Page 1

C MYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

@smedianasional

Harga Rp 5.000,- (Luar Kota+Ongkos Kirim)

Menkumham

Perppu Disetujui, MK Harus Menyesuaikan Dewan Pers Minta Polisi Konsultasikan Kekerasan Atas Pers BATAM, SMN Direktur Eksekutif Lembaga Pers Doktor Soetomo (LPDS) Priyambodo RH meminta kepolisian untuk mengonsultasikan dengan Dewan Pers saat menerima laporan kekerasan yang menimpa pekerja pers (wartawan/pewarta) saat menjalankan tugasnya. “Dewan pers dalam waktu maksimal satu bulan akan merekomendasikan pada kepolisian apakah kasus yang dilaporkan dapat diproses dengan UU Pers, atau UU KUHP,” katanya di Batam, Selasa. Baca DEWAN PERS... hal. 10

JAKARTA, SMN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi akan memberikan sejumlah konsekuensi. MK, lanjut Amir, harus melakukan penyesuaian langsung dengan adanya aturan ini.

pengawas. Dengan disetujuinya Perppu MK menjadi undangundang, maka pengawasan MK akan dilakukan Majelis Kehormatan Hakim yang permanen. Menurut Amir, Kementerian akan membuka dialog dan komuniasi dengan MK. MK diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan aturan baru yang disahkan DPR hari ini. Selain persoalan pengawasan, Amir

“Tentunya, diharapkan akan ada penyesuaian, kami tidak akan melepaskan. Ke depan, kami akan konsultasi ke MK. Segala sesuatunya bisa disesuaikan,” ujar Amir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2013). Amir membenarkan sejumlah ketetapan MK yang harus disesuaikan yakni terkait dengan Dewan Etik yang baru saja dibentuk lembaga itu sebagai badan

juga mengakui proses pemilihan hakim konstitusi ke depan harus memenuhi prasyarat minimal 7 tahun keluar dari partai politik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin. Backgroud gedung Mahkamah Konstitusi.

Baca PERPPU MK... hal. 11

Akibat Tak Diawasi

Ilustrasi

Pembangunan Asrama dan Sekolah MAN Pagar Rujab Ketua DPRD Gunung Insan Cendikia Masih Berjalan Ditempat Mas Dikerjakan Asal Jadi

Polres Mojokerto

Bongkar Sindikat Penjualan ABG MOJOKERTO, SMN - Sindikat penjualan gadis dibawah umur berhasil dibongkar jajaran Reserse Kriminal Polres Mojokerto, Jawa Timur. Korbannya seorang pelajar SMP warga Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.Gadis malang ini dijual ke salah satu germo dilokalisasi Tretes, Kabupaten Pasuruan. Baca PENJUALAN ABG... hal. 11

Bangunan Asrama

Tak Bisa Kawin di Hari Libur

Warga Demo Kejari Kediri

Pemasangan pemberitahuan

KEDIRI, SMN - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri Romli berimbas. Banyak masyarakat Kota Kediri yang tidak bisa melangsungkan perkawinan karena penghulu tidak bersedia menikahkan pada hari libur. Padahal warga berpedoman pada adatistiadat berdasar hitungan Jawa. Lantaran tidak dapat menikah dihari libur, puluhan warga

PALANGKA RAYA, SMN Seperti yang telah diberitakan SMN pada Edisi Nopember 2013 lalu, Pembangunan Sekolah MAN Insan Cendikia Palangka Raya sampai berita ini diturunkan lagi masih menemukan jalan buntu. Hal ini terbukti sampai saat ini pembangunan Asrama Sekolah MAN Insan Cendikia tersebut masih istirahat ditempat, hal itu terjadi karena warga pemilik tanah tidak mau tanahnya

KUALA KURUN, SMN Bangunan pagar rumah jabatan (Rujab) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, senilai Rp 954. 342.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Gunung Mas Tahun 2013, oleh kontraktor pelaksana CV. Tegar Kurnia Pusat Kuala Kurun dikerjakan asal jadi. Bahkan

Baca ASRAMA.. hal. 11

Baca PAGAR RUJAB.. hal. 10

PPIP Desa Macanan Rawan Penyelewengan

Kota Kediri menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri, Senin (16/12/2013). Mereka mendesak terdakwa Romli dibebaskan. “Masyarakat di Jawa memegang teguh adat-istiadat hari pasaran. Misalnya, hari geblake mbahe (hari meninggalnya kakek atau neneknya), tidak dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan”, ujar Tomi Ari Baca DEMO KAJARI... hal. 11

Bangunan pagar Rujab Ketua DPRD Kab. Gunung yang Baca BANTUAN... 11 Mas Dikerjakan Asalhal. Jadi

OMS Macanan Hariyanto

NGANJUK, SMN - Tahun 2013 Kabupaten Nganjuk mendapat program PPIP sebanyak 102 desa. Regular 1 dan 2 sebanyak 18 desa sedangkan yang 84 desa adalah PPIP dengan dana dari APBN-P. Salah satu penerimanya adalah Desa Macanan Kecamatan Loceret. Dana sebesar Rp 250 juta tersebut diwujudkan dalam bentuk rabat jalan dengan volume 300 meter kubik. Sesuai dengan aturan PPIP Dimana dana Rp 250 juta tersebut untuk BOP Rp 5 juta sedangkan yang Rp 245 juta untuk pemba-

ngunan sehingga biaya per meter kubiknya mencapai kurang lebih Rp 800 ribu/meter kubik setara dengan biaya per kubik beton mutu K 225. Sedangkan di lapangan tampak pengerjaan rabat jalan tersebut terkesan asal jadi Menurut ketua OMS Macanan Hariyanto ketika dikonfirmasi masalah ini menjelaskan bahwa dia tidak tahu mengenai RAB-nya. Sebab OMS tinggal menerima jadi sedangkan yang membuat adalah pendampingnya. OMS hanya tinggal pelaksanaan di lapangan saja. Baca PPIP MACANAN... hal. 10

Terkait Dugaan Pelecehan dan Perbuatan Tidak Menyenangkan Pada Wartawan

Kadindik Kab Malang Panggil Oknum Guru SMPN 02 Singosari “Kami akan segera memanggil Kepala SMPN 2 Singosari untuk menindaklanjuti dugaan pelecehan profesi wartawan oleh oknum guru SMPN 2 Singosari”, ujar Budi Iswoyo. MALANG, SMN - Terkait tindakan arogansi oknum guru SMPN 02 singosari yang bernama Kristanti Inawati yang diduga melecehkan profesi wartawan dengan Baca OKNUM GURU... hal. 11

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Email: suaramedianasional@gmail.com


ETALASE

2

Suara Media Nasional

Kabupaten Jombang Mendapat Tambahan Rehab Rumah Wilayah Khusus Sebanyak 419 Unit

Kabid Perumahan dan Tata Bangunan, Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jombang, Danang Praptoko saat memberikan pengarahan kepada pemilik toko bangunan yang nantinya ditunjuk sebagai penyuplai bahan bangunan. Pengarahan ini juga dihadiri oleh Babinsa dan para pendamping, Kamis, 19 Desember 2013 kemarin.

JOMBANG, SMN - Pemerintah jombang melalui Dinas PU Cipta Karya di akhir tahun 2013 mendapat tambahan rehab rumah sebanyak 419 unit untuk wilayah khusus yang diperuntukan untuk Kecamatan Diwek, khususnya disekitar wilayah Makam Gu Dur. Dan pada hari Kamis, 19 Desember 2013 yang lalu, Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jombang mengadakan pengarahan tentang tata cara pencairan dana rehab rumah. Pengarahan ini mengundang para pemilik toko bangunan yang nantinya ditunjuk yang sebagai penyuplai bahan bangunan. Hadir pula para

Penerbit Perusahaan Kantor Pusat Kantor Redaksi Telp./Fax Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I

Penasehat Hukum II Dewan Penasehat

Babinsa dan para pendamping. Dalam pertemuan tersebut, yang dipimpin langsung oleh Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Danang Praptoko beserta stafnya menyampaikan bahwa pihaknya mengumpulkan para pemilik toko bangunan serta para pendamping dan Babinsa Koramil untuk pemberitahukan tata cara pencairan yang nantinya uang tesebut langsung turun ke pemililk toko bangunan. Jadi para penerima bantuan tinggal mengambil di toko bangunan yang telah dtunjuk. Pihaknya juga menghimbau para penerima bantuan untuk mengunakan sesuai petunjuk teknisnya serta pihaknya juga minta bantuannya para pendamping dan banbisa untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan

Pemilik toko, Babinsa dan Pendamping saat mendengarkan pengarahan

: PT. SUARA MEDIA NASIONAL : CV. SUARA MEDIA GROUP : Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur : Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur : (0354) 691147 : Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri : Arif Wijanarko SH. : - KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri) - Noura Dian Hartarony, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI) - Drs. Ali Rohmad M.Pd - Sodiq Sudiran Atmojo - Henry Cahyono S. Soroso - Farid Makruf, SE, ST

Komisaris Utama : Winarti Direktur Utama : Kanti Wiyoto Direktur II : Edit Suwantara, SE Direktur III : Agung Budiarto Pimpinan Redaksi : Kanti Wiyoto Wakil Pimred : Yon Taufik Hidayat Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST Dewan Redaksi : Kanti, Winarti, Dian Prasetyo Redaktur Pelaksana : Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ Humas : Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH, Farid Makruf Pimpinan Korlip : Drs. Widji Soeratno MM MBA Kordinator Liputan : Syamsudin Fotografer : Wendy Eko Winarto Manager Marketing : M. Edy Fathurokim Marketing : Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari

bantuan tesebut supaya sukses dan tepat sasaran, kata Danang. Secara terpisah, Danang Praptoko kepada wartawan koran ini mengatakan, “Memang betul Dinas PU Cipta Karya mendapatan tamabahan bedah rumah sebanyak 419 unit. Akan tetapi untuk yang ini khusus untuk satu

kecamatan saja, khususnya untuk wilayah sekitar makam Gu Dur untuh rumah yang tidak layak huni. Mudahmudahan dengan adanya batuan tersebut dapat mengentaskan rumah yang tidak layak huni”, terang Danang. Danang menambahkan pihaknya juga menghimbau kemasyarakat yang

belum tersentuh dengan program bedah rumah. “Untuk tahun ini jangan berkecil hati. Karena bisa mengajukan proposal ke Dinas PU Cipta Karya untuk tahun 2014, karena kita terus menampung sampai di jombag tidak ada rumah yang tidak ada layak huni”, kata Danang. (met)

Penyampaian pengarahan oleh Kabid Perumahan dan Tata bangunan Dinas PU Cipta Karya Kabupaetn Jombang, Danang Praptoko

Tarif Iklan / Advetorial Suara Media Nasional 1 Halaman Warna Rp 15.000.000,- / Hitam Putih Rp 12.000.000,1/2 Halaman Warna Rp 10.000.000,- / Hitam Putih Rp 8.000.000,1/4 Halaman Warna Rp 7.500.000,- / Hitam Putih Rp 5.000.000,1/8 Halaman Warna Rp 3.000.000,- / Hitam Putih Rp 2.000.000,Iklan Kolektif Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000,-

Bagi yang berminat dapat hubungi alamat kami di Jl. Durian (Ruko PG Pesantren-Kota Kediri, Jawa Timur Telp. (0354) 691147, 081231515435, 082141625608

Crew dan Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L, Bambang Wilaga. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Mulyono, Slamet. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Sulaiman. Tuban, Lamongan, Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), I Made Agus Budiana (Wakil Kabiro), Susiati, Supardi. Mardining Sawidji LA. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto, Resdika. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Triyo, Fajar Pratomo. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Didik Nandarani (Kabiro), Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.


KEDIRI RAYA

Suara Media Nasional

Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013 Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Pekan Penghijauan 2013

Hijau Bumiku Hijau Indonesiaku

Bupati Haryanti saat tanam pohon pertama

KEDIRI, SMN - Sebanyak 1605 berbagai jenis bibit pohon ditanam bersama dalam aksi penghijauan disekitar sumber air Truneng dan 12.500 bibit sirsat di daerah aliran la-

har, sebagai wujud terhadap pelestarian lingkungan hidup di Desa Tempurejo Kecamatan Wates. Sabtu (14/13). GM. PG Pesantren Baru mengatakan Penghijauan ini salah satu

bentuk kepedulian dari PG Pesantren Baru terhadap masyarakat di lingkungan pedesaan. Selain program penanaman di lapang, gerakan pelatihanpelatihan sudah kami laksanakan tiap

tahun kami tidak akan maju dan berkembang tanpa bantuan masyarakat sekitar oleh karena itu berbagai kegiatan kami optimalkan untuk masyarakat. Penghijauan ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tanah serta tujuan akhir pelestarian tanah sebagai unsur untuk usaha produksi pertanian dan penyubur alam lingkungan. Kami memahami betapa pentingnya produksi air, untuk itu kita harus menjaga persediaannya untuk kelangsungan kehidupan baik usaha pertanian. Tanah yang tidak subur tidak akan menghasilkan apa-apa dan sebaliknya tanah yang subur akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan di dunia, tambahnya. Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam sambutannya berharap aksi penghijauan ini bukanlah acara seremonial samata, tetapi siap menge-

lola agar bibit yang telah ditanam bisa hidup. Untuk itu saya minta dengan penuh rasa tanggung jawab untuk

melakukan penyiraman-penyiraman sehingga apa yang kita tanam ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,

maka Kabupaten Kediri beberapa tahun ke depan suasananya akan sejuk dan hijau. (kan/adv/hms)

Antusias warga saat tanam pohon

Bupati Haryanti Lantik 100 Kepala Desa Kepala Desa harus mengabdi kepada Masyarakat

Bupati Haryanti saat melantik kepala desa terpilih di Kabupaten Kediri

Foto bersama 100 Kepala Desa seusai dilantik

KEDIRI, SMN - Hasil dari pemilihan Kepala Desa yang digelar secara serentak tanggal 30 Oktober 2013 di 203 Desa dari 24 Kecamatan se Kabupaten Kediri, Kamis (12/12)

sebanyak 100 Kepala Desa terpilih dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Kabupaten Kediri oleh Bupati Kediri. Pelantikan 100 Kepala Desa yang

dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kediri terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pukul 08.00 Wib diikuti 50 Kepala Desa dan tahap kedua dilaksanakan pukul 11.00

kepada Kepala Desa yang dilantik akan dipasangkan tanda Kepala Desa dan memberikan SK nya satu per satu. Hal tersebut merupakan moment yang sangat di nanti-nanti oleh para Kepala Desa dan keluarganya. Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengatakan kepada Kepala Desa yang dilantik agar selepas dari pelantikan ini untuk merangkul semua masyarakat, terutama rival atau yang

tidak memilihnya saat pemilihan kepala desa dan sebagai Kepala Desa wajib mengayomi seluruh masyarakat yang ada di desa. Pendidikan anak usia sekolah harus diperhatikan jangan ada anak yang tidak sekolah terutama untuk SD sehingga tidak akan menambah buta huruf. Cukup untuk orang usia lanjut yang sudah berumur 65 ke atas saja yang buta huruf, tetapi untuk generasi

yang baru ini mari di upayakan semampunya untuk bisa bersekolah terutama untuk anak-anak yang pandai. pesan Bupati. Kepala Desa diharapkan dalam mengabdi kepada masyarakat dapat bekerja dengan baik dan harus berhatihati, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Imbuhnya. (kan/adv/hms)

diikuti 50 Kepala Desa. Dalam pelantikan Kepala Desa kali ini Bupati Kediri sengaja tidak melantik dengan memberikan SK dan tanda Kepala Desa secara simbolis, namun

Upacara Peringatan Hari Ibu

Dahlia Samsul Ashar Canangkan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas tersebut diikuti oleh para pejabat dan pegawai Pemerintah Kota Kediri. Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Kepala Kejaksaan Negeri Kediri , Hj. Amiek Mulandari, SH.MH. Sesuai momen Hari Ibu, mayoritas pelaksana upacara didominasi kaum perempuan, baik pasukan pengibar bendera merah putih, pembaca UUD 1945, dan Pancasila, serta komandan upacara Iptu Kristin Kusuma Ratih dari Polres Kediri Kota. Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, Hj. Amiek Mulandari, SH. MH saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, menjelaskan bahwa peringatan hari Ibu menunjukkan bahwa perjuangan kamu perempuan Indonesia telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki. “Momentum hari Ibu juga dijadikan sebagai refleksi dan renungan tentang berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka memajukan pergerakan perempuan di semua bidang pembangunan,� ujarnya Lebih lanjut beliau menyampaikan arti penting lainnya dari peringatan Hari Ibu, yakni mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad bersemangat untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan. Saat acara tersebut, juga diadakan Pencanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri Dahlia Samsul Ashar yang didampingi oleh Forpimda Kota Kediri. (kan/adv/hms)

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri Dahlia Samsul Ashar

KEDIRI, SMN - Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Pemerintah Kota Kediri menggelar upacara

Peringatan Hari Ibu Rabu, 18 Desember 2013 bertempat di halaman Balaikota Kediri. Upacara

Foto paling tengah ketua Tim Penggerak PKK Kel. Ngampel bersama pengurus dan panitia lomba

Tim Penggerak PKK Kelurahan Ngampel Rayakan Hari Ibu KEDIRI, SMN - Tim Penggerak PKK Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2013. Tim Penggerak PKK Kel Ngampel tahun ini menggelar acara karaoke, khususnya warga Kelurahan Ngampel, Minggu (15/12) bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Ngampel Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ngampel bahwa kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk memeriahkan dan menjaga

eksistensi pengurus dan anggota PKK Kelurahan Ngampel. Kegiatan ini menurut Ibu Ketua PKK yang diikuti sebanyak 25 peserta, dengan syarat bukan profesi sebagai penyanyi dan umur minimal 25 tahun, dengan pendaftran gratis tanpa biaya. Menurut dia lomba ini akan diambil juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1,2 dan 3. Dalam proses penjurian lomba hasilnya akan diumumkan oleh tim juri. Ketua Tim Pengerak PKK dengan kegiatan ini berharap anggota PKK dan pengurus ke depan biss tetap eksis dan

anggotanya semakin aktif dalam kepungurusannya. Perlu diketahui, hasil pemenang lomba karaoke yang digelar tim penggerak PKK Kelurahan Bujel Tahun 2013, yaitu Juara 1 Tutik Rahmawati (No peserta 4), Juara 2 diraih Fanda (3), Juara 3 sisabet oleh Yekti Rahayau (9). Sedangkan Juara Harapan 1 diraih Lidia (6), Juara Harapan 2 digondol Ulfa Lilin (5) yang terakhir Juara Harapan 3 diraih Rini (25). Maisng masing juara mendapat hadiah menarik dari panitia. (pri)


POTRET

4

Tulungagung, Trenggalek, Bondowoso, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Blitar

Suara Media Nasional Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

Gebyar Bumi Lawadan Ramaikan Ratusan Buruh Blokade Jalan Masuk Gresik Gelar Seni Budaya Daerah Jatim 2013 TULUNGAGUNG, SMN Kabupaten Tulungagung yang terletak di daerah selatan Jawa Timur mempunyai banyak potensi dibidang pariwisata yang layak untuk dikembangkan serta dipromosikan di luar daerah, selain banyak mempunyai obyek wisata pantai dan laut di kota yang terkenal dengan daerah ingandaya ini juga banyak menyimpan obyek wisata religius, kuliner, serta seni dan budaya. Ajang Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan oleh Dispora Prop Jatim disambut gembira oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Hal ini dibuktikan dengan diikutinya kegiatan Acara Gelar Budaya Dearah yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 13 Desember sampai 15 Desember 2013 dengan tempat di Taman Budaya Jawa Timur Jl. Genteng Kali Surabaya. Selain diikuti ratusan seniman dan seniwati kota Ingandaya di pembukaan acara ini juga dihadiri oleh Sekda Prov Jatim, Dr. H. Rasiyo, M.Si, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Ketua DPRD Tulungagung Supriono, Sekda Kabupaten Tulungagung Ir. Indra Fauzi, MM serta seluruh SKPD Lingkup Pemkab Tulungagung.

Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan Gendang secara bersama-sama oleh Bupati Tulungagung, Sekda Prov Jatim, Kadis Pariwisata Prop Jatim serta Kepala Taman Budaya Jawa Timur ini Kabupaten Tulungagung Mengambil Tajuk “Gebyar Bumi Lawadan”. Acara yang juga disaksikan para pengusaha Hotel se Surabaya ini Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE menjelaskan, Kabupaten Tulungagung mempunyai Potensi yang besar dalam bidang kepariwisataan dan budaya, diantaranya Tulungagung, mempunyai obyek wisata sejarah yang paling Tua di Jawa Timur bahkan Di Indonesia yaitu Homo Wajak Ensis yang terletak di Kecamatan Campurdarat atau tepatnya di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat. Bupati Syahri Mulyo, SE juga menyampaikan terimakasih kepada Pemprop Jawa Timur yang telah memberi kesempatan Tulungagung, untuk tampil di ajang Pekan Budaya Daerah, karena selain sebagai sarana promosi wisata budaya kegiatan seperti ini juga merupakan ajang promosi produk unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan perekonomian bagi masyarakat. Sementara itu Sekda Propinsi Jawa Timur Drs. Dr. H. Rasiyo, M.Si

Penampilan Jaranan Tulungagung pada Gelar Budaya Daerah di Surabaya

dalam sambutannya diantaranya mengatakan bahwa iven ini adalah bentuk kerjasama yang sinergis untuk mempromosikan potensi daerah yang ada di Jawa Timur. Semua ini dilakukan selain sebagai ajang promosi juga menjadikan jalinan persatuan dikalangan masyarakan Jawa Timur. Dalam ajang ini Pengusaha Kerajinan dan Kuliner Kabupaten Tulungagung memamerkan berbagai produk mereka yang ditempatkan di beberapa stand pameran mulai dari kerajinan reyog gendang dan jaranan, Batik Tulis Khas Tulungagung, konveksi, keraji-

nan rumah tangga keset dll, serta jajanan kas Tulungagung mulai dari Geti, kopi Cete, sompil, ayam lodo dll. sedangkan untuk seni budaya yang ditampilkan yakni Prosesi adat ulur – Ulur telaga Buret, Kesenian reog Tulungagung, Jaranan, Kesenian Ketoprak, Tayub Tulungagung, tari serta Campursari. Dengan acara even semacam ini di harapkan bisa betul-betul bermanfaat dari berbagai segi baik kualitas maupun kwantitas sehingga tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Tulungagung dapat tercapai. (dian)

Bupati Sayhri Mulyo Hadiri Pelepasan Yudha Wastu Pramuka Jaya

Bupati Syahri Mulyo, SE menyaksikan pelepasan Yudha Wastu Pramuka Jaya

TULUNGAGUNG, SMN Pangdivif 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Agus Kriswanto, melepas Yudha Wastu Pramuka Jaya, bertempat di Stadion Rejo Agung Tulungagung, Senin (16/12/2013). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penghayatan prajurit Infanteri tentang tradisi Infanteri sebagai pasukan jalan kaki, sehingga terbentuk jiwa korsa yang tinggi sebagai pencerminan rasa persatuan dan kesatuan yang didukung oleh semangat kejuangan dan motivasi keprajuritan dalam memantapkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat. Hadir pada acara tersebut, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo beserta

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, Para Camat Se Kabupaten Tulungagung dan jajaran Polres Tulungagung. Adapun rute yang ditempuh start stadion Rejoagung ke utara jembatan ngujang ke timur sampai dengan perbatasan Kabupaten Tulungagung-Blitar. Mayor Jenderal TNI Agus Kriswanto ketika ditanya mengapa kegiatan ini dipilih Kabupaten Tulungagung, Pangdivif 2 Kostrad ini menegaskan, bahwa Yudha Wastu Pramuka Jaya tidak pilih-pilih tempat tetapi kegiatan ini akan dilaksanakan merata tersebar, ditahun depan ditempat berbeda agar perjuangan TNI tetap bersama rakyat diseluruh Indonesia. (dian)

Hari Langgeng Wiyono Resmi Gantikan S. Akbar Abbas Sebagai Ketua DPRD TRENGGALEK, SMN - Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Trenggalek, Senin, 2 Desember 2013, berlangsung Rapat Paripurna dengan agenda Pelantikan Ketua DPRD Trenggalek Hari Langgeng Wiyono menggantikan S Akbar Abbas, dan PAW (pergantian antar waktu) anggota DPRD asal Partai Demokrasi Pembaruan dari Supramono kepada Haryo Hari Sulaksono. Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek ini dihadiri Bupati Trenggalek Mulyadi WR, segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Trenggalek, jajaran kepala dinas, badan, bagian dan kantor lingkup SKPD Pemkab Trenggalek, seluruh Camat se-Kabupaten Trenggalek. Rapat dimulai pada pukul 09.30, dibuka dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pembacaan acara, dilanjutkan pembacaan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.406/461/11/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.406/512/11/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek oleh sekretaris dewan. Pengambilan sumpah dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dengan sumpah berdasarkan agama Islam, sumpah dibacakan Ketua PN lalu diikuti Hari Langgeng Wiyono, dengan Al’quran di atas kepalanya. Begitupun yang dilakukan kepada Haryo Hari Sulaksono saat pengambilan sumpah. Usai pengambilan sumpah, Bupati Mulyadi diikuti Wakil Ketua Dewan dan seluruh tamu undangan memberikan ucapan selamat dengan menyalami secara bergantian. Jalan-

Demo buruh tuntut kenaikan upah

diputuskan melalu surat nomor 78 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa UMK Gresik sebesar Rp 2.195.000. Mulyanto mengatakan, pada keputusan awal sesuai rapat internal dewan pengupahan Gresik yang terdiri dari unsur pemerintah dan serikat pekerja telah memutuskan UMK Gresik sebesar Rp 2.376.918. Namun, keputusan itu ditolak oleh Pemprov Jatim, dan dalam rapat pembahasan UMK bersama sejumlah daerah, Gubernur Jatim Soekarwo menetapkan UMK

Gresik sebesar Rp 2.195.000. “Awalnya memang kita berusaha agar menaikan atau mensejajarkan dengan Kota Surabaya, namun kenyataanya yang keluar berbeda, dan itu tanggung jawab gubernur”, tutur Mulyanto. Sementara akibat aksi dan pemblokadean yang dilakukan ratusan buruh, arus lalu-lintas di jalan utama Kabupaten Gresik mengalami kemacetan, termasuk akses masuk kota seperti Jalan Romo Kalisari serta Jalan Tambak Oso Wilangon. (nus)

1.200 Rumah di 3 Kecamatan di Lamongan Terendam Banjir

Beberapa desa yang terendam banjir

LAMONGAN, SMN - Banjir akibat luapan Bengawan Solo di Lamongan kian meluas. Saat ini, 17 desa di 3 kecamatan di Lamongan sudah terendam banjir. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan, banjir akibat luapan Bengawan Solo merendam 3 kecamatan di Lamongan yang terdiri dari 17 desa. Di 17 desa ini setidaknya sudah lebih dari 1.200 rumah yang terendam banjir dengan ketinggian air yang beragam mulai 20 cm hingga hampir 1 meter. Sekretaris BPBD Lamongan

Suprapto kepada wartawan mengatakan, kalau sebelumnya hanya ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Laren dan Babat, kini banjir akibat luapan sungai Begawan Solo bertambah, yakni di Kecamatan Maduran. Di Kecamatan Babat, kata Suprapto, banjir merendam 5 desa dengan jumlah rumah terendam mencapai 608 rumah dengan ketinggian air yang bervariasi antara 20 cm hingga hampir 1 meter. Lebih jauh, Suprapto menuturkan, di Kecamatan Laren, banjir akibat luapan Bengawan Solo ini telah merendam 9 desa dengan

jumlah rumah terendam mencapai 621 rumah dengan ketinggian air yang merendam juga bervariasi. Sementara untuk Kecamatan Maduran, kata Suprapto, luapan Bengawan Solo sudah merembet ke 2 desa, yaitu Desa Parengan dan Desa Gedangan. “Di Kecamatan Maduran ini terdata setidaknya 45 rumah terendam bahkan bisa terus bertambah,” ujar Suprapto, Kamis (19/12/2013). Sementara itu, ketinggian air di Bengawan Solo yang melintas di Lamongan saat ini sudah semakin turun. Jika beberapa waktu yang lalu status air di Bengawan Solo yang melintas di Lamongan sempat menyentuh lewel siaga 4, kini Bengawan Solo di Lamongan sudah sedikit menurun. Di papan ukur yang berada di wilayah Kecamatan Babat ketinggian air kini 8.54 skala phiskal dengan status siaga 3, sedangkan di papan ukur yang ada di Desa Plangwot, Kecamatan Laren ketinggian air saat ini 6.05 skala phiskal dengan status yang sama yaitu siaga 3. “Untuk papan ukur di kawasan Kuro dalam dan luar di Kecamatan Glagah saat ini statusnya siaga,” pungkasnya. (gus)

KPUD Bangkalan Bidik Pemilih Pemula

Hari Langgeng Wiyono saat dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek menggantikan S. Akbar Abbas

nya rapat paripurna mundur beberapa saat, dikarenakan pendingin ruangan mati. Begitupun saat berlangsung rapat suasana terganggu ruangan yang terasa

panas. Hal itu dibenarkan Sekwan. “Memang benar AC mati, satu jam sebelum rapat mulai,” katanya, usai rapat paripurna. (rud)

Mimpi Bupati Banyuwangi Memadukan Wisata dengan Perekonomian Warga

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

GRESIK, SMN - Ratusan buruh di Kabupaten Gresik, Jatim, Rabu siang, memblokade akses masuk wilayah perkotaan sebagai upaya menuntut Pemprov Jatim untuk merevisi nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang sudah diputuskan. Pantauan Antara di lapangan pemblokadean akses masuk perkotaan berlangsung selama 15 menit, kemudian buruh bergerak melanjutkan aksinya ke kantor Pemkab Gresik melalui Jalan Veteran. “Kami hanya menutut nilai UMK Gresik lebih tinggi daripada kota lain, sebab ketetapan UMK yang diputuskan gubernur tidak sesuai dengan keinginan para buruh di Gresik,” kata salah satu buruh dalam orasinya. Menanggapi aksi itu, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gresik, Mulyanto mengaku ketetapan UMK Gresik yang telah diputuskan gubernur sudah final. “Oleh karena itu, jika ada yang tidak terima dan melakukan protes silahkan ke gubernur, sebab pemkab sudah berupaya keras agar UMK Gresik bisa tertinggi di Jatim,” ucapnya. Dikatakannya, keputusan UMK untuk wilayah Gresik telah

BANYUWANGI, SMN - Kabupaten Banyuwangi tidak ingin setengah-setengah dalam menggarap potensi wisata yang ada di daerahnya. Setelah beberapa objek wisata (Gunung Ijen dan G Land) digarap dengan baik, kini kota yang ada di ujung timur Pulau Jawa ini kembali memperkenalkan lokasi wisata baru yang terletak di Perkebunan Kalibendo. Perkebunan Kalibendo yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Licin, diproyeksikan menjadi salah satu potensi pariwisata yang diharapkan diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Obyek wisata di perkebunan ini akan mengusung konsep wisata agro. Di perkebunan ini, wisatawan akan diajak bersepeda sejauh kurang lebih 2 kilometer. Selain udara pegunungan yang segar, wisatawan akan diajak secara langsung melihat jenis-jenis tanaman yang berada di Perkebunan Kalibendo. 2 Kilometer bersepeda, jenis tanaman yang akan

dijumpai terdiri dari tanaman kopi, karet dan cengkeh. Tidak hanya itu, wisatawan nantinya juga bisa secara langsung melihat cara-cara menyadap karet, serta pengelolaan biji kopi. “Kita ingin wisatawan yang datang ke sini bisa langsung bersentuhan dengan alam. Dengan begitu, wisata agro ini akan berbeda dengan objek wisatawisata lain,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Minggu (16/12/2013), saat memperkenalan objek wisata baru yang diberi nama funcycling. Dalam pengelolaan wisata agro ini, Bupati Anas menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perkebunan yang murni dikelola oleh perusahaan swasta. “Kita hanya memberikan konsep. Pengelolaan seluruhnya murni dilakukan oleh pihak perkebunan,” jelasAnas. Yang menarik dari wisata agro ini, wisatawan yang datang ke Perkebunan Kalibendo ini tidak perlu membawa sepeda sendiri. Karena, wisatawan bisa menyewa sepeda di lokasi yang telah disediakan oleh penduduk setempat. (msj)

BANGKALAN, SMN - Sebagai upaya untuk mensukseskan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April 2014 yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (18/12/2013) menggelar sosialisasi kepada puluhan pemilih pemula dengan dikemas Seminar Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) anggota DPD, DPRD, Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2014. “Kami sengaja menggelar sosialisasi kepada para pelajar, karena di Bangkalan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 50 persen merukan pemilih pemula,” ujar Komisioner KPUD Bangkalan, Syaiful Ismail, kepada sejumlah wartawan. Ia menjelaskan, untuk sosialisasi tersebut dilakukan terhadap perwakilan 18 SMA sederajat, dengan tujuan untuk meningkatkat pastisipasi masyarakat khsusnya pada pemilih pemula untuk datang ke TPS pada 9 April 2014. “Setelah dari acara ini kami meminta kepada semua OSIS dari 18 sekolah ini, untuk mengagendakan menggelar acara sosialisasi serupa di sekolah masing-masing, nanti akan kami fasilitasi,” kata Syaiful. Selanjutnya kata Syaiful, KPU tidak hanya akan membidik pemilih pemula. Namun, dari semua segmen akan dilakukan sosialisasi serupa untuk mensuskseskan

Pileg 2014 mendatang. “Pertama ini kami garap pemilih pemula dan kaum intelektual dalam hal ini pelajar dan mahasiswa kemudian selanjutnya kami garap di semua segmen hingga lapisan masyarkat paling bawah,” ungkapnya. Sementara pantauan Koran ini, puluhan siswa yang merupakan perwakilan OSIS dari 18 sekolah SMA sederajat, tampak serius mendengarkan pemaparan dari ketua dan Komisioner KPUD, kemudian mereka mengajukan beberapa pertanyaan seputar Pemilu Legislatif 2014. (why)

Hingga 2013, Luas Lahan Kritis di Kab. Blitar Capai 6.000 Ha BLITAR, SMN - Hingga tahun 2013, tercatat masih terdapat 6.000 ha lebih lahan kritis di Kab. Blitar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, Supandi. Menurut Supandi, mayoritas lahan kritis tersebut tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Blitar Selatan. Oleh karena itu Pemkab. Blitar terus melakukan upaya penghijauan, seperti pada tahun 2013 ini dimana dilakukan penanaman

sebanyak 2 juta 690 ribu pohon di atas lahan seluas 400 ha, dan ini belum termasuk bibit pohon yang dihasilkan dari swadaya masyarakat. Umumnya jenis pohon yang ditanam adalah sengon karena pertumbuhannya relatif cepat yakni hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk dapat dipanen. Lebih lanjut Supandi mengungkapkan, untuk melanjutkan program penghijauan lahan kritis, di tahun 2014 mendatang Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kab. Blitar mengajukan pengadaan bibit sebanyak 2 juta lebih baik dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab. Blitar. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar menargetkan 8 hingga 10 tahun mendatang semua program penghijauan lahan kritis di Kab. Blitar dapat dituntaskan, dan penanaman pohon akan terus dilanjutkan, termasuk di kawasan hutan produksi. (mam)


LINTAS TIMUR

Suara Media Nasional

5

Probolinggo, Bondowoso, Malang, Tulungagung

Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

Silaturahmi Keluarga Besar FKPPI-GM FKPPI dan TNI-POLRI se-Probolinggo

Suasana saat acara silaturahmi FKPPI/ GM FKPPI 1320 Probolinggo

PROBOLINGGO, SMN Dalam rangka merayakan HUT FKPPI yang 35 dan HUT TNI yang ke-68, serta Hari Pahlawan maka hari

ini (17/12) diselenggarakan acara silaturahmi oleh GM FKPPI 1320 Probolinggo. Acara yang diselenggarakan di

sebuah Rumah Makan trenama di Probolinggo ini dihadiri oleh Komandan KODIM 0820 Letkol Inf. Alfi Sahri Lubis SH, Kapolres Probolinggo Akbp Endar, Waka Polres Kota, Ketua FKPPI 1320, Wakil ketua GM FKPPI Jatim M.ROIS dan Rombongan, Ketua dan Pengurus Cabang se Korem 083, Komandan Koramil, Kapolsek, dan undangan Kehormatan Bupati yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Linmas, serta Walikota yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan. Sekretaris GM FKPPI Cabang 0820 Probolinggo M.Khotib dalam sambutanya selaku penyelenggara acara tersebut menyampaikan bahwa dengan diadakannya acara silahturahmi ini, semoga FKPPI /GM FKPPI dapat selalu kompak dan lebih solit lagi, dan Khotib juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana

Menentukan Arah Pembangunan Masyarakat Bondowoso 5 Tahun Kedepan Pada Musrenbang RPJMD

Bupati Bondowoso saat memberikan sambutan

BONDOWOSO, SMN Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 merupakan kesatuan system perencanaan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan guna membahas dan meyepakati Rancangan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan komitmen para

pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Selasa Pagi, (10/12/13) Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 di Pendopo Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini merupakan ajang musyawarah tentang suatu hal yang sangat strategis untuk menentukan arah pembangunan masyarakat Bondowoso dalam kurun waktu 5

(lima) tahun kedepan, yang nantinya akan didokumentasikan dalam bentuk dokumen daerah berupa RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2019.”ujar Bupati Dalam penyusunan RPJMD, harus tetap memperhatikan beberapa hal, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bondowoso, dan juga RT/RW Bondowoso”, Bupati dalam sambutannya. Selain itu tujuan penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan menjamin adanya keberlanjutan pembangunan yang sudah berjalan dari tahuntahun sebelumnya.”tambahnya Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang harus diterapkan dalam penyusunan RPJMD, agar betul-betul konsisten, tidak berubah-ubah di tengah jalan hanya karena faktor-faktor yang bersifat sementara.”tegasnya Untuk mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan membangun sinergi antar pelaku pembangunan, dengan harapan hasil pembangunan yang lebih optimal”, pungkasnya. (yus)

atas semua dukungan dari semua pihak, dan diucapkan banyak banyak terima kasih. Komandan Kodim 0820 Letkol Inf Alfi Sahri Lubis.SH dikesempatan ini mengatakan selaku Dewan Pembina GM FKPPI bahwa dengan adanya Silaturahmi semoga dapat membangun silaturahmi yang belum ada,meningkatkan silaturahmi yang sudah ada, dan memperbaiki silaturahmi yang mungkin rusak agar lebih baik, dan dengan silaturahmi yang tidak kenal biar menjadi kenal, dan selama ini mungkin FKPPI banyak kegiatan, banyak orangnya tapi belum mengenal satu dengan yang lain semoga dengan acara ini dapat setidaknya mengenal satu dengan yang lain dan dapat memahami posisi satu dengan yang lain. Lebih lanjut Komandan Kodim 0820 memberikan arahan dan sekali-

gus harapan kepada FKPPI “ Jadilah Ormas Yang Disegani Tapi Bukan Yang Ditakuti Oleh MasyarakaT “ dan Letkol Alfi juga memberikan gambaran bahwa ada Ormas yang ditakuti oleh masyarakat dan selaku Komandan KODIM dikesempatan itu juga

Kemenag Kota Probolinggo

Adakan Pembinaan Implementasi Kurikulum PAI Tahun 2013 PROBOLINGGO, SMN Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo hari ini (16/12) Menggelar acara Pembinaan implementasi Kurikulum Pelajaran Agama Islam (PAI) kepada 250 orang tenaga pengajar PAI sekota Probolinggo, yang terdiri dari guru PAI SMK, SMP, SMP LB, SD, SD LB, dan TK, Hadir dalam acara tersebut Kepala Kemenag kota Probolinggo H. Muhammad,S,Sos,MPdi, Kepala Seksi Pai SMP/SMPLB Kemenag Propinsi Jatim H.Abdul Wafi, Kasi PAIS Kota Probolinggo dan seluruh staf, H. Muhammad dalam kesempatan ini mengatakan banyak terima kasih atas kehadiran para guru dan meminta kepada para peserta dengan adanya kegiatan ini nantinya Kurikulum PAI dapat betul betul ter implementasi, sesuai dengan kebutuhan dan

Suasana saat acara pembinaan

H. Muhammad secara resmi membuka acara tersebut, Acara tersebut digelar dilobi sebuah hotel dikota Probolinggo selama satu hari ini bertujuan untuk mengenalkan pembuatan Kurikulum PAI tahun ini, dan menurut penjelasan-

kelangsungkan hidup Kota Malang,” jelas Hery, Selasa (17/12). Menurut Hery, Jika di Kota Malang sampai tidak ada petani tentu Kota Malang akan mengalami ketergan-tungan pasokan makanan dari daerah lain. Ini mengkawatirkan, sebab jika terus terjadi, warga di Kota Malang tidak akan memiliki pilihan lain lagi selain harus membeli berapapun harga pertanian yang diimpor dari daerah lain. Dari kenyataan ini Hery menyebutkan harus ada upaya nyata dari Pemerintah Kota Malang untuk memproteksi agar pertanian khususnya lahan-lahan pertanian di Kota Malang tidak terus habis. Sebab hanya dengan jalan inilah Kota Malang nantinya bisa selamat dari bahaya krisis pangan. Hery menambahkan, yang menggelisahkan ternyata pemilik tanah dalam jumlah besar di atas 5 hektar di Kota Malang ternyata domisilinya ada di Kecamatan Klojen. Ini tentu mengkawatirkan karena di Kecamatan Klojen sendiri tanah

sawah dan lahan pertanian sudah tidak ada. Dari kenyataan ini tentunya sangat mengkawatirkan sekali, sebab bisa diduga pemilik lahan yang ada di Kota Malang bukan lagi para petani. Jika itu benar tentu sangat mengkawatirkan, sebab kemungkinan besar lahan pertanian di Kota Malang kini tinggal menunggu waktu saja habis untuk perumahan, pertokoan dan industry. “Dari survey kami juga menemukan anak-anak petani sekarang sudah banyak yang tidak mau menjadi petani dan memilih menjadi buruh. Ini sangat mengkawatirkan,” tegas Hery. Hery menceritakan, survey pertanian kali ini bukan sesuatu yang mengada ada, namun merupakan survey yang sangat terpercaya dilakukan selama tahun 2013. Dari survey ini sangat penting sebagai dasar mengambil kebijakan bagi Kota Malang ataupun pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. (trio)

nya Sekretaris seksi PAIS kota Probolinggo bahwa dalam waktu dekat kurikulum tersebut akan diberlakukan, dan tahun 2014 harus sudah efektif pemberlakuannya, Sekretaris seksi Pais Kota Probolinggo juga menjelaskan bahwa

acara tersebut baru kali ini dilakukan karena Seksi Pais baru ada sejak awal tahun 2013 ini. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kemenag kota Probolinggo H. Muhammad, dan dilanjutkan dengan acara pokok terkait pembinaan. (edy)

Diskominfo Raih PAD Lampaui Target

Kepala Diskominfo Kota Probolinggo Drs. H. Rey Suwigtyo, M. Si

Pelaksanaan sosialisasi surei pendapatan

M. Rois selaku pengurus GM FKPPI PD Jatim mohon maaf atas tidak hadirnya ketua, dikarenakan ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, Lebih lanjut M.Rois Membacakan sambutan Amanah Ketua GM FKPPI PD Jatim yang pada intinya adalah menjelaskan tentang semangat berdirinya Generasi Muda FKPPI, dan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara selalu ditekankan untuk selalu membangun karakter bangsa dan selalu menjaga keutuhan NKRI, M. Rois juga berpesan agar GM FKPPI Probolinggo selalu berkiprah dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Acara dilanjutkan dengan pencerahan organisasi oleh Dr. Yudi Sudarsono, FE, SPsi, MM, AK, SPT, SCET. Yang menjelaskan cara cara yang benar bagaimana ber Organisasi. (edy)

Suasana saat acara silaturahmi FKPPI/ GM FKPPI 1320 Probolinggo

Tuan Tanah Kuasai Kota Malang MALANG, SMN - Makin berkembangnya Kota Malang ternyata berpengaruh besar terhadap petani kota ini, kalau di tahun 2003 Kota Malang masih terdapat 15.100 petani gurem (petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektar) kini tinggal 4954 petani. Begitu yang terungkap dari sosialisasi survei pendapatan rumah tangga pertanian, BPS Kota Malang di Hotel Grand Palace, Kota Malang Selasa (17/12). Yang mencengangkan dari Survei BPS adalah meningkatnya tuan tanah di Kota Malang yang memiliki 5 hektar lebih lahan. Dimana di tahun 2003 pemilik lahan 5 hektar ke atas terdapat 9 orang, kini sudah 33 orang, pemilik lahan 10 hektar ke atas tahun 2003 satu orang kini 10 orang, pemilik lahan 20 hektar ke atas tahun 2003 tidak ada, kini 11 orang, pemilik lahan 50 hektar ke atas 2003 tidak ada kini 2 orang. Kasi Statistik BPS Kota Malang, Hery Suyanto mengaku habisnya petani gurem, dan makin banyaknya pemilik lahan besar di Kota Malang tentu sangat mengkawatirkan. Pasalnya kalau sampai pemilik lahan dalam jumlah besar semakin banyak namun tidak digunakan untuk pertanian tentu masa depan petani di Kota Malang tinggal menunggu waktu saja untuk habis. “Meski Kota Malang kecil, dimana sumbangan PDRB nya hanya 0,33 %, petani di Kota Malang tidak boleh sampai habis, sebab kalau habis akan mengancam

mohon Pamit karena sebentar lagi masa Khitmahnya / tugasnya di Probolinggo akan berakhir, yang terakhir Komandan Kodim 0820 berpesan agar FKPPI selalu kompak dan kehadirannya selalu diharapkan oleh masyarakat.

PROBOLINGGO, SMN Diskominfo didirikan oleh pemkot Probolinggo satu tahun yang lalu, dan masyarakatpun bertanya Tanya sejauh mana Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Probolinggo bagi masyarakat ? Pertanyaan ini dijawab dengan terobosan serta kegiatan yang direspon positif oleh warga kota Probolinggo, karena salah satu raihan Pendapatan asli Daerah (PAD) yang melebihi target dari retribusi menara Telkominikasi atau tower, di bawah sentuhan tangan dingin kepala dinas komunikasi dan informatika Drs. H. Rey Suwigtyo M. Si, target PAD Rp 154 juta dari Tower ditahun 2013, diskominfo malah ber-

hasil meraih PD sebesar 171 juta lebih, paying hokum dari penerikan restribusi tower twrsebut adalah perda no 10 tahun 2011 dan surat edaran dirjen pajak. Kepala diskominfo Rey Suwigtyo melalui sekertaris Diskominfo Imam Cahyadi mangatakan, Khusus untuk PAD dari sektor iklan radio suara kota, pihaknya tidak bisa mencapai target, dari 180 jt yang tercapai hanya 134 Juta sebabnya ada pembatasan iklaniklan sehingga mengurangi pendapatan iklan suara kota seperti larangan iklan rokok dan sebagainya, akan tetapi pendapatan restribusi tower itu adalah terobosan baru karena selam ini menara tower itu tidak pernah dita-

rik restribusi, banyak yang menganggap ini salah satu manfaat dari didirikannya Dikominfo tambah Imam yang didampingi Kabid Komonikasi Susilo, Kabid Informasi Aries Santoso serta Kasie Kajian Telematika Andika Dwi, Selasa (3/12) kemarin. Dalam inovasinya, Diskominfo dengan menggelar kegiatan yang mendapat tempat dihati masyarakat yakni Gelar Gadispentermas atau Gelar Disiminasi Informasi pelayanan terpadu pada masyarakat. Kegiatan tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat untuk segala keperluan, dalam satu lokasi di waktu bersamaan sebulan dua kali, ada 14 satker yang menyediakan mobil layanan untuk melayani masyarakat. Mulai membuat KTP, akte, KK, pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan SIM, Pembayaran PLN dan PDAM dan lainnya. “Jadi masyarakat bisa mengurusi semuanya disatu lokasi walaupun pada hari libur”, ujar Imam. Ada juga kegiatan peningkatan peran pejabat pengelola informasi dan dukumentasi (PPID) mereka dilatih untuk untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai PPID pembantu, kini tiap satker sudah ada meja PPID untuk melayani masyarakat yang membu-

tuhkan informasi, Kinerja Diskominfo juga membuat telkom mempercayai Diskominfo memasang 1000 titik Wifi gratis. Pemasangan wifi itu merupakan CSR dari Telkom dan saat ini sudah terpasang Wifi di 200 titik, Wifi tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses internet, jalur sepanjang alon-alon hingga Kodim akan dipasang Wifi, rencana pemasangan wifi itu akan di lauching oleh menkominfo Tifatul sembiring imbuh imam, banyak urusan wajib diinstasi mandiri diskominfo terus ujuk gigih, selain menjuarai kelompok budaya kerja 20133. Diskominfo menjadi delegasi kota Probolinggo dalam kelompok Budaya kerja tingkat Provensi, selain itu Diskominfo juga meraih juara satu stand pameran terbaik se-Jatim dalam pecan KIM beberapa waktu lalu, atas terobosan dan raihan itu semua, Rey Suwigtyo mengatakan “bekerja itu harus melayani, bukan dilayani sekarang masyarakat kan sudah cerdas kalau kita memberikan layanan baik, masyarakat akan menilai baik artinya kita dituntut untuk bekerja dengan menggunakan hati”, katanya. (edy)

Semarak Tutup Giling PG Mojopanggung 2013 TULUNGAGUNG, SMN Siang itu udara terasa sangatlah sejuk, meskipun langit berhiaskan mendung, tetapi tidak menyurutkan langkah masyarakat di sekitar Kecamatan Kauman untuk berduyunduyun menuju Pabrik Gula Mojopanggung yang ada tak jauh dari tempat tinggal mereka. Karena merasa penasaran akhirnya tim kami pun mengikuti langkah warga menuju PG Mojopanggung, setelah sesampainya di lokasi tepatnya di depan ruang giling angkut itulah rasa penarasan kami terjawab. Setelah berbaur dengan seluruh warga masyarakat yang datang dan seluruh staf dan karyawan PG yang juga ikut memadati area tersebut. Ternyata pada tanggal 18 Desember 2013 itulah PG Mojopanggung melaksanakan tutup giling tahun 2013, adapun agenda dari kegiatan tersebut menurut Yulianto selaku bagian Humas yang ditemui disela-sela kegiatan menerangkan persiapan kegiatan acara sudah dimulai dari tanggal 13 Desember 2013 kemarin seperti kegiatan rutin yaitu, kataman Al-Qur’an dilanjutkan santunan kepada yatim piatu dan kaum duafa di sekitar PG Mojopanggung pada

Ir. H. Abdul Latif beserta karyawan PG ketika mengiringi tebu terakhir dalam penggilingan

malam Jum’at digelar solat malam dan solat tahajud serta sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tambahnya. Selain itu pada kegiatan tutup giling tahun ini juga di selenggarakan kesenian tradisional berupa kesenian jaranan yang sangat menarik antusias masyarakat sekitar Pabrik Gula, selain bisa menghibur juga buat refresing di sore-sore begini mas menurut penuturan warga yang sedang menyaksikan bersama keluarganya. Sementara itu Ir. H. Abdul Munif

Karyawan memberikan ucapan selamat kepada Ir. Abdul Latif

selaku Jendral Menejer yang kita konfirmasi ditempat terpisah bahwasanya beliau menerangkan merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada musim giling tahun ini pabrik gula mojo panggung bisa berjalan dengan lancar dan kondusif selain itu Pabrik Gula Mojopanggung juga mendapatkan peringkat nasional nomor 6 se-Indonesia dengan kuota terbesar giling tebu mencapai bobot 5.610.045 kwintal. Dan kesuksesan ini bisa tercapai

berkat kerjasama APTN dan ADM yang saling berkesinambungan., dan sekali lagi Ir. H. Abdul Munif menambahkan bahwasanya dirinya sangatsangat berterima kasih kepada seluruh elemen serta lapisan masyarakat maupun jajaran yang telah ikut membantu serta mendukung kesuksesan acara kegiatan tutup giling tahun ini, mudahmudahan pada musim giling tahun depan bisa lebih meningkat kualitas serta kuantitasnya produk gula dari Pabrik Gula Mojopanggung. (swd/dian)


PUBLIK

6

Meski Nyaris Bentrok, Perundingan Asongan-PT KAI Kembali Gagal MADIUN, SMN - 33 pedagang asongan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun, sudah berkosentrasi di timur stasiun. Mereka mendapat dukungan moril dari ratusan rekanrekannya sesama pedagang asongan dari Jember, WalikukunParon (Ngawi), Klaten dan Solo. Untuk kesekian kalinya, perudingan antara pedagang asongan Stasiun Besar Madiun dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop VII Madiun, kembali digelar. Namun meski disertai nyaris adu fisik, lagi-lagi perundingan menemui jalan buntu. Sejak pagi, 33 pedagang asongan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun, sudah berkosentrasi di timur stasiun. Mereka mendapat dukungan moril dari ratusan rekan-rekannya sesama pedagang asongan dari Jember, Walikukun-Paron (Ngawi), Klaten dan Solo, Jawa Tengah. Kemudian mereka bergerak dengan jalan kaki menuju Kantor Daop VII. Tujuannya, ingin bertemu dengan Kepala Daop VII Madiun, Agus Nugroho. Namun belum sempat masuk ke halaman kantor, mereka dihadang oleh puluhan anggota Polsuska hingga terjadi aksi dorong hingga beberapa saat. Tak ingin aksi menjurus ke fisik yang lebih parah, Senior Manager Keamanan Daop VII Madiun, Sumarna, mengajak mereka berdialog di ruang perte-

muan yang berada di seberang jalan kantor Daops VII. Hanya asongan yang berasal dari Madiun, yang diperbolehkan masuk. Sedangkan asongan dari luar daerah, menunggu di luar. Dalam perundingan itu, PT KAI Daop VII Madiun yang diwakili Senior Manager Keamanan, Sumarna, Kepala Stasiun Besar Madiun, Sofwan dan Manager Trantip, Triono, menawarkan beberapa solusi sebagai alternatif pengganti agar pedagang asongan tak lagi berjualan di stasiun. Pertama, pihak PT KAI memberi 11 gerobak untuk 11 orang pedagang asongan, merekrut 5 orang untuk dijadikan Satpam, 9 orang untuk dijadikan portir (pengangkut barang), dua orang dijadikan petugas kebersihan dan 6 orang dipekerjakan dibagian ekpedisi dengan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Madiun sebesar Rp 1.066.000. “Ini keputusan final pihak PT KAI. Bagi yang tidak sanggup atau tenaganya tidak mampu, bisa digantikan oleh anak atau saudaranya”, kata Senior Manager Keamanan, Sumarna, dalam pertemuan dengan pedagang asongan, Kamis (19/ 12/2013). Namun pihak pedagang asongan menolak mentah-mentah tawaran dari pihak PT KAI. Alasannya, solusi yang ditawarkan pihak PT KAI, hanya solusi sesaat. “Itu solusi sesaat. Kami menolak semua itu. Begini saja,

kalau kami tetap tidak boleh berjualan di stasiun, kami tawarkan solusi seperti yang diamanatkan Walikota. Jadikan kami penjual jasa seb a g a i pengantar makanan dari kantin stasiun ke kereta. Saya tidak mau bertele-tele. Tinggal iya atau tidak. Kalau solusi kami tidak diterima, saya tidak bertang-gung jawab kalau terjadi apa-apa. Kami sudah 11 hari tidak berjualan. Hari ini harus ada keputusan”, kata Ketua Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun, Hadi Suloso. Karena situasi makin panas, Senior Manager Keamanan, Sumarna dengan ditemani Kapolsek Manguharjo, Agus Suharyono, meminta waktu keluar untuk menelpon Kepala Daop VII Madiun, Agus Nugroho, yang berada di Kantor Pusat PT KAI di Bandung dalam rangka rapat koordinasi persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru. Setelah sekitar 15 menit, mereka masuk kembali ke ruang pertemuan. “Pak Kadaop saya telepon tidak diangkat. Tapi beliau sms, yang intinya, bapak-bapak akan ditemui oleh beliau besuk Jumat

Aksi demo warga

pukul 09.00 Wib”, kata Sumarna kepada para pengasong. Merasa dipingpong, Hadi Suloso mengajak seluruh anggota pengasong yang ikut dalam pertemuan, untuk keluar ruangan dan memilih bergabung dengan rekan-rekannya. “Kami sudah muak dengan semua itu. Beberapa kali dijanjikan bisa bertemu. Tapi selalu didelegasikan kepada orang lain. Ujung-ujungnya tetap tidak ada sulusi”, kata Hadi Suloso sambil menuju keluar. Tak puas dengan hasil pertemuan, mereka kemudian masuk stasiun melalui barat. Lagi-lagi, mereka dihadang oleh puluhan Polsuska yang dibackup Marinir. Seperti ketika akan masuk kantor Daop VII, disini juga nyaris bentrok. Namun pada akhirnya Polsuska memilih mengalah ketika para pengasong mencegat Kereta Api Logawa untuk menjajakan dagangannya dari luar jendela kereta. (sy)

Untuk Publikasi Pemilu, KPU Gandeng KPI MADIUN, SMN - 33 pedagang asongan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun, sudah berkosentrasi di timur stasiun. Mereka mendapat dukungan moril dari ratusan rekanrekannya sesama pedagang asongan dari Jember, WalikukunParon (Ngawi), Klaten dan Solo. Untuk kesekian kalinya, perudingan antara pedagang asongan Stasiun Besar Madiun dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop VII Madiun, kembali digelar. Namun meski disertai nyaris adu fisik, lagi-lagi perundingan menemui jalan buntu. Sejak pagi, 33 pedagang asongan yang tergabung dalam

Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun, sudah berkosentrasi di timur stasiun. Mereka mendapat dukungan moril dari ratusan rekan-rekannya sesama pedagang asongan dari Jember, Walikukun-Paron (Ngawi), Klaten dan Solo, Jawa Tengah. Kemudian mereka bergerak dengan jalan kaki menuju Kantor Daop VII. Tujuannya, ingin bertemu dengan Kepala Daop VII Madiun, Agus Nugroho. Namun belum sempat masuk ke halaman kantor, mereka dihadang oleh puluhan anggota Polsuska hingga terjadi aksi dorong hingga beberapa saat. Tak ingin aksi menjurus ke fisik yang lebih parah, Senior

Manager Keamanan Daop VII Madiun, Sumarna, mengajak mereka berdialog di ruang pertemuan yang berada di seberang jalan kantor Daops VII. Hanya asongan yang berasal dari Madiun, yang diperbolehkan masuk. Sedangkan asongan dari luar daerah, menunggu di luar. Dalam perundingan itu, PT

KAI Daop VII Madiun yang diwakili Senior Manager Keamanan, Sumarna, Kepala Stasiun Besar Madiun, Sofwan dan Manager Trantip, Triono, menawarkan beberapa solusi sebagai alternatif pengganti agar pedagang asongan tak lagi berjualan di stasiun. Pertama, pihak PT KAI memberi 11 gerobak untuk 11 orang pedagang asongan, merekrut 5 orang untuk dijadikan Satpam, 9 orang untuk dijadikan portir (pengangkut barang), dua orang dijadikan petugas kebersihan dan 6 orang dipekerjakan dibagian ekpedisi dengan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Madiun sebesar Rp 1.066.000.

Gubernur Beri Rapor Merah NGAWI, SMN - Pemkab Ngawi lagi-lagi mendapat rapor merah dalam pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Jatim Soekarwo kembali mempertanyakan tunjangan komunikasi intensif (TKI) bagi anggota DPRD Ngawi periode 2004-2009 yang masih menyisakan tunggakan sebesar Rp 1,8 miliar. Kondisi itu menyebabkan keinginan untuk mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam bidang pengelolaan keuangan harus terkubur dalam-dalam. ‘’Kalau TKI-nya belum lunas, ya belum bisa WTP,’’kata H Khoirul Anam Mukmin, anggota komisi I yang juga anggota banggar DPRD Ngawi, kemarin (16/12). Dijelaskan Anam, catatan merah itu ditemukan pada evaluasi gubernur tentang RAPBD 2014 yang dibahas banggar di Solo pekan lalu. Dalam evaluasinya, gubernur menagih keseriusan pemkab untuk menagih tunggakan yang hingga kini masih di tangan mantan wakil rakyat maupun sejumlah anggota dewan yang saat ini masih aktif. ‘’Karena uang itu aset pemda, apa pun alasannya duit itu harus dikembalikan,’’ tegasnya.

Suara Media Nasional

Karisidenan Madiun

Dari 17 anggota DPRD yang masih aktif, tinggal tiga orang yang belum melunasi. Sumber internal di dewan yang minta namanya tidak dikorankan menyebut, ketiganya selama ini terkesan cuek dengan tunggakan tunjangan yang dicairkan pada Desember 2006 tersebut. ‘’Yang jelas, ada tiga anggota yang belum lunas,’’ terang sumber itu. Supeno, anggota banggar yang juga ketua komisi III DPRD, tidak menampik jika beberapa sejawatnya masih memiliki tunggakan pelunasan TKI. Hanya, dia menilai fakta tersebut mencerminkan kinerja tim tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) yang diketuai sekda kurang maksimal. ‘’Kalau performanya maksimal kan dapat ditransfer ke bank yang ditunjuk bagi anggota dewan yang kini tidak menjabat, dan dibayarkan ke sekwan bagi anggota aktif,’’ paparnya. Ketua komisi yang membidangi ekonomi dan aset ini mendesak tim TPTGR lebih getol melakukan penagihan. ‘’Dan tidak hanya TKI yang belum lunas, ada juga KCD dan lainnya,’’ paparnya sambil berharap rekannya yang masih memiliki tunggakan TKI segera melunasi-

nya agar Ngawi mendapat predikat WTP. Diberitakan sebelumnya, pasca diterbitkannya PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, wakil rakyat yang sebelumnya mendapat tunjangan senilai Rp 63 juta per orang harus mengembalikan duit tersebut ke kasda. Dari 17 anggota dewan aktif yang memiliki tanggungan, tiga di antaranya belum lunas. Sedangkan anggota DPRD periode 20042009 yang kini tidak lagi ngantor di gedung dewan, banyak yang belum melunasi.(sy)

Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

Penjudi Toto Gelap Gugat Kapolres Magetan

MAGETAN, SMN - Hasil penangkapan oleh polisi yakni dua tersangka judi togel, diuji keabsahannya saat sidang di Pengadilan Negeri Magetan, beberpa waktu lalu (16/12). Tersangka Suratman, 29 dan Dani Firmansah, 25, keduanya warga Desa Buluharjo, Plaosan, menilai penangkapannya, pada 13 November silam, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. “karena Tidak ditemukan barang bukti yang otentick, terkesan asal tangkap”, tegas Pudji Santoso, kuasa hukum Suratman dan Dani Firmansyah. Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Warsito itu, Pudji Santoso sengaja mempraperadilankan Kapolres Magetan Riky Haznul. Pemohon bersikukuh jika proses penangkapannya tidak sah, maka penyidikan juga cacat hukum dengan sendirinya. Bahkan, pemohon menuding penangkapan direkayasa sedemikian rupa. “Polisi mempersoalkan uang Rp 25.000 yang berada di tangan tersangka. yaitu Pecahan uang kertas sepuluh ribuan dan lima ribuan ini diyakini oleh penyidik hasil penjualan kupon togel. Padahal, uang itu diberikan orang tak dikenal sebelum penangkapan berlaku”, tegas Pudji Santoso. Advokat itu mengklaim kedua kleinnya sudah lama tidak berjualan kupon togel. Tindakan polisi yang melakukan penangkapan tidak hanya merugikan dua tersangka. termasuk Keluarganyapun juga mendapat aib.. Pudji Santoso juga menyayangkan penangkapan dilakukan di depan istri dan anak kliennya diwarnai tindakan borgol tangan “Petugas dengan kasar menggelandang ke mobil, sampai sekarang keluarga pemohon masih trauma”, urainya. Pudji Santoso menuntut dua kliennya dibebaskan dari segala tuntutan hukum lantaran penangkapan yang dilakukan tidak sah. Pihaknya berharap kejadian serupa tidak menimpa warga yang lain. “Kasihan kalau masyarakat yang menjadi korban”, jelasnya. Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Wasno yang kemarin menjadi kuasa termohon masih enggan membeber gugatan ke institusinya itu. Pihaknya akan menyampaikan jawaban atas keberatan yang diajujan pemohon praperadilan. Saat dicegat wartawan usai persidangan, Wasno buru-buru masuk mobil. Sidang perdana praperadilan kemarin berlangsung singkat kendati ruangan dipenuhi keluarga pemohon. Mereka penasaran melihat jalannya persidangan yang digelar di ruang sidang utama itu. Sesekali pengunjung berteriak saat materi permohonan yang dibacakan menyudutkan polisi. “Saya tidak terima dengan ketidakadilan ini”, ujar Ary Widarti, istri Suratman. (her)

“Ini keputusan final pihak PT KAI. Bagi yang tidak sanggup atau tenaganya tidak mampu, bisa digantikan oleh anak atau saudaranya”, kata Senior Manager Keamanan, Sumarna, dalam pertemuan dengan pedagang asongan, Kamis (19/ 12/2013). Namun pihak pedagang asongan menolak mentah-mentah tawaran dari pihak PT KAI. Alasannya, solusi yang ditawarkan pihak PT KAI, hanya solusi sesaat. “Itu solusi sesaat. Kami menolak semua itu. Begini saja, kalau kami tetap tidak boleh berjualan di sta-siun, kami tawarkan solusi seper-ti yang di-amanatkan Walikota. Jadikan kami pen-jual jasa se-bagai pengantar makanan dari kantin stasiun ke kereta. Saya tidak mau bertele-tele. Tinggal iya atau tidak. Kalau solusi kami tidak diterima, saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Kami sudah 11 hari tidak berjualan. Hari ini harus ada keputusan”, kata Ketua Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun, Hadi Suloso. Karena situasi makin panas, Senior Manager Keamanan, Sumarna dengan ditemani Kapolsek Manguharjo, Agus Suharyono, meminta waktu keluar untuk menelpon Kepala Daop VII Madiun, Agus Nu-

groho, yang berada di Kantor Pusat PT KAI di Bandung dalam rangka rapat koordinasi persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru. Setelah sekitar 15 menit, mereka masuk kembali ke ruang pertemuan. “Pak Kadaop saya telepon tidak diangkat. Tapi beliau sms, yang intinya, bapak-bapak akan ditemui oleh beliau besuk Jumat pukul 09.00 Wib”, kata Sumarna kepada para pengasong. Merasa dipingpong, Hadi Suloso mengajak seluruh anggota pengasong yang ikut dalam pertemuan, untuk keluar ruangan dan memilih bergabung dengan rekan-rekannya. “Kami sudah muak dengan semua itu. Beberapa kali dijanjikan bisa bertemu. Tapi selalu didelegasikan kepada orang lain. Ujung-ujungnya tetap tidak ada sulusi”, kata Hadi Suloso sambil menuju keluar. Tak puas dengan hasil pertemuan, mereka kemudian masuk stasiun melalui barat. Lagi-lagi, mereka dihadang oleh puluhan Polsuska yang dibackup Marinir. Seperti ketika akan masuk kantor Daop VII, disini juga nyaris bentrok. Namun pada akhirnya Polsuska memilih mengalah ketika para pengasong mencegat Kereta Api Logawa untuk menjajakan dagangannya dari luar jendela kereta. (sy)

Kondisi Samuel Christian Sona Besa yang tak berdaya

Bapak Cekoki Anak Tirinya dengan Air Keras MAGETAN, SMN - Iblis sedang merasuki otak Hariyanto, 29, hingga tega menyiram/mencekoki anak tirinya yang baru berusia 6 tahun dengan air keras bercampur bubuk kopi. Akibat perbuatan kejam oleh orang tua tirinya, Samuel Christian Sona Besa sempat tak sadarkan diri dengan luka melepuh di bibir, sebagian wajah, leher, serta punggunnya. Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di Desa Patihan Kecamatan Karangrejo, Magetan, itu harus menjalani perawatan intensif di RSUD dr Sayidiman. Informasi yang berhasil dihimpun wartawan, perbuatan biadab Hariyanto berawal pada tgl (11/12) sekitar pukul 04.30 bertengkar dengan Ismiyatun, 36, istrinya. Samuel yang tidur di kamar sebelah akhirnya terbangun dan menangis. Tangisan bocah laki-laki itu langsung membuat Hariyanto geram lalu ia mengambil botol bekas wadah minuman suplemen yang sudah ganti isi air keras campur bubuk kopi. Sambil mencekik anak tirinya itu, Hariyanto memaksa memasukkan cairan dari botol ke mulut anak tirinya. Samuel sempat berontak dengan memuntahkan isi mulutnya karena bau menyengat dan rasa panas. Mendapati korban kesakitan, pelaku melepaskan cekikan. Haryanto dengan bengis hanya memandangi anak tirinya yang sekarat di lantai kamar. “Saya tidak kuat mencegah”, ungkap Ismiyatun. Ismiyatun bersama Winih, 61, ibunya, segera membawa Samuel berobat ke Puskesmas Karangrejo. Korban langsung dirujuk ke RSUD dr Sayidiman karena luka bakarnya dinilai sangat serius. Samuel sempat menjalani perawatan intensif selama tiga jam di UGD. “Kami langsung mengambil tindakan karena kondisi pasien yang sudah kritis. Pasien atas nama Samuel sekarang menjalani perawatan di ruang Irna VI”, terang Catur Widayat, dokter bedah di RSUD dr Sayidiman. Menurut Catur, pasien anak dengan luka bakar itu sedang menjalani masa pemulihan medik. Namun, dia masih ragu apakah luka bakar serius di bagian mulut dan dada dapat pulih seperti sedia kala atau tidak. “karena Luka bakar yang diderita cukup serius”, jelasnya sembari memastikan jenis cairan yang sempat masuk ke mulut dan mengenai bagian tubuh korban lainnya mengandung zat berbahaya dengan daya pembakar. Samuel kemarin tergolek di ruang Irna VI dengan wajah tertutup perban. Dia ditunggui Winih, neneknya. Winih sempat membenarkan kehidupan rumah tangga Ismiyatun dan Hariyanto kerap diwarnai cekcok. Pihak suami sering memarahi istrinya tanpa sebab yang jelas. Bahkan, pertengkaran yang terjadi kadang diakhiri dengan kekerasan fisik. “Anak saya sering dipukul. Sekarang malah cucu saya yang disakiti”, ujar winih. Hariyanto menghindari Amukan Massa, dia Sembunyi di Kandang Ayam. Sempat jadi buron dalam hitungan jam, pelarian Hariyanto akhirnya terhenti. Polisi menemukan pelaku KDRT itu sembunyi di kandang ayam lantaran takut menjadi sasaran amuk massa. Warga Desa Patihan Kecamatan Karangrejo, Magetan, yang marah sempat memburu Hariyanto. “Tersangka masih menjalani pemeriksaan”, terang Kapolsek Karangrejo AKP Tirto Amarto kepada awak media, (11/12). Penyidik unit reskrim terus mendalami alasan Hariyanto mencekoki anak tirinya dengan air keras. Pengakuan sementara, tersangka merasa kesal lantaran Samuel Christian Sona Besa menangis menjerit-jerit. Hariyanto tak sadar jika bocah berusia enam tahun itu kaget hingga terjaga karena orang tuanya bertengkar hebat. “Terkait air keras menurut pengakuan tersangka berasal dari temannya. Kami masih mengembangkan pemeriksaan”, ungkap Tirto. Polisi sengaja menyita botol yang dipakai wadah air keras, serta pakaian yang dipakai tersangka dan korban saat kejadian. Pun, jenis air keras sedianya akan diuji di laboratorium. Penyidik menjeratkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Hariyanto. “Proses penyidikan diambil alih unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) karena korban masih berumur enam tahun”, tegas Tirto. Selama menjalani pemeriksaan di unit PPA, Hariyanto berlagak gila. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik kerap dibalas dengan senyuman. Penyidik harus menggunakan trik khusus untuk mengorek keterangan dari mulut tersangka. “Nanti akan ngaku sendiri kalau sudah menyesali perbuatannya”, ungkap salah seorang penyidik. (heri)


Suara Media Nasional REOG PONOROGO

Kapolres Ponorogo memakaikan rompi kepada ketua Pokdar Kamtibmas secara simbolik

PONOROGO, SMN - Pokdar Kamtibmas Adalah kepanjangan dari Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang mana mayarakat dengan kesadarannya dalam menjaga keamanan dan keter-

tiban lingkungannya sendiri agar selalu aman dan kondusif, tentunya hal tersebut tidak lepas dari Kepolisian. Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan, Sik Msi pada hari kamis mengukuhkan Pokdar Kamtibmas yang

PONOROGO

7 Kapolres Ponorogo Kukuhkan Pokdar Kamtibmas di Kecamatan Bungkal

Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

ke 10 di wilayah sektor kecamatan Bungkal yang diketuai oleh Basuni dari 21 kecamatan yang dikukuhkan kemarin 12/12 , acara giat tersebut berlangsung dengan khidmat yang dihadiri oleh Muspika, Pejabat Polres, dan segenap anggota Pokdar Kamtibmas. Adapun tata cara yang berlangsung yaitu persiapan pasukan Pokdar Kamtibmas kemudian dilakukan pemakaian rompi yang dilaksanakan oleh Kapolres Ponorogo. Lebih lanjut Kapolres Ponorogo menjelaskan, Citra Bhayangkara atau Pokdar Kamtibmas ini sudah tidak diragukan lagi, karena hal tersebut terbentuk dilandasi oleh undang-undang sehingga memiliki legalitas yang kuat, dalam hal ini kami sebagai Pembina

akan menurunkan dan melibatkan Binmas, kami juga bersineginergi dengan pemerintahan dan TNI sehingga dapat terjaga situasi yang aman tentram dan kondusif di wilayah masingmasing, masih kata Iwan, Citra Bhayangkara mempunyai fungsi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan peristiwa-peristiwa kejahatan dan kriminalitas karena pada dasarnya masyarakat tidak ingin menjadi korban dari suatu kejadian”, pungkas Iwan. Sementara itu masih ditempat yang sama, camat wilayah kecamatan Bungkal Tony Sumarsono S.Sos. M.Si mengungkapkan, “Saya mewakili masyarakat Bungkal berterima kasih kepada Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi dan Kapol-

REPORTASE

Kapolres Ponorogo foto bersama camat Bungkal dan anggota Pokdar Kamtibmas

sek Bungkal AKP Supardi yang mana mau peduli sekali dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Bungkal

pada khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya, dan saya akan berusaha membantu Kepolisian untuk

menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Bungkal semampu saya,” ungkap Tony. (wied)

Kapolres Ponorogo Tanamkan Jiwa Disiplin Berlalulintas Sejak Dini Kapolres Ponorogo sedang memasangkan kancing helm kepada pengendara yang lewat terutama anak kecil.

PONOROGO, SMN - Keselamatan adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh semua manusia, terutama di jalalan raya, oleh karena itu agar selamat dan mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya maka harus ditanamkan jiwa disiplin berlalulintas sejak dini. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan Sik Msi bersama dengan Kasat Lantas Ponorogo AKP Imara

Utama SIK SH MH dengan membagikan helm kepada setiap pengendara kendaraan bermotor dan tak luput juga anak kecil yang dibonceng yang lewat di pos pasar legi dalam rangka giat Operasi Zebra Semeru 2013 pada hari rabo 11/12 kemarin. Lebih lanjut Kapolres Ponorogo menjelaskan, tujuan kami untuk membagikan helm ini yaitu untuk menanamkan jiwa disiplin berlalulintas dalam berkendara terutama pada anak

yang masih kecil, karena kalau anak yang masih kecil itu mudah untuk diberikan pengarahan dan kedisiplinan dan dia selalu mudah ingat, sehingga dia bisa mengingatkan kepada orang tua mereka untuk berdisiplin berlalulintas, masih kata Iwan, misalnya saja orang tua pakai helm sedangkan anaknya tidak sehingga dengan demikian si anak bisa mengingatkan pada orang tuanya,” bapak atau ibu masak aku

gak pakai helm, emang adik gak boleh selamat ya? Sehingga secara otomatis orang tua merasa tergugah hatinya untuk berdisiplin dengan memakaikan anaknya helm, dengan demikian jiwa disiplin berlalulintas anak bisa terbawa sampai dewasa, jelas Iwan. Sementara itu masih ditempat yang sama, Kasat Lantas Ponorogo AKP Imara Utama Sik SH MH menghimbau dan menegaskan kepada

masayarakat, “Marilah kita tingkatkan disiplin berlalulintas sejak dini demi menjaga keselamatan diri sendiri dan jiwa orang lain,” tegas Imara. Imara juga menambahakan, oleh karena itu, dalam berlalulintas marilah kita jaga ketertiban jangan pernah melanggar rambu-rambu yang telah terpasang, karena dengan demikian kita akan selamat sampai tujuan, pugkas Imara. (Wied)

Kinerja Usaha Agribis di Madiun Meningkat, LKM Perlu Perbaikan MADIUN, SMN - Hasil Evaluasi terhadap program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), menunjukan kinerja yang baik. Namun ada beberapa Lembaga keuangan mikro (LKM) yang perlu mendapat perhatian serius. Evaluasi itu dilakukan di Pendopo Kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP), Jalan Raya Madiun-Ponorogo Madiun, Jawa Timur, Rabu (18/12). Ikut pula dalam acara ini, seluruh pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Lembaga Keuangan Mikro, se-Kabupaten Madiun. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo, secara grobal, kinerja pertanian di wilayah Kabupaten Madiun, cukup bagus dan produksi komoditas juga naik, terutama padi dan gula. “Secara umum, produksi komoditas pertanian naik. Produksi daging juga cukup bagus,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, Edi Bintardjo. Menurut Edi,

Tani di sawah

keberhasilan tersebut karena peran aktif Gapoktan, PUAP dan LKM. Dalam kesempatan itu, Kabid Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, Estu Dwi Waluyani, mengatakan, hampir semua desa di 15 Kecamatan kinerja LKMnya rata-rata sehat. Hanya ada beberapa desa yang kurang sehat. Diantaranya Desa Wonoayu, Banjarejo, Simo dan Tileng.

“Secara umum sehat. Hanya ada beberapa desa yang kurang sehat. Bahkan tidak berkembang sama sekali”, terang Kabid Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, Estu Dwi Waluyani. Estu Dwi menambahkan, Pihaknya meminta agar pengurus LKM lebih aktif dan tidak hanya berperan sebagai karyawan namun juga berperan sebagai pelaku bisnis.(sy)


SEPUTAR DAERAH

8 Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat Masih Wacana SIDOARJO, SMN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2010 silam, memiliki cita-cita untuk dapat membangun jalur lingkar luar barat, sebagai jalur penghubung kawasan Porong (selatan) hingga Kawasan Krian (Utara). Namun hingga memasuki akhir tahun 2013 ini, cita-cita yang tertuang daKepala Dinas PU Bina Marga Kab. lam memori serah terima Sidoarjo, Ir Sigit Setiawan jabatan Bupati Win kepada Bupati Saiful Ilah pada tahun 2010 tersebut, masih belum bisa direalisasikan karena berbagai hal. Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Ir Sigit Setiawan, persoalan yang menjadi sandungan dari mimpi jalan lingkar luar barat itu, adalah ketersediaan ruang terbuka hijau di Sidoarjo yang akan semakin habis, jika rencana pembangunan jalan itu tetap dipaksakan. ”Banyak sekali ruang terbuka hijau yang akan dikorbankan jika pembangunan jalan lingkar luar barat ini dikerjakan. Untuk itu kita masih melakukan kajian bagaimana mencari solusinya,” ujar Sigit, Rabu (18/12/2013). Sebenarnya Pemkab Sidoarjo sendiri sudah pernah mengawali rencana pembangunan jalur ini, dengan mengundang pengurus DPD REI Jawa Timur dan REI Sidoarjo, untuk mencari terobosan. Namun tetap saja, kendala tata ruang yang ada, tidak memungkinkan untuk mewujudkan pembangunan itu. “Awalnya dengan menggandeng REI, maka jalur ini bisa bertahap dibangun seiring pembangunan perumahan di Sidoarjo. Namun ya tetap tidak bisa karena RT RW nya tidak mendukung hal itu,” ulas Sigit lagi. Untuk kembali bisa mewujudkan mimpi pembangunan jalur lingkar luar barat itu, Sigit menegaskan baru bisa diketahui dari evaluasi program empat tahunan tata ruang yang ada. “Kalau memang ada peluang untuk membangun setelah evaluasi itu, maka cita-cita jalur lingkar luar barat itu akan bisa diwujudkan,” tutup Sigit. Dari data yang ada, pembangunan jalan lingkar luar barat ini direncanakan sepanjang 17 km mulai dari jalur Kenongo Porong, hingga perempatan phok phan Krian. Harapannya dengan pembangunan jalan ini, pengendara dari selatan yang akan menuju Surabaya, akan bisa lebih cepat karena terhindar dari kemacetan yang mungkin terjadi di tengah kota. (Met)

Bupati Irsyad Yusuf Lantik 238 Kades

Arisin Pimpin Tempuran PASURUAN, SMN - Sebanyak 238 orang kepala desa terpilih dari 242 desa yang menyelenggarakan pilkades dilantik secara resmi di pendopo Ngawiji Ngesti Wenganing Gusti, senin(2/12), kemarin. Sebanyak 238 kades tersebut merupakan kepala desa yang pelaksanaan pemilihan kepala desa(pilkades)-nya di gelar dalam bulan oktober yang terbagi 3 tahab. Sementara 3 kades yang belum dilantik yakni Manikrejo dan Karangpandan kecamatan Rejoso. Serta kades Ngadiwono kecamatan Tosari, serta kades Karang Asem yang mengundurka diri karena alasan tidak mampu. Dari sekian ratus kades yang dilantik itu satu diantaranya kades Tempuran kecamatan Pasrepan, Arisin. Setelah memenangkan pilkades 27 0ktober lalu dengan rivalnya yang dua-duanya wanita tersebut Arisin menang mutlak. Ditemui suesai pelantikan di Pendopo, bapak 2 anak tersebut dengan bangga mengucap syukur. “Alhamdulillah saya sudah resmi menjabat sebagai kepala desa Tempuran”, ucap Arisin yang didampingi istrinya. Arisin yang merupakan asli putra

Tempuran itu mengataka bahwa setelah resmi dilantik ini dirinya akan melakukan pembenahan atau penataan internal di jajaran perangkat desa serta kepala dusun(Kasun) yang ada di Tempuran. Dimana selama ini jajaran pemerintahan desa baik kepala desa dengan perangkat atau kasun serta warga yang ada di Tempuran dirasa oleh banyak pihak terutama warga Tempuran sendiri kurang harmonis. “Bahkan condong ke salah satu kelompok saja bukan kepada kepentingan bersama atau masyarakat Tempuran khususnya”, terang Arisin yang akan merubah pola atau sistem yang tidak berpihak pada masyarakat itu. Terlebih, lanjut Arisin dengan adanya program yang seharusnya untuk masyarakat dinilai oleh warga Tempuran tidak tepat sasaran. Oleh karenanya dengan terpilihnya Arisin ini, warga desa yang berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan Tutur ini bisa membawa perubahan yang positif serta berpihak pada masyarakat bukan pada kelompok tertentu. Kritik serta saran, Arisin mengharapkan masukan dari semua pihak. Karena tanpa masukan dari masyara-

Wakapolresta Denpasar, Gusti Kade Budi Hariarsana

SIDOARJO, SMN - Kondisi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo sudah tidak mampu menampung arsip yang terus bertambah setiap tahunnya. Untuk menyimpan arsip itu, BPN Sidoarjo bahkan sudah menyewa rumah sejak setahun lalu. Kepala BPN Sidoarjo Ida Aniyati mengatakan Setiap hari, arsip kami bertambah rata-rata satu meter kubik. Sejak setahun lalu, kami sudah menyewa rumah untuk menampung arsip karena ruang arsip sudah tidak muat. Masih menurut Kepala BPN Sidoarjo Ida Aniyati, kondisi kantor BPN Sidoarjo saat ini bahkan bisa disebut ‘lampu merah’. Menurut dia, berdasarkan kajian Dinas PU Cipta Karya pada tahun 2011 lalu, dengan bobot pekerjaan yang ada, BPN Sidoarjo idealnya memiliki kantor di atas lahan seluas 9.000 m2. Namun saat ini kantor menempati lahan seluas 1.900 meter persegi. Sementara itu, Sekretaris Komisi AAdhi Samsetyo meminta pemkab Sidoarjo untuk merenovasi kantor BPN Sidoarjo. Sebab rencana relokasi kantor itu gagal karena pemkab kesulitan mencari lahan. Padahal relokasi sudah dianggarkan dana Rp 3 miliar pada APBD 2013 lalu “Jika tidak bisa direlokasi ya direvonasi kantor yang ada,” katanya. BPN Sidoarjo pun menyambut positif usulan Komisi A itu. Apalagi ada wacana membangun gedung berlantai tiga. Ia berharap kondisi kantor BPN Sidoarjo juga menjadi perhatian pemkab Sidoarjo. Sebab pihaknya juga berkontribusi pendapatan daerah lewat Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang jumlanya mencapai puluhan miliar tiap tahun. (Met)

kat saya tidak akan bisa berbuat apaapa, lanjut Arisin saat ditemui SMN di Pendopo kabupaten Pasuruan. Hal senada juga disampaikan oleh Marsudi selaku warga Tempuran, dirinya mewakili masyarakat Tempuran menginginkan adanya perubahan. Masyarakat sekarang sudah tidak lagi gampang dibodohi, sehingga mana yang baik dan mana yang kurang baik masyarakat bisa menilai. “Dengan terpilihnya pak Arisin ini semoga bisa benar-benar membawa amanat serta aspirasi warga Tempuran, karena menginginkan perubahan disegala bidang”, ucap Marsudi tokoh masyarakat Tempuran. Kades Arisin menambahkan, selain akan membenahi internal pemerintahan desa yang di pimpinnya, dengan dukungan semua pihak dirinya mengupayakan pembangunan infrastruktur yang selama ini memang tertinggal. “Terutama jalan desa di beberapa lingkungan dusun yang bertahun-tahun belum ada rehabilitasi atau pembenahan baik dari dinas terkait ataupun program yang selama ini belum terealisasi di Tempuran. Semuanya demi peningkatan perekono-

Arisin beserta istri dan keluarganya seusai dilantik di Pendopo Kabupaten

mian masyarakat Tempuran”, tegas Arisin sembari menyampaikan bahwa desa Tempuran merupakan desa penghasil buah-buahan baik Durian berkualitas super dengan beberapa varian, penghasil Mangga, Pete, Salak bahkan juga ada dusun yang menghasilkan Manggis serta beberapa produk perkebunan yang siap bersaing. Sementara itu, belum dilantiknya ke-4 kepala desa itu menurut Sunyono, kepala Dinas Kominfo kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa-nya digelar setelah tanggal 27 0ktober. “Sehingga pelantikannya tidak bisa dibarengkan dengan pilkades yang

digelar sebelum tanggal 27 Oktober”, terang Kepala Dinas komunikasi Dan Informasi (Kominfo) yang pernah menjabat Kepala Bappemas ini pada wartawan. Dalam sambutannya Bupati Irsyad Yusuf berharap proses demokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. “ Saya berharap proses demokrasi yang diawali dari tingkat desa bisa berjalan dengan baik dan mereka (kades) yang sudah dilantik bisa langsung bertugas dan mendapatkan pengarahan atau pembinaan melalui camat masing masing”, tegas Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dalam sambutannya saat pelantikan Kepala desa di Pendopo. (Wan)

1329 Personil Polresta Denpasar Amankan 91 Gereja pada Perayaan Natal

BPN Sidoarjo Sewa Rumah, Demi Nyimpan Arsip

Kepala kantor BPN Sidoarjo saat hearing

Suara Media Nasional Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

DENPASAR, SMN - Polresta Denpasar akan mengamankan 91 gereja yang masuk wilayah hukum Polresta Denpasar. Untuk pengamanannya dilibatkan sekitar 1329 personil. “Gereja yang ada di wilayah hukum Polresta Denpasar sekitar 91 gereja. Nah, dalam melakukan pengamanan gereja yang menyelenggarakan perayaan Natal nantinya, kita akan libatkan sekitar 1329 personil,” kata Wakapolresta Denpasar, AKBP Gusti Kade Budi Hariarsana, Denpasar, Kamis (19/12). Sistem pengamanan yang dilakukan dengan mem-ploting anggota-

nya beragam sesuai dengan tingkat kerawanan di setiap gereja. Disamping itu, Polresta Denpasar juga membentuk Pos Pelayanan terpadu, Pos Pengamanan dan mengintensifkan patroli anggotanya. Bagi gereja yang dinilai kerawananannya tinggi akan dilakukan penjagaan ketat, disamping ditempatkan personil yang lebih banyak, juga ditempatkan mobil gegana serta pintu X-Ray untuk pemeriksaan orang dan barang yang akan masuk ke gereja. “Kita akan memploting anggota sesuai tingkat kerawanan masingmasing gereja akan dibuatkan pola tersendiri. Kita juga bentuk pos

pelayanan terpadu, pos pengamanan, juga kita akan tingkatkan patroli bagi anggota kita,” tambanhya. Dari 91 gereja yang masuk wilayah hukum Polresta Denpasar, terdapat sembilan gereja besar yang menjadi perhatian lebih. Dari sembilan gereja tersebut diantaranya Gereja Lembah Pujian, Gereja Kristen Protestan Bali, Santo Petrus, Gereja Gembala yang baik, Eklesia, Fransiskus Saverius, Maranatha, Katedral, dan Puja Mandala. Untuk kerawanannya beragan, dari mulai kemacetan disekitar gereja dan aksi pencurian kendaraan jemaah yang ditinggal beribadah. (wir)


LINTAS NUSANTARA

Suara Media Nasional Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

Akibat Sungai Kahayan Meluap Jalur Lalu Lintas Terganggu

Luapan air sungai hingga ke jalan

GUNUNG MAS, SMN Selasa tanggal 10 Desember 2013 di Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, arus Lalu Lintas teganggu, adapun penyebab terganggunya alur lalu lintas tersebut Adalah Banjir yang diakibatkan oleh Meluapnya Sungai Kahayan. Banjir merupakan Kehendak Alam, siapapun orangnya tak akan mungkin bias menolaknya. Karna sangatlah mustahil bila banjir dating di musim kemarau, maka begitu juga sebaliknya, Nggak mungkin kabut asap di musim hujan, gitulah pepatah orang tua dulu. Dengan datangnya banjir ini Warga Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas menawarkan Jasa Kepada para pengendara Sepeda Motor yang melintas diarea yang terendam banjir. Toni, salah seorang Warga Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas mengatakan kepada SMN, “ Saya dan teman-teman mulai dari jam 07 tadi pagi sudah berada disini dengan feri darurat kami atau Jukung (perahu), kami menawarkan jasa Kepada para pengendara sepeda motor agar bias menyebrangkan motornya disini, Kalo mobil masih bisa melintas dalamnya kira-kira sekitar 80cm, kata Toni. Toni lagi menambahkan “ Tadi pagi ada seorang pengendara motor yang menerobos banjir ternyata yang dia dapat, motornya mogok’ kata Toni, Padahal kami tidak menargetkatkan kepada pengendara terserah mereka ngasih kami, ada yang ngasih Rp 5000, ada yang ngasih Rp 10. 000 dan ada juga yang Cuma ngasih kami ucapan Terima Kasih. Kami tidak keberatan yang penting kami bias membantu’. Kata Toni Kepada SMN.

Rinto warga Desa Tumbang Danau yang juga meri mengatakan “ Banjir seperti ini jarang terjadi dalam dua tahun ini baru kali ini terjadi bajir di jalan ini. Desa kami Tumbang Danau tidak terkena banjir Cuma ada sedikit di bagian hilir Desa aja’ Kata Rinto. “ Jalan lintas yang terkena banjir bukan hanya di Desa kami masih banyak tempat lain yang terkena

banjir juga, disini namanya sungai Lukan, seandainya timbunan jalan ini sesuai atau sama dengan Jembatan itu maka tidak akan terkena banjir, sama halnya dengan tempattempat lain seperti: Sungai Kulat, sungai Halukan dan masih banyak sih yang lain, itu semua karna timbunan jalannya masih kurang tinggi, kata Rinto. “ Dan Kami berharap Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bias memperhatikan jalan kami ini supaya biar datang banjir tidak menghambat perjalanan kata Rinto menambahkan. Mundi salah seorang pengendara motor mengatakan “ saya sangat berterima kasih kepada Warga Desa Tumbang Danau yang mana telah siap dan siaga membantu para pengendara melewati tempat yang tergenang banjir, Walaupun disini banjirnya nggak lama tapi cukup menghambat perjalanan, untung ada feri darurat yang siapkan warga”, katanya kepada SMN. (untung)

9

Tercemarnya Wisata Alam Air Terjun Batu Mahasur Kuala Kurun

Air Terjun Batu Mahasur

GUNUNG MAS, SMN - Air Terjun Merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Kabupaten Gunung Mas, dan Kalimantan Tengah pada Umumnya tapi sangat disayangkan keadaannya sekarang sudah tercemar akibat aktifitas salah satu Perusahaan perkebunan sawit. Wisata Alam Air terjun Batu Mahasur, tempat masyarakat berlibur hal ini terbukti bila hari

libur masyarakat banyak yang datang kesitu sangat disayangkan keadaannya tidak seperti dulu lagi. Manto salah seorang siswa SMA 1 Kurun saya sangat menyesal melihal keadaam Air terjun kita air nya keruh, padahal dulu waktu saya lagi duduk di bangku SMP kami bersama temanteman bila setelah pembagian rapor kami rame-rame mandi di air terjun

apalagi bila habis hujan wih airnya dalam dan kami rame-rame terjun mengikuti air dari atas, air nya bagus, jernih gak seperti sekarang. kalo sekarang airnya keruh hampir sama keruhnya dengan air sungai kahayan. Batu dan pasir dulunya kelihatan saja oleh jernihnya air, kalo sekarang kita berenang ja takut terkena batu karana tidak kelihatan lagi, terang Manto kepada SMN. Salah seorang warga kurun rt 1 yang namanya tidak mau dimuat dia mengatakan Saya sangat prihatin melihat keadaan sekarang, entah kepada siapa kita mesti mengadu kelihatannya masyarakat miskin semakin ditindas dan masyarakat yang kaya malah semakin kaya. Bukan cuma Wisata air Terjun yang mengalami keadaan begitu malah ada salah satu yang tidak kalah juga menariknya Yaitu Rombak Pondan yang terletak di hulu sungai Pasien kira-kira kilometer 12 jalan Kurun Tewah, itu sangat memprihatin kan lagi padahal kalo dikelola itu sangat

bagus, Keadaannya sekerang sudah ditimbun oleh kayu-kayu tebangan Lahan Masyarakat dan kenapa Masyarakat situ sampai tidak bisa mempertahankannya, malah kabarnya sekarang lahan itu mau dijual untuk Perusahan Sawit PT. BMB, habis itu nanti ditimbun kita cuma punya ceritanya saja, kita tau lagi tempatnya Yang namanya Rombak Pondan. Padahal itu tempat Wisata yang sangat bagus dan tempatnya tidak jauh dari pinggir jalan paling satu kilo meter, dan dari Ibu Kota Kabupaten Kuala Kurun Cuma 12 kilo meter saja. Sungguh sangat disayangkan bila Rombak Pondan Ciptaan Alam itu sampai tinggal Cerita. Anto salah seorang warga kurun juga mengatakan kami warga kurun bagian hulu ni kebanyakan mengonsumsi air dari air terjun ini entah gimana nanti bila aktifitas Perusahan itu sudah aktif, seperti pemupukan atau merondap bila hujan pasti airnya mengalir ke jalur sungai itu. (untung)

LSM “ANTANG PASING” KALTENG

Menduga Adanya Perambahan Hutan yang Dilakukan Oleh PT. KHL dan PT. KAP

Amat-Jarot. I. Rampai GUNUNG MAS, SMN Hartalib. T.M. Saleh danAmatjarot. I. Rampai, LSM, Lembaga Pemantau dan Informasi Kebijakan Publik (LPIKP) “Antang Pasing” Kalimantan Tengah, menuturkan, bahwa adanya dugaan kerjasama perambahan hutan yang dilakukan oleh PT. Kahayan Hutan Lestari (PT. KHL) dan PT. Kahayan Agro Plantations (PT. KAP). Hartalib. T.M. Saleh dan Amatjarot.I.Rampai,mengatakan, kami telah melakukan investigasi lapangan (7/9) di Desa Batu Tangkui, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (lokasi Perusahaan Berope-

Hartalib. T.M. Saleh

rasi), telah menemukan adanya indikasi pelanggaran ekploitasi hutan yang dilakukan oleh PT. KHL, dengan tidak mengikuti prosedur peraturan yang berlaku, yakni, (1). Eksploitasi hutan melebihi volume dalam SK IPK yang dijinkan, sedangkan Rincian Target Tebangan dalam IPK yang diijinkan: volume = 57.679,94 M3 dan fakta di lapangan terdapat ± 200.000 M3 kayu dari berbagai jenis yang sudah ditebang (2). Adanya operasional 5 buah Shawmill, sebelum adanya izin operasional terbit. Sementara PBS PT. KAP, (1). Belum Keluar Hak Guna Usaha (HGU), tapi sudah beroperasi, (2). Tidak mengantongi Izin Landasan

Operasional dan Izin Melintas AlatAlat Berat (3). Tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (4). Tidak mengindahkan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 tentang ‘’Pemberhentian Operasioanal Kegiatan’’ yang belum Clear and Clean pada Sektor Pertambangan (Kuasa Pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan), Perkebunan (Pembukaan Lahan), (5). Tidak memperhatikan/melaksanakan kewajiban Perusahaan dalam Perjanjian dengan Menteri

Kehutanan pada lembar Ke-3 dan Point a s/d f dari isi SK Menhut, padahal sudah Ber-Notaris, Isi Perjanjian : (a). Kewajiban tentang Pengurusan HGU, (b). Ketentuan tentang pemanfaatan kayu dan hasil hutan serta larangan membakar, (c). Harus membangun kebun 20% bagi masyarakat sebagai tanggung jawab sosial, (d)) Membangun Menetapkan Wilayah High Concervation Value Forest (HCVF) pada hutan bekas tebangan seluas 1.480 Ha untuk koridor satwa, dan habitat Flora dan Fauna yang

dilindungi dan menjaga areal tersebut, (e). Membangun sistem informasi publik tindakan prefentif sesuai huruf c dan d, (f). Pembuatan Surat Perjanjian dihadapan Notaris terhadap kewajiban dari huruf a s/d f. Lebih lanjut, Hartalib. T. M. Saleh dan Amatjarot. I. Rampai, mengatakan, bahwa PBS PT. KAP dan PT. KHL belum lengkap perijinannya, ’’Kedua perusahaan tersebut diduga, (1). Tidak Mengantongi Izin Landasan Operasional dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (2). Tidak mengindah-

kan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 tentang Pemberhentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear dan Clean pada sektor Pertambangan (Kuasa Pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan), Perkebunan (Pembukaan Lahan) dan Kehutanan, Kata Lembaga Pemantau dan Informasi Kebijakan Publik Provinsi Kalimantan Tengah, LSM LPIKP ’’ANTANG PASING” Kalteng, kepada Suara Media Nasional barubaru ini. (mandau)


RONA-RONA

10

PENGHARGAAN Sambungan dari hal. 12

Perkebunan Kelapa Sawit, PT GAL

PT GAL Dituding Tipu Warga KUALA KAPUAS, SMN - Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Globalindo Agung Lestari (GAL) yang beroperasi di Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah diduga telah menipu lahan milik warga yang diprakarsai oleh Kepala Desa setempat. Sedikitnya ada 13 desa, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang telah membuat Surat Pernyataan Kerjasama (SPK) dengan Koperasi PT GAL. Dimana warga yang menjadi anggota petani plasma wajib menyerahkan sertifikat tanahnya, dengan dalih lahan tersebut akan dijadikan plasma. Namun faktanya, lahan plasma warga yang relokasi atau dialihkan itu tidak jelas. Warga sendiri sebagai pemilik lahan, tidak tahu kemana lahan itu dialihkan. Dalam pasal 2 SPK antara desa dan koperasi global berbunyi, “pihak pertama menyatakan bersedia meminjamkan lahan usaha (LU) milik petani, yang mendaftarkan diri sebagai peserta plasma PT GAL, di masing-masing desa/UPT yang terdapat dalam izin lokasi pihak kedua berserta sertifikatnya. Dan bersedia untuk direlokasi (konsolidasi lahan) guna memenuhi standart dan persyaratan teknis kebun plasma. Makna dari pasal dua ini, tidak lain adalah lahan warga yang kini digarap dan sudah panen buah pasir, bukan lahan plasma. Sebab lahan plasmanya di relokasi, namun tidak jelas kemana relokasinya dilakukan. Sehingga, jika ada warga yang menggugat, maka dengan enteng pihak perusahan akan menjawab, bahwa lahan plasma direlokasi. Dehen, tokoh warga Dadahup mengatakan, sejauh ini warga tidak mengetahui isi dari SPK yang dibuat antara Kades dan PT Global. “Disini jelas terlihat adanya manipulasi. Sementara saat ini warga berharap hasil panen dari lahan miliknya yang digarap sekarang adalah lahan plasma, dan tentu warga mengharapkan hasilnya. Namun faktanya warga hanya bisa gigit jari. Karena hasil panen yang diharapkan tidak pernah ada,” jelas Dehen saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kapuas belum lama ini. Tidak tanggung-tanggung, tegas Dehen, yang bertanda tangan dalam akte SPK tersebut mulai dari kepala desa hingga Bupati, yang notabene memiliki kekatan hokum. Namun demikian, hal ini tidak dapat dibiarkan, karena warga yang jadi korban. Apapun alasannya, lahan warga harus dikembalikan. Bila perlu, penjarakan semua kades yang terlibat dalam hal ini. “Persoalan ini harus segera direspon dan ditindak lajuti. Bila tidak, tentu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bagi mereka yang ikut ambil bagian dalam kasus ini harus diusut tunta”, tegas Dehen. Ditambahkannya, lahan milik warga yang bersertifikat secara hokum tidak dapat direlokasi. Bahasa relokasi merupakan akal-akalan pihak perusahaan dan kades untuk mengelabui warganya. Sementara warga akan terus berharap untuk mendapat bagian dari hasil panen plasma tersebut. (Mandau)

PPIP MACANAN Sambungan dari hal. 1 Untuk masalah yang lainnya yang tahu adalah Kades Macanan. Sedangkan pilihan rabat jalan ini karena kebanyakan jalan yang ada sudah berupa jalan makadam dan karena macanan kondisinya adalah wilayah pegunungan berbatu sehingga dapat menggunakan kearifan lokal yang ada yaitu batu. Dan pilihan rabat jalan ini adalah yang dirasa paling pas. Pengerjaan program PPIP di Macanan ini memang belum selesai. Namun melihat kondisi yang ada di lapangan membuat program ini rawan untuk diselewengkan. Ini bisa dilihat dari RAB yang ada begitu besar nilai atau biaya yang anggarkan. Sedangkan pengerjaan di lapangan standart saja. [rmb]

atas jasa-jasa dan juga memberikan dharma bhaktinya yang besar terhadap negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi daerah yang lain. Selain Gubernur Jawa Timur, penghargaan Satyalancana Wira Karya juga diberikan kepada Bupati Morowali dan Bupati Kulonprogo. Usai acara, Pakde Karwo mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak atas kinerja yang diberikan, sehingga mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. “Allhamdulillah atas kerja keras semua pihak, khususnya masyarakat di perikanan dan kelautan, kami memperoleh penghargaan dari Bapak Wapres Boediono,” ujarnya. Dalam amanatnya, Wapres RI Boediono menginginkan agar konsep blue economy yang diwacanakan perlu dijabarkan lebih lanjut. Tujuannya guna mendorong industri inovatif skala kecil seperti industri perikanan, pariwisata, home industry di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan konsep blue economy diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ia mengingatkan, kepada Dewan Kelautan Indonesia untuk membuat rumusan kebijakan yang komprehensif dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat dan bernilai

ekonomi. Wapres menggarisbawahi bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya terjadi di luar, tapi juga bisa timbul di dalam wilayah kedaulatan sendiri. “Kelemahan-kelemahan di bidang penegakan hukum di dalam wilayah kita adalah sumber potensi ancaman kedaulatan kita yang perlu perhatian dan kewaspadaan kita,” tegasnya. Boediono juga menambahkan pentingnya meningkatkan taraf hidup nelayan dan keluarganya. “Pembangunan pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah bagi anak-anak nelayan, pendirian rumah pintar, pembangunan puskesmas, pembangunan pelabuhan ikan, dan fasilitas penunjang lainnya harus dipadukan dan diarahkan secara jelas pada target komunitas nelayan tertentu, sehingga mampu meningkatkan secara nyata taraf hidup nelayan dan keluarganya,” imbuhnya. Peringatan Hari Nusantara dimeriahkan dengan atraksi parade kapal Sailing Pass dan Terjun Payung dan Tarian Nusantara “Buke Katuvu” yang mengandung makna bahwa laut sebagai sumber kehidupan. Dalam acara tersebut juga diserahkan berupa Pataka Kepanitiaan Hari Nusantara Tahun 2013 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang diserahkan kepada Menteri Riset dan Teknologi sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara tahun 2014.

PAGAR RUJAB Sambungan dari hal. 1 terindikasi tak sesuai gambar/kontrak. Berdasarkan pantauan SMN belum lama ini, indikasi tersebut terlihat pada beberapa struktur bangunan. Seperti sloof, yang seharusnya menggunakan tulangan besi 12 dan beugel besi 8, dipasang besi 10 banci (9mm) dan besi 6. Kemudian, rangka kolom seharusnya menggunakan tulangan besi 12 sebanyak 8 batang, dan beugel besi 8 jarak 15 cm. Dipasang besi 10 banci (9mm) sebanyak 4 batang, dan beugel besi 4 jarak 30 cm. Serta ling balk yang seharusnya menggunakan besi 12 dan beugel besi 4 jarak 15 cm. Dipasang besi 6 banci (5mm) dan besi 4 jarak 25 cm. Nampaknya, proyek itu selama pelaksanaannya tidak pernah di awasi oleh pihak Dinas terkait. Sehingga kontraktor pelaksana dengan seenaknya mengerjakan bangunan tersebut menyimpang dari gambar/kontrak Anehnya, menanggapi itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PU Kabupaten Gunung Mas, Champili,

ST.,MT kepada SMN Kamis, (19/12) mengatakan bahwa yang dibayar mereka adalah pekerjaan sesuai yang terpasang. Menurutnya pekerjaan yang tidak sesuai gambar sudah di addendum, dengan pekerjaan tambah kurang. Dan yang lebih aneh lagi saat diminta SMN menunjukan addendumnya dia tidak bersedia. Pernyataan Champili tersebut selain dianggap tidak mendasar juga dinilai bertentangan dengan UndangUndang RI No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Bahwa kontraktor yang berkerja, mutu dan kuantitasnya, tidak sesuai kontrak adalah cidera janji. Dan proyek yang tidak sesuai kontrak juga dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi. Maka penyedia jasa (kontraktor) wajib mengganti dan memperbaiki pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa (kontraktor), atas biaya sendiri. (Mandau)

Suara Media Nasional Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

Gianyar Tunda Enam Pilkades 2014 GIANYAR, SMN - Selama tahun 2014, enam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Gianyar yang berlangsung saat itu ditunda. Hal ini karena adanya Pemilihan Legislayif dan Pemilihan Presiden. Penundaan Pilkades ini lebih lanjut dapat dilakukan pada tahun 2015. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Gianyar, Ketut Suwastika, Kamis (12/12) kemarin. Penundaan ini sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penundaan itu bertujuan untuk menyukseskan pemilu. Mantan Camat Payangan itu mengatakan, ada enam Pilkades yang ditunda pada tahun tersebut. Di antaranya Perbekel Pejeng Kangin, Perbekel Pejeng Kelod, Perbekel Pejeng Kawan, dan Perbekel Sanding.

Keempat perbekel itu masa akhir jabatannya pada 12 Maret 2014. Sedangkan dua lagi masa akhir jabatan 14 Juli 2014. Di antaranya Perbekel Klusa dan Perbekel Sukawati. Dikatakan, pada bulan Maret adalah masa tahapan kampanye pemilu, sedangkan Juli memasuki masa Pilpres. ‘’Untuk ikut menyukseskan itu maka sesuai Surat Edaran Mendagri, Pilkades terpaksa ditunda,’’ katanya. Sesuai mekanisme peraturan daerah, dengan penundaan pemilihan, maka nantinya akan ditunjuk pejabat perbekel untuk mengisi kekosongan jabatan. Surat Edaran Mendagri soal penundaan Pemilihan Perbekel sudah disampaikan kepada camat-camat. ‘’Rencananya Jumat ini, kami akan mengadakan rapat berkenaan hal itu

Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Hadi Prasetyo mengatakan, penghargaan yang diberikan pemerintah pusat karena melihat Jatim telah mampu memberdayakan potensi sumber daya alam khususnya yang ada di laut. Keberhasilan yang dicapai oleh Jatim telah mampu mewujudkan UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT LPPMHP) Surabaya sebagai pelopor dan percontohan sertifikasi ekspor hasil perikanan secara on-line di Indonesia. “Penerapan sistem Health Certificate (HC, red) on-line ini sebagai suatu kemudahan pelayanan dokumen ekspor hasil perikanan yang sampai saat ini telah diakses secara aktif oleh sekitar 20 perusahaan perikanan dan menghasilkan 60 HC per hari,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menilai Jatim telah berhasil dalam mencanangkan dan melaksanakan program “PESAT” (Pelayanan Sertifikasi Ekspor Hasil Perikanan Satu Tempat). Keberhasilan lain yakni mewujudkan pembebasan retribusi perizinan usaha perikanan tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI) sejak tahun 2010. Ia menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim juga telah dinilai mampu mempercepat proses pengurusan dan pemberian surat kapal (Surat Ukur, Pas Tahunan, Sertifkat Kelaikan dan pengawakan kapal perikanan). Dalam upayanya mengentaskan kemiskinan, khususnya kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Pakde Karwo juga memiliki kepedulian dengan memberikan bantuan sosial berupa paket budidaya perika-

Ilustrasi

dengan camat dan perbekel yang memasuki masa akhir jabatan pada tahun 2014,’’ katanya. Berkenaan Surat Edaran Mendagri tersebut, otomatis Pemilihan Perbekel Kedisan yang saat ini dijabat pejabat perbekel juga ditunda sampai akhir tahun 2014, jelasnya. (wir)

nan, paket alat penangkap ikan, paket pemasaran hasil perikanan dengan memfasilitasi bantuan sosial kepada 4.789 RTSM. Keberhasilan lainnya, Jatim mampu meningkatkan jumlah kelompok usaha perikanan dan kelautan yang merupakan kumpulan dari pelaku utama seperti nelayan, pembudidaya dan pengelola ikan sebanyak 4.803 kelompok. Di Jatim juga terdapat peningkatan produksi perikanan sebesar 1.308.709,70 ton dengan memfasiltasi kegiatan usaha secara intensif, dengan membekali pelatihan, bimbingan teknis serta bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan seperti pemberian mesin pellet, formula pembuat pakan, benih, induk unggul, kolam dan obat-obatan ikan. (syam)

DEWAN PERS Sambungan dari hal. 1 Saat menjadi pembicara Seminar Pembangunan Kota Batam Ditinjau dari Perspektif Jurnalistik di Batam, ia mengatakan hal tersebut penting agar kasus kekerasan bisa diproses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Priyambodo yang juga Pewarta Senior LKBN Antara itu mengatakan kekerasan yang menimpa wartawan saat dia menjalankan tugas jurnalistik dan ada penugasan dari kantor tempat bernaung harus diselesaikan dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sementara, jika kasus kekerasan terjadi bukan saat ia menjalankan tugas sebagai wartawan atau atas nama pribadi, maka pasal yang dikenakan seharusnya menggunakan UU KUHP.

“Selama ini organisasi wartawan banyak mengatakan kekerasan pada pewarta harus diusut dengan UU Pers, padahal bila ditelisik lebih dalam, banyak kasus tersebut terjadi di luar tugas jurnalistrik yang seharusnya ditangani dengan UU KUHP,” katanya. Pengamat Pers, Atmakusumah Astraatmadja mengatakan konflik publik dengan pers akibat pemberitaan harus diselesaikan dengan menggunakan hak jawab, hak koreksi, maupun mediasi melalui Dewan Pers. Dalam pemberitaan, pers harus berdasarkan faktual, akurat dan objektif untuk menghindari konflik di masyarakat. “Pemberitaan harus berimbang dan menjaga kondusifitas di

masyarakat dengan penyajian yang berimbang, adil, tidak bias, tidak berprasangka dan diskriminatif,” kata dia. Ia juga mengatakan saat ini sedang diperjuangkan agar tidak ada pemidanaan dan pemenjaraan dalam karya jurnalistik. “Kalau ada sanksi hukum yang dikenakan denda proporsional,” kata Atmakusumah. Pemkot Batam mengadakan seminar tersebut bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-184 Kota Batam yang diperingati setiap 18 Desember setiap tahun. “Sejumlah kegiatan sudah disiapkan untuk memperingati hari jadi Batam,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Batam, Ardiwinata. (red/ANT)


SAMBUNGAN

Suara Media Nasional Edisi 116 / V / 21-31 Desember 2013

11

DEMO KAJARI Sambungan dari hal. 1 Wibowo, koordinator aksi dalam orasinya. Paska kemelut di KUA Kecamatan Pesantren ditangani Kejaksaan, penghulu tidak bersedia datang ke rumah calon pengantin. Mereka takut terjadi gratifikasi. Menurut massa, pemberian amplop atau uang sekedarnya sudah menjadi budaya. Dan masyarakat menganggap uang tersebut sebagai pengganti uang bensin (transpor) untuk penghulu. Wujud kekecewaan massa juga diungkapkan melalui beberapa bentangan poster yang mereka bawa untuk para jaksa yang sudah menangani kasus Romli. Diantaranya bertuliskan, “Budaya Nikah Terinjak-Injak. Kami P3N Bergaji Rendah. Bebaskan Bapak Romi Kepala KUA Dari Tahanan” Sementara pasangan calon pengantin yang gagal menikah karena tidak dapat penghulu Jonatan dan Cindy sempat berbuat nekat. Mereka menanggalkan pakaian di depan puluhan petugas kepolisian yang mengamankan jalannya aksi dengan para jaksa. “ Kami hanya butuh penghulu untuk menikah. Apakah semuanya ingin kami kumpul kebo, karena tidak bisa menikah,” ucap Cindy Untung saja, seorang polwan

bergegas menghampiri dan melarang agar tidak berbuat nekat. Mereka kemudian digiring keluar barisan demonstran sembari diminta tetap memakai pakaian. Aksi unjuk rasa masyarakat itu ditanggpi oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kediri Sundaya. Dia tidak memenuhi tuntutan warga untuk melepaskan Romli, karena sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Dijelaskan Sundaya, kasus yang dihadapi pak Romli, berawal dari persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi calon pengantin di P3N. Pengantin mendaftar di KUA. Di papan pengumuman disebutkan biaya resmi Rp 30 ribu. Namun dalam prakteknya diluar itu. Setelah melalui tahap penyelidikan, akhirnya kejaksaan menetapkan Romli sebagai tersangka “Kalau minta penangguhan, maka ajukan permohonan penangguhan. Sebenarnya, dulu pernah ada yang mengajukan penangguhan penahanan untuk pak Romli, tapi kita tolak, karena sehari setelahnya kita limpahkan”, tegas Sundaya Masih kata Sundaya, mengenai persoalan pernikahan karena penghulu

PENJUALAN ABG Sambungan dari hal. 1 Kasus ini terbongkar setelah korban ID berhasil kabur dari rumah sang germo dan lapor ke polisi. Berdasarkan laporan itu polisi berhasil menangkap tiga orang tersangka yang diduga menjual korban ke lokalisasi. Ketiga tersangka adalah Rati (16) teman korban warga Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Syamsul (25) dan Kribo (42) warga Tretes, Kabupaten Pasuruan. Kejadian naas itu bermula ketika ID bertemu kawan-kawannya yang bernama Rati usai pulang sekolah. Korban kemudian diajak jalanjalan ke Surabaya. ID diajak menenggak minuman keras meski menolak, namun Rati terus memaksa hingga akhirnya ID tidak sadarkan diri. Dalam keadaan pingsan korban diperkosa

oleh tersangka Syamsul hingga korban mengalami pendarahan. Pagi harinya ID bukannya dibawa pulang malah dibawa ke lokalisasi Tretres dan dijual kepada tersangka Kribo sebagai seorang mucikari. Korban mengaku saat berada di lokalisasi dipaksa melayani para lelaki hidung belang tanpa mendapat upah sepersen pun. Tidak hanya itu, ia juga disekap didalam wisma. Bahkan ponsel yang dibawa dari rumah disita oleh sang mucikari. Kasad Reskrim Polres Mojokerto AKP Kusworo Wibowo mengatakan, penangkapan pelaku bermula dari laporan korban. Dari hasil pengembangan polisi akhirnya dapat membongkar sindikat penjualan ABG ini. (cak gun)

Papan nama

ASRAMA Sambungan dari hal. 1 Dicaplok begitu saja. Malah yang lebih memprihatinkan bahwa pada media lokal Wali Kota Palangka Raya menyebutkan “Bahwa Masayarakatlah yang mencaplok tanah sosial, warga pemilik tanah malah bingung, kok tiba-tiba tahun 2013 ini mereka baru tahu disitu tanah sosial, Maka kami merawat, membersihkan tanah kami sudah puluhan tahun dan kami tidak pernah melihat disitu ada plang atau tanda yang menyebutkan disitu Tanah social, kata salah seorang pemilik Tanah yang namanya tidak mau dimuat. Sampai sekarang kami menunggu kepastian apakah tanah mereka dibayar atau diambil begitu saja, jelas kami tidak mau katanya menambahkan. Pada Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Wali Kota Palangka Raya mengundang warga pemilik tanah yang terkena areal pembangunan Sekolah MAN Insan Cendikia tersebut. Dalam Undangannya Rapat dilaksanakan di Ruang rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya KM. 5,5 Palangka Raya Acara Rapat: 1) Membahas permasalahan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Sekolah MAN Insan Cendikia seluas 10 ha di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Tahun 2013. 2) Membahas hal-hal Yang dianggap perlu. Yang mengundang, Wali Kota Palangka Raya. Dan Tembusan Undangan tersebut: 1) Wakil Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai Laporan) 2) Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Anehnya, Yang memimpin rapat tersebut adalah Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya didampingi oleh Asisten I dan Asisten II dan dihadiri oleh Para Undangan dan Unsur Muspida Kota Palangka Raya. Sehingga Rapat tersebut NIHIL.

Ilwis, SE, MM warga pemilik lahan mengatakan kepada SMN “Awalnya kami merasa lega melihat adanya undangan Walikota, kami fikir pembebasan tanah kami segera akan kami tahu kejelasannya, tetapi dalam rapat ternyata bapak Wali Kotanya nggak datang, rapat tersebut cuma dipimpin oleh Plt Sekda, kami datang jauh-jauh mengikuti rapat ternyata tidak ada hasilnya, kami merasa kecewa sekali dipermainkan seperti ini” bilangnya. SJ”, juga menambahkan “Kami sudah melayangka surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada tanggal 14 Nopember 2013 namun sampai sekarang ini masih juga belum ada tanggapan. Adapun isi surat kami atau perihal, Mohon Penggantian sesuai nilai yang wajar atas tanah kami. Katanya kepada SMN. Amat Jarot seorang Anggota LSM Antang Pasing Kal-Teng juga menambahkan, “dirinya Sangat kecewa dengan apa yang terjadi menimpa warga masyarakat pemilik tanah, hendaknya Pemerintah Kota harus berani berbuat berani bertanggung jawab jangan yang begini, masyarakat dipermainkan bagai mana nasip ataupun hak masyarakat atas tanahnya. Sementara masyarakat mengelola tanahnya sudah hampir 20han tahun lebih”. W S warga pemilik Tanah dilokasi itu juga mengatakan” kami pada ahir Nopember kemaren ada mendatangi Wali Kota Palangka Raya di Rumahnya di Jalan G Obos, dan Beliau berjanji, Sebelum tanggal 7 Desember pasti ada kepastian biaya penggantian tanah kami tapi, Apa ? Janji Cuma Janji sekarang sudah tanggal 18 desember, mana janjimu Pak Riban? Katanya menerangkan kepada SMN. (untung)

Suasana aksi demo warga di depan Kantor Kajari Kediri

menolak melayani diluar jam dinas, bukan kewenangan kejaksaan. Oleh

sebab itu, ia tidak berwenang untuk menjawab permasalahan itu.

OKNUM GURU Sambungan dari hal. 1 mengusir dan mencoba merampas kamera tim investigasi Suara Media Nasional pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 yang lalu, telah dilaporkan ke Polsek Singosari, dan mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Iswoyo. Saat dikonfirmasi terkait dengan permasalahan tersebut, Budi Iswoyo mengatakan akan segera memanggil kepala SMPN 02 Singosari untuk segera menindak lanjuti permasalahan dugaan pelecehan profesi wartawan yang dilakukan oleh oknum guru di lingkungan pendidikan SMPN 02 Singosari. Budi Iswoyo juga mengatakan akan menindak tegas jika oknum guru tersebut terbukti melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh guru yang seharusnya sebagai seorang guru harus memberi contoh yang baik dalam bertindak dan berperilaku, bukan malah menghalang-halangi kinerja

jurnalis yang profesinya diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Budi Iswoyo juga menekankan pada dasarnya Pers dan semua instansi termasuk yang ada di Dinas Pendidikan kabupaten Malang merupakan mitra kerja yang bisa menjalin hubungan kerjasama yang saling menghargai. Sanksi tegas menunggu oknum guru SMPN 02 Singosari yang bernama Kristanti Inawati ancam Budi Iswoyo apabila oknum guru tersebut terbukti bersalah dengan melakukan mutasi atau sanksi dalam bentuk lain yang dilakukan oleh dinas yang dipimpinnya. Menanggapi laporan tim investigasi SMN kepada Polsek Singosari, Budi Iswoyo akan memediasi pihak sekolah melalui kepala sekolah segera memanggil oknum guru Kristanti Inawati untuk meminta maaf kepada tim investigasi SMN melalui media massa agar kasus ini bisa diselesaikan

PPPPTK VEDC Sambungan dari hal. 12 pi saat ini tidak dapat dihindari baik dari sektor pemerintah maupun swasta, sehingga semua pihak dituntut mempersiapkan diri agar mampu bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut. seiring dengan globalisasi standarisasi telah menjadi isu utama terlebih lagi standarisasi manajemen mutu, semua lembaga harus mempersiapkan sasaran mutu lembaganya dengan tujuan akhir memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. salah satu standar sistem manajemen mutu yang berkembang adalah ISO 9001: 2008. Internasional Standar Organization (ISO) merupakan standar baku yang dapat dijadikan pedoman peningkatan mutu pelayanan pelanggan. standar ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan Total Quality Manajemen yang diharapkan mampu menjawab perkembangan globalisasi dimana tujuan akhirnya adalah mencapai efektifitas dan efisiensi suatu organisasi. Menanggapi kondisi tersebut, kami menerapkan profesionalisasi birokrasi yang diharapkan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan PPPPTK BOE/ VEDC Malang dalam mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dalam penyelenggaraan training. Dengan implementasi tersebut, diharapkan kualitas training merupakan kualitas unggul dan dapat memuaskan para konsumen. KERJASAMA/PARTNERSHIP PPPPTK BOE/VEDC Malang telah menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga swasta, industribaik di dalam negeri maupun di luar negeri. partnership difokuskan pada bidang teknologi informasi, mekatronika otmatis, ototronik, teknik pengerjaan logam, elektro edukasi serata pendidikan lingkungan hidup PEMERINTAH DAERAH Difokuskandalam hal pengembangan SDM untuk keterampilan dan manajerial serta training teknik setempat. 13 pemerintah daerah mempercayakan pendirian tempat training baru di masing-masing daerah yang di sebut dengan integrated training center(ITC) yang diwadahi program workstasion(WS). COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV) Merupakan program dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk pengembangan skill masyarakat setempat serta untuk pembanguna training center baru maupun training teknik untuk instruktur. pengembangan masyarakat di daerah sebagai partner PPPPTK BOE/VEDC Malang meliputi Comdev dari berau Coal kalimantan timur, BP Indonesia Bintuni Papua, Freeport Tembagapura Papua, Sampoerna Pandaan Jatim. PERGURUAN TINGGI Untuk pengembangan alat bantu pengajaran, pelatihan ketrampilan pengajar serta pengembangan modul bahan ajar. Beberapa perguruan tinngi telah berkerjasama diantaranya PENSITS, UGM, ITB, Universal Negri

Malang, Unesa, Serta Politeknik seIndonesia. PENGEMBANGAN IMPROVEMEN Kegiatan utama Pengembangan PPPPTK BOE/VEDC Malang dalam implementasinya, diantaranya: TC (TRAINING CENTER) Testing centerdengan dukungan training center yang beraraf international dan pendidikan formal dengan sistem joint program. Menyelanggarakan training profesional secara modular dan pendidikan formal untuk mendidik & tenaga kependidikan, supervisor industri, dan masyarakat umum dengan sertifikasi kompetensi dari asosiasi profesi atau industri partner. PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika, menyelenggarakan pengkajian terapan dan pengmbangan sistem pendidikan dasar dan menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat, bekerja dan berusaha dalam bidang spesialisnya TF (TEACHING FACTORY) Merupakan pengembangan sistem pendidikan magang produktif dengan pengelolaan produk riil di industri dengan Produktion Based Education, yaitu pendidikan dengan pendekatan proses kerja di industri. Seriiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, tantangan yang dihadapi PPPPTK BOE/VEDC Malang juga tumbuh sama pesatnya Sejalan dengan hal tersebut, instruktur kami melakukan perancangan dan pembuatan alat bantu pengajaran (teaching aid) yang inovatif dan bisa diimplementasikan sesuai dengan kemajuan teknologi. Setiap alat bantu pengajaran yang diproduksi, selalu mengacu pada konsep 3 in 1 yaitu: 1) Adanya alat bantu pengajaran yang inovatif, 2) Dilengkapi dengan software yang sesuai dengan focus, 3) Disampaikan dalam pelatihan yang professional MAPPING KOMPETENSI Mapping kompetensi merupakan sebuah sistem yang untuk mengetahui peta kompetensi guru. Mapping kompetensi terdiri dari perangkat baik software maupun hardware tentang penyusunan diklat kompetensi, proses uji kompetensi, penyelenggarakan diklat kompetensi dan grade kompetensi yang pada akhirnya seluruh sistem ini bertujuan untuk mencapai pemenuhan kompetensi guru. Sebagai panduan dalam implementasinya, telah di kembangkan lima buku sebagaimana tersebut di bawah ini(buku1, 2, 3, 4), sedangkan untuk buku kelima masih dalam penyelesaian FASILITAS /FACILITY Untuk mendukung berbagai macam program yang ada, PPPPTK BOE/VEDC Malang menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung. Dengan memiliki peralatan berstandar nasional dan internasional akan sangat berguna bagi pengembangan dan peningkatan peserta pelatihan baik PEMDA, guru, industri maupun masyarakat umum. (jar)

Meskipun mendapat jawaban dari kejaksaan, tetapi massa tidak merasa

puas. Mereka menganggap terjadi ketimpangan proses penegakan keadilan.

secepatnya jangan sampai berlarutlarut himbaunya. Kepada rekan-rekan wartawan Budi Iswoyo menceritakan mungkin oknum guru tersebut stres atau mengalami masalah keluarga sehingga bertindak yang tidak pantas seperti itu, karena disekolah lain juga ada laporan oknum guru yang stres sampai berbuat yang nekad untuk itu pihaknya menghimbau agar kepala sekolah segera melakukan mutasi kepada oknum guru tersebut supaya ada suasana baru sehingga diharapkan bisa bekerja lebih baik lagi. Sementara itu menanggapi kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMPN

02 Singosari, Budi Iswoyo mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan, namun tentang temuan baru dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum bendahara sekolah pihaknya akan mengusut kebenaran laporan tentang apa yang telah dilakukan oleh oknum bendahara sekolah yang bernama marsono tersebut terkait dengan temuan aset-aset yang diduga hasil dari korupsi di SMPN 02 Singosari. Dari temuan yang berhasil dihimpun oleh tim investigasi SMN asetaset yang dimiliki oleh oknum bendahara bernama marsono patut dicurigai pasalnya aset-aset tersebut dimiliki

Kejaksaan hanya tegas terhadap kasus kecil dan mengaburkan kasus-kasus besar seperti, pembangunan RSUD Gambiran II Kediri dan pengadaan Buku Kegiatan Siswa (BKS) 2009. Massa kemudian membubarkan diri, meninggalkan kejaksaan. Perlu diketahui, kasus gratifikasi biaya nikah dengan terdakwa Kepala KUA Kecamatan Kota Kediri Romli kini sudah memasuki masa sidang. Sidang lanjutan akan digelar pada, Kamis (19/12/2013) besok dengan agenda putusan sela. (edit/BJ)

marsono setelah menjabat sebagai bendahara sekolah sekaligus bendahara BOS selama 10 Tahun dan sampai sekarang Marsono masih menjabat. Menurut sumber terpercaya yang namanya tidak mau disebutkan. tidak hanya itu masih banyak kebobrokan yang ada di lingkungan SMPN 02 Singosari seperti dugaan pungli yang dilakukan pada siswa SMPN 02 Singosari khususnya kelas 9 hal ini sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di dinas pendidikan kota lain yang menghapusan segala bentuk pungutan dengan program sekolah gratis. (tim)

INFORMASI Sambungan dari hal. 12 secara tidak tertulis. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi dengan nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Informasi dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, sesuai permintaan dan kesanggupan Badan Publik. Dengan Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik dapat terjamin dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, hal ini untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

diper-tanggungja-wabkan. Dengan keberadaan undangundang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang demikian ini, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk

mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan demikian mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka akan hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik semakin meningkat kualitasnya. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik dan ini merupakan salah satu upaya strategis untuk menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance) dapat dipercepat. (Oleh : Ali Rohmad ; Dosen UNISKA, Caleg DPRD Kota Kediri dari Partai NasDem DP: 3 Mojoroto No. Urut 8)

PERPPU MK Sambungan dari hal. 1 “Sudah undang-undang, jadi tidak perlu dipertanyakan,” katanya. Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih hakim konstitusi pengganti Akil Mochtar yang diberhentikan tidak hormat karena tersandung kasus dugaan suap sengketa Pilkada. Disetujui Seperti diberitakan, DPR akhirnya menyetujui pPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi di dalam forum rapat paripurna, Kamis (19/12/2013).

Keputusan tentang Perppu ini ini diambil setelah DPR menggelar voting. Dalam voting, suara partai koalisi mendominasi. Pendukung Perppu MK dilakukan oleh para anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (129 orang), Fraksi Partai Golkar (26 orang), Fraksi Partai Amanat Nasional (28 orang), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (20 orang), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (18 orang). Total suara yang mendukung Perppu MK ini yakni 221 orang. Hanya suara Fraksi PPP yang tidak bulat. Tiga orang anggotanya yakni Lukman Hakim

Syaifuddin, Kurdi Mukli, dan Ahmad Yani menolak keberadaan Perppu ini. Sementara, dari kubu penolak Perppu MK, seluruh partai oposisi solid menolak pengesahan Perppu. Tiga fraksi penolak Perppu yakni Fraksi PDI Perjuangan (79 orang), Fraksi Partai Gerindra (16 orang), dan Fraksi Partai Hanura (9 orang). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang berseberangan sikap dengan koalisi, juga ikut menentang Perppu ini. Sebanyak 41 anggota Fraksi PKS menolak Perppu. Dengan demikian, sebanyak 148 orang anggota Dewan menolak Perppu. (red/kom)

Ketua DPRD dan Wakil Walikota Kitakyushu Kunjungi Surabaya SURABAYA,SMN Keberhasilan Surabaya dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan mendapat apresiasi dari delegasi Kota Kitakyushu, Jepang. Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kitakyushu, Yukihiko Mihara serta Wakil Walikota Kazuhide Umemoto tersebut terkesan setelah melakukan kunjungan langsung ke beberapa lokasi di Kota Pahlawan. Delegasi Kitakyushu berada di Surabaya mulai 17-19 Desember 2013. Selama tiga hari tersebut, mereka meninjau sejumlah lokasi. Di antaranya, TPA Benowo, Tugu Pahlawan, Super Depo Sutorejo, Kampung Jambangan, dan kawasan pabrik SIER. Selain itu, rumah kompos juga masuk dalam agenda tempat yang dikunjungi. Rombongan Kitakyushu dalam lawatan kali ini tak hanya diikuti oleh pemerintahnya saja, melainkan juga dari kalangan pebisnis dan investor. Berdasar data yang dihimpun dari Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya, sedikitnya ada 40 perwakilan perusahaan asal Negeri Sakura yang ikut dalam kunjungan ke Surabaya. Tujuannya, untuk melihat perkembangan program pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Serta, ada pula yang ingin memantau proyeknya sendiri, seperti Nishihara Corporation yang terlibat kerjasama dengan pemkot untuk urusan pembangunan Superdepo Sutorejo. Secara khusus, Ketua DPRD Yukihiko Mihara memberi pujian

tersendiri terhadap keindahan taman di Surabaya. Menurut dia, salah satu keunggulan ibu kota Provinsi Jawa Timur ini terletak pada banyaknya taman dan zona hijau yang modelnya sangat variatif. “Sejak saya datang, saya melihat taman-taman di sini sangat indah,” puji Mihara saat diterima Walikota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota, Kamis (19/12). Wakil Walikota Kazuhide Umemoto menambahkan, kerjasama green sister city antara Surabaya dengan Kitakyushu tidak hanya bicara masalah sampah. Pihaknya juga siap mendukung Surabaya dalam hal pengelolaan air. Sebagaimana diketahui, kota yang terletak di Perfektur Fukuoka itu berhasil merevitalisasi sungai Murasaki yang dulunya terkontaminasi bahan kimia pabrik, kini menjadi sungai dengan air yang jernih. Sementara, Walikota Tri Rismaharini menyatakan, kerjasama dengan Kota Kitakyushu memberi dampak positif bagi warga Surabaya. Salah satu contohnya, sejak menjalankan program pembangunan berwawasan lingkungan, sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) menurun dari tahun ke tahun. “Kota juga menjadi lebih indah karena pemanfaatan kompos dari sampah digunakan untuk memupuk tanaman,” ujar Risma, panggilan akrab walikota. Diakui Risma, Kitakyushu memang sebuah kota yang sudah sangat maju. Terutama dalam bidang teknologi yang ramah lingkungan. “Menu-

rut saya, tidak ada kota lain yang pengelolaan lingkungannya sebaik Kitakyushu. Oleh karenanya, Surabaya sebagai kota yang juga berwawasan lingkungan sangat antusias terhadap kerjasama ini,” katanya. Pada bagian akhir pertemuan tersebut, pihak Kitakyushu mengungkapkan niatan untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah baru. Berdasar rencana, sarana tersebut memiliki daya tampung 150 ton per hari, menyerap 200 tenaga kerja, dan mengurangi sampah hingga 80 persen. “Nantinya, proyek ini akan mengusung konsep baru, yakni memadukan usaha dan bisnis dengan semangat ramah lingkungan,” tutur salah se-orang perwakilan perusahaan Jepang. Terkait tawaran ini, Risma menyatakan pihaknya akan membahas lebih lanjut dan menentukan lahan yang tepat agar fasilitas tersebut bisa berjalan efektif. Kabag Kerjasama Pemkot, Ifron Hady Susanto mengatakan, sejarah kerjasama antar kedua kota sudah terjalin sejak 1999. Kendati demikian, hasilnya masih belum terlalu signifikan. Kemudian, baik Surabaya maupun Kitakyushu mendorong kerjasama fokus pada satu bidang, yakni lingkungan. Selang beberapa tahun, hasilnya mulai bisa dirasakan sampai sekarang. “Dan pada November 2012 lalu, lahirlah MoU Green Sister City sebagai salah satu penanda komitmen kedua kota di bidang lingkungan,” ucap Ifron. (mul)


CMYK

12

Peringati Hari Korpri dan Tasyakuran Pilkades Serentak 2013, Pemkab Jombang Gelar Wayang Kulit dan Festival Ludruk muran dan gaya Jawa Tengahan pada tangal 6-8 Desember 2013 kemarin sekaligus melaksanakan pengukuhan pengurus Persatuan Perdalangan Indonesia periode 2013-2017 serta festival ludruk yang diikuti oleh 12 kabupaten yang langsung dibuka oleh Wakil Bupati Jombang dan kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jombang Drs H. Suyoto Dalam sambutanya Hj. Munjidah Wahab Wakil Bupati Jombang atas nama keluarga besar Pemerintah Kabupaten Jombang perkenankan

saya menyampaikan selamat datang di alun-alun Kabuapaten Jombang mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadi ajang promosi pada sektor seni budaya agar mampu mendorong dan meningkatan daya apresiasi serta kepedulian kepada budaya kita di Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Jombang pada khususnya. Menyambut tahun kunjungan budaya Jawa Timur tahun 2013 diharapkan berdampak positif bagi kemajuan sektor budaya dan pariwisarta di Kabupaten Jombang khususnya wisata reliji

makam Gus Dur. Diakhir sambutan ini perkenakan saya sampaikan terimaksih kepada pihak yang telah membantu kegiatan ini apa bila ada hal hal yang kurang berkenan baik dalam penghormatan maupun respons kami dari Pemerintah Kabupaten Jombang saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Dan disela-sela acara selasai kepala Dinas Pariwiata Jomabng Drs H. Suyoto melaui Kabib Budaya dan Pariwisata sekaligus Ketua Panitia, Ali Arifin SIP mengatakan bahwa tujuan

diselenggarakan acara ini untuk menghidupakn kembali seni budaya di Kabupaten Jombang supaya tidak hilang ditelan jaman dan pekan seni tradisi ini mengunakan anggara APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2013 sekaligus kita memperingati hari Kopri ke-42 serta tasyakuran telah terselangaranya pilkades serentak yang aman damai maknya kita usung sekalian dengan adanya acara pentas seni ini sebagai contoh guyub rukun untuk masyarakat Jombang terang Ali Arifin. (met)

Suasana pagelaran wayang kulit

JOMBANG, SMN - Maksud dan tujuan penyelenggraan pentas seni tradisional ini untuk melestarikan dan mengembangakan kesenian tradisional yang siap menghadapi perubahan

peradaban di tengah maraknya pasar global dan sebagai tulang pugung jati diri bangsa, serta menjaring memperdayakan potensi seniman Kabupaten Jombang, supaya mampu menjawab

tantangan jaman, pemetaan eksitensi organisasi kelompok seni di Kabupaten Jombang. Dalam pagelaran walang wayang kulit, 9 dalang dengan gaya Jawa Ti-

Penyerahan penghargaan

Penyerahan penghargaan

Selayang Pandang Tentang PPPPTK Vedc Malang Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (PPPPTK BOE Malang) merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. MALANG, SMN - Visi yang dikembangkan sebagai “Center of Excellence” dalam bidang trainin, produk dan layanan ditingkat nasional dan internasional menuntut kensekuensi tinggi terhadap kompetensi SDM yang dimilikinya sehingga mampu menggerakkan perubahan di era globalisasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan kejuruan di Indonesia dengan standar Internasional. Dalam mempersiapkan tugas penting tersebut, SDM kami telah mengikuti berbagai program pengembangan baik didalam maupun diluar negeri. Sebagai konsekuensi besar dalam sumber daya manusia

ini, kami telah memperoleh reputasi sebagai “Pusat Unggulan”, dikelola secara profesional dan mampu melayani kebutuhan pemerintah, industri dan masyarakat. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan tidak lagi diragukan dengan layanan yang terus dikem-bangkan di PPPPTK BOE/ VEDC Malang dan telah terbukti sebagai layanan prima dengan ditandai dengan diperolehnya penghargaan “Piala Citra Layanan Prima” dari Presiden Indonesia pada Akhir Tahun 2006. FOKUS KEGIATAN Sebagai Pusat Pengembangan

dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program PPPPTK BOE/VEDC Malang tersusun atas 3 (tiga) pilar: 1. PENDIDIKAN dan PELATIHAN (Training): Pemerintah Indonesia telah memberikan tugas pokok kepada PPPPTK BOE/ VEDC Malang untuk menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi masingmasing. Selain itu kami juga memberikan training untuk perguruan tinggi, pemuda, masyarakat umum serta dunia industri. Dengan pengalaman bertahun-tahun dibidang skill training serta hbungan dengan berbagai perusahaan, menjadi-kan PPPPTK BOE/VEDC Malang sangatlah mengerti akan kebutuhan serta standar yang diterapkan dunia industri. 2. PRODUKSI (PRODUCTION): Kepedulian kami terhadap pengembangan penguasaan tekno-

logi yang modern, dengan memproduksi alat bantu pengajaran inovatif yang dapat digunakan sebagai alat bantu pelatihan di sekolah maupun di perusahaan untuk bidang keahlian bangunan, teknologi pengerjaan logam, elektro, otomotif, ototronik, edukasi, informatika, Mesin & CNC, dan pendidikan lingkungan hidup. 3. KONSULTASI (CONSULTATION): Sebagai salah satu pilar pengembangan pendidikan di Indonesia, kami memberikan layanan jasa konsultasi dalam pengembangan kegiatan pendidikan diantaranya: konsultasi implementasi ISO 9001:2008, konsultasi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) serta konsultasi Skill Training untuk pengembangan tempat training di perusahaan maupun di daerah. MANAJEMEN MUTU/QUALITY MANAGEMENT Tantangan global yang dihadaBaca PPPPTK VEDC.. hal. 11

Harusnya Informasi Milik Masyarakat Oleh: Ali Rohmad (Dosen UNISKA) SETIAP orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal ini senafas dengan rumusan Pasal 28 f jo Pasal 28 jo Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, informasi sudah merupakan suatu kebutuhan pokok setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana

dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, sehingga pengelolaan informasi publik yang baik dan rapi merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Toby Mendel (2001), menyatakan, demokrasi bukan hanya bermakna sebagai kebebasan masyarakat untuk memilih para wakilnya di parlemen. Demokrasi juga bermakna bahwa masyarakat juga harus mempunyai hak dan kebebasan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dan para pejabat publik. Tanpa hak dan kebebasan itu, niscaya masyarakat tak akan dapat mendapatkan pemerintahan yang diinginkannya. Hal ini mengandung konsekuensi pada badan-badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pengguna informasi publik dan wajib memberikan jawaban kepada

Ilustrasi

pemohon informasi publik. Badan-badan publik ini sesungguhnya berkedudukan hanya sebatas sebagai “pengelola informasi”, bukan “pemilik informasi”. Pemilik informasi publik tetaplah masyarakat. Masyarakat pulalah yang paling berhak untuk mengetahui, memperoleh, dan menggunakan informasi-informasi publik. Apalagi, jika dipertimbangkan bahwa informasi-informasi yang dikelola badan publik mayoritas juga diperoleh dan dihimpun dari sumber-sumber di masyarakat. Informasi publik terbuka yang harus disediakan badan publik mulai dari; perencanaan dan kebijakan; keuangan dan penganggaran; implementasi dan pelayanan, serta kelembagaan. Sementara, kategori informasi terbuka memuat antara lain : a. Informasi berkala renstra, program kerja tahunan, daftar pemenang lelang, hasil audit BPKP dan tindak lanjut sebelumnya per-semester, laporan hasil analisis sesuai undang-undang, serta laporan tahunan dan lima tahunan; b. Informasi tersedia setiap saat peraturan dan keputusan, risalah rapat pembahasan, dokumen usulan peserta lelang, laporan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan, struktur organisasi dan jumlah staf, dokumen kerja sama lembaga, serta hasil kajian; c. Informasi serta-merta laporan transaksi terkait pidana dan diizinkan presiden. Informasi-informasi tersebut harus dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Sehingga setiap orang dapat meningkatkan kualitas pelibatannya dalam

Ali Rohmad

proses pengambilan keputusan publik. Meskipun kebutuhan akan informasi merupakan hak setiap orang, dalam memperolehnya perlu ada mekanisme yang harus dipatuhi oleh setiap pemohon informasi. Untuk itu pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Selanjutnya Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan

Baca INFORMASI... hal. 11

Gubernur Jatim saat menerima penghargaan Satyalancana Wirakarya Bidang Kelautan

Pertama Kali, Gubernur Jatim Raih Satyalancana Wirakarya Bidang Kelautan SURABAYA, SMN - Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo untuk pertama kali meraih Penghargaan Satyalancana Wirakarya Pemerintahan Bidang Kelautan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono di Puncak Peringatan Hari Nusantara (Hanus) ke-13 Tahun 2013 di Pantai Talise

Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (15/12). Penghargaan diberikan Pakde Karwo karena berhasil memajukan pemerintahan pada bidang Kelautan dan Perikanan di daerah. Penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 86 PK/2013 Baca PENGHARGAAN.. hal. 10

Suara Media Nasional #116  

Lagi, Pemkab Ngawi Dapat Rapor Merah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you