pengunananya. Namun setelah ditelusuri pihaknya menemu-

kan kalau dana tersebut ternyata sudah dicairkan oleh bendahara. Tetapi tidak dilaporkan ke kepala sekolah. Dimana ada Rp 140 juta yang disimpan di brangkas sekolah sementara sisanya Rp 60 juta, dibawa oleh bendahara. Padahal sesuai aturan, dana dalam jumlah besar harus disimpan di bank. Seluruh dana yang sudah ditarik tersebut sudah kita minta dikembalikan dan disimpan di rekening sekolah. “Dari laporan awal ada dana sekolah sekitar Rp 240 juta. Tetapi yang masih tersimpan di bank hanya Rp 40 juta. Sehingga setelah ditelusuri dana yang Rp 200 juta ternyata sudah dicairkan. Tetapi penjelasan proses pencairan dana tidak ada. Jadi, semua dana yang sudah dicairkan itu sudah ditarik kembali,” jelasnya. Lebih lanjut, Aswatara menjelaskan, dari hasil audit tim juga menemukan masih ada belasan juta dana sekolah yang pertang-

gung jawaban penggunaannya tidak jelas. Dan, kejelasan penggunaan dana itulah kini masih terus ditelusuri. “Pengakuan dari pihak sekolah, dana tersebut untuk keperluan melayat. Kendati demikian, tetap harus dipertanggung jawab,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya sampai saat ini masih memberikan waktu bagi pihak sekolah mengklarifikasi kejelasan penggunaan dana yang dimaksud. Jika memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka konsekuensi harus dikembalikan ke kas negara. Kedepan, tambah Aswatara kasus di SMAN 2 Praya tersebut bisa jadi pelajaran. Bukan hanya bagi SMAN 2 Praya, tetapi juga bagi sekolah-sekolah lainnya. Ia pun mengakui, kalau saat ini pihaknya tengah membidik sekolah lainnya. Terkait persoalan yang sama. “Setelah audit SMAN 2 Praya rampung, kita akan bidik sekolah lain,” tandasnya. (kir)

Ratusan Bangunan Belum Dibebaskan

Dewan Kecewa, Pemprov Hanya ’’Sharing’’ Rp 5 Miliar Selong (Suara NTB) Sedikitnya 322 unit bangunan dan 8 hektar lahan di kawasan areal genangan bendungan Dam Pandandure tahun 2013 ini belum dibebaskan. Taksiran harganya sekitar Rp 12,5 miliar lebih. Tahun 2013 ini Pemerintah Lotim mengalokasikan anggaran Rp 7,5 miliar. Dari total yang diprediksi sisanya Rp 20 miliar, harapannya dapat diatasi Pemprov NTB. Sayangnya Pemprov hanya memberikan Rp 5 miliar. Hal ini membuat Dewan setempat kecewa. Kepala Bagian Tata Pemerintahan H. Najamudin di Selong Jumat (15/2) kemarin menyampaikan, sebagaimana Surat Bupati Lotim ke Pemprov NTB, sisa dana Rp 20 miliar sesuai dengan hitungan terakhir. Dimana, terjadi pembengkakan jumlah dana yang harus dibayar karena ada warga yang rumahnya mengalami perubahan nilai. Saat ini, Pemda Lotim tengah melakukan validasi data warga yang akan menerima pembebasan lahan. Dalam waktu dekat segera akan dibayarkan. Ditempat terpisah, Asisten I Setda Kabupaten Lotim, H. Sahabudin menyebutkan informa-

si dari Provinsi NTB tahun 2013 ini memberikan Rp 5 miliar. Sebenarnya, Pemkab Lotim mengharapkan lebih. Harapannya bisa dipenuhi pada perubahan mendatang. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lotim, Makmun mengaku kecewa mengetahui nominal sharing provinsi hanya Rp 5 miliar untuk menuntaskan pembebasan lahan bendungan. Padahal jauh sebelumnya sudah ada kesepakatan antara provinsi dengan kabupaten fifty-fifty. Makmun pun mempertanyakan komitmen Pemprov NTB mengenai pembebasan lahan. Sisa Rp 12,5 miliar dari total sisa yang dibutuhkan sejatinya bisa disediakan Pemprov NTB. Ia pun menuntut Pemprov komitmen dengan kesepakatan. Sejauh ini dinilai, nilai dana yang dikeluarkan untuk pembebasan didominasi Pemda NTB. Ratusan miliar anggaran yang diperuntukkan bagi pembebasan lahan sebagian besar dikeluarkan dari APBD Lotim. Harapannya, Pemprov menuntaskan sisa pembayaran yang belum. Pasalnya, tahun 2014 mendatang Pandandure sudah harus beroperasi. (rus)

Telantarkan Lahan

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony mengancam akan mencabut izin investor atau pihak ketiga yang telah diberikan izin mengelola lahan namun tak kunjung beraktivitas di lapangan. Pihaknya sudah melayangkan surat dua kali, namun tak kunjung direspon investor terkait. Karena itu, pihaknya sudah memanggil investor terkait dan memperingatkan agar segera melakukan kegiatan. “Saya sudah warning investor yang telantarkan lahan itu, jika surat ke tiga tidak direspon maka kami akan lakukan langkah tegas dengan mencabut izinnya bila perlu diambil alih lahan itu,” ungkap Bupati dikonfirmasi Jumat (15/2). Sejauh ini, pihaknya sudah menyurati dua kali sejumlah investor yang menelantarkan lahannya. Menurutnya, banyak investor yang sudah memegang izin di Lombok Barat, terutama di Senggigi dan Sekotong yang menelantarkan lahannya. Untuk itu, ia sudah memerintahkan Kepala Dispenda dan Dinas Pariwisata untuk melakukan pelacakan. Lebih jauh dikatakan, untuk mengetahui kesungguhan dan rencana investor yang masuk ke Lobar pihaknya meminta investor mempersentasikan rencananya itu kepada tim terdiri dari pekerjaan umum, BLHP dan perizinan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi bagaiman RTRW, dan berkaitan dengan Amdal serta perizinan. Di Lobar saat ini sedang dilirik banyak investor antara lain kawasan Sekotong. Selain itu, di daerah Labuapi juga akan dibangun semacam hotel dan mall. Namun, hal itu masih ada perdebatan alot berkaitan dengan RTRW. Menurut pihak

dari tata ruang, kawasan itu masuk lahan sawah abadi sementara menurut Bupati RTRW bisa bersifat fleksibel. “Masih ada perdebatan terkait RTRW, apakah itu untuk pariwisata atau untuk sawah abadi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lobar, Drs. I Gede Renjana, M.Ba mengakui banyaknya investor yang menelantarkan lahan yang sudah diberikan izin pengelolaan oleh Pemda. Pihaknya mencatat sedikitnya terdapat empat investor khusus di kawasan Sekotong yang ditelantarkan. “Itu ada di Bangko-bangko, ada empat investor pemegang izin bertahun-tahun namun tak ada kegiatan,” ungkap Gede Renjana. Khusus di Sekotong, saat ini investor yang serius yakni PT Meang Pinansula Resort dan PT Teluk Mekaki di daerah Pelangan. Atas perintah Bupati, pihaknya sudah meminta investor terkait segera melakukan kegiatan. Pihaknya secara intensif melakukan pengawasan dan evaluasi perkembangan di lapangan. K e t i m p a n g a n Infrastruktur Menanggapi banyaknya investor yang menelantarkan lahan, Angggota Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim, ST mensinyalir persoalan itu karena kurang tegas dan tanggapnya Dinas terkait yang menangani masalah ini dalam mengeksekusi arahan pimpinan dalam hal ini Bupati. Sejauh ini ia melihat, Bupati sudah banyak mengeluarkan peringkatan kepada investor nakal namun bawahannya dalam hal ini Disbudpar kurang responsif. “Ini dinas terkait yang kurang respon terhadap arahan bupati, itu salah satu masalahnya,” jelasnya. (her)


SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Sekda KSB Anggap Eksekutif Tak Diundang di Paripuna Dewan Keberatan PT AKAS Masih Wajar

DPRD Dinilai Melanggar

Taliwang (Suara NTB)PT Anugrah Karga Agra Sentosa (AKAS) tetap diharuskan membayar pajak galian C yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. W. Musyafirin, MM menyebutkan, keberatan perusahaan yang memanfaatkan hasil galian Cnya tersebut untuk melancarkan proyek pembangunan jalan milik Pemda KSB sebagai sebuah kewajaran. “Keberatan mereka itu wajar dan itu bukan bahasa penolakan (membayar, red). Makanya saya (Suara NTB/bug) bilang mereka tidak bisa menoW. Musyafirin lak dan harus tetap membayar apa yang menjadi kewajiban mereka saat ini,” jelas Sekda saat ditemui wartawan, Jum’at (15/2). Tak hanya mewajibkan membayar, Sekda bahkan menjamin perusahaan asal pulau Jawa itu akan menunaikannya. Ia mengatakan, pembayaran pajak galian C PT AKAS itu akan langsung dipotong pemerintah dari hasil pembayaran pekerjaan proyek jalan multiyears (tahun jamak) yang kini dikerjakan oleh perusahaan bersangkutan. “Tidak mungkin bisa mereka mengelak. Kami kita akan potong langsung dari pembiayaan proyek,” cetus Musyafirin. Meski menjamin akan dibayarkan, Sekda tak memberikan rincian seputar protes PT AKAS yang menganggap nilai pajak yang diterapkan pemerintah itu terlalu besar. Alih-alih menjawab, Musyafirin justru menyebutkan jika protes PT AKAS itu tetap mendapat atensi di mana kini regulasi yang dijadikan landasan penetapan jumlah pembayaran pajak galian C perusahaan tersebut kini tengah dikaji di bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda). “Kita tetap pertimbangkan keberatan mereka, makanya sekarang regulasinya sedang kita kaji,” timpalnya. Dilakukannya kajian terhadap regulasi yang dijadikan landasan hukum penetapan nilai pajak galian C yang dikenakan kepada PT AKAS terkesan akan adanya perubahan terkait nilai pajak tersebut. Ditanya soal kemungkinan perubahan nilai itu, Sekda kembali tak memberikan komentar banyak. Ia hanya menegaskan dalam persoalan ini, PT AKAS hanya keberatan dengan penetapan nilai pajak yang dikenakan kepadanya dan tetap akan dibayarkan. “Pasti akan dibayar, mereka tidak bisa menolak,” ujarnya. Untuk diketahui, berdasarkan perhitungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) jumlah pajak galian C yang harus dibayarkan PT AKAS kepada daerah sekitar Rp 480 juta. Nilai itu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 Tahun 2011 tentang pajak galian non logam di mana dalam aturan ini ditetapkan secara rinci tiap satuan jumlah pajak galian C sesuai dengan ukuran batuannya. (bug)

Pemkab Harap Kembali Jadi Pusat Perekonomian Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengharapkan KTM Tambora mampu merekonstruksi kembali wilayah Tambora menjadi pusat kegiatan ekonomi seperti sebelum meletusnya Gunung Tambora sekitar 200 tahun yang lalu. Demikian Wakil Bupati Bima Drs H Syafruddin HM Nur saat menyampaikan harapannya dalam Rapat Kelompok Kerja (Pokja) KTM Tambora di aula Kantor Pemkab Bima, Kamis (14/2). Untuk itu, katanya, langkah strategis yang sudah dicanangkan hingga 2014 harus dapat dipastikan kawasan Tambora khususnya di Pusat KTM menjadi pusat pertmbuhan wilayah di lingkar utara Kabupaten Bima. UntukmendukungkeberadaanKTMdalamtahun2013/2014,Pemda berharap adanya program perluasan jaringan tenaga listrik melalui Kementerian ESDM RI, perluasan jaringan telekomunikasi baik kabel maupun seluler, menggerakkan usaha pariwisata vulkanologi di kawasan kawasan Tambora menjadi satu rangkaian wisata mulai dari Bali-Lombok-PulauMoyo-Tambora-PulauKomodo.Soalpengembagan Kawasan Tambora, katanya, sejak tahun 2006 Pemkab Bima telah sangat proaktif untuk menjadikan lereng utara Tambora sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Bentuk perhatian tersebut antara lain dengan membangun jalan lintas Tambora dari arah Piong -Labuhan Kananga sekitar 50 km dengan dana tahun 2016 sebesar Rp 8 Milyar. Selain itu menciptakan permukiman Transmigrasi di lereng Tambora sebanyak 6 permukiman dan 1 calon permukiman. Khusus untuk pemukiman Transmigrasi, ditargetkan pada tahun 2013 dapat dituntaskan pembangunan SP. 6 (375 KK), selanjutnya pada tahun 2014-2015 dapat dibuka SP. 7 (250 KK), pada tahun 2016/2017 dan SP. 8 (± 200 KK). Sementara itu DR. Ir. Chamidun Daim, MMA dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang menjadi nara sumber menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan KTM Tambora harus dari sejumlah sisi. Antara lain sisi pengembangan usaha, perlu diberdayakan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di KTM Tambora. Selanjutnya, kelembagaan-kelembagaan atau badan pengelola untuk menunjang usaha perlu ditingkatkan serta akses jalan untuk menunjang usaha masyarakat perlu diperhatikan. “Terakhir, pengembangan energy baru seperti energy listrik dan peningkatan potensi yang ada perlu dicarikan solusinya dengan Kementrian ESDM,” terangnya. (use)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi, S.H, meradang, setelah mengetahui eksekutif tidak diundang dalam paripurna terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan. Dinilai DPRD Sumbawa telah melanggar tata tertib yang mereka susun sendiri. Apalagi setelah melihat DPRD yang terus saja melakukan pembahasan tanpa mengundang para pihak. Padahal masukan dari pihak luar terkait penyempurnaan Ranperda sangat dibutuhkan. “Saya kalah Suara. Kita bertiga dengan Sambirang Ahmadi (Ketua Komisi IV) dan Abu Bakar (anggota Komisi I) yang menolak pembahasan dilanjutkan tanpa kehadiran eksekutif dan pihak lainnya. Untuk kemudian dipending dan dilanjutkan ke hari berikutnya.

Namun, pimpinan dan anggota DPRD lainnya tetap melanjutkan pembahasan,” tandas Jeff, panggilan akrabnya, kepada wartawan, Jumat (15/2). Menurutnya, baru kali ini terjadi dalam sejarah DPRD Sumbawa, eksekutif tidak diundang dalam rapat paripurna. Apa ini bentuk kebodohan, atau memang sengaja eksekutif tidak diundang. Ketika pihaknya mempertanyakan alasan kenapa tidak diundang, malah sibuk saling menyalahkan. Katanya, hasil rapat

Badan Musyawarah (Bamus), pihak eskekutif memang tidak diundang. Ada pula yang menyalahkan bagian Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD. “Kok undangan ini dianggap sepele. Padahal kehadiran eksekutif dan para pihak sangat diperlukan. Jadi, mekanisme pembahasan Ranperda ini sudah keliru,”tandasnya. Bagi Jeff, ini jelas melanggar tata tertib DPRD. Bagaimana mungkin Perda bisa tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik nantinya, kalau proses dari

awal sudah salah. Meski sudah memprotes dengan keras, agenda paripurna pertama, laporan komisi-komisi terhadap Ranperda inisiatif Dewan tetap dilanjutkan. (arn)

Jamaluddin Afifi (Suara NTB/arn)

Puluhan Kusir Cidomo Datangi Kantor Satpol PP Taliwang (Suara NTB)Puluhan kusir cidomo yang kerap beroperasi di kawasan pasar Terminal Taliwang mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kehadiran pengerah alat angkut tradisional lengkap dengan cidomonya tersebut menyusul diamankannya beberapa rekan mereka oleh aparat Satpol PP sebagai buntut perusakan portal larangan masuk yang dibuat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) di pintu gerbang pasar Terminal Taliwang. “Mereka juga datang sekalian menyelesaikan persoalan motif perusakan portal itu,” jelas kepala Satpol PP KSB Agus Hadnan kepada media ini. Agus menjelaskan, motif perusakan portal oleh sejumlah kusir cidomo itu dipicu kecemburuan terhadap para tukang ojek sepeda motor yang ternyata tetap masuk ke areal Pasar-Terminal Taliwang. Padahal sebelumnya sesuai dengan peraturan Dishubkominfo dan atas kesepakatan para kusir cidomo dan tukang ojek motor, keduanya dilarang masuk areal Pasar-Terminal karena telah disediakan tem-

(Suara NTB/bug)

PARKIR - Puluhan cidomo diparkir di depan kantor Satpol-PP KSB saat para kusir cidomo mendatangi kantor penegak Perda tersebut, Jum’at (15/2). pat tersendiri. “Sebenarnya para kusir cidomo ini sempat melaporkan kecurangan sejumlah oknum pengojek yang tidak taat aturan itu kepada kepala pasar.

Tapi oleh kepala pasar diarahkan ke Dishubkominfo karena kewenagan ada di sana. Nah saat akan melapor ke petugas di terminal ternyata tak satu pun petugas

Dishubkominfo yang hadir, dan karena kesal sejumlah kusir pun akhirnya merusak portal yang ada di gerbang Pasar-Terminal,” urai Agus. Setidaknya dari beberapa

kusir cidomo yang diamankan pihak Satpol-PP, enam orang di antaranya mengakui sebagai pelaku perusakan Portal miliki Dishubkominfo tersebut. Agus mengatakan, setelah melakukan komunikasi dengan intens kepada pengurus persatuan kusir cidomo dengan melibatkan pihak Dishubkominfo dan pengelola pasar serta perwakilan tukang ojek, maka persoalan itu pun akhirnya menemui penyelesaian. Keenam kusir yang melakukan perusakan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia memperbaiki kembali fasilitas milik Dishubkominfo tersebut. Sementara terkait larangan cidomo dan tukang ojek masuk areal Pasar-Terminal tetap diberlakukan. Dan kesepatan ulang antara para kusir cidomo dan tukang ojek kembali diberlakukan, agar kedua belah pihak tidak lagi melanggarnya. “Jadi sekarang semuanya sudah clear (beres). Tidak ada persoalan lagi, portal oleh mereka (kusir cidomo dan tukang ojek) akan diperbaiki bersama-sama dan mereka juga siap kembali ke kesepakatan awal dengan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dishubkominfo di Pasar-Terminal Taliwang,” pungkasnya. (bug)

Dugaan Korupsi Kepala Kemenag Bima

Tunjangan Sertifikasi Dipotong untuk Ulang Tahun Mataram (Suara NTB) Setelah berkasnya masuk ke pengadilan Tipikor Mataram, Kepala Kemenag Bima, H. Yaman H. Mahmud mengaku siap disidangkan. Namun sebelum itu, ia membantah merugikan keuangan negara. Melalui pengacaranya, Muhammad, SH, ia membantah pemberitaan yang menyebut kerugian negara mencapai Rp 600 juta. Ang-

ka sebenarnya menurut Muhammad, potongan dana sertifikasi dari ratusan guru di lingkup Kemenag Kabupaten Bima itu hanya Rp 125 juta. “Itu pun bukan kerugian negara. Itu uang guru kok, yang disumbangkan kepada kantor (Kemenag, red) untuk kegiatan ulang tahun kantor,” tegas Muhammad kepada Suara NTB, Kamis (14/1). Dijelaskannya, dana terse-

but sebelumnya bukan murni potongan, melainkan sumbangan sukarela dari para guru yang menerima tunjangan sertifikasi. Jumlah totalnya pun mencapai Rp 140 juta. “Apa itu yang disebut dengan kerugian negara?, bukan kan? Karena uang itu sudah diserahkan kepada para guru. Terkecuali, negara membayar ulang, kemudian pembayaran kedua itu dipo-

Seorang Ayah Diduga Perkosa Anak Kandungnya Sumbawa Besar (Suara NTB)Seorang gadis, Melati (18) bersama kakaknya, Mawar (19), warga Kelurahan Uma Sima melaporkan dugaan pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung Melati sendiri, Dm (49), ke Mapolres Sumbawa. Bahkan, dari hasil pemeriksaan awal, dugaan persetubuhan terlarang tersebut telah dilakukan sejak 2010 hingga sempat membuat Melati (nama samaran) hamil. Sebagaimana diungkapkan Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu. Erwan Yudha Perkasa, S.H, kepada wartawan, Jumat (15/2). Melati datang bersama kakaknya Mawar (nama samaran) yang menjadi saksi, datang melaporkan kejadian ini sekitar pukul 21.00 Wita, Kamis malam. Peristiwa yang dilaporkan, pada hari Jumat, 7 Desember 2012, sekitar jam 02.00 Wita, terjadi pemerkosaan atas diri Melati (pelapor) oleh Dm orang tuanya. Sesuai dengan isi laporan, pada malam terse-

but, ayah kandungnya memaksa Melati untuk melaksanakan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar Melati. Namun, Melati telah berusaha menolak diajak berhubungan badan. Dan ayahnya mengancam pelapor dengan katakata, saya akan bunuh kamu, kalau kamu tidak mau melayani saya. Akhirnya karena takut dibunuh, Melati dengan terpaksa melayani nafsu bejat ayahnya. Hubungan persetubuhan ini sudah berlangsung sejak 2010 sampai dengan Desember 2012. Atas kejadian ini, Melati trauma dan melaporkan kejadian ini ke Polres Sumbawa. Melati pun sudah melayangkan permohonan visum Et Repertum. “Pelapornya anak kandung terlapor, dua orang wanita adik - kakak masih muda. Sebagai pelapor adiknya sendiri,” jelasnya. Dari hasil konfirmasi awal, sambung Kasat Reskrim, kakak Melati, Mawar bisa menghindari ayah kandungnya. Jadi, hanya sebatas dipegang saja. Namun, Melati, diduga telah diperkosa beberapa kali. Bahkan Melati sempat hamil empat bulan, sebe-

lum akhirnya digugurkan sendiri. Bahkan mereka berdua sempat lari ke Mataram, menghindari Dm yang mereka kenal dengan tempramennya yang keras dan takut dibunuh. Lalu di Mataram, ketemu dengan seseorang yang peduli dan mengajak mereka balik ke Sumbawa untuk seterusnya dilaporkan ke Polres Sumbawa. “Saat kejadian pun, ada dari orang tuanya yang perempuan (Ibu Melati) yang mengetahui tindak perbuatan suaminya, namun takut menegur,” ujar Erwan. Atas perbuatan ini, pelaku bakal dijerat UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU 34 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. “Untuk sementara pelaku baru hanya dapat fotonya saja. Bapaknya korban yang melakukan perbuatan persetubuhan. Nanti kita kembangkan. Kalau memang sudah kuat, kita lakukan upaya penangkapan,” pungkas Kasat Reskrim. (arn)

tong, baru bisa disebut kerugian negara,” tegasnya. Bahkan yang dilakukan kliennya sudah proaktif dengan mengembalikan dana itu mencapai Rp 190 juta tahun 2011 lalu ke kas negara setelah menjadi temuan BPK. Hanya saja mantan Politisi Udayana ini tidak ingin membeberkan semua kejanggalan pada proses terjeratnya Yaman tersebut. Karena se-

mua pembelaan akan disampaikan di persidangan nanti. “Kita lihat saja sidangnya besok (hari ini, red),” kata Muhammad. Terpisah, Humas PN Mataram, Pastra Joseph Ziraluo, SH, MH mengakui sidang memang sempat dijadwalkan Kamis kemarin. Namun karena alasan teknis, jadwal sidang tetap untuk perkara Yaman diundur. (ars)

Komnas HAM akan Rekonstruksi Kasus Terorisme Bima Mataram (Suara NTB)Sejauh ini, perkembangan kasus terorisme masih terus dilakukan pendalaman, khusus pada kejadian penembakan lima terduga teroris di Bima, yang diindikasikan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tim Densus 88. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Republik Indonesia akan menyimpulkannya setelah dilakukan rekonstruksi kasus. “Rekonstruksi kasus ini akan kita lakukan bersamaan dengan kasus teroris di Sulawesi Tenggara dan Poso,” demikian Komisioner Komnas HAM RI, Siti Noor Laila pada keterangan persnya di Hotel Santika Mataram, Kamis malam (14/2). Selama tiga hari, sejak Selasa (12/2) lalu dilakukan pendalaman data-data dan bukti-bukti terkait pemberantasan terorisme di daerah ujung timur NTB tersebut, yang dikomandoinya langsung dengan melibatkan lima staf Komnas HAM. Tiga sumber imformasi yang sudah dikumpulkan, yakni keterangan langsung dari keluarga korban, organisasi masyarakat, serta pengumpulan informasi dari pihak kepolisian. Data yang terkumpul ini kemudian akan dijadikan acuan, untuk mengambil kesimpulan secara kelembagaan di tingkat pusat. Belum berani dibocorkan apa yang menjadi kesimpulan awalnya, karena informasi-informasi yang sudah terserap

di lapangan, masih akan dilakukan pengkajian ulang secara akumulatif. Dan tetap dilandaskan kesimpulan pastinya, setelah dilakukan rekonstruksi kasus. ‘’Ibarat puzzele, masih kita susun data-datanya, kita analisa kembali, karena setiap informasi punya versi yang berbeda-beda,” imbuhnya. Kembali diurai, disentuhnya kasus terorisme di Dompu ini oleh Komnas HAM, mengingat karena adanya indikasi pelanggaran HAM pada pelaksanaan operasi pasukan yang menelan lima korban tersangka terorisme, Bahtiar, Roy, Anas, Andi dan Faiz. Tidak kemudian memastikan bahwa, Densus 88 telah melanggar HAM, dalam penanganan kasus tersebut. Pada bagian lain, dari lima tersangka teroris yang meninggal, terdapat salah seorang yang masih dicari pihak keluarga hingga kini, yakni Sirajudin. Masih dipertanyakan menurut Laila, terkait keberadaan Sirajudin ini. Karena hingga kini, pihak Kepolisian belum menyimpulkan, apakah Sirajudin adalah termasuk dari kelima korban tersebut yang menggunakan nama lain atau alias. Mengingat, terbentur lamanya proses tes DNA. “Tetapi Sirajudin ini adalah terhitung sebagai warga Dompu yang menghilang secara tiba-tiba dan tidak diketahui keberadaannya, ini yang masih menjadi pertanyaan keluarganya,” demikian Laila. (bul)


RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

KPU Temukan 130.000 Lebih Pemilih Fiktif Dari Hal. 1 “Memang asumsi kita, DP4 itu terlalu banyak, begitu juga penduduk kita terlalu banyak,” ujarnya. Menurut Fauzan, jumlah pemilih yang tercantum dalam DP4 mencapai 3.917.984 jiwa. Meski pihaknya telah menemukan begitu banyak pemilih fiktif, namun Fauzan tetap

meminta masyarakat untuk terus mengawasi proses pemutakhiran data pemilih yang kini sedang berlangsung. “Kita juga meminta bantuan dari semua parpol untuk ikut membantu mengkritisi DPS yang sudah diumumkan, sampai ditetapkan nanti pada tanggal 22 Maret 2013,” pungkas Fauzan. (aan)

Murni Lakalantas Dari Hal. 1 Demikian disampaikan, Komisioner Komnas HAM RI, Siti Noor Laila di Mataram, Kamis (14/2) malam. Jadi informasi yang beredar yang menyebutkan bahwa Arniyati tewas karena diperkosa, tidak benar. ‘’Ini murni lakalantas,’’ tegasnya. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta pihak Kepolisian untuk menindak tegas oknumoknum yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan social itu. ‘’Para tersangka harus diproses, dengan menggunakan Undang-undang nomor 40 tahun 2008, tentang penghapusan ras dan etnis, dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta,’’ jelasnya. Pada kasus yang mengorbankan dua etnis ini katanya, telah dilakukan pendalaman oleh Komnas HAM, selama lima hari pada bulan Januari lalu. Dengan mengumpulkan data dan informasi dari pihak rumah sakit, Kepolisian, saksi, keluarga korban, mahasiswa, NGO, pengungsi, serta PHDI NTB dan Sumbawa. Kronologi kejadian yang dihimpunnya dari temuan lapangan, sumber informasi utama dari sopir kendaraan yang mengantar langsung

para korban ke RSU. Pada Minggu malam, kurang lebih pada pukul 00.00 Wita, mobil pick up warna putih melaju pada daerah sepi yang sedang terjadi perbaikan jalan. Secara tiba-tiba, kendaraan pick up tersebut disalip kendaraan roda dua. Tak lama setelah dua kendaraan tersebut menyalip, mobil pick up tersebut, distop oleh para pekerja jalan yang lembur. Sopir ini diminta bantuannya untuk mengantar dua korban yang menyalip tersebut ke rumah sakit, karena terkena musibah kecelakaan. Ternyata korban adalah pengendara sepeda motor yang menyalipnya. Keduanya kemudian dilarikan ke RSUD Sumbawa. Dua korban itu, akhirnya diketahui bernama Gde dan Arniyati. Kurang lebih pukul 02.00 dini hari, pihak rumah sakit menginformasikan langsung keadaan korban pada pihak keluarga. Pada kesempatan itulah, benyak diantara yang datang mengambil gambar korban Arniyati. Gambar tersebutlah, yang kemudian diposting ke jejaring sosial. (bul)

Bea Cukai Tertutup, Polres Mataram Libatkan Mabes Polri Dari Hal. 1 “Pesan bapak, belum bisa bertemu wartawan,” ujar petugas pos jaga bernama Mustakim. Kedua kalinya wartawan mendatangi kantor di Jalan Yos Sudarso itu siang kemarin. Mustakim justru menyebut atasannya tengah berada di Kanwil DJBC Bali. ‘’Bapak sudah berada di Bali,’’ kilahnya. Penjelasan sama disampaikan staf Bea Cukai di bagian TU. ‘’Bapak saat ini sedang di bandara mas,’’ ujar pegawai itu yang dihubungi via telepon. Sementara pihak Polres Mataram kemarin langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, untuk melacak keberadaan Rudy, Direktur PT Wisma Inkopad Indonesia, yang terindikasi pemilik 4.428 unit BB dan iPhone tersebut. ‘’Hari ini Polres Mataram langsung berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait kasus ini. Sebab yang dicari, juga berkaitan dengan perusahaan

penerima barang di Jakarta,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, sore kemarin. Sampai sejauh ini, pihaknya masih melacak siapa yang paling bertanggung jawab dalam penyelundupan barang senilai Rp 20 miliar tersebut. Disisi lain, diakui koordinasi dengan Bea Cukai masih intens, dalam rangka mengungkap dugaan keterlibatan orang di dalam Bandara Internasional Lombok (BIL), sehingga barang itu bisa lolos dan sampai ke Mataram. Sukarman juga tak menampik kecurigaan, sudah banyak barang bukti yang lolos dan luput dari pengamatan Kepolisian dan pihak Bea Cukai. Maka dengan koordinasi itu, dalam rangka makin memperketat penjagaan dan menemukan pola yang tepat sehingga tidak ada lagi barang lolos begitu saja. (ars)

Gubernur Tuntut Perbedaan Formulasi Kebijakan Anggaran Pusat Dari Hal. 1 Sebab NTB sebagai salah satu provinsi kepulauan memiliki tantangan berbeda dengan provinsi daratan. Ia berharap Komisi XI DPR RI bisa berperan aktif dalam mengakomodir aspirasi daerah tersebut. “Disini peran DPR RI khususnya Komisi XI untuk mencoba merangkum itu semua dan mengambil pendekatan yang mengakomodir kekhususan-kekhususan itu sehingga tidak kita dengar lagi ketimpangan pembangunan di Indonesia bagian Timur , Barat dan Tengah,”harapnya. Ia menngungkapkan, sudah tidak relevan lagi berbicara bahwa Indonesia bagian timur tertinggal dengan Indonesia bagian barat. ‘’Untuk itu, perlu pendekatan yang afirmatif yang diadopsi oleh penentu kebijakan di tingkat pusat. Sehingga kita merasa, NTB, perhatian kepada kami itu juga sesuai dengan potensi yang kami miliki,”tandasnya. Kedatangan Panja Indikator Kesejahteraan DPR RI tersebut lanjut Zainul Majdi untuk menggali dan merumuskan indikator-indikator kesejahteraan, perlunya memasukkan indikator-indikator yang bersifat lokalitas. Dikatakan, beberapa negara sudah dikembangkan indikator-indikator kesejahteraan yang lebih mengakomodir kekhususan kondisi sosial, ekonomi dan geografis suatu daerah. Sehingga, hasilnya lebih nyata dalam pembangunan pada suatu daerah.

“Kalau ini berakhir dengan rumusan atau formulasi yang bagus, tentu akan membantu juga NTB yang terus terang dari beberapa aspek kita masih tertinggal dibandingkan dengan saudara kita diprovinsi yang lain walalupun di beberapa aspek yang lain kita bisa bersaing dan lebih baik,’’ujarnya. Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan memang perlakuan dalam kebijakan anggaran pemerintah pusat kepada provinsi kepulauan harus berbeda dengan provinsi daratan. Pasalnya, provinsi kepulauan seperti NTB memiliki tantangan yang jauh lebih berat dalam proses pembangunan jika dibandingkan dengan provinsi daratan. “Daerah kepulauan transportasinya memang lebih mahal, integrasinya terpecah-pecah, industrinya juga terpecah-pecah sehingga suplai itu lebih repot. Sudah tempatnya terpecahpecah, geografisnya lebih sulit maka mesti ada suatu kekhususan,���ujarnya. Ia menyebutkan perlakuan khusus bagi provinsi kepulauan di Indonesia sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dalam APBN 2013. “Perlakuan itu sudah mulai, kita dari DPR sudah minta, jadi DAU daerah kepulauan sudah ada prioritas lebih. Ada formula anggarannnya,”tandasnya. (nas)

Halaman 5

Tanggapi Surat Walikota

Dewan Ajukan Tiga Nama Pengganti Sekwan Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram sudah mengantongi tiga nama yang akan diusulkan mengganti H. Chaerul Hidayat, SIP., sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Mataram. Usulan ini menyusul surat Walikota Mataram yang akan melakukan mutasi pejabat. Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB, Jumat (15/2) membenarkan, sudah menyiapkan usulan tiga nama pengganti Sekwan yang mulai bertugas tahun 2012 lalu. Nama ini muncul dalam rapat yang digelar Ketua DPRD Kota Mataram bersama para pimpinan fraksi. Namun demikian, ia tidak bersedia menyebutkan ketiga nama tersebut dengan alasan tidak etis. Pada bagian lain, Zaini meminta semua kalangan melihat ini sebagai proses yang lumrah dalam suatu pe-

merintahan. Ia mengimbau kepada media tidak membesar-besarkan masalah ini. Ia membantah kalau usulan mengganti Sekwan ini, lantaran Dewan tidak puas dengan kinerja H. Chaerul Hidayat. Dihubungi terpisah, Sekretaris DPRD Kota Mataram, H. Chaerul Hidayat mengaku tidak tahu kalau dirinya akan diganti. ‘’Saya lagi di Medan ini, saya tidak tahu ada rencana seperti itu. Namun begitu, dia tidak kecewa dengan keputusan untuk melengserkan dirinya dari jabatan sebagai Sekwan. ‘’Saya ndak kecewa. Itu memang

sudah risiko sebagai bawahan. Ditempatkan di mana saja saya siap,” tuturnya. Catatan Suara NTB, H. Chaerul Hidayat terbilang paling singkat menduduki jabatan Sekwan. Ia dilantik dan mulai menjalankan tugasnya di DPRD Kota Mataram, sejak Bulan Maret 2012 lalu. Belum setahun, mantan Camat Sandubaya ini diusulkan untuk diganti. Sedangkan dua mantan Sekwan sebelumnya yakni Makmun, SH dan Lalu Indra Bangsawan, SH., menjabat antara tiga hingga empat tahun. (fit)

Korem 162/WB Gelar Pengobatan Massal di Loteng Mataram (Suara NTB) Masih dalam rangka memperingati HUT ke-52, Korem 162/WB memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat di Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kegiatan pengobatan massal tersebut dibuka oleh Kasipers Korem 162/WB Letkol Inf Dono Indarto Kegiatan diselenggarakan Kamis (14/2) lalu disambut antusias warga. Pada kesempatan itu Kasi Persrem menyampaikan sambutan Danrem 162/WB Kolonel Inf. Zulfardi Junin, berterimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengobatan massal ini, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. ‘’Kegiatan ini kami selenggarakan guna membantu meringankan beban masyarakat khususnya dalam hal kesehatan bagi masyarakat yang

(Suara NTB/ars)

PENGOBATAN GRATIS - Pengobatan gratis disambut antusias masyarakat Desa Langko, Kecamatan Janapria, Loteng. kurang mampu,’’ kata Dono Indarto. Sedikitnya 530 orang mayarakat yang ada di Desa Langko menerima Layanan kesehatan berupa pelayanan KB, Pelayanan Posyandu bagi 57 Balita, Pelaksanaan Khitanan massal kepada 7 orang

anak, melaksanakan operasi ringan 7 orang dan pelayanan kesehatan lainnya. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Loteng, H Normal Suzana, Ketua DPRD Loteng, H. Moh. Yusuf Saleh SH.,serta pejabat lainnya. (ars)

Arena Sabung Ayam Digerebek Polisi Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Selasa (12/2) lalu, menggerebek salah satu arena judi sabung ayam, di Dusun Batu Bolong Desa Ungga Praya Barat Daya. Penggerebekan dilakukan lantaran arena judi tersebut membuat masyarakat sekitar resah. Sejumlah sepeda motor milik para pelaku judi serta ayam jago, berhasil diamankan. Sayang, aparat kepolisian gagal menangkap pelaku judi, lantaran sudah kabur terlebih dulu. “Total ada masing-masing tujuh ayam aduan serta sepeda motor yang berhasil diamankan dalam penggerebekan kemarin,” ungkap

Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik, Jumat (15/2). Ia mengungkapkan, penggerebekan arena sabung ayam tersebut bermula dari informasi masyarakat sekitar. Polisi yang mendapat informasi itu, langsung menerjunkan tim pengintai untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut. Benar saja, setelah dicek tenyata memang tengah berlangsung judi sabung ayam. Tidak ingin kecolongan, polisi langsung mengerahkan personel untuk melakukan penggerebekan. Namun sebelum aparat kepolisian sampai di lokasi, para pelaku sudah kabur terlebih dahulu.

“Di lokasi kejadian, kita hanya menemukan sejumlah barang bukti yang belum sempat dibawa kabur oleh para pelaku judi. Dan, saat ini barang bukti sudah diamankan,” jelasnya. Kendati gagal mengamankan para pelaku pihaknya tidak akan tinggal diam. Upaya menekan aksi kejahatan termasuk judi sabung ayam akan terus dilakukan. Mengingat, di Loteng judi ayam juga menjadi salah satu penyakit masyarakat yang memang banyak dilakukan disejumlah lokasi. Kegiatan judi ayam juga cukup terseleubung. Sehingga kadang-kadang sulit terdeteksi. (kir)

Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Belum Mampu Dongkrak IPM Mataram (Suara NTB) Ketua Rombongan Panja Indikator Kesejahteraan Komisi XI DPR RI, Andi Timo Pangerang mengakui bahwa fungsi penganggaran dan perencanaan pembangunan baik yang ada di pusat maupun daerah saat ini masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan anggaran belanja pusat maupun belanja transfer ke daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan belum dibarengi dengan naiknya Indeks Prestasi Manusia (IPM) Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara satau kawasan lainnya. “Kami mengakui fungsi penganggaran dan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah saat ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan anggaran belanja pusat maupun belanja transfer ke daerah seperti DAU/DAK dan DBH yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak diikuti dengan capaian Indonesia dalam mendongkrak nilai IPM nya dibandingkan dengan Negaranegara sekawasan,”aku Andi Timo Pangerang pada saat

pemaparan maksud dan tujuan kedatangannya ke NTB bersama anggota komisi XI lainnya di Mataram, Kamis (14/2) malam. Rombongan Panja Indikator Kesejahteraan Komisi XI DPR RI tersebut diterima langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, Kepala Dinas/badan/instansi terkait lingkup pemprov NTB. Selain itu, tampak hadir instansi vertical seperti Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Menurut Andi Timo Pangerang, belum optimalnya fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan baik pusat dan daerah justru mendorong terjadinya ketimpangan regional seperti IPM antar daerah. Dimana IPM untuk daerah yang berada di kawasan Jawa dan Sumatera cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM untuk daerah yang ada di kawasan Timur Indonesia seperti NTB, NTT, Sulawesi, malauku dan Papua. “Ini memang kita rasakan

ketimpangannnya disitu. Oleh karenanya, Panja bersama-sama memberikan dengan pemerintah daerah ,memberikan saran dan masukan terkiat dengan definisi dan indicator yang ideal. Saran dan masukan tersebut selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan indicator kesejahteraan dengan pemerintah pusat. Sebab peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan tugas bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,”ujar anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan tersebut. Potret realitas yang ada, pakah itu sudah diiringi oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah. Sehingga inilah yang ingin kita tahu dan keliling ke daerah-daerah. Dalam konstitusi UUD 45 telah diamanahkan bahwa pemerintah dalam mengelola kehidupan bernegara harus menjadikan peningkatakatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama. (nas)

Banjir di Dompu, Tiga Rumah Hanyut Dari Hal. 1 Dikatakan Abdul Sahid, Pemkab Dompu melalui Dinas Sosial dan kantor BPBD membangun 2 dapur umum di lingkungan Soriwono Kelurahan Potu. Di lingkungan ini air banjir masih menggenangi beberapa rumah warga, karena air banjir yang masuk tidak ada tempatnya keluar dan hanya mengharapkan resapan air secara alami ke tanah.

“Makanya di Potu dibangun 2 dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan bagi warga setempat. Kalau di tempat lain, pemerintah akan memberikan bantuan tanggap darurat berupa bantuan bahan makanan, karena warga masih bisa memasak sendiri,” ungkapnya. Kepala Desa Wawonduru, Nurdin yang dihubungi terpisah mengatakan, tiga rumah warga yang hanyut dibawa banjir yaitu Mariam H Mu-

hammad di Dusun Wawonduru Timur, M Saleh H Ilyas di Dusun Bolonduru, dan M Nor Tolo di Bolonduru. “Rumah yang hanyut ini rumah panggung (rumah kayu),” katanya. Terkait bantuan, Nurdin mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi Bupati bersama jajarannya baru turun meninjau langsung lokasi banjir. “Bantuan belum ada yang turun,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ist)

XL Raih Excellent Service Award 2013 Jakarta (Suara NTB) Kerja keras PT XL Axiata Tbk (XL) meningkatan kualitas layanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru telah membuahkan pengakuan dari masyarakat. Komitmen XL untuk selalu mengutamakan pelanggan membuahkan hasil positif. XL meraih penghargaan Excellent Service Experience Award (ESEA) 2013 untuk kategori operator seluler yang diberikan oleh Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL) dan Bisnis Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh VP Customer Service XL, Noviyus Kurniawan, di Jakarta (7/2). ESEA 2013 ini diberikan atas kualitas XL yang dianggap baik dalam memberikan pelayanan dan pengalaman terhadap para pelanggannya di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode riset mystery shopping terhadap sejumlah pelanggan secara acak. Mystery Shopping dimulai sejak bulan Oktober hingga Desember 2012 di Jakarta dan Surabaya dengan total lebih dari 1000 pengunjung. Penilaian mencakup tiga dimensi yang berkaitan dengan pengalaman pelanggan, yaitu perasaan pelanggan (customer sense), emosi pelanggan (customer emotion), dan penyelesaian masalah bagi pelanggan (customer problem solution). Seluruh penilaian dan penelitian ini dirangkum dalam indeks yang disebut The Indonesian Service Experience Index (ISEI). Perusahaan-perusahaan yang penilaiannya mencapai di atas rata-rata index industri berhak mendapatkan penghargaan ESEAwards 2013. Berdasarkan hasil penghitungan, The Indonesian Service Experience Index (ISEI) untuk XL berada di atas rata-rata dengan nilai 79.256 (baik). (bns)

Ditegur Walikota, Inspektorat Klarifikasi Mataram (Suara NTB) – Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Drs. HL. Djunadi mengaku ditegur Walikota Mataram akibat memberikan keterangan terkait dana reses anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Saya kan tidak pernah bilang ada indikasi. Apalagi cross check di lapangan. Itukan seolah-olah dari saya,’’ ujarnya mengklarifikasi, Jumat (15/2) kemarin. Kalaupun ada temuan, kata dia, tidak akan dibuka ke media. Katanya, akibat pemberitaan itu, DPRD Kota Mataram sampai menggelar rapat fraksi. Dikonfirmasi Suara NTB, Ketua DPRD Kota mataram, Drs. HM. Zaini membantah kalau rapat fraksi itu membahas masalah tersebut. ‘’Ndak ada rapat soal reses. Rapat tadi adalah rapat pansus tiga paket

raperda inisiatif,’’ terangnya. Diberitakan sebelumnya, inspektur Inspektorat Kota Mataram, HL. Djunaidi mengaku, pihaknya sudah menerima laporan pertanggungjawaban reses dari 35 orang anggota DPRD Kota Mataram untuk tahun anggaran 2012 yang disampaikan Sekretariat DPRD Kota Mataram. Namun demikian, dengan alasan etika, mantan Kepala Bakesbanglinmas Kota Mataram ini, menolak membeberkan hasil temuannya itu. ‘’Secara aturan saya tidak boleh mengekspose apa hasil temuan itu. Yang jelas, memang ada temuan tapi sudah selesai,’’ kilahnya. Demikian pula soal kerugian negara yang ditemukan pihak Inspektorat, ia enggan memberi jawaban. (fit)

Maret, Serah Terima Aset PDAM Tanjung (Suara NTB) Serah terima aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari Lombok Barat ke Lombok Utara akan dilakukan akhir Maret 2013. Sejak beroperasi hingga saat ini, Kantor Cabang PDAM Menang Mataram di Tanjung ini masih dikeluhkan pelanggan karena pelayanan air bersih yang tersendat. “Hasil rapat dengan pihak pemegang saham mayoritas (Pemda) Lombok Barat, telah disetujui serah terima aset PDAM secara utuh itu pada 31 Maret 2013, pada bulan April sudah bisa kita kelola sendiri,” kata Sekretaris Dewan Pengawas PDAM KLU, R. Nurjati, Jumat (15/2). Diakui Nurjati, sebelum serah terima PDAM masih menghadapi macetnya pelayanan air kepada masyarakat. Hanya saja penjelasan yang disampaikan PDAM Menang Mataram masih janggal. Penjelasan problem instalasi yang diterima dari Manajemen KCP Tanjung dinyatakan terdiri atas dua pipa. Satu pipa merupakan pipa paralon, dan satu lagi menggunakan pipa besi. Pipa yang disebutkan terakhir inilah yang mengalami kebocoran. Atas bocornya pipa itu pula, Nurjati mengatakan distribusi air kepada pelanggan sementara ini hanya bagi pelanggan di dataran rendah. “Alasan bahwa pipa bocor dan sampai kini belum ada tukang las, itu janggal.

Di KLU sudah banyak tukang las yang bisa memperbaikinya,” lanjut Nurjati. Jajaran Manajemen PDAM KLU pun berharap, agar PDAM Menang Mataram bersikap profesional, memperbaiki instalasi bocor sebagai bagian dari komitmen kepada pelanggan. Jangan sampai karena alasan diserahterimakan beberapa pekan lagi, lantas PDAM Menang Mataram ogah melakukan reaparasi atas aset yang dinikmati selama bertahun-tahun. “PDAM ini belum diserahkan oleh PDAM Menang Mataram ke KLU secara utuh. Jadi sebelum diserahkan, menjadi kewajiban PDAM Menang Mataram untuk segera memperhatikan persoalan pelayanan terhadap masyarakat ini,” tandasnya. Terpisah, Direktur PDAM KLU, H. Suhaili usai rapat dengan DPRD KLU sehari sebelumnya menguatkan bahwa Manajemen PDAM Menang Mataramlah yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Karena ini akan berdampak nantinya pada pelanggan yang ada. “Tujuan kita sekarang ini adalah menyelamatkan pelanggan yang sudah ada. Kalau diserahkan sekarang, kita bisa perbaiki sendiri, lalu kita kelola sendiri. Andaikata diserahkan hari ini pun, kita siap memperbaiki dan memberi pelayanan terbaik,” cetus mantan Direktur Utama PDAM Menang Mataram ini. (ari)


SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

OPINI

Halaman 6

Kosmetika dan Mitos Kecantikan Oleh :

Menggugat Anggaran Pusat PORSI anggaran pemerintah pusat yang dibagikan ke seluruh provinsi di Indonesia memang tidak sama. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah mengatur besaran anggaran yang diperuntukkan bagi setiap daerah. Namun tak sedikit daerah yang mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat itu, karena dinilai tidak adil, termasuk NTB. Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi pun menyuarakan hal yang sama terkait masih timpangnya anggaran pusat yang diterima NTB. Dalam kesempatan ketika menerima Kunker Komisi XI DPR RI Panja Indikator Kesejahteraan di Mataram, Kamis (14/2) malam, gubernur menyampaikan harapannya agar pengalokasian anggaran pusat bisa dilihat dari kondisi (topografi) daerah. Seperti NTB dengan kondisi wilayah yang merupakan daerah kepulauan, semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan porsi anggaran untuk daerah ini. Kata gubernur, kompleksitas daerah yang wilayahnya merupakan wilayah kepulauan tentu berbeda dengan daerah non kepulauan (daratan). Terutama dalam program pengentasan kemiskinan, masalah yang dihadapi daerah kepulauan, jauh lebih kompleks. Kondisi ini diharapkan, bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam membagi anggarannya. Karena jika kompleksitas ini diabaikan, artinya tidak dijadikan pertimbangan, tentu prosentase keberhasilan program pengentasan kemiskinan akan tidak maksimal. Adanya ketimpangan anggaran yang diterima NTB, sebenarnya sudah disuarakan sejak lama. Namun hingga kini, belum memperoleh tanggapan dari pemerintah pusat. Pemprov NTB melalui Ketua Bappeda NTB, juga telah menyuarakan hal yang sama. Bahkan secara terbuka disampaikan bahwa NTB meminta adanya perlakuan khusus dari sisi anggaran. Terutama terhadap provinsi yang tergolong tertinggal, khususnya NTB. Karena provinsi ini sulit menyamai provinsi yang sudah maju dari segi penanganan kemiskinan, perekonomian dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). NTB diakuinya masih tinggi angka kemiskinan dan paling rendah IPM-nya di level nasional. Disebutkan bahwa anggaran DAU yang diperoleh NTB, sangat jauh lebih rendah di banding daerah lain yang nota bene sudah maju seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mencapai angka triliunan rupiah. NTB sendiri tahun ini mendapatkan DAU sebesar Rp 859 miliar, padahal ditargetkan Rp 890 miliar. Sedangkan dana Dekon yang diperoleh se NTB mencapai Rp 2 sampai Rp 3 triliun di luar dana infrastruktur. Anggaran ini jauh lebih rendah dari daerah-daerah lainnya. Daerah dengan kompleksitas yang tinggi, anggaran yang dialokasikan terbatas, akan sulit mengejar ketertinggalannya. Karena itu, pemerintah pusat harus mendengar aspirasi masyarakat NTB. Atau apa rakyat NTB harus menggugat pemerintah pusat seperti yang pernah dilontarkan, Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama? Ketua DPW PKS NTB ini sempat menyaimpaikan idenya, membuat gerakan mengajak rakyat NTB menggugat pemerintah pusat soal ketimpangan anggaran ini. Tampaknya wacana ini perlu dicoba. (*)

ARAKNYA penemuan kemudian penyitaan kosmetik yang diduga palsu oleh BBPOM di Kota Mataram mengindikasikan sebuah “pasar kecantikan” yang kian ramai. Pada satu sisi bermacam cara ditempuh orang untuk menjadi cantik, menarik dan kalau bisa menghapus selama-lamanya tanda-tanda penuaan. Di sisi lain, hasrat tersebut ditampung, diolah dan dilempar kembali melalui produk-produk kecantikan yang terus diproduksi dan dipasarkan dengan strategi iklan yang canggih dan menggoda. Kedua sisi tersebut berada dalam arus mitos yang terus bergerak saling mengisi. Dalam setiap zaman, kecantikan memiliki mitosnya sendiri-sendiri. Perbedaan dan perubahan memang galib terjadi dalam banyak hal bersama pula dengan pergeseran konsepsi tentang eksistensi manusia secara sosial. Esensi dan konsepsi penampakan fisik perihal apa yang disebut kecantikan itu kerap terbangun oleh persepsi orang lain, lebih tajam lagi manakala kecantikan sebagai pesona pribadi bisa “dinikmati” beramai-ramai melalui industri informasi dan hiburan. Kecantikan membutuhkan adanya tubuh dan tubuh membutuhkan kosmos yang merujuk pada keteraturan. Dari sanalah lahir kosmetik yang dalam sebuah referensi disebutkan asal katanya dari bahasa Yunani (Kosmein) yang berarti “menghias”. Kata “menghias” ini perlu digarisbawahi untuk menjelaskan pada awalnya begitulah fungsi kosmetika. Para arkeolog berkeyakinan melalui penemuan-penemuan artefak tua bahwa praktik berhias sudah dilakukan orang di zaman Mesir Kuno sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Sebagai peradaban paling maju di dunia, apa yang dilakukan pada zaman tersebut diadopsi oleh Kekaisaran Romawi. Bergesernya perkembangan peradaban ke barat seiring dengan peristiwa-peristiwa besar dunia seperti perang dan revolusi industri menyebabkan praktik berhias tak lagi menjadi hegemoni istana dan bangsawan. Pada era modern ini, Italia dan Prancis adalah dua negara yang paling gencar membawa praktik berhias ke arah industrialisasi yang lebih massif. Berangsur-angsur kecantikan menjadi kebutuhan yang tak bisa disingkirkan begitu saja. Hal tersebut tentu semakin menguat dengan hadirnya pula industri-industri lain seperti informasi, hiburan, dan iklan yang membangun mitos-mitos baru perihal kecanti-

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra, Komunitas Akarpohon, Mataram) kan itu sendiri. Berbicara tentang kecantikan memang sering diidentikkan dengan kaum perempuan. Ini bisa dianggap sebagai politik gender, sebab salah satu mitologi paling terkenal dan paling tragis soal kecantikan ini justru berasal dari seorang tokoh lakilaki: Narcissus. Dalam banyak literatur, ketimbang menunjukkan maskulinitas Narcissus justru kerap digambarkan begitu memuja kecantikannya. Kekagumannya pada kecantikannya sendiri yang membuat Narcissus tenggelam di danau. Nah, para aktivis gender dan kaum feminis tidak sedikit yang mempertanyakan dan kemudian menyimpulkan bahwa posisi perempuan, dan konteks kecantikan, hidup di bawah bayang-bayang persepsi orang lain, terutama laki-laki. Tentu saja itu tidak sepenuhnya tepat, sebab lelaki dan perempuan sesungguhnya tak mungkin dihadapkan dalam satu oposisi yang bertentangan. Yang menjadi biang adalah liberalisme-kapitalistik yang menempatkan apa saja sebagai barang dagangan, dengan cara membangun mitos-mitos modern untuk memperkuat citra produk. Dan itu sungguh kejam, karena yang diserang itu mindset, pola pikir. Pola pikir kemudian mempengaruhi kebiasaan. Lahirlah kebiasaan baru dan kalau kebiasaan juga merujuk pada budaya, maka terjadilah arus budaya baru bilamana dia telah diamini secara bersama-sama. Dari Menghias ke Mengubah Kembali pada kasus kosmetika palsu yang marak akhir-akhir ini. Perdagangan bebas sebagai bagian dari perubahan gerak peradaban yang terjadi secara global, menjadi bagian dari kapitalisme yang mengolah kebutuhan akan kecantikan pada diri masyarakat. Dengan motif ekonomi, kerumitan aturan perihal konsumen dapat diabaikan dengan memberi penguatan pada kemasan. Ini juga merupakan tesis zaman citra, bahwa penampilan adalah segalanya. Kita sedang berada di era perang kemasan. Bukankah ekonomi kreatif menumpukan inovasi pada bagaimana cara kita mengemas? Dengan keahlian mengemas nilai bisa dikerek lebih tinggi. Otomatis harga juga ikut meninggi. Tentu saja ini juga didukung oleh kepercayaan bahwa barang yang bagus pasti mahal harganya, dan karenanya bisa dibalik barang yang mahal pasti bagus kualitasnya. Prinsip ekonomi yang hendak memuaskan konsumen juga diter-

apkan. Jadi apa saja kebutuhan konsumen diusahakan tersedia. Sementara itu, mindset terhadap kecantikan telah berubah dan dijungkirbalikkan melalui mitos-mitos baru yang acap kali tak berhubungan sama sekali. Misalnya, bahwa patokan perihal gaya rambut dan sebagainya diperoleh dari informasi melalui perangkat televisi melalui “agen-agen” mereka, yakni para elit selebritas. Padahal kebutuhan dan tujuannya saja sudah beda antara para selebritas tersebut dengan masyarakat kebanyakan. Tetapi karena upaya pencitraan dan penjejalan yang terus menerus, kecantikan kemudian menjadi obsesi. Dalam posisi seperti itu kemudian kosmetika bergeser fungsi, dari awalnya menghias kemudian menjadi mengubah. Maka kulit yang hitam berusaha mati-matian diputihkan. Rambut yang hitam dibuat pirang seperti bulu jagung. Mata yang hitam dibirukan dengan kontak-lens. Alis yang sederhana ditajamkan seperti mata celurit. Lebih berat lagi semua itu semakin didukung oleh kehadiran operasi plastik sebagai tren tersendiri dalam memenuhi obsesi kecantikan. Wajah dan tubuh dibuat “sesempurna” mungkin, tak peduli apakah isinya silikon, plastik atau sekian toksik yang terkandung dalam alat-alat kecantikan yang dipakai. Sekarang pun obsesi terhadap kecantikan tak hanya menjadi milik perempuan. Laki-laki pun sudah banyak yang gemar bersolek. Pria Metro-Seksual istilahnya. Tentu kita tak perlu terkejut dengan itu, toh Narcissus seperti yang disampaikan di atas telah memulainya dalam mitologi semenjak dulu. Karenanya, obsesi-obsesi tersebut yang sesungguhnya telah membangun pulau surga bagi manufaktur kosmetika, mulai dari yang legal dan resmi sampai yang bodong dan tak jelas pabriknya. Antropolog Claude Levi Strauss pernah secara implisit membandingkan kosmetika dengan topeng. Strauss membahas kosmetika melalui pendekatan terhadap topeng dalam kebudayaan dunia. Menurut Strauss yang paling utama dari sebuah topeng bukanlah apa yang direpresentasikannya melainkan apa yang ditransformasikannya yakni apa yang dipilih untuk tidak direpresentasikan. Dalam kasus (fungsi) kosmetika sekarang ini, itulah yang terjadi. Transformasi citra kecantikan melalui wajah dan tubuh yang di-

STASIUN RADIO

ubah oleh penggunaan kosmetika telah menutupi wajah asli yang mestinya direpresentasikan melalui penggunaan kosmetika dengan tujuan awal sebagai penghias. Maka, sungguh terlihat sekali perbedaan antara ketika seseorang memakai kosmetika dengan tidak. Perbedaan yang mencolok, ya seperti topeng. Dalam memandang kasus kosmetika palsu yang marak, tidak bisa sekadar menempatkannya dalam konteks kriminalitas belaka. Apalagi ini ada dalam ranah ekonomi perdagangan. Kemunculan kosmetika palsu itu bisa dibilang “akibat” dari mindset masyarakat akan mitos kecantikan. Hukum ekonomi yang mendasar adalah jual-beli. Maka kalau mau sebuah industri bangkrut dan tak muncul lagi, ya tak usah dibeli. Tidak membeli artinya tidak membutuhkan. Nah, apakah orang membutuhkan kecantikan? Tentu saja. Tetapi obsesi akan kecantikan sudah sering menjatuhkan banyak orang ke jurang kepalsuan. Tidak itu saja, banyak pula orang yang wajahnya hancur dan lebih buruk dari semula karena penggunaan kosmetika palsu atau operasi plastik yang gagal. Semua itu karena obsesi pada kecantikan yang berlebihan. Ya, seperti Narcissus juga.

POJOK Pemutakhiran data pemilih Pilkada 2013, KPU temukan 130.000 lebih pemilih fiktif Bisa mengganggu pilkada

***

Gubernur tuntut perbedaan formulasi kebijakan anggaran pusat Agar wilayah timur tak selamanya tertinggal

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

DPRD Lotim Belum Mau Proses Calon Dirut PD SF Selong (Suara NTB) Kisruh penetapan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Selaparang Finance (SF) belum berakhir. Terakhir, eksekutif menyerahkan nama-nama baru untuk diikutkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and propertest) di DPRD Lotim. Namun, pihak DPRD sejauh ini belum mau memproses. Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori mengakui ada dua nama yang telah diterima pimpinan Dewan. Yakni, Khaerul Anwar dan Heri Sabri. “Suratnya sudah masuk,” ungkap ketua DPD Partai Golkar Lotim ini. Jajaran DPRD Lotim ingin melihat situasi dan perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya nanti akan dibahas dijadwalkan rencana gelar uji kelayakan dimaksud. “Nanti kita lihat apakah bentuk panitia khusus atau cukup lewat Komisi terkait,” ucapnya. Sejauh ini, para wakil rakyat ingin fokus dulu menyelesaikan agenda-agenda yang menjadi skala prioritas. Antara lain agenda membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Perda) dan proses pengalihan aset Dermaga Tanjung Luar ke PT Semen Gresik. “Mana yang menjadi skala prioritas itu yang terlebih dulu akan kita bahas,” ungkapnya. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Lotim, Ubaidillah menyampaikan untuk mengatasi problem pengangkatan PD SF, antara eksekutif dan legislatif ini hendaknya bisa duduk bersama dalam satu meja. Bicarakan secara intensif mengenai solusi terbaik penyelesaikan kisruh direktur PD SF yang diakui sudah dua tahun terakhir kosong tidak ada yang mengisi. Kisruh PD SF ini bermula dari kabar Bupati Lotim mengangkat secara sepihak Dirut PD SF. Para anggota Dewan Lotim menyentil kebijakan Bupati tersebut yang dipandang tidak sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2006. Menurut Ubaidillah, pengangkatan Dirut Perusahaan Daerah harus melalui mekanisme fit and propertest yang dilakukan DPRD. Informasinya, ada celah hukum yang menjadi dasar Pemkab Lotim mengangkat sendiri Dirut PD yang dipandang sudah mampu tumbuh dan berkembang secara sehat tersebut. Karenanya, disarankan politisi PAN, harus ada pertemuan segera upaya pengangkatan Dirut PD SF tersebut. (rus)

Investor Pengembang Mandalika Resort Segera Bebaskan Lahan Mataram (Suara NTB) Investor yang diberi kewenangan untuk mengembangkan kawasan pariwisata terpadu di kawasan Mandalika, Pulau Lombok bagian selatan NTB, segera membebaskan lahan perorangan, agar tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari. “Menurut rencana, Jumat (15/2) akan dibahas dan mudah-mudahan langsung direalisasi pembebasan sekitar 50 hektar dari 135 hektar akan perlu dibebaskan,” kata Direktur Pengembangan PT Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) Edwin Darmasetiawan, yang dihubungi dari Mataram, Kamis. Ia mengatakan, areal kawasan Mandalika yang diserahkan dalam bentuk Hak Pakai Lahan (HPL) kepada BTDC seluas 1.175 hektar, yang akan dikembangkan menjadi salah satu ikon pariwisata nasional, bahkan dunia di masa mendatang. Dari 1.175 hektar itu, areal seluas 1.035 hektar dipastikan tidak bermasalahan dari aspek kepemilikan lahan. Namun, di kawasan Mandalika itu, juga terdapat lahan milik perorangan namun bersinggungan dengan areal kawasan Mandalika yang hendak dikelola BTDC beserta investor mitranya. Lahan milik perorangan itu letaknya secara masiv di sejumlah lokasi namun jika ditotalkan mencapai 135 hektar. “Dari 1.175 hektar itu, areal sekitar 400 hektar yang akan dimanfaatkan lebih dulu. Itu di bagian tengah kawasan Mandalika. dari 400 hektar itu, ada sekitar 50 hektar lahan yang masih merupakan milik perorangan, itulah yang mau dibebaskan Jumat nanti,” ujarnya. Menurut Edwin, selain BTDC perwakilan PT MNC Land dan PT Gobel Internasional juga akan hadir dalam pertemuan pembebasan lahan seluas 50 hektar itu. Tempatnya direncanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional NTB,” ujarnya. MNC dan Gobel Internasional merupakan investor mitra dari BTDC yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan kawasan mandalika, pada 21 Januari 2013. BTDC merupakan BUMN yang dipercayakan mengembangan kawasan Mandalika, setelah sukses mengembangkan kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua, Bali. PT MNC Land merupakan bagian dari MNC Group, yang dalam kiprahnya selama dua dasawarsa telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pengembang terkemuka di Indonesia. Sedangkan PT Gobel Internasional yang merupakan salah satu perusahaan pengembang terkemuka di Indonesia. Untuk tahap awal, akan dibangun dua unit hotel berbintang dan fasilitas mewah lainnya seperti lapangan golf, oleh dua investor nasional PT MNC Land Tbk dan PT Gobel Internasional. Edwin juga mengungkapkan bahwa Lipo Group juga berminat membangun dua unit hotel mewah di kawasan Mandalika, dan satu unit hotel lainnya oleh investor lain. “Jadi, dalam dua tahun ke depan akan dibangun lima unit hotel berbintang disertai fasilitas mewah, termasuk lapangan golf,” ujarnya. Penjelasan tersebut telah diungkapkan Edwin pada rapat koordinasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) di Jakarta, Selasa (12/2). Rapat koordinasi itu digelar, saat Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi NTB yang membidangi percepatan pembangunan kawasan Mandalika, berkunjung ke gedung Sapta Pesona Kemparekraf. Tim Pansus DPRD NTB itu berjumlah 20 orang, yang dikoordinasikan ketua dan sekretaris pansus Misbach Mulyadi dan H Ruslan Turmuji. Dua orang Wakil Ketua DPRD NTB yakni H Lalu Moh Syamsir dan Lalu Khalid Iskandar, juga menjadi bagian dari tim pansus itu. Rapat koordinasi itu dipimpin Direktur Perancangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata Kemparekraf Lokot Ahmad Endah, yang kemudian digantikan oleh Sekretaris Ditjen Pengembangan Destinasi Kemparekraf Hengky Hermantoro, karena Lokot hendak menghadiri pertemuan lain. Direktur Pengembangan PT Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) Edwin Darmasetiawan, juga hadir dalam rapat pemantapan pendirian STP Mandalika. Dalam pertemuan tersebut, tim Pansus DPRD NTB mendesak BTDC beserta investor mitranya agar segera melakukan aksi nyata di lapangan, yang menandakan pengembangan kawasan mandalika tidak hanya sebatas rencana. (ant/bali post)

(Suara NTB/smd)

PENATAAN - Pemkot Mataram berencana melakukan penataan terhadap PKL yang berada di eks pelabuhan Ampenan ini. Namun, penataan itu akan dilakukan apabila sudah ada kejelasan dari investor yang berencana melakukan pembangunan di kawasan tersebut.

Penataan PKL di Eks Pelabuhan Ampenan Masih Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) di eks Pelabuhan Ampenan Mataram nampaknya masih belum ada kejelasan. Pasalnya, sampai sejauh ini PT. Gunung Lawoe Mercu Buana (PT. GLMB) yang berencana membangun Hotel and Resort Ampenan Harbour belum ada kejelasan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagan-

gan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan. SH, Jumat (15/2) mengatakan, rencana penataan PKL di eks pelabuhan Ampenan masih sebatas wacana. Dia sejauh ini hanya diminta untuk mempersiapkan saja sebelum adanya kejelasan dari investor tersebut. “Rencana ini akan berjalan kalau PT. GLMB sudah putus kontrak,” katanya. Mengenai penganggaran,

Wartan tidak menyebutkan besarannya secara spesifik. Hal itu dikarenakan, anggaran untuk penataan PKL bersifat secara umum, dalam artian anggaran pembangunan lapak atau relokasi PKL di kota Mataram juga diperuntukkan untuk pembangunan lapak di seluruh lokasi di kota Mataram. “Untuk progresnya, gambarnya ada di Bappeda. Silakan tanya ke sana,” pungkasnya.

Tarif Baru Perumahan di NTB Mulai Diberlakukan Mataram (Suara NTB) Untuk memberikan akses kemudahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBPR), dalam hal kepemilikan rumah layak huni, tahun ini di NTB sudah disesuaikan tarif baru perumahan standar yang lebih terjangkau. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perumahan Real estate Indonesia (REI), Addy Hussy kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (15/2) menyebutkan, pemberlakuan tarif baru ini disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah yang ada. Pada tahun ini, menurutnya untuk perumahan standar type 36 telah ditetapkan harganya Rp 95 juta, jauh berkurang dari harga sebelumnya, Rp 120 juta. Harga baru ini disamakan dengan harga yang diberlakukan untuk wilayah Bali. Hanya saja DPD REI Bali meminta kembali kenaikan harga, mengingat harga pembebasan tanahnya yang terus mengalami peningkatan yang signifikan. “Harapannya, dengan penurunan harga pada tahun 2013 ini, masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih banyak tersentuh, khususnya di pulau Lombok,” terang Eddy. Perkembangan perumahan

di NTB, dilihat trennya cukup bagus, sehingga DPP REI pusat telah menetapkan target realisasi perumahan pada tahun ini sebanyak 5.000 unit. Setidaknya dari target tersebut, mampu dibangun sebanyak 3.000 unit saja, maka dianggapnya prestasi di daerah ini mengalami peningkatan yang positif. Berlakunya tarif baru ini, para pengembang dimintanya untuk lebih agresif, serta memberikan jaminan kualitas yang sesuai. Agar tidak menimbulkan pengaduan pada tingkat konsumen. Namun secara umum disebutnya, pengembang pada dasarnya sangat memperhatian unsur kepercayaan konsumen ini, sebagai bagian dari strategi peningkatan pasar. “Kita berharap target pemerintah dan REI sendiri akan tercapai dengan baik, oleh karenya disinilah peran pengembang. Tapi dengan harga baru ini, yakin semuan-

ya pasti berjalan baik, dan sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan,” imbuhnya. Ia menyatakan, memang saat ini masih menjadi benturan adalah pengembangan perumahan pada kawasan potensial pertanian. Tetapi sebatas wilayah yang dikonversi jadi perumahan saat ini adalah sesuai dengan izin pembangunan yang sudah dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota. Pada prinsipnya, dengan keberadaan perumahan pada wilayah-wilayah tertentu, di satu sisi diklaim akan memberi dampak yang positif terhadap perekonomian daerah. Baik oleh pemerintah daerah sendiri, dengan berkembangnya tingkat wilayah perkotaan, kemudian dari pengusahanya sendiri dalam hal bisnis. Tak terkeculai oleh masyarakat sekitar, dengan banyaknya pembenahan infrastruktur dan meningkatnya harga lahan pertanian di area yang ada. (bul)

Sebelumnya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, bahwa penataan PKL di eks pelabuhan Ampenan itu pasti akan dilakukan. Namun tentunya, pihaknya masih menunggu kejelasan terkait kelanjutan rencana PT. GLMB untuk membangun Hotel and Resort Ampenan Harbour. Mohan justru mengatakan, penataan PKL akan dilakukan

Bakorluh Mulai Perankan Penyuluh Swadaya Mataram (Suara NTB) Kendala belum maksimalnya peningkatan hasil berbagai sektor pertanian yang ada di daerah ini,yaknikurangnyatenagapenyuluh. Strategi baru yang diberlakukan pemerintah daerah, dalah hal ini Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) NTB adalah dengan meningkatkan peran penyuluh swadaya. “Ada 770 penyuluh PNS yang kita miliki, sementara lebih dari seribu desa yang ada di NTB. Dari 770 ini, sebagian ada di provinsi, sekitar 600 yang melakukan pendampingan, yang ditangani jadinya kecamatan. Untuk itu kita bina embrio-embrio penyuluh swadaya,” terang Sekretaris Bakorluh NTB, Dr. Masyhur, M. Sc dihubungi media ini di ruang kerjanya, Jumat (15/2). Penyuluh swadaya ini notabene tidak langsung dari pemerintah, tetapi memaksimalkan peran masyarakat, yang memiliki keterampilan lebih pada berbagai sektor yang ada. Contohnya saja pada sektor pertanian, petani yang memiliki kualifikasi lebih tinggi dibanding petani-petani lainnya, kemudian mengembangkan fungsi-fungsinya, serta mampu meningkatkan produktivitas hasil di atas rata-rata petani lainnya, itulah yang kemudian dibina langsung oleh pemerintah. Kemudian jadikan mitra penyuluh yang ada. Dengan sistem ini, interaksi antarlapisan

Mataram Tak Berpikir ke Luar dari Manajemen PDAM Mataram (Suara NTB) Keluarnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari manajemen PDAM Giri Menang nampaknya tak membuat Pemkot Mataram terpengaruh. Sekda Kota Mataram, H.L. Makmur Said menegaskan, Pemkot belum berpikir untuk hengkang dari manajemen perusahaan berplat merah itu. Ditemui di ruangannya, Jumat (15/2) kemarin, Makmur Said menegaskan, sampai sejauh ini Pemkot masih berkomitmen untuk tetap berada dalam satu payung dengan Pemkab Lobar dalam manajemen PDAM Giri Menang. “Kami tidak pernah berpikir untuk berpisah,” cetusnya. Menurut dia, jika Pemkot Mataram keluar dari manajemen PDAM Giri Menang,

(Suara NTB/smd)

Makmur Said

maka tentu ke dua belah pihak akan mengalami kerugian. Dikatakannya, ke dua belah pihak sama-sama sal-

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

RUKO

ing membutuhkan. “Kasihan Lombok Barat nanti kalau kita keluar, airnya mubazir,” selorohnya. Dia menyampaikan, keberadaan Pemkot Mataram di PDAM Giri Menang begitu sangat penting. Pasalnya, sejauh ini pelanggan terbesar dari perusahaan milik daerah itu berasal dari Kota Mataram yang kisarannya mencapai 80 persen. Warga Kota Mataram merupakan pelanggan potensial yang dimiliki PDAM Giri Menang. “Intinya disini kita saling menguntungkan,” cetusnya lagi. Lebih jauh mengenai kemungkinan keluarnya Kota Mataram dari manajemen PDAM,

apabila investor bersangkutan serius dalam melakukan pengembangan eks pelabuhan itu. Menurut dia, penataan PKL akan disesuaikan dengan progres yang telah di sampaikan PT. GLMB. “Harapannya, penataan PKL di eks pelabuhan bisa disesuaikan dengan progres PT. GLMB agar tidak ada yang merasa dirugikan,” tandasnya beberapa waktu lalu. (smd)

Makmur Said menegaskan, hal itu mungkin bisa terjadi terkecuali ada aturan yang mengatur bahwa air dikelola oleh pemerintah propinsi. “Tapi itu hanya kemungkinan. Kita tidak ada niat untuk itu (keluar dari PDAM,red),” pungkasnya. Lalu mengenai perubahan nama dari PDAM MenangMataram menjadi PDAM Giri Menang, Sekda Kota Mataram itu menyatakan perubahan nama itu tidak perlu dipersoalkan. Perubahan nama itu sudah disepakati oleh masing-masing kepala daerah. “Kan sudah tahu siapa Bupati Lobar dan siapa pak Wali Kota,” tandasnya kemudian. (smd)

Masyhur

(Suara NTB/bul)

masyarakat dianggapnya akan lebih mudah, karena latar belakang yang sama, dengan kondisi psikologis masyarakat yang saling memahami. Demikian pula pada sector-sektor lainnya, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, akan diberlakukan sistem yang demikian. Bahkan, saat ini sudah mulai strategi baru yang akan digunakan adalah, dengan melibatkan langsungperangurudankyaipadapondok-pondok pesantren, termasuk pada yayasan-yayasan. “Contoh saja di kehutanan, akan dilibatan para kyai dan tuan guru, sekalian sebagai tokoh, merekalah yang akan memberikan pencerahan sekaligus memegang peran sebagai penyuluh. Karena yang tau karakter di yayasannya tentu dia, dan biasanya lebih didengar,” imbuh Masyhur. Sehingga orientasinya program adalah dengan memaksimalkan sumber daya masyarakat, bukan pada orientasi yang dilakukan langsung oleh pemerintah. Tetapi dilakukan secara bersama-sama, dengan semua pihak yang memiliki kompeten. Cara-cara ini ditempuh, guna mempercepat peningkatan produksi dan hasil yang telah dicanangkan, khususnya pemerintah daerah NTB. Dimana pada sektor pertanian, tahun 2013 akan dicapai 2,3 juta ton gabah. Pada program andalan PIJAR, rumptu laut ditargetkan satu juta ton, tak jauh beda dengan pengembangan sapi pada sejuta sapi, dan beberapa target peningkatan lainnya. Bakorluh menurutnya, tetap melakukan pendampingan dan kemitraan dengan seluruh SKPD, guna memaksimalkan program-program yang dijalankan pemerintah daerah. (bul)


Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

Liverpool Keok, Tottenham Berpeluang Lolos St Petersburg Jelas ini bukan sekadar mimpi di siang bolong. Ini mimpi yang dihembus-hembuskan oleh manajer Liverpool Brendan Rodgers. Zenit St Petersburg menang 2-0 atas Liverpool dalam leg pertama babak 32 besar Liga Europa di Stadion Petrovski, Kamis (14/2). Sepasang gol kemenangan tuan rumah dicetak Hulk dan Sergei Semak. “Ini belum selesai. Kami akan mengambil pelajaran dari kekalahan ini,” kata Rodgers sebagaimana dikutip dari laman The Sun. SELEBRASI - Selebrasi ala Gareth Bale setelah berhasil membawa Tottenham Hotspur menang melawan Lyon di Liga Eropa, Jumat dinihari. (Suara NTB/ist)

Calon Ketua Umum KONI

Kasdiono Dukung Andy Hadianto Mataram (Suara NTB) Keputusan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI NTB periode 2013-2017 sudah bulat. Pasalnya, orang nomor satu di KONI NTB itu lebih mendukung Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Andy Hadianto, SH, MM, maju sebagai calon Ketua KONI NTB dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorkab) KONI NTB yang akan berlangsung di Mataram, pertengahan tahun 2013 ini. Dihubungi Suara NTB di Mataram, belum lama ini, Kasdiono menegaskan, dirinya telah membuat komitmen dengan keluarganya untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua KONI NTB. “Sebelum menjabat Ketua KONI NTB, dari awal saya sudah janji dengan keluarga saya untuk menjadi ketua KONI NTB sekali saja, dan mereka pun merestuinya. Makanya saya tidak ingin lagi mencalonkan diri menjadi ketua,” ujarnya. Mengenai sosok Andy Hadianto, Kasdiono menilai yang bersangkutan memiliki komitmen yang sama dengan dirinya samasama ingin memajukan prestasi olahraga di NTB. Dijelaskannya, rencana

dirinya untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua KONI NTB itu bukan berarti tidak ingin mengabdi untuk daerah, atau pun sibuk dengan urusan politik maupun fokus di bisnis. Namun hal itu dilakukannya semata-mata atas alasan komitmen dengan keluarganya. Soal kesibukannya di partai politik maupun di bidang usaha tidak akan berdampak pada tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengurus pembinaan olahraga NTB. Sebab ia mengaku masih punya banyak waktu untuk mengurus olahraga. Meski demikian, adanya keinginan dari banyak orang yang menginginkan menjabat lagi sebagai Ketua KONI NTB membuat dirinya sedikit berpikir. Ia mengatakan dirinya tak bisa menolak permintaan cabor, karena ini menyangkut pengabdiannya untuk daerah. Bukan berarti ia setuju mencalonkan diri lagi menjadi ketua KONI NTB. Namun ia menyerahkan semuanya keputusan kepada keluarganya. “Kalau memang seluruh cabor menginginkan saya untuk kembali menjadi Ketua KONI NTB. Saya akan berunding lagi dengan keluarga saya, dan tentunya keputusan ada pada keluarga saya,” jawabnya. (fan)

“Yang membuat kami tetap berharap ketika kami mampu menciptakan sejumlah peluang. Dengan mencetak gol di pertandingan berikutnya, kami akan mampu menciptakan momentum,” katanya. Liverpool membuang lima peluang emas sebelum Hulk dan Semak mencetak gol. Sementara itu, pelatih Zenit Luciano Spaletti mengatakan tim asuhannya bersiap melakoni laga ke markas Liverpool, Stadion Anfield. “Anfield sudah seperti stadion

kami. Fans seperti monster dan para pemain perlu punya nyali,” kata pelatih asal Italia itu. Pada pertandingan lain, Tottenham Hotspur menundukkan Lyon 2-1 pada leg pertama 32 besar Liga Europa, di White Hart Lane, Kamis (14/2). Andre Villas Boas menyebut penampilan Bale “luar biasa”, karena pemain itu mencetak dua gol yang disebut-sebut sebagai tendangan bebas spektakuler. “Itu sungguh biasa. Tidak hanya mengenai seluruh pertandingan tetapi kemampuan yang ia tunjukkan ketika mengambil tendangan bebas,” kata AVB sebagaimana dikutip dari laman SkySports. “Bola begitu meluncur cepat ketika ia mengambil tendangan bebas,” katanya. “Hari ini kita tidak hanya

menyaksikan dua peristiwa yang brilyan tetapi justru tiga, karena gol mereka pun juga fantastis,” katanya menegaskan. Di tempat terpisah, juara bertahan Liga Europa Atletico Madrid dan kandidat juara Liga Italia Napoli mengalami kekalahan di kandang sendiri. Pemain Rubin Kazan Gokdeniz Karadeniz mencetak gol pada menit ke enam, dan Pablo Orbaiz mencetak gol kedua untuk tim Rusia itu, yang memainkan sebagian besar babak kedua dengan sepuluh pemain, sehingga membuat mereka menang 2-0 atas tuan rumah Atletico. Gol-gol dari Vladimir Darida, Frantisek Rajtoral, dan Stanislav Tecl mengecewakan para pendukung Napoli, sedangkan Anzhi mengalahkan Hanover 3-1.

UTI Pro Diakui BOPI Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov Universal Taekwondo Indonesia (UTI) Pro NTB, H. Surya Bahari menegaskan keberadaan UTI Pro di NTB telah diakui Badan Olahraga Profesianal Indonesia (BOPI) dan UTI Pro Pusat. Dalam hal ini, tak boleh ada pihak yang menghalangi organisasi tersebut mengembangkan dan membina atlet. Dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (15/2), Surya yang didampingi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi UTI Pro Budi Satria mengatakan BOPI telah melantik pengurus UTI Pro sebagai organisasi olahraga profesional di Indonesia. Begitu juga di NTB telah terbentuk organisasi UTI Pro. Keberadaan organisasi olahraga UTI Pro ini untuk

membantu pembinaan atlet taekwondo di Indonesia dengan tujuan membina dan mencetak atlet yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. UTI Pro NTB, lanjutnya, telah disahkan langsung BOPI dan UTI Pro Pusat yang diketuai Ngatino. Itu artinya legalitas UTI Pro sudah diakui oleh UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005, dengan demikian organisasi olahraga tersebut berkewajiban mengelola, mengembangkan dan membina taekwondo di NTB untuk jalur profesional bersama Pengprov TI NTB. Dalam hal ini Surya berharap tak ada pihak yang menghalangi organisasi olahraga UTI Pro dalam memajukan, membina dan mengangkat perkembangan prestasi olahr-

aga taekwondo di NTB. Pertnyataan ini dilontarkannya setelah mendengar imbauan pihak TI Pusat yang melarang atlet UTI Pro untuk terlibat dalam kejuaraan taekwondo yang digelar Pengprov TI NTB. Di tempat terpisah Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengprov TI NTB, Dedi Rahman, membenarkan pihak TI Pusat telah mengeluarkan surat keputusan soal larangan atlet, wasit juri dari UTI Pro terlibat lagi dalam kejuaraan taekwondo yang diselenggarakan secara resmi oleh Pengprov TI. Alasannya, organisasi tersebut sudah berubah wadah menjadi atlet profesional berada di bawah naungan BOPI dan tidak boleh mengikuti kejuaraan resmi yang bersifat amatir. (fan)

Media Madrid Jelek-jelekkan Messi Madrid Gelandang Barcelona Xavi Hernandez meyakini sejumlah media Madrid berupaya menjelek-jelekkan rekan setimnya, empat kali peraih Penghargaan Pemain Terbaik Dunia Lionel Messi. Pemain Argentina itu dilaporkan bersitegang dengan asisten pelatih Real Madrid Aitor Karanka dan bek Alvaro Arbeloa, setelah kedua tim itu bermain imbang 1-1 pada semifinal pertama Piala Raja dua pekan yang lalu. Tetapi Xavi mempertanyakan mengapa lebih banyak perhatian tidak ditujukan kepada pertandingan itu sendiri. “Itu sampah, berbicara tentang sepak bola. Mengapa kita tidak berbicara tentang sepak bola? Ini telah terjadi selama 100 tahun di sepak bola dan ini akan terus terjadi,” ucapnya kepada harian olahraga yang berbasis di Barcelona Sport. Siapapun yang kalah pada suatu pertandingan, lanjutnya, menjadi marah. Dalam hal ini, dirinya tidak tahu apakah ini (perseteruan yang dilaporkan itu) terjadi atau tidak. ‘’Saya tidak melihat apa-apa, itu tidak menarik bagi saya dan saya tidak menanyakannya kepada Leo,” ujarnya. Pemain internasional Spanyol itu juga menepis rumor yang menyebutkan para pemain senior Barca telah mengatur tim selama beberapa pekan terakhir, di saat pelatih Tito Vilanova mendapat perawatan untuk penyakit kanker kelenjar getah bening. (ant/bali post)

Messi

Pemain Brazil Oscar mencetak gol tunggal bagi juara Eropa Chelsea saat melawat ke markas Sparta Praha, sehingga klub London itu menggenggam keunggulan 1-0 saat menjamu klub Ceko itu di Stamford Bridge dua pekan mendatang. Juara Eropa tiga kali Inter Milan, mengalahkan tim buangan liga Champions CFR Cluj dengan skor 20 ketika penyerang Diego Milito hanya bertahan selama enam menit di lapangan, dan menangis saat harus meninggalkan lapangan karena mengalami masalah pada lututnya. Terdapat kemenangan-kemenangan impresif bagi klub Spanyol Levante, yang mengalahkan pemuncak klasemen Liga Yunani Olympakos Piraeus 3-0 di kandang sendiri, dan Ajax Amsterdam, yang menang 2-0 atas mantan juara Eropa Steaua Bucharest di Belanda. (ant/bali post)

POBSI Bantah Tolak Hasil Musorkab KONI Dompu (Suara NTB) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Dompu membantah telah mempersoalkan hasil Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Dompu yang menetapkan Yuhasmin sebagai Ketua Umum (Ketum) KONI Dompu. POBSI menduga ada pihak yang sengaja mencatut cabornya dalam konflik kepentingan. Ketua Umum POBSI Dompu, H. Khairul Insan, SE, MM, kepada Suara NTB, Jumat (15/2), menegaskan bahwa POBSI Dompu tidak pernah mempersoalkan hasil Musorkab KONI Dompu beberapa waktu lalu. Pencatutan POBSI Dompu di antara cabor yang mempersoalkan hasil Musorkab KONI bukan menjadi keputusan organisasi. “Saya selaku Ketua Umum POBSI Dompu tidak pernah mempersoalkan hasil Musorkab KONI Dompu. Kami merasa hanya dicatut n a m a , padahal kami tidak pernah mempersoalkan,” ujar Khairul Insan membantah pemberitaan di Suara NTB edisi Kamis (14/2).

Penetapan Yuhasmin sebagai Ketum KONI Dompu periode 2013-2017, ujarnya. sesuai hasil kesepakatan Musorkab KONI. Karena pada saat itu, peserta Musorkab menyerahkan kepada Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin untuk menetapkan Ketum KONI Dompu antara Nasrun Hanif, MM dengan Yuhasmin. Yuhasmin yang dihubungi terpisah mengatakan, 7 cabor yang mempersoalkan hasil Musorkab KONI Dompu tidak semuanya benar-benar mempersoalkan. Karena ada beberapa cabor yang hanya disebut cabornya, tetapi sebenarnya tidak mempersoalkan seperti yang diberitakan. “Kita sudah lakukan klarifikasi ke masing-masing cabor, ada yang sekadar dicatut namanya dan ada yang benar-benar mempermasalahkan,” katanya. Baginya, lanjut Yuhasmin, sikap beberapa cabor tersebut bagian dari dinamika dalam berdemokrasi. Namun pada prinsipnya, proses Musorkab KONI sudah dilakukan sesuai prosedur dan tahapannya. “Bagi saya, itu bagian dari dinamika dalam berdemokrasi. Tapi pada prinsipnya, semua tahapan dan prosedur Musorkab hingga penetapan saya sebagai Ketua KONI sudah selesai, tinggal menunggu proses pelantikan saja,” katanya. (ula)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Sabtu, 16 Februari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL


SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

Film ’’Operation Wedding’’

Perjuangan Mendapat Restu Ayah

RENDI harus main petak umpet dengan Kardi (Bucek) si ayah galak, agar bisa bertemu kekasihnya. Mahasiswa kedokteran tingkat akhir itu, bahkan sempat diteriaki maling oleh Kardi dan ditodong senjata. Biarpun harus melakukan perjuangan habis-habisan memacari Windi, tapi Rendi tidak menyerah. Beruntung sang kekasih hati juga membantu usahanya melunakkan ayah. Perempuan tomboy itu mer-

ayu ayahnya, berharap diberikan restu untuk menikah. Akhirnya Kardi membuat keputusan bahwa Windi boleh dilamar, tapi dengan sarat ketiga kakak perempuannya harus menikah terlebih dulu. Ternyata ketiga kakak Windi belum punya rencana menikah, alasannya pacar-pacar mereka takut dengan calon mertua. Disitulah mulai dibuat rencana Operation Wedding untuk ketiga kakaknya.

Windi berusaha agar ketiga kakaknya tersebut bisa menikah, dengan berbagai cara. Pokoknya tujuan akhirnya adalah dalam waktu singkat empat bersaudara itu bisa menuju ke pelaminan. Film yang disutradarai oleh Monty Tiwa itu, sebenarnya punya paket lengkap. Mulai dari drama, komedi, sampai ketegangan semua ditawarkan kepada para penonton. Drama tergambar dari cara Kardi sebagai orang tua tunggal bercengkrama dengan empat anaknya. Pensiunan tentara itu memang terlihat galak, tapi di dalam hatinya terdapat rasa kasih sayang yang luar biasa pada putri-putrinya. Apalagi terselip juga katakata menyentuh hati, dalam beberapa adegan ayah dengan

anak tersebut. Salah satunya yaitu ketika Kardi minta maaf karena belum bisa menjadi ayah yang baik bagi keempat anaknya. “Kalo jadi perwira (tentara) yang baik ada sekolahnya, tapi kalau jadi ayah yang baik tidak ada sekolahnya,” ucap Kardi dengan menyesal. Lalu drama juga tercipta dalam kisah persaudaraan empat perempuan. Windi sebagai anak paling muda, kerap tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Pasalnya Windi selalu jadi kesayangan ayah, jika dibandingkan dengan yang lain. Lewat kisah kehidupan keluarga sehari-hari itulah, terbentuk suasana yang cukup apik untuk ditonton. Hanya saja tidak sepanjang adegan, drama tersebut berlangsung.

Jadi Tentara Galak

Bucek Depp (Suara NTB/ist)

AKTOR Bucek Depp mendapat peran sebagai tentara galak yang sangat sayang kepada empat anak perempuannya dalam film berjudul Operation Wedding. “Gua di sini meranin tokoh bapak yang latar belakangnya dari militer angkatan laut,” ujar artis kelahiran 1973 ketika melakukan peluncuran film terbarunya di Jakarta, Kamis. Menurut dia, tidak ada kesulitan sama sekali memerankan karakter

itu. Pasalnya laki-laki yang pernah memenangi Piala Citra tersebut banyak memiliki kawan dari profesi militer, bahkan sering kali mendidik para tentara muda di klub paralayang yang dikelolanya. Memerankan tokoh seorang bapak, juga dianggapnya sebagai hal mudah. Dalam kesehariannya pun, Bucek memiliki tiga orang putri yang kurang lebih mirip karakternya dengan anakanaknya dalam film garapan Monty Tiwa tersebut. Dalam perannya, artis yang pernah bermain untuk Film Brownis itu harus

mengasuh empat anak sebagai orang tua tunggal. Permasalahan terjadi ketika anak-anak tersebut beranjak dewasa dan sebagai bapak harus merelakan mereka pergi untuk menikah. Meski alur ceritanya terasa sangat serius, namun film Operation Wedding sebenarnya dibalut komedi sehingga ringan untuk ditonton. Bucek juga kali ini harus beradu akting dengan para artis muda seperti Yuki Kato, Adipati Dolken, Kimberly Ryder dan Sylvia Fully. (ant/bali post)

Terkesan Ketua KPK

IMPIAN masa kecil Baiq Merrystha YonnanSelain pengalaman-pengalaman di atas, Yonna da untuk mewakili NTB dalam kontes kecantimempunyai pengalaman paling berkesan saat bisa kan paling bergengsi di Indonesia, Pemilihan Putbertatap muka dan mendapatkan pembekalan deneri Indonesia telah terwujud. Akhir Januari samganKetuaKomisiPemberantasanKorupsi(KPK)Abrapai awal Februari lalu ia berada di Jakarta ham Samad. Ia mengagumi sosok pria asal Sulawesi mengikuti kontes kecantikan tersebut mewakili Selatan tersebut yang menurutnya ramah, baik, sederNTB. Meskipun tidak masuk 10 besar juga tidak hana, dan sangat berintegritas. “Pembekalan dari Pak berhasil meraih Puteri Indonesia Kepulauan, YonAbraham Samad adalah pembekalan yang sangat na berbesar hati menerimanya. Ia merasa telah saya nantikan ketika pertama kali melihat jadwal kegberjuang maksimal dalam kontes tersebut. iatan,” ujarnya. “Saat tidak dapat 10 besar, saya hanya memikirSelain terkesan dengan Abraham Samad, kan kedua malaikat kecil saya, adik-adik saya; bertemu dengan Miss Universe 2012, Olivia Meme dan Binbin,” ceritanya kepada Suara NTB, Culpo adalah pengalaman menarik. “Dia canJumat (15/2). Kedua adiknya sangat sedih ketika tik, baik, selalu senyum kepada setiap orang sang kakak tidak bisa masuk ke dalam 10 besar yang dijumpai. Sangat anggun. Senang sekali sebagaimana yang ditargetkan sebelumnya. Namun bisa satu panggung dan say hello,” ceritanya. ia mengatakan bahwa semua tahapan sudah dilaSetelah dari Pemilihan Puteri Indonesia, ia lui dengan usaha maksimal dan kerja keras. Menakan tetap menggali potensi dan kreativitas genai hasil akhir, baik gagal dan berhasil ia mendirinya sehingga nantinya bisa menjadi inspiragakui terbiasa menerima hal tersebut dalam berkosi bagi para wanita di NTB, dan Indonesia mpetisi. “Jadi ketika tidak masuk 10 besar, saya umumnya. “Itulah target yang harus dikejar sesudah bisa menghadapinya,” ujarnya. mua Puteri Indonesia,” tambahnya. (Suara NTB/ist) Bisa bertanding dengan puluhan wanita cantik Yonna juga akan tetap menggeluti bidang moddan pintar dari seluruh daerah di Indonesia, maha- Baiq Merrystha Yonnanda elling seperti sebelumnya. Karena modelling adalah siswi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini hobinya dan hobi itulah yang bisa mengantarkanmengaku bangga dan sangat bahagia. Banyak pengalaman dan mo- nya ke panggung Pemilihan Puteri Indonesia. Ia juga mengutarakan men berkesan yang ia dapatkan pada masa-masa karantina. Ia men- keinginannaya untuk terjun secara profesional di bidang tersebut sepgaku ingin kembali merasakan berbagai pengalaman indah dan seru erti model idolanya, Nadia Hutagalung. Yonna menilai Nadya Hutatersebut. “Saat-saat yang saya mimpikan di masa kecil itu akhirnya galung adalah model yang smart, cantik, dan ramah. “Keren karena terjadi juga. Seru bisa belajar bareng dengan teman-teman, pem- bisa jadi juri dalam pemilihan Top Model Asia,” pujinya. bekalan pengetahuan, latuhan catwalk, hypnoteraphy, olahraga, Selama mengikuti karantina di Jakarta beberapa waktu lalu, sepedaan, syuting, pemotretan, dan lainnya,” tuturnya. ia mengaku mendapatkan banyak tawaran modelling. Tapi ia Disamping itu ia juga bisa bertemu dengan public figure yang ia masih berpikir karena ia berkomitmen untuk menyelesaikan kuliidolakan seperti Nadine Chandrawinata, Maria Selena, Arzeti Bilbina, ahnya terlebih dahulu. “Harus selesai kuliah dulu. Nggak mau Choki Sitohang, dan Mooryati Sudibyo. “Sosok inspirasi bagi wanita- molor-molor kuliahnya. Kuliah wajib, modelling hanya hobi dan wanita Indonesia,” ujarnya tentang pemilik Mustika Ratu tersebut. just for fun,” tandas Runner Up 2 Puteri Mutiara 2010 ini. (yan)

Komedi “kasar” dan pengambilan gambar “nakal” Selipan komedi pun, tak jarang menghiasi kehidupan ayah dan empat anaknya itu. Terutama hal tersebut dibangun oleh karakter Kardi yang sangat fanatik akan dunia militer. Mulai dari harus hormat setiap putri-putrinya berpamitan, sampai selalu membunyikan peluit ketika ingin memulai atau mengakhiri sesuatu. Sayangnya komedi yang ingin dibangun oleh film produksi Starvision tersebut terlalu berlebihan. Pasalnya dalam keseharian keluarga dari latar belakang militer, kemungkinannya kecil untuk sampai berlaku seperti itu. Beberapa pelawak juga hadir menjadi artis pendukung di sana. Mulai dari Desta, Joe P Project, sampai Mongol (Stand

(ant/bali post)

Salah satu adegan di film Operation Wedding Up Comedy) menjadikan suasana menonton film jadi cair. Dari segi pengambilan gambar, film ini sedikit “nakal”. Terkadang kamera di beberapa adegan sengaja memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu para pemain perempuan sehingga terkesan agak porno. Misalnya saat kakak perempuan Windi sedang berganti paka-

ian, perutnya diperlihatkan. Sebenarnya pengambilan gambar tersebut tidak perlu karena dalam hal cerita, film yang berdurasi 2 jam itu cukup kuat dan menarik untuk ditonton. Pengambilan gambar sedikit porno justru mengurangi kenikmatan menonton layar lebar tersebut. (ant/bali post)

Paul McCartney Kaget Dapat 17 Grammy Jakarta (Suara NTB) Sir Paul McCartney terkejut mendapati telah mengantongi 17 piala Grammy sepanjang kariernya. Ia mendapat piala Grammy terbarunya saat perhelatan Grammy Awards ke-55 (10/2) dalam katagori “Best Traditional Pop Vocal Album” untuk “Kisses on the Bottom”. “Saya kaget sekali sudah ada 17 (piala). Saya tidak menghitung, kira-kira saja. Orang-orang kan lebih tahu daripada saya,” katanya kepada BBC 6 Music. Meski tidak pernah menghitung Grammy yang telah diraihnya, McCartney tersanjung mendapat penghargaan itu. “Saya rasa tidak semua musisi terbaik di dunia dapat Grammy, hanya beberapa yang terpilih. Fenomenal rasanya menjadi salah satunya untuk yang ketujuhbelas kalinya,” kata personel The Beatles itu. Paul tidak datang ke perhelatan Grammy, ia menontonnya

melalui televisi. Ia mendapat kabar kemenangan itu melalui SMS manajernya. “Kami nonton di TV. Kau bisa bayangkan ruangan jadi heboh,” cerita McCartney. Sambil berkelakar, ia membagi rahasia agar sukses meraih Grammy. “Satu-satunya cara supaya menang, jangan datang (ke Grammy),” katanya sambil tertawa. “Kalau kau datang, jadinya ‘Dan pem e n a n g n y a adalah...John Mayer’. Lalu kau tersenyum dan tepuk tangan,” candanya. (ant/bali post)

Paul McCartney

Brad Pitt dan Angelina Jolie Bisnis Wine Jakarta (Suara NTB) – Pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie melibatkan diri dalam pembuatan wine jenis rose bernama Miraval di Prancis. Menurut situs decanter.com, Pitt dan Jolie bekerja sama dengan winemaker Marc Perrin sejak musim panen 2012. “Mereka ingin memastikan kalau mereka membuat wine terbaik di Provence,” kata Perrin kepa-

da decanter.com, seperti yang dikutip dari Reuters. Menurut Perrin, Pitt dan Jolie datang ke pembuatan minuman itu sambil meninjau keadaan pabrik. Nama JoliePitt dan Perrin pun akan tercantum di label bagian belakang wine Miraval. Pitt dan Jolie menyewa Kastil Miraval di Correns, bagian Selatan Prancis sekitar empat tahun

lalu. Belakangan ini, mereka membeli kastil tersebut, yang memiliki sekitar 148 are kebun anggur. Sebelumnya, wine Miraval dikenal dengan nama “Pink Floyd” karena band rock asal Inggris itu pernah merekam lagu di studio di daerah tersebut. Miraval akan dipasarkan mulai Maret. Jenis white wine Miraval akan ada pada akhir musim panas. (ant/bali post)

Rossa Was-was Jadi Model Peragaan Busana Jakarta (Suara NTB) – Penyanyi Rossa merasa was was tatkala didaulat menjadi model peragaan busana. “Saya lebih baik nyanyi 20 lagu daripada jadi model lagi,” ujar Rossa usai memeragakan busana karya Jenny (Suara NTB/ist)

Ang pada Indonesia Fashion Week 2013, Kamis. Penyanyi bernama lengkap Sri Rossa Roslaina Handayani ini mengaku tegang saat beraksi di atas panggung titian. “Saya takut ketawa, pokoknya pas tadi jalan jangan disinggung sedikit deh,

pasti saya ketawa,” ujar dia diiringi senyuman. Rasa was-was Rossa terobati karena saat berlenggang di atas papan titian diiringi lagu yang dia sukai. “Saya takut tersandung, ‘keserimpet’. Untung lagunya enak, saya suka,” kata dia. (ant/bali post)

Brad Pitt dan Angelina Jolie (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kalau punya calon mertua galak bukan main, tentu tantangan melamar kekasih menjadi lebih berat lagi. Itulah yang dirasakan oleh Rendi (Adipati Dolken), ketika ingin melamar Windi (Yuki Kato) dalam film Operation Wedding. Boro-boro ingin melamar, ketika waktu kunjung pacar saja susahnya minta ampun.


SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

Halaman 11

Rapimnas Demokrat Tetap Sah Tanpa Anas Jakarta (Suara NTB) Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan jika Ketua Umum Anas Urbaningrum tak menandatangani undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 17 Februari mendatang, Rapimnas tetap sah dan tetap akan berlangsung.

(ant/bali post)

DISITA-Seorangwargamelihattulisanpenyegelanmiliksalah satu rumah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan simulator ujian SIM Djoko Susilo di Langenastran Kidul, Panembahan, Kraton, Yogyakarta, Kamis (14/2).

KPK Geledah Satu Tempat di Kudus Terkait Simulator Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah satu tempat di Kudus, Jawa Tengah terkait kasus korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat Korps Lalu Lintas, Polri tahun anggaran 2011. “Penggeledahan dilakukan di PT Pura Gedung Utama Kudus, sejak tadi pagi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat kemarin. Perusahaan tersebut diketahui beberapa kali mengikuti pengadaan di Korlantas. Sebelumnya KPK telah menyita aset properti tersangka kasus tersebut, mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo di Solo, Semarang dan Yogyakarta. Rumah-rumah tersebut berada di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Banjarsari Surakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Sondakan Solo Jawa Tengah, Jalan Langenastran Kidul No 7 Yogyakarta, Jalan Patehan Lor No 34 dan No 36 Yogyakarta serta di Bukit Golf Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang kota Semarang. Sejak 9 Januari 2013, KPK menerapkan pasal pencucian uang terhadap Jenderal Djoko dengan menduga ada praktek pencucian yang berasal dari tindak pidana korupsi awal, sehingga menerapkan pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU. KPK pun telah memblokir rekening Djoko Susilo, tapi penyitaan aset belum dapat dipastikan. Dalam kasus simulator, KPK menetapkan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli 2012 bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas nonaktif), Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulatordanSukotjoSBambangsebagaiDirekturPTInovasiTeknologi Indonesia(ITI)yangmenjadiperusahaansubkontraktordariPTCMMA. Satu tersangka yaitu Sukotjo S. Bambang telah divonis penjara selama 2,5 tahun di rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek terkait simulator. Jenderal bintang dua tersebut disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. KPK menghitung bahwa kerugian negara sementara adalah Rp100 miliar dari total anggaran Rp 196,8 miliar. (ant/bali post)

“Memang harusnya tanda tangan tapi kalau undangan siapapaun boleh tanda tangan. Mau Ketua OC, Ketua SC bahkan kalau Sekjen sendiri juga gak-apa-apa,” kata Max di Jakarta, Jumat. Menurut dia, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), undangan bisa diwakilkan penandatanganannya. Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, Anas adalah bagian dari Majelis Tinggi Partai Demokrat sehingga undangan sudah mewakili Anas. Max mengkritik anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang mempertanyakan keabsahan surat undangan itu. “Sebab apa yang dilakukan Majelis Tinggi PD sudah jelas se-

muanya. Rapimnas itu diperintahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bukan perorangan,” ujar Max. Dia tidak memasalahkan DPD atau DPC yang tak menyetujui undangan Rampimnas Demokrat. “Tidak setuju tidak apa-apa, nggak usah datang. Kalau tidak mau tanda tangan pakta integritas, ya kita berpisah,” kata Max. Max sendiri yakin Anas akan hadiri Rapimnas karena dia adalah bagian dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Surat undangan Rapimnas Partai Demokrat tak lagi menggunakan kop surat DPP PD, melainkan kop surat Majelis Tinggi Partai Demokrat dan hanya ditandatangani

Sekretaris Dewan Pembina Pembina Partai Demokrat Jero Wacik dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono. Rapimnas akan diadakan di Hotel Sahid dan dibuka SBY pukul 13.00 WIB dengan agenda konsolidasi dan tindak lanjut kebijakan Majelis Tinggi. Sebelumnya, Anas Urbaningrum, dan beberapa pengurus partai menandatangani pakta integritas penyelamatan partai yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Hari ini saya dan beberapa pengurus DPP partai melakukan penandatanganan pakta integritas. Ini adalah kelanjutan dari penandatanganan pakta integritas pada 10 Februari lalu di Cik-

eas,” kata Anas pada acara penandatanganan pakta integritas di Kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Kamis. Anas mengatakan, dia tidak dapat hadir pada acara penandatanganan pakta integritas sebelumnya karena sedang sakit. Menurut dia, penandatanganan pakta integritas dilakukan di semua tingkat kepengurusan partai, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sampai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan penegasan komitmen idealisme dan etika Partai Demokrat yang harus dipegang teguh sebagai panduan sikap dan perilaku politik kader partai di seluruh tingkatan. Pakta integritas Partai Demokrat antara lain berisi komitmen kader partai untuk “mensejahterakan

masyarakat”, menjaga nama baik partai, bertindak adil dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, serta memperkuat persatuan dan toleransi. Selain itu, pakta integritas memuat janji kader partai untuk “meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin”, patuh dan taat kepada konstitusi dan semua peraturan yang berlaku serta menaati kode etik partai. Pakta integritas juga berisi komitmen kader untuk menjalankan tugas dengan memegang teguh moral, mencegah dan menghindari korupsi serta tindakan asusila dan penyalahgunaan narkoba, juga mendukung upaya pemberantasan korupsi. Di dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa kader yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus hukum bersedia mengundurkan diri, menerima sanksi dan diberhentikan dari partai. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TERBAKAR MOLOTOV - Ketua Tim Pemantauan Teroris Komnas HAM, Siane Indriani melihat jendela yang terbakar setelah bom molotov dilemparkan ke Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sulsel, di Jalan Samiun, Makassar, Sulsel, Jumat (15/2). Komnas HAM meminta kepolisian untuk serius mengusut kasus pelemparan bom molotov di lima gereja di Makassar.

Tujuh Saksi Diperiksa Terkait Bom Molotov Makassar Jakarta (Suara NTB) Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah memeriksa tujuh saksi terkait pelemparan bom molotov di beberapa gereja di Makassar. “Petugas saat ini di tempat kejadian perkara memeriksa tujuh orang saksi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy

Rafli Amar di Jakarta, Jumat kemarin. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan adanya kemiripan bahan bom molotov di tempat satu dan lainnya. Ada terdapat kemiripan yakni ada botol mineral, bensin, dan ciriciri pelaku, katanya. “Demikian juga sepeda motor yang digunakan pelaku sepeda motor matik dilihat dari CCTV dan petunjuk ini kita kembangkan,” kata Boy.

Masyarakat diminta tetap tenang, tidak terprovokasi, dan polisi akan mengusut tuntas pelakunya. Sementara Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Mudji Waluyo memerintahkan jajarannya untuk segera menjaga rumah-rumah ibadah agar tidak menjadi sasaran pelemparan bom molotov. “Saya sudah perintahkan

Anak Hilmi Aminuddin Sudah Tinggalkan Indonesia (ant/bali post)

BAKAR GANJA - Petugas membakar barang bukti narkotika jenis ganja ketika melakukan pemusnahan di halaman Mapolres Metro Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Polisi Musnahkan Ganja Senilai Hampir Rp 15 Miliar Jakarta (Suara NTB) Aparat Polres Metropolitan Jakarta Selatan memusnahkan barang bukti daun ganja kering siap edar seberat 1,5 ton, senilai hampir Rp 15 miliar. “Barang bukti tersebut hasil pengungkapan jajaran Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran Polsek selama dua bulan,” kata Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Wahyu Hadiningrat di Jakarta, Jumat kemarin. Wahyu mengatakan barang bukti daun ganja tersebut jika dikalkulasikan dapat dikonsumsi dua juta orang pengguna. Pemusnahan barang bukti narkoba berdasarkan Pasal 91 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selama dua bulan, Wahyu menambahkan jajaran Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 14 tersangka berasal dari empat jaringan. Sebelumnya, aparat Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap peredaran narkoba seberat 1,18 ton di wilayah Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, 25 Januari 2013. Sebelumnya, Para aktivis yang tergabung dalam Jaringan Informasi Dampak Miras dan Naza (RIDMA) menyeru Badan Nasional Nasional (BNN) segera melibatkan lebih banyak lagi elemen masyarakat untuk membantu mengatasi peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. “Keterlibatan elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencipakan suatu kesadaran yang meluas sehingga bisa memunculkan gerakan nasional bersama yang tumbuh juga dari masyarakat,” kata Ketua RIDMA SS Budi Rahardjo dalam perbincangannya dengan Kepala BNN Propinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Ali Johardi di Jakarta, Kamis. Para aktivis yang berasal dari kalangan jurnalis tersebut juga berpandangan bahwa selama ini timbul kesan BNN belum memaksimalkan elemen masyarakat yang ada, baik di pusat maupun daerah. BNN juga perlu memperhatikan hal lain yang terkait dengan penanggulangan narkoba, seperti mendorong perilaku hidup sehat di masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala BNN Propinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Ali Johardi mengatakan, kerja sama dan sinergitas sudah pasti diperlukan mengingat masalah narkoba juga merupakan masalah masyarakat. Apalagi kegiatan pemberantasan narkoba melibatkan tiga hal penting, yaitu mulai dari pencegahan, pemberantasan dan pemberdayaan masyarakat. “LSM akan kami fungsikan dalam langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan masing-masing,” tutur Ali Johardi. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Salah satu orang yang dicegah terkait kasus suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian, Ridwan Hakim, telah pergi ke luar negeri. “Berdasarkan skep KPK no KEP 107/01-23/02/2013 tanggal 8 Februari 2013 atas nama Ahmad Zaky, Rudy Susanto, Ridwan Hakim, dan Jerry Roger. Ridwan Hakim keluar Indonesia dengan pesawat Turkies Air TK67 pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 19.49 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui p e s a n

Hilmi Aminuddin (ant/bali post)

singkat yang diterima di Jakarta, Jumat kemarin. Pada Kamis (14/2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan empat orang yang telah dicegah terkait kasus kuota impor daging di Kementrian Pertanian (Kementan) sejak 8 Februari 2013 adalah Ahmad Zaky, Rudy Susanto, Jerry Roger, dan Ridwan Hakim. Ridwan diketahui adalah anak keempat Hilmi Aminuddin, Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sosial (PKS). “Surat cegah diterima pada 8 Februari 2013 pukul 19.40 WIB, surat KPK ditandatangani 8 Februari 2013 oleh pimpinan KPK,” ungkap Denny. Hilmi Aminuddin dan Ridwan Hakim diketahui memiliki peternakan sapi seluas 4 hektar di daerah Cibodas, Jawa Barat, di mana terdapat sekitar 1.000 ekor sapi di sana. Hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan Ridwan Hakim sebagai saksi. KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu Luthfi, orang dekat Luthfi Ahmad Fathanah serta dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Ef-

fendi. Lutfhi diduga menggunakan pengaruhnya (trading in influence) terhadap kadernya yaitu Menteri Pertanian Suswono. KPK menyita barang bukti berupa uang yang dibungkus dalam tas kresek hitam senilai Rp 1 miliar sebagai nilai komitmen awal untuk mengamankan komitmen kuota impor daging sapi, uang itu merupakan bagian nilai suap seluruhnya diduga mencapai Rp 40 miliar dengan perhitungan commitment fee per kilogram daging adalah Rp 5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton. Uang Rp1 miliar tersebut saat ditemukan telah terbagi menjadi tiga bagian yaitu Rp 980 juta di dalam mobil Ahmad Fathanah, Rp 10 juta di dompet pria tersebut dan sisanya diduga diberikan kepada Maharani. Juard dan Arya diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Sedangkan Ahmad dan Lutfi diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. (ant/bali post)

jajaran untuk segera menjaga sejumlah rumah-rumah ibadah karena rangkaian aksi pelemparan bom molotov selama beberapa pekan ini terjadi,” ujarnya di Makassar, Kamis (14/2). Kepolisian sudah berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah membahas aksi-aksi orang tidak bertanggung jawab tersebut yang ingin memecah belah persatuan. “Jadi yang jelas, kita akan

memberikan pengamanan masing-masing gereja oleh anggota kepolisian, dibantu pengurus gereja dan Babinsa,” ujarnya. Selain memerintahkan jajaran untuk menjaga sejumlah rumah ibadah, Kapolda juga membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku pelempar bom molotov di sejumlah gereja di Makassar. (ant/bali post)

Indonesia Rentan terhadap Gugatan Internasional Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Boediono mengingatkan Indonesia rentan terhadap gugatan hukum investasi tidak saja dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, sehingga berpotensi dikenakan denda hingga triliunan rupiah dari perusahaan asing jika kalah. “Gugatan dari lembaga asing saat ini makin marak dan mereka selalu mencari kelemahan sistem hukum kita dengan cara antara lain melalui gugatan di luar negeri seperti di New York dan Singapura,” kata Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Istana Wapres Jakarta, Jumat kemarin. Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Energi Sumber Daya MIneral Jero Wacik, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, serta Jaksa Agung Basrief Arief. Sebagai dampak dari globalisasi maka makin banyak produk barang Indonesia yang beredar di luar negeri, dan ini juga mengakibatkan sangat banyak perjanjian investasi perusahaan asing yang berada di Indonesia. Menghadapi gugatan tersebut, k a t a

Wapres, Kementerian Hukum dan HAM hendaknya sangat penting memiliki teman yang ada di luar negeri sehingga jika Indonesia menghadapi gugatan maka bisa diselesaikan dengan baik. Teman di sini, kata Wapres, tentunya dalam arti baik karena merekalah yang mengetahui upaya dan cara yang harus dihadapi dalam mengatasi gugatan yang bisa merugikan citra Indonesia. “Kalau Kemkumham memiliki teman maka upaya penyelesaian bisa mencapai hasil optimal,” kata Boediono. Oleh sebab itu, kata Wapres, Kemkumham harus sudah bisa mengetahui “medan perang” dalam menghadapi gugatan, sehingga saat ini harus memiliki personil berkemampuan dan berpengetahuan khusus. “Taruhannya sangat besar kalau kita kalah dalam gugatan bisa mencapai triliunan rupiah,” kata Wapres Boediono mengingatkan. (ant/bali post)

Boediono (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2013

Badan PBB Perlu 300 Juta Dolar untuk Bantu Warga Palestina New York Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina menyampaikan permohonan bantuan darurat senilai lebih dari 300 juta dolar AS untuk menyediakan bantuan penting bagi orang yang paling menderita di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan. Sebagian besar dari permohonan itu, sebanyak 78 juta dolar AS, ditujukan untuk memberi bantuan pangan bagi hampir tiga-perempat juta orang miskin di Jalur Gaza, yang telah menghadapi blokade Israel selama enam tahun, demikian siaran pers yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, AS oleh Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). “Saat pemimpin politik dan donor diserukan agar menanggapi bencana baru di seluruh dunia, krisis kemanusiaan buatan manusia tepat di sini di Jalur Gaza dan Tepi Barat tetap ada malah bertambah parah tanpa tanda akan reda setelah lebih dari enam dasawarsa,” kata Wakil Komisaris Jenderal UNRWA Margot Ellis, saat peluncuran acara di Jalur Gaza. Seruan tersebut juga akan mendanai penciptaan pekerjaan sementara dan program bantuan uang kontan, serta program kesehatan mental masyarakat, campur tangan kesehatan darurat dan gagasan air serta kebersihan di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Direktur Departemen Lay-

anan Bantuan dan Sosial UNRWA Martha Myers mengatakan orang Palestina telah “bergerak dari sebagai negara kelas dua di dunia selama lebih dari 30 tahun belakangan menjadi kelas negara kelas tiga dunia di Jalur Gaza dan di luar Ramallah serta di Tepi Barat”. “Kemerosotan itu berjalan terus tanpa kendali dengan kemampuan untuk memproduksi dan membuat gagasan terhambat oleh kehidupan yang hancur oleh blokade, sehingga merusak masyarakat dan harapan keharmonisan politik dan menghancurkan peluang mengenai hasil positif,” kata Myers sebagaimana dikutip Xinhua. Israel memberlakukan blokade terhadap Jalur Gaza atas apa yang disebutkan sebagai alasan keamanan setelah kelompok HAMAS, yang tak mengakui hak Israel untuk ada, mendekat gerakan Fatah dari Jalur Gaza pada 2007. Blokade Israel tersebut telah mengarah kepada situasi keamanan yang bertambah buruk di Jalur Gaza, dan mengakibatkan keprihatinan sangat besar d a r i

masyarakat internasional. PBB telah lama mengecam Israel karena blokade lamanya, dan menyatakan blokade itu hanya akan menjerumuskan rakyat di daerah itu ke dalam kemiskinan abadi dan menguntungkan kaum fanatik di Timur Tengah. (ant/bali post)

Warga Palestina (ant/bali post)

Suriah Terima Sistem Pertahanan Udara Panzer-C1 Moskow Satu sumber militer Rusia menyatakan Suriah menerima sistem pertahanan udara sejumlah peluru kendali antipesawat Panzer-C1 pada awal tahun ini. Sumber tersebut mengatakan sistem pertahanan udara yang disampaikan sesuai kontrak yang ditandatangani antara kedua negara, dan menunjukkan bahwa sistem itu dikirim ke Suriah melalui laut. Anatoly Isaykin, Direktur Kantor Rosoboronexport Rusia, menekankan, kerja sama teknik militer dengan Suriah tersebut dilakukan berdasarkan hukum internasional, yang mengindikasikan bahwa negaranya mengekspor sistem pertahanan udara ke Suriah sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Sistem pertahanan udara Panzer-C1 sangat akurat dan bisa merontokkan sasaran yang terbang sampai ketinggian 20 kilometer. Kecepatan peluru kendali 1.300 meter per detik, serta mampu mngunci dane menyerang empat target sekaligus. Sistem persenjataan itu juga bisa mencapai target darat dan laut, serta mengarahkan tembakannya dari situs bergerak dan tertentu. Perusahaan pengekspor senjata Rusia melanjutkan pengiriman senjata ke Suriah dan akan terus melakukannya meski negara Timur Tengah itu sedang dilanda perang saudara. “Kami terus melakukan kewajiban kami sesuai kontrak dalam klausul pengiriman perangkat militer,” kata Direktur Rosoboronexport, Anatoly Isaikin, dalam sebuah jumpa pers. Dia mengatakan senjata yang dikirimkan meliputi sistem pertahanan udara anti-peluru kendali, tidak termasuk peralatan tempur seperti pesawat atau helikopter. “Ekspor tidak melanggar hukum internasional atau resolusi Dewan Keamanan PBB,” katanya seperti dikutip Reuters. Rusia adalah pemasok senjata utama bagi Suriah dan telah lama menjadi sekutu Presiden Bashar Al Assad. Moskow juga telah menolak tiga resolusi Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menekan Presiden Bashar Al Assad. (ant/bali post)

Jepang Klaim Kapal Cina Masuki Kepulauan Senkaku Tokyo Pasukan Penjaga Pantai Jepang mengklaim tiga kapal Cina memasuki perairan Kepulauan Senkaku, sekitar pukul 09.00 waktu setempat Jumat. ”Jepang

tidak bisa menerima hal ini. Ini sangat disesalkan,” kata Menteri Luar Negeri, Fumio Kishida. Kishida telah melayangkan surat resmi ke Kedutaan Besar Cina di Tokyo tentang ini.

Cina telah berkali-kali melayarkan kapal-kapalnya ke perairan Kepulauan Senkaku. Hubungan antara raksasa-raksasa Asia itu telah menjadi dingin selama sengketa teritorial, yang

memicu aksi unjuk rasa antiJepang di Cina tahun lalu. Jepang telah mengatakan bahwa satu kapal Cina bulan lalu mengunci radar kontrol senjata pada salah satu dari kapal-kapal perusaknya di laut

lepas. Dikatakan kapal lain sebelumnya dijadikan target helikopter, tindakan yang Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, sebut sebagai aksi provokatif dan berbahaya. (ant/bali post)

Sikapi Korut, Cina Hadapi Dilema Beijing Ujicoba ketiga nuklir Korea Utara (Korut) membuat Cina dalam posisi dilematis. Cina kini berada di dua pilihan, apakah akan menentang sekaligus menghentikan pengembangan senjata nuklir Pyongyang, ataukah membiarkan langkah negara tersebut.

(ant/bali post)

ANTI KORUT - Demonstran membawa patung bergambar wajah Kim Jong-un dalam demonstrasi anti Korea Utara terkait ujicoba program nuklir Korea Utara, di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Seoul, Korea Selatan, Rabu (13/2).

Beijing dikenal sebagai salah satu sekutu terpenting Korea Utara; minimal sebagai sesama petahana negara komunis dunia yang kini jumlahnya cuma segelintir saja. Bukti dukungan nyata sahabat sejati Beijing kepada Pyongyang adalah bantuan ekonomi, bisnis, politik, dan militer setelah Perang Korea 1950-1953. Perang Korea itu menewaskan sekitar 400 tentara Cina. Saat itu, Korea Utara menjadi zona penyangga Cina yang menghalangi masuknya 28.500 tentara Amerika Serikat dari Korea Selatan. Pengamat menilai, hubungan Beijing-Pyongyang sangat beresiko setelah pemerintahan Kim Jong-un meresahkan masyarakat dunia melalui ujicoba nuklirnya pada hari kedua perayaan Tahun Baru Imlek 2564. “Semakin banyak orang menyadari, Korea Utara menjadi kewajiban keamanan daripada sekedar aset kemanan

untuk Cina. Tindakan Korea Utara mengacaukan ketenangan,” kata Jia Qingguo, pakar hubungan internasional Cina dari Universitas Peking. Banyak pengguna media sosial di Cina menginginkan pemerintahnya bertindak keras terhadap Pyongyang. Mereka mengibaratkan Korea Utara sebagai anjing gila yang mempermalukan Beijing. Tindakan itu dipicu pemerintah Cina yang menyerukan seluruh pihak tenang, menahan diri, dan tidak melakukan pembalasan atas ujicoba nuklir Korea Utara. Sikap yang mirip saat Cina merespon tes nuklir Pyongyang pada 2006 dan 2009. Kantor Berita Cina, Xinhua, melaporkan, ledakan nuklir terkini Korea Utara itu bentuk keputusasaan mereka dalam menanggapi ancaman keamanan di Semenanjung Korea dan kawasan. Sebelumnya, Australia mengatakan pihaknya telah membatalkan kunjungan

diplomatik oleh para pejabat Korea Utara setelah negara tertutup itu memicu kemarahan internasional dengan uji coba nuklir ketiganya. Menteri Luar Negeri Bob Carr mengatakan, satu delegasi dari Pyongyang dijadwalkan mengunjungi Canberra untuk melakukan pembicaraan akhir pekan ini mengenai pembukaan kembali kedutaan Korea Utara, telah ditunda untuk kemudian hari, sebagai protes atas ledakan bawah tanah pada Selasa. “Kami menunda kedatangan diplomat Korea Utara di Australia sebagai tindakan setelah terjadinya ledakan itu,” kata Carr dalam sidang parlemen. Namun, Carr mengatakan Canberra tetap berkomitmen melakukan perundingan untuk membahas pembukaan kembali kedutaan Pyongyang, yang ditutup pada tahun 2008, tampaknya karena kendala keuangan. “Kami masih memegang teguh pandangan bahwa ada nilai dalam kehadiran diplomatik Korea Utara di sini,” katanya. “Karena, secara khusus, kita bisa berbicara langsung tentang masalah perdamaian dan keamanan serta stabilitas di Asia Timur, dan kedua, sehingga kami dapat menyampaikan langsung kepada mereka mengenai keprihatinan kita tentang hak asasi manusia di Korea Utara.” Carr mengumumkan harapan Pyongyang untuk membuka kembali pos diplomatiknya di Australia pada bulan lalu setelah pemimpin muda Kim JongUn mendesak dilakukannya pembalikan radikal di negara miskin perekonomian itu, demikian laporan AFP. (ant/bali post)


SUARA NTB 16 FEBRUARI 2013