Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 9 APRIL 2013

12 HALAMAN NOMOR 29 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kelulusan Honorer K2 Disinyalir Sarat Nepotisme Mataram (Suara NTB) Protes ribuan tenaga honorer K2 yang belum terakomodir untuk seleksi PNS, langsung ditindaklanjuti Ombudsman NTB. Senin (8/ 4) pagi kemarin tim Ombudsman mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB untuk klarifikasi laporan dan temuan terkait kasus tanaga honorer kriteria diatas 2005 itu. Kesimpulan sementara, ada indikasi proses perekrutan tenaga honorer K2 tersebut sarat nepotisme. Indikasi itu mencuat setelah berbagai dokumen terkait data honorer K2 itu sudah dikantongi Ombudsman, termasuk keterangan lisan dari tenaga honrer dari Provinsi NTB. kesipulan itu juga ditarik dari hasil pertemuan dengan Kepala BKD NTB, Drs.H.M Suruji. Bersambung ke hal 5

Di Dompu, 17 Balita Penderita Gizi Buruk Dirawat di RS Dompu (Suara NTB) Bayi bawah lima tahun (balita) penderita gizi buruk di Kabupaten Dompu hingga April 2013 tercatat mencapai 17 orang. Jumlah ini

berdasarkan kriteria klinis sehingga dilakukan perawatan di rumah sakit (RS) baik di RSUD Dompu maupun puskesmas. Bersambung ke hal 5

Sejak kami saling kenal kirakira lima tahun lalu, saya memanggil TGB ananda, TGB menyapa saya ayahanda. Hubungan kami seperti anak dan orangtua. Saya pribadi menilai banyak kemajuan dalam pembangunan di NTB. Di sini saya sampaikan dukungan kepada ananda, teruslah melangkah melanjutkan ikhtiar. Mari kita doakan bersama TGB tetap dalam jalan kebaikan dan memimpin NTB menuju kebaikan. Amin. Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes Wakil Gubernur NTB 2003-2008

Mantan Bendahara Bansos Lobar 2009 Tersangka

Pemetaan Lahan MASIH banyaknya lahan pertanian yang belum dimanfaatkan alias telantar di Pulau Sumbawa disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, belum optimalnya pemanfaatan lahan tersebut yakni masalah ketersediaan tenaga kerja dan pemasaran komoditas yang belum berkembang. Bersambung H. Lalu Wirasapta Karyadi ke hal 5 (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Lombok Barat (Lobar) tahun 2009 bertambah. Jika sebelumnya baru tiga mantan pejabat DPPKAD (perkaranya sedang dalam persidangan), ditetapkan sebagai tersangka, kini bertambah satu tersangka baru. Adalah mantan Bendahara Bansos Lobar 2008, Agung Purnomo Nugroho ditetapkan sebagai tersangka. Sementara, Agung juga terdakwa dalam kasus Bansos 2008 yang perkaranya sedang menunggu putusan kasasi.

Penetapan tersangka Agung ini sejak lama sudah dipastikan Kejaksaan. Sebab keterkaitannya dengan Bansos 2009 sangat kuat. Saat itu, Agung yang menjadi bendahara dana Bansos 2008, memasuki masa transisi di pertengahan tahun 2009, kemudian diambil alih pejabat DP-

PKAD, Ranu, Ahmad Solihan dan Juandi Setiawan yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram. Informasi dihimpun Suara NTB, Agung kemarin diperiksa di Kejaksaan Tinggi NTB sejak pukul 13.30 Wita. Bersambung ke hal 5

Potret Buram Pendidikan

Sekolah Berdinding Gedek, Beratap Daun Kelapa di Batulante Sumbawa Besar (Suara NTB) Kondisi SDN Dusun Sampang Balu dan SDN 3 Baturotok, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah

terbuat dari gedek (anyaman bambu) dan beratap daun kelapa. Kondisi ini tak ditampik Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, M.Si, yang selama empat hari

menyusuri wilayah Kecamatan Bantulante. Menurut Sambirang, sebuah hal yang wajar, ketika masyarakat mengatakan bahwa mereka belum merdeka. Sebab dari segi infrastruktur mereka

memang belum merdeka. Terutama infrastruktur transportasi yang hampir seluruhnya belum tersentuh aspal kecuali sampai Batu Dulang. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

TO K O H

MEMPRIHATINKAN - Inilah bangunan SD Sampang Balu yang kondisinya memprihatinkan. Dibangun dengan dinding gedek dari anyaman bambu dan beratap daun kelapa.

Dana Kampanye Pilgub NTB

Sejumlah Pasangan Calon Telah Habiskan Miliaran Rupiah Mataram (Suara NTB) Sejumlah pasangan calon diperkirakan telah menghabiskan dana miliaran rupiah untuk operasional kampanye mereka menjelang

Pilkada NTB 2013. Kandidat lainnya mengaku tidak mengandalkan uang dan lebih mengandalkan relawan. Demikian penelusuran Suara NTB ke sejumlah tim

kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Senin (8/4). Pasangan nomor urut 1, Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin)

diperkirakan telah menghabiskan dana kampanye lebih dari Rp 1 miliar. Angka ini cukup masuk akal jika menilik status pasangan ini yang merupakan pasangan in-

cumbent. Selain itu, gencarnya pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon ini juga memperkuat perkiraan tersebut. Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pegawai Tidak Disiplin

Tuntaskan Program Pemerintah KELURAHAN Pagesangan Timur merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mataram yang memiliki tingkat kestabilan yang cukup baik dari berbagai sisi. Pasalnya, hampir seluruh program pemerintah yang turun ke kelurahan tersebut bisa dilaksanakan dan dituntaskan dengan baik. Ditemui di kantor Walikota Mataram, Senin (8/4) kemarin, Lurah Pagesangan Timur H. Halil, mengungkapkan, banyak program pemerintah, baik dari pemerintah (Suara NTB/smd) H. Halil pusat, pemerintah provinsi maupun Pemkot Mataram yang bisa dituntaskan tepat waktu. “Semua program sudah kami laksanakan, dan syukurnya bisa berjalan dengan baik,” klaimnya. Setidaknya, kata dia, beberapa program yang dimaksudkan seperti program kebersihan, keamanan, program raskin serta rehab rumah tak layak huni. “Beberapa program yang kami maksudkan itu sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, kami tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja kami di jajaran kelurahan dengan dibantu oleh masyarakat,” terangnya. Begitu juga dana hibah dikelola secara langsung Badan Kemitraan Masyarakat (BKM). Nantinya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk pengembangan dan pembangunan fisik yang memang masih banyak yang perlu mendapat penyempurnaan. “Seperti jalan lingkungan yang masih ada yang kurang baik. Itu yang akan kita genjot bersama,” imbuhnya. Sementara terkait rumah tak layak huni masih tersisa sebanyak 20 unit untuk direhab. “Kita akan tuntaskan. Dan kami optimis bisa selesai secepatnya,” janjinya. (smd)

Wakil Walikota Marah Saat Apel Pagi Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sudah gerah dengan tingkah laku pegawainya. Senin (8/4) pagi, ketika memimpin apel paripurna di halaman kantor Walikota Mataram, Wakil Walikota terlihat marah-marah, karena banyak pegawai yang terlambat dan tidak mengikuti apel pagi. Usai memimpin apel pagi, Wakil Walikota Mataram Langsung menghubungi Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM, yang saat itu juga terlambat mengikuti apel pagi. Mohan memerintahkan Sekda mengumpulkan pegawai mulai dari tingkat staf hingga kepala SKPD yang terlambat di halaman kantor Walikota Mataram. Usai apel, karena terlambat seperti kalangan PNS lainnya, Sekda yang biasanya memarkir kendaraan dinasnya di sebelah barat hari itu justru memarkir kendaraannya di sebelah timur. Sementara beberapa pegawai yang terlambat nampak tegang.

Sekda Kota Mataram, ketika mengumpulkan kalangan PNS yang terlambat memberikan penjelasan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 yang berisi tentang kewajiban PNS. Dalam PP Nomor 53 tahun 2010 itu dijelaskan, kewajiban PNS adalah masuk kantor pada pukul 07.00 WITA dan pulang kantor pada pukul 14.00 WITA. “Jadi itu harus bisa diterapkan dengan baik,” ujarnya mengingatkan. Sekda tidak menampik, jika terlambatnya PNS saat apel pagi sudah sering kali terjadi. “Untuk itu, ke depannya diharapkan kejadian itu tidak terulang lagi,” janjinya.

Selain memberikan teguran, beberapa petugas Sat Pol PP Mataram juga sibuk mencatat nama-nama pegawai yang terlambat dan tidak hadir dalam apel pagi tersebut. Setelah itu, aparat Pol PP pun menyerahkan hasil catatannya ke pihak BKD Kota Mataram untuk ditindaklanjuti. Pantauan Suara NTB di lapangan, beberapa PNS lingkup Pemkot Mataram cenderung masuk kerja di atas jam 7 atau ada yang datang jam 9 pagi. Di sini perlu ketegasan dari pimpinan dalam memberikan sanksi pada bawahan yang terlambat datang, karena mengganggu pelayanan pada masyarakat. (smd)

(Suara NTB/smd)

TIDAK APEL - Ratusan PNS Pemkot Mataram yang tidak mengikuti apel pagi dikumpulkan di halaman kantor Walikota Walikota Mataram, Senin (8/4).

Asah Kemampuan Non Akademis SMPN 8 Mataram tidak hanya fokus pada kegiatan akademis. Sekolah ini terus mengasah kemampuan non akademis siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Termasuk mampu mengasah bakat siswa di bidang eksakta, seni dan olahraga. Kepala SMPN 8 Mataram Drs. M. Nazuhi, Senin (8/4), menyebutkan, meski belum terlalu menonjol di bidang akademis, siswa-siswinya jauh (Suara NTB/nia) lebih menonjol di bidang non M. Nazuhi akademis, seperti olahraga dan seni. Terbukti beberapa siswanya berhasil mewakili kota Mataram di berbagai ajang, seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Melalui penjaringan dan pemilihan yang ketat, pihak sekolah terus berupaya membina siswanya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. “Kita bina dalam ekstrakurikuler. Jadi apa yang dilombakan dari pusat mulai O2SN, OSN dan FLS2N semua kita selenggarakan di sekolah,” jelasnya. Hingga saat ini sudah ada 22 kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, termasuk pramuka dan kegiatan lain yang berbau olah raga dan seni. Ia berharap melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini, siswanya akan mampu mewakili sekolah di berbagai cabang perlombaan. (nia)

RSUD Kota Perbaiki Kualitas SDM Mataram (Suara NTB) – RSUD Kota Mataram bertekad meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Apalagi dalam waktu dekat, RSUD Kota Mataram akan menambah ruang bagi pasien kelas III. “Kita perbaiki dulu lah SDM-nya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” terang Humas RSUD Kota Mataram, Gita Esvanola, S.Psi, Senin (8/4). Dalam hal ini, ujarnya, sikap dan tata bahasa saat menghadapi pasien akan diperbaiki sedemikian rupa melalui berbagai sosialisasi. Semuanya ini dilakukan rumah sakit demi meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat ke depannya. ‘’Barulah setelah kualitas SDM bagus, rumah sakit berencana akan menambah jumlah tenaga medis yang akan membantu menangani pasien di ruang kelas III yang baru,’’ terangnya. Menurut Gita, penambahan ruang untuk pasien kelas III rencananya dimulai akhir Mei mendatang. Penambahan ruang yang diperuntukkan bagi pasien miskin ini nantinya akan digratiskan, khususnya penduduk miskin yang berdomisili Kota Mataram. Dana yang dialokasikan untuk membangun ruang ini sebesar Rp 10 miliar dengan tambahan 68 bed rawat inap. (nia)

(Suara NTB/smd)

TERTIBKAN ATRIBUT - Tim terpadu Kota Mataram, Senin (8/4) menertibkan atribut kampanye pasangan cagub dan cawagub NTB. Tampak beberapa petugas saat menurunkan baliho milik pasangan cagub dan cawagub NTB.

Penertiban Atribut Kampanye Terkesan Setengah Hati Mataram (Suara NTB) Petugas gabungan dari Sat Pol PP, Kesbang Poldagri, Panwaslu, Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Kota Mataram melakukan penertiban atribut kampanye pasangan calon gubernur (cagub) NTB, Senin (8/4). Sayangnya, penertiban yang dilakukan petugas gabungan itu masih terkesan setengah hati, karena masih banyak atribut kampanye yang tidak diturunkan. Pantauan Suara NTB ketika mengikuti jalannya penertiban yang dilakukan di beberapa titik, petugas menyisir jalurjalur protokol Kota Mataram. Baliho, spanduk atau pamflet pasangan calon yang terpasang dengan bambu di pinggir jalan dibongkar dan diturunkan. Sementara, baliho raksasa milik beberapa pasangan calon masih dibiarkan terpasang. Setidaknya masih ada beberapa baliho raksasa yang dibiarkan begitu saja, seperti

baliho milik pasangan Zul-Ichsan, Harum, serta pasangan TGB-Amin yang terpampang di jalan Pejanggik, jalan Langko dan beberapa ruas jalan lainnya. Selain itu, atribut pasangan yang masih terpasang di jalur jalur perkampungan justru belum disentuh. Kepala Kesbang Poldagri Kota Mataram, H. Bondan Wisnujati mengungkapkan, penertiban itu dilakukan jajarannya bersama dengan pihak terkait lainnya. Menurut dia, penertiban atribut parpol itu dilakukan telah sesuai dengan amanat Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 10 tahun 2010, serta Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010. “Karena Kota Mataram ini adalah barometer, jadi kita lakukan penertiban terhadap atribut kampanye ini,” katanya. Menurut dia, dalam peraturan baik itu Perwal maupun peraturan KPU sudah ditentukan titik-titik pemasangan atribut kampanye. Tak hanya itu, pe-

masangan atribut itu juga seharusnya dipasang saat masa kampanye berlangsung. “Dalam aturan sudah jelas. Atas dasar itulah kita turun bersama tim terpadu,” tegasnya Hal senada disampaikan Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyaruddin. Srino berharap, tim sukses pasangan cagub-cawagub NTB diharapkan bisa bekerjasama dengan tim terpadu di Kota Mataram. “Kami harapkan agar tim sukses untuk membuka dan melepas atribut kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan,” harapnya. Terkait masih belum ditertibkan baliho raksasa yang ada di beberapa titik, Srino menjelaskan, atribut kampanye tersebut dipasang di space iklan milik pihak ketiga. Namun, pihaknya tidak ingin bertindak gegabah dan memilih akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertamanan. (smd)

Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala ingga cepat dikerjakan. “Sementara pengerjaan Jalan Bung Hatta tergantung dari pembebasan lahan, sebab alat-alat berat akan segera kami turunkan begitu lahan telah siap,’’ janjinya. Sementara, pembangunan sempadan Kali Jangkuk dari Jembatan Dasan Agung hingga Udayana masih terkendala rumah-rumah warga yang sebagian besar bangunan permanen . Menanggapi hal ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku siap mengakomodir segala hambatan yang ditemui oleh pihak BWJ NTB. Bahkan secara langsung Walikota memerintahkan camat dan lurah turun langsung ke lapangan membantu BWJ NTB memberikan pengertian kepada warganya. Dalam kunjungan di bantaran Kali Jangkuk Dasan Agung Mataram, Walikota bersama jajaran Kepala SKPD menyisir bantaran kali dan bertemu langsung dengan masyarakat. Dalam kesem-

(Suara NTB/smd)

TINJAU - Walikota Mataram bersama jajaran SKPD saat meninjau langsung bantaran Kali Jangkuk yang akan dibangun jalan alternatif tahun ini. patan itu, dia mengharapkan masyarakat yang sudah siap agar segera pindah, sehingga pembangunan bisa dilakukan. “Masyarakat pada umumnya menerima, karena ini memberi keuntungan bagi mereka,” katanya. Untuk pembebasan di sem-

padan kali Jangkuk, ada 37 petak rumah dan tempat ibadah yang terkena pelebaran jalan baru yang akan tembus ke Jalan Udayana itu. Jalan yang panjangnya sekitar 1,5 kilometer itu akan dibangun di dua sisi kali Jangkuk yang disebut jalan kembar. Sebagai target, untuk se-

Mataram (Suara NTB) – Tidak ingin ’’dilupakan’’ eksekutif lagi, Pansus Penyertaan Modal pada BUMD dan Badan Hukum lainnya DPRD Kota Mataram bertekad akan mempermak aturan penyertaan modal oleh Pemkot Mataram. Jika selama ini, Dewan tidak banyak tahu soal penyertaan modal Pemkot Mataram, apalagi dividennya, di perda yang baru nanti, Dewan dipastikan akan terlibat. Ketua Pansus Penyertaan Modal pada BUMD dan Badan Hukum lainnya DPRD Kota Mataram, Lalu Suriyadi kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (8/ 4) kemarin menyebutkan, Pansus akan merevisi beberapa pasal dan ayat dalam perda lama. Nantinya, setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemkot Mataram, DPRD wajib untuk mengetahui. Selain itu, Pansus akan mengkaji pola yang telah dipelajarinya dari Bantul, Yogyakarta terkait cara pemberian penyertaan modal. Di mana, pihak yang disetujui sebagai tempat penyertaan modal, harus mengajukan proposal kepada Pemda terlebih dahulu. Dengan pola proposal, lanjut anggota Fraksi PAN ini, paling tidak manfaat modal yang akan diberikan, dapat diketahui dengan jelas. ‘’Misalnya Bank NTB, ada ndak nilai ekonomis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ ucapnya mencontohkan. Dana penyertaan modal bersumber dari APBD, maka nantinya penerima penyertaan modal, diwajibkan membuat proposal terlebih dahulu. Yang jelas, kata dia, Pansus menginginkan penyertaan modal ini benar-benar jelas peruntukan, manfaat serta efektivitasnya bagi masyarakat. (fit)

Parpol Diminta Telusuri ’’Track Record’’ Caleg

Pembangunan Jalan

Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram mempercepat pembangunan jalan di beberapa titik disinyalir menemui kendala, khususnya soal pembebasan lahan. Hal itu disampaikan Yanuar, dari pihak Balai Wilayah Jalan (BWJ) NTB Kementerian Pekerjaan Umum dalam ekspose di hadapan Walikota Mataram, Senin (8/4). Menurut Yanuar, pembangunan Jalan Gajah Mada masih menyisakan pekerjaan rumah (PR). Seperti perluasan beberapa jembatan yang melintasi jalan yang nantinya akan menjadi salah satu pintu masuk ke Kota Mataram. Perluasan beberapa jembatan tersebut, terkendala pembebasan beberapa bangunan yang akan terkena imbas dari perluasan jalan. Tak hanya itu, keberadaan gardu listrik, tiang listrik dan telepon serta pipa PDAM harus mendapat perhatian, seh-

Pansus Permak Aturan Penyertaan Modal

mua ruas jalan yang akan dibangun, Walikota menargetkan rampung pada tahun ini. “Jalan alternatif bagi masyarakat ini kami harapkan cepat selesai. Jadi kita juga berusaha agar semuanya cepat selesai,” harapnya. (smd)

Mataram (Suara NTB) – Selasa (9/4) hari ini pendaftaran calon anggota legislatif dimulai. Terkait hal ini, KPU Kota Mataram mengharapkan semua partai politik (parpol) peserta pemilu menyelesaikan semua pesyaratan yang dibutuhkan pada saat pendaftaran. Aturan yang ada sekarang ini, tidak memungkinkan dilakukan koreksi. Agar tidak tersandung masalah pada saat pendaftaran nanti, parpol peserta pemilu diminta menelusuri track record (rekam jejak) caleg yang diajukannya. Demikian disampaikan Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM KPU Kota Mataram, Agus Zaeroni menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/4) kemarin. Aturan ini, sambung dia, tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013. Kalau nantinya masih ada parpol yang ‘’bermasalah’’ setelah melakukan pendaftaran, pihaknya tidak bisa mentolerir. Aturan tersebut mengam-

anatkan pendaftaran caleg oleh parpol hanya boleh dilakukan satu kali dan tidak ada koreksi apalagi perulangan setelahnya. Dengan kata lain, kalau ada parpol yang kurang cermat, sehingga berdampak pada timbulnya masalah pada caleg-caleg yang telah didaftarkan, tentu itu akan menjadi kerugian parpol itu sendiri. KPU sesuai aturan yang sama, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan tanggapannya terhadap nama-nama caleg yang telah didaftarkan oleh parpol peserta pemilu. Sekarang ini, tidak seperti aturan sebelumnya, sekarang, calon yang gugur setelah pendaftaran tidak bisa digantikan caleg lainnya. Dengan demikian, otomatis caleg yang diajukan parpol akan berkurang. Satu-satunya alasan yang membolehkan caleg diganti manakala yang bersangkutan meninggal. KPU Kota Mataram sudah siap menerima pendaftaran caleg mulai 9 hingga 22 April. (fit)


SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Ihwan Sutrisno Terancam Diberhentikan Jadi Anggota Dewan Praya (Suara NTB) Karir politik Ihwan Sutrisno, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah berada di ujung tanduk. Anggota Dewan asal Partai Bintang Reformasi (PBR) ini, saat ini terancam diberhentikan. Setelah yang bersangkutan diduga melanggar kode etik sebagai anggota Dewan. Kasus anggota Dewan bersangkutan pun kini tengah ditangani Badan Kehormatan (BK) DPRD Loteng. “Kasusnya (Ihwan Sutrisno) memang tengah kita tangani. Bahkan tahapanya sudah sampai pada tahap penelaah. Untuk selanjutnya diusulkan pergantian, jika memang terbukti melanggar kode etik Dewan,” jelas Ketua BK DPRD Loteng, Drs. H. Karim Abdurrahim, Senin (8/4) kemarin. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya, yakni terkait rangkap jabatan struktural yang diembannya. Dimana dalam aturan Dewan yang ada, anggota Dewan tidak boleh merangkap jabatan struktural di sekolah swasta yang ada di daerah bersangkutan. “Kebetulan, saat ini yang bersangkutan selain menjadi anggota Dewan juga menjabat sebagai kepala sekolah milik salah satu yayasan di Loteng,” ungkapnya. Terkait persoalan tersebut, pihaknya pun sudah memanggil terhadap anggota Dewan bersangkutan beberapa kali. BK juga sudah melakukan konsulitasi dengan tim ahli. Termasuk pula dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, BKD Loteng sampai dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Beberapa pakar pendidikan juga sudah dimintai tanggapanya. Konsultasi dilakukan, guna mencari tahu terkait pengertian jabatan strukutural di sekolah swasta. Termasuk jabatan apa saja yang masuk sebagai jabatan struktural di sekolah swasta. “Dan, saat ini kita sudah pada tahap akhir untuk membuat keputusan,” tegas Karim seraya menambahkan, jika tidak ada halangan berarti, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengambil keputusan. Sebelumnya, Ihwan Sutrisno dilaporkan oleh sejumlah guru tempatnya mengabdi sebagai kepala sekolah ke DPRD Loteng, karena diduga memegang jabatan rangkap. Para guru kesal, lantaran Ihwan Sutrisno kurang maksimal mengurus jalannya proses belajar mengajar di sekolah yang dipimpinnya. Karena harus membagi waktu sebagai anggota DPRD Loteng. “Penyelidikan yang kita lakukan saat ini, berdasarkan pengaduan yang masuk,” pungkas Karim. (kir)

BK Segera Panggil Anggota Dewan Malas Praya (Suara NTB) Rendahnya tingkat disiplin para anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng), mulai disikapi Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat. Menurut Ketua BK DPRD Loteng, Drs. H. Karim Abdurrahim, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera memanggil para anggota Dewan yang malas tersebut, untuk keperluan klarifikasi dan konfirmasi. Demikian diungkapkanKetuaBKDPRDLo(Suara NTB/kir) Karim Abdurrahim teng, ketika dikonfirmasi wartawan di gedung DPRD setempat, Senin (8/4) kemarin. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menyerahkan seluruh laporan hasil pengumpulan data termasuk absensi semua anggota Dewan ke pimpinan DPRD Loteng. Yang meliputi absensi kehadiran para angggota Dewan pada saat sidang paripurna dan agenda DPRD lainnya. Selama satu tahun terakhir, terhitung mulai dari bulan Januari 2012 sampai awal April 2013 kemarin. Laporan dari BK kemudian dijadikan bahan oleh pimpinan DPRD Loteng untuk membuat disposisi kembali kepada BK. Berdasarkan disposisi dari pimpinan Dewan tersebut, barulah BK melakukan pemanggilan terhadap para anggota DPRD Loteng yang malas tersebut. Guna mengklarifikasi prihal penyebab para anggota Dewan bersangkutan, sampai tidak mengikuti sidang paripurna dan kegiatan DPRD Loteng lainnya. “Mereka yang kita panggil nanti adalah para anggota Dewan yang tidak mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRD sebanyak enam kali berturut-turut,” sebutnya. Kalau dari hasil pemanggilan, ternyata tidak bisa memberikan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, maka BK bisa merekomendasi anggota Dewan bersangkutan untuk diberhentikan melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Dengan sebelumnya disampaikan oleh pimpinan Dewan di sidang paripurna DPRD. Lalu kapan pemanggilan akan dilaksanakan? “Rencananya minggu depan,” jawab Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng ini. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima disposisi dari pimpinan Dewan. Kalau memang disposisi pimpinan Dewan sudah ada, pemanggilan akan segera dilaksanakan. BK DPRD Loteng, lanjut Karim, akan komit dengan tugas yang ada. Dengan kata lain, siapa pun anggota Dewan yang malas, akan diperlakukan sama. Termasuk kalau memang ada anggota BK yang diketahui malas, tetap akan ditindak. “Semua tanpa terkecuali,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/rus)

SIMULASI - Polres Lotim menggelar simulasi pengamanan Pemilihan kepala Daerah di Lapangan GOR Selaparang, Selong Senin (8/4) kemarin.

Polres Lotim Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada Selong (Suara NTB) Kampanye salah satu pasangan calon berlangsung di Lapangan Gelanggang Olah Raga (GOR) Selaparang Selong Lombok Timur (Lotim), Senin (8/4) kemarin rusuh. Hal itu membuat petugas aparat kepolisian resort (Polres) Lotim bersigap. Para pelaku yang diduga perusuh langsung dibekuk. Demikian gambaran salah

masyarakat khususnya konsumen yang merasa dirugikan oleh pengusaha. BPSK sendiri, telah menjadi amanat UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurutnya baik Konsumen maupun Pengusaha, memiliki ekspektasi yang besar terhadap persoalan yang mungkin amtara kedua pihak sebagai dampak transaksi kedua pihak. “Pembentukan BPSK ini sangat dinanti-nantikan khususnya di KLU. Sejak kita ajukan terbentuknya BPSK, rupanya memerlukan waktu dan proses yang cukup lama, yakni satu tahun sampai disetujui oleh Kementerian Perdagangan,” jelasnya. KLU dalam hal ini, kata dia. Baru menerima persetujuan Kemendag melalui SK No 78/M-DAG/KEP/2/2013 tertanggal 11 Maret 2013 lalu. Kurang dari sebulan, KLU kemudian melantik Pengurus BPSK yang sudah ditunjuk sebelumnya. Adapun masa bakti Anggota BPSK kali ini, berlaku selama 5 tahun ke

massa yang tidak terkendali emosinya. Meski dalam pengawalan ketat aparat, di tengah jalan terjadi penghadangan kendaraan yang mengangkut pasangan calon oleh massa. Hal itu membuat tim pengawal terpaksa berbalik arah melakukan tindakan pengamanan menjauhi amukan massa. Simulasi pengamanan Pilkada oleh Polres Lotim ini

dipimpin Kabag Ops Polres Lotim, Kompol Nanang. Bertindak selaku pengarah setiap adegan simulasi, Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubag Hukum) AKP Tarman. Semua tahapan pelaksanaan Pilkada Lotim dan NTB yang hari pencoblosannya akan berlangsung serentak 13 Mei mendatang digelar aparat Polres Lotim. Tidak terkecuali masa tenang usai

kampanye digelar. Pada hari-hari menjelang pencoblosan diduga kuat ada ada praktik money politic. Proses penangkapan terduga pelaku politik uang ini pun dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terlewati dalam proses pengamanannya. Termasuk pada saat pencoblosan dan pengumuman pemenang Pilkada. (rus)

Korban Puting Beliung Tuntut Bantuan Perbaikan Rumah Giri Menang (Suara NTB) Janji Pemkab Lombok Barat untuk segera merealisasikan penyaluran dana bantuan kepada warga korban puting beliung di Kecamatan Kediri Desa Gelogor belum sepenuhnya ditepati. Pasalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menjanjikan dana itu akan dicairkan dua minggu lalu. Namun kenyataannya, warga belum menerima dana untuk perbaikan rumah tersebut. Warga pun menuntut dana yang menjadi haknya itu segera direalisasikan. Karena tak kunjung menepati janjinya kepada rakyatnya sendiri, Pemda Lobar dinilai “membohongi” rakyat khususnya warga korban puting beliung yang berharap bantuan. Karena warga kini berhutang untuk biaya memperbaiki rumahnya yang rusak. Dari informasi yang diserap Suara NTB, di Kecama-

tan Kediri, dari tiga lokasi yang diterjang puting beliung di desa Gelogor, Kediri dan Montong Are, hanya sebagian sudah menerima bantuan. Sedangkan sebagian besar korban di Desa Gelogor belum menerima bantuan. Menurut pengakuan warga masuk rekapan mendapat bantuan. Mereka dijanjikan

Rp 5 juta awalnya, namun tak kunjung diberikan. “Pemerintah janji-jani saja, kapan dikasi bantuannya,” seloroh Inak Sanah. Kondisi ini memaksa keluarga Sanah harus tinggal di rumah penuh tambalan, setiap saat bisa saja roboh karena diterpa hujan dan angin. Namun ia tak bisa berbuat

banyak, karena untuk meminjam uang seperti tetangga lain yang menjadi korban, ia tak mampu. Hal ini menggugah dan mengundang reaksi keras dari, Abdul Muthalib, Anggota Komisi I DPRD Lobar yang berasal dari daerah setempat. Ia menilai BPBD membohongi rakyat. Karena tak kunjung merealisasikan janjinya. ‘’Padahal sudah dua minggu dijanjikan, tapi belum ada warga korban puting beliung yang terima bantuan,” ungkapnya seraya mengaku perihatin. Ia mengaku sudah meminta langsung ke Kepala BPBD Lobar untuk turun

langsung ke rumah warga. Janjinya pada waktu itu jelasnya, seminggu lagi. Namun sudah hampir sebulan belum ada realisasi. Menurutnya ada hal yang tidak wajar khsusnya terkait anggaran, sudah di sepakati oleh Pemda Rp 5 juta sedangkan yang akan direalisasikan itu hanya Rp 500 ribu per KK. Sementara itu, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony dalam sebuah kesempatan menyatakan, pihaknya sudah memerintahkan BPDB dan instansi terkait untuk segera menangani persoalan ini. Menurutnya hal ini harus ditangani segera. (her)

Bantah LKPJ Bupati Lobar ’’Copy Paste’’

Dewan Dinilai Tidak Paham Data Giri Menang (Suara NTB) Pihak eksekutif membantah dugaan LKPJ yang disusun tahun 2012-2013 copy paste dari laporan sebelumnya. Bahkan, eksekutif balik menyerang legislatif. Eksekutif menilai kalau anggota Dewan yang menyampaikan pernyataan itu tidak tahu data. Karena menurut eksekutif, LKPJ tahun 2012-2013 itu harus dimunculkan data eksisting tahun sebelumnya (tahun 2010-2011) Hal ini ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lobar, Dr. H. Baihaki dikonfirmasi di Senggigi, Senin (8/4). “Kalau kata pengantar di LKPJ itu diganti

Lindungi Konsumen, Pemda KLU Lantik BPSK Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara resmi melantik Badan Perlindungan dan Sengketa Konsumen (BPSK) KLU, Senin (8/4). BPSK KLU beranggotakan 15 orang, yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. “BPSK ini dibentuk untuk melindungi konsumen, khususnya dalam kasus perdata yang terjadi antara konsumen dan pengusaha (produsen,” ungkap Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., saat melantik BPSK. Dijelaskan Djohan, ke-15 orang BPSK tersebut mewakili setiap unsur. Dari kalangan pemerintah daerah (lintas Dinas), pengusaha dan konsumen, masing-masing terwakili oleh 5 orang. Ia menekankan, keberadaan BPSK yang berperan dalam menyelesaikan sengketa kedua pihak sangat stategis. Bagi Bupati, lahirnya BPSK diharapkan mampu menjembatani kepentingan

satu kegiatan simulasi pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar Polres Lotim di Lapangan Gor Selaparang, Selong kemarin. Digambarkan dalam simulasi, kampanye salah satu pasangan calon ada yang memicu kerusuhan. Akibatnya, pasangan calon bupati akan menggelar kampanye terpaksa diamankan petugas dari kerumunan

depan (2013-2018). Djohan mengingatkan, persetujuan BPSK tidaklah mudah. Oleh karena itu, belum semua Kabupaten/kota di Indonesia memiliki BPSK. “Hendaknya para anggota yang di pilih segera mensosialisasikan terbentuknya BPSK di KLU hingga dapat dianfaatkan masyarakat bila mana mereka dirugikan. Terus terang, masyarakat sejauh ini cendrung enggan atau malas melakukan gugatan, apalagi menyangkut masalah perdata,” imbau Bupati. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Disprindagkop UKM KLU, H. Arkam, melalui Kabid Perdagangan, Drs. I Komang Kartha, menyatakan BPSK akan bertugas untuk menjembatani sengketa yang timbul antara konsumen dan pengusaha. Sengketa yang masuk ranah hukum perata tersebut, akan ditempuh melalui 3 opsi penyelesaian, antara lain konsiliasi, mediasi dan arbitrase. (ari)

setiap tahun jadi tidak ada copy paste, sedangkan kalau data itu memang harus dimunculkan (data tahun sebelumnya) karena sebagai komparasi,” ungkap Baihaki menanggapi hal tersebut usai pembahasan LKPJ bersama Dewan di Hotel Bukit Senggigi. Dijelaskan Baihaki, redaksi kata pengantar dalam LKPJ setiap tahun dirubah. Karena itu, ia menegaskan tidak ada copy paste. Yang menjadi masalah jelasnya, adanya kata pelaksana tugas (plt) bupati dalam kata pengantar tersebut. Hal inipun menjadi perdebatan, namun akhirnya dibiarkan saja. Namun hal itu menurutnya tidak terlalu substantif. Untuk merevisi redaksi antarkata tersebut, pihaknya

sudah membuat dan menyiapkan daftar ralat. Daftar ralat ini jelasnya sudah disiapkan sebelum dibahas. Namun karena Sabtu dan Minggu libur, maka daftar itu tidak bisa diberikan ke dewan. Sementara terkait data yang menjadi substansi dalam LKPJ itu, pihaknya menilai tak ada yang keliru. Pasalnya data yang dimasukkan dalam LKPJ termasuk data eksisting tahun 2010-2011. Untuk LKPJ tahun 2011 harus dimunculkan data eksisting tahun 2009-2010, sedangkan untuk LKPJ tahun 2012 harus dimunnculkan data eksisting tahun 2010-2011. Karena itu jelasnya, data itu menurutnya harus dicopy paste karena harus muncul lagi sebagai komparasi data tahun

berikutnya. Menurutnya, dewan harus memahami hal tersebut. Dikatakannya, hal yang menonjol dalam LKPJ kali ini pencapaian penurunan kemiskinan selama dua tahun terakhir. Kendati Lobar masuk kabupaten tertinggal namun penurunan kemiskinan dibanding 183 kabupaten/kota se Indonesia mencapai 4,3 poin. Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said S.SAg menanggapi terkait copy paste LKPJ tersebut, menilai adanya kesalahan redaksi kata-kata. Menurutnya hal itu tidak terlalu substantif. “Itu hanya kesalahan redaksi kata-kata saja,” cetusnya. (her) H. Baihaki


SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Liga Pendidikan Indonesia 2013 Resmi Dibuka Sumbawa Besar (Suara NTB)Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 2013 yang ketiga kalinya, resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disparpora), Dr. Ikhsan Safitri, di lapangan Cendrawasih, Senin (8/ 4) sore kemarin. Secara simbolis menendang bola menjelang kick off pertandingan perdana antara SMK Negeri 2 dengan SMA Negeri 4 Sumbawa. Dalam laporan Panitia, LPI memperebutkan Piala Tetap Bupati Sumbawa ini, merupakan pertandingan sepak bola tahun ketiga

kerjasama Disparpora, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) serta Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Sumbawa. Untuk melatih siswa dan memotivasi sekaligus memberdayakan pelajar dalam menjaga kebugaran tubuh. Peserta LPI 2013 sebanyak 18 kesebelasan untuk tingkat SMA/MA/SMK Sederajat. Serta 27 kesebelasan SMP/MTs sederajat. Berlangsung dari tanggal 8 April hingga 15 Mei 2013 Selain memperebutkan piala tetap Bupati, para juara LPI juga akan mendapatkan imbal prestasi, medali, piagam atas nama pemain dan official team. Juara I, Piala Bupati dan mendapatkan imbal prestasi

Berkas Tersangka Pemerkosa Dikembalikan Kejaksaan Bima (Suara NTB) Penyidikan dugaan pemerkosaan oleh oknum anggota Polres Bima Kota berinisial IN (35), yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima beberapa waktu lalu, berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan (P-19) karena ada petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik kepolisian. Kapolres Bima, AKBP Dede Alamsyah, SIK, SH yang dikonfirmasi Senin (8/4), mengatakan berkas oknum anggota yang dilaporkan atas dugaan pemerkosaan tersebut dikembalikan oleh Kejaksaan. Pengembalian tersebut karena ada petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik. Yakni pihaknya diminta untuk memeriksa saksi ahli. “Petunjuknya sedang kita ikuti,” terang Dede. Saat ini, katanya, yang bersangkutan sudah ditahan oleh pihaknya. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka karena dikenakan pasal 285 KUHP. Tentunya setelah penanganan pidana, yang bersangkutan akan diberi tindakan internal oleh kesatuannya yakni Polres Bima Kota. Dugaan pemerkosaan tersebut terjadi pada Minggu (10/ 3) malam. Sebelumnya melalui pesan singkat (sms), pelaku dan korban berinisial SA (24) warga Desa Naru Kecamatan Woha yang diduga memang memiliki hubungan spesial ini janjian untuk bertemu di suatu tempat. Malam harinya, keduanya akhirnya menjemput SA dan membawanya ke sebuah bale-bale yang terletak di pinggir jalan desa. Selanjutnya, saat itu pelaku melakukan tindakan amoral dimaksud. Saat itu juga, SA yang merupakan guru sukarela di SMPN 3 Woha ini berteriak minta tolong lantaran diperkosa. Warga yang mendengar teriakan AS pun berdatangan, bahkan sebagian di antaranya ada yang membawa senjata tajam. Pelaku yang panik kemudian berlari dan mengamankan diri ke Polsek Woha. Peristiwa ini pun sempat membuat heboh warga desa hanya saja situasi desa tetap kondusif dan tak menimbulkan gejolak. Atas tindakannya itu, IN yang berdinas di Polres Bima Kota ini pun dibawa oleh anggota Paminal ke Mapolres Bima Kota. Hingga saat ini IN tengah ditahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Belakangan berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa ini bukan pemerkosaan melainkan hubungan badan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Awalnya IN dan SA memang janjian untuk bertemu karena keduanya tengah dimabuk asmara. Namun rupanya, IN yang sudah berkeluarga tak bersikap jujur kepada SA. Hingga akhirnya usai melakukan hubungan badan, dengan paksa SA menarik dompet IN untuk memastikan statusnya. Hingga akhirnya ia melihat kartu identitas yang menyatakan IN sudah menikah. Lantaran kecewa SA pun berteriak dan warga pun berdatangan. Gelombang pertama yang datang hanya dengan tangan hampa. Namun gelombang warga kedua membuat IN panik karena mereka membawa senjata tajam. Alhasil, IN pun panik dan lari menyelamatkan diri ke Polsek Woha. (use)

Rp 5 juta, Juara II, Piala Wakil Bupati dan uang Rp 3 juta, juara III mendapatkan Piala tetap Kepala Disporabudpar dan imbal prestasi Rp 2,5 juta. Sedangkan untuk pemain terbaik LPI tingkat SMP dan SMA memperoleh Piala tetap Ketua Pengcab PSSI Sumbawa dan imbal prestasi Rp 1 juta. Untuk top skorer, Piala Tetap ketua KONI dan uang Rp 1 juta. Sementara itu, Kepala Disporabudpar, Dr Ikhsan Safitri saat membuka LPI, menyatakan, penyelenggaraan LPI dilaksanakan secara profesional, mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Diharapkan dalam LPI tahun ketiga ini, bisa berjalan

Ikhsan Safitri memberikan sambutan lebih baik, karena berbagai kekurangan dalam LPI 1 dan LPI 2 bisa dijadikan catatan untuk dilakukan pembenahan oleh panitia. Agar bisa menghasilkan prestasi yang bisa membanggakan. Bahkan, harapan lebih besar, ada atlet sepakbola yang

(Suara NTB/arn)

lahir dari LPI bisa berkiprah hingga masuk dalam tim nasional. “Ini bukan harapan kosong. Sebab output pemain di LPI ada juga yang telah direkrut oleh tim di luar negeri seperti Malaysia. Bahkan kontraknya sampai miliaran rupiah dalam lima tahun. Ini ke-

bangkitan prestasi sepakbola kita,” sebut Ikhsan bangga. Seraya menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara, dan berharap kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Serta menghasilkan prestasi yang terbaik serta mempresentasikan keberhasilan pelajar

kita dari Alas Barat hingga ujung Tarano. Turut hadir dalam pembukaan LPI, Kepala Pengadilan Negeri, Wakapolres Sumbawa, dan unsur FKPD lainnya. Serta sejumlah Kepala SKPD dan Ketua Pengcab PSSI Sumbawa. (arn)

TNI Gelar Latihan Gabungan di Bima Kota Bima (Suara NTB) Daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima direncanakan akan menjadi tempat latihan gabungan TNI. Rencananya latihan tiga matra, darat, laut dan udara ini akan digelar untuk pertama kalinya, dan karena itu masyarakat Bima diminta atensi dan peran sertanya. Latihan gabungan ini rencananya akan digelar pada pertengahan bulan Mei mendatang. Namun wilayah yang menjadi titik latihan masih dalam pemantapan. Dalam latihan ini, ada berbagai macam kegiatan yang dimaksudkan untuk mengasah kemampuan, mulai dari pendaratan amfibi menggunakan tank, terjun payung serta serangan darat. “Dari semua daerah yang akan menjadi tempat yang akan digelarnya latihan, yang terpilih Bima,” terang Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen Drs Widjanarko S.sos., MM., M.Sc usai acara kunjungan Aster TNI dengan tema Melalui Komunikasi TNI Kita Jalin Hubungan Silaturahmi Antara TNI dengan Komponen Masyarakat Dalam Rangka Membangun Karakter Bangsa Guna memperkuat Ketahanan Wilayah, Senin (8/10). Dia berharap, lokasi latihan ini diputuskan dan tak bergeser. Karena, pihaknya melihat wilayah Bima masuk dalam kriteria tempat latihan. Sebelumnya, latihan seperti ini dilakukan di wilayah Kalimantan dan Timor-timor saat

masih dalam wilayah NKRI. Selain karena karakteristik wilayah yang cocok, Widjanarko juga mengakui jika wilayah Bima ini cantik. Mudah-mudahan dengan adanya latihan tersebut banyak orang yang tahu tentang Bima. Jenderal bintang dua tersebut belum bisa memastikan jumlah personel yang terlibat dalam latihan gabungan itu. Namun yang jelas, selain personel latihan tempur tersebut, juga melibatkan peralatan tempur militer mulai dari tank dan sebagainya. “Nantilah saksikan sendiri,” katanya. Sementara Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin dalam sambutannya menyambut baik adanya rencana latihan dimaksud. Untuk itu, pihaknya hampir setiap hari turun di setiap Kelurahan untuk melihat langsung situasi. Bahkan dia berharap rencana ini tak ada hambatan atau penundaan. “Permintaan kami jangan sampai ditunda,” ujarnya. Tambah Wawasan Aster Panglima TNI dalam kunjungannya juga memberikan ceramah mengenai keTNI-an termasuk mengenai

bela negara. Acara yang digelar di gedung Convention Hall Paruga NaE, dihadiri sejumlah pejabat Mabes TNI, Paban 2 Ster Kol Kav Agus Suharto dan Pabandya Ster Mabes Letkol Cba Osman, Danrem 162/Wirabhakti Kol Inf Zulfardi Junin serta pejabat Kodam Aster Kasdam IX/Udayana Kol Inf Made Darmawan. Sementara di tingkat daerah dihadiri Walikota Bima, Kapolres Kabupaten dan Bima Kota, FKPD serta DR Siti Maryam. Aster Panglima TNI Mayjen Drs Widjanarko S.sos MM., M.Sc mengatakan kunjungan ini sengaja dilakukan dalam rangka menjelaskan menyampaikan hal-hal mengenai ke-TNI-an kepada masyarakat. Karena memang, lanjutnya, banyak tentang keTNI-an yang belum diketahui oleh mayarakat. Antara lain masalah bela negara hingga peralatan TNI yang berasal dari pajak rakyat. “Termasuk tadi kami jelaskan bahwa sekarang kan ada Akademi Militer (Akmil) perempuan,” tuturnya. Khusus mengenai Akmil ini mulai ada pada tahun 2013 dan jumlah Taruni paling banyak 16 orang. Dalam kesempatan tersebut, Widjanarko juga mengutarakan, kunjungan ini terkait adanya ancaman bagi daerah Bima. Apalagi banyaknya konflik yang terjadi di Bima. Karena konflik yang sudahsudah baru terjadi sementara

(Suara NTB/use)

PENYAMBUTAN - Aster Panglima TNI Mayjen Widjanarko (tengah) didampingi Danrem 162/WB Kol Inf Zulfardi Junin (kanan) dan Dandim 1608/Bima Letkol Inf Tommi Feri (kiri) saat tiba di pelataran Gedung Convention Hall Paruga NaE. kegiatan seperti ini sudah sangat lama dilakukan jajaran Mabes. “Tak ada ancaman. Tak ada korelasinya dengan itu,” ujar Widjanarko menjawab wartawan. Pihaknya khawatir, jika tak disampaikan akan semakin banyak tentang TNI yang tak diketahui oleh masyarakat. Sementara itu, dalam kegiatan ini Walikota Bima H.M Qurais H. Abidin dalam sambutannya sempat mengutarakan permintaan tentang penambahan Kodim (Komando Distrik Militer). Sebab wilayah Bima yang saat ini sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Bima dan Kota Bima, dan dari segi teritorial masih dinaungi oleh satu Kodim yakni Kodim 1608/Bima. Karena topografi wilayah Bima yang

cukup luas, sudah selayaknya Kodim di Bima ditambah. “Untuk itu perlu adanya penambahan Kodim yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Bima,” pintanya. Dalam kesempatan itu juga, Walikota menyampakan sinergisitasnya dengan TNI. Bahwa rakyat Bima bersama TNI siap dalam membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. Sementara terkait adanya permintaan ini, Aster pun memberikan tanggapannya. Aster berjanji akan menyampaikan permintaan tersebut ke pimpinan karena memang itu merupakan masukan dari masyarakat. “Halhal seperti ini Jakarta harus tahu suara masyarakat, saya akan lanjutkan ke pimpinan,” tandasnya. (use)

Sunatan Massal Minim Peserta

Bupati Dompu Kecewa

Pemkab Sumbawa Identifikasi Aset Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun ini, Pemkab Sumbawa akan melakukan sensus barang, untuk mengidentifikasi aset daerah yang banyak tercecer, baik barang yang bergerak maupun tidak. Sementara pada tahun ini pula, Pemkab melakukan pengadaan sejumlah mobil station, mobil pemadam kebakaran hingga kendaraan roda dua. Sebagaimana disampaikan Kabag Aset Setda Sumbawa, Agus Mustamin, S.Sos, M.Si, kepada Suara NTB, Senin (8/4), sensus barang segera digelar, agar diperoleh data yang pasti tentang jumlah aset daerah. Baik itu asset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun yang bergerak seperti kendaraan. Termasuk pula, sejumlah tanah desa yang sudah menjadi milik Pemkab. Sebagai antisipasi kalau di kemudian hari ada klaim atau gugatan dari pihak lain. “Ini antisipasi, siapa tahu besok lusa ada yang ngaku sebagai ahli waris, atau pengurus desa setempat yang mengklaim. Setelah kita data, terserah nanti kalau memang ada peruntukkanya,” terangnya. Pada tahun ini, Pemkab Sumbawa menargetkan 60 persil atau bidang tanah untuk disertifikatkan. Kebanyakan tanah sekolah yang menyebar di sejumlah kecamatan. Selain itu, Pemkab juga pada tahun ini, melakukan pengadaan sejumlah kendaraan. Di antaranya, lima mobil station yang diperuntukkan bagi dokter spesialis dan sejumlah camat. Kemudian empat kendaraan double kabin, ambulans untuk puskesmas. Ditambah satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) serta 1 excavator untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan untuk kendaraan roda dua ada sekitar 30 unit. (arn)

(Suara NTB/arn)

Kedua kesebalasan yang bertanding di pembukaan LPI 2013

(Suara NTB/bug)

TERBENGKALAI - Salah satu bangunan milik Balad Beach Cottage (BBC) di Pantai Balad Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Fasilitas akomodasi milik swasta ini dibiarkan tak terawat setelah dianggap tidak menguntungkan secara ekonomis. Padahal jumlah bangunan yang mencapai puluhan berbentuk vila dengan luas lahan lebih dari 1 hektar, kemungkinan nilai investasi yang telah ditanamkan oleh sang pemilik mencapai miliaran rupiah.

Usul PAW Kader PDIP

DPRD KSB Tunggu Keputusan Gubernur Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menunggu keputusan Gubernur NTB soal usul Pergantian Antar Waktu (PAW), Yusuf Amalullah, salah satu anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelumnya DPRD secara telah menindaklanjuti permohonan PAW Yusuf tersebut dengan bersurat kepada bupati untuk dilanjutkan ke gubernur guna penerbitan SK pemberhentian anggota bersangkutan. “Kami belum terima informasi terbaru soal itu,” jelas Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP kepada media ini, Senin (8/4). Abidin sendiri enggan menjelaskan saat ditanya apakah sejauh ini surat DPRD terkait PAW Yusuf itu masih berada di tangan bupati atau telah ditindaklanjuti ke gubernur. “Kami tidak tahu. Karena memang belum ada informasi baru yang kami terima,” ulang

politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Ia mengaku, surat balasan terkait PAW anggota Dewan tersebut baru diterima dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB. Sebelumnya DPRD bersama dengan surat yang disampaikannya ke bupati, juga melayangkan surat ke KPU yang isinya meminta mempersiapkan seluruh berkas bakal pengganti Yusuf Amalullah dalam proses PAW nantinya. “Saya tadi dapat kabar dari sekretariat kalau surat balasan dari KPU sudah datang. Tapi sekarang belum bisa saya paparkan apa isinya karena surat itu belum ada di tangan saya dan tahu apa saja konfirmasi KPU di dalamnya,” timpal Abidin sembari berjanji akan membeberkan isi surat penyelenggara Pemilu tersebut segera setelah berada di tangannya. “Insya Allah besok saya bisa sampaikan apa saja poin surat KPU itu,” janjinya. Pihak KPU KSB sendiri sebelumnya mengaku telah membal-

as surat DPRD KSB terkait PAW Yusuf Amalullah tersebut. Melalui anggotanya Fahrony, SH, KPU menyatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan permintaan DPRD tersebut dan langsung melakukan persiapan seluruh berkas calon pengganti anggota DPRD dari PDIP tersebut. “Kami sudah balas surat dari Dewan soal PAW Yusuf itu,” ungkap Fahrony kepada media ini, akhir pekan lalu. Informasi yang diterima media ini, kader PDIP yang bakal mengggantikan posisi Yusuf Amalullah sebagai anggota DPRD KSB adalah Sukardi Malik. Sukardi sendiri pada saat Pemilu 2009 lalu perolehan suaranya menempati posisi ketiga di internal PDIP untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I. Meski demikian, ia kemungkinan dipastikan akan ditunjuk sebagai pengganti setelah kader yang memperoleh suara nomor 2 (setelah Yusuf) menyatakan tidak bersedia mengisi sisa jabatan Yusuf. (bug)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengaku kecewa karena kegiatan sunatan massal dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Dompu ke-198 pesertanya minim. Dari 350 orang peserta yang ditargetkan panitia, hanya 33 orang yang mengikuti sunatan massal. Tapi minimnya peserta diharapkan karena warga sudah mampu mengadakan sunatan secara mandiri. Hal itu disampaikan H. Bambang kepada wartawan usai membuka kegiatan sunatan massal di kantor Pemda Dompu, Senin (8/4). “Saya terus terang sangat kecewa karena minimnya peserta yang mengikuti sunatan massal. Ini kan kegiatan Kabupaten dan yang mengikuti sesuai daftar pesertanya tadi hanya 33 orang,” kata H. Bambang. Namun di sisi lain, H. Bambang mengaku bangga. Karena bisa jadi minimnya peserta sunatan massal sebagai akibat dari semakin banyaknya warga Dompu yang mapan secara ekonomi, sehingga tidak perlu mengikuti kegiatan su-

natan missal yang dilaksanakan secara gratis. “Mereka bisa mengadakan sendiri kegiatan sunatannya,” terang H. Bambang. Minimnya peserta sunatan massal juga dikarenakan seringnya kegiatan serupa yang diadakan berbagai instansi pemerintah dan lembaga sosial lainnya dalam tahun 2013. Seperti sunatan massal yang telah dilakukan oleh PKK, Kodim Dompu, Polres dan lainnya. “Ini bisa jadi karena sudah seringnya kegiatan serupa diadakan tahun ini, sehingga peserta kegiatan sunatan massal ini menjadi sangat terbatas,” jelasnya. Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebutkan, target peserta pada kegiatan sunatan massal Kabupaten ini sebanyak 350 orang. Namun undangan yang dikeluarkan panitia hanya untuk anak-anak di wilayah Kecamatan Dompu. Sementara anak-anak di Kecamatan Woja, dan Pajo sebagai wilayah yang dekat dengan kota tidak diundang. Apalagi kecamatan yang jauh dari kota Dompu. (ula)

(Suara NTB/ula)

SUNATAN MASSAL - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin bersama Wakil Bupati Dompu, H. Syamsuddin H, Yasin, melihat dari dekat acara sunatan massal di kantor Pemda Dompu, Senin (8/4).


RAGAM

SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

Mantan Bendahara Bansos Lobar 2009 Tersangka Dari Hal. 1 Ia dimintai keterangan di Pidsus, sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan dana bansos yang merugikan negara sekitar Rp 3 miliar itu. Ia diperiksa terkait pengembangan kasus Bansos 2009, hasil split dari tiga terdakwa itu. ‘’Agung memang sudah dijadikan tersangka dalam kasus 2009 ini, sekarang sedang menjalani pemeriksaan,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB, Senin (8/4). Terkait penetapan ter-

sangka Agung, maka kasus ini masuk episode kedua penyidikannya. Sehingga dibutuhkan keterangan saksi tambahan untuk membuktikan keterlibatan Agung. Beberapa saksi menurut Sutapa, akan dimintai keterangan. Diperkirakan, para saksi ini, tidak jauh dari mereka yang sudah dimintai keterangan dalam kasus yang membelit Ranu Cs. “Intinya kasusnya masih dikembangkan untuk mencari keterangan dan bukti tambahan,’’ sebut Sutapa. (ars)

Sekolah Berdinding Gedek, Beratap Daun Kelapa di Batulante Dari Hal. 1 Begitu juga dengan infrastruktur telekomunikasi, sebagian besar masih terisolir. Sinyal seluler hanya sampai Dusun Punik, Desa Batudulang. Padahal jika fasilitas telekomunikasi dibangun, tidak kurang dari 10 ribu calon user menunggu di sana. Apalagi kalau jalan diaspal hingga Baturotok, mungkin wilayah Batulanteh akan menjadi wilayah paling makmur. Dengan kondisi yang sekarang, mereka menjadi korban “involusi” pertanian. Mobilitas ekonomi mereka berjalan lambat karena biaya transportasi dan promosi hasil pertanianya sangat mahal. Di luar itu, Sambirang juga sedih ketika berkunjung ke sekolah-sekolah. Ditemukan masih ada sekolah yang terbelakang. Bangunannya terbentuk dari bambu yang hampir lapuk. “Kok bisa Diknas bilang tidak ada lagi sekolah tertinggal,” tanyanya. Belanja di Diknas yang besar hampir mendekati 40 persen dari APBD Kabupaten Sumbawa. Belum lagi bantuan DAK dan blockgrant. Lantas mengapa masih ada sekolah yang bangunannya tidak layak? Seperti yang ditemui di SDN Dusun Sampang Balu dan SDN 3 Baturotok. Menuju ke sana di musim hujan butuh energi ekstra. Harus melewati jalan rintisan yang berbukit dan mendaki, sebagian besar tanah liat yg berlumpur dan licin. Meski menggunakan kendaraan sejenis trail, menurut Sambirang lebih banyak waktu dihabiskan dengan berjalan kaki karena kendaraan sering sekali slip dan harus didorong. Selain dua sekolah tersebut, Sambirang

juga mengunjungi hampir semua sekolah baik SD, SMP, dan sekolah menengah di wilayah Kecamatan Batulanteh. Ternyata banyak fasilitas pendidikan yang harus dibenahi mulai dari gedung sekolah, fasilitas belajar, dan PBM. Tak kalah penting yang harus dibenahi adalah pagar dan talud pengaman tebing karena rata-rata sekolah berada di atas bukit. Sebagian struktur tebing sekolah sudah mulai ada yang longsor karena curah hujan yang sangat ekstrim, sehingga diperlukan perhatian khusus dari Pemkab Sumbawa khususnya. Bukan hanya terhadap fasilitas sekolah, tetapi juga terhadap fasilitas kesehatan. Di dusun Sampar, Desa Bao Desa, misalnya, terdapat fasilitas kesehatan yang belum difungsikan secara maksimal sejak dibangun 10 tahun lalu. Sementara di Dusun Kaduk, Desa Batu Rotok , belum ada fasilitas kesehatan, padahal jarak tempuh dari Baturotok ke Dusun Kaduk mencapai 12 Km. Kelihatannya dekat, tetapi karena harus melewati jalan berbukit dan berlumpur, waktu yang dibutuhkan tidak kurang dari 1, 5 jam. Sedangkan di Desa Baodesa banyak tamatan SD yang terpaksa putus sekolah karena untuk sekolah ke SMP 2 Batulanteh di Baturotok harus menempuh jalan berbukit dan cukup jauh. “Membangun SMP Satap di Baodesa dapat menjadi solusi alternatif,” saran Sambirang. (arn)

Sejumlah Pasangan Calon Telah Habiskan Miliaran Rupiah Dari Hal. 1 Ketua Tim Kampanye pasangan TGB-Amin, TGH. Mahally Fikri, yang dikonfirmasi, Senin(8/4) tak menampik perkiraan tersebut. Namun ia enggan mengklarifikasi jumlah persis dana kampanye yang telah mereka keluarkan. Ia hanya memastikan besarnya dana yang telah dikelola oleh tim kampanye sudah jauh lebih besar ketimbang saldo awal dana kampanye yang disetor dengan jumlah Rp 200 juta beberapa waktu lalu. Menurutnya, dengan melihat banyaknya atribut kampanye dan tingginya aktivitas pemenangan yang mereka lakukan, tidak mungkin semua itu hanya dibiayai dengan dana sebesar saldo awal tersebut. “Ya jelas sudah bertambah banyak,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Ikhsan Gemala Putra, juru bicara tim kampanye pasangan Dr. KH. Zulkifli L. Muhadli – Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, MA (Zul-Ichsan) memperkirakan mereka telah mengeluarkan dana di kisaran Rp 1 miliar. “Ya, lebih kuranglah,” ujarnya saat ditanyai apakah dana yang telah mereka keluarkan telah melampaui angka Rp 1 miliar. Ikhsan menegaskan, meski aktivitas kampanye mereka tidak selalu dibiayai dengan dana yang dikelola melalui rekening dana kampanye, namun pihaknya tetap akan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana – dana tersebut. “Kan tidak harus lewat rekening yang dibuka itu uang keluar. Yang jelas, nanti yang akan diaudit adalah bagaimana uang yang digunakan itu sesuai laporan dan kalau ada sumbangan identitasnya jelas, dan besarannya tidak melampaui batasan yang diatur,” ujarnya. Menurutnya, setiap item alat peraga kampanye dan aktivitas pemenangan yang dilakukan nantinya akan dirinci, lalu dihimpun sebelum dilaporkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban mereka ke publik. Ikhsan menjamin, dana – dana yang digunakan oleh pasangan Zul-Ichsan ini benar – benar berasal dari sumber yang legal. Sementara, Gede Wenten, SmHk yang merupakan politisi pendukung pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. TGH. A. Muhyi Abidin (Harum), menjelaskan bahwa dana kampanye yang mereka keluarkan saat ini masih sangat minim. Ia menegaskan, dana kampanye mereka bahkan belum menembus angka Rp 1 miliar. “Sekitar 300 juta saja,” sebut Wenten saat ditanyai soal dana yang telah mereka keluarkan. Ia menegaskan, kecilnya dana kampanye yang terpakai untuk aktivitas pemenangan pasangan Harum ini disebabkan karena pihaknya lebih mengandalkan relawan dalam proses memenangkan pasangan ini. “Makanya kita tidak terlalu jor-joran. Lihat saja baliho – baliho kami mungkin paling sedikit itu,” ujarnya. Ia menambahkan, untuk menambah daya gerak mereka, tim kampanye pasangan Harum lebih mengadalkan relawan – relawan yang bekerja tanpa pamrih. Sebelumnya, Tifatul Sembiring, politisi PKS yang juga menjadi pendukung pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJPJohan), menegaskan bahwa faktor uang atau banyaknya dana kampanye yang dimiliki pasangan calon bukan menjadi satu – satunya ukuran yang menentukan kemenangan pasangan calon. ‘’Orang kadang – kadang merasa bahwa segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang, ya. Tapi ini kita akan buktikan kader PKS bekerja dengan militansi kadernya,’’ ujar Tifatul. (aan)

Halaman 5

Lahan Telantar di Sumbawa akan Ditanami Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Luasnya lahan telantar di Sumbawa seperti yang sempat disinggung Menteri Pertanian (Mentan) RI, langsung ditindaklanjuti Dinas Pertanian. Dinas Pertanian setempat membangun komunikasi dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementan, agar lahan-lahan tersebut bisa ditanami jagung. “Lahan yang telantar itu ditinggal oleh pemiliknya setelah tidak lagi menanam kacang hijau. Akibat harga kacang hijau yang turun, sehingga ditinggal.

Makanya, Dirjen Tanaman Pangan berjanji akan memperbanyak program jagung di Sumbawa,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, ketika ditemui Suara NTB, Senin (8/4). Pihaknya optimis dengan program ini. Apalagi Dirjen Tanaman Pangan yang langsung menjanjikan. Diharapkan pada 2014 ada penambahan luas areal tanaman jagung di Sumbawa. Saat ini luas areal jagung baru sekitar 35 ribu hektar. Pada 2014 nanti, Distran siap menambah luas areal hingga 15 ribu hektar asalkan pemer-

intah pusat siap membantu pengadaan bibit. “Jangan hanya Dompu yang dibantu, di sana lahannya sedikit sedangkan di kita masih luas. Dirjen sudah melihat langsung,” jelasnya. Sementara untuk mendukung program diversifikasi pangan, dengan menggalakkan penamaman tanaman lain seperti ubi, masyarakat masih kesulitan pasar. Kecuali kalau pabriknya dibangun di Sumbawa. Sehingga untuk saat ini, paling hanya bisa ditanam di pekarangan rumah, sekadar dikonsumsi oleh rumah tangga. (arn)

Terbakarnya Bungalow Meninting Raya

Karyawan Menganggur, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 1 Miliar Giri Menang (Suara NTB) General Manager Bungalow Meninting Raya, Paulus Rutmoyono menyatakan, kerugian yang diderita akibat terbakarnya bungalow sekalgus restoran itu Minggu (7/4) lalu mencapai angka Rp 1 miliar. Kebakaran hebat yang terjadi sekitar pukul 14.00 Wita, merusak semua fasilitas dan bangunan. Sementara, untuk membangun kembali atau renovasi menjadi bangun semula membutuhkan biaya dua kali lipat karena bahan bangunan berasal dari kayu kelas satu yang harganya sekarang cukup mahal. Karena itu, ia berencana menutup sementara waktu bungalow itu sembari menunggu dana renovasi dari pemiliknya. ‘’Tidak ada yang tersisa, dan untuk renovasi lagi butuh biaya dua kali lipat. Karena itu kami menutup sementara waktu,”ungkap Paulus, Senin (8/4). Diakuinya, pada saat kejadian ia sedang tidak ada di tempat. Yang ada hanya karyawan yang bekerja di sana. Ketika kebakaran hebat, ia dikontak oleh salah seorang stafnya yang memberitahukan kalau terjadi kebakaran di bunglow tersebut. Ia saat ini tak bisa berbuat banyak, karena ownwr bungalow warga Australia, Edward MC APPION belum mengintruksikan apa-apa. Malah ke-

(Suara NTB/her)

PUING - Puing-puing bangunan Bungalow Meninting Raya yang terbakar Minggu (7/4) lalu. mungkinan, bunglow itu ditutup sementara waktu. Ia mengaku sudah lama bekerja disana, sejak pertama kali bangunan itu dibangun. Diketahui jelasnya, bungalow itu termasuk uzur karena paling awal dibangun di daerah Senggigi. Sekitar 18 tahun lalu, kemudian direnovsi lagi lima tahun kemudian. Awalnya, bangunannya tidak banyak namun berkembang menjadi enam lokal dengan satu restoran dan kolam renang. Kendati terlihat sederhana, namun biaya pembangunannya cukup mahal.

Puluhan Kariawan Nganggur Selain merugikan pemiliknya, puluhan karyawan yang bekerja di bungalow itu juga merasakan dampak kebakaran itu. Pasalnya, mereka terpaksa harus mengganggur karena tempat mereka bekerja ditutup sementara . Sementara itu, Polres Lobar terus berkoordinasi dengan Labfor Denpasar untuk melakukan identifikasi penyebab kebakaran. Untuk bahan penyelidikan dan pemeriksaan pihaknya sudah melokalisir TKP dengan police line. (her)

Kelulusan Honorer K2 Disinyalir Sarat Nepotisme Dari Hal. 1 Usai pertemuan, Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH menjelaskan, beberapa hari lalu timnya melakukan investigasi berdasarkan laporan tenaga honorer K2 yang tidak terakomodir. Yang disasar diantaranya BKD Lombok Timur, BKD Lombok Tengah, BKD Lombok Barat, terakhir BKD Provinsi NTB. “Dari skema investigasi yang kami lakukan, temuan sementara, mulai mengkristal ke arah perbuatan perbuatan yang tidak patut. Kami mendapatkan kesimpulan, ada praktik yang sifatnya tidak saja manipulatif, tapi juga nepotisme,” kata Adhar, didampingi tiga asisten Ombudsman NTB. indikasinya terletak pada proses verifikasi sehingga meloloskan honorer K2 yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Dari hasil penelusuran itu, kemudian dikonfirmasi kepada pihak BKD daerah, termasuk Provinsi NTB. Keterangan diperolehnya, ternyata BKD hanya menerima data hasil , teknis datanya itu dari instansi- instansi. ‘’Kami mengindikasikan, nepotisme ini ada di SKPD atau Satker-satker yang ada tenaga honorernya,” terang Adhar. Salah satu contoh kasus, seorang putra dari tokoh partai politik, yang dikaitkan dengan dugaan nepotisme dimaksud. Disebut Adhar, khusus di

Provinsi NTB saat ini ada 99 tenaga honorer K2 yang sudah diumumkan masuk prioritas seleksi PNS. Nama-nama yang tersebar di sejumlah SKPD itu, masih dalam proses uji publik. Sejalan dengan penelusuran dilakukannya, jika memang ditemukan ada indikasi bahwa diantara nama itu terjadi nepotisme, maka bisa saja dicoret. “Kami sudah ada kesepakatan dengan BKD, kalau memang ada indikasi nepotisme dari nama nama itu, maka pasti akan di delete,” tegasnya. Ia mengaresiasi sikap Kepala BKD NTB yang mau membuka diri dan siap mencoret jika memang ada indikasi nepotisme. Bahkan siap menerima laporan dari masyarakat jika memang ada bukti, dan menindak jika pelanggaran itu terbukti. Sementara Kepala BKD NTB, Drs.H.M Suruji menjawab Suara NTB menegaskan, pihaknya sepakat dengan yang dilakukan Ombudsman untuk mengecek validitas tenaga honorer K2 tersebut. Namun tidak hanya Ombudsman yang bertindak, pihaknya pun sedang melakukan uji publik terhadap honorer K2 yang sudah terakomodir. Sehingga sangat diharapkannya informasi dari masyarakat, jika memang ada data yang tidak benar. “Oleh karenanya, kami terbuka dan mohon yang memiliki informasi dan nama nama yang

lulus, kalau ada yang punya data berbeda (menyimpang), kami asti tindak lanjuti,” harapnya. “Yang tidak bisa kami lakukan itu, jika keluhann itu disampaikan secara lisan. Jika ada data palsu atau tidak, harus ada laporan,” tegasnya. sebab jika pihaknya jadi kambing hitam, dinilainya tidak tepat karena tupoksi BKD hanya memproses administrasi yang memenuhi syarat untuk diloloskan. Bagaimana dengan penilaian ada nepotisme? Pernyataan mengarah kepada tudingan itu dinilainya tidak bermafaat. “Yang bermanfaat itu, faktanya mana? Ketika tenaga honorer bicara saja, maka kami cukup jawabnya dengan bicara. Tapi jika ajukan data, maka pasti akan kami dalami. Jika data dalami, kemudian jika terbukti, yang tidak memenuhi kriteria tentu saja akan menjadi tidak memenuhi kriteria,” tegasnya. Pihaknya tidak ada kepentingan apapun sehingga terlibat nepotisme dalam dalam meloloskan tenaga honorer itu. Bahkan jika bicara kepentingan pemerintah provinsi dari sisi kepegawaian, pihaknya sudah tidak berharap dari honorer, karena pegawai sudah lebih dan akan menjadi beban APBD. “Tapi kalau memang itu hak tenaga honorer menjadi PNS, maka kami tidak bisa menghalangi,” pungkasnya. (ars)

Di Dompu, 17 Balita Penderita Gizi Buruk Dirawat di RS Dari Hal. 1 Bila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kasus gizi buruk di Dompu mencapai 78 kasus tahun 2012 dan 95 kasus tahun 2011. Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada wartawan di Dompu, Senin (8/4) kemarin, mengatakan, kasus gizi buruk berdasarkan kriteria klinis yang dirawat di RSU dan Puskesmas tahun 2013 ini baru 17 kasus. Bila dibandingkan tahun 2012 lalu yang tercatat sebanyak 78 kasus dan 95 kasus tahun 2011. “Tapi inikan baru awal tahun dan kita belum bisa membandingkannya,” kata Gatot. Dikatakan Gatot Gunawan, penderita gizi buruk di Dompu bukan karena ketidak adaan makanan. Tetapi lebih kepada

faktor kekurangsadaran masyarakat dalam memperhatikan gizi anak. Ia mencontohkan Nurul Halizah (1) warga Huu yang diasuh oleh neneknya dan meninggal dunia saat dirawat di RSU Dompu, 30 Maret 2013 lalu. “Anak ini bukan karena kurang makanan. Dia ini diasuh oleh neneknya dan neneknya ini pedagang. Itu artinya, kebutuhan makanan bisa dicukupi. Tapi masalahnya, anak ini hanya diberi air putih dan nasi bungkus. Itu kan makanan untuk kebutuhan orang dewasa, bukan untuk balita,” terang Gatot. Nurul Halizah, lanjut Gatot Gunawan, sebenarnya anak ‘’mahal”. Karena ia merupakan anak yang ditunggutunggu setelah 10 tahun orang tuanya menikah. Tapi ketika anaknya lahir, orang tuanya

justru rela menitipkan pada orang lain hanya untuk menonton hiburan orgen tunggal. Selain itu, Gatot Gunawan juga mengatakan, masih tingginya kasus gizi buruk di Dompu karena masih banyaknya orang tua yang tidak membawa anaknya ke Posyandu. Yang terjaring posyandu selama ini baru sekitar 70 porsen dan 30 persennya tidak terjaring. “Yang menderita gizi buruk ini rata-rata yang tidak dibawa ke Posyandu,” jelasnya. Gatot mengatakan, upaya pemerintah dalam menekan angka kasus gizi buruk cukup besar. Karena perawatan digratiskan, perbaikan gizi dianggarkan Rp 200 ribu di tambah anggaran lainnya. “Untuk di Dikes, kita alokasikan Rp100 juta untuk perbaikan gizi tahun 2013 ini,” kata Gatot. (ula)

Diragukan, Kesiapan Guru Hadapi Kurikulum 2013 Mataram (Suara NTB) Meskipun pelaksanaan kurikulum 2013 sudah di depan mata, kesiapan guru menghadapi kurikulum baru ini masih diragukan. Pasalnya tidak sedikit guru-guru yang sampai saat ini belum paham Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diluncurkan sebelumnya. “Selama ini kegagalan guru adalah dari segi pemahaman kurikulum. Guru belum mampu menterjemahkan kurikulum,” terang praktisi pendidikan yang juga Dosen Universitas Mataram (Unram) Dr. H. Sudirman, M. Pd pada Senin (8/4). Unram yang ditunjuk Kementrian Pendidikan sebagai tim evaluasi kurikulum 2013 menyebutkan, menurut hasil evaluasi hampir 70 persen lebih guru belum mampu menerapkan SKKD dan menyiapkan alat evaluasi pembelajaran. Selain itu menurut hasil kajian yang sudah dilakukan tim, masih banyak guru yang belum mampu menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dan terpadu sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian di level tinggi, masih ada ‘dosa’ dari kurikulum KTSP dimana guru masih belum paham betul bagaimana mensiasati kurikulum tersebut. Termasuk bagaimana membuat alat pembelajarannya, alat evaluasinya sampai ke indikatornya. Menurutnya hal tersebut belum bisa dipecahkan. Tambah lagi dengan kurikulum 2013 sekarang yang akan bertambah rumit. Selain itu akan dimunculkannya indikator dalam kurikulum baru ini dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada di daerah. Termasuk bahan ajar yang selalu menjadi problem para guru, khususnya pada guru yang

(Suara NTB/nia)

H. Sudirman

sudah tua. Selama ini menurutnya, para guru justru terjebak dengan RPP yang sudah jadi. Padahal itu hanya contoh RPP, bukan yang utuh sehingga terjadilah ketimpangan. “Menurut hasil riset kami dari sekian ribu guru di NTB ini yang membeli buku sangat kecil. Hampir tidak ada guru yang membeli buku untuk menunjang kariernya. Apalagi untuk menyiapkan perangkat pembelajaran,” terangnya. Pihaknya berharap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan terkait mau menggunakan satu hari dalam satu minggu untuk memberi pendampingan. Pendampingan ini bisa dalam bentuk berbagai hal mulai dari PLPG, MGMP dan kegiatan lainnya. Sehingga akan terbentuk pemahaman bersama tentang isi dan muatan kurikulum baru. Diharapkan melalui pendampingan ini maka tidak akan terjadi kasus seperti penerapan KTSP kemarin. “Kalau tidak maka akan terjadi seperti kurikulum KTSP kemarin, guru belum paham dijejali lagi dengan kurikulum baru. Makanya guru menyatakan ganti menteri ganti kurikulum,” tandasnya. (nia)

Kerap Jadi Pemicu Perkelahian

Puluhan Jeriken Tuak Disita Polisi Mataram (Suara NTB) Miras jenis tuak, teridentifikasi kerap menjadi pemicu perkelahian. Polisi pun kembali bertindak tegas dengan menyita puluhan jeriken dan ratusan botol miras dari hampir seluruh kecamatan di Kota Mataram. Penyitaan itu berlangsung sejak awal pekan lalu. Diawali dengan sweeping oleh tiga Polsek. “Hasilnya sudah terkumpul dan dimusnahkan dengan cara ditampung dengan mobil tinja kemudian dibuang,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, Senin (8/4). Alasan penyitaan, karena dari banyak kasus perkelahian pemuda di Mataram selama ini, dipicu miras tradi-

sional jenis tuak tersebut. Setidaknya dengan penyitaan itu, meminimalisir perkelahian dan kejahatan bentuk lain. “Sampai kapan pun, kami akan terus melakukan razia miras, sampai benarbenar tidak ada beredar di masyarakat,” tegas Arief. Sementara berdasarkan data pihaknya, ratusan miras itu hasil razia dari beberapa TKP oleh tiga Polsek dan Sat Narkoba. Dengan rincian, Sat Narkoba tiga jerigen, Polsek Narmada 30 Jeriken, Polsek Lingsar sembilan jeriken, Polsek Gunung Sari tiga jeriken, Polsek Cakranegara 31 jeriken, Polsek Mataram dua jeriken dan Polsek Ampenan delapan jeriken. (ars)

Pemetaan Lahan Dari Hal. 1 Sehingga animo masyarakat untuk mengembangkan komoditas pertanian tertentu menjadi berkurang. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si mengungkapkan jumlah ketersediaan tenaga kerja dalam bidang pertanian yang tidak sebanding dengan luas lahan pertanian yang akan dimanfaatkan di Sumbawa turut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian di daerah tersebut. Ia mengungkapkan, dulu Sumbawa sudah terkenal dengan komoditas unggulan jagung dan kacang hijau atau palawija. “Ada dua faktor sehingga banyak bermunculan lahan telantar yang tidak dimanfaatkan ini. Pertama, hasil produksi palawija ini kurang berkembang di pasaran. Sehingga animo masyarakat untuk mengembangkan komoditas itu dari waktu ke waktu menjadi berkurang. Kedua, dari ketersediaan tenaga kerja yang memang dari dulu di Sumbawa itu terbatas,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Senin (7/4). Dijelaskan, jumlah tenaga kerja dalam bidang pertanian di Pulau Sumbawa diakui memang tidak sebanding dengan luas lahan pertanian yang ada. Sehingga, petani atau pemilik lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk melaksanakan usaha taninya. Akibatnya tanah pertanian hanya ditanami saat musim hujan saja. “Sebagian besar itu adalah hamparan lahan kering, me-

mang dalam kebiasaan masyarakat tani kita di Sumbawa hanya bisa dikelola satu kali tanam dalam setahun. Karena faktor curah hujan yang sangat kurang. Artinya pengairan terbatas sehingga hanya bisa dikelola dan dimanfaatkan pada musim hujan saja dengan tanaman-tanaman lahan kering. Kalaupun ada padi yang ditanam hanyalah padi ladang, jagung dan lainnnya,”ujarnya. Kurangnya sumber pengairan, lanjut Pembantu Rektor I Universitas Mataram ini menyebabkan petani atau pemilik lahan berpikir mengolah lahannya. Jika digarap tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan dibiarkan telantar untuk sementara waktu dan akan ditanami ketika musim hujan tiba.”Untuk itu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengupayakan agar lahan itu menjadi lahan berpengairan. Baik irigasi yang bersumber dari air permukaan maupun air tanah. Misalnya dengan sumur bor dan sebagainya,”sarannya. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menanam komoditas pertanian yang adaptif atau sesuai dengan kondisi lahan. Sehingga, menurutnya perlu dilakukan pemetaan kawasan kaitannya dengan kesesuaian komoditas yang akan ditanam. Sehingga, lahan telantar tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang tahun.”Bukan komoditas yang disesuaikan dengan lahan tetapi pemetaan lahannya yang penting disesuaikan dengan komoditas yang memadai untuk ditanam,”tandasnya. (nas)


OPINI

SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

Kurangi Konsumsi BBM Bersubsidi MESKI instruksi agar mobil plat merah menggunakan bahan bakar non subsidi, sudah berlaku cukup lama sekitar delapan bulan lebih, tepatnya sejak 1 Agustus 2012 lalu, namun hingga kini mobil milik instansi pemerintah ditengarai masih saja ‘’mencaplok’’ BBM untuk masyarakat miskin atau BBM bersubsidi. Indikasi ini terlihat dari kelangkaan bahan bakar jenis solar di sejumlah daerah di Indonesia. Meski SR BBM Pertamina Depo Ampenan, Galih Pradipta menyatakan, stok solar masih aman, namun sangat perlu diambil langkah antisipasi supaya kelangkaan serupa tidak menjalar ke NTB. Kepala daerah yang ada di NTB, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota harus menjalankan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 12/2012 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM, bahwa per tanggal 1 Agustus 2012 semua kendaraan dinas instansi pemerintah, meliputi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib menggunakan BBM non subsidi. Kepala daerah harus patuh terhadap kebijakan tersebut dan menekankan kepada segenap SKPD dan BUMD untuk mematuhi aturan itu. Sebab, setiap kali terjadi kelangkaan BBM akan berdampak sangat luas. Khususnya bisa memicu kenaikan harga bahan pokok dan bahan produksi. Hal tersebut dapat mengganggu pergerakan ekonomi jika tidak dikendalikan. Oleh karenanya, selain kendaraan plat merah, peran semua masyarakat untuk ikut mengurangi konsumsi BBM bersubsidi juga sangat diharapkan. Kalau semua kendaraan pemerintah dan kendaraan pribadi, khususnya mobil mewah mau beralih ke BBM non subsidi maka bisa mereduksi kelangkaan BBM. Komitmen untuk mematuhi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no 12/2012 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM, hendaknya jangan sebatas lisan semata. Pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi harus dipantau. Kalau sampai ada SPBU yang tetap mengisi premium kepada mobil yang seharusnya diisi BBM non subsidi atau dengan kata lain ada stikernya maka harus diambil tindakan tegas. Bila perlu izin SPBU tersebut harus dicabut supaya memberi efek jera dan tidak ditiru oleh SPBU-SPBU yang lain. Kalaupun misalnya sampai saat ini masih ada mobil plat merah yang ‘’minum’’ BBM subsidi agar segera beralih ke BBM Non Subsidi. Jika ada oknum PNS yang melanggar, diharapkan peran masyarakat dan petugas SPBU dapat mengingatkan dan mengarahkan, sehingga tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan Presiden. (*)

Halaman 6

Menahan Laju Konversi Lahan Pertanian di Kota Mataram erasaan miris segera muncul ketika melihat kondisi Mataram saat ini. Sungguh sulit menemukan hamparan persawahan karena semuanya sudah disulap menjadi toko dan perumahan. Kawasan-kawasan hijau yang dirancang sebagai paru-paru kota semisal sepanjang jalan udayana kondisinya juga tidak jauh berbeda. Sawah-sawah di samping jalan udaya semuanya kini sudah penuh sesak dengan toko dan rumah makan. Melihat kondisi di atas bukan mustahil beberapa tahun ke depan kota Mataram akan kehabisan lahan pertanian. Simak saja data berikut, terhitung 25-30 Ha lahan pertanian kota Mataram dialih fungsikan menjadi lahan non pernanian setiap tahunnya (Suara NTB, 15/01/2011). Pada tahun 2005-2010 tercatat 422 Ha lahan pertanian kota Mataram raib sementara pada tahun 2010-2011 460 Ha lahan pertanian yang disulap menjadi perumahan dan pusat pertokoan (Suara NTB, 15/01/2013). Deretan-deretan angka diatas secara gamblang menunjukkan bahwa koversi lahan pertanian di kota Mataram melaju bebas tanpa ada upaya serius untuk menahannya. Konversi lahan di Mataram selain menggangu keseimbangan lingkungan juga merampas lahan pekerjaan para petani. Petani-petani ini rata-rata tidak mempunyai keterampilan dan kecakapan selain bertani. Mereka akhirnya bekerja serabutan di d kota yang tidak menjamin kesejahteraan mereka karena ternyata di kota sangat sulit menemukan pekerjaan. Ini karena konversi lahan pertanian di Mataram lebih mengarah pada sektor properti yang jelas tidak menjanjikan ketersedian lapangan pekerjaan jangka panjang. Lapangan pekerjaan hanya akan tersedia ketika pembangunan namun setelah itu rumah-rumah dan ruko-ruko akan ditempati oleh orang-orang bermodal dan para bekas pemilik lahanpun akan menjadi penonton dan asing di tanah mereka sendiri. Sungguh miris memang. Derasnya laju konversi lahan pertanian di Kota Mataram setidaknya karena beberapa determinan utama. Pertama tingginya tingkat pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk Mataram tidak hanya karena tingginya angka kelahiran namun lebih dikarenakan tingginya urbanisasi. Para pen-

Oleh :

Ahmad Aprillah

(Pemimpin Umum LPM Pena Kampus FKIP Unram) datang datang Mataram dengan berbagai alasan dan tujuan. Namun sebagian besar karena hendak mencari kerja dan memperbaiki taraf hidup. Sebagian pendatang ini kemudian menetap dan menjadi warga Mataram. Inilah kemudian yang mendorong tingginya kebutuhan akan perumahan sehingga pengembangan sector proverti terus digenjot dan ujungnya yang menjadi korban adalah lahan-lahan sawah yang sebelumnya terhampar luas. Kedua adanya transformasi struktur ekonomi di dalam masyarakat. Perekonomian Mataram lambat laun mulai bertransformasi. Pertanian yang sebelumnya menjadi sektor primier lambat laun tergantikan oleh sektor industri dan jasa. Kedua bidang ini tentu saja memakan lahan yang banyak sehingga melahap lahan pertanian yang ada. Kawasan bisnis terus dikembangkan di berbagai sudut kota. Gedung-gedung ruko juga bak jamur di musim penghujan dan menghiasi sepanjang jalan. Ketiga karena pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan, pelabuhan, maupun bandara. Meskipun keberadaan berbagai infrastruktur perhubungan akan sangat memudahkan mobilisasi barang dan jasa dalam kota akan tetapi di sisi lain pembangunannya tetap saja akan menggusur lahan-lahan pertanian warga. Bagaimanapun luas konversi lahan karena pembangunan infrastruktur perhubungan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan karena pengembangan perumahan dan pertokoan dan hal ini tentu masih bisa dimaklumi. Keempat karena otonomi daerah. Banyak pemerintah daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor yang memberikan keuntungan jangka pendek yang lebih tinggi guna mengdongkrak pendapatn asli daerah (PAD). Tak jarang untuk mencapai tujuan tersebut kepentingan-kepentingan jangka panjang yang notebene akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan terabaikan. Misalnya mudahnya pemda memberikan izin bangunan kepada para kontraktor tanpa melihat bagaimana dampak pembangunan tersebut kepada wilayah sekitarnya. Strategi Pengendalian Konversi Jika berbicara tentang konversi lahan memang dilematis. Di satu sisi pertambahan jumlah penduduk jelas membutuhkan banyak ketersediaan bahan pangan. Produksi bahan pangan semisal beras jelas akan menurun jika sawah-sawah dikonversikan

menjadi lahan non pertanian. Sementara di sisi lain warga juga jelas membutuhkan rumah sebagai tempat berteduh. Sementara untuk membangun rumah jelas harus mengorbankan lahan pertanian. Namun kondisi dilematis ini bukan alasan bagi pemerintah untuk diam saja dan tak berbuat apa-apa. Pemerintah harus mampu membuat aturan main yang jelas dan tegas. Pemkot Mataram sudah seharusnya proaktif bergerak untuk menahan alih fungsi lahan pertanian di Kota Mataram. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemkot. Pertama pemkot harus mampu memperkecil peluang bagi terjadinya konversi lahan. Upaya yang dilakukan misalnya dengan memberikan insentif kepada petani yang enggan menjual tanahnya kepada pihak pengembang. Budaya masyarakat yang dengan mudah menjual tanahnya setidaknya diminimalisir oleh pemerintah dengan pemberian insentif kepada petani sehingga mereka berpikir ulang sebelum menjual tanahnya. Selama ini petani mudah tergiur dengan harga tinggi yang ditawarkan oleh pengembang sehingga tanpa berpikir dua kali langsung menjual tanahnya. Pemerintah juga dapat mengembangkan prinsip efisiensi kebutuhan lahan bagi industri dan perumahan misalnya dengan menerapkan pembangunan rumah susun. Rumah susun tidak memakan lahan yang luas sehingga sangat efisien dalam penggunaan lahan. Sementara kapasitas rumah susun sangatlah besar sehingga tetap memenuhi kebutuhan warga akan tempat tinggal. Model rumah susun saat ini menjadi primadona di kota-kota besar termasuk Jakarta karena sangat efisien dalam penggunaaan lahan dan sangat pas di kota dengan jumlah penduduk tinggi sementara ketersediaan lahan sangat terbatas. Kedua pemerintah dapat melakukan pengendalian atas kegiatan konversi lahan sehingga tidak kebablasan dan dampaknya dapat segera dimitigasi dan ditanggulangi. Misalnya pemerintah melarang konversi lahan-lahan sawah subur produktif dan menyerap banyak tenaga kerja pertanian. Inilah yang banyak terjadi di Mataram di mana sawah-sawah yang sangat produktif semuanya dialihfungsikan menjadi pertokoan maupun perumahan. Seharusnya kegiatan-kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada lahan-lahan yang

kurang produktif sehingga tidak mempengaruhi kemampuan penyediaan bahan pangan. Ketiga dan yang terpenting pemerintah yang dalam hal ini pemkot harus membuat instrument hukum yang kuat untuk menahan laju konversi lahan. Pemerintah harus selektif dalam memberikan izin kepada pengembang dan kontraktor sehingga tidak menyalahi Rencana Tata ruang wilatah (RTRW). Tata ruang ke depan harus dipikirkan sehingga Mataram tidak penuh sesak karena gedung dan menjadi kota kumah, padat, dan amburadul. Pemkot jangan hanya berorientasi pada peningkatan PAD jangka pendek dan mengebirikan visi Mataram ke depan. Ketiga hal diatas memang mustahil menghentikan tingkat konversi lahan pertanian Kota Mataram menjadi 0 hektar pertahun. Hal tersebut juga mustahil karena seiring pertambahan penduduk Mataram terutama para pendatang maka kebutuhan akan perumahan akan terus meningkat sehingga akan tetap terjadi konversi lahan. Namun minimal dengan melakukan upayaupaya di atas akan mampu mengendalikan laju koversi sehingga tidak kebablasan dan generasi masa depan masih bisa menemukan sawah di Mataram. Semoga.

Di Dompu, 17 balita penderita gizi buruk dirawat di RS Jangan sampai ada fenomena gunung es

*** Parpol diminta telusuri ‘’track record’’ caleg Jangan sampai lahir politisi busuk

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Terapkan Manajemen DUIT PT. Dasar Ilham Sakinah masuk pada jajaran perusahaan berskala besar di NTB, dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan, perluasan lapangan kerja dan peningkatan perekonomian. Bahkan rencananya perusahaan ini akan membangun sarana-sarana publik berbasis bisnis yang lebih besar lagi. Salah satu diantaranya pembangunan hotel tujuh lantai sekaligus mall, selain pembangunan property lainnya. (Suara NTB/bul) Masih banyak pertanH. Ahmad Rusni yaan yang muncul, siapa yang menyetir perusahaan yang namanya dianggap beda dari yang lainnya, karena mengandung unsur makna yang religius. Ahmad Rusni, SE,. MM adalah jawabannya. Perusahaan yang dirikan sejak beberapa tahun lalu ini berkembang cukup besar hingga sekarang, apalagi main bisnisnya tidak saja di dalam daerah, bahkan hingga ke daerah-daerah kota besar lainnya di Indonesia. Kunci utama yang diterapkan selama ini adalah manajemen DUIT, atau singkatan dari Doa, Usaha, Ikhtiar dan Tawakkal. Demikian gambaran umum yang disimpulkan ayah tiga anak ini saat ditemui Suara NTB di kantor sekaligus tempat tinggalnya, tak jauh dari kantor DPRD Kota Mataram. Sekilas penampilannya tak seperti bos-bos besar lainnya. Ia terlihat biasa-biasa saja. Keramahan dan jiwa kekeluargaan yang dimunculkan, menjadikan setiap orang merasa terbiasa dan cukup dekat dengannya. Hal ini pula yang dirasakan media ini saat berbincang khusus bersamanya. Dasar Ilham Sakinah, sebagai perusahaan yang kelolanya sendiri menurutnya dimaknai sebagai perusahaan yang diilhami Tuhan, selain diharapkan mampu bertahan lama dalam kesejahteraan. Termasuk nama perusahaan tersebut adalah gabungan dari namanya sendiri, beserta istri dan anak-anaknya. Tumbuh kembangnya perusahaan ini, menurutnya menjadi bagian yang tidak mudah saat diperjuangkan, karena keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang property ini adalah hasil dari perjuangan membangun keluarga yang berlatar belakang sederhana. “Bapak saya dulunya adalah pensiunan dan menjadi pesuruh menjaga lapangan tenis di Udayana. Lebih-lebih kami berasal dari sebuah desa di pelosok Gunung Sari, Lombok Barat. Dari kondisi tersebut saya berfikir untuk membangun diri dan keluarga,” ceritanya mengawali. Pada kondisi yang demikian, di masa SD, gemar menabung menjadi ciri khasnya. Bahkan demi mengumpulkan uang-uang belanjanya dan hasil buruh pikul yang dijalani, Ketua Pengurus Provinsi Tarung Derajat NTB ini memberanikan diri menggunakan pinjaman buku tabungan milik kakaknya di sebuah bank konvensional. Hingga pada usia kelas 3 SMA, total tabungan yang dikumpulkannya mencapai Rp 600 juta, sangat langka pada waktu itu pemuda seusianya sudah memiliki tabungan sebanyak itu. Tabungan tersebut tidak ia gunakan untuk membeli kebutuhan dan perlengkapan lainnya, justru ia gunakan untuk membeli kaplingan tanah yang dijadikannya sebagai dasar mengembangkan bisnis property. Karena hoby dan kecintaannya pada olahraga tenis lapangan, sebagian tabungan yang dimiliki kenudian ia sisihkan untuk mengembangkan usaha menyediakan perlengkapan pada permainan tersebut. Hasil usaha-usahanyapun berlipat, bahkan pada usia 24 tahun, ia sudah memiliki omset yang cukup fantastis mencapai Rp 84 miliar. Apalagi ia terlibat langsung sebagai penyedia berbagai jenis buah dan komoditi pertanian dan hortikultura, dalam pemanfaatan tanah-tanah yang dimilikinya hingga ke pulau Sumbawa. Meski dengan kesuksesan besar yang dapatkan, lulusan S2 Ekonomi Jakarta ini hingga sekarang , tetap menjadi prioritas adalah sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan hingga kini ia membina yayasan panti sosial yang menaungi 10.700 orang tua jompo dan terlantar. Bahkan dengan puluhan jumlah pegawai yang dimiliki, pada sisi lainnya bapak 40 tahun ini sedang membutuhkan 10 ribu pekerja bangunan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan propertynya. Tak lantas membuatnya berbangga dengan apa yang sudah dicapainya, hajatan besarnya hanyalah bisa memberi manfaat bagi banyak orang.(bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SPARE PART

SANGGAR SENAM

DIJUAL

TRAVEL

ACCESORIES

INTERAKTIF

TRUSS

BATIK

(Suara NTB/bul)

TUKANG JAHIT - Berkembangnya mode fashion secara global, ikut memberi dampak pada perkembangan tailor di NTB, di Kota Mataram khususnya. selain untuk memenuhi permintaan pembuatan pakaian kantor dan seragam, beberapa tukang jahit sekarang ini sedang diserbu untuk membuat pakaian gaya Korea yang sedang in. Memenuhi permintaan tersebut, tak jarang para pelaku usaha jahit harus memenuhi kebutuhan mesin yang lebih modern dan memadai, seperti tukang jahit di salah satu sudut Kota Mataram ini.

Kebutuhan BBM untuk Pertambangan Terus Menurun Mataram (Suara NTB) Aktivitas kendaraan dan peralatan operasional yang bergerak di bidang pertambangan pascaberlakunya moratorium oleh Kementerian Kehutanan RI, terus mengalami penurunan. Akibatnya, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menurun, yang pada gilirannya berpengaruh pada menyusutnya PAD dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB menyajikan kesimpulan, banyaknya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penambangan, di luar penambangan yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) semakin berkurang, karena belum dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. “Kalau Newmont, izinnya selama 30-an tahun masih berlaku, otomatis aktivitas kendaraan dan kebutuhan BBM masih ada. Sementara

pertambangan kecil-kecil lainnya tidak mengantongi izin, sehingga peralatan dan kedaraan yang digunakan praktis tidak terlalu aktif,” demikian diterangkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/4). Husni menyebutkan rincian berapa persen penurunan konsumsi BBM di bidang pertambangan pada setiap triwulannya, tetapi diklaim kebutuhannya terus menurun, seiring masih diberlakukannya mor-

atorium oleh pemerintah pusat hingga bulan Mei mendatang. Daerah-daerah pertambangan di luar Newmont, yang biasa menggunakan gelondong, kini banyak mesin-mesin gelondongnya sudah tak difungsikan, sampai pemerintah mencabut moratorium. Pengaruhnya BBM nonsubsidi yang digunakanpun otomatis makin berkurang. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya setoran PAD dari PBBKB. Disebutkan, PBBKB dari Newmont

M. Husni

(Suara NTB/bul)

sendiri, jumlahnya mencapai miliaran rupiah, dan itu nilainya dianggap tak kecil. “Khusus untuk Newmont

saja, nilai PBBKB-nya miliaran rupiah, tetapi penggunaan bahan bakarnya tidak menurun terlalu banyak walaupun hanya dalam tahap fase-fase terakhir. Ini yang besar penurunannya, tambang-tambang kecil,” demikian Husni. Kendati demikian, secara umum dilihat berkurangnya PBBKB dari bahan bakar pertambangan ini sedikit diimbangi oleh PBBKB dari kendaraan yang beroperasi di NTB secara keseluruhan. Apalagi pesananan dan operasional kendaraaan baru, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat di daerah ini. Dengan demikian secara otomatis serapan konsumsi BBM-nya akan tinggi, dan memberi masukan yang besar pada penguatan pendapatan daerah. (bul)

Pemerintah Naikkan Anggaran Pembangunan Rumah Transmigran Mataram (Suara NTB) Pemerintah terus berupaya menyiapkan sarana dan prasarana pemukiman bagi warga transmigrasi di Pulau Sumbawa. Jumlahnya tak kurang dari seratusan unit perumahan. Namun belakangan diketahui target pembangunannya masih belum terealisasi 50 persen. Hal itu dikarenakan harga per unit perumahan yang disediakan dinilai masih rendah, sehingga banyak rekanan yang enggan mengerjakan pembangunan proyek tersebut. Mengetahui kondisi tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru tahun ini, untuk menaikkan harga pembangunan perumahan pemukiman. Dengan harapan, percepatan realisasi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan transmigrasi antarpulau di daerah ini. Kepala Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Disnakertrans Provinsi NTB, Hualid di ruang kerjanya, Senin (8/4) mengatakan, seiring meningkatnya har-

Huailid

(Suara NTB/bul)

ga penjualan property, pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lainnyapun ikut mengalami peningkatan. Di provinsi NTB, daerah transmigran di Sumbawa telah dijatahkan sebanyak 100 unit perumahan pemukiman, tetapi yang teralisasi tak sampai setengahnya. Diketahui lambannya proses pembangunan, dikarenakan rendahnya harga masingmasing perumahan yang

nilainya Rp 35 juta/unit. Dengan pertimbangan lain, semakin tingginya harga bahanbahan material, naiknya upah tukang bangunan, serta jarak tempuh untuk memasok material bangunannya yang jauh, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Atas pertimbangan itu, pemerintah kemudian menaikkan harga perumahan pemukiman, setiap unitnya menjadi Rp 48 juta. Selisih kenaikannya mencapai Rp13 juta. “Dengan demikian diharapkan pembangunannya akan

cepat diselesaikan, untuk percepatan penempatan para keluarga transmigran. Semuanya ditanggung oleh pusat, dananya sudah ada di kabupaten Rp 6 miliar,” kata Huailid. Anggaran tersebut menurutnya, tidak dilakukan penambahan secara langsung oleh pusat, tetapi harga pembangunan per unitnya dinaikkan, dengan anggaran yang sama. Apalagi pemerintah pusat telah menekankan, bangunan pemukinan tidak saja diprogramkan dari sisi banyaknya pembangunan fisik untuk pemukiman, tetapi mengutamakan kualitas bangunan pemukiman, sehingga memberi manfaat yang lama bagi kelu-

arga transmigran. “Anggarannya langsung turun ke kabupaten. Provinsi hanya melakukan koordinasi saja,” tambahnya. Peningkatan kualitas, tidak saja diberlakukan untuk fisik bangunan, tetapi SDM para transmigranpun menjadi hal yang utama untuk ditingkatkan kualitasnya terus menerus, sehingga transmigrasi program transmigrasi diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah. Tidak sebaliknya dengan menambah beban pemerintah. Caranya menurut Hualid dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan keterampilan, sebelum pemberangkatan keluarga transmigran. (bul)


Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

Foto bersama pengurus KONI Dompu dan Bupati Dompu saat raker KONI di Gedung Wanita, Sabtu (6/4).

(Suara NTB/ula)

Target Peringkat III Porprov NTB

Peserta Raker KONI Dompu Sepakat Pemilihan Atlet Berprestasi (Suara NTB/ula)

Ketua Harian KONI Dompu bersama wakil ketua dan Sekretaris Umum KONI Dompu.

(Suara NTB/ula)

Ketua KONI Dompu semangat memberikan laporan.

(Suara NTB/ula)

Sekda Dompu saat menyampaikan materi tentang perhatian pemda pada rapat KONI Dompu.

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu ditargetkan bisa meraih peringkat 3 perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2014 mendatang. Target ini akan diikuti dengan pemilihan cabor dan atlet berprestasi untuk dibina secara rutin dalam mencapai target. Rapat kerja (raker) KONI Dompu ini mendapat apresiasi KONI NTB dan dinilai sebagai Raker KONI Kabupaten/ Kota pertama di NTB. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin pada acara pembukaanrakerKONIDompudigedung Dharma Wanita, Sabtu (6/4) lalu, mengatakan, KONI bersama cabor harus memiliki target yang ingin dicapai pada setiap pekan olahraga, sehingga bisa mengharumkan nama baik Dompu. Ia pun menginginkan atlet-atlet asal Dompu bisa berbicara banyak di tingkat provinsi dan nasional. Termasuk menargetkan peringkat 3 pada Porprov NTB tahun 2014 mendatang. Apa yang disampaikan Bupati ini ternyata mendapat dukungan dari seluruh peserta raker dengan penuh semangat. H. Bambang pun menginstruksikan agar KONI bisa mengidentifikasi dan memilih cabor serta atlet yang berpeluang meraih medali. Cabor unggulan ini kemudian diberi porsi perhatian dalam pembinaan yang lebih besar ketimbang cabor lainnya. “Perhatian pembinaan lebih ini perlu dan harus dilakukan jika ingin meraih prestasi yang diinginkan. Tapi bukan berarti cabor yang bukan unggulan tidak mendapat porsi pembinaan,” kata H. Bambang.

Dalam hal ini, ujarnya, Pemerintah daerah akan mendukung KONI dalam memberikan pembinaan keolahragaan di Dompu. Untuk tahun 2013 ini, Pemda kembali mengalokasikan bantuan hibah kepada KONI sebesar Rp 1,3 miliar. “Kita juga mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan GOR. Proposal kita mendapat respons positif dan kita akan mendapat dukungan dana dalam APBN P sekitar Rp 8 miliar,” ungkapnya. Ir. M Iqbal, MM, dari perwakilan KONI NTB pada kesempatan yang sama memberikan apresiasinya atas pelaksanaan rapat kerja KONI Dompu. Raker ini merupakan kali pertama dilakukan pengurus KONI Kabupaten/Kota selama dirinya menjadi pengurus KONI di NTB. Ia pun mendorong KONI Dompu untuk menyeleksi cabor yang ada dalam menentukan cabor unggulan untuk meraih medali pada Porprov 2014 mendatang dan dilakukan pembinaan secara rutin. Iqbal juga mengungkapkan rahasia kesuksesan KONI NTB dalam meraih target medali dari 10 emas ditargetkan justru diraih 11 emas. Perolehan medali emas pada PON di Riau ini menempatkan NTB berada di urutan peringkat ke 12 dari biasanya di urutan ke 25 tingkat nasional dengan perolehan medali selama ini hanya 3 emas. “Kalau saya perhatikan atlet kita selama ini, kelemahannya ada pada 10 menit terakhir dan itu karena mental juangnya

masih kurang,” terangnya. Ketua KONI Dompu, M Yuhasmin, MSi, mengungkapkan, pembinaan terhadap olahraga dan pemuda merupakan kunci kesuksesan suatu daerah. Bahkan dunia mengakui, ada 3 hal yang membuat suatu negara diperhitungkan di dunia. Yaitu karena kekuatan bersenjata, kemajuan ekonomi, dan kemajuan olahraga. “Rapat kerja yang dilakukan KONI Dompu ini untuk lebih mengarahkan potensi cabor yang ada, sehingga bisa maksimal dalam setiap event pertandingan yang diikuti,” katanya. KONI, lanjut Yuhasmin, akan mendorong cabor yang ada untuk melatih dan membina atletnya secara rutin. KONI juga akan mendorong cabor dalam melakukan uji tanding dengan daerah lain serta kejuaraan yang ada untuk meningkatkan kualitas atlet. “Program kerja KONI ini tentunya diharapkan dukungan dari pemerintah daerah, apalagi KONI Dompu selama ini masih dibiayai tunggal oleh pemerintah daerah,” jelasnya. Rapat kerja KONI yang berakhir hingga Sabtu malam itu belum menyepakati cabor unggulan yang akan mendapat perhatian dan pembinaan dari KONI. Tetapi masing-masing cabor diberi kesempatan untuk memberikan laporan potensi cabor dan potensi atlet yang dimiliki cabor dalam mempersiapkan diri pada Porprov 2014 mendatang. “Kita beri kesempatan cabor untuk melaporkan potensi atlet yang dimiliki, baru kita lakukan seleksi oleh tim kecil dari internal KONI,” kata Yuhasmin. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu hadir pada pembukaan raker KONI.

(Suara NTB/ula)

Ketua Panitia Rapat Kerja KONI Dompu Putra Taufan memberikan laporan.

(Suara NTB/ula)

Suasana rapat kerja kerja KONI Dompu.

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIKONTRAKKAN

KURSUS Hanya 270.500

SIARAN TV

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Selasa, 9 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

RUMAH MAKAN

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL


BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

Halaman 10

”Kumuter-Mater”

Tanjung Ringgit

”Eco Tourism” Tanjung Ringgit Didukung Pemerintah Pusat

Lagu tentang Pencarian Pemimpin Sejati

Selong (Suara NTB) Rencana investasi konsorsium Swedia, PT Eco Solution Lombok (ESL) mendapat dukungan dari pemerintah pusat, yakni dari lingkup Kementerian Koordinator Perekonomian. Rencana pengembangan kawasan wisata alam (eco tourism) di kawasan Tanjung Ringgit tersebut dinilai cukup baik.

Mataram (Suara NTB) Melalui media lagu, apapun bisa disampaikan orang. Mengkritik, mencurahkan isi hati, memberi motivasi juga bisa disampaikan melalui lirik lagu. Penyanyi Sasak, Jhon Prink juga melakukan hal demikian. Tidak hanya bernyanyi, namun dalam lagu barunya berjudul “KumuterMater”, ia seolah-olah ingin mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan akan sosok pemimpin yang bisa benarbenar menjadi panutan dan mengayomi rakyatnya. Bukan pemimpin yang menjadikan rakyatnya sebagai alat untuk mengejar keuntungan pribadi dan kelompoknya. Lagu tersebut dinyanyikan Jhon di depan ribuan kader PKS pada saat ceramah kebangsaan oleh Presiden PKS, Anis Matta, Minggu (7/4) lalu. Jhon mengatakan di zaman sekarang ini sangat sulit untuk mencari sosok pemimpin yang benar-benar baik, jujur, dan memperhatikan nasib rakyatnya. Mantan vokalis band Sasak, Jumpring ini membawakan lagu tersebut hanya dengan petikan gitar yang dimainkan sendiri. Ia pun disambut antusias oleh ribuan kader PKS. Terkait Pilkada NTB mendatang ia berharap akan terpilih pemimpin yang dapat semakin memajukan daerah ini dan dapat terpilih pemimpin yang benar-benar bersih. “Juga pemimpin yang benar-benar bermasyarakat,” harapnya. Salah satu kalimat dalam lirik lagu tersebut yaitu : “Lelahke inaq, lelahke amaq jari dengan te injaq-injaq” (Saya capek Ibu, saya capek Ayah, selalu jadi orang yang terinjak-injak). Jhon mulai dikenal masyarakat ketika bergabung dengan band Jumpring yang terkenal dengan lagu “Lalo Ngaji”. Setelah keluar dari Jumpring, Jhon kemudian bersolo karier dan kadang berduet dengan penyanyi Erni Ayu Ningsih. Lagu duetnya yang terkenal yaitu “Bateq Empang”, “Sambel Colet”, dan “Solah Inges”. (yan)

Demikian dijelaskan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Lombok Timur (Lotim), H.R. Mulyanto Tejokusumo melalui Kepala Sub Bidang Investasi dan Pelaporan Bidang Penanaman Modal BLHPM, Agus Netral, Senin (8/4) kemarin. Lotim, katanya, masuk

dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor lima, pengembangan pariwisata dan ketahanan pangan. Kawasan selatan masuk menjadi incaran pengembangan pusat sebagai kawasan wisata sebagai daerah pengembangan Kawasan Ekonomi

(ant/bali post)

Tom Cruise

ta ini, kata Agus terus berkembang. Sejauh ini, dalam catatan BLHPM Lotim, investasi bidang pariwisata di Lotim mendominasi. Minat investasi di bidang wisata, terutama di kawasan pantai cukup menggembirakan. Hal itu dilihat dari kehadiran investasi di bidang pariwisata yang konsep pengembangannya cukup menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Lotim. Dibandingkan dengan investasi di pertanian, khususnya tembakau diakuai Agus sedikit mengalami kelesuan. (rus)

Setia di Jalur Serius

(ant/bali post)

Tom Cruise Promosikan ”Oblivion” di Taiwan Taipei – Bintang film Hollywood Tom Cruise kembali ke Amerika Serikat setelah kunjungan tiga hari di Taiwan guna menarik perhatian masyarakat akan film barunya. Cruise meninggalkan Taiwan dengan menggunakan pesawat pribadi setelah mempromosikan film laga fiksisains “Oblivion”. Dalam film itu dia memainkan peran sebagai seorang veteran di masa akan datang yang akan menentukan nasib umat manusia, lapor CNA. Selama kunjungan, aktor yang berusia 50 tahun ini mengunjungi satu rumah makan lokal untuk belajar membuat “xiaolongbao” atau sejenis kue yang direbus berukuran kecil pada Sabtu dan menghadiri premier filmnya di Taipei pada Sabtu malam. Lebih 2.000 penggemarnya yang rela menunggu menyambut bintang film Hollywood itu. Media setempat dan para penggemar memuji sikap aktor ini yang tak sungkan menyapa langsung dan tulus. Selama lebih dua jam, dia menyalami para penggemar yang juga meminta tanda tangan ketika berada di karpet merah sebelum pemutaran film itu. “Saya sangat gembira berada di sini. Sudah lama sekali saya tidak ke sini jadi sungguh menyenangkan berada di sini,” kata Cruise kepada saluran televisi lokal Television Broadcasts Satellite (TVBS). Taiwan satu-satunya tempat yang dia kunjungi dalam tur promosi filmnya di Asia. Ini merupakan lawatan ketiganya ke Taiwan. Kunjungan terakhirnya pada tahun 2001 untuk mempromosikan film fiksi-sains “Vanilla Sky”. Dia dijadwalkan menghadiri pemutaran perdana di Los Angles pada 10 April. (ant/bali post)

Khusus (KEK). Dukungan riil dari pemerintah pusat ini adalah dalam pembangunan infrastruktur. Ada back up dari kementerian membangun infrastruktur jalan yang disadari kondisinya saat ini masih hancur. Dijelaskan, pengembangan kawasan selatan ini bisa menjadi daerah pusat pertumbu-

han ekonomi baru. Menjadi icon investasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat Lotim. Diketahui, selain ESL ada Jeeva Bloam yang sudah mulai pembangunan hotel bernuansa lingkungan. Disamping itu, ada investor Ocean Blue yang akan menyulap kawasan Gili Sunut menjadi tempat wisata indah. Kawasan Lotim bagian selatan ke depan menjadi pusat perkembangan wisata sekelas Senggigi di Lombok Barat atau seramai Kuta di Legian Bali. Pengembangan kawasan wisa-

Taylor Swift Gagal Bawa Pulang Piala Musik Country Jakarta (Suara NTB) – Penyanyi country yang sedang naik daun, Taylor Swift, tidak berhasil membawa pulang piala pada Academy of Country Music Awards. Swift (23) masuk ke dalam lima katagori pada perhelatan musik country tahun ini, termasuk Female Vocalist of The Year dan pilihan penggemar Entertainer of The Year. Swift dua kali berturut-turut, pada 2010 dan 2011, menjuarai katagori Entertainer of The Year. Tahun ini, pemenang kategori Entertainer of The Year jatuh kepada Luke Bryan, yang juga menjadi pembawa acara penghargaan Academy of Country Music tersebut. “Saya hanya ingin menjadi penyanyi country, yang naik bus tur dan tampil setiap malam... Ini peristiwa berharga di hidup saya, ini segalanya untuk saya, dan saya tidak akan menyia-nyiakannya,” kata Bryan yang terharu, tulis Reuters. Sementara itu, piala Female Vocalist of The Year berhasil diraih Miranda Lambert. Lambert bersaing dengan Swift, Carrie Underwood, Kacey Musgraves, dan Martina McBride dalam kategori ini. Lambert juga mengantongi piala untuk kategori Song of The Year untuk lagu Over You. Lambert menulisnya bersama suaminya, Blake Shelton, yang menjadi pembawa acara penghargaan itu. “Sebagai penulis lagu, melihat lagumu dikenali oleh teman-temanmu itu sangat menyenangkan. Terima kasih telah menghargai saya sebagai penulis lagu, bukan hanya penyanyi. Ini sangat berarti untuk saya,” kata Lambert. The Academy of Country Music adalah organisasi untuk pelaku industri profesional yang bertujuan unutk meningkatkan dan melestarikan musik country. (ant/bali post)

GARIN Nugroho memilih setia di jalur tontonan serius dan ingin menjadi bagian dari upaya untuk menyuguhkan pertunjukan-pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tapi juga mengajak penikmatnya berpikir dan merenung. Sutradara produktif yang mendapat banyak penghargaan internasional untuk karyakarya seperti film “Bulan tertusuk Ilalang”, “Daun di Atas Bantal” dan “Puisi Tak Terkuburkan” itu, tidak melakukan semuanya demi pasar karena menganggap tontonan bukan hanya hiburan, tapi juga cerminan dari perilaku hidup suatu bangsa. “Kalau tidak ada konsep yang bagus, kelas menengah kita akan menjadi kelas menengah yang konsumtif dan dangkal. Kalau tontonannya yang sekedar lucu dan olok-olok seks terus, lama-lama kelas menengah kita kalah dengan kelas menengah negara lain seperti Singapura atau Thailand,” katanya. “Kalau kita tontonan kalah, tontonan itu kan mengandung selera kehidupan,” kata Garin, yang juga aktif mengamati perkembangan sosial budaya negeri ini, sebelum pementasan “Opera Jawa : Selendang Merah” di Solo, Sabtu malam. Dasar pemikiran seperti itulah yang antara lain mendorong Garin menghasilkan karya-karya kontemporer berbasis tradisi yang serius seperti film “Opera Jawa” dan trilogi pertunjukan Opera Jawa, “Ran-

(ant/bali post)

Garin Nugroho

jang Besi”, “Tusuk Konde” dan “Selendang Merah.” Ia sadar, karya-karya seriusnya yang kompetitif di luar negeri belum bisa menarik banyak penonton di dalam negeri namun ia merasa harus tetap berada pada jalurnya untuk ikut membangun budaya yang berakar pada tradisi warisan, termasuk dramaturgi lokal. “Penari-penari yang cantik dan tinggi di Indonesia memang laku... teater kayak gitu harus didukung karena ikut membangun kelas menengah. Tapi yang seperti ini, yang penyanyinya tidak cuantik, ngguantheng (ganteng), dan tingginya sama, tapi ada esensi pertunjukannya, juga harus dihargai,” katanya. “Dengan segala yang serba kemasan, serba tren, serba konsumsi... itu semua, seni pertunjukan kita bisa hancur,” tam-

bah Garin, yang malam itu mengenakan kemeja batik dan jarik—kain panjang batik— yang membuat dia agak susah berjalan. Ia mengatakan, produk seni yang “laku” dengan kemasan luar bagus berdasarkan tren saja harus diimbangi dengan pertunjukan karya seni warisan tradisi dan karya-karya alternatif berbasis tradisi. Garin yakin karya-karya seni serius berbasis tradisi Indonesia selalu punya tempat tersendiri di panggung dunia dan bahkan menjadi salah satu unsur yang menghidupkan panggung teater dunia. Menurut dia, selama ini banyak film dan pertunjukan drama Barat, termasuk “The Lion King” arahan sutradara Julie Taymor yang dipentaskan Broadway, yang bersumber pada tradisi lokal Indonesia. Sutradara pertunjukan drama musikal “The Lion King” yang pernah tinggal beberapa tahun dan mempelajari wayang di Indonesia, menurut dia, membangun karakter penokohannya mengacu pada gerak karakter wayang. “Jadi anak-anak kita juga harus dididik dong nonton yang serius supaya mereka konsentrasinya panjang dan sebagainya. Kalau tidak kita lama-lama kalah karena ingin survival saja, ini akan seperti sumber daya alam kita, yang hanya karena ingin cepat laku jadi diambil orang luar, diolah di sana, lalu kita beli lagi,” tuturnya. (ant/bali post)

Al Pacino akan Gelar Pertunjukan Tunggal Jakarta (Suara NTB) – Aktor kawakan Hollywood Al Pacino akan membawa pertunjukan tunggalnya yang terkenal ke London Palladium musim panas tahun ini. Pertunjukan berjudul “A Night With Pacino” akan menampilkan kisah kehidupan dan karier sang bintang, selain sesi tanya jawab dengan penonton. “Saya menantikan kunjungan ke London,” kata aktor berusia 72 tahun yang terkenal sebagai Michael Corleone di trilogi “The Godfather”. Pacino selalu merasa berada di rumah ketika dirinya mengunjungi ibukota Inggris Raya itu. Ia merasa mendapat kesempatan yang terhormat karena dapat bermain di Palladium. Pacino merupakan salah satu dari sedikit aktor yang dinobatkan sebagai “Triple Crown”. Sepanjang kariernya, Pacino telah memenangkan piala Oscar, Emmy, dan Tony, seperti yang dikutip dari BBC. Pacino akhirnya mendapatkan penghargaan di Academy Awards pada tahun 1992 atas perannya sebagai Kolonel Frank Slade di film “Scent of Woman”. Ia telah tujuh kali masuk nominasi Oscar, termasuk Aktor Pendukung Terbaik di tahun yang sama. Al Pacino antara lain telah membintangi “Dog Day Afternoon”, “Scarface”, “Donnie Brasco”, dan “Carlito’s Way”. (ant/bali post)

Al Pacino

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) – Nick Carter, personel Backstreet Boys, mengugkapkan album teranyar mereka akan dirilis tahun ini. “Kami sudah selesaikan album itu 90 persen,” kata Carter kepada Billboard, tanpa menyebutkan judulnya. Dalam album baru itu, Backstreet Boys kembali bersama dengan produser Max Martin. Martin pernah menangani beberapa single terkenal boyband itu, seperti “I Want It That Way”, “Quit Playing Games (With My Heart)”, dan “Everybody (Backstreet’s Back)”. Mengenai single album menadatang, Carter menyebutnya sebagai “kejutan dan lagu yang indah”. Pada kesempatan itu, Carter juga mengungkapkan ia sedang menggarap tiga film, salah satunya ia akan berperan sebagai penjahat dalam film itu. “Kami sedang menjualnya pada studio besar Hollywood sekarang,” kata Carter, seperti yang dikutip dari DigitalSpy. Terungkap juga bahwa Stephen Kijak, sutradara film dokumenter Rolling Stones “Stones In Exile” (2010), akan membuat film tentang mereka. “Backstreet Boys - The Movie” akan mengisahkan perjalanan sekumpulan bintang muda hingga menjadi anggota boyband. Kelima anggota BSB: Carter, A.J McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson, dan Brian Littrell, akan menceritakan sendiri kisah mereka. (ant/bali post)

(Suara NTB/rus)

Album Backstreet Boys akan Dirilis Tahun Ini


SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

Halaman 11

BANJIR - Warga melintas di jalan yang terendam banjir di Desa Simo, Kec. Kwadungan, Ngawi, Jatim, Senin (8/4). Luapan Kali Madiun merendam puluhan desa di Ngawi mengakibatkan sejumlah ruas jalan lumpuh, ratusan rumah dan sejumlah sekolah terendam, ribuan hektar tanaman padi terendam dan terancam gagal panen.

(ant/bali post)

Menteri Perdagangan Siap Presiden Sesalkan Duduk Bersama KPPU Politisasi Kompensasi Makassar (Suara NTB) Menteri Perdagangan Gita Wirjawan siap duduk bersama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang berencana memanggil dirinya terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 60 tahun 2012 mengenai ketentuan impor produk hortikultura. “Saya siap duduk bersama dengan mereka untuk membahas dan mencari solusinya, jadi bukan hanya menyangkut persoalan bawang putih, daging impor dan sebagainya,” kata Gita di sela-sela kunjungan kerjanya ke PT Pelindo IV, Makassar, Senin kemarin. Terkait dengan dugaan pemicu praktik kartel dengan Permen nomor 60 Tahun 2012 tersebut, dia berharap agar pembicaraan antara pihaknya dengan KPPU dan pihak terkait lainnya bisa lebih holistik. Dengan demikian, lanjut dia, ke depan

ekonomi Indonesia akan lebih kuat, juga menjaga stabilisasi harga terus diupayakan melalui sosialisasi dari pusat hingga ke daerah. “Inilah semangat yang terus kita suarakan kepada semua pemangku kepentingan,” katanya. Mengenai kebijakan mendorong Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan membentuk koridor pembangunan ekonomi, dia mengatakan, agar tidak ada perbedaan antara Indonesia Bagian Barat dan KTI. Dia mengatakan, agar KTI lebih kuat maka perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. Karena itu, peran sektor perbankan dalam membantu permodalan juga sangatlah penting. Berkaitan dengan hal tersebut, kedua faktor itu yakni infrastruktur dan permodalan menjadi hal utama dalam mendorong KTI untuk berkompetisi dengan daerah KBI dan juga menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. (ant/bali post)

Harus Ada UU Anti-Politik Biaya Tinggi Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengusulkan aturan menghentikan politik biaya tinggi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilukada. “Pembicaraan soal pembiayaan pemilukada maka harus disepakati dulu untuk menghentikan atau mengakhiri politik biaya tinggi. Itu dulu,” kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari pada diskusi Pilar Negara di Senayan, Jakarta, Senin. Menurut Hajriyanto, hampir semua persoalan pembiayaan bermuara dari politik biaya tinggi dengan berbagai dampaknya dengan yang terburuk memicu korupsi.

“Kadang memang tak masuk akal, seseorang mau maju dalam pilkada dengan biaya lebih setengah miliar, padahal diketahui gaji selama lima tahun sebagai kepala negara tidak sampai setengah miliar,” kata Hajriyanto. Hajriyanto mencontohkan di wilayah Jateng dalam dua periode ada 28 kepala daerahnya dari 35 kabupaten/kota yang terseret kasus korupsi. “Saya melihat sekarang semakin menjamurnya budaya politik plutokrasi di mana orang-orang kaya yang dipilih dan mampu maju,” kata Hajriyanto. Hajriyanto juga melihat parpol memajukan calon dari per-

timbangan kemampuan logistik, sedangkan kemampuan lainnya menyusul. Dia ingin UU Pilkda harus bisa menutup peluang politik biaya tinggi, misalanya melarang pemasangan baliho besar. “Harus dengan regulasi tidak bisa dihentikan dengan budaya atau yang lainnya,” katanya. Sementara Ketua Panja RUU Pilkada Hakam Nadja menyoroti perlunya standar pembiayaan politik dalam pilkada. “Kita akan batasi soal biaya kampanye. Pembatasan bukan hanya di sumbangan tetapi juga soal belanja kampanye,” kata Hakam. (ant/bali post)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara. 2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye. 3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan. 4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT. Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

BBM

Jakarta (Suara NTB) pembatasan konsumsi Presiden Susilo Bam- BBM, diperlukan infrasbang Yudhoyono mengelu- truktur yang memadai, hkan adanya politisasi antara lain terkait superterhadap pemberian ko- visi dan pengendaliannya. mpensasi kenaikan harga “Saya khawatir kalau opsi bahan bakar minyak kepa- pembatasan diambil peda masyarakat miskin. merintah, infrastruktur “Kompensasi sering di- kita tidak siap,” kata dia. takuti untuk untungkan Dia mengatakan berparpol tertentu,” kata bicara pengendalian Presiden Yudhoyono saat BBM patut memikirkan membuka Musyawarah dampak yang paling sigNasional ke-9 Asosiasi nifikan dari seluruh opsi Pengusaha Indonesia (Ap- yang ada. Menurut dia indo) di Jakarta, Senin ke- pembatasan dan kenaimarin. Presiden bahkan kan harga BBM samabercanda dengan sama akan menggiring mengatakan,”Begini saja, inflasi lebih tinggi, naketika kita memberikan mun secara dampak penkompensasi kepada orang gendaliannya akan lebih miskin, semua bendera signifikan melalui kebijaparpol tolong dikibarkan kan menaikkan harga. di situ.” (ant/bali post) Dia menambahkan bila kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dipilih, harus ada dukungan yang konsisten dari banyak pihak. “Kalau semua sepakat BBM dinaikkan, lalu terjadi gelombang penolakan ini dan itu, jangan balik kanan yang mengusulkan tadi,” katanya. Presiden menambahkan pemerintah masih mematangkan kebijakan yang akan diambil dalam upaya mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN. “Pilihannya masih digodok,” kata. Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan kenaikan harga merupakan opsi terbaik pengendalian BBM bersubsidi dibandingkan membatasi konsumsi. “Sepertinya memang opsi yang akan diambil pemerintah adalah melakukan pembatasan konsumsi secara masif. Tapi sebetulnya menurut saya yang paling efektif adalah kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Prasetyantoko. Dia mengatakan apabila pemerintah ingin melakukan upaya Susilo Bambang Yudhoyono (ant/bali post)

Panglima TNI dan Kapolri akan Diganti Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan mengganti Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Polri (Kapolri) Jendral Timur Pradopo bulan Agustus atau September nanti. Informasi dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Presiden mengemukakan hal itu dalam wawancara dengan Majalah Tempo di Wisma Negara Jakarta, Jumat (5/4) pekan lalu, untuk publikasi edisi 814 April 2013. “Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu,” kata Presiden. Menurut Presiden, Panglima TNI perlu diganti karena faktor usia dan figur baru Kapolri yang cakap tidak hanya dibutuhkan untuk mengamankan Pemilu 2014 dan mengatasi mengatasi berbagai gangguan keamanan. Tentang masalah antara TNI dan Polri, ia mengatakan, selama ini melihat kedekatan antara Panglima TNI dan Kapolri, juga Pangdam dan Kapolda namun tidak melihat hal yang sama di tingkat komandan. “Mereka semestinya lebih peka terhadap situasi yang dihadapi. Mereka seharusnya lebih dekat dengan anak buah. Sensitif pada keganjilan, sehingga kemungkinan bentrok bisa dicegah,” demikian Presiden Yudhoyono. Ganti Kapolda Sementara, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo Senin kemarin mengatakan, pergan-

tian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DIY dari Brigjen Pol Sabar Rahardjo kepada Brigjen Pol Haka Astana merupakan mutasi biasa. “Saya kira ini jangan dikatakan pencopotanlah, ini mutasi biasa dan semua terus berjalan,” kata KApolri seusai memimpin serah terima jabatan (sertijab) enam Kapolda di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri di Jakarta, Senin kemarin. Mutasi yang dilakukan untuk meningkatkan performa kinerja, termasuk yang lama bertugas dan sesuai pengembangan karir artinya itu sesuatu yang wajar bagian daripada dinamika organisasi, katanya. “Kepada Kapolda DIY yang baru tentunya masih punya tugas menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Lapas Cebongan dan kita kerja sama dengan penyidik POM dan tentunya ada hasil dari Laboratorium Forensik,” kata Timur. Sementara itu, Brigjen Pol Sabar Rahardjo menanggapi soal pergantian dirinya sebagai Kapolda DIY, mengatakan, pergantian itu merupakan hal yang wajar mengingat ia sudah sepuluh bulan menduduki jabatan tersebut, dan tidak terkait dengan tragedi Lapas Cebongan. “Saya dipindahkan itu, merupakan hal yang biasa saja. Jadi tidak ada hal yang sangat spesial itu tidak ada,” kata Sabar. (ant/ bali post)

Pelaku Cebongan Dihukum Setimpal Kupang (Suara NTB) Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Denny Indrayana mengatakan pelaku pembunuhan empat tahanan di LP Kelas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta, pada 23 Maret silam, harus dihukum setimpal sesuai perbuatannya. “Siapapun pelakunya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil,” tegasnya di Kupang, Senin kemarin. Denny Indrayana berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam rangka pembekalan 120 calon PNS lingkup Kanwil Menkum HAM setempat. Menurut dia, tragedi berdarah di Cebongan, yang menewaskan empat tahanan, masing-masing Yohanes Yuan Manbait (38), Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33), Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31) dan Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), adalah murni tindakan kriminal. Karena itu harus ditindak sesuai aturan hukum yang ada. Dia mengatakan, dalam kondisi ini, penagakan hukum harus

(ant/bali post)

Denny Indrayana

benar-benar ditegakan. Di peradilan mana saja, katanya, para pelaku akan diadili dan harus tetap menerapkan sistem kedailan yang transparan. Kemanterian Hukum dan HAM RI, lanjut dia, akan terus mendorong proses peradilan para pelaku insiden tersebut, agar tetap mengedepankan aturan hukum yang ada. Peradilan Militer yang akan mengadili para tersangka, harus terbuka dan transparan, untuk menghindari munculnya sejumlah persoalan ikutan baru. Terkait pola pengamanan di LP pascakejadian itu, Denny mengaku masih membutuhkan evaluasi yang lebih mendalam untuk melakukan pengamanan. Menurut dia, para sipir akan kembali dibekali dengan sejumlah pelatihan untuk bisa mengantisipasi dan menghalau sejumlah aksi seperti penyerangan di LP Cebongan. Dia mengatakan, para sipir bisa dimungkinkan untuk menggunakan senjata api dalam kondisi tertentu. Denny juga menambahkan bahwa dari 150 ribu penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 43 persen diantaranya adalah tersangka narkoba. “Hal itu telah berpengaruh kepada kapasitas ruang lapas yang ada,” kata Denny. Selanjutnya penghuni lapas lainnya adalah pelaku tindak kriminal dan ini membuktikan angka kejahatan dan kriminalitas serta narkotika di negara ini terus meningkat, kata dia. Pola penegakan hukum dinilai belum menyadarkan anakanak bangsa untuk menghindari sejumlah tindakan melawan hukum. Denny juga mengatakan kapasitas penghuni Lapas sudah melebihi kapasatisnya sehingga mengganggu pola layanan. Dia menjelaskan, langkah paling tepat untuk mengurangi kelebihan kapasitas huni lapas ini adalah dengan menekan angka kriminal, sementara penambahan jumlah Lapas tidak bisa serta merta mengatasi masalah kelebihan kapasitas ini. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Selasa, 9 April 2013

Hongkong Medistra TCM telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia, merupakan satu-satunya pusat pengobatan berbagai penyakit kronis dengan metode eksklusif TCM (Traditional Chinese Medicine), menerapkan resep rahasia turun temurun yang memiliki sejarah 2000 tahun lebih, resep kuno kekaisaran, resep pengobatan modern, efektif mengatasi berbagai penyakit kronis. Konsultan sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok yang sudah memiliki banyak pengalaman hadir di Hongkong Medistra TCM, membantu mengobati berbagai penyakit yang lama diobati tetapi belum sembuh juga, antara lain : 1. Penyakit kanker/tumor: kanker paru-paru, kanker liver, kanker getah bening, kanker usus, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker saluran pencernaan, dan kanker lainnya. 2. Rematik/nyeri sendi: radang dan pembengkakan sendi, sakit pnggang, radang bahu, sakit ruas tulang leher, dan sakit nyeri lainnya. 3. Diabetes (kencing manis), hipertensi, stroke : lumpuh setengah

badan, bronchitis, asma, radang hidung & tenggorokan, telinga mendengung, pendengaran kurang. 4. Penyakit mata, penyakit usus & lambung, kulit, wasir / ambeiyen : radang ginjal, batu ginjal, epilepsy (ayan), hepatitis (peradangan tipe A, B, C). 5. Penyakit kewanitaan : radang organ reproduksi, pembesaran kelenjar susu, radang rahim, haid tidak lancer, haid terasa sakit. 6. Penyakit reproduksi pria & wanita : (herpes, sipilis, gonorrhea), kemandulan, gangguan fungsi seksual pria seperti : impotensi, ejakulasi dini, fungsi seksual menurun, sperma mati, tidak bersperma. 7. Radang prostat : sering kencing, kencing terburu-buru, kesulittan kencing, tidak tuntas, dan terasa sakkit. 8. Migraine, pening/pusing, sakit kepala, dan lainnya 9. Serta berbagai macam penyakit kronis lainnya. pengobatan di Hongkong Medistra TCM menggunakan obat herbal TCM Tiongkok eksklusif, efektif mengatasi berbagai penyakit kronis, tidak per-

duli kondisi penyakit parah/ringan, usia penderita tua/muda, riwayat penyakit panjang/ pendek,rata-rata setelah diobati 2-7 hari, berbagai gejala penyakit akan sege r a menghilang, setelah diatasi t i d a k mudah kambuh. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan kemudian, penyakit akan bisa diatasi.

Korut Siapkan Uji Coba Nuklir Keempat Jakarta (Suara NTB) Intelijen Korea Selatan (Korsel) menduga Korea Utara (Korut) tengah mempersiapkan uji coba nuklir keempatnya di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. “Kami menemukan adanya tanda-tanda peningkatan seperti (uji coba nuklir),” kata Menteri Unifikasi Ryo Khl-jae saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan parlemen Korsel. Laporan intelijen juga menyebut Pyongyang sudah menyiapkan dua misil jarak menengah di pesisir timur negeri itu. Kedua misil itu rencananya akan melakukan uji coba penembakan pada 15 April, yang adalah hari kelahiran bapak bangsa Korut, Kim Il Sung. Peluncuran misil baru akan menjadi langkah yang

sangat provokatif, terutama bagi China yang adalah satusatunya sekutu Korut dan AS yang membatalkan uji coba misilnya demi tidak menambah panas suasana Semenanjung Korea. Sementara itu, harian JoongANg Ilbo melaporkan intelijen Korsel mendeteksi kesibukan luar biasa yang dilakukan personel dan kendaran militer Korut di selatan lokasi uji coba nuklir Punggye Ri. “Kami masih mencoba memastikan apakah kesibukan itu merupakan persiapan

percobaan nuklir atau sekadar langkah untuk menekan kita dan Amerika Serikat,” ujar seorang pejabat Korsel yang tak mau disebut namanya dalam harian itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korsel bersikap tenang atas laporan tersebut, yang mengatakan kegiatan tersebut telah lama dipersiapkan untuk uji coba nuklir baru. “Kesibukan itu tidak berubah hingga saat ini. Kendaraan dan orang-orang keluar-masuk karena ada beberapa fasilitas di sekitar lokasi uji coba nuklir,” ujarnya. Korut pada Senin kemarin mengumumkan akan menarik seluruh pekerjanya dari kawasan industri bersama Korsel, Kaesong, serta menghentikan seluruh kegiatan niaga di gugus tersebut dengan alasan penghasutan perang. “Korut akan menarik seluruh pekerjanya dari daerah tersebut,” kata petinggi dari partai penguasa Kim YangGon dalam pernyataan, yang disiarkan Korean Central News Agency. “Pada waktu yang bersamaan, Pyongyang akan menghentikan sementara seluruh kegiatan di zona tersebut dan mempertimbangkan langkah terbaik untuk membiarkannya tetap ada atau ditutup secara ke-

seluruhan,” ujar Kim menambahkan. Kim, yang sempat berkeliling mengunjungi kompleks tersebut pada Senin pagi, mengatakan langkah tersebut terpaksa diambil akibat adanya “penghasutan perang militer” dengan tujuan menjadikan Kaesong sebagai bagian dari konfrontasi di tengah peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea. “Bagaimana situasinya akan berkembang dalam beberapa hari ke depan sepenuhnya bergantung pada sikap otoritas Korsel,” kata dia. Korut melarang sejumlah manajer dan pekerja dari Korsel melewati perbatasan untuk memasuki kompleks yang berada 10 kilometer di wilayah Korut semenjak Rabu (3/4). Sejauh ini 13 dari 123 unit usaha Korsel yang berada di kompleks tersebut terpaksa menghentikan sementara produksinya menyusul kelangkaan bahan bakar dan bahan mentah. Sementara itu lebih dari 300 warga Korsel yang bekerja di Kaesong saat pelarangan dikeluarkan telah kembali ke wilayah Korut, namun sedikitnya 500 orang masih berada di dalam kompleks. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KUNJUNGI KUBA - Beyonce berpose bersama sejumlah murid sekolah dalam kunjungannya ke Old Havana, Kuba, (4/4) lalu.

Anggota Partai Republik Pertanyakan Kepergian Beyonce ke Kuba Jakarta (Suara NTB) Dua anggota Kongres dari Partai Republik meminta informasi kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat mengenai jenis izin yang dipakai pasangan Beyonce dan Jay-Z untuk pergi ke Kuba. Bintang R&B dan suaminya rapper Jay-Z itu melakukan perjalanan ke Kuba untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Di Havana, tempat mereka merayakannya, mereka disambut para penggemarnya ketika mereka sedang berjalan-jalan di ibukota Kuba itu. Beyonce dan Jay-Z merayakan hari ulang tehun pernikahan mereka dengan makan di restoran terbaik, berdansa dengan musik khas Kuba, dan jalan-jalan ke Old Havana.

Mereka pun memiliki penggemar di Kuba, meski selama setengah abad ini ada perbedaan ideologi antara AS dan Kuba. Melalui surat yang tertanggal Jumat lalu, anggota Kongres Ileana Ros-Lehtinen dan Mario Diaz-Balart bertanya kepada Adam Szubin, Direktur Kantor Pengawasan Aset Asing mengenai “informasi terkait jenis izin yang diterima Beyonce dan Jay-Z, untuk tujuan apa, dan siapa yang mengizinkan perjalanan itu”. Ros-Lehtinen dan Diaz-Balart merupakan perwakilan dari bagian selatan Florida, di mana banyak populasi Kuba-Amerika di tempat itu. “Meski ada larangan yang menentang pariwisata ke Kuba, banyak media yang melaporkan perjalanan pasangan itu sebagai pariwisata,” bu-

nyi surat tersebut, seperti yang diberitakan Reuters. “Kami mewakili masyarakat yang beberapa diantaranya disakiti secara personal dan mendalam oleh kejahatan rezim Castro, termasuk diantaranya mantan tahanan politik dan keluarga dari korban yang tidak bersalah.” Hingga Sabtu, perwakilan dari Beyonce belum memberikan komentar mengenai masalah ini. AS telah lama melakukan embargo perdagangan terhadap Kuba. Warga AS tidak dapat bepergian ke Kuba tanpa ada lisensi dari pemerintah AS, meski pemerintahan Presiden Obama telah melonggarkan perjalanan ke Kuba untuk keperluan akademis, religius, atau pertukaran budaya. (ant/bali post)

PM Inggris Tawarkan Reformasi ke Negara UE London Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron akan mengunjungi Madrid, Paris dan Berlin pada pekan ini untuk menawarkan rancangan reformasi Uni Eropa (UE) menjelang jajak pendapat terkait keanggotaan negaranya dalam blok tersebut. Sebelum bertolak untuk mengawali perjalanan tersebut pada Senin waktu setempat ia mengatakan dirinya

berharap kelompok beranggotakan 27 negara tersebut akan menerima perubahan perjanjian meskipun sejumlah pejabat UE sudah terlebih dahulu mengatakan mereka tidak berminat untuk itu. Cameron memicu kegemparan di UE saat ia menyatakan akan merebut kembali wewenang kekuasaan dari Brussels dan memperbaharui jenis keanggotaan Inggris yang diten-

tukan ewat jajak pendapat selambat-lambatnya pada 2017. Dalam sebuah wawancara dengan lima harian Eropa yang terbit Senin, Cameron menyerukan ke seluruh anggota UE untuk menyepakati perubahan yang menguntungkan seluruh Eropa. “Kami adalah kekuatan utama Eropa, pemain utama Eropa. Namun apakah kami menganggap terkadang mengalami arahan, intervensi dan gangguan yang melampaui batas? Ya kami berpikir demikian. Dan itu perlu diubah,” kata dia. “Saya pikir organisasi ini sudah saatnya untuk direformasi. Saya pikir kita (UE) sedang berada dalam kompetisi global bersaing dengan (negara-negara seperti) India, China, Indonesia dan Malaysia,” ujar dia menambahkan. Ia menyebutkan persetujuan para pemimpin UE pada Februari terkait pemotongan anggaran 2014-2020 sebagai contoh langkah reformis. Cameron juga mengatakan kepada para jurnalis dari harian Le Monde Prancis, Sueddeutsche Zeitung Jerman, Il Sole 24 Ore Italia, El Mundo Spanyol dan Gazeta Wyborcza Polandia bahwa ia percaya terkait kemungkinan perubahan terhadap perjanjian UE. (ant/bali post)


SUARA NTB 9 APRIL 2013