6
Etalase
Edisi 134 / VI / 5 - 11 Mei 2014 Kediri, Karisedenan Madiun, Sampang
Mas Abu Akan Hidupkan Kembali Show Room UMKM
Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar
Kediri, SMN - Nasib showroom Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Kediri yang berada di Jalan Yos Sudarso kian mengenaskan selama dalam masa kepemimpinan walikota Samsul Azhar. Produk-produk UMKM seharusnya terpajang di showroom tersebut, namun showroom UMKM tersebut terlihat sepi produk UMKM kota kediri sehingga kurang menarik dikunjungi. Menanggapi hal itu, Walikota Kediri Abdulloh Abu Bakar berencana akan menghidupkan kembali showroom UMKM tersebut agar bisa bermanfaat untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM di kota kediri. Pihaknya juga amat menyayangkan jika selama ini showroom UMKM tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga kondisi showroom UMKM bisa dibilang mati segan hidup tak mau. Mas Abu panggilan akrab Abdullah Abu Bakar,mengungkapkan bahwa dirinya
sudah bertekad untuk menjadikan UMKM kediri berkembang pesat, tentunya dengan menghidupkan kembali showroom UMKM tersebut adalah salah satu upanyanya. Dengan pengelolaan yang baik dan inovasi, Mas Abu yakin showroom UMKM tersebut akan lebih maju dan memberi manfaat bagi kemajuan UMKM di kota kediri. “Tentunya showroom tersebut akan kita hidupkan kembali dengan pengelolaan yang lebih baik, sehingga nantinya akan membantu pemasaran produk-produk UKM kota kediri,” ungkap Mas Abu kepada Suara Media Nasional usai menunaikan shalat jumat di masjid Al-Bina’i Balai kota kediri , jumat (2/5). Selain itu, Mas abu juga telah mengkondisikan kolega-koleganya yang berada di luar negeri untuk memfasilitasi pemasaran UMKM Kota Kediri ke Luar negeri. Meski diakuinya bahwa ada beberapa
UMKM Kota Kediri yang belum siap dengan permintaan besar dari luar negeri, salah satunya adalah produk tenun ikat Bandar Kidul. “Perajin tenun ikat belum siap untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar, karena proses produksi dengan cara tradisional sangat terbatas hasilnya, sementara permintaan tenun dari keluar negeri dalam kapasitas besar,” jelas Mas Abu. Namun Mas Abu yakin UMKM kota kediri siap untuk bersaing dipasar nasional dan Internasional, seperti tenun Ikat Bandar yang dikerjakan dengan tradisional dengan memproduksi menggunakan tangan manusia, tapi justru itu akan memberikan nilai lebih dari sebuah produk UMKM yang nilainya lebih mahal dari tenun buatan mesin pabrik. Sekedar diketahui, bahwa showroom UMKM yang berada di jalan Yos Sudarso Kota Kediri didirikan sejak kepemimpinan walikota Ahmad Maschut dibawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri, yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan walikota Samsul Azhar tahun 2009 hingga 2014, tetapi dalam perjalanannya showroom UMKM tersebut semakin mengenaskan dengan kondisi sepi pengunjung karena penampilan yang memang kurang menarik. Atas hal itu, Mas Abu bertekad akan memfungsikan kembali showroom UMKM dengan managemet yang lebih profesional, sehingga akan lebih menarik untuk dikunjungi yang nantinya akan bermanfaat bagi kemajuan UMKM Kota Kediri. (har/hms/adv)
Gelar Sidang Perampasan Kota Suara Sampang Sampang, SMN - Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, Jumat mulai menyidangkan kasus perampasan kota suara saat pelaksaan pemilu legislatif 9 April 2014 di Desa Biren, Kecamatan Tambelangan. “Agendanya pembacaan dakwaan, dan sesuai jadwal akan digelar pukul 09.00 WIB pagi ini,” kata Humas Pengadilan Negeri Sampang Syihabuddin, Jumat pagi. Ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peramparan kotak suara itu, masing-masing bernama Haji Taufid dan Achmad. Keduanya merupakan pendukung Partai Keadilan Sejahtera asal Desa Biren, Kecamatan Tambelangan, Sampang. Kasus perampasan kotak suara itu terjadi pada tanggal 9 April 2014, seusai penghitungan hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Biren. Keduanya secara tiba-tiba berupaya mengambil kotak suara di TPS,
namun gagal karena langsung ditangkap polisi yang waktu itu mengamankan TPS. Sebelum berupaya merampas kota suara, kedua tersangka ini terlebih dahulu membuat keributan, dan menyatakan tidak terima dengan hasil perolehan suara partai yang didukungnya, karena di TPS itu hasil perolehan suara PKS hanya sedikit. Upaya perampasan kotak suara pemilu itu selanjutnya dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang oleh panitia pengawas lapangan (PPL) dan pelaku langsung dimanakan ke Mapolres Sampang dengan kawalan ketat personel Brimob Polda Jatim. Hasil kajian Panwaslu Sampang menyatakan, perbuatan yang dilakukan oleh kedua simpatisan PKS tergolong tindak pidana pemilu, sehingga institusi ini merekomendasikan agar diproses secara hukum. Humas PN Sampang Syihabuddin
menjelaskan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, pihaknya telah meminta bantuan pengamanan kepada Polres Sampang pada sidang perdana kasus perampasan kotak suara pemilu legislatif itu. Upaya perampasan kotak suara yang dilakukan oleh simpatisan PKS Sampang itu, merupakan satu dari beberapa jenis pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah itu. Jenis pelanggaran lain, adanya dugaan TPS fiktif di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, serta pelaksanaan proses pemilu yang melanggar ketentuan, sebagaimana di 2 TPS di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal Sampang. Terkait pelanggaran itu, Panwaslu Sampang telah merekomandasikan agar digelar pemungutan suara ulang, akan tetapi gagal, karena tidak ada warga yang datang ke TPS. (why)
Andi Sundari: Siap Garap ‘PR’ Kajari yang Lama Bupati Muhtarom
Bupati Madiun Muhtarom Dalam Waktu Dekat Akan Mutasi SKPD Besar-besaran Madiun, SMN - Bupati disebut-sebut segera menarik gerbong mutasi. Kabar yang berkembang di lingkungan pemkab, badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) sudah mengantongi sejumlah nama pejabat yang akan digeser. Mulai dari pejabat eselon II atau sekelas kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga eselon IV. “Nama-namanya sudah ada, tinggal tunggu saja (mutasinya)”, ujar sumber internal Pemkab Madiun, kemarin (1/5). Sumber itu menyebut, sedikitnya lima pejabat eselon II dan III bakal digeser. Di antaranya, Suhardi yang kini menjabat kepala Dinas Pendidikan, Puji Wahyu Widodo (kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Wahyuono Widoyo Edi (kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), Mardi’i (kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Suyadi (kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi), serta Kurnia Amrullah (kepala Bakesbangpol Dagri). Mutasi, masih kata sumber itu, juga diberlakukan bagi sejumlah pejabat eselon III dan IV atau setingkat kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi). Selain itu, kepala sekolah, mulai tingkatan SD hingga SMA/sederajat. “Rencananya memang akan ada mutasi besar-besaran”, jelas sumber tersebut. Dijelaskan, mutasi itu dilakukan untuk menyegarkan birokrasi dan mengganti pejabat yang dinilai kurang berprestasi dalam menduduki posnya selama ini. Sekaligus untuk mengisi kekosongan jabatan struktural yang kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) seperti kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) yang kini diisi Joko Lelono. “Juga untuk menggeser pejabat yang tidak bekerja secara optimal”, imbuhnya. Sementara, salah seorang kepala SKPD yang enggan disebutkan namanya, mengakui bahwa mutasi penting untuk mempersolid kinerja antar-SKPD di lingkungan Pemkab Madiun. Setidaknya, untuk mengembalikan kerjasama lintas satuan kerja (satker) yang beberapa bulan belakangan mulai tidak sinkron. “Kalau saya siap saja ditempatkan di mana pun. Semua itu merupakan tugas dan amanah. Yang penting, tujuannya untuk menciptakan sistem kerja yang lebih profesional dan memadai untuk mengoptimalkan pelayanan”, ungkapnya. Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Soekardi mengamini adanya rencana mutasi pejabat yang bakal dilakukan dalam waktu dekat. Sayang, dia enggan menyebut nama-nama pejabat yang akan digeser kali ini. “Memang ada rencananya (mutasi), tapi saya belum bisa memastikan kapan pelaksanaannya”, terang Soekardi yang juga menjabat sebagai ketua baperjakat. Soekardi mengatakan, mutasi diperlukan untuk penyegaran birokrasi dan mempercepat proses realisasi kebijakan pemerintah daerah. Pun, baperjakat akan segera melakukan pembahasan intens terkait rencana mutasi itu. “Ditunggu saja, lah. Nanti biar kami (baperjakat, Red) melaksanakan rapat dulu”, pungkas mantan Kepala Bakorwil Bojonegoro itu. (Sy)
IKIP PGRI Madiun Wisuda Sarjana Puluhan Warga Magetan Berebut Lima Kursi KPU XLVII dan Pasca Sarjana II
Rektor IKIP PGRI Madiun Dr. Parji, M.Pd
Madiun, SMN - IKIP PGRI Madiun disemester gasal/tahun 2013/2014 ini Rektor IKIP PGRI Madiun Dr. Parji, M.Pd telah mewisuda 531 sarjana dan pasca sarjana. Dalam acara wisuda sarjana XLVII dan pasca sarjana II in dihadiri oleh Ketua PGRI Jawa Timur Drs. H. Ichwan Sumadi, MM koordinator kopertis Wilayah VII Prof. Dr. H. Sugijanto, MS. Apt wakil walikota Madiun H. Sugeng Rismianto,SH. M.Hum Dinas Pendidikan Kota Madiun tokoh masyarakat forpinda Kota Madiun dan semua orang tua dan keluarga wisudawan. Pelaksanaan wisuda sarjana XLVII dan pasca sarjana II berjalan sangat khimat antusias meriah dan sukses. Adapun wisudawan IPK
tertinggi pada wisuda sarjana XLVII dan pasca sarjana II IKIP PGRI Madiun sebagai berikut: 1) Endah Sukminingsih Program Study Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPK 3,89 predikat degan pujian. 2) Maulana Arditya Program study pendidikan Bahasa Inggris (S1) IPK 3,81 predikat dengan pujian. 3) Safrinatul Mufihah Program Study Pendidikan Biologi (S1) IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. 4) Fristian Novitas Sari Program Study Bimbingan dan konseling (S1) IPK 3,45 predikat sangat memuaskan. 5) Margahayu Yulistio Ningrum program study Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) IPK 3,44 predikat sangat memuaskan. 6) Mathory Aguarta Program
Study Pendidikan Sejarah (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 7) Yudha Eka Noordyansah Program Study Pendidikan Akuntansi (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 8) Novi Dian Meytrianingrum Program Study Pendidikan Matematika (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 9) Dian Prasetyo Program Study Pendidikan Teknik Elektro (S1) IPK 3,33 predikat sangat memuaskan. 10) Arifin Agung Prabowo Program Study Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) IPK 3,26 predikat sangat memuaskan. 11) Wasis Budi Santoso Program Study Pendidikan Fisika (S1) IPK 3,17 predikat sangat memuaskan. 12) Nastiti Hangesty Putri Program Study Pendidikan Pancasila dan Kwarganegaraan (S1) IPK 3,11 predikat sangat memuaskan. 13) Rizki Puspitasari Program Study Pendidikan Ekonomi (S1) IPK 2,97 predikat sangat memuaskan. Dari 531 Wisudawan IKIP PGRI Madiun terdiri dari bebepara program study: 1) Program Pasca Sajana (S2) Program Study pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 28 Wisudawan. 2) Program Pasca Sajana (S1) Program Study Bimbingan dan konseling 105 Wisudawan. 3) Program Sarjana
(S1) Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar 44 Wisudawan. 4) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Ekonomi 20 wisudawan. 5) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Akuntansi 57 Wisudawan. 6) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 33 Wisudawan. 7) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Sejarah 16 Wisudawan. 8) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 52 Wisudawan. 9) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Bahasa Inggris 87 Wisudawan. 10) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Matematika 43 Wisudawan. 11) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Fisika 33 Wisudawan. 12) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Biologi 29 Wisudawan. 13) Program Sarjana (S1) Program Study Pendidikan Teknik Elektro 7 Wisudawan. Semoga para wisudawan ini nantinya bisa menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara agama dan mengabdikan dirinya sesuai amanat yang diembangnya dengan tulus dan sukses Amin. (Sy)
Ilustrasi
Magetan, SMN - Jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata masih cukup menarik hati warga. Terbukti dalam pedafataran komisioner KPU Magetan diikuti oleh puluhan warga setempat. Sekretaris KPU Kabupaten Magetan Luhung Samadi, mengatakan, selama pendaftaran dibuka mulai 19-25 April 2014, sebanyak 192 formulir telah diambil secara langsung.”Jumlah formulir yang kembali ke panitia ada 96 untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Senin (28/4/2014). Luhung menambahkan, puluhan calon pendaftar tersebut berasal dari berbagai kalangan. Mulai warga biasa, anggota PPK, bahkan para anggota KPU setempat yang saat ini masih menjabat.Para pendaftar itu nantinya akan menjalani serangkaian seleksi yang telah ditentukan. “Mereka menjalani tes administrasi, tes tulis, psikotes, dan tes wawancara. Disitu akan dilakukan pengurangan peserta sampai pada sepuluh besar. Dan baru ditentukan lima orang yang akan menjabat sebagai komisioner KPU,” tuturnya. Sedangkan tim seleksi yang ditunjuk, berasal dari akademisi perguruan tunggi di wilayah Madiun, Magetan, dan sekitarnya.”Panitia dan tim seleksi yang ditunjuk harus tegas dalam bertugas agar terpilih anggota KPU yang berkompeten. Lima anggota yang terpilih, akan bertugas untuk lima tahun ke depan,” kata dia. (her)
Andi Sundari
Madiun, SMN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan), Andi Sundari, siap melanjutkan perkara dugaan kasus korupsi yang sudah di Puldat (pengumpulan data) semasa Kajari yang lama, Benny Guritno, yang dimutasi menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Maluku. Menurut Andi Sundari, pihaknya siap menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang belum selesai di masa kepemimpinan Benny, sepanjang sesuai SOP (Standar Operasi Prosedur) yang berlaku di Korp Kejaksaan. “Tetap akan kita selesaikan sepanjang itu semua sesuai SOP yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia”, kata Kajari Mejayan, Andi Sundari, kepada wartawan, usai acara Lepas Sambut Kajari yang lama, Benny Guritno, di Kantor Kejari Mejayan, Jumat (2/4/2014). Ketika disinggung mengenai cara meminimalisir pelanggaran hukum (korupsi), menurutnya, ia akan mengefektifkan Binmaskum (bimbingan masalah hukum) melalui intelijen. Termasuk Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk pertimbangan hukum dan pelayanan hukum. “Ke masyarakat kita bisa memberikan pelayanan hukum terhadap masalah masalah yang dihadapi. Kalau ke BUMN dan BUMD, kita bisa memberikan pertimbangan hukum. Kalau cara itu kita efektiflan, kita harapkan bisa menjadi preventif untuk meminalisir pelanggaran hukum”, tambah Sundari. Sedangkan tiga kasus dugaan korupsi hasil Puldat (pengumpulan data) di masa kepemimpinan Benny yang akan ditindaklanjuti oleh Andi Sundari, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan tahun 2013 senilai empat miliar lebih, pengadaan buku Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan tahun 2012 senilai satu miliar lebih dan kasus PPIP (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendesaan) tahun 2013. Sekedar diketahui, Andi Sundari resmi menjabat sebagai Kajari Mejayan sejak 29 April lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah suami Andi Kaharuddin ini, dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Arminsyah, di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan A.Yani, Surabaya. Sebelumnya, istri mantan Dandim Pelaihari, Kalimantan Selatan ini, menjabat sebagai Kajari Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Selama tiga tahun menjadi Kajari PPU, perempuan yang pernah menjadi koordinator di Kejati Jakarta itu, setidaknya telah mengungkap tiga kasus korupsi dengan nilai kerugian negara miliaran rupiah. Tiga kasus besar yang ditangani Kejari PPU semasa kepemimpinan Sundari, yakni kasus korupsi Dana Hibah Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) yang merugikan negara sebesar Rp.2,6 miliar dari total nilai anggaran sebesar Rp.10 miliar. Kasus kedua yakni, korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan murah di KM 9 Penajam yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.3,25 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp.6,789 miliar. Sedangkan kasus korupsi ketiga, yakni pengadaan interactive whiteboard di Dinas Pendidikan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.3,5 miliar. (Sy)
Puluhan Sekolah Tidak Layak Gelar Unas Ngawi, SMN - Puluhan SMP/MTs di Ngawi dipastikan tidak dapat menyelenggarakan ujian nasional (Unas) sendiri. Pemicunya beragam, mulai minim peserta hingga tidak memenuhi syarat minimal sebagai penyelengara. Tercatat, lima diantara sekolah tersebut belum mengantongi akreditasi hingga tidak layak menjadi penyelenggara. “Meskipun siswanya banyak kalau belum terakreditasi tidak bisa menyelenggarakan sendiri”, ujar M. Wahib, kasi Mapenda, Kementerian Agama (Kemendag) Ngawi, kemarin (1/5). Wahib mengakui ada beberapa MTs dibawah naungannya yang belum terakreditasi. Diantaranya, MTs PSA An Nur dan MTs al Murtadho, Katikan. Kedua sekolah tersbeut harusnya menjalani akreditasi tahun lalu. Namun karena kuota pusat minim, kedua sekolah itu belum terkover. “Di Ngawi hingga tahun ini ada 24 yang perlu akreditasi. Sebagian sudah habis masanya dan ada yang belum sama sekali”, ungkapnya. Menurut dia, kebanyakan yang belum terakreditasi adalah sekolah yang baru berdiri. Kemenag mengaku tidak dapat mengerem keinginan masyarakat untuk mendirikan sekolah baru. Alasannya karena pendirian itu murni partisipasi warga masyarakat. Kemenag hanya memberikan persyaratan yang harsu dipenuhi untuk mendirikan sekolah. “Kami tidak dapat menolak hanya bisa memfilter lewat aturan pendirian”, jelas Wahib. Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi, Hadi Suharto mengatakan terdapat 20 sekolah yang tidak dapat menyelenggarakan Unas sendiri. Dari jumlah tersebut 12 diantaranya di lingkungan Kemenag. Sedangkan sisanya sekolah umum di bawah nauangan Dindik. Selain belum memiliki akreditasi, sekoalh etrsebut minim peserta sehingga memilih bergabung ke sekolah lain. “Minimal satu ruangan itu 20 siswa. Kalau tidak memenuhi syaratnya digabung”, jelasnya. Keberadaan sekolah yang minim peserta Unas, lanjutnya, karena jumlah peserta Didik terbatas. Rata-rata adalah sekolah yang berada di pelosok. Mereka bertahan karena masyarakat sekitar masih membutuhkan dan daya tempuh ke sekolah lain cukup jauh. (Sy)