Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 8 JUNI 2013

12 HALAMAN NOMOR 78 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Batu Payung Diserbu Wisatawan

(Suara NTB/nia)

SETELAH gambarnya muncul di salah satu iklan produk rokok, eksotisme Pantai Tanjung Aan yang menyuguhkan pemandangan Batu Payung yang terletak sekitar 1 Km sebelah timur Pantai Tanjung Aan, Kabupaten Lombok Tengah, semakin terkenal. Kini pantai tersebut diserbu wisatawan. Sebelum muncul menjadi lokasi shooting iklan salah satu pruduk rokok, Batu Payung belum banyak dikenal masyarakat. Namun setelah sering muncul di televisi, nama Batu Payung kini semakin melejit dan banyak mengundang penasaran para wisatawan. Tak hanya datang dari Lombok, beberapa wisatawan bahkan datang dari Sumbawa dan Jawa. ‘’Dulu belum banyak yang datang ke sini, gara-gara rokok (iklan) yang membuat jadi banyak yang kepingin lihat,’’ terang Hamidi salah satu penduduk setempat. Batu Payung yang terletak di Pantai Tanjung Aan, menyuguhkan keunikan tersendiri. Selain keindahan pantai dengan pasir putih dan bongkahan karang yang menjulang, pahatan batu besar yang terbentuk dari hasil abrasi menyerupai wajah manusia ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Tak heran, banyak wisatawan yang rela berjalan menyusuri pesisir pantai, menuju lokasi Batu Payung. Karena letaknya sedikit tersembunyi dan jauh dari bibir pantai, untuk dapat mencapai lokasi Batu Payung pengunjung harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama 30 menit. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri sepanjang bibir pantai ke arah timur. Bersambung ke hal 5 TERKENAL - Wisatawan lokal dari hari ke hari terus memadati Pantai Tanjung Aan. Objek wisata ini semakin terkenal menyusul dipilihnya lokasi ini (khususnya pemandangan batu payung) menjadi pembuatan iklan sebuah produk rokok.

Bupati Loteng Siap Penuhi Panggilan Kejagung TO K O H Tutup Celah Penimbun KENAIKAN harga BBM bersubsidi, memang belum diputuskan pemerintah pusat. Namun munculnya aksi ambil untung menjelang kenaikan harga bahan bakar dengan cara menimbun, mulai dikhawatirkan. Polisi pun mengambil langkah cepat dengan menutup celah terjadinya penimbunan melalui pangkalan dan SPBU. Upaya menutup celah penimbunan ini menurut Kapolres Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko, dilakukan dengan pengawasan tertutup. Bersambung ke hal 5

Menurut Bupati Loteng, hal tersebut (pemanggilan,red) merupakan hal yang biasa dalam proses penyelidikan sebuah kasus. Sehingga, semestinya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan. Lagi pula, pihak Kejagung melakukan pemanggilan, hanya untuk klarifikasi atas beberapa persoalan menyangkut hasil penyelidikan yang dilakukan. Ia menjelaskan, saat

ini pihak Kejagung tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan kredit macet di salah satu bank. Kasus tersebut melibatkan beberapa perusahaan berskala nasional. Pihak Kejagung kemudian berencana memanggil Bupati Loteng, karena dari hasil penyelidikan yang dilakukan ternyata perusahaan-perusahaan tersebut berencana akan melakukan investasi di Loteng. Bersambung ke hal 5

H. M. Suhaili FT

Kapuspenkum : Bupati Loteng Penyidik akan Penyidik Akan Diharapkan Kooperatif Uji LabKonstruksi Uji Konstruksi Terminal Haji Terminal HajiBIL BIL Kami tentu berharap agar yang bersangkutan kooperatif, apalagi kasus ini sudah masuk ke penyidikan

Kurnianto Purwoko (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Setia Untung Arimuladi

Kelainan Bawaan

Tidak ada dana yang masuk ke (rekening) saya. Kalau memang benar, pasti saya sudah kaya sekarang

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Rencana pemanggilan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus kredit macet yang melibatkan sejumlah perusahaan asal Surabaya yang kini tengah diselidiki, ditanggapi santai Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili F.T. Orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini pun mengaku siap dan tidak akan gentar dipanggil Kejagung. Penegasan tersebut disampaikan H.M. Suhaili, FT., saat dikonfirmasi wartawan usai senam pagi bersama di Bencingah Agung Praya, Jumat (7/6) pagi kemarin.

PIHAK Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan rencana pemeriksaan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT akan berlangsung di Kejaksaan Tinggi NTB. Karena pemanggilan pertama tidak hadir, pada agenda pemeriksaan kedua ini bupati diharapkan kooperatif, terkait aliran dana dari Bank Jabar dan Banten (BJB) Cabang Surabaya. Permintaan itu disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi, SH, MH menjawab Suara NTB, Jumat (7/6) kemarin, dengan harapan penyidikan kasus yang sudah menetapkan lima tersangka itu segera rampung. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Untuk kedua kalinya, penyidik Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB turun lapangan. Bersama ahli konstruksi dari Universitas Mataram (Unram), Jumat (7/6) siang kemarin, tim mengecek konstruksi gedung Terminal Haji senilai Rp 7,1 miliar itu. Kali ini pengecekan lebih detail, terkait struktur tulang konstruksi gedung. Informasinya, pengecekan struktur bangunan gedung Terminal Haji ini, dilanjutkan dengan mengambil sample konstruksi tulang besi. Sample ini kemudian akan diuji di laboratorium untuk memastikan spesifikasi tulang penyangga gedung yang dibangun di kompleks Bandara Internasional Lombok (BIL) itu. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SH membenarkan turunnya tim untuk cek fisik terbaru gedung terminal haji tersebut. ‘’Sampai sekarang masih berlangsung,’’ kata Nurodin kepada Suara NTB, sore kemarin. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

BELAKANGAN ini, temuan penderita hydrocephalus di NTB cenderung meningkat. Temuan tersebut hampir ditemukan di seluruh wilayah NTB. Kenapa di NTB banyak ditemukan penderita penyakit dengan kepala membesar? Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr. H. Mohammad Ismail yang dikonfirmasi JUmat (7/6) kemarin menyebutkan, hingga saat ini belum ada angka secara nasional tentang jumlah penderita hydrocephalus di Indonesia maupun di NTB. Pihaknya pun belum bisa melakukan estimasi jumlah hydrocephalus di NTB, Bersambung ke hal 5

Antisipasi Penimbunan

Disiapkan Sanksi Bagi SPBU Penyalur BBM Berlebihan

H. Mohammad Ismail (Suara NTB/nia)

Mataram (Suara NTB) Pertamina mengambil langkah antisipasi mencegah penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lapangan. Tidak menyentuh langsung kepada konsumen, tetapi SPBU penyalur sudah beri batasan untuk menyalurkan jatah yang diterimanya sesuai sasaran. Jika SPBU selaku eksekutor menyalurkan BBM secara berlebihan, Pertamina sudah menyiapkan sanksi. Demikian diungkapkan, Kepala Penjualan BBM, Pertamina Depo Ampenan, Edwin Nofiansyah dan Sales Executive, Galih Pra-

dipta dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/6) di Mataram. Langkah antisipasi itu dilakukan, untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM di lapangan, menyusul rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM. Sanksi ini, menurut Edwin berupa pengurangan jatah penyaluran sebesar 50 persen dari kuota biasanya. Diakui bahwa indikasi penimbunan BBM sudah terdeteksi di lapangan dalam beberapa waktu terakhir. ‘’Tapi memang sejauh ini belum menimbulkan over penyaluran,’’ katanya. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

ANTISIPASI - SPBU Karang Jangkong, menjadi salah satu pengisian bahan bakar jenis premium, solar dan pertamax di Kota Mataram. SPBU ini juga tidak luput dari pengawasan aparat untuk mengantisipasi penimbunan jelang kenaikan BBM.

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dua Tahun Lepas Antisipasi Penambahan Warga RENCANA relokasi yang dilakukan Pemkot Mataram terhadap sekitar 36 nelayan di Bagek Kembar Kelurahan Tanjung Karang nampaknya tinggal menunggu waktu. Namun demikian, Camat Sekarbela, Hariadi, S.IP mencoba mewantiwanti agar tidak ada penambahan warga lagi di daerah Bagek Kembar itu ketika akan direlokasi. Ditemui Jumat (7/6) kemarin, Hariadi menegaskan, setidaknya saat ini di pesisir Pantai Bagek Kembar itu bermukim sekitar 36 kepala keluarga (KK). Sebelumnya, (Suara NTB/smd) Hariadi dari data yang dimiliki pihak Kecamatan Sekarbela, jumlah yang ada hanya sebanyak 20 KK. “Kita mencoba antisipasi agar tidak tiba-tiba ada penambahan warga setelah mendengar akan adanya relokasi tersebut,” katanya. Atas dasar itulah, lanjut Camat Sekarbela tersebut pihaknya hingga saat ini belum melakukan sosialisasi kepada warga di Pantai Bagek Kembar. “Kita sengaja belum lakukan sosialisasi ke warga. Kita lihat dulu kesiapan tempat relokasinya,” imbuhnya. Mengenai warga yang mendiami pesisir Pantai Bagek Kembar itu, Hariadi menegaskan sebagian besar warga di daerah itu adalah pendatang. Bahkan ada juga warga yang berasal dari luar Kota Mataram seperti dari Kuripan Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya. “Awalnya kan hanya ada pondok kerakat, tapi lama-kelamaan pondok kerakat itu berubah menjadi pondok permanen,” jelasnya. Namun demikian, sebagai tahap awal, pihaknya tentu akan melakukan sosialisasi awal ke masyarakat Bagek Kembar. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah, agar jumlah warga yang ada sampai tiba waktu relokasi tetap seperti jumlah yang ada sekarang. “Kita sosialisasi agar tidak berkembang lagi,” cetusnya. Hariadi belum bisa memastikan kapan relokasi itu akan dilakukan. Yang jelas kata dia, relokasi itu akan dilakukan tahun ini sesuai dengan komitmen dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Rencananya, relokasi ke 36 KK warga Bagek kembar itu akan ditempatkan di satu lokasi. “Relokasi itu kita lakukan agar tidak terjadi masalah baik bagi pemerintah apalagi warga dalam kaitannya dengan bencana,” tandasnya. (smd)

Akhirnya Mataram Dapat Adipura Lagi Mataram (Suara NTB)Setelah dua tahun berturut-turut Trophy Adipura lepas dari genggaman, tahun 2013 ini dipastikan trophy bergengsi di bidang lingkungan hidup itu kembali diraih Kota Mataram untuk katagori kota sedang. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana setelah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jumat (7/6) kemarin. Surat dengan nomor : B6532/SES/LH/PPM/06/2013 perihal penghargaan Adipura Kencana dan Adipura tertanggal 5 Juni. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh diundang ke Istana Negara pada

10 Juni 2013 mendatang dan menerima trophy itu langsung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. “Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah yang mewakili NTB untuk meraih Adipura tahun

ini,” ucapnya. Mohan menyebutkan, pencapaian prestasi bidang lingkungan hidup ini tentunya tidak hanya menjadi kebanggaan Pemkot Mataram saja, namun merupakan ke-

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) 2013, beberapa sekolah bekas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akan kembali dilakukan secara reguler penerimaan siswa baru akan dilakukan bersamaan dengan PPDB online, sama seperti sekolah umum lainnya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Mataram Fatwir Uzali Jumat (7/6) kemarin menyebutkan, pada penerimaan siswa baru Juni mendatang posisi sekolah eks RSBI sama dengan sekolah reguler lainnya. Baik secara jadwal maupun sistem (Suara NTB/nia) penerimaan siswa baru yang Fatwir Uzali akan dilakukan secara online. “Tahun lalu kita diberikan keleluasaan untuk menerima siswa lebih awal dari sekolah lain tapi tahun ini jadwalnya akan tetap seperti sekolah reguler,” terang Fatwir. Sehubungan dengan penerimaan siswa baru tahun 2013 ini, Fatwir menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan sekolah reguler lain, mengingat saat ini eks RSBI sudah berubah menjadi sekolah biasa. Namun menurutnya, sekolah eks RSBI tetap mempertahankan kualitas, dengan mempergunakan managemen dan pedoman RSBI. “Karena dengan menggunakan managemen RSBI ini sekolah betul-betul optimal melaksanakan proses belajar mengajar,” terangnya. Fatwir berharap pemerintah dapat memperhatikan sekolah-sekolah eks RSBI ke depannya. Hal ini mengingat sejauh ini sekolah-sekolah eks RSBI sudah menghasilkan output yang luar biasa. Oleh karea itu perlu diulas kembali agar menjadi perhatian pemerintah baik provinsi atau kabuaten/kota. (nia)

ong di masing-masing kelurahan dalam hal menjaga kebersihan juga patut mendapat perhatian. “Kami atas nama Pemkot Mataram mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada masyarakat yang telah ikut menjaga kebersihan lingkungan. Ke depan, tentunya prestasi ini bisa ditingkatkan dan berusaha mempertahankan prestasi yang kita raih ini,” pungkas Mohan. (smd)

Mantan Rektor IAIN Minta Pejabat Kemenag Diseret

(Suara NTB/smd)

Dilakukan Secara Reguler

banggaan seluruh masyarakat Kota Mataram. Menurutnya, keberhasilan ini tidak bisa lepas dari peran serta dan partisipasi aktif semua pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan. Disamping itu, kembali diraihnya prestasi bergengsi ini juga berkat gerakan yang diterapkan Walikota Mataram di bidang Kebersihan seperti program LISAN dan keberadaan Bank Sampah. Selain itu, budaya gotong roy-

TATA - Setelah putusnya kontrak kerjasama dengan PT. Gunung Lawoe Mercu Buana, Pemkot Mataram berencana akan membangun sendiri kawasan eks Pelabuhan Ampenan. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan menata keberadaan PKL di daerah itu.

”Pembersihan” Eks Pelabuhan Ampenan Tunggu SK Tim Mataram (Suara NTB) Rencana “pembersihan” terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi tempat mesum di eks Pelabuhan Ampenan nampaknya akan segera terlaksana dalam waktu dekat itu. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (7/6) kemarin mengatakan, kegiatan itu tinggal menunggu keluarnya SK untuk tim revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan. Mohan menegaskan, setelah terbentuknya tim dan keluarnya SK terkait tim revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan, maka intervensi teknis baru akan dibicarakan. “Yang jelas sasaran kita adalah lapak-lapak PKL yang nantinya akan ditata ulang. Lapaklapak yang ada sekarang akan dibongkar,” tegasnya. Terkait pembentukan tim revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan, menurut dia, memang harus ada bentuk intervensi yang dilakukan Pemkot Mataram. Hal itu tentunya

ada kaitannya dengan diputusnya kontrak kerjasama dengan PT. Gunung Lawoe Mercu Buana. “Intervensi pemerintah itu harus ada,” cetusnya. Mengenai revitalisasi yang dimaksudkan, Mohan menambahkan bahwa penataan Ampenan tidak hanya sebatas eks Pelabuhan Ampenan semata. Menurutnya, penataan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Kali Jangkuk, Jalan Pabean hingga ke eks Pelabuhan Ampenan. Khusus untuk Jalan Pabean, lanjut dia, lokasi tersebut akan ditata kembali guna menghidupkan predikat sebagai kawasan kota tua. Untuk menata Jalan Pabean sebagai kota tua, Pemkot Mataram mendapat bantuan dari salah satu komunitas yang peduli terhadap peninggalan sejarah. Konon, komunitas tersebut dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). “Mereka akan membantu kita mengecat Jalan Pabean, sehingga

kota tuanya semakin nampak,” tandasnya. Seperti diketahui, setelah putusnya kerjasama antara Pemkot Mataram dengan PT. Gunung Lawoe Mercu Buana, Pemkot Mataram mengambil langkah cepat terkait pengembangan eks Pelabuhan Ampenan itu. Rencananya, Pemkot Mataram akan membangun sendiri akwasan itu melalui APBD Kota Mataram yang konon mencapai Rp 2,8 miliar. Sementara itu, pantauan Suara NTB terkait aktivitas masyarakat di eks Pelabuhan Ampenan itu dilakukan pada malam hari. Pada siang harinya, aktivitas masyarakat masih biasa-biasa saja bahkan terlihat sepi. Hanya ada beberapa PKL yang berjualan. Namun, aktivitas di eks Pelabuhan Ampenan itu mulai berubah ketika malam hari. Berbagai aktivitas disinyalir ada di sana, mulai dari peredaran minuman keras, narkoba, hingga diduga menjadi areal mesum. (smd)

Amankan Koral dan Ikan

Dinas PKP Kota Mataram Bentuk Tim Mataram (Suara NTB) Tidak ingin kecolongan seperti daerah lain yang koral lautnya diduga diambil secara ilegal, bahkan diekspor ke luar negeri, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram mengambil langkah antisipasi. Meskipun panjang pantai Kota Mataram hanya sekitar sembilan kilometer. Untuk mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) hayati kelautan di perairan Kota Mataram, Dinas PKP telah membentuk tim. Demikian dikatakan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. L. Mazhuriadi menjawab Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Jumat (7/6) kemarin. Bahkan, lanjutnya, tim ini sudah lama terbentuk. Selain tim pengamanan tersebut, adapula kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas). Sebab, menurut dia, berbicara kekayaan laut, tidak hanya berbicara masalah karang tapi masalah kekayaan alam hayati di laut. ‘’Jadi karang termasuk salah satu di dalamnya,’’ cetusnya. Disamping karang, demikian Mazhuriadi, sumber daya alam hayati lainnya yang juga butuh pengawasan, adalah ikan. Pengamanan ini sudah menjadi program rutin di bidang pengawasan sumber daya alam hayati kelautan.

‘’Kita punya tim. Tim ini bergerak secara terjadwal di samping insidentil,’’ ujarnya. Sementara itu Pokmaswas diberdayakan untuk membantu, termasuk membantu tim dalam rangka mengamankan sumber daya alam hayati kelautan. Bentuk pemberdayaan Pokmaswas ini, kata Mazhuriadi, antara lain pelatihan-pelatihan. Pihaknya juga membantu Pokmaswas dalam bentuk sarana seperti perahu. Sarana ini, disamping digunakan untuk mencari nafkah, juga digunakan untuk membantu pada upaya-upaya untuk mengamankan SDA hayati keautan. Ia mengakui, bahwa yang membutuhkan pengawasan ketat saat ini adalah karang dan ikan. Tetapi yang sering terjadi, banyak juga nelayan andon atau nelayan dari luar Kota Mataram yang menangkap ikan di perairan Kota Mataram. ‘’Ini juga menjadi bagian dari tugas kita untuk mengamankan,’’ ujarnya. Namun demikian, tegasnya, di wilayah perairan Kota Mataram hingga saat ini belum ada indikasi pengambilan karang untuk keperluan komersil seperti yang terjadi di daerah lain. ‘’Yang paling sering terjadi adalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Ini yang kita minimalisasi,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Merasa tidak adil dengan proses hukum yang dijalaninya, mantan rektor IAIN Mataram Prof. Lukmanul Hakim menyebut seharusnya ada pihak lain bertanggungjawab, terkait kasus pembangunan gedung baru IAIN di Jempong. Karena gedung itu bisa dibangun tidak lepas dari persetujuan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) RI, untuk dikerjakan melalui proses Penunjukan Langsung (PL). Melalui kuasa hukumnya Surya Hadi, SH, sejak awal Lukman berharap tidak hanya dia dan Asnawi yang harus bertanggungjawab di meja hijau, atas kerugian negara versi penyidik Polda NTB senilai Rp 1,9 miliar dari pembangunan gedung itu. “Ini kan delik penyertaan. Klien saya bisa melaksanakan proyek ini karena petunjuk dari Kemenag yang menyetujui PL. Artinya, pejabat yang menandatangani persetujuan itu pun mestinya bertanggungjawab juga,” tegas Surya Hadi kepada Suara NTB, Jumat kemarin. Dijelaskan Surya, peran Lukman saat menjabat rektor medio 2006 lalu, meminta persetujuan pejabat Kemenag untuk PL dengan alasan me-

pet waktu karena akhir tahun dan proyek harus segera dilaksanakan. Atas dasar kepentingan yang lebih banyak, yakni terkait overkapasitas mahasiswa di gedung lama dan penambahan program studi baru, sehingga kebutuhan akan gedung baru sangat diperlukan. Civitas IAIN saat itu, lanjutnya, khawatir jika proyek tidak segera dilaksanakan, uang akan ditarik lagi ke pusat. “Dengan berbagai pertimbangan itu, dikirimlah surat usulan PL dengan menunjuk PT Rekajaya Pratama sebagai pelaksana. Pihak pusat pun menyetujui PL itu melalui surat resmi. Logikanya, kalau persetujuan PL tidak turun dari Sekjen Kemenag, maka proyek ini tidak akan jalan. Mana berani rektor melaksanakan tanpa itu (surat persetujuan, red),” tegasnya. Jika alasan penyidik bahwa sekjen saat itu hanya sifatnya administrasi, maka argumentasinya, bahwa setiap pelanggaran administrasi yang bisa menimbulkan pidana, maka harus diproses hukum. “Orang yang tahu tindak pidana saja bisa diproses hukum kalau tidak melapor ke aparat. Apalagi ini jelas perbuatannya,” ujar Surya. (ars)

Mataram Gagal WTP

Dewan Minta BLUD RSM ’’Clear’’ dalam Dua Bulan Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., meminta kepada Pemkot Mataram, khususnya Direktur RSUD Kota Mataram (RSM) supaya persoalan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) segera clear dalam dua bulan mendatang. Sebab, seperti diketahui, hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan NTB menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi hambatan Kota Mataram gagal meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), adalah penerapan BLUD di RSM. ‘’Begitu saya dapat info soal itu, saya langsung telpon pak sekda dan Dirut RSM. Saat itu, baik sekda maupun Dirut RSM menyampaikan bahwa mereka akan segera melakukan evaluasi terkait sistem yang harus dibangun disana,’’ terang Didi kepada Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Jumat (7/ 6) kemarin. Menurut dia, ada satu hal yang membuat ada langkah-langkah penyesuaian karena terbentuknya BLUD itu. Selain itu, regulasi terkait itu juga belum sempurna dikuasai. Oleh karena itu setelah evaluasi barulah dilakukan langkah-langkah perbaikan. Perbaikan itu, kata politisi Partai Golkar ini, tentu saja secara menyeluruh dan sistemik. Apa yang menjadi catatan BPK harus betul-betul menjadi perhatian. Sebab, kepentingan Pemkot Mataram tidak hanya bagaimana mengejar predikat hasil audit yang baik, namun include di dalamnya bagaimana Pemkot Mataram menghadirkan rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang dibarengi sistem yang terbaik. ‘’Saya kira dengan langkahlangkah secara sistemik, menyeluruh, terpadu dan fokus membenahi secara keseluruhan, mudah-mudahan ke depan kita berharap rumah sakit kita leb-

(Suara NTB/fit)

H. Didi Sumardi

ih baik. Dewan, sambung dia, sangat memahami apabila BLUD masih menjadi sandungan Kota Mataram mencapai opini WTP. Sebab, manajemen rumah sakit tidak sama seperti manajemen pada SKPD lain. ‘’Menangani anak sekolah dengan menangani orang koma, itu berbeda. karena itu membutuhkan kecepatan. Itulah makanya diterapkan BLUD,’’ ucapnya. Artinya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada RSM untuk mengelola segala sumber daya yang dimiliki sehingga profesionalisme bisa dilakukan secara cepat. RSM, sambung dia, jelas tidak bisa disamakan dengan SKPD lain. RSM tidak membutuhkan birokrasi sebagaimana SKPD yang lain. Yang penting profesionalisme pengelolaan dan pelayanan berujung pada bagaimana tugas-tugas pelayanan yang dilakukan para medis nyaman dan memuaskan. ‘’Tidak harus menunggu lamalama. Bila perlu sebulan dua bulan ini harus menunjukkan performa yang lebih baik dari itu. Jangan menunggu sampai tahun depan. Kita harapkan kalau bisa tentukan targetnya, apakah dalam dua bulan ini atau paling lama tiga bulan kita berharap bisa clear,’’ demikian Didi. (fit)


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

Halaman 3

Bandar Internasional SINYALEMEN bandar internasional akan diarahkan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai terlihat. Hal ini dapat dibaca dari pernyataan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, yang menguatkan indikasi, jika KLU calon kuat destinasi mega proyek Bandar Kayangan oleh Bappenas. “Pejabat di pusat dan kita di daerah sudah menyusun bahan untuk dipresentasikan ke Presiden. Harapan kita, setelah Pak Presiden melihat materi yang kita ajukan, akan segera (Suara NTB/dok) terbit Surat Keputusan Presiden H. Djohan Sjamsu yang menetapkan daerah kita sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ungkapnya, Jumat (7/6). Bupati mengisyaratkan akan berusaha keras untuk melobi ke pusat terkait wacana Bandar Internasional itu. Masyarakat KLU pun berharap, jabatan politik Bupati selaku Ketua DPC Partai Demokrat KLU akan memuluskan langkah lobi ke istana negara hingga proyek ini turun ke KLU. Pemda KLU sejak tahun lalu sudah berupaya menggiring opini agar proyek triliunan rupiah ini mampir ke Paer Dayan Gunung. Di mana, Pemda telah melakukan kajian bersama intansi terkait, dan mengkaji potensi lahan yang tersedia. Lebih jauh, wacana Bandar Kayangan akan mengarah ke KLU sudah mulai diindikasikan Bupati. Di mana baru-baru ini, ia menginstruksikan aparaturnya untuk menyediakan lahan 10 hektar guna membangun Sekolah Politeknik. “Kita ingin ada sekolah Politeknik Negeri ada di KLU. Kalau tidak bisa langsung negeri, kita awali dulu dengan sekolah swasta. Saya sudah minta siapkan 10 hektar lahan di Kecamatan Kayangan untuk sekolah ini,” ujarnya. Bupati enggan mengakui Sekolah Politeknik ini sebagai lampu hijau kehadiran Bandar Kayangan. Namun demikian, ia juga mengharapkan agar opini yang dibentuk media turut mempengaruhi kebijakan di pusat. Meski pada akhirnya mega proyek tidak mengalir ke KLU, namun kehadiran Sekolah Politeknik diharapkan dapat berdampak positif dalam mendukung dunia pendidikan KLU dan NTB umumnya, sehingga lahir kader-kader KLU yang mampu bersaing dengan SDM luar daerah. (ari)

Antisipasi Pendatang Gelap

Satpol PP Segera Gelar Operasi KTP Praya (Suara NTB) Mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini terbilang cukup tinggi. Terlebih dengan mulai adanya Bandara Internasional Lombok (BIL) serta perkembangan wilayah yang cukup pesat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat, berupa pendatang gelap. Mengantisipasi hal tersebut, Sat Pol PP Loteng tengah menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya melalui kegiatan operasi KTP, khusus kepada pendatang dan penduduk luar wilayah. “Dalam beberapa hari ke depan, kegiatan ini (operasi KTP, red) akan mulai kita gelar,” ungkap Sekretaris Sat Pol PP Loteng, Drs. Khalid Ibrahim, Jumat (7/6). Saat ini, pihaknya tinggal menunggu perintah dan petunjuk teknis dari pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan operasi itu nantinya. Sasaran operasi adalah hotel-hotel, wisma sampai kos-kosan. Termasuk hotel dan penginapan yang ada di kawasan wisata yang ada. Bahkan kalau kemudian ada kediaman yang dijadikan tempat penginapan yang bersifat sementara juga akan tetap dirazia. “Intinya semua fasilitas yang bisa dijadikan sarana penginapan akan jadi sasaran operasi. Tidak peduli apakah itu rumah pribadi atau memang penginapan yang bersifat komersil,” tegasnya. Antisipasi pendatang gelap ini penting dilakukan, selain sebagai cipta kondisi sekaligus mengantisipasi masuknya pedatang yang punya niatan yang tidak baik, seperti teroris dan sebagainya. Jika ini sudah dilakukan, situasi kamtibmas di tengah masyarakat benar-benar terjaga. Apalagi, Loteng saat ini sudah menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan adanya dukungan masyarakat. Paling tidak segera melapor kalau kemudian menemukan ada pendatang baru yang tidak jelas identitas masuk ke wilayahnya. Mengingat, yang paling tahu persis kondisi di bawah adalah masyarakat itu sendiri. (kir)

Pelabuhan Bangsal akan Dikemas Satu Pungutan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih disibukkan dengan upaya pengaturan ulang pungutan-pungutan resmi di seputaran Pelabuhan Bangsal. Betapa tidak, sejak dulu hingga kini, penarikan retribusi di pintu masuk objek wisata 3 Gili itu masih amburadul dan lebih didominasi oleh Koperasi Karya Bahari (KKB). Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi (Dishubparkominfo) KLU, Sinar Wugiyarno, SH., usai pengukuhan PPID di Aula Kantor Bupati, Jumat (7/6), mengungkapkan adanya keinginan pemerintah untuk mengatur ulang sistem penarikan retribusi di Bangsal. Di pintu masuk objek wisata itu, lanjutnya, penarikan retribusi mencakup parkir, pass masuk, tiket boat maupun retribusi lainnya. Hanya saja, retribusi itu sejauh ini ditarik terpisah oleh masyarakat, sebut saja, Koperasi Karya Bahari (KKB) yang menarik ongkos tiket. “Sudah dibahas dengan Pak Bupati. Dalam rangka penertiban pelabuhan Bangsal, kita akan membuat 1 pungutan saja, untuk tarif/ongkos boat, retribusi parkir, maupun retribusi masuk ke objek wisata,” jelasnya. Sinar Wugiyarno belum dapat menyebutkan total nominal dari jasa retribusi yang terintegrasi tersebut. Sebagai gambaran, tarif boat tradisional yang ditarik oleh KKB per penumpang sebesar Rp 10 ribu ke Gili Trawangan, dan di bawah harga tersebut untuk dua gili lain, Meno dan Air. Sementara untuk tarif parkir sepeda motor, sebagian pemilik lahan di Bangsal memungut tarif yang berbeda, namun rata-rata di kisaran Rp 5.000,- per motor per hari. Belum lagi dari Perda Retribusi yang mengatur tentang pass masuk ke objek wisata, Pemda juga menyelipkan biaya yang umumnya ditarik saat pembelian tiket boat. Persoalan Bangsal kata dia, sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda KLU. Terlebih melihat aktivitas masyarakat maupun Koperasi yang enggan melepas objek ekonomi di Bangsal. Sinar menyangkal jika deregulasi retribusi ini seTanjung (Suara NTB) bagai upaya mengambil alih Bupati Kabupaten Lombok objek pungutan dari pemerUtara, H. Djohan Sjamsu, SH., intah untuk dikelola langJumat (7/6), mengukuhkan Pesung oleh petugas pemerinjabat Pengelola Informasi Daertah. Sinar menjelaskan, ah (PPID). Dari 4 wilayah kerja Pemda KLU dalam impleAIPD (Australian Indonesia mentasi satu pungutan akan Partnership for Descentralitamelibatkan masyarakat setion) wilayah NTB dalam pentempat. “Tujuan dibuatnya dampingan PPID, KLU merupa1 pungutan ini, sematakan kabupaten pertama yang mata untuk mencapai konmengukuhkan PPID-nya. Sedisi daerah yang aman, dan dangkan tiga kabupaten lainmenghindari pungutannya, yakni, Kabupaten Bima, pungutan yang tidak laDompu dan Lombok Barat, zim,” tandasnya. (ari) masih dalam proses.

(Suara NTB/ars)

MASIH DIBANGUN - Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional NTB di Lombok Tengah masih dalam proses pembangunan. Ratusan praja yang menuntut ilmu di pusat pendidikan ini untuk sementara masih menumpang di kampus eks APDN Mataram atau di Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan NTB.

Relokasi Pedagang di Pantai Kuta

Bupati Minta Disbudpar Loteng Serius

Praya (Suara NTB) Rencana penataan sekaligus relokasi para pedagang yang ada di kawasan roi pantai sepanjang Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) belum terlaksana. Bahkan rencana relokasi sudah beberapa kali tertunda dengan berbagai alasan. Terkait ketidakpastian tersebut, Bupati Loteng pun meminta instansi terkait bisa lebih serius, sehingga rencana tersebut segera terealisasi. “Paling lambat pada saat perayaan lebaran mendatang, penataan kawasan roi pantai sudah harus dilakukan,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, ketika dikonfirmasi usai senam pagi di Bencingah Agung Praya, Jumat (7/6). Namun, sebelum itu, ia

memerintahkan kepada instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan pasar seni yang akan dijadikan tempat relokasi para pedagang di kawasan roi pantai segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai. Dalam hal ini, pihaknya tidak

Warga Keluhkan Pembuatan Sertifikat Tanah di BPN Lobar Giri Menang (Suara NTB) Warga desa di Labuapi mengeluhkan lambannya pembuatan sertifikat tanah melalui Program Nasional Agraria (Prona) oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, sejak 2011 lalu diajukan pembuatannya hingga kini belum satu pun sertifikat rampung. Warga sering kali mendatangi Kantor BPN, namun tak ada hasilnya. “Sertifikat program prona dan larasita yang diajukan warga Labuapi di BPN Lobar tidak bisa jadi dari tahun 2011 lalu sampai sekarang. Setiap sekali seminggu kadangkadang dua minggu sekali saya sambangin ke BPN. Namun belum ada kejelasan dari BPN,” ungkap Kades Labuapi, Fathurrahman, Jumat (7/6). Dikatakan, pengajuan sertifikat prona Desa Labuapi sendiri atas penetapan BPN sesuai usulan desa untuk program Prona. Warga pun mengajukan pembuatan sertifikat itu ke BPN, untuk bisa segera diselesaikan. Namun harapan

warga masih belum terwujud, karena proses pembuatan belum selesai di BPN. Sebagai kades, ujarnya, dirinya mengaku lelah mengurus sertifikat lahan di BPN Lobar. Alasannya, setiap ke Kantor BPN tidak ada hasil yang diperoleh. Sementara itu, Kepala BPN Lobar Puji Dipo Utomo saat dikonfirmasi, menjelaskan, proses pembuatan sertifikat membutuhkan waktu selama 120 hari hingga enam bulan. ‘’Jika ada keterlambatan pengurusan sertifikat ini biasanya disebabkan kesalahan luas yang ekstrem. Misalnya dalam pengajuan luasnya 50 are tetapi ketika diukur 70-80 are. Sehingga harus ada pernyataan perbanding batas. Atau mungkin malah kekurangan. Apabila sudah lengkap pasti jadi,” jelasnya. Untuk masalah ini, dia berharap kepada kades untuk menyerahkan namanama warga yang proses pembuatan sertifikatnya dari 2011 hingga sekarang belum jadi agar bisa diklarifikasi apa permasalahannya dan bisa dilacak berkasnya sudah sampai di mana. (her)

ingin para pedagang di kawasan roi pantai direlokasi ke tempat yang baru, tapi belum sepenuhnya selesai. Terkait persoalan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, menegaskan fokus perhatian pihaknya saat ini ad-

alah menyelesaikan penataan Pasar Seni Kuta. Setelah itu, berbicara mengenai relokasi pedagang yang ada di kawasan roi pantai. ‘’Tinggal sekarang kesiapan lokasi relokasi saja yang jadi kendala,’’ ujarnya. Untuk itu, mulai minggu depan penataan pasar seni akan dilanjutkan. Termasuk menyiapkan fasilitas pendukung berupa air dan listrik dan penambahan lokasi berjualan. Apalagi, ujarnya, beberapa perusahaan berskala nasional berniat membuka stand di pasar seni.

Tidak hanya itu, lanjutnya, akan ada juga penambahan area bermain keluarga. Harapannya, di lokasi pasar seni tersebut nantinya, pengunjung terutama wisatawan tidak hanya bisa menikmati kuliner khas Lombok serta membeli souvenir, tapi bisa menikmati arena bermain. Melengkapi fasilitas-fasilitas tersebut, pihaknya sudah menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp 4,7 miliar. Besaran dana tersebut diperoleh dari hasil sumbangan beberapa perusahan, termasuk dari anggaran daerah. (kir)

Maju di Pilkada Lobar

Sajim Sastrawan Tunggu Hasil Konvensi Kerakyatan Mataram (Suara NTB) Maju di Pilkada Lombok Barat (Lobar) tidak masalah bagi Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH. Dirinya siap maju di Pilkada Lobar, baik sebagai calon bupati dan wakil, jika rakyat menghendaki. Namun dirinya, masih menunggu hasil konvensi kerakyatan yang akan digelar dalam waktu dekat di Lobar. ‘’Kalau secara pribadi, saya siap. Sebagai bupati atau wakil tidak ada masalah bagi saya. Asalkan itu hasil konvensi kerakyatan,’’ ungkap Sajim Sastrawan yang juga Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB ini saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (7/6). Menurutnya, elemen masyarakat Lobar, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi hingga partai politik (parpol) akan menggelar konvensi kerakyatan. Konvensi ini, lanjutnya, mengundang seluruh figur yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada Lobar untuk menyampaikan visi dan misi membangun Lobar. Hasil konvensi ini, ujarnya, menjadi rujukan bagi parpol dalam menentukan siapa figur yang akan maju sebagai bupati atau wakil bupati. Apakah figur tersebut memiliki kapasitas sumber daya manusia (SDM) memadai dan mampu melihat berbagai tantangan Lobar di masa mendatang. Se-

(Suara NTB/dok)

H. L. Sajim Sastrawan

mua ini menjadi bahan referensi bagi panelis di Konvensi Kerakyatan menentukan siapa yang layak memimpin Lobar untuk lima tahun ke depan. Dari konvensi kerakyatan ini, harapnya, akan mampu melahirkan calon-calon pemimpin Lobar berkualitas ke depan dan mampu memahami berbagai bentuk tantangan, seperti masalah pemerintahan, sosial ekonomi, budaya dan keamanan. Artinya, kalau figur bersangkutan mampu menjawab tantangan dalam membangun Lobar, maka harus didorong menjadi pemimpin Lobar. Dalam hal ini, lanjut Sajim, dirinya mengingatkan pada figur-figur yang ingin maju mencalonkan diri harus sadar den-

gan kapasitas masing-masing dan tidak mengedepankan ego, bahwa dirinya mampu memimpin sebuah daerah, jika dipilih rakyat. Untuk itu, lanjutnya, melalui konvensi kerakyatan yang akan digelar minggu depan tersebut, seluruh figur yang akan maju di Pilkada Lobar diharapkan bisa ikut. Dari konvensi ini, figur bersangkutan membuktikan kapasitas dirinya, jika layak memimpin Lobar. ‘’Adanya konvensi kerakyatan ini, kami ingin Lobar bisa menjadi barometer pilkada di NTB. Terutama dalam mencari figur-figur yang akan memimpin daerah ke depan,’’ ujarnya. Pada bagian lain, Sajim mengingatkan, jika banyaknya parpol yang mendukung tidak menjadi jaminan pasangan calon kepala daerah bisa memenangkan pilkada. Dicontohkannya, pasangan Ali Bin Dachlan dan Haerul Warisin (Alkhaer) yang maju melalui calon perorangan di Pilkada Lombok Timur (Lotim) mampu mendapat suara terbanyak di Lotim. Begitu juga di Lobar, meski ada kandidat yang didukung banyak parpol, tapi tidak mendapat dukungan rakyat, maka dukungan tersebut tidak ada gunanya. ‘’Banyak sedikitnya parpol tidak menjadi ukuran. Tanpa parpol, orang mampu menjadi pemimpin daerah,’’ terangnya. (ham)

Kasus Dugaan Penjualan Aset di Jagaraga Segera Dinaikkan ke Penyidikan Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat (Lobar) terus bergerak menyelidiki kasus dugaan penjualan aset di Jagaraga Lobar. Polres terus mengumpulkan bukti-bukti dan berbagai dokumen pendukung dengan meminta keterangan saksi-saksi dari pihak pembeli, dalam hal ini masyarakat dan Kantor Aset. Alhasil, Polres Lobar sudah memastikan 90 persen kasus itu sudah lengkap. Artinya, kasus itu akan segera ditingkatkan ke penyidikan. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lobar Iptu Windy Tjahyadi, SE, di Polres Lobar, Jumat (5/5). Se-

lain itu, lanjutnya, Polres Lobar mengaku sudah mengantongi sejumlah nama calon tersangka yang sebagian besar berasal dari jajaran Pemerintah Lobar. Dari bukti kuitansi yang berhasil dikumpulkan ditemukan bukti keterlibatan pihak Kepala Kantor Aset dalam kasus ini. Dari bukti kuitansi itu, Kepala Kantor Aset menerima ratusan juta hasil dari penjualan aset tersebut. “90 persen lebih berkas kasus ini berhasil dikumpulkan, setelah itu kasus ini akan dinaikkan ke penyidikan,” terangnya. Ia menambahkan, jika dokumen kasus ini telah lengkap

dan final, pihaknya akan menggelar perkara untuk meningkatkan status oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini. Di tempat terpisah, anggota Komisi I DPRD Lobar, H. Helmi menegaskan, persoalan aset harus diusut tuntas aparat terkait karena sudah lama terbengkalai. Berdasarkan laporan diterimanya, sebanyak 240 lebih sertifikat tanah yang dibuat Pemda diprotes warga yang mengaku memiliki hak ulayat tanah itu. “Itu kan pemda mengklaim tanah warga,” kritiknya. Ia juga menyayangkan lambannya polisi mengusut kasus yang dinilai merugikan masyarakat tersebut. ‘’Per-

Bupati Kukuhkan PPID KLU Bupati KLU menyikapi terbentuknya PPID meminta kepada pejabat yang bercokol di PPID agar pemenuhan informasi publik lebih terjamin. Tidak saja pelayanan informasi mencerminkan transparansi pemerintah, namun lebih dari itu, pemenuhan informasi merupakan hak asasi masyarakat. “Kebutuhan informasi adalah hak asasi manusia sehingga harus dipenuhi. Peabat PPID ke depan juga harus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan informasi teknologi, sehing-

ga informasi dapat disebarluaskan,” ujarnya mengingatkan. Dalam pengukuhan yang berlangsung di Aula Bupati itu, Sekda KLU, H. Suardi, SH., didaulat sebagai atasan dalam PPID, Ketua dibebankan kepada Kadishubparkominfo KLU, H. Sinar Wugiyarno, SH., dan Sekretaris, Kabaghumas dan Protokol Setda KLU, Ihwan Budiman, M.Pd. Keseluruhan pejabat lingkup Setda dan SKPD Dishubparkominfo yang terlibat di PPID sebanyak 13 orang. Perwakilan Pattiro Cati (Pu-

sat Telaah dan Informasi Regional - Community Access to Information), Dodi, mengungkapkan pengukuhan PPID dibarengi dengan lokakarya sosialisasi Perbup PPID. Tuntutan implementasi UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), PPID sebagai salah satu instrumen diharapkan optimal. Di sejumlah kabupaten, perangkat PPID pembantu/SKPD yang menjadi support sistem PPID belum sepenuhnya ditetapkan. Termasuk di KLU. (ari)

soalan aset ini harus segera clear and clean. Clear and clean yang dimaksudkan,

baik dari sisi dokumen pencatatan dan kelengkapan lain,’’ tegasnya. (her)


SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Terima Penghargaan

Sumbawa Dinilai Berhasil Kembangkan Peternakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa baru saja menerima penghargaan “Adi Praja Satwa Sewaka” tahun 2013 untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Juara I tingkat Nasional untuk penghargaan “Indolivestock Services Award” tahun 2013 yang diserahkan oleh Menteri Pertanian Suswono. Sumbawa dinilai berhasil mengembangkan peternakan. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Peternakan, Ir. Syafruddin, Jumat (7/6), Pemkab memiliki komitmen dan program yang jelas dalam pengembangan ternak di daerah ini. Didukung tingginya angka partisipasi masyarakat. Dilihat pula dari bentuk kegiatan, seperti registrasi ternak. Secara ekonomi makro, peternakan juga cukup besar. Fasilitas umum untuk peternakan juga cukup baik. RPH, kantor UPT dan lain-lain. “PAD kita juga cukup besar, di atas 100 persen bahkan mendekati 200 persen,” jelasnya. Selain itu, kata Syafruddin, alokasi anggaran yang diberikan untuk peternakan juga cukup memadai. Segi investasi juga dinilai, meski belum begitu besar. Begitupun kalau dilihat dari dokumen pen-

dukung, cukup lengkap dan bagus. Terbukti semuanya, tidak hanya dalam retorika. Dalam bulan Juni 2013 ini, Pemkab Sumbawa memang memperoleh beberapa penghargaan. Sebelumnya, Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik menerima hasil pemeriksaan BPK RI dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB. Sebagaimana disampaikan Kasubag Humas, R. Rudi Yulianto, beberapa syarat yang telah dicapai Pemkab untuk memenuhi Opini WTP tersebut, antara lain meliputi Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengelolaan Aset yang tertib dan baik, Pengelolaan Kas secara transparansi, Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan penyampaian Laporan Keuangan kepada BPK RI secara tepat waktu. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh SKPD dan masyarakat Tana Samawa dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan akuntable. Setelah menerima opini

Gugatan Pilkada Kota Bima

Fersi Hadirkan 15 Saksi Kota Bima (Suara NTB) Sidang gugatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi dari termohon yakni kubu pasangan (Hj Ferra Amelia SE dan Drs HM Natsir). Rencananya, Senin KPU Kota Bima melalui tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga akan menghadirkan saksi tandingan. Salah seorang anggota tim JPN, Edi Tanto putra SH yang dikonfirmasi Jumat (7/6) mengatakan, dalam persidangan di MK, pihaknya sudah disuguhkan sejumlah saksi dari pemohon yakni tim pasangan Fersi. Jumlahnya sekitar 15 orang. Namun dari sejumlah saksi yang dihadirkan hanya beberapa orang saja yang keterangannya berkaitan dengan KPU Kota Bima. Sementara sisanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam Pilkada. Khusus untuk KPU, katanya, antara lain yang menjadi materi pemeriksaan yakni masalah DPT. Menurut saksi, DPT perbedaan jumlah pada DPT. “Selain itu masalah beberapa pelanggaran saja,” ujarnya. Selanjutnya, setelah pemeriksaan saksi dari pemohon, rencananya minggu depan tepatnya Senin pihaknya juga akan menghadirkan saksi sebanyak enam hingga tujuh orang. Sementara itu, untuk tim pasangan Bunda SusiRum (BARU), pada Rabu belum menghadirkan saksi. Tim pasangan BARU masih meminta waktu kepada hakim MK. Dihubungi terpisah, Ketua tim pasangan BARU, Drs. Ahmad mengatakan agenda sidang untuk pasangan BARU sudah berjalan sebanyak dua kali. Masing-masing pembacaan gugatan dan mendengarkan keterangan saksi, yang dilaksanakan pada hari Kamis (6/6) lalu. Selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada Senin mendatang. Ditanyai mengenai materi gugatan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pasangan BARU menyampaikan terkait tindakan nepotisme yang dilakukan oleh pasangan Qurma Manis. Di mana dalam UU dijelaskan, tidak boleh adanya nepotisme yakni keikutsertaan seorang kakak dan adik dalam Pilkada. “Kalau dilihat dari UU itu tentu melanggar,” katanya. Selanjutnya, materi gugatan lain yakni masalah pemilih di bawah umur. Tim pasangan mereka menemukan sejumlah bukti dan saksi terkait adanya indikasi pelanggaran tersebut. Sehingga dengan kondisi ini pihaknya merasa optimis akan memenangkan sengketa Pilkada ini. “Dengan materi yang kami ajukan kami optimis akan menang di MK,” katanya. (use)

Sumbawa Usulkan Kawasan Strategis Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah mengusulkan rencana strategis (renstra) sejumlah kawasan strategis Kabupaten. Salah satunya, kawasan Batu Bulan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru, kaitannya dengan pariwisata dan pendidikan. Serta kawasan lain yang berkaitan dengan pengembangan Teluk Santong, Moyo, Tambora (SAMOTA) di Sumbawa. “Yang kita usulkan kawasan strategis kabupaten. Ruas jalannya sudah ditentukan. Terutama yang ada kaitannya dengan Batu Bulan. Bagian dari renstra, pusat pertumbuhan interline-nya kaitannya dengan pariwisata, pendidikan. Kalau bisa didukung dari sisi pembiayaan. Asalkan bisa ditetapkan dulu sebagai kawasan strategis,” terang Kabid Sarana Bappeda Sumbawa, Prima Priyadi, S.T, Jumat (7/6). Selain itu, dukungan provinsi dan pusat juga diharapkan mendukung perluasan akses jalan untuk pengembangan program SAMOTA di Sumbawa. Melalui jalan lingkar utara, yang mestinya pula dijadikan kawasan strategis. Apalagi ada program Pemprov, “Tambora Menyapa Dunia” dua abad meletusnya gunung Tambora. Artinya, akses ke Tambora, juga mesti diperhatikan, melalui jalan lingkar utara, dari Ai Bari. “Membuat akses baru dari Ai Bari tembus Prajak, karena lebih dekat dan bisa langsung melihat Gunung Tambora. Lewat laut pun bisa dengan membangun dermaga penghubung Tambora ke Pulau Moyo. Kemarin, beberapa Kementerian, seperti Pariwisata, Bappenas, sudah meninjau lingkar utara,” jelasnya. Artinya, tambah Prima, tetap sebagai jalan Kabupaten. Namun sebagai bagian dari kawasan strategis yang pembiayaannya bisa diintervensi provinsi dan pusat. Dengan syarat ditetapkan dulu kawasannya. (arn)

(Suara NTB/dok)

GEMBALA - Penggembalaan sapi dan kerbau di Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai oleh pemerintah pusat memiliki infrastruktur dan sistem yang cukup memadai, sehingga Sumbawa memperoleh penghargaan khusus dari pusat. Populasi yang terus meningkat pun menjamin ketersediaan kebutuhan daging di NTB, dan bahkan dikirim ke luar daerah. Sapi dan kerbau di daerah itu tidak hanya untuk menyokong ketersediaan daging, tetapi juga untuk mengolah lahan pertanian, dan bahkan digunakan untuk tradisi barapan kebo, seperti yang dipersiapkan oleh kelompok peternak di KSB ini. WTP dari BPK RI, Rabu 5 Juni 2013 pada Indolivestock Expo & Forum bertempat di Nusa Dua, Bali, Bupati Sumbawa juga menerima penghargaan bidang pe-

ternakan. Berkat komitmen Pemkab terhadap pembangunan peternakan melalui kebijakan maupun regulasi yang mendukung sektor peternakan.

Kabupaten Sumbawa juga merupakan daerah yang memiliki perkembangan populasi ternak di atas rata-rata nasional, 17.5% per tahun dan memiliki

pola registrasi ternak yang baik sehingga mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengurangi ketergantungan daging dari luar negeri. Hal tersebut te-

lah menjadi percontohan bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia sehingga banyak yang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Sumbawa. (arn)

Mutasi Pejabat

Bupati Dompu Diteror Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengakui mendapat teror menjelang mutasi pejabat dilakukan. Bahkan istrinya yang tidak tahu soal pemerintahan juga ikut diteror. “Saya minta hari ini, jangan suruh orang mengirim SMS yang tidak-tidak ke saya. Karena sebelum saya ke sini (tempat mutasi), ada tujuh sampai delapan SMS yang saya terima. Bahkan istri saya yang tidak tahu apaapa, diteror juga,” ungkap H. Bambang M. Yasin dalam pidatonya pada acara pelantikan 105 pejabat di lingkup Pemkab Dompu, Jumat (7/6). Diakui H. Bambang, mutasi yang dilakukan kali ini sebagai kesempatan penyegaran di jajaran organisasi Pemda. Selain itu, untuk memberi kesempatan bagi pegawai yang sudah menunggu bertahun-tahun setelah surat persetujuannya (promosi) dikeluarkan. Karenanya pasti ada yang merasa puas dan kecewa terhadap mutasi. “Saya tidak akan mungkin memuaskan semua orang. Saya tidak akan bisa mengakomodir semua orang. Ada beberapa staf ahli Bupati dikembalikan ke beberapa posisi. Ada juga beberapa orang yang saling berganti

posisi. Paling tidak seperti kata orang, ada tempat basah, ada tempat yang kering dan ada tempat yang becek. Biar kita sama-sama rasakan. Tidak boleh hanya ada satu orang menikmati tempat tertentu. Yang lainya menangis di tempat kering,” tegasnya. H. Bambang menegaskan, ada 6.000 lebih PNS di lingkup Pemkab Dompu yang harus dipikirkan olehnya. Karenanya, ia meminta para pejabat dapat memakluminya. “Mungkin bapak-ibu hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga, saya memikirkan keadaan 6.000 orang itu. Kalaupun ada yang terpaksa kecewa, terpaksa bahagia, saya rasa itu suatu hal yang lumrah saja terjadi,” ungkapnya. Namun H. Bambang memastikan, posisi pejabat yang ada hasil kerja bareng antara dirinya, Sekda, Inspektorat dan pejabat BKD. Karenanya, ia minta agar tidak memunculkan perkiraan alasan lain selain

yang ada dalam diktum SK yaitu untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan Pemda dan untuk kepentingan daerah. Pejabat yang baru dimutasi, H. Bambang meminta bisa memberi jawaban atas harapan yang digantungkan masyarakat. Walaupun dirinya menyadari, mutasi selama ini tidak memberi sesuatu yang luar biasa. “Itulah alasan kenapa saya malas sekali melakukan mutasi-mutasi, roling, pergerakan di pemerintah daerah. Mudah-mudahan jumlah 105 orang tadi (dimutasi) akan memberi semangat baru dan bukan memberi harapan baru kepada masyarakat, tapi memberi hasil kerja baru kepada Kabupaten Dompu yang kita cintai,” katanya. Empat jebat eselon III yang dipromosi ke eselon IIb di antaranya Dra Hj Sri Suzana, MSI (Kadis Kebudayaan dan Pariwisata), Ir A Muis (Kadis PU), Muhammad, ST (Asisten III Setda Dompu), dan Drs H

(Suara NTB/ula)

LANTIK - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin saat melantik pejabat di lingkup Pemkab Dompu, Jumat (7/6). Chaerunnisa (Kepala Badan Kesbang Poldagri). Sementara eselon IIb yang digeser seperti Ir. Ruslan Kepala Dinas Pertanian menjadi Kepala Bappeda, Ir H Moh Rasyidin Suryadi, MSI Kepala Dinas PPKAD menjadi Kepala Dinas Peternakan, Ir H Moh Syaiful Kepala Bappeda menjadi staf ahli, Ir H Abdul Haris kepala BKP3 menjadi staf ahli, H Moh Syaiun, SH,

MSI kepala BKD menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Tajudin HIR, SH Kepala Bakesbang Poldagri menjadi Inspektur Inspektorat Dompu, Ir H Rusdin kepala Dinas PU menjadi Asisten 2, Ir H Husni Thamrin (Kepala BKP3), H Adil Paradi, MSI (Kepala BKD), Drs. H Abdul Gani menjadi Asisten 1 dan Ir H Fachrurrazi menjadi Kepala Dinas Pertanian Dompu. (ula)

KPU KSB Temukan Dukungan Fiktif Pemda Dompu Berhasil Calon DPD Telusuri Sisa Saldo Kas Taliwang (Suara NTB) Rupanya tak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa yang banyak menemukan dukungan fiktif calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pun menemukan hal yang sama. Berdasarkan hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan terhadap calon anggota DPD yang dilakukan KPU KSB, kebanyakan warga bersangkutan yang masuk dalam data dukungan masing-masing calon DPD mengaku merasa tidak pernah memberikan dukungannya. “Kami banyak memperoleh kasus seperti ini di lapangan. Yang bersangkutan tidak tahu kalau pernah merasa menyatakan dukungan terhadap salah satu calon DPD yang kita verifikasi,” jelas ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada media ini, Jum’at (7/6). Pada proses verifikasi faktual pesyaratan dukungan calon DPD kali ini, di KSB kebagian sebanyak 10 calon DPD yang dilakukan verifikasi. Keseluruhan calon tersebut, kata Khaeruddin tidak satu pun yang luput memberikan data fiktif dukungannya. “Semuanya calon DPD yang kita verifikasi itu, semuanya ada saja

(Suara NTB/bug)

Khaeurdin

daftar dukungannya yang fiktif,” tandasnya. Ia mencontohkan, terdapat satu calon DPD dari enam sampel dukungan yang diserahkan KPU provinsi untuk diverifikasi. Sebanyak lima di antaranya tidak mengaku pernah memberikan dukungan terhadap calon bersangkutan. Sementara pada calon lainnya, dari 66 sampel dukungan yang harus diverifikasi, hanya satu orang yang mengaku tidak mengetahui dirinya masuk dalam daftar dukungan. “Bagi yang merasa telah memberikan dukungan kami pun menyatakan memenuhi syarat (MS) sementara yang

merasa tidak pernah langsung kita berikan tanda tidak memenuhi syarat (TMS) dalam berkas dukungan calon DPD bersangkutan,” urai komisioner KPU dua periode ini. Meski menemukan adanya dukungan fiktif pada tiap daftar dukungan calon anggota DPD yang diverifikasi, KPU KSB hanya sebatas melakukan verifikasi lapangan semata. Sementara penentuan lolos tidaknya calon DPD atas persyaratan dukungannya tersebut menjadi kewajiban KPU Provinsi. “Hasil verifikasi yang kami laksanakan juga sudah kami serahkan ke (KPU) provinsi. Selanjutnya provinsi-lah yang menetapkan apakah calon bersangkutan memenuhi syarat atau tidak sebagai calon DPD pada Pemilu 2014 mendatang,” katanya. Sementara itu ditanya soal proses Daftar Calon Sementara (DCS) untuk calon legislatif? Khaeruddin mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun DCS untuk selanjutnya nanti diumumkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). “Kalau untuk Caleg sekarang kita sedang melakukan penyusunan DCSnya. Baru kemudian umumkan pada waktunya sesuai tahapan jadwal yang ditetapkan,” pungkasnya. (bug)

yang Hilang

Dompu (Suara NTB) Sisa saldo kas daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi pemicu laporan keuangan kabupaten Dompu mendapat disclaimer telah ditemukan. Dari Rp 4 miliar lebih saldo kas, yang berhasil ditemukan mencapai Rp 3 miliar lebih. Namun Pemda Dompu belum bisa memastikan, temuan ini bisa diterima BPK atau tidak, karena baru akan diserahkan. Inspektur Indpektorat Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI kepada Suara NTB sebelum dilantik menjadi Kepala Dinas PPKAD Dompu, Jumat (7/6), membenarkan telah menemukan sisa saldo kas daerah yang sebelumnya menjadi temuan BPK dalam laporan keuangan sehingga menjadikan Dompu diclaimer. Namun dirinya belum mau mengungkapkan karena harus dilaporkan dulu ke BPK. “Kita laporkan dulu ke BKP, apakah diterima atau tidak, itu tergantung BPK,” katanya. Dikatakan Muhibuddin, penyerahan laporan tanggapan kepada BPK akan diserahkan 11 Juni dan tim auditor BPK akan langsung mengeceknya pada 13 Juni

2013. “Kita rencananya akan menyampaikan ke BPK tanggal 11 Juni dan akan langsung dicek pada 13 Juni,” katanya. Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, sisa saldo kas daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tahun 2008 sebesar Rp 4 miliar lebih. Namun dalam perjalanannya hingga 2011 lalu, Dompu berhasil menemukan beberapa laporan sehingga tersisa hingga Rp 3,7 miliar. tetapi setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut telah ditemukan dan yang tersisa hanya Rp 600 juta. Terkait kasus pendataan aset yang menjadi masalah selama ini, Drs Muhibuddin juga mengungkapkan, pihaknya telah menindak lanjuti sesuai temuan BPK selama ini. Sementara untuk saran BPK terhadap laporan penggunaan anggaran di Setda Dompu sekitar Rp 600 juta tahun 2011 untuk pos belanja BBM agar ditelusuri lebih lanjut, Muhibuddin mengaku, telah ditelusuri oleh BPKP melalui audit investigasi. “Untuk belanja BBM itu telah ditindak lanjuti oleh BPKP melalui audit investigasnya,” katanya. (ula)

UPT Brang Lamar Ditargetkan Rampung Oktober Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek unit pemukiman transmigrasi (UPT) Brang Lamar di kecamatan Lunyuk yang sempat terkatung-katung akhirnya dilanjutkan kembali pengerjaaannya. Pelaksana proyek sudah mulai bekerja dan ditargetkan pada Oktober tahun ini sisa pengerjaan akan rampung.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Drs. Arif M.Si, Kamis (6/6), pelaksana proyek sudah ditentukan. Bahkan sudah mulai bekerja, meski frekuensinya masih sebatas survey dan pemetaan. Nilai proyek sekitar Rp 3 miliar dengan target fisik menyelesaikan 48 unit rumah

transmigrasi dan jamban keluarga yang tidak selesai dibangun oleh kontraktor sebelumnya. Selain tentunya membangun 52 unit rumah baru sehingga total ada 100 unit rumah, yang akan ditempati 80 KK dari dalam daerah dan 20 KK diambil dari luar daerah. Selain itu, ada pula pengerjaan fisik lainnnya, seperti pem-

buatan jalan, deucker, jembatan di seputaran Brang Lamar yang akan dikerjakan oleh sub kontraktor yang sifatnya penunjukan langsung. Hingga ditargetkan proyek UPT tersebut rampung pada Oktober mendatang. Serta bisa langsung dilakukan penempatan. Setiap transmigran, akan diberikan tanah seluas 1 hektar, 75 are

untuk lahan usaha dan 25 are lahan pekarangan. Kadisnakertrans NTB, Ir. H. Mokhlis, M.Si, sebelumnya, juga telah menyatakan, pengerjaan kini telah berlangsung. Serta ditergetkan selesai pada Oktober mendatang. “Fisik sudah jalan. Kita targetkan Oktober selesai dan bisa langsung ditempati,” pungkasnya singkat. (arn)


RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 8 Juni Mei 2013

Bupati Loteng Siap Penuhi Panggilan Kejagung Dari Hal. 1 ‘’Nah pihak Kejagung kemudian memanggil saya, untuk mengklarifikasi apakah memang benar perusahaan yang diselidiki tersebut sudah berinvestasi di daerah kita atau belum,’’ ujarnya. Jadi pemanggilan dirinya, bukan karena ada keterlibatan langsung dalam kasus yang diselidiki tersebut. Tapi lebih untuk keperluan kelengkapan berkas penyelidikan saja. Disinggung dugaan aliran dana dari perusahaan-perusahaan yang terlibat ke rekening Bupati Loteng sebagai uang “pelicin” agar bisa lebih mudah berinvestasi, Suhaili dengan tegas membantah. ‘’Tidak ada dana yang masuk ke (rekening) saya. Kalau memang benar, pasti saya sudah kaya sekarang,’’ selorohnya. Lagi pula kalau kemudian memang benar ada perusahaan yang mau berinvestasi di Loteng, tidak perlu memberikan uang ‘’pelicin’’ atau imbalan lainnya. Justru pemerintah sangat terbuka dan tidak akan pernah memberatkan calon investor. ‘’Apalagi sampai harus memberikan uang ‘’pelicin’’ segala. Asalkan memang benar-benar serius untuk berinvestasi,’’ tandas Suhaili. Lebih-lebih Loteng saat ini sangat butuh adanya investor yang mau masuk dan mengem-

bangkan potensi-potensi daerah yang ada. ‘’Kan selama ini justru pemerintah daerah begitu gencar mencari dan menarik investor untuk mau berinvestasi di Loteng,’’ imbuhnya. Terkait rencana pemeriksaan oleh Kejagung? Mantan Ketua DPRD NTB ini, mengaku belum tahu. Pasalnya, panggilan susulan dari Kejagung belum diterima. Ia membenarkan bahwa sebelumnya memang sudah ada panggilan dari Kejagung yang diterima via faximile. Namun panggilan tersebut tidak bisa dipenuhi. Selain karena tengah ada urusan daerah. Pemanggilan yang dilakukan juga terkesan mendadak. Sehingga pihaknya kemudian meminta jadwal pemanggilan ulang. ‘’Kapan akan menghadap Kejagung ? saya masih menunggu panggilan dari Kejagung selanjutnya. Termasuk dimana pemanggilan akan dilakukan, apakah disini atau langsung di Kejagung, juga belum pasti,’’ katanya, seraya menambahkan sampai JUmat kemarin, panggilan susulan belum ada diterimanya. Tapi yang jelas, jika memang benar ada dana yang masuk ke rekeningnya, Suhaili siap diperiksa. (kir)

Kapuspenkum : Bupati Loteng Diharapkan Kooperatif Dari Hal. 1 ‘’Kami tentu berharap agar yang bersangkutan kooperatif, apalagi kasus ini sudah masuk ke penyidikan,’’ kata Untung dihubungi via ponsel. Tapi disisi lain ia menilai, sebagai pejabat publik, Bupati Loteng dilihatnya punya sikap kooperatif tanpa harus diminta. Jika pun sebelumnya tidak hadir memenuhi panggilan di Gedung Bundar, Untung beranggapan, itu karena Suhaili punya agenda sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. ‘’Kalau panggilan kedua ini, saya yakin kan yang bersangkutan pasti hadir,’’ katanya. Jika panggilan kedua tidak hadir, sikap Kejagung? Terkait ini, pihaknya belum bisa bersikap, karena belum ada gambaran, apakah bupati hadir

atau tidak. Namun sesuai prosedur pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam kasus tindak pidana, ada panggilan ketiga. Mantan Jaksa di Kejari Mataram ini juga membenarkan, pemeriksaan Bupati Loteng terkait dugaan penyelewengan kredit senilai Rp 55 miliar melibatkan PT CIP ini akan berlangsung di Kejati NTB. Pihaknya juga sudah berkoordinasi langsung dengan Kajati NTB untuk menyiapkan tempat. Sementara mengenai pemeriksaan, akan turun langsung tim dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). ‘’Tapi siapa siapa timnya, nanti kita lihat. Agenda pemeriksaan menurut rencana Senin pekan depan,’’ tutup Untung. (ars)

Penyidik akan Uji Lab Konstruksi Terminal Haji BIL Dari Hal. 1 Sedikit dijelaskannya, pengecekan kali ini lebih detail terkait dengan konstruksi gedung, juga pengambilan sample untuk diperiksa ahli konstruksi dari Unram. ‘’Tapi terkait pengecekan detail dan pengambilan sample, itu ahli yang lebih paham. Tapi ini tentunya masih kaitan dengan penyelidikan yang sedang kami lakukan,’’ tegas Nurodin. Pun mengenai kebutuhan untuk uji lab sample besi konstruksi gedung ini, tidak bisa dijelaskannya karena menjadi wewenang ahli konstruksi. Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pemban-

gunan pada gedung Terminal Haji BIL ini berlangsung sejak Februari 2012 lalu. Sudah banyak saksi dipanggil dan dimintai keterangan sejak kasus ini ditangani di Polres Lombok Tengah. Diantaranya saksi dari pelapor, rekanan pelaksana, konsultan perencana, bendahara, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari pejabat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) NTB. Sejak masuk ke tahap penyelidikan, dilanjutkan dengan cek fisik melibatkan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Unram, Mudji Wahyudi. (ars)

Batu Payung Diserbu Wisatawan Dari Hal. 1 Sepanjang perjalanan menuju lokasi Batu Payung, pengunjung akan disuguhkan pemandangan laut lepas dan batu-batu karang indah yang terbentuk dari hasil abrasi air

laut. Rasa lelah pun terbayar dengan pesona suguhan alam Batu Payung yang indah. Berminat berlibur ke Lombok? Tanjung Aan dan keindahan Batu Payung dapat menjadi salah satu referensi liburan anda. (nia)

Disiapkan Sanksi Bagi SPBU Penyalur BBM Berlebihan Dari Hal. 1 Bagi SPBU yang menyalurkan BBM berlebihan, diawasi pada pemberian kepada jeriken, dan jika diketahui penyaluran melalui jeriken ini membengkak, kemungkinan besar arahnya pada penimbunan. ‘’SPBU kita siapkan sanksi, kalau pemberian kepada jeriken justru meningkat, kita akan kurangi jatah ke SPBU, dari yang biasanya misalkan 10 KL (kiloliter)/hari, menjadi 5 KL,’’ tegasnya. Pertamina secara umum sebenarnya sudah melakukan pengamanan langsung untuk mendistribusikan sesuai ketentuan. Tetapi untuk pengamanannya, sebenarnya sudah menjadi tugas pihak Kepolisian, mengingat Pertamina sudah ada MoU dengan institusi tersebut. Sehingga, kewenangan Pertamina tetaplah menyalurkan sesuai permintaan di lapangan. Edwin menyebut, begitu tangki penyaluran sudah ke luar dari Depo setelah pengisian, maka tugas pihak Kepolisian untuk melakukan

pengamanan. Sementara itu, Sales Executive, Galih Pradipta menambahkan, konsumsi BBM memang sudah mulai meningkat, khususnya pada jenis solar. Perkembangan kebutuhan di lapangan saat ini cukup fluktuatif. Di mana penyalurannya bisa mencapai 300 KL dalam sehari. Padalah, pada kondisi biasanya hanya tersalurkan sebanyak 200 KL hingga 260 KL. ‘’Tetapi sejauh ini belum menimbulkan gejolak, dan Pertamina masih bisa memenuhinya,’’ katanya. Sebelumnya, Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, Nurdin Ending, MM menguatkan indikasi terjadinya penimbunan BBM. Aksi penimbunan dipicu terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, pada pertengahan bulan ini. Di samping juga dipicu datangnya musim omprongan tembakau di Lombok yang menjadikan BBM sebagai salah satu alternatif bahan bakar. (bul)

Halaman 5

Hasil UN SD

Mataram Mendominasi 10 Besar NTB

Mataram (Suara NTB) – Pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 201/2013 tingkat SD/MI akan dilaksanakan serempak Sabtu (8/6) hari ini. Kali ini siswa Kota Mataram mendominasi perolehan nilai tertinggi di 10 besar tingkat Provinsi NTB. “Dilihat dari nilai kelulusan, alhamdulillah hasilnya bagus. Ranking 10 besar Provinsi NTB rata-rata didominasi siswa kita di Mataram,” terang Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dikpora Kota Mataram, H. Zaenal Arifin di kantornya Jumat (7/6). Menurut Zaenal dari peringkat 10 besar tingkat Provinsi NTB, delapan siswa diantaranya merupakan siswa dari Kota Mataram. Termasuk siswa yang memperoleh ranking pertama tingkat Provinsi NTB, diraih oleh Wathfarini Caesa Anugrahayu Hendaningrum siswa SDN 5 Mataram

(Suara NTB/nia)

H. Zaenal Arifin

dengan perolehan nilai 29,35. Untuk rata-rata sekolah terbaik diraih oleh SDN 14 Cakranegara. Sementara peringkat kedua diraih oleh Fadilah Widad Alifah dari SDN 7 Mataram dengan perolehan nilai 29,10, peringkat tiga diraih Ni Luh Riana Damayanti siswi SDN 41 Mataram dengan perolehan nilai 29,10, peringkat keempat Namira Rizqi Putri

Muqouta siswi SDN 22 Mataram dengan perolehan nilai 29,10, peringkat kelima diraih Izka Ardiana Vaizura siswi SDN 2 Cakranegara dengan nilai 28,95, peringkat keenam Ria Risanti Adiputri siswi SDN 1 Ampenan dengan nilai 28,95, peringkat ketujuh Lalu Taufik Hidayat siswa SDN 2 Cakranegara dengan nilai 28,90 dan peringkat kedelapan Ni Wayan Prasanthi Swarna Putri siswi SDN 41 Mataram dengan perolehan nilai 28,90. Seluruh siswa ini menurut Zaenal, berhasil menduduki peringkat 1-8 yang memperoleh nilai tertinggi pada hasil UN tingkat Provinsi NTB. Tidak ada siswa yang tidak lulus pada UN SD karena berbeda dengan UN jenjang SMP/ MTs dan SMA/MA/SMK. UN jenjang SD lebih menitikberatkan pada kwalitas kelulusan. “Untuk SD tidak ada yang tidak lulus, karena termasuk wajib belajar (Wajar). Kita sudah tidak bicara tingkat kelulusan tapi masalah kualitas kelulusan,” pungkasnya. (nia)

Mangkir dari Kewajiban

Aset Penunggak Pajak Bisa Disita Mataram (Suara NTB) Sejak ditandatanganinya surat kuasa khusus dalam upaya penanganan dan penyelesaian tunggakan pajak antara Dispenda Kota Mataram dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 2013, hingga saat ini, Kejari belum mulai melakukan pemanggilan terhadap para penunggak pajak. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi, SE., MM., yang ditemui Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Jumat (7/6) keamarin, mengatakan, belum mulai dipanggilnya para penunggak pajak, karena masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. ‘’Karena ada beberapa yang diinginkan. Istilah kejaksaan mencari data lagi, baru setelah itu, kejaksaan akan melakukan pemanggilan terhadap penung-

gak pajak,’’ terangnya. Minggu lalu, aku Syakirin, pihaknya sempat berbicara dengan Kejaksaan. Dari pembicaraan itu diketahui bahwa memang masih ada kekurangan data. Begtu data benar-benar final barulah para penunggak pajak akan dipanggil. ‘’Kejaksaan meminta data selengkaplengkapnya. kalau memang penunggak pajak pernah ditagih sebelumnya, mana tandatangan wajib pajak, apa komentarnya. Mantan Asisten II Setda Kota Mataram ini menjelaskan, proses penagihan oleh pihak Kejaksaan akan jauh lebih tegas. Jika penunggak pajak tidak mampu membayar pajak tertunggak, maka asetnya usahanya bisa disita. ‘’Karena pajak itu sesungguhnya merupakan uang masyarakat yang sudah dititip di pengelola usaha

yang harus disetorkan kepada pemerintah Kota Mataram,’’ pungkasnya. Titik kewajibannya adalah menyetorkan pajak masyarakat ke pemerintah. Peran kejaksaan dalam hal ini, kata Syakirin, tidak saja membantu menagih tapi juga sebagai pengacara daerah dalam proses penuntutan selanjutnya. Sebelumnya diberitakan, tunggakan pajak yang diserahkan ke Kejari Mataram adalah khusus untuk pajak hotel dan restoran sejak tahun 2002 yang jumlahnya sebesar Rp 545 juta lebih. Perinciannya, Rp 256 juta lebih merupakan tunggakan dari tujuh hotel dan Rp 288 juta lebih berasal dari 10 restoran. Sementara Kajari Mataram, Sang Ketut Muditha, SH., MH., menargetkan 100 persen dari tunggakan pajak itu bisa terealisasi dalam waktu enam bulan. (fit)

Pilkada Lobar 2013

Demokrat Ingin Koalisi Tuntas Sebelum Pendaftaran Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Demokrat NTB tidak menutup mata terhadap adanya keinginan kadernya, yaitu TGH. Munajib Khalid untuk tampil mencalonkan diri sebagai bakal Calon Bupati (Cabup) Lombok Barat (Lobar). Karenanya, keinginan tersebut tetap akan diapresiasi. Pembicaraan koalisi dengan Partai Golkar dan partai koalisi lainnya diharapkan tuntas sebelum pendaftaran pasangan calon dibuka. Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/6) kemarin. Zainul mengakui bahwa pembicaraan di internal koalisi ikhtiar bersama yang terjalin antara Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, Gerindra dan PKB di Pilkada NTB sedang diupayakan untuk berlanjut di Pilkada Lobar 23 September mendatang.

“Saya kira sudah cukup jelas bahwa memang ada kesamaan pandangan koalisi Ikhtiar bersama di tingkat provinsi untuk mengulang sukses itu di kabupaten Lobar,” ujar Zainul. Menurutnya, semangat itulah yang saat ini sedang dijajaki oleh pihaknya. Caranya adalah dengan memperkuat koalisi yang ada. Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menegaskan bahwa selain parpol yang menjadi mitra koalisi yang sudah lebih dulu terjalin di tingkat provinsi, untuk Pilkada Lobar, Partai Golkar juga hampir dipastikan akan menggandeng Partai Hanura untuk berkoalisi. Dengan demikian, tambahan dukungan untuk Dr. H. Zaini Arony, M.Pd, yang menjadi kandidat incumbent diyakini akan lebih kuat. Persoalannya, kini adalah menyatukan sikap soal siapa

yang akan diusung sebagai bakal Calon Wakil Bupati (Cawabup) mendampingi Zaini Arony. “Memang persoalannya di pendamping, karena pada saat bertemu, tidak dibahas siapa wakilnya. Dan kita berharap ini segera tuntas. Semangat koalisi itu juga dirasakan oleh Demokrat dan Ketua DPD Golkar sangat menghargai itu,” aku Zainul. Sayangnya, Demokrat juga perlu mencermati persoalan TGH. Munajib yang sudah lebih dulu mendeklarasikan diri untuk tampil sebagai bakal Cabup Lobar. Terkait ini, Zainul berpendapat bahwa pihaknya tetap akan menghargai potensi Munajib tersebut. “Kita tidak pungkiri bahwa TGH. Munajib adalah kader kita. Karena itu kita akan coba bahas persoalan ini. Insya Allah sebelum pendaftaran semuanya sudah kita tuntaskan,” tandas Zainul Aidi. (aan)

Kelainan Bawaan Dari Hal. 1 karena di tingkat nasional belum ada rilis yang menyebutkan persentase penderita penyakit ini. Menurut Ismail, hydrocephalus atau kepala air merupakan penyakit kelainan bawaan yang diakibatkan oleh terganggunya cairan serebrospinalis. Seseorang yang telah terkena penyakit ini tidak dapat disem-

buhkan 100 persen. Maka semakin cepat pasien ditangani akan semakin bagus. Sejauh ini, menurut Ismail beberapa kasus hydrocephalus yang ditemukan di NTB ratarata disebabkan karena kelainan bawaan. Selain karena penyakit bawaan, secara tidak langsung penyakit hydrocephalus disebabkan karena asupan gizi yang kurang saat ibu hamil. Asupan gizi

yang kurang ini bisa terjadi saat ibu hamil jatuh sakit. Ismail juga menyebutkan, beberapa kasus hydrocephalus yang akhir-akhir ini ditemukan di NTB telah tertangani seluruhnya. Pihaknya selalu mengkoordinasikan hal ini dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota, setiap kali ada temuan kasus. Termasuk temuan di Kota Mataram dan Dompu termasuk daerah lainnya. (nia)

Tutup Celah Penimbun Dari Hal. 1 Pengawasan ini melibatkan seluruh jajaran di Polres Mataram, khususnya di Posek Ampenan, Polsek Mataram, Polsek Cakra. “Saya koordinasikan ke Polsek -Polsek untuk pengawasan ini,” tegas Kapolres menjawab Suara NTB, Jumat (7/6). Jika ada indikasi adanya penimbunan, tentu jajarannya akan

bertindak, setidaknya diawali dengan penyelidikan. Ia juga tidak segan segan bertindak tegas menangkap oknum pengusaha atau masyarakat yang memang terbukti menimbun. Terkait pengawasan khusus ke seluruh SPBU di Mataram, kapolres memastikan belum dilakukan. Sementara ini hanya dilakukan pengawasan tertutup, dengan mengedepankan

fungsi Intelijen. Secara umum, tambah kapolres, situasi di Mataram masih landai. Indikasi penimbunan belum ditemukan. Gejolak di tengah masyarakat yang timbul dari rencana kenaikan BBM ini pun diakuinya belum nampak. Namun demikian memperketat pengawasan wajib dilakukan jajarannya, sebagai langkah antisipasi. (ars)

BKD Proses Surat Pemberhentian Dua PNS Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB saat ini telah memproses surat usulan pemberhentian atau pensiun dua orang PNS lingkup Pemprov NTB karena mencalonkan diri menjadi calaon anggota DPD RI. Dua orang PNS tersebut yakni Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc dan Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Abdul Samad yang saat ini masih menduduki jabatan fungsional. “Itu sudah ada mekanismenya kita sudah proses pensiunnya, kalau orang mau jadi calon anggota DPD, DPRD. Yang kami proses itu seperti calon anggota DPD pak Haris yang menjabat Asisten II itu memang sudah memasuki usia pensiun. Termasuk juga pak Samad mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena dijabatan fungsional maka dia belum pensiun sampai sekarang. Tetapi karena menjadi calon DPD maka kita proses pensiunnya, karena sudah masuk usia pensiun,”ujar Kepala BKD NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (7/6). Menurutnya, pengajuan pensiun pejabat eselon I dan II ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD maupun DPR/DPRD perlu dilakukan. Pasalnya, pejabat eselon I dan II dimungkinkan perpanjangan usia pensiunnnya. Berbeda dengan pejabat eselon III dan IV, kata mantan Kepala BKD Lombok Timur ini, jika sudah masuk usia pensiun (umur 56 tahun) maka otomatis akan pensiun. “Kalau sudah masuk usia pensiun ndak perlu mengajukan pensiun kalau dia eselon

III dan IV, karena begitu usainya 56 otomatis pensiun. Jadi walaupun dia tidak mencalonkan diri jadi calon DPD, DPR/ DPRD tetap saja pensiun. Beda dengan eselon II dan eselon I, karena dimungkinkan perpanjangan usia pensiun jadi sebelum dilantik penggantinya dia masih tetap sebagai PNS. Sehingga perlu diajukan usulan pensiunnya jika mencalonkan diri menjadi anggota DPD, DPR/DPRD,”terangnya. Tetapi, lanjut Suruji, jika PNS baik eselon I, II,III dan IV mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah seperti Gubernur/wakil gubernur atau Bupati/wakil bupati mereka tidak diberhentikan menjadi PNS selama masih belum pensiun. Sesuai dengan aturan, mereka diberikan cuti selama mengikuti proses Pilkada. Diketahui, saat ini KPU NTB sedang memverifikasi faktual persyaratan 41 calon anggota DPD RI asal NTB. Verifikasi dukungan oleh KPU kabupaten/kota dijadwalkan 30 Mei hingga 6 Juni 2013. Selanjutnya, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Semnetara (DCS) anggota DPD yang dijadwalkan 28-30 Juni 2013. Pengumuman DCS anggota DPD 1-3 Juli 2013, selanjutnya menunggu masukan dan tanggapan masyarakat pada 4-13 Juli 2013, hingga tahapan klarifikasi 14-23 Juli 2013. Penyusunan dan penetapan DCT 24-26 Juli, dan pengumuman DCT anggota DPD pada 27 Juli 2013. Sementara itu terkait dengan surat pengajuan pengunduran diri calon anggota DPD yang berasal dari kalangan PNS, batas akhir surat pengunduran diri/pensiun/berhenti dari PNS maksimal harus diterima KPU 1 Agustus 2013 mendatang. (nas)

Verifikasi Faktual Masih Berlangsung

KPU NTB akan Umumkan DCS dari 12 Parpol di Media Massa Mataram (Suara NTB) Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si menyampaikan saat ini verifikasi faktual terhadap dukungan calon anggota DPD RI masih berlangsung di tingkat kabupaten/kota. Ia menyampaikan rapat pleno KPU NTB terkait hasil verifikasi faktual tersebut belum dijadwalkan dan rencananya akan berlangsung paling lambat di bulan ini. “Saat ini (verifikasi faktual )sedang dilakukan dan belum dilaporkan oleh KPUD Kabupaten/Kota ke KPU NTB,” ujarnya, Jumat (7/6). Fauzan menyampaikan dalam rapat pleno nanti, pihaknya akan melakukan rekapitulasi terkait hasil verifikasi dukungan para calon anggota DPD RI. Dari rekapitulasi tersebut dapat diketahui berapa jumlah dukungan yang sah dan tidak sah. Setelah pleno tersebut, pihaknya kemudian akan mengumumkan ke calon anggota DPD tersebut untuk melakukan perbaikan dan melengkapi dukungan yang masih kurang. Jumlah minimal syarat dukungan terhadap calon anggota DPD RI sebanyak 3 ribu dukungan. Persyaratan calon Anggota DPD RI khususnya syarat dukungan ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Saat ini jumlah penduduk NTB sekitar 5,5 juta jiwa lebih. Untuk itu dipersyaratkan jumlah dukungan minimal 3 ribu dimana jumlah tersebut harus tersebar di lima kabupaten/kota di NTB. Sementara itu anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan, H. Ilyas Sarbini, SH menambahkan, pada saat verifikasi faktual tidak dilakukan secara satu per satu dukungan namun dengan metode sampling. Misalnya 3 ribu dukungan akan diambil 10 persen dari jumlah dukungan tersebut yaitu 300 dukungan. KPU Kabupaten/Kota akan mengecek langsung bersama PPK dan PPS dukungan tersebut baik nama dan alamat yang tertera dalam daftar dukungan tersebut. “Sampling berkaitan dengan verifikasi faktual dan akan menentukan secara acak siapa saja yang akan diverifikasi 10 persen dari total dukungan. Sampling itu yang akan menentukan siapa saja yang mendukung. Siapa namanya dan dimana alamat-

nya sehingga KPU kabupaten/ kota akan menindaklanjuti bersama PPK dan PPS,” pungkasnya. KPU Undang Seluruh Parpol Sementara, sebelum pengumuman daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif 2014, KPU NTB akan mengundang seluruh partai politik (parpol) pada hari Minggu (9/6) mendatang. Menurut Fauzan Khalid, diundangnya 12 parpol peserta Pemilu 2014 untuk mengecek daftar calon legislatif (caleg) sebelum diumumkan KPU NTB di media massa. “Setelah mereka cek, nanti akan kami minta mereka untuk memberikan saran,” kata Fauzan. Hal tersebut bertujuan agar setelah penetapan DCS tidak ada lagi komplain dari para bakal caleg maupun parpol. Dalam kesempatan tersebut parpol juga diminta untuk mengecek nama jelas dari calegnya. Baik itu ejaan nama, gelar, dan lain sebagainya. Setelah KPU menetapkan DCS, tidak ada lagi masa perbaikan setelahnya. Kecuali jika dalam DCS tersebut terjadi kesalahan penulisan nama, sehingga bisa diperbaiki kembali. “Kalau perbaikan persyaratan tidak boleh. DCS yang diumumkan berarti sudah memenuhi semua persyaratan,” ujarnya. KPU NTB akan mengumumkan DCS dari 12 parpol di media massa. Jumlah bakal caleg dalam DCS tersebut sebanyak 761 orang. Tujuan pengumuman secara terbuka di media massa disampaikan Fauzan untuk meminta tanggapan masyarakat terkait nama-nama dalam DCS tersebut. “Apakah misalnya ada caleg di DCS itu yang tersangkut masalah hukum dan lainnya,” tambahnya. Pengumuman di media massa akan dipasang selama lima hari. Jika masyarakat akan memberikan tanggapan terkait bakal caleg dalam DCS tersebut, masyarakat diminta untuk langsung melaporkan ke KPU NTB. Setelah menerima laporan dari masyarakat, KPU akan langsung melakukan klarifikasi ke pihak yang bersangkutan. Sementara itu pengumuman dari DCS ke daftar calon tetap (DCT) mempunyai rentang waktu dua bulan ke depan. (yan)


OPINI

SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

Halaman 6

Catatan untuk Penyelenggaraan FLS2N Oleh :

Tindak Tegas Penimbun BBM RENCANA pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, telah menimbulkan efek domino. Karena sudah dipastikan, seiring dengan naiknya harga BBM, hargaharga kebutuhan pokok dan lainnya otomatis akan mengikuti. Dan bahkan, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik, ketika rencana kenaikan harga BBM baru disosialisasikan. Inilah dilema yang dihadapi masyarakat. Ketika rencana kenaikan harga BBM baru disosialisasikan saja, harga kebutuhan pokok sudah naik. Kenaikan harga sembako seperti pengalaman tahun sebelumnya, dipastikan akan terjadi, ketika kenaikan harga BBM sudah benar-benar diputuskan pemerintah. Terjadinya kenaikan harga sembako minimal dua kali menyusul kenaikan harga BBM, akibat dari adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah jauh-jauh hari sebelum kebijakan tersebut diputuskan. Apalagi, menjelang bulan Ramadan. Kenaikan harga BBM menjelang bulan suci ini, berisiko terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, kriminalitas berpeluang terjadi dan aksi tindak kejahatan lainnya seperti penimbunan BBM sangat mungkin terjadi. Berbeda dengan zaman orde baru, kepastian kenaikan harga BBM tidak lama berselang. Malam dirapatkan, pagi sudah dilaksanakan. Di satu sisi, format ini mungkin menguntungkan masyarakat. Karena kenaikan harga kebutuhan pokok peluangnya terjadi tidak sampai lebih dari sekali. Namun apapun alasannya, sosialisasi kenaikan harga BBM masih ter us berlangsung. Tak sedikit memang elemen masyarakat termasuk sejumlah fraksi di DPR RI, menolak rencana pemerintah tersebut. Di tengah sosialisasi sedang berjalan, kegelisahan masyarakat kian menjadi-jadi. Pun aksi-aksi kriminal seperti indikasi penimbunan mulai mencuat. Bahkan menurut Ketua Hiswana Migas NTB, Nurdin Ending, MM, berdasarkan pantauan perkembangan konsumsi BBM, indikasi terjadinya penimbunan semakin meningkat. Sosalisasi rencana kenaikan harga BBM ini, memang menjadi peluang bisnis yang tak bisa dibendung secara langsung. ‘’Tidak bisa kita larang, karena ini sudah berbicara bisnis. Mereka beli sekarang dan dijual dengan harga tinggi beberapa waktu ke depan,’’ katanya kepada Suara NTB. Hal inilah yang harus diantisipasi oleh penentu kebijakan, termasuk aparat keamanan. Ketika pebisnis tidak bisa dihalangi untuk mengejar keuntungan dengan cara memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM, maka aparat penegak hukum yang harus bertindak tegas. Selama ini, setiap momentum kenaikan harga BBM, informasi terjadinya penimbunan oleh pengusaha-pengusaha nakal memang kerap berhembus. Namun, sejauh ini jarang yang tersentuh oleh hukum. Apakah karena mungkin informasi itu tidak cukup bukti untuk diproses secara hukum atau karena persoalan lain? Tapi yang pasti, ketika harga BBM naik yang paling merasakan dampak beratnya adalah masyarakat. Khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. (*)

estival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) konon dimaksudkan sebagai ruang bagi para siswa untuk mengasah bakat dan kemampuan dalam berbagai cabang seni. Dengan atmosfer kompetisi siswa diharapkan memiliki motivasi supaya berusaha menampilkan yang terbaik. Seleksi pun dilakukan secara bertahap di seluruh provinsi untuk semua tingkat pendidikan dasar (SD, SMP, SMU). Mulai dari seleksi tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Yang terbaik di tiap provinsi akan menjadi wakil untuk kompetisi final tingkat nasional. Tahun ini FLS2N tingkat nasional akan digelar di Medan, Sumatera Utara 16-22 Juni. Sekitar 10 cabang seni akan dilombakan mencakup sastra (menulis dan membaca puisi, menulis cerpen), musik (vokal grup dan vokal solo), tari (kreasi) seni rupa (lukis dan desain), story telling, serta seni baca Al Qur’an. FLS2N diselenggarakan setiap tahun dan dengan begitu telah menjadi program tahunan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Sejauh ini penyelenggaraan seleksi FLS2N di NTB (setidaknya di Pulau Lombok) dari tahun ke tahun nampaknya selalu menghadapi permasalahan yang sama. Baik panitia maupun pihak sekolah terkesan tidak siap. Padahal sekali lagi FLS2N adalah program tahunan yang sudah dijadwalkan sedari awal. Hampir tidak mungkin baik pihak panitia maupun pihak sekolah tidak mengetahuinya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Tahun ini saja jadwal yang berubah serta pengurangan jumlah cabang yang dilombakan dari pihak panitia Provinsi membuat jadwal di kabupaten/kota juga harus diubah. Ini membuat kelabakan pihak panitia di kabupaten/kota, seperti yang dikeluhkan panitia seleksi di Kabupaten Lombok Barat. Pihak panitia kabupaten/kota juga kelihatan tidak mempersiapkan program ini sedari jauh-jauh hari. Hal ini tampak ketika technical meeting, misalnya di seleksi tingkat Kota Mataram. Ruang, waktu dan rundown acara sama sekali belum tersusun sehingga pada hari itu baik peserta, pembina, panitia bahkan dewan juri kebingungan dan tumpah ruah di ar-

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon Mataram) eal salah satu gedung di Gelanggang Pemuda, Mataram. Kelihatan sekali tidak ada job description, pembagian kerja sebelum acara tersebut dilangsungkan. Maka tak heran ketika lomba berlangsung kelihatan seperti mendadak dan asal sudah. Bukan hanya ditingkat kabupaten/kota saja hal tersebut terjadi. Di tingkat provinsi juga kelihatan panitia tidak siap. Dalam mata lomba menulis cerpen tingkat SMP yang diadakan di salah satu ruang di Kantor Diskpora NTB, menjelang lomba masih terjadi perdebatan antara pembina, panitia dan juri soal durasi waktu yang diberikan pada peserta. Dari sini terlihat bahwa juklas/juknis yang sudah dibagikan tidak dibaca sehingga hal-hal teknis seperti itu masih diperdebatkan. Lagipula bukankah fungsi technical meeting untuk menjelaskan hal-hal teknis? Pada lomba itu panitia tidak mempersiapkan blangko penilaian untuk juri, tetapi hanya memfotokopi yang ada di juklak/ juknis. Padahal jelas itu tidak bisa dipakai karena hanya contoh saja. Ketidaksiapan menghadapi FLS2N bahkan sudah dimulai di tingkat sekolah. Masalah utamanya selain tidak dipelajarinya juklak/ juknis juga tidak ada komunikasi dan konfirmasi yang intens antara pihak panitia dengan pihak sekolah. Waktu lomba baca dan cipta puisi tingkat SMU di Kabupaten Lombok Barat banyak guru yang tidak tahu tema puisi yang mesti ditulis, juga belum mendapatkan puisi yang harus dibaca dalam lomba. Artinya peserta yang ikut dalam lomba pun tampaknya tidak ada persiapan, sebab logikanya bagaimana dia mau latihan kalau puisi yang mesti dibaca saja dia tidak tahu? Bahkan saat lomba sudah dimulai masih ada guru yang berdebat dengan dua orang siswanya perihal mana yang ikut lomba menulis mana yang ikut lomba membaca. Artinya kedua siswa itu tidak tahu sebelumnya, mereka mau mengikuti lomba apa! Dengan kenyataan seperti itu bagaimana siswa-siswa kita mau diharapkan bisa berprestasi di tingkat nasional? Evaluasi dan Pembinaan Di luar itu sebenarnya ada halhal positif yang tumbuh. Terutama kesadaran bahwa memang harus ada seleksi secara kompetitif, bahkan mulai dari tingkat sekolah. Di tahun-tahun lalu mungkin kabupaten hanya main tunjuk saja, sehingga kadang-kadang yang ditunjuk bukanlah yang terbaik. Di Kabupaten Lombok Utara, seperti yang diakui salah seorang panitia, seleksi

baru tahun ini diadakan. Tahun ini seleksi tingkat Provinsi NTB sudah rampung. Para peserta terbaik sudah terpilih untuk membawa nama NTB di kancah nasional. Dinas dan sekolah setelah ini mesti langsung melakukan evaluasi untuk persiapan penyelenggaraan tahun depan. Beberapa catatan perlu disampaikan disini. Pertama, soal kepanitiaan. Mungkin sebaiknya dinas menunjuk atau membentuk suatu Event Organizer (EO) sebagai penyusun dan pelaksana acara. EO tersebut bisa dari luar bisa pula dari orang-orang dalam dinas sendiri. Yang jelas harus kredibel dan profesional. Oleh karena itu jauh-jauh hari anggaran harus sudah dipersiapkan. Dengan adanya EO, pembagian kerja jadi jelas, rundown acara juga dapat disusun dengan mantap. Setiap acara harus ada yang memegang, mulai dari technical meeting sampai penanggung jawab masing-masing lomba. Kedua, juklas/juknis harus sudah diterima pihak provinsi jauh-jauh hari sebelumnya, agar bisa disebar dan dipelajari di tiap-tiap sekolah. Ingat, juklas/juknis tersebut untuk dipelajari bukan untuk digeletakkan begitu saja. Kalau perlu pihak Provinsi meminta agar pihak pusat mengirimkan segera juklas/juknis tersebut apabila dirasa sudah waktunya untuk disebarkan. Ketiga, pihak sekolah juga semestinya sudah punya ancang-ancang dengan melakukan pembinaan atas siswa-siswa yang kira-kira ditargetkan untuk ikut dalam suatu mata lomba. Mungkin bukan cuma satu siswa, tapi beberapa yang dipersiapkan bareng dan lalu diseleksi untuk mencari yang terbaik. Pembinaan yang intens selama satu tahun tentu sudah cukup membuat siswa yang bersangkutan siap secara mental maupun teknik. Sehingga seleksi ditingkat selanjutnya berjalan ketat dan kompetitif. Keempat, setiap siswa yang lolos seleksi dan akan berjuang di tingkat selanjutnya mestinya mendapat pembinaan dulu sehingga makin terasah kemampuannya. Yang lolos seleksi di Kabupaten dibina dulu sebelum berjuang di provinsi. Yang lolos seleksi provinsi, apalagi, semestinya mendapat pembinaan lebih baik lagi sebelum berangkat ke tingkat nasional. Karena itu kerjasama antara pihak dinas, sekolah, pembina, siswa juga para seniman setempat yang ahli di bidangnya menjadi kumparan penggerak yang akan menghasilkan energi besar dan kuat. Dengan begitu prestasi di tingkat nasional lebih punya pelu-

ang untuk diraih. Sesungguhnya sebuah lomba dalam bidang seni tak memiliki ukuran yang baku dalam hal nilai. Berbeda dengan olahraga, dimana sudah ada patokan mutlak untuk menentukan kampiun. Cabang olahraga ada yang dibatasi oleh waktu, jarak atau batas poin tertinggi. Dalam seni, keindahan dan ketepatan menjadi ukuran penilaian. Hanya saja yang namanya “indah” dan “tepat” dalam konteks seni ini sangatlah abstrak, karena itu dewan juri yang dipercaya untuk menilai memang mesti punya pengalaman praksis dan apresiatif atas bidang seni yang dinilainya. Oleh karena itu juga umumnya peserta yang berhasil menjadi yang terbaik adalah peserta yang punya pengalaman (baik praksis maupun apresiatif) dalam cabang seni yang diikutinya. Disamping tentu saja disiplin dalam berlatih. Dan keduanya tentu dilandasi oleh minat siswa itu sendiri. Karena itu pembinaan semenjak awal menjadi penting, sebab dapat turut membentuk pengalaman tersebut. Kita lihat saja tahun depan. Semoga penyelenggaraan FLS2N di tingkat kabupaten dan provinsi di NTB bisa lebih baik dan profesional. Tentu kita mendamba siswasiswa kita punya prestasi cemerlang di tingkat nasional. Itu kalau memang kita punya niat untuk mencapainya. Kalau tidak –dan sekadar ikut menjalankan program saja- ya, mau bilang apa.

Disiapkan sanksi bagi SPBU penyalur BBM berlebihan Mudah-mudahan tidak sekadar gertak sambal

*** Akhirnya Mataram dapat Adipura lagi Menjaga kebersihan jangan hanya mengejar penghargaan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Perusahaan Dinilai Setengah Hati Bina Petani Tembakau Perjuangkan Petani Tembakau NAMA Asosiasi Petani Tembakau (APTI) NTB menjadi tak asing, karena banyak terlibat dalam hal pembelaan pada kalangan petani tembakau, terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku di lapangan. Dalam setiap kesempatan, asosiasi ini menyuarakan aspirasi-aspirasi para petani, baik kepada pemerintah maupun perusahaan mitra. Drs. L. Hatman, yang selama dua periode menjadi Ketua asosiasi ini, selama terbentuk, banyak hal yang sudah diperbuat dalam membela kepentingan-kepentingan petani tem(Suara NTB/dok) bakau di NTB. L. Hatman Terlibat di asosiasi ini langsung sekitar tahun 2000, terbentuk karena intensitas gejolak yang berkembang di lapangan, pada waktu itu sudah memprihatinkan. Tembakau yang sudah meningkatkan efek perekonomian cukup besar kepada petani, berubah menjadi catatan sejarah yang menyedihkan. Tak jarang karena persoalan hutang yang dialami petani, kejadian bunuh diri menjadi cerita heboh, selain membludaknya jumlah TKI. “APTI lahir karena gejolak terhadap petani tembakau tahun 2.000. Melalui wadah ini petani kemudian mulai bergerak,” terang ayah tiga anak ini kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (7/6). Terbentuk dari keinginan kelompok-kelompok kecil petani pengomprong, yang awalnya berkembang di Sukadana, Terara, Lombok Timur, desa di mana L. Hatman sebelumnya menjadi Kepala Desa selama dua periode. Pergerakanpun dimulai dari petani ke petani, kemudian antardesa saling berkoordinasi, hingga terbentuk di Lombok Timur, mengotaki kepengurusan di Provinsi NTB. APTI dimunculkan karena anjloknya harga yang menyebabkan kerugian cukup besar di hampir seluruh petani. Lulusan Fakultas Ekonomi Unram, tahun 1996 ini awalnya menjabat sebagai wakil Ketua, tetapi keberadaan asosiasi inipun kemudian sempat mandek, dengan meninggalnya Ketua pertama, L. Abas Yusuf. Oleh keputusan forum, kemudian iapun dipilih memimpin APTI hingga saat ini. Gejolak kemudian mulai bisa ditekan, di mana masa-masa itu menurutnya harga tembakau tetap merosot. Namun APTI kemudian mengambil sikap dan menyuarakan ini, hingga grade (kelas tembakau untuk menentukan harga) tembakau pun bisa dikomunikasikan lebih baik. Beberapa tahun kemudian, persoalan muncul, karena mahalnya harga bahan bakar pengering (masih menggunakan minyak tanah), pemberian subsidi kepada petanipun, katanya bisa diperjuangkan. Banyak persoalan-persoalan lain yang menghampiri keberadaan petani tembakau, kemudian tetap diperjuangkannya. Perjuangan berlanjut, ketika lelaki tinggi semampai, kelahiran 24 Mei 1966 ini terpilih mewakili rakyat di DPRD Lombok Timur. Komisi IV yang di bidanginyapun, berkaitan dengan pertembakauan, sehingga jalan antara perjuangannya di DPRD dan APTI. Perjuangan menurutnya masih panjang, di mana tembakau Lombok diharapkan kedepan menjadi komoditi yang dikembangkan di NTB, akan mampu menembus pasar internasional yang lebih besar, guna peningkatan tarap ekonomi sebesar-besarnya bagi petani tembakau. “Ini yang masih kita tetap perjuangkan, karena tidak ada komoditi lain, khususnya di Lombok yang bisa dikembangkan tetapi menjadi kebutuhan dunia,” paparnya. (bul)

Bulog Diminta Fokuskan Stabilisasi Daging Sapi Jakarta (Suara NTB) Pemerintah akan menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk fokus pada stabilisasi harga daging sapi menjelang datangnya bulan Ramadan pada Juli mendatang. “Bulog ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga daging sapi, besaran impornya masih dibicarakan, belum ditetapkan berapa banyak,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Jumat. Bayu mengatakan, hingga saat ini, besaran impor yang akan diberikan kepada Bulog masih belum diputuskan, namun, dia mengatakan jatah impor Bulog berkisar 3.000 ton hingga 5.000 ton. “Peran Bulog untuk operasi pasar, dan akan langsung masuk ke pasar, tujuan utamanya adalah stabilisasi harga,” ucapnya, menegaskan. Bayu menjelaskan, Bulog akan ditargetkan untuk melakukan stabilisasi harga sebelum dan pada Ramadhan tahun ini. “Bulog hanya menguasai delapan persen untuk beras, dan mereka mampu mengendalikan harga, dan apa yang dilakukan untuk stabilisasi di Jabodetabek, pasti juga akan berdampak pada pasar-pasar lainnya,” kata Bayu. Hingga saat ini, harga daging sapi di Indonesia masih berada pada kisaran Rp 90.000 hingga Rp 95.000 per kilogram. Kuota impor daging sapi untuk tahun 2013 sebanyak 80.000 ton yang terbagi dari 32.000 ton daging sapi beku, dan 267.000 ekor sapi bakalan atau setara dengan 48.000 ton daging sapi. Untuk semester pertama, impor daging beku ditargetkan sebanyak 19.800 ton, namun baru terealisasi sebesar 11.600 ton hingga bulan Mei 2013 ini. Sementara untuk pasokan sapi bakalan pada kuartal pertama sebanyak 56.605 ekor, kuartal kedua sebanyak 117.931 ekor, kuartal ketiga dan keempat sebanyak 46.231 ekor. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Sudah ada komitmen, antara pemerintah daerah, perusahaan tembakau untuk melakukan pembinaan total kepada petani mitra. Tetapi komitmen ini sepertinya hanya sekadar wacana. Pada pelaksanaan di lapangan, justru pembinaan ini hanya setengah-setengah. Ini menjadi pengakuan para petani yang bernaung di perusahaan mitra. Tak heran kemudian para penyumbang cukai sebesar puluhan triliun rupiah untuk negara ini, harus mencari jalan lain untuk pembiayaan proses produksi, yang justru mengakibatkan pembengkakan biaya. Slah satu petani, M. Nur, petani asal Padamara, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur menuturkan, dalam satu hektar, petani biasanya akan menghabiskan biaya hingga Rp 60-an juta sampai Rp 70-an juta, mencakup seluruh kegiatan produksi, dari pembibitan, pengolahan lahan, biaya buruh untuk produksi di lapangan, pemetikan, omprongan, hingga penjualan langsung kepada perusahaan. Tetapi, dalam satu hektar tersebut, justru perusahaan menargetkan hanya menyediakan plafon pinjaman sebesar Rp 4 juta, sisanya adalah kemampuan petani untuk mencari biaya tambahan. Prinsip selama ini yang dikembangkan petani, mem-

inta pinjaman kepada pihak pembiayaan, yang memberikan bunga pinjaman yang dinilai cukup besar. Bayangkan, para petani harus mengembalikan Rp 28 juta dalam jangka waktu enam bulan, dari pinjaman Rp 21 juta. Tak jarang juga, para petani tembakau ini, banyak mengambil pinjaman sepeda motor yang dihargakan sebesar Rp 10 juta, dengan pengembalian Rp 14 juta, selama musim tembakau. “Perusahaan itu membina setengah hati. Coba petani dibina total, tidak akan terjadi pembengkakan biaya. Kualitas tembakau pasti bagus, jangan petani saja yang disalahkan,” keluhnya kepada Suara NTB di Selong, Jumat (7/6). Dijelaskan lebih jauh, M. Nur sendiri, tergabung di salah satu perusahaan besar yang tak terang-terangan disebutnya. Luas lahan yang dikelolanya hanya 1,5 hektar, itu sistemnya lahan sewa, karena sebagian besar petani tembakau di NTB tidak memiliki lahan sendiri. Biaya yang disiapkan perusahaan, menurutnya haya sebesar Rp 11 juta. Itu pun ada komunikasi dengan Petugas Lapangan (PL) perusahaan tempatnya bernaung, untuk menaikkan luas lahannya di laporan seluas 2,5 hektar. “Banyak juga petani-petani yang lain, luas arealnya di-

(Suara NTB/bul)

SIAP TANAM - Sejak akhir Mei lalu, daerah sentra penghasil tembakau virginia Lombok mulai menggarap lahannya yang siap ditanami tembakau, seperti di Kecamatan Sukamulia, Lotim ini, Jumat (7/6). laporkan lebih luas dari yang sebenarnya. Karena kalau tidak begitu, tidak cukup plafon yang dikeluarkan perusahaan,” tambahnya lagi. Tak jauh beda dengan yang diungkapkan Mahidi, tidak ada upaya lain yang bisa diharapkan para petani, selain tidak mencari-cari hutang pembiayaan dari para pem-

beri pinjaman, meski bunga pinjamannya justru berlipat. Karena mengandalkan perusahaan menurutnya hampir mustahil produksi tembakau bisa terlaksana. Seperti diketahui, pengembangan tembakau Virginia di Lombok, menjadi salah satu komoditi yang mampu mendatangkan hasil lebih besar, dibanding

komoditi-komoditi lainnya. Tak heran menurut Mahidi, para petani harus bertaruh untung rugi bergelut di bisnis ini. “Seandainya saja perusahaan membina total petani, tidak ada petani yang merugi. Cuma harus bagaimana lagi, petani syukur saja, berapapun biaya yang diberikan perusahaan,” imbuhnya. (bul)

Jaringan Air Bersih untuk Mandalika Resort

Disiapkan Anggaran Rp 44 Miliar

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp 44 miliar bagi pembangunan konstruksi jaringan air bersih untuk kawasan Mandalika Resort. Hal itu sebagai wujud kesungguhan Pemprov untuk mempersiapkan segala infrastruktur di kawasan pariwisata terpadu dimaksud. Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, Jumat (7/6) menyatakan, pemprov dibantu oleh Jepang untuk membangunan konstruksi jaringan air bersih yang sumber mata airnya dari daerah kawasan gunung Rinjani. Dwi Sugianto menyatakan,

untuk kawasan Mandalika Resort tersebut dipasok air bersih 100 liter per detik beserta wilayah selatan lainnya. ‘’100 liter per detik itu setara dengan 100 ribu jiwa yang menikmati. Karena satu liter biasanya digunakan untuk 100 jiwa,” katanya.

Dijelaskan, proses pengadaan jaringan air bersih untuk kawasan Mandalika Resort dan Lombok Tengah bagian Selatan tahun ini sudah mulai dikerjakan. Sehingga, kata Dwi, Bali Tourism Development Corporation (BTDC) sebagai pengelola kawasan Mandalika Resort

tidak perlu khawatir untuk ketersediaan air bersih. ”Sebetulnya BTDC tidak usah khawatir tentang pengembangan Mandalika Resort. Air sudah kita siapkan minimal tahap awalnya 60 liter per detik,” tuturnya. Dwi menerangkan, semua anggaran sebesar Rp 44 miliar tersebut dipergunakan untuk pembangunan jaringan air bersih ke wilayah Loteng Bagian Selatan. Karena wilayah Loteng bagian selatan mulai dari Pelabuhan Awang sampai kawasan Mandalika Resort masuk

dalam Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka diprioritaskan penyediaan air bersih di kawasan tersebut. Dwi menambahkan, sumber airnya ada dua. ‘’Itu sudah kami cek desainnya, debit airnya. Proses pembangunannya bahkan sekarang sudah masuk tender,” tuturnya. Nantinya, air bersih dari wilayah utara tersebut akan dialirkan ke wilayah Loteng bagian selatan melalui pipa dengan diameter 60 mm. (nas)

Kenaikan Harga BBM

Libatkan Polisi Antisipasi Penimbunan Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi terjadinya gejolak menjelang kenaikan harga BBM subsidi pada pertengahan Juni ini, pemprov NTB akan memanggil semua instansi terkait, sekaligus untuk melakukan antisipasi aksi penimbunan BBM subsidi di tengah masyarakat. Sebenarnya, pada Jumat (6/6) hari ini (kemarin, Red), semua instansi terkait seperti Distamben, Disperindag, Biro Ekonomi, Hiswana Migas, Pertamina, Polda NTB dan Korem akan menggelar rapat koordinasi mengantisipasi aksi penimbunan BBM yang sudah mulai terjadi, tetapi pelaksanaannya diundur pada Senin mendatang. Demikian dikatakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (6/6) di Mataram. ”Rencananya kita rapat koordinasi hari ini (kemarin, Red) tetapi karena undangannya belum disebar, maka diundur menjadi hari Senin. Kenaikan harga BBM ini sudah positif naik pada pertengahan Juni mendatang. Dijelaskan, menjelang pemberlakuan kenaikan harga BBM memang cukup rentan terjadinya penimbunan BBM atau pembelian yang berlebihan. Untuk itu, hal tersebut harus diantisipasi supaya tidak sampai menimbulkan gejolak yang lebih be-

sar di masyarakat. Pasalnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan jatah BBM subsidi untuk setiap SPBU per harinya. Sehingga, jika terjadi pembeluian yang berlebihan atau aksi penimbunan maka bisa dapat menimbulkan gejolak. “Ini yang akan kita antisipasi,” imbuhnya. Abdul Haris menambahkan, pembelian berlebihan menjelang kenaikan harga BBM ini sebenanrnya bentuk kepanikan masyarakat saja. Sehingga, sering terjadi pembelian BBM berlebihan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi, jika ditemukan ada indikasi penimbunan dalam rangka memperoleh keuntungan maka pihaknya meminta aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas. ”Karena sudah ada aturan BPH Migas bahwa penimbunan itu tidak boleh,” terangnya. Libatkan Polisi Terpisah, Kepala Distamben NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si yang dikonfirmasi terkait antisipasi menjelang kenaikan harga BBM tersebut mengatakan Pemprov NTB melibatkan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan untuk mengantisipasi penimbunan BBM subsidi. Pasalnya, biasanya beberapa hari menjelang kenaikan harga sering terjadi penimbunan BBM subsidi yang dilakukan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan. “Mengenai langkah-langkah untuk pengamanan atau

antisipasi penimbunan BBM menjelang kenaikan harga BBM ini termasuk dengan aparat kepolisian. Langkahlangkah pengamanan dalam rangka mengantisipasi perubahan situasi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi,” ungkapnya. Dikatakan, sebelum adanya rencana kenaikan harga BBM saat ini, pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi beberapa waktu lalu ketika ada rencana pemerintah untuk memberlakukan dua harga BBM. Berbagai instansi terkait seperti Polda, Pertamina, Biro Ekonomi, Disperindag, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Distamben dan instansi terkait lainnya juga turut hadir. Dalam pertemuan tersebut disepakati peran-peran masing-masing instansi dalam rangka mengantisipasi perubahan situasi menjelang kenaikan harga BBM subsidi tersebut. “Kepolisian yang akan melakukan pengamanan termasuk menangani aksi penimbunan. Nanti akan disokong oleh Pertamina. Nanti ada petugas kepolisian di setiap SPBU koordinasi langsung dengan Pertamina,” terangnya. Husni menjelaskan, saat ini sudah keluar Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2013 tanggal 8 Mei 201 tentang sosialisasi tentang penyesuaian BBM bersubsidi. “Ini kita sosialisaikan kepada seluruh kabupaten/kota,”

pungkasnya. Konversi Gagal Selain karena rencana kenaikan BBM yang disampaikan pemerintah pusat, dugaan peningkatan penimbunan akibat persiapan pengomprongan petani tembakau yang menggunakan BBM jenis solar. Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM menilai, jika dugaan meningkatnya penimbunan karena menjelang musim pengomprongan tembakau, ia menilai program konversi pemerintah gagal. “Berarti kalau sampai untuk omprongan, konversi ndak jalan dong,” ujarnya. Ia kembali menegaskan siapapun yang diduga melakukan penimbunan, maka Hiswana Migas harus menindak tegas. Karena penimbunan secara besar-besaran akan menyebabkan kelangkaan dan dikhawatirkan dapat memantik instabilitas di tengah masyarakat. Untuk itu

dalam menelusuri dugaan ini, Hiswana Migas bersama pemerintah daerah diminta untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan lainnya. Dengan naiknya harga BBM, ongkos produksi juga akan bertambah. Rencana kenaikan BBM ini juga kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Tidak hanya menimbun BBM, tetapi juga barang kebutuhan lainnya. Made Slamet mengatakan pemerintah daerah melalui dinas terkait harus mengantisipasi hal ini. “Oleh mafia-mafia ini akan dimanfaatkan. Kenaikan harga akan terjadi di semua sektor karena penimbunan barang-barang lainnya. Tidak hanya barang konsumsi tapi juga bahan-bahan bangunan,” ujarnya. (nas/yan)

RUPA-RUPA

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ADVERTISING


Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

Serena Perkasa Atas Sharapova Paris Petenis nomor satu dunia, Serena Williams, masih terlalu perkasa mengungguli petenis nomor dua dunia, Maria Sharapova, pada rekor pertemuan kedua petenis putri papan atas tersebut.

Serena William (ant/bali post)

95 Pembalap Ikuti Kejurnas MP Region III Mataram (Suara NTB) NTB kembali menjadi tuan rumah Kejurnas Motor Prix (MP) Region III Bali dan Nusa Tenggara putaran ke empat yang akan berlangsung di Sirkuit Selagalas Mataram, 15-16 Juni mendatang. Kejurnas kali ini diikuti 95 pembalap (starter) dari Bali, NTT dan NTB. Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (7/6), Kejurnas Region III itu merupakan seri ke IV yang diikuti puluhan pembalap dari Bali, NTT dan NTB. “Para peserta yang mengikuti kejurnas tersebut akan mencari poin tertinggi untuk menjadi yang terbaik di enam kelas yang dipertandingkan,” terangnya . Menurutnya, Kejurnas kali ini sangat strategis untuk masing-masing daerah, terutama dalam mempersiapkan atletnya mengikuti Porprov 2014 mendatang. Begitu juga dengan Pengprov IMI NTB akan mencari bibit-bibit muda untuk persiapan mewakili NTB di Kejurnas MP akhir tahun 2013 ini. NTB memiliki empat wakil yang memiliki poin tertinggi di kejurnas tersebut, yakni Alvin, Ivan Junior dan Yoga. Alvin adalah racer cilik yang prestasinya sudah melejit di setiap Kejurnas Region III. Sementara Ivan Junior dan Yoga merupakan pemabalap yang sudah cukup lama mengikuti event bergengsi tersebut. (fan)

Calon Pengurus KONI NTB Buat Komitmen Mataram(Suara NTB) Sebelum menetapkan nama-nama pengurus KONI NTB periode 2013-2017, Ketua Umum KONI NTB terpilih, H. MNS. Kadiono menggelar pertemuan dengan sejumlah calon pengurus KONI NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Jumat (7/6). Para calon pengurus diminta membuat komitmen dengan menandatangani surat perjanjian kesiapan mereka menjadi pengurus. “Calon pengurus KONI ini saya undang untuk saya tanyakan kesiapan mereka untuk menjadi pengurus KONI. Dan mereka semua siap untuk menandatangani surat pernyataan kesiapan mereka menjadi pengurus,” ucap H. MNS. Kasdiono, SH, yang dihubungi Suara NTB. Menurut Kasdiono, sejumlah peserta yang hadir dalam acara pertemuan itu merupakan orang-orang yang akan duduk dalam kepengurusan KONI NTB periode 2013-2017. Baginya, sebelum pelantikan pernyataan sikap para calon pengurus KONI NTB sangat penting dilakukan, karena hal tersebut merupakan bukti keseriusan mereka dalam menjadi pengurus KONI NTB. Khusus di kepengurusan inti KONI NTB, seperti jabatan Wakil Ketua dan Sekretaris Umum KONI, ia tidak akan menempatkan orang yang menjabat ketua umum cabor. Hal itu untuk menghindari adanya tanggapan subjektif dari pengurus cabor lain. Sementara untuk pelantikan pengurus KONI NTB direncanakan bulan Juli mendatang. (fan)

Petenis Amerika Serikat itu mengungguli dengan 13 kemenangan berbanding 2 kemenangan milik petenis asal Rusia. Akan tetapi, harapan pertandingan final Prancis Terbuka berjalan dengan ketat dapat terjadi seperti pada pertemuan mereka di Miami

Master 2013. Di mana, Sharapova berhasil merebut set pertama dengan 6-4, meskipun Serena dapat mengambil dua set berikutnya 63, 6-0. Dua kemenangan Sharapova terjadi pada tahun 2004 di Wimbledon dan Los Angeles Master. Setelah itu Serena

sepertinya memahami cara untuk mengalahkan Sharapova dan memenangkan berturut-turut 12 kemenangan. Kemenangan terakhir Serena terjadi di lapangan tanah liat (clay) pada final Madrid Terbuka. Sekaligus mengangkat trofi di Madrid. (ant/bali post)

Spurs Banting Heat 92-88 Miami Tony Parker mencetak 10 dari total 21 poin, di kuarter empat, sedangkan Tim Duncan menciptakan 20 poin dan 14 rebound ketika San Antonio Spurs menumbangkan tuan rumah Miami Heat 92-88 pada game pertama final NBA. Parker melepaskan tembakan ketika waktu tersisa 5,2 detik untuk membantu mengunci kemenangan Spurs yang tampil lebih bugar, setelah mendapat sembilan hari istirahat menjelang game pertama ini. Parker juga menciptakan enam assist dan mencetak poin dari beberapa lemparan bebas ketika waktu tersis 7:47 menit demi memberi Spurs unggul untuk pertama kalinya pada kuarter empat setelah mereka tertinggal 52-

superstarnya LeBron James yang mengakhiri permainannya dengan sebuah triple double (dua kali mencetak lemparan tiga angka). Spurs telah meraih empat cincin juara sejak 1999, termasuk yang terakhir pada 2007 yang saat itu mereka sukses mengunci tim muda Cleveland Cavaliers pimpinan LeBron James. J a m e s sendiri mencetak 18 poin, 18 rebound dan 10 assist, sedangkan Dwyane

Wade yang lutut kanannya dibalut karena cedera menciptakan 17 poin untuk Heat yang adalah juara bertahan yang menjuarai wilayah timur Eastern Conference setelah menyelesaikan game ketujuh melawan Indiana Senin pekan ini. Chris Bosh dan Ray Allen masing-masing mencetak 13 poin. Game dua akan berlangsung hari Minggu masih bertempat di Miami. (ant/bali post)

Arsenal Makin

Dekat Dapatkan

Rooney

London Kondisi keuangan Arsenal dikabarkan terus “berotot”. Ketua Eksekutif Ivan Gazidis mengatakan The Gunners berusaha mendapatkan Rooney dengan bersedia membayar lebih dari 200.000 pound per pekan dan memberi “fee” 25 juta pound kepada Manchester United (MU). Rooney belakangan ini diterpa rumor mengenai kepindahannya dari MU, bahkan media massa Inggris memberi plesetan sebagai “Roomour”. Gazidis menegaskan manajer Arsenal, Arsene Wenger punya wewenang untuk menyodorkan penawaran mengenai striker timnas Inggris itu, sebagaimana dikutip dari The Sun. SunSport mengungkapkan pendapatan the Gunners akan didorong untuk mencapai lebih dari 300 juta pound dari stadion Emirates, dan penjualan hak penyiaran teve selama dua tahun ke depan. Manajemen Ar-

49 pada paruh kedua, dan 72-69 di akhir kuarter tiga. San Antonio meladeni permainan Heat yang disangga oleh penampilan mempesona

senal akan menyediakan dana sebesar 70 juta pound setiap tahun untuk mendatangkan pemain anyar. Ketika ditanya soal besar gaji Rooney, Gazidis menjawab tidak tahu besar fee yang bakal didapatkan Rooney. ‘’Saya bicara soal tambahan dana sebesar 70 juta pound, dan tingginya target pendapatan, tentu itu yang kami bakal wujudkan,’’ ujarnya. Fans Arsenal relatif lama menanti bakal ada sejumlah pemain anyar. Selama delapan tahun belakangan ini, Arsenal kehilangan sejumlah pemain terbaik dan tidak memenangi gelar apapun. Kondisi Arsenal kian memprihatinkan di kancah sepak bola Liga Inggris (Premier League). Gazidis, yang memberi kepercayaan kepada Wenger soal pembelian pemain baru, mulai melihat eskalasi keuangan klub. ‘’Ini yang menjadi pertimbangan kami di musim depan. Ini artinya kami akan belanja lebih banyak pemain baru dan memberi bayaran. Semuanya itu terpulang kepada kondisi keuangan kami,” katanya. Dengan mengerek pendapatan sampai 300 juta pound itu, The Gunnners akan mendekati juara Eropa Bayern Muenchen, yang manargetkan pendapatan 317 juta pound. “Dengan begitu kami mampu bersaing dengan Bayern. Kami sedang menuju ke arah sana. Kami tampil sebagai klub sarat ambisi,” katanya. (ant/ b a l i post)

BINTANG Tony Parker (kiri) menjadi bintang lapangan Spurs pada game pertama final NBA San Antonio Spurs versus Miami Heat.

(ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Sabtu, 8 Juni 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL


SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Produksi Meningkat

Film Nasional Semakin Membaik Jakarta (Suara NTB) Produksi film nasional naik 100 persen dalam periode Januari hingga Mei 2013, mencapai 48 judul atau dua kalinya dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 24 judul film.

Mari Elka Pangestu

“Melihat perkembangan ini kami optimistis jumlah produksi film nasional hingga akhir tahun 2013 akan mencapai 100 judul film,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pang-

estu di Jakarta belum lama ini. Ia mengatakan, selain kuantitasnya yang meningkat dari sisi kualitas, film nasional juga semakin membaik. Menurut dia, sudah banyak film nasional yang membanggakan dan tidak

kalah kualitasnya dengan film internasional. “Hal ini terbukti banyak film Indonesia yang menjadi perhatian dalam festival film tingkat dunia,” katanya. Menteri mencontohkan, dua film Indonesia yang berjudul Rectoverso dan Sang Penari berhasil masuk dalam Cinepodes di Festival Film Cannes Prancis. Selama tiga hari pemutaran, film Sang Penari bahkan berhasil menarik 1.000 penonton dari berbagai negara

yang hadir di Cannes. Pada kesempatan yang sama, Menparekraf mengatakan perkembangan industri mode Indonesia juga semakin membaik. “Indonesia bertekad menjadi trendsetter di Asia sekaligus kiblat fesyen muslim dunia pada 2020 dan brand fesyen kita sudah berhasil masuk ke pasar global antara lain Major Minor masuk ke departemen store Harvey Nichols di London Inggris,” katanya. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

Sheila Gank Lombok

Rutin Gelar Yasinan hingga Baksos

(Suara NTB/ist)

Judul Sutradara Genre Pemain

: Life Of Pi : Ang Lee : Drama Petualangan : Irrfan Khan, Suraj Sharma, Tabu, Adil Hussain, Rafe Spall, Gérard Depardieu

Perjuangan Hidup Seorang Pemuda dengan Seekor Harimau Benggala Siapapun yang menonton film petualangan karya sutradara handal seperti Ang Lee ini pasti akan berdecak kagum. Tidak hanya dari latar belakang cerita petualangan yang seru, tetapi juga visualisasi yang menakjubkan. Film yang dibuat dengan sistem teknologi 3D ini merupakan salah satu tontonan menakjubkan dan harus masuk daftar film wajib tonton. Tak salah kemudian jika Life Of Pi masuk berhasil masuk sembilan nominasi Academy Award 2013 dan berhasil memboyong piala Oscar karena memenangkan beberapa kategori yaitu Best Director, Best Original Score, dan Best Cinematography. CERITA yang berasal dari novel apik karya Yann Martel dengan judul sama ini sebelum menjadi film, banyak pihak yang tidak menyangka cerita ini bisa diadopsi ke dalam layar sinema. Namun Ang Lee berhasil melakukannya dengan apik dan menarik. Life Of Pi berkisah tentang perjuangan seorang pemuda bernama Piscine Patel (Suraj Sharma) atau Pi mempertahankan hidupnya di tengah lautan setelah kapal yang akan membawa keluarganya ke Kanada kandas di terjang badai. Pada saat kapal akan tenggelam, Pi berhasil menyelamatkan diri menggunakan sekoci. Namun kedua orang tuanya dan kakaknya tewas dalam kejadian naas tersebut. Di atas sekoci tersebut, Pi berhasil selamat bersama seekor zebra, orang utan betina, dan hyena. Belakangan, harimau Benggala yang diberi nama Richard Parker juga ikut naik ke sekoci menyelamatkan diri. Binatang-binatang ini adalah peliharaan orang tua Pi dimana orang tuanya mempunyai kebun binatang di India. Karena tanah kebun binatang tersebut milik pemerintah, maka orang tuanya kemudian memutuskan untuk pindah ke Kanada dengan membawa serta isi kebun binatang tersebut. Dengan menumpangi kapal Jepang, Tsimtsum, keluarga Patel pindah ke Kanada. Perjalanan mengarungi lautan, hanya tinggal harimau Benggala yang tetap hidup. Zebra dan orang utan tewas karena dimangsa hyena. Sebagai balasannya, Richard Parker memangsa hyena. Tinggallah Pi dan harimau Benggala di tengah lautan. Awalnya, Pi takut dengan keberadaan harimau Benggala tersebut. Ia merasa khawatir jika tak ada lagi makanan, maka dirinyalah yang akan dimangsa Richard Parker. Akhirnya ia pun berusaha mencari ikan untuk makanan Richard Parker dan dirinya agar bisa bertahan hidup. Karena sekitar hampir setahun bersama di tengah lautan, secara emosional Pi merasa punya kedekatan dengan Richard Parker yang seekor harimau. Apalagi ketika badai kembali menghantam sekocinya, kedekatan emosional tersebut semakin dirasakan. Namun pada akhirnya, Richard Parker meninggalkan Pi sendiri setelah mereka berhasil terdampar di daratan Meksiko. Richard Parker masuk ke hutan dan meninggalkan Pi di tepi pantai yang kondisinya telah lemah. Akhirnya Pi ditemukan oleh nelayan di sekitar pantai tersebut dan berhasil diselamatkan. Film yang dibuat di Taiwan ini menghadirkan Richar Parker, harimau Benggala yang sangat ‘’nyata’’. Padahal Richard Parker adalah murni animasi, namun dengan teknologi tinggi, Richard Parker berhasil ‘’dihidupkan’’. Karena terinspirasi oleh kisah Piscine Patel tersebut, seorang novelis asing yang diperankan Rafe Spall kemudian ingin bertemu dengan Piscine Patel dewasa (diperankan oleh Irrfan Khan). Pertemuan Pi dewasa dengan novelis ini menjadi awal kisah film ini. Pi dewasa menceritakan kisahnya kepada sang novelis. Pada bagian penutup film ini, sang novelis tersebut tertarik untuk menceritakan kembali kisah Psicine tersebut melalui sebuah buku. (yan)

KOMUNITAS para pecinta band identik dengan anakanak muda atau anak baru gede (ABG). Kegiatan komunitas ini pun tak jauh dengan kegiatan yang berhubungan dengan musik. Namun sedikit berbeda dengan komunitas para penggemar band Sheila On 7. Sheila Gank Lombok (SGL) memiliki anggota tidak hanya dari kalangan pelajar, tetapi juga berasal dari orangorang yang sudah bekerja. Salah satu anggota SGL, Yulidar Annisa Fitri mengatakan sejak berdiri tanggal 7 Desember 2010 lalu, komunitasnya saat ini beranggotakan 100 orang namun yang aktif sekitar 40 orang. Kegiatan yang dilakukan SGL tidak hanya yang berkaitan dengan musik, namun mereka rutin menggelar yasinan setiap bulan dan kegiatan bakti sosial (baksos) setiap tahun. Dalam kegiatan baksos, Anis, begitu guru SMAN 2 Mataram ini disapa menyampaikan biasanya mereka mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain mengunjungi daerah terpencil, terkadang mereka juga mengunjungi panti asuhan. Dalam kegiatan tersebut, para anggota SGL diminta untuk mengumpulkan pakaian layak pakai dan secara swadaya membeli alat-alat tulis yang kemudian diserahkan ke orang yang membutuhkan. “Terakhir kami buat baksos di panti asuhan daerah

Narmada dan mengajak juga komunitas pecinta band yang lain seperti Virginity (The Virgin), My Geisha (Geisha) dan Cliqers (Ungu),” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (7/6). Tempat berkumpulnya para anggota SGL disebutkan Anis biasanya di markas mereka yang ada di Gerung, Lombok Barat. Setiap dua kali sebulan, anggota SGL selalu mengusahakan untuk berkumpul bersama, disamping kegiatan rutin yasinan setiap bulan. Pada saat kumpul, biasanya mereka sharing berbagai hal. Sheila On 7, band asal Yogyakarta yang mulai naik daun dengan lagunya berjudul Sephia sekitar tahun 2000-an. Pada saat itu Sheila On 7 mulai dikenal luas oleh publik pada saat meluncurkan album kedua mereka dengan titel “Kisah Klasik Untuk Masa Depan”. Setelah satu dasawarasa lebih meramaikan industri musik tanah air, belakangan ini band yang pada awal terbentuk dimotori oleh Duta (vokal), Eross (gitar), Sakti (gitar), Adam (bass), dan Anton (drum) ini mulai jarang muncul di televisi. Meski band kesayangannya jarang muncul on air di televisi, hal tersebut tidak mengurangi kecintaan anggota SGL terhadap Sheila On 7. “Walaupun jarang tampil

Justin Bieber Pesan Kursi ke Luar Angkasa Los Angeles Bintang pop Kanada Justin Bieber menjadi selebriti terakhir yang mendaftar terbang ke luar angkasa bersama “maskapai antariksa” Virgin Galactic milik pengusaha Inggris Richard Branson. Branson mengumumkan di Twitter Rabu waktu setempat bahwa Bieber (19) dan manajernya Scooter Braun menjadi “dua astronot masa depan” terakhir yang mendaftar. Bieber menjawab dengan tweet berikut, “let’s shoot a music video in SPACE!!” (Mari kita bikin video musik di luar angkasa). Penerbangan ruang angkasa komersial Virgin Galactic yang kabarnya dim-

ulai tahun depan, telah mendapat pesanan dari orang-orang kesohor termasuk fisikawan Stephen Hawking, Tom Hanks, Brad Pitt dan Angelina Jolie. Pada satu lelang amal dalam festival film Cannes bulan lalu, seorang tamu membayar 1,2 juta dolar AS (Rp11,6 miliar) untuk satu kursi yang berdampingan dengan aktor Leonardo DiCaprio di Virgin Galactic. Tahun lalu, bintang “Two and a Half Men” aktor Ashton Kutcher menjadi orang ke-500 yang mendaftar. Satu kursi di Space Ship Two Virgin Galactic yang berpenumpang enam orang, dua pilot, berongkos 250 ribu dolar AS (Rp 2,4 miliar) dan akan membawa penumpangnya ke ketinggian 109 km di atas Bumi sehingga memberi mereka pengalaman beberapa menit tanpa gaya gravitasi dan dapat melihat Bumi dari antariksa. Roket Space ShipTwo kini sedang menjalani uji kelayakan terbang dalam persiapannya bagi lawatan pertama ke ruang angkasa bersama Branson dan keluarganya yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini. Virgin Galactic adalah divisi usaha dari Grup Virgin milik Branson, demikian Reuters. (ant/ bali post)

Justin Bieber (Suara NTB/ist)

t) NTB/is (Suara

di televisi, off air-nya Sheila On 7 tetap banyak,” ujar Anis. Ketika mereka merasa kangen untuk menyaksikan band idola mereka tampil di panggung, mereka dapat menyaksikan aksi Duta Cs di panggung melalui live streaming. “Jadi nggak masalah walaupun mereka jarang di televisi, karena kami tetap cinta Sheila On 7,” tambahnya. Anis mengidolakan

k Lombo Gank a l i e h S Sheila On 7 selain karena lagu-lagunya yang asyik, ia juga suka kepribadian para personilnya yang sederhana namun tetap kaya dalam berkarya. Lagu yang paling disukai Anis adalah Buat Aku Tersenyum yang ada di album “07 Desember” yang rilis tahun 2002. Bergabung dengan komunitas pecinta band menurutnya cukup positif. Apalagi komunitas tersebut mempunyai kegiatan-kegiatan positif yang

dilakukan secara bersama-sama. Selain menambah teman, bisa dijadikan tempat melepas penat setelah sibuk dengan urusan pekerjaan. Karena bertemu dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama menurutnya dapat memberi energi baru. Dengan pecinta Sheila On 7 dari luar daerah atau para Sheila Gank lainnya, SGL tetap menjalin komunikasi melalui dunia maya. Mereka juga kerap keep in touch melalui website dengan manajemen Sheila On 7. (yan)

”Gentleman” Kebanjiran Penonton di YouTube Seoul – “Gentleman” yang merupakan video terbaru penyanyi Korea Selatan Psy kebanjiran penonton. Video tersebut telah menarik lebih dari 400 juta pengakses di YouTube, kata laman video-sharing global itu Jumat (7/6) kemarin. Penonton “Gentleman” di YouTube mencapai angka 402,1 juta pada pukul 11.00 waktu Seoul. “Gentleman” kini berada di posisi ke16 dalam daftar video YouTube yang paling banyak dilihat. Tonggak itu dicapai 55 hari setelah rilis pada 13 April dan 29 hari setelah video tersebut menembus angka 300 juta pada 9 Mei lalu.

Video Gentleman Psy Hit “Gangnam Style” penyanyi itu sebelumnya telah menarik lebih dari 1,6 miliar pengakses YouTube, tetapi membutuhkan waktu sekitar 85 hari untuk mencapai

(Suara NTB/sit)

angka 400 juta pada 8 Oktober tahun lalu. Namun, laju pertumbuhan pengakses “Gentleman” baru-baru ini mulai melambat. (ant/bali post)

Wisatawan di Cina Terpukau Musik Angklung Beijing Alunan musik angklung sejak Jumat pagi hingga pertengahan hari bergema di salah satu bagian tembok besar China, tepatnya di ruas tembok Juyongguan yang letaknya beberapa kilometer lebih dekat dari Beijing. Sekitar 200 orang mahasiswa pelajar Indonesia di China, serta beberapa orang dari Saung Udjo memainkan sekitar lima lagu berbahasa Mandarin seperti Shanghai Tan, Yueliang Daibiao Wode Xin, dan Tian Mi Mi. Sejumlah wisatawan yang sedang mengunjungi Tembok Besar China pun terpukau dengan permainan musik angklung tersebut, dan satu per satu mereka pun ikut berbincang tentang alat musik bambu tradisional Jawa Barat itu, dengan salah satu anggota Saung Udjo. Setelah memahami alat musik angklung, mereka pun ikut memainkan alat musik itu membawakan beberapa lagu, sebagian lagi mengabadikan momen itu dengan kamera atau video. Daeng Udjo saat berbincang dengan Antara mengatakan,kegiatan ini merupakan upaya lebih mengenalkan alat musik angklung kepada masyarakat China, dan internasional yang sedang berada di China.

Angklung, lanjut dia, merupakan alat musik sederhana yang dapat dimainkan secara masal. “Bahkan yang belum pernah memegang angklung pun, seketika bisa memainkannya sesuai petunjuk ``konductor`,” tuturnya. Daeng menambahkan angklung telah menjadi salah satu alat diplomasi sederhana. “Karena itu, kami ingin mengajak masyarakat China, dan masyarakat internasional di China untuk bermain bersama, saling mengenal dan memahami satu sama lain melalui angklung,” katanya. Budaya dan seni tidak dapat dilepaskan dari bagian diplomasi. “Melalui kebudayaan dan kesenian, kita dapat saling kenal dan memahami satu sama lain, meski berbeda latar belakang, asal negara dan lainnya,” ujar Daeng. Penampilan angklung di salah satu ruas di Tembok Besar merupakan bagian dari promosi konser kolosal angklung yang akan digelar pada akhir Juni 2013 di Beijing. Konser kolosal angklung itu merupakan bentuk pelestarian alat musik bambu khas Indonesia yang telah tercatat sebagai salah satu warisan budaya dunia “The Intangible Heritages” UNESCO. (ant/bali post)


SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

PKS Diminta Keluar dari Koalisi Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Demorkat Max Sopacua menilai seharusnya Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pemerintahan SBY karena tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “PKS tidak sesuai dengan komitmen koalisi yaitu mendukung kebijakan pemerintah. Kalau PKS tidak mendukung kebijakan itu maka keluar saja (dari koalisi) karena itu cara terbaik,” kata Max kepada Antara di Jakarta, Jumat kemarin. Menurut dia pilihan PKS keluar koalisi adalah rasional karena tidak setuju dengan kebijakan koalisi, sehingga sikap partai seharusnya jelas. Dia mengatakan penolakan PKS itu sebenarnya tidak membebani koalisi, namun yang dibutuhkan adalah komitmen anggota koalisi untuk mendukung kebijakan pemerintah. “Kalau tidak mendukung dan tidak setuju seharusnya di luar koalisi. Tapi PKS sekarang ini kanan kiri oke, tidak setuju kebijakan pemerintah tapi masih mau terus di dalam pemerintahan,” kritiknya. Pendapat serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Ia mengatakan, sesuai tata etika yang telah disepakati partai-partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono maka jika ada partai yang tidak sependapat bisa mengundurkan diri dari koalisi. “Jika ada parpol anggota koalisi yang tak sepakat, maka perlu dilakukan lobi-lobi dan pendekatan. Jika tetap tak sependapat maka parpol yang bersangkutan bisa mengundurkan diri dari Setgab,” kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat. Idrus menjelaskan hakikatnya kesepakatan politik parpolparpol dilakukan dengan pemerintahan SBY-Boediono yang ditandatangani 15 Oktober

2009, namun setelah ada dinamika politik khususnya pansus Bank Century maka berubah dan disempurnakan yang ditandatangani 23 Mei 2011. Pertama, hal-hal bersifat strategis kebangsaan maka seluruh parpol Setgab wajib mendukungnya. Idrus menjelaskan dalam rapat Setgab yang dipimpin Syarif Hasan beberapa waktu lalu semua parpol peserta koalisi yang hadir mendukung usulan kenaikan BBM itu. “Semuanya sepakat, namun Partai Golkar tetap hargai independensi sikap masing-masing parpol dan tak ingin mencampuri urusan masing-masing parpol,” kata Idrus. Terpisah, Presiden PKS Anis Matta menegaskan partai pimpinannya tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. “Sikap partai tetap dengan komitmen awal untuk membela kepentingan rakyat sehingga menentang rencana pemerintah tersebut,” katanya di Ambon, Jumat kemarin. Ia menyatakan sikap PKS tidak bertujuan menaikkan kepercayaan masyarakat menjelang pemilihan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada 2014. “Kepentingan rakyat harus diperjuangkan dan ini komitmen PKS untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena dampak terhadap berbagai sektor yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat,” ujarnya. Keputusan menolak kenaikan harga BBM ini pun dengan konsekuensi keluar dari koalisi. “Koalisi itu tujuannya untuk menyejahterakan rakyat mela-

Hasyim Muzadi Minta KPK Awasi Pilkada Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pemilu kepala daerah (Pilkada). “Saya minta ke KPK untuk melakukan pengawasan Pilkada karena tindak pidana korupsi dilakukan sebelum Pilkada, bukan sesudahnya,” ujar Hasyim usai menemui pimpinan KPK di gedung KPK Jakarta, Jumat siang. Hasyim melakuan ini demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menghindarkan politik uang dalam masyarakat. “Biasanya penggelembungan dana dan sebagainya jus(ant/bali post) tru terjadi sebelum Pilkada, Hasyim Muzadi bukan setelah Pilkada,” tambah dia. Hasyim menjelaskan permintaannya kepada KPK ini menjadi penting karena selama ini kasus terkait Pilkada berakhir di Mahkamah Konstitusi sehingga penyelesaiannya tidak efektif bila masalah tersebut diusut setelah Pilkada. “Jadi saya minta KPK tolong pada Pilkada yang akan berlangsung terutama yang potensial terjadi korupsi, dilakukan investigasi sebelum Pilkada itu berjalan, terutama pada bidang APBD, penggunaan anggaran, dan berbagai macam sumbangan-sumbangan,” tegas Hasyim. Salah satu Pilkada yang menurut Hasyim harus diawasi adalah Pilkada Jawa Timur akhir Agustus nanti. “Yah, karena Jawa Tengah, Sumatera Selatan kan sudah, maka yang sekarang kita lihat yang di depan ini adalah Jawa Timur,” kata Hasyim. Hasyim mengimbau investigasi Pilkada nanti dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. (ant/bali post)

Kompolnas Prihatin Makelar Kasus Merajalela Jakarta (Suara NTB) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Timur Pradopo segera mengambil langkah tegas atas masih eksisnya makelar kasus di wilayah Polda Jawa Timur. “Diduga kuat markus (makelar kasus) di Polda Jatim dilindungi oleh pejabat Polda Jatim. Begitu kuatnya peran markus ini sampai proses penyidikan dapat dikendalikan sesuai keinginan markus, bukan atas penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Komisioner Kompolnas, M. Nasser di Jakarta, Jumat kemarin. Jumlah makelar kasus di Polda Jatim terbilang banyak dan beberapa diantaranya menjadi sangat menonjol karena sangat dekat dengan pejabat Polda di Jatim, misalnya DJ yang bisa menunda eksekusi pabrik sepatu Cinderela di Sidoarjo dan kasus PT Darmo Green Land, kata Nasser. Dia juga menyatakan para makelar masuk juga memasuki Polrestabes Surabaya. “Misalnya (dalam) kasus pencemaran nama baik Sindoro,” kata Nasser. Kompolnas berharap Kapolri menggunakan kewenangannya untuk mengusut kasus ini sampai tuntas, sekalipun melibatkan pejabat Polri. “Kasus seperti ini diluruskan maka dampak positifnya seluruh jajaran di bawah akan bersih dari rekayasa bermain kasus dan ini artinya Timur membuktikan bahwa beliau membangun Polri baru sebagai Kapolri reformatif,” tutup Nasser. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TOLAK KENAIKAN BBM – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) memblokir jalan raya Ahmad Yani saat unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM di Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/6). lui kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sekiranya koalisi ternyata menyengsarakan rakyat, maka PKS harus mengambil sikap mengkritisi,” tegas Anis. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Indra membantah par-

tainya melakukan pecitraan, dengan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. “Penolakan kami atas kenaikan harga BBM itu bukan hanya pencitraan tapi ada alasan mendasar karena banyak pendapat dan analisis yang digunakan sehingga kami

menolak kebijakan tersebut,” kata Indra kepada Antara di Jakarta, Jumat. Indra menilai harga minyak dunia saat ini sedang turun sehingga tidak perlu harga BBM dalam negeri dinaikkan. Dia menjelaskan akar masalah

konsumsi tidak terkendali BBM adalah mafia penyelundup BBM bersubsidi ke pihak asing, sementara masih banyak BBM subsidi diselewengkan pihak tertentu untuk digunakan bagi sektor industri padahal seharunya untuk masyarakat

umum. “Saya bingung apakah pemerintah tidak tahu atau purapura tidak tahu. Saya yakin apabila penyelundup dan mafia diberantas maka konsumsi BBM kita tidak akan melonjak,” ujarnya. (ant/bali post)

Alex Noerdin Kebanjiran Ucapan Selamat Palembang (Suara NTB) Alex Noerdin salah satu dari empat calon Gubernur Sumatera Selatan mulai kebanjiran ucapan selamat dari pendukungnya atas hasil hitung cepat suara Pilkada Sumsel, Kamis kemarin dari lembaga survei yang mengunggulkannya. Pantauan Antara di kawasan rumah pribadi Alex Noerdin di Jalan Merdeka Palembang, Jumat pagi, puluhan unit paket ucapan selamat terpajang di pinggiran jalan kawasan rumah salah satu kandidat calon gubernur tersebut, padahal proses penghitungan suara sedang berlangsung dan hasil akhir diumumkan KPU 15 Juni mendatang. Akibatnya, perhatian warga baik pengemudi bus dan penumpang

maupun pemilik kendaraan pribadi yang melintas di kawasan itu memperlambat jalan kendaraan mereka. Namun hasil hitung cepat Jaringan Survey Nasional menyebutkan Herman DeruMaphilinda (nomor urut 3) justru unggul pada Pilkada Sumatera Selatan itu dengan 35,15. Sedangkan hasil hitung cepat lembaga survei Indo Barometer menempatkam Alex Noerdin-Ishak Mekki dengan suara terbanyak 36,02 persen, disusul Herman Deru-Maphilinda dengan 33,00 persen. Menanggapi hasil ini, Herman Deru-Hj Maphilinda menyatakan hanya percaya pada penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum pada 16 Juni mendatang. Menurutnya, berdasarkan pengalaman Pilkada calon Wali Kota Romi HertonHarnojoyo sebelumnya kalah berdasarkan hasil penghitungan cepat lembaga

survei. “Namun, nyatanya mereka yang menang dalam Pilkada Palembang, artinya masih ada kemungkinan,” kata Herman Deru yang di dampingi calon Wakil Gubernur Maphilinda memberikan keterangan pers di rumah pribadinya. Ia mengemukakan, rasa optimitis itu cukup beralasan mengingat selisih dengan pesaing terdekat yakni pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Alex Noerdin-Ishak Mekki hanya kisaran 2,0 persen. Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Ong Berlian mengatakan, penghitungan suara masih pada tingkat KPPS, 7-8 Juni dia panitia pemungutan suara (PPS), kemudian 11-12 Juni di tingkat kabupaten dan kota, serta terakhir di KPU provinsi, 14-15 Juni 2013. (ant/balipost)

Anggaran Dipotong, KPU Tak Protes Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memasalahkan pemotongan anggaran dalam APBN P 2013 sebesar 7 persen oleh pemerintah. Kepada ANTARA News,

Ketua KPU, Husni Kamil Malik menyatakan, KPU memiliki dana operasional yang bisa menyangga pemotongan anggaran tersebut. “Kita sudah siapkan alternatif kalau harus dipotong anggaran KPU, yakni dari dana cadangan operasional (Panitian Pemungutan suara tingkat Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan suara tingkat desa (PPS) yang tidak terpakai. Jadi tidak akan memberatkan KPU,” kata Husni di Jakarta, Jumat kemarin. Adapun dana cadangan dari dana operasional PPK dan PPS itu, kata Husni adalah sekitar Rp500 miliar. “Dengan tidak dioperasionalkannya PPK dan PPS bulan Maret 2013, ada sekitar Rp 500 miliar dan kalau terjadi pemotongan sebesar 7 persen, maka itu bisa tertutupi,” kata dia. Ia memastikan pemotongan anggaran KPU tidak akan menggangu kerja KPU. “Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana rencana membeli tanah guna membangun graha KPU yang pada tahun sebelumnya belum disetujui oleh

DPR RI,” kata Husni. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini menolak pemotongan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena harga BBM naik. “Saya setuju dan mendukung anggaran KPU tidak dipotong dalam pembahasan APBN-P 2013,” kata Jazuli, Jumat. Ia menilai, bila anggaran KPU dipotong, maka akan mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemilu 2014. “Asal pengalokasiannya jelas, kemudian itu untuk menyelamatkan proses demokratisasi agar tidak tercederai oleh hal-hal yang tidak perlu sehingga proses demokratisasi itu berjalan dengan baik,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Dia mengkritik Menteri Keuangan dan Bappenas yang disebutnya semestinya paham anggaran KPU tak bisa dipotong. “Karena ini sudah menghadapi tahun pemilu , maka dia juga harus mengerti. Bisa semua dipotong, kemudian dari hasil pemotongan itu akan ada pengalokasian baru buat KPU,” kata Jazuli. Pemerintah berencana memotong anggaran seluruh instansi atau kementerian sebesar 10 persen karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM). (ant/bali post)

(ant/bali post)

TERIMA DKPP - Ketua KPK Abraham Samad (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Zulkarnaen (kanan) menerima kunjungan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (kedua kanan) dan Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait (ketiga kanan) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/6).

70 Anggota KPU dan Bawaslu Diberhentikan Jakarta (Suara NTB) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan 70 orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) diberhentikan karena melanggar kode etik. “Kami sebagai DKPP harus menjaga integritas penyelengara pemilu, dan sudah banyak yang terkena kode etik, ada 70 orang anggota KPU dan Bawaslu yang kami hentikan karena melanggar kode etik,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Jumat. Jimly datang ke KPK untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK, sekaligus memperkenalkan DKPP yang baru berdiri pada Juni 2012. DKPP menurut Jimly ingin menerapkan Sistem Integrasi Nasional (SIN) yang tengah dikembangkan oleh KPK. “Kami ingin penyelenggaraan pemilu masuk dalam Sistem Integritas Nasional, KPK menyampaikan dukungan kepada DKPP dan berharap kerja sama,” jelas Jimly. Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyampaikan 70 orang

anggota KPU dan Bawaslu yang dihentikan karena dianggap tidak netral. “Ada sekitar 70 orang yang diberhentikan paling banyak karena keberpihakan, tidak netral, padahal roh penyelenggaran pemilu adalah independensi, imparsialitas,” ucap Zulkarnain. DKPP rencananya akan bekerjasama dengan KPK demi penyelenggaraan pemilu berintegritas. “Saya mau koordinasikan terkait isu integritas penyelenggaraan pemilu, itu yang mau kami bicarakan,” kata Jimly. Jimly mengungkapkan lembaga pimpinannya akan membahas Sistem Integritas Nasional yang sedang dikembangkan KPK. “Kami mengawasi KPU maupun Bawaslu, tapi di samping itu ada soal-soal yang lebih luas menyangkut bagaimana agenda Sistem Integritas Nasional yang selama ini dibangun KPK, karena itu ada kaitan dengan tugas kami di DKPP,” tambah Jimly. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berencana mengembangkan sistem pencegahan dalam penyelenggaraan pemilu. (ant/bali post)

Pemprov DKI Naik Banding Soal Sengketa Blok A Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan banding terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur soal sengketa Blok A, Tanah Abang, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Terus. Kami sudah mengajukan banding,” kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat kemarin. Dia bahkan mengatakan jika PD Pasar Jaya tidak banding, maka akan dianggap bermasalah. “Kalau diperiksa BPK bisa

kena. Kenapa nggak banding, mau sengaja kalah?” katanya. Dia mengaku sudah bertemu dengan Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis untuk merapatkan langkah selanjutnya. “Pak Djangga mau nuntut lagi,” kata Basuki. Basuki yakin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara hukum tidak melakukan kesalahan. “Secara hukum kami benar. Karena keputusan PN masih mengambang menyatakan kami salah dan dia juga salah,” katanya. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 8 Juni 2013

Korut-Korsel Sepakat Lakukan Pembicaraan Resmi Seoul Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pada Kamis (6/6) secara prinsip sepakat melakukan pembicaraan resmi pertama mereka, setelah beberapa bulan peningkatan ketegangan militer dan sehari sebelum pertemuan puncak Amerika Serikat-Cina. Satu tawaran kejutan dari Pyongyang mengusulkan diskusi yang berkisar pada masalah komersial dan kemanusiaan, dari pembukaan kembali kompleks industri bersama sampai melanjutkan reuni keluarga lintas batas. Dalam balasan yang luar biasa cepat, Korea Selatan menyerukan pembicaraan tingkat menteri pada 12 Juni di Seoul, dan mendesak Korea Utara untuk membuka kembali saluran komunikasinya yang terputus untuk diskusi tingkat kerja mulai Jumat kemarin. “Saya berharap ... dialog akan menjadi momentum bagi Korea Selatan dan Korea Utara untuk meningkatkan hubungan berdasarkan saling percaya,” kata Menteri Unifikasi Korea Selatan, Ryoo Kihl-Jae, seperti dikutip AFP. Cina, sekutu utama satu-satunya dan pendukung ekonomi Korea Utara, telah berada di bawah tekanan Amerika Serikat untuk mengendalikan negara tetangganya dan kesepakatan itu menjadi jawaban positif. “Cina senang dan menyambut baik bahwa (Korea Utara dan Korea Selatan) sepakat untuk melanjutkan keterlibatan mereka dan dialog,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei. Sekjen PBB Ban Ki-moon juga menyambut baik pengumuman tersebut. “Ini merupakan perkembangan yang menggembirakan untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea,” kata juru bicaranya dalam satu pernyataan. Para pengamat pun menyambut perkembangan ini tetapi beberapa dengan hati-hati menyarankan, sifat yang tepat dan agenda dialog dapat membuat masalahmasalah yang mencuat bisa diatasi. “Saya rasa ini merupakan upaya oleh Korea Utara untuk merebut inisiatif, tetapi itu terlalu dini untuk mengatakan apakah tawaran tersebut cenderung mengarah pada dialog yang tulus,” kata Yang Moo-Jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul. Kontak resmi antara Seoul dan Pyongyang pada dasarnya telah beku sejak Korea Selatan menuduh Korea Utara mentorpedo salah satu kapal perangnya, Cheonan, pada Maret 2010, yang menyebabkan kematian 46 pelautnya. Pada April dan Mei tahun ini ketegangan keduanya melambung ke tingkat mengkhawatirkan karena Korea Utara marah dengan latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serika dan sanksi PBB yang dikenakan setelah uji coba nuklir pada Februari. Situasi telah tenang dalam beberapa pekan terakhir, dengan kedua pihak berputar pada gagasan membuka semacam dialog. Usul Korea Utara, yang disampaikan lewat pernyataan Komite untuk Reunifikasi Damai Korea (Committee for Peaceful Reunification of Korea/ CPRK), mengatakan tempat dan tanggal untuk pembicaraan bisa diatur sesuai kenyamanan pihak Selatan. Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye, menyambut gerakan Utara itu dan berkata: “Saya berharap ini akan menjadi momentum bagi Korea Selatan dan Korea Utara untuk memecahkan berbagai isu yang tertunda melalui dialog dan membangun kepercayaan.” (ant/bali post)

Suriah Kuasai Kembali Pelintasan Golan Golan Pasukan Suriah merebut kembali satu-satunya pelintasan Dataran Tinggi Golan di garis gencatan senjata dengan Israel, Kamis. Hal itu menjadi satu kemunduran lagi bagi pemberontak sehari setelah mereka dihalau dari kota strategis Qusayr. Sementara itu Austria, Kamis, mengatakan akan menarik tentaranya dari kontingen pasukan perdamaian PBB di Golan karena situasi keamanan yang buruk. Penguasaan Qusayr memberi Presiden Bashar al-Assad nilai tawar tinggi jika rencana Amerika Serikat-Rusia bagi perundingan perdamaian lang-

sung dengan kelompok musuhnya terwujud, kata para pengamat seperti dikutip AFP. Rusia mengatakan Menteri Luar Negeri Walid Muallem akan memimpin delegasi pemerintah Suriah dalam perundingan Jenewa 2 yang ditunda sebagian besar akibat sengketa dalam kelompok oposisi mengenai siapa yang akan hadir. Pemberontak menguasai sebentar pelintasan Quneitra yang strategis dan penting karena kedekatannya dengan pasukan Israel dan Damaskus, sebelum dihalau. Seorang koresponden AFP mengaku melihat tank-tank di daerah tinggi itu setelah pasukan Bashar masuk Kamis kemarin.

(ant/bali post)

60.000 Mengungsi Akibat Pertempuran di Sudan Khartoum Lebih dari 60.000 orang mengungsi dari satu kota di daerah minyak utama Sudan karena serangan pemberontak pada bulan April, kata PBB, Kamis. Pasukan pemerintah merebut kembali kota Abu Kershola dua pekan lalu dari para pemberontak yang tergabung dalam Front Revolusioner Sudan (SRF), aliansi pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Omar Hassan al-Bashir. Abu Kershola terletak di ujung timur laut dari wilayah penghasil minyak Kordofa Selatan. Tapi SRF kembali menyerang. Kelompok itu menyerang sebuah konvoi kepala staf militer Sudan dalam sebuah kunjungan pekan lalu. Pertempuran di Abu Kershola telah menyebabkan 63.000 orang mengungsi, menurut laporan PBB. Sekitar delapan ribu orang telah melarikan diri ke Khartoum, yang terletak lebih dari 600 km dari kawasan itu, sedangkan 44.000 orang mencari perlindungan di negara tetangganya Kordofan Utara. “Situasi keamanan tetap rapuh,” kata PBB. Selama beberapa dasawarsa Sudan telah diganggu oleh bentrokan antara pemerintah dan pemberontak yang memperjuangkan apa yang mereka katakan sebagai eksploitasi oleh elit di Khartoum. SRF terdiri dari tiga kelompok pemberontak dari Darfur dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan - Utara (SPLM-N) yang berjuang di sepanjang perbatasan dengan Sudan Selatan. Kekerasan telah membuat tegang hubungan negara itu dengan Sudan Selatan. Sudan menuduh Sudan Selatan memberi dukungan pemberontak. Juba membantah klaim itu. Kerusuhan itu adalah topik sensitif di Khartoum. Seorang wartawan yang bekerja untuk surat kabar al-Sudani telah ditangkap setelah militer menuduhnya merusak reputasinya, kata pengacaranya. Khalid Ahmed menulis laporan tentang Abu Kershola setelah mengunjungi daerah itu dengan kepala staf. (ant/bali post)

Kelompok Observatorium Suriah untuk hak asasi Manusia dan radio militer Israel mengatakan gerak maju pemberontak melewati pertempuran seru di Quneitra. Pertempuran itu sangat dekat dengan markas satu pasukan perdamaian PBB yang membuat Austria ingin menarik pasukannya. Dua personil pasukan perdamaian PBB dari India dan Filipina mengalami cedera ringan akibat serangan itu, kata seorang juru bicara pasukan perdamaian PBB. Filipina mengatakan masih mempelajari apakah akan menarik pasukan penjaga perdamaiannya keluar dari Dataran Tinggi Golan setelah seorang tent-

aranya terluka, sementara Austria sudah menyatakan akan menarik tentaranya di sana. Departemen Luar Negeri Filipina bulan lalu menganjurkan Presiden Benigno Aquino III untuk menarik tentaranya karena alasan keamanan tetapi Juru bicara Kepresidenan Abigail Valte mengatakan belum ada keputusan yang dibuat. “Penempatan pasukan sedang dipelajari pada saat ini,” katanya kepada AFP. Jubir Departemen Luar Negeri Raul Hernandez mengatakan posisi departemen tetap bahwa 341 tentara Filipina yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB harus ditarik keluar. De-

plu membuat rekomendasi bulan lalu setelah pemberontak Suriah menyandera sebentar empat tentara Filipina. Kelompok yang sama menculik 21 prajurit penjaga perdamaian Filipina Maret lalu dan semua dibebaskan tanpa cedera. Kepala Militer Filipina Jenderal Emmanuel Bautista mengatakan keputusan menarik pasukan penjaga perdamaian Filipina terserah kepada pemerintah tetapi prajuritnya siap menghadapi bahaya. “Kita bisa mengelola risiko apapun, kita harus pergi ke daerah-daerah di mana orang-orang kita akan bertempur,” katanya seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

PM Turki Minta Pemrotes Hentikan Aksi Istanbul Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, Jumat kemarin menyerukan penghentian aksi protes massa terhadap pemerintahannya. Ia juga mendesak pendukungnya agar pulang setelah menggelar unjuk kekuatan besar menyambut kepulangannya dari luar negeri.

PEJUANG - Seorang pejuang SPLA-N berdiri di dekat desa Gos di wilayah yang diduduki pemberontak di Pegunungan Nuba, Kordofan Selatan, Sudan, Selasa (1/5).

(ant/bali post)

TETAP BERJAGA – Tentara Israel terus berjaga di dataran tinggi Golan.

Sambil melambai-lambaikan bendera Turki dan meneriakkan “Kami akan mati untuk Anda, Erdogan” dan “Mari kita hancurkan mereka semua”, pendukung utama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menggelar unjuk kekuatan pertama mereka setelah banyak diam selama tujuh hari demonstrasi antipemerintah di seluruh negeri. “Saya menyeru penghentian segera demonstrasi, yang telah kehilangan mandat demokratis dan berubah menjadi vandalisme,” kata Erdogan dalam pidato di bandara Istanbul sekembali dari Afrika Utara yang disambut sorak-sorai kerumunan massa. Diapit oleh istri dan para menteri pemerintah, Erdogan memuji para pendukungnya

yang menahan diri dalam beberapa hari terakhir, namun menekankan bahwa ia hanyalah “hamba” dari setiap warga di negaranya. “Anda tetap tenang, matang dan menunjukkan akal sehat,” katanya seperti dikutip AFP. “Kita semua akan pulang dari sini ... Anda bukan tipe orang-orang yang memukul belanga-belanga dan panci-panci di jalanan.” Sebelumnya, puluhan ribu demonstran anti-pemerintah kembali melakukan aksi di seluruh negeri untuk menyerukan pengunduran diri perdana menteri. Kerusuhan nasional ini dipicu oleh kemarahan terhadap apa yang demonstran lihat sebagai tumbuhnya otoritarianisme Erdogan. Erdogan sejauh ini menanggapi pembangkan-

gan itu sebagai tantangan terbesar selama sepuluh tahun pemerintahannya. Berbicara di Tunis menjelang kembali, Erdogan menegaskan klaim bahwa para ekstrimis dan agitator asing yang harus disalahkan atas kekerasan di negerinya. “Di antara para demonstran, ada ekstremis, beberapa dari mereka terlibat dalam terorisme, termasuk beberapa yang berada di Taksim Square di mana masalah itu pecah pekan lalu,” katanya kepada wartawan. Sementaraitu,AmerikaSerikat mendesak para pemimpin Turki tidakmengeluarkankomentaryang memperkeruh suasana. Hal itu dikemukakan juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki setelah PerdanaMenteriTurkiRecepTayyipErdoganmenuduhterorismemicu protes anti-pemerintah. “Kami tetap mendukung ... protes damai dan kebebasan berbicara yang ditegaskan oleh setiap individu di negara ini,” kata Jen Psaki kepada war-

tawan seperti dikutip AFP. Ia menambahkan bahwa Washington “akan mendorong setiap pejabat untuk menahan diri dari memberikan komentar retorika yang tidak bermanfaat dan komentar tidak perlu yang tidak akan membantu menenangkan aksi yang ... terjadi di Turki. “ Erdogan berikrar untuk terus maju dengan rencananya guna membangun kembali sebuah taman yang telah memicu munculnya aksi protes yang diwarna kekerasan selama sepekan. Berbicara di Tunis, Erdogan menuding ekstremis dan agitator asing dalam aksi kekerasan yang terjadi. “Di antara para demonstran, ada ekstremis, beberapa dari

mereka terlibat dalam terorisme,” katanya kepada wartawan saat mengomentari aksi yang terjadi pekan lalu di Taksim Square Istanbul. Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan pada “kebrutalan polisi” dalam upaya untuk memada m k a n gelombang protes. (ant/ bali post)

Recep Tayyip Erdogan (ant/bali post)

Badai Tropis Andrea Mendarat di Amerika Washington Badai tropis Andrea, topan pertama pada musim badai Atlantik tahun ini, mendarat di Florida, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (6/6). National Hurricane Center di AS menyatakan dalam satu buletin bahwa Badai Andrea telah memasuki daratan sepanjang Florida Big Bend, sekitar 10 mil di sebelah selatan Stenhatchee. Hingga Kamis pukul 17.45 waktu setempat, topan tropis tersebut membawa angin dengan kecepatan maksimum 65 mil per jam dan bergerak ke arah timur-laut dengan kecepatan 17 mil per jam. Badai itu mengakibatkan hujan lebat dan memicu angin kencang di Florida, tapi diperkirakan akan melemah saat topan tersebut bergerak di daratan,

demikian laporan kantor berita Xinhua. Badai Andrea diramalkan akan terus bergerak ke utara menuju East Coast pada Jumat dan Sabtu waktu setempat. Topan tersebut diperkirakan membawa hujan lebat, angin kencang singkat dan risiko banjir dari pantai New England tenggara. Menurut beberapa laporan, badai itu memicu sedikitnya tujuh tornado di Florida pada Kamis. Peringatan tentang tornado tetap diberlakukan untuk sebagian besar wilayah Florida pada Kamis malam. National Weather Service AS juga telah mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan banjir dari Georgia sampai Maine. Musim badai Atlantik biasanya bermula pada 1 Juni dan berakhir pada 30 November. (ant/bali post)

Prancis Resah, Terlalu Banyak Pendatang Paris Terlalu banyak pendatang asing di Prancis. Demikian disampaikan mantan Perdana MenteriFrancoisFillonyangbersikerasnegaranya tidak bisa menerima semua permintaan mereka yang ingin masuk Prancis. Atas pertanyaan dalam wawancara di televisi Prancis Saluran 2, ‘apakah pendatang asing sudah terlalu banyak di negeri itu’, Fillon menjawab “Ya.” “Prancis saat ini sudah tidak dapat menerima, dengan syarat layak, bagi siapa pun yang ingin datang dan tinggal di sini,” tambahnya seperti dikutip AFP.

“Oleh sebab itu kita harus mengurangi kebijakan imigrasi,” kata tokoh partai sayap kanan UMP itu. Fillon sedang mengusulkan pemungutan suara parlemen tahunan mengenai jumlah pendatang yang dapat diizinkan masuk, profesi yang bisa mendapat pertimbangan dan asal mereka untuk mencocokkan dengan kuota yang tepat. Dia mengatakan, setiap tahun 200 ribu pendatang masuk ke Prancis dan itu “terlalu banyak” bagi negara yang sedang ditimpa krisis ekonomi serta pengangguran yang membuat pengeluaran pemerintah tergerus. (ant/bali post)

Snt08062013  

Bupati Loteng Siap Penuhi Panggilan Kejagung

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you