Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 11 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 106 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ramadhan, Warga Korban Gempa Tarawih di Bawah Tenda SATU Ramadhan 1434 H yang jatuh pada Rabu (10/7) merupakan hari pertama puasa. Malam pertama Ramadhan, umat Islam di seluruh dunia, menggelar ibadah salat tarawih di masjidmasjid. Namun bagi warga korban gempa, tarawih kini hanya bisa dilakukan di bawah tenda terpal. Ratusan jamaah Masjid Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, terpaksa membagi diri menjadi dua jamaah saat akan melangsungkan ibadah sembahyang pada malam Ramadhan. Maklum saja, Masjid Nurul Islam kebanggaan warga, tak bisa dan tak berani difungsikan pascadiguncang gempa Sabtu (22/6) lalu. Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ari)

DARURAT - Tenda darurat untuk tarawih yang dibangun di samping Masjid di Dusun Gol, Desa Medana, KLU. Sementara Hamid, marbot masjid Dusun Gol di depan tenda tempat tinggalnya (kiri).

Diduga Bermasalah

Bantuan Bergulir Pemprov NTB untuk ’’Mina Algae Bersaing’’ Mataram (Suara NTB) Bantuan bergulir dalam rangka meningkatkan permodalan bagi Kelompok Petani Nelayan Rumput Laut anggota Swamitra dari Pemprov NTB tahun 2010 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB diduga bermasalah. Bantuan yang digulirkan sebesar Rp 500 juta kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) ‘’Mina Algae Bersaing’’ melalui sebuah bank nasional yang membuka cabang di NTB, diduga tak seutuhnya diterima petani nelayan.

TO K O H Sesuai Prosedur SEJAK Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dibagikan, Badan Pusat Statistik (BPS) kerap dihubung-hubungkan melakukan pendataan tak akurat. Karena, bantuan yang diberikan sebagai kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut banyak yang tak tepat sasaran. BPS tak menyalahkan siapapun terkait banyaknya complain yang muncul.Karena pendataan yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur. Bersambung ke hal 5

Ditelusuri, Dokumen GOR Mini KLU

Wahyudin

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB dengan Kejari Mataram kini sedang mengusut kasus dugaan penyimpangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Selain dugaan penyimpangan pembangunan proyek Puskesmas Gangga yang sedang didalami Kejati, disisi lain Kejaksaan Negeri saat ini se-

dang membidik proyek GOR Mini KLU senilai Rp 7,3 miliar. Nilai proyek yang diusut Kejari ini jauh lebih besar dari proyek puskesmas senilai Rp 1,2 miliar. Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH ditemui Rabu (10/7), membenarkan sudah membentuk tim untuk mengusut dugaan penyimpangan pada pembangunan proyek

GOR Mini yang diketahui sumber dananya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Tahapan awal kasus ini, dengan meminta dokumen kontrak proyek tersebut dengan rekanan. Bersambung ke hal 5 GOR - Fisik bagian depan GOR Mini KLU yang sudah rampung.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB Rabu (10/7) kemarin menyebutkan, bantuan permodalan bergulir ini dikucurkan berdasarkan SK Gubernur NTB No. 662 tahun 2010 tentang penetapan kelompok petani, nelayan rumput laut anggota swamitra Pemprov NTB melalui DKP NTB. Dari dana bergulir yang dialokasikan sebesar Rp 500 juta, diperuntukkan bagi 10 kelompok petani rumput laut yang berlokasi di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Bersambung ke hal 5

Kasus Puskesmas RasanaE Timur

Enam Terdakwa Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram akhirnya menyidangkan enam terdakwa kasus Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima. Agenda persidangan perdana itu, pembacaan dakwaan oleh JPU. Terungkap, ada indikasi konspirasi sehingga ditemukan spesifikasi proyek yang tidak sesuai ketentuan, sehingga negara dirugikan Rp 446 juta lebih. Mereka yang disidang itu, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Sarjan, Apt dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jufri, S.Sos, berikut empat rekanan lainnya, Direktur CV. Berlian Naria Jasa, M. Nasir Yusuf, Direktur CV. Tiga Berlian, Syahril H. Bunyamin, Direktur CV. Putri Kencana, Erni Erawati dan Direktur CV. Cisarua Indah, Suratman. Sementara siding dipimpin Hakim Ketua, Ery Iriawan, SH, MH didampingi Fahrur Rauzi,SH dan Edward Samosir, SH. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ari)

Sudah Memenuhi Tujuan Hukum

Proses Tukar Guling Tanah Pecatu Desa Apitaik, Lotim

DARI ATAS KE BAWAH - Mantan Kadikes Kota Bima, Sarjan, PPK Jufri dan Kontraktor pelaksana M. Nasir Yusuf

Mataram (Suara NTB) Proses tukar guling atau ruislagh tanah pecatu di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim), telah memenuhi tujuan hukum. Seperti diketahui bahwa tujuan hukum itu, pertama memenuhi rasa keadilan ke dua memiliki kepastian hukum dan ke tiga kemanfaatannya. ‘’Dari tiga tujuan hukum itu, proses tukar guling tanah pecatu di Desa Apitaik, Pringgabaya, Lotim sudah terpenuhi,’’ jelas Pemerhati Masalah Hukum, Dr.Yanis Maladi, SH.MH kepada Suara NTB, Rabu (10/7) kemarin. Bersambung ke hal 5

05:00

05:10

12:23

15:44

18:13

19:27

Yanis Maladi

(Suara NTB/ist)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

Beri Imbauan di Mushalla MEMASUKI bulan suci ramadhan ini, imbauan tidak hanya datang dari Pemkot Mataram. Pihak kelurahan selaku pihak otoritas wilayah juga telah memberikan imbauan seputar jalannya ibadah puasa. Seperti yang dilakukan oleh Lurah Sayang Sayang R. Arief Setiawan yang telah memberi imbauan ke masyarakatnya melalui masing-masing mushalla yang ada. “Kita memberikan imbauan terkait larangan menyalakan dan membunyikan mercon dan petasan,” katanya. Menurut Arief yang ditemui Rabu (10/7) kemarin, imbauan (Suara NTB/smd) yang diberikannya kepada seR. Arief Setiawan luruh masyarakatnya di Sayang Sayang adalah demi terciptanya keamanan dan kekusyukan ibadah puasa. “Jangan sampai masyarakat terganggu dengan bunyi-bunyian semacam itu. Hampir di seluruh mushalla sudah kita berikan imbauan, dan syukurnya masyarakat kami mengerti,” imbuhnya. Tak hanya memberikan imbauan, Lurah Sayang Sayang mengaku, dirinya juga turun ke beberapa tempat untuk mengkontrol apakah imbauan itu benar-benar dijalankan masyarakat atau tidak. Terkait pedagang makanan di Kelurahan Sayang-Sayang, Arief menjelaskan, melalui kepala lingkungan yang ada, pihaknya juga sudah turun ke seluruh rumah makan yang ada di wilayah tersebut. “Bisa dilihat, tidak ada yang buka hari ini. Kita akan pantau terus bersama dengan perangkat kami baik di kelurahan maupun kepala lingkungan yang ada,’’ tandasnya. (smd)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Hari Pertama Puasa, Pegawai Pemkot Mataram Banyak yang Telat Mataram (Suara NTB) Surat edaran telah dikeluarkan Walikota Mataram terkait jam kerja jajaran pegawai di Pemkot Mataram. Ironisnya, hari pertama pelaksanaan ibadah puasa yang jatuh pada Rabu (10/7) kemarin, banyak pegawai yang telat masuk kantor. Pantauan Suara NTB sekitar pukul 08.30 wita kemarin, di beberapa kantor SKPD masih nampak sepi pegawai. Padahal dalam edaran terse-

but, jajaran pegawai diwajibkan mulai masuk kantor pukul 08.00 wita, namun nyatanya sampai pukul 09.00 wita beberapa ruangan masih

tampak sepi. Tak hanya pada jam masuk kantor, ketika jam pulang pun yang telah ditentukan pada pukul 11.00 wita, bany-

SEBAGAI salah satu perguruan tinggi yang bergerak di bidang keagamaan, lulusan atau alumni STAHN Gde Pudja Mataram diharapkan bisa memberikan kontribusi di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Jurusan Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Suarna, SH.MH, kepada Suara NTB, Rabu (10/7) kemarin. Ditemui di ruangannya, kontribusi yang dimaksudkan Suarna tentunya dalam hal keagamaan. Khususnya untuk alumni Jurusan Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram, sangat bany(Suara NTB/smd) ak hal yang bisa diperbuat, I Nyoman Suarna salah satunya adalah bantuan hukum terkait persoalan sengketa perkawinan dan juga pembentukan sebuah awig-awig di wilayah masing-masing. Untuk poin kedua, yakni bantuan tentang pembuatan atau pembentukan awig-awig, Jurusan Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram telah melakukannya di kelurahan Pagutan. Di Lingkungan Banjar Pagutan itu, umat Hindu di daerah itu mencoba membentuk sebuah desa Pakraman. “Kita berikan bantuan pemikiran, kita juga sudah datangkan pakar-pakar yang mengerti tentang hal itu. Kami mempunyai ambisi untuk mewujudkan hal itu,” ujarnya. Ke depan, kata Suarna, Jurusan Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram diharapkan juga berperan aktif di masyarakat. “Mahasiswa yang saat ini masih dalam pembelajaran juga kami harap bisa terlibat, sehingga lulusan yang dihasilkan bisa berdaya saing di masyarakat,” imbuhnya. Mengenai Jurusan Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram, Suarna menjelaskan, saat ini jumlah mahasiswa yang ada berjumlah 27 orang. Ke depannya, jumlah tersebut diharapkan bisa bertambah, karena pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat Hindu termasuk juga dari kalangan lembaga Hindu yang ada. “Kita juga lakukan sosialisasi dalam beberapa kegiatan seperti di pengabdian masyarakat, PKL dan juga dalam setiap persembahyangan di Pure,” tandasnya. (smd)

pada jam kerja di bulan puasa ini. Dia mengakui, hampir sebagian besar jajaran pegawai di Pemkot Mataram masuk dan pulang kantor tepat waktu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri jika ada yang telat dan pulang lebih dulu. “Ini masih penyesuaian dan hampir semua kantor seperti itu,” kilah. (smd)

Dewan Ragukan Pertamanan

Minta Pajak Reklame Dikelola Dispenda

(Suara NTB/bul)

Beri Kontribusi ke Masyarakat

ak pegawai yang pulang lebih awal. Namun masih ada beberapa pegawai yang disiplin dan pulang tepat waktu. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan kepada wartawan menyatakan, situasi tersebut merupakan hal yang biasa. Menurut dia, jajaran pegawai masih melakukan penyesuaian diri

BANJIR – Hujan yang mengguyur Kota Mataram, Rabu (10/7) sore kemarin, menimbulkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Panjitilar Kecamatan Sekarbela, tepatnya di depan Pendopo Wakil Gubernur NTB.

Satpol PP Razia Rumah Makan

Dua Anjal dan Gepeng Terjaring Mataram (Suara NTB) Hari pertama bulan ramadhan 1434 Hijriah, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram menggelar razia. Rabu (10/7) kemarin, Satpol PP Kota Mataram merazia sejumlah rumah makan yang masih buka, namun hasilnya nihil. Justru dalam razia itu, dua orang anak jalanan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng) berhasil dijaring di kawasan Tanah Aji Mataram. Kasi Kerjasama Sat Pol PP Kota Mataram, H. M. Gazali menegaskan, pihaknya sudah melakukan penyisiran di seluruh wilayah Kota Mataram. Namun hasilnya diakui masih nihil, meskipun ada beberapa pedagang makanan yang masih buka secara diam-diam. “Untuk hari pertama ini masih nihil,” cetusnya. Kendati masih ada pedagang yang buka secara diamdiam dengan menutup dagangannya dengan spanduk dan sejenisnya, Gazali menegaskan, pihaknya sudah melayangkan surat imbauan. Dan untuk hari pertama ini, pihaknya masih memberikan toleransi. “Tentu selanjutnya kami akan lebih tegas lagi, kalau masih ada yang buka, kami akan angkut,” ancamnya. Sementara itu, mengenai anjal dan gepeng yang berhasil terjaring, Gazali menyata-

Mataram(SuaraNTB)Dewan meminta, sebaiknya pajak reklame yang saat ini dikelola olehDinasPertamanansupayadiserahkankeDispenda(DinasPendapatan) Kota Mataram. Permintaan ini menyusul keraguan lembaga legislatif tersebut terhadap Dinas Pertamanan dalam mengelola pajak reklame. Permintaan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi. ‘’Terus terang kami ragukan akuntabilitas Pertamanan dalam mengelola pajak reklame,’’ ujarnya. Keraguan ini menyusul adanya penghapusan piutang pajak reklame yang dikelola Dinas Pertamanan tahun 2011 lalu. Sebaiknya, kata Yeyen, pengelolaan pajak reklame diserahkan saja kepada Dispenda yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk penarikan pajak. Keraguan politisi hanuran ini, karena kapasitas SDM pelaksana dan perangkat penarikan pajak. Ia meyakini Dispenda memiliki keahlian di bidang ini. Dispenda juga memiliki perangkat penarikan pajak, sehingga potensi PAD bisa dioptimalkan. Yeyen menyebutkan, di Mataram, terdapat 1.700titikreklame.‘’Inipotensiyang besar dan jangan sampai terjadi kebocoran,’’ tandasnya. Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said, MM., mengata-

(Suara NTB/dok)

Yeyen Seprian Rachmat

kan, penghapusan piutang pajak reklame di Dinas Pertamanan disebabkan banyak pemasang reklame tidak melanjutkan kontrak, sementara dari Dinas Pertamanan sendiri, sudah terlanjur mengeluarkan surat penetapan. ‘’Jadi ini dibayar duluan,’’ cetusnya. Ini dilakukan lantaran berdasarkan pengalaman di Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, banyak IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang telah diterbitkan Dinas Tata Kota, ternyata tidak diambil. Kedepan, lanjut Makmur Said, pajak reklame akan ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang akan dibentuk Pemkot Mataram. (fit)

Soal Pemisahan PDAM (Suara NTB/smd)

TERJARING - Dua orang anjal dan gepeng yang berhasil dijaring jajaran Satpol PP Kota Mataram, Rabu (10/7) kemarin sedang diinterogasi. kan, ke duanya berhasil diamankan di wilayah Tanah Aji Mataram. Dua orang itu antara lain Abdurahman (8) asal Mataram dan Ari (21) asal Gegutu Lobar. Untuk Abdurahman, dari hasil interogasi yang dilakukannya, bocah yang masih duduk di kelas II SD itu mengaku ditinggal ke dua orang tuanya ke Malaysia menjadi TKI. “Untuk saat ini kita lepas dan kembalikan ke rumahnya. Kalau tertangkap lagi, kita akan serahkan ke Dinas Sosial,” pungkasnya. Lebih jauh disampaikan Gazali, dalam rapat jelang Ramadhan beberapa waktu lalu, telah disepakati bahwa hasil dari operasi yang dilakukan jajarannya bersama Dinas Sosial akan diserahkan ke beberapa panti yang ada di NTB ini. Untuk anjal dan gepeng, pihaknya akan menyerahkan ke Panti Werda di Mataram, Anak Punk akan diserahkan ke Panti Paramita, kemudian untuk pengemis lansia akan diserah-

kan disalah satu panti di wilayah Lombok Timur yang merupakan kewenangan Pemprov NTB. “Ke depannya kita akan menyasar pusat perbelanjaan di Mataram,” tambahnya. Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Aluh Indra Asniati menegaskan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Mataram. Menurut dia, hasil operasi yang dilakukan Satpol PP akan ditampung di beberapa tempat. “Untuk awal puasa ini kita pulangkan, tapi selanjutnya akan kita tampung untuk diberikan pembinaan,” ujarnya. Pantauan Suara NTB di beberapa lokasi, ada beberapa rumah makan yang masih buka. Namun, sistem buka para pedagang itu masih diam-diam, seperti di pusat PKL Jalan Peresean depan RSUP Provinsi NTB dan Jalan Ismail Marzuki depan kampus STMIK Bumi Gora. (smd)

DPRD Lobar Sambut Baik Usul DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Adanya usulan terkait pemisahan atau bahkan pembentukan PDAM sendiri dari DPRD Kota Mataram dalam hal ini Komisi III DPRD Kota Mataram mendapat sambutan positif dari Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Indra Jaya Usman, S.Fil kepada Suara NTB via telpon, Rabu (10/7) kemarin. Bahkan, menurut Indra Jaya Usman, DPRD Lobar justru mendorong agar Pemkot Mataram untuk segera menindaklanjuti usulan dari pihak legislatif Kota Mataram. “Kami harap Kota Mataram secepatnya menindaklanjuti usul dari DPRD Kota Mataram untuk membicarakan dengan pihak Pemkab Lobar terkait mekanisme pemisahan manajemen PDAM,” ujarnya. Dikatakan Usman, selama ini tidak ada transparansi di jajaran manajemen PDAM Giri Menang tersebut. Dalam audit Badan PemeriksaKeuangan(BPK)melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadapperaturanperundang-perun-

dangan yang berakibat pada timbulnya potensi klaim dari Kota Mataramataspembagiandividenyang tidak berdasarkan pada persentase kepemilikan.“Menurutkami,klaim DPRD Kota Mataram tidak mempunyai dasar. Karena BPK sendiri tetap berpegang pada keputusan bersama Bupati Lobar dan Walikota Mataram Nomor 45 tahun 1998 dengan komposisi saham 65 persen untuk Lobar dan 35 persen untuk Kota Mataram,” jelasnya. Politisi Partai Demokrat itu juga menilai, selama ini Pemkot Mataram nyelonong dalam melakukan penyertaan modal tanpa bicara dengan Pemkab Lobar sebagai pemilik yang memiliki porsi saham lebih besar. “Bagi kami Komisi II DPRD Lobar, semua penyertaan modal Kota Mataram itu bukanlah peyertaan modal, tapi hanya sebatas hibah ke PDAM. Tindakan mereka itu tidak sesuai dengan pengaturan perusahaan yang baik. Dan kami sangat bahagia dan setuju bila Kota Mataram mendirikan PDAM sendiri di luar PDAM Giri Menang,” tandasnya. (smd)

Tabungan Siswa Diduga Dibawa Kabur

Ratusan Wali Murid Datangi SDN 47 Cakranegara Mataram (Suara NTB) Rabu (10/7) kemarin, SDN 47 Cakranegara kelurahan Sayang-Sayang didatangi ratusan wali murid. Kedatangan para orang tua siswa itu untuk meminta tabungan siswa sejumlah kurang lebih Rp 50 juta yang diduga digelapkan oleh oknum mantan kepala SDN 47 Cakranegara tersebut. Pantauan Suara NTB di SDN 47 Cakranegara, ratusan wali murid itu mendesak pihak sekolah yang memang sudah berjanji akan menyelesaikan persoalan itu pada Rabu (10/ 7) kemarin. Akibat emosi, ratusan warga itu hampir saja merusak fasilitas pendidikan itu, namun akhirnya diredam oleh tokoh masyarakat dan Lurah Sayang Sayang yang saat itu ada di lokasi. Jamaludin, salah seorang wali murid menuturkan, tabungan siswa yang diduga dibawa kabur adalah milik siswa dari kelas 1 sampai kelas 5. Menurut dia, kecurigaan orang tua murid sudah ada sejak tiga bulan lalu, namun pihak orang tua tidak bisa berbuat apa-apa karena oknum Kepala SDN 47

(Suara NTB/smd)

DATANGI - Ratusan orang tua siswa SDN 47 Cakranegara mendatangi pihak sekolah untuk menuntut tabungan siswa agar segera dibagikan, Rabu (10/7) kemarin. Cakranegara yang berinisial LWJ keburu dipindah dan digantikan oleh Mustika, S.Pd. Dia menyatakan, anaknya yang baru duduk di kelas 1 memiliki tabungan Rp 100 ribu. Namun, di kelas kelas lain tabungan siswa bahkan mencapai angka Rp 3 juta per orang. “Janjinya akan dibagikan hari ini, tapi tak satu pun pihak sekolah yang datang. Bahkan kepala sekolah yang baru ber-

janji akan menalangi tabungan siswa tersebut,” ujarnya. Hal senada disampaikan Mariati, salah seorang orang tua siswa kelas 5. Menurut dia, tabungan anaknya di sekolah tersebut mencapai Rp 3 juta. “Padahal uang itu sangat kami butuhkan untuk keperluan sekolah anak kami. Tapi kami dibuat kebingungan oleh pihak sekolah,” ungkapnya. Indikasi penggelapan

tabungan siswa itu sendiri oleh Mariati dan sejumlah orang tua siswa sudah ditindaklanjuti dengan melaporkan hal tersebut ke aparat kepolisian. “Beberapa perwakilan dan komite sekolah sudah ke Polsek Cakranegara untuk melaporkan hal itu,” tandasnya. Sementara itu, Lurah Sayang Sayang R. Arief Setiawan mengatakan, kedatangannya di SDN 47 Cakranegara itu adalah untuk memberikan pemahaman ke wali murid untuk tidak berbuat anarkis. Dia berjanji akan memfasilitasi warga untuk bisa berkomunikasi dengan mantan kepala sekolah dan juga pihak sekolah saat ini. “Dari informasi yang kami peroleh, kepala sekolah yang baru sedang berupaya meminjam dana ke bank untuk mengganti tabungan siswa sekolah ini,” katanya. Dia berharap, warga yang datang ke sekolah bisa berpikir jernih. Apalagi kata dia, saat ini adalah bulan suci ramadhan yang diharapkan bisa dijalankan dengan baik. “Kami berusaha mengamankan, syukurnya masyarakat di sini mengerti hal itu,” tandasnya. (smd)


SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Belum Didistribusikan JATAH beras miskin (raskin) kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum didistribusikan. Jatah raskin untuk tiga bulan, Juni, Juli dan September masing-masing 15 kilogram untuk 137.973 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) ini sedikit tertunda. Kepala Sub Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Kasubdivre Bulog) Lombok Timur (Lotim) Muhammad Faesal saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (10/7), mengungkapkan, pembagian raskin dijadwalkan tanggal 13-15 Juli untuk jatah bulan Juni. Pihaknya meyakinkan dalam beberapa hari, jatah raskin siap didistribusikan. Mekanisme penyaluran raskin tetap mengedepankan warga desa yang sudah lunas. Tertundanya pembayaran sampai saat ini juga, karena masih banyaknya desa yang belum lunas. “30 persen masih belum lunas,” paparnya. Di samping itu, perintah distribusi juga baru dikeluarkan pemerintah. Bagi Bulog, setiap waktu siap mendistribusikan jatah raskin untuk tiap bulannya. Puluhan ribu stok pangan setara beras ini masih sangat mencukupi. Bahkan untuk jatah satu tahun ke depan, hingga panen raya kembali digelar. Apalagi, Bulog terus melakukan pengadaan tiap hari. Faesal mengakui ketentuan pembayaran harus dengan uang Rp 1600 / kg sebelum raskin didistribusikan. Hanya saja dipastikan Kasubdivre ini, ketentuan tersebut tidak mutlak. Terpenting, masyarakat membayar dan adanya kesepakatan sejak awal komitmen pembayaran. (rus) M. Faesal (Suara NTB/rus)

Aduan Raskin Tak Digubris

Warga Dangiang Siapkan Laporan ke Kejaksaan Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun Dangiang Timur dan Dusun Dangiang Timur Tengah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak main-main dalam menyikapi pemotongan beras miskin (raskin) oleh oknum Kades setempat. Jika dalam masa 3 hari aduan warga ke Pemda KLU tidak digubris dan raskin tak juga kembali, warga pun sepakat akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan. “Kami sudah sepakat, kalau dalam waktu 3 hari tidak ada respons baik itu dari desa, camat atau pun pemerintah kabupaten, maka kami akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan,” ungkap perwakilan warga Dusun Dangiang Timur, Samiun, kepada Suara NTB, Rabu (10/7). Samiun mengatakan, kesimpulan aduan ke aparat penegak hukum tersebut adalah upaya terakhir para warga atas pemimpin di Desanya. Sebanyak 300 KK warga dua dusun di Desa Dangiang yang raskinnya dialihkan untuk pembangunan masjid itu, sejak awal meminta agar BPD Desa, Bupati KLU, serta DPRD KLU, membantu memfasilitasi dan mengkomunikasikan agar raskin warga bisa kembali. Alih-alih oknum Kades mendengarkan aspirasi dan mengembalikan hak warga, yang ada hingga Senin sore lalu, mobil open cup keluar masuk halaman masjid untuk mengangkut raskin milik warga. Sebelumnya, Samiun dan Arifin, tokoh masyarakat Dusun Dangiang Timur, mendatangi Pemda KLU, Senin (7/7). Mereka mengadukan Kepala Desa Dangiang, H. Edi Prayitno ke BPD Desa, Camat Kayangan, Bupati KLU dan DPRD KLU, atas kasus raskin. Warga bahkan sudah menandatangani penolakan pemakaian raskin untuk membangun masjid secara bersama-sama. Di Dusun Dangiang Timur, jumlah KK penerima sebanyak 130 KK, tetapi anehnya di buku catatan Kepala Dusun Dangiang Timur, sebanyak 150 KK. Hal mana, persoalan tersebut diakui pula oleh tokoh masyarakat lain, Arifin. Ia mengatakan, malam sebelum laporan diajukan, pihaknya telah melakukan cross check ke warga dan menemukan jumlah KK penerima sebanyak 130 KK. (ari)

Selama Ramadhan, Kegiatan Keagamaan Ditingkatkan Praya (Suara NTB) Kegiatan-kegiatan keagamaan akan lebih banyak menghiasi keseharian para pegawai lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) selama bulan puasa kali ini. Hal itu dilakukan supaya bulan puasa tahun ini lebih samarak berkesan bagi para pegawai. Tanpa melupakan kewajiban utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kabag Kesra Setda Loteng, H.L. Makbul, yang dikonfirmasi, Rabu (10/7), (Suara NTB/kir) menjelaskan, kegiatanH.L. Makbul kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan salah satunya tadarusan bersama para pegawai sekretariat daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari setelah shalat Zuhur. Di mana masing-masing pegawai di semua bagian yang ada akan bergiliran. “Jadwalnya sudah kita susun. Supaya semua bagian yang ada samasama dapat giliran secara merata,” sebutnya. Jadwal kegiatan sengaja diambil setelah Shalat Zuhur, supaya tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Maklum selama bulan puasa, jam istirahat ditiadakan. Dan, diharapkan momen itulah bisa dimanfaatkan para pegawai untuk beristirahat sejenak sebelum memulai aktivitas lainnya. Selain tadarusan bersama, setiap hari Jumat selama bulan puasa juga akan digelar acara siraman rohani bagi seluruh pegawai dengan mengambil tempat di Masjid Agung Loteng. Siraman rohani diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi bagi pegawai. Apalagi menghadirkan ulama kondang. Banyaknya kegiatan agama yang dilaksanakan, lanjut Makbul, dimaksudkan untuk lebih memperkaya ilmu dan pengetahuan para pegawai pemerintahan tentang agama. Lebih-lebih lagi selama bulan puasa, nilai ibadah sangat tinggi. ‘’Sehingga dengan berbagai kegiatan tersebut, bulan puasa benar-benar berkah. Karena diisi oleh berbagai kegiatan ibadah. Kegiatan ini juga bagian dari imbauan bupati. Supaya kegiatan keagamaan selama bulan puasa, bisa benar-benar ditingkatkan,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/ham)

JUAL SEMANGKA - Salah satu pilihan untuk berbuka puasa adalah buah semangka. Apalagi semangka banyak mengandung air. Seperti yang terlihat di depan kompleks pertokoan Jerneng Labuapi Lombok Barat ini, seorang pedagang semangka asal Lombok Tengah sedang melayani pembeli.

Batal, Musdalub Partai Demokrat Loteng Praya (Suara NTB) Wacana adanya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di tubuh Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) tidak akan terlaksana. Alasannya, tim dari Satgas DPP Partai Demokrat yang turun beberapa pekan lalu, menyimpulkan tidak ada persoalan serius yang terjadi selama masa kepengurusan DPC Partai Demokrat di bawah pimpinan Ahmad Ziadi. “(Musdalub itu tidak ada,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, belum lama ini . Diakuinya, belakangan ini Partai Demokrat Loteng mendapat sorotan, karena ada beberapa pengurusnya yang mendesak supaya digelar musdalub terkait per-

soalan yang terjadi di internal partai. Namun Ziadi menegaskan, kalau persoalan-persoalan yang muncul tersebut hanya bagian dari dinamika kehidupan partai saja. Bahwa pasti ada saja pihak yang tidak puas atas jalannya kepengurusan. Dan, semua partai poli-

tik pasti pernah mengalami hal serupa, karena itulah risiko dari keberadaan sebuah partai politik. Tidak terkecuali Partai Demokrat sendiri. “Ini sekaligus pelajaran bagi saya untuk bagaimana ke depan bisa memimpin Partai Demokrat supaya bisa lebih baik lagi,” tegasnya.

Ia pun berjanji akan tetap merangkul para penguruspengurus yang sempat menyuarakan supaya digelar Musdalub agar bisa tetap bersama-sama memajukan Partai Demokrat. Sebelumnya, wacana musdalub beredar kencang di internal DPC Partai Demokrat Loteng. Setelah tujuh dari 12 Pengurus Anak Cabang (PAC) kecamatan mendesak supaya musdalub segera digelar, karena kepengurusan partai di bawah kendali Ahmad Ziadi, dinilai gagal memajukan partai. Tidak hanya itu, banyak per-

soalan dan dugaan penyimpangan yang terjadi selama kepengurusan berlangsung. Bahkan desakan untuk musdalub sendiri sudah disampaikan ke DPP Partai Demokrat. Hingga akhirnya DPP Partai Demokrat menurunkan tim untuk melakukan pengecekan terkait persoalan yang terjadi di internal DPC Partai Demokrat Loteng. Beberapa pengurus di DPC Partai Demokrat Loteng termasuk Ketua DPC sendiri, sudah dipanggil bersama sejumlah pengurus di DPD Partai Demokrat NTB. (kir)

Lokasi Belum Rampung

Transmigran Lotim Gagal Berangkat

(Suara NTB/rus)

H. Sirman

Selong (Suara NTB) Sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK) kuota 2012 lalu yang mengikuti program transmigrasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) gagal diberangkatkan. Alasannya, pembangunan areal transmigrasi di Kalteng belum rampung. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Lotim, H. Sirman di Selong, Rabu (10/7), berharap tahun 2013 ini para transmigran Lotim ini segera diberangkatkan. Hal itu mengingat minat warga Lotim untuk jadi warga trans-

migrasi cukup besar. Sementara, kuota yang diberikan pusat relatif kecil. Pada tahun 2012 lalu, kuota Lotim sebanyak 39 KK. Sebagian besar ditempatkan ke wilayah Kabupaten Bima. Bagi Kabupaten Lotim, tiap tahun ratusan yang bisa ditempatkan. Pasalnya, permintaan warga Lotim dalam setahun mencapai 400 KK. “Tinggi memang minat untuk jadi transmigran ini,” ucap Sirman. Tingginya minat itu sebagian besar karena persoalan ekonomi. Keluarga baru yang

belum punya rumah dan pekarangan serta kepastian tempat kerja. Di samping itu, kabupaten yang dihuni 1,2 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di NTB ini memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi juga. Hanya saja, karena semua penentuan jumlah ditetapkan oleh pusat, Pemkab Lotim hanya bisa menunggu. Termasuk jatah tahun 2013 sampai saat ini belum ada kabar berapa yang akan ditetapkan. “Belum tahu ini informasinya dari Jakarta,” demikian imbuhnya. (rus)

Objek Wisata Otak Kokoq Joben Dipadati Pengunjung Ada satu tradisi yang biasa dilakukan warga sebelum datangnya Ramadhan beberapa hari lalu. Ada yang datang ke objek wisata dengan maksud menyucikan diri atau berziarah kubur. MENYAMBUT datangnya Ramadhan 1434 hijriyah beberapa waktu lalu, objek wisata air terjun Otak Kokoq Joben yang terletak di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini, menjadi tempat tujuan wisata favorit wisatawan lokal utamanya di Pulau Lombok. Alasannya, objek wisata air terjun Otak Kokoq Joben terkenal mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari keterangan warga

setempat dan para pengunjung yang sering berkunjung air terjun Otak Kokoq Joben mampu menyembuhkan penyakit rematik, pegal-pegal, kudis, panu dan kurap. Salah seorang pengunjung asal Kecamatan Selong, Lombok Timur, Fatimah mengatakan dirinya tertarik dengan cerita-cerita selama ini terkait dengan objek wisata air terjun Otak Kokoq Joben. “Kita liburan ke sini sambilan menyambut puasa. Sebab puasa kita sudah tidak bisa lagi datang

ke sini, kecuali nanti setelah lebaran,”katanya kepada Suara NTB belum lama ini. Air terjun Otak Kokoq Joben ini bukan hanya dikunjungi wisatawan lokal asal Lombok Timur saja. Tetapi masyarakat Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram juga banyak yang berkunjung. Biasanya, menjelang puasa atau bersih puasa banyak warga membawa sanak keluarganya untuk berkunjung ke tempat tersebut. Masyarakat yang berkunjung ke sana utamanya para orang tua setengah baya meyakini objek wisata air terjun Otak Kokoq Joben ini mampu menyembuhkan bebagai macam penyakit. Konon, keti-

(Suara NTB/nas)

MANDI - Wisatawan lokal sedang mandi di bawah air terjun Otak Kokoq Joben sebelum datangnya Ramadhan beberapa waktu lalu.

ka seorang yang berpenyakitan mandi di sini, maka air bekas mandi akan berubah menjadi putih, persis seperti air bekas cucian beras. Dari keterangan warga setempat, air terjun ini mampu menyembuhkan penyakit rematik, pegal-pegal, kudis, panu dan kurap. Rata-rata pengunjung yang datang menggunakan kendaraan roda dua, mobil pribadi dan angkutan umum mandi ditempat tersebut.”Ada sugesti dari para pengunjung bahwa

air terjun Otak Kokoq Joben mengandung banyak khasiat bagi kesehatan,”kata salah seorang sopir angkutan umum asal Lombok Tengah, Fadli yang membawa puluhan pengunjung ke tempat tersebut. Selain air terjun dengan hawa dingin yang diyakini berkhasiat obat, objek wisata Otak Kokoq Joben juga dilengkapi dua kolam renang masing-masing untuk dewasa atau anak-anak, tempat peristirahatan dan hutan lindung. (nas)


SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dikeluarkan Juknis Pelaksanaan BOSDA Tahun 2013 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mengembangkan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini. Salah satunya, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) No. 5 tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Menurut Kepala Seksi Manajemen dan Pelayanan Pendidikan Bidang Dikdas Di-

Badron

(Suara NTB/arn)

nas Diknas Kabupaten Sumbawa, Badron, seluruh masyarakat terutama anak-anak usia sekolah

di Sumbawa bisa mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang baik. Sekaligus komitmen Pemkab meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini. Untuk membuktikan komitmen tersebut, Bupati Sumbawa telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Junis BOSDA tersebut jelas Badron, merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pen-

danaan Pendidikan yang didalamnya memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten untuk terlibat dalam memberikan bantuan terhadap operasional sekolah. Sementara dikeluarkannya Peraturan Bupati Sumbawa tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu, tersebut menurut Badron dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, kemudian Dinas Pendapatan dan Pengelo-

laan Keuangan (DPPK) dan acuan kepada sekolah dalam penyaluran serta penggunaan dana BOSDA dan BOMM. Selain itu, sambung Badron, Perbup tersebut juga dihajatkan untuk membantu biaya operasional sekolah yang berkaitan dengan usaha sekolah dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran, kemudian membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan inovasi pembelajaran dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa, terutama siswa dari keluarga miskin atau keluarga tidak mampu. Terkait sumber dana BOSDA

tersebut, sesuai dengan Perbup dimaksud, akan dialokasikan melalui dana hibah kabupaten yang besarnya akan ditetapkan sesuai dengan keputusan Bupati Sumbawa. Pada prinsipnya, melalui Perbup tersebut pemerintah daerah memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumbawa yang bermutu kemudian memberikan jaminan kepada masyarakat untuk meringankan beban terhadap biaya pendidikan. “Ini salah satu pertimbangan mengapa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk operasional sekolah

melalui anggaran kabupaten,” terang Badron. Pada intinya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendiidkan dan manjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Mengingat pendidikan merupakan hak semua warga negara Indonesia termasuk di Sumbawa, “Kami berharap dengan adanya Perbup tentang Juknis BOSDA ini dapat menjadi payung hukum dan acuan dalam pengelolaan dana BOSDA,” demikian Badron. (arn/*)

Dana Donasi Newmont Direncanakan Rp 50 Miliar Taliwang (Suara NTB) Tahun 2013 ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menerima dana donasi dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sesuai kesepakatan sementara, jumlah dana yang berasal dari berbagai komponen kegiatan keuangan di PT NNT tersebut direncanakan sebanyak Rp 50 miliar. Target penerimaan dana donasi atau kontribusi PT NNT itu lebih sedikit dari penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 81 miliar dengan proses pencairan bertahap. “Kita sudah rencanakan nilai penerimaan dana donasi Newmont tahun ini berkisar Rp 50 miliar,” jelas Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB Ir. HM. Saleh, MSi kepada wartawan, Rabu (10/7). Meski telah merencanakan nilai penerimaannya, Pemda KSB dan PT NNT hingga kini masih melakukan negosiasi seputar penerimaan dana donasi tersebut. Karenanya ada harapan bagi pemerintah untuk memperoleh dana lebih dari nilai yang direncanakan. “Kita sekarang masih negosiasi. Dan yang mengurusi (nego, red) adalah pak Sekda langsung,” urai Saleh. Menurut Saleh, komitmen PT NNT untuk memberikan dana donasi tersebut kepada KSB sebagai kabupaten penghasil sangat tinggi. Sebab perusahaan tambang asal Amerika ini sadar jika pihaknya memiliki kewajiban tersebut terhadap daerah tempatnya beroperasi. “Jadi mereka (Newmont, red) sadari betul ada kewajiban mereka terhadap daerah penghasil,” timpalnya. Dana donasi yang diberikan oleh PT NNT kepada Pemda KSB ini sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun silam. Namun baru sejak tahun 2012 lalu dana tersebut dinamakan sebagai dana donasi atau kontribusi PT NNT kepada daerah. Sumber dana ini pun berasal dari berbagai komponen penerimaan daerah yang sebelumnya diterima oleh Pemda KSB secara terpisah-pisah. Seperti misalnya hasil penjualan scraft (limbah padat) dan pajak air tanah serta kegiatan ekonomi lain di internal PT NNT di mana Pemda KSB memiliki bagian penerimaan di dalamnya. Proses penerimaan oleh Pemda KSB pun dilakukan melalui mekanisme APBD. Di mana dana donasi dari PT NNT yang biasanya dicairkan secara bertahap masuk melalui rekening daerah sebagai pendapatan lain-lain daerah yang sah dan selanjutnya dikelola untuk membiayai sejumlah program Pemda KSB pada APBD tahun berjalan. (bug)

Penyelesaian Utang PDAM Sumbawa Diduga Dipolitisir Sumbawa Besar (Suara NTB) Tanggapan Komisi II DPRD Sumbawa atas penyelesaian pembayaran utang PDAM terbelah. Kalau sebelumnya, beberapa anggota enggan menyetujui pemkab melakukan pembayaran atas utang dimaksud ke pusat dengan berbagai alasan. Kini, beberapa anggota lainnya bersuara lain, dan justru menuding, kasus ini sengaja dipolitisir. Padahal, pembayaran utang itu harus dilakukan demi menyelamatkan PDAM. “Wajib bagi Pemkab untuk membayar utang PDAM ini. Sebab kita semua tahu risikonya kalau tidak dibayar. Bisabisa PDAM dilelang negara dan diserahkan ke swasta. Apa jadinya kalau sudah begitu,” tandas anggota Komisi II, H. Irwan Rahadi, S.T, Rabu (10/7). Bahkan Iwan menuding, pimpinan Komisi II yang enggan menyetujui pembayaran ini, sengaja dilakukan dengan niat mempolitisir kasus ini. Apalagi mereka bukan berasal dari Dapil Kota yang menikmati air PDAM. Persoalan ini mesti diluruskan dan pimpinan DPRD beserta pimpinan eksekutif agar segera mengambil keputusan untuk melakukan pembayaran atas utang PDAM di Menteri Keuangan. Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi II lainnya, Muslim S.Sos, M.Sos. Masalah ini bakal tambah pelik, kalau nantinya pemerintah tidak melakukan pembayaran utang PDAM. Sebab masalah ini terkait dengan kelanjutan PDAM di daerah ini. Sekitar 14 ribu pelanggan PDAM terutama dalam kota akan mengamuk, kalau perusahaan publik ini akan dilelang dan diprivatisasi. “Ini yang mesti difikirkan. Jadi, jangan bermain dalam api dalam masalah penuh risiko seperti ini,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/use)

SERAHKAN GAJI - Deputi Bagian Perlindungan BNP2TKI Suwarji SH (dua dari kanan, red) didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Bima H Muhidin AH Dahlan MM (paling kanan, red) tengah menyerahkan amplop berisi uang gaji sebesar Rp 6,7 juta kepada Nurhayati.

Nasib TKW Asal Kota Bima

Kabur Setelah Nyaris Diperkosa Majikan Kota Bima (Suara NTB) Cerita miris yang dialami Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri hampir tak ada habisnya. Seperti yang dialami Siti Nurhayati warga Kelurahan Sarae Kelurahan Rasa NaE Barat Kota Bima. Siti Nurhayati sering coba diperkosa oleh majikannya hingga ia memilih kabur. Selain mendapat siksaan mental, gaji wanita yang telah memiliki satu cucu ini juga tak dibayarkan selama lima bulan. Gaji itu pun baru disampaikan BNP2TKI didampingi Dinas Sosial Kota Bima pada Rabu (10/7) siang. Peristiwa yang dialami oleh Nurhayati ini terjadi sejak bulan Juli 2010 melalui PT Duta Putra Kahuripan, Jakarta. Saat itu dia berangkat untuk menjadi TKW ke Riyadh Arab Saudi dan mulai bekerja kepada seorang majikan pada bulan 11. Namun selama bekerja banyak siksaan mental yang dia dapat. Nurhayati sering coba diperkosa oleh majikannya. Untungnya, upaya majikan selalu gagal karena didengar oleh istrinya. Tak hanya itu, selama enam bulan bekerja hanya satu bulan dia mendapat gaji. Sementara saat diminta, majikannya selalu beralasan akan membayar nanti karena uang ada di kantor. Lantaran sering coba

diperkosa, Nurhayati pun akhirnya memilih kabur. Dia kemudian bekerja di majikan kedua yang masih satu apartemen dengan majikan pertama. Diakuinya selama bekerja di majikan kedua dia sedikit merasa nyaman karena gajinya tetap dibayar. Hanya saja, di apartemen majikan kedua dia juga mengalami nasib yang sama. Anak majikannya juga sering mencoba untuk memperkosanya. Hingga akhirnya dia lari ke majikan ketiga. Namun baru beberapa bulan bekerja di majikan ketiga dia akhirnya memilih berhenti dan pulang. “Waktu di majikan ketiga, saya memilih kabur lagi. Saya lari ke kedutaan di Riyadh,” ujar

Nurhayati saat ditemui dikediamannya. Baru pada bulan Juni 2012 dia tiba di Kota Bima. Sementara itu, kisah Nurhayati yang kabur akibat siksaan mental dan masih ada sisa gaji yang belum dibayarkan ini akhirnya sampai juga ke BNP2TKI setelah dilaporkan oleh CS (Crissis Center) di Bima. Melalui Deputi Bidang Perlindungan Suwarji SH, BNP2TKI mencoba melakukan mediasi dan meminta hak-hak Nurhayati selama lima bulan yang belum terbayarkan. Namun upaya BNP2TKI untuk meminta hak-hak Nurhayati sedikit terhambat lantaran perusahaan terse-

Pemkab Sesalkan Perusakan Kantor Desa Woro Kota Bima (Suara NTB) Perusakan kantor Desa Woro Kecamatan Bolo Kabupaten Bima disesalkan oleh Pemkab setempat. Namun, kasus perusakan oleh warga yang menuntut pengunduran diri Oknum Kepala Desa (Kades) yang diduga melakukan perselingkuhan dengan istri salah seorang warga ini sudah diserahkan ke ranah hukum. Kepala Bagian Humas dan Protokol (Kabag Humaspro) Drs Aris Gunawan yang ditemui menyesalkan aksi perusakan kantor desa dimaksud. Pasalnya, kantor desa ini merupakan aset daerah yang dibangun dari uang rakyat. Jika memang oknum yang diduga melakukan perselingkuhan tentunya tak lantas dilampiaskan ke kantor desa. Hanya saja, berdasarkan informasi yang dia dapat dari Polres Bima yakni Kapolres Bima sendiri, bahwa para pelaku tersebut sudah menyesal melakukan tindakan perusakan. Hanya saja, lanjutnya, penyesalan tersebut tidak lan-

tas menghapus tindakan mereka. Tindakan para pelaku ini merupakan tindak pidana dan sepenuhnya diserahkan ke ranah hukum. “Perusakan itu sudah dibawa ke ranah hukum,” katanya. Sementara itu mengenai oknum kepala desa sendiri hingga kini pihaknya masih melakukan proses internal. Jika terbukti tentunya Pemda hanya bisa memberikan tindakan pembinaan saja. Namun jika memang mengarah ke tindakan amoral, dia mengharapkan antara warga dan oknum bisa menempuh penyelesaian dengan jalur kekeluargaan. Pemerintah butuh bukti yang akurat untuk memberi sanksi kepada oknum dimaksud. Sementara saat ini, bukti yang diserahkan oleh warga hanya berupa informasi dan cerita. “Kalau betul-betul melanggar, ya bisa diputuskan secara hukum,” tandasnya. Namun yang berhak menjelaskan masalah proses hukum tersebut adalah pihak Kepolisian. (use)

but tak mengindahkan panggilan bahkan hingga panggilan ke-empat. Hingga akhirnya, PNP2TKI menghentikan sementara operasi yakni penundaan pemberangkatan TKI di perusahaan dimaksud. “Alhamdulillah setelah dihentikan sementara operasinya, mereka datang ke kita dan menyatakan hanya mampu membayar Rp 6,7 juta untuk tiga bulan,” ujar Suwarji. Seharusnya untuk lima bulan, Nurhayati mendapatkan bayaran sebesar 800 real. Uang tersebut pun diterimanya dan baru bisa disampaikan secara langsung pada Rabu kemarin. Namun jika Nurhayati ingin agar sisanya dibayarkan, dia berharap agar kembali memasukkan laporan. Upaya pengembalian ini berjalan lancar, pasalnya majikan yang tak membayar ini merupakan majikan pertama. Sehingga sesuai dengan UU 39 tahun 2004 pasal 52 ayat (2) huruf f, PT harus membayar gaji yang tak dibayarkan oleh majikan pertama.

Menurut Suwarji, selain Nurhayati masih ada tiga TKI lainnya yang juga mengalami hal yang sama. Ketiganya berasal dari Kabupaten Bima. Namun dari tiga TKI ini satu yang sudah diproses dan dua lainnya masih dalam tahap upaya mediasi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, H. Muhidin A.H. Dahlan, MM dalam kesempatan yang sama mengungkapkan banyak TKI yang berangkat melalui daerah lain termasuk Nurhayati. Nurhayati berangkat melalui sponsor di Kabupaten Dompu. Sehingga sebenarnya masalah ini bukan menjadi kewenangan pihaknya. Hanya saja karena yang bersangkutan merupakan warga Kota Bima kita tetap bantu untuk memfasilitasi BNP2TKI. “Kita himbau agar masyarakat Kota Bima yang hendak menjadi TKI agar berangkat melalui Kota Bima bukan daerah lain, sehingga kalau ada masalah cepat kami respon,” ujarnya. (use)

Penyidikan Kasus Korupsi BPBD Terkendala Audit BPKP Dompu (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi angin puting beliung tahun 2012 yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu masih terkendala audit BPKP. BPKP belum merampungkan audit kerugian Negara, sehingga belum bisa diproses lebih lanjut. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB, Selasa (9/7) mengatakan, penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan angin puting beliung tahun 2012 belum bisa dirampungkan karena belum adanya perhitungan kerugian Negara dari BPKP. Pihak BPKP belum merampungkan perhitungannya. “Hasil koordinasi saya tadi pagi, kalau sudah selesai dihitung akan dikirim kembali ke Jakarta baru akan diserahkan hasilnya ke Kejaksaan,” kata Joko. Joko mengharapkan, BPKP segera menyelesaikan proses perhitungannya dan segera diserahkan ke penyidik agar bisa dilanjutkan prosesnya. Karena ini menjadi beban juga bagi pihaknya. “Kita selalu ditanya oleh atasan, karena hingga saat ini belum menaikkan (melimpahkan) kasus,” ungkapnya. Kasus dugaan korupsi angin puting beliung tahun 2012 ini telah ditetapkan empat orang tersangka dari BPBD Dompu. Selain dikelola sendiri oleh BPBD keuangannya dan penunjukan terhadap rekanan dilakukan untuk pencairan uang saja, praktek di lapangan adanya penyimpangan jumlah bantuan yang diserahkan. Berdasarkan perhitungan awal Kejaksaan saat pengumpulan bahan data dan keterangan, kasus ini merugikan keuangan Negara hingga Rp 200 juta lebih dari total anggaran sekitar Rp 780 juta. (ula)


RAGAM

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

Bantuan Bergulir Pemprov NTB untuk ’’Mina Algae Bersaing’’ Dari Hal. 1 Status dukungan dana bergulir yang menurut informasi masing-masing kelompok dialokasikan sebesar Rp 50 juta itu, sifatnya dana pinjaman. Untuk memperoleh bantuan modal tersebut, 10 kelompok petani rumput laut ini kemudian bergabung dalam sebuah koperasi yang diberi nama KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’. Sekretaris KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’, Agung, SPi kepada Suara NTB membenarkan bahwa koperasi yang digawanginya bersama Ketua Surjanah, SE.ANT III membawahi 10 kelompok tani nelayan rumput laut yang memperoleh bantuan dana bergulir dari Pemprov NTB melalui DKP NTB. Agung menyebutkan ke 10 kelompok petani rumput laut itu masing-masing, kelompok tani Semangat Baru, Padang Hijau, Algae Hijau, Tekad Bahari, Tunas Mekar. Kemudian kelompok petani rumut laut Mandiri, Bina Sejahtera, Asam Pantai, Gurin Bahari dan Gili Kalong. ‘’Seluruh kelompok tani itu ada di wilayah Labuhan Mapin,’’ jelas Agung. Sesuai dengan SK Gubernur No.662 tahun 2010 itu, setiap kelompok tani yang beranggotakan 10 orang petani rumput laut, semestinya menerima bantuan modal Rp 50 juta. ‘’Itu yang kami ketahui. Tetapi kenyataannya, tidak semua petani bisa memperolehnya. Hanya beberapa orang yang dapat dan bantuan yang bisa diperoleh pun maksimal hanya Rp 1,5 juta,’’ kata Agung. Jika alokasi bantuan Rp 50 juta, semestinya setiap petani bisa memperoleh bantuan Rp 4,5 juta sampai 5 juta. ‘’Jangankan Rp 5 juta yang kami dapat, bantuan yang sebesar Rp 1,5 juta pun diperoleh dengan susah payah,’’ jelasnya, seraya menambahkan bahwa bantuan permodalan itu disalurkan DKP melalui bank nasional yang ada di NTB. Sementara kata Agung, informasi awal bahwa akan ada ban-

tuan dari Pemprov NTB untuk petani nelayan memang disambut antusias petani rumput laut. ‘’Mereka bersemangat dengan menggarap areal tanam rumput laut seluas 100 X 50 meter per petani. Karena dijanjikan ada bantuan pemerintah.. Modal awal dibantu secara pribadi oleh pengurus koperasi. Hasilnya sangat bagus,’’ jelasnya. Harapan Agung selaku motivator dan perintis minapolitan di Labuhan Mapin ini, para petani semakin bersemangat jika bantuan bergulir itu datang. ‘’Tetapi ternyata sangat mengecewakan. Dari sekitar 100 petani yang tergabung dalam 10 kelompok tani itu, hanya segelintir petani yang memperoleh bantuan. Yang lain tidak dapat,’’ jelasnya. Agung juga tidak mengetahui dibawa kemana anggaran Rp 500 juta yang semestikan dialokasikan untuk kelompok tani ini. Agung sudah berulangkali menyampaikan persoalan ini ke pihak DKP termasuk ke bank yang menjadi mitra DKP NTB. ‘’Hasilnya belum ada. Karena selain persoalan bantuan yang tidak diberikan secara semestinya kepada kami, ada juga persoalan-persoalan lain yang muncul,’’ katanya, seraya menyebutkan satu per satu permasalahan berdimensi pelanggaran hukum terjadi di balik penyaluran bantuan bergulir dari Pemprov NTB ini. Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir.H.Syahdan, kemarin belum bisa diminta konfirmasinya. Sementara Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP NTB, Hj. Baiq Indiana yang dikonfirmasi Suara NTB Rabu (10/7) kemarin, belum bisa memberi pejelasan. ‘’Datang saja besok pagi (hari ini), agar Kepala Dinas yang menjelaskan,’’ katanya. (tim)

Sesuai Prosedur Dari Hal. 1 Demikian disampaikan, Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin kepada Suara NTB di ruang kerjanya Rabu (10/7). Ia mengatakan, data penerima BLSM ataupun raskin saat ini merupakan data hasil pemutakhiran tahun 2011 lalu. Karena sesuai ketentuan Kemenko Kesra, pencatatan dilakukan dalam tiga tahun sekali. Pendataan dilakukan sejak tahun 2005, menyusul tahun 2008 dan terakhir tahun 2011. Data terakhir tahun 2011 inipun menurut mantan Kabid Statistik BPS NTB ini cakupan pendataannya diperluas. Jumlah rumah tanga yang didata mencapai 802.313 rumah tangga, atau sebesar 67 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Itupun, melibatkan langsung pemerintah desa masingmasing. Mengingat BPS tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya langsung. ‘’Bahkan ada yang kepala de-

sanya turun langsung. Itupun kami cek kembali ke sample rumah tangga, apakah masih ada keluarga yang ekonominya sama yang belum terdata. Setalah itu baru kami serahkan ke PNP2K melalui BPS pusat,’’ jelasnya. PNP2KP selanjutnya yang menetapkan penerima BLSM, tetapi untuk NTB, dari data yang masuk sebanyak 802.313 yang mampu ditanggung untuk realisasinya sebanyak 471.566 rumah tangga. Artinya tidak ditampung seluruh data yang sudah disajikan untuk menerima bantuan. Kemungkinan kaitannya dengan kemampuan pembayaran. ‘’Kalau pemerintah mampu menyerap semuanya kemungkinan tidak akan seperti ini. Tetapi prosedur kami sudah lakukan pendataannya, mencakup sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin,’’ ujarnya. (bul)

Proses Tukar Guling Tanah Pecatu Desa Apitaik, Lotim Dari Hal. 1 Yanis merinci syarat pertama tujuan hukum , memenuhi rasa keadilan. Bahwa proses tukar guling tanah pecatu itu berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah Desa (Pemdes) yang didalamnya ada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Jadi sudah ada kesepakatan di pemerintah desa sehingga tukar guling itu berlangsung,’’ jelas dosen senior Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) ini. Tujuan hukum ke dua, adanya kepastian. ‘’Bahwa tanah desa itu merupakan tanah ulayat dan ada undang-undang yang melindunginya,’’ jelasnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa harta kekayaan desa menjadi milik sepenuhnya pemerintah desa. Ini diperkuat dengan Undang-undang Otonomi Daerah (Otda) No.32/2004 pasal 201 ayat 2 materinya diantaranya menyebutkan, dalam hal desa jika berubah status menjadi kelurahan, kekayaan desa tetap menjadi hak desa. ‘’Tidak berubah. Jadi hak desa itu memiliki kepastian, tetap menjadi milik desa,’’ jelas kandidat profesor ini. Tujuan ke tiga hukum adalah kemanfaatan. Yanis Maladi melihat manfaat dari tukar guling ini sangat besar. ‘’Tukar guling ini tidak saja menguntungkan desa karena areal yang dimiliki lebih luas dari sebelumnya. Ruislagh ini juga member keuntungan yang lebih besar bagi warga desa,’’ jelasnya, seraya merinci, tanah awal milik desa seluas 5.062 meter persegi. Kemudian ditukar menjadi lebih luas yaitu 8.188 meter persegi. ‘’Semakin luasnya areal tanah yang dimiliki desa sekarang, berdampak juga pada bertambahnya penghasilan. Jika sebelum ditukar guling,

setiap tahun tanah itu (disewakan) hanya menghasilkan Rp 2,5 juta. Sekarang penghasilannya bertambah menjadi Rp 7,5 juta per tahun. Inilah kemanfaatan yang saya maksud,’’ rinci Yanis Maladi. Selain soal tujuan hukum dari ruislagh telah terpenuhi, Yanis Maladi juga menyinggung status hak tanah pecatu itu. Selama ini katanya, yang dipersoalkan adalah tanah pecatu di Desa Apitaik disebutkan sebagai aset Pemda Lotim. Menurut Yanis, tenah pecatu di Desa Apitaik itu bukan aset Pemda. ‘’Aset desa itu termasuk hak ulayat yang merupakan harta benda milik desa. Sedangkan status tanah desa sebagai tanah ulayat tidak termasuk dalam PP No.6 tahun 2006 dan Permendagri No.17 tahun 2007. Posisi tanah pecatu juga diperkuat dalam UUD 1945 amandemen 2000 pasal 18 B ayat 2 jo pasal 5 UU Pokok Agraria yang menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan dan persatuan hukum adat beserta hak-hak tradisional-nya. Tanah pecatu termasuk hak tradisional (ulayat) yang harus dilindungi.‘’ Yanis Maladi berkesimpulan, karena tanah pecatu merupakan tanah ulayat dan hak tradisional pemerintah desa, jadi siapapun (kecuali pemerintah desa), tidak ada yang bisa memindahtangankan. Ini kewenangan desa dan bila pihak desa bertransaksi, itu tidak ada hubungannya dengan Pemda. ‘’Termasuk bupati tidak bisa memindahtangankan. Karena tanah pecatu merupakan hak pemerintah desa,’’ pungkasnya. (tim)

Halaman 5

Promo PEHAPE kartuHalo Berhadiah Ratusan Juta Rupiah

Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan Layanan kartuHalo Denpasar (Suara NTB) Dalam upaya menerapkan teknologi ramah lingkungan, Telkomsel menghadirkan inovasi electronic billing (e-Bill) dan layanan paperless bagi seluruh pelanggan kartuHalo. Inovasi layanan ini memudahkan pelanggan dalam menerima informasi tagihan pemakaian setiap bulan serta meminimalisir penggunaan kertas dalam pengajuan aplikasi layanan. Mulai bulan Juli 2013 ini seluruh pelanggan kartuHalo hanya akan menerima informasi tagihan berupa e-Bill yang dapat diakses setelah pelanggan melakukan pendaftaran. Informasi tagihan ini menggunakan kanal elektronik, yakni SMS, MMS, atau email yang dikirimkan setiap bulannya sebagai pengganti lembar tagihan. Pelanggan yang belum melakukan registrasi e-Bill baik melalui email ataupun MMS akan menerima informasi tagihan melalui SMS secara otomatis. Sementara layanan paperless merupakan inovasi untuk meminimalisir penggunaan kertas, terutama dalam penggunaan

formulir manual untuk aplikasi kartuHalo baru, berhenti berlangganan, permintaan aktivasi fitur atau layanan value added services (VAS), pengajuan komplain, dan lain-lain. Khusus wilayah Bali Nusra, layanan paperless untuk melayani aplikasi kartuHalo baru telah diterapkan di GraPARI 24 Jam Kutabex Bali, GraPARI Mal Bali Galeria, GraPARI Mataram, dan GraPARI Kupang. GM Sales & Customer Care Telkomsel Regional Bali Nusra Hasan Kurdi mengatakan, “eBill merupakan solusi terbaik dan praktis terutama bagi pelanggan kartuHalo yang memiliki mobilitas dan kesibukan cukup tinggi, di mana lembar informasi tagihan bisa dibuka kapan pun dan di mana pun dari berbagai macam device, seperti laptop, smartphone, dan komputer tablet, sehingga informasi tersebut diperoleh dengan sangat mudah dan cepat.” “e-Bill mempermudah pelanggan untuk mengetahui informasi jumlah tagihan kartuHalo yang harus dibayar hanya melalui email sehingga tagihan

dapat dilihat secara akurat dan tepat waktu, serta lebih bersifat personal dan terjamin kerahasiaannya. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam eBill dan layanan paperless merupakan salah satu bentuk partisipasi nyata Telkomsel dalam pelestarian lingkungan dengan meminimalisir penggunaan kertas,” jelas Hasan. Untuk melakukan registrasi e-Bill, pelanggan kartuHalo dapat melakukan registrasi Personal Identification Number (PIN) yang diperlukan untuk membuka tagihan elektronik yang dikirimkan sekaligus untuk menjamin kerahasiaan informasi yang terdapat di dalamnya. Pelanggan cukup mengirimkan SMS ke 111 dengan format: PIN(spasi)tanggal/bulan/tahun kelahiran, contoh: PIN 12/12/1980. Pelanggan juga dapat mengaktifkan layanan e-Bill Telkomsel untuk pengiriman tagihan melalui alamat email dengan mengirimkan SMS ke 111 dengan format: EBILL(spasi)REG(spasi)alamat email(spasi)PIN, contoh: EBILL REG emailsaya@email.com 123456. Informasi selanjutnya

Pehape mengenai tagihan bulanan dapat diakses melalui ponsel secara gratis, cukup dengan menghubungi *111#. Di samping itu, pelanggan juga bisa mendapatkan informasi lebih detil tentang e-Bill melalui SMS, MMS, website www.telkomsel.com melalui menu My Telkomsel atau dengan menghubungi Call Center Telkomsel bebas pulsa, yaitu 133

(Suara NTB/ist)

dari kartuHalo dan 155 dari simPATI dan Kartu As. Sedangkan untuk berbicara langsung dengan petugas layanan Telkomsel, dapat menghubungi 133 dari kartuHalo dan 188 (berbayar) dari simPATIdanKartuAs.Pelangganjuga dapat menghubungi petugas layanan Telkomsel melalui email cs@telkomsel.co.id dan untuk Self Service melalui UMB *111#. (bns)

Perjalanan Dinas dengan ”Real Cost” Bansos Lobar Bidik Tersangka Baru Kerugian Rp 600 Juta, Mantan Mulai 15 Juli Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menerapkan perjalanan dinas dengan menggunakan sistem real cost atau biaya sebenarnya mulai 15 Juli mendatang. Dengan pemberlakuan sistem real cost tersebut maka biaya tiket dan akomodasi para pejabat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pada saat itu. Jika terjadi sisa anggaran (uang) perjalanan dinas maka pejabat yang bersangkutan harus mengembalikan ke kas daerah. Hal tersebut dikatakan Kepala Inspektorat NTB, Chairul Mahsul, SH usai rapat persiapan terkait dengan penerapan perjalanan dinas dengan sistem real cost di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (10/7) kemarin. “Positif pemberlakuannya tanggal 15 Juli, Insya Allah.

Jika nanti dengan sistem ini kita melihat ada indikasi sebuah penyimpangan maka kita akan telisik,” ujarnya. Ia mengatakan, dengan penerapan sistem ini maka besaran indeks perjalanan dinas bertambah tetapi bukti pengeluarannya bisa jadi lebih rendah. Misalnya, kata Chairul, harga tiket pesawat dari Lombok ke Aceh pulang pergi telah dipatok sebesar Rp 6 juta. Tetapi, setelah dilakukan perjalanan dinas sesuai dengan bukti-bukti perjalanan ternyata biaya yang dikeluarkan sebesr Rp 2,7 juta maka sisanya harus dikembalikan ke kas daerah. “Kalau dulu kan tidak, sisanya tidak dikembalikan karena sistemnya lumpsum. Tetapi kalau sekarang dengan sistem real cost maka sisanya harus

dikembalikan,” terangnya. Selain itu, akomodasi pejabat yang melakukan perjalanan dinas juga harus sesuai dengan jumlah biaya akomodasi yang dikeluarkan. Misalnya, akomodasi perjalanan dinas atau biaya hotel di Aceh sebesar Rp 1,3 juta. Sementara di Aceh tidak ada hotel dan pejabat yang bersangkutan menginap ditempat penginapan yang biayanya Rp 400 ribu. Maka sisa biaya akomodasi tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. “Indeksnya memang bertambah tetapi belum tentu bukti pengeluaran realnya bertambah karena sekarang harus ada bukti pengeluaran riil. Kalau sekarang biaya penginapan harus ada, kemudian transportnya berapa,” tandasnya. (nas)

KPU Mulai Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih

Mataram (Suara NTB) Proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Legistatif (Pileg) 2014 sudah dimulai di seluruh Indonesia sejak tanggal 10 Juli 2013 kemarin. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, seluruh TPS yang ada di tingkat desa akan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si mengimbau kepada masyarakat yang merasa telah cukup persyaratan memilih untuk mengecek namanya apakah sudah terdaftar di dalam DPS atau belum. “Kalau belum ada yang tercantum namanya dapat langsung dilaporkan ke Ketua RT atau kantor desa terdekat untuk selanjutnya petugas kami akan memperbaiki daftar namanya sehingga namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” terangnya.

Imbauan tersebut juga ditujukan bagi partai politik (parpol) untuk ikut mengontrol, mengawasi, dan mencermati DPS. “Tentu parpol mempunyai anggota-anggota. Apakah namanama anggotanya sudah tercantum atau belum di dalam DPS sehingga nantinya tidak dirugikan pada saat pemungutan suara bahwa ada anggota-anggota parpol yang tidak tercantum namanya dalam DPT,” imbuh Darmansyah. Waktu pemutakhiran data pemilih akan berlangsung selama tiga minggu. Sementara DPT akan dirilis pada akhir bulan Agustus 2013. Mengenai perkiraan jumlah pemilih NTB untuk Pileg 2014, Darmansyah belum bisa memastikan. DPT pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) bulan Mei lalu juga dijadikandatasandinganuntukproses pemutakhiran DPT. Ia mengatakan kemungkinan akan ada pe-

rubahan dari jumlah tersebut mengingat waktu Pilgub dan proses pemutakhiran data pemilih mempunyai jeda beberapa bulan. “Tentu saja ada perubahan karena ini terkait dengan waktu. Jadi ada yang tambahan, yang sudah 17 tahun bisa masuk sebagai pemilih. Tapi juga bukan hanya tambahan baru, kemungkinan ada yang sudah meninggal juga kita harus perhatikan termasuk anggota TNIPolri kita harus mengecek jangan sampai namanya juga tercantum disana,” terangnya. Diharapkan penggunaan data DPT Pilgub NTB sebagai sandingan dalam proses pemutakhiran data pemilih akan dapat terkoreksi nama-nama pemilih yang tidak memenuhi persyaratan untuk dihilangkan sehingga DPT benar-benar bersih dari unsur-unsur yang tidak memenuhi persyaratan. (yan)

Mengganggu Ibadah, Hiburan Malam di Kempo Dompu (Suara NTB) Acara hiburan malam di lapangan Seraala Kempo yang bertepatan dengan puasa Ramadhan dikeluhkan warga. Warga yang seharusnya meramaikan masjid untuk tarawih justru harus menemani anaknya ke acara hiburan malam. Namun Polres Dompu berdalih, izin yang dikeluarkan atas rekomendasi Polsek dan karang taruna serta adanya jaminan dimulainya acara hiburan malam setelah salat tarawih. Arlian warga Kempo kepada Suara NTB, Rabu (10/7) kemarin, mempertanyakan acara hiburan rakyat yang diadakan pengusaha di Lapangan Serala Kempo. Karena pelaksanaannya bertepatan dengan bulan Ramadhan, dimana umat Islam menjalankan puasa dan salat tarawih di malam hari. “Pada malam pertama puasa, masjid-masjid sepi karena banyak yang mengunjungi acara hiburan malam,” katanya.

Ia barharap, agar acara hiburan malam ditunda pelaksanaannya hingga selesai bulan Ramadhan. Dengan demikian, warga dan anak-anak dapat mengisi malamnya dengan ibadah salat tarawih serta pengajian. “Kalau acara hiburan malam tetap dilaksanakan, saya khawatir warga akan semakin jauh dari Tuhan-nya dan tidak heran keributan terjadi di mana-mana,” kritiknya. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH yang dihubungi terpisah mengaku telah mengingatkan Camat Kempo. Tapi izin keramaian untuk kegiatan hiburan malam tersebut dikeluarkan oleh Polres Dompu. “Camat bersama Muspika di Kecamatan Kempo sepakat tidak mengizinkan acara itu. Ternyata mereka mendapatkan izin dari Polres. Karena sudah seperti itu, selama Ramadhan acaranya akan dimulai setelah shalat tarawih,” ungkap Sahid. (ula)

Ramadhan, Warga Korban Gempa Tarawih di Bawah Tenda Dari Hal. 1 Marbot Masjid, Hamid Rizal, mengakui pengurus masjid terpaksa membagi dua jamaah lantaran kavling lokasi di bagian halaman Masjid Nurul Iman, cukup menampung jemaah. Sebagian jemaah, melakukan taraweh di halaman masjid dan sebagian yang lain, taraweh di Musholla Dusun Gol. Musholla ini terpaksa difungsikan, meski sempit. ‘’Taraweh tadi malam kami lewati di bawah tenda. Sebelumnya sering terjadi hujan, sehingga setengah badan tenda dipagari dinding bambu supaya air cipratan tidak masuk mengenai jamaah. Meskipun begitu, kalau hujannya besar, jamaah jadi kurang nyaman beribadah,’’ ungkapnya.

Hamid Rizal sendiri selaku marbot, tak bisa berbuat banyak. Jangankan mengurus masjid, mengurus diri sendiri saja saat ini dirinya tak mampu. Ia dan anaknya pun, saat ini terpaksa makan sahur dan berbuka puasa di bawah tenda. ‘’Istri saya masih di (Arab) Saudi (TKW). Rumah yang roboh ini dulu dibangun dari kiriman istri. Saya tidak tahu kapan ia bisa pulang, dan menengok tempat tinggalnya,’’ sambungnya. Hamid mengakui jika istrinya telah mengetahui keberadaan suami, anak dan kediamannya via komunikasi telepon. Warga Dusun Gol, Maniah, menuturkan cukup berat melalui cobaan di hari pertama puasa. Pasalnya situasinya sangat jauh berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya, di

mana ia dan warga masih tinggal di rumah masing-masing. Saat ini, menjalani hari puasa hanya bisa dilaksanakan di bawah tenda yang didirikan di bawah pohon cokelat atau kayu rindang. ‘’Selama ini, bantuan makanan cukup lancar. Termasuk untuk konsumsi puasa ini, ada bantuan berupa sembako lengkap yang dikirim donatur dari Arab Saudi,’’ ungkap Maniah. Baik Hamid dan Maniah, sangat berharap kepada Pemda KLU untuk secepatnya membantu merekonstruksi tempat tinggal maupun tempat ibadah yang ada di Dusun Gol. ‘’Kami harapkan sekali pemerintah bisa cepat membantu. Kasihan anak-anak kami, kedinginan terus setiap malam karena tidur di tenda,’’ pungkas Maniah. (ari)

Bendahara Diperiksa Tiga Jam

Mataram (Suara NTB) Kasus Bansos Lobar jilid I Tahun 2008, dipastikan akan berlanjut kearah tersangka baru. Sasarannya masih Anggota Dewan. Untuk mengarah ke tersangka, Kejaksaan Negeri Mataram kemarin memeriksa mantan bendahara Bansos, Agung Purnomo Nugroho selama tiga jam. Kejaksaan serius mengusut kasus ini karena nilai kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp 600 Juta lebih. Pemeriksaan Agung berlangsung di ruang Intelijen. Agung diperiksa sejak pukul 09.00 Wita dan berakhir Pukul 11.10 Wita oleh Jaksa penyidik, Yoga, SH. Usai diperiksa, Agung yang dicegat Suara NTB enggan berkomentar. Namun ia mengaku pasrah dan siap kooperatif untuk memberi keterangan apapun dihadapan penyidik Kejaksaan, termasuk untuk tersangka baru. “Saya pasrah saja mas, kalau dipanggil ya hadir,” ujarnya singkat. Diketahui, Agung juga sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus Bansos 2009 yang ditangani Kejati NTB. Namun jauh

sebelum itu, Agung juga dijadikan tersangka dalam kasus Bansos 2008 dan sudah menjalani pidana. Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH , MH membenarkan bahwa kasus Bansos 2008 itu akan dibuka kembali dengan sasaran tersangka baru. “Sasarannya masih anggota dewan,” ujarnya secara umum, tanpa mau menyebut identitas detailnya. Lembaran baru kasus bansos ini dibuka karena dari hasil kajian pemeriksaan saksi dan tersangka sebelumnya, ada pencairan senilai Rp 600 Juta oleh oknum anggota dewan yang hingga kini masih aktif. Sebagai catatan, kasus ini sebelumnya sudah menjerat lima tersangka. Diantaranya, Agung Purnomo Nugroho sebagai bendahara dan mantan Sekda Lobar, H. L. Serinata. Keduanya sudah selesai menjalani pidana. Sementara tersangka lainnya, Syahruddin dan Hardiarta dan perkaranya masih di tingkat kasasi. Tersangka baru yang masih diproses adalah Lalu Turmuji dan Najatul Akbar. Pagu dana bansos ini senilai Rp 82 miliar tahun 2008. (ars)

Ditelusuri, Dokumen GOR Mini KLU Dari Hal. 1 ‘’Kami baru sampai pada tahap permintaan dokumen kontrak,’’ kata Kajari.Jika dokumen itu sudah diperoleh, akan menentukan langkah pihaknya dalam proses Puldata Pulbaket. Diduga Rekanan Sama Disisi lain terkait kasus Gedung GOR Mini, ada informasi lain bahwa proyek tersebut sebenarnya dikerjakan oleh rekanan yang sama dengan proyek GOR Mini Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 3 miliar, yakni PT. KPU. Direktur rekanan berinisial J itu juga mengerjakan proyek GOR Mini KLU yang rampung dikerjakan tahun 2011 lalu. Nasib proyek itu pun kini bermasalah, sama dengan proyek di Gunung Sari, di mana J sudah ditetapkan sebagai tersangka. PL Jadi Pintu Masuk Sementara, terkait Penunjukan Langsung (PL) dalam proyek Puskesmas Gangga KLU, akan menjadi pintu masuk Kejati mengusut kasus ini. Langkah tersebut setelah Kejaksaan mendapatkan dokumen kontrak atas tiga rekanan, dan hingga kini masih dalam pengkajian. Kasi Penkum dan Humas Ka-

jati NTB, Made Sutapa, SH mengakui pihaknya sudah membaca kontrak tiga rekanan yang melaksanakan proyek senilai Rp 1,2 miliar tahun 2011. Termasuk soal PL terhadap salah satu rekanan, CV. Mina Mandiri juga akan dikaji sejauh mana terjadinya pelanggaran berlanjut. ‘’Bisa jadi PL ini akan jadi pintu masuk pengusutan. Tapi ada juga pintu lain berdasarkan data dokumen yang sudah diperoleh tim. Yang jelas, tim masih bekerja sampai saat ini,” kata Sutapa kepada Suara NTB, Rabu (10/7). Ditanya mengenai kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen, Sutapa belum bisa memberikan penjelasan. Karena tim masih serius mendalami data data tersebut, untuk ditentukan langkah berikutnya.Termasukketikaditanyakearah pemeriksaan saksi saksi, ia juga belum bisa memastikan. ‘’Masih jauh untuk pemeriksaan saksi saksi, kami rampungkan pengkajian dokumen dulu,’’ tegasnya. Pihak Kejaksaan kembali memastikan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan BPK untuk mengecek LHP atas keuangan proyek itu. Dengan LHP itu, setidaknya jadi petunjuk untuk mengusut ke arah potensi kerugian negara yang timbul. (ars)

Enam Terdakwa Mulai Diadili Dari Hal. 1 Karena sidang dibagi dalam enam berkas, pemeriksaan terdakwa dilakukan bergilir. Tim JPU, Marulloh, SH Cs pun bergilir membacakan materi dakwaan. Dalamuraiandakwaannya,tim JPU mengurai empat item pekerjaan yang sebelumnya menjadi bahanpenyidikanUnitITipikorDitreskrimsus Polda NTB. Empat item itu, pekerjaan ruang UGD senilai Rp 1.063.876.000, Bangsal Rawat Inap, Rp 712.488.000, ruang rawat Inap Kelas I, Rp 444.541.000 dan Mushala Rp 110.000.000. Dalam laporannya, PPK menyampaikan bahwa realisasi pembayaran mencapai Rp 2.056.044.455. Namun hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli konstruksi dari Unram, kemudian dipadu dengan hasil audit BPKP Perwakilan NTB, ditemukan selisih mencapai Rp 609.284.279. ‘’Sehingga nilai kurang mutu dan fisik mencapai Rp 446.760.175, dan ini kemudian ditetapkan sebagai nilai kerugian negara,’’ kata Hademan, SH, anggota tim JPU saat mem-

bacakan materi dakwaan untuk terdakwa Jufri. Masih dalam uraian dakwaan JPU,terdakwaSarjanbersamaPPK dinilai konspirasi untuk memutuskanmemecahkontrakpelaksanaan proyek Puskesmas Tahun 2009 itu, kemudian menetapkan empat rekanan sebagai pemenang. Hal ini kemudian dianggap bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 perubahan keempatatasKepresNomor80Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, terdakwa Sarjan dan Jufri, dijerat dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Keempat terdakwa rekanan juga dijerat dengan dakwaan sama. Atas dakwaan itu, tim kuasa hukum para terdakwa menyatakan akan mengakukan tanggapan (eksepsi) Senin pekan depan. (ars)


OPINI

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

Halaman 6

Marhaban Ya... Ramadhan Pengawasan Harus Diperketat UMAT muslim di seluruh Indonesia mulai melaksanakan ibadah puasa ramadhan. Jauh-jauh hari, berbagai persiapan dilakukan pemerintah demi menjamin terciptanya pelaksanaan ibadah puasa yang berkualitas dan kondisif. Sebab, seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan ibadah puasa kerap tercoreng oleh ulah oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Sebetulnya, gangguan-gangguan selama bulan ramadhan tidak perlu terjadi kalau saja toleransi antarsesama tetap terjaga. Apalagi, pemerintah, mulai dari gubernur hingga bupati/walikota telah mengeluarkan edaran. Walikota Mataram misalnya. Dalam edarannya ada tujuh poin penting yang jika dilaksanakan, diyakini akan mampu menciptakan suasana kondusif selama pelaksanaan ibadah puasa. Pada poin pertama edaran Walikota Mataram disebutkan, kepada seluruh umat muslim dimohon dalam memanfaatkan pengeras suara saat menjalankan kegiatan ibadah agar tetap mempertimbangkan waktu, situasi serta kondisi masyarakat umum sekitarnya dengan tidak berlebihan. Tahun lalu, imbauan ini bisa dikatakan tidak dihiraukan oleh masjid-masjid. Kegiatan tadarus yang dilaksanakan usai salat tarawih tetap menggunakan pengeras suara dengan volume tinggi, bahkan hingga larut malam. Hal ini tentu sangat mengganggu warga sekitar yang mungkin sedang beristirahat. Artinya, dalam melaksanakan ibadah, khususnya tadarus, tidak boleh egois dengan memaksakan diri menggunakan pengeras suara. Selain mengimbau penggunaan pengeras suara di masjid-masjid, walikota melarang kegiatan live music dan sejenisnya di tempat tertutup maupun terbuka yang diselenggarakan oleh pengelola hotel, restoran, losmen, tempat karaoke maupun diskotik. Tidak ada opsi apapun bagi kegiatan ini, selain harus libur selama bulan ramadhan. Sebab, jika dibiarkan buka, meski jamnya diatur dikhawatirkan akan berpotensi menggangu kekhusyukan umat muslim berpuasa. Tidak hanya itu, masyarakat pun dilarang keras memperjualbelikan petasan, mercon dan sejenisnya. Bulan ramadhan memang seolah-olah identik dengan bunyi petasan. Selain tadarus menggunakan pengeras suara hingga larut malam, bunyi petasan selama bulan ramadhan juga sangat mengganggu. Meski aparat mengaku sudah banyak merazia bahkan menangkap para penjual petasan, tapi suara petasan masih terdengar dimana-mana. Yang tidak kalah pentingnya adalah imbauan supaya pemilik rumah makan beroperasional mulai pukul 16.30 Wita. Imbauan terhadap pengelola rumah makan inipun masih sulit dilaksanakan atas kesadaran dan toleransi para pengelola rumah makan itu sendiri. Buktinya, dalam setiap kali razia hampir selalu ada yang kedapatan sedang berjualan di siang hari. Untuk itu, tahun ini, pengawasan harus lebih diperketat agar edaran yang telah dikeluarkan walikota tidak sekadar menjadi macan kertas. (*)

Tak terasa Ramadhan bulan yang penuh dengan kemuliaan, telah hadir lagi di tengahtengah kita. Bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentu datangnya bulan Ramadhan akan disambut dengan rasa gembira dan penuh syukur. Sebagai seorang insan yang tak pernah luput dari dosa, bulan Ramadhan merupakan ladang yang sangat kondusif untuk melakukan evaluasi, penyucian jiwa, dan menuai pahala sebanyak-banyaknya. ALAH satu keistimewaan bulan Ramadhan adalah Allah SWT membuka peluang lebar-lebar bagi kita untuk membersihkan dosa dan kesalahan yang selama ini dilakukan asal kita melaksanakan puasa Ramadhan dengan landasan iman dan ikhlas serta tidak melakukan dosa-dosa besar. Saking bersihnya kita dari dosa, digambarkan sekeluar kita dari Ramadhan bagaikan baru dilahirkan kembali oleh ibu kita. “Siapa saja yang berpuasa dan shalat malam (tarawih) karena iman dan ikhlas, akan keluar dari dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya” (HR Ibnu Majah dan al-Baihaqi). “Shalat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, menghapus dosa diantaranya, asal saja menjauhi dosa besar” (HR Muslim). Bahkan dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa Allah SWT sesungguhnya sangat bergembira menyaksikan hamba-Nya yang meski berlumuran dosa datang untuk bertobat, lebih bergembira di banding orang yang dalam perjalanan di padang pasir menemukan kembali onta penuh perbekalan yang hilang. Muslim yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena itu tidak mungkin. Sudah menjadi tabiat manusia melakukan kesalahan dan kekhilafan. Di samping dorongan hawa nafsu dan tarikan lingkungan juga karena memang setan telah berjanji akan terus menggoda manusia. “Setiap manusia berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat” (HR adDarimi). Bahkan Allah SWT dalam surat ali Imran ayat 133 – 135 menyerukan kepada kita untuk bergegas melaksanakan taubat. Untuk bertaubat pada Allah dan menyempurnakan tobat kita padaNya salah satu syaratnya adalah kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan

Oleh

Suparmanto

(Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) sebelumnya. Disinilah peran penting puasa yang disebut Rasulullah SAW bagaikan benteng untuk kita tidak melakukan kesalahan. “puasa bagaikan benteng (yang mencegah perbuatan keji dan mungkar)”. (HR al-Bukhari) Bulan Ramadhan memang adalah bulan riyâdhah (latihan) dalam rangka meningkatkan kemauan dan kemampuan kita untuk taat kepada aturan Allah. Bila berhasil, kelak di penghujung bulan Ramadhan kita benar-benar bisa disebut muttaqîn (orang yang bertakwa), yakni orang yang mempunyai kemauan yang kuat untuk senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Artinya, semestinya pada bulan lain setelah Ramadhan, kita menjadi lebih taat kepada syariat-Nya. Itu menunjukkan bahwa terkandung makna yang lebih dalam dari puasa itu, bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Seharusnya puasa kita jadikan sebagai wahana pengendalian diri. Selama puasa, kita dilarang makan dan minum serta dilarang berhubungan seksual dengan istri atau suami. Padahal, makanan dan minuman itu halal, serta suami atau istri pun juga halal. Ternyata, dengan tekad dan kemauan yang besar, kita bisa. Nah, bila untuk menjauhi yang halal saja bisa, mestinya dengan tekad yang sama, semua perkara yang haram, lebih bisa lagi kita ditinggalkan baik di dalam maupun di luar Ramadhan. Ramadhan Bulan Keberkahan Bulan Ramadhan merupakan suatu momen super khusus yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta‘ala kepada kaum muslimin. Dikatakan Ramadhan sebagai suatu momen super khusus karena bulan ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Pada bulan Ramadhan, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, pahalapahala dilipat gandakan, terdapat malam lailatur qadar yang nilainya lebih baik dari pada 1000 bulan. Secara umum keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Pertama, bulan bersejarah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadhan. Misalnya perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun ke-2 Hijrah, dimana kaum muslimin yang berjumlah + 300 orang dapat mengalahkan musuh-musuhnya yang dari segi kuantitas 3 kali lipatnya dengan sarana perang yang lengkap dan lebih canggih. Belum lagi Fathu Makkah, Perang Hithtiin, ‘Ain Jalut dan lain sebagainya yang semua itu terjadi di bulan Ra-

madhan. Tetapi yang peristiwa yang lebih penting dan agung dari itu semua adalah di bulan yang mulia inilah al-Qur‘an al-Karim diturunkan. Allah Subhanahu Wa Ta‘ala berfirman : “Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” (QS. 2:185) Kedua, bulan pengampunan dosa dan kesalahan. Puasa Ramadhan menghapuskan dosa, sebagaimana dalam Shahihain, dari Abu Hurairah Radhiyallah ‘Anhu dari Nabi Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam bahwa beliau Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam bersabda : “Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala (dari Allah), niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (Muttafaqun `Alaih). Mendirikan shalat malam Ramadhan akan menghapuskan dosa, sebagaimana dalam Shahihain, dari Abu Hurairah Radhiyallah `Anhu Nabi bersabda : “Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala (dari Allah), niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (Muttafaqun `Alaih). Ketiga, bulan menuai pahala dan ganjaran. Setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadhan, maka Allah Subhanahu Wa Ta‘ala akan melipat gandakan pahala dan ganjarannya.Dalam hadits Muslim, dari Abu Hurairah Radhiyallah ‘Anhu berkata Rasulullah SAW bersabda : Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah SWt berfirman : “Kecuali puasa, itu untuk-Ku dan Aku yang langsung membalasnya. Maka sesungguhnya ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karena-Ku.” (H.R. Muslim). Ke empat fasilitator ketakwaan. Tujuan ibadah dalam Islam adalah menjadikan hidup manusia seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala (QS. 51:56). Dan yang mendasari diwajibkan kewajiban-kewajiban agama untuk melatih kita dengan cara yang sedemikian rupa, agar kelak kita mampu mengubah seluruh hidup kita menjadi bernilai ibadah yang tetap teratur kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala. Dan puasa adalah sebuah sarana untuk mempersiapkan manusia untuk melaksanakan ibadah yang full time. Selanjutnya masih ada kekhususan lain dari puasa, bahwa puasa melatih seseorang untuk me-

matuhi perintah syari‘ah secara terus menerus, tanpa berhenti dan dalam jangka waktu yang lama. Maka wajar jika Allah mengganjar dengan predikat muttaqin bagi mereka yang berhasil dalam ujian Ramadhan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta‘ala : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. (QS. 2:183) Banyak sekali aktivitas ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadhan, namun puncak dari itu semua adalah ibadah shaum (puasa). Ibadah ini merupakan ibadah sirriyah (ibadah rahasia). Tak ada seorang pun yang tahu jika kita sedang berpuasa. Puasa mendidik jiwa Muslim menjadi ikhlas, punya kehendak kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan. Ummat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh, dan pahala puasa yang Allah janjikan tak terbatas nilainya, bahkan dalam hadits qudsi dikatakan, berbeda dengan ibadah yang lain, puasa ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta‘ala . Kiranya sangatlah tepat apabila hal tersebut lebih kita fokuskan pengamalannya pada bulan Ramadhan yang suci dan mulia ini. Apalagi dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menerangkan bahwa sepuluh hari pertama bulan Ramadhan merupakan rahmat, sepuluh hari yang kedua adalah ampunan dan sepuluh hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Wallahu a’lam bishshawab.

Diduga bermasalah, bantuan bergulir Pemprov NTB untuk ”Mina Algae Bersaing” Harus diusut tuntas

*** Lahan Mandalika Resort segera dieksploitasi investor Semoga tak sekadar wacana

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

Tak Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) Delapan unit kapal tangkap nelayan yang digelontorkan sebagai dana hibah oleh pemerintah pusat dianggap tak efektif dan tak tepat sasaran. Pasalnya, SDM dan biaya operasional kapal berkapasitas 30 GT tersebut tak bisa diimbangi para nelayan. Apalagi dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. “Sebelum sampainya bantuan itu, kami sudah meminta Bakorluh untuk melakukan pelatihan sertifikasi kepada nelayan-nelayan kita untuk menakhodainya. Tetapi tidak ada kepastian dari Bakorluh terkait komunikasi kerjas(Suara NTB/bug) amanya dengan Dinas L. Kamala Kelautan dan Perikanan. Akibatnya kita kelabakan dan kapal-kapal tersebut hanya dimanfaatkan oleh para pengusaha sebagai pihak ketiga,” demikian Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB, L. Kamala, SH. MM dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (10/7). Kapal-kapal tersebut tidak dinikmati langsung oleh para nelayan. Secara tegas bantuan tersebut tidak sampai kepada masyarakat penerimanya, justru nelayan dengan keterbatasan SDM dan ekonomi inipun hanya menjadi bagian kecil dari operasional kapal-kapal tersebut. Karena yang menikmati hasilnya langsung adalah pihak ketiga. Nalayan menurutnya belum cukup siap dan tidak sesuai dengan bantuan tersebut. Apalagi pada tahun 2014 mendatang NTB akan kembali menerima jatah sebanyak empat unit dengan kapasitas yang sama, guna terlaksananya program bantuan seribu unit kapal secara nasional. “Orang yang menikmati, nelayan kita hanya menjadi penonton,” katanya menambahkan. Ditanya kaitannya dengan kondisi nelayan akibat kenaikan BBM, L. Kamala menyebutkan tentu memberi dampak perubahan yang besar terhadap kegiatan operasional nelayan. Tetapi nelayan tak mampu berkutik karena pemerintah sudah mengetok ketentuan tersebut. Yang bisa dilakukan nelayan adalah menyesuaikan harga ikan tangkapannya, dari yang satu ekor biasanya dijual Rp 2.000 tentu dinaikkan menjadi Rp 3.000 atau selebihnya. Jika tak demikian, maka nelayan selamanya akan berlabel miskin. Kenaikan harga BBM ini menurutnya sangat terasa bagi nelayan, meski demikian melaut merupakan sandaran kegiatan usaha untuk menopang perekonomian. Para nelayan harus tetap menjalankan aktivitasnya, setidaknya tetap memenuhi satu sampai dua ton konsumsi harian masyarakat untuk wilayah Mataram dan sekitarnya. “Belum ada kenaikan harga langsung, kalaupun sudah dinaikkan itu semata-mata karena perubahan cuaca dan angin. Karena nelayan juga bergantung pada kondisi alam. Naiknya harga BBM sudah barang pasti akan menaikkan pula harga ikan tangkapan,” demikian Kamala. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Lahan Mandalika Resort Segera Dieksploitasi Investor Mataram (Suara NTB) Kendala pembebasan lahan seluas 135 hektar di kawasan wisata Mandalika Resort, Kuta, Lombok Tengah yang belum tuntas akhirnya mencapai titik temu. Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah telah sepaham terkait dengan siapa dan bagaimana bentuk penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk menindaklanjutinya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menginstruksikan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sehingga lahan di sana segera dapat dieksploitasi oleh para investor. Terlebih, para investor sudah tidak sabar ingin membangun berbagai fasilitas seperti hotel dan lainnya di kawasan tersebut karena selama ini masih terkendala terkait dengan status tanah yang masih belum tuntas. Hal tersebut terungkap

dalam pertemuan antara Pemkab Lombok Tengah, Bali Tourism Development Corporation (BTDC), BPN dan instansi terkait lingkup pemprov NTB dengan Gubernur di ruang kerjanya, Rabu (10/7) siang kemarin. Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH yang ditemui usai pertemuan mengatakan terkait dengan permasalahan lahan seluas 135 hektar yang belum tuntas di kawasan Mandalika Resort telah menemui titik temu/kesepakatan dan telah mengerucut pada solusi yang akan ditindaklanjuti. “Masalaah lahan di beberapa titik di kawasan itu akan

segera diselesaikan. Lumayan alot pembahasannya tetapi telah menemukan titik temu. Masalah siapa dan bagaimana cara melakukan, permasalahannya itu saja kesepakatannnya,” ungkapnya. Dijelaskan, masalah lahan seluas 135 hektar tersebut selama ini menjadi kendala investor merealisasikan investasinya. Pasalnya, mereka tidak bisa melakukan pembangunan berbagai fasilitas seperti hotel dan lainnnya sebelum masalah lahan tersebut benar-benar tuntas. Sementara pembangunan untuk infrastrktur jalan di kawasan Mandalia Resort, kata

Suhaili sudah mulai berjalan. Mantan Ketua DPRD NTB ini menambahkan, proses pembangunan di kawasan Mandalika Resort sudah ada tahapntahapannya. “Ada yang prioritas pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Pokoknya sekarang tugas provinsi dan kabupaten, sudah itu saja (terkait masalah lahan). Masalah lahan ini harus selesai tahun ini. Kalau tidak bisa maka tertunda pembangunannya tahun depan lagi. Kita mau ini segera terealisasi,” tuturnya. Suhaili menyebutkan sudah banyak investor yang sudah berminat berinvestasi pada lahan seluas 1.175 hektar tersebut. Selain PT Gobel dan MNC Land yang sudah bekerjasama dengan investor asal Prancis, Club Med, ada juga investor asal Timur tengah dan India. “Minggu depan lagi ada investor dari

Malaysia yang akan berinvestasi di kawasan Mandalika Resort,” tandasnya. Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan BTDC, Edwin Darmasetiawan mengatakan masalah lahan seluas 135 hektar tersebut telah selesai. Di mana Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah telah menemukan formula yang tepat terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan tersebut. “Pak Gubernur telah membentuk tim serta telah menginstruksikan kepada jajarannya, Kepala BKPM-PT dan BPN untuk segera menindaklanjuti apa yang kita sepakati tadi. Setelah ini nanti nota kesepahaman dan segera karena investor ini sudah mau membangun. Jadi semakin cepat ini selesai maka kita semakin senang karena segera akan dilakukan pembangunan,” tuturnya. (nas)

Kelompok Budidaya Kerapu Keluhkan Akses Pasar Mataram (Suara NTB) Budidaya ikan kerapu menjadi kegiatan usaha perikanan yang menjanjikan secara ekonomis, mengingat tingginya harga penjualan dalam satuan kg. Tetapi belakangan kelompok pembudidaya, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur sudah mengeluhkan sulitnya akses pasar yang menjanjikan. Ketua Kelompok pengembangan ikan kerapu dan lobster Nusa Jaya di wilayah Ekas Selatan, H. Daeng Ibrahim kepada Suara NTB di Mataram mengaku selama ini hanya menggantungkan pemasaran hasil budidaya kelompok kepada pembeli di Hongkong. Tetapi belakangan, penerimaan ikan kerapu di negara itu sudah mulai berkurang. Sehingga terjadi penimbunan stok yang mengakibatkan kerugian pengelola keramba. “SDM kami yang kurang kalau ingin mencari pasar. Harapan kami Dinas Kelautan atau pemerintah terkait bisa menjembatani kami untuk mencari pemasaran, atau dengan melakukan pelatihan kepada kelompok bagaimana membuka pasar yang lebih luas,” katanya, Rabu (10/7). Ikan kerapu ini disebut memiliki potensi pasar yang besar, harga penjualannyapun per kilo mencapai Rp 400 ribu. Tidak mungkin menurutnya hasil budidaya perikanan jenis ini yang dikembangkan dengan biaya yang cukup besar akan dipasarkan di pasar-pasar tradisional atau perhotelan lokal. Karena daya belinya dihitung tak mencapai Rp 100 ribu/kg.

Karena kalkulasi pembiayaannya, dalam seribu ekor sejak pembibitan hingga panen mampu menghabiskan biaya hingga Rp 50-an juta untuk pembelian pakan dan bibitnya. Itu yang hingga kini belum bisa diimbangi. Menurut H. Ibrahim, ratarata semua kelompok mengeluhkan kesulitan pasar. Bahkan kami sempat memiliki stok yang cukup banyak karena pembeli yang dari Hongkong menyetop sementara pembeliannya,” katanya. Lain halnya dengan budidaya lobster, saat ini pasarnya cukup terbuka luas. Bahkan pemilik keramba seringkali kewalahan menerima permintaan stok. Khusunya dari para pelaku hotel di Bali. Dengan harga penjualan yang tak jauh beda dengan ikan kerapu. Tetapi yang menjadi kendala untuk lobster sistem pengembangbiakannya yang butuh waktu lama hingga panen. Karena sejauh ini belum ditemukan cara yang lebih efektif untuk pengembangan secara modern. Sehingga kelompok pembudidaya saat ini hanya mampu mengembangkan seadanya. “Hanya dalam dua bulan yang bisa kita tampung pengiriman dari masing-masing kelompok sampai empat kuintal. Sementara permintaannya tinggi, berapapun yang ada sekarang mereka siap menerimanya,” tambah H. Ibrahim. Harapannya, jika pemerintah daerah terkait bisa memberikan pelatihan dan peningkatan SDM. Untuk pengembangan pasar ikan kerapu bisa sebanding dengan pasar penjualan lobster. (bul)

(Suara NTB/bul)

TIGA GILI - Kawasan wisata tiga gili, Kabupaten Lombok Utara (KLU), menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dan Asia. Pantai pasir putihnya yang lembut dengan ombak yang tenang membuat kawasan ini tetap ramai dikunjungi wisatawan dengan tidak bergantung kepada hari libur atau tidak, bahkan pada bulan puasa Ramadhan seperti saat ini pun wisatawan mancanegara ramai berkunjung ke sana.

Warga Lakukan Penggalian Pasir Besi di Sorinomo Dompu (Suara NTB) Eksploitasi pasir besi di wilayah eks PT BA Desa Sorinomo Kecamatan Pekat oleh warga setempat berlangsung tanpa izin pertambangan rakyat. Beberapa perusahaan yang sedang menunggu izin produksi diduga menampung pasir galian warga dengan harga relatif murah. Pemerintah daerah (Pemda) Dompu tidak bisa berbuat banyak, karena terkait mata pencaharian warga. Kepala bidang Pertambangan dan Energi (Tamben) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Tamben Kabupaten Dompu, M. Jufrin, ST, MSI yang dihubungi, Rabu (10/7) kemarin, mengungkapkan aktivitas pertambangan pasir besi di wilayah eks PT BA masih dalam tahap eksplorasi sambil menunggu izin produksi dari pemerintah untuk PT Timur Raya Mas seluas 7.000 hektar. Kajian Amdal untuk lokasi pertambangan tersebut telah disetujui pemerintah daerah. “Selama masa eksplorasi menunggu izin produksi dari pemerintah, pengusaha bisa melakukan pengangkutan untuk bahan eksplorasinya,” terang Jufrin. Namun kini, lanjut Jufrin, warga justru ikut

melakukan penggalian pasir dan menjualnya kepada pengusaha. Awalnya dibeli Rp 600 ribu per truk, tapi kini turun hingga Rp 200 ribu per truk. Karena pasir yang dibawa warga 70-80 persen menjadi limbah dan hanya beberapa persen yang mengandung pasir besi. “Inilah yang tidak dimengerti oleh warga,” katanya. Penggalian pasir besi oleh warga ini, dikatakan Jufrin, tidak memiliki izin. Karena pemerintah hingga saat ini belum pernah mengeluarkan izin pertambangan rakyat di Dompu. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena terkait dengan penghasilan warga. “Kita tidak bisa berbuat banyak, apalagi ini terkait urusan perut,” jelasnya. Diakui Jufrin, izin pertambangan pasir besi untuk PT TRM berada di dua titik yaitu wilayah Doroncanga seluas 710 ha. Lokasi ini telah dikeluarkan izin produksi, tapi masih terkendala penolakan warga kelompok tani ternak. Lokasi lain yaitu di eks PT BA seluas 7.000 hektar masih dalam tahap pengurusan izin produksi setelah dilakukan eksplorasi dan Amdal beberapa waktu lalu. (ula)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

FINANCE

JUAL MOBIL

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL


Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

Villa Bersemangat Hadapi Musim Baru Madrid Mantan pemain Barcelona, David Villa yang kini berlabuh di Atletico Madrid mengutarakan pernyataan perdananya, “Saya bersukacita memulai periode baru bersama klub ini, dan saya bakal mengarungi pengembaraan baru.”

(ant/bali post)

Mark Schwarzer

Chelsea Kontrak Penjaga Gawang Australia Schwarzer London Kiper Australia Mark Schwarzer bergabung dengan klub raksasa Liga Primer Inggris Chelsea dengan kontrak satu tahun. Pesepakbola berusia 40 tahun tersebut berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Fulham pada akhir musim lalu. Ia membela Fulham selama lima tahun, lapor AFP. “Chelsea adalah klub fenomenal. Ini salah satu klub terbesar dan terbaik di dunia, dan suatu kehormatan bisa bergabung dengan Chelsea. Sebelumnya aku tidak terlalu yakin bisa datang ke sini,” kata Schwarzer dalam laman resmi chelseafc.com. Schwarzer pindah ke Inggris pada tahun 1996 untuk bergabung dengan Bradford. Saat bergabung dengan Middlesbrough ia telah tampil sebanyak 367 kali selama 11 tahun. Ia memenangkan Piala Liga tahun 2003 dan membawa ‘Boro‘ di final Piala UEFA 2006 melawan Sevilla. Selama membela Fulham ia menjadi pemain asing pertama yang tampil 500 kali di pertandingan Liga Premier dan mencapai final Piala Eropa lagi pada 2010 sebelum akhirnya dikalahkan Atletico Madrid. Kontrak Schwarzer dengan ‘The Blues‘ berjalan sampai dengan Piala Dunia Brazil 2014, dimana penjaga gawang veteran itu berharap untuk menambah penampilannya bersama timnas Australia di turnamen tersebut. Juara Liga Eropa tersebut mencari pelapis kiper utama Petr Cech menyusul kepergian Ross Turnbull dan Hilario pada akhir musim lalu dan klub rival Liga Premier Norwich pekan ini dikabarkan menolak dua penawaran formal untuk stopper Inggris John Ruddy. Schwarzer mengungkapkan bahwa bos berjuluk The Blues, Maurinho, telah membantu membujuknya untuk bergabung di salah satu klub terbaik di Inggris. “Saya sudah bicara dengan manajer di Chelsea dan sangat mudah untuk membuat keputusan bahwa Chelsea adalah klub yang tepat bagi saya,” kata dia. (ant/bali post)

“Saya datang ke Atletico, sebuah klub yang telah memenangi banyak gelar di musim lalu, katanya sebagaimana dikutip dari situs Marca. Villa akan diperkenalkan Atletico Madrid pada 15 Juli 2013. “Saya juga berterimakasih kepada Barcelona karena hormat dan perhatian mereka kepada saya selama ini. Saya juga berterimakasih kepada mereka karena telah memberi kesempatan selama tiga tahun membela klub besar seperti Barca. Saya berharap dapat berbahagia berada di sini.” “Saya tidak punya keluhan

apapun tentang Barca. Mereka telah memudahkan kepindahan saya ke Atetico. Mereka tahu bahwa saya ingin bermain untuk Atletico sebagai klub yang telah mampu mengoleksi sejumlah gelar beberapa tahun belakangan ini,” kata Villa yang telah mencetak 33 gol dalam 77 laga membela Barcelona. “Saya telah bertemu dan berbicara dengan Simeone pelatih Atletico - dan diutarakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu kunci berada dan bermain di sini,” katanya. Barceloan membeli David Villa dari Valencia pada 2010 dengan harga 40 juta euro (Rp

513,5 milyar), sementara Atletico membanderolnya dari klub Catulanya itu hanya senilai 5,1 juta euro (Rp 65,4 milyar). Gelontoran uang tidak akan menyilaukan David Villa. Mantan pemain Barcelona ini lebih mencintai sepak bola ketimbang kemilau pundipundi fulus. Striker dengan naluri “pembunuh” di jantung pertahanan lawan itu kini membela Atletico Madrid sejak Senin (8/7). Ia dibanderol dengan harga 5,1 juta euro (Rp 65,4 milyar). “Rojiblancos” - julukan bagi Atletico Madrid - akan memperkenalkan Villa pada 15 Juli 2013, sebagaimana

David Villa dikutip dari situs Marca. Di Atletico, pemain depan Radamel Falcao mencapai nilai bayaran tertinggi musim lalu.

(ant/bali post)

Pemain Kolombia itu menyabet bayaran sebanyak 4,5 juta euro sesudah potong pajak. (ant/bali post)

UNGGULAN PERTAMA Arya Maulana Aldiartama/ Kevin Sanjaya Sukamuljo, difavoritkan untuk juara dan menempati unggulan pertama di Kejuaraan Junior Asia Bulu Tangkis 2013.

Siapa Pemilik Nomor 9 di Barca ? Madrid Kemampuan skuat Barcelona mencetak gol tidak perlku diragukan. Mereka punya deretan striker kelas global dalam diri Lionel Messi dan Neymar yang siap bersinar mulai Agustus 2013. Pasukan asuhan pelatih Tito Vilanova itu kini kehilangan nomor punggung kllasik 9 di sejumlah laga musim lalu. Pemain bernomor punggung sembilan telah malang melintang di sejumlah klub elite Eropa, antara lain Dzeko, Balotelli, Van Persie, Mandzukic, Lewandowski. Di kubu Barcelona, nomor sembilan raib sejak Ibrahimovic hengkang. Apakah memang Barcelona membutuhkan pemain benomor 9? Masalahnya sekarang, sekurang-kurangnya sampai sekarang, Barcelona kekurangan “target man” yang selama ini semata-mata mengandalkan kepada Leo Messi, sebagaimana dikutip dari situs Marca. Ini mencolok mata ketika Barcelona menghadapi PSG dan Bayern ketika melakoni Liga Champions. Neymar bisa saja menempati posisi itu, meski ia bukan sosok pemain yang “ditakdirkan dan dibesarkan” menjadi penyerang tengah. Ini terbukti ketika Neymar membela Santos dan timnas Brazil. Barcelona kini lebih memfokuskan diri mencari bek tengah. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Indonesia Langsung Fokus ke Perorangan Kejuaraan Junior Asia Jakarta (Suara NTB) Pemain-pemain junior Indonesia langsung fokus ke nomor perorangan setelah di sektor grup harus terhenti di babak semifinal beregu di Kejuaraan Junior Asia bulu tangkis 2013. “Sekarang kami langsung fokus ke nomor perorangan. Targetnya minimal sama dengan tahun lalu yang dapat satu gelar tetapi kalau bisa lebih baik. Mudah-mudahan hasil di per-

orangan lebih bagus dari yang beregu,” kata Manajer Tim Indonesia, Chafidz Yusuf, dikutip dari rilis PBSI, Rabu. Sebelumnya, perjalanan tim junior Indonesia harus terhenti di babak semifinal beregu campuran Kejuaraan Asia Junior 2013 usai ditaklukkan Korea dengan skor 1-3. Nomor ganda putra menjadi satu-satunya penyumbang gelar pada ajang Kejuaraan

Asia Junior bulu tangkis 2012 lewat pasangan Arya Maulana Aldiartama-Edi Subaktiar. Kini, Arya yang diduetkan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo kembali membidik gelar di ganda putra. Pasangan ini memang difavoritkan untuk juara dan menempati unggulan pertama. Sementara itu pada nomor tunggal putri, Hanna Ramadini menjadi harapan Indonesia. Ia

menduduki posisi kelima di daftar rangking dunia junior, tertinggi dibanding rekan-rekan senegaranya. Ia juga telah mencatat prestasi yang cukup baik sepanjang tahun ini. Pada ajang Vietnam International Challenge 2013, Hanna berhasil memetik gelar juara. Hanna juga menjadi runner up di Maldives International Challenge 2013. Hanna menargetkan untuk menembus

babak semifinal. “Sebetulnya sih maunya juara, tapi target pertama saya masuk semifinal dulu,” kata pemain jebolan PB Mutiara Bandung itu. “Kemenangan di Vietnam menjadi modal untuk saya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Saya ingin mencapai prestasi yang lebih baik dari tahun lalu yang hanya sampai babak delapan besar,” tambahnya. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Kamis, 11 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL


Halaman 10

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

Rasullullah SAW bersabda : ‘’Barangsiapa yang lupa, padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka teruskanlah puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum’’ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Puasa Saat Hamil Muda MENURUT syariat Islam adalah ibu hamil atau menyusui termasuk kelompok yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadhan. Apalagi bila memang tidak kuat atau mengganggu kesehatan ibu dan bayinya. Namun diharuskan mengganti di hari-hari lain. Boleh meninggalkan puasa Ramadhan bukan berarti dilarang melakukan puasa. Jadi sebaiknya puasa atau tidak? Puasa yang dilakukan umat Islam sesungguhnya bukan benar-benar distopnya asupan apapun ke dalam tubuh. Sebenarnya tidak banyak yang berubah selama berpuasa. Hanya jam makannya yang digeser. Secara medis ibu hamil boleh-boleh saja puasa. Apalagi jika ibu sehat-sehat saja. Pada kehamilan sehat, puasa tidak menimbulkan dampak negatif pada janin maupun pada ibu hamil. Sehat yang dimaksud secara medis adalah calon ibu tidak mengalami keluhan selama hamil dan tidak mengalami komplikasi dari penyakit yang diderita semisal hipertensi, diabetes ataupun muntah-muntah. Dikutip dari laman Boga Saya, hamil muda seringkali menjadi penghalang ibu untuk berpuasa. Umumnya ada asumsi bahwa janin masih sangat muda dan lemah. Jika Anda sedang hamil muda dan mengalami mual, pusing atau susah makan selama hamil, maka keinginan untuk berpuasa sebaiknya dipertimbangkan lagi. Alasannya, supaya kondisi tubuh ibu yang lemah tidak semakin lemah karena berpuasa. Pada kehamilan trimester pertama, beberapa ibu mengalami mual dan muntah-muntah. Memaksakan berpuasa hanya akan mengganggu perkembangan janin. Dalam keadaan seperti ini hanya sedikit sekali makanan yang bisa masuk tidak mungkin mengimbangi kebutuhan janin hanya dengan makan sore (berbuka) dan malam hari (sahur). Apalagi kalau di waktu sahur selera makan tidak ada sama sekali. Ini akan menimbulkan kesulitan untuk memenuhi kuantitas dan kualitas gizi yang dianjurkan. Namun apabila kehamilan muda tidak disertai masalah: nafsu makan tetap seperti sedia kala, tidak merasa mual, muntah dan Anda memang merasa siap berpuasa, silahkan berpuasa! Sebab, kondisi janin pada awal kehamilan belum banyak terpengaruh oleh masukan makanan karena masih tertutup ari-ari. Bagaimana dengan ibu yang memasuki hamil trimester kedua? Jika Anda sedang hamil 5-8 bulan, secara medis tidak dianjurkan puasa, tapi juga tidak dilarang berpuasa. Mengapa tidak dianjurkan berpuasa? Alasannya, pertumbuhan janin pada usia ini sangat tergantung asupan makanan yang dikonsumsi berbeda dengan masa sebelumnya. (berbagai sumber)

BUMBU PELALAH Berbuka atau sahur dengan makanan yang enak sungguh nikmat. Apalagi, makanan tersebut khas di lidah kita. Berikut ini, kami akan menyajikan resep asli bumbu pelalah dikutip dari Lomba Cipta Menu Makanan Sehat yang digelar Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB beberapa waktu lalu. Pelalah adalah untuk bahan dasarnya daging empal yang dimasak asam atau dibakar kemudian ditumbuk (Sasak, tetotok) selanjutnya dimasak dengan bumbu pelalah. Di Lombok setiap acara Lebaran Ketupat (Acara satu minggu setelah hari raya Idul Fitri) selalu membuat masakan pelalah baik bahannya dari daging, telur maupun sayuran sebagai lauk ketupat. Bahan : Dapat diolah untuk bahan dasar seperti : Ayam, (ayam pelalah), telur (telur pelalah), daging (daging pelalah), rebung (rembaong), tahu, tempe (tahu, tempe pelalah) atau pencok (pencok pelalah), sedangkan bahannya sayur disebut olah-olah. Bumbu Pelalah : · 7 biji cabai kecil · 4 biji cabai besar kering hitam · Terasi secukupnya · 7 biji bawang putih · 7 biji bawang merah (diiris) · Jahe satu ruas · Laos satu ruas jari · Kunyit satu ruas jaru · 6 butir kemiri · Santan kane (1 buah kelapa) · 2 biji cabai jawa · Garam secukupnya Cara Pembuatan : Bumbu dihaluskan kecuali bawang merah. Tumis bumbu halus dan tambahan irisan bawang merah. Masukkan potongan ayam/ tahu/rebung/telur ke dalam bumbu, masak sampai matang, tambahkan santan masak sampai matang. Kini banyak bumbu pelalah digunakan untuk bahan baku sayuran, sayuran direbus terpisah, dipotong-potong kemudian disiramkan pada susunan sayur. Masakan ini disebut dengan “Olah-olah. (Sumber BKP NTB)

SEPI - Suasana kantor Bupati Loteng pada hari pertama puasa terlibat lebih sepi dari hari-hari biasanya.

(Suara NTB/kir)

Hari Pertama Puasa

Lesu, Aktivitas Pemerintahan di Loteng

Praya (Suara NTB) Ibadah puasa hari pertama benar-benar berdampak pada kinerja para pegawai, khususnya pegawai lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Rabu (10/ 7) kemarin, aktivitas pegawai terasa lesu dan kurang bergairah. Para pegawai pun hanya masuk kerja sekitar tiga jam. Pantauan Suara NTB, terutama di lingkup sekretariat daerah suasana kerja para pegawai terlihat lesu. Kalau pada hari-hari biasanya, suasana pusat pemerintahan di Loteng tersebut cukup ramai. Tapi kali ini suasana tampak sedikit berbeda dari biasanya. Di beberapa bagian, juga tidak begitu terlihat ada aktivitas berarti. “Maklum mungkin karena hari pertama puasa,” aku salah seorang pegawai sekda Loteng. Diakuinya, secara psikologis ibadah puasa secara tidak langsung mempengaruhi semangat kerja. “Biasanya kalau sudah beberapa hari berpuasa, kondisi kerja sudah kembali normal,” timpalnya. Meski demikian, beberapa bagian seperti pegawai di

Bagian Keuangan masih tetap terlibat sibuk dengan aktivitasnya. Walaupun hampir sebagian besar pegawai sudah memilih pulang lebih dulu karena berbagai alasan. Dihubungi terpisah, Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng yang baru, H.L. Herdan, mengaku kinerja pegawai pada hari pertama puasa memang tidak terlalu diporsir. Di mana khusus untuk hari pertama puasa kali ini saja, para pegawai masuk kantor hanya sekitar tiga jam saja mulai dari pukul 08.00 WITA dan pulang pada pukul 11.00 WITA. Sebelumnya, Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., mengingatkan ibadah puasa bukan menjadi alasan bagi para pegawai pemerintahan

untuk bermalas-malasan bekerja. Bahwa pelaksanaan ibadah puasa hendaknya tidak mengganggu kinerja para pegawai. Justru semangat kerja harus lebih ditingkatkan selama bulan puasa dan jangan sampai kendor. Kondisi serupa juga terjadi di Kantor Gubernur NTB. Meski saat jam kerja, beberapa ruangan terlihat kosong. Hanya beberapa staf yang sedang menyelesaikan tugas dari atasan. Berbeda dengan staf Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB, rupanya hari pertama Ramadhan tidak ada pengaruhnya. Mereka tetap bekerja hingga siang, karena harus melayani untuk pembuatan ID card mengenai rencana keda-

tangan Presiden atau Wakil Presiden ke NTB tanggal 12 Juli besok. Begitu juga Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi masih tetap bekerja hingga siang dan menerima tamu-tamu yang datang. Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi kepada PNS lingkup Pemprov NTB yang malas bekerja selama bulan Ramadhan ini. Pasalnya, Gubernur telah mengeluarkan surat edaran Nomor 060/449/org tertanggal 1 Juli 2013 tentang pengaturan jam kerja PNS selama bulan Ramadhan untuk lebih khidmatnya pelaksanaan ibadah puasa serta terpeliharanya disiplin kerja pegawai. Jika ditemukan ada PNS yang malas maka Sekda meminta kepada Sat Pol PP dan Inspektorat memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau ada PNS yang malas ditangkap saja. Kalau

tidak disiplin maka diproses sesuai dengan ketentuan. Pengawasan dilakukan oleh Pol PP dan Inspektorat,” tegasnya. Dikatakan, saat ini proses pemecatan PNS sudah snagat mudah. Jika ada yang ditemukan melanggar ketentuan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka SKPD bersangkutan tinggal mengusulkan dan langsung ditindaklanjuti. Ditanya terkait dengan pengawasan PNS lingkup Pemprov NTB pada hari pertama puasa ini semuanya sudah berjalan seperti biasa sesuai dengan surat edaran gubernur. Terkait dengan kinerja PNS yang akan mengendor pada bulan Ramadhan ini, Muhammad Nur mengatakan justru pada saat bulan Ramadhan semangat kerja PNS harus semakin tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. “Pada saat puasa jangan kinerja mengendor, justru pada saat puasa itu semangatnya harus semakin tinggi,” ujarnya mengingatkan. (kir/nas)

Penertiban Hiburan Malam Tidak Hanya Saat Ramadhan Mataram (Suara NTB) Langkah penertiban hiburan malam yang hanya digencarkan menjelang bulan Ramadhan memunculkan kesan adanya sikap setengah hati dalam menghadapi perilaku maksiat. Gubernur NTB diminta tidak hanya mengeluarkan instruksi lisan, namun instruksi resmi yang bersifat tertulis, sehingga bisa dijadikan dasar penertiban. “Sebenarnya kalau begitu (hanya dilakukan pada bulan Ramadhan) saja, kita istilahnya setengah–setengah. Kenapa hanya pada bulan puasa saja kita tertibkan?” tanya Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Patompo menilai, tidak hanya di bulan Ramadhan saja penertiban terhadap aktivitas yang berbau maksiat dilakukan. Patompo juga menyarankan Gubernur bersama

Bupati/Walikota di NTB mempertimbangkan kembali wacana lokalisasi tempat–tempat hiburan malam yang tumbuh subur di banyak kabupaten/ kota. “Dulu sempat ada wacana untuk dilokalisasi di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Misalnya, dicarikan pulau tersendiri yang di situ tidak ada pemukiman warga,” saran politisi PKS ini. Menurutnya, realisasi terhadap wacana itu akan lebih konsisten ketimbang hanya melakukan penertiban di bulan Ramadhan saja. Patompo tak mempersoalkan penertiban di bulan Ramadhan, namun, harus dilakukan secara konsisten. “Seolah–olah kita menganggap perilaku seperti itu, mabuk-mabukan, miras, ekstasi dan sebagainya tidak salah ketika dilakukan di luar Ramadhan,” ujarnya. Patompo menegaskan, agama apapun pastilah melarang penganutnya untuk melakukan

tindakan–tindakan yang berbau maksiat. Karenanya, jika ada keberanian dari kepala daerah, para tokoh agama di NTB diyakininya akan memberikan dukungan terhadap wacana tersebut. Terkait adanya tempat– tempat makan yang tetap buka di siang hari saat Ramadhan, Patompo menilai perlu adanya instruksi tertulis dan bersifat resmi dari kepala daerah. Dengan demikian, aparat yang melakukan penertiban terhadap tempat–tempat seperti itu bisa memiliki landasan yang cukup kuat. “Jadi ada aturan yang bersifat tertulis, tidak hanya lisan sehingga misalnya Satpol PP juga punya landasan dalam melakukan penertiban,” ujarnya. Patompo menganggap, seruan lisan seringkali tidak membawa pengaruh yang kuat dan bisa saja masih ada oknum tertentu yang tidak mengikuti seruan semacam itu. (aan)

(Suara NTB/ham)

JUAL KURMA - Kurma merupakan salah satu makanan favorit berbuka puasa. Seperti di salah satu lokasi di kawasan Cakranegara ini, dijual kurma berbagai jenis dengan harga bervariasi dari Rp 25.000 hingga Rp 55.000 per kilogram.

Masjid Al-Falah Songak

Mencoba Bertahan di Tengah Modernisasi Masjid Al-Falah Desa Songak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) salah satu bukti sejarah lahirnya peradaban Islam berabad-abad silam di Gumi Sasak Selaparang. Masjid yang terlihat sebagian besar atapnya dari daun ilalang dan bentuk bangunan kuno yang tidak berubah sejak kali pertama ditemukan sekitar akhir abad ke 13 silam, sampai saat kini sudah berulang kali mengalami pemugaran. Unsur kuno pada atap dan bangunan kayu masjid ternyata sengaja dipertahankan. Mencoba bertahan di tengah arus modernisasi bentuk masjid serta dengan berbagai format akulturasi budaya. MURDIAH, SAg., salah seorang tokoh agama di Songak kepada Suara NTB menuturkan tidak ada yang tahu detail sejarah pembangunan masjid. Seorang sesepuh Songak yang terakhir meninggal sekitar tahun 1984 silam bernama Nuriah yang meninggal di usia 120 tahun pun tidak mengetahui detail sejarahnya. Nuriah pun sebenarnya juga menanyakan ke ayahnya bernama Papuk Penghulu atau Guru Iling dan kakeknya Guru Kodal.

Namun tidak ditemukan jawaban. Setelah ditelusuri, sejarah pembangunan masjid sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh penguasa kala itu. Dirunut dari cerita yang dikisahkan Murdiah usia masjid sudah tiga abad lebih. Mengenai proses rehabnya, para tokoh mengetahui sejarahnya terhitung sejak kali pertama ditemukan sudah cukup sering. Namun tetap coba dipertahankan meski sebagian bangunan sudah ada

yang ditambah dan dirombak. Zaman penguasaan Anak Agung Bali, sekitar abad 16 pernah direhab. Anak Agung memperbaiki Masjid Kuno Songak ini konon sebagai hadiah kepada masyarakat Sasak. Termasuk kala itu, katanya, dibangun masjidmasjid kuno lainnya di seluruh pelosok Gumi Paer Sasak. Sekitar tahun 1930, TGH Saleh Hambali pernah melakukan rehab. Setelah itu, dalam jangka waktu sepuluh tahun sekali masjid ini kemudian direhab. Oleh masyarakat Songak kemudian memperlebarnya pada tahun 1999 lalu. Meski berulang rehab, tetap ada unsur yang dipertahankan. “Kayu ukiran dan pilar serta atap tetap kita coba pertahankan, ini juga arahan pemerintah agar dipertahankan sebagai bagian dari cagar budaya,” ucapnya. Hanya saja, pemerintah dituding hanya sekadar janji ingin jadikan Masjid Songak sebagai cagar budaya yang perlu dilestarikan. Pasalnya sampai

saat ini belum ada perhatian serius dari pemerintah. Prinsip dipegang masyarakat Songak terhadap upaya mempertahankan dan mengembangkan masjid adalah sebuah syair berbunyi “Almuhafadzatu ‘Ala Qadimisshaleh Wal Ahdzu ‘Alaa Jadidil Aslah,”. Maknanya, tetap menjaga keasliannya dan tetap memanfaatkan dengan baik. Masjid yang bisa menampung 90 jemaah lebih ini bagi masyarakat sudah cukup melekat. Sentral penyebaran agama Islam kala dulu itu siap untuk dipertahankan. Nama Masjid Al Falah berarti keberuntungan. Masjid Songak ini dipercaya bisa memberikan keberuntungan. Simbol-simbol Islam dalam bangunan menjadi salah satu alasan Masjid ini melahirkan keunikan dan kekhasan tersendiri. Ada empat pilar di dalam bangunan masjid menandakan simbol keberadaan empat sahabat Nabi Muhammad yang masuk golongan Khulafaaurrasyidin

yakni Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, ukiran kayu di bagian atas puncak atap masjid, katanya, satu-satunya ada di Masjid Kuno Songak yang ada di Gumi Sasak. Dari bentuk ukiran itulah diketahui waktu pembangunan masjid sekitar abad 13 silam. Selama bulan puasa Ramadhan, masjid ini menjadi sentra tempat ibadah kaum Muslim Songak. Mulai dari rutinitas shalat jemaah, juga ibadah lain-

nya. “Kalau malam ada kegiatan tadarrus Al-Quran,” ucapnya. Di bulan-bulan lainnya, digelar sebuah kegiatan ritual adat keagamaan. Gawe adat bubur putih pada bulan Muharam dalam penanggalan Is- lam, bubur abang pada bulan Safar.

Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi, ada gawe adat maulid. Sewaktu-waktu oleh masyarakat setempat dipakai untuk kegiatan ngayu-ayu, yakni sebuah ritual mencari keselamatan. “Ngayu-ayu ini biasanya malam Senin dan Kamis bagi yang berhajat,” tandasnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

TETAP DIPERTAHANKAN - Beberapa bagian dari Masjid Songak yang masih tetap dipertahankan hingga kini.


SUARA NUSANTARA Disayangkan, Mendagri Salahkan Perangkat Desa Soal BLSM

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

angkat di bawahnya (RT/ RW),” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu. Ia menilai, pernyataan Mendagri tersebut akan menimbulkan ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. “Sebaiknya Mendagri tidak mengulang kesalahan dan kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan pemerintah yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik,” harap dia. Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyalahkan para kepala desa atas penyelewengan penyaluran BLSM. Sebab, otoritas pengawasan dan mekanisme penyaluran, termasuk data penerima BLSM, dilakukan melalui musyawarah pimpinan desa. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui ada faktor kesalahan manusia (human error) dalam pendistribusian

BLSM. BLSM didistribusikan sebagai kompensasi atas pengurangan subsisi bahan bakar minyak yang berimplikasi pada kenaikan harga BBM bersubsidi dan berbagai kebutuhan barang dan jasa lain. Hatta Rajasa saat berada di Yogyakarta, Sabtu (6/7) mengatakan dari 15,5 juta penerima BLSM, ada yang meninggal, pindah tempat tinggal, ada yang seharusnya tidak menerima tapi diberikan dan sebaliknya ada yang semestinya berhak menerima tetapi tidak mendapat bantuan. “Hal-hal seperti itu, pasti ada,” katanya. Faktor human error itu diperbaiki. “Itu kita perbaiki. Sekarang sudah ada puluhan ribu kartu BLSM masyarakat yang diterima masyarakat mampu diperbaiki. Yang penting bukan berhenti pada hal-hal yang keliru atau tidak keliru, tapi apakah kita punya kemampuan untuk memperbaiki yang keliru,” kata Hatta. (ant/bali post)

(ant/bali post)

MENGADU - Warga miskin tengah duduk dilantai ketika mengadukan nasib mereka yang tidak memperoleh BLSM, di Medan Sumatera Utara.

KPK Periksa Ketua Panitia Kongres Demokrat Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa ketua panitia kongres Partai Demokrat 2010 Didik Mukrianto terkait kasus dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang. “Ini terkait kongres saja, dalam perspektif itu saya ketua panitia kongres,” kata Didik saat datang ke gedung KPK Jakarta sekitar pukul 10.50 WIB, Rabu. Didik yang saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu membantah mengenai adanya aliran dana Hambalang ke kongres Partai Demokrat di Bandung yang memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum tersebut. “Kalau aliran dana kongres, saya pikir kalau saya ketua panitia tidak ada aliran dana dari manapun kecuali dari DPP Partai Demokrat,” tambah Didik. KPK sebelumnya memang memanggil sejumlah saksi

terkait dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, antara lain manajer Hotel Aston Tropicana Yogi, manager Hotel Garden Permata Bandung Suparman, manager Hotel Aston Primera Pasteur Rosaini, rekan Anas di partai Demokrat Saan Mustofa hingga hingga event organizer kongres tersebut PT Bandung Excellent Tour and Travel Puji. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengakui bahwa KPK mendalami kemungkinan keterkaitan dugaan pemberian gratifikasi kepada Anas dan kongres partai Demokrat. “Kemungkinan ke sana sedang kita dalami, kalau ada ya kita kembangkan,” kata Busyro pada Jumat (5/7).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan bahwa KPK terus mengembangkan keterangan saksi-saksi tersebut. “Memang penyidik sedang mengembangkan hal ini terus, tapi setiap keterangan saksi harus diklarifikasi dan dikonfirmasi, jadi yang bisa dilakukan sekarang mengklarifikasi dan mengkonfirmasi keterangan saksi-sanksi,” kata Bambang. Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2013 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang

(ant/bali post)

KETUA PANITIA - Didik Mukrianto memenuhi panggilan penyidik KPK di Jakarta, Rabu (10/7). Ia diperiksa KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia Kongres Partai Demokrat di Bandung. menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp 200 - Rp 1 miliar.

Bentuk hadiah tersebut adalah mobil Toyota Harrier yang sejak Maret 2013 sudah disita KPK meski masih dititipkan kepada pemilik terakhirnya. (ant/bali post)

Tayangan Komedi Selama Ramadhan Dipantau Jakarta (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pemantauan secara khusus terhadap tayangan televisi selama Ramadhan, terutama untuk acara komedi saat sahur dan berbuka puasa. “Pada Ramadhan ini, KPI memiliki desk khusus yang memantau acara-acara komedi menjelang berbuka dan saat sahur,” kata anggota KPI Nina Armando di Jakarta, Rabu. Nina menjelaskan publik memiliki harapan lebih agar KPI melakukan pemantauan khusus. Hal itu penting karena acara tersebut tayang pada jam dewasa, sementara banyak juga anakanak yang ikut menonton acara tersebut. Tahun lalu, lanjut dia, terjadi pola pelanggaran berulang pada acara komedi saat menjelang berbuka dan sahur. Pelanggaran yang dimaksud seperti pelecehan terhadap individu dan pelanggaran terhadap pasal perlindungan anak. “Tahun lalu, KPI memberikan sanksi kepada tujuh program di tujuh stasiun televisi.” Nina berharap pada tahun ini, tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Dia juga meminta agar stasiun televisi mematuhi peraturan yang berlaku dan mensosialisasikan pada pengisi acara. Ia menegaskan KPI akan memberikan sanksi terhadap stasiun yang melakukan pelanggaran. “Jika pelanggaran ringan maka sanksi yang diberikan adalah teguran tertulis. Jika pelanggarannya berat, maka sanksi yang diberikan bisa pemotongan durasi hingga penghentian program,” ujarnya. Sementara itu, MUI juga akan memantau tayangan televisi dan siaran radio selama Ramadhan. Pemantauan ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab ulama dalam mengawal dan menjaga akhlak bangsa. MUI, menurut Ketua MUI KH Ma‘ruf Amin, memberikan apresiasi kepada stasiun televisi dan radio yang telah mengisi siaran Ramadhan sesuai dengan nilai akhlakul kharimah. Ma‘ruf Amin mengatakan artis hendaknya memberi keteladanan. Keteladanan ini, ujarnya, sebaiknya tidak hanya ditunjukkan saat bulan Ramadhan saja, melainkan seterusnya. Misalnya, selama Ramadhan banyak artis yang tampil mengenakan jilbab, meski sebelumnya tidak. Alangkah baiknya jika jilbab itu tidak hanya digunakan saat bulan suci saja. (ant/bali post)

BI Siapkan Rp 4,2 Triliun untuk Ramadhan Palembang (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang menyediakan uang Rp4,2 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama Ramadhan dan Idul Fitri 2013. “BI memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan uang di Sumsel pada Ramadhan 2013 sehingga memproyeksikan angka Rp 4,2 triliun, sdangkan pada 2012 hanya Rp 3,2 triliun,” kata Asisten Direktur Bidang Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Dadan M Sadrah di Palembang, Rabu. Ia mengemukakan, kebutuhan uang yang beredar diperkirakan bakal meningkat karena kemajuan ekonomi di dua provinsi itu yang didongrak oleh komoditas ekspor yakni sawit, karet, batu bara, dan timah. Selain itu, kebiasaan masyarakat melakukan penukaran uang untuk perayaan Lebaran juga mendongkrak jumlah kebutuhan uang yang beredar dalam bentuk pecahan. “Pada tahun ini terdapat 42 kantor perbankan yang akan turut melayani penukaran uang. Jumlah ini jauh meningkat mengingat pada tahun sebelumnya hanya 14 kantor bank,” katanya. (ant/bali post)

Pemusnahan miras sitaan

(ant/bali post)

Marzuki akan Deklarasi Pencalonan Konvensi Demokrat Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie akan mendeklarasikan pencalonannya sebagai calon peserta konvensi Partai Demokrat secepatnya. “Nanti kalau diumumkan secara resmi sebagai calon, pada saat itu saya akan deklarasi,” kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu kemarin. Ia mengaku, saat ini sudah banyak dukungan dari berbagai pihak untuk pencalonannya sebagai capres melalui konvensi Partai Demokrat. “Sekarang saya menampung keinginan teman-teman yang ingin membantu. Ada yang namanya relawan MA, Marzuki Fans Club, ada tim substantif yang ikut menyusun strategi. Banyak kawan-kawan yang mau membantu pemikiran dalam konvensi ini. Saya sendiri belum membentuk tim secara resmi. Tapi saya menerima aspirasi teman-teman karena mereka yakin, karena kenal saya lama. Indonesia butuh pemimpin yang berani dan melakukan terobosan-terobosan,” ungkap Marzuki. Terkait dana yang akan digunakan untuk kampanye selama mengikuti konvensi, Marzuki menyebutkan, akan ada rekening khusus untuk menampung dana atau sumbangan kepada dirinya. “Nanti pada saatnya kita buka rekening khusus untuk menampung sumbangan agar dana itu halal dan sah. Sahabat-sahabat saya membantu saya atau teman-teman lain. Alhamdulillah saya tidak usah repot-repot mencari ke sana kemari. Tapi dari keikhlasan teman-teman,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Namun ia belum bisa memastikan estimasi dana yang digunakan selama kampanye untuk ikut konvensi tersebut. “Saya belum berhitung karena kan sifatnya untuk sosialisasi. Dalam perjalanan itu, teman-teman ikut membantu, yang seperti itu kan susah ngitungnya. Misalnya mau jalan sudah disediakan mobil, ada bantuan bakti sosial,” pungkasnya.(ant/ bali post)

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko menyayangkan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menyalahkan perangkat desa soal penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang tidak tepat sasaran. “Pernyataan Mendagri yang menyalahkan perangkat desa soal kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat,” kata Budiman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu. Seharusnya, kata Budiman, Mendagri melakukan evaluasi terhadap tidak tepatnya BLSM tersebut. “Jika sejak pendataan, baik secara teknis dan sistemnya, perangkat desa dilibatkan, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan terkait penyaluran BLSM. Sebab perangkat desa pasti melaksanakan pendataan bersama per-

Marzuki Alie

MA Beberkan Alasan Batalkan Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Keppres Tentang Miras Timwas Century

Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Agung (MA) menyatakan membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras karena beberapa undang-undang yang menjadi dasar sudah tidak berlaku. “Beberapa payung hukum soal peredaran miras di Tanah Air sudah dinyatakan tidak berlaku,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, di Jakarta, Rabu. Undang-undang (UU) yang menjadi dasar Keppres itu di antaranya UU No. 5/ 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan UU No. 32/ 2004 dan diubah lagi dengan UU No.12/2008. Selain itu ada UU No. 32/ 1992 tentang Kesehatan yang telah dicabut dengan UU No. 36/2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.11/1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalam Pengawasan

yang telah diubah dengan PP No.11/2004. PP No.15/1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan juga telah diubah dengan PP No.102/2000 tentang Standar Nasional Indonesia. “Karenanya, Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Miras telah kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya, sehingga beralasan tidak sah dan tidak berlaku umum. Itu yang menjadi pokok pertimbangan majelis,” kata Ridwan. Ia mengatakan, yang terpenting lembaga publik terkait bisa menindaklanjuti putusan dengan langkah-langkah yang tepat demi menciptakan ketertiban masyarakat yang tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Ridwan mengungkapkan saat ini peredaran miras tidak terkontrol yang tersebar dima-

na-mana, seperti di minimarket, jalanan, dan tempat-tempat lain, sehingga perlu ada regulasi baru untuk mengaturnya. “Mungkin perlu ada regulasi daerah baru yang lebih efektif mengawasi peredaran miras karena daerah yang paling tahu kondisi daerahnya. Pada 18 Juli 2013 nanti akan kami sampaikan ke Kemendagri agar dimasukkan dalam berita negara,” katanya. “Mungkin di daerah tertentu sangat bermasalah dengan minuman beralkohol, tetapi di daerah lain tidak bermasalah. Karakteristik masing-masing daerah kan berbeda,” katanya. Sebelumnya, MA mengabulkan permohohan Front Pembela Islam (FPI) tentang pengujian Keppres No. 3/1997 tentang Minuman Keras. Majelis Kasasi yang diketuai oleh Hakim Supandi menyatakan peraturan itu tidak berlaku karena dasar hukum pembentukannya telah dicabut. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR. Ketua KPK Abraham Samad menghadiri rapat dengan Timwas Century DPR yang berlangsung tertutup di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. “Karena ada sejumlah hal yang menjadi temuan KPK selama ini, sehingga rapat tidak bisa terbuka. Timwas memerlukan waktu untuk pendalaman,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat membuka rapat. Sebelum memasuki ruang rapat Timwas Century, Abraham mengatakan bahwa KPK akan menyampaikan seluruh perkembangan penanganan kasus Bank Century. “Kami akan sampaikan se-

luruh progress report kasus Century, termasuk hasil penggeledahan di kantor Bank Indonesia, meskipun tidak secara detil,” katanya. Ia mengatakan, KPK akan berusaha keras membawa kasus korupsi dalam pemberian dana talangan ke Bank Century ke pengadilan tahun ini. Saat ini, kata dia, proses penyidikan masih seputar alat bukti yang ditemukan. Timwas Century DPR sebelumnya mengusulkan pemanggilan paksa pimpinan KPK untuk menghadiri rapat dengan Timwas Century karena sudah tiga kali tidak memenuhi undangan rapat. Menurut Abraham, pimpinan KPK sebelumnya tidak bisa memenuhi undangan Timwas Century karena sedang ada agenda pada saat yang bersamaan. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 11 Juli 2013

Faksi di Malaysia Protes Penggulingan Presiden Mesir Kuala Lumpur Beberapa kelompok Islam Malaysia dan partai-partai politik menggelar aksi unjuk rasa di Kuala Lumpur, Selasa, sebagai bentuk protes terhadap penggulingan mantan Presiden Mesir Mohammad Moursi oleh militer.

(ant/bali post)

BAWA POSTER - Pendukung Presiden Mesir yang digulingkan Mohammad Moursi membawa poster saat aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Mesir di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (9/7).

Korsel-Korut Bahas Kompleks Industri Bersama Seoul Seoul dan Pyongyang, Rabu, memulai pembicaraan baru terkait pembukaan kembali kompleks industri bersama Kaesong saat sekelompok pemilik pabrik asal Korea Selatan mengunjungi lokasi. Pembicaraan yang sensitif itu dilakukan setelah pertemuan akhir pekan yang langka saat kedua belah pihak sepakat pada prinsipnya untuk membuka kembali kompleks industri Kaesong, yang ditutup tiga bulan lalu - saat hubungan antara kedua negara bertetangga itu berada pada titik terendah. Pyongyang,denganalasanketegangan militer dan sikap permusuhan Korea Selatan pada Korea Utara, menarik 53 ribu pekerjanya dari 123 pabrik milik

Seoul di kompleks itu pada April, yang dipandang sebagai simbol rekonsiliasi lintas batas yang tersisa. Korea Selatan juga menarik manajer dari sebagian besar operasi pada awal Mei. Putaran terakhir perundingan itu, yang diharapkan dapat dimulai pada Rabu, dilakukan setelah berbulan-bulan perselisihan dan ancaman perang oleh Pyongyang pasca-uji coba nuklirnya pada Februari, yang memicu sanksi keras Perserikatan Bangsa Bangsa dan makin menekan perekonomiannya. Salah satu agenda yang penting adalah permintaan dari Seoul atas jaminan Pyongyang jika Korea Utara tidak akan pernah lagi secara sepihak menutup kompleks industri yang didanai Korea Selatan itu dan sumber devisa

kunci bagi Korea Utara. AFP melaporkan Korea Selatan juga ingin janji keamanan gerakan tak terputus di dalam dan ke luar kompleks, serta kompensasi atas kerugian yang berasal dari penundaan, permintaan yang tidak mungkin untuk diterima Korea Utara. “Kami tidak akan menerima keadaan kembali seperti semula sebelum krisis,” kata juru bicara Kementerian Unifikasi Kim Hyung-Suk kepada wartawan di Seoul pada Selasa. Pada akhir pembicaraan 15 jam yang melelahkan, kedua belah pihak mengatakan dalam sebuah pernyataan gabungan, Minggu, jika mereka setuju untuk membiarkan Korea Selatan memulai kembali kompleks industri di dekat perbatasan yang ditutup jika situasi sudah memungkinkan. Pernyataan tersebut dipandang sebagai langkah penting ke depan dalam meredakan bulanbulan penuh ketegangan tinggi. Pada Selasa, lebih dari 20 pengunjung dari Korea Selatan, termasuk pejabat pemerintah dan pekerja, mengunjungi kompleks itu untuk menghidupkan kembali pasokan listrik. Puluhan pengusaha Korea Selatan itu dijadwalkan memeriksa pabrik-pabrik mereka di selasela pembicaraan Rabu. Namun, beberapa bos pabrik telah mengancam akan menarik diri dari kompleks itu seraya mengeluh jika mereka telah menjadi korban dalam perseteruan politik antara dua negara tersebut, yang secara teknis masih dalam perang setelah konflik 1950-1953 mereka yang hanya berakhir dengan gencatan senjata. Kompleks Kaesong - yang dibangun pada tahun 2004 sekitar 10 kilometer (enam mil) dari perbatasan Korea Utara sebelumnya tetap bertahan terhadap gejolak hubungan kedua negara. (ant/bali post)

Beberapa ratus peserta, banyak yang membawa potret Moursi, menyerahkan surat ke kedutaan Mesir di Kuala Lumpur, di mana mereka “mengutuk kudeta militer” di Mesir. Kelompok-kelompok, yang terdiri dari Organisasi non-pemerintah dan oposisi Partai Islam Pan-Malaysia serta Partai Keadilan Rakyat (PKR), mendesak tentara Mesir untuk “menghentikan segera semua bentuk kekejaman dan pembunuhan pada orang-orang Mesir” serta mengembalikan kekuasaan kepada Moursi. Para anggota dari spektrum politik kedua di Malaysia telah menyuarakan keprihatinan dan oposisi sejak militer Mesir mengumumkan menurunkan pemimpin Ikhwanul Muslimin. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Selasa melakukan pembicaraan melalui telepon dengan dua sekutunya di Timur Tengah - Pangeran Mohammed bin Zayed dari Uni Emirat Arab dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani - untuk membahas kekhawatiran soal unjuk rasa yang diwarnai kekerasan di Mesir. Pembicaraan telepon itu dilakukan pada hari yang sama ketika negara-negara Arab Teluk menawarkan bantuan senilai delapan miliar dolar AS (Rp 79,6 triliun) bagi Kairo setelah penggulingan kekuasaan oleh militer. Gedung Putih mengatakan pihaknya tidak akan segera memutus bantuan kepada Mesir

saat AS mengkaji situasi yang tegang dan sedang berkembang di negara tersebut, demikian laporan Reuters. “Presiden mendorong Uni Emirat Arab dalam hubungannya dengan Mesir untuk menggarisbawahi pentingnya semua pihak di negara itu menghindarkan kekerasan serta untuk mengambil langkah-langkah yang bisa menciptakan dialog dan rekonsiliasi,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan tentang isi pembicaraan lewat telepon yang dilakukan Obama dan Pangeran Mohammed bin Zayed. “Presiden dan Emir Tamim sepakat bahwa proses politik yang melibatkan semua pihak dan kelompok adalah hal yang sangat penting bagi stabilitas Mesir,” kata Gedung Putih dalam pernyataan terpisah tentang hubungan teleponnya dengan Emir Qatar. Amerika Serikat secara hati-hati menyambut baik rencana pemerintahan sementara Mesir untuk menyelenggarakan pemilihan segera namun belum membahas apa yang disebut juru bicara Gedung Putih Jay Carney sebagai masalah besar yang tidak ingin dibicarakan tentang apakah kudeta memang telah terjadi. Secara hukum, pemerintah Amerika Serikat diharuskan untuk menghentikan bantuan kepada Mesir jika campur tangan militer dikategorikan sebagai kudeta. (ant/bali post)

Brazil Tidak akan Beri Suaka untuk Snowden Brasilia Berbeda dengan negara-negara lain Amerika Latin, Brazil, Selasa, menampik permintaan suaka dari pembocor rahasia Amerika Serikat, Edward Snowden. Snowden kini diperkirakan masih ada di dalam kompleks Bandar Udara Internasional Sheremetryovo, Moskow. “Kami tidak akan memberikan suaka, kepada buron Amerika Serikat,” kata Menteri Luar Negeri, Antonio Patriota, setelah pembicaraan dengan timpalannya dari Uruguay, Luis Almagro, di Brasilia. “Untuk saat ini, ada pencarian untuk menyelesaikan masalah Snowden, yang sejauh saya ketahui, berada di Moskow,” ia menambahkan. Dalam keadaan terkatung-katung di Moskow, Snowden telah mengajukan permohonan suaka kepada 27 negara dalam upanyanya menghindari peradilan AS karena menyingkap rahasia Amerika Serikat. Mantan kontraktor pada Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat itu mendapat sim-

pati dari negara-negara Amerika Latin termasuk Venezuela. Harian O Globo, pekan ini, menyiarkan satu serial laporan mengenai spionase elektronik Amerika Serikat di Brazil dan negara Amerika Latin beradasarkan dokumen yang dibocorkan Snowden. Washington tetap mempertahankan suatu markasnya di Brasilia untuk menangkap komunikasi satelit asing, tambahnya. Harian tersebut jiga menyiarkan dokumen NSA bertanggal 20 September 2010, yang menunjukkan bahwa kedutaan besar Brazil di Washington dan misi Brazil di PBB, di New York, menjadi sasaran lembaga tersebut. Patriota mengatakan pemberintahnya sedang menunggu tanggapan resmi dari Amerika Serikat atas permintaan mereka untuk menjelaskan masalah tersebut. Presiden Brazil, Dilma Rousseff, Selasa memimpin lembaga pusat untuk menyelidiki laporan tersebut dan menekankan jika memang benar, itu semua adalah pelangga-

ran tehadap kedaulatan. AFP mewartakan bahwa Snowden setuju untuk menerima tawaran suaka dari Venezuela. Kepastian ini disampaikan oleh seorang pejabat puncak parlemen Rusia yang pro pemerintahan Kremlin Selasa ini. “Seperti telah diperkirakan, Snowden menyepakati tawaran suaka politik (Presiden Venezuela Nicolas) Maduro,” kata Alexei Pushkov, kepala komisi hubungan luar negeri majelis rendah Rusia, lewat akun Twitter-nya. Namun, beberapa waktu berselang, kicauan tersebut tiba-tiba raib entah ke mana. Reuters melaporkan, posting via Twitter itu dihapus dari feed akun mikroblog sang anggota parlemen Rusia ini hanya beberapa saat setelah diposting. Sang anggota wakil rakyat yang juga kepala komisi hubungan luar negeri bernama Alexei Pushkov ini belum bisa ditanyai untuk mengomentari hapusnya postingan dia soal Snowden tersebut. (ant/bali post)

Bukti Pemakaian Senjata Kimia Suriah Diajukan Rusia New York Rusia menyatakan memiliki bukti pemakaian senjata kimia —gas sarin— di Suriah dalam konflik bersenjata di negara itu. Hal itu diajukan Rusia sehari setelah pemerintah Suriah mengundang penyelidik senjata kimia PBB ke pembicaraan di Damaskus. Rusia menyatakan telah menyerahkan buktinya kepada tim penyelidik PBB. Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, memberitahu wartawan ia mengajukan satu analisis, yang disahkan organisasi senjata kimia dalam 80 halaman gambar, formula dan grafik, kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Churkin mengatakan gas sarin —cairan tanpa warna dan bau yang mempengaru-

hi sistem syaraf— ada di dalam proyektil yang ditembakkan oposisi ke dalam Wilayah Khan Al-Asal di Aleppo pada 19 Maret. Sebanyak 200 orang tewas dalam serangan tersebut. Suriah telah menyampaikan keluhan ke PBB dan meminta pemeriksaan dilakukan. Tak lama setelah itu, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menyatakan ada petunjuk pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia terhadap pasukan oposisi. Namun ketiga sekutu itu mengakui mereka “kekurangan rantai pengawasan” yang diperlukan bagi bukti forensik. Ban mengatakan semua tuduhan akan diperiksa dan satu tim penyelidik telah dibentuk. Tapi Suriah menarik diri dari pemeriksaan terbuka semacam itu.

Menteri Pembangunan Internasional Inggris Justine Greening, yang sedang berkunjung ke Lebanon, Selasa (9/7) memperingatkan tentang “peningkatan jumlah pengungsi Suriah” yang dapat sangat membebani prasarana Lebanon dan menambah ketegangan di wilayah itu. Greening mengumumkan “Inggris akan mengalokasikan 50 juta poundstreling lagi untuk membantu pengungsi Suriah di Lebanon dan rakyat Lebanon —yang terpengaruh oleh krisis tersebut,” demikian isi satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Inggris di Beirut. Jumlah tersebut berasal dari pendanaan baru dengan nilai 175 juta pound dalam pertemuan puncak Kelompok Delapan Negara Maju (G8) pada Juni dan diperkirakan akan membantu

memenuhi kebutuhan darurat akan tempat berlindung dan makanan buat 585.000 pengungsi Suriah di Lebanon. Hampir 3.000 pengungsi lagi tiba setiap hari di Lebanon, kondisi yang menciptakan ketegangan mengenai ketersediaan rumah dan menekan Lebanon “untuk menyediakan sistem pendidikan serta perawatan kesehatan, dan air, sarana kebersihan dan prasarana lain,” kata Green sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu siang. Pejabat Inggris tersebut, yang memperkirakan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon bisa jadi dua kali lipat hingga Natal, menyebut kondisi itu sebagai “krisis bagi wilayah tersebut, bukan hanya buat Suriah”. (ant/bali post)


Snt11072013  

Ramadhan, Warga Korban Gempa Tarawih di Bawah Tenda

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you