Issuu on Google+

CMYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

@smedianasional

Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)

Banjir Jakarta 2014

10.530 Orang Total Pengungsi Akibat Banjir Yuk Keep Smile

Tegur YKS, Dewan Pers Himbau Televisi Sajikan Program Acara Bermanfaat JAKARTA, SMN - Program acara Yuk Keep Smile (YKS) yang tayang di Trans TV telah menuai kontroversi. Selain mendapat teguran Komisi Penyiaran Indonesia, Baca DEWAN PERS... hal. 11

PLT Kades Kembang Diduga Kongkalikong dengan Camat

Sambil menggendong sang ibu, pria ini mencoba menerobos banjir untuk menuju titik pengungsian di kawasan Kampung Melayu, Jakarta.(haritsah almudatsir/japos)

JAKARTA, SMN - Saat ini tercatat ada 10.530 warga DKI Jakarta yang mengungsi akibat banjir. Para pengungsi tersebar di 97 titik pengungsian di seluruh wilayah Jakarta.

“Selain itu sebanyak 25.332 jiwa terkena dampak banjir,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo

Baca KONGKALIKONG... hal. 11

Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE

Dugaan Penyimpangan Program Penggemukan Kambing PNPM Desa Karanganom TRENGGALEK, SMN Pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek kurang maksimal dalam pengawasan ataupun pemantauan terhadap segala jenis program yang telah dikucurkan ke masyarakat baik itu program dan APBN ataupun APBD. Seperti yang telah terealisasi di Kecamatan Durenan, ini ada program PNPM yang diwujudkan untuk penggemukan kambing pada tahun Kondisi kandang kambing yang kosong

Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu (18/1/2014). Selain banjir, Sutopo menambahkan, banjir yang terjadi di Jakarta juga telah memakan tujuh korban tewas. Lima

Bupati Probolinggo Kecam PT Kertas Leces yang PHK 984 Karyawan

Ilustrasi

BONDOWOSO, SMN - PLT Kades Kembang diduga ada main dengan Camat Tlogosari, menurut informasi yang kami himpun kebeberapa nara sumber bahwa camat

“Di Jakarta Selatan ada 371 jiwa, Jakarta Timur 5.514 jiwa, Jakarta Barat 3.948 jiwa dan Jakarta Utara 697 jiwa dan di Jakarta pusat tidak ada pengungsi”, ujar Sutopo.

Baca KAMBING hal. 11

PROBOLINGGO, SMN Keputusan manajemen PT Kertas Leces (PTKL) untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 984 karyawan mendapat perhatian serius dari Bupati Probolinggo, HJ. Puput Tantriana Sari SE. Tantri menyatakan siap membantu advokasi para karyawan jika mereka membawa kasus itu ke jalur hukum. Pemkab Pro-

korban di antaraya meninggal dunia akibat banjir, dua lainnya karena sakit sebelumnya. “Terkait langsung dengan banjir itu seperti tenggelam, terseret arus atau tersetrum

listrik rumahnya,” katanya. Hingga Sabtu sore, kata Sutopo, dilaporkan ketinggian air di sejumlah wilayah di Jakarta bervariasi. Di Jakarta Timur ketinggian air antara 20-

200 centimeter, Jakarta Selatan 0-200 centimeter, Jakarta Pusat 5-100 centimeter, Jakarta Barat 10-150 centimeter dan Jakarta Utara 5-90 centimeter. Baca BANJIR... hal. 11

Sapi Bantuan Raib

Kelompok Sido Muncul 4 Layak Diperiksa

bolinggo juga akan menangani langsung jika memang para karyawan menghendakinya. Sebab, kata Tantri, sebagian besar karyawan yang di-PHK adalah warga Kabupaten Probolinggo. “Pemkab tidak akan mengizinkan PT KL untuk membuka investari baru, berupa rencana pembukaan pabrik gula. Izin prinsipnya tidak akan diter-

PASURUAN, SMN Seperti diberitakan SMN edisi 118 atau minggu kemarin bahwa sapi bantuan senilai Rp 75 juta untuk 10 ekor sapi kepada kelompok Sido Muncul 4 desa Kemiri, Puspo, Kabupaten Pasuruan, diduga tidak dibagikan kepada anggotanya di bantah bendahara kelompok, Mail. Tetapi saat diminta merinci siapa saja nama anggota kelompok yang menerima Mail

War, dengan sapi hasil pembeliannya di kandang sapi milik Sudi, namun sapi bantuan yang diterima Sudi telah dijual.

Baca KECAM hal. 11

Baca BANTAUN SAPI hal. 11

(foto: Wawan/SMN)

Anggota Dewan Pukuli Satpol PP

Suadi, korban berseragam lengkap saat dipertemukan dengan Fauzan Adima anggota dewan di Mapolsek Tambelangan.

SAMPANG, SMN – Panwas bersama anggota Satpol PP Kab. Sampang (14/1) bersamasama turun kelapangan guna melakukan penertiban balehu caleg yang melanggar aturan yang sudah di tetapkan bersama, apes bagi anggota Satpol PP saat akan menurunkan baleho di Kecamatan Tambelanga. Baleho yang akan diturunkan milik angota dewan yang bernama H. Fauzan Adima SH, MKn, tiba-tiba dari

SIDOARJO, SMN - Salinan putusan kasasi MA dengan terdakwa Nunik Ariyani mantan Kepala Dispenda Kab Sidoarjo dalam kasus korupsi Kasda (kas daerah) senilai Rp 2 miliar, sudah dilimpahkan

Baca PUKULI hal. 11

Baca PUTUSAN NANIK... hal. 11

Ilustrasi

Korupsi di Sidoarjo

Salinan Putusan MA untuk Nanik Sudah Turun

Warga Desa Kanyoran Pertahankan Tanah Sentono KEDIRI, SMN - Persoalan status kepemilikan tanah terjadi antara seorang warga dengan pihak Desa yang memaksa Kepala Desa harus campur tangan lantaran menyangkut aset desanya. Tanah yang terletak di Dusun Kanyoran Desa Kanyoran Kecamatan Semen Kabupaten Kediri kembali mencuat kepermukaan setelah beberapa waktu lalu sempat ter-ekspose dibeberapa media. Berlarutnya masalah kepemilikan tanah yang dikenal dengan tanah Sentono selama 2 (dua) tahun belakangan, (punden mbah Sentono, versi tokoh masyarakat, red) tanah

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

seluas 282m2 menjadikan masyarakat sedikit mengusik keharmonisan hidup bermasyarakat. Sehingga dibutuhkan jalan keluar yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak/ Saat dikonfirmasi SMN Yitna, Kepala Desa Kanyoran menjelaskan, bahwa tanah sentono yang menurut Pemerintah Desa sebagai asset Desa Kanyoran. “Atas nama masyarakat, kami menghendaki dan mempertahankan tanah tersebut tetap menjadi asset Desa, Saya sebagai kades harus menampung aspirasi warga saya dan memperjuangkan keinginan masyarakat”, Baca SENTONO.. hal. 11

“Warga akan mengawal persoalan tanah sentono sampai selesai”, ungkap Yitna, Kades Kanyoran.

Yitna Kepala Desa Kanyoran

Email: suaramedianasional@gmail.com


ETALASE

2 MALANG, SMN - Kamis (16/ 01), telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural eselon II,III, IV, V dan pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemkot Malang. Dalam acara yang dilaksanakan di ruang sidang Balaikota Malang itu, sebanyak 198 pejabat di rolling posisinya. Dengan adanya pelantikan, atau yang sering disebut sebagai mutasi ini, menurut Wali Kota Malang, H. Moch. Anton, hendaknya kepercayaan dan amanah suatu jabatan yang diemban mampu diikuti dengan semangat dan kerja keras, ikhlas, cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dedikasi serta loyalitas yang tinggi. Hanya dengan upaya seperti itulah, ujar pria yang akrab disapa Aba Anton itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

yang dipercayakan dapat terlaksana dan memperoleh hasil yang lebih baik. “Mutasi ini bisa dilaksanakan setiap saat karena adanya kekosongan pada eselon tertentu yang disebabkan karena pensiun, adanya promosi dan juga alasan mutasi secara horizontal,” jelasnya. “Oleh karenanya, setiap kali ada mutasi jangan ditafsirkan yang berbeda, karena semuanya merupakan tuntutan organisasi yang ingin terus berbenah menuju peningkatan pelayanan publik yang semakin baik. Demikian pula, harus dibuang jauh-jauh pemikiran kalau jabatan yang diberikan adalah hadiah, karena semua ini sudah melalui pertimbangan yang matang, dan semata-mata demi peningkatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” urai Aba Anton. Wali Kota Malang juga mengajak semua pihak untuk menjadikan

Walikota Moch Anton Lantik 198 Pejabat

Walikota saat melantik 198 pejabat eselon dan pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkup Pemerintahan Kota Malang, Kamis, 16 Januari 2014 yang lalu.

momentum pelantikan ini sebagai penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dari waktu ke waktu, pelayanan tersebut mengalami perbaikan yang lebih baik lagi menuju ke arah kemajuan di bumi Arema yang semakin jaya serta berdaya saing. Lebih lanjut Aba Anton me-

Panen Raya Kepiting di Gresik Diwarnai Aksi Curhat

Suasana panen kepiting

GRESIK, SMN - Warga Desa Tangjangawan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, panen raya kepiting. Namun, mereka mengeluh bila selama ini perhatian pemerintah terhadap peternak dan petambak masih rendah. “Selama ini kita berjalan

sendiri. Seharusnya pemerintah memberikan sokongan, agar budidaya penggemukan ini bisa menghasilkan lebih maksimal,” ujarAbdul Rochim. Panen raya kepiting yang dilanjutkan makan bersama ini juga hadiri politisi Partai NasDem Effen-

Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

di Choiri atau Gus Choi, Jumat (17/ 1/2014). Panen raya di areal tambak seluas 700 meter persegi ini mampu membuat Rochim tersenyum. Penggemukan kepiting yang hanya perlu waktu 15 hari itu mendulang hasil yang memuaskan. “Dari lahan 700 meterpersegi, hasil yang dipanen sekitar 300 kilogram kepiting dengan kualitas istimewa,” terangnya. Di desa tersebut kata dia, terdapat 40 hektar tambah yang membudidayakan penggemukan kepiting. Keluhan tentang minimnya perhatian dari pemerintah juga disampaikan Muslimin. Peternak ikan lele ini mengatakan, bersama peternak lainnya dirinya terus berjibaku merawat ternak lele agar dapat menghasilkan panen yang menggemberikan dan maksimal.“Tolonglahnantipemerintah maupun anggota dewan ke sini untuk membantu kami. Jangan biarkan kami sendirian,” ujarnya. (sus/par)

nyampaikan, sebagaimana komitmen pemerintah daerah dalam era otonomi, saat ini tiada lain adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. “Untuk itu pula, berbagai regulasi dibuat, kelembagaan disempurnakan, serta SDM pelaksana ditingkatkan terus kualitasnya oleh Pemkot Malang. Termasuk didalamnya penempatan seseorang pada jabatan sesuai dengan kemampuannya yang

dilakukan secara periodik, yang salah satunya dilaksanakan melalui mutasi jabatan,” tegasnya. Beberapa kepala SKPD yang dimutasi yaitu, kepala Dinas pendidikan, Sri Wahyuningtyas dipindah menjadi kepala Disbudpar, dan Zubaidah menjadi kepala Dinas pendidikan. Ida Ayu Made Wahyuni menduduki kepala Disperindag, yang sebelumnya menjabat kepala Disbudpar. Kepala dinas perhubungan diisi oleh Wahyu Setianto, yang

sebelumnya menjadi kepala Dinas Koperasi dan UKM. Kepala Bagian Humas dijabat Alie Mulyanto yang sebelumnya sebagai camat Sukun. Zulkifli Amrizal bergeser ke kepala bagian umum yang sebelumnya menduduki kepala Bagian Humas. Kepala Satpol PP diisi Subkhan yang sebelumnya menjadi Kadispora. Subari yang sebelumnya kepala Dinas Perhubungan pindah menjadi kepala Inspektorat, dan lain-lain. (jun/hms)

SBY: Ibas Difitnah, Ibu Ani Sering Menitikkan Air Mata JAKARTA, SMN - Selama dua periode menjabat sebagai kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kerap dihujani fitnah. Dalam bukunya yang berjudul Selalu Ada Pilihan, Yudhoyono menceritakan bahwa fitnah tak hanya menimpa dirinya, tetapi juga keluarga dan teman-temannya. “Keluarga besar kami sering merasa menjadi susah atau dicurigai karena tahu mereka adalah keluarga SBY,” tulisnya dalam halaman 248. Lewat bab yang berjudul “Keluarga dan Teman pun Ikut Jadi Korban” itu, Yudhoyono menceritakan keluhan yang disampaikan keluarga dan teman-temannya. Mereka mengeluh karena kerap dikait-kaitkan dengan posisi mereka sebagai keluarga atau teman seorang Presiden. Dalam bab tersebut, Yudhoyono menceritakan bahwa putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, adalah anggota keluarga yang paling sering difitnah. “Tampaknya, di samping saya, Ibas-lah yang paling sering dihujani fitnah dan pergunjingan. Seperti tak ada habis-habisnya. Istri saya sering menitikkan air matanya mendengar betapa tiada

hari tanpa fitnah bagi Ibas,” tulis Yudhoyono. Sebagai seorang anggota DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, katanya, fitnah yang didapatkan Ibas tidak tanggungtanggung. Mulai dari menerima aliran dana Rp 500 miliar dari Bank Century, hingga menerima aliran uang Hambalang dari perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. “Saya diberitahu oleh sejumlah orang yang dekat dengan Nazaruddin, bahwa dia dibujuk untuk mengatakan bahwa Ibas terima aliran dana Hambalang. Nazaruddin juga diminta membenarkan apa yang dikatakan oleh seseorang yang tengah dijadikan tersangka KPK karena tuduhan korupsi, dengan imbalan dana yang amat besar,” kata Yudhoyono seperti yang dikutip dalam bukunya. Tak hanya itu, menurut Yudhoyono, fitnah terhadap Ibas juga menyasar kehidupan pribadi putra bungsunya tersebut. Pada hari-hari pernikahan Ibas dengan Aliya Rajasa sekitar November 2011, muncul pergunjingan seputar pernikahan keduanya.

Edhie Baskoro Yudhoyono

Aliya bahkan sempat menangis dan mengadu kepada ibunya, Okke Hatta Rajasa. “Aliya sakit hati karena diberitakan perkawinan saya dengan Mas Ibas ini adalah perkawinan politik. Padahal, kami benar-benar saling menyayangi,” tulis SBY menceritakan kembali keluhan Aliya ketika itu. Ibas juga sempat menjadi pergunjingan di media sosial karena hampir tidak pernah mengenakan baju lengan pendek. Dalam bukunya, Yudhoyono menjelaskan bahwa putranya itu hampir selalu menutup lengannya itu bukan karena bertato, bergambar salib, atau penuh goresan silet tanda pengguna narkoba seperti yang dicurigai masyarakat dunia

maya selama ini. “Mungkin saya sudah kehabisan kata-kata untuk mengatakan bahwa berita itu bohong dan juga fitnah yang kejam. Terus terang, selama ini Ibas lebih nyaman menggunakan baju lengan panjang karena ia menyadari badannya kurus. Seperti halnya masa muda saya dulu yang juga relatif kurus. Itu saja,” katanya. Menurut Yudhoyono, berita miring yang menimpa dia dan keluarganya ini yang kemudian menjadi alasan baginya untuk menunjuk pengacara keluarga. Karena tidak ada kasus hukum apa pun, katanya, para pengacara itu lebih berperan sebagai pemberi nasihat atau bantuan hukum jika diperlukan. (kan/kom)

Kepala UPTD Bangsal Diduga Lakukan Pungli Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Bangsal Mojokerto terindikasi tidak sehat. MOJOKERTO, SMN - Berbagai macam peraturan pemerintah telah di tegaskan terutama dalam masalah pendidikan dan yang paling mendapat sorotan dari berbagai macam elemen masyarakat adalah masalah yang menyangkut anggaran atau pendanaan didalam pendidikan, disini banyak sekali dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kapasitas didalamnya. Sepintas nilai dugaan kecurangan ini sangat kecil akan tetapi kalau di kelipatkan sekecamatan nilai kecurangan ini menjadi fantastis, contoh soal dugaan pungli yang dilakukan oleh Minto Kepala Unit Pelasana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan bangsal KabupateMojokerto terhadap dana BOS, Penerbit Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Perusahaan Kantor Pusat Kantor Redaksi Telp./Fax Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I

Penasehat Hukum II Dewan Penasehat

Komisaris Utama Komisaris II Direktur Utama Direktur II Direktur III Pimpinan Redaksi Wakil Pimred Bendahara Dewan Redaksi Redaktur Pelaksana Humas Pimpinan Korlip Kordinator Liputan Fotografer Manager Marketing Marketing

dari keterangan yang kami dapat dari nara sumber yang tidak mau disebutkan namanya setiap pengucuran dana BOS terutama di wilayah Kecamatan Bangsal Minto selalu memnotong 5% dari yang diterimakan kepada masing-masing Sekolah Dasar Negeri (SDN) se kecamatan Bangsal. Lebih dalam lagi kami menelusuri dugaan pungli yang dilakukan Kepala UPTD Kec. Bangsal, kami mendapat temuan dalam pencairan Bantuan Siswa Miskin (BSM) diduga Kepala UPTD juga memotong sebesar Rp 5.000,- per siswa yang menerima, belum lagi permasalahan LKS menurut keterangan dari Sukayat dari C.V Dwi Pustaka yang berkedudukan di desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Mojokerto selaku penyuplai buku, bahwasannya harga buku LKS tersebut dari CV Dwi Pustaka hanya seharga Rp 5.000,- akan tetapi buku tersebut dijual kepada murid dengan harga Rp 7.000,- dan ini sudah terjadi komitmen dan diduga Kepala

Dinas dan Kepala UPTD mendapatkan prosentase dari penjualan buku tersebut. Dalam PP Nomor 48 tahun 2008 diterangkan tentang pembiayaan pendidikan yang mana bertujuan memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan gratis, dan lebih tegas lagi dalam PP Nomor 17 tahun 2010 didalam pasal 181 menyebutkan bahwa “pendidikan dan tenaga kependidikan baik perorangan atau kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, dan pakaian seragam ditingkat satuan pendidikan”. Tatanan tersebut sudah jelas dan gamblang bahwasannya upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa adalah sangat serius namun disana-sini masih juga terdapat kecurangan, dan sampai berita ini diturunkan kembali kami belum mendapatkan komfirmasi secara langsung dengan Kepala UPTD kec. Bangsal. (Cak Gun/Sh)

: PT. SUARA MEDIA NASIONAL : SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013 : CV. SUARA MEDIA GROUP : Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur : Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur : (0354) 691147 : Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri : Arif Wijanarko SH. : - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri) - Noura Dian Hartarony, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI) - Drs. Ali Rohmad M.Pd - Sodiq Sudiran Atmojo - Henry Cahyono S. Soroso - Farid Makruf, SE, ST : Winarti : Dian Prasetyo : Kanti Wiyoto : Edit Suwantara, SE : Agung Budiarto : Kanti Wiyoto : Yon Taufik Hidayat : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST : Kanti, Winarti, Dian Prasetyo : Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ : Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. : Drs. Widji Soeratno MM MBA : Syamsudin : Wendy Eko Winarto : M. Edy Fathurokim : Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari

Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional 1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-

Bagi yang berminat dapat hubungi alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur Telp. (0354) 691147, 081231515435, 082141625608

Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Selamet Widodo. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Tuban, Lamongan, Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Susiati, Supardi. Mardining Sawidji LA, Ibnu Abdillah. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi, Samsul. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Fajar Pratomo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.


Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Wawali Sosialisasikan Penyusunan LKPJ ke Kepala Satker KEDIRI, SMN - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tengah dilakukan dalam beberapa pekan ini. Sebelum dilaporkan ke DPRD tentunya LKPJ ini akan disusun secermat mungkin untuk disampaikan Walikota Kediri dihadapan anggota Dewan. Paling tidak dua bulan kedepan LKPJ ini harus sudah siap. Adapun kegiatan ini untuk

mendapatkan masukan dari masingmasing kepala satker untuk dituangkan dalam LKIM Walikota Kediri. Setelah tutup tahun 2013 ini LPKJ harus disusun untuk mendapatkan masukan tersebut secara kongkrit. Acara ini dibuka Wakil Walikota Kediri Abdullah Abubakar dan diikuti seluruh kepala Satker dilingkup Pemkot Kediri. Pastinya hal ini memang dilakukan secara rutin

untuk memberikan laporan ke DPRD oleh kepala daerah yang bersangkutan. Jawadi, SH. MM Kabag Humas Pemkot Kediri menjelaskan, LKPJ memang perlu disusun secara jelas dan rinci. Makanya perlu masukan dari kepala satker di lingkup Pemkot Kediri agar tim penyusun bisa menyusun masukan dari kepala satker tersebut lebih transparan dengan

Wakil Walikota Kediri saat menyampaikan sosialisasi tentang penyusunan LKPJ ke Kepala Satker di Lingkup Pemerintah Kota Kediri

data yang jelas. “Paling tidak dua bulan ke depan materi masukan tersebut sudah tersusun dalam bentuk LKPJ dan dilaporkan ke DPRD Kota Kediri. Hal ini perlu dilakukan rutin oleh kepala daerah untuk diketahui anggota DPRD sampai sejauh mana perkembangan pembangunan di Kota Kediri,” ujarnya. (hms/adv/ kan)

Parade Pangan Nusantara

TNI Siap Dukung Ketahanan Pangan

Pengunjung Parade Pangan Nusantara yang ramai didatangi warga Kediri

KEDIRI, SMN - Kodim 0809 Kediri bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri ikut berpartisipasi dalam Parade Pangan Nusantara yang digelar selama 5 hari mulai 15 -19 Januari di lapangan Rampal Kota Malang

Jawa Timur (16/). Setiap Daerah berkreasi menampilkan stand yang menjadi ciri khas Daerah dan menampilkan produk unggulan Daerah. Stand Kodim 0809 Kediri / Kabupaten Kediri menampilkan produk UMKM seperti

Tahu Kuning/Putih, Krupuk Puli, Kripik Daun Sirih, Gethuk Pisang, Sambel Pecel dll sebanyak 32 macam. Gubernur Jawa Timur Pak Karwo dalam sabutannya mengatakan Kita harus selalu bekerjasma dengan

TNI untuk selalu meningkatkan Produksi pangan Nasional pada umumnya, agar jawa timur bisa menjadi lumbung Nasional dan menjadi penyuplai serta ketahanan pangan Nusantara. Sementara Panglima TNI jenderal TNI Dr. H. Muldoko, M.Sip asal Desa Pesing Kabupaten Kediri mengatakan Saya selaku panglima TNI memiliki semangat yang kuat bersama dengan masyarakat ingin berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Saat ini pajurit prajurit TNI memiliki kemauan yang tinggi untuk bergabung dengan rakyat dan untuk mengabdikan diri serta memberikan sesuatu kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu saya sangat setuju dan mendukung gagasan Gubernur untuk ditidaklanjuti dan semua yang kita lakukan hanyalah untuk rakyat. Dalam kesempatan yang sama

Dan Dim 0809 Kediri Letkol Infantri Drs. Heriyadi, MSi. mengatakan Prinsipnya Kita harus mendorong ketahanan pangan karena merupakan salah satu basis pertahanan Negara yang paling pokok, jadi sekuat apapun pertahanan itu apabila ketahanan pangan tidak terjamin maka tidak akan bermanfaat banyak baik itu tentaranya maupun rakyatnya, kalau rakyatnya susah pangan ketahanan negara akan hancur. Kami sangat bersyukur pemerintah kota/kabupaten Kediri merespon dan mau bekerja sama dengan TNI. Dengan di tanda tanganinya MOU antara Gubernur dan Danrem akan dikembangkan upaya upaya bersama antara pemerintah daerah dan jajaran Kodam dan Korem untuk sama sama turun ke lapangan misalnya kalau ada yang butuh pemusnahan hama penyakit dan butuh gerakan serentak membasmi wabah

penyakit bisa melibatkan TNI dan siap membantu itu semua bagian dari mendorong ketahanan pangan. Sekarang ini ada pimpinan yang ikut mengembangkan berbagai jenis produk Pangan untuk mendukung proses diversifikasi pangan jadi tidak

selalu tergantung pada beras. Kita harus memberikan contoh kepada mayakarat kalau. itu semua adalah upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan kami sebagai TNI siap membantu sepenuhnya. tambah DanDim 0809 Kediri. (hms/adv/kan)

Antusias warga kunjungi Parade Pangan Nusantara

Sambungan Beton Jembatan Renggang

Group Kesenian Tradisional Jemblung Al Qohiroh yang memeriahkan peringatan Maulid Nabi

Jemblung

Kondisi jembatan yang renggang

Dalam Peringatan Maulud Nabi KEDIRI, SMN - Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 1435 H/2014 yang dilaksanakan oleh warga Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri punya kesan tersendiri dan berbeda dengan desa yang lain.Peringatan yang digelar di sepanjang jalan desa dengan menghadirkan Group kesenian tradisional Jemblung Al Qohiroh dari Kec. Banyakan. Senin (13/1). Menurut Heru warga RT 03/RW 01 Desa Tanjung sengaja menggelar kesenian Jemblung sebagai upaya untuk melestarikan kesenian tradisional yang sudah terpinggirkan dan sudah langka terdengar. Pesan yang disampaikan dalam pertunjukan jemblung banyak mengandung pesan moral yang menjadi tuntunan hidup manusia dalam kehidupan sehari hari. Tambah Heru. Dalam setiap pertunjukan dalang jemblung banyak menceritakan kisah sejarah Islam (penyebaran

Agama Islam) dan sejarah kerajaan di tanah Jawa. Seiring dengan perkembangan jaman untuk menarik minat masyarakat agar lebih peduli dengan kesenian jemblung, lakon disesuaikan sesuai dengan permintaan yang punya hajat dan dilakukan penambahan alat alat music modern agar tidak terkesan monutun. Kesenian Jemblung merupakan

media dakwah oleh karena itu Sholawatan satu hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh dalang dan dalang jemblung harus selalu menciptakan suasana yang menghibur dengan guyonan guyonon. Kesenian jemblung saat ini hanya dipentaskan pada acara acara tertentu saja sehingga keberadaanya kurang dikenal dan kurang diminati oleh kaum muda. (hms/adv/kan)

KEDIRI, SMN - Sambungan beton atau joint abutment jembatan Semampir renggang sepanjang 14 sentimeter. Namun kondisi ini langsung diantisipasi kemarin. Tim dari direktorat jenderal (dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan loading test atau uji beban untuk mengetahui kekuatan jembatan yang diresmikan pada 1997 itu. Pantauan Radar Kediri persiapan loading test dilakukan sejak pukul 08.00. Belasan pegawai dari kementerian PU mulai mensetting alat di bawah gelagar jembatan. Beberapa set komputer dan sejumlah alat dipasang di beberapa lokasi. Mulai

di timur sungai hingga yang menggantung persis di bawah gelagar dan dipasang dengan bantuan dua unit perahu. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 tim melakukan loading test. Untuk melaksanakannya, sejumlah petugas Polres Kediri Kota melakukan penutupan arus ke jembatan. Baik dari arah timur maupun barat. “Jalan harus ditutup agar hasil tesnya akurat,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Bina Marga Wilayah Kediri Herlambang yang kemarin memantau proses tes. Sekitar 40 menit, satu unit truk tronton diminta untuk melewati tiga sisi jembatan beberapa kali.

Mulai sisi sebelah selatan, sisi tengah, hingga sisi utara. Truk dengan berat 20 ton itupun beberapa kali hilir mudik melewati jembatan tanpa bercampur dengan kendaraan yang biasa lewat di sana. Herlambang mengatakan, uji beban kemarin dilakukan menyusul kondisi jembatan Semampir yang joint abutment-nya sudah renggang sekitar 14 sentimeter. “Tes ini untuk mengetahui kekuatan jembatan,” tegasnya. Lebih jauh Herlambang mengatakan, hasil tes tersebut akan menghasilkan sejumlah data terkait kekuatan Jembatan Semampir. Apakah jembatan itu masih layak untuk dilewati berbagai jenis kendaraan seperti yang terjadi belasan tahun terakhir?. Herlambang memastikan jika jembatan itu masih layak. Makanya, dengan pelaksanaan tes kemarin nantinya akan dibuat rekomendasi apakah jembatan masih bisa dilewati semua kendaraan atau kendaraan tertentu saja. “Setelah kekuatan jembatan diketahui nanti akan dibuat rekomendasi. Kalau hasil tes belum keluar, tidak berani mengira-ngira,” bebernya. Ditanya terkait kondisi joint abutment yang sudah renggang

sekitar 14 sentimeter, Herlambang menyebut, hal itu membahayakan jika tak ditambal. Makanya, khusus untuk joint abutment yang di jalan aspal langsung ditambal. “Nanti tunggu saja hasilnya. Setelah data keluar akan kami kirim ke pemerintah daerah,” imbuhnya. Untuk diketahui, bukan joint abutment saja yang renggang. Jarak abutment atau aspal jembatan dengan trotoar sudah tak sama. Untuk bagian timur jembatan, ketinggian trotoar sekitar 15 sentimeter. Tetapi untuk pilar kedua atau di bagian tengah jembatan setinggi 21 meter. Dengan hasil pengukuran itu, setidaknya ada dua kemungkinan. Yaitu, tinggi trotoar yang seharusnya sama itu memang tidak rata. Kemungkinan lain abutment di bagian tengah sudah turun sekitar delapan sentimeter. Sementara itu, penutupan arus melalui jembatan yang dilakukan selama 40 menit saat loading test kemarin membuat arus lalu lintas di Jl Mayor Bismo sempat tersendat. Antrean kendaraan terlihat sampai Jong biru atau utara perbatasan Kota Kediri. Arus baru lancar setelah Jembatan Semampir kernbali dibuka sekitar pukul 17.00. (ko)

Persik Kediri Tanpa Beban di 8 Besar Inter Island Cup 2014 Warga saat menyaksikkan Kesenian Jemblung

KEDIRI, SMN - Secara mengejutkan lolos dari babak penyisihan grup Inter Island Cup 2014 Zona Jawa Grup 3, Persik Kediri tidak mengusung target tinggi di babak selanjutnya. Tim Macan Putih akan tampil lepas tanpa beban di babak 8 Besar IIC 2014. Hal tersebut diakui oleh pelatih Persik, Aris Budi Sulistyo. “Jujur saja kami masih surprise bisa lolos ke 8 besar. Saya tidak berharap yang muluk-muluk untuk 8 besar nanti. Bagi saya, hasil bukan yang terpenting karena tim ini masih proses perbaikan. Jadi Persik akan legawa dengan hasil apa pun nanti,” ungkap Aris Budi Sulistyo belum lama ini. Persik melaju ke babak 8 besar Inter Island Cup 2014 setelah

mengkandaskan tim kuat Persebaya Surabaya di laga terakhir penyisihan grup dengan skor 1-0. Di babak 8 Besar, Rendi Syahputra dan kawan-kawan akan berlaga di Stadion Manahan Solo dan telah ditunggu oleh Persib Bandung, Mitra Kukar, dan Persiram Raja Ampat. “Semua pemain dalam kondisi fit dan sudah istirahat cukup setelah lawan Persebaya lalu. Tapi tetap saja nanti harus menjaga stamina dengan rotasi karena jadwalnya tetap berat, harus bertanding tiga kalu dalam empat hari,” ujar pelatih yang juga mantan pemain Persik Kediri ini. Persik akan melawan Mitra Kukar pada 19 Januari 2014, kemudian menghadapi juara Zona Sulawesi-Papua Persiram Raja

Salah satu pertandingan PERSIK

Ampat sehari kemudian. Di laga terakhir tanggal 22 Januari 2014, tim Macan Putih bakal dihadang

lawan tangguh Persib Bandung yang juga merupakan juara Zona Jawa Grup 1. (ko)


POTRET

4

Bupati Hadiri Maulid Nabi di Masjid Majan

Prosesi jalannya kirab Kyai Golok di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru

TULUNGAGUNG, SMN Bupati Tulunagung Syahri Mulyo, SE Selasa 14 januari 2014 menghadiri peringatan Maulid Nabi 1435 H/ 2014 M yang dilaksanakan di Masjid Majan Desa Majan Kecamatan Kedungwaru. Kegiatan yang diisi dengan upacara adat kirap

pusaka kyai golok ini juga dihadiri Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Ketua DPRD Tulungagung serta Pimpinan SKPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung. Acara yang juga bertujuan memperingati berdirinya perdikan Majan ini Bupati Tulungagung

Syahri Mulyo, SE dalam sambutannya diantaranya menyampaikan terima kasih kepada panitia, yang telah mengelar rangkaian kegiatan Maulid Nabi yang dirangkai dengan kirap pusakan golok dalam rangka memeperingati berdirinya Perdikan Majan di Masjid Majan ini sehingga budaya masyarakat Majan bisa dikenal di daerah lain dan bisa menambah koleksi budaya daerah di kabupaten Tulungagung. Menurut cerita Keluarga K.H.R Khasan Mimbar yang berada di Desa Majan, Sejarah kyai golok ini diawali sekitar abad 16 -17 Masehi. pada waktu itu Kabupaten Tulungagung masih bernama Kadipaten Ngrowo (Bonorowo). Diceritakan pada waktu penduduk setempat sudah banyak yang bergama Islam. sayangnya mereka masih sulit memisahkan antara syari’at Islam dengan tradisi setempat. Maka para ulama pada waktu itu semakin sulit

dalam menyiarkan ajaran agam Islam yang benar. Mengerti akan hal tersebut Raja Mataram Sinuwun Pakubuwono II, segera memberikan perintah kepada Bupati Ngrowo, Kyai Ngabehi Mangundirono yang dikuatkan dengan suratnya tertanggal hari minggu 16 Rabiul Akhir 1652 tahun Jawa atau 1727 tahun Masehi. Isi surat intinya memerintahkan Kyai Raden Khasan Mimbar supaya menyebarkan agama Islam sesuai dengan syariat yang benar di Kadipaten Ngrowo. Dalam syi’arnya ini Kyai Kasan Mimbar juga diberi tanah berupa tanah perdikan di Majan dan sebagai tandanya Kyai Kasan Mimbar juga diberi pusaka berupa Golok yang disebut kyai Golok. Puasaka Kyai Golok ini oleh Kyai Raden Kahsan Mimbar dipakai tanda penguasa dan alat untuk Babad tanah Perdikan Majan. (dian)

Sertijab Kepala Lapas IIB Tulungagung TULUNGAGUNG, SMN Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE Kamis, 16 Januari 2014 menghadiri acara serah terima jabatan dan pamit kenal Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung dari Muji Widodo Bc.IP.SH.MH ke Ka. Lapas yang baru R.Andika Dwi Prasetya Bc.IP.S.PD. Acara yang berlangsung di ruang pertemuan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tulungagung ini dihadiri pula, Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Prop. Jatim, Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Kapolres Tulungagung, Ketua DPRD Tulungagung serta para undangan lainnya. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE dalam sambutannya

diantaranya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada Muji Widodo Bc.IP.SH.MH atas dedikasi dan kerjasamanya yang sudah terjalin selama bertugas sebagai Kepala Lapas Klas II B Tulungagung, dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya ditempat yang baru sebagai Kabid Pembinaan Narkotika Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Sedangkan kepada pejabat yang baru R.Andika Dwi Prasetya Bc.IP.S.PD dari LP Cipinang, disampaikan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Tulungagung, semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta senantiasa bersenergi dengan pemerintah dae-

Sambutan Wabup Trenggalek

paten Trenggalek acara tersebut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua LPBI NU Kab. Trenggalek, Para Kepala SKPD terkait serta Ormas LPBI NU Se Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan ini Wakil Bupati sekaligus membuka acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Trenggalek menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. Dengan berdasarkan kepada kajian risiko dan tingkat ketahanan Kabupaten Trenggalek dari indikator,

Penandatanganan naskah serah terima jabatan Kalapas Kelas II B Tulungagung, (16/01).

rah beserta unsur forum pemimpin daerah serta segenap elemen masyarakat Tulungagung demi

ketentraman dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat Tulungagung. (dian)

maka diformulasikan 14 fokus penanggulangan bencana untuk Kabupaten Trenggalek. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek merupakan dokumen perencanaan yang bersifat holistic dan lintas sektor yang akan berperan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dokumen ini merupakan mekanisme yang efektif dalam mengarusutamakan upaya penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah Trenggalek termasuk ke dalam RPJMD Kabupaten, RKPD maupun RTRW Kabupaten”, ujarnya. Keberadaan dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Trenggalek dengan meningkatkan sinergi antar sektor dan antar level pemerintahan, termasuk meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Trenggalek. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Trenggalek untuk secara optimal

mengimplementasikan upaya penanggulangan bencana yang termuat di dalam dokumen RPB ini dalam rangka mencapai visi dan misi penanggulangan bencana Kabupaten Trenggalek. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah juga mengatakan RPB Trenggalek ini akan dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta untuk melihat pencapaian program dan kegiatan yang termuat di dalam RPB. Evaluasi juga akan dilakukan untuk melihat kesesuaian substansi RPB dengan perkembangan dan perubahan lingkungan di wilayah Trenggalek serta kesesuaiannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko bencana di Kabupaten Trenggalek. Dengan berpedoman kepada dokumen RPB Kabupaten Trenggalek, sebagai kelanjutannya akan disusun suatu Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang akan memuat rencana kegiatan yang lebih rinci. Rencana aksi ini akan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Trenggalek untuk lebih berpartisipasi aktif di dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Trenggalek. (rud)

Program DAK SMKN 1 Watulimo Syarat Penyimpangan TRENGGALEK, SMN Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek seharusnya lebih optimal lagi terhadap pengawasan maupun pelaksanaan program DAK tahun 2013 yang ada di lingkup Kabupaten trenggalek. Karena berdasarkan pantauan serta pengawasan di lapangan dari tim Suara Media banyak lembaga pendidikan yang mendapatkan program DAK tetapi dalam pelaksanaan maupun penerapanya itu banyak yang kurang sesuai dengan juknis maupun spek yang telah ditentukan dari Kementerian Pendidikan pusat. Dalam hal ini justru lembaga tingkat SMA/SMK lah yang banyak di temukan. Salah satunya yang telah terlaksana di SMK Negeri 1 Watu-

limo yang ada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ini. Dengan menelan anggaran dari APBN program ini dalam pelaksanaanya terkesan sangat asal-asalan serta tidak transparan sama sekali. Karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah serta telah di jelaskan dalam juknis serta melalui sosialisasi dari Dinas Pendidikan terkait bahwa pelaksanaan program DAK tahun ini dikerjakan secara swakelola dan tujuan pemerintah utuk meningkatkan kualitas serta memperkaryakan masyarakat sekitar lembaga penerima program DAK. Tetapi pada kenyataannya seluruh pekerja ataupun pelaksana dalam pembangunan di SMK Negeri 1 Watulimo berasal dari luar wilayah lembaga tersebut.

Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

Siraman Gong Kyai Pradah, Masyarakat Ngalap Berkah

Bupati saat melakukan siraman Gong Kya Pradah

BLITAR, SMN - Dari tahun ke tahun tepatnya setiap penangalan Maulud yang notabene bertepatan dengan Peringatan Hari Keagamaan Maulud Nabi Muhammad SAW atau tanggal 12 Rabiul Awal dan l Syawal, masyarakat Kabupaten Blitar menggelar ritual siraman Gong Kyai Pradah di Pendopo Kecamatan Sutojayan. Seperti halnya kali ini, Rabu (14/1), Bupati Blitar, H. Herry Noegroho yang didampngi Wakil Bupati Blitar dan beberapa unsur

Forpimda serta Kepala SKPD memimpin langsung acara adat tersebut. Tujuan dari kegiatan ini antara lain; melestarikan budaya bangsa sebagai warisan leluhur. Selain itu, masyarakat luas meyakini, Siraman Gong Kyai Pradah memberi berkah. Bupati Blitar, H. Herry Noegroho dalam sambutannya mengungkapkan, tradisi Siraman Gong Kyai Pradah yag dilaksanakan setiap tahun ini sebagai wujud nguri-nguri budaya bangsa. Juga bentuk melindungi cagar

budaya untuk anak cucu serta menyejahterakan masyarakat. Mengingat masyarakat dari berbagai daerah ngalap berkah, mencari rejeki dengan berjualan di lokasi siraman Gong Kyai Pradah tersebut. Dalam kesempatan yang sama dihadapan ribuan masyarakat yang memadati lokasi ritual siraman, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan, tahun 2014 merupakan tahun politik, yakni pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Diharapakn, masyarakat Kabupaten Blitar bisa pro aktif dalam pesta demokrasi tersebut. Menggunakan hak pilihnya dengan bijak sekaligus turut serta menciptakan suasana tetap kondusif. Sekedar catatan, siraman Kyai Pradah adalah kegiatan memandikan benda pusaka berupa sebuah gong dengan menggunakan air kembang setaman. Seperti tahun sebelumnya, untuk melengkapi kegiatan ini ditampilkan pula beberapa tarian khas Jawa diantaranya gambyong. Selain itu, kenduri yang selanjutnya diperebutkan oleh masyarakat. (mam)

Enam SKPD Tak Capai Target PAD Tahun 2013

Wakil Bupati Buka Konsultasi Publik Draf Rencana Penanggulangan Bencana

TRENGGALEK, SMN Salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang lestari dan tangguh terhadap bencana adalah dengan mengubah paradigma penanggulangan bencana dari paradigma lama atau responsif ke paradigma baru serta preventif mendorong penguatan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi penanggulangan bencana sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. Kamis, 9 Januari 2014 bertempat di Balai Benih Ikan (BBI) diselenggarakan acara Konsultasi Publik Draf Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Kabu-

Suara Media Nasional

Tulungagung, Trenggalek, Blitar

Pelaksanaan Pembangunan yang tanpa papan atau nambour kegiatan

Selain itu di lembaga ini dalam pelaksanaan kegiatan tidak memasang nambord ataupun papan, jadi seakan ini seperti proyek siluman

yang tidak jelas programnya, Tetapi setelah TIM Suara Media melakukan klarifikasi ke pelaksana bangunan, Ukir selaku pelaksana dirinya

BLITAR, SMN - Berdasarkan hasil evaluasi PAD pada Kamis, 16 Januari 2014, dari 15 unit SKPD penghasil, tercatat 6 diantaranya yang sampai dengan akhir tahun 2013 tidak mencapai target PAD. Keenam SKPD tersebut antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda, Olah raga, Budaya dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Peridustrian dan Perdagangan, serta Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Ismuni, Kepala Dinas Pendapatan Kab. Blitar mengungkapkan, karena gagal memenuhi target PAD, ke-6 SKPD tersebut diminta mengajukan alasan ke Bupati perihal penyebab tidak tercapainya PAD. Beberapa alasan yang disampaikan SKPD itu nantinya akan dijadikan dasar laporan pertanggungjawaban

Ismuni, Kepala Dinas Penda-patan Kab. Blitar

APBD 2013 di hadapan DPRD. Karena tahun 2013 lalu tidak mampu memenuhi target PAD, maka pada 2014 ini target pendapatan sejumlah SKPD tersebut tidak akan dinaikkan. Sementara itu, dari target sebesar Rp 101,7 miliar, PAD Kab. Blitar Tahun 2013 terealisasi Rp 114,7 miliar atau mencapai 112,82%. Sedangkan untuk target

PAD Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 119 miliar, selain diasumsikan dari pencapaian PBB yang tahun 2014 ini ditargetkan sebesar Rp 15 miliar, juga terdapat beberapa SKPD yang mendapakan kenaikan target PAD, diantaranya RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang naik sebesar Rp 800 juta serta Dinas Peternakan sebesar Rp 84 juta. (mam)

Diduga Pembangunan Pagar Desa Sukorejo Syarat Penyelewengan

Tampak para pekerja mengerjakan pagar kantor Desa Sukrejo

TRENGGALEK, SMN Pelaksanaan pembangunan pagar kantor Balai Desa Sukorejo Kecamatan Tugu Kaupaten Trenggalek diduga sayarat penyelewengan. Dikarenakan, pelaksanaan proyek Alokasi Dana Desa atau yang biasa di kenal ADD anggaran tahun 2013, yang diperkirakan Desa Sukorejo mendapat kucuran puluhan juta rupiah, diduga dalam pelaporan SPJ diindikasi ada penyeleadalah orang kedua jadi dia beserta tukang yang lainya tinggal melanjutkan saja mas tambahnya, Sedangkan dulu yang ngerjakan pondasi dan tembok setnggi kurang lebih 1 meter orang dari Kecamatan Suruh terus berhenti terus saya yang nglanjutkan imbuhnya Ukir. Tetapi setelah kami klarifikasi lebih jauh mengenai pelaksana dalam proyek tersebut Ukir mengarahkan TIM untuk nemui Wahono selaku pemborongnya kalo saya Cuma di suruh ngawasi saja. Sementara itu Mujiono selaku Kepala SMK Negeri 1 Watulimo yang kami konfirmasi di rumahnya menerangkan, “Program DAK yang ada di lembaganya sudah mau selesai tinggal finishing aja”, ujarnya, dan itu semua sangat berbalik jauh dengan

wengan/ Menurut sumber SMN yang wanti wanti namanya dikorankan bahwa, SPJ untuk pembagunan pagar mulai termin I dan termin II sudah cair, namun ada dugaan kenapa pelaksanaan pembangunan pagar kantor balai desa baru dikerjakan pada awal bulan Januari 2014.” Padahal, untuk proyek pembangunan pagar seharusnya selesai pada akhir Desember 2013.” terang sumber.

hasil ivestigasi serta pengembangan Tim Suara Media di wilayah. Dan harusnya masa pengerjaannya pun sudah melewati batas waktu yang telah di tentukan, Kalo program DAK masa pengerjaanya

Hal ini, yang menjadi pertanyaan di wilayah desa tersebut. Pada saat wartawamn SMN melakukan pantauan langsung di lokasi pembangunan pagar, pada saat itu ada Kepala Desa Sukorejo Sutrisno. Sayangnya, pada saat dikonfirmasi terkait hal itu, pihaknya terkesan mau menghindar dan keterangan yang diperoleh kurang memuaskan. Sutrisno hanya menjawab pencairan dana baru diterima bulan Januari 2014, tetapi pada saat di desak pertanyaan lagi. Sutrisno menjawab merubah lagi. Sekitar pertengah bulan Desember 2013 dananya cair Dari jawaban Kades Sutrisno yang begitu singkat dan berubahubah, dan disinyalir kuat ada yang disembuyikan. Sutrisno langsung menyudahi wawancara mengingat dia mau ngisi disalah satu masjid. “Maaf, saya tinggal dulu. Silahkan anda konfirmasi ke Bappemas”, sambil pamitan meninggalkan awak media. (pri) sampai akhir bulan Desember 2013 tetapi sampai berita ini di munculkan kondisi bangunan masih 60% pelaksanaan. Ikuti juga penelusuran penerapan dana BANSOS di lembaga yang sama (swd/dian)


Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

LINTAS TIMUR

5

Probolinggo, Malang, Mojokerto

Pemkab Probolinggo Sosialisasikan Penghapusan KDRT dan Pencegahan HIV-AIDS

Pelaksanaan sosialisasi oenghapusan KDRT dan pencegahan HIV-AIDS

PROBOLINGGO, SMN Pemerintah Kabupaten Probo-

linggo melalui Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Dharma

Bappeda Kota Probolinggo Gelar Persiapan Susunan LKPJ Tahunan PROBOLINGGO, SMN - Bappeda melalui Bidang Data dan Litbang (Dalit), baru-baru ini menggelar persiapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2013. Persiapan penyusunan LKPJ tahun 2013 tersebut dipimpin oleh Kabid Dalit Diah Sajekti, dan didampingi narasumber dari perwakilan BPK Provinsi Jatim Mahendarto, Rabo (15/01). Kepala Bidang Dalit Diah Sajekti menyampaikan , LKPJ tahunan akan disampaikan kepada DPRD, setelah 3 (tiga) bulan tahun anggaran dimulai. Diah Sajekti juga menjelaskan bahwa, LKPJ tidak berbeda dengan akhir masa jabatan(AMJ),yaitu yang diinginkan adalah mengajukan laporan tahunan, harus sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD ) Tahun 2009-2013 yang telah disusun sebelumnya, terang Diah. Dalam penjelasannya lebih lanjut Diah Sajekti mengatakan “Dalam menghitung capaian kinerja, jika realisasi kinerja melampaui target berarti kategorinya baik, dan jika realisasi kinerja melampaui target namun kategorinya buruk, misal kemiskinan targetnya 20 terealisasi 25, melebihi target bagus tapi harus dilihat dulu konteksnya”, kata Diah Sajekti dalam penjelasannya. Sedang perwakilan dari BPK Provinsi Jatim Mahendarto dalam keterangannya mengatakan, bahwa untuk mengukur keberhasilan target sasaran di RPJMD adalah, diambil dari sumber data yang paling dasar, yaitu capaian kegiatan, kata Mahendarto. Lebih lanjut Mahendarto menambahkan penjelasannya “Kalau kegiatan tidak tercapai, berarti capaian di RPJMD tidak berhasil, dan prinsipnya kalau membuat perencanaan salah, berarti sudah merencanakan kegiatan yang salah, kalau perencanaan salah dan direalisasikan tentunya realisasinya menjadi salah”, terang Mahendarto dalam menambahkan penjelasannya. (edy) PROBOLINGGO, SMN Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Prastiwi Kab.Probolinggo pada tahun buku 2013 mencapai RP 135.535.814,78 atau meningkat sebesar 9 persen dari tahun 2012 sebesar RP 124.230. 746,32. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo Supriadi, saat menyampaikan laporannya dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2013, Rabu (15/1) di Gedung pertemuan KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo. Supriadi juga menjelaskan “Pe-

ningkatan SHU tersebut memang relatif kecil, namun menjelang lebaran tahun 2013 seperti biasanya KPRI Prastiwi telah memberikan bingkisan hari raya sebesar RP 125 ribu per anggota atau sebesar RP 195.375.000,00. Menurut Supriadi, modal sendiri pada tahun buku 2013 berkembang sebesar RP 10.638.897. 615,07 atau meningkat sebesar 15 persen dari tahun 2012 sebesar RP 9.253.249.337,06. “Simpanan wajib anggota berkembang pada tahun buku 2013 sebesar RP 8.475. 758.764 atau meningkat 15 persen dari tahun 2012 sebesar RP 7.356.751.014,” Lebih lanjut Supriadi menjelaskan RAT ini dimaksudkan sebagai

Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pencegahan HIV-AIDS di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Senin (30/ 12). Sosialisasi yang diikuti oleh 200 orang pengurus GOW dan DWP se Kabupaten Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DWP Kabupaten Probolinggo Ny. Agustina Tanto Walono. Para peserta ini mendapatkan materi dari Drs. Ismail Pandji, M.Si selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Probolinggo dan Dr. Najlatun Naqiyah,

M.Pd selaku Dosen Universitas Negeri Surabaya, Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan sekaligus Ketua Yayasan Puan Amal Hayati Syekh Abdul Qodir AlJailani Rangkang Probolinggo. Ketua Bidang Sosial Budaya DWP Kabupaten Probolinggo Hj. Amalia Etiq Primahayu dalam laporannya mengungkapkan kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para pengurus GOW dan Dharma Wanita Persatuan perihal Hak Asasi Manusia, perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. “Selain itu, meneruskan semangat dan hasil sosialisasi ini dalam

kegiatan organisasi wanita di Kabupaten Probolinggo,” ungkap Ny. Amalia. Sementara Wakil Ketua DWP Kabupaten Probolinggo Ny. Agustina Tanto Walono menyampaikan anak dan perempuan serta HIVAIDS adalah dua pekerjaan besar yang memerlukan perhatian dan keikhlasan dari semua pihak di Kabupaten Probolinggo. “Kegiatan ini menjadi bagian dari program kelangsungan hidup perlindungan, perkembangan ibu dan anak sekaligus membentengi keluarga kita dari bahaya HIV-AIDS memerlukan energi, membutuhkan ilmu dan semangat dari semua pihak,” ungkap

Ny. Agustina. Buku konseling sendiri adalah Buku Komunitas mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan karya Dr. Najlatun Naqiyah, Ny. Agustina menyampaikan ucapan selamat dan diharapkan buku ini bisa menginspirasi banyak kalangan di Kabupaten Probolinggo. “Saya tertarik kepada topik miskin rasa syukur di negeri subur. Relasi masyarakat dimaknai dengan cara yang rendah : ada uang, ada jasa. Akibatnya, banyak ilmu yang dimiliki tidak berguna. Mudahmudahan dapat dilahirkan kembali buku selanjutnya,”

Kepada KPA Ny. Agustina juga menyampaikan ucapan selamat karena terus berjuang meyakinkan banyak pihak di Kabupaten Probolinggo akan bahaya HIV-AIDS dan pesan jangan pernah menyerah. “Marilah kita bersama meluangkan waktu dan pikiran serta menjadikan pertemuan ini sebagai sebuah momentum yang menginspirasi dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” tegas Ny. Agustina. Dalam kesempatan tersebut semua peserta mendapatkan buku berjudul konseling komunitas mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan karya Dr. Najlatun Naqiyah. (edy)

Rakor Malam Pesta Rakyat Digelar Diskominfo Kota Probolinggo PROBOLINGGO, SMN Bertempat di Puri Manggala Bhakti Pemerintah Kota Probolinggo hari ini (13/1) menggelar Rakor dan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dalam hal ini selaku leading sektor dalam rangka kegiatan Malam Pesta Rakyat (MPR) yang akan berlangsung tanggal 24/1 mendatang. Hadir dalam Rakor tersebut Walikota Probolinggo HM. Buchori SH.Msi, Sekda Kota, Asste, Kepala Diskominfo dan seluruh Steak Holder Pemerintah kota Probolinggo, Walikota HM.Buchori.SH.MSi, dalam kesempatan tersebut memberikan petunjuk dan menjelaskan banyak hal, yang pada intinya pesta rakyat ini sedapatnya berjalan

sukses, lancer dan aman. HM. Buchori juga memberikan informasi terkait pelantikan Walikota Terpilih pada tanggal 28/1 mendatang, yang akan dihadiri oleh banyak tamu undangan dari pemerintahan pusat dan DPR RI, maka diharapkan keamanan dan persiapan fasilitas diutamakan “Saya mengharap agar sebelum pelantikan nanti tidak ada Demo atau Unjuk rasa sebab ini intruksi Gubernur “ dan HM. Buchori juga mengharap agar pembagian kupon nanti tepat sasaran. Sekda Kota Johny Haryanto menjelaskan dalam rakor tersebut terkait pelaksanaan MPR, yang diantaranya, mengenai tenda yang baru boleh dipasang pada jam 15. 00 sore hari dan miniman yang yang

disediakan oleh peserta sudah dalam bentuk siap saji, untuk kode kupon makanan disesuaikan dengan kode tenda, dan untuk penggunaan sound system standar, yang boleh ada di panggung-panggung kesenian, bukan di tenda tenda kuliner/ PKL. “Hal ini sangat diperlukan agar kegiatan MPR bias berlangsung dengan tertib dan lancer”. Kegiata MPR ini adalah merupakan kegiatan Pemerintah kota yang termasuk baru kali pertama diadakan yang bertujuan dalam rangka sarana untuk melestarikan Budaya, Seni, dan Kuliner, yang disediakan secara gratis. Kepala Diskominfo kota Drs. H. Rey Suwegtyo dalam acara tersebut melaporkan kepada Walikota bahwa

Walikota, Sekdakot, Asisten, Kepala Diskominfo, saat acara Rakor di Puri Manggala Bhakti, Senin, 13 Januari 2014 lalu. (foto edy)

Sampai saat ini sudah terdaftar 142 stand, 14 kegiatan kesenian yang terlibat, dan kegiatan tersebut akan

ditutup dengan pesta kembang api selama 30 menit, yang akan dipusatkan di halaman kantor Pemkot, (edy)

RAT KPRI Prastiwi Tahun 2013

SHU Meningkat 9 Persen

Suasana saat rapat di gedung pertemuan KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo, Rabu, 15 Januari 2014.

wujud pertanggungjawaban pengurus KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja berikut laporan keuangan/neraca komperatif tahun buku 2013 yang merupakan asset anggota KPRI Prastiwi. “Selain itu memberikan kewenangan penuh kepada anggota untuk menyampaikan aspirasinya berupa kritik dan saran demi kemajuan KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo. Disamping juga pemilihan

anggota pengawas untuk masa bhakti 2014-2016 sehubungan telah berakhirnya pengawas masa bhakti 2011-2013,” terang Supriadi. RAT yang dihadiri oleh 176 orang tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Suherianto. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, Dekopinda dan PK-PRI Kabupaten/Kota Probolinggo. Sementara Asisten Administrasi

Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Suherianto dalam sambutannya mengungkapkan RAT merupakan salah satu agenda penting sekaligus merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan koperasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari keseluruhan kinerja dari pengurus kepada seluruh anggotanya. “Karena salah satu kriteria koperasi yang sehat adalah dengan menyelenggarakan RAT. Sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah koperasi, RAT merupakan sarana bagi pengurus untuk menyampaikan laporan keuangan. Begitu juga para anggota dapat mengeluarkan pendapat, saran, kritik maupun ide-ide baru yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan koperasi,” ungkap Heri. Menurut Heri, RAT ini hendaknya dimanfaatkan oleh pengurus

maupun anggota dalam rangka mengambil keputusan yang tentunya akan menentukan perjalanan dann perkembangan KPRI Prastiwi. Pelaksanaan RAT bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan, karena RAT merupakan ciri dan sendi utama dalam menggerakkan koperasi. “Selain itu, RAT juga merupakan implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi yaitu asas kekeluargaan. Sebagai institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi, RAT menyiratkan bahwa kekuatan utama pada organisasi koperasi adalah pada anggotanya,” Lebih lanjut Heri menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja pengurus serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan agar pada masa-masa mendatang kinerja KPRI Prastiwi Kabupaten Probo-

linggo dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan lagi. “Saya minta kepada semua unsur badan usaha koperasi seperti pengurus dan pengawas dapat mengoptimalkan tugas, fungsi dan perannya masingmasing,” pungkas Heri. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemberian cinderamata bagi PNS yang telah purna bakti baik sebagai PNS maupun anggota KPRI Prastiwi. Selain itu dilakukan pula pemberian bantuan pendidikan beasiswa bagi putra putri anggota KPRI Prastiwi yang berprestasi, yaitu lulusan tahun pelajaran 2013 dengan jumlah total sebesar RP 11.100. 000,00. Rinciannya, lulusan SD sebanyak 5 orang masing-masing anak sebesar RP 600 ribu, lulusan SLTP sebanyak 5 orang masingmasing anak sebesar RP 720 ribu dan lulusan SLTA sebanyak 5 orang masing-masing anak sebesar RP 900 ribu. (edy)

Budaya Jadi Topik Dialog Bupati dan PGRI MALANG, SMN - Pakis, (16/ 9) Kegiatan Bina Desa di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis benarbenar ingin dimanfaatkan oleh Bupati Malang, H. Rendra Kresna untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Mendengar dan ber-dialog langsung untuk tahu aspirasi warganya. Diawal kunjungannya di Desa Sukoanyar, dirinya langsung menuju SDN 1 Sukoanyar untuk berdialog langsung dengan PGRI Kecamatan Pakis. Perubahan paradigma kebudayaan yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu topik khusus yang dibahas dalam dialog ini. Pergeseran budaya yang terjadi di masyarakat sudah menjadi fenomena tersendiri dan menjadi sesuatu yang cukup memprihatinkan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menghimbau kepada seluruh pendidik agar memiliki visi menciptakan anak didik yang tidak hanya pandai dan jenius namun juga berkarakter, “Meskipun pembangunan fisik berhasil baik tidak akan dapat memberikan kemaslahatan jika tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang berkarakter atau berbudi pekerti baik. Dan untuk bisa menghasilkan anak-anak didik yang memiliki karakter, terlebih dahulu perlu adanya perubahan pada diri guru itu sendiri. Seiring perkembangan jaman, juga terjadi perubahan aturan main.”

Dalam kesempatan tersebut orang nomor satu di Kabupaten Malang ini juga mengucapkan terima kasih karena saat ini dunia pendidikan di Kabupaten Malang juga turut andil melestarikan budaya tradisional, beberapa diantaranya diajarkannya olah raga gobak sodor, kasti dan masih banyak lagi di sekolah. “Budaya dan juga kesenian tradisional yang terus kita pupuk diharapkan akan mampu mengurangi dampak dan menjadi filter bagi kebudayaan asing yang masuk. Untuk membendung kebudayaan asing masuk, jelas itu tidak mungkin karena kita sudah memasuki era kebebasan. Namun melalui upaya pelestarian budaya dan olah raga tradisional setidaknya dapat mengurangi dampak negatif budaya asing.” Senada, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Malang, Drs. Sutikno, MZ mengatakan, “Jika dahulu, budaya yang berkembang di masyarakat masih begitu mengagungkan budaya ketimuran. Lain halnya dengan masa sekarang. Di era 60an jika kita kebetulan melihat baju pujaan hati yang sedang dijemur di depan rumahnya, hati kita sudah senang bukan main. Diera 70an sudah berkembang lagi, dengan melihat orangnya. Dan ini terus berlanjut diera berikutnya dengan memegang ujung jari. Begitu seterusnya, hingga saat ini budaya itupun sudah berubah. Pandangan juga

berubah. Dikalangan muda tidak lagi sekedar bergandeng tangan bahkan lebih dari itu sudah dianggap suatu yang lumrah.” Perubahan yang terjadi saat ini menurutnya tidak lepas dari perkembangan zaman dan teknologi. Dirinya merasa prihatin dengan perkembangan budaya yang terjadi saat ini, seperti mengalir tanpa ada yang membendung. “Saat ini mala-

han banyak sekali bermunculan lagu-lagu yang terbilang kurang sopan dan tidak cocok didengar ataupun ditirukan anak-anak. “Maka dari itu dirinya mengajak kepada seluruh pendidik yang tergabung dalam PGRI untuk bersama-sama mengatasi tantangan ini. Mari kita bersama-sama membentengi budaya kita dengan cara melestarikan budaya daerah yang adi luhur.”

Mengutip pernyataan Bupati tentang perubahan aturan main dalam mendidik, Sutikno berpendapat jika guru hendaknya bisa membetulkan setiap kesalahan murid dengan kasih sayang. “Dengan kasih sayang, maka pembetulan dan pelajaran yang kita berikan akan mudah diterima,” terangnya sambil berkisah tentang pengalamannya semasa sekolah dulu. (jun/hms)

Bupati Malang saat memberikan dialog

Kisruh! Bus Kuning Mojokerto-Pasuruan Bupati Mojokerto mengabaikan SK Dishub Propinsi terkait jalur trayek bis kuning Mojokerto Pasuruan. MOJOKERTO, SMN Pendirian PO terkait armadah bus kuning Mojokerto-Pasuruan tidaklah mudah, sebab izin PO ini langsung ke Propinsi Jawa Timur karena jalur lintasan bus kuning ini antar kota propinsi yaitu kota Mojokerto dan kota Pasuruan. Perjuangan Agus TH untuk mendirikan PO “Kos Goro” patut diacungi jempol karena dengan semangat memperjuangkan agar mendapatkan legalitas usahanya ba-

nyak sekali rintangan dan hambatan dan prosedur yang berlikuliku, dan hasilnya pada tahun 1996 PO “ Kos Goro” telah memiliki surat keputusan (SK) tingkat propinsi dengan nomor 551.21.0043.104.113.2011 tertanggal 30 Juni 1996 untuk menjalankan operasional jasa angkut Bus Kuning MojokertoPasuruan dengan jalur jalan propinsi. Seiring dengan perkembangan transportasi yang sangat pesat maka bermuncul lah beberapa PO antara lain PO. Putri Gea, PO. Citra Usaha Mandiri, PO. Pipit Group, PO Garuda Sakti, PO. Sejati Indah, PO. Kencono Wungu yang daerah operasionalnya sama dengan PO. KOS GORO, mereka awalnya sangat kompak dalam menjalankan operasional transportasi di

Ilustrasi bus kuning MojokertoPasuruan

jalur jalan propinsi MojokertoPasuruan, namun beberapa tahun yang lalu jalur ini terasa tersendat dan sering terjadi kekacauan antara sopir dan petugas pengatur jam perjalanan dan perselisihan antara pemilik PO dengan pengelola angkutan Mitro Mini (Mikrolet) Melihat fakta di lapangan yang semakin kurang sehat Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasa mengambil kebijakan merubah jalur Bus Kuning di luar ketentuan

yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan propinsi walaupun keputusan itu sangat bertentangan, namun SK Bupati Mojokerto seolah-olah tidak busa di ganggu gugat dan jalur tetap di alihkan. Dari kebijakan Bupati Mojokerto tersebut pengusaha dan para sopir banyak mengeluh dikarenakan penghasilan yang sangat menurun dan bahkan pemilik PO banyak mengalami kerugian. Pada hari Sabtu tanggal 18

Januari 2014 para pemilik PO telah berkumpul di Rumah Makan Rejoyo Mojosari untuk membahas kelangsungan transportasi Bus Kuning Mojokerto-Pasuruan dan pembentukan paguyuban yang bertujuan akan merapikan kembali tatanan pelaksanaan operasional Bus Kuning, dan membahas kebijakan Bupati Mojokerto (Mustofa Kamal P) yang dirasa salah kaprah dan tidak menutup kemungkinan paguyuban yang terbentuk ini akan mengajukan permohonan ke pihak Dishub propinsi untuk mengembalikan aturan sesuai dengan SK awal yang di keluarkan oleh tingkat propinsi dan pada saat ini gugatan Paguyupan para pemilik PO sudah masuk ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA). (Sh)


PUBLIK

Karisidenan Madiun, Palangkaraya 6 Soal Dirut PDAM Kos Disegel, Rusti Teriak Merdeka MADIUN, SMN - Juragan rumah kos asal Jalan Ciliwung 32 Kota Madiun, Hj Rusmiati, seharian kemarin (16/1) harus mengalami dua kejadian tidak mengenakkan. Sekitar pukul 09.30 WIB, rumah kos Rusti –sapaan akrabnya– di Jalan Ciliwung Gang Baru, Pandean, Taman, disegel Satpol PP. Siangnya, Hj Rusmiati harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun dan divonis satu bulan kurungan dengan masa percobaan tiga bulan. Vonis dijatuhkan majelis hakim PN Kota Madiun karena Rusti terbukti melanggar pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Ini buntut tindakan Rusti menampar Ketua RT 50, Kelurahan Taman, Isyanto Effendi, pada 12 Januari lalu. Sambutan tak mengenakkan diterima Isyanto ketika ingin menjelaskan niat kedata-ngan warga memasang banner peraturan penghuni koskosan. Petugas Satpol PP sudah memasang berita acara penyegelan resmi di 14 kamar kos milik Rusti. Sedangkan 8 kamar kos lain belum dipasangi berita acara penyegelan lantaran penghuni kos sedang berada di luar kota. Rumah kos yang dibangun 2013 itu memiliki 22 kamar. Korps penegak perda memberi toleransi waktu 1 x 24 jam, agar kamar segera dikosongkan. “Bangunan ditutup sementara sampai proses perizinan terbit”, tegas Kasi Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Madiun, Agus Wuryanto saat membacakan berita acara penyegelan di hadapan Rusti. Dia menambahkan, pintu utama ditutup dan kunci dibawa petugas Satpol PP. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan Satpol PP, di antaranya bangunan rumah kos belum ber–IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sehingga melanggar Perda Nomor 3/2010. Berikutnya, belum mengantong izin gangguan (HO) yang diatur dalam Perda Nomor 3/2012. Pelanggaran lain, bangunan milik Rusti di RT 41 Kelurahan Pandean itu belum memiliki izin usaha rumah kos atau pemondokan sehingga melanggar Perda Nomor 6/2007. “Sudah terbukti rumah kos tidak punya izin”, tambah Agus. Dijelaskan, pengurusan IMB dan HO harus mendapatkan persetujuan lingkungan. Jika warga di lingkungan di RT 41 Kelurahan Pandean masih menolak memberi

persetujuan, segel tetap dipasang. Pemasangan segel di masingmasing kamar kos berlaku hingga izin dari KPPT terbit. “Saya minta agar tertib dan jangan merusak segel. Kami akan cek secara rutin termasuk terima pengaduan warga”, ujarnya. Nah, jika kedapatan merusak segel, akan ada sanksi lain. Warga diminta aktif ikut memantau. Dia menambahkan, pihaknya masih memberi toleransi waktu 1 x 24 jam kepada pemilik untuk segera mengosongkan delapan kamar. Informasinya, penghuni kamar kos masih ada di Malang. “Besok (hari ini, Red) kami akan segel delapan kamar yang belum disegel”, tegas Agus. Agus menambahkan, pihaknya terus berupaya menertibkan rumah kos yang belum berizin.

Ilustrasi Selain rumah kos milik Rusti disinyalir masih ada 9 kos-kosan lainnya yang akan ditertibkan. Dalam waktu dekat bakal dilakukan penyegelan. Sementara, proses penyegelan kemarin berjalan lancar. Selain petugas Satpol PP, tampak terlihat sejumlah personel kepolisian dan TNI AD, pegawai Kelurahan Pandean dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Madiun. Rusti juga hadir dan duduk di kursi berhadapan dengan pintu utama. Kali ini, Rusti justru terbuka dan mau diklarifikasi wartawan. Sikap itu berbeda saat warga akan memasang banner peraturan penghuni kos-kosan pada 12 Januari lalu. Saat itu, Rusti menolak diklarifikasi dan nekat merampas kamera milik M Adi Saputra, wartawan Memo Kediri. “Saya terima kasih, ini resmi karena aturan, jadi saya tidak bisa apaapa”, ujarnya. Kepada wartawan, Hj Rusmiati menjelaskan, satu tahun lalu dokumen perizinan rumah kos di Jalan Ciliwung, Gang Baru, Kelurahan Pandean sudah disiapkan. Ketika dimintakan persetujuan ke lingkungan, mendapat penolakan, karena ketua RT 41, Paimin tidak tanda tangan. “Harapan saya ke depan resmi dan disetujui izinnya. Saya sudah ngurus izin tapi RT tidak mau tanda tangan”, paparnya.

Dia menambahkan, aturan tetap ditaati sehingga setahun lalu sudah menyiapkan dokumen perizinan untuk bangunan 22 kamar kos. Rusti menambahkan, akan secepatnya mengurus perizinan. Dijelaskan, dia tidak mempermasalahkan upaya Satpol PP melakukan penertiban dengan menyegel salah satu rumah kosnya. Ini berbeda dengan aksi warga beberapa hari lalu yang ditolaknya. “Saya berontak karena tidak resmi, tidak ada lurah dan camat, sedangkan ini resmi, merdeka!”, ujarnya. Rumah kos di RT 41 satu dari aset rumah kos yang dimiliki Rusti. Seperti tiga lainnya di Jalan Ciliwung itu sudah berizin. Rusti mengaku punya usaha 100 kamar kos yang disewakan. Semua sudah diwariskan ke anak-anaknya. Sementara, ketua RT 41 Kelurahan Pandean, Paimin menyampaikan, setelah dioperasikan dalam waktu sekitar setahun tidak ada laporan data penghuni kos. Selain itu, yang dinilai negatif perkataan dari sejumlah penghuni kos didengar anak-anak tidak mendidik. Termasuk dalam etika berpakaian kurang pas. “Dilihat masyarakat secara religi itu tidak etis”, ujarnya. Dijelaskan, bangunan 22 kamar kos itu sebelumnya tanah kosong. Ketika dibangun sebenarnya sudah ditolak warga sehingga izin dari pemkot tidak terbit. Paimin menambahkan, warga di lingkungannya berharap pemkot tidak mengeluarkan izin rumah kos itu. “Penolakan saya awal Februari 2013”, tegasnya. Sementara itu, Via salah seorang penghuni kos mengaku kaget dengan peyegelan oleh Satpol PP. Sehingga dia belum siap boyongan meninggalkan kamarnya. Via menuturkan, setiap bulan dia membayar kos Rp 600 ribu. “Ya teman-teman banyak di sini makanya pilih kos ini”, ujarnya. Rusti Divonis Bersalah Tampar Ketua RT Keberanian Hj Rusmiati atau yang akrab disapa Rusti, 68, warga Jalan Ciliwung, 32, Kota Madiun menampar Isyanto Efendi, Ketua RT 50 Kelurahan/Kecamatan Taman, berujung di kursi pesakitan PN kota. Hakim tunggal Mahendraswara kemarin (16/1) menjatuhkan vonis bersalah kepada perempuan itu. Rusti diyakini melanggar pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Hakim menjatuhkan vonis kurungan satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan. Sebelum vonis dijatuhkan,

hakim memintai keterangan saksi korban Isyanto. Mahendraswara menanyai seputar kronologis kejadian penamparan tersebut. Kepada hakim, Isyanto menjelaskan pada Minggu (12/1) lalu saat dirinya sebagai ketua RT dan warga sedang mendatangi seluruh rumah kos di Kelurahan Pandean dan Taman memasang banner tata tertib. “Waktu sampai di rumah kosnya Bu Rusti di Jalan Ciliwung Gang X, malah dia marah dan emosi”, ujarnya. Isyanto juga mengaku dirinya dicaci maki dan ditampar sebanyak tiga kali di depan banyak orang. Karena itulah, Isyanto merasa tak terima dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Isyanto juga mengatakan kepada hakim, akibat tamparan di pipi kanan dan kiri serta pelipisnya, sempat membuat memar. “Ya termasuk kencang juga namparnya”, ujar Isyanto yang ditanya hakim kerasnya tamparan Rusti. Juga didatangkan saksi yang melihat kejadian itu, Sunarji, 50, warga Jalan Makam Tentara, Kota Madiun. Dirinya ikut bersama warga lain yang bermaksud memasang banner. Dia membenarkan jika saat berada di salah satu rumah kos milik Rusti, pemilik kos naik pitam. Bahkan sempat mencaci warga termasuk Isyanto. “Sebenarnya kami datang baikbaik. Semua tempat kos juga kami pasangi banner serupa. Kan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung”, jelasnya. Sementara itu, Rusti mengakui perbuatannya menampar Isyanto saat banyak orang datang ke salah satu rumah kosnya di Jalan Ciliwung X. Dia berdalih, saat itu kaget didatangi banyak warga. “Karena kaget, makanya saya tampar. Seperti Mbah ke cucunya begitu”, ujar Rusti dalam bahasa Jawa. Usai sidang, hakim Mahendraswara menyuruh Rusti meminta maaf kepada Isyanto. Mereka pun saling berjabat tangan di depan hakim. Atas kejadian tersebut, Rusti mengaku khilaf dan minta maaf kepada Isyanto. Dia akan menyanggupi untuk menertibkan penghuni kos yang tinggal di rumah kos miliknya. “Jadi Bu Rusti tidak harus menjalani kurungannya, asalkan selama tiga bulan tidak melakukan tindak pidana. Kalau melakukan, ya nanti langsung ditahan. Taati peraturan, juga penghuni harus dimintai KTP dan diserahkan ke Pak RT, “ terang Mahendraswara di akhir sidang. (Sy)

Terkait Penolakan Masyarakat 15 Desa, Warga Minta Menhut Cabut Izin PT. AGL dan PT. CAPA PALANGKARAYA, SMN Sejumlah perwakilan dan tokoh masyarakat dari 15 Desa se-Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Desa Tangkahen, Pangi, Pandawai, Tumbang Tarusan, Bawan, Goha, Pahawan, Kasali Baru, Tambak, Ramang, Hanua, Hurung, Lawang Uru, Bukit Bakung, dan Manen Paduran. Meminta Menteri Kehutanan RI dan instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah agar mencabut rekomendasi maupun izin prinsip yang telah diberikan kepada PBS PT. Agrindo Green Lestari (AGL) dan PT.Citra Agro Perkasa Abadi (CAPA). Hal itu disampaikan mereka melalui surat tertanggal 9 Januari 2014. Menyusul serangkaian penolakan masyarakat se-Kecamatan Mihing Raya, baru-baru ini. Dalam surat tersebut selain mengemukakan, berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani warga, bahwa diatas 80 persen masyarakat di Kecama-

Ratusan warga se-Kec. Banama Tingang, Kab.Pulang Pisau, Kalimantan Tengah melakukan aksi, menolak kehadiran PBS PT.AGL dan PT.CAPA

tan Banama Tingang menolak perusahaan tersebut. Mereka juga menuding, bahwa pejabat pemerintah daerah sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi mereka. Karena, sudah menjadi pelindung perusahaan. Adapun alasan mereka menolak perusahaan tersebut yaitu, bahwa hampir 70 persen

areal yang dicadangkan sebagai areal perkebunan sawit adalah tanah milik warga se-Kecamatan Banama Tingang yang sudah ada tanam tumbuhnya yang di warisan secara turun temurun. Dan kesepakatan 14 Kepala Desa dengan perusahaan atau pemerintah daerah, adalah bukan kesepakatan dengan masyarakat secara umum, melainkan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian, pernyataan Camat dan Kepala Desa yang menyatakan bahwa warga yang tidak setuju hanya beberapa orang atau berpuluh-puluh orang saja, sangat tidak benar. Dan rekomendasi atau izin areal untuk perkebunan sawit di Kecamatan Banama Tingang yang dikeluarkan oleh Bupati dan Dinas Kehutanan adalah “ngawur”. Masuknya, atau beroperasinya perusahaan sawit akan membuat rakyat “sengsara selamanya.” Dengan masuk-

nya lahan sawit dapat menimbulkan bencana alam di Kecamatan Banama Tingang, seperti banjir dan lain-lain. Alasan masuknya perusahaan sawit untuk mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja adalah pembodohan. Dan masuknya perusahaan sawit di Kecamatan Banama Tingang untuk membuka lahan sangat bertentangan dengan program Presiden RI untuk melaksanakan penanaman 1 Milyar pohon. Serta, pembukaan lahan secara besarbesaran yang akan dilakukan perusahaan sawit akan merusak lingkungan dan tempat tinggal binatang liar. Selain itu, dalam surat yang ditanda tangani oleh tidak kurang dari 60 orang warga tersebut, juga minta Presiden RI memperhatikan aspirasi mereka secepatnya. Agar tidak menimbulakan keresahan yang berkepanjangan. (Mandau)

Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

Bupati Sumantri Beri Jawaban Logis MAGETAN, SMN - Somasi terkait hasil seleksi direktur utama PDAM Lawu Tirta ternyata langsung ditanggapi Bupati Sumantri. Hanya, yang membuat kubu Setu dkk tidak puas, bupati hanya bisa memberikan jawasan normatif. Dia tidak menjelaskan secara detail seputar kejang-galan yang ditemukan selama calon menjalani fit and propertest di Surabaya. “Kalau kami telaah, jawaban belum ke topik permasalahan. Masih landai-landai saja”, terang Indra Priangkasa, kuasa hukum Setu dkk, kemarin (13/1). Dua poin yang digaris bawahi Indra terkait jawaban bupati. Pertama, mekanisme perangkingan ditentukan melalui kumulatif rangkaian seleksi. Tiga tahapan yang dijalani peserta, yakni tes ke-sehatan, fit and proper test, dan penyampaian visi misi. Nah, poin kedua yang masih menimbulkan tanda tanya besar. Kubu Setu dkk menilai tim seleksi pemkab tutup mata dengan sistem yang diterapkan Balai Diklat Surabaya, meski dianggap ada kejanggalan. “Ya lucu menurut saya. Harusnya mencari tahu dengan persoalan di lapangan seperti ini sehingga ada tanggu jawab dari Balai Diklat Surabaya”, ungkapnya. Indra mengatakan, hasil koordinasi terakhir dengan kliennya, perkara tersebut akan tetap bergulir. Skenario terburuk, pihaknya berancang-ancang menempuh jalur hukum. Ini untuk membuktikan mekanisme seleksi yang diterapkan pemkab cacat hukum. “Kalau sudah keputusan final nanti saya konfirmasi. Yang jelas, kami tidak puas dengan jawaban bupati”, paparnya. Plt Sekdakab Magetan Mei Sugihartini kepada war-tawan menjelaskan, somasi yang diajukan kubu Setu dkk sudah ditanggapi secara tertulis dan sudah dikirim ke kantor pengacar Indra Priang-kasa di Madiun. Pun pihak-nya membantah jawasan bupati tidak detail. “Kami langsung merespons. Jawaban yang kami sampaikan juga sangat spesifik”, je-lasnya. Pemkab, lanjut dia, sengaja tidak ikut campur tangan dalam seleksi yang digelar di Balai Diklat Sura-baya. Ini untuk menjauhkan kesan intervensi. Pun hasil seleksi murni dari penilaian petugas yang diterjunkan Balai Diklat. “Nilai dari Balai Diklat bukanlah rekayasa. Itu murni hasil seleksi dari peserta sendiri”, tegasnya. Mei mengimbau semua pihak bisa menerima hasil seleksi direktur utama PD-AM dengan lapang dada dan bijaksana. Tidak justru memunculkan polemik berke-panjangan. “Ya kalau bisa segera diselesaikan masalah ini. Kalau berlarut-larut yang dirugikan tentunya tetap PDAM sebagai objek masalah”, katanya. Konflik internal PDAM Lawu Tirta sudah tercium menjelang seleksi jajaran direksi. Tak sedikit karyawan menentang kebijakan yang diterapkan Sofyan. Bahkan, gejolak di perusahaan air minum itu nyaris berujung aksi mogok masal. “Kalau tidak ada imbauan dari bupati pasti akan ada unjuk rasa, sebab sudah tidak kondusif”, ujar sumber internal PDAM. Terpilihnya Sofyan untuk kali kedua, tambah dia, bisa menambah runyam konfik. Kabarnya, kubu oposisi yang dipelopori Setu akan terus mengusik kepemimpinan Sofyan. (her/sy)

Bupati Madiun, Muhtarom

Rusunawa Mejayan Boleh Disewa Siapa Saja MADIUN, SMN - Kabupaten Madiun: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, siap mengelola rumah susun (Rusun) bantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum di Mejayan, yang selama ini mangkrak. Menurut Bupati Madiun, Muhtarom, setelah penyerahan dari Kementrian Pekerjaan Umum ke Pemkab Madiun Selasa 21 Januari mendatang, Rusun yang sudah dua tahun mangkrak itu, akan dikelola oleh Pemkab Madiun. “Mulai Selasa nanti, Pemkab Madiun akan mengelola Rusun di Mejayan. Soalnya sama pihak Kemen PU, dihibahkan ke Pemkab Madiun”, kata Bupati Madiun, Muhtarom, di Pendopo Muda Graha, Jumat (17/1/2014). Mengenai tarif sewanya, lanjut Muhtarom, karena belum ada Perdanya, akan diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai acuan. Uang dari hasil sewa, untuk sementara akan digunakan sebagai biaya operasional. “Karena belum ada Perda (peraturan daerah) nya, nanti kita terbitkan Perbup dulu. Ini agar jelas dasar hukumnya untuk menentukan tarif sewa. Kalau nanti sudah ada Perdanya, baru uang dari hasil sewa, bisa masuk ke PAD (Pendapat Asli Daerah)”, papar Muhtarom. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut siapa saja yang boleh menyewa Rusun Mejayan, menurut Muhtarom, siapapun boleh menyewa dengan batas waktu maksimal selama 3 tahun. Karena menurutnya lagi, tidak mungkin orang asli Mejayan mau menyewa Rusun. Apalagi petani. “Siapapun boleh menyewa. Lha kalau kita sewakan khusus kepada warga miskin, apa ada petani di wilayah Mejayan yang mau tinggal di rumah susun. Ini Madiun, tidak akan jalan kalau diterapkan seperti di Jakarta. Apalagi ratarata warga Mejayan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Masa’ mau tinggal di Rusun”, lanjut Muhtarom. Sedangkan mengenai harga sewa, sangat variatif. Tergantung lantai mana yang disewa. Jika lantai bawah, akan lebih mahal dibanding lantai dua, tiga dan empat. Untuk diketahui, pada tahun 2011, Kementrian Pekerjaan Umum membangun Rusun di Mejayan. Rusun empat lantai dengan 99 unit yang menelan anggaran sebesar Rp.12,6 miliar ini, dihibahkan ke Pemkab Madiun. Namun sejak selesai dibangun pada tahun 2011, Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh PT Buana Kontraktor, mangkrak karena pihak Kementrian Pekerjaan Umum tidak juga menyerahkan ke Pemkab Madiun. (Sy)

Gebyar HUT Ke-10 SMKN 1 Geger MADIUN, SMN SMKN 1 Geger di usianya yang ke-10 ini diwarnai dengan berbagai kegiatan dari perlombaan antar siswa di masing-masing kelas dan jurusan. Adapun acara puncaknya hari minggu tanggal 12 Januari 2014 dan senin 13 Januari 2014 di halaman sekolah. Dalam acara puncak HUT ke-10 SMKN 1 Geger Kab Madiun yang di Kepalai oleh Supriyadi, S.Pd. M.Pd. Dihadiri oleh seluruh siswa, guru, staf, orang tua, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Suhardi MM Muspika, Tokoh Maskarat dan Ulama, karena pada acara HUT ke 10 SMKN 1 Geger ini juga mengadakan Pengajian Akbar dengan mengundang Ustad K.H. Amin Muhammad Maulana Budi Harjono dari semarang. Yang lebih membanggakan lagi SMKN 1 Geger pada

acara puncak HUT ke 10 ini telah dilaksanakan penandatanganan MOU dengan beberapa perusahaan untuk mengadakan kerjasama (CSR) dengan SMKN 1 Geger, diantaranya: 1) 1. PT Astra yang diwakili Senior Manager Tehnical Training Departemen PT. MPM: Ir. Handi Hariko. 2) 2) General Manager MPM: Ir. Purwanto, 3) Manager Project Axioo: Mr. Yohanes. 4) Deputy Branch Manager Alfamart: Anang Sani Setiawan. Dari ke-4 perusahaan ternama ini pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 di Hari Ulang Tahun SMKN 1 Geger ke-10 telah mengadakan penandatanganan MOU/ kerja sama dengan SMKN 1 Geger. Yang di usianya ke 10 yang tergolong masih dini, tapi SMKN 1 Geger sudah menciptakan dan meraih berbagai prestasi yang sangat

Proses penandatanganan MoU

membanggakan sekali. Bahkan beberapa ciptaannya dan hasil karyanya siswa SMKN 1 Geger juga di ikut sertakan dalam lomba karya ilmiah baik di tingkat daerah maupun nasional. Adapun bentuk kerjasama ke-4 perusahaan ternama tersebut untuk PT. Astra/PT. AHM dan MPM telah membuka bengkel sepeda motor/Ahas dengan Dealer

Honda. Untuk perusahaan Axioo menjual dan service produk Axioo, untuk perusahaan AlfaMart menjual produk AlfaMart dan belajar manajementnya. Jadi siswa SMKN 1 Geger setelah lulus nanti bisa membuka lapangan kerja sendiri atau bekerja di ke-4 perusahaan yang terjalin kerja sama tersebut. (Sy)

Kepala SMKN 1 Ngawi Cokot Kadindik Abimanyu Drs. Abumayu, M.Si Kadindik Kab. Ngawi

NGAWI, SMN - Pengakuan mengejutkan terucap dari mulut Harno, kepala SMKN I Ngawi, terkait pembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) senilai Rp 408 juta yang tanpa proses lelang. Menurutnya, pemilihan swakelola proyek itu berdasar kesepakatan saat bimbingan teknis (bimtek) yang digelar kemendikbud September lalu. Kasek yang juga kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri

Ngawi ini mengklaim Kadindik Abimanyu mengetahui dan menandatangani persetujuan terkait pengerjaan proyek yang dipecah di dua lokasi tersebut. “Anggarannya bukan DAK, bukan hibah, tapi block grant, dan Pak Abimanyu (kadindik, Red) tahu tentang proyek ini karena beliau yang menandatanganinya”, kata Harno kemarin (16/1). Harno mengatakan, proyek swakelola tiga RKB itu dapat dikerjakan melalui

proses tendering maupun swakelola. Namun, saat bimtek pelaksanaan proyek serentak, mayoritas peserta memilih swakelola ketimbang proses tender, meski nominalnya di atas Rp 200 juta. “Mayoritas memilih swakelola, dan itu se Indonesia”, ungkapnya. Dia menambahkan, di Ngawi terdapat dua SMK yang mendapat bantuan tersebut. Pun Abimanyu mengetahui keberadaan proyek yang diswakelolakan itu, karena orang nomor satu di dindik ini yang menandatangani dokumen memorandum of understanding (MoU) dengan Direktorat Pengembangan SMK. Pun dia mengakui masih menyimpan file dokumen tersebut. “Masih ada dokumennya”, tegasnya. Sementara itu, Ketua

Dewan Pendidikan (DP) Istar Dururi sekitar pukul 11.00 WIB kemarin turun ke lokasi. Namun, dia harus menelan pil kekecewaan lantaran Harno tidak berada di tempat. Sedangkan para guru dan staf tidak berani memberikan keterangan terkait pembangunan RKB yang kini menjadi sorotan publik itu. Istar mengaku kunjungannya ke sekolah bekas RSBI itu untuk mengklarifikasi dan mencari kebenaran terkait proyek pembangunan tiga ruang RKB yang dipecah di dua lokasi tersebut. “Dihubungi handphonenya juga nggak aktif”, ’ ungkapnya. Belakangan diketahui Harno saat itu sedang berada di dindik untuk menyerahkan sejumlah dokuman, dan baru kembali sekitar pukul 12.00 WIB. (Sy)


Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014 REOG PONOROGO

PONOROGO

REPORTASE

7

Program Keluarga Harapan, Dinsosnakertrans Ponorogo

Dana PKH Disalurkan di Kecamatan Ponorogo, Jenangan, Sampung dan Jambon

Bupati Ponorogo H Amin saat menjelaskan, bersama Kadinsosnakertrans, Sumani dan kepala Kantor pos Taufik Dadi marala

PKPD Kabupaten Ponorogo

Gelar Pengukuhan Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Ponorogo dan Sosialisasi Bedah Undang-undang Desa Tahun 2013

Ketua PKPD Kabupaten Ponorogo,Iryanto (kiri) saat Ramah Tamah dengan Ketua Asosiasi Kepala Desa Jatim (tengah) di dampingi Suta

PONOROGO, SMN PKPD Kabupaten Ponorogo gelar Pengukuhan Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat desa se Kabupaten Ponorogo sekaligus diadakan sosialisasi bedah Undang-undang Desa Tahun 2013. Dalam acara ini di hadiri Bupati Ponorogo beserta wakil Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim, Pemateri Undangundang desa, Amin (Rektor Unmer),Sulton (Rektor Unmuh), Fajar Pramono (Dosen ISID Gontor), Camat se-Kabupaten Ponorogo,dan K epala Desa serta Perangkat desa se Kabupaten Ponorogo, bertempat di Gedung Sasana Praja. Sementara itu Ketua PKPD Kabupaten Ponorogo, Iryanto dalam keterangannya mengatakan Paguyuban ini terbentuk agar terjalin hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan akan terjalin lebih rapat lagi dalam hal fungsi koordinasi. Semua demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa Khususnya Di kabupaten Ponorogo. Paguyuban ini berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi antar kepala desa. Paguyuban ini juga diharapkan mampu meningkatkan kerja sama mengembangkan potensi desa baik dengan pemerintah maupun non-pemerintah. Bisa juga untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, menjadi mitra

Pemerintah Kabupaten, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta media berserikat dan berkumpul, menyampaikan aspirasi, gagasan dan ide. Selain itu Angin segar bagi para Kepala Desa yang akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp1,4 miliar dari APBN setelah Undang-undang (UU) Desa 2013 disahkan. Dana tersebut diharapkan menjadi pendukung untuk kemajuan desa-desa yang ada di Kabupaten Ponorogo dan desadesa se Indonesia. Menurut Iryanto, Kepala Desa harus paham penggunaan maupun pelaporan dana itu, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Apakah pengadaannya menggunakan lelang atau tidak. “Saya cuma pesan jangan sampai salah menggunakan anggaran,” kata Iryanto. Setiap desa di Kabupaten Ponorogo dan desa-desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa. Kendati begitu, Iryanto selaku ketau PKPD Kabupaten Ponorogo menyambut baik rencana pemerintah Pusat dan DPR mengucurkan dana Rp 1,4 miliar untuk desa. Baginya, pengesahaan UU Desa itu merupakan aspirasi dari seluruh pemerintahan desa agar mereka dapat mempercepat akselerasi

pembangunan dan setiap desa akan mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp 1,4 miliar disesuaikan dengan kondisi desanya masing-masing,” terang Iryanto. “UU Desa patut disyukuri oleh para Kepala Desa namun juga harus hati-hati dalam penggunaan anggarannya,” ujarnya. “Masih ada waktu akan kita manfaatkan untuk memberikan pelatihan bagi para perangkat desa agar tidak ada kesalahan dalam pelaporan penggunaan uang,” katanya. “Anggaran tersebut tentunya akan mempercepat akselerasi pembangunan desa yang di dalamnya terdapat dusundusun yang selama ini anggaran pembangunannya lebih banyak dari dana APBD kabupaten atau provinsi. Tiga hal penting menurut Iryanto yang perlu disiapkan aparat desa sebelum dana tersebut cair. Pertama, tata kelola pemerintahan desa perlu di persiapkan dengan matang. Kedua, mekanisme pertanggung jawaban penggunaan anggaran desa yang disederhanakan dengan tidak meninggalkan aturan yang ada. Ketiga, penguatan kapasitas pengelola desa .”Dari tiga hal tersebut diharapkan akan muncul program yang mengacu pada kebutuhan masyarakat miskin di tiap-tiap desa di kabupaten Ponorogo bukan sekedar keinginan,” tandasnya. (Wid)

PONOROGO, SMN Warga miskin Kecamatan Kota bisa tersenyum, karena Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (dinsosnakertrans) Kabupaten Ponorogo melalui Program Keluarga Harapan (PKH)-nya membagikan bantuan tunai. Tepatnya pada Senin, 13 Januari 2013 bertempat di Aula Kecamatan Ponorogo Kota. Penyerahan bantuan secara simbolis disampaikan Amin, SH, Bupati Ponorogo kepada ratusan warga miskin setempat. Tampak hadir dalam kesempa-

tan tersebut, Sumani, M.Pd, Kepala Dinsosnakertrans Ponorogo, Jajaran Muspika Kecamatan Kota, Kepala Kantor Pos Ponorogo serta diikuti oleh semua penerima bantuan tunai program PKH. Tak hanya di Kecamatan Kota, selanjutnya penyerahan bantuan tunai PKH juga akan dilakukan di 3 Kecamatan lain sebagai pengembangan program PKH. “Kabupaten Ponorogo sasarannya 12 kecamatan, dan sekarang ditambah 4 kecamatan yaitu Ponorogo Kota, Jenangan, Sampung dan Jam-

bon,” ungkap Sumani, M.Pd, Kepala Dinsosnakertrans. Selain untuk warga miskin, dana bantuan PKH ini juga diperuntukkan bagi ibu hamil, nifas, anak usia balita, serta siswa SD dan SMP. Rinciannya bantuan tetap bagi warga miskin semua dapat Rp. 300.000, Balita/ ibu hamil/ melahirkan/ nifas Rp. 1.000.000, siswa SD Rp. 500.000 dan siswa SMP Rp. 1.000.000. “Warga miskin akan didampingi selama 6 tahun oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan dan jika selama 6 tahun

Perlindungan dan Sosial Disnakertrans Ponorogo mengatakan PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) dan mereka yang memenuhi persyaratan terkait sebagai upaya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. “Dengan pembagiannya 4 kali dalam 3 bulan, jumlahnya variatif per kecamatannya sesuai dengan data yang sudah ditentukan, memenuhi syarat,” jelasnya. (Wid)

Sungai Grindulu Meluap, Bupati Imbau Warga Waspada PACITAN, SMN - Hujan deras yang mengguyur sebagian besar kawasan Pacitan sepanjang Rabu (15/ 1), menyebabkan sungai Grindulu nyaris meluap. Beberapa titik terpantau mengkhawatirkan karena banjir mengancam pemukiman penduduk. Di wilayah Barehan Kelurahan Sidoharjo, air bah mulai naik hingga tanggul pembatas. Warga yang bermukim di sebelah tanggul khawatir air terus meninggi sehingga banjir meluap atau terjadi tanggul jebol. Padahal, ratusan keluarga tinggal di kawasan tersebut. Untuk menjaga kemungkinan terburuk warga dan petugas dari BPBD terus memantau perkembangan. Titik lain yang juga mengkhawatirkan adalah jalur Pacitan-Ponorogo ruas Dusun Pajaran Desa Gunungsari serta ruas jalan Arjosari Jatimalang Kecamatan Arjosari.Di dua lokasi tersebut air tinggal kisaran 30

cm naik meluber ke jalan raya. Bahkan, di Dusun Pajaran jembatan penghubung menuju Desa Pagutan terancam putus. Air telah menggenangi dua sisi jembatan sehingga tidak dapat dilewati. Warga dan anak-anak pulang sekolah yang biasa memanfaatkan jalur alternatif tersebut terpaksa memutar lewat jembatan gantung yang lokasinya lumayan jauh. Tidak mau kecolongan, bupati Pacitan Indartato didampingi kepala Dinas PU dan Binamarga serta Kepala BPBD melakukan monitoring lapangan. Orang nomor satu di Pacitan itu melihat langsung lokasi. Melihat situasi terakhir, Bupati minta pihak terkait terus memantau perkembangan. Ini karena hujan masih terjadi terutama di kawasan hulu.Kepada masyarakat diminta tetap tenang namun juga tidak mengindahkan kewaspadaan. Hujan yang terjadi sepanjang

Sungai Grindulu yang menguap akibat hujan

Selasa malam hingga Rabu siang memang cukup deras dan merata hampir disemua wilayah Pacitan.Selain Banjir, kabupaten Pacitan juga rawan terjadi longsor tanah amblas dan pohon tumbang. Beberapa waktu lalu 9 rumah

di Dusun Ngasem Desa Karanggede terpaksa mengungsi karena tanah dimana mereka membangun rumah amblas sedalam kurang lebih 15m. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai milyaran rupiah. (yon)

KPK Pantau Sengketa Tambang Emas Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

BANYUWANGI, SMN - Potensi tambang emas Tumpang Pitu tetap menjadi isu seksi. Saat hadir di dialog publik Konfercab ke XVII PMII Banyuwangi, Bupati Abdullah Azwar Anas pun menjelaskan secara blakblakan. Anas yang terpilih pun ‘digugat’ karena membiarkan investor melakukan ekplorasi di Gunung Tumpang Pitu yang diyakini potensi emasnya terbesar setelah tambang Freeport itu. Bupati Anas pun menjelaskan panjang lebar terkait izin penambangan yang sudah keluar dua tahun sebelum dirinya terpilih menjadi bupati.

“Dan ini saya tidak bisa membatalkan itu. Solusinya adalah saya mencoba re-negosiasi dengan mereka dengan meminta penyertaan saham bagi pemkab golden share 10 persen,” kata Anas di dialog publik dengan tema “Berdikari Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk NKRI” di Hotel Ikhtiar Surya, Jumat (17/1/2014). Upaya yang ditempuhnya itu demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi yang tak sekedar menjadi penonton nantinya. “Upaya renegoisasi yang bisa memberi manfaat kepada rakyat Banyuwang. Kita lihat Teluk Buyat. Meski ditentang toh tetap jalan

tambangnya,” ujar Anas. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi telah melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar golden share ini tidak menjadi masalah hukum di masa mendatang. Langkah konsultasi itu ditempuh karena dirinya mengkhawatirkan secara administrasi Pemkab Banyuwangi salah dan bisa menjadi masalah hukum pidana. “Landasan payung hukumnya harus jelas agar tidak ada masalah,” katanya. (msj/rif)

Kawasan Gunung Ijen Akan Disulap untuk Saingi Resort Bali BANYUWANGI, SMN - Penerapan manajemen hutan lestari bagian dari program Rainforest Standard (RFS) alias Standar Hutan Hujan akan dikembangan di Kawasan Wisata Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. “Jika konsep ini diterapkan di Ijen hasilnya akan jauh lebih baik dari Menjangan Jungle and Resort di Bali Barat yang telah dideklarasikan sebagai model penerapan RFS. Mudah-mudahan akhir Februari atau awal Maret pebangunan resort di Ijen akan diresmikan,” ungkap David Makes, investor pembangunan resort di kawasan

Ijen sekaligus CEO Sustainable Management Group (SMG). Selain itu, David yang juga telah sukses mengembangkan kawasan wisata di Taman Nasional Bali Barat yang diberi nama Menjangan Jungle and Beach Resort pada detikcom menguraikan, realisasi pengembangan, dimulai dengan lakukan eksplorasi. Seperti penandaan batu, penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Penerapan program RFS konsisten menjaga keseimbangan ekologi, keanekaragaman hayati.

Aku Cinta Nganjuk Ketika jalanan sakit tanpa nama Aspal terluka tanpa tanda Trauma pasca operasi baru estetika Yang menelan banyak biaya. Kuda besi terperosok tengah malam Menjadikanku tumbal jalanan Lengkong – Gondang Apakah salahku dan tidakkah aku berhak hidup? Wahai penguasa jalanan ayunkan tongkat saktimu Biar mulus dan cantik lagi jalan itu Ditanganmulah juga terletak nasib generasiku. Sayup sayup terengar suara emas Judika berlagu “Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti…” [Rmb]

ternyata didata masih miskin, maka ditambah 3 tahun lagi”, jelasnya Sementara itu, Amin, SH dalam sambutannya di Aula Kecamatan Kota mengatakan Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah dalam rangka memutus rantai kemiskinan. “Dengan program ini anak kita harus sehat dan berpendidikan, sesuai dengan slogannya, “Anak saya harus cerdas, anak saya harus sehat dan anak saya tidak boleh miskin,” harapnya. Sementara, Daroini, Kabid

Tragedi Pohon Pisang

Before

After

Kawah Gunung Ijen

Tidak hanya itu, secara ekonomi kerakyatan, konsep hutan hujan juga berikan keuntungan secara ekonomi dan sosial. Pemberdayaan perekonomian sadar wisata akan menjadi jiwa dalam pengembangan wisata di kawasan Gunung Ijen, Banyuwangi. “Ijen akan dibangun secara berkelanjutan tidak sekadar dibangun untuk pariwisata yang akan diminati hanya 5 sampai 10 tahun saja, tapi selamanya. Paling penting adalah pariwisata berjalan, namun keseimbangan alam, keragaman hayati dan sosial ekonomi masyarakat sekitar terus terjaga,” ujar David. Sementara itu Bupati Abdullah AzwarAnas menyambut baik pengem-

bangan pariwisata di kawasan Ijen oleh David Makes. Potensi Ijen seperti fenomena api biru (blue fire) di Kawah Ijen yang sangat jarang ditemukan di dunia. Tidak hanya itu, para penambang belerang yang mencari nafkah dari Gunung Ijen juga merupakan salah satu potensi bagi pengembangan pariwisata di lokasi tersebut. “Kami ingin bangun ekowisata. Sudah saatnya pengembangan pariwisata selaras dengan upaya menjaga kekayaan ekologi. Dengan dukungan David Makes resort di Bali Barat bisa dideklarasikan sebagai RFS pertama di Asia, kami yakin Ijen akan lebih baik dan mampu bersaing dimata dunia,” pungkas Anas. (rip)


SEPUTAR DAERAH Gubernur Soekarwo Lantik Pejabat Eselon Pemprov Jatim

8

Matahari Plaza Sidoarjo di Jl Gajah Mada

Berdalih Ditunjuk, PD Aneka Usaha Pungut Sewa Matahari SIDOARJO, SMN - Setelah sempat tertunda untuk meminta klarifikasi peralihan tanggung jawab sewa Plaza Sidoarjo (Matahari Gajah Mada) ke PD Aneka Usaha, Komisi A DPRD Sidoarjo akhirnya menggelar hearing bersama pada Kamis (16/1/2014). Dalam hearing ini, beberapa SKPD terkait seperti DPKKA, Dinas Pu Cpta Karya, Bagian Hukum, bagian Kejasama serta PDAneka Usaha, hadir memenuhi undangan komisi A. Sedangkan dari komisi A DPRD Sidoarjo yang hadir yakni, WarihAndono,Adhi Syamsetyo, Edi Susanto, H.Kusman, Iswahyudi,AhmadAmirAslickhin serta Suhariyono. “Sesuai dengan jadwal undangan yang sudah kita kirimkan, hari ini kita laksanakan hearing untuk persoalan alih tanggung jawab Matahari Dept Store Gajah Mada”, tutur Adhi Syamsetyo. Pada hearing yang digelar di ruang pertemuan komisi ini, DPPKA memberikan penjelasan awal, kenapa terjadi penunjukkan PD Aneka Usaha, untuk menjalankan pengelolaan Matahari Gajah Mada pasca perjanjian BOT dengan PT Sarana Dinamika selaku pengembang berakhir. “Setelah berakhir perjanjian BOT per tanggal 28 Oktober 2013 lalu, kita kesulitan untuk memproses berakhirnya sewa karena PT SD tidak melakukan penyerahan aset. Karena itu, setelah ada berita serah terima aset dari bupati dan kita catat sebagai aset Pemkab, selanjutnya kita melakukan kerja sama dengan PD Aneka Usaha dengan sistem sewa”, tutur Djoko Sartono Kepala DPPKA Sidoarjo yang turut hadir. Kerjasama sewa antara PD Aneka Usaha dengan pemkab Sidoarjo ini, otomatis berlaku per Januari 2014 dengan durasi waktu 5 tahun dengan kewajiban per tahun yang dibayar oleh PD Aneka Usaha sebesar Rp 2 miliar. Yang menarik dari hearing ini, terungkap selama Nopember hingga Desember 2013 lalu, PD Aneka Usaha mengaku menyetorkan uang sewa tenant-tenant ke DPPKA sebesar Rp 550 juta dengan dalih penunjukkan dari DPPKA. “Kuitansinya juga sudah kita serahkan ke DPPKA”, tutur Amral direktur PD Aneka Usaha. Sementara itu pada hearing ini, Iswahyuhi anggota komisi A dari PDIP menyebutkan, langkah alih tanggung jawab pengelolaan Plaza Sidoarjo ke PDAneka Usaha ini, terbilang tidak ada unggah-ungguhnya kepada dewan. “Kalau memang dialihkan tanggung jawab pengelolaannya, kenapa Dewan tidak diberitahu.Apalagi ini terkait dengan aset Pemkab Sidoarjo yang mana awal perjanjian BOT dulu juga meminta persetujuan dewan”, tegas Iswahyudi. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam lebih ini, akhirnya disudahi tanpa ada kesimpulan apapun. (Met)

Sengketa SK PAW Belum Rampung, 10 Wakil Rakyat Tetap Dilantik

Pelaksanaan pelantikan pejabat eselon I dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Soekarwo, Kamis (16/1)

SURABAYA, SMN - Pemprov Jawa Timur akan merumuskan tentang perekrutan calon pejabat eselon II. Rencananya perekrutan dilakukan secara terbuka, dengan syarat seorang PNS yang mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership, memiliki kompetensi dan minimal berpangkat IV/c. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya pada Pelantikan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya , Kamis (16/1) mengatakan, dalam rektrutmen secara terbuka siapapun boleh ikut asalkan memenuhi syarat seperti yang disebutkan. Untuk Jawa Timur sementara rekrutmen akan dilakukan secara internal. Dikatakan Gubernur, tahun 2014 merupakan tahun yang baik untuk penataan birokrasi. Untuk menyongsong mulai diperlakukannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana seorang pejabat harus memiliki jiwa kepemimpinan dan mempunyai kompetensi. Menurut Gubernur, besok Jumat (17/1) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditanda tangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diJakarta. Dengan ditandatangani UU ASN tersebut secara otomatis mulai besok usia pensiun

pejabat struktural 60 tahun dan staf biasa 58 tahun. Tetapi pemerintah membolehkan pegawai mengundurkan diri karena kesehatannya, meninggal, dan kehendak sendiri. Dalam arahannya, Gubernur mengatakan, beberapa hari yang lalu telah mengikuti rapat dengan beberapa pejabat di Jakarta . Dalam rapat tersebut dibahas untuk bisa mewujudkan lelang dalam satu lembaga seperti perizinan di P2T. Oleh sebab itu Pemprov Jawa Timur segera membentuk lelang satu atap dan terbuka. Semua lelang barang dan jasa dalam wadah satu atap seperti P2T perizinan, tidak boleh setiap dinas, badan dan kantor melakukan lelang sendiri-sendiri. Jika lelang itu memebihi Rp 100 juta harus memalui e-procurement. E-Procurement atau lelang secara elektronik proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut pemerintah pusat juga telah menetapkan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Internal (APIP) aparaturnya harus profesional di segala bidang baik masalah korupsi, tentang kerugian negara. Di Jawa Timur nantinya BPKP sebagai koordinator pengawas internal untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah dan perwakilan pemerintah pusat yang ada

didaerah seperti Kantor Wilayah (Kanwil). Ini dilaakukan untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pelantikan eselaon II berdasarkan Keputusan (SK) Gubernur Nomor 821:/74/212/2014 Tanggal 15 Januari 2015 tentang pengangkatan dalam jabatan. Pejabat yang dilantik dan disumpah, antara lain Ir Heru Cahyono MM Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Jawa Timur, Mas Agus Nirbito Munesi Wasono SH M.Si Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pembangunan Jawa Timur di Bojonegoro, Dr Idrus M Si Aisten Pemerintahan Sekda Prov Jawa Timur, Dr H Ashar MM Aisten Kesejahteraan Masyarakat Prov Jawa timur, Dr Edi Purwinarto M Si Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Prov Jawa Timur, Setiajid SH MM Kepala Biro Organisasi Prov Jawa Timur, Ardul Saha SE MM Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir Cipto Wiyono M Si Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pembangnan Jawa Timur di Malang, Achmat Jaelani SH MM Aisten Administrasi Umum Prov Jawa Timur, Dr Himawan Estu Bagiyo SH MH Kepala Biro Hukum Sekretariat Prov Jawa Timur, Supriyanto SH MH Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Prov Jawa Timur, Drs Suprayino MSi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan. Sementara pelantikan pejabat eselon III berdasarkan keputusan (SK) Gubernur Nomor 821:/75/212/ 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang pengangkatan dalam jabatan. Sedangkan pejabat eselon III yang dilatik adalah sebanyak 159 penjabat diantaranya Ir Bambang Budiarso MM Kepala UPT pengawan Pengujian Mutu Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Prov Jawa Timur Er Henggar Sulistiarto SH MM Kapala Bagian Pengelolaan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Prov Jawa Timur. (syam)

Bupati, Wakil Bupati Beserta Forpimda Ziarah Kubur

Bupati bersama wakil bupati saat tabur bunga di Congkop Pangeran Sento Merto (kiri. Bupati bersama Ibu sedang tabur bunga di makam Ratu Ibu (kanan)

10 Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) dilantik oleh Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Imam Thahir

BONDOWOSO, SMN - Meski Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 10 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) Kabupaten Bondowoso masih dalam proses gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, 10 Anggota DPRD pengganti tetap dilantik, pekan lalu. Pelantikan 10 anggota dewan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Imam Thahir, dan dihadiri Bupati Bondowoso, Amin Said Husni, serta Wakil Bupati Salwa Arifin. 10 anggota dewan yang dilantik adalah Muzanni, Kusairi, Faruq Martodik, M Husen, M Zuhri, Mahfid, Asyjari Hazin, Samsul Tahar, M Junaidi dan Edy Suryono. Mereka akan menjabat sebagai Anggota DPRD Bondowoso hingga bulan Agustus mendatang, atau tersisa selama delapan bulan. “Saya atas nama Pemkab Bondowoso mengucapkan selamat kepada 10 anggota dewan yang baru dilantik,” kata Bupati Bondowoso, Amin Said Husni, dalam sambutannya. Bupati berharap 10 anggota dewan yang baru dilantik, untuk bisa segera beradaptasi dengan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. “Saya berharap kerjasama yang sudah terbangun bisa terus dipelihara, dan ke depan terus ditingkatkan”, tuturnya. (yus)

SAMPANG, SMN - Dalam Rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sampang yang ke-390 (13/ 1) Bupati K.A Fannan Hasib, Wakil Bupati H. Fadilah Budiono beserta jajaran di ikuti oleh Forpimda Kabupaten Sampang, melaksanakan kegiatan ziarah makam para leluhur, acara tersebut cukup meriah karena rombongan SKPD beserta Bupati dan Wakil Bupati berada dalam satu bus milik pemkab. Ziarah kubur di awali ke pemakaman R. Imam Kabul yang terletak di jln. Ajigunung Sampang, R. Imam Kobul dikenal sebagai penyebar dan penyiar agama islam pertama kali di kabupaten Sampang dan merupakan cikal bekal berdirinya pondok pesantren di wilayah kebupaten Sampang.

Tempat ke dua pababaran Trunojoyo yang merupakan Pahlawan madura khususnya kota Sampang yang sampai saat ini tidak di ketahui letak persis kuburan sang pahlawan tersebut.tronojoya juga menjadi lambang kota Sampang Tampat ketiga adalah congkop RP.Mohammad Noer yang terletak di jalan Trunojoya samping monumen, beliau sesepuh masyarakat Sampang dan terkanal dengan pepatah bahasanya Agwa Wong Cilik Melu Gemuyu yang artinya membuat rakyat kecil ikut tertawa, beliau adalah duta besar perancis dan penggagas jembatan Suramadu. Tempat ketiga Congkop leluhur Pangeran Santo Merto yang terletak di jln. Mangkubumi dan dilanjutkan ke congkop makam Ratu Ibu yang

Kepala SMPN I Pacet Berlagak Militer MOJOKERTO, SMN Kepala sekolah tersebut tergolong baru menjabat kurang lebih dua bulan kemarin. Akan tetapi sudah berlagak militer dan kurang bersahabat terhadap guru-guru pengajar di SMPN I Pacet Mojokerto. Pasalnya kepala sekolah tersebut bersifat arogan. “Ya maklum saja kepala

SMPN I Pacet Mojokerto baru pengangkatan menjadi kepala sekolah, tetapi tidak heran. Kepala sekolah ini tidak mempunyai skill atau potensi dalam bidang kepemimpinan wajar menjadi kepala sekolah saja. Diduga dia membeli jabatan dengan uang. Saat dikonfirmasi, lagaknya sangat tegas,

SMP Negeri 1 Pacet Mojokerto

mahal senyum, berkarakter militer, guru tersebut bernama Drs. Herdian

Primiarko. Guru ini dulu menjadi guru

terletak di jalan Mangkubumi kelurahan Polagen. Dalam wawancaranya Bupati Sampang A. Fannan Hasib menjelaskan bahwa rangkaain acara ziarah kubur adalah supaya kita semua meneruskan apa yang di citacitakan para leluhur kita dan mengajak semua lapisan masyarakat ikut menunjang kegiatan-kegiatan yang ada bukan hanya datang dan menjadi tamu undang saja, banyak hal yang patut kita pelajari dari para leluhur kita, kita juga perlu melestarikan dan mengenalkan sejarah-sejarah kita, seperti beberapa orang yang akan memperkenalkan desa polagen dan sejarah-sejarah yang berada di dalam desa tersebut melalui kelompok sholawet. (why)

umum di SMPN I Jatirejo Mojokerto. Lagaknya sih kayak orang susah dan berkali-kali mengatakan kebutuhan. Sifatnya juga kurang menyenangkan kepada temanteman jurnalis. Padahal waktu itu saya mau investigasi terkait buku penunjang dan LKS yang telah diwajibkan siswa wajib beli, padahal buku tersebut kurang menunjang untuk mata pelajaran secara otomatis guru mata pelajaran menjadi kebingungan untuk menyampaikan dan mengajar ke siswa ujar guru yang tidak mau disebut namanya. Ketika kami konfirmasi kepada kepala Dinas tidak ada di tempat, untuk edisi berikutnya kami coba untuk menemui beliau ujar Koran ini. (cak gun)

Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

Para pemenang lelang Bandeng Kawak Kali tradisional

Bandeng Kawak Kali Kajang Raih Juara 1 SIDOARJO, SMN - Dalam rangka memeperingati Maulid Nabi Muhammad Saw 1435 H Pemkab Sidoarjo mengelar lelang Bandeng Kawak tradisional, Sebelum pelelangan, dilakukan penimbangan di Dinas Perikanan dan Kelautan pada hari Rabu (15/01/2014). H. Suliono petani tambak asal Kecamatan Candi meraih juara Pertama.H Suliono warga Candi lokasi tambak Kalikajang desa Gebang Sidoarjo, usia bandeng 9 tahun, panjangnya 93 Cm, lebarnya 22,3 Cm dengan berat, 8,26 Kg sebagai juara I. H.Saiful Backri Alam warga Sekardangan Sidoarjo,lokasi tambak Camira Sekardangan, usia bandeng 8 tahun,panjangnya 86 Cm, lebarnya 21,1 Cm dengan berat 6,98 Kg sebagai juara II (dua). Kanifan warga desa Sawohan Rt3/1, lokasi tambak Sawohan Buduran usia bandeng 5,5 tahun, panjangnya 78,5 Cm, lebarnya 17,1 Cm dengan berat 4,55 Kg sebagai juara ke III (tiga). H. Abdullah Muchis Pucang Anon lokasi tambak ds Gebang Sidoarjo, usia bandeng 4 tahun panjangnya 73,6 Cm lebarnya 15,9 Cm dan beratnya 3,51 Kg sebagai juara IV (empat). Keempat kontestan bandeng kawak tersebut dikirab keliling kota sidoarjo berangkat dari depan Pendopo Sidoarjo keliling kota melalui jalan-jalan kota setelah kirab bandeng kawak tersebut akan dilelang. Sementara itu, dalam acara tahunan Lelang Badeng Kawak Tradisional Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriyah sekaligus juga dalam menyambut Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-155 dilaksanakan di Alun-Alun Sidoarjo, Rabu malam Hadir dalam acara tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful iLah, SH, M.HUM beserta istri, Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM beserta istri, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur beserta istri dan para Kepala Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo beserta istri. Panitia Lelang Bandeng H. MG. Hadi Sutjipto dalam laporannya menyatakan, bahwa acara Lelang Bandeng Kawak ini, sebelumnya diawali dengan penimbangan Bandeng Kawak yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Rabu pagi. Kemudian dilanjutkan dengan lomba yel-yel dan Lomba Masak Sreng-Sreng oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sidarjo, di Paseban Alu-alun Sidoarjo, pada Rabu siang. Pemberian Tropi dan hadiah bagi para pemenang lomba yel-yel dan masak Sreng-sreng diserahkan pada malam lelang badeng sekaligus pemberian bantuan bagi warga masyarakat Sidoarjo yang kurang mampu. Pada Rabu sorenya bandeng kawak yang ditimbang dan telah diperoleh juara satu sampai empat di kirab keliling kota Sidoarjo. Masih menurut Hadi, untuk target lelang tahun 2014 ini diharapkan mencapai Rp. 550 juta sampai Rp. 600 juta. Dan pada tahun 2013 lalu, hasil lelang bandeng kawak mencapai Rp. 479.500.000. Sebagai tali asih bagi pemilik bandeng kawak diberikan masingmasing satu unit sepeda motor, uang pembinaan dan tropi. Untuk pembuka lelang pertama adalah Bupati Sidoarjo H. Saiful iLah, SH, M.HUM sebesar Rp 10.000.000,- dilanjutkan Wakil Bupati Sidoarjo H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM sebesar Rp. 5.000.000,-. Acara lelang ini berlangsung sangat seru hingga tiga putaran. Putaran pertama tembus angka Rp. 200.000.000 yang ditutup oleh Kapolres Sidoarjo AKBP. Marjuki, S.I.K., MS.i. Lelang pada putaran kedua tembus angka hingga Rp. 600.000.000 yang di tutup oleh Kahuripan Nirwana Village. Lelang pada putaran terakhir, turut berpartisipasi Pasar Atom Grup Surabaya, PT. AMJ dan CV Avila Prima, PT. Sekar Grup, Lapindo Brantas, dan Pemuda Pancasila masing-masing Rp. 100.000.000. Hasil lelang terakhir tembus angka Rp. 1.1 Miliar. Sebagai pemenang Lelang Bandeng Kawak Tradisional pada tahun 2014 ini, pemenang pertama adalah PT. Lapindo Brantas dengan total nilai sebesar Rp 196 juta. Pemenang kedua Pemuda Pancasila dengan total nilai sebesar Rp. 170.500.000, pemenang ketiga dari PT. AMJ dan Avila Prima totalnilai sebesar Rp. 150 juta dan terakhir pemenang keempat dari Pasar Atom Grup Surabaya dan PT. Sekar Grup sebesar Rp. 100 juta. Di akhir acara pelelangan Bupati Sidoarjo menyerahkan pin emas, ikan bandeng Kawak yang dilelang dan tropi bagi para pemenang lelang, dengan didampingi oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Sekretaris Daerah dan para Pimpinan Forpimda Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, SH, M.HUM, merasa sangat bangga, dan puas dengan hasil pelelangan ikan bandeng kawak pada tahun 2014 ini. “Ini luar biasa sekali, hasil lelang tahun jauh melampaui target yang telah ditetapkan oleh panitia.Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pengusaha dan warga masyarakat Sidoarjo yang turut berpartisipasi aktif pada pelelangan ini”, jelas Saiful. (Met)


LINTAS NUSANTARA

Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

9

Panorama Wisata Alam Bukit Sulap Akibat Tidak Adanya Pengawasan

Masyarakat Lokal Saat berkunjung di Wisata Alam Bukit Sulap

LUBUKLINGGAU, SMN Jika berbicara objek wisata, maka setiap individu pastilah penasaran untuk mengunjunginya! Objek Wisata Alam Bukit Sulap misalnya. Sejak diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin bersamaan dengan Perayaan Hari Jadi Kota Lubuklinggau yang Ke-12 Oktober Tahun lalu, wisata alam yang berlokasi di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Utara II ini, menjadi Objek Wisata Alam yang paling digemari oleh Masyarakat Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara selain Objek Wisata Air Terjun Temam dan Bendungan Water Vang. “Jangan mengaku warga Kota Lubuklinggau, kalau belum menikmati keindahan Kota Lubuklinggau dari atas Objek Wisata Alam Bukit Sulap,” kata Iman salah seorang pengunjung saat berphoto bersama keluarganya dengan latar bertuliskan, “BUKIT SULAP.” Bahkan, bukan hanya penikmat alam lokal saja yang selalu mengunjungi Objek Wisata Alam Bukit Sulap, wisatawan regioanal

dari daerah tetangga juga sudah mulai akrab dengan kondisi alam yang bersahaja itu. Selain asri dengan bernuansa alam, Objek Wisata Alam Bukit Sulap juga didukung oleh kearifan local yang juga bersahabat. Dengan didukung oleh masyarakat setempat disekitar Bukit Sulap, maka pengunjung sangat leluasa menikmati indahnya alam tanpa harus meragukan keamanan kendaraan yang dijaga oleh masayarakat lokalnya. Sambuatan penjaga parkir pun sangat antusias dan ramah. “Selamat menikmati,” kata Yosep sambil mengatur parkir kendaraan pengunjung. Di atas bukit tersedia pelataran tempat bermain anak-anak, sementara para pengunjung dapat menikmati pemandangan Kota Lubuklinggau dari atas Bukit Sulap sambil duduk santai di tingkat berikutnya. Saat Perayaan Hari Jadi Kota Lubuklinggau Yang Ke-12 Tahun lalu, Objek Wisata alam Bukit Sulap ini dijadikan Lokasi, diselengaranya perayaan rangkaian acara seperti Wisata Kuliner Wisata Alam Bukit Sulap, perlombaan tari antar sekolah dan lain

sebagainya. Momentum Dirgahayu tersebut merupakan ajang promosi memperkenalkan Bukit Sulap sebagai Objek Wisata Alam yang baru. Selama ini Bukit Sulap hanya digemari oleh pencinta alam dari kalangan pelajar dan umum dengan mendaki kepuncak yang harus dengan persiapan fisik yang kuat, namun saat ini semua elemen masyarakat local kini dengan leluasa menikmati Keindahan Kota Lubuklinggau dari Atas Bukit tanpa harus mendaki kepuncak. Direncanakan Bukit Sulap nantinya akan menjadi lokasi Balap Sepeda Gunung, saat Indonesia menjadi Tuan Rumah Turnamen Asia di Tahun 2015 bersamaan dengan Visit Linggau 2015 sehingga Bukit Sulap sebagai etalase Kota Lubuklinggau ini akan menjadi arena pelaksanaan lomba saat menyambut hari besar seperti, Dirgahayu RI, HUT Kota Lubuklinggau dan perayan Visit Linggau 2015 nantinya. Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe mengatakan ditahun 2014 ini pembagunan pasilitas pendukung Objek Wisata Bukit Sulap akan segera dibangun sehingga menarik perhatian wisatawan luar daerah, regioanal, nasioan dan bahkan internasional. Seperti dikatakan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Lubuklinggau Hendra Gunawan, akan segera ditingkatkan sarana dan prasarana pasilitas pendukung Objek Wisata Bukit Sulap. “Kedepan akan dibangun Layar LED di lokasi Objek Wisata Bukit Sulap. Layar LED tersebut nantinya menjadi Layar Terbesar didunia,” katanya. (abu)

MUI Desak SMAN 2 Denpasar Keluarkan Izin Tertulis Soal Jilbab DENPASAR, SMN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Kepala SMAN 2 Denpasar untuk segera membuat izin tertulis agar tak ada polemik. Jilbab merupakan hal yang sudah memasyarakat dan tidak seharusnya lagi dipermasalahkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat pelarangan jilbab di instusi manapun, apalagi sekolah, merupakan keputusan tidak populis. Wakil Sekjen MUI Welya Savitri, Rabu (15/1), meminta kepala SMAN 2 Denpasar untuk segera

membuat ketetapan tertulis atas diperbolehkannya penggunaan jilbab oleh siswi Muslimah di sana “Jika hanya izin lisan dan masih dibiarkan, ini menjadi presenden buruk untuk dunia pendidikan dan mengundang polemik lanjutan,” tutur Welya. Ia mengimbau semua unsur bertoleransi dengan keyakinan agama satu sama lainnya. Beragama, yang menjadi hak asasi manusia, harus diberikan ruang. “Umat Muslim diberikan kesempatan menjalankan ibadah, umat agama lain juga

Kepala SMAN 2 Denpasar

Proyek Miliaran Mengecewakan

Sebuah mobil terjebak dalam jalan yang telah rusak

GUNUNG MAS, SMN - Jalan Lintas atau Jalan Trans Kalimantan Tengah yang menghubungkan Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten Gunung Mas, tepatnya di Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Kondisinya kurang baik. Waktu pelaksanaan Pengaspalan Jalan tersebut,pernah SMN menegur, tapi apa ? tidak ada Tanggapan sama sekali dari pihak Kontraktor, malah pengawas lapangannya di ganti. Kata salah seorang sumber yang namanya tidak mau dimuat”Memang begitu kebiasaan Kontraktor yang ini”, kenyataannya Kontraktor yang ini diduga tidak mengindahkan Undang-Undang RI

No.18 Tahun 1999 tentang Jasa kontruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang penyelenggaran jasa Kontruksi. Bahwa Kontraktor yang bekerja, mutu dan kuantitasnya tidak sesuai kontrak adalah cidera janji. Hal ini sangat sering terbukti di Daerah Kami Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah. Lupsen Warga Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, memaparkan kepada SMN, Bahawa “Saya sangat kecewa dengan Hasil kerja PT. Sangga Buana Multi Karya pusat Palangka Raya dan konsultan PT. Tema Karya Mandiri Palangka Raya Dengan mengunakan angaran

Rp 2.927000.000 yang melaksanakan pekerjaan asal jadi”, Hartemas,S.T. Plt pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas memaparkan kepada SMN, “Proyek Miliaran itu sama sekali tidak ada melibatkan kami dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, baik Pengawasan atau pun laporannya. Itu semua urusan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah dan Kontraktor saja”, Kata Beliau kepada SMN. Rodi Warga Desa Rangan Tate, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah Juga memaparkan Kepada SMN, “dirinya sangat kecewa dengan Hasil kerja PT tersebut, Karna Dana yang digunakan untuk membiayai proyek itu Dana yang dihimpun dari Pajak yang masyarakat Bayar, apakah begitu sewajarnya ? Kalau hal begitu Wajar percuma saja Masyarakat tiap tahun membayar Pajak, lebih baik tidak usah lagi. Kalau pekerjaan yang cuman tambal sulam begitu Masyarakat juga bisa mengerjakannya, Tidak Usah repot-repot lelang segala atau tidak usah melaui Rekanan. Kalau dananya begitu lebih baik

menyuruh masyarakat miskin saja yang mengerjakan biar angka kemiskinan di kalimantan Tengah ini bisa berkurang.”Katanya kepada SMN dengan Nada Kesal. Damai Ambek, Kepala Desa Dahian Tambuk Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, menambahkan, “Saya berharap Supaya Jalan-jalan yang rusak ini supaya bisa Cepat diperbaiki, karna bukan cuma di desa kami saja yang rusak, seperti di Desa Rangan Tate, Kampuri dan Desa Tuyun juga rusak”, Katanya Kepada SMN beberapa hari lalu. (untung)

Nambour proyek jalan

Proyek ICU RSUD Kuala Kurun Disinyalir Tak Sesuai Kontrak KUALA KURUN, SMN Rupanya tak hanya bangunan pagar Rujab Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas saja yang dikerjakan asal jadi. Ternyata bangunan gedung Insentive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Senilai Rp 524.762.800,- yang bersumber dari dana anggaran DPA-SKPD RSUD Kuala Kurun Tahun Anggaran 2013. Oleh kontraktor pelaksana, CV. Ratu Sari Pagarlaba, pun dikerjakan asal jadi. Bahkan disinyalir tak sesuai kontrak. Dari pantauan SMN, dalam mengerjakan bangunan tersebut kontraktor pelaksana yang berkantor pusat di Palangka Raya itu terlihat diberi kesempatan untuk menjalankan ibadahnya,” kata Welya. Siswi kelas XII SMAN 2 Denpasar, Anita Whardani, sempat dilarang menggunakan jilbab karena dianggap tak sesuai aturan sekolah. Senin lalu Kepala SMAN 2 Denpasar mempersilakan Anita untuk berjilbab tanpa mengeluarkan izin tertulis. (wir)

berkerja asal jadi. Dan sepertinya, tidak ada pengawasan pihak penanggung jawab teknis. Hal itu terlihat dari stuktur bangunan, seperti sloof dan kolom serta rinkbalk banyak yang berlobang, akibat dikerjakan secara manual, tidak menggunakan molen dan tidak menggunakan alat pemadat beton (Vibrator). Sehingga banyak bagian dari rangka bangunan yang tidak terisi. Selain itu, besi beton yang digunakan untuk membuat rangka bangunan tersebut juga tidak sesuai gambar. Seperti foot flat seharusnya menggunakan besi 10, dipasang besi 8. Kemudian sloof dan kolom yang seharusnya manggunakan tulangan besi 10 dan cincin (beugel) besi, 8. Semua tulangan mengunakan besi 8, dan beubel besi 6. Anehnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Kuala Kurun, drg. Parlidungan Sitepu yang dikonfirmais SMN mengatakan tidak mengetahui hal itu. Namun dirinya janji akan mengeceknya bersama pengawas. “Semua besi sudah di cek, ternyata ga sesuai…mungkin addendum pak, mks atas perhatiannya selama ini,” ujar

drg, Parlindungan Sitepu saat dihubungi SMN via telpon seluler, beberapa hari kemudian dalam pesan singkatnya. Dan anehnya lagi, saat diminta menunjukan addendum, drg, Parlindungan Sitepu malah berkilah bahwa, kontrak dan addendum tidak bisa ditunjukan kepada pihak luar. Kalau menurut Dia, tidak ada pemeriksaan dan tersangka. Hingga kini addendum bangunan gedung ICU RSUD Kuala Kurun tersebut masih belum jelas. Seperti apa, dan apa acuannya. Sedangkan Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang

penyelenggaraan jasa konstruksi. Menjelaskan bahwa, kontraktor yang berkerja, mutu dan kuantitasnya, tidak sesuai kontrak adalah cidera janji. Dan proyek yang tidak sesuai kontrak juga dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi. Maka penyedia jasa (kontraktor) wajib mengganti dan memperbaiki pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa (kontraktor) atas biaya sendiri. (Mandau)

Banguan Gedung Insentive Care Unit (ICU) RSUD Kuala Kurun yang baru dibanguan, dikerjakan asal-asalan


BOLA

10

Penalti Gerrard Hindarkan Liverpool Dari Aib BOLA, SMN - Liverpool gagal memanfaatkan keuntungan menjadi tuan rumah usai hanya mampu bermain imbang 2-2 kontra Aston Villa di Anfield, Minggu (19/1) dini hari. Brendan Rodgers membuat kejutan dengan memasang formasi 4-4-2 dengan Steven Gerrard dan Jordan Henderson diplot sebagai holding midfielder. Formasi tak biasa ini membuat permainan The Reds gamang di awal-awal laga. Hal ini

dimanfaatkan kubu lawan dengan memberikan tekanan secara konstan kepada pertahanan Liverpool. Ditekan terus menerus, gawang Simon Mignolet akhirnya jebol juga di menit 25 kala Andreas Weimann yang lepas dari pengawalan bek Liverpool berhasil meneruskan umpan Gabriel Agbonlahor. Tuan rumah tertinggal satu gol. Publik Anfield semakin terdiam kala Christian Benteke

Steven Gerrard selamatkan Liverpool dari kekalahan

Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014 berhasil menggandakan keunggulan The Villans di menit ke-36. Kegagalan Mignolet menghalau crossing Agbonlahor dengan sempurna membuat striker asal Belgia itu dengan mudah menanduk bola ke gawang yang sudah kosong. Di masa injury time babak pertama, Liverpool akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan setelah tembakan Daniel Sturridge memanfaatkan umpan back heel Henderson menjebol gawang Brad Guzan. Skor 1-2 menutup interval pertama di laga ini. Kembali dari kamar ganti, Rodgers yang menyadari lini tengahnya hampir tak berkutik di babak pertama, memasukkan Lucas Leiva untuk menggantikan Philippe Coutinho. Hasilnya, alur bola Si Merah menjadi lebih tertata rapi. Terus membombardir gawang Villa, tuan rumah akhirnya mendapat hadiah penalti di menit 53 usai Luis Suarez dijatuhkan Guzan di kotak terlarang. Gerrard yang maju sebagai algojo menunaikan tugasnya dengan baik sekaligus membuat skor menjadi sama kuat

2-2. Lucas Leiva yang masuk di awal babak kedua harus ditarik keluar karena cedera di menit 66 dan posisinya digantikan oleh Joe Allen. Seakan bersemangat mengejar tiga poin di laga ini, Liverpool terus melakukan serangan ke jantung pertahanan Villa yang digalang Ron Vlaar. Namun hingga akhir laga skor 2-2 tetap tak berubah. Dengan hasil ini, untuk sementara Liverpool tertahan di peringkat empat dengan koleksi 43 poin. Sementara itu Aston Villa tetap bertahan di peringkat 11 dengan koleksi 24 angka. Susunan pemain Liverpool: Mignolet; Johnson, Skrtel, Toure, Cissokho; Sterling, Gerrard, Henderson, Coutinho (Lucas 46 (Allen 66)); Sturridge, Suarez. Aston Villa: Guzan; Bacuna, Vlaar, Clark, Bertrand (Luna 81); El Ahmadi (Sylla 62), Westwood, Delph; Agbonlahor (Holt 49), Benteke, Weimann. Statistik Liverpool - Aston Villa Penguasaan bola: 56% - 44% Shot (on goal): 14(6) - 12 (3) Corner: 2 – 3 Pelanggaran: 14 – 18 Offside: 3 – 1 Kartu kuning: 0 – 4 Kartu merah: 0 - 0. (kan/bola)

Pesta Lima Gol El Real di Benito Villamarin tinya, Asier Illarramendi, Nacho Fernandez, dan Alvaro Morata dimasukkan. Tekanan yang diberikan Madrid mulai mengendur dan Betis bisa lebih mengembangkan permainan. Paulao nyaris mencetak gol hiburan di menit ke 80, namun sundulannya sedikit terlalu tinggi di atas mistar. Pesta Madrid ditutup dengan gol pemain pengganti Alvaro Morata di menit ke 90. Crossing Marcelo disambut dengan tendangan salto tak sempurna dari Ronaldo. Bola liar hinggap di kaki Morata yang dengan cerdik mampu memperdaya Andersen. Dengan kemenangan ini, El Real menyodok ke posisi kedua di bawah Barca setelah mereka unggul agresivitas gol dari Los Rojiblancos yang tergeser ke posisi ketiga. Kedua rival terkuat Real Madrid itu sendiri sama-sama baru akan bertanding besok (19/01). Pesta kemenangan Real Madrid setelah mengalahkan Real Betis 5-0

BOLA, SMN - Real Madrid berhasil menyusul perolehan poin Barcelona dan Atletico Madrid di klasemen sementara dengan angka sama 50 setelah berhasil memukul Real Betis. Bermain di Benito Villamarin (18/01), Los Blancos berpesta dengan skor 5-0 berkat sumbangan dari lima pemain berbeda: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Angel Di Maria, dan Alvaro Morata. Tampil dengan kekuatan penuh, pasukan Carlo Ancelotti bermain menggunakan pola 4-3-3 dan mengurung pertahanan tuan rumah sejak awal laga. Pepe meraih peluang berbahaya pertama saat sundulannya hanya melayang tipis di atas gawang, sementara Betis membalas tak lama kemudian

melalui upaya spekulasi Ruben Castro yang masih mampu diamankan oleh Diego Lopez. Peraih Ballon d’Or 2013, Cristiano Ronaldo membuka keunggulan tim tamu berkat tendangan spektakulernya di menit kesepuluh. Tendangannya dari luar kotak penalti menghujam deras ke pojok kanan gawang dan membuat kiper Stephan Andersen mati langkah. Terus menekan, El Real meraih gol kedua mereka di menit ke 25. Kali ini eksekusi tendangan bebas sempurna dari Gareth Bale kembali membuat Andersen tak berkutik. Salva Sevilla dan Didac Villa sempat dua kali melepaskan tendangan ke gawang Real, namun semuanya melenceng dari sasaran. Justru skor kembali berubah menjadi

3-0 di penghujung babak pertama setelah aksi individu Luka Modric diakhiri dengan finishing sempurna oleh Karim Benzema. Keunggulan tiga gol tidak membuat Madrid mengendurkan tekanan di babak kedua. Ronaldo tercatat tiga kali mengancam gawang Betis di tujuh menit pertama paruh kedua. Tendangan kaki kanan Benzema yang diselamatkan Andersen berbuah tendangan sudut yang akhirnya berujung pada lahirnya gol Angel Di Maria pada menit ke 62. Gol ini tercipta dengan spektakuler dari jarak yang cukup jauh. Usai unggul empat gol, Ancelotti mulai merotasi pemainnya dengan menarik keluar Di Maria, Sergio Ramos, dan Benzema. Sebagai gan-

Statistik Real Betis - Real Madrid: Shots: 7-21 Shots on goal: 1-11 Penguasaan bola: 37%-63% Pelanggaran: 18-13 Corner: 0-7 Offside: 1-10 Kartu kuning: 2-3 Kartu merah: 0-0 Susunan Pemain: Real Betis: Andersen; Chica, Paulao, Amaya, Didac; Lolo (Caro 78'), Matilla Salva (Juanfran 63'); Leo Baptistao, Molina, Ruben Castro (Vadillo 56') Real Madrid: Lopez; Carvajal, Pepe, Ramos (Nacho 73'), Marcelo; Modric, Xabi Alonso, Di Maria (Illarramendi 69'); Bale, Benzema (Morata 77'), Ronaldo . (kan/nola)

PSSI Ingin Perbaiki Peringkat di Asian Games 2014 BOLA, SMN - Setelah mendapatkan restu lisan dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan siap mengirimkan Tim Nasional Indonesia U-23 ke Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, 18 September-4 Oktober 2014. Sekalipun harus mengeluarkan biaya sendiri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Joko Driyono mengaku tidak keberatan. Hal tersebut lantaran KOI menilai jika cabang olahraga sepak bola bukanlah unggulan dalam meraih medali emas.

“Kami sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum KOI, Rita Subowo, terkait dengan ada tidaknya registrasi khusus dari AFC mengenai hal ini. Kami tidak ingin lagi absen seperti pada Asian Games 2010,” kata Joko. “Saya sudah katakan kepada Ibu Rita, selama ada validasi dari KOI, maka tidak akan ada masalah soal pengakuan. Ibu Rita sendiri juga mengatakan akan memperjuangkannya dalam OCA (Olympic Council of Asia) Meeting di Manila, 16-17 Januari,” tuturnya. Pengesahan Timnas U-23

yang berangkat ke Asian Games akan dilakukan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) dan Kongres tahunan PSSI di Surabaya, 25 Januari. Selain itu, kata Joko, PSSI akan mencari siapa pelatih Timnas U-23 setelah Rahmad Darmawan lebih memilih mengurus Persebaya Surabaya. “Pastinya, kami ingin memperbaiki peringkat saja di Asian Games. Pada Asian Games 2006 di Doha, Qatar, Timnas U-23 hanya menduduki posisi juru kunci Grup B di bawah Irak, Suriah, dan Singapura,” pungkasnya. (kan/bola)

Tim Nasional Indonesia U-23siap bersaing di ASEAN GAMES 2014 yang diadakan di Incheon, Koera Selatan pada 18 September sampai 4 Oktober 2014

AS Roma merayakan kemengan atas Livorno 3-0

Roma Binasakan Livorno di Olimpico BOLA, SMN - Bermain di Olimpico (18/01), AS Roma tampil sempurna dengan menggulung tamunya Livorno 3-0. Tiga gol kemenangan Roma dibukukan oleh Mattia Destro, Kevin Strootman, dan Adem Ljajic. Roma yang tampil dengan kekuatan penuh langsung mengurung pertahanan tim tamu sejak awal laga. Formasi ultra defensif 5-4-1 yang diterapkan Livorno praktis membuat I Lupi memegang kendali permainan. Tak butuh waktu lama, Roma langsung menyalak lewat gol pertama yang dicetak oleh Mattia Destro di menit ke 6. Backheel Gervinho yang kurang sempurna di muka gawang tanpa ampun dituntaskan oleh Destro dengan tendangan keras dari jarak dekat. Setelah unggul, Giallorossi sempat kesulitan membongkar pertahanan berlapis yang dibangun Livorno. Kiper Francesco Bardi tampil heroik dengan mementahkan peluang beruntun Gervinho, Destro, Miralem Pjanic, dan Kevin Strootman. Terus digempur pertahanan Amaranto pun runtuh juga. Di menit ke 36, kemelut di depan gawang tim tamu berujung dengan terjadinya gol yang dicetak

oleh Strootman. Destro sempat mencetak gol tambahan di penghujung 45 menit pertama, namun dianulir oleh wasit. Babak pertama ditutup dengan keunggulan dua gol bagi I Lupi. Livorno sempat mengimbangi tuan rumah di awal babak kedua, namun Roma secara perlahan kembali mengambil alih inisiatif permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Dodo, Pjanic, dan Adem Ljajic menghujani gawang Livorno dengan tembakan, namun tak ada satupun yang tepat sasaran. Sebaliknya, Leandro Greco dan Nahuel Valentini juga sempat mengancam gawang Morgan De Sacntis. Gol ketiga yang dinanti akhirnya lahir di menit ke 78. Memanfaatkan umpan dari Radja Nainggolan, Ljajic mengecoh seorang pemain belakang Livorno sebelum melepaskan tendangan akurat ke pojok kanan gawang Bardi. Kapten Francesco Totti yang baru bermain di sepuluh menit terakhir sempat memiliki peluang emas di menit ke 82, namun Bardi dengan susah payah mampu memblok tendangannya. Hingga pertandingan berakhir, skor 3-0 tak berubah.

Dengan hasil ini, untuk sementara Roma berhasil memangkas jarak dengan Juventus di puncak menjadi lima angka. Bianconeri sendiri baru akan bertanding melawan Sampdoria beberapa jam setelah Roma. Sementara bagi Livorno, hasil ini tetap menempatkan mereka di zona degradasi dengan perolehan 13 poin. Statistik AS Roma vs Livorno: Shots: 21-4 Shots on goal: 10-0 Penguasaan bola: 69%-31% Pelanggaran: 16-10 Corner: 8-0 Offside: 1-1 Kartu kuning: 1-0 Kartu merah: 0-0 Susunan Pemain: AS Roma: De Sanctis; Torosidis, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic (Nainggolan 69'), De Rossi, Strootman; Ljajic, Destro (Totti 79', Gervinho (Florenzi 67') Livorno: Bardi; Valentini, Rinaudo, Ceccherini (Lambrughi 76'); Piccini, Benassi (Mosquera 81'), Biagianti, Duncan (Borja 45'), Mbaye; Greco; Paulinho. (kan/bola)


Suara Media Nasional Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

DEWAN PERS Sambungan dari hal. 1 ribuan orang menandatangani sebuah petisi online meminta tayangan Yuk Keep Smile (YKS) di Trans TV dihentikan. Mereka menganggap tayangan YKS tidak mendidik. “Kritik saya terhadap semua (televisi). Ini tantangan untuk orangorang televisi meningkatkan kualitas programnya,” ungkap salah seorang

anggota Dewan Pers, Ray Wijaya, ditemui di gedung High End, Jakarta Pusat. Menanggapi program acaranya yang kontroversial, Direktur Utama Trans TV, Dr. Ishadi Soetopo Kartosapoetro, M.Sc. atau disapa Ishadi S. K. turut serta saat bertemu pihak KPI. “Salah atau benar, buktinya

KAMBING

KPI memanggil. Artinya ada etika di sana. Ada tanggung jawab media, termasuk TV, terhadap program acaranya,” jelasnya. Lebih lanjut, Ray mengimbau dan mengajak agar setiap pelaku televisi menyuguhkan program acara berkualitas kepada masyarakat. “Fakta ada begitu banyak program berkualitas, tapi nyatanya tidak semua ditonton,” tutup dia. (red)

litas serta sarana sudah sangat memadai serta memenuhi standar dalam pengembangan program penggemukan. Setelah tim Koran inimelakukan klarifikasi ke Edi, selaku ketua membenarkan kondisi tersebut, bahwasa program penggemukan kambing yang dikelolanya tidak bisa berkembang (vakum) dengan alasan kambing makan kambing jadi biaya perawatan sama harga jual ternak tidak sepadan jadinya rugi, tambah Edi. Tetapi, menurut pantauan di wilayah Karanganom, dari segi pengolahan pakan ternak kelompok tersebut sudah mempunyai mesin coper yang difungsikan untuk pengolahan pakan ternak permentasi. Selain itu bila dilihat dari letak wilayah juga sangat mendukung

untuk program penggemukan kambing. Yang diduga menyimpang dan menyalahi aturan. Ternyata Edi juga seorang Perangkat Desa Karanganom yang menjabat selaku Kaur Pembangunan. Padahal sudah diatur dalam Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah bahwa perangkat desa ataupun pejabat terkait hanya bisa mengawasi serta mendampingi dalam penerapan program PNPM dan tidak boleh ikut berperan apalagi menjadi pemanfaat dalam program tersebut. Karena ini sangat melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut penjelasan Edi karena dia mengelola PNPM karena tidak ada warga masyarakat karanganom yang mau atau bersedia menjadi pengurus program PNPM. Setelah berita ini dirilis dan ketua belum bisa kami konfirmasi lebih lanjut. (swd)

ada aturanya”, tegasnya. Sementara H. Fauzan SH, MKn Caleg asal Partai Gerinda untuk Dapil II wilayah jrenggik, tambelengan, Kedungdung dan sreseh menyangkal bahwa tidak benar ada pemukulan tapi haya saling dorong saja, “ucapnya. Sementara H. Fauzan, SH, MKn menyayangkan terhadap baliho yang di rusak oleh Satpol PP pada saat penurunan, dia akan melaporkan juga dengan pengerusakan terhadap balihonya. Setelah kami konfirmasi terhadap, Panwaslu Sampang bagian devisi pengawasan dan hub. Antar lembaga Ahmad Ripto bahwa Penindakan terhadap alat peraga para caleg yang melanggar mulai senin

13/01/2014 akan diturunkan, dan dia mengatakan bahwa sejak jauh-jauh hari sosialisasi telah dilakukan oleh KPU dan juga panwaslu, kepada masing-masing pimpinan parpol, serta melalui surat pemberitahuan ke pada masing-masing partai sebelumnya. Dikarenakan sudah batas waktunya jadi kami bersama Satpol PP mulai kemarin mulai bergarak dan di bagi dua tempat pada saat penurun punya H. Fauzan dari partai Garinda di tambelengan dan terjadilah insiden tersebut kami sagat menyangkan sampai terjadi penampelengan terhadap anggota Satpol PP yang bertugas”, ucap Ahmad Ripto dari panwas Kabupaten Sampang. (why)

Sambungan dari hal. 1 2010 silam dan itupun direalisasikan di 4 desa di Kecamatan Durenan salah satunya Desa Karanganom Kecamatan Durenan. Berdasarkan pengembangan informasi tim investigasi Koran ini di wilayah Desa Karanganom diduga telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sangat terorganisir. Sebab apa, dari tahun 2010 TPK tersebut menerima bantuan dan PNPM yang diwujudkan 10 ekor kambing dengan harga per ekor kambing berkisar Rp 700.000,- sampai Rp. 1 juta. Namun selama waktu kurang lebih 2 tahun program tersebut tidak bisa berkembang serta dana yang harusnya bisa dikembangkan oleh pemanfaat akhirnya berhenti total padahal TPK tersebut dari segi fasi-

SAMBUNGAN

PUKULI Sambungan dari hal. 1 arah belakang anggota Satpol PP yang bernama Suadi langsung di tampar anggota dewan H. Fauzan Adima SH, MKn anggota DPRD Sampang sekaligus Caleg Dewan dari partai Gerindra. Hal ini dia lakukan karena tidak terima dengan penurunan belehonya. Penamparan tersebut langsung dilaporkan ke polsek Tambelenga setempat. Setelah kami konformasi dengan korban Suadi, Dia menjelaskan bahwa pada saat akan menurunkan baliho H. Fauzan yang berada di dekat pasar Tambelengan tidak disangka ada pemukulan dari samping kiri, “ucap Suidi anggota Satpol PP Kab. Sampang padahal saya bekerja sudah berdasarkan prosedor bukan sewenang-wenang semua ini

BANTUAN SAPI Sambungan dari hal. 1 mengaku lupa namanya. Malah Mail mengatakan 7 ekor sapi ada di Jumadi selaku ketua kelompok, 3 ekor lainnya tersebar di anggota yang lain. Sampai saat inipun, Jumadi belum berhasil ditemui. Sementara itu Kepala Desa Kemiri, Sumarlin, saat dimintai keterangan oleh SMN membantah jika pihak desa dalam hal ini sebagai kepala desa pernah diajak koordinasi terkait akan ada bantuan sapi dari dinas terkait. “Apa yang dikatakan Mail dalam tulisan sampean ini nggak bener mas, nggak ada yang namanya undangan rapat koordinasi akan adanya bantuan sapi dari kelompok terkait bantuan sapi itu”, kata Sumarlin dengan nada tinggi. Kades Kemiri bahkan enggan berkomentar terkait hal ini dan menyarankan untuk kros chek ke anggota kelompok saja. “Sekali lagi jangan tanya saya, tanya lansung ke anggota atau ketua kelompoknya”, tegas Sumarlin Sementara itu, informasi lain yang berhasil diperoleh SMN di desa Kemiri menyebutkan bahwa ada sapi milik anggota yang sudah dijual. Saat dikonfirmasi Jumat, (17/), terkait kebenarannya info tersebut, Mail, sedang tidak berada di rumah. Sesuai penerima sapi yang diduga sudah dijual tersebut, Sudi, anggota kelompok ini tidak berada di rumah. SMN hanya di temui War yang mengaku adik Sudi. Saat ditanya

keberadaan sapi yang berasal dari Mail, dengan polos War mengatakan kalau sapi milik Sudi sudah dijual 2 bulan yang lalu “Sapinya (dari kelompok) cak Sudi sudah dijual 2 bulan yang lalu”, kata War saat mengantar SMN ke kandang milik Sudi. Dikandang tersebut hanya ada satu ekor sapi milik War pribadi. Sapi ini merupakan pembelian dari hasil jerih payah War, bukan sapi bantuan. “Ini milik saya, saya beli sendiri, yang dapat (bantuan) cuma cak Sudi”, kata War, yang mengaku tidak tau laku berapa sapi bantuan dinas terkait itu dijual. Ternyata bukan hanya sapi milik Sudi saja yang dijual, penuturan War, bahwa sapi milik Prayit juga dijual pada saat yang bersamaan dengan milik Sudi. Saat SMN berusaha menemui Sudi, seperti yang di sarankan War di bengkel tempat kerjanya, Sudi tidak berada dilokasi. “Sudi nggak ada legi keluar, nggak tahu kemana”, kata rekan kerja Sugi pada SMN. Sepertinya, baik pengurus maupun anggota Sido Muncul 4 ini di duga sudah ada kongkalikong. Bagaimana tidak, Jumadi selaku ketua sulit ditemui, bahkan domisilinya selaku ketua kelompok di desa Kemiri, kecamatan Puspo patut dipertanyakan Selain itu, Mail, saat awal dikonfirmasi pada edisi sebelumnya mengatakan sapi-sapi tersebut ada,

bahkan sudah ada yang beranak. Anehnya Mail selaku bendahara tidak memegang dokumen pembelian 10 ekor sapi ini. Semuanya ada Pada Jumadi. Dan lagi lupa nama-nama anggotanya. Terpisah, melalui kepala bidang(kabidnya)nya, Kepala Dinas Peternakan, mengatakan bahwa di desa Kemiri, Puspo tidak ada bantuan sapi senilai Rp. 75 juta. Padahal Mail, saat dikkonfirmasi mengatakan bahwa bantuan tersebut dari Dinas Peternakan kabupaten Pasuruan. “Nggak ada bantuan sapi di Kemiri, Puspo, mas”, terang Kabid Bambang yang saat itu juga didampingi salah seoorang staf yang membidanginya. Meski mengatakan akan mengecek ke Kemiri, hingga berita ini diturunkan pihak Dinas Peternakan belum ada ya motring ke lokasi. Padahal jelas-jelas beberapa ekor sapi bantuan tersebut dijual. Terkesan pihak Dinas terkait telah melakukan pembiaran, terbukti tidak adanya tindakan. Alibi apalagi yang akan disampaikan dinas terkait. Dan Sepertinya ada dugaan ‘permainan’ oknum di tingkat kecamatan sehingga dinas terkait hanya mendapatkan laporan ‘berasaskan’ ABS alias Asal Bapak Senang. Sepertinya baik pengurus, anggota kelompok bahkan oknum layak di Periksa terkait raibnya sapi bantuan di Kemiri, kecamatan Puspo ini. Bersambung... (Wan)

PUTUSAN NANIK Sambungan dari hal. 1 ke PN Surabaya. Artinya, wanita yang tercatat sebagai anggota DPRD Sidoarjo 2009-2014 dari Partai Demokrat itu, hanya menunggu waktu untuk dilakukan eksekusi putusan penjara 4 tahun. Soal salinan putusan, pihak Kejari menyatakan belum menerima salinan putusan ataupun kelanjutan kelanjutan eksekusi itu. “Salinan itu, sampai kini, belum kami terima”, ucap salah satu tim jaksa kasus ini, Wahid SH kepada wartawan, Minggu (12/1/2014). Sumber di PN Surabaya menyatakan, salinan putusan beserta terdakwa, akan dikirimkan pekan ini, untuk ditindaklanjuti eksekusi tersebut. Salinan putusan kasasi ini,

Nunik didakwa terbukti meminjamkan uang Kasda senilai Rp 2 miliar. Pengambilan itu dilakukan setelah dirinya mendapat perintah dari Win Hendrarso yang sudah menjalani eksekusi dan kini ditahan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Dalam kasus kasda ini, satu terdakwa lain yang hingga kini masih menunggu statusnya adalah Agus Dwi Handoko. Eks Kasi TU Bendahara Umum Dispenda Sidoarjo. Agus yang kini berdinas di lingukngan Dinas Pertanian Sidoarjo itu mengaku pasrah, dan tetap yakin tidak bersalah dalam kasus ini. “Saya ini korban konspirasi di balik kasus yang menyeret mantan Bupati Sidoarjo Win

Hendrarso”, akunya. Dalam kasus ini, Agus disebut berperan dalam proses pengembalian uang Rp 2 miliar ke kasda. Agus menyebut, pada saat pengembalian itu, dia tengah ditahan di dalam Lapas Sidoarjo. versinya, dia disuruh untuk menandatangani pengeluaran duit itu. “Dan saat itu, saya disuruh untuk tandatangan saja dengan alasan sebagai syarat agar saya bisa dibebaskan. Ternyata, saya malah didakwa”, tukasnya. Pria yang sudah divonis 1,5 tahun penjara plus denda 150 juta. Namun, dalam sidang banding, Agus divonis bebas. Selanjutnya, pihak Kejari melayangkan kasasi atas putusan banding tersebut. (Met)

11

BANJIR Sambungan dari hal. 1 Sedangkan untuk pengungsi, diungkapkan Sutopo, di Jakarta Selatan ada 371 jiwa, Jakarta Timur 5.514 jiwa, Jakarta Barat 3.948 jiwa dan Jakarta Utara 697 jiwa. Di Jakarta pusat tidak ada pengungsi. (red) Foto samping: Warga turun dari atap rumahnya untuk dievakuasi Basarnas dari luapan Kali Ciliwung di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (18/1/2014).

KONGKALIKONG Sambungan dari hal. 1 Tlogosari di duga menerima suap dari PLT Kembang untuk menjadi pelaksana tugas sementara di desa tersebut dengan berakhirnya mantan kepala desa yang lama ada dua perangkat desa yang mengajukan untuk menjadi PLT yaitu Prantiono dengan Pepen dua perangkat ini sama-sama mengajukan PLT namun setelah ditelusuri diduga telah terjadi kejanggalan yaitu Prantiono di duga

telah melakukan tanda tangan palsu di surat pernyataan tidak bersedianya saudara Pepen sebagai PLT padahal menurut Pepen sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan dan tidak pernah merasa tandatangan. Menurut nara sumber yang enggan disebut namanya waktu ditemui SMN mengatakan bahwa surat tersebut dibuat oleh salah satu

oknum perangkat Desa dan disuruh oleh Prantiono. Setelah mendapatkan SK dari Camat Prantiono menyewakan tanah kas desa dengan jumlah kurang lebih 100jt dan semua perangkat desa tersebut tidak tahu tentang dana hasil sewa mengenai tanah itu. Menurut warga setempat yang enggan namanya dikorankan mengatakan, “Paling buat ganti dana

yang digantikan ke Camatnya. Dia kan bayar mas..,” pungkasnya. Saat tim SMN menemui Camat mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sepeselpun dari pihak PLT tersebut, dan juga tidak tau mengenai pernyataan dan tanda tangan itu kalau di palsu jikalau saya tau dari sejak awal yang jelas tidak mungkin Prantiono jadi PLT”, tutur Camat. Bersambung… (yus)

ti perjanjian awal antara Budi (ketika itu menjabat Kades periode 1986 – 2002) tentang ganti atas tanah milik Pardi”,ungkap Budi. Dijelaskan Budi bahwa ketika Desa Kanyoran ingin memindahkan sebuah sekolah SD ke Karanglo. Karena Desa tidak memiliki cukup dana, maka antara Pardi dengan Prianto membuat kesepakatan untuk memberi dana yang saat itu dibutuhkan sekitar Rp 4,5 juta untuk kelancaran pemindahan sekolah. “Jadilah tanah Pardi dibangun untuk sarana Pendidikan, kemudian tanah Pardi ditukar dengan tanah milik salah seorang warga yang sepakat dibeli Prianto Rp 4, 5 juta tersebut diatas) dan kemudian ditempati oleh Pardi”, jelas Budi. Sedangkan Prianto oleh Budi/

Desa diberikan/atau diganti sebidang tanah seluas 282m2 sebagai gantinya yang tidak lain adalah tanah sentono tersebut yang kini menjadi permasalahan. Pada saat itu Desa tidak mengetahui status tanah tersebut tidak bertuan “Pada waktu itu tidak tahu, kalau tanah itu statusnya tanah Negara”, ujar Budi. “Maka dari itu setelah Prianto menjabat sebagai Kepala desa pada periode setelah saya, tanah tersebut diatas namakan dirinya atas dasar kesepakatan diatas yang juga sudah diketahui sebagian besar warga masyarakat yang dengan sengaja saya undang pada waktu itu, dan terbitlah pipil itu dan hal sudah tercatat itu di BPN sampai sekarang”,penuturan Budi yang diamini Prianto. (pri)

SENTONO Sambungan dari hal. 1 tandas Yitna. Dalam hal bukti-bukti yang dimiliki Prianto (mantan kades Kanyoran) atas klaim tanah sentono, Kades Yitna menyatakan telah mengetahuinya, namun menurutnya hal itu tidak dapat merubah status tanah tersebut, sampai kapanpun, asset Desa. “Inikan asalnya tanah Negara, tanah gendom. yang namanya tanah Negara, ya tidak bisa dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan”, jelas Yitna. Menanggapi bukti blok persil atas nama Prianto yang tercatat di BPN dan SPPT pajak tanah, menurut Yitna hal itu sama sekali tidak dapat dijadikan ukuran status kepemilikan tanah sentono, seolah telah terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan tatkala Budi Santoso ( mantan Kades Kanyoran) dan Prianto menjabat sebagai Kades Kanyoran di dua masa sebelumnya, Prianto itu merupakan anak dari Budi Santoso. “Mereka berdua diduga dengan sengaja ingin menguasai tanah asset Desa menjadi milik sendiri”,ungkap Yitna. Dikatakan Yitna bahwa waktu pipil itu dibuat, khan Prianto saat itu menjabat sebagai Kades, maka dengan leluasa dia membuatnya sendiri. Itu artinya, sekarang bisa sajakan saya melakukan hal yang sama terhadap tanah itu, pipil saya buat atas nama saya atau orang lain?”, tanya Yitna menjelaskan. “Warga bersama pemerintah

desa malah menginginkan kasus ini naik sampai ke Pengadilan, kalau mereka mau menaikkan hingga ke proses hukum. Saya malah senang, dengan begitu akan menjadi jelas status tanahnya nanti. Warga Kanyoran akan bersama-sama mengawal persolan ini sampai selesai”, tegas Yitna. Ditambahkan Yitna, padahal dua bulan sebelum pilihan kepala desa, dan masa jabatan Prianto berakhir tanah sentono oleh Prianto ditanami 100 bibit pohon Jabon, namun belum lama oleh warga dicabuti atau dihabisi.”Dikarenkan, warga tidak ingin tanah punden mbah sentono dimiliki oleh perorangan”,imbuh Yitna. Yitna berharap kondisi desa Kanyoran kembali aman dan tentram, saya tidak ingin masalah tanah sentono jadi konflik yang berkepanjangan. “Mudah-mudahan persoalan ini bisa cepat selesai”, harapnya. Terpisah, Budi Santoso mantan Kades Kanyoran saat dikofirmasi SMN mengungkapkan bahwa kami memiliki bukti penguat sebagai upaya menjelaskan tanah itu benar – benar telah dimilikinya sejak 1995 silam. Mulai dari hasil pertemuan dengan para masyarakat saat itu, bukti SPPT pembayaran pajak tanah atas nama prianto selama 12 tahun terakhir, serta blok persil no.06 yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri. “Ada juga beberapa pendukung lain seper-

KECAM Sambungan dari hal. 1 bitkan, selama gaji karyawan tak diserahkan dan status mereka yang di-PHK dikembalikan seperti semula,” ujarnya, Kamis (16/1). Diketahui, 984 karyawan tidak bisa masuk bekerja pada Rabu (15/ 1/2014) lalu karena di-PHK sepihak oleh manajemen. Bahkan ketika mereka memaksa untuk masuk kerja, petugas keamanan perusahaan menghalanginya. Menurut Haris, salah seorang karyawan PTKL yang di-PHK

waktu menemui pihak perusahaan saat hendak masuk kerja, manajemen menganggap 984 karyawan sudah tak lagi menjadi karyawan. Itu karena mereka sudah menerima dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada 2011 lalu. Dampak penyerahan JHT tersebut antara lain, karyawan dianggap mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan bukan diPHK. Hal itulah yang tidak diterima para karyawan. (edy)

Baliho Caleg Ambruk Timpa Pengguna Jalan GIANYAR, SMN - Baliho bergambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Made Suamba Negara di Jalan Raya Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, roboh dan menimpa pengguna jalan, Rabu. Akibat peristiwa itu, I Gusti Raka (45), warga Desa Peminyahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, mengalami patah tulang. Sementara istrinya, Jero Putu (42), dan anaknya, I Gusti Ketut Rai Puja (6), terluka pada kaki dan kepalanya sehingga harus dijahit.

Ilsutrasi baliho ambruk

Peristiwa tersebut bermula saat korban yang berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Raya Tampaksiring. Saat itu angin berhembus kencang sehingga baliho bergambar Made Suamba roboh dan menimpa keluarga tersebut. Ketiga korban sempat dibawa ke Puskesmas Tampaksiring II. Namun karena luka yang dialami oleh Gusti Raka cukup parah sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Kepolisian Sektor Tampaksiring masih menyelidiki kasus tersebut. (wir)

Bupati Fadeli Angkat Mantan Kadis PU Pengairan Jadi Direktur PD Pasar Lamongan LAMONGAN, SMN - Djoko Purwanto, mantan Kepala Dinas PU Pengairan Lamongan, yang pensiun, kini menjabat Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar, yang lama kosong. Penyerahan SK pengangkatan ini dilakukan Bupati Fadeli kemarin di ruang kerjanya, didampingi Ketua Badan Pengawas PD Pasar, Yuhronur Efendi. Bupati Fadeli berharap, penun-jukan Djoko Purwanto bisa meningkatkan kinerja PD Pasar. “Saya berharap dengan pengalaman Pak Djoko, kinerja pasar-pasar yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar bisa meningkat,” ujarnya, seusai menyerahkan SK pengang-katan kepada Djoko Purwanto. Terpisah, Yuhronur Efendi menyebutkan, pengangkatan Direktur PD Pasar tersebut sesuai dengan berita acara hasil rapat Badan Pengawas PD Pasar. Sedangkan berdasarkan SK Pengangkatan bernomor 188/4/Kep/413.013/ 2014, masa jabatan Direktur PD Pasar ditetapkan selama empat tahun. Menurut Yuhronur, yang juga Sekkab Lamongan ini, perusahaan daerah adalah salah

satu penggerak roda perekonomian dan pembangunan. Sehingga harus meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas. Karena selain memiliki fungsi sosial pelayanan pada masyarakat, perusahaan daerah juga sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). “Peningkatan PAD dari perusahaan daerah, sebagaimana perintah Bapak Bupati (Fadeli) pada akhirnya dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan demi kesejahteraan masyarakat Lamongan”, ujarnya. Saat ini jumlah karyawan PD. Pasar Kabupaten Lamongan sebanyak 166 orang, dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggungjawab kepada Bupati Lamongan, melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar. PD Pasar terdiri dari delapan unit. Yaitu, Pasar Lamongan Baru dan PPKL, Pasar Sidoarjo, Pasar Ikan, Pasar Umum Babat, Unit Pasar Hewan Babat dan Lamongan, Pasar Blimbing, Pasar Maduran dan Pasar Modern lamongan Plasa. Sementara realisasi PAD dari PD Pasar tahun 2012 mencapai Rp 149.591.476. Sedangkan

Bupati Fedeli saat menyerahkan surat pengangkatan kepada Djoko Purwanto, sebagai direktur PD Pasar

tahun 2013, targetnya mampu menyetor PAD hingga Rp 252.646.444. Namun hingga saat ini masih menunggu audit keuangan, yang biasanya dilaksanakan di Bulan Maret. (nus/gus)


CMYK

Suara Media Nasional

12

Edisi 119 / VI / 20 - 26 Januari 2014

Bupati Nyono Suharli Lantik Pejabat Struktural Pemkab Jombang “Pelantikan ini adalah murni hasil evaluasi kinerja dari Baperjakat”, terang Bupati Nyono. JOMBANG, SMN - Guna mewujudkan dan menjalankan roda pemerintahan, sekaligus roda pembangunan dan kemasyarakatan maka pada Kamis (16/1/14) bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jombang diselenggarakan Pelantikan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Pelantikan atau Mutasi ini sekaligus untuk mengisi jabatan yang kosong. Seperti jabatan Kepala Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi yang sekarang dijabat oleh Ir Heru Widjajanto M.Si. Beberapa posisi yang diisi pejabat baru adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang sekarang dijabat Dra. Ita Triwibawati, Ak M.Si, sementara pejabat sebelumnya drg.Budi Nugraha M.PPM saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sementara itu dr.Pudji Umbaran

Mkp yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur RSUD Jombang saat ini menjabat sebagai Direktur RSUD Jombang. Dan drg Subandriyah Mkp yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD Jombang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Sementara itu jabatan Kepala bagian Humas kini di jabat oleh Drs Agus Usman Panuwun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala bagian Administrasi Kesejahteraan rakyat. Drs. Eka Suprasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas saat ini menjabat sebagai Kepala dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar. Drs Purwanto Mkp yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPMPD saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM sementara untuk Kepala BPMPD dijabat oleh Darmadji .SH Msi. Eksan Gunajati saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda dan posisi yang ditinggalkan Eksan yaitu Kepala BKD saat ini diisi oleh Warto.Dan kurang lebih ada 166 pejabat yang dirotasi serta promosi dalam pelantikan yang juga di hadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang ini. “Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan saya doakan semoga

kita semua dapat tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas sesuai dengan amanah didalam kita mengabdi sebagai abdi negara,” ujar Nyono Suharli Bupati Jombang ketika mengawali sambutannya. Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang juga menegaskan bahwa didalam pelantikan/ mutasi yang dilaksanakan tersebut adalah murni evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang mengacu pada prestasi ,dedikasi,loyalitas dan tidak tercela. Dan memang ditahun anggaran yang baru pada setiap tahunnya sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk mengevaluasi kinerja bawahannya. Bahkan di tengah perjalan pun juga harus di evaluasi. “Jadi tidak ada unsur like atau dislike apalagi ada isu isu berlebihan yang tidak benar menjelang dilaksanakan pelantikan ini,jadi semua murni dari evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Baperjakat,” tegas Nyono Suharli Bupati Jombang Dan pada kesempatan ini Bupati Jombang juga berpesan agar pejabat yang telah dilantik yang menempati posisi baru untuk tidak terlalu euforia atau bersenang senang. Pejabat

Bupati Nyono Suharlli saat melantik pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Kamis, 16 Januari 2014

yang baru harus melaksanakan tanggung jawab masing masing, bersama bersama pemerintahan daerah, dalam arti eksekutif dan

yudikatif. Kalau semua sesuai dengan pijakan pijakan yang benar maka didalam perjalanan ke depan semua akan berjalan dengan lancar

tanpa ada masalah. “Dan yang terakhir saya mohon maaf apabila dalam evaluasi pertimbangan Baperjakat masih ada keku-

rangan atau kelemahan , semata mata ini adalah pertimbangan secara obyektif dan sesuai kinerja,” pungkas Nyono Suharli Bupati Jombang. (bam/hms)

Ijin Amdal PT. Kahayan Agro Plantation Tidak Prosedural Lokasi perkebunan kelapa sawit PT, Kahayan Agro Platation

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Puri Mojokerto

Kepala UPT Dinas Pendidikan Puri Mojokerto Disinyalir Pungli MOJOKERTO, SMN - Terkait masalah dana BSM dan BOS di UPT Dinas Pendidikan Puri terindikasi adanya pungli dan UPTD tersebut tergolong amat licin untuk menjalankan aksi-aksi pungutan liarnya. Sehingga menjadi perubahan sistem kepala UPTD lama dengan yang baru. Pasalnya SDN se-Kecamatan Puri mulai resah dengan wajib pungutan terkait dana BOS yang senilai sekitar 2 miliar, diduga Kepala UPTD meminta 5% dari nominal tersebut. Belum lagi terkait masalah BSM wajib membayar kepada UPTD Rp 5.000,- per kepala. Sungguh tragis yang dilakukan UPTD Puri yang sarat akan pungli. Pada saat kami konfirmasikan hari Kamis, 16 Januari 2014 yang lalu di kantor UPTD Puri, Faisol mengatakan, “Kami tidak pernah melakukan pungutan maupun memotong BSM. Kalau lebih jelas bisa bapak tanya ke K3S. Dan kami belum pernah melakukan pungutan sekecil apapun dan saya tidak tahu terkait dana BOS dan BSM”, ungkapnya. “Guru-guru se-Kecamatan SDN Puri sekarang mulai resah karena yang dilakukan UPTD Puri Mojokerto sangat memberatkan. Begitu juga kepala UPTD kurang bersahabat dengan Kepala SDN Se-Kecamatan Puri”, ujar guru yang tidak mau disebut namanya. Terkait masalah tersebut kami akan melakukan infestigasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto untuk mempertanyakan sanksi apa yang diberikan kepada KA UPTD Puri Mojokerto. (ak gun)

GUNUNG MAS, SMN Hartalib.T.M.Saleh dan Amatjarot.I.Rampai, LSM, Lembaga Pemantau dan Informasi Kebijakan Publik (LPIKP) “Antang Pasing” Kalimantan Tengah, menuturkan, bahwa adanya dugaan Ijin AMDAL yang Tidak Prosedural dari PBS PT. Kahayan Agro Plantations (PT. KAP).

Pasalnya sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/ 89/2012, tanggal 27 Pebruari 2012, tentang Kesepakatan Kerangka Amdal Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kahayan Agro Plantation seluas 17.500 Hektar di Kecamatan Damang Batu, Tewah dan Kahayan Hulu

Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, reaksi dari warga mulai bermunculan. Aksi pertama adalah pada hari Kamis, 15 Maret 2012, Demo sekitar seratus orang lebih masyarakat dari Kecamatan Tewah dan Kec.Kahayan Hulu Utara yang mayoritas petani karet ini mendatangi

kantor DPRD Kab. Gunung Mas, menuntut dicabutnya SK Bupati No 30 Tanggal 16 Pebruari Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. KAP. Tidak tanggung-tanggung, aksi tersebut dihadiri oleh Tujuh Desa yaitu Desa Tumbang Hamputung, Dandang, Teluk Kanduri, Tumbang Pesangon, Tanjung Untung, Tumbang Habaon, Batu Nyiwuh, dengan salah satu kordinator Ilon, Guntur dan Cahaya menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pihak DPRD Kabupaten Gunung Mas untuk mencari solusi terhadap keberadaan perusahaan ini di daerah mereka. Mereka juga membawa data berupa peta hasil survei yang dilakukan oleh PT Kahayan Agro Plantation yaitu 55,24% kebun masyarakat, 12,24% belukar, jadi dari peta

sudah terlihat jelas bukan kawan hutan yang dibebaskan, tapi kebun masyarakat yang dikatakan hutan oleh perusahaan padahal hampir 90 persen masyarakat bekerja menyadap karet, ungkapnya. Melihat reaksi dari warga tujuh desa itu, selayaknya harus ada tindak lanjut yang konkrit dalam proses perijinan Amdal PT. KAP, misalnya harus diadakan lagi Konsultasi Publik dengan pihak warga terkena dampak, karena sampai saat ini, aktivitas perusahaan tetap jalan terus, malah diduga melakukan pembabatan hutan diluar IPK yang diijinkan alias over target volume tebangan. dan sepertinya permasalahan dengan pihak warga tujuh desa tidak ada pengaruh apa-apa, lenyap

tanpa kabar beritanya. Belum lagi jika berbicara mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap warga sekitar, sampai berita ini diturunkan belum ada realisasinya, contoh kecil saja seperti janji membuat instalasi air bersih buat warga di Desa Tumbang Hamputung. Sehingga hal ini akan merusak kemampuan Kabupaten Gunung Mas pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, dalam memberikan hasil yang substantive sebagai Provinsi Percobaan yang dipilih Presiden Republik Indonesia untuk REDD+, kata “Talib dan Amatjarot dari LSM LPIKP ’’Antang Pasing” Kalteng, kepada Suara Media Nasional baru-baru ini. (untung)

SMA Negeri Jogoroto Sarat dengan Pungli JOMBANG, SMN – Di tengah gencar-gencarnya pemerintah menjalankan program pendidikan gratis bagi anak-anak Indonesia masih ada juga sekolah yang menerapkan sistem dan berbagai aturan yang semestinya bisa diminimalkan bahkan dibebaskan permasalahan pembiayaannya akan tetapi malah terkesan memberatkan para wali murid contoh soal kali ini kami menyorot SMA Negeri Jogoroto Jombang yang menurut nara sumber kami yang tidak mau disebutkan namanya sangat mencekik leher sebab terkesan ada konspirasi antara komite dengan pihak sekolah. H. Zaenal Fatoni, sosok kepala SMAN Jogoroto Kabupaten Jombang yang menerap-

kan berbagai macam pungutan terhadap siswa-siswi dan atau wali murid anak didiknya yang dari kelas X, XI, XII kurang lebih sebanyak 500 orang, hasil klarifikasi pro rakyat pada beberapa hari yang lalu H. Zaenal Fatoni membenarkan penemuan kami bahwa setiap siswa SMAN Jogoroto dikenakan uang gedung atau uang pembangunan masing-masing siswa sebesar Rp 1.900.000,iuran komite/SPP untuk kelas X sebesar Rp 65.000,- dan kelas XI,XII sebesar Rp 50.000,- dan masih banyak lagi iuran-iuran seragam, bukubuku paket, LKS dan lain-lain seakan-akan yang dilakukan itu benar adanya, padahal seperti yang kami ketahui didalam Peraturan Pemerintah (PP) No-

mor 48 tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan, yang bertujuan memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan gratis, dipertegas lagi dalam PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 181 disebutkan dilarang menjual buku, bahan ajar, perlengkapan, seragam, ditingkat satuan pendidikan. Lebih dalam diterangkan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sugeng Budiono yang juga merangkap sebagai Kepala SMAN 3 Jombang pada kesempatan terpisah beliau menjelaskan kepada kami bahwasannya tidak dibenarkan bagi sekolah setingkat SMAN untuk menarik iuran uang gedung dan atau bahasa lain

sumbangan pembangunan sekolah karena hal ini tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48, namun sepertinya H. Zaenal Fatoni mengartikan lain PP 48 dan keputusannya untuk menarik berbagai macam iuran tersebut menurut Fatoni mendapat dukungan dan atau izin dari Kepala Dinas Pendidikan Jombang Muntholib. Hal ini akan kami gali lebih dalam atas penemuan ini kalaulah memenag di SMAN Jogoroto terdapat indikasi pungli dan atau adanya unsur korupsi kami akan melanjutkan permasalahan ini lebih lanjut (kilas aktifis pendidikan Jatim yang tidak mau disebutkan namanya). (sh/slamet)

Kepala SMAN Jogoroto dan Wakasek


Suara Media Nasional Edisi #119