Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 8 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 202 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selain Dugaan Pemalsuan Surat

Polda NTB Usut Penggunaan Dana Hibah KP3S Mataram (Suara NTB) Belum tuntas dengan persoalan laporan dugaan pemalsuan surat oleh Ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta, H. Sanusi, publik sepertinya kembali terhenyak dengan persoalan lain. Saat ini, Polda NTB sedang mengusut penggunaan dana hibah dari Pemprov NTB yang mengalir ke KP3S. C.01.08.13

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK membenarkan kasus yang sedang ditanganinya saat ini, salah satunya terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hibah di komite yang dipersiapkan untuk pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) itu. “Kasusnya ada, tapi masih puldata dan pulbaket,” jawab Nurodin, Kamis (7/11). Sejumlah pihak yang ada

dalam kepengurusan KP3S NTB sudah diklarifikasi dalam tahapan penyelidikan itu. Klarifikasi dimaksud, untuk dikonfrontasi dengan keterangan pihak penyalur dana hibah, yakni Pemprov NTB. Keterangan saksi- saksi ini juga dicocokkan dengan dokumen yang ditemukan, terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dimaksud. ‘’Kami sedang usut, sumber

dananya dari mana, nilainya berapa,” sambung Nurodin. Sementara informasi yang dihimpun, penggunaan dana hibah KP3S ini diperkirakan mencapai Rp 1,9 miliar, tahun 2012. Dana tersebut belum termasuk tahun sebelumnya. Dimana keterangan Kepala Biro Keuangan Setda NTB H Supran saat itu, Pemprov NTB sudah memberikan dukungan anggaran dalam

bentuk dana hibah kepada KP3S sejak 2010, yakni sebesar Rp3,5 miliar. Tahun berikutnya, Pemrov memberikan bantuan hibah sebesar Rp 1,2 miliar . Indikasi tidak bisa dipertanggungjawabkannya penggunaan dana hibah ini juga sempat menjadi temuan Inspektorat NTB. Namun dana hibah di tahun yang mana sedang diusut penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, belum ada penjelasan resmi. “Seperti yang saya sampaikan tadi, berapa jumlah dananya, tahun berapa, sumbernya dari mana, itu yang sedang kami usut,” pungkas Nurodin. Bersambung ke hal 5

‘’

Kami sedang usut, sumber dananya dari mana, nilainya berapa? Nurodin

(Suara NTB/bul)

DISEGEL WARGA - Terminal Haji BIL yang disegel warga yang sampai saat ini pembangunannya belum rampung. Polda NTB sedang mengusut pembangunan proyek ini karena diduga menyimpang.

TO K O H

Kasus Terminal Haji BIL

Hanya Isu

Polda NTB Bidik Calon Tersangka Mataram (Suara NTB) Selangkah lagi, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan proyek Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL). Penyidik akan Oegroeseno (Suara NTB/ars)

melakukan gelar perkara, kemudian memutuskan siapa yang bertanggungjawab dalam penyimpangan proyek senilai Rp 7,1 miliar itu. Kepastian itu disampaikan langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol. Mochammad Iriawan,

SH,MM,MH, usai pertemuan antara Australian Federation Police (AFP) dengan Wakapolri, di Senggigi Lombok Barat, Kamis (7/11). Ia menunggu keputusan dari Dirreskrimsus Kombes Pol. Drs. Triyono BP, M.Si waktu

yang tepat untuk dilakukan gelar perkara. ‘’Kami belum gelar perkara, soalnya penetapan tersangka itu setelah ekspose dilakukan di ruangan saya,” jawab Kapolda. Mengenai kapan gelar perkara dimaksud, terlebih dahulu jenderal bintang satu ini akan menanyakan

Bocor, Penumpang Keluhkan Kondisi Terminal BIL Praya (Suara NTB) Kondisi gedung terminal Bandara Internasional Lombok (BIL) kembali menuai kritik dari penumpang dan pengunjung bandara. Pasalnya, banyak bagian atap gedung terminal yang masih mengalami kebocoran. Akibatnya, penumpang dan pengujung menjadi tidak nyaman saat berada di dalam gedung terminal BIL. Seperti yang dikeluhkan sejumlah penumpang saat hujan lebat mengguyur kawasan BIL dan sekitarnya, Rabu (6/11) malam lalu. Beberapa bagian gedung terminal mengalami kebocoran. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/kir)

DIBERSIHKAN- Seorang petugas kebersihan BIL tengah membersihkan sisa-sisa air di area gedung terminal bandara yang bocor, Kamis (7/11) kemarin.

Sengketa Pilkada Lobar

MK Tolak Seluruh Gugatan MAJU Jakarta (Suara NTB) Sengketa Pilkada Lombok Barat (Lobar) berakhir. Menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan dan gugatan pasangan Dr.H.Mahrip dan TGH. Munajib Kholid (MAJU) dalam sidang putusan yang berlangsung Kamis (7/11) kemarin. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Hamdan Zoelva, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan MAJU karena diinilai tak beralasan hukum. Sidang yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB ini tak dihadiri satupun pemohon dari pihak H. Mahrip dan TGH. Munajib Kholid. Pemohon me-

wakilkan kepada lima orang kuasa hukumnya. Sementara dari pihak termohon dalam hal ini dihadiri Komisioner KPUD Lobar dan pihak terkait dihadiri langsung oleh pasangan H. Zaini Arony dan Fauzan Khalid serta sejumlah tim sukses. Sidang putusan PHPU Lobar juga bersamaan dengan sidang putusan sejumlah sengketa PHPU lainnya. dipimpin langsung Ketua MK Hamdan Zoelva dan tujuh orang hakim konstitusi yakni Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar. Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

AUSTRALIA dan Indonesia melalui Kepolisian masing masing negara sedang membangun kerjasama, khususnya terkait kejahatan trans nasional. Hanya saja, kerjasama itu terjadi saat isu penyadapan yang diduga dilakukan Australia terhadap teknologi serta komunikasi Indonesia. Namun bagi Polri, isu itu tak mempengaruhi kerjasama bidang keamanan dua negara. Bersambung ke hal 5

kepada Dirreskrimsus Kombes Pol. Drs. Triyono BP, M.Si kapan kesiapan ekspose dilakukan. Demikian juga soal status kasus ini, kapan ditingkatkan ke penyidikan, Kapolda mengatakan, akan menyampaikan itu setelah gelar perkara. Bersambung ke hal 5


SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

Akan Dijadikan Sarana Olahraga LAHAN tempat gunungan sampah yang ada di RT 1 Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan saat ini sedang dalam pembersihan yang dilakukan oleh tim dari kelurahan dan Dinas Kebersihan Kota Mataram. Setelah nantinya lahan yang berada di tengah pemukiman warga tersebut bersih dan rata dari gunungan sampah, rencananya akan dimanfaatkan untuk sarana olahraga bagi warga setempat. Demikian disampaikan Lurah Ampenan Selatan, Sudirman, S.Sos ditemui di kantor Walikota Mataram, Kamis (7/11). Sudirman menyatakan pihaknya akan berusaha membersihkan sampah (Suara NTB/yan) dalam dua hari ini. Setelah itu lahSudirman an akan diratakan. “Tapi kalau lahannya masih kosong, saya masih sangsi tidak digunakan sebagai tempat membuang sampah. Kalau umpanya besok sudah rata, akan kita jadikan tempat sarana olahraga masyarakat,” ujarnya. Tumpukan sampah diakui Sudirman memang sudah sejak beberapa tahun lalu. Kendalanya selama ini yaitu sempitnya jalan ke tempat gunungan sampah tersebut sehingga tidak bisa dijangkau armada pengangkut sampah. “Jalannya tidak memungkinkan, sempit. Jadi tidak bisa masuk untuk membersihkan sampah,” ujarnya. Kendala lainnya, semakin menumpuknya sampah disana disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disana. Padahal sudah diberlakukan larangan. “Kalau siang mungkin tidak bisa warga membuang sampah disana. Tapi malam sama subuh itu biasanya ada yang melempar sehingga membuat sampah semakin menumpuk,” terangnya. Untuk mengingatkan warga agar tidak membuang sampah tidak pada tempatnya, Sudirman mengatakan Kepala Lingkungan ataupun Ketua RT telah mengimbau masyarakat melalui corong masjid setiap hari. Hal itu sebagai upaya antisipasi untuk menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah yang menumpuk. “Percuma kita bersihkan kalau tidak dicegah. Mulai dari kemarin alhamdulillah sudah dihimbau,” cetusnya. Di Kelurahan Ampenan Selatan, disebutkan dua tempat pembuangan sampah. Salah satunya di dekat BTN Nelayan Dua yang sudah beroperasi sejak 10 tahun lalu. Selain itu saat ini sedang dibangun tempat pembuangan sampah di wilayah Ampenan Selatan bagian utara. (yan)

Halaman 2

Anggaran BBM Mobil Pengangkut Sampah Dinilai Terlalu Besar Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara menilai, anggaran BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk kendaraan pengangkut sampah di Dinas Kebersihan Kota Mataram, Rp 2,5 miliar per tahun, terlalu besar. Ia mempertanyakan besarnya anggaran yang diminta Dinas Kebersihan Kota Mataram, apakah memang dibutuhkan sebesar itu dan nyata. ‘’Kalau itu nyata, tentunya kami sepakat karena itu untuk kepentingan masyarakat karena mobil itu untuk mengangkut sampah ke sana kemari,’’ terangnya. Data-data tersebut terungkap dalam hasil evaluasi Gubernur NTB terhadap APBD perubahan Kota Mataram tahun anggaran 2013. Hanya saja, sambung Gusti, Dewan menginginkan ada data rinci penggunaan anggaran BBM tersebut.

Seperti jumlah kendaraan pengangkut sampah berikut pergerakan kendaraan itu. ‘’Bila perlu kilometernya berapa,’’ cetusnya. Sebab, tambah Gusti, anggaran BBM itu harus sesuai dengan pergerakan kendaraan pengangkut sampah di lapangan. Ia menyesalkan, dengan besarnya anggaran yang diminta, ternyata masih banyak sampah yang belum terangkut. Padahal seharusnya

antara besarnya pengeluaran berimbang dengan kondisi di lapangan. ‘’Kalau mobil ini harus jalan, berapa kali dia jalan, kan harus berimbang. Maksud kami seperti itu supaya sesuai,’’ terangnya. Gusti mencontohkan memasuki musim hujan seperti sekarang ini, di bantaran sungai yang ada di Kota Mataram masih banyak sampah. Kalaupun misalnya itu dikatakan sampah kiri-

gkau,’’ imbuhnya. Gusti mengaku menerima banyak pengaduan dari petugas sampah yang menggunakan gerobak sampah yang terkendala menjangkau TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Ia menyarankan supaya Dinas Kebersihan Kota Mataram lebih fokus pada pengadaan kendaraan roda tiga. ‘’Karena dia lebih menjangkau sampai ke lingkunganlingkungan,’’ tandasnya. Karena kenyataan di lapangan bahwa di lingkungan-lingkungan begitu banyak sampah. Menurut Gusti, Truk pengangkut sampah lebih efektif digunakan di jalan-jalan protokol, di terminal dan di pasar-pasar. (fit)

Green Ex

Perkenalkan Taman kepada Komunitas untuk Berekspresi

(Suara NTB/cem)

Ajak Pejabat Jadi Orang Tua Asuh

NYARIS RUSAK - Drainase di sekitar Pasar Perumnas Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram nyaris rusak.

MESKI Kota Mataram sudah lama mencanangkan program Wajar (wajib Belajar) 12 tahun, tapi angka putus sekolah di ibukota Provinsi NTB ini diyakini masih tinggi. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin mengatakan, mengembalikan anak-anak ke sekolah adalah bagian dari program menuju kota layak anak. Sejauh ini, sambung dia, LPA Kota Mataram dan Dewan Anak Mataram berkomitmen mengembalikan anak putus sekolah ke bangku sekolah. ‘’Kita harus memenuhi hak-hak anak. Salah satunya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan,’’ ujarn(Suara NTB/dok) ya. Masalah putus sekolah menuNyayu Ernawati rut politisi PDI Perjuangan ini, sejatinya bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Katanya, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Karenanya, harus ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Nyayu mengapresiasi upaya mengembalikan anak putus sekolah ke bangku sekolah yang telah dilakukan LPA dan DewanAnak Mataram melalui program orang tua asuh. Dimana anggarannya berasal dari sumbangan masyarakat. ‘’Setelah mereka kembali ke bangku sekolah, kita back up dengan APBD,’’ terangnya. Sayangnya, meski banyak pejabat di Mataram, berikut 35 anggota DPRD Kota Mataram, namun belum banyak yang mau menjadi orang tua asuh. ‘’Seharusnya semua pejabat dan Dewan jadi orang tua asuh,’’ tegasnya. Tetapi, dalam hal ini baik LPA Kota Mataram maupun Dewan Anak Mataram tidak pernah memaksa. Karena bagaimanapun, program tersebut bersifat sukarela. ‘’Tergantung keikhlasan masing-masing,’’ cetusnya. Padalah, Walikota Mataram telah menginstruksikan para pejabat untuk menjadi orang tua asuh tiga tahun lalu. Tepatnya sejak program orang tua asuh diluncurkan. Ironisnya, meski begitu belum banyak pejabat Kota Mataram yang tergerak hatinya untuk membantu anak putus sekolah kembali bersekolah. Karenanya, dengan masih tingginya temua anak putus sekolah baik oleh LPA maupun Dewan Anak Mataram, Nyayu mengajak semua pejabat, baik di lingkup eksekutif maupun DPRD Kota Mataram untuk ikhlas menjadi orang tua asuh untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah. (fit)

Pasar Perumnas Tergenang

Pengerjaan Drainase Tak Maksimal

Mataram(Suara NTB) – Pasar Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang dinilai sebagai pasar paling buruk di Kota Mataram. Pasar ini selalu menjadi keluhan warga ketika musim hujan. Tidak hanya bau yang menyengat dari tumpukkan sampah, tetapi genangan air bahkan mencapai lutut orang dewasa dan masuk ke rumah warga. Penyebabnya pun, diduga karena pengerjaan drainase yang tidak maksimal. Pantauan Suara NTB ketika berkunjung ke lokasi, terlihat tumpukkan bahan material di sisi jalan. Parahnya lagi, drainase yang baru beberapa tahun dikerjakan terlihat ambrol. Belum lagi genangan air memenuhi jalan tak beraspal. Sehingga mengakibatkan pengendara motor, mencoba menghindari genangan air tersebut. Tegga, salah seorang warga setempat ketika dikonfirmasi, Kamis (7/11) mengungkapkan apabila turun hujan, sering terjadi genangan di sekitar jalan Hasan Raya. Katanya, beberapa waktu lalu, ada proyek pengerjaan drainase. Tetapi tidak diketahui apakah proyek pemerintah atau swasta. Yang menjadi pertanyaan warga, lanjutnya, bahan material hanya dibiarkan begitu saja, sementara pengerjaan pun terkesan

dikeroyok. “Sudah ada yang ngerjakan dari Gunung Sari, Lombok Tengah dan Lobar,” sebutnya. Hal senada juga dikatakan Iwan. Menurutnya pengerjaaan jalan dan drainase diduga tidak beres. Pasalnya, tidak ada kejelasan siapa yang mengerjakan. Padahal, kalau dalam aturan sambungnya, pengerjaan proyek harus ada identitas pelaksana yang mengerjakan. “Ini siapa yang mengerjakan, ndak ada plang dan nama perusahaan,” keluhnya. Dirinya menilai, Pemkot khususnya Dinas Pekerjaan Umum, harus mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani persoalan banjir di kawasannya. Ia menambahkan jangan s a m p a i masyarakat menjadi korban. “Masak harus nunggu seperti lumpur Lapindo,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Di-

Warga Keluhkan Gunungan Sampah di Karang Panas Mataram (Suara NTB) Warga RT 1 Lingkungan Karang Panas Kelurahan Ampenan Selatan mengeluhkan gunungan sampah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Apalagi di musim penghujan ini, gunungan sampah akan semakin mengeluarkan bau tak sedap dan dikhawatirkan dapat mengundang penyakit. Seperti yang dikatakan salah satu warga RT 1, H. Syahrir. “Ini sangat mengganggu sekali. Kalau musim hujan baunya menyengat. Lalat pada naik,” ujarnya, Kamis (7/11). Hal yang juga dikhawatirkan dari gunungan sampah di RT 1 itu jika tidak segera diangkut, dapat menekan tembok rumah warga yang berdekatan dengan gunungan sampah sehingga dikhawatirkan tembok rumah warga sewaktu-waktu bisa runtuh. Syahrir menyatakan warga sudah berusaha untuk membuat pagar di skeitar tempat pembuangan sampah agar warga tidak lagi membuang sampah disana, tetapi warga dari lingkungan lain bahkan ikut membuang sampah disana. “Kami sudah larang warga untuk buang sampah disini. Tapi war-

man, harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dengan besarnya anggaran yang diminta Dinas Kebersihan, Gusti mengimbau supaya SKPD tersebut lebih proaktif menangani sampah. ‘’Jangan hanya fokus di pasar dan sampah yang ada di jalan-jalan. Coba sekarang kita arahkan ke lingkungan-lingkungan,’’ ucapnya. Ia menyarankan supaya penanganan sampah masuk sampai ke lingkunganlingkungan. Sebab, gerobak sampah yang ada, kurang efektif menjangkau sampah sampai tingkat lingkungan. ‘’Sekarang kontainernya sudah jauh-jauh, gerobak sampah ini kesulitan menjan-

ga dari lingkungan lain datang buang sampah kesini,” ujarnya. Terkait keluhan warga ini, Dinas Kebersihan Kota Mataram telah mulai melakukan pembersihan terhadap gunungan sampah tersebut. Setelah nantinya lahan telah dibersihkan dari tumpukan sampah, akan dilakukan pengurugan dan pemerataan lahan. “Nanti sampahsampah itu akan kita pecah agar tidak menumpuk. Setelah bersih, setiap hari kita akan lakukan sweeping (pemeriksaan) agar tidak bertambah volume sampah disana. Jika masih ada sampah, maka akan kita angkut. Begitu terus setiap harinya,” terang Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, Ir. I Gede Berata ditemui di kantornya. Pembersihan tersebut telah dimulai sejak Rabu (6/11) lalu dan akan dilakukan secara berkelanjutan sampai lahan tersebut bersih dari tumpukan sampah. Gunungan sampah yang ada di Karang Panas ini menurutnya merupakan akumulasi dari penimbunan sampah karena kebiasaan masyarakat. “Tanah kosong tak bertuan sering dimanfaatkan. Kepala Lingkungan (Kaling) dan Lurah harus memperhatikan hal ini,” ujarnya. Berata menyebutkan, pihaknya juga akan menempatkan mini bin

(kontainer sampah) di Kelurahan Karang Panas tepatnya di gang masuk menuju Kantor Kelurahan Ampenan Selatan. Menurutnya, jika persoalan sampah dilawan, akan terjadi pembengkakan penanganannya di APBD. Untuk itu yang diperlukan saat ini untuk meminimalisir persoalan sampah adalah mendisiplinkan masyarakat bagaimana memilah dan mengolah sampah. Ia menyarankan setiap rumah tangga melakukan pemilahan sampah atau memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik seperti plastik bisa dikumpulkan dan selanjutnya diserahkan ke pemulung. Sementara sampah organik atau sampah basah bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. “Mari kita disiplin dalam memilah dan mengolah sampah. Sehingga masalah sampah bisa diminimalisir. Jika ini dilakukan dapat mengurangi sampah sekitar 30 persen,” jelasnya. Saat ini Dinas Kebersihan Kota Mataram memiliki 30 truk armada pengangkut sampah. Dengan jumlah armada ini, kemampuan mengangkut sampah perhari hanya 67 persen dari1.226 meter kubik sampah setiap harinya. (yan)

nas PU Kota Mataram, Mahmuddin Tura dikonfirmasi via ponsel mengaku, Dinas PU belum melakukan proyek pengerjaan jalan dan drainase di Jalan Hasaan Raya, Kelurahan Tanjung Karang, Sekarbela. Rencananya program itu telah direncanakan tahun 2014. “Kita sudah masukan pada program PIP 2014,” ungkapnya. Menyinggung adanya tumpukkan material di sekitar pasar. Mahmuddin mengatakan proyek tersebut, adalah proyek dari aspirasi Dewan. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh Jumat (8/11) hari ini, Sabtu (9/11) besok, Pemkot Mataram bakal menggelar kegiatan green ex. Kegiatan ini, menurut Ketua Tim Swakelola P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) Kota Mataram yang juga Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri di kantornya, Kamis (7/ 11) kemarin, digelar di Taman Sangkareang Mataram. Kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan P2KH, akan dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Green ex ini menurut Nazaruddin merupakan kegiatan turunan dan green festival. ‘’Tujuannya bagaimana memanfaatkan taman kota untuk berekspresi,’’ ujarnya. Konkretnya, sambung Nazaruddin, Pemkot Mataram ingin menyokong supaya tamantaman yang ada di Kota Mataram untukkomunitasyangberkembang di tengah masyarakat. Seperti komunitas BMX, Taichi, Kapuera, Sepeda Ontel,

(Suara NTB/fit)

M. Nazaruddin Fikri

Photografi dan lain-lain. Nazaruddin mempersilahkan komunitas-komunitas tersebut menggunakan taman-taman yang ada sebagai media ekspresi. Lagipula, sambung Nazaruddin, sebaran taman yang ada di kota Mataram, sudah mencukupi. Baik secara kualitas terlebih kuantitas. Ia mencontohkan di Ampenan ada Taman Kota, di Sekarbela ada Taman Loang Baloq, di Mataram, ada Taman Sangkareang dan Taman Udayana dan di Cakranegara ada Taman Selagalas. Pihaknya, kata Nazaruddin, ingin memperkenalkan taman pada komunitas pengguna sebagai media ekspresi. ‘’Kalau yang tingkat provinsi sudah digelar di Taman Selagalas,’’ akunya. (fit)


SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Bupati/Walikota Se-NTB Teken MoU PBB P2 dengan DJP Nusra

Wagub Dorong Bendaharawan Segera Setorkan Pajak

(Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mengamanatkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) harus sudah dialihkan ke pemerintah daerah, paling lambat 1 Januari 2014. Implementasi UU tersebut, Rabu (6/11) kemarin dilaksanakan persiapan pengalihan PBB P2, melalui Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kesepakatan (MoU) dengan Bupati/Walikota se-NTB di Hotel Santosa, Senggigi Lombok Barat. Penandatanganan MoU antara Bupati dan Walikota dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) ini disaksikan langsung Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi serta Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) se-NTB. Kakanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna dalam sambutannya menyebut, tujuan dilaksanakannya MoU tersebut adalah menyatukan pemahaman antara DJP dengan pemerintah daerah, tentang proses pengalihan PBB P2 untuk mencapai target yang diberikan pemerintah pusat. Kelanjutannya, akan dilakukan MoU antara Kepala KPP dengan Kepala SKPD pelaksana teknis pengelolaan PBB P2 di pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan PBB P2 selama setahun dan bisa diperpanjang. Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah ini, dimaksudkan untuk memperluas objek pajak daerah dan retribusi. Termasuk menambah jenis pajak daerah dan retribusinya. Tidak hanya itu, memberikan ketentuan penetapan tarif pajak kepada daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan peraturan daerah. “Pengalihan ini adalah dalam rangka peningkatan dan perluasan objek pajak, karena yang tahu kondisi daerah masing-masing adalah tentu pemerintahan yang ada di daerah bersangkutan,” katanya. Pemerintah pusat telah menargetkan Nusa Tenggara yang tergabung di dalamnya NTB dan NTT sebesar Rp 4,1 triliun penerimaan pajak di tahun 2013 ini. Dari jumlah itu, Provinsi NTB diharapkan terserap sebesar Rp 2,3 triliun. Terdiri dari PPh, PPn dan PBB serta lainnya. Dari total potensi pajak di NTB ini menurutnya, 60 persen lebih bersumber dari pajak yang disetorkan oleh bendaharawan. Oleh karenanya, dalam mencapai ketentuan target tersebut, diharapkannya para bendaharawan ini dapat segera menyetorkan pajak yang sudah diterimanya. Pada kesempatan tersebut, Cucu mengungkapkan, jika bendaharawan dianggap rawan melakukan penggelapan. Dicontohkannya, ketika penerimaan pajak sebesar Rp 10 juta dari satu objek pajak belum tentu diketahui oleh petugas pajak. Sementara petugas pajak hanya menerima berapa jumlah yang disetorkan seluruh bendaharawan. Meski demikian, DJP tetap memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bendaharawan, sebagai yang mengetahui persis besaran dan objek pajak yang diterima. Pihaknya optimis pada tahun ini penerimaan pajak pencapaiannya akan melebihi target yang ada. Pada bagian lain, Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin menyebut, dengan dilaksanakannya pengalihan PBB P2 ini kepada kabupaten/kota, maka perlu disiapkan secara optimal perangkat SDM di daerah. Pengalihan ini perlu dilaksanakan secara baik, tetapi dengan tetap tidak menimbulkan terjadinya hal-hal lain di masyarakat. Muh. Amin juga mengimbau bendahawaran dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Termasuk menekan terjadi kemungkinan lain. Untuk itu, dimintanya juga agar seluruh pajak yang diterima oleh bendahawaran agar segera disetorkan kepada pemerintah melalui Dirjen Pajak, sehingga mampu memaksimalkan ketercapaian pajak yang sudah ditargetkan tahun 2013 ini. (bul/*)

BERSAMA - Kakanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna (empat dari kanan) bersama wakil Gubernur dan Bupati/Walikota usai penandatanganan MoU PBB P2.

(Suara NTB/bul)

SAKSIKAN - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menyaksikan penandatanganan MoU pengalihan PBB P2 antara Kakanwil DJP Nusra dan Bupati/Walikota se-NTB.

PLAKAT - Kakanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna memberikan plakat kepada Wakil Bupati Sumbawa, Arasy Muhkan.

(Suara NTB/bul)

PLAKAT - Kakanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna (kiri) memberikan plakat kepada Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin usai penandatanganan MoU.

PLAKAT - Kakanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna memberikan plakat kepada Walikota Bima, Qurais H. Abidin.

PLAKAT - Kakanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna memberikan pelakat kepada Bupati KLU, Djohan Sjamsu.

Defisit Rp 9 Miliar

Dewan Soroti Pembengkakan Belanja Tak Berimbang

H. Najmul Akhyar

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti kebijakan anggaran pemerintah yang tertuang dalam KUA-PPAS tahun 2014. Hasil kajian badan anggaran, belanja daerah termasuk di dalamnya belanja pegawai mengalami pembengkakan signifikan, namun tak dibarengi dengan asumsi peningkatan pendapatan daerah. Belanja daerah meningkat sekitar Rp 34. 087. 204. 728. Sementara, target pendapatan dari PAD tak mengalami peningkatan.

Segera Bentuk ICMI IKATAN Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tingkat Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan segera dibentuk. Sinyalemen itu menguat atas desakan dari unsur organisasi ICMI wilayah serta dorongan dari organisasi dan kelompok masyarakat di Lombok Utara. Wakil Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., kepada Suara NTB Kamis (7/11) mengisyaratkan akan segera membentuk ICMI KLU. Proses pembentukannya akan digodok usai Musyawarah Wilayah (Muswil) ICMI tingkat Provinsi NTB yang akan digelar pertengahan bulan ini. “Mengawali pembentukan ICMI KLU baru bisa dilaksanakan setelah Muswil tanggal 16 (November) mendatang. ICMI berkeinginan agar ICMI KLU segera terbentuk,” aku Najmul di ruang kerjanya. Najmul mengatakan, keberadaan ICMI di KLU sudah lama disuarakan oleh ICMI Wilayah NTB. Hanya saja, hingga kini organisasi Islam yang di dalamnya bercokol kalangan intelektual itu belum dapat terealisasi karena berbagai kesibukan dan agenda pemerintah. Dinilai Wabup, terbentuknya ICMI KLU akan semakin memperkuat karakter dan budaya masyarakat KLU yang tergolong aman, nyaman di tengah heterogenitas dan latar belakang keragaman etnis. Organiasi ICMI yang dihuni sekumpulan cendekiawan juga akan semakin positif karena ICMI dapat dijadikan sebaga dapur ide bagi pembangunan daerah. “Lahirnya ICMI nantinya akan bersinergi positif dengan karakteristik kita di daerah, karena orang-orang di ICMI memiliki jiwa nasionalis, sehingga bisa membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan Islam yang Rahmatan Lil Alamin,” sambung Najmul. Menurut Najmul, pemikiran religius serta nasionalis kelompok ICMI akan berperan besar untuk menciptakan pondasi nilai agama dan nilai budaya di tengah masyarakat. Sebagaimana sebagian besar masyarakat KLU masih memiliki dan mempertahankan karakteristik lokal dalam pembangunan. Di mana musyawarah dan mufakat di tengah masyarakat yang terjaga hingga kini, turut menciptakan rasa aman dan nyaman serta kekeluargaan di tengah masyarakat. (ari)

Berkaca dari tahun tahun ini saja, pada APBDP mengalami defisit sekitar Rp 9 miliar lebih. Itu setelah pendapatan sekitar Rp 1.021.532.738.030 lebih besar dari belanja daerah Rp 1.030.948.388.336. Anggota Banggar DPRD Lobar, Adi Suharmin menilai Pemda lebih mengutamakan belanja tidak langsung, dalam hal ini belanja pegawai ketimbang belanja untuk kepentingan umum. Hal ini tercermin pada KUA PPAS tahun 2014 yang disusun Pemda. Di dalam KUA PPAS tersebut pihaknya menemukan kejanggalan. Terutama sekali, asumsi target pendapatan asli daerah di bagian pajak dan retribusi yang menurut hasil kajian Banggar

tak ada peningkatan sama sekali. “Target pendapatan (pajak dan retribusi) tidak ada penambahan. Tapi belanja daerah naik terus,” kritiknya. Dalam KUA PPAS itu, pada APBDP tahun 2013 target pendapatan daerah mencapai Rp 1.021.532.738.030 pada APBD 2014, pendapatan meningkat sedikit 1.061.880.593.065. Namun penambahan itu tak berasal dari sektor PAD, terutama pajak daerah masih tetap sama dengan APBDP tahun ini Rp 62.867.587216. Demikian pula pajak retribusi tetap sama Rp 24.220.818.408. Peningkatan pendatapan itu berasal dari dana perimbangan yang naik sekitar 11,4 persen dan lain-

lain pendapatan yang sah. Sementara jika dibandingkan dengan belanja daerah, jauh meningkat. Peningkatan belanja ini karena peningkatan belanja tidak langsung 32 miliar lebih. Pada APBDP 2013 sekitar Rp 1.030.948.388.336 naik pada APBD 2014 sekitar 34.082.204.728 menjadi 1.065.030.593. Dalam item belanja daerah ini, pada item belanja tidak langsung mengalami peningkatan mencapai 32 persen. Dari Rp 667.599.800.464 pada APBDP 2013 bertambah menjadi Rp 700.597.794.334. Item belanja tidak langsung ini sendiri didominasi belanja pegawai yang naik menjadi Rp 622.531.631.489 pada APBD 2014 dari Rp 576.418.177.305. Selain itu terdapat belanja hibah. Sementara belanja tidak langsung hanya naik sedikit menjadi Rp 364.432.789.731 (APBD 2014) dari Rp 363.348.587.872 pada APBDP 2013. Melihat struktur tersebut, Adi Suharmin mempertanyakan, dimana diperoleh aggaran untuk memenuhi belanja tersebut. Sementara peningkatan pendapatan daerah disektor pajak tidak

ada. Ia juga mengkritisi peningkatan pendapatan dari DAK mencapai Rp 84.693.091.000, namun dalam struktur KUA PPAS justru ditulis hanya Rp 40 miliar lebih. “Lantas ke mana yang 40 miliar?’’ tanyanya. Sembari menyatakan kalangan eksekutif belum bisa menjelaskannya. Belum lagi kebijakan dana bantuan sosial menurut dewan banyak item yang tidak terlalu penting. Termasuk hibah Rp 500 juta ke JMS. Untuk menekan defisit, pihaknya menyarankan agar Pemda berani merasionalisasi anggaran. Terutama belanja di masing-masing SKPD yang harus dirasionalisasi. Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baihaki menyatakan, defisit tak sampai RP 9 miliar melainkan sekitar Rp 3 miliar. Namun jika ditambah dengan rencana berutang Rp 90 miliar, maka defisit mencapai Rp 90 miliar lebih. “Karena itu masuk dihitung,”ujarnya singkat. Baihaki tak menjelaskan banyak soal tudingan dewan. Namun karena tentu terkait kejanggalan yang dikatakan Banggar akan dijelaskan dan diperbaiki. (her)

Pola Konsumsi Masyarakat Masih Bergantung pada Beras Tanjung (Suara NTB) Pola konsumsi pangan masyarakat di NTB masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota maupun Pemprov NTB. Pemerintah mencatat, beberapa persoalan di masyarakat yang belum bisa diubah salah satunya, pola konsumsi masyarakat yang masih bertumpu pada beras. “Masih banyak tantangan yang hadapi, mencakup rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, distribusi dan ketersediaan pangan yang belum merata, serta tingkat keamanan pangan yang relatif belum terjamin,” ungkap Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si., saat membuka Hari Pangan Sedunia (HPS) di Lapangan Umum Supersemar Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (7/11). Wakil Gubernur mengatakan, tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi

pangan masyarakat NTB terus mengalami perbaikan. Capaian skor PPH (pangan harian) tahun 2012 mencapai 78,1. Namun kontribusi terbesar sebagai sumber energi masih berasal dari kelompok padi-padian. Sebaliknya kelimpok pangan hewani, umbiumbian dan kacang-kacangan masih di bawah anjuran. Indeks lain skor konsumsi pangan juga tercermin pada indeks konsumsi energi, yang tercatat di atas standar nasional sebesar 2.004 kk/kapita/hari, dan konsumsi protein juga melebih standar nasional. Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., pada kesempatan yang sama memberi apresiasi atas dukungan semua pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota atas penyelenggaraan HPS ke 33 di KLU. Sebagai daerah dengan otonomi di usia 5 tahun, KLU akan berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi para pesertanya. (ari)


SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Bidang Ekonomi Bappeda Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Pelatihan ’’Capacity Building’’ BUMDes LKM di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda, menggelar pelatihan Capasity Building bagi pengurus administrasi dan kredit BUMDes LKM, di Hotel Cendrawasih, Kamis (7/11), untuk memberikan pengetahuan bagi tenaga kredit dan pembukuan menuju BUMDes yang mandiri dan profesional. Kabid Ekonomi Bappeda Sumbawa, Z. Arifin, S.Pt, M.Si, menjelaskan, kegiatan ini memberikan tambahan pengetahuan kepada pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes secara lebih baik. Dalam rangka membangun kerjasama dengan pihak Perbankan. Agar nantinya, tak ada lagi keraguan dari Perbankan. ‘’Pelatihan ini sekaligus memperkuat kelembagaan, makanya kita undang BRI Ca-

bang Sumbawa,” terangnya. Materi yang disampaikan Perbankan dapat dijadikan bahan pengetahuan oleh para pengurus BUMDes LKM. Dalam tata pengelolaan yang lebih baik menuju BUMdes yang maju dan profesional. BUMDes yang diikutkan dalam pelatihan ini, adalah BUMdes yang sudah memiliki SK dengan berbagai kategori. Ada yang memang sudah maju, sedang running dan ada pula yang sedang memacu diri. Sekaligus mengukur sejauh mana kapasitas para tenaga BUMDes ini. Sebab sudah saatnya BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro di desa, yang dibentuk atas inisiatif pemerintah dapat berperan lebih bagi pengembangan ekonomi desa. “Makanya kegiatan ini dipandang strategis,” ujar Arifin. BUMDes dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses modal usaha. Kemudian, menciptakan ruang lapangan kerja baru. Serta secara perlah-

an mengikis kemiskinan di desa dengan tersedianya sumber daya ekonomi. Persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan, akan dipetakan. Kemudian menentukan arah kebijakan pemeritah bagi pengembangan BUMDes. Account Officer (AO) Program BRI Cabang Sumbawa, Yudi Suhadi Saputra, dalam materinya memaparkan soal manajemen kredit di hadapan puluhan peserta pelatihan dari 13 BUMDes. Terdapat lima aspek dalam analisa kredit, yakni manajemen, pemasaran, teknis, keuangan, dan aspek legalitas dan agunan. Dalam hal pemberian kredit, pemrakarsa wajib mengedepankan sikap profesional (pemberian kredit yang sehat) dan menganut sifat prudential banking. Yudi juga memberikan tips penyelamatan kredit dalam menangani kredit bermasalah. Yakni, penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali, atau kombinasi dari

(Suara NTB/arn)

PEMATERI – Pemateri dalam pelatihan, Z. Arifin dari Bappeda Sumbawa bersama Yudi Suhadi Saputra dari BRI.

ketiganya. Kalau semua langkah tersebut sudah ditempuh dan tidak berhasil, maka langkah terakhir adalah parate eksekusi. Namun, perlu diingat timbulnya kredit bermasalah, disebabkan dua hal. Yakni, “error emission dan error comuusion”. Selain itu, Yudi menjelaskan pula, jaminan kredit dan jenisn-

ya. Pertama agunan kebendaan, meliputi seluruh benda bergerak dan tidak bergerak. Kedua, agunan penanggungan. Nilai agunan kredit dilihat dari nilai saat ini dan nilai yang akan datang. Dasar pertimbangan penetapan agunan, penilaian dengan cara dan metode yang berlaku. Kemudian pengikatan, bukti kepemilikan yang sah

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Sebagian peserta pelatihan capacity building BUMDes di Sumbawa.

menurut hukum, penugasan, dapat dikuasai atas nama pemohon. Sehingga apabila dilikuidasi proses tidak panjang dan tidak butuh biaya besar. Selanjutnya pengamanan, dapat ditutup dengan asuransi serta pemanfaatan sebagai sumber pembayaran kembali terhadap kredit. Terakhir, sebagai edukasi

penutup. Pemberian kredit wajib berdasarkan kelayakan usaha. Pendampingan usaha setelah kredit direalisasikan, merupakan hal yang amat penting. Monitoring dan pembinaan usaha. “Jangan lupa hubungan dan senyum,” demikian Yudi menutup materinya dengan senyum. (arn/*)

Adukan Masalah Jalan

Warga Bima ’’Hearing’’ dengan Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Masalah infrastruktur jalan masih menjadi persoalan mendasar yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Sebagai contoh, infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Bima dan Dompu dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Terkait hal ini, masyarakat Bima didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs. H. M. Najib melakukan hearing dengan Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, Kamis (7/11). Pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda NTB ini, warga dari ujung timur Bima ini mengadukan kondisi jalan dan jembatan yang rusak parah. Mereka mengharapkan perhatian serius dari pemerintah provinsi agar segera merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini diabaikan. ‘’Kami hanya minta kejelasan Pemprov NTB mengenai infrastruktur di Bima. Selama ini, masyarakat di sana masih dihadapkan dengan kondisi infrastruktur yang rusak parah,’’ ungkap H.M. Najib usai pertemuan. Menurutnya, rata-rata jalan desa di Kabupaten Bima masih belum tersentuh aspal, sehingga harus segera mendapatkan perhatian pemerintah. Sementara Sekda NTB H. Muhammad Nur mengungkapkan, masih diakomodirnya masalah infrastruktur jalan, karena kondisi keuangan daerah yang terbatas. ‘’Jika mengikuti kemauan, semua jalan harus diperbaiki. Namun kita masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran yang terbatas,’’ ujarnya. Meski demikian, ujar Sekda, dalam memperjuangkan masalah pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tugas pemerintah provinsi semata, namun pihak legislatif dan pemerintah pusat memiliki peranan yang tidak kecil. Diakuinya, pemerintah provinsi sudah mengajukan alokasi pembangunan infrastruktur ke pusat, tapi masih dihadapkan dengan sejumlah kendala. Untuk itu, Sekda NTB menyarankan agar segera dibentuk forum yang nantinya mengajukan proposal pembangunan ke pusat. Selain itu, beberapa titik jalan yang dikeluhkan warga di Bima, lanjutnya, akan segera dikerjakan dalam waktu dekat ini. ‘’2014 akan ada beberapa yang dikerjakan. Tapi tidak semua dilakukan dengan aspal,’’ janjinya. (ham)

Sayuran Petani KSB akan Diuji di Laboratorium Taliwang (Suara NTB) Tanaman sayuran petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dilakukan uji Laboratorium (Lab). Langkah tersebut untuk mengetahui kondisi sayuran petani terutama kandungannya terhadap zat-zat yang kemungkinan berbahaya bagi manusia. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) KSB Ir. H. M. Alimin, Kamis (7/11) mengatakan, rencana pengujian terhadap sayuran petani tersebut akan dimulai pekan depan. “Pengambilan sampelnya mulai minggu depan sementara pengujiannya akan dilakukan di Mataram,” jelasnya. Menurutnya, pengujian terhadap sayuran petani tersebut sebagai bentuk jaminan pemerintah kepada masyarakat sebagai konsumen. Termasuk juga kepada petani, karena sayuran sebagai bahan konsumsi memiliki batasan kandungan zat kimia yang diperbolehkan. “Kita ingin menjamin bahwa semua sayuran hasil panen petani kita aman dikonsumsi,” tandasnya. Untuk menjamin sayuran yang diuji merupakan hasil panenan lokal, BKP nantinya tidak akan melakukan pengambilan sampel sepenuhnya di pasaran. Melainkan sampel dominan akan diambil langsung dari lokasi penanaman. “Kita juga ambil sampel di pasar, tapi kita lebih banyak ambil langsung di lokasi tanam. Baru setelah itu sampel akan kita bawa ke Mataram untuk duji,” timpalnya. Meski baru akan memulai proses pengujiannya pekan depan, Alimin meminta kepada masyarakat agar tak ragu mengkonsumsi sayuran terutama sayuran lokal. Sebab walau belum ada hasil pengujian Lab-nya, ia optimis sayuran yang dijual di pasaran terutama yang diproduksi petani lokal tidak memiliki tingkat zat kimia melebihi ambang batas. “Sejauh ini melalui dinas pertanian, petani sayur kita terus didampingi. Jadi saya yakin penggunaan pupuknya sesuai prosedur sehingga tidak ada sayuran petani yang kelebihan dosis zat kimia,” katanya. (bug)

(Suara NTB/ula)

SURAT PERNYATAAN – Pegawai yang dijemur di lapangan Setda Kabupaten Dompu, Kamis (7/11) diabsen dan diminta maju satu per satu untuk membubuhkan tanda tangan surat pernyataan.

Bupati Dompu Kembali Jemur Ribuan Pegawai Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kembali menjemur pegawai yang dinilai tidak disiplin. Sebanyak 1.165 orang pegawai dari 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dijemur, Kamis (7/11), setelah sebelumnya 266 orang pegawai dijemur karena tidak hadiri acara peringatan pergantian tahun 1 Muharram 1435 H di pendopo Bupati. Sanksi dan pembinaan terhadap pegawai ini dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin di lapangan Setda Dompu, untuk

15 SKPD. Sehari sebelumnya, 266 orang pegawai dari 8 SKPD juga mendapat sanksi serupa. Drs. H. Bambang M Yasin

DPRD KSB Tolak Bahas Raperda Pinjaman ke PIP Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (7/11) menolak melanjutkan pembahasan Raperda pinjaman eksekutif ke pusat investasi pemerintah (PIP), menyusul eksekutif tidak dapat menunjukkan Memorandum of Understanding (MoU) soal pinjaman dimaksud. Keputusan tersebut diambil oleh DPRD pada gelar rapat pimpinan Fraksi bersama pimpinan DPRD. Dalam rapat tersebut secara aklamasi seluruh fraksi merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk tidak melanjutkan pembahasan Raperda pinjaman untuk membiayai kelanjutan pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) itu. “Karena syarat-syarat yang kita (DPRD) minta tidak dapat dipenuhi. Makanya kita sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan Raperda pinjaman itu,” jelas ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Abdul Hadi Al Habsyi, ST kepada wartawan usai mengikuti rapat. Tidak hanya Raperda pinjaman ke PIP, fraksi di DPRD juga menolak melanjutkan pembahasan Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait Raperda OPD ini, Hadi menyebutkan, hal ini berdasarkan hasil konsultasi DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu. Dalam konsultasi terse-

but Kemendagri menyarankan agar sementara waktu daerah tidak melakukan perubahan struktur OPD, menyusul Peraturan Pemerintah (PP) 41 tahun 2007 tentang OPD sedang direvisi. “Pihak Kemendagri meminta agar OPD yang ada sekarang cukup dievaluasi saja dulu, tidak usah diubah. Karena jangan-jangan PP 41 setelah direvisi ada perubahan yang signifikan, jadi kita harus merubahnya lagi mengikuti aturan perubahan itu,” timpal Hadi seraya menambahkan, jika saran Kemendagri tersebut telah disampaikan ke seluruh kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. “Seharusnya eksekutif tahu soal itu, karena Kemendagri sudah mengimbaunya,” tandasnya. Akibat ditolak pembahasannya, kedua Raperda tersebut oleh pimpinan DPRD akhirnya dikembalikan ke Badan Musyawarah (Bamus). Di Bamus kedua Raperda itu akan dilakukan penjadwalan ulang, termasuk langkah-langkah apa yang akan dilakukan DPRD secara kelembagaan. “Sekarang tergantung Bamus menjadwalkannya. Apakah nanti untuk mendapatkan syarat yang kita persyaratkan terkait Raperda PIP itu harus dilakukan rapat kerja dengan pemerintah khususnya dengan bupati atau langkah lainnya. Begitu juga dengan Raperda OPD,” sambung Hadi. (bug)

kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap disiplin pegawai di lingkup Pemkab Dompu. Sering kali kegiatan yang diselenggarakan oleh

Pemda justru tidak dihadiri sendiri oleh pegawainya. Selama ini ia mengaku mengharapkan kesadaran dari pegawai itu sendiri tanpa ia paksakan. “Kita tidak ingin pegawai disiplin karena dipaksa, apalagi pegawai orang-orang yang mengerti disiplin,” terangnya. Menjemur dan mengabsen kembali pegawai dilakukan, lanjut H. Bambang, untuk

memberikan efek jera. Kedepan ia tidak ingin melihat pegawai di lingkup Pemkab Dompu tidak disiplin dan tidak mau menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pemda. “Saya akan melihat pada upacara 10 November nanti,” ingatnya. Bagi yang tidak disiplin ia ancam akan memotong tunjangan kinerja satu bulan untuk staf dan dua bulan untuk kepala bidang. (ula)

Pembentukan Kota Samawa Rea ”Ketinggalan Kereta” Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 65 Daerah Otonomi Baru (DOB) telah disetujui dalam sidang paripurna DPR RI. Ternyata, Kota Samawa Rea (KSR) ketinggalan kereta dalam gerbong pemekaran tersebut. Hingga Komisi I DPRD Sumbawa bersama Pemkab Sumbawa, segera menemui Komisi II DPR RI untuk memperjelas posisi KSR ini. Ketua Komisi I, Syamsul Fikri, M.Si, Kamis (7/11) mengatakan, masih optimis KSR dapat diakomodir. Artinya

belum terlambat untuk dimekarkan. Masih ada waktu sekitar November untuk bisa disiapkan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). Sebagaimana komitmen dari Ketua Komisi II, di bulan November itu ada jedah waktu untuk melakukan terobosan dan kajian-kajian. “Itu yang kami dengar saat paripurna. Masih ada jeda waktu,” cetusnya. Sebenarnya, lanjut Fikri, proses KSR jauh lebih cepat ketimbang pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Hanya tekendala pada lemah-

nya suara KSR di pusat, sehingga terkesan terlewatkan. Berharap kepada beberapa perwakilan dari Dapil NTB, yang ada di DPR RI, juga tidak bisa. Untuk itu, Fikri berharap para tokoh NTB yang ada di DPR RI dapat membantu menyuarakan KSR. Untuk memperjelas posisi KSR itulah, Komisi I bersama Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Sumbawa akan melakukan hearing dengan Komisi II DPR RI. Membicarakan pemekaran KSR, dengan membawa seluruh data yang lengkap. (arn)

Belasan Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung Sumbawa Besar (Suara NTB) Belasan rumah dan beberapa infrastruktur pemerintah, seperti Pustu dan gedung PAUD desa Tangkampulit, kecamatan Batulante, rusak disapu angin puting beliung. Hingga kini masih dilakukan pendataan kerusakan. Kapala Desa Tangkampulit, Paeran, yang berada di Sumbawa saat melaporkan kejadian tersebut, Kamis (7/ 11) menyebutkan, ada sekitar 20 rumah termasuk Pustu dan PAUD yang mengalami kerusakan. Angin kencang dan hujan lebat yang melanda desa

setempat pada Selasa lalu itu menghantam atap sebagian rumah. Tangkampulit yang sebagian besar terdiri dari rumah panggung itupun ada yang sebagian dindingnya rusak. “Pustu dan tempat PAUD, juga ikut rusak, terutama bagian atap,” terang Paeran. Dia menjelaskan hal ini sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial. Diharapkan pemerintah bisa memberikan bantuan seadanya. Terhadap bencana ini, Ketua Komisi IV DPRD Sumba-

wa, Sambirang Ahmadi, M.Si, mengatakan, dari gambar kerusakan yang sempat dilihatnya, bencana tersebut memang tidaklah terlalu parah. Tetapi pemerintah mesti turun tangan memberikan bantuan logistik ataupun yang lainnya sebagai bentuk perhatian. “Kalau soal kerusakan, mungkin bisa ditangani sendiri secara swadaya oleh warga. Bukan nilanya yang dilihat tetapi bentuk perhatian dari pemerintah. Kalau memang Pustu kerusakannya cukup parah, bisa kita perbaiki dalam APBD 2014 nanti,” pungkasnya. (arn)


RAGAM

SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

Polda NTB Usut Penggunaan Dana Hibah KP3S Dari Hal. 1 Dugaan Pemalsuan Surat Sebelumnya Suara NTB juga memberitakan laporan terkait dugaan pemalsuan surat Komisi II DPR RI, tentang undangan kepada KP3S saat keputusan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB). Informasi dihimpun Suara NTB, pelapor dugaan pemalsuan surat itu H. Abdul Manan, SH, M.Si sebagai Ketua KP3S Jakarta. Sementara pihak terlapor, H. Sanusi, yang juga mengklaim sebagai pengurus KP3S. Surat yang diduga dipalsukan itu, Nomor L J/07311/ DPR RI/IV/2013 Tanggal 27 Juli 2013. Salah seorang unsur ketua dalam struktur kepengurusan KP3S Jakarta, H. Hikmah, membenarkan laporan itu. Bahkan laporan itu disampaikan langsung oleh Abdul Manan atas pengetahuan pengurus KP3S Perwakilan Jakarta lainnya. “Memang beliau H. Abdul Manan yang melapor,” jawab H. Hikmah yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/ 11) petang lalu. Laporan H. Abdul Manan diterangkannya, terkait surat undangan Komisi II DPR RI kepada Ketua KP3S Jakarta. Seharusnya, kata dia, surat undangan itu dialamatkan kepada H. Abdul Manan. Namun belakangan, surat yang muncul atasnama H. Sanusi. “Jadi seolah olah DPR RI mengundang mereka (H. Sanusi Cs, red). Padahal setelah kami cek ke Komisi II, ternyata dalam undangan itu seharusnya Abdul Manan sebagai Ketua KP3S yang sebenarnya,” tegas Hikmah. Karena melihat ada indikasi unsur perbuatan melawan hukum, akhirnya kasus itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan harapan diusut tuntas. Sementara Anggota Komite I (Bidang Otonomi Daerah) DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad, yang dikonfirma-

si Suara NTB, Rabu (6/11) membenarkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya memang telah memperoleh masukan mengenai adanya laporan ini. Ia kemudian menanyakannya kepada salah satu Direktur di Polda NTB. Menurutnya, setelah mengetahui adanya laporan itu, ia juga berupaya menyarankan agar persoalan ini sebaiknya terlebih dulu diselesaikan melalui jalur mediasi. “Saya sampaikan begini : sudahlah, undang saja pengurusnya, minta klarifikasi saja, jangan dulu diperiksa sebagai apa-apa, pelapornya dipanggil juga, lalu duduk bersama,” ujarnya. Menurut Farouk, ia tidak meyakini ada unsur – unsur tindak pidana yang cukup untuk menjerat orang tertentu yang kabarnya dibidik dalam kasus ini. Terlebih, ia mengetahui betul rekam jejak tokoh tokoh semacam Hj. Siti Maryam dan Dr. Sanusi yang kabarnya menjadi target bidikan dalam kasus – kasus tersebut. Farouk meyakini, tokoh – tokoh tersebut memiliki integritas yang baik dan tidak mungkin sengaja melibatkan diri dalam penyelewengan dana negara. Karena itulah, ia menyarankan agar urusan lapor melapor ini diselesaikan melalui jalur mediasi. Melalui mediasi, kedua belah pihak bisa menemukan jalan keluar. Farouk menambahkan, saat ini, kasus dugaan pemalsuan surat ditangani oleh Polda Metro Jaya sementara kasus dugaan penyimpangan dana KP3S ditangani Polda NTB. Menurut Farouk, Adanya tindakan lapor melapor ini dinilai akan menghabiskan energi dan mengganggu upaya pembentukan PPS yang saat ini sedang diperjuangkan. (ars/aan)

Hanya Isu Dari Hal. 1 Wakapolri Komjen Pol. Oegroeseno ditanya mengenai dugaan penyadapan yang dilakukan pihak Australia terhadap Indonesia, enggan menanggapi serius kasus itu, karena menurutnya hanya sebatas isu. “Kan belum ada pembuktiannya, benar atau tidak ada penyadapan. Ini kan masih isu,” tegasnya. “Isu ini belum pada taraf yang sebenarnya, saya tidak ingin bicara itu, nanti tambah ruet,” kelitnya saat diwawancarai usai pertemuan dengan Australian Federation Police (AFP) di Senggigi, Lombok Barat. Memang, menurutnya penyadapan adalah fungsi teknologi yang dikedepankan untuk mengakses informasi rahasia tentang seseorang, bahkan sebuah negara. Isu itu juga sedang menimpa Indonesia. Kalau pun itu terjadi, baginya yang perlu adalah pembuktian. Tapi jika tidak ingin meributkan soal isu penyadapan, yang perlu segera dilakukan adalah proteksi. “Sekarang, dalam perte-

muan ini saja, kita tidak tahu ada penyadapan atau tidak. Karena itu kan teknologi. Tapi yang terpenting, security kita seperti apa. Teknologi security kita perlu dievaluasi sehingga tidak mudah disadap,” demikian Wakapolri. Intinya, pihaknya tidak ingin terpengaruh dengan isu dimaksud. Apakah kerjasama ini tidak menjadi kontroversi ketika Australia sedang disorot atas tindakan penyadapan terhadap Indonesia? “Kami tidak ingin terpengaruh dengan isu itu,” Wakapolri menegaskan. Terpenting adalah kerjasama antara lembaga keamanan berjalan dengan baik. Tidak elegan menurutnya, ketika isu penyadapan terlalu serius dibahas, justru mengabaikan kerjasama di bidang keamanan. “Kita tetap kerjasama dengan Kepolisian Australia, kami Polri ndak terpancing dengan itu,” pungkasnya. (ars)

Bocor, Penumpang Keluhkan Kondisi Terminal BIL Dari Hal. 1 Walaupun tidak terlalu besar, namun lokasinya menyebar di beberapa titik. Akibatnya, lantai gedung terminal menjadi basah. Kondisi paling parah terjadi area depan terminal kedatangan. Dimana di lokasi tersebut setidaknya ada tiga lokasi kebocoran atap gedung. “Walaupun kecil, kita juga jadi agak miris. Terminal bandara internasional kok bocor di sana-sini,” protes seorang warga. Padahal kondisi terminal BIL sendiri masih terbilang baru. Tetapi atapnya sudah tidak menggambarkan sebuah terminal bandara bertaraf internasional. Ironisnya lagi, kebocoran sudah berlangsung cukup lama. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak pengelola bandara untuk memperbaiki kebocoran. Memang, kata warga tersebut kondisi gedung terminal yang bocor tidak berpengaruh pada penerbangan. Tapi kondisi itu justru menjadi cerminan BIL sendiri di mata masyarakat sekaligus pertaruhan nama baik. “Bagaimana kata orang luar, kalau melihat kondisi gedung terminal seperti ini (bocor saat hujan),” tambahnya.

Untuk itu masyarakat berharap pihak pengelola dalam hal ini PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, bisa segera melakukan tindakan guna mengatasi kecoboran-kebocoran yang terjadi. Sehingga masyarakat baik itu penumpang maupun pengujung bisa nyaman berada di BIL. Terutama saat memasuki musim hujan seperti sekarang ini. Dikonfirmasi terpisah, Kamis (7/11) kemarin, General Manager PT. AP I BIL, Pujiono, mengaku kalau pihaknya masih harus banyak berbenah. Terutama pada terminal bandara. Ia pun tidak menampak kalau banyak bagian gedung terminal yang bocor. Sehingga wajar banyak penumpang dan masyarakat yang mengeluh. ‘’Kita (keluhan masyarakat) tampung semua,” ujarnya. Ia pun berkomitmen bahwa semua keluhan tersebut akan ditampung untuk nantinya menjadi dasar kebijakan dalam mengambil langkah selanjutnya. Dan katanya, yang pasti pembenahan akan tetap dilakukan, khususnya di terminal BIL. (kir)

Halaman 5

Mencermati Lika – liku Pembentukan PPS dan KLS (3-habis)

Jangan Saling Klaim karena Semua Ikut Berkontribusi Meski belum mencapai hasil akhir, perjuangan membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) sebaiknya jangan diklaim sebagai jerih payah satu atau dua orang tertentu. Sebab, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini adalah berkat kontribusi banyak orang. ANGGOTA Komite I (Bidang Otonomi Daerah) DPD RI, Prof. Dr. H. Farouk Muhammad berharap tidak muncul kesan adanya pahlawan – pahlawan tertentu dalam perjuangan untuk membentuk PPS dan KLS. ‘’Semua ini berperan. Ini bisa jadi tidak ada satu dua orang yang bisa ditunjuk sebagai pahlawan yang berjasa. Semua saling mengisi,” ujar Farouk, dalam keterangan pers yang digelar bersama sejumlah rekannya, Senin (4/11) lalu. Menurutnya, selain para anggota DPD dan DPR RI yang ikut mengawal proses pembahasan RUU pembentukan dua DOB

ini, masih banyak lagi nama – nama tokoh yang juga berkontribusi sangat besar dalam proses perjuangan ini. “Selain anggota (DPD dan DPR RI) ini, jelas Ibu Maryam yang gigih memperjuangkan. Beliau adalah orang tua kami semua yang sudah berjuang dengan tim-nya. Tim pengkaji di provinsi juga ikut berperan, di Jakarta juga, sudah ada yang mengawal, juga ikut berperan. Sejak tahun 2001, ada Saleh Umar. Ada lagi masuk mantan Menteri PAN. Jadi semua ikut mendorong,” tegas Farouk. Tokoh – tokoh yang sudah memberikan kontribusi besar

dalam perjuangan itu tentu saja tidak bisa disebutkan satu – persatu. Sebab, semua pihak sesungguhnya masing – masing ikut mendorong dengan cara tertentu, baik mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung. “Saya secara pribadi mengakui tokoh – tokoh tadi itu. Semua berperan, baik langsung maupun tidak langsung,” tandasnya. Hanya saja, Farouk berharap agarketikamunculperbedaanpandangan antarpihak yang terlibat, adaupayauntukmengkomunikasikan perbedaan yang muncul tersebut.“Kitaharapkan,mudah-mudahan ketika ada perbedaan, duduk bersamalah. Kita ciptakan iklim yangkondusiflah,”harapnya. Menurut Farouk, upaya untuk ‘’mempromosikan” pembentukan dua RUU DOB ini di internal DPD dan DPR RI bisa terkendala jika ada informasi – informasi yang kurang sedap didengar. “Media juga kita berharap ikut men-

ciptakan, agar semua bisa menahan diri,” imbaunya. Farouk dan rekan – rekannya juga mengklarifikasi simpang siur soal letak Ibukota PPS dan KLS. Menurut Farouk, semua pihak sudah sepakat Ibukota dari PPS adalah di Kota Samawa Rea. “Jadi tidak ada masalah. Begitu juga KLS,” ujarnya. Kalaupun Kota Samawa Rea tidak dibentuk bersamaan dengan PPS, ia menegaskan hal itu tidak akan mempengaruhi. “Tidak perlu khawatir soal Kota Samawa Rea. Karena kalau sudah terbentuk provinsi, itu peluang untuk menjadi kota lebih besar,” tandasnya. Anggota Komisi II (Bidang Otonomi Daerah) DPR RI, Ir. H. Nanang Samodra, KA, M.Sc, mengakui adanya kekhawatiran bahwa Ibukota PPS bisa berpindah ke daerah lain. Namun, ia dengan tegas menampiknya. “Bahwa dalam RUU Pembentukan PPS itu, sudah jelas ibukot-

anya berada di Sumbawa, meliputi kecamatan A,B,C,D,” tegas politisi Partai Demokrat ini. Ia mencontohkan, RUU pembentukan Provinsi Maluku Utara menyebutkan ibukotanya terletak di Sofifi. Kenyataannya, hingga kini, ibukota provinsi itu belum juga terbentuk dan hal itu tidak menjadi persoalan. “Ibarat kita mau membentuk sesuatu, jangan semuanya mau diraih, provinsinya dibentuk dulu. Nanti kalau sudah terbit, bisa dikembangkan,” tandasnya. Sementaraitu,anggotaDPDRI, Dr. H. A. Muhyi Abidin berharap agar semua pihak, khususnya Panitia Pembentukan masing – masing DOB untuk terus mengawal keluarnya surat Presiden yang merekomendasikan kelanjutan pembahasan RUU Pembentukan PPS dan KLS. “Panitia juga ada baiknya, sekali dua kali, sowan di Mendagri, Panja dan sebagainya,” saran Muhyi. (aan/*)

SEI dan Santiri Gelar Pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim

(Suara NTB/ari)

SILATURAHMI - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (tengah) bersama tim, Kamis (7/11) kemarin bersilaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) diterima Wakil Bupati KLU, H.Najmul Akhyar (paling kanan).

AFP dan Polri Bahas Antisipasi Penyelundupan Manusia Giri Menang (Suara NTB) Indonesia dan Australia serius membahas keamanan teritorial, khususnya dari penyusup imigran. Australia melalui lembaga keamanannya, Australian Federation Police (AFP) berkepentingan terhadap Indonesia karena kerap dilalui para imigran gelap dari Timur Tengah. Sementara Indonesia, melalui Polri sepakat menjalin kerjasama terkait antisipasi masuknya imigran. Pertemuan lembaga keamanan kedua negara berlangsung di Senggigi,Lombok Barat. Dalam pertemuan tertutup itu, Indonesia diwakili Wakapolri Komjen Pol Oegroeseno, sejumlah perwira tinggi Mabes Polri, didampingi Kapolda NTB Brigjen Pol. Mochammad Iriawan. Sementara pihak Australia diwakili Deputy Commissioner AFP, Michael Phelan, Assistant Commissioner, Steve Lancester, Neil Ganghan. Usai pertemuan pihak AFP langsung meninggalkan lokasi acara tanpa memberi keterangan pers. Sementara Wakapolri yang ditemui usai penandatanganan kerjasama itu mengatakan, poin strategis membahas solusi paling

tepat untuk antisipasi ketika imigran masuk melalui Indonesia. Pengalaman selama ini, selalu terjadi miskomunikasi antara dua negara, karena terdamparnya imigran di Indonesia selalu membawa masalah baru. “Sehingga dalam pertemuan ini kami rumuskan solusi, seperti apa penyelesaiannya, supaya tidak ada yang saling menyalahkan,” kata Wakapolri. Digambarkannya, dalam Indonesia selama ini selalu menjadi negara transit dalam kasus imigran gelap dengan modus penyelundupan manusia (people smuggling) ini. Disebutnya, pertemuan itu merupakan keenam membahas topik yang sama terkait trans national crime. Persoalan imigran menurutnya, kini tidak hanya menjadi problem Indonesia sebagai negara transit dan Australia sebagai negara tujuan, tapi juga negara lain. sehingga pertemuan itu bukan akhir dari topik pembahasan kasus people smuggling. Dimaksud Wakapolri, negara asal imigran, juga harus dilibatkan untuk menyamakan persepsi, khususnnya terkait antisipasi. “Sehingga perlu kerjasama multilateral, bisa saja

nanti kita akan kerjasama juga dengan negara negara transit lainnya di kawasan Asean, khususnya negara asal para imigran,” bebernya. Mengenai kerjasama yang lebih strategis, khususnya personel, ditambahkan Wakapolri, pada dasarnya pihaknya dalam posisi siap dalam hal antisipasi. Dalam kasus people smuggling, dikedepankan fungsi antisipasi, bagaimana mencegah agar tidak masuk ke Indonesia untuk transit, sekaligus antisipasi jangan sampai masuk ke Australia. Sementara Kapolda NTB,Brigjen Pol. Mochammad Iriawan menambahkan, pihaknya juga akan ambil bagian dalam kerjasama itu. Mengingat, NTB yang radiusnya relatif dekat dengan Benua Australia juga kerap dilalui bahkan menjadi lokasi transit imigran. Dalam hal ini, Dit Polair mendapat bantuan satu unit kapal patroli dari Australia untuk pengamanan wilayah perairan di NTB. Beberapa area perairan yang kerap menjadi pintu masuk, akan diawasi khusus, seperti Lombok Utara, Lombok Timur, sampai Sumbawa. (ars)

MK Tolak Seluruh Gugatan MAJU Dari Hal. 1 Dari semua permohonan MAJU tak satupun diterima hakim. Bahkan hampir semua dimentahkan, karena tak mendasar. Termasuk permohonan terhadap termohon dalam hal ini KPU yang dinilai banyak melakukan pelanggaran. Demikian pula permohonan terhadap pihak terkat dalam hal ini pasangan AZAN semua ditolak. Seperti, pelibatan PNS dan melakukan politik uang. Diketahui, permohonan PHPU Lobar terigester dengan nomor perkara 152/PHPU.DXi/2013 diajukan oleh pasangan H. Mahrip dan Drs TGH. Munajib Kholid (MAJU). Pada sidang perdana Rabu (23/10) lalu, La Ode Haris selaku kuasa hukum pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU (termohon) dan pasangan nomor urut 1 Zaini AronyFauzan Khalid (AZAN). KPU dituding telah bertindak tidak netral dan tidak hati-hati dalam penyelenggaraan pilkada. Ketidakhatihatian termohon dilakukan ketika mengangkut surat suara dari percetakan ke Kantor KPU Lobar

tanpa aparat keamanan. Menurut penggugat, termohon (KPU) menunjukkan keberpihakan pada pasangan AZAN. Termohon telah meloloskan pasangan AZAN sebagai salah satu pasangan calon dalam pilkada meskipun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemohon juga menemukan adanya perangkat KPU Lobar menjadi tim sukses pemenangan pasangan AZAN. Keberpihakan termohon juga dilakukan dengan mengganti ketua/ anggota PPS yang tidak mendukung pasangan AZAN sebelum pencoblosan. Ketua dan anggota PPS juga memakai atribut pasangan AZAN di tempat pemungutan suara sambil mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan AZAN. Pemohon juga menemukan termohon membiarkan pemilih yang juga pendukung AZAN untuk mencoblos dua kali. Temohon membiarkan warga pendukung pasangan AZAN dari luar TPS dan tidak terdaftar di DPT untuk ikut mencoblos. Pemohon juga menyebut,

ada pelanggaran yg dilakukan pasangan AZAN melibatkan pejabat struktural berserta kepala dinas, para luran dan kepsek. Selanjutnya, pada sidang pembuktian Selasa (29/ 10) lalu pemohon menghadirkan sembilan saksi yang mengungkap berbagai kecurangan pihak terkait. Pada sidang lanjutan pembuktian Jumat (1/ 11), termohon dan pihak terkait menghadirkan saksi untuk membantah dalil pemohon. Saksi KPU menegaskan tidak ada satupun arahan dari PPS, PPK untuk memilih pasangan calon tertentu seperti dikatakan Fauzi, Ketua PPS Bile Tepung. Mengenai stiker, pasangan calon tertentu di TPS tidak terjadi karena petugas telah membersihkan semua atribut pasangan dari TPS. Para saksi juga menegaskan bahwa saksi pasangan AZAN tidak menggunakan atribut di TPS saat pemungutan suara berlangsung. H. Zaini Arony yang ikut pada sidang itu menyatakan, hasil final sidang MK ini harus diterima semua pihak. Tentunya, pihaknya harus segera bekerja. ‘’Ini adalah keputusan final,” katanya singkat. (her)

Mataram (Suara NTB) Asosiasi Energi Perubahan Iklim dan Santiri Foundation, mengadakan pendekatan pelatihan terhadap perubahan adaptasi iklim, Kamis (7/11) kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua SEI Dr. Takeshi Takama, Kasubbid Tata Ruang dan SDA, Bappeda NTB Samsudin, beserta tamu undangan lainnya. Ketua Santiri Foundation Catur Kukuh, ketika dikonfirmasi, Kamis (7/11) mengatakan kegiatan tersebut, merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2011. Katanya pada tahun 2011 KEI, Samdana dan Santiri mencari informasi untuk mengetahui kapasitas dalam perubahan iklim. Kegiatan tersebut, lanjutnya, dilakukan di desa dan provinsi, kemudian hasilnya akan dilakukan penggodokan dan dilakukan sebagai proses pembelajaran. “Pelatihan ini kita jadikan sebagai proses pembelajaran,” ungkapnya. Menurutnya dari hasil temuan, akan dikembangkan sebuah konsep We’ ADAPT. Konsep tersebut, lanjutnya, sebuah konsep yang dikembangkan oleh beberapa ka-

langan, sebagai sistem informasi pembelajaran berbasis web, tentang adaptasi perubahan iklim. Ditanya tujuan pelaksanaan kegiatan di NTB? Dijelaskan bahwa sudah ada inisiasi di NTB dan pihaknya telah mulai melakukannya sejak tahun 2010. Sementara itu, Ketua SEI Takeshi Takama mengatakan program tersebut merupakan upaya menjadikan pelatihan ini untuk pusat latihan komunikasi, terkait perubahan iklim di dunia. Melalui pelatihan tersebut akan dilakukan training jarak jauh. Nantinya, kalaupun kegiatan tersebut efektif, maka akan dilakukan kegiatan yang sama di tempat lain. “Kalau ini berhasil, saya akan lakukan hal yang sama di tempat yang lain,” ungkapnya. Dengan pelatihan tersebut, ke depan akan memberikan sesuatu yang baik dalam perubahan iklim. Ia menambahkan, dirinya akan kembali datang melihat perkembangan penguasaan web tersebut. Sehingga, untuk sementara apapun menjadi pertanyaan peserta dapat dilakukan secara online. (cem)

(Suara NTB/cem)

FOTO BERSAMA - Wakapolri Komjen Oegroseno didampingi Kapolda NTB, Brigjen M. Iriawan foto bersama dengan masyarakat setempat.

Tingkatkan Komunikasi Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan silaturahim dan komunikasi dengan masyarakat, serta mencegah terjadinya konflik di tengah – tengah masyarakat, Wakapolri Komjen.Pol. Oegroseno, mengunjungi Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kamis (7/11). Wakapolri yang didamping Kapolda NTB, Brigjen Pol.M. Iriawan beserta jajarannya, terlihat berbaur dengan masyarakat setempat. Wakapolri Oegroseno, dalam sambutanya, mengimbau kepada aparat keamanan, khususnya Kepolisian untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi merupakan suatu seni. Peristiwa yang tejadi di negara ini, karena tidak adanya komunikasi antarsesama. Sehingga konflik akan bermunculan. “Semua konflik terjadi, karena tidak

ada komunikasi,”ungkapnya. Menurutnya kehadiran Babinkantibmas adalah tonggak utama dalam menghadapi terorisme. Bagaimana pun juga, sambungnya, Babinkantibmas memiliki peranan penting terlebih dengan adanya konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Oegroseno berjanji akan memberikan hadiah atau penghargaan kepada seluruh Babinkantibmas. “ Kita sedang membahas undang- undang, setiap Babinkantibmas akan diusulkan kenaikan pangkat,” terangnya. Ia menambahkan menjelang perayaan demokrasi (Pemilu 2014) yang akan datang, pihaknya meminta kepada masyarakat agar secara intens melakukan komunikasi dengan Kepolisian. Sehingga akan mencegah timbulnya gesekan di tengah masyarakat. (cem)

Polda NTB Bidik Calon Tersangka Dari Hal. 1 ‘’Nanti, kalau sudah naik ke penyidikan dan siapa tersangkanya, akan kami sampaikan ke media,” tegas Kapolda. Sebagai catatan, tahapan untuk menemukan indikasi penyimpangan pada proyek Tahun 2011 itu, sudah dilalui penyidik Unit I Subdit III Tipikor. Sebelumnya melibatkan ahli konstruksi Unram untuk cek fisik. Dari hasil cek fisik, ditemukan indikasi kekurangan spesifikasi gedung, sehingga penyidik membawa sejumlah sample seperti besi dan beton proyek ke Laboratorium di Surabaya untuk dilakukan uji. Hasil lab sudah keluar dan disimpulkan ada indikasi kekurangan spek. Sumber Suara NTB menyebut, pihak Ditreskrimsus sudah mengantongi nama – nama calon tersangka dalam kasus itu, han-

ya saja tinggal menunggu waktu yang tepat untuk ekspose. Guna memastikan siapa calon tersangka ini, Kasubdit III Tipikor, AKBP Nurodin, SIK enggan menjawab, karena proses ekspose belum dilakukan untuk menentukan siapa tersangka. “Kami tidak bisa bicara soal tersangka atau calon tersangka, karena eksposenya saja belum,” tegasnya. Demikian halnya ketika ditanya indikasi kekurangan pada spesifikasi gedung, menurutnya perlu perhitungan auditor. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilibatkan untuk menentukan kekurangan spek dimaksud, bahkan sampai pada perhitunganberapakerugiannegara yang timbul. ‘’Bagaimana kami bisa tentukan berapa kekurangan spek, kalau BPKP belum hitung. Kami tentu koordinasi dulu dengan BPKP,” tegasnya. (ars)


OPINI

SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

Halaman 6

Urgensi Keterbukaan Informsi Publik Oleh :

Bulog Harus Berpihak pada Petani KEENGGANAN petani menjual hasil pertanian, khususnya kedelai ke Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi bahan evaluasi bagi badan pemerintah ini dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Harga beli kedelai yang ditawarkan Bulog beberapa waktu dinilai masih rendah. Bahkan, sejumlah petani justru mencibir harga beli kedelai dibandingkan harga beli yang ditawarkan pengusaha. Jika kebijakan yang ditawarkan Bulog ini masih belum dievaluasi, tidak menutup kemungkinan para pengusaha di lapangan akan mempermainkan harga. Paling tidak Bulog yang mendapatkan dana dari negara untuk membeli hasil pertanian harus berusaha menyelamatkan harga pertanian agar tidak anjlok. Namun, jika harga Bulog masih membeli kedelai di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditawarkan pengusaha mengindikasikan Bulog tidak peka dengan kondisi petani. HPP yang ditawarkan Bulog ini seolaholah tidak berpihak pada nasib petani, sehingga membeli di bawah harga yang berlaku di pasaran. Kondisi ini tentu saja membuat petani merasa jera untuk menanam kedelai dalam skala lebih luas. Alasannya, lembaga yang seharusnya memberikan jaminan harga yang lebih baik justru membeli di bawah pengusaha. Di masa mendatang, kita mungkin tidak perlu heran, jika sejumlah bahan pokok yang bersumber dari kedelai akan mahal dan langka. Lagi-lagi pemerintah akan melakukan kebijakan mengimpor kedelai, beras atau bahan pokok lainnya dari negara tetangga. Jika sampai ada kebijakan seperti itu, tentu lembaga atau kementerian yang menangani masalah pertanian akan mendapatkan ‘’keuntungan’’ dari kebijakan yang dilakukan. Padahal, jika semua elemen di negara ini serius dalam menangani masalah pertanian, pemerintah tidak perlu lagi mengimpor atau mendatangkan dari negara lain. Namun, permasalahan sepele seperti menangani hasil pertanian, badan yang menanganinya terkesan tidak serius. Pernyataan Kepala Divisi Regional Bulog NTB M. Hasyim terkait rendahnya serapan kedelai lokal harus dicarikan titik permasalahannya. Jangan sampai, rendahnya minat petani menjual kedelai ke Bulog membuat Bulog tidak meninjau HPP yang sudah ditetapkan. Sebagai lembaga negara yang dipercaya membeli hasil pertanian, seperti kedelai, beras dan komoditi lainnya, Bulog mesti peka dengan kondisi di masyarakat. Jangan sampai, kebijakan Bulog yang berdiam diri dengan fenomena di masyarakat membuat petani enggan menanam kedelai, karena tidak memiliki prospek harga menjanjikan ke depan. Jangan sampai pemerintah hanya mengandalkan impor saja untuk mengatasi kekurangan hasil pertanian ketika langka. Namun membuat kebijakan yang mampu mengekspor hasil komoditi pertanian. Apalagi, Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar berbasis pertanian. Untuk itu, Bulog harus berpihak pada petani. (*)

OMISI Informasi (KI) memberi penghargaan kepada sejumlah organisasi/instansi diantaranya Harian Suara NTB, LSM SOMASI, Pemerintah Kabupaten Bima, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai badan pendukung terselenggarannya keterbukaan informasi publik. Berdasarkan analisis, kajian, dan pantauan Komisi Informasi sejumlah badan publik tersebut berperan aktif dalam menyampaikan informasi publik kepada khalayak umum secara berkala,objektif, dan bertanggung jawab (baca Harian Suara NTB, 4/11). Upaya Komisi Informasi memberi penghargaan kepada sejumlah badan publik di atas dipandang sebagai langkah positif untuk mengejewantahkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengarah pada pengaturan keterbukaan informasi publik. Saat ini keterbukaan informasi publik dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk memenuhi salah satu hak dasar manusia yakni hak mendapatkan informasi. Hak Dasar Manusia dan Informasi Menurut Magnis Suseno (1994) hak manusia akan informasi melekat sejak ia dilahirkan, karena itu negara sebagai institusi tertinggi harus mampu menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Kehidupan masyarakat tanpa informasi tidak akan mengalami kemajuan dalam segala aspek terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pasca reformasi 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Katerbukaan Informasi Publik (KIP). Informasi publik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah semua urusan pemerintah termasuk kebijakan tentang anggaran publik (APBN/APBD). Lahirnya undang-undang KIP di atas adalah bagian dari bentuk adanya komitmen pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi. Dalam undang-undang tersebut pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan segala informasi publik kepada masyarakat dengan asas transparansi dan keadilan. Undangundang ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik. Masyarakat berhak untuk mengetahui segala bentuk urusan pemerintah termasuk dalam pengelolaan kebijakan APBN dan APBD. Undang-undang KIP juga mengharuskan masyarakat yang berbadan publik seperti perusahaan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa untuk menyampikan informasi kepada khalayak umum (publik) dengan objektif, profesional, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Karena itu, hemat saya kesuksesan implementasi undang-undang tentang KIP sangat bergantung dari komitmen pemer-

Salahudin, M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, dan Dewan Pakar LAPINDA-BIDOS) intah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjadikannya sebagai landasan dalam menyelenggarakan urusan masing-masing. Harus diakui lahirnya undang-undang KIP telah memberikan makna positif terutama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan segala aktivitas masyarakat. Pada saat ini penyelenggaraan pemerintahan kendati masih banyak kekurangan namun telah menunjukkan hal yang berbeda dari bentuk penyelenggaraan pemerintahan di era orde baru yang tertutup dan manipulatif. Pemerintahan daerah, misalnya, diwajibkan menyampikan informasi kinerja pengelolaan keuangan daerah secara berkala (per semester dan per tahun anggaran). Karena itu, masyarakat dengan mudah memahami kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah per semester dan per tahun anggaran. Keberadaan undang-undang KIP juga memberikan semangat kepada masyarakat yang berbadan publik seperi media massa, LSM, dan Ormas untuk menyampikan informasi publik kepada masyarakat luas. Keberadaan masyarakat yang berbadan publik ini sangat berarti bagi terbentuknya keterbukaan informasi publik sesuai harapan undang-undang KIP. Tetap Berpacu untuk KIP Peran media massa seperti Harian Suara NTB, misalnya, sangat dirasakan manfaatnya bagi publik dalam mendapatkan informasi publik seperti kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, kinerja realisasi rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD), dan kinerja realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu, Harian Suara NTB aktif dalam memberitakan berbagai kasus penyelenggaraan pemerintahan seperti kasus korupsi, kinerja buruk pemerintah daerah, dan wajah buruk pelayanan publik. Sementara itu, LSM SOMASI dinilai aktif dalam melakukan advokasi, edukasi, dan publikasi terkait kebijakan-kebijakan publik sehingga dapat didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka (transparan). LSM SOMASI aktif melakukan penelitian dan kajian terkait persoalan publik dan dipublikasikan secara luas sehingga masyarakat umum seperti saya dapat memahami secara baik tentang problem-problem sosial politik dan pemerintahan yang berkembang di daerah NTB. Komisi Informasi juga memberi penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa karena dinilai mampu menjadikan dirinya sebagai badan publik proaktif dalam mempublikasikan segala informasi publik terutama terkait dengan program pembangunan daerah. Pemerintah Sumbawa mengedepankan manajemen pembangunan berbasis teknologi informasi. Pemerintah

Sumbawa menjadikan website sebagai sarana efektif untuk mempublikasikan program pembangunan, kinerja pemerintah (birokrasi), dan berbagai informasi lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bima mendapat penghargaan dari Komisi Informasi sebagai badan publik pro aktif publikasi informasi tidak lepas dari menggeliatnya organisasi masyarakat, LSM, dan media massa yang tumbuh kembang di daerah ujung timur Provinsi NTB itu. Banyaknya organisasi masyarakat, LSM, dan media massa membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sedikit membuka diri untuk menyalurkan dan mempublikasikan segala informasi publik kepada khalayak umum. Hemat saya kendati Komisi Informasi memberi penghargaan kepada sejumlah badan publik seperti yang dijelaskan di atas bukan dalam arti badan publik terutama pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan itu telah profesional dalam mempublikasikan informasi publik. Justru masih banyak hal-hal lain yang dinilai belum dilakukan oleh badan publik tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, misalnya, sejauh ini belum menjadikan website sebagai sarana untuk mempublikasikan kebijakan APBD secara lengkap, rinci, dan utuh. Mestinya Pemerintah Daerah sudah seharusnya informasi publik terutama kebijakan anggaran (APBD) disampaikan dan dipublikasi melalui webiste resmi yang dimiliki. Saya membuka website resmi kedua pemerintah daerah tersebut tidak menyediakan informasi terkait kebijakan anggaran daerah secara lengkap. Seharusnya informasi kebijakan anggaran seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran, Rancangan APBD, dan APBD dipublikasikan di website sehingga publik yang membutuhkan informasi tersebut dapat dengan mudah didapatkan dimanapun dan pada waktu kapanpun. Badan publik yang belum mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi juga dinilai masih jauh dari komitmen untuk menyampaikan informasi publik secara nyata dan bertanggungjawab. Badan publik terutama pemerintah daerah masih enggan untuk mempublikasikan informasi publik terutama terkait dengan kebijakan anggaran. Tidak jarang mereka mengatakan kebijakan anggaran adalah rahasia negara, karena itu tidak dapat dipublikasikan secara luas. Padahal dalam undang-undang KIP pemerintah daerah wajib mempublikasikan kebijakan anggaran secara luas.

bagai langkah untuk meminimalisirkan munculnya tindakan penyalahgunaan kekuasaam dan kewenangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terbukannya informasi, semua publik akan memahami bagaimana bentuk dan implementasi kebijakan, dan bagaimana kinerja badan publik dalam menjalankan perannya masing-masing. Dengan terbukannya informasi maka akan terbangun kesadaran masyarakat untuk memperbaiki jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, dan akan mendorong serta mendukung jika menemukan hal-hal positif sesuai prosedur hukum yang ada. Karena itu, hemat saya di tengah menjamurnya kasus korupsi di daerah (baca-Kemendagri, 2013) maka penting adanya keterbukaan informasi publik terutama pada bidang anggaran (APBD). Sudah saatnya para stakeholder mendukung dan menjalankan undang-undang KIP dengan penuh tanggung jawab minimal seperti yang dilakukan Harian Suara NTB, LSM SOMASI, Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan badan publik lain yang dinilia KI sebagai badan pro keterbukaan informasi publik. Selamat kepada sejumlah organisasi/instansi yang mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi, semoga terusberpacuuntukmendukungdanmewujudkan keterbukaan informasi publik dalam segala lini dan bertanggungjawab. Sedangkan badan publik yang dinilai belum menjalankan undang-undang KIP diharapkan kedepannya nanti terbangun kesadaran untuk mendukung, mendorong, dan menjiwai undang-undang KIP dalam menjalankan urusannya masing-masing. Semoga!!

Pengangguran di NTB terus meningkat Pekerjaan rumah yang tidak ringan

*** Bocor, penumpang keluhkan kondisi Terminal BIL Bisa merusak citra NTB

***

Urgensi KIP bagi Publik Hemat saya tujuan keterbukaan informasi publik selain memenuhi hak-hak dasar manusia akan informasi juga se-

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Krisis Tenaga Penyuluh

Produksi Pertanian Terancam Menurun

(Suara NTB/cem)

TERANCAM TURUN - Produksi pertanian tanaman pangan terancam akan menurun kualitasnya, menyusul stagnannya tenaga penyuluh. Tampak seorang calon pembeli melihat hamparan tanaman kol milik petani di Desa Danger, Masbagik, Lotim yang siap panen, dan tak terlepas dari pantauan para penyuluh pertanian tersebut.

Menyikapi Larangan Ekspor Konsentrat DALAM rangka mencari solusi terkait rencana larangan ekspor konsentrat yang akan mulai diberlakukan pemerintah pusat pada 12 Januari 2014 mendatang, seluruh pemangku kepentingan di internal PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) baik langsung maupun tidak langsung turut ambil bagian.Tak terkecuali Wadah Silaturrahmi Karyawan Samawa (WSKS). Perhimpunan pekeja lokal di internal PT NNT ini dalam beberapa waktu terakhir ternyata turut mencari solusi seputar larangan tersebut. Caranya pun unik, dengan mengge(Suara NTB/dok) lar temu diskusi dengan seluruh Beni Ahmadi stakeholder mulai dari perusahaan, pemerintah hingga masyarakat. “Ini kegiatan roadshow kami terkait kebijakan tersebut,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) WSKS, Beni Ahmadi, Kamis (7/11). Menurut Beni seluruh stakeholder wajib mendapatkan informasi secara detail dari sudut pandang sosial dan ketenagakerjaan terkait dampak jika larangan pemerintah tersebut benar-benar diberlakukan. “Harapan kita akan ada sejumlah pandangan yang kita dapatkan dari banyak pihak sebagai solusi nantinya tanpa harus merugikan pihak mana pun, baik itu ketika kebijakan tersebut diberlakukan pada waktunya atau tidak,” ujarnya. Semua pihak dalam persoalan ini dapat melihat dari beragam sudut pandang berbeda, tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Salah satunya sebut Beni, kemungkinan pemerintah pusat dapat memberi kelonggaran waktu bagi perusahaan tambang dalam mewujudkan pembangunan smelter atau memamfaatkan perusahaan smelter yang baru akan dibangun di Indonesia untuk mengakomodir produksi tambang sebelum dikirim ke luar negeri. “Dengan begitu perusahaan merasa untung, kebijakan nasional pemerintah juga jalan serta pastinya pekerja dan masyarakat juga tidak akan kehilangan mata pencahariannya,” katanya. Dalam kegiatan roadshow-nya tersebut, WSKS berencana akan menemui beberapa pihak di kalangan pemerintah, mulai dari DPRD Provinsi NTB khususnya Komisi IV, kepala desa se-KSB, Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Beni mengatakan, pihaknya akan berjalan secara marathon menemui pihak-pihak tersebut satu per satu dan bahkan untuk mendapatkan solusi yang lebih memberikan kepastian, WSKS tidak menutup kemungkinan akan sampai ke presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalankan kegiatannya tersebut. “Saya kira itu opsi yang juga harus kita lakukan demi masyarakat dan ribuan anggota kita,” tandasnya. (bug)

Giri Menang (Suara NTB) Dalam beberapa tahun ke depan, tidak saja secara nasional, tetapi di daerah ini tak menutup kemungkinan akan tergerusnya produksi hasilhasil pertanian pangan. Sebab, terus terjadi krisis tenaga penyuluh yang kewenangannya adalah melakukan pendampingan untuk peningkatan produksi. Pada tahun 2014 mendatang, akan diberlakukan pensiun massal secara nasional. Jumlahnya diketahui akan mencapai 50 persen lebih. Hal tersebut, menurut Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Dr. Ir. Mashur, MS akan menjadi ancaman. Sebab belum ada regenerasi penyuluh yang diangkat oleh pemerintah. “Dua juta ton beras misalnya di NTB, dalam satu dua tahun kedepan masih bisa dipertahankan. Tetapi dalam

lima sampai sepuluh tahun mendatang, tidak ada jaminan,” katanya pada Suara NTB , Kamis (7/11). Demikian juga pada program swasembada pangan (mencakup padi, kedelai dan jagung). Beberapa persoalan penyuluh yang terjadi saat ini adalah, banyaknya Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak diakomodir untuk K2 (Tenaga Honorer K2 tidak otomatis diangkat jadi CPNS tetapi melalui proses seleksi ujian) “Jadi kalau sudah SDM tidak ada penambahan dari rekrutmen, THL yang ada sekarang tidak ada solusi, kemudian yang sudah ada juga akan pensiun, maka suatu saat akan habis penyuluh ini,” katanya. Sementara perbandingan terbaliknya, dari sisi jumlah penduduk semakin banyak, dengan kuantitas lahan semakin sempit. Harusnya

dalam kondisi keterbatasan sumber daya alamnya tersebut, perlu adanya pendampingan yang lebih intensif jika ingin mempertahankan surplus pangan. Selanjutnya diurai, persoalan yang berhubungan dengan kelembagaan, di mana kelembagaan penyuluhan sekarang ini akan digabung dengan yang lainnya. Itu tidak persoalan menurutnya, asalkan yang terpenting para penyuluh memiliki “rumah” penyuluhan, sehingga bisa bernaung untuk kepentingan aktivitasnya. Mengulas kembali tahun 1984, di mana terjadi swasembada pangan yang menyebabkan negara ini melakukan ekspor ke beberapa negara tetangga. Hal itu karena 60 persen adalah peranan penyuluh, dan 35 peran yang lain-lain. Jika peran penyuluh kemudian dipandang sama dengan tahun se-

jarah itu, maka daerah dan negara ini dipastikan tak mengalami kekurangan produksi pangan. Beberapa komoditi di NTB saat ini sedang dikembangkan untuk menekan kebutuhan produk pangan impor, di antaranya akan diperbanyak denfarm (sistem pemberdayaan kelompok tani) pengembangan kedelai yang saat ini produksinya masih minim. Denfarm ini menurut Mashur akan diperbanyak hingga tingkat kecamatan. Terjadinya krisis penyuluh ini akan diatasi dengan memaksimalkan peran penyuluh swadaya. Meski meningkatkan SDM penyuluh swadaya ini bukanlah perkara mudah. “Tinggal bagaimana pemerintah mendorong keberadaan penyuluh dengan meningkatkan jumlah dan kapasitasnya, jika ingin mempertahankan produksi pangan,” demikian Mashur. (bul)

Pengangguran di NTB Terus Meningkat Mataram (Suara NTB) Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTB pada Agustus 2013 menunjukkan adanya penurunan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari sisi angkatan kerja, pada Agustus 2013 sebanyak 2.094.550 orang, bertambah sekitar 5.838 orang dari Agustus tahun 2012 lalu. Secara menyeluruh, penganggur pada Agustus 2013 berjumlah 112.708 orang, bertambah sebesar 2.760 orang jika dibanding keadaan Agustus 2012. “Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen,” urai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs. Wahyudin di Mataram, Kamis (7/11). Penyerapan tenaga kerja, hingga Agustus 2013 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah (SD ke bawah), yakni sebanyak 1.110.204 orang (56,02 persen) dan SMP sebesar 294.998 orang (14,89 persen). Penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 205.502 orang, mencakup 53.194 orang (2,68 persen) berpendidikan Diploma, dan 152.308 orang (7,69 persen) berpendidikan universitas (Sarjana). Meski demikian, perbaikan kualitas tenaga kerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya tenaga ker-

ja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Jumlah pengangguran pada Agustus 2013 di NTB mencapai 112.708 orang (5,38 persen). Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau benar-benar penganggur, untuk pendidikan menengah masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu TPT SMK sebesar 12,91 persen dan TPT SMA sebesar 11,24 persen. Periode Agustus 2013, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu sebesar 9,21 persen dan 6,91 persen. Diikuti Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat pengangguran sebesar 6,22 persen. Sedangkan kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah, yakni Kabupaten Lombok Utara yakni 4,02 persen. Dilihat dari TPAK, Kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan TPAK sebesar 75,90 persen, sedangkan TPAK terendah di Kota Mataram yaitu sebesar 56,15 persen. Jika dibandingkan tingkat pengangguran kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran provinsi, secara umum ada lima kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima serta Kabupaten Lombok Utara memiliki tingkat pengangguran di bawah rata-rata provinsi. (bul)

(Suara NTB/ist)

JEMBATAN MASA DEPAN - Ketua Yayasan Relawan Kampung Indonesia Arif Kirdiat (kedua dari kiri) dan General Manager Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Nur Rachman (keempat dari kanan) beserta dengan jajaran pemerintahan Desa Rawa Selatan berdiri di Jembatan Alfamart sesaat setelah meluncurkan Program Jembatan Masa Depan kerja sama Alfamart Alfamidi dan Yayasan Relawan Kampung pada Kamis (31/10) di Lampung Selatan.

Membangun Jembatan di Pelosok Kampung

Alfamart Alfamidi Luncurkan Program Jembatan Masa Depan Lampung (Suara NTB) Untuk membantu masyarakat di pelosok kampung Indonesia khususnya yang daerah yang membutuhkan infrastruktur berupa Jembatan besi, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), pengelola Alfamart Alfamidi bekerja sama dengan Yayasan Relawan Kampung Indonesia (YRKI) meluncurkan program Jembatan Masa Depan, yang bertujuan membangun jembatan di pelosok kampung di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Lombok dan Kalimantan. Peluncuran Program kerja sama dilakukan pada 31 Oktober 2013 di Dusun I, Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candi Puro, Lampung Selatan, ditandai dengan peresmian penggunaan Jembatan Alfamart di lokasi tersebut, yang sekaligus menandai dimulai kerja sama antara Yayasan Relawan Kampung Indonesia dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Program ini akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana kepedulian melalui toko-toko Alfamart dan Alfamidi mulai 1 November hingga 15 Desember 2013. Pelanggan bisa mendonasikan uang kembalian atau donasi bebas melalui

kasir pada saat melakukan transaksi pembayaran. Sebagai buktinya, nilai pundi amal/ donasi akan tercetak pada struk belanja. Yayasan Relawan Kampung Indonesia (YRKI) yang ditunjuk oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk akan memproyeksikan pembangunan 14 jembatan di Indonesia, YRKI bertanggung jawab mulai dari memberikan usulan lokasi, perizinan dari warga dan pemerintah daerah sampai pelaksanaan pembangunan jembatan. Memajukan Pendidikan dan Perekonomian Tak hanya warga Kampung Ngaluwuk, Lebak, Banten yang menyambut gembira berdirinya Jembatan Alfamidi pada (11/09/13) yang merupakan jembatan pertama dari PT SAT. Warga Dusun I, Desa Rawa Selapan Lampung Selatan pun tampak sumringah menyambut kehadiran berdirinya Jembatan Alfamart. Menurut Misno (43), salah seorang warga Dusun I, Desa Rawa Selapan, Candi Puro, Lampung Selatan masyarakat merasa senang dengan adanya pembangunan jembatan dari Alfamart dan Alfamidi ini, “Sekarang

masyarakat merasa lega, karena sekarang kan ada Jembatan yang sudah bagus bangunannya, jadi aman untuk dipakai. Selain itu, masyarakat merasa semakin mudah beraktifitas karena dengan adanya jembatan jarak yang harus ditempuh menjadi lebih dekat. Anak-anak sekolah juga merasa senang, karena mereka dapat melintasi jembatan yang baru dengan aman.”tandasnya. Menurut Solihin, Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, jembatan yang dibangun oleh Alfamart Alfamidi merupakan wujud kepedulian sosial yang mengutamakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, “Oleh karena itu ke depannya kami bersama Yayasan Relawan Kampung Indonesia berencana membangun jembatan di daerah lainnya,” paparnya. Sebagai perusahaan Nasional, kata Solihin, Alfamart Alfamidi ingin berkontribusi membantu Pemerintah Daerah dalam membangun infrastruktur seperti jembatan antar kampung. Dengan demikian, anak-anak dapat bersekolah ke luar kampung yang lebih maju dan perekonomian daerah bisa lebih berkembang. Arif Kirdiat, Ketua Yayasan Relawan Kampung Indonesia, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan yang dikerjakan para relawan juga melibatkan warga sekitar, sehingga kelak masyarakat akan merasa memiliki jembatan tersebut. Menurut Arif, sebelum jembatan Gelagar Besi di Cileles Lebak Banten dibangun, masyarakat harus menggunakan Jembatan sederhana yang hanya terbuat dari batang bambu. Struktur jembatan yang rapuh sangat membahayakan karena saat hujan turun jembatan menjadi sangat licin sehingga menyulitkan masyarakat untuk melintas. Padahal akses jembatan tersebut sangat penting bagi roda perekomian karena menghubungkan antar kampung. Selain itu, akses tersebut digunakan anakanak kampung untuk jalan menuju sekolahnya. Adapun berdirinya jembatan di Dusun I, Desa Rawa Selapan Kecamatan Candi Puro Lampung Selatan ini, merupakan jembatan kedua yang telah dibangun kerjasama Alfamart Alfamidi. (049/*)


SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

67 Kasus Meninggal Dunia SELAMA tahun 2013 ini, kasus kecelakaan lalu lintas cukup marak terjadi. Saat ini yang sudah tercatat meninggal dunia sebanyak 67 kasus. Mengingat hal ini, satuan lalu lintas (satlantas) Kepolisian Resort (Polres) Lotim mencoba mengintensifkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Lotim, AKBP Dede Alamsyah menyampaikan, korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sejauh ini lebih banyak dari bencana alam gempa bumi. “Lakalantas ini lebih banyak menelan korban dari gempa,” ucapnya saat bersilaturahmi dengan wartawan di Mapolres Lotim, Kamis (7/11) kemarin. Ia pun mengingatkan kepada para orang tua untuk bisa lebih hati-hati. Pihaknya sejauh ini cukup intensif dalam menggelar razia. Termasuk razia pelajar yang diketahui banyak tidak memiliki SIM. Menyangkut hal ini, ia mengingatkan kepada para orang tua agar tidak memberikan sepeda motor untuk anaknya yang belum cukup umur. Disarankan kepada para orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah. “Sisihkanlah waktu untuk mengantarkan anak ke sekolah,” sarannya. Pihak kepolisian intensif menggelar razia terhadap pelajar ini. Berkaca pada pengalaman Dul, anak Ahmad Dhani yang mengalami laka lantas hingga menimbulkan korban jiwa. Kasatlantas Polres Lotim, AKP Eliantoro Jalmaf menambahkan, syarat untuk memiliki surat izin mengemudi sudah berusia 17 tahun. Mengenai upaya pencegahan sedini mungkin kasus laka lantas di Lotim, pihaknya terbilang tiap hari melakukan sosialisasi. Diintensifkan ke sekolah-sekolah. Hal ini dimaksudkan pula agar anak-anak dan masyarakat tidak takut dengan polisi. Sosialisasi dilakukan hingga tingkat taman kanak-anak. Polres Lotim juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora). Pihak sekolah katanya menyambut baik kegiatan polisi. Sejumlah sekolah sudah ada yang melarang siswanya membawa sepeda motor. Bicara anak, lanjutnya merupakan tanggungjawab bersama. Terutama orang tua. Harapannya para orang tua turut mencegah anaknya dengan tidak membelikan sepeda motor. (rus)

AKBP Dede Alamsyah, SiK

Banyak Laporan ke KPK, Peran Inspektorat Dinilai Lemah Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat menyayangkan pengaduan dari Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendominasi laporan dari NTB yang masuk ke KPK. Kalangan legislatif mensinyalir, banyaknya pengaduan itu mencerminkan kurang baiknya tata pengelolaan pemerintahan saat ini. Menurut Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hamroni banyaknya laporan masyarakat itu dipicu lemahnya kontrol pemerintah terhadap SKPD sehingga melakukan tindakan penyelewenangan. Dalam hal ini lemahnya peran Inspektorat yang vital dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintan daerah. Namun peran ini, menurutnya belum dilakukan secara maksimal. “Kurang maksimalnya Inspektorat dalam menjalankan pengawasan, memicu banyaknya penyelewenangan.. Seharusnya yang diperkuat itu peran Inspektorat dan Bappeda,” kata Hamroni, Kamis (7/11). Menurutnya, peran Inspektorat sangat vital dalam pengawasan SKPD. Sementara terkait dua masalah yang masuk laporan ke KPK, yakni ADD dan Aset. Seperti diketahui, dari 73 laporan yang masuk ke bidang penindakan, 16 kasus diantaranya dari Lobar. Dua dari 16 kasus yang masuk ke bidang penindakan diantaranya disinyalir terkait kasus aset dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dua kasus ini dilaporkan ke KPK 2012 lalu dan pelapor sudah menerima surat keterangan, bahwa kasus itu ditindaklanjuti. Menurut Hamroni, masalah ini memang patut disorot masyarakat. Seperti pengelolaan aset, menurutnya harus kembali seperti dulu dimana aset dikembalikan kepada masyarakat dalam hal ini para pekaseh dan pecatu, kadus dan kades. Cuman persoalannya kebijakan Pemda perlu mendata semua bentuk aset,baik bergerak atau tidak bergerak. Namun hal ini belum dilakukan secara maksimal. Sesuai UUD pasal 33 yang mengatur tentang pengelolaan aset pemerintah hanya menguasai tidak memiliki aset itu. Pemerintah pun berkewajiban memperuntukannya bagi kesejahteraan masyarakat, sementara yang terjadi sekarang justru Pemda Lobar menguasai semua aset. “Jelas ini melanggar peraturan undang - undang dasar. Kalau Undang - undang saja dilanggar apa lagi peraturan yang lain,” tegasnya. Hal ini menurutnya, memicu banyaknya penyimpangan aset yang dilakukan oleh oknum Pemda sehingga banyak laporan yang masuk ke KPK. Karena itu untuk menyelesaikan masalah aset harus dikembalikan ke masyarakat seperti ke pecatu desa dan pecatu dusun serta pekaseh. Toh menurutnya, dari hasil pengelolaan aset oleh Pemda semenjak ditarik, hasil yang didapatkan ketika aset ditarik Pemda hanya Rp 200 juta setahun. Jika dibandingkan dengan gaji para kadus yang mengelola aset itu Rp 500 ribu per bulan, jumlah ini jauh lebih besar dibanding pendapatan pengelolaan aset oleh Pemda. “Kalau dihitung-hitung dari sisi ekonomi Pemda rugi,” ujarnya. Karena itu menurutnya, lebih baik aset itu dikelola masyarakat namun tetap aset itu milik Pemda dan dibawah pengawasan Pemda.Menurutnya, aset ditarik oleh pemerintah karena Pemda ingin uang hasil sewa aset kembali ke masyarakat. Akan tetapi nyatanya setelah ditarik hasil sewanya tidak signifikan. Malah merugi. Sementara terkait dana ADD ia mengaku tak terlalu tahu. Terkait tidak tersalurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 2010 sampai tahun 2011 dan ditukar pembayarannya menggunakan dana percepatan pembangunan Indonesia Timur. Akan tetapi, sedikit ia mengetahui sekitar tahun 2011 ada dana ADD yang terhutang yang kemudian dibayar pada anggaran berikutnya (tahun selanjutnya). “Kalau ngak salah 2010-2011,” ujarnya sembari menyebut nominal tunggakan itu sekitar Rp 3 miliar. Setahunya, Pemda tak menunggak di semua desa. Diketahui, pengelolaan aset, menjadi dokumen yang disodorkan ke KPK. Setidaknya tiga poin yang ditonjolkan dalam laporan itu, yakni, terkait tukar guling aset berupa tanah yang tidak jelas pemasukannya ke kas daerah. Ada juga persoalan sewa kontrak aset berupa tanah, yang juga tidak jelas pertanggungjawabannya. Paling memprihatinkan menurut pelapor, penjualan aset yang diduga dilakukan di bawah tangan, alias tanpa prosedur lelang. Persoalan lain, yang juga sudah cukup lama menjadi keresahan perangkat desa adalah, tidak tersalurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 2010 sampai tahun 2011. Nilai per desa saat itu, antara Rp 60 juta hingga Rp 100 juta, untuk 88 desa saat itu sebelum dilakukan pemekaran. Dugaan pelapor, dana itu tidak disalurkan, namun dilakukan substitusi (penggantian) dengan dana percepatan pembangunan Indonesia Timur. (her)

POLHUKAM Bandar Sabu Dibekuk Saat Merekap Togel Mataram (Suara NTB) Prestasi gemilang kali ini ditunjukan oleh satuan Narkotika Polres Mataram yang berhasil menangkap pengedar narkoba berinisial SAG warga Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Mataram. Dari tangan pelaku, berhasil diamankan sabu seberat 38,81 gram bersama barang bukti lainnya. Dari kronologi kejadian, sebelumnya aparat kepolisian mendapatkan informasi dari warga. Sehingga, aparat kepolisian melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa SAG alias Emi, sering menyimpan barang haram tersebut di pekarangan rumah dan kamar pelaku. Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto ketika dikonfirmasi, Kamis (7/11) mengatakan pelaku sudah lama menjadi incaran Sat. Narkoba Polres Mataram. Tetapi setelah mendapatkan cukup bukti, Rabu (6/7) baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Proses penggerebekan, lanjutnya, pelaku sedang ditemukan merekap toto gelap (togel) di kamarnya bersama istri. “Kita temukan pelaku sedang merekap togel bersama istrinya,” ungkapnya. Setelah melakukan penggeledahan, ditemukan sabu seberat 38,81 gram, timbangan, rekapan togel, uang tunai sejumlah Rp 17.285.000, dan botol kaleng tanpa tutup berisikan 22 klip bening. Dari kejadian tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf a undang – undang RI No 35 tentang Narkotika. (cem)

Halaman 8

(Suara NTB/cem)

NARKOBA - Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto memperlihatkan barang bukti hasil penangkapan bandar narkoba berupa sabu, uang tunai dan sejumlah barang bukti lainnya, di Mataram, Kamis kemarin.

Kasus Penyelundupan BlackBerry Rugikan Negara Rp 1,9 Miliar Mataram (Suara NTB) Tindak pidana penyelundupan BlackBerry dan iPhone yang melibatkan lima penyidik Bea dan Cukai Mataram, memicu timbulnya kerugian negara cukup besar. Tak tanggung tanggung, atas andil para tersangka, untuk Januari tahun 2013 saja, negara dirugikan hingga Rp 1,9 Miliar. Angka kerugian negara itu ditemukan dari proses perhitungan bea masuk ke Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk produk impor. Sumber kerugian, dengan tidak terbayarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pemilik barang kepada negara, saat diimpor dari Singapura menuju Jakarta melalui BIL. “Karena PPN dan PPh tidak dibayar, maka negara terhitung rugi mencapai Rp 1,9 Miliar. Perhitungan ini berdasarkan audit

BPKP,” kata Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Ferdian Indra Fahmi. Seharusnya, negara bisa mendapat pemasukan dari barang impor sebesar Rp 1,9 Miliar, pada Januari 2013, saat produk ribuan BlackBerry dan iPhone itu tiba di BIL. Namun oleh kelima tersangka, NS, MA, SP dan dua tersangka tambahan DS dan BA , pajak negara bocor. “Kelimanya adalah penyidik Bea Cukai Mataram yang bertugas di BIL,” sebut mantan Ka-

sat Reskrim Polres Loteng ini. Mengenai kemungkinan penyelundupan itu tidak hanya dilakukan di awal tahun 2013, dari pengembangan penyidikan, indikasi itu kuat. Keterangan para tersangka, penyelundupan produk ilegal itu berlangsung sejak Oktober 2012, atau pasca BIL dioperasikan. Namun berapa angka pajak yang digelapkan berdasarkan akumulasi penyelundupan oleh para tersangka, belum bisa dipastikannya karena masih dalam penyidi-

Dipukul Lurah, Warga Dasan Geres Melapor ke Polisi Giri Menang (Suara NTB) Keberatan dipukul lurahnya, seorang warga di Kelurahan Dasan Geres melapor ke Polsek Gerung. Saat ini polsek sedang mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan mencari keterangan. Hal ini disampaikan Kapolsek Gerung AKP Gusti Ketut Bagia saat dihubungi wartawan, Kamis (7/11). “Ada laporan warga dasan geres terkait indikasi pemukulan yang dilakukan lurahnya,” ungkap Bagia sembari tak menyebut nama pelapor. Bagia menyebut laporan war-

ga tersebut masuk sekitar dua hari lalu. Nomor laporannya, LP/ 103/XI/2013/Res Lbr/Sek Gerung. Laporan itu disertai hasil visum korban. Saat ini polsek sedang melakukan penyelidikan, aparatnya mengumpulkan keterangan dan memeriksa sejumlah saksi dari pepor. Keterangan saksi ini berguna untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Dijelaskannya, menurut keterangan pelapor pemukulan ini terjadi karena kesalahpahaman dalam proses jual beli tanah. Karena, warga tersebut membatalkan jual

beli tanah dengan lurah tersebut. Warga mengembalikan uang lurah tersebut. Karena merasa keberatan, lurah pun memukul warga itu. Untuk mendapatkan keterangan dari lurah, Kamis kemarin lurah Dasan Geres sudah dipanggil. “Pemeriksaan sendiri berlangsung selama dua jam, dan sekarang kami sedang melakukan penyelidikan mendalam,” paparnya. Bagia menambahkan,setelah proses pemeriksaan dan penyelidikan selesai, baru berkas bisa dilimpahkan. (Her)

Marak, Peredaran ”Soft Gun” Ilegal di Loteng Praya (Suara NTB) Kasus peredaran soft gun ilegal termasuk senjata api (senpi) rakitan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) diakui masih marak terjadi. Bahkan, pemegang senjata jenis tersebut sudah menyentuh hampir semua golongan masyarakat. Untuk itu menekan peredaran senjata-senjata tersebut, pihak kepolisian setempat kini terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait peraturan pelarangan kepemilikan senjatasenjata tersebut secara ilegal. Kendati belum begitu maksimal, namun sejauh ini sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sudah mulai membuahkan hasil. Terbukti sudah ada beberapa masyarakat pemiliki soft gun ataupun senpi rakitan yang sudah menyerahkan senjata tersebut ke Polres Loteng. “Untuk soft gun sudah ada sekitar 5 orang yang menyerahkan ke kita. Sedangkan senpi rakitan baru satu orang saja,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik. Dikonfirmasi Suara NTB, di sela-sela penyambutan kedatangan Wakapolri di ruang VIP BIL, Rabu (6/11) malam kemarin, Supriyadi menjelaskan, senjata-senjata tersebut diserahkan oleh pemiliknya secara sukarela. Setelah mendapat pengarahkan dari pihak kepolisian. Bahwa memiliki dan menyimpan soft gun termasuk senpi rakitan secara ilegal, adalah pelanggaran berat. Pun demikian yang belum sadar justru masih banyak. Terbukti yang sudah mengembalikan baru sebagian kecil saja

dari total soft gun dan senpi rakitan yang ada. “Kalau jumlah pastinya saya lupa datanya. Tapi yang jelas di masyarakat masih ada beredar soft gun dan senpi rakitan secara ilegal,” ujarnya. Terkait persoalan itu, pihaknya pun meminta kesadaran masyarakat yang memiliki soft gun dan senpi rakitan ilegal, untuk segera menyerahkan ke aparat kepolisian. Supaya masyarakat tidak harus berurusan dengan proses hukum. Pasalnya, kalau masyarakat pemilik soft gun dan senpi rakitan tidak segera menyerahkan ke polisi, maka masyarakat yang bersangkutan harus bersiap-siap berhadapan dengan aparat penegak. “Undang-undang sudah jelas melarang masyarakat memiliki dan menyimpan soft gun dan senpi rakitan secara ilegal. Kalau sampai ada yang ditemukan, maka akan ditindak tegas,” jelas Supriyadi. Tapi memang untuk saat ini pihaknya masih pada tahap sosialsiasi kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat mau secara sukarela menyerahkan senjatanya ke aparat kepolisian. Tetapi kalau dengan cara baik-baik masyarakat masih membandel, secara paksa bakal diambil tindak tegas. Tentunya sesuai aturan-aturan yang ada. Dan, pihaknya sangat menghargai kalau ada masyarakat yang mau secara sukarela menyerahkan senjatanya. Masyarakat pun tidak perlu takut. Selama dilakukan secara baik-baik pasti akan dilayani. Bahkan bagi yang mau secara

sukarela mengembalikan senjata-senjata miliknya ke polisi, akan memperoleh penghargaan dari Polres Loteng. Lebih lanjut Supriyadi menjelaskan, setelah tahap sosialisasi ini berakhir baru akan dilanjutkan dengan operasi khusus soft gun dan senpi rakitan. Dengan sasaran tentunya para pemiliki soft gun dan senpi rakitan ilegal. Kegiatan operasinya sendiri sejauh ini masih menunggu kebijakan dari pusat. “Jadi kalau sudah tahap operasi, ceritanya beda. Bagi yang ditemukan menyimpan dan memiliki soft gun dan senpi rakitan akan ditindak secara hukum,” imbuhnya. Untuk itu, masyarakat hendaknya memanfaatkan waktu yang ada untuk mau menyerahkan senjata miliknya. Sebelum ditangkap saat operasi nantinya. Mengingat saat operasi nantinya digelar, tidak ada lagi toleransi sedikit yang diberikan. “Yang ketangkap saat operasi digelar, pasti ditindas tegas. Kalau saat sosialsiasi seperti sekarang ini, masyarakat yang menyerahkan senjata ke polisi justru akan dapat reward,” tegasnya kembali seraya menambahkan penarikan kembali senjata jenis soft gun dan senpi rakitan tersebut bisa menekan kasus penyalahgunaan senjata jenis itu dimasyarakat. Mengingat senjata-senjata tersebut acak kali disalahgunakan. Termasuk untuk melakukan aksi kejahatan. Akibatnya, masyarakat banyak yang resah dari maraknya peredaran senjata-senjata tersebut. (kir)

Jika satu kali penyelundupan saja negara rugi Rp 1,9 miliar, jika itu berkali kali dilakukan sejak 2012, bisa diperkirakan berapa kerugian negara kan. Namun ditaksir, kerugian negara bahkan bisa tembus lebih dari 1,9 Miliar. “Bisa dibayangkan, jika satu kali penyelundupan saja negara rugi Rp 1,9 miliar, jika

itu berkali kali dilakukan sejak 2012, bisa diperkirakan berapa kerugian negara, ini yang sedang kami tindaklanjuti,” tegasnya. Tidak hanya negara dirugikan, dari penyelundupan BlackBerry dan iPhone ini, kelima tersangka menerima suap. Pemilik barang berinisial CS, lebih memilih menyuap kelima tersangka ratusan juta rupiah daripada harus membayar pajak pada negara. “Ada selisih keuntungan yang diperoleh tersangka CS, karena dengan menyuap, hanya mengeluarkan uang ratusan juga. Sementara jika melalui jalur resmi, harus rogoh uang miliaran,” Febrian membeberkan hasil penyidikan timnya. (ars)

Dugaan Upal

Polisi Masih Dalami Keterangan Saksi Selong (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim) terus akan mendalami upaya pengungkapan kasus dugaan uang palsu (Upal). Setelah memeriksa lima saksi sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres akan terus mendalami keterangan saksisaksi lain. Para bendahara yang menerima uang tersebut semuanya akan diperiksa. Kasat Reskrim, AKP Kiki Firmansyah, SIK kepada media di Mapolres Lotim, Kamis (7/11) kemarin mengatakan, secara teknis proses penyelidikan kasus upal butuh waktu. Termasuk terhadap rencana pemanggilan pihak perbankan. “Pihak perbankan masih belum, kita masih dalam penyelidikan,” ungkapnya. Kapolres Lotim, AKBP Dede Alamsyah sebelumnya meminta Kepala Satuan Binmas Polres Lotim agar membuat surat edaran ke perbankan. Diminta kepada semua pihak bank agar hatihati dan mengecek peredaran uang. “Kirimkan edaran ke bank agar lebih hati-hati,” perintah Kapolres kepada Kasatnya. Dikabarkan sebelumnya, upal

yang merambah gaji PNS di lingkup Kabupaten Lotim ini diduga diperoleh dari perbankan. Sekitar Rp 9,7 juta uang pecahan 100 ribu yang diduga palsu itu kini sudah diamankan di Mapolres Lotim sebagai barang bukti. Tidak saja gaji guru, gaji di lingkup Dinas Kesehatan juga ditemukan ada yang palsu. Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, Utun Supria menyebutkan ada sejumlah petugas puskesmas yang sudah mengembalikan upal tersebut. Kabar upal di Dikes ini pernah dituturkan bendahara UPTD Dikpora Selong, Saefullah. “Saya tidak sendiri, instansi lain juga menemukan upal yang sama. Seperti di Dikes,” demikian tuturnya. Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, I Komang Samia menyampaikan, terungkapnya upal ini juga diketahui dari penjelasan pihak bank lainnya. Dimana, ada seorang guru yang menyetor ke bank bersangkutan. Baru belakangan diketahui uang tersebut palsu. Setelah itu, semua bendahara termasuk bendahara UPTD Dikpora mengecek. Terungkaplah, uanguang yang sudah disebar itu banyak yang palsu. (rus)

DPT Kota Mataram Masih Invalid Mataram (Suara NTB) – Meski sudah ditetapkan, ternyata DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Mataram masih invalid. Buktinya, sampai saat ini, KPU Kota Mataram terus melakukan perbaikan terhadap NIK (Nomor Induk Keluarga) dan NKK (Nomor Kepala Keluarga). Demikian dikatakan, Komisioner KPU Kota Mataram, Lalu Agus Afandi, ST., menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (7/11) kemarin. Namun demikian, menurut Agus Afandi, perbaikan NIK dan NKK tersebut, dipastikan tidak bakal merubah DPT yang telah ditetapkan. Seperti diketahui KPU Kota Mataram telah menetapkan DPT Kota Mataram sebanyak 290.124 pemilih. Pihaknya tidak yakin kalau DPT tersebut telah meng-

cover semua pemilih. ‘’Sejauh yang kami tahu, masih ada yang belum terdata,’’ akunya. Kalaupun masih ada pemilih yang tidak terdata dalam DPT, kata Agus Afandi, masih bisa diakomodir dalam daftar pemilih khusus. Agus mengatakan, daftar pemilih khusus ini tidak akan diumumkan. ‘’Semangat dari daftar pemilih khusus ini adalah memasukkan semua pemilih yang memiliki hak pilih tapi tidak ada namanya di DPT,’’ pungkasnya. Agus membantah pendataan yang dilakukan pihaknya kurang cermat. Ia berdalih, aturan memungkinkan untuk itu. ‘’Pendataannya sudah cermat tapi kadang ada saja masyarakat yang belum masuk DPT,’’ tandasnya. (fit)


SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Taman Budaya akan Digabung dengan Dinas Dikpora Mataram (Suara NTB) Taman Budaya NTB akan segera berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Perubahan nomenklatur Taman Budaya ini masuk dalam program 99 hari pasangan Gubernur-Wakil Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi-H. M. Amin, SH.,M.Si. “Akhir tahun ini Insya Allah Taman Budaya sudah berada di bawah naungan Dikpora sehingga ke depan program kegiatannya lebih mengarah ke pendidikan,” ujar Kepala Taman Budaya NTB, Drs. Zubair Muslim kepada Suara NTB. Dimana, beberapa UPT akan digabung dalam rangka efisiensi tenaga, lembaga, dan anggaran. Setelah berada di bawah mengatakan, upaya pembinaan terhadap para pelaku seni akan lebih ditingkatkan. “Begitu juga dengan dialog bersama para seniman dan budayawan akan lebih diintensifkan,” kata Zubair. Sebelumnya Taman Budaya NTB memang pernah berada di bawah Dinas Dikpora. Tetapi pada saat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan bidang kebudayaan menjadi bagian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) dan dibentuk Disbudpar, maka Taman Budaya menjadi bagian Disbudpar. Namun Kemendiknas kembali berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga Taman Budaya juga akan menjadi bagian dari Kemendikbud atau di tingkat provinsi berada di bawah Dinas Dikpora. Hal ihwal kebudayaan menurut Zubair memang harus bersifat pendidikan sehingga idealnya berada di bawah Dikpora. (yan)

Film 308 Tayang Kembali Setelah Tampil di Festival AS Jakarta (Suara NTB) Film horor “308” akan kembali ditayangkan secara serentak di bioskop Indonesia pada 21 November. “308” baru saja mengikuti ajang Screamfest Horror Film Festival di Los Angeles, Amerika Serikat, 8-17 Oktober lalu dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia dalam ajang tersebut. “Sebagai apresiasi bahwa film ini sudah mengikuti sebuah festival internasional, mungkin masih banyak yang belum menonton film ini,” kata Rocky Soraya selaku Produser film “308” ketika ditanya mengapa film ini akan ditayangkan kembali. Rocky menambahkan film ini dapat kembali tayang karena mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang Seni Budaya dan Pengembangan Industri Perfilman karena dianggap turut memperkenalkan budaya Indonesia di festival film bertaraf internasional. Film yang bercerita tentang kamar hotel bernomor “308” yang sering dikunjungi Nyi Roro Kidul itu dibintangi oleh Shandy Aulia, Denny Sumargo dan Kartika Putri serta di sutradarai oleh Jose Poernomo. Meskipun tidak mendapatkan penghargaan namun pihak produser film mengaku bersyukur karena film ini diapresiasi dengan baik karena akan dibuat ulang versi Amerika. “Screamfest ini agak berbeda dengan festival lainnya, ada yang dapat piala tapi tidak di re-make, meskipun kami tidak dapat piala namun film ini akan di re-make,” tambah Rocky. Rocky menambahkan, film 308 ini rencananya akan dibuat versi Amerika Serikat dan Abigail Breslin, aktris muda kelahiran Newyork, akan bermain untuk film ini. Meskipun film versi Amerika namun 90 persen pengambilan gambar akan dikerjakan di Indonesia. “Ceritanya nanti akan ada keluarga Amerika yang pindah untuk bekerja di Indonesia, nanti pasti akan ada pemain Indonesianya,” tambah Rocky ketika ditanya kemungkinan adanya pemain film Indonesia yang ikut andil dalam 308 versi Amerika tersebut. Selain itu pemain utama wanita film 308, Shandy Aulia, ditawari kontrak kerja dengan CAA (Creative Artists Agency), sebuah agensi besar di Amerika Serikat yang menangani Angelina Jolie dan Jennifer Aniston. (ant/balipost)

(Suara NTB/yan)

PENGHARGAAN - Sejumlah Siswa SD di Museum NTB serius memperhatikan miniatur Gunung Tambora, yang letusannya menjadi salah satu legenda sejarah dunia. Pihak Museum NTB dalam waktu dekat akan memberi penghargaan kepada para pihak yang andil membesarkan museum, termasuk kepada sekolah dengan kunjungan terbanyak.

Museum Siapkan Penghargaan kepada Kolektor Mataram (Suara NTB) Bulan November ini, Museum NTB mengagendakan beberapa kegiatan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap museum, yang selama ini menyimpan berbagai benda bernilai sejarah dan sebagai etalase kebudayaan masyarakat NTB. Salah satu kegiatan yang akan diselenggarakan adalah Malam Citra Cinta Museum. Dalam kegiatan ini, Museum Negeri NTB akan memberikan penghargaan kepada para kolektor yang dengan sukarela menyumbangkan benda-benda koleksi mereka kepada pihak museum untuk disimpan dan dipamerkan. Karena bendabenda tersebut merupakan roh dari keberadaan museum. Demikian disampaikan Kepala Museum Negeri NTB, Drs. H. Lalu Moh. Faozal, M.Si,

Kamis (7/11), tidak hanya kepada para kolektor, Faozal mengatakan pihaknya juga akan memberikan penghargaan kepada media yang mempunyai kepedulian terhadap museum NTB. Sebab selama ini ada beberapa yang dilihatnya kerap memberitakan kegiatan museum. Tidak hanya kepada media dan kolektor menjadi perhatiannya, para pihak yang erat kaitan dengan museum seperti seniman dan budayawan, akan diganjar den-

gan pengargaan sama. “Kita juga berencana memberikan award kepada budayawan dan seniman yang mempunyai perhatian terhadap museum,” ujarnya. Biro perjalanan wisata yang banyak membawa tamu-tamunya berkunjung ke museum juga akan diberikan penghargaan. Akan dibuka juga kategori penghargaan kepada sekolahsekolah yang paling tinggi jumlah kunjungannya ke museum di Jalan Panji Tilaar itu. Mantan Kabag Humas dan

Protokol Setda NTB ini menyebutkan, selain Malam Citra Cinta Museum, pihaknya juga akan menyelenggarakan beberapa agenda lainnya seperti; kopi pagi (coffee morning) bersama para seniman, budayawan, dan para mantan Kepala Museum sebelumnya untuk meminta masukan bagaimana pengembangan museum ke depan. “Kami juga merencanakan family gathering. Bagaimana nantinya musuem dikunjungi tidak hanya oleh anak-anak tapi juga keluarga sehingga mengetahui dan cinta terhadap apa yang ada di dalam museum ini,” terangnya. Dalam family gathering, akan diselenggarakan lomba mewarnai benda koleksi, lom-

ba busana adat, lomba permainan tradisional, dan lomba memasak kuliner tradisional. “Saya mencoba membuat kegiatan yang arahnya sosialisasi dan menggiring orang sebanyak-banyaknya datang ke museum,” ujarnya. Di penghujung tahun ini, Faozal merencanakan akan melakukan peluncuran program Tahun Kunjungan Museum 2014. Pihaknya akan merancang calender of event secara permanen sepanjang tahun 2014. Kegiatan atau event akan disesuaikan dengan momenmomen penting yang ada di sepanjang tahun. “Misalnya hari Maulid Nabi. Bisa kita selenggarakan maulid tradisional sebagai ciri khas budaya kita,” tandasnya. (yan)

”Last Moment” Para Musisi Legendaris Sebelum Meninggal PARA musisi berikut ini telah meninggal dunia meninggalkan karya yang abadi. Mereka adalah musisi hebat di era dan genrenya masing-masing. Beberapa foto yang telah kami kumpulkan ini adalah momen terakhir mereka yang sempat diabadikan. Ya, ada yang tahu ternyata itu adalah kesempatan terakhir mereka dijepret kamera. Seperti apa foto mereka? Dirilis kapanlagi.com, ada yang terlihat muram, ada pula yang masih bersemangat seolah masih ada hari-hari panjang di depannya. Simak halaman berikut ini untuk melihat foto-foto tersebut.

Queen, Freddie Mercury. Saat itu Freddie sedang berpose di depan rumahnya sendiri, Garden Lodge di London. Saat itu Freddie dan kawan-kawannya membantah bahwa dirinya sedang sakit. Namun beberapa hari berikutnya muncul pernyataan baru bahwa ia memang sedang mengidap AIDS. Freddie akhirnya meninggal pada 24 November 1991 di rumahnya.

meninggal dunia di apartemen kekasihnya, Monika Danneamnn. Jimi Hendrix meninggal dunia pada 18 September 1970 silam. Jimi meninggal di Horel Samarkand, London setelah semalam bersama Monika. Besar dugaan bahwa ia meninggal karena overdosis obatobatan. Meski begitu, tak ada pernyataan resmi tentang penyebab kematiannya.

meninggalkan fansnya untuk selama-lamanya. Gitaris vegetarian ini meninggal pada tahun 2001, saat berumur 58 tahun atau 21 tahun setelah perginya John Lennon. Pria kelahiran Liverpool ini meninggal setelah mengidap kanker tenggorokan yang berkembang menjadi kanker paru-paru. Foto di atas dipercaya merupakan terakhir kalinya George berada di depan kamera.

5. Jimi Hendrix Foto ini diambil hanya sehari sebelum Jimi Hendrix

6. George Harrison George Harrison menjadi personel The Beatles yang

7. Jim Morrison Gambar di atas merupakan salah satu foto terakhir Jim

1. Bob Marley Foto ini diambil beberapa bulan sebelum Bob Marley menghembuskan nafas terakhirnya. Momen ini diambil saat legendaris musik reggae ini berada di Munich, Jerman. Bersama Dr. Josef Issels, ia sedang menjalani pemulihan dari kanker yang dideritanya. Bob akhirnya meninggal pada 11 Mei 1981, pukul 11.35 waktu setempat. Walau telah lama meninggal, karya pria kelahiran tahun 1945 ini masih abadi. 2. Elvis Presley Elvis Presley sempat melambaikan tangan dari dalam mobilnya saat dipotret, pada 16 Agustus 1977. Betapa terkejutnya publik musik saat itu. Elvis ditemukan meninggal di kamar mandi hari itu juga.

Morrison sebelum meninggal. Foto tersebut diambil pada 28 Juni 1971. Saat itu ia sedang berda di Paris Utara bersama pacarnya, Pamel Cousron. Jim ditemukan meninggal di Paris, tepatnya di sebuah bak mandi apartemen Beautreillis. Banyak versi penyebab kematian Jim, salah satunya adalah akibat serang jantung. 8. Kurt Cobain Kurt Cobain sempat melakukan interview dengan Rolling Stones sebelum ditemukan meninggal dunia. Bahkan ia

sempat beberapa kali dipotret secara formal oleh fotografer Jesse Frohman. Foto di atas adalah salah satunya. 9. John Lennon Tanggal 8 Desember 1980 adalah hari paling memilukan bagi fans John Lennon. Hari itu, frotnman The Beatles ini ditembak mati oleh salah seorang penggemarnya, David Chapman. Hari itu, Lennon sudah sibuk sejak pagi. Ia menjalani sesi foto di awal hari dan melanjutkan kesibukannya dengan melakukan interview acara musik. Sete-

John Lennon

Elvis Presley

Jimi Hendrix

3. Amy Winehouse Gambar di atas dilaporkan merupakan foto terakhir Amy Winehouse sebelum meninggal. Foto ini diambil di London pada tanggal 12 Juli, sedangkan Amy meninggal dunia 13 hari setelahnya. Dalam foto tersebut tampak Amy sehat dan bugar. Tak ada tanda-tanda ia sedang tidak fit. Amy sendiri telah meninggal karena efek dari kecanduan alkohol. 4. Freddie Mercury Gambar ini dipercaya sebagai foto terakhir pentolan

Freddie Mercury

Kurt Cobain

Bob Marley

lah itu ia kembali ke apartemen sebelum menuju Studio Record Plant untuk menyelesaikan rekaman bersama istrinya, Yoko Ono. Saat meninggalkan apartemen itulah ia bertemu dengan dua penggemarnya, termasuk Chapman. Bahkan ia sempat menandatangani CD milik Chapman. Pada saat itu pula foto di atas diambil. John akhirnya meninggal dunia malam harinya setelah 4 peluru menembus tubuhnya. Chapman sendiri masih dipenjara hingga hari ini. (berbagai sumber)


Jumat, 8 November 2013

SUARA NTB

Halaman 10


Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

Bumi Gora Cup II Segera Digelar Mataram (Suara NTB) Setelah menggelar Liga Futsal Bumi Gora Seri I belum lama ini, Badan Futsal Daerah (BFD) NTB kembali akan menggelar event yang sama Seri II di Mataram Futsal Center, 9-19 November mendatang. Event ini akan mempertandingkan 16 tim. Ketua Pengprov BFD NTB, Ariyanto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (7/11) kemarin mengatakan bahwa liga futsal kali ini akan berlangsung seru, karena akan diikuti tim-tim terbaik NTB yang memiliki skill permainan yang relatif bagus. “Liga futsal seri dua ini akan diikuti sebanyak 16 tim-tim terbaik, dengan mengunakan sistem setengah kompetisi,” ucapnya. Itu artinya pertandingan akan berlangsung cukup lama, karena sebanyak 16 tim yang mengikuti kompetisi tersebut akan bertemu semua. Setidaknya masingmasing tim akan menjalani laga sebanyak 15 kali pertandingan, karena masing-masing tim akan bertemu semua guna meraih kemenangan dan poin tertinggi di event tersebut. Ditempat terpisah Sekretaris BFD NTB, Agus Sukmayadi mengatakan penyelenggaraan pertandingan Liga Futsal Bumi Gora itu dalam rangka menjaring timtim terbaik yang akan mewakili NTB di ajang Regional Wilayah Nusa Tenggara, seperti Bali, NTT dan NTB yang akan berlangsung tahun 2014 mendatang. Rencananya pihak panitia akan mengambil empat tim. (fan)

Petinju NTB ’’Try Out’’ ke Denpasar Mataram (Suara NTB) Untuk menguji kemampuan petinju NTB, Pengurus Provinsi Pertina NTB akan mengirim atletnya mengikuti try out ke Denpasar, Bali, 1 Desember mendatang. Rencananya petinju NTB akan menantang petinju-petinju Sasana Adi Swandana Boxing Denpasar. Ajang tersebut untuk mengevaluasi kemampuan atlet tinju NTB yang sudah dua bulan masuk Pelatda Desentralisasi. Sekretaris Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (7/11), menjelaskan, pihaknya akan mengirim empat petinju, yakni Hary Budianto, Junaidin, Murni dan Sari Wulandari mengikuti try out di Sasana Adi Swandana Boxing. Ajang try out ini, lanjutnya, sebagai ajang mengukur sejauh mana kemampuan atlet NTB yang sudah dua bulan menjalani pelatihan desentralisasi di Mataram. Selain itu, ajang itu diharapkan dapat menambah pengalaman dan mental tandng atlet menjelang persiapan mengikuti ajang tingkat nasional pertengahan tahun 2014 mendatang. (fan)

(Suara NTB/ist)

RAYAKAN - Lionel Messi mengecoh Cristian Abbiati ketika mencetak gol untuk Barcelona dalam lanjutan Liga Champions, Kamis (8/11) dinihari.

Lumat AC Milan

Messi Jawab Keraguan

Barcelona – “Aksiku ini, sekarang mana aksimu?” Pertanyaan itu seakan diajukan oleh Lionel Messi yang disebut-sebut sedang diterpa paceklik gol. Dan bintang Barcelona itu menjawab kontan keraguan dengan kerja apik, bukan kerja indah di atas kertas. La Pulga julukan bagi Messi mengukuhkan dominasi Barcelona setelah mengantarkan timnya lolos ke fase knock out Liga Champions, sebagaimana dilansir dari situs Marca.com. Bermain di depan fans setianya pasukan Blaugrana melumat AC Milan 3-1 di Stadion Camp Nou pada Kamis dini hari WIB. Messi menjawab keraguan para penggemarnya dengan mencetak dua gol ke gawang Milan yang dijaga Christian Abbiati. Tiga pertandingan sebelumnya melawan Real

Madrid, Celta Vigo dan Espanyol tak satu pun gol tercipta dari kaki pemain asal Argentina itu. Pelatih Barcelona Gerardo Martino menerapkan skema 4-3-3. Barisan depan diisi oleh trio Amerika Selatan Alexis Sanchez, penyerang haus gol Lionel Messi, dan pemain baru asal Brasil Neymar. Lapangan tengah Barca dikuasai oleh trio Spanyol Xavi Hernandez, Sergio Busquets, dan Andres Iniesta. Di belakang Dani Alves, Gerard Pique, Javier Mascherano, dan Adriano. Dan mistar gawang dikawal Victor Valdes. Barcelona dengan karakternya dalam penguasaan bola mendominasi jalannya

pertandingan di babak pertama. Awalnya Barcelona disulitkan oleh pertahanan Milan yang berlapis-lapis. Hingga akhirnya stadion riuh pada menit ke-29. Adalah Messi yang mencetak gol pertama dari titik putih karena Ignazio Abate menjatuhkan Neymar di kotak 16. Messi menendang bola tepat ke tengah gawang Milan, Abbiati terkecoh dan skor berubah 1-0. Hanya masalah waktu sebelum Barca mengubah skor 2-0. Kreator gol kedua, Xavi Hernandes mengambil tendangan bebas dan disundul oleh Sergio Busquets menit ke40. Pemain Milan menerapkan jebakan offside, tetapi justru menjadi bumerang karena

Nadal Amankan Peringkat Satu London Rafael Nadal menggaransi dirinya akan menyelesaikan 2013 di posisi teratas pada daftar peringkat dunia, berkat kemenangan 7-6 (7/5), 7-6 (8/6) atas Stanislas Wawrinka pada turnamen Final Tur Dunia ATP pada Rabu. Nadal tiba di ajang penutup musim yang bergengsi itu dengan pemahaman bahwa dua kemenangan di Grup A di 02 Arena London akan cukup untuk memastikan dirinya tidak dapat terkejar oleh petenis peringkat kedua dunia Novak Djokovic, pada persaingan memperebutkan peringkat pertama, lapor AFP. Petenis Spanyol ini mencapai tujuan tersebut dengan penampilan dominan, menaklukkan unggulan ketujuh asal Swiss Wawrinka 24 jam setelah membuka turnamen ini dengan kemenangan dua set langsung atas David Ferrer. Inilah ketiga kalinya Nadal mengakhiri tahun kalender di posisi teratas - dan pertama kalinya sejak 2010 - dan ia sangat bergembira saat merayakan keberhasilan ini di tengah lapangan. Kemenangan dua set langsung petenis 27 tahun ini atas Wawrinka juga memastikan tempatnya di semifinal, dengan satu pertandingan grup melawan Tomas Berdych masih belum dimainkan. Nadal telah menegaskan bahwa belakangan ini ia tidak mencemaskan peringkat, namun kembalinya ia ke posisi puncak merupakan pencapaian yang layak dikenang di mana ia baru kembali bertanding pada Februari setelah tujuh bulan absen akibat cedera lutut. Sejak kembali dari cedera, Nadal telah memenangi gelar di Prancis Terbuka dan AS Terbuka, serta delapan turnamen lainnya, dan penampilan bagus di Tour Finals akan menjadi akhir yang sesuai bagi tahun yang indah. Wawrinka menikmati musim terbaik sepanjang hidupnya, lolos ke Final Tur untuk pertama kalinya dan memenangi pertandingan ke-50 tahun ini yang merupakan pencapaian terbaik sepanjang karirnya melalui kemenangan tiga set atas petenis peringkat kelima dunia Tomas Berdych pada Senin. Namun Nadal telah memenangi 11 dari seluruh pertemuan sebelumnya dengan petenis 28 tahun itu, yang tidak pernah memenangi satu set pun dari sang petenis Spanyol. Wawrinka bermain baik untuk periode yang lama di sini, melepaskan dua pukulan kemenangan sama seperti yang diraih Nadal, namun ia tidak dapat melepaskan pukulan mematikan dan 45 kesalahan menjadi bukti kekurangannya. Kesalahan yang dilakukan petenis Swiss itu di game kelima set pertama, membuat Nadal mendapatkan break pertama di pertandingan ini. Petenis Spanyol itu mulai memperlihatkan sedikit tandatanda kelelahan ketika set ini berlanjut, dan Wawrinka melakukan break saat Nadal melepaskan servis untuk set ini. Walau demikian, Nadal menolak untuk menyerah bahkan ketika ia tertinggal 4-5 pada tiebreak. Ia memenangi set ini dengan penampilan menawan saat Wawrinka terjebak saat berusaha melakukan voli rutin, membuat Nadal dapat menghancurkan pertahanannya. Wawrinka tahu dirinya melewatkan peluang emas dan ia membanting raketnya dengan rasa frustrasi, sebelum berjalan ke luar lapangan. Kemarahan petenis peringkat delapan dunia ini kembali terlihat ketika ia mengeluhkan kepada wasit mengenai Toni Nadal - pelatih sekaligus paman lawannya - yang dianggapnya berbicara terlalu banyak dari kursinya. Pertandingan ini kelihatannya sudah usai bagi Wawrinka saat Nadal melakukan break untuk unggul 3-1 di set ini, namun petenis Swiss itu bangkit dengan melepaskan breaknya sendiri pada game ketujuh. Tiebreak lainnya diperlukan untuk menuntaskan pertandingan dan Nadal kembali melaju kencang, unggul 3-0 sebelum menahan serbuan Wawrinka untuk mengunci kemenangan. (ant/bali post)

hakim garis tidak mengibarkan benderanya. Menjelang turun minum, Pique mencoba menghadang tendangan Kaka, bola terpental dan masuk ke gawang Victor Valdes. Bermain satu-dua dengan Fabregas, Messi membobol gawang Abbiate pada menit ke-83. Dengan demikian, Messi sudah mencetak 65 gol di gelaran Liga Champions, terpaut 6 gol dengan gol terbanyak sepanjang masa, Raul. Pada pertandingan lain, Atletico Madrid mendapatkan kemenangan berturut-turut keempat mereka berkat kemenangan 4-0 atas tamunya Austria Vienna pada Rabu, memastikan mereka memuncaki klasemen Grup G Liga Champions sekaligus mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Miranda, Paul Garcia, dan Filipe Luis membawa tim yang

menduduki peringkat kedua Liga Spanyol itu unggul tiga gol sebelum turun minum, dan pencetak gol terbanyak Diego Costa menyarangkan gol keempat menjelang pertandingan usai setelah eksekusi penaltinya gagal berbuah gol pada babak kedua, lapor Reuters. Tim tamu, yang kesulitan di liga domestiknya, menduduki posisi juru kunci klasemen grup dan belum mampu mencetak gol, jarang mengancam meski memiliki sepasang peluang pada awal pertandingan. Tim posisi kedua di grup Zenit St Petersburg yang bermain terlebih dahulu, bermain imbang 1-1 dengan tamunya FC Porto, untuk mengoleksi lima angka, tertinggal tujuh angka dari pemuncak klasemen Atletico dan rekor sempurna mereka dengan dua pertandingan yang belum dimainkan. (ant/bali post)

Arsenal Pimpin Klasemen Grup Dortmund Arsenal meraih kemenangan 1-0 yang penting di markas runner up musim lalu Borussia Dortmund di Liga Champions pada Rabu, berkat sundulan Aaron Ramsey, untuk memuncaki klasemen Grup F dengan dua pertandingan yang belum dimainkan. Arsenal, yang membalas kekalahan 1-2 dari Dortmund di London bulan lalu, meng-

(Suara NTB/ist)

Napoli Bekap Marseille Naples Dua gol Gonzalo Higuain membantu Napoli memenangi pertandingan mendebarkan melawan Marseille dengan skor 3-2 di Grup F Liga Champions pada Rabu. Pemain Argentina itu mencetak gol keduanya saat pertandingan menyisakan 15 menit untuk mengamankan kemenangan Napoli, lapor Reuters. Florian Thauvin menyamakan kedudukan bagi tim tamu pada menit ke-64 setelah dua gol brilian dari Napoli dibukukan Gokhan Inler dan Higuain

pada babak pertama dibatalkan oleh tandukan Andre Ayew bagi tim Prancis itu. Kemenangan ini membuat pasukan Rafael Benitez naik ke posisi kedua di klasemen grup dengan sembilan angka, imbang dengan pemimpin klasemen Arsenal setelah mereka meraih kemenangan di markas Borussia Dortmund. Kekalahan keempat berturut-turut Marseille ini berarti mereka akan menuntaskan putaran grup dengan menempati posisi juru kunci. (ant/bali post)

Injak Januzaj

Riether Diskors Tiga Pertandingan London Pemain Fulham Sascha Riether diskors tiga pertandingan setelah didakwa melakukan kekerasan saat melanggar pemain Manchester United Adnan Januzaj, kata FA melalui situs resmi mereka pada Rabu. Bek Jerman itu menjadi pemain pertama yang terkena dakwaan retrospektif oleh FA di bawah proyek percontohan untuk insiden-insiden “tidak terlihat” ketika ia terlihat menginjak Januzaj pada Sab-

tu, lapor Reuters. Pelanggaran itu, menjelang akhir pertandingan Liga Utama Inggris yang dimenangi United dengan skor 3-1 di Craven Cottage, tidak dilihat wasit Lee Probert. Di bawah peraturan-peraturan baru insiden yang terjadi ditinjau oleh panel berisi tiga orang yang merupakan mantan wasit-wasit elite. Tiga pertandingan Fulham berikutnya adalah melawan Liverpool, Swansea City, dan West Ham United. (ant/bali post)

DIJEGAL Pemain Arsenal Aaron Ramsey ketika dijegal pemain Borussia Dortmund dalam lanjutan Liga Champions, Kamis dini hari.

habiskan waktu mereka selama lebih dari satu jam di bawah guyuran hujan, mengatasi gempuran Dortmund sebelum membukukan gol tunggal, lapor Reuters. Tim tamu mencetak gol melalui alur permainan yang diakhiri dengan pergerakan pemain internasional Wales Ramsey yang melesat masuk kotak penalti untuk menanduk bola pada menit ke62. Hasil ini membawa Arsenal mengumpulkan sembilan angka dari empat pertandingan, sedangkan Dortmund mengoleksi enam angka. Dortmund, yang sampai Rabu belum pernah kalah di kandang dari tim Inggris dalam tujuh pertemuan, memiliki selusin peluang bersih namun gagal memaksimalkan dominasi mereka. (ant/bali post)

Mourinho Akhirnya Bisa Tersenyum London Samuel Eto’o dan Demba Ba menjadi pahlawan kemenangan Chelsea atas Schalke 04. Kemenangan ini membuat pelatih Chelsea Jose Mourinho bisa tersenyum. Dikutip dari laman goal.com, bermain di Stamford Bridge, Schalke 04 justru tampil dominan atas Chelsea di awal pertandingan. Dalam tempo enam menit, tim tamu asal Jerman tersebut mampu menciptakan dua peluang emas melalui Julian Draxler dan Szalai, sayang tembakan kedua pemain tersebut masih melenceng tipis dari gawang Petr Cech. Pertandingan berjalan cukup monoton setelah kedua tim mulai kesulitan menembus pertahanan masing-masing lawan. Namun, kejutan tercipta di menit ke-31 setelah Chelsea berhasil mencetak gol untuk unggul 1-0. Kiper Hildebrand dapat ditunjuk sebagai kambing hitam atas gol Chelsea ini. Ia dengan percaya diri tidak segera membuang bola yang ada di kakinya, Samuel Eto’o yang melihat hal tersebut langsung memberi tekanan, beruntung bola sapuan Hildebrand mengarah ke Eto’o dan memantul masuk ke dalam gawang. Di sisa babak pertama, Schalke berusaha membalas,

Jose Mourinho (Suara NTB/ist)

namun upaya mereka gagal menjangkau Cech. Justru Chelsea yang memiliki peluang untuk menambah gol melalui tembakan keras Eto’o yang masih dapat ditahan oleh Hildebrand. Paruh kedua Chelsea berusaha menjaga keunggulan sementara Schalke yang tertinggal berusaha meningkatkan tempo serangan. Hasilnya, Draxler hampir menyamakan kedudukan apabila Cech tidak melakukan penyelamatan gemilang. Namun, Chelsea akhirnya berhasil memperlebar

kedudukan di menit ke-54 melalui gol kedua Eto’o yang kali ini memanfaatkan umpan matang dari Willian. Unggul dua gol membuat Chelsea semakin percaya diri dan semakin menekan Schalke. The Blues berhasil mencetak gol lagi di menit ke83 melalui Demba Ba. Eks pemain Newcastle United itu sukses memanfaatkan umpan dari Frank Lampard untuk menjebol gawang Schalke dan mengubah kedudukan menjadi 3-0. Tidak ada gol lagi tercipta di sisa waktu yang ada. (ant/bali post)


SUARA NTB

Jumat, 8 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

PT. Arminareka Perdana. Hub. Nik 083840958710. Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB

INFO.

0811306462.

Email :

www.g-milk.net

nikbambang@yahoo.co.id

Lowongan Perusahaan yang bergerak di Bidang Pariwisata membutuhkan Guide Korea dengan persyaratan : - Bisa Berbahasa Korea oral maupun tulisan - Umur dibawah 30 th

PERAWATAN AC

bagi yang berminat hubungi Cang Hp. 081997715050 atau e-mail ke : ocang@sasaktour.co.kr

BENGKEL

BANK

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 081219448270,Wendy 081296165840

DISTRIBUTOR HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR 4502 CB NOKA/NOSIN: MHJFC111CK112773/JFC1E-1115277 AN. NI LUH PUTU GOPI JANANATI HILANG DISEKITAR JL. BRAWIJAYA MATARAM.

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG


SUARA NTB

Jumat, 8 November 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL


PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

Halaman 14

Pengelola Sekolah Lalai Urus NUPTK

Banyak Guru di Loteng Terancam Tidak Bisa Sertifikasi

Praya (Suara NTB) Guru-guru di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini terancam tidak bisa mengikuti sertifikasi. Pasalnya, pengusulan Nomor Urut Pegawai Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari guru-guru tersebut belum juga diurus pihak pengelola sekolah bersangkutan. Padahal batas waktu pengusulan NUPTK ke pemerintah pusat, kurang dari sebulan lagi. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrag (Dikpora) Loteng L. Dipta, kepada Suara NTB, Kamis (7/11) kemarin. Menurutnya, sekolah-sekolah yang belum mengurus pengusulan NUPTK bagi tenaga gurunya tersebut kebanyakan dari sekolah swasta. Dan, ada juga dari sekolah negeri. “Jumlah pengelola sekolah yang belum mengurus usulan NUPTK masih cukup banyak. Dan, kebanyakan memang dari sekolah swasta. Seperti dari pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) maupun sekolah swasta lainnya,’’ ungkapnya. Faktor penyebab belum terurusnya usulan NUPTK di beberapa sekolah tersebut, bervarisi. Ada karena memang kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola sekolah yang belum lemah. Tapi ada juga yang dikarenakan kelala-

ian dari pihak sekolah itu sendiri. Padahal NUPTK tersebut sangat vital artinya bagi guru-guru yang ada. Karena NUPTK menjadi persyaratan utama bagi guru-guru bersangkutan untuk bisa mengikuti sertifikasi guru. “Tanpa ada NUPTK, maka guru bersangkutan tidak akan bisa ikut sertifikasi. Konsekuensinya guru tersebut tidak akan memperoleh tunjangan sertifikasi,” jelasnya. Terkait persoalan itu, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah. Misalnya dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak sekolah bersangkutan. Termasuk memberikan peringatan melalui Kepala UPT maupun pengawas sekolah itu sendiri. Tapi nyatanya, masih ada juga yang belum mengindahkan. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kembali kepada sekolahsekolah yang belum mengurus usulan NUPTK segera menusulkan ke

kabupaten, sehingga bisa segera diproses. Jika tidak diusulkan sampai batas waktu yang ada, maka dengan sangat terpaksa guru-guru di sekolah yang tidak mengusulkan usulan NUPTK, tidak akan bisa mengikuti sertifikasi. “Bagaimana bisa ikut sertifikasi, kalau NUPTK saja tidak diusulkan oleh sekolahnya,” tanyanya. Disinggung batas waktu pengusulan NUPTK, L. Dipta menegaskan sampai akhir bulan November ini. Sebelumnya, pemerintah pusat memberikan batas waktu sampai nulan Oktober kemarin. Namun akhirnya diberikan kebijakan tambahan waktu selama satu bulan, sampai akhir nulan November ini. “Untungnya pemerintah pusat memberikan penambahan waktu, kalau saja tetap sesuai batas waktu yang ada yakni bulan Oktober maka bisa dibayangkan berapa banyak guru yang tidak bisa memperoleh NUPTK,” tegasnya. (kir)

Sekolah Tidak Gegabah SETELAH diberlakukannya kurikulum 2013, pihak sekolah diminta tidak gegabah dalam mengadakan buku. Karenanya dalam setiap pengadaan buku, sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim). Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikpora Lotim, Dr. Yanis Maladi, menjawab Suara NTB di Selong, beberapa waktu lalu. Diakuinya, pihaknya menuturkan telah melakukan roadshow ke sekolah-sekolah untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Pengadaan buku bisa bersumber anggarannya dari dana

Biaya Operasional Sekolah (BOS). Jika ada yang ditemukan melanggar dengan membeli buku yang dinilai tidak sesuai maka diminta untuk segera mengembalikan. “Kita akan cek, kalau ada yang menyimpang kita minta kembalikan,” tegasnya. Pelaksanaan kurikulum 2013, lanjutnya, khusus di tingkat SMA sederajat sudah diberlakukan secara keseluruhan. Berdasarkan sudat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, sudah tidak ada keraguan lagi dalam pelaksanaan kurikulum berbasis pendidikan karakter itu. Yanis menambahkan, Dikpora Lotim menyamakan persepsi dengan semua sekolah. Ditegaskan, dalam kurikulum karakter ini memiliki keterkaitan yang erat dengan es-

Yanis Maladi

ensi dasar nilai-nilai agama. Dalam hal ini, proses belajar mengajar mengajak siswa tidak saja berpikir. Namun harus diimbangi dengan berdzikir. Apa yang tertuang dalam konsep kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas diyakinkan sudah masuk dalam 18 item pendidikan karakter yang mulai diterapkan di tingkat satuan pendidikan ini. (rus)

(Suara NTB/ham)

BERBAUR - Pendidikan anak sejak dini memerlukan kerja keras dari kita bersama untuk melakukannya. Kita sadar, kondisi psikis anak-anak di sekolah pendidikan dasar belumlah stabil, sehingga memerlukan kesabaran pendidik dalam memberikan bimbingan. Butuh pendekatan untuk memberikan bimbingan, termasuk menyatu dengan anak-anak. Seperti yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas NTB di SDN 20 Mataram beberapa waktu lalu ini, turun langsung berbaur dengan siswa saat praktik di lapangan.

Saatnya Bahasa Daerah Jadi Pelajaran Wajib Mataram (Suara NTB) Keprihatinan terhadap semakin memudarnya penggunaan bahasa daerah di tengah-tengah masyarakat terutama para remaja juga datang dari pemerhati budaya Kota Mataram, H. Ramiun, S.Pd. Ramiun menilai menilai kondisi tersebut sudah sangat akut. “Saya sangat prihatin terhadap kondisi generasi kita sekarang ini yang sudah mulai menghilangkan ciri khas budayanya,” kepada Suara NTB, Kamis (7/11). Dirinya mengaku hilangnya eksistensi penggunaan bahasa daerah di tengah-tengah masyarakat disebabkan perilaku masyarakat yang sudah mulai tidak peduli dengan berbagai kearifan lokal. Salah satunya adalah kearifan untuk berbahasa daerah. Berbahasa daerah, ungkapnya, mencerminkan ciri kebudayaan seseorang. Apa jadinya jika suatu daerah telah melupakan bahasanya sendiri. Jika hal itu terjadi, tentu berbagai kebudayaan lainnya juga akan turut menghilang seiring dengan menghilangnya pengguna bahasa daerah tersebut. Dirinya mencontohkan betapa

generasi sekarang ini sudah tidak peduli terhadap keberadaan bahasa daerahnya. Anak-anak sudah diajarkan untuk menggunakan kata-kata yang jauh dari nilai-nilai kebudayaan yang harusnya sejak kecil mereka dapatkan. “Mereka sudah diajari untuk menyebut ibu mereka dengan kata mami, dan papi atau segala hal yang berbau asing, padahal itu kan bahasa-bahasa luar yang jauh dari kebudayaan kita,” kritiknya. Dirinya mengungkapkan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak sejak dini, hal itu diperlukan agar mereka bisa menyaring mengenai berbagai pengetahuan kebudayaannya sendiri. Tentu untuk bisa mendapatkan hasil yang efektif, hal itu bisa dilakukan melalui sekolah-sekolah lewat pengajaran seni dan budaya. Meski sekarang ini sekolah-sekolah telah mengajarkan mata pelajaran muatan lokal, namun itu masih belum menjadi kewajiban sekolah. Sekolah masih diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk mengisi materi muatan lokal dengan sebebas-be-

basnya. ‘’Saya berharap pemerintah mewajibkan pada materi muatan lokal tersebut diisi oleh materi pengajaran bahasa daerah. Tidak hanya itu, materi pengajaran bahasa daerah juga harusnya menjadi penilaian khusus yang tercantum di dalam raport siswa. Kalau sudah menjadi kewajiban pengajaran di sekolah-sekolah, para siswa pastinya lebih tahu lagi mengenai bahasa daerahnya,” terangnya. Selain itu, kurangnya berbagai event dan pementasan yang berlatar kebudayaan daerah seperti lombalomba dialog menggunakan bahasa daerah, menulis cerpen menggunakan bahasa daerah, menulis puisi berbahasa daerah dan lain sebagainya menjadi salah satu penyebab hilangnya kecintaan generasi muda pada budayanya sendiri. Dalam hal ini, dirinya berharap ke depan pemerintah dan semua pihak bisa lebih memperbanyak event seperti itu. Tidak hanya itu, pembinaan kepada para pembina juga harus dilakukan agar mereka yang nantinya mengajarkan bahasa daerah bisa mengetahui cara mentransformasikan ilmunya. (dys)

Panen Raya Jagung dan Pencanangan Rintisan Kecamatan Pengendalian Hama Terpadu di Gerung Ratusan petani jagung dari berbagai Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) menghadiri Gerakan Panen Raya Jagung dan Pencanangan Rintisan Kecamatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Lobar di Desa Gapuk Gerung Lobar, Kamis (7/11). Selain panen raya jagung juga dilakukan deklarasi Pencanangan Rintisan Kecamatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Kecamatan Gerung.

HADIR dalam kesempatan panen raya jagung tersebut di antaranya adalah perwakilan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikulturan (BPTPH), Direktur Budidaya Serealia, Direktur Perlindungan Tanaman,

benih jagung melalui program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dengan luas kawasan pengembangan jagung hibrida mencapai 7.000 hektar, kawasan pemantapan jagung hibrida 5.000 hektar, komposti 2.000 hektar, sehingga total SL-PTT Provinsi NTB adalah 14.000 hektar ‘’Dari alokasi tersebut, Lombok Barat mendapatkan alokasi SL-PTT Kawasan pengembangan jagung hibrida seluas 1.000 hektar,’’ klaimnya. Asisten II Setda Lobar H. Halawi Mustafa yang mewakili Bupati Lobar berterima kasih atas berbagai bantuan yang telah diberikan pusat kepada para petani di wilayahnya. Di antaranya adalah bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang telah mengalokasikan bantuan benih jagung melalui program Sekolah Lapang LOKASI PANEN - Hamparan Pengelolaan Tanaman Terpadu jagung yang dijadikan lokasi (SL-PTT) yaitu untuk Kecamapanen raya jagung di Desa Gapuk tan Gerung seluas 500 hektar Gerung Lobar, Kamis (8/11). dan Kecamatan Lembar 500 hektar. Adanya bantuan pusat tersebut, para petani di Lobar merasa sangat terbantukan. Sehingga Kabupetan Lobar nantinya akan menjadi salah satu daerah penyumbang

Danrem 162/Wira Bhakti, Dandim 1606 Lobar serta 16 gapoktan se-Lobar. Dalam sambutannya, Ir. Lalu Suwarjaya yang mewakili kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB menyebutkan untuk meningkatkan produksi jagung, pemerintah sejak tahun 2009 silam telah mencanangkan program pengembangan agribisnis jagung. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas areal tanam dengan memanfaatkan lahan yang ada serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan teknologi dan pemakaian benih unggul bermutu khususnya hibrida. Sementara itu, di tahun 2012, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian telah mengalokasikan bantuan

jagung dan mendukung program swasembada jagung secara nasional. Sementara itu, Direktur Budidaya Serealia, Mulyono Kementerian Pertanian mendorong upaya pengembangan jagung di Lobar. Hal itu, menurutnya, karena Lobar dinilainya sangat potensial untuk pengembangan budidaya jagung jika dilihat dari kondisi geografisnya yang cukup subur dan cocok untuk pengembangan jagung. Dirinya mengimbau kepada para kelompok tani yang hadir untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat selain dan terus menanamkan komitmennya untuk mengembangkan jagung di Lobar. ‘’Jika hal itu sudah dilaksanakan, maka jangan lama menunggu, berbagai bantuan pusat pasti akan dating,’’ janjinya. Dalam hal ini, ungkapnya, pemerintah pusat akan terus mendorong para petani jagung dengan memberikan bantuan subsidi benih jagung dan bantuan peralatan pasca panen agar memudahkan para petani untuk memanen jagungnya. (dys/*) PANEN - Panen raya jagung di Desa Gapuk Gerung Lobar.

SAMBUTAN - Lalu Suwarjaya dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB saat memberikan sambutan pada panen raya jagung di Gerung. (Suara NTB/dys)


SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

Koruptor Tak Layak dapat Uang Pensiun DPR Jakarta (Suara NTB) – Para koruptor tak layak mendapat fasilitas negara, termasuk uang pensiun DPR. Demikian penegasan Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifuddin Sudding di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis menyikapi beberapa anggota DPR RI yang terlibat kasus korupsi, tetap mendapatkan uang pensiun dari negara. “Terlepas dari mekanisme yang ada di DPR RI, saya menegaskan bahwa seharusnya seorang koruptor tidak layak untuk mendap(ant/bali post) atkan uang pensiun dari Sarifuddin Sudding negara,” kata Sudding. Menurut dia, dana pensiun bagi anggota dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. “Fraksi Hanura akan mengusulkan agar mekanisme yang ada di DPR RI maupun lembaga negara yang lain dalam hal pemberian uang pensiun bisa diubah. Hal ini untuk mengantisipasi agar para koruptor tidak memperoleh fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun. Sebab pemberian uang pensiun pada koruptor sangat menyakiti hati rakyat,” kata Sudding. Lebih jauh, Sudding juga menyetujui upaya pemiskinan koruptor, untuk memberikan efek jera. “Untuk memberikan efek jera, seorang koruptor harus dimiskinkan, salah satunya dengan tidak memberikan semua fasilitas negara yang sebelumnya dia peroleh, termasuk uang pensiun. Upaya ini juga bisa menjadi pelajaran bagi pejabat lain, agar tidak coba-coba melakukan korupsi,” tambah Sudding. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Dirut Pertamina Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) – Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus suap kegiatan SKK Migas dengan tersangka Rudi Rubiandini. “Saya datang ke KPK hari ini untuk memenuhi undangan bahwa saya diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk Bapak Rudi Rubiandini,” kata Karen sesaat setelah tiba di Gedung KPK di Jakarta, Kamis. Karen tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.35 WIB, didampingi ajudannya. Sebelumnya KPK telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Karen pada Senin (4/ 11) lalu, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. KPK sebelumnya juga pernah memeriksa pegawai kantor pusat PT Pertamina Isdiana Karma Putri, Bhimasak-

ti dan Isdiana Karma Putri. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di SKK Migas berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti 400 ribu dolar AS yang diberikan oleh Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf Rudi, Deviardi yang juga sudah ditangkap KPK. Pemberian tersebut diduga merupakan pemberian kedua, sedangkan pemberian pertama dilakukan sebelum Lebaran dengan uang sejumlah 300 ribu dolar AS.

KPK selanjutnya menggeledah sejumlah tempat terkait kasus tersebut yaitu ruang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM dan menyita uang 200 ribu dolar AS, selanjutnya di rumah Rudi di Jalan Brawijaya disita uang senilai 127 ribu dolar Singapura, 90 ribu dolar AS dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW. Dalam pengembangannya KPK juga menemukan uang 350 ribu dolar AS di kotak penyimpanan milik Rudi di Bank Mandiri, 60 ribu dolar Singapura, 2 ribu dolar AS dan juga emas kepingan dengan nilai 180 gram dari brankas milik Rudi di kantornya di gedung SKK Migas.

(ant/bali post)

DIPERIKSA - Dirut Pertamina Karen Agustiawan berjalan menuju ruang tunggu setibanya di KPK, Jakarta, Kamis (7/11). Karen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini KPK juga telah menyita tanah dan bangunan yang diduga milik Rudi Rubiandini di Jalan Haji Ramli No 13, Tebet, Menteng Dalam, Jakar-

ta Selatan serta rumah di Jalan Anatomi Kelurahan Cigadung, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (29/10). (ant/bali post)

Revitalisasi Kota Tua Jakarta Butuh 20 Tahun Jakarta (Suara NTB) – Pembangunan untuk merevitalisasi Kota Tua Jakarta akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun, kata konsultan pembangunan Kota Tua dari PT LAPI ITB, Dr. Woerjantri Soedarsono. “Membangun sebuah kota berbeda dengan membangun gedung, membangun Kota Tua bisa dua sampai 20 tahun,” katanya saat menyampaikan pemaparan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, revitalisasi perlu dilakukan untuk mewujudkan kawasan dalam tembok Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya berkarakter kuat yang nantinya memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai kawasan wisata dan bisnis. Bagian yang cukup penting dalam revitalisasi Kota Tua, menurut dia, adalah pembangunan gerbang dan tembok sebagai penanda visual pencitraan dan identitas kawasan. Nantinya tembok akan dibangun mengelilingi Kota Tua Jakarta di lima titik yakni dari Jalan Gajah Mada, Jalan Gedong Panjang, Jalan Pakin, Jalan Lodan Raya dan Laut Jawa, serta Jalan Kp Bandan Raya. “Seluruh gerbang area dalam Tembok Kota Tua akan memiliki jaringan pedestrian yang mempermudah keterhubungan wilayah secara keseluruhan, dengan begitu nanti kita akan memperkecil ruas jalan kendaraan dan memperlebar jalur pejalan kaki,” katanya. Ia menambahkan, jalur pedestrian dan kendaraan akan terintegrasi dengan fasilitas transit, budaya, ekonomi dan wisata. Revitalisasi Kota Tua Jakarta, lanjut dia, juga akan mencakup pengembangan Kawasan Khusus Komersial dan Taman Kasteel serta sekolah, universitas, lokasi atraksi tepi sungai. “Khusus untuk bangunan di kawasan khusus maka nanti semua bangunan yang akan dibangun di sana harus memiliki konstruksi yang sama karena kita ingin menumbuhkan karakter kota tua, kalaupun ada bangunan yang nanti tetap ingin beda maka perlu ada pemeriksaan lebih lanjut,” katanya. Tahapan pembangunan untuk merevitalisasi Kota Tua Jakarta akan dimulai tahun depan. Pembangunan kota tua akan melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan konsorsium pelaksana yang terdiri atas perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (ant/bali/post)

Angka Pengangguran Tinggi

Investasi Tak Sentuh Sektor Riil Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatullah menilai tingginya angka pengangguran karena investasi dari luar ke Indonesia tidak menyentuh sektor riil. “Dengan bertambahnya pengangguran terbuka, itu artinya, investasi tersebut nampaknya tidak banyak menyentuh sektor riil. Dan kemungkinan besar hanya berupa investasi di sektor finansial saja,” kata Poempida di Jakarta, Kamis. (ant/bali post) Dia mengemukakan hal Poempida Hidayatullah itu untuk menanggapi laporan Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pengangguran pada Agustus 2013 sebesar 220 ribu orang. Selain itu, kebijakan pemerintahan yang memang tidak pro terhadap sektor tenaga kerja. Anggaran pengawasan ketenagakerjaan yang minim menjadi penyebab meningkatnya pengangguran. “Kurang adanya perhatian khusus pada sektor industri, dengan tidak adanya kebijakan yang memberikan stimulan untuk tumbuh kembangnya industri,” katanya. Selain itu, energi yang dijual murah ke luar negeri juga tidak mendukung terciptanya lapangan pekerjaan. “Karena industri akan berkembang dengan energi yang cukup,” tambahnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RAZIA - Di kawasan Glodok masih banyak kendaraan yang parkir liar meskipun razia cabut katup pentil sudah sebulan lebih dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI, (7/11).

Pelaku Parkir Liar Siapkan Pentil Cadangan Jakarta (Suara NTB) – Para pelaku parkir liar ternyata tidak kehabisan akal untuk menyiasati kemungkinan terjaring razia “cabut pentil” yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Beberapa pelaku parkir liar di kawasan Glodok Jakar-

ta Barat mengaku sudah menyimpan sejumlah katup pentil jika terjaring razia. “Saya pernah kena (razia) di Jatinegara, pas di sana udah kepikiran untuk beli pentilnya saja,” kata Batara (31) yang bekerja sebagai kurir. “Kalau satuan Rp2.000, kalo

beli seplastik yang isi 10 biji Rp15.000.” Ronald, pemilik kios di Glodok juga mengaku sering menggunakan parkir liar untuk mempercepat aktivitasnya. “Saya tahu ini salah, tapi apalagi yang praktis? parkir yang beneran bisa setengah

Warga Temukan 11 Granat di Ciumbuleuit Bandung (Suara NTB) – Warga setempat menemukan 11 granat di galian satu proyek bangunan di Jalan Gunung Karumbi, Ciumbuleuit, Bandung, Kamis. Temuan ini menggegerkan warga dan langsung dilaporkan ke polisi. Kepala Polsek Cidadap, AKP Apong Masrun, mengatakan, warga yang menemukan 11 granat nanas itu bernama

Tarka, seorang tukang gali pada proyek bangunan itu. Usai menemukan granat tersebut, kata Masrun, Tarka yang diketahui warga Sumedang ini langsung melaporkan temuannya itu kepada polisi. “Dan untuk saat ini kami masih menyelidiki 11 granat itu. Kami mengamankan TKP dulu, dan meminta keteran-

gan saksi-saksi,” katanya. Lokasi di mana belasan granat itu ditemukan langsung dipasangi garis polisi dan dijaga. Tim Gegana Kepolisian Daerah Jawa Barat langsung diterjunkan ke sana. Hingga saat berita ini disiarkan, upaya pengamanan granat masih berlangsung, dan polisi menduga 11 granat itu masih aktif. (ant/bali post)

Ada Titik Terang Pengungsi Sampang Kembali Surabaya (Suara NTB) – Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan ada titik terang bahwa para pengungsi Sampang yang berada di kawasan Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, dapat kembali ke kampung asal mereka. “Hasil pembicaraan dengan para ulama di Madura, mereka terbuka untuk menerima para pengungsi karena hubungan mereka sesungguhnya saudara juga,” katanya kepada pers di Surabaya, Rabu malam. Sebelumnya, Menag bersama beberapa pejabat Pemda Provinsi Jawa Timur (Jatim) seperti asisten III Sekda setempat, Edi Purwinarto, Dirjen Pendidikan Agama Islam Nur Syam, Rektor IAIN Ampel Abdl Ala, Kakanwil Kemenag Jatim Sudjak, menemui para pengungsi itu di Jemundo. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam dan diisi dengan dialog terse-

but, Menag mengakui ada keinginan kuat para pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya. Tapi, ia mengingatkan juga sebelum kembali ke kampung halamannya hendaknya para pengungsi bisa ngobrol-ngobrol dahulu dengan pihak Pemda setempat, termasuk para ulamanya. “Ngobrol-ngobrol dahulu itu penting, sebab dari situ mereka bisa tahu bagaimana arti penting tentang kehidupan yang baik dengan tetangga, rukun dan damai. Sesungguhnya, siapa pun tahu, mereka itu adalah bersaudara,” kata Suryadharma Ali. Abd Ala selaku Ketua Kajian dan Rekonsiliasi Konflik Sampang, menyatakan pihaknya memang sedang mendata para pengungsi yang ingin pulang ke kampung halamannya. “Itu artinya, intansi terkait sudah harus memikirkan duku-

ngan logistik untuk membangun rumah di lokasi yang kini ditinggalkan pengungsi,” katanya. Pihak instansi mana saja yang terlibat untuk membangun rumah bagi para pengungsi itu, Abd Ala belum tahu. Tapi tentu harus dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Bisa Pemda Provinsi Jatim, Bisa Kementerian Perumahan Rakyat. Atau intansi lainnya. Tapi, yang jelas, sebelum itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya hidup rukun di antara warga Sampang itu. Sebagai pengungsi memang harus menghormati kearifan lokal yang harus dijunjung bersama. “Dialog perlu dikedepankan dan inisiatif harus datang dari pengungsi, sementara pemerintah hanya memfasilitasi dan tak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” katanya. (ant/bali post)

jam buat antre sementara kebutuhannya tidak bisa menunggu,” kata pria 29 tahun ini. Ronald juga berpendapat bahwa kebijakan ini tidak akan membuat jera karena ketersediaan lahan parkir yang tidak bisa menampung

seluruh kendaraan. Selain itu ia juga merasa kebijakan ini akan sulit membuat jera karena masyarakat sudah mengantisipasi razia ini sebelumnya. “Di mobil ada pompa genjot mas, ada ban serep juga, tinggal diganti 15 menit selesai,” katanya. (ant/bali post)

Komunikasi Politik Jokowi Dinilai Paling Baik Jakarta (Suara NTB) – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menyatakan wajar jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai memiliki kualitas komunikasi politik dengan publik paling baik. “Saya tidak heran jika Jokowi (panggilan akrab Joko Widodo) menempati peringkat teratas, karena dia mampu membangun politik komunikasi langsung dengan rakyat,” kata Gun Gun Heryanto pada diskusi peluncuran hasil survei Lembaga Demokrasi Bertanggungjawab (LDB) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Pada kesempatan tersebut LDB mempublikasikan hasil survei perihal kualitas komunikasi politik yang dibangunnya kepada publik terhadap 11 figur bakal calon presiden. Menurut Gun Gun, Jokowi mampu membangun komunikasi politik langsung dengan rakyat sekaligus mencari solusi dari persoalan yang dihadapi rakyat. Komunikaksi politik yang dibangun oleh Jokowi menurut dia, tidak hanya wacana tapi diikuti dengan tindakan nyata serta bahasanya tidak direkayasa. “Hasil komunikasi dan kerja yang dilakukan Jokowi bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” katanya. Gun Gun menambahkan, jika LDB menempatkan Jokowi pada peringkat teratas

karena komunikasi politik yang dibangun Jokowi dengan pendekatan kerakyatan, bahasa sederhana yang mudah dimengerti rakyat, serta ada hasil konkret. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, keberhasilan Jokowi membangun komunikasi politik dengan masyarakat karena bahasanya sederhana dan pendekatannya merakyat. “Jokowi berbicara apa adanya tanpa direkayasa,” katanya. Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, kepemimpinan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta yang baru sekitar setahun tapi masyarakat sudah melihat bukti hasil kerjanya. Dengan hasil kerja tersebut, kata dia, masyarakat dapat membedakan mana pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja dan mana pemimpin yang hanya berwacana. Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Demokrasi Bertanggungjawab (LDB), Tjipta Lesmana mempublikasikan hasil surveinya perihal komunikasi politik dari 11 figur bakal calon presieden kepada masyarakat. Hasil survei tersebut menyimpulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai figur bakal calon presiden yang memiliki kualitas komunikasi politik dengan publik paling baik dan mendapat nilai 85. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Jumat, 8 November 2013

Perbatasan Kamboja-Thailand Normal Jelang Putusan ICJ Kampong Speu Perbatasan Kamboja Thailand dalam kondisi tenang menjelang Mahkamah Internasional (ICJ) menjatuhkan putusan atas perbatasan yang disengketakan dekat candi Preah Vihear pekan depan, kata seorang pejabat senior Kamboja. “Situasi perbatasan normal, baik warga sipil dan tentara kedua negara telah berhubungan satu sama lain seperti biasa,” kata Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Tea Banh kepada wartawan setelah kunjungan ke Pusat Nasional untuk Pasukan Penjaga Perdamaian, Rabu. “Kedua pemerintah kami telah berkomitmen untuk memelihara perdamaian, keamanan, kerja sama yang baik di sepanjang perbatasan terlepas dari apapun putusan ICJ mendatang,” kata dia, sebagaimana dilaporkan Xinhua. Perdana Menteri Hun Sen mengatakan akhir bulan lalu bahwa negaranya akan terus menjaga keselamatan, keamanan dan perdamaian di sepanjang perbatasan dengan Thailand. “Apa pun keputusan ICJ pada 11 November, apakah akan mendukung Kamboja atau Thailand, kedua negara masih tetap pada sikap persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua pe-

(ant/bali post)

PENARIKAN MUNDUR - Tentara Kamboja dengan kendaraan lapis baja mengikuti upacara penarikan mundur militer di dekat kuil Preah Vihear, provinsi Preah Vihear, Kamboja, beberapa waktu lalu. merintah, kedua tentara dan kedua bangsa,” katanya. ICJ akan mengumumkan keputusannya mengenai sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand di tanah sepanjang 4,6 km persegi tanah di dekat candi abad ke-

11 Preah Vihear pada 11 November setelah Kamboja membawa kasus ini ke pengadilan pada bulan April 2011. ICJ memberikan candi itu kepada Kamboja dan sekitarnya pada 15 Juni 1962, namun Thailand mengklaim kepemili-

kan tanah 4,6 kilometer persegi di sebelah kuil pada tahun 2008. Candi ini telah menjadi titik konflik perbatasan antara kedua negara sejak Juli 2008 setelah UNESCO mengakuinya sebagai situs warisan dunia . (ant/bali post)

Pakistan Bebaskan Musharraf Isalamabad Pakistan secara resmi membebaskan mantan penguasa Pervez Musharraf dari tahanan rumah pada Kamis setelah pengadilan mengabulkan permohonan jaminan dalam kasus pidana terakhirnya. Pengadilan distrik Islamabad pada Senin mengabulkan permohonan jaminan jenderal berumur 70-tahun itu atas kasus serangan mematikan terhadap sebuah masjid garis-keras di Ibu Kota Pakistan tahun 2007, kasus terakhir dalam pemerintahannya selama 1999-2008. Staf penjara meninggalkan rumah Musharraf, yang telah dinyatakan sebagai “sub-penjara”, pada Kamis setelah tim hukum Musharraf menyerahkan obligasi jaminan senilai 200.000 rupee (2.000 dolar AS). “Kami menerima perintah tertulis dari Pemerintah Kota Islamabad pagi ini dan kami telah menelepon kembali petugas penjara yang dikerahkan di rumahnya,” kata Malik Mushtaq, pengawas penjara Adiala Rawalpindi. Kepala Pemerintah Daerah Islamabad Jawad Paulus membenarkan kabar tersebut. “Musharraf adalah orang bebas sekarang, rumahnya

tidak sebagai sub-penjara lagi,” katanya kepada AFP. Pengacara Musharraf, Ilyas Siddiqui, mengatakan Musharraf bebas pergi ke mana saja di Pakistan meski namanya masih ada dalam daftar pengawasan pemerintah, yang artinya dia tidak bisa meninggalkan negaranya. Tetapi pensiunan jenderal itu tetap berada di bawah penjagaan ketat di vilanya di pinggiran Islamabad karena ada ancaman serius terhadap hidupnya. Taliban telah mengancam akan membunuh Musharraf, yang sebagai presiden Pakistan bersekutu dengan Washington dalam “perang melawan teror” setelah seranganserangan 9/11 di Amerika Serikat (AS), demikian seperti dilansir kantor berita AFP. Mantan komando Musharraf kembali ke Pakistan pada Maret setelah beberapa tahun hidup di pengasingan untuk mencalonkan diri

(ant/bali post)

DIKAWAL - Bekas presiden Pakistan Pervez Musharraf (tengah) dikawal aparat keamanan saat meninggalkan pengadilan antiterorisme di Islamabad, beberapa waktu lalu. dalam pemilihan umum bulan Mei, berjanji “menyelamatkan” negara dari keruntuhan ekonomi dan militansi. Tetapi dia dilarang bertarung dalam pemilihan umum, yang dimenangkan oleh Perdana Menteri Nawaz Sharif - pria yang digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1999 - dan dipukul dengan serangkaian kasus pidana semasa pemerintahannya. Musharraf telah menghadapi tuduhan pembunuhan

terhadap mantan perdana menteri Benazir Bhutto dalam kampanye pemilu tahun 2007 serta atas kematian seorang pemimpin pemberontak Baluch pada tahun 2006 dan penahanan para hakim pada tahun 2007. Dia dikenakan tahanan rumah pada April, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap mantan panglima militer di negara tempat militer memegang kekuasaan besar. (ant/bali post)

Hamas Tunjuk Seorang Perempuan sebagai Juru Bicara Kota Gaza Hamas baru-baru ini, untuk pertama kalinya menunjuk seorang perempuan yang pandai berbahasa Inggris sebagai juru bicaranya. Israa Al-Mudallal, wanita yang berusia 23 tahun dari Kota Gaza, mahir berbahasa Inggris dan pernah tinggal beberapa tahun di Inggris. Ia memperke-

nalkan diri sebagai seorang pengungsi Palestina. “Sekarang ini, saya tinggal di kamp pengungsi Rafah di bagian selatan Jalur Gaza,” kata AlMudallal kepada Xinhua. Ia juga mengatakan alasannya menjadi juru bicara untuk Hamas karena ia memiliki pengalaman baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat umum.

“Saya mengetahui tentang pesan yang dapat dikirim ke dunia sehubungan dengan budaya dan masalah Palestina kami. Bertahun-tahun saya di Inggris membantu saya memahami mentalitas dan budaya Barat,” katanya sebagaimana dilaporkan Xinhua. Ia mengakui pekerjaannya tidak mudah, “sebab saya menjadi perempuan juru bicara pasa masa tertentu yang sensitif, ketika Jalur Gaza melewati kondisi sulit”. Al-Mudallal membantah ada ketentuan keras dan ketat yang diberlakukan atas dia oleh Pemerintah Hamas. “Misi saya

ialah berbicara keras dan menangani pidato kemanusiaan kepada dunia.” Ihab al-Ghussein, pemimpin Kantor Pers Pemerintah Hamas dan juru bicara dalam Bahasa Arab, memberitahu Xinhua bahwa penugasan itu ialah “untuk memberi perempuan hak mereka di dalam masyarakat kami”. Sementara itu, kata alGhussein penugasan Israaa Al-Mudallal sebagai juru bicara dalam Bahasa Inggris bertujuan untuk dapat lebih terbuka kepada Barat dan mampu berkomunikasi dengan seluruh dunia. (ant/bali post)

Menlu Jepang akan Berkunjung ke Teheran Teheran Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida akan melakukan kunjungan resmi dan memimpin delegasi tingkat tinggi ke Teheran. Menurut laporan Departemen Media Kementerian Luar Negeri Jepang, Menlu Kishida dan delegasi yang menyertainya akan tiba di Teheran pada 9 November dengan tujuan utama untuk mengembangkan hubungan kedua negara. Kishida dijadwalkan bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan membahas isu-isu bilateral dengan Menteri Luar

Negeri Mohammad Javad Zarif. Iran dan Jepang adalah dua negara penting dan berpengaruh di Asia barat dan timur. Hubungan kedua negara selalu ramah dan Jepang-Iran telah melakukan konsultasi yang konstan. Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang, partai yang berkuasa saat ini, Masahiko Komura juga mengunjungi Teheran sebagai utusan khusus perdana menteri Jepang serta menyampaikan pesan Perdana Menteri untuk Presiden Hassan Rouhani, demikian laporan IRNA. (ant/bali post)

Snt08112013  

Kasus Terminal Haji BIL Polda NTB Bidik Calon Tersangka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you