Page 1

RUANG PUBLIK

6

SUDUT PANDANG

Program yang Terlupakan TIDAK semua yang terjadi di era Orde Baru jelek. Salah satu program yang kita anggap baik di masa itu dan layak untuk tetap dilanjutkan adalah program Keluarga Berencana (KB). Sebab, harus diakui, sehebat apa pun negara ini mengelola pertumbuhan ekonomi dan program kesejahteraan bagi warganya, jika pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, akan buruk dampaknya bagi kita semua. Seperti diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief beberapa waktu lalu, ledakan jumlah penduduk Indonesia sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, jika tetap tidak bisa dikendalikan, tren tersebut bisa menjadi ancaman serius. Menunjuk data hasil sensus penduduk pada 2010, jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa. Artinya, dalam 10 tahun terakhir (jika dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya), penduduk kita bertambah 32,7 juta jiwa atau laju rata-rata pertumbuhannya 1,49 persen. Angka 1,49 persen ini tergolong tinggi. Sebab, di era Orde Baru dulu, angkanya bisa ditekan di bawah itu. Dengan angka tambahan 32,7 juta jiwa itu, Indonesia hanya butuh waktu satu dasa warsa untuk menciptakan populasi yang melebihi seluruh penduduk Malaysia. Jadi, memang agak mustahil kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negeri jiran itu jika problem ledakan penduduk ini tidak bisa kita selesaikan. Sebab, program KB terkait erat dengan kualitas manusia Indonesia. Kalau laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen ini tetap berlangsung, pada 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 450 juta jiwa. Seperti yang terjadi sekarang, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan kualitas SDM, tetapi juga lingkungan hidup dan stabilitas ekonomi-politik. Tidak terbayang jika kelak kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar bagi hampir setengah miliar orang. Terjadinya ledakan populasi diduga karena kelengahan pemerintah pasca era reformasi. Di era Soeharto dulu, program KB menjadi program dan gerakan yang terpadu dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, sampai ke desa-desa. Beda dengan era otonomi daerah seperti yang terjadi sekarang, ketika itu jaringan BKKBN mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa-desa terjalin dalam garis koordinasi yang sangat kuat. Sukses program KB juga menyangkut prestasi kepala daerah. Begitu kuatnya gerakan itu, sampai muncul figur yang sangat dikenal publik seperti Haryono Suyono. Meski pernah menjadi Menko Kesra, laki-laki asal Pacitan, Jawa Timur, itu lebih dikenang sebagai mantan kepala BKKBN. Warning kepala BKKBN harus menyadarkan pemerintah pusat dan daerah agar komitmen terhadap program KB tidak luntur. Mereka harus bahu-membahu untuk menyukseskan program yang antara lain untuk menciptakan SDM yang berkualitas ini. Apalagi jika mengingat kegagalan program ini juga akan berakibat membengkaknya anggaran subsidi serta jaminan sosial seperti Jamkesmas dan Jamkesda. Kembali serius menggarap program KB juga harus fokus kepada program-program riil yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar simbolsimbol. Tidak perlu setiap rumah, sekolah, gapura desa digambar dua jari mengacung dengan kalimat ”Dua Anak Cukup” seperti era Orde Baru dulu. Bahasa simbol ini bisa diganti pemerintah dengan menciptakan setiap puskesmas di tanah air mampu memberi informasi dan pelayanan KB yang benar-benar optimal kepada masyarakat. (*)

NGEJAMAN

Nugraha Besoes klaim dirinya masih Sekjen PSSI. - Persatuan sepakbola seluruh India, barangkali... ☺ Eko Patrio tak terima disebut politikus pasif. - Padahal aktif banget, saat kampanye...

Direktur: Ariyono Lestari. General Manager/Pemimpin Umum: Agung C Nugroho; Pemimpin Redaksi: Amin Surachmad; Redaktur Pelaksana: Abdi D Noor; Koordinator Liputan: Iwa Ikhwanudin; Redaktur: Erwan Widyarto, Berchman Heroe, Joko Suhendro, Adib Lazwar Irkhami, Kalis Da’in N, Syukron AM; Sekretaris Redaksi: Venny Maya D; Staf Redaksi: Kusno S Utomo, Heru Setiyaka, Heri Susanto (Kota), Ahmad Riyadi (Bantul), Yogi Isti P (Sleman), Miftahudin, Reren Indranila (Kulonprogo), Frietqi Suryawan (Magelang), Hendri Utomo (Purworejo), Annisa Andriani; Fotografer: M. Syukron, Guntur Aga T Manager Iklan: Azam Sauki A; Asisten Manager Iklan: Sri Joko Supraptomo; Manager Pemasaran: Agung C Nugroho; Keuangan/Iklan/ Umum: Usman A, Dian S, Luluk, Joko Wibowo, Ari Rheno, Bambang Sugiarto, Endik Widodo ; Grafis: Jihad Rokhadi-Ji Ong Boy; Desain Iklan: Endah Iswanti Layout: Abdullah Fuadi, Wahyu Heri Widodo, Muhammad Suprobo, Budhi Setiawan, Nanang Febriyanto, Tri Yulianto, Alaik Azizi; Kartunis: Herpri Yanto; Pemasaran: Nurkhamsiyah, Suprihatin, Setyabudi, Warso, Nursalim, Angga Widiastama; Divisi Off Print: Indriyo Adi Prasetyo; IT: Irsan Muhammad Syafiri; Penerbit: PT Yogyakarta Intermedia Pers NPWP: 02.205.725.1-542.000, Percetakan: PT Nyata Grafika Surakarta, Alamat: Jl. Ring-Road Utara No. 88 (Barat Mapolda DIJ), Depok, Sleman, Jogja, Telp/ Faks Redaksi: (0274) 4477785, Iklan: (0274) 4477780, Pemasaran: (0274) 4477783, Indikasi: (0274) 4477782, Fax/Iklan: Pemasaran: (0274) 4477781. Perwakilan Jakarta: Jl. Palmerah Barat No. 353 Komp. Widuri Blok A3 Jakarta 12210. Telp (021) 5333321, 5330976, 5327294, Fax. (021) 5322629, Iklan: Imam Taufan Nugroho (0817722387) e-mail redaksi: radaryogya@yahoo.com, dan redaksi@radarjogja.co.id e-mail iklan: iklan_radarjogja@yahoo.co.id, dan iklan@ radarjogja.co.id website: www.radarjogja.co.id TARIF IKLAN: Display BW: Rp.18.000,-; Display FC: Rp. 30.000,-; Hal 1: Rp. 55.000,-; Hal 1. BW: Rp.35.000,-; adv BW: Rp.11.000,-; Adv FC: Rp.13.500,-; Kolom: Rp.12.500,-; Dukacita Rp. 7.000,-; Baris: Rp.10.000,Wartawan Radar Jogja dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Radar Jogja dibekali kartu pers selama bertugas.

RADAR JOGJA

Kamis Kliwon 7 April 2011

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia

Perang Melawan Resistensi Antibiotik ’’If you try to eradicate nature, she will in time rise up silently and confound your foolish arrogance.’’ Quintus Horatius Flaccus PENEMUAN penisilin oleh Alexander Flemming pada 1929 merupakan keajaiban dunia kedokteran yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Penyakit infeksi, yang dulunya merupakan permasalahan kesehatan yang sering berakibat fatal, berangsur-angsur mulai bisa diatasi. Bahkan ketika kemudian terjadi Perang Dunia II pada 1940-an, penisilin menjadi obat dewa bagi prajurit yang terluka dan mengalami infeksi dalam medan peperangan. Dalam empat dasawarsa kemudian, beragam obat antibiotik telah dikembangkan berbagai produsen obat yang membawa harapan besar bahwa perang terhadap penyakit infeksi segera usai. Optimisme itu membawa pada penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat yang kelak harus dibayar mahal. Pada 2000-an, diperkirakan tidak kurang dari 50.000 ton antibiotik digunakan di dunia per tahun dan akan terus bertambah pada tahuntahun berikutnya. Resistensi terhadap Antibiotik Bakteri pertama yang mampu menaklukkan penisilin adalah Staphylococcus Aureus yang sebenarnya merupakan bakteri yang tidak berbahaya yang umumnya mangkal di dalam tubuh kita. Namun, bila jumlahnya menjadi berlipat-lipat dan memproduksi toksin, bakteri itu akan mengakibatkan penyakit. Saat ini bakteri yang dikenal dengan Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) tersebut menjadi masalah kesehatan karena diperkirakan 53 juta orang di dunia menjadi carrier bakteri itu. Satu-satunya antibiotik yang bisa membunuhnya adalah Vancomycin. Celakanya, pada 1987, ditemukan bakteri Enterococcus yang kebal terhadap Vancomycin

O l e h

STEFANUS LAWUYAN* (VRE), yang kemudian bakteri Staphylococcus Aureus juga menjadi kebal. Saat ini MRSA dan VRE menjadi masalah pelik di banyak rumah sakit di dunia. Bakteri lain kemudian mulai menampakkan kebandelannya juga terhadap penisilin. Misalnya, Streptococcus Pneumoniae. Bakteri yang juga disebut Pneumococcus itu ditemukan pada 1967 di pedesaan Papua Nugini. Pada saat bersamaan, ditemukan bakteri Gonorrhoe yang tahan penisilin pada prajurit Amerika di Asia Tenggara, yang kemudian dijuluki ’’Vietnam Rose’’ ketika penyakit itu dibawa pulang ke Amerika. Pada 1980, sebanyak 15 persen penduduk Brazil yang dirawat di rumah sakit (1,7 juta pasien) menderita penyakit infeksi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah tidak kurang dari USD 1,2 miliar dan mengakibatkan kematian pada 30.000 pasien karena penyakit infeksi tersebut. Satu dasawarsa kemudian, The Centres for Disease Control and Prevention melaporkan bahwa 3.300 pasien di Amerika meninggal karena infeksi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Bahkan pada 1994 angka itu melonjak menjadi sekitar 65.000. Bagaimana resistensi terjadi? Pertama, seleksi alam. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, ada bakteri yang sejak dilahirkan sudah memiliki kekebalan terhadap antibiotik. Ketika seseorang minum suatu jenis antibiotik, bakteri yang lemah akan mati, sedangkan bakteri yang kebal akan bertahan dan berangsur-angsur berkembang biak menciptakan lebih banyak bakteri kebal terhadap antibiotik tersebut. Dengan demikian, pasien dapat menderita penyakit infeksi karena sejak awal terpapar bakteri yang kebal terhadap antibiotik atau setelah minum antibiotik

baru di tubuhnya terbentuk bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang diminum tersebut. Kedua, pertahanan bakteri. Penisilin biasanya akan menempel pada dinding bakteri dan kemudian menghancurkan bagian dinding tersebut sehingga bakteri mati. Akhirnya, bakteri mampu mempersenjatai diri melalui perkembangbiakan dengan mengurangi bagian dinding yang bisa ditempel penisilin. Atau, bakteri akan membuat semacam enzyme yang mampu merusak penisilin yang menempel di dindingnya. Pertahanan lain ditunjukkan bakteri yang diserang ribosome-nya oleh antibiotik. Bakteri akan mengembangkan diri dengan cara mengurangi jumlah ribosome-nya sehingga tahan terhadap serangan antibiotik. Penggunaan Antibiotik yang Berlebih WHO telah mengadakan survei terhadap penggunaan dan penyalahgunaan antibiotik di New Delhi. Hasilnya, 68 persen penduduk yang disurvei menyatakan minum antibiotik sampai habis sesuai petunjuk dokter, 47 persen pasien akan pindah dokter bila tidak diberi antibiotik, dan 53 persen menyatakan akan membeli sendiri antibiotik bila sakit. Sementara itu, di Thailand, 53 persen penduduk yang disurvei menyatakan menghentikan antibiotik sebelum waktunya. WHO prihatin atas semakin berkurangnya antibiotik yang bisa melawan penyakit infeksi yang semakin resistan terhadap antibiotik. Untuk itu, dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia 2011 yang diperingati pada 7 April ini, tema yang diambil adalah ’’Gunakan Antibiotik secara Tepat untuk Mencegah Kekebalan Kuman’’. Bagaimana dengan masyarakat kita? Ketika ditanya dokter sudah minum obat apa, pada umumnya pasien menjawab antibiotik. Sakit tenggorokan, panas, pusing, keseleo, gatal, cukup beli sebiji antibiotik, sembuh! Bahkan luka apa pun, taburi dengan antibiotik, juga sembuh! Antibiotik menjadi obat yang manjur untuk

semua penyakit dan diminum tidak sesuai dosis yang benar. Tingkat ketergantungan masyarakat kita terhadap antibiotik juga sudah sangat mendalam. Karena itu, beberapa hal yang patut diberi perhatian pemerintah dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia ini adalah, pertama (untuk masyarakat), antibiotik seyogianya tidak dijual bebas dan bukan untuk pengobatan diri sendiri. Antibiotik harus diresepkan oleh dokter. Antibiotik harus diresepkan dan diminum pasien sejumlah satu seri kecuali timbul efek samping. Broadspectrum antibiotik tidak digunakan di luar rumah sakit. Penggunaan antibiotik untuk hewan harus dikontrol agar tidak membawa resistansi bakteri yang membahayakan manusia. Kedua (di rumah sakit), penggunaan antibiotik harus didahului tes kepekaan atau resistensi kuman. Prosedur higienis rumah sakit harus bisa bebas dari bakteri resistan antibiotik. Rata-rata lama perawatan pasien harus dibatasi seminimal mungkin agar bakteri tidak mempunyai waktu untuk membentuk koloni. Penggunaan antibiotik profilaksis prabedah harus diminimalkan. Selain itu, pemerintah harus menentukan jenis-jenis antibiotik yang terdapat di puskesmas, rumah sakit semua tipe, dan harus ditentukan cadangan-antibiotik yang hanya boleh diresepkan spesialis tertentu untuk kondisi tertentu saja. Kita harus mendidik masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan dan sekaligus menertibkan peresepan antibiotik agar tidak terjebak kembali pada era sebelum ditemukannya penisilin oleh Flemming. Yakni, saat penyakit infeksi merajalela, mengakibatkan kematian, penderitaan, kecacatan, dan menghabiskan anggaran yang akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan. *) Stefanus Lawuyan, dokter peraih Endeavour Executive Award 2009.

Wakada, Pejabat Politis atau Karir? WAKIL kepala daerah (wakada) tidak lagi dipilih secara langsung? Itulah salah satu klausul dalam Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) besutan pemerintah (cq Kemendagri) yang segera diajukan kepada DPR. Wakada merupakan pejabat karir yang akan ditunjuk berdasar peraturan kepegawaian. Maknanya, pemilukada yang dihelat dengan biaya sangat mahal itu hanya diperuntukkan posisi kepala daerah. Bahkan, gubernur cukup dipilih oleh DPRD provinsi. Perubahan tersebut dimaksudkan agar Wakada ditunjuk dari pejabat karir dalam rangka pembenahan birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tujuannya, pejabat Wakada tetap objektif dalam arti profesional di bidang pemerintahan. Dia adalah pejabat karir daerah yang harus bersifat netral dan tidak boleh terintrusi kepentingan politik. Beberapa Pertimbangan Ide agar Wakada tidak dipilih secara langsung dan ditunjuk dari pejabat karir sangat strategis dalam kerangka administrasi pemerintahan daerah. Ide tersebut membuat semacam jarak baru atas tiga tingkat birokrasi pemerintahan daerah. Pertama adalah level kepala daerah, kedua merupakan level Wakada, dan ketiga ialah level sekretaris daerah (Sekda). Selama ini, pejabat karir profesional adalah Sekda, yang menjadi pemimpin operasional kesekretariatan daerah. Sementara itu, sistem UU No 32 Tahun 2004 meletakkan kepala daerah dan Wakada pada posisi puncak (top person) di daerah. Karena itu, sebelum penetapan dalam UU tentang kedudukan Wakada tersebut, ada beberapa hal yang kiranya menjadi dasar pertimbangan. Akibat penunjukan Wakada adalah in-

O l e h

SAMSUL WAHIDIN* efektivitas pemerintahan. Selama ini, level pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta Wakada dan Sekda. Dengan itu saja, birokrasi sudah dirasakan terlalu panjang dan kadang berbelit. Jika hal tersebut ditambah dengan satu level lagi (yaitu Wakada ditunjuk), birokrasi pemerintahan yang selama ini sudah panjang menjadi semakin panjang. Juga akan terjadi dualisme kewenangan, khususnya antara pejabat Sekda dan pejabat Wakada. Pada tataran filosofis, administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi mengacu pada akomodasi kepentingan daerah. Maknanya, pemimpin daerah, khususnya pada top person, harus benarbenar paham tentang daerah yang dipimpinnya. Pemahaman atas daerah tersebut direfleksikan pada duet yang menjadi pasangan ketika pemilihan. Adalah hal yang janggal andai dalam perkembangan perjalanannya nanti seorang Wakada asing di masyarakat. Apalagi, dia tidak menguasai medan beserta permasalahan masyarakat daerahnya. Secara praktis, kepala daerah dan Wakada harus satu samenhang. Berbagai permasalahan yang niscaya bersifat kompleks di daerah hendaknya dapat diklarifikasi berdasar satu kerja sama yang saling membantu antar pemimpin daerah. Sangat mungkin yang terjadi adalah ketidakcocokan atas orientasi politis antara kepala daerah dan Wakada. Jika hal itu terjadi, yang rugi adalah rakyat di daerah. Pada sisi lain, secara nasional pemilihan presiden dan wakil presiden masih ditetapkan satu paket. Dalam tataran awam, gubernur serta bupati dan wali kota

adalah ”presiden” daerah. Artinya, kalau di pusat presiden dan Wapres dipilih satu paket, demikian pula di daerah. Kalaupun akan dimulai seorang wakil tidak dipilih dalam satu paket, mestinya hal tersebut dimulai dari level pusat dulu. Bukankah pemilihan presiden dan Wapres secara langsung dulu juga dimulai dari pusat, baru kemudian daerah? Pada perspektif lain, akan sangat menyulitkan jika kemudian kepala daerah berhalangan. Keguncangan politis akan terjadi kala Wakada harus menggantikan kepala daerah, sementara orientasi politis sang wakil yang kemudian menjabat sebagai kepala daerah ternyata tidak cocok dengan para wakil rakyat daerah yang duduk di DPRD. Padahal, kepala daerah harus bisa bekerja sama dan diterima DPRD sebagai unsur pemerintah daerah. Ketidaksamaan jalur akan menimbulkan keguncangan politik daerah. Dampak berikutnya, hal tersebut bisa menghambat laju pembangunan daerah, sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi jika kepala daerah dan Wakada bersinergi dengan baik. Dalam arti, sejak awal, baik dalam pemilihan maupun kinerja, mereka menjadi satu paket yang saling membantu dan bekerja sama erat dalam membangun daerah. Orientasi Perubahan Dalam kerangka perubahan itu, akan lebih baik jika ada kejelasan pada tugas (job description) untuk posisi Wakada. Selama ini, wakil dipelesetkan dengan awak dan sikil. Seorang wakil diposisikan sebagai ban serep. Pekerjaannya tidak jelas dan bergantung sepenuhnya pada ”belas kasih” kepala derah untuk menetapkan apa yang harus dikerjakan. Hal itu memang menimbulkan kerancuan status yang berakibat tidak produktifnya seorang Wakada.

Pencantuman klausul pasal yang bersifat ”ekstrem”, seperti penunjukan Wakada, mempersulit atau tepatnya memusingkan para anggota DPR. Kinerja prolegnas (program legislasi nasional) yang sudah berat akan semakin berat untuk menyelaraskan ketentuan dalam suatu UU dengan UU lain agar tidak bertabrakan atau bertentangan. Ketentuan tentang Wakada yang tunduk terhadap UU Kepegawaian juga mesti berdampak pada perevisian UU itu. Juga, perevisian UU Penyelenggara Pemilu dan sebagainya. Berdasar hal tersebut, kepala daerah dan Wakada hendaknya tetap dipilih bersamaan secara langsung dalam satu paket, seperti diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU No 32 Tahun 2004. Dalam tataran sosiologis, akomodasi atas suatu ide baru hendaknya tetap mengacu pada upaya untuk melanjutkan –dalam arti memantapkan institusi yang ada. Bukan secara ekstrem mengadakan perubahan –yang secara praktis tidak signifikan dalam mengubah kinerja. Yang dibutuhkan adalah implementasi pembagian kinerja secara konkret dalam UU tanpa interpretasi lain. Mindset yang seharusnya dibangun ke depan adalah memahami potensi daerah. Kekhasan daerah hendaknya dikonstruksikan menjadi ”jualan” saat kampanye pemilukada. Bagaimana ketajaman merumuskan kekhasan tersebut serta mengukur kepiawaian para calon untuk mengelaborasi dan mengembangkan potensi daerah adalah nilai tertinggi bagi seorang calon kepala daerah dan Wakada. *) Samsul Wahidin, pemerhati Hukum, pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Gubernur.

Tolong Pertigaan Boplaz Dikasih Pos Polisi PAK polisi tlng d pertigaan banjo borobudur plasa ksh pos polisi,sy dah brulang kali liat pngendr mtr nrobos trus pdhl msh merah.DeMI kenyamanan semua. trim+6281904121327

Atasi Ulat dengan Semburan Api Info: serangan ulat bulu di jawa timur bisa diatasi dengan semburan api, menggunakan flame gun dan tdk perlu dg obat: dari pak Wè. +628122969595

Batalkan Rencana PLTN Rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perlu ditinjau ulang. Sebab, banyak warga yang kurang setuju dengan rencana tersebut. Mereka khawatir dengan dampak PLTN seperti yang terjadi di beberapa negara. Pemerintah seharusnya mengoreksi diri, mampu mengelola pembangunan PLTN dengan baik atau tidak. Jepang dengan berbagai teknologi yang canggih dan SDM yang bagus saja kewalahan mengatasi krisis nuklir di negaranya. Nah, Indonesia yang baru mengatasi kebakaran di kilang minyak Cilacap milik Pertamina saja kedodoran. Itu belum termasuk kasus kesalahan pengeboran minyak yang berakibat pada bencana lum-

pur Sidoarjo. Sebaiknya, pembangunan PLTN diurungkan. Sebab, Indonesia belum siap untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Arif Priyo Hidaya, alumnus PLS Universitas Negeri Malang

Instansi Tak Respons Masukan Kami sbg Masyarakat yg sll memberi infrmasi, masukan via Media yg terbit di Jogja, knp Instansi yg terkait tdk ada respons atau tdk ada tindak lanjutnya. Jng2 para Anggota DPR dan Pejabat Instasi gak pernah baca koran. Baca koran tp tutup mata, mendengar tp tutup kuping. Katanya ABDI MASYARAKAT? MANA TUNJUKKAN KINERJANYA. Pud’tri Nusupan.+6287738032456

Snapshot One Heart Selalu Cewek kalau disimak dari hari kehari yg dapet lingkaran di “snapshot one heart” DBL 2011 selalu cewek, paling yang motret gnit kali ya... ato gak suka ama laki... ato hadiahnya kosmetik.... biarlah suka2 yg motret+6287738260255 Catatan: Yang cowok ada ruang sendiri Men’s Biore. Terima kasih perhatiannya.

Anda juga bisa mengirim komentar di Suara Rakyat lewat SMS ke 0818461545 (tarif normal)

Insert Investigasi Tidak Mendidik Tyngan Insert Investigasi sring kali tdk mndidik. Pristiwa bencana, fenomena alam, mistik sring kali terlalu dibesar2kan. Mnjdi hal yg mnkutkan bgi orang2tua. +628564356247


KAMIS

7 APRIL 2011

ECERAN Rp 3.000

Menang, Pembuktian ke Partai Puncak Honda DBL 2011 Hari Ini Masuki Babak Fantastic Four JOGJA - Gelaran Honda DBL 2011 DI Jogjakarta Series di GOR UNY hari ini memasuki babak Fantastic Four. Empat partai akan tersaji hari ini, masing-masing dua partai di kelompok putra dan dua partai di kelompok putri. Siapa

(Namche) yang dihelat pukul 15.30-17.00. Di partai ketiga mempertemukan SMA Santa Maria (Stama) v SMAN 1 Kalasan Sleman (Saka) pada pukul 17.00-18.30. Dan, partai terakhir akan mempertemukan SMA Bopkri 1 (Bosa) v SMA Pangudi Luhur (PL) pukul 18.30-20.00. Pemenang Patbhe versus Smase akan bertemu dengan pemenang antara BOSA v PL di partai puncak

yang memenangkan laga hari ini, berhak mengantongi tiket masuk ke partai puncak. SMAN 4 Jogja (Patbhe) bertemu SMAN 1 Sewon Bantul (Smase) di kelompok putra. Laga dua tim yang membuat kejutan di Honda DBL 2011 DI Jogjakarta Series ini digelar pukul 14.00-15.30. Untuk partai kedua, jawara musim lalu di kelompok putri SMA Stella Duce 1 Jogja (Stece) ditantang SMAN 6 Jogja

Honda DBL 2011 DI Jogjakarta Series di GOR UNY, 10 April mendatang. Demikian juga pemenang antara Stece melawan Namche, bakal ditantang pemenang antara Stama dan Saka Baca Menang... Hal 11 SIAPA KE FINAL: SMAN 4 Jogja hari ini di GOR UNY akan berhadapan dengan SMAN 1 Sewon Bantul untuk menentukan tiket ke Final Party. FOTO-FOTO: PIUS ERLANGGA/GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Diperbaiki, Kapal Fudi Karam

TERGULING: KM Fudi, kapal milik PT Pelni kemarin (6/4) karam di area docking PT PAL Surabaya. Dugaan sementara, kapal terguling karena ada kesalahan teknis saat proses floating dock.

SURABAYA – Saat evakuasi KM Maharani yang terbakar di Dermaga Nilam Barat, Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (5/4), belum selesai, giliran kapal milik PT Pelni, KM Fudi, terguling di area docking PT PAL kemarin (6/4) Baca Diperbaiki... Hal 11

DITE SURENDRA/JPNN

Agum Lobi FIFA Lagi Pastikan Kongres Pemilihan 20 Mei

JADWAL SALAT 04:25

11:43

15:01

17:44

18:53

SMS WAE JPNN

LOBI FIFA: Agum Gumelar.

JAKARTA – Ketua Komite Normalisasi (KN) PSSI Agum Gumelar dihadapkan pada masalah serius saat mengawali hari pertama bekerja di Kantor PSSI, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, kemarin (6/4). Sebab, pada saat yang sama, di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta wakil dari 78 pemilik suara versi kongres di Pekanbaru (26/3) mengumumkan

bahwa Kongres PSSI akan dilaksanakan pada 2 Mei mendatang di Kota Pahlawan. ’’Insya Allah pasti di Surabaya. Pelaksanaannya sekitar 2 Mei,’’ kata Soekarwo setelah melakukan pertemuan dengan Deputi Kemenpora di ruang kerjanya, Jalan Pahlawan, Surabaya, kemarin. Pakde Karwo, sapaan gubernur, menerangkan bahwa kedatangan deputi Kemenpora itu bertujuan untuk memastikan kesediaan pemerintah daerah menjadi tuan rumah kongres Baca Agum... Hal 11 GRAFIS: OWEL/JPNN

Polisi Incar Jenderal AU Bintang Tiga Citibank Sebut Malinda Disayang Nasabah JAKARTA - Mabes Polri terus menyelidiki aliran dana nasabah yang digelapkan Malinda Dee alias Inong Malinda. Dari analisis transaksi, ada duit yang mengalir ke PT Sarwahita Group –Malinda adalah salah seorang direksinya. Penyidik akan memanggil jajaran komisaris perusahaan yang bergerak di bidang energi alternatif itu.

BI Kaji Stop Debt Collector

’’Semua pihak yang terkait akan diperiksa, bisa saja dalam kapasitas sebagai saksi,’’ ujar Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi kemarin (06/04). Penyidik sudah memeriksa Rita Amalia, salah seorang komisaris perusahaan itu. Sebab, ada dana nasabah yang masuk ke rekening Sarwahita melalui Malinda Dee. Sarwahita Group berkantor di lantai 16 Gedung Menara Anugerah, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Setelah Kematian Nasabah Kartu Kredit Citibank

JPNN

Baca Polisi... Hal 11

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memastikan akan meninjau lagi aturan mengenai penggunaan jasa penagihan (debt collector) oleh perbankan dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan pasca terungkapnya kasus meninggalnya nasabah kartu kredit Citibank Irzen Okta saat mengurus tagihan di Kantor Citibank Jakarta Baca BI Kaji... Hal 11

LIBATKAN BINTANG TIGA: Malinda Dee.

Briptu Norman Kamaru, Polisi yang Mendadak Populer Gara-gara Berjoget India

Idolakan Shahrukh Khan, Koleksi CD sejak SD Terganggu Pengamen Terminal Magelang banyak pengamennya. Bisa dibilang sudah cukup mengganggu. Penumpang enggan naik bus sebelum benar2 akan jalan. Bagaimana tidak, bergantian pengamen keluar masuk di bus mengamen. Mereka mengamen sedikitnya 3 orang. Penumpang enggan tidak memberi uang receh, takut. Ini menjadi kebiasaan penumpang untuk membawa uang receh saat bepergian naik bus. Semoga terminal Jogja tidak demikian. +622747124315

Suara Rakyat Hal. 6 Telp/Faks Redaksi: 0274-4477785

Ogah Ribet Urus Nikah

Gara-gara aksi jogetnya menirukan lagu India berjudul Chaiyya-Chaiyya di situs YouTube, Briptu Norman Kamaru mendadak populer. Tetapi, tidak hanya populer, dia juga terkena sanksi dari atasannya di Brimob Polda Gorontalo karena dianggap melanggar disiplin. Benarkah, garagara banyak yang membela, dia akhirnya disanksi ringan?

TAK lama lagi, presenter Laura Basuki akan melepas masa lajang dengan pengusaha Leo Sanjaya Baca Ogah... Hal 11

JPNN

ROY TILAMEO, Gorontalo JIKA belum pernah menyaksikan aksi Norman yang sedang berjoget sambil duduk saat jaga, tidak ada salahnya Anda membuka YouTube. Lalu, ketik judul Polisi Gorontalo Menggila. Maka, Anda

www.radarjogja.co.id

POPULER: Briptu Norman Kamaru saat ”diberi sanksi” nyanyi Chaiyya-Chaiyya di hadapan komandan dan teman-temannya di Brimobda Gorontalo.

akan terhibur aksi polisi yang bertugas di kesatuan Brimob Polda Gorontalo itu. Cara dia berjoget, meski dilakukan sambil duduk, persis dengan gaya Shahrukh Khan, sang penyanyi lagu berjudul

Chaiyya-Chaiyya itu. Melihat gaya lipsync-nya juga menunjukkan bahwa Norman hafal dengan lagu tersebut Baca Idolakan... Hal 11

Laura Basuki

email: redaksi@radarjogja.co.id, radaryogya@yahoo.com


RUANG PUBLIK

6

SUDUT PANDANG

Program yang Terlupakan TIDAK semua yang terjadi di era Orde Baru jelek. Salah satu program yang kita anggap baik di masa itu dan layak untuk tetap dilanjutkan adalah program Keluarga Berencana (KB). Sebab, harus diakui, sehebat apa pun negara ini mengelola pertumbuhan ekonomi dan program kesejahteraan bagi warganya, jika pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, akan buruk dampaknya bagi kita semua. Seperti diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief beberapa waktu lalu, ledakan jumlah penduduk Indonesia sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, jika tetap tidak bisa dikendalikan, tren tersebut bisa menjadi ancaman serius. Menunjuk data hasil sensus penduduk pada 2010, jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa. Artinya, dalam 10 tahun terakhir (jika dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya), penduduk kita bertambah 32,7 juta jiwa atau laju rata-rata pertumbuhannya 1,49 persen. Angka 1,49 persen ini tergolong tinggi. Sebab, di era Orde Baru dulu, angkanya bisa ditekan di bawah itu. Dengan angka tambahan 32,7 juta jiwa itu, Indonesia hanya butuh waktu satu dasa warsa untuk menciptakan populasi yang melebihi seluruh penduduk Malaysia. Jadi, memang agak mustahil kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negeri jiran itu jika problem ledakan penduduk ini tidak bisa kita selesaikan. Sebab, program KB terkait erat dengan kualitas manusia Indonesia. Kalau laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen ini tetap berlangsung, pada 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 450 juta jiwa. Seperti yang terjadi sekarang, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan kualitas SDM, tetapi juga lingkungan hidup dan stabilitas ekonomi-politik. Tidak terbayang jika kelak kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar bagi hampir setengah miliar orang. Terjadinya ledakan populasi diduga karena kelengahan pemerintah pasca era reformasi. Di era Soeharto dulu, program KB menjadi program dan gerakan yang terpadu dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, sampai ke desa-desa. Beda dengan era otonomi daerah seperti yang terjadi sekarang, ketika itu jaringan BKKBN mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa-desa terjalin dalam garis koordinasi yang sangat kuat. Sukses program KB juga menyangkut prestasi kepala daerah. Begitu kuatnya gerakan itu, sampai muncul figur yang sangat dikenal publik seperti Haryono Suyono. Meski pernah menjadi Menko Kesra, laki-laki asal Pacitan, Jawa Timur, itu lebih dikenang sebagai mantan kepala BKKBN. Warning kepala BKKBN harus menyadarkan pemerintah pusat dan daerah agar komitmen terhadap program KB tidak luntur. Mereka harus bahu-membahu untuk menyukseskan program yang antara lain untuk menciptakan SDM yang berkualitas ini. Apalagi jika mengingat kegagalan program ini juga akan berakibat membengkaknya anggaran subsidi serta jaminan sosial seperti Jamkesmas dan Jamkesda. Kembali serius menggarap program KB juga harus fokus kepada program-program riil yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar simbolsimbol. Tidak perlu setiap rumah, sekolah, gapura desa digambar dua jari mengacung dengan kalimat ”Dua Anak Cukup” seperti era Orde Baru dulu. Bahasa simbol ini bisa diganti pemerintah dengan menciptakan setiap puskesmas di tanah air mampu memberi informasi dan pelayanan KB yang benar-benar optimal kepada masyarakat. (*)

NGEJAMAN

Nugraha Besoes klaim dirinya masih Sekjen PSSI. - Persatuan sepakbola seluruh India, barangkali... ☺ Eko Patrio tak terima disebut politikus pasif. - Padahal aktif banget, saat kampanye...

Direktur: Ariyono Lestari. General Manager/Pemimpin Umum: Agung C Nugroho; Pemimpin Redaksi: Amin Surachmad; Redaktur Pelaksana: Abdi D Noor; Koordinator Liputan: Iwa Ikhwanudin; Redaktur: Erwan Widyarto, Berchman Heroe, Joko Suhendro, Adib Lazwar Irkhami, Kalis Da’in N, Syukron AM; Sekretaris Redaksi: Venny Maya D; Staf Redaksi: Kusno S Utomo, Heru Setiyaka, Heri Susanto (Kota), Ahmad Riyadi (Bantul), Yogi Isti P (Sleman), Miftahudin, Reren Indranila (Kulonprogo), Frietqi Suryawan (Magelang), Hendri Utomo (Purworejo), Annisa Andriani; Fotografer: M. Syukron, Guntur Aga T Manager Iklan: Azam Sauki A; Asisten Manager Iklan: Sri Joko Supraptomo; Manager Pemasaran: Agung C Nugroho; Keuangan/Iklan/ Umum: Usman A, Dian S, Luluk, Joko Wibowo, Ari Rheno, Bambang Sugiarto, Endik Widodo ; Grafis: Jihad Rokhadi-Ji Ong Boy; Desain Iklan: Endah Iswanti Layout: Abdullah Fuadi, Wahyu Heri Widodo, Muhammad Suprobo, Budhi Setiawan, Nanang Febriyanto, Tri Yulianto, Alaik Azizi; Kartunis: Herpri Yanto; Pemasaran: Nurkhamsiyah, Suprihatin, Setyabudi, Warso, Nursalim, Angga Widiastama; Divisi Off Print: Indriyo Adi Prasetyo; IT: Irsan Muhammad Syafiri; Penerbit: PT Yogyakarta Intermedia Pers NPWP: 02.205.725.1-542.000, Percetakan: PT Nyata Grafika Surakarta, Alamat: Jl. Ring-Road Utara No. 88 (Barat Mapolda DIJ), Depok, Sleman, Jogja, Telp/ Faks Redaksi: (0274) 4477785, Iklan: (0274) 4477780, Pemasaran: (0274) 4477783, Indikasi: (0274) 4477782, Fax/Iklan: Pemasaran: (0274) 4477781. Perwakilan Jakarta: Jl. Palmerah Barat No. 353 Komp. Widuri Blok A3 Jakarta 12210. Telp (021) 5333321, 5330976, 5327294, Fax. (021) 5322629, Iklan: Imam Taufan Nugroho (0817722387) e-mail redaksi: radaryogya@yahoo.com, dan redaksi@radarjogja.co.id e-mail iklan: iklan_radarjogja@yahoo.co.id, dan iklan@ radarjogja.co.id website: www.radarjogja.co.id TARIF IKLAN: Display BW: Rp.18.000,-; Display FC: Rp. 30.000,-; Hal 1: Rp. 55.000,-; Hal 1. BW: Rp.35.000,-; adv BW: Rp.11.000,-; Adv FC: Rp.13.500,-; Kolom: Rp.12.500,-; Dukacita Rp. 7.000,-; Baris: Rp.10.000,Wartawan Radar Jogja dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Radar Jogja dibekali kartu pers selama bertugas.

RADAR JOGJA

Kamis Kliwon 7 April 2011

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia

Perang Melawan Resistensi Antibiotik ’’If you try to eradicate nature, she will in time rise up silently and confound your foolish arrogance.’’ Quintus Horatius Flaccus PENEMUAN penisilin oleh Alexander Flemming pada 1929 merupakan keajaiban dunia kedokteran yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Penyakit infeksi, yang dulunya merupakan permasalahan kesehatan yang sering berakibat fatal, berangsur-angsur mulai bisa diatasi. Bahkan ketika kemudian terjadi Perang Dunia II pada 1940-an, penisilin menjadi obat dewa bagi prajurit yang terluka dan mengalami infeksi dalam medan peperangan. Dalam empat dasawarsa kemudian, beragam obat antibiotik telah dikembangkan berbagai produsen obat yang membawa harapan besar bahwa perang terhadap penyakit infeksi segera usai. Optimisme itu membawa pada penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat yang kelak harus dibayar mahal. Pada 2000-an, diperkirakan tidak kurang dari 50.000 ton antibiotik digunakan di dunia per tahun dan akan terus bertambah pada tahuntahun berikutnya. Resistensi terhadap Antibiotik Bakteri pertama yang mampu menaklukkan penisilin adalah Staphylococcus Aureus yang sebenarnya merupakan bakteri yang tidak berbahaya yang umumnya mangkal di dalam tubuh kita. Namun, bila jumlahnya menjadi berlipat-lipat dan memproduksi toksin, bakteri itu akan mengakibatkan penyakit. Saat ini bakteri yang dikenal dengan Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) tersebut menjadi masalah kesehatan karena diperkirakan 53 juta orang di dunia menjadi carrier bakteri itu. Satu-satunya antibiotik yang bisa membunuhnya adalah Vancomycin. Celakanya, pada 1987, ditemukan bakteri Enterococcus yang kebal terhadap Vancomycin

O l e h

STEFANUS LAWUYAN* (VRE), yang kemudian bakteri Staphylococcus Aureus juga menjadi kebal. Saat ini MRSA dan VRE menjadi masalah pelik di banyak rumah sakit di dunia. Bakteri lain kemudian mulai menampakkan kebandelannya juga terhadap penisilin. Misalnya, Streptococcus Pneumoniae. Bakteri yang juga disebut Pneumococcus itu ditemukan pada 1967 di pedesaan Papua Nugini. Pada saat bersamaan, ditemukan bakteri Gonorrhoe yang tahan penisilin pada prajurit Amerika di Asia Tenggara, yang kemudian dijuluki ’’Vietnam Rose’’ ketika penyakit itu dibawa pulang ke Amerika. Pada 1980, sebanyak 15 persen penduduk Brazil yang dirawat di rumah sakit (1,7 juta pasien) menderita penyakit infeksi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah tidak kurang dari USD 1,2 miliar dan mengakibatkan kematian pada 30.000 pasien karena penyakit infeksi tersebut. Satu dasawarsa kemudian, The Centres for Disease Control and Prevention melaporkan bahwa 3.300 pasien di Amerika meninggal karena infeksi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Bahkan pada 1994 angka itu melonjak menjadi sekitar 65.000. Bagaimana resistensi terjadi? Pertama, seleksi alam. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, ada bakteri yang sejak dilahirkan sudah memiliki kekebalan terhadap antibiotik. Ketika seseorang minum suatu jenis antibiotik, bakteri yang lemah akan mati, sedangkan bakteri yang kebal akan bertahan dan berangsur-angsur berkembang biak menciptakan lebih banyak bakteri kebal terhadap antibiotik tersebut. Dengan demikian, pasien dapat menderita penyakit infeksi karena sejak awal terpapar bakteri yang kebal terhadap antibiotik atau setelah minum antibiotik

baru di tubuhnya terbentuk bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang diminum tersebut. Kedua, pertahanan bakteri. Penisilin biasanya akan menempel pada dinding bakteri dan kemudian menghancurkan bagian dinding tersebut sehingga bakteri mati. Akhirnya, bakteri mampu mempersenjatai diri melalui perkembangbiakan dengan mengurangi bagian dinding yang bisa ditempel penisilin. Atau, bakteri akan membuat semacam enzyme yang mampu merusak penisilin yang menempel di dindingnya. Pertahanan lain ditunjukkan bakteri yang diserang ribosome-nya oleh antibiotik. Bakteri akan mengembangkan diri dengan cara mengurangi jumlah ribosome-nya sehingga tahan terhadap serangan antibiotik. Penggunaan Antibiotik yang Berlebih WHO telah mengadakan survei terhadap penggunaan dan penyalahgunaan antibiotik di New Delhi. Hasilnya, 68 persen penduduk yang disurvei menyatakan minum antibiotik sampai habis sesuai petunjuk dokter, 47 persen pasien akan pindah dokter bila tidak diberi antibiotik, dan 53 persen menyatakan akan membeli sendiri antibiotik bila sakit. Sementara itu, di Thailand, 53 persen penduduk yang disurvei menyatakan menghentikan antibiotik sebelum waktunya. WHO prihatin atas semakin berkurangnya antibiotik yang bisa melawan penyakit infeksi yang semakin resistan terhadap antibiotik. Untuk itu, dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia 2011 yang diperingati pada 7 April ini, tema yang diambil adalah ’’Gunakan Antibiotik secara Tepat untuk Mencegah Kekebalan Kuman’’. Bagaimana dengan masyarakat kita? Ketika ditanya dokter sudah minum obat apa, pada umumnya pasien menjawab antibiotik. Sakit tenggorokan, panas, pusing, keseleo, gatal, cukup beli sebiji antibiotik, sembuh! Bahkan luka apa pun, taburi dengan antibiotik, juga sembuh! Antibiotik menjadi obat yang manjur untuk

semua penyakit dan diminum tidak sesuai dosis yang benar. Tingkat ketergantungan masyarakat kita terhadap antibiotik juga sudah sangat mendalam. Karena itu, beberapa hal yang patut diberi perhatian pemerintah dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia ini adalah, pertama (untuk masyarakat), antibiotik seyogianya tidak dijual bebas dan bukan untuk pengobatan diri sendiri. Antibiotik harus diresepkan oleh dokter. Antibiotik harus diresepkan dan diminum pasien sejumlah satu seri kecuali timbul efek samping. Broadspectrum antibiotik tidak digunakan di luar rumah sakit. Penggunaan antibiotik untuk hewan harus dikontrol agar tidak membawa resistansi bakteri yang membahayakan manusia. Kedua (di rumah sakit), penggunaan antibiotik harus didahului tes kepekaan atau resistensi kuman. Prosedur higienis rumah sakit harus bisa bebas dari bakteri resistan antibiotik. Rata-rata lama perawatan pasien harus dibatasi seminimal mungkin agar bakteri tidak mempunyai waktu untuk membentuk koloni. Penggunaan antibiotik profilaksis prabedah harus diminimalkan. Selain itu, pemerintah harus menentukan jenis-jenis antibiotik yang terdapat di puskesmas, rumah sakit semua tipe, dan harus ditentukan cadangan-antibiotik yang hanya boleh diresepkan spesialis tertentu untuk kondisi tertentu saja. Kita harus mendidik masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan dan sekaligus menertibkan peresepan antibiotik agar tidak terjebak kembali pada era sebelum ditemukannya penisilin oleh Flemming. Yakni, saat penyakit infeksi merajalela, mengakibatkan kematian, penderitaan, kecacatan, dan menghabiskan anggaran yang akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan. *) Stefanus Lawuyan, dokter peraih Endeavour Executive Award 2009.

Wakada, Pejabat Politis atau Karir? WAKIL kepala daerah (wakada) tidak lagi dipilih secara langsung? Itulah salah satu klausul dalam Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) besutan pemerintah (cq Kemendagri) yang segera diajukan kepada DPR. Wakada merupakan pejabat karir yang akan ditunjuk berdasar peraturan kepegawaian. Maknanya, pemilukada yang dihelat dengan biaya sangat mahal itu hanya diperuntukkan posisi kepala daerah. Bahkan, gubernur cukup dipilih oleh DPRD provinsi. Perubahan tersebut dimaksudkan agar Wakada ditunjuk dari pejabat karir dalam rangka pembenahan birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tujuannya, pejabat Wakada tetap objektif dalam arti profesional di bidang pemerintahan. Dia adalah pejabat karir daerah yang harus bersifat netral dan tidak boleh terintrusi kepentingan politik. Beberapa Pertimbangan Ide agar Wakada tidak dipilih secara langsung dan ditunjuk dari pejabat karir sangat strategis dalam kerangka administrasi pemerintahan daerah. Ide tersebut membuat semacam jarak baru atas tiga tingkat birokrasi pemerintahan daerah. Pertama adalah level kepala daerah, kedua merupakan level Wakada, dan ketiga ialah level sekretaris daerah (Sekda). Selama ini, pejabat karir profesional adalah Sekda, yang menjadi pemimpin operasional kesekretariatan daerah. Sementara itu, sistem UU No 32 Tahun 2004 meletakkan kepala daerah dan Wakada pada posisi puncak (top person) di daerah. Karena itu, sebelum penetapan dalam UU tentang kedudukan Wakada tersebut, ada beberapa hal yang kiranya menjadi dasar pertimbangan. Akibat penunjukan Wakada adalah in-

O l e h

SAMSUL WAHIDIN* efektivitas pemerintahan. Selama ini, level pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta Wakada dan Sekda. Dengan itu saja, birokrasi sudah dirasakan terlalu panjang dan kadang berbelit. Jika hal tersebut ditambah dengan satu level lagi (yaitu Wakada ditunjuk), birokrasi pemerintahan yang selama ini sudah panjang menjadi semakin panjang. Juga akan terjadi dualisme kewenangan, khususnya antara pejabat Sekda dan pejabat Wakada. Pada tataran filosofis, administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi mengacu pada akomodasi kepentingan daerah. Maknanya, pemimpin daerah, khususnya pada top person, harus benarbenar paham tentang daerah yang dipimpinnya. Pemahaman atas daerah tersebut direfleksikan pada duet yang menjadi pasangan ketika pemilihan. Adalah hal yang janggal andai dalam perkembangan perjalanannya nanti seorang Wakada asing di masyarakat. Apalagi, dia tidak menguasai medan beserta permasalahan masyarakat daerahnya. Secara praktis, kepala daerah dan Wakada harus satu samenhang. Berbagai permasalahan yang niscaya bersifat kompleks di daerah hendaknya dapat diklarifikasi berdasar satu kerja sama yang saling membantu antar pemimpin daerah. Sangat mungkin yang terjadi adalah ketidakcocokan atas orientasi politis antara kepala daerah dan Wakada. Jika hal itu terjadi, yang rugi adalah rakyat di daerah. Pada sisi lain, secara nasional pemilihan presiden dan wakil presiden masih ditetapkan satu paket. Dalam tataran awam, gubernur serta bupati dan wali kota

adalah ”presiden” daerah. Artinya, kalau di pusat presiden dan Wapres dipilih satu paket, demikian pula di daerah. Kalaupun akan dimulai seorang wakil tidak dipilih dalam satu paket, mestinya hal tersebut dimulai dari level pusat dulu. Bukankah pemilihan presiden dan Wapres secara langsung dulu juga dimulai dari pusat, baru kemudian daerah? Pada perspektif lain, akan sangat menyulitkan jika kemudian kepala daerah berhalangan. Keguncangan politis akan terjadi kala Wakada harus menggantikan kepala daerah, sementara orientasi politis sang wakil yang kemudian menjabat sebagai kepala daerah ternyata tidak cocok dengan para wakil rakyat daerah yang duduk di DPRD. Padahal, kepala daerah harus bisa bekerja sama dan diterima DPRD sebagai unsur pemerintah daerah. Ketidaksamaan jalur akan menimbulkan keguncangan politik daerah. Dampak berikutnya, hal tersebut bisa menghambat laju pembangunan daerah, sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi jika kepala daerah dan Wakada bersinergi dengan baik. Dalam arti, sejak awal, baik dalam pemilihan maupun kinerja, mereka menjadi satu paket yang saling membantu dan bekerja sama erat dalam membangun daerah. Orientasi Perubahan Dalam kerangka perubahan itu, akan lebih baik jika ada kejelasan pada tugas (job description) untuk posisi Wakada. Selama ini, wakil dipelesetkan dengan awak dan sikil. Seorang wakil diposisikan sebagai ban serep. Pekerjaannya tidak jelas dan bergantung sepenuhnya pada ”belas kasih” kepala derah untuk menetapkan apa yang harus dikerjakan. Hal itu memang menimbulkan kerancuan status yang berakibat tidak produktifnya seorang Wakada.

Pencantuman klausul pasal yang bersifat ”ekstrem”, seperti penunjukan Wakada, mempersulit atau tepatnya memusingkan para anggota DPR. Kinerja prolegnas (program legislasi nasional) yang sudah berat akan semakin berat untuk menyelaraskan ketentuan dalam suatu UU dengan UU lain agar tidak bertabrakan atau bertentangan. Ketentuan tentang Wakada yang tunduk terhadap UU Kepegawaian juga mesti berdampak pada perevisian UU itu. Juga, perevisian UU Penyelenggara Pemilu dan sebagainya. Berdasar hal tersebut, kepala daerah dan Wakada hendaknya tetap dipilih bersamaan secara langsung dalam satu paket, seperti diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU No 32 Tahun 2004. Dalam tataran sosiologis, akomodasi atas suatu ide baru hendaknya tetap mengacu pada upaya untuk melanjutkan –dalam arti memantapkan institusi yang ada. Bukan secara ekstrem mengadakan perubahan –yang secara praktis tidak signifikan dalam mengubah kinerja. Yang dibutuhkan adalah implementasi pembagian kinerja secara konkret dalam UU tanpa interpretasi lain. Mindset yang seharusnya dibangun ke depan adalah memahami potensi daerah. Kekhasan daerah hendaknya dikonstruksikan menjadi ”jualan” saat kampanye pemilukada. Bagaimana ketajaman merumuskan kekhasan tersebut serta mengukur kepiawaian para calon untuk mengelaborasi dan mengembangkan potensi daerah adalah nilai tertinggi bagi seorang calon kepala daerah dan Wakada. *) Samsul Wahidin, pemerhati Hukum, pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Gubernur.

Tolong Pertigaan Boplaz Dikasih Pos Polisi PAK polisi tlng d pertigaan banjo borobudur plasa ksh pos polisi,sy dah brulang kali liat pngendr mtr nrobos trus pdhl msh merah.DeMI kenyamanan semua. trim+6281904121327

Atasi Ulat dengan Semburan Api Info: serangan ulat bulu di jawa timur bisa diatasi dengan semburan api, menggunakan flame gun dan tdk perlu dg obat: dari pak Wè. +628122969595

Batalkan Rencana PLTN Rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perlu ditinjau ulang. Sebab, banyak warga yang kurang setuju dengan rencana tersebut. Mereka khawatir dengan dampak PLTN seperti yang terjadi di beberapa negara. Pemerintah seharusnya mengoreksi diri, mampu mengelola pembangunan PLTN dengan baik atau tidak. Jepang dengan berbagai teknologi yang canggih dan SDM yang bagus saja kewalahan mengatasi krisis nuklir di negaranya. Nah, Indonesia yang baru mengatasi kebakaran di kilang minyak Cilacap milik Pertamina saja kedodoran. Itu belum termasuk kasus kesalahan pengeboran minyak yang berakibat pada bencana lum-

pur Sidoarjo. Sebaiknya, pembangunan PLTN diurungkan. Sebab, Indonesia belum siap untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Arif Priyo Hidaya, alumnus PLS Universitas Negeri Malang

Instansi Tak Respons Masukan Kami sbg Masyarakat yg sll memberi infrmasi, masukan via Media yg terbit di Jogja, knp Instansi yg terkait tdk ada respons atau tdk ada tindak lanjutnya. Jng2 para Anggota DPR dan Pejabat Instasi gak pernah baca koran. Baca koran tp tutup mata, mendengar tp tutup kuping. Katanya ABDI MASYARAKAT? MANA TUNJUKKAN KINERJANYA. Pud’tri Nusupan.+6287738032456

Snapshot One Heart Selalu Cewek kalau disimak dari hari kehari yg dapet lingkaran di “snapshot one heart” DBL 2011 selalu cewek, paling yang motret gnit kali ya... ato gak suka ama laki... ato hadiahnya kosmetik.... biarlah suka2 yg motret+6287738260255 Catatan: Yang cowok ada ruang sendiri Men’s Biore. Terima kasih perhatiannya.

Anda juga bisa mengirim komentar di Suara Rakyat lewat SMS ke 0818461545 (tarif normal)

Insert Investigasi Tidak Mendidik Tyngan Insert Investigasi sring kali tdk mndidik. Pristiwa bencana, fenomena alam, mistik sring kali terlalu dibesar2kan. Mnjdi hal yg mnkutkan bgi orang2tua. +628564356247

Perang Melawan Resistensi Antibiotik  

Article on Radar Jogja 7 April 2011 page 6 Ruang Publik: Note on World Health Day 2011

Advertisement