Page 1

Terbit 12 Halaman Rp. 3000,Edisi 42 / Tahun 2 Selasa, 1 sd 7 April 2014

Muba Layak Menjadi 3 Kabupaten

Polres Pagaralam Dalami

Proyek

fiktif Lapter Rp19,7 Miliar

Peta Kabupaten Musi Banyuasin

SEKAYU.SE.Wacana pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin menjadi tiga kabupaten sudah selayaknya di apresiasikan oleh pihak Pemkab Muba. Kabupaten Musi Banyuasin Utara (Mutira) yang meliputi wilayah Bayung Lincir, Sungai Lilin, Babat Toman, Tungkal Jaya, Lalan dan Keluang dan Kabupaten Musi Banyuasin Selatan yang meliputi Wilayah Sungai Keruh dan sekitarnya berdekatan dengan Kabupaten Pemekaran MuaraEnim Kabupaten Pali.

Pemecahan Kabupaten ini sudah menjadi wacana beberapa waktu lalu karena adanya pertimbangan kurangnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Terdapat banyak daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang masih terisolir dan juga sulit untuk mencapai ibu kota Kabupaten.Ketika hal ini di konfirmasikan kepada salah satu tokoh Muba yang juga BERSAMBUNG KE HAL. 11

Wali Kota Pagaralam, Hj Ida Fitriati

PAGARALAM, SE - Gerak cepat Kepolisian Resort (Polres) Kota Pagaralam, mulai mendalami dugaan proyek piktif lapangan terbang (Lapter) senilai Rp19,7 miliar untuk pembangunan run way lapangan terbang di Dusun Mingkik, Kelurahan Atungbungsu, Kecamatan Dempo Selatan tahun anggaran 2007-2008. Dalam keterangannya kapolres kota Pagaralam AKBP Saut P Sinaga

SIK yang di dampingi oleh Kast Reskrim Iptu JK Nababan mengatakan ,�Saat ini kita sudah melakukan pendalamam terkait ada proyek diduga pektif yang menelan dana Rp19,7 miliar yang dianggarkan tahun 2007-2008 untuk untuk pembangunan lapangan terbang (Lapter) Atungbungsu, Kecamatan Dempo Selatan, khusus pengerukan

BERSAMBUNG KE HAL. 11

Reses Anggota Dprd Dapil V Kab.Lahat “ Meningkatkan Kesejahteraan dan Menerima Aspirasi Rakyat “

Penandatanganan hasil rapat Paripurna XIIV DPRD Sumsel

Rapat Paripurna XIiv Dprd prov. Sumsel

Palembang, SE-Rapat paripurna XLIV DPRD Prov Sumsel, dilaksanakan (18/3), di ruang Paripurna DPRD Sumsel. Dalam rapat tersebut, Ir.Wasista Bambang Utoyo, ketua DPRD Prov Sumsel, menyamyampaikan, dengan pidato pengantar laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Sumsel, tahun Anggaran 2013, dilanjutkan dengan pembentukan 5 Pansus (Panitia Khusus). Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah,terakhir kali dengan UU No.12 tahun 2008, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah utuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah danmengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka untuk meningkatkan kesejeteraan masyarakat melalui peningkatan atas pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat memperhatikan prinsif demokrasi,pemerataan, keadilan keistimeaan dan kekhususan serta keragaman keragaman daerah dalam rangka negara kesatuan RI. Dalam rapat tersebut dihadiri,Gubernur SumSel, Wakil Guber-

nur Sumsel, Ketua, wakil-wakil ketua dan para anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumsel atau mewakili, ketua pengadilan Tinggi Sumsel, ketua pengadilan Tinggi Agama Sumsel, Sekretaris daerah , para asisten serta staf ahli Gubernur Sumsel, insfektur Provinsi, sekretaris dewan, kepala kantor wilayah,

kepala dinas,kepala badan, kepala biro serta pimpinan BUMN dan BUMD.. Dari hasil rapat Paripurna tersebut, kita telah mendengar penjelasan GUbernur Sumsel tentang LKPJ Gubernur SumSel tahun Anggaran 2013 dan Pembentukan Pansus atau Panitia khusus pembahasan dan Penelitian terhadap LKPJ Gubernur Sumsel. Dan Penanda Tanganan Produk Legislatif hasil rapat Paripurna XLIV Dewan Pimpinan. (ADV)

L A H A T SE.Rombongan Dapil V anggota DPRD kabupaten Lahat beberapa hari yang lalu telah melakukan reses langsung ke wilayah desa Pulau kecamatan Tanjung Sakti Pumu dalam rangka menampung aspirasi rakyat secara langsung ke daerah mata pilihnya. Kedatangan dari anggota DPRD kabupaten Lahat ini selain untuk menghimpun aspirasi juga langsung berkomunikasi secara langsung mengenai perkembangan di kalangan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan antara pemerintah kabupaten Lahat di bidang pembangunan infrastruktur.

Dari hasil kunjungan para anggota DPRD kabupaten Lahat ini yang tergabung dalam Dapil V dalam pantauannya telah menemukan jalan yang masih belum layak yang di nikmati oleh masyarakat sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Menurut para anggota dewan insfrastruktur jalan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat,jadi Seandainya akses jalan ini bagus dan benar, otomatis kegiatan dan perekonomin masyarakat Desa Pulau dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu ini akan maju. Dengan ditemukan akses jalan yang belum layak ini ,kepada ma-

syarakat sangat di harapkan untuk melayangkan proposal ke dinas terkait supaya nantinya dapat dipercepat pembenahan seluruh akses jalan masyarakat di Kabupaten Lahat, khususnya di Kecamatan Tanjung Sakti

antar umat beragama, dengan terciptanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, maka hidup kita akan tenteram dan aman. Rombongan ini pun memberi arahan kepada seluruh lapisan masyara-

Pumu, Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Pajar Bulan dan Kecamatan Jarai. Tidak hanya kesejahteraan atau perekonomian yang kita tingkatkan, mari kita saling bahu-membahu menjaga kedamaian

kat untuk melestarikan dan meningkatkan kebiasaan lama masyarakat kita untuk kerja gotongroyong, dengan tradisi gotong-royong ini akan meningkatkan kekompakan masyarakat, berarti kita telah memberikan sikap yang arif dan bijaksana. (ADV/MIRZA)


2

sumsel

Tuntut Hak Atas Hutan & Stop Kriminalitas Jakarta, SE -Ribuan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN ) ,menggelar aksi demo didepan Istana Negara ,Jakarta ,kemarin. Mereka menuntut pemerintah agar memperhatikan dan melindungi masyarakat adat. MASSA mulai mendatangi Istana sejak pukul 10.00 WIB. Dengan mengenakan pakaian tradisional dari sejumlah daerah ,mereka mendesak pemerintah mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di Indonesia. Aksi ini juga bertepatan dengan memperingati Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang ke 15 tahun. Mereka menilai ,keberadaan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia kini tersingkirkan. Bahkan hak-hak atas ruang hidup ,khususnya hutan yang tidak kunjung menjadi perhatian pemerintah. Para peserta aksi membawa poster bertuliskan “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” ,”Hentikan Kriminalitas Masyarakat Adat” ,”Cabut Permenhut Nomor 62 Tahun 2013” ,” Hentikan Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat” ,dan “Sahkan RUU Masyarakat Adat Segera”. Mereka juga mendesak pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PPU-X/2012 dan mendesak DPR untuk mengesahkan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA). Deputi sekjen AMAN ,Rukka Sombolinggi menilai ,persepsi hutan adat sebagai hutan negara telah membuka pintu bagi perampasan tanah ,sumber daya milik masyarakat adat dan hutan adat pemerintah. Dia mengatakan ,ditengah situasi tersebut ,Kementrian Kehutanan (KemenHut) malah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan putusan MK Nomor 35 ,seperti Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.1/ Menhut-II/2013 yang menegaskan penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan. “Surat edaran itu mensyaratkan diterbitkannya peraturan daerah untuk penetapan kawasan hutan adat. Bahkan Kementrian Kehutanan menggunakan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat,” tuding Rukka. Menurutnya Putusan MK Nomor 35 sangat berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyrakat adat karena di dalamnya menyatakan hutan adat bukanlah lautan negara. “Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menganggap hutan adat bagian dari hutan negara,” ujarnya. Namun ,kondisi yang ada sekarang membuat proses pengukuhan hutan adat masih akan sangat panjang. Sementara proses pelepasan dan konversi kawasan hutan bagi kepentingan Industri makin gencar dilakukan. “Kami menilai pengesahan UndangUndang PPHMA an Implementasi putusan MK No 35 masih lamban. Sementara konflik terus bermunculan di lapangan,” keluhnya. Sekjen AMAN ,Abdon Nababan menegaskan ,masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah ,wilayah dan sumber daya alam ,termasuk hutan adat. “ Pengakuan terhadap hak-hak ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945.” Kata Abdon. Dia bilang ,putusan MK No.35 telah menegaskan kembali keberadaan hutan adat yang dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya. “Status hukum hutan adat diperlukan untuk menegaskan bahwa penguasaan dan pengelolaan hutan adat ada ditangan masyarakat adat. Inilah proses rekonsiliasi sesungguhnya. Kan selama ini ribuan masyarakat adat masuk penjara gara-gara hal ini,” cetusnya. Mereka berharap ,pemerintah bertindak cepat menanggapi putusan MK No.35 dengan membuat peraturan pengelolaan hutan adat beserta pemetaanya. (Darmawan)

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Kabupaten PALI Miliki Seri Kendaraan Baru PAZ dan PAA Jadi Seri Nopol PALI

“Memang incaran kita dari awal P, namun saat itu sudah digunakan orang lain sehingga kita ambil R. Tapi, dalam beberapa waktu terakhir, akhirnya huruf P sudah ditarik kembali, dan kita ajukan untuk wilayah PALI, yang menggunakannya.” Rusman Firman MM Kepala Dishub Kominfo Kabupaten PALI

PALI –SE. Beberapa waktu lalu, wacana akan digunakannya huruf R, sebagai lambang nomor polisi khas kendaraan roda empat dan roda dua, dari wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Namun rencana penggunaan seri itu ternyata batal.

Rencananya, seri plat kendaraan dari kabupaten ke-16 Sumsel ini akan di gantikan dengan lambang PAZ untuk kendaraan kedinasan, dan PAA untuk kendaraan pribadi dan umum. Dalam keterangannya kepala Dishub Kominfo Kabupaten PALI mengatakan,” Nah ,kedepan huruf di belakang angka plat kendaraan tersebut atau kode / seri akhir wilayah ,akan diganti dengan tiga huruf yang awalnya P. “PAA untuk kendaraan umum/pribadi dan PAZ untuk kendaraan dinas,” beber,Rusman Firman ,MM ( 5/3 ) Menurutnya, perencanaan akan menggunakan huruf R, sebagai ciri

khas nomor polisi dari wilayah PALI dipastikan batal, dan akan digantikan dengan huruf P. “Memang incaran kita dari awal P, namun saat itu sudah digunakan orang lain sehingga kita ambil R. Tapi, dalam beberapa waktu terakhir, akhirnya huruf P sudah ditarik kembali, dan kita ajukan untuk wilayah PALI, yang menggunakannya,” terangnya Rusman menambahkan, saat ini pihaknya telah mengirimkan surat permintaan ke Markas Besar (Mabes) Polri, untuk penggunaan hurup pada nopol kendaraan asal PALI. Dan kabar terakhir, permohonan tersebut telah disetu-

jui Mabes Polri. “Kita sekarang menunggu keputusan Polda Sumsel terkait huruf tersebut,” ungkapnya. Meski demikian, menurut Rusman, saat ini pihaknya sedang mengupayakan pembentukan Kantor Samsat Pembantu. Karena dengan adanya kantor Samsat ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memudahkan masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan. “Mudah-mudahan usulan pembentukan Samsat Pembantu ini dapat terealisasi. Doakan saja,” pungkas Rusman. ( Darmawan )

Diduga Banyak Penyimpangan Dana Perawatan Operasional Rsud Kabupaten Lahat LAHAT, SE. Terkait dengan proyek pemeliharaan dan perawatan enam unit rumah dinas dan 6 unit kendaraan dinas di rumah sakit umum daerah kabupaten lahat sepertinya telah menuai kontraversi di kalangan publik dan masyarakat luas,hal ini terlihat bahwa pekerjaan proyek pemelihaan dan perawatan itu terkesan tidak dilakukan sama sekali. Dari dua proyek tersebut sebelumnya pemerintah kabupaten Lahat telah menganggarkan ratusan juta rupiah melalui dana apbd perubahan untuk melakukan pembenahan dari rumah dinas dan kendaraan dinas RSU D kabupaten Lahat tersebut. Untuk pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan rumah dinas telah dianggarkan 200 juta melalui apbd P tahun 2013,sedangkan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas tersebut melalui anggaran yang sama juga dianggarkan sebesar 175 Juta. Berdasarkan investigasi awak media kelokasi terlihat jelas dari kondisi dua pekerjaan itu memang tidak ada perubahan sama sekali,diantaranya untuk enam unit rumah dinas tersebut kelihatannya semakin memprihatinkan dan termasuk enam unit kendaraan ambulance yang terbengkalai di dalam gudang. Untuk memperoleh keterangan terkait permasalahan ini sepertinya sangat sulit sekali,karena narasumber yang terkait langsung dengan perihal pekerjaan dua pengadaan oleh pemerintah tersebut Dokter Laela Holik selalu tidak ada di tempat,terkadang via telpon pun

Kondisi mobil Ambulance RSUD Lahat yang tidak dilakukan perawatan

bagi kalangan pers untuk konfirmasi tidak diangkat. Berdasarkan keterangannya dokter Laela Holik mengatakan terkait permaslahan tersebut “ Tidak semua dana yang dianggarkan harus di habiskan,sesuai dengan kebutuhan saja pemakaiannya,kan udah di periksa inspektorat sama bpk,ujarnya melalui pesan singkat via sms beberapa waktu yang lalu. Sementara itu menurut ketua Lsm UGD Prov Sumsel mengatakan menyikapi permalasahan ini sepertinya sangat perlu di tindak

lanjuti,karena mengapa pekerjaan tersebut jika memang ada anggaran namun tidak di lakukan,ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat kabupaten Lahat,padahal dari beberapa item pekerjaan itu merupakan untuk kepentingan umum,”ujar Ir Feri Kurniawan ketika diminta tanggapan terkait penyimpangan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan di RSUD Kabupaten Lahat beberapa waktu yang lalu.. “ Menyikapi jawaban dari dokter Laela Holik melalui pesan singkatnya ( sms ) tersebut itu bukan

suatu jawaban yang profesional seorang pejabat di tengah kalangan masyarakat,logika aja,mengapa uang tersebut tidak di habiskan bearti sisanya harus di kembalikan sedangkan proyek tersebut terlihat sangat mendesak untuk di lakukan,”ujar ketua Lsm UGD Prov Sumsel. Lanjutnya,”jika memang benar pekerjaan proyek itu ada penyimpangan maka harus di laporkan ke pihak hukum,karena patut di duga ada indikasi korupsinya,”Pungkasnya. (Mirza)

Pembayaran Pam Pengawas TPS, Diluar dari Pembayaran Anggota Linmas Muaraenim,SE, Dalam rangka menghadiri Musrenbang merekafitulasi program dan kegiatan hasil penyelengaraan usulan masyarakat dengan program dan kegiatan SKPD (19/3), acara yang langsung dihadiri oleh Pejabat kementerian dalam Negeri DR Ekoparasiyanto selaku pemberikan makalah, Moment dari acara tersebut di isi dengan sesen tanya jawab dengan moderatornya Asisten II Drs H Hasanudin,didampingi kepala Bappeda Muaraenim Ir H Abd Nadjib MM, Kepala Kasat Pol PP Muaraenim Drs H Riswandar SH selaku penanya pertama dalam acara ini secara langsung mempertanyakan terkait masalah anggaran dari pusat dalam pembayaran Personil pengawasan Pam TPS dalam rangka Pilihan calon Legeslatif dan pilihan Presiden dilokasi desa dan kecamatan, karena dana pembayaran Penjaga PAM TPS tersebut sesuai dengan surat edaran Gubernur dana pengawas PAM TPS tidak ada anggaran dari daerah, jadi dianggarkan dari Pusat,”ungkapnya. Untuk itu dari pihaknya sudah menyelusuri kepusat, bahkan ikut rapat bersama Dirjen di pusat diJakarta, tentang dana anggran PAM TPS tersebut,tapi sudah ada tanggapannya.namun belum ada realisasinya, menurutnya waktu ikut rapat bersama Dirjen diJakarta kemarin tetap akan dibayar.,”ungkap Riswandar.. Untuk itu harapannya ,”agar ada realisasi pembayarannya, dana anggaran PAM TPS tersebut,sedangkan untuk Pembayaran dana anggaran anggota personil Linmas, sudah ada anggarannya, masuk dari Rekening KPU diluar dari anggaran penjaga PAM TPS,” sedangkan anggaran Petugas Penjaga PAM TPS mudah mudahan cepat ada realisasinya dari pusat yang sudah kami usulkan ,” ungkap Riswandar. Ditambahkannnya,” jumlah Personil Pengawas PAM TPS Pemilihan Calon Legeslatif dan Pemilihan Presiden di Kabupaten Muaraenim, yang diterjunkan dari anggoat PAM TPS yang diambil dari Desa,dalam Satu TPS sebanyak 2 orang, dikalikan 1370 TPS, jadi sekitar 2.740 orang personil, petugas Pengawas PAM TPS, inipun personilnya diambil dari desa daerah situlah,”ungkap Riswandar. ( Muksin/Yandi).

PEMIMPIN UMUM / PERUSAHAAN : Riduan Junaidi, PEMIMPIN REDAKSI : Riduan Junaidi, WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : H. Marwan Effendi, DEWAN REDAKSI : H. Kurnanti Abdullah, H. Oktafriadi, SH, Jon Heri Ssos, H. Husni Thamrin, Syarifuddin, ST, PENASEHAT : Drs. PH Hutadjulu, SH MBA MM, Ir. H. Ruslan Ismail MH MM, Agus Hermanto, SH, Saibi Basri, Yuliadi, SH, RH. Alex Effendi, SH, Nur Syamsu, SH MH, Iding Safari, SH, Mulyadi, SH, Maulana, SH, KEUANGAN : Dahlia, S,Ag, Aulia, SE, MANAGER IKLAN : Iyan Martha, PERCETAKAN/ SIRKULASI : Drs. Fauzi, Ssos, EDITOR : Haulah ABdulah, PENASEHAT HUKUM : Ery Gustion, SH MKn, ALAMAT REDAKSI : Jln. Sido Ing Kenayan RT. 16 RW. 06 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang, Sumsel Indonesia, HP : 0812 71496686 - Email : Sriwijayaekspress@yahoo.co.id, PENERBIT : CV. Sriwijaya Ekspress, NPWP : 03.269.765.8-307.000, REKENING : 140.305.8992 an CV. Sriwijaya Ekspress, Rek. Bank Sumsel Babel : 140-09-67015 an. Riduan Junaidi, DICETAK OLEH : PT. Sumek Intermedia (Isi diluar tanggung jawab percetakan), WARTAWAN PALEMBANG : Boni Belitong, Raden.MS, Topik, Kurnia Efrida, Edcan, Hasyaim Nawawi, Hendra Basirin, Yenni Asma Nora, Rumeni Silitonga, Safrullah Lubai, Rindu Jelita, Fonda, Liputan Polresta: Febriandi. R, WARTAWAN SUMSEL : Andi Agustar, Nur Syamsu, Cik Ung, Fauzi, Ir. Ferri Kurniawan, Her Suyatono, Sirlani, Hamzah Taufik, Tantowi, Erfan Kusnandar, Rizki Chandra Yudha, Ruswana, SEKAYU : Firdaus, SE.AK (Kabiro), Riyanto, OGAN ILIR : Iyasandi, PAGARALAM : Muhammad Faisal Ismail, BATURAJA OKU : Saiful, MR, BANYUASIN : Wilimanto, EMPAT LAWANG : Widi, OKI : Heriyanto, Indra, MUARA ENIM : Muksin (Kabiro), Yandi, MS, LAHAT : Rizal Kurniawan (Kabiro), Mirza Ahmad, OKUT : Eddy Kusmayadi (Kabiro), PALI: Haroni (Kabiro), Dharmawan, Ryan Juniarsyah, OKU SELATAN: Heri (Kabiro), PRABUMULIH : Ujang, Jamil, Ronald, MUSI RAWAS/ LUBUKLINGGAU /MURATARA: Irkan Frannolus, SPd (Kepala Biro), Zaldi, Agus Salim, KONTRIBUTOR JAMBI : M Ismed Junaidi.

Wartawan Surat Kabar Sriwijaya Ekspres dilengkapi ID Card (Press Card) Tanda Pengenal/Surat Tugas dari Redaksi Sriwijaya Ekspres, dan Nama Wartawan Kami Tertera pada BOX Redaksi Surat Kabar Sriwijaya Ekspres.


SUMSEL

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Pemkab Muba Latih 80 Orang Personel Linmas

Sekayu,SE.- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melatih personel perlindungan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Selain jajaran Polri dan TNI, personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) dilibatkan membantu pengawasan dan pengamanan sekaligus sebagai benteng keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kata Asisten I Bagian Pemerintahan

dan Protokol Pemkab Muba Rusli di Sekayu, Muba, Selasa. Untuk membantu pengawasan dan pengamanan pemilu, perlu dilakukan pelatihan guna meningkatkan kapasitas aparat Linmas kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam tahap awal, pelatihan dalam rangka menyukseskan pengamanan Pemilu Legislatif 9 April dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014, dilakukan untuk 80 personel Linmas Muba. Personel Linmas yang

BULOG LAHAT EDI KEPALA

mengikuti pelatihan tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di TPS dan wilayah sekitarnya bersama personel Polri dan TNI. Kemudian Linmas juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, santun, serta memperhatikan penampilan diri, termasuk mengenakan atribut lengkap. Linmas diharapkan pula

dapat membantu peran ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyosialisasikan kepada pemilih di TPS agar menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai hati nurani, dan tidak menjadi golongan putih (Golput), kata Rusli. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muba Joni Martohonan, mengatakan untuk menyukseskan pemilu dan membantu panitia pengawas pemilu (Panwaslu)

menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di luar zona yang ditentukan dan pada masa tenang 6 - 8 April 2014. Untuk menertibkan alat peraga kampanye dan mengantisipasi kerawanan konflik yang rentan terjadi dalam proses tahapan dan pelaksanaan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, pihaknya menyiagakan petugas di tempat-tempat yang dinilai rawan berkoordinasi dengan aparat Polres dan Kodim Muba, ujarnya. (tim)

3

Personel Linmas Muba dilatih bantu pengamanan Pemilu 2014

Lsm Underground (UGD) Prov. Sumsel Ir. Ferri Kurniawan Ketua


4

SUMSEL

Tunggakan TNKB Muara Enim Tinggi

Muaraenim.SE. - Tunggakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang biasa disebut plat di Kabupaten Muara Enim cukup tinggi. Tunggakan tersebut mencapai 10 ribu keping lebih, terdiri dari kendaraan roda dua atau sepeda motor sebanyak 8.868 keping, dan untuk kendaraan roda empat atau mobil sebanyak 1.457 keping. Jumlah tersebut merupakan plat untuk TNKB umum atau hitam. Kapolres Muara Enim, AKBP Mohamad Aris melalui Kasat Lantas Polres Muara Enim AKP Tommy Bambang Souissa, Jumat (21/3/2014) mengatakan, jumlah tersebut merupakan data terakhir pada pihaknya. Selain untuk plat hitam, tunggakan tersebut juga ada untuk plat merah atau kendaraan dinas dalam ruang lingkup Pemkab Muara Enim. “Jumlah untuk plat dinas atau plat merah yang menunggak mencapai 209 keping. Sementara untuk plat kuning jumlah tunggakan ada 158 keping. Data terakhir kita, yang terbanyak adalah untuk kendaraan bermotor karena sudah hampir mencapai 9.000 keping, dan untuk mobil sudah lebih dari 1.000 keping,” beber Tommy. Sebagai solusi, lanjut dia, untuk kendaraan yang sudah habis masa berlaku TNKB dan sudah membayar pajak serta pembaruan STNK, pemilik masih diperkenankan untuk menggunakan plat lama. Sementara untuk kendaraan baru yang sudah memiliki STNK dan lembaran pajaknya, pihaknya memberikan surat keterangan atau rekomendasi yang disatukan dengan lembaran STNK. Sehingga pengendara tidak perlu merasa was-was akan kena tilang karena belum memiliki plat. “Yang penting surat menyurat lengkap dan kelengkapan berkendara juga lengkap semua,” ucap dia. Pihaknya pun, tambah Tommy, sudah mengingatkan kepada seluruh anggota di lapangan untuk tidak melakukan tilang dengan alasan plat belum diganti atau belum menggunakan plat. “Kita belum bisa memastikan kapan plat tersebut akan tiba. Pihaknya menunggu kiriman percetakan plat itu dari pusat,” tegasnya. Sementara itu, menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kabupaten Muara Enim, Sanderson Syafei mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan atas tingginya angka tunggakan plat TNKB tersebut. Apalagi menurutnya jumlahnya sudah mencapai belasan ribu. “Kita sangat menyayangkan itu, karena mendapatkan nomor plat TNKB adalah hak kita, dan kewajiban kita adalah membayar pajak,” sesal dia. Dirinya meminta pihak kepolisian harus konsekuen dengan kondisi tersebut. Jangan sampai, kata dia, hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum personil Lantas untuk mencari keuntungan sendiri. “Jangan sampai ada petugas yang memaksakan diri untuk melakukan penilangan dengan alasan plat yang digunakan adalah plat lama. Kalau memang sudah ada rekomendasi, harus konsekuen, karena kesalahan bukan pada pengendara atau pemilik kendaraan,” tandasnya. (tim)

BLH Musirawas Bina Sekolah Berwawasan Lingkungan

Musirawas .SE. - Badan Lingkungan Hudup Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membina sekolah berwawasan lingkungan melalui pengolahan sampah menjadi pupuk organik. “Selama ini sampah dibuang dan dibakar, namun setelah ada sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik,” kata Kepala BLH Kabupaten Musirawas Murtin, Sabtu. Pihaknya telah membentuk tim untuk turun ke lapangan dan menyusun jadwal kegiatan pembinaan serta sosialisasi terhadap sekolah yang berwawasan lingkungan, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Tim itu memberikan penjelasan secara lisan mengenai teknik pembuatan pupuk kompos, dengan menyuguhkan visualisasi agar peserta lebih paham. Ia menjelaskan pembinaan tersebut dilaksanakan selama 10 hari. Setiap sekolah dijadwal secara bergilir, mulai Rabu hingga Jumat, dengan rencana setiap hari satu sekolah menjadi sasaran pembinaan. Pada hari berikutnya, katanya, kunjungan pembinaan akan dilanjutkan di empat sekolah yang berbeda, yakni SDN 1 dan SDN 4 Muara Beliti, kemudian SMPN Purwodadi, SMAN Tugumulyo, serta SDN 1 Mardiharjo. Ia menjelaskan upaya tersebut atas informasi saat menghadiri pelantikan Kwarda Pramuka Saka Kalpataru Propinsi Sumatera Selatan oleh Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault, di Griya Agung Palembang, belum lama ini. “Ketua meminta agar setiap sekolah berwawasan lingkungan, sehingga sampah bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pencemaran, terlebih kepada sekolah yang telah menerima bantuan sarana pengolah sampah,” ujarnya. Sekretaris BLHD Musirawas Supriyanto menjelaskan sarana pengolahan sampah tersebut terdiri atas satu rumah, mesin, dan perlengkapan pengelolaan sampah. Pada masa mendatang, katanya, setiap sekolah dibantu sarana sampah tersebut, melalui dana alokasi khusus, sedangkan program lainnya berupa bimbingan teknis mengenai teknologi pemanfaatan sampah oleh pemerintah. “Bantuan tersebut, ada empat sekolah sasaran, namun kami akan menyeleksi sekolah mana saja yang lebih tepat untuk mendapat sarana pengelolaan sampah pada 2014,” ujarnya. (tim)

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Musrenbang RKPD Muaraenim “ Mantapkan 6 Prioritas Pembangunan “

Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar menyaksikan penandatangan Musren Bang tahun 2014 oleh Anggota DPRD Muararnim.

Muaraenim, SE-Muaraenim melaksanakan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Muaraenim 2015 pada tanggal 19 Maret 2014. Acara yang langsung dibuka oleh Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar, ) dihadiri oleh wakil Bupati Muaraenim H Nurul Aman, anggota DPRD, FKPD, Instansi Vertikal, Para Kepala SKPD, serta para undangan lainnya di aula hotel grand zuri Muaraenim. kemaren 19/3. Dalam sambutannya, Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan,” saya mengucapankan terima kasih kepada peserta yang hadir, dalam memenuhi undangan forum konsultasi Musrenbang untuk penyempuraan rancangan Rekapitulasi program kegiatan, rancangan rencana pembangunan Muaraenim tahun 2015 ,dan Pembentukan rancangan mencerminkan komitmen mengedepankan kesatuan gerak langka dalam pembangunan secara bersama sama dengan cara aspiratif, partisipatif ini sebagai mana harapan kita agar dapat memberikan masukan yang sangat berarti.Sebagai pedoman dalam manajemen dan menbentuk persat-

uan dan kesatuan didalam system perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistemmatis terarah, terpadu,dan tanggap terhadap perubahan,”ungkap Bupati... “ Musrenbang RKPD Kabupaten Muaraenim Yang kita selenggarakan Saat ini, merupakan implementasi amanat Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tetang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan hari ini tentunya sangat penting dan bernilai strategis dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan daerah. Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ujar bupati Masih menurut Muzakir Musrenbang Kabupaten Muaraenim tahun 2014 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2015, menetapkan priortas pembangunan sebagai berikut. ,1.Penanggulangan Kemiskinan. 2. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3. Pembangunan Pertanian. 4. Penyediaan infrastruktur Sosial ekonomi. 5. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan kesehatan. 6. Pelestarian Ling-

kungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Prioritas pembangunan tersebut, hendaknya menjadi perhatian dan acuan bagi kita semua dalam merencanakan program/kegiatan tahun 2015.Dan khusus mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan, saya mengajak semua jajaran pemerintahan Kabupaten Muaraenim untuk dapat Berkometmen kuat dan berupaya maksimal menurunkan jumlah penduduk miskin dari bumi Serasan Sekundang yang kita cintai ini sesuai tahapan penurunan angka kemiskinan yang telah di tetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2013-2018. Lanjut bupati ,”sesuai dengan anggaran pembangunan APBD tahun 2015, dengan melalui Forum pembangunan desa sebab sumber dana APBD adalah salah satu sumber dana pembangunan di kabupaten Muaraenim, oleh karena itu sebagai kebanggaan bagi seluruh SKPD dengan berusaha dan sungguh sungguh mencari Informasi kepusat dan Propinsi, serta sungguh sungguh berusaha, , agar anggaran APBD dapat terelokasi lebih besar di tahun 2015 nanti.selain dari itu,ungkap Bupati, kontribusi pembiayaan mampu kebutuhan di kabupaten Muaraenim dapat optimalkan melalui forum CSR program pembinaan dan bina lingkungan, karena muaraenim telah menerima penghargaan CSR

tinggkat Nasional,”papar Muzakkir Sai Sohar di hadapan para jajarannya Selaian dari itu ditambahkannya, sebagai buah pikiran melalui Musren bang pada tahun 2014 ini agar dapat menciptakan pembangunan sebaik baiknya,melalui dana pada tahun 2014, dan kinerja kedepan agar menjadi Muaraenim Sehat Mandiri Agamis dan Sejahtera (SMAS). Sementara itu,Ketua Bappeda Muaraenim Ir H Abd Nadjib MM dalam paparannya, mengatakan dalam rancangan Pagu proritas 2015 pembangunan percepatan ekonomi daerah dalam percepatan mengantarkan kemiskinan ,”pungkasnya.” Dalam rancangan pagu pada tahun 2015 , untuk penanggulangan yang di prioritas yaitu kemiskinan 20 persen, pemantapan pelaksanaan Reformasi birokrasi 8 persen, dengan angka 2 persen didalamnya untuk peningkatan kafasitas aparatur diklat di BKD,pembangunan pertanian 15 persen,penyediaan insprastruktur penyediaan sosial ekonomi 2,5 persen, Peningkatan kwalitas pendidikan dan kesehatan 30 persen, dari belanja langsung kesehatan 10 persen dan untuk pendidikan 20 persen. Dan lingkungan hidup dan penmangulangan bencana 2 persen dan menjadi total 100 persen,”. ungkap Abd Nadjib MM dalam paparannya. (Muksin/Yandi)

“Kami sengaja tidak mengerahkan massa yang banya, karena kami lebih senang turun langsung ke lapangan untuk bertemu masyarakat,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi, saat dibicangi usai melakukan blusukan bersama para caleg PDI Perjuangan Dapil I, di Pasar Talang Jawe, Kota Sekayu, kemarin. Metode ini, lanjut Beni, merupakan salah satu cara yang paling efektif dan baik guna mengetahui secara langsung dan nyata apa yang menjadi kendala, keluhan, dan keinginan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Muba kedepannya. “Tujuan dari kampanye dengan cara turun langsung ke lapangan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,” kata dia. Selain itu, kata dia, pihaknya juga dapat secara langsung menjelaskan dan mengetahui respons masyarakat terkait apa yang menjadi program PDI Perjuangan Muba untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDA), peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Adapun tiga program unggulan PDI Perjuangan Muba adalah Kartu Muba Pintar (KMP) yaitu bantuan biaya kepada setiap murid sebesar Rp1 juta untuk 1 murid, desa bebas banjir dan pembangunan rumah murah bagi 1 guru atau 1 PNS. “Lalu, tanah dan hutan untuk kesejahteraan dalam artian hutan adat untuk rakyat adat, serta danya pemanfaatn hutan kerakyatan,” jelas dia. Sementara itu, Caleg PDI Perjuangan Muba, Dapil I, Desi Ulpa Anggraini, mengatakan, kampanye simpatek dengan turun langsung kelapangan merupakan hal yang baik. Dimana pihaknya dapat mengetahui secara pasti persoalan masyarakat. “Ini merupakan kegiatan yang baik dan sangat efektif. Bertemu langsung dengan masyarakat kita dapat mengetahui secara langsung persoalan di lapangan,” kata dia. Dalam kampanye tersebut, PDI Perjuangan Muba kembali menggelar spanduk untuk ditandatangi masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden RI. (ry@n)

Pilih Blusukan Selama Kampanye

Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi ketika blusukan

SEKAYU – SE.Kampanye akbar atau terbuka partai politik, disikapi dengan beragam kegiatan. Jika dahulu pengerahan massa menjadi hal yang harus dilakukan, berbeda dengan kampanye kali ini, partai politik lebih cenderung melakukan blusukan ke lapangan.

Keadaan itulah yang saat ini dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan Muba, di hari ke empat kampenye akbar di Kabupaten Muba, partai berlambang kepala banteng ini secara terus menerus mendatangi rumah dan pusat-pusat keramaian, seperti di pasar.

RSUD Sekayu Terapkan Pelayanan Jantung Full Time SEKAYU –SE. RSUD Sekayu menerapkan pelayanan untuk pasien penyakit jantung secara ful time atau penuh, hal ini bertujuan untuk memberikan pertolongan darurat dan mengurangi angka kematian pasien yang menderita penyakit jantung. Kepala ICU RSUD Sekayu, Dr Kabul SpJP mengatakan kasus jantung yang masuk ke UGD RSUD Sekayu cukup besar, dimana gangguan irama dan serangan jantung akut menjadi penyebab terbesar kematian pasien. “Kita terapkan pelayanan full time, jadi setiap pasien jantung yang datang, baik dikarenakan gangguan irama atau serangan jantung akut akan diberikan tindakan cepat, seperti kejut jantung untuk menghindari terjadinya kematian,” ujar Kabul saat dibicangi di RSUD Sekayu, kemarin. Berdasarkan data yang ada, pada Januari 2014 jumlah pasien jantung di Muba mencapai 480 orang dengan rincian 22 pasien baru dan 458 pasien lama, dari keselurahn pasien sebanyak 476 pasien melakukan rawat jalan dan 4 pasien rawat inap. “Untuk bulan lalu (Februari) jumlah pasien jantung turun menjadi 474 orang, dengan rincian 12 pasien baru dan 462 pasien lama. Dari keseluruhan, sebanyak 473 pasien rawat jalan dan 1 pasien rawat inap,” beber dia. Adapun peralatan untuk menangani penyakit jantung, kata dia, saat ini di RSUD Sekayu kelengkapannya sudah mencapai 80%, diantaranya alat USG Jantung dan paru, alat rekam listrik jantung, alat bantu napas, dan alat kejut listrik jantung. “Kalau untuk angka kematian, saat ini sudah berkurang menjadi 20% dari angka penderita, sebagian besar pasien yang meninggal itu merupakan pasien dengan umur di atas 60 tahun,” jelas dia. Seraya menambahkan, kebanyakan pasien meninggal berasal dari desa yang jauh dengan pusat kesehatan. Lebih lanjut Kabul mengungkapkan, penyakit jantung dapat menyerang siapa saja, terutama bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi, gaya hidup tidak baik, dan menjadi perokok aktif. Oleh karena itu, pola hidup tidak sehat harus segera diubah secepat mungkin. “Untuk gejala awal penyakit mematikan ini, bagi seseorang yang tiba-tiba mengalami sakit berat pada dada sebelah kiri, dianjurkan untuk segera meminum obat aspirin dan langsung pergi menuju rumah sakit,” tutur dia. Sementara itu, Ketua Komite Medik RSUD Sekayu, dr Asep Zainuddin menambahkan, bagi masyarakat yang melihat seseorang dan tiba-tiba mengalami serangan jantung, dapat menghubungi trauma center dengan nomor 119 agar segera mendapatkan pelayanan medic, sebagai pertolongan pertama. “Di dalam trauma center terdapat pelayanan bedah, seperti pasien kecelakaan dan pelayanan non bedah yakni penderita penyakit jantung. Jadi, jika melihat orang yang tibatiba terkena serangan jantung dipersilahkan hubungi trauma center,” tandas dia. (ry@n)


sumsel

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Warga Muba Banyak Belum Paham Program Prona BPN Sekayu, SE. Warga Kabupaten Musi Banyuasin hingga kini masih banyak yang belum paham dengan program nasional atau Prona pengurusan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga belum banyak yang memanfaatkan program tersebut. Untuk menyukseskan Prona Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di pedesaan, para penyuluh BPN sekarang ini gencar melakukan sosialisasi program pengurusan sertifikat tanah itu, kata Kepala BPN Muba Saidah di Sekayu, Senin. Dia menjelaskan, dalam kegiatan sosialisasi Prona BPN, petugas selalu menjelaskan kepada masyarkat bahwa program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan khusus bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah. Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan itu yakni pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti petani, pedagang, nelayan, pengerajin, peternak, dan buruh musiman. Sedangkan pekerja berpenghasilan tetap yang berhak mendapatkan bantuan Prona BPN yakni pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN dan BUMD dengan penghasilan sama atau di bawah UMR, anggota veteran, pensiunan PNS, serta janda atau duda pensiunan PNS, katanya. Sementara mengenai luas lahan dan jumlah bidang kegiatan Prona BPN itu dibatasi yakni luas tanah pertanian sampai dengan dua hektare, kemudian untuk rumah sekitar 2.000 meter persegi dengan jumlah pengajuan sertifikat satu orang maksimal dua persil. Dalam proses pembuatan sertifikat tanah itu, masyarakat hanya menanggung biaya BPHTB, sementara biaya pengukuran, pemeriksaan tanah, penerbitan SK hak dan penerbitan sertifikat ditanggung oleh BPN. Untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui Prona BPN syaratnya cukup mudah cukup menyiapkan salinan/copy kartu tanda penduduk (KTP), surat bukti keterangan kepemilikan tanah, serta salinan SPPT-PBB tahun terakhir, ujar Saidah. (tim)

Belasan Kendaraan Tanpa Izin Jalan Dikandangkan

SEKAYU –SE. Belasan kendaraan atau angkutan barang tanpa dokumen perizinan kendaraan di jalan, kemarin, diamankan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dishub Provinsi Sumsel, Dishub Kabupaten Muba, Polres Muba, dan TNI.

Berdasarkan pantauan, razia gabungan dilakukan di jalan lingkar, tepatnya di depan Terminal Randik Sekayu. Dalam razia tersebut, ratusan kendaraan umum, baik yang mengangkut penumpang maupun barang diperiksa kelengkapan dokumenya oleh petugas. Kegiatan yang berlansung sekitar empat jam tersebut, berhasil mengamankan sebanyak 15 kendaraan angkutan barang yang tidak memiliki dokumen lengkap. Belasan kendaraan tersebut, dibawa ke Polres Muba untuk dikandangkan sementara waktu, sampai pemiliknya dapat melengkapi dokumen yang diperlukan. “Seluruh kendaraan yang tidak memiliki dokumen lengkap kita amankan dan baru dapat dilepas bila pemilik dapat menunjukkan surat-surat secara lengkap,” ujar Kasi Dal Ops Dishubkominfo Sumsel. Yanuar Saprin, saat dibicangi diselasela pelaksanaan razia, kemarin. Razia kendaraan ini, kata dia, bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas di jalan tentang persyaratan

Suasana rahzia di Terminal Sekayu, Musi Banyuasin

teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, serta meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan lulu lintas di jalan. “Selain itu, bertujuan pula untuk penertiban pelanggaran perizinan dokumen perjalanan angkutan orang atau barang,” kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan razia dilakukan berdasarkan keputusan kepada Dishubkominfo Sumsel nomor Skep 5/800/Dishub Kominfo tentang penunjukan tim pelaksana pengawasan, penertiban,

perizinan, dan laik jalan kendaraan bermotor dalam Provinsi Sumsel. “Kegiatan ini kita lakukan di 17 kabupaten/kota di Sumsel dan dibagi menjadi dua tahap. Dimana tahap pertama razia dilakukan di tujuh kabupaten yakni Kabupaten Banyuasin, Muba, OI, OKI, OKU Timur, OKU Selatan, dan OKU ,” jelas dia. Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Muba, Pathi Ridwan menuturkan, pihaknya akan melaksanakan razia kendaraan

umum tersebut selama tiga hari di Kota Sekayu. Bagi kendaraan yang diamankan, kata dia, dikenakan tilang karena telah melakukan tindak pidana ringan (Tipiring). “Sebagian besar angkutan yang diamankan karena izin trayeknya habis masa berlaku, selanjutnya kita bawa ke Polres Muba dan kita kenakan juga tilang, kendaraan tersebut baru dapat keluar jika dokumennya dilengkapi, termasuk pengurusan izin trayek,” tandas dia. (***)

5

KPU Tetapkan DPT Mura M usirawas , S E , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap pemilu legislatif sebanyak 421.607 jiwa. “Jumlah itu berkurang dari daftar pemilih tetap (DPT) yang disepakati pada 18 Januari 2014 sebanyak 422.841 jiwa,” Kata Ketua KPU Musirawas melalui Divisi Teknis M Hidayat, Kamis. Ia menjelaskan berkurangnya pemilih dalam DPT itu mencapai 1.234 jiwa, karena terdapat pemilih tidak dikenal sebanyak 1.130 jiwa, pindah domisili 84 pemilih dan pemilih ganda tercatat 17 jiwa. Berkurangnya jumlah pemilih tersebut berdasarkan hasil evaluasi terakhir di beberapa desa/kelurahan dalam 15 kecamatan di wilayah tersebut. Penetapan DPT itu selain merupakan kegiatan tahapan Pemilu juga untuk memastikan warga negara yang mempunyai hak pilih pada pesta demokrasi 9 April 2014. Bagi warga Musirawas yang belum termasuk pada DPT tersebut tetap bisa menyalurkan hak suaranya, dengan cara datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki. Pemilih tersebut bisa saja dimasukan dalam daftar pemilih khusus, tapi dengan syarat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terterah di KPT tersebut, ujarnya. Sekretaris KPU Musirawas Nainul Azmi menambahkan bagi pemilik masuk kategori daftar pemilih khusus, bisa melakukan pencoblosan satu jam sebelum TPS di tutup. DPT yang sudah ditetapkan itu tidak bisa dirubah lagi karena sistem data pemilih sudah ditutup pada 25 Maret 2014, ujarnya. (tim)

MTQ Ke-42 Tingkat Kabupaten Musi Rawas Resmi Dibuka n Pembukaan dihadiri Prof DR MahFud MD Pembukaan MTQ Ke-42 Tingkat Kabupaten Musi Rawas dibuka pada Jumat siang pekan lalu, kegiatan ini berlangsung Khikmad terlihat para pelajar paskibraka mengibarkan bendera MTQ tanda pelaksanaan pencarian bakat qori dan qoriah terbaik segera berlangsung, pelaksanaan kegiatan ini dipusatkan dikecamatan Muara Lakitan, akan tetapi pelaksanaan pembukaan bertempat dihalaman Masjid Agung Darussalam Komplek Agropolitan Center Muara Beliti. Kegiatan ini diikuti kontingen yang berasal

Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti ketika menyampaikan kata sambutan

dari 1 4 kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas, yang memperebutkan piala dan tropi Bupati Musi Rawas, para peserta sangat antusias mengikuti ajang yang cukup bergengsi ini, “ Kita meminta kepada para peserta MTQ ke-42 dapat bersaing secara sehat dan menjunjung sportivitas, Karena nantinya kita akan mengirimkan para qori dan qoriah terbaik ketingkat Provinsi yang akan berlangsung pada Mei mendatang di Musi Banyu Asin. Pelaksanaan MTQ yang setiap tahunnya diadakan bertujuan untuk mencari qori dan qoriah terbaik ,sekaligus menyiarkan Islam dengan kitab Suci

Al quran yang sudah diturunkan oleh Allah SWT di muka Bumi ini, sebab Al quran adalah gerbang Ilmu dan petunjuk bagi manusia agar dapat memiliki Ahlak baik dan tidak sesat dalam menjalankan perannya dalam kehidupan didunia ini. Sebagai manusia patut bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki saat ini, Kata DR H Ridwan Mukti selaku bupati Musi Rawas saat memberikan sambutannya. Masih menurut bupati beliau mengatakan, kehadiran KH. DR. Prof Mahfud MD ke Musi Rawas untuk bertatap muka dan bersilahturahmi dengan masyarakat Musi Rawas merupakan suatu kehormatan, “ Kita berterima kasih ke-

pada bapak H Mahfud MD dapat berkenan dan hadir dalam pembukaan MTQ di daerah kami ini, Setidaknya kehadiran beliau ini mampu memacu semangat bagi para qori dan qoriah yang akan bertanding dalam kegiatan MTQ ini, Sosok kharismatik yang dimiliki KH Mahfud MD adalah sosok rendah hati dan Negarawan yang dimiliki, beliau adalah bagian inspirasi banyak pihak yang susah dicari saat ini termasuk saya sendiri mengagumi beliau,”ujar Ridwan Mukti Harapan kita, Agar nantinya selaku tokoh Nasional dapat memimpin kita dan membawa negeri ini kearah lebih baik lagi,, “ kita hanya berharap, semuanya sudah diatur oleh sang

Khalik,”ungkapnya. Saat menyampaikan sambutannya KH.Prof. DR. Mahfud MD mengatakan kegiatan positif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Menuju Darussalam sangat kita hargai dan diberikan apresiasi yang cukup gemilang kepada Bupati atas inisiatifnya untuk mengajak masyarakat menjadikan daerah yang agamais, Sebagai seorang pemimpin adalah contoh bagi masyarakatnya, “ jabatan itu adalah amanah yang harus dipegang, Sebagai pemimpin harus mempertanggungjawabkan perbuatanya di dunia maupun diakhirat. Jadi sebagai masyarakat yang baik kita harus mendukung sepenuhnya apa yang sudah diprogramkan kepala daerah, Semoga Musi Rawas Darussalam dapat segera terwujud. Kegiatan MTQ semacam ini harus disambut dengan suka cita, Karena Al quran merupakan petunjuk bagi umat manusia dimuka bumi ini, para generasi muda penerus bangsai harus bisa membaca, memahami dan mendalami isi kandungan Al quran sebagai pedoman hidup, “ Kita bangga memilki putra-putri yang bisa membaca Aquran, ini harus dipertahankan dan selalu senantiasa dikembangkan kepada para generasi muda sejak dini. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang tentram, sejahtera dan agamais agar para pemimpin menjalankan amanah dengan baik seusai dengan syariat islam”katanya. ( Irkan F/Adv )


6

sumsel

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Dishubkominfo Muba Aktifkan 2 Dermaga Terbengkalai

Blusukan Megawati Soekarnoputri Ke Pedagang Pasar 16 Ilir

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri berkunjung menemui para pedagang di pasar tradisional 16 Ilir Palembang. Palembang .SE. - Sejumlah pedagang di Pasar 16 Ilir Palembang senang bisa bertemu langsung dengan Megawati Soekarnoputri ketika Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu mendatangi tempat yang belum pernah dikunjungi atau blusukan di kota tersebut. “Saya senang bisa bertemu langsung dan bersalaman dengan Megawati Soekarnoputri,” kata salah seorang pedagang buah di Pasar 16 Ilir Palembang, Evi usai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Jumat. Menurut dia, dirinya sangat senang bertemu dengan Megawati dan mengharapkan PDI Perjuangan bisa menang pada Pemilu nanti sehingga bisa mencalonkan Jokowi pada pemilihan presiden mendatang. “Tadi, ibu Megawati juga membeli buah duku dua kilogram,” katanya dengan raut muka yang senang. Sementara, salah seorang pengunjung Pasar 16 Ilir Palembang, Salma mengatakan, sangat senang bisa bersalaman langsung dengan Megawati.Ia mengaku, selama ini dirinya hanya bisa melihat Megawati hanya di televisi, tetapi sekarang dapat bersalaman langsung dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu. Setelah bertemu para pedagang orang nomor satu di partai berlambang kepala banteng moncong putih itu juga menyempatkan diri untuk menikmati makanan khas Palembang di pinggiran Sungai Musi. Megawati didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Eddy Santana Putra menikmati makanan khas Palembang lainnya. Sesuai dengan jadwal pada hari ini Megawati akan melakukan kampanye akbar di Plaza Benteng Kuto Besak Palembang untuk meraih simpati masyarakat di kota tersebut. (***)

Petugas Dishubkominfo Muba memeriksa kondisi dermaga yang akan diaktifkan kembali.

Sekayu, SE. - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berupaya mengaktifkan kembali dua dermaga bongkar muat yang selama ini terbengkalai. Dua dermaga yang segera diaktifkan kembali itu yakni dermaga Teluk Kemang di Kecamatan Sungai Lilin dan dermaga di Keca-

matan Bayung Lencir, kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Musi Banyuasin Pathi Ridwan di Sekayu, Senin. Dia menjelaskan, pengaktifan dua dermaga itu dilakukan untuk mendukung program “Sekayu Kota Wisata Air” dan mengembangkan sektor transportasi air di Bumi Serasan Sekate itu. Untuk mengaktifkan dermaga tersebut, pihaknya akan memperlebar jalan menuju dermaga dan dua sisi dermaga diperluas agar truk bisa melakukan bongkar muat serta parkir kendaraan pribadi pengguna jasa angkutan air dan angkutan umum bisa lebih tertib.

Berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk mengaktifkan dermaga tersebut telah diusulkan kepada Bupati Muba Pahri Azhari, dan disetujui segera direalisasikan, katanya. Sementara itu, Camat Sungai Lilin Iskandar mengatakan, pihaknya akan membantu melakukan berbagai persiapan pembangunan fasilitas untuk mengaktifkan dermaga yang ada di daerah ini. Dengan diaktifkan dermaga tersebut, roda perekonomian masyarakat kecamatan ini akan bergerak cepat, mengingat pasar Sungai Lilin lokasinya berdekatan dengan dermaga. “Sekarang ini setiap hari pulu-

han perahu jukung, ketek dan `speed boat` dari berbagai daerah bersandar di bawah jembatan, jika dermaga bisa diaktifkan dapat lebih tertib dan masyarakat pengguna transportasi air bisa lebih nyaman,” ujarnya. Sedangkan menurut Camat Bayung Lencir, Demoon Herdian, masyarakat di daerahnya sudah cukup lama mendambakan dermaga diaktifkan kembali, mengingat selama ini banyak transportasi air beroperasi dan bersandar melalui tempat yang kurang nyaman. “Dermaga memang sudah lama tidak berfungsi, jika memang akan diaktifkan tentu sangat baik dan kita akan dukung melakukan berbagai persiapan,” ujar Demoon. (tim)

Raperda RT/ RW Disahkan

Prabumulih, SE.Setelah lama tertunda akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna (selasa, 18/3). Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM, Wakil Walikota Prabumulih Andriansyah Fikri, SH, Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kota Prabumulih, Unsur Muspida Kota Prabumulih dan beberapa Kepala SKPD dilingkup Pemkot Prabumulih serta para tamu undangan lainnya. Hasil pembahasan dan pengkajian oleh Pansus I DPRD Kota Prabumulih terhadap Raperda tentang RTRW 2012-2032 disampaikan oleh Anggota Pansus I Aden Tamrin, SE dalam pidatonya. Ia menyebutkan bahwa dalam Perda ini disusun Kawasan Pusat Strategis Ekonomis Prabumulih, meliputi tujuh wilayah diantaranya Kelurahan Prabumulih, Kelurahan Muntang Tapus, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pasar II, Kelurahan Pasar I, Kelurahan Karang Raja, Kelurahan Prabujaya dan Kelurahan Tugu Kecil. Selain itu Perda RTRW ini juga menetapkan Kawasan Strategis Sosial Budaya yang dipusatkan di Kelurahan Prabumulih yang meliputi subsub budaya di kelurahan dan desa, yaitu, Kelurahan Prabumulih, Kelurahan Sungai Medang, Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Cambai, Kelurahan Tanjug Rambang, Kelurahan Gunung Kemala, Kelurahan Payuput, Desa Pangkul, Desa Muara Sungai dan Kelurahan Sindur serta terdapat pasal mengenai larangan izin pertambangan batubara. Usai penyampaian hasil kerja Pansus I, akhirnya Raperda RTRW disahkan menjadi Perda dan tanda di tangani oleh pimpinan sidang paripurna tersebut. (Ronald/ Ujang)

Pisah Sambut Camat Baturaja Timur

Suasana pisah sambut Camat Baturaja Timur di Halaman Kantor Camat Baturaja Timur

BATURAJA TIMUR –SE. Sejumlah kepala desa/lurah dan tokoh masyrakat yang hadir dalam acara pisah sambut camat baru di kecamatan Baturaja Timur terlihat sangat meriah sekali yang berlangsung di halaman kantor camat Baturaja Timur beberapa waktu yang lalu.

Camat lama Mirdailli SSTp Msi yang saat ini telah menjabat sebagai asisten I Setda OKU setelah delapan Tahun menjabat camat di kecamatan Baturaja Timur tersebut yang di gantikan oleh camat baru Luqmanul Hakim S Sos Msi. Acara pisah sambut ini juga dihadiri oleh Sekda OKU H Marwan Sobri , lurah/kades se-kecamatan Baturaja Timur , Kepala sekolah ,tokoh agama dan tokoh masyarakat ,acara pisah sambut kemarin membuat mantan Camat Baturaja Timur Mirdaili terharu serta bangga . Dalam acara pisah sambut tersebut ,camat lama tidak menyangka jika acara pisah sambut

tersebut dilaksanakan dengan begitu meriah “saya banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan perangkat dan masyarakat yang bertugas selama delapan tahun, Segala suka duka kita lewati bersama , semua itu tidak bisa besar tanpa dukungan dan kerjasama yang baik ,”kata Mirdaili di hadapan para tamu undangan Selanjutnya mantan camat ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Segenap panitia yang bersusah payah menyelenggarakan acara pisah sambut ini dan juga seluruh staf kecamatan. Ucapan yang sama juga diberikan kepada Kepala Desa se-kecamatan yang telah berpartisipasi menghadiri

acara itu beserta keder-kader PKK se-kecamatan. Tak lupa ia juga mengucapkan maaf jika selama ini dalam berinteraksi ada bahasa yang kurang menyenangkan, terutama kepada staf kecamatan dan seluruh kepala desa sekali saya mohon maaf. Sementara itu Camat Baturaja Timur yang baru dalam kata sambutannya mengatakan,” sebelumnya saya memohon kepada Allah SWT agar senantiasa mendapat kekuatan didalam mengemban jabatan baru ini, Selaku pejabat baru, tentunya saya harus banyak belajar dengan Bapak Mirdaili nantinya. Saya masih butuh tunjuk ajar atau arahan dari Pak Mirdaili

yang telah delapan tahun membangun kecamatan Baturaja Timur ini. Kami atas nama kecamatan mengucapkan ribuan terimakasih atas perjuangan Bapak Mirdaili selama menjadi camat di Kecamatan Baturaja Timur,” tandas Luqmanul Hakim Sementara dalam sambutan dari perwakilan kepala desa (kades) ,mengatakan,” dengan kepemimpinan bapak Luqmanul Hakim selaku camat baru di kecamatan Baturaja Timur ini ,kami sangat mengharapkan agar dapat memberikan petunjuk dan arahan di dalam menghadapi pesta politik berskala nasional nanti,”ujar kades Thomson Nawawi Kemudian sekda OKU dalam

sambutannya mengatakan ,” di era globalisasi yang penuh tantangan ini , persoalan yang timbul semakin kompleks ,terlebih sebagai masyarakat yang heterogen syarat perbedaan , oleh sebab itu dituntut profesionalisasi para camat dalam bekerja disertai inovasi baru yang layak diterapkan sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman ,”Pungkas H Marwan Sobry “Demi menjaga profesionalisasi inilah diperlukan mutasi jabatan , baik antara eselon yang sama maupun yang jenjang , peristiwa ini semata –mata hanya karena kedinasan,” kata Sekda OKU H Marwan Sobri saat membacakan sambutan Bupati OKU . (ADV/Syaiful)


palembang

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Gedung Parkir Jadi Solusi Atasi Kemacetan Palembang PALEMBANG –SE. Kepala Bappeda Kota Palembang Sapri Nungcik mengatakan akan segera merealisasikan pembangunangedung parkir di dua lokasi sebagai solusi mengatasi kemacetan di daerah tersebut. “Lapangan Kamboja dan Lapangan Hatta akan menjadi lokasi pembangunan gedung parkir tetapi fungsi utamanya tetap dipertahankan,” katanya di Palembang, Sabtu. Menurut dia, lapangan tersebut selama ini berfungsi sebagai tempat warga berolahraga terutama anak-anak sekolah. Lapangan Hatta berada tidak jauh dari pusat kemacetan Kota Palembang yaitu Jalan Kolonel Atmo. Sedangkan Lapangan Kamboja hanya beberapa meter dari Jalan Sudirman. Ia mengatakan, pengerjaan desain detail bangunan atau DED kini mulai dilaksanakan Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan. Setelah DED selesai gedung parkir dengan ketinggian minimal 10 lantai segera dibangun. Dia menjelaskan, upaya mengatasi kemacetan terus dilakukan pemkot setempat bukan hanya dengan rencana pembangunan gedung parkir. Namun, pengaturan parkir di kawasan jalan protokol kini juga telah dilaksanakan secara optimal untuk mengantisipasi kemacetan di kota pempek yang volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Sapri menambahkan, untuk pembangunan gedung parkir tersebut pemkot akan bekerja sama dengan pihak swasta yang saat ini masih dalam proses penjajakan. Namun, direncanakan pembangunan fasilitas umum itu akan direalisasikan tahun ini. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masripin Toyib mengatakan mengatasi kepadatan lalu lintas telah menjadi fokus kegiatan agar segara diatasi. Secara bertahap pengaturan parkir di kawasan jalan protokol telah dilaksanakan dengan sistem parkir sejajar, katanya. Dia menambahkan, pembangunan gedung parkir menjadi solusi mengatasi kemacetan di kawasan lalu lintas padat kota yang dibelah Sungai Musi itu. Alternatif lainnya, pihaknya kini telah membatasi operasional bus kota yang tahun lalu mencapai 120 unit kini tersisa 102 unit armada. (tim)

KPK: Tender Elektronik Tinggi Potensi Korupsi Palembang .SE. - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Muhibuddin mengatakan tender atau lelang elektronik yang kini dilakukan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa masih tinggi potensi korupsi. “Meskipun lelang telah dilakukan secara elektronik tetapi cela korupsi masih terbuka luas, seperti penetapan waktu penawaran yang terbatas oleh penyelenggara tender,” katanya ketika menjadi pembicara pada Lokakarya Media Antikorupsi Jurnalistik Investigasi di Palembang, Rabu. 26/3 Menurut dia, tender pengadaan barang dan jasa dengan cara elektronik selama ini menjadi salah satu upaya memberikan keterbukaan kepada publik dan mudah diakses siapapun yang ingin mendapat proyek. Namun, faktanya banyak temuan yang menguatkan kalau cela manipulasi data dalam tender masih terjadi. Ia mengatakan, KPK telah meneliti proses tender elektronik yang dilakukan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejauh ini, bukan hanya waktu penawaran yang dibatasi tetapi praktik lainnya juga ditemukan, seperti akses “website” pun cenderung hanya kelompok tertentu. Menurut dia, sungguh ironis, tender elektronik yang mestinya membersihkan praktik korupsi tetapi masih tinggi potensi pelanggaran. “Kami mengajak, semua elemen termasuk peserta tender untuk aktif mengawasi pelaksanaan tender elektronik setiap daerah,” ujarnya. Sementara Muhibuddin menambahkan, kasus lainnya yang masih terindikasi berpotensi tinggi terjadi praktik korupsi, seperti biaya perjalanan dinas dan penerimaan pajak daerah. Penerimaan negara non pajak, seperti retribusi dan denda terbukti ada indikasi korupsi dan suap, katanya tanpa menyebutkan jumlah kasus korupsi dimaksud. (tim)

Warga Gandus Giatkan Gotong Royong

Gotong royong rutin warga Kelurahan Karang Anyar Kec. Gandus Palembang

PALEMBANG.SE Warga RW 06 dan 04 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus terus menggiatkan gotong-royong pada akhir pekan. Gotong royong ini melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta tokoh masyarakat.

Pada akhir pekan kemarin, pihak Kecamatan Gandus meelaksanakan Kelurahan Karang Anyar gotong-royong bersama di dua lingkungan, yaitu Lingkungan RW. 06, dan RW 04 di sepanjang sepanjang jalan Sido Ing Kenayan Kelurahan Karang

Anyar Gandus, kegiatan gotongroyong ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan bersama elemen masyarakat. Acara yang diketuai langsung oleh Camat Gandus Ricky Fernandi SSTP, M.Si, dari pantauan Koran Sriwijaya Ekspres, kegiatan gotong-royong ini diikuti sekitar 300 masyarakat yang bahu membahu dalam kegiatan bersih-bersih di sepanjang jalan Sido Ing Kenayan. Selain membersihkan lingkungan jalan dan rumah, masyarakat juga membersihkan selokan dan kali yang ada di sekitar RW 06 dan 04, kegiatan ini menjadikan kawasan kelurahan karang Anyar Gandus menjadi Bersih, kegiatan ini juga dijadikan ajang silaturahmi bagi warga setiap minggunya. Ketika di wawancarai, Camat Gandus Ricky Fernandi mengatakan, bahwa kegiatan rutin ini bertujuan

untuk menciptakan kawasan Gandus yang bersih, serta silaturahmi Rukun Warga yang harmonis.“kegiatan gotongroyong ini akan kita lakukan disetiap kelurahan di Kecamatan Gandus, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan kita terhadap Walikota kita Bapak H. Romi Herton yang yang sudah mencanangkan Palembang EMAS sebagai Kota yang Bersih, Elok dan Bersahaja,” Tuturnya. Ricky menambahkan, Tentunya ke depan pihaknya ber-

harap masyarakat bias lebih sadar untuk selalu membersihkan lingkungannya masing-masing, serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong. “Gotong-royong merupakan warisan Ibu Pertiwi yang sudah mulai di tinggalkan, melalui kegiatan gotong-royong secara rutin akan mengembalikan nilai- nilai semangat saling tolong menolong kepada sesama, kita juga berharap kedepan Palembang mendapatkan peringkat satu Piala Adipura sebagai kota Metropolitan terbersih di Indonesia. (den)

Alex Noerdin Kirim Surat ke Pengadilan Tipikor

H Yulius Nawawi

PALEMBANG – SE.Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin, menyurati Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum lama ini. Alex sendiri

mengungkapkan, surat itu berisi permintaan nomor registrasi status Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Yulius Nawawi, yang sedang berada di kursi pesakitan

karena dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) OKU tahun 2008 silam. “Permintaan nomor registrasi surat sudah kita minta ke pengadilan, tinggal sekarang menunggu jawabannya saja,” kata Alex di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumsel, Rabu (26/3/2014). Nomor registrasi surat yang menerangkan Yulius sebagai terdakwa Dana Bansos, dilakukan Alex sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Gamawan Fauzi, kepada Sripo sendiri menjelaskan bila nomor registrasi surat terdakwa Bupati dan Walikota harus diterima pihaknya sebelum keputusan menonaktifkan kepala daerah yang tersangkut kasus pidana. “Setelah ada balasan dari Pengadilan Tipikor, baru kita teruskan ke Kemendagri,” terang Alex. Meski harus melewati beberapa tahap lagi agar Yulius dinonaktifkan, namun Alex memastikan roda

pemerintahan OKU tetap dalam pantauannya. “Saya selalu awasi. Lagi pula kondisi di OKU cukup stabil, terkendali karena masih ada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang menjalankannya langsung selama Kepala Daerah mereka masih berproses hukum. Tidak hanya di Kabupaten OKU saja tapi seluruh kabupaten dan kota juga begitu, saya pantau,” jelasnya. Alex pun meminta media tidak memperbesar masalah, apalagi yang berpotensi menimbulkan implikasi pada pemerintahan di Kabupaten OKU. Sebab ia mengkhawatirkan banyak oknum yang ingin memanfaatkan situasi di saat Yulius dijerat kasus korupsi Dana Bansos OKU yang juga melibatkan mantan Wakil Gubernur Sumsel 20082013, Eddy Yusuf. “Ini masih masa krusial menghadapi Pemilihan Legislatif, jadi suasana sangat sensitif. Nah maka dari itu tolong ditahan dulu, toh tinggal beberapa hari ini,” pintanya. (tim)

Berita Investigasi Akan Jadi Kebutuhan Masyarakat Palembang .SE.- Berita investigasi yang menyajikan fakta serta verifikasi mengenai kebenaran suatu informasi atau data, bakal menjadi tuntutan masyarakat di tengah kebosanan atas pemberitaan bersifat pernyataan, kata seorang praktisi media. “Pada akhirnya, jurnalisme investigasi adalah suatu cara masyarakat media mengartikulasikan dahaga masyarakat di tengah kejenuhan atas berita yang hanya menyajikan pernyataan,” kata Pimpinan Redaksi Harian Tempo Arif Zulkifli di Palembang, Rabu. Seusai menjadi pembicara pada pelatihan singkat Jurnalisme Investigasi bersama Bidang Humas

Komisi Pemberantasan Korupsi, ia mengemukakan, perealisasian keinginan publik terhadap berita investigasi itu relatif mudah terpenuhi mengingat telah terjadi perubahan mendasar pada pers di Indonesia. “Menurut saya, saat ini adalah masa terbaik untuk pers Indonesia karena wartawan diberikan akses untuk mendapatkan informasi seiring dengan keterbukaan. Jika dibandingkan era Presiden Soeharto, tentunya hal ini patut disyukuri,” katanya. Hanya saja, ia menilai terdapat perbedaan mencolok mengenai hal apa yang akan dimunculkan ke masyarakat terkait berita investigasi

tersebut. “Jika sebelumnya data saja sudah bisa dikatakan berita investigasi mengingat begitu sulitnya mendapatkannya, maka untuk masa kini sudah berubah arahnya, karena tugas wartawan adalah menguji kebenaran akan data tersebut,” ujarnya. Terkait dengan rendahnya keinginan wartawan menghasilkan produk berita investigasi, menurutnya hal itu sangat disayangkan mengingat Indonesia sebagai negara berkembang menjadi surga bagi para perwarta yang menginginkan kedalaman suatu berita. Wartawan tidak perlu khawatir karena telah dilindungi secara hukum

mengingat diizinkan menggunakan pendekatan jurnalistik (bukan hukum) dalam mengungkap suatu kasus. Hanya saja, ia tidak menampik, tingkat kesulitan dalam mengungkap suatu skandal relatif lebih sulit dilakukan wartawan di daerah jika dibandingkan di Jakarta. Ancaman terhadap wartawan seperti adanya jaringan premanisme menjadi masalah tersendiri dalam menelurkan suatu karya investigasi bagi lembaga pers di daerah. “Menulis berita investigasi ini masalah idealisme individu bukan lembaga. Namun, jika saja bisa ditularkan tentunya akan semakin baik,” katanya. (tim)

7

Siapkan 13 Agenda Libatkan Masyarakat PALEMBANG.SE. Pemerintah Kota Palembang menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2015, Rabu (19/3/14) di Hotel Swarna Dwipa. Wali Kota Palembang Romi Herton membuka resmi acara bertajuk “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kota Palembang itu. Wali Kota mengatakan, musrenbang kali ini melibatkan masyarakat dengan membuka forum diskusi langsung, untuk menyerap aspirasi dan usulan masyarakat. “Tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan Palembang,” ujar Romi, kepada wartawan seusai membuka acara. Di acara itu, terungkap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Palembang meningkat, dari sebelumnya Rp 2,4 triliun, jadi Rp 2,8 triliun. Adapun program prioritas tahun depan, antara lain pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur. Romi mengatakan, pembangunan juga akan melibatkan pendanaan dari perusahaanperusahaan melalui dana corporate social responsibility. Selama ini, ujar Romi, pelaksanaan dana CSR perusahaan kurang sinkron dengan program pemerintah kota. “Nanti, untuk dana CSR, kita hanya menunjukkan kebutuhan yang akan dibangun Pemkot Palembang, seperti program bedah rumah, pembangunan taman dan infrastruktur lainnya,” kata Romi. “Yang belanjanya tetap perusahaan sendiri. Misalnya kita butuh taman, perusahaan yang membangunnya sendiri, kita (pemkot Palembang, red) hanya menunjukkan lokasi pembangunannya saja, sehingga lebih terarah,” Romi menambahkan. Di tempat yang sama, Romi Herton juga meresmikan Forum CSR dan membentuk Tim Ahli Pemerintah Kota Palembang, yang diketuai Hermanto Wijaya. “Fungsi tim ahli ini nantinya memberikan masukan, saran, dan pendapat tentang upaya meningkatkan pembangunan Palembang,” ujar Romi. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Palembang M Sapri Nungcik, mengatakan, Musrenbang tahun 2015 mempunyai 13 agenda yang mengawal pembangunan kota Palembang tahun depan. Yakni penguatan, peningkatan kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan perizinan di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Selama ini, kecamatan dan kelurahan hanya memberikan rekomendasi saja. Nah, sesuai amanat Permendagri No 4 tentang Pelayanan Adminsitratif di Tingkat Kecamatan, seperti pembuatan bengkel, cukup izin dari pihak kecamatan atas nama wali kota, dan ini akan dibuat perwalinya,” Sapri menjelaskan. Agenda lain, yakni peningkatan pemberdayaan perekonomian kerakyatan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. “Di sektor ini akan ada peningkatan dana stimulan di tingkat kelurahan. Sehingga ada pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan, seperti adanya pembangunan taman atau kolam retensi,” ujar Sapri. Program atau agenda musrenbang lainnya adalah pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Palembang. Sapri mengatakan, tahun 2013 angka kemiskinan mencapaia 13,6 persen. Tahun ini angka ini ditarget turun jadi 12,144 persen dan turun lagi menjadi 11,8 persen pada 2015. “Caranya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan banyak membuka peluang investasi di kota ini.” (*)


8

palembang

Romi Herton: Komitmen Tidak Menimbun Rawa

Palembang .SE. - Wali Kota Palembang Romi Herton mengatakan tidak adalagi bangunan milik Pemkot yang menimbun rawa sebagai bukti komitmen menjaga kelestarian area serapan. “Kami pastikan tidak adalagi gedung milik Pemkot yang dibangun dengan menimbun rawa,” katanya, di Palembang, Selasa. Menurut dia, komitmen tidak menimbun rawa tentunya akan diimplementasikan secara nyata sehingga masyarakat pun mencontoh tindakan pemkot tersebut. Larangan menimbun rawa sebenarnya telah diatur dalam perda rawa tetapi hingga kini mayoritas area resapan air dialihfungsikan menjadi pemukiman atau perkantoran. Ia mengatakan, penegakan sanksi terhadap penimbun rawa akan dilakukan optimal sesuai dengan ketentuan berlaku. Petugas Satpol PP akan melakukan pengawasan secara bergilir dengan berkeling kota pempek. Hal itu, dia menjelaskan, salah satu bentuk komitmen mempertahankan rawa dengan menindak tegas pelanggar. Area serapan tersebut selama ini berfungsi mengantisipasi banjir tetapi harus diakui kini banyak rawa yang dialih fungsikan. Karena itu, tambah Romi penegakan peraturan daerah tentang rawa harus dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Sanksi terhadap pelanggar perda akan diterapkan dengan tegas sehingga pentingnya penambahan personel Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan aturan. (tim)

Sppides Gelombang Pertama Selesai Dicairkan MARTAPURA-SE. - Seluruh desa dan kelurahan yang ada di 20 kecamatan di OKU Timur sudah mendapatkan kucuran dana melalui program Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/ Kelurahan (Sppides/Kel). “Saat ini dana yang dikucurkan pada tahap pertama baru 50 persen. Jumlah desa penerima dana Sppides sebanyak 300 desa, sedangkan kelurahan ada tujuh kelurahan, setiap desa dan kelurahan mendapatkan dana dari program ini Rp100 juta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat (PMD) Kabupaten OKU Timur, Idrus Musa, Minggu (23/3/2014) . “Untuk penggunaan anggaran melalui Sppides difokuskan pada pembangunan jalan cor beton dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan,” terangnya. Program ini, kata dia, sudah berjalan selama dua tahun dan penggunaan anggaran murni tersebut diserahkan keperangkat desa. ”Namun demikian, tentunya ada pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya dengan harapan dana itu dipergunakan sesuai peruntukan dan kebutuhan desa,” ujarnya. Dia juga mengatakan untuk tahap pertama ini dana yang sudah dialokasikan dan disalurkan sebesar Rp15 miliar dari total Rp30,1 miliar. Setelah selesai pengerjaan fisik yang menggunakan dana yang dikucurkan pada tahap pertama selanjutnya akan dilakukan montoring pada April 2014. Dari monitoring dilihat perkembangan pelaksanaan pekerjaan fisik. Kemudian baru dievaluasi yang layak apa tidak layak. Selanjutnya, terang dia, baru dibuatkan surat ke camat bagi yang sudah menyelesaikan fisik dan administrasi, baru bisa mengajukan pencairan tahap kedua sebesar 30 persen. Kemudian dengan persyaratan yang sudah ditentukan akan dilakukan penciaran tahap ketiga sebesar 20 persen. “Untuk penggunaan dana Sppides tahun ini memang difokuskan pada pembangunan jalan cor beton di setiap desa maupun kelurahan,” katanya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PU CK) OKU Timur, Herwan, sebelumnya mengatakan, memang benar dana Sppides disarankan untuk membangun jalan lingkungan cor beton. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan jalan di desa. Dinas PU CK akan memberikan bantuan teknis dan pengelolaan masing-masing desa.Jika satu desa mampu membangun jalan cor beton dengan lebar 3 meter tebal 15 centimeter dengan panjang 600 meter, jika ditotal secara keseluruhan bisa mencapai 18 kilometer. “Pembangunan dan pengelolaannya murni dilakukan masyarakat. Sedangkan pemerintah memberikan dana stimulant. Proyek bisa bertambah jika ditangani dinas teknis dibantu masyarakat. Sedangkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui dana Sppides ini sangat menonjol dengan difokuskan untuk pembangunan jalan.“ ()

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Pemkot Palembang Pertahankan Puluhan Pasar Tradisional

Palembang .SE. - Pemkot Palembang, Sumatera Selatan berkomitmen tetap mempertahankan 33 unit pasar tradisional yang beroperasi di kota tersebut meskipun harus bersaing dengan pasar modern. “Upaya mempertahankan pasar tradisional tersebut di antaranya dengan memperbaiki fasilitas dan meningkatkan sarana pendukung pusat perbelanjaan tradisional itu,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palembang Hardayani, Kamis. Menurut dia, puluhan pasar tradisional tersebut tersebar di 16 kecamatan di daerah itu. Ia mengatakan bahwa secara bertahap pemkot bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat serta pihak ketiga memperbaiki atau membenahi pasar. Ia mengatakan pasar tradisional berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pempek. “Sampai saat ini transaksi masyarakat di pasar-pasar tradisional masih sangat tinggi meskipun marak beroperasi pasar modern,” katanya. Dia menjelaskan eksistensi pasar tradisional sampai kini tetap dipertahankan dengan pembenahan bangunan pasar dan melengkapi fasilitas pendu-

Foto Ilustrasi

kung. Ketertiban, kebersihan dan kualitas bangunan pasar juga terus ditingkatkan agar terciptanya tempat bertemu pembeli dan penjual tersebut bisa lebih aman dan nyaman. Hardayani menambahkan atas komitmen pemkot mempertahankan eksistensi pasar tradisional tersebut kini mendapat

banyak perhatian. Kementerian Perdagangan RI tahun ini mengalokasikan dana untuk pembangunan Pasar 10 Ulu dan Pasar Yada dengan total masing-masing Rp10 miliar dan Rp2 miliar untuk pembangunan fisik. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Palembang Sadruddin Hadjar menam-

bahkan sedikitnya 100 orang pedagang pada puluhan pasar tradisional mengikuti seminar menyosialisasikan rencana aksi pemkot terkait dengan pembenahan pasar. Revitalisasi pasar menjadi salah satu upaya untuk mendorong eksisten pasar di tengah beroperasinya pusat perbelanjaan modern, katanya. (tim)

Pemkot Palembang Tawarkan Investor Hotel Terapung Upaya Didalam Menuju Kota Palembang sebagai Kota Air

Palembang .SE. - Pemkot Palembang, Sumsel, menawarkan pembangunan hotel terapung yang berciri budaya setempat di tengah Sungai Musi kepada investor. “Kami telah menyelesaikan konsep hotel terapung dengan bentuk rumah limas khas Kota Palembang dan siap ditawarkan kepada

investor,” kata Kepala Dinas Tatakota Palembang Isnaini, Rabu. Dia menjelaskan, pihaknya menargetkan konsep hotel terapung tersebut segera disambut investor sehingga pembangunan bisa segera direalisasikan. “Hotel tersebut nantinya akan mendukung Palembang sebagai Kota Air yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhonoyo pada peresmian Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, tahun 2005,” ujarnya. Menurut dia, lokasi strategis untuk pembangunan “floating

hotel” tersebut tentu telah disiapkan. Hotel terapung itu akan dibangun tidak jauh dari Jembatan Ampera di atas Sungai Musi yang berupa rangkaian ponton yang disusun sebagai pondasi. Ia mengatakan, prinsipnya hotel terapung tersebut akan menjadi fasilitas wisata yang unik dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pempek tersebut. Dengan demikian akan berdampak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di

Bumi Sriwijaya. Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Palembang, Ridwan mengatakan pihaknya optimistis konsep hotel terapung tersebut menarik minat investor menanamkan modal di daerah tersebut. “Kebutuhan dana yang diperkirakan untuk membangun hotel tersebut sekitar Rp200 miliar,” katanya. Dia menambahkan, kini pihaknya mulai menjajaki sejumlah investor yang tertarik membangun hotel tersebut.( Tim )

Regulasi Perubahan Sepakat dan Kerja Sama “ Bupati Kabupaten Muaraenim Ajak Media Membangun Kabupaten Muaraenim “

Muaraenim. SE.Berbagai wartawan dari media cetak maupun elektronik, yang bertugas di kabupaten Muaraenim serta berbagi pimpinan Redaksi di Sumatera selatan, hadiri undangan bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar,(26/3) Dalam rangka Forum silaturahmi dan memperjelas aturan diregulasi,perubahan serta pelaksanaan UU Nomor 40/1999. Acara silaturahmi dan tatap muka tersebut yang di pandu Humas dan Protokol kabupaten Muaraenim H Rinaldo S.STP.MSi, serta selaku pembicara bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar, yang di dampingi oleh Asisten I H Bulgani Hasan, MM dan Asisten II Drs H Hasanuddin MSi. Bertempat Balai Agung Serasan Sekundang (BAS) Menurut bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan,” untuk acara silaturahim ini sudah teragendakan setiap tahun, untuk kedepan nantinya akan kita rencanakan pertemuan bupati dan insan pers akan di lakukan tiga bulan sekali,tak lain bertujuan untuk saling memberikan komunikas dan informasi di lingkungan kabupaten Muaraenim dalam menuju program pemerintah sehat,Mandiri Agamis dan Sejahtera

Pertemuan Silaturahmi Insan PERS Muaraenim dan Media Elektronik drngan Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar. ( SMAS ),”ujar bupati di hadapan para awak media se kabupaten Muaraenim. Lebih lanjut dikatakannya, ”karena kemajuan yang telah tercapai selama ini berkat bantuan Informasi Komunikasi dari Insan pers,Untuk itu mulai sekarang kita secara bersama sama membangun di Bumi serasan Sekundang salah satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan,dari pertemuan ini yang nantinya akan

kita lakukan secara rutinitas tiga bulan sekali akan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Muaraenim,”pungkasnya Selain dari itu, Menurutnya,” mengenai Regulasi perubahan, mengenai kesepakatan, nantinya akan kita tinjau dengan aturan yang berlaku dan kita sama sama dibahas dipahami betul,”ujar orang nomor satu di pemerintah kabupaten Muaraenim ini.

Selaian dari itu,”berdasarkan surat edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/1/2014 tentang UU Pers No 40/1999 mengenai Standar perusahan Pers sudah berbentuk PT perseroan terbatas.dan badan hukum lainnya yayasan atau Koprasi.. inipun bentuk badan hukum untuk usaha Pers tidak dicampur digabungkan dengan usaha lainnya,” papar Muzakir Sei Sohar kepada awak media. ( Muksin.).

Pemkot Palembang LakukanVerifikasi Luas Lahan Proyek Pintu Air

Palembang .SE. - Pemkot Palembang dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Kementerian PU melakukan verifikasi luas lahan yang menjadi lokasi proyek pintu air dan pompa di Muara Sungai Musi kawasan drainase Bendung. “Kami telah melakukan pengukuran ulang lokasi proyek pompa dan pintu air di Sungai Bendung,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan PSDA Darma Budhy, Rabu. Menurut dia, setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata baru tersedia 7.000 meter persegi sehingga perlu perluasan lahan. Sesuai dengan kebutuhan proyek pintu air dan pompa sedikitnya satu hektare lahan yang diperlukan. Ia mengatakan, secepatnya akan dilakukan penambahan lahan untuk proyek tersebut tetapi kegiatan pembangunan tetap bisa dilaksanakan. Proyek tersebut didanai Kementerian Pekerjaan Uumum, sedangkan pemkot menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp10 miliar. Sebelumnya, Kepala Balai Sungai Wilayah Sumatera VIII Kementerian PU, Bistok Simanjuntak, di Palembang mengatakan kebutuhan lahan untuk pembangunan pintu air dan pompa tersebut seluas 1,2 hektare. “Pembangunan pintu air salah satu program yang mendesak untuk mengantisipasi banjir di Kota Palembang,” katanya. Dia menjelaskan, pintu air berfungsi mengatur lalu lintas air dari 19 anak Sungai Musi. Sungai Bendung merupakan salah satu anak sungai bermuara langsung ke Sungai Musi dengan volume air yang paling banyak. Karena itu, pembangunan pintu air dan pompa primer mendesak untuk direalisasikan. Dia menambahkan, setelah proses persiapan pembangunan pintu air dan pompa di wilayah Sungai Bendung selesai, pihaknya segera melakukan pembangunan fisik dengan dana APBN. Sedangkan dana pembebasan lahan dialokasikan dari APBD Pemprov Sumatera Selatan sebesar Rp34 miliar dan Pemkot Palembang Rp10 miliar. Bistok menambahkan, sejumlah anak sungai, seperti Sungai Air Itam, Rengas, Lacak, Danau, Tenang, Kebala, Gandus dan Sungai Lemabang akan langsung mengalir ke Sungai Bendung. Sungai-sungai tersebut selama ini menjadi penyebab banjir di kawasan ilir Kota Palembang akibat tak mampu menampung volume air, katanya. ( Tim)


pendidikan

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Monpera Dilengkapi Fasilitas Publik

Mendikbud Minta Dana Bansos Pendidikan Tetap Dicairkan Kepsek SMA PGRI 1Palembang Zaleha yang Sedang Panen Sawi hijau

Tampak Kepsek yang sedang panen Cung kediro

Sman Pgri 1 Palembang Manfaatkan Lahan Untuk Penghijauan

Muhammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta –SE. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta dana bantuan sosial untuk kepentingan pendidikan tetap dicairkan, karena sangat bermanfaat untuk mendukung operasional kegiatan belajar di daerah. “Tidak elok kalau gara-gara pemilu, bantuan operasional sekolah tidak disalurkan. Tidak elok juga kalau gara-gara pemilu, tunjangan guru tidak diberikan,” katanya di Jakarta, Rabu. Mendikbud pun memohon agar penyaluran bantuan sosial yang rutin diberikan setiap tahun untuk operasional sekolah, beasiswa dan tunjangan guru, tidak dijadikan polemik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. “Jangan dijadikan ini sebagai alat politik. Itu saya jaga, karena saya ingin semua bantuan sosial jalan terus seperti biasanya. Untuk itu, jangan dijadikan ini sebagai sandera politik,” ujarnya. Mendikbud menambahkan tidak ada yang patut dicurigai dari penyaluran dana bantuan sosial untuk pendidikan tersebut, apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tidak terafiliasi dengan partai politik apa pun. “Di Kemendikbud tidak ada sesuatu yang patut dicurigai, karena saya tidak punya kepentingan politik dan kepentingan apa-apa. Kecuali, kalau saya dari partai politik, yang setiap bulan keliling sekolah atau memberikan beasiswa biar elektabilitas naik,” ujarnya. Untuk itu, Mendikbud mengharapkan tidak ada penundaan pencairan bantuan sosial, dan dana tersebut tetap tersalurkan seperti biasa agar rutinitas kegiatan belajar mengajar di sekolahsekolah, terutama di daerah, tidak terganggu. “Ini tidak bisa ditunda, bayangkan kalau bantuan operasional sekolah ditunda, sekolahnya mau jadi apa. Telat saja, mereka ngamuk, apalagi ditunda,” kata Muhammad Nuh. Sebelumnya, pada Selasa (25/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan anggaran bantuan sosial di lingkungan kementerian lembaga. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, surat itu antara lain berisi permintaan agar Presiden mengeluarkan instruksi tentang pengelolaan anggaran bantuan sosial hanya di Kementerian Sosial dan bukan di kementerian terkait. Saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 28 Februari 2014, realisasi belanja sosial telah mencapai Rp7,4 triliun atau 8,1 persen dari pagu dalam APBN sebesar Rp91,8 triliun. Dari bantuan sosial senilai Rp91,8 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan alokasi Rp28,3 triliun. Terkait dengan belanja sosial, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, menjaga tata kelola dalam proses pencairan anggaran sangat penting, agar penyerapan belanja dapat berlangsung sesuai aturan dan dana yang dicairkan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Cara paling baik adalah dengan menjaga ‘governance’, jadi kalau ada anggaran harus di-’hold’ itu karena prosesnya belum mencukupi, bukan karena kekhawatiran kita akan menghadapi pemilu dan kemunculan berbagai isu politik,” katanya. (tim)

9

PALEMBANG,SE Penataan Lingkungan Sekolah menjadi Green School merupakan penataan lingkungan sekolah sehingga dapat menciptakan suasana yang asri, sejuk, bersih, sehat dan dapat mendukung proses pelaksanaan KBM dengan status dalam ruang atau luar ruang, serta bermanfaat bagi lingkungan luar sekolah. SMA PGRI 1 Palembang yang beralama jalan PDAM Tirta Musi kelurahan Bukit Lama Palembang, secara konseptual SMA PGRI 1 memperdayakn lahan yang ada di lingkugan sekolah untuk penghijauan. Bagi SMA PGRI 1 pentingnya penghijauan

karena itu merupakan salah satu program Pemerintah dan Diskdikpora Kota Palembang yang juga dicanangkan diseluruh Indonesia. Lingkungan sekolah yang kondusif sangat diperlukan dalam menghasilkan lulusan siswa yang cakap, melalui proses belajar mengajar berbasis sistem pendidikan yang bermutu. Tidak itu saja, lingkungan sekolah yang kondusif juga akan ikut mendorong terwujudnya pola hidup bermutu yang pada saat ini sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing bangsa dimata dunia sekaligus melestarikan kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Pentingnya penghijauan Untuk mengurangi terjadinya global worming, yaitu menipisnya lapisan ozon di udara dikarenakan pemanasan matahari serta kurangnya udara sehat dan kurangnya penghijauan, tentunya penghijauan sangat penting bagi sekolah ,selain menyejukan udara di sekitar nya,dapat juga memperindah pemandangan. Penghijauan bukan hanya dengan menanam

pohon saja tetapi dapat dilakukan juga menjaga kebersihan setiap ruangan dan linkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempat nya. Penghijauan merupakan paru-paru lingkungan yang sangat diperlukan makhluk hidup, penghijauan juga pengatur lingkungan yang dapat memberikan kesejukan, kenyamanan serta sebagai penyeimbang alam yang dapat membentuk tempat hidup alam untuk satwa yang hidup di sekitar lingkungan tersebut. Zaleha Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Palembang menuturkan, pemanfaatan lahan kosong yang berada di belakang sekolah, merupakan gagasan Disdikpora Kota Palembang untuk mendukung program Pemerintah Kota Palembang dalam menciptakan areal hijau di lingkungan sekolah, akhirnya pihak sekolah berkoordinasi dengan guru dan mengadakan rapat untuk merealisasi gagasan dari Disdikpora tentang ruang terbuka hijau di lingkungan sekolah.

“ Saya selaku Kepala Sekolah memiliki ide untuk memanfaatkan lahan kosong dibelakang sekolah untuk dilaksanakannya program penghijauan di areal sekolah, akhirnya setelah berkoordinasi dengan para guru, saya meminta bantuan para guru untuk mengumpulkan siswa dan siswi untuk memulai program penghijauan di areal sekolah,” ungkapnya. Zaleha menambahkan, januari pihak sekolah yang dibantu siswasiswi mulai menanam, pada bulan febuari kami mulai panen sawi dan cung kediro, panen yang paling banyak pada bulan Maret awal kemudian untuk Cung Kediro yang kami ambil kira-kira 20 batang berserta Sawi dan Cabai, “saya berharap dari apa yang dilakukan pihak sekolah SMA PGRI 1 Palembang dapat menjadi contoh untuk masyarakat, dan penghijauan yang ada di Kota Palembang dapat lebih baik lagi, serta dapat menjaga lingkungan di sekitarnya demi terciptanya Kota Palembang yang rindang, sejuk dan segar.” Pungkasnya. (Cik)

Bupati Lahat Aswari Kumpul Bareng Awak Media

Bupati Lahat Aswari, Wakil Bupati dan Kabag Humas Pemkab Lahat foto bareng usai kumpul wartawan di RM Kuliner Kota Lahat.

LAHAT –SE. Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai, menyempatkan diri untuk berkumpul ber-

sama wartawan yang khusus bertugas di wilayah Kabupaten Lahat, Jumat (28/3/2014) siang.

Acara berlangsung di sebuah pondok kuliner, di Jl Kol H Barlian Kota Lahat. Ia ditemani Wakil Bu-

pati Lahat Marwan Mansyur, serta Kabag Humas dan Protokol Fauzan Denin. Acara silaturahmi tersebut berlangsung santai, diselingi canda tawa. Bahkan Aswari memberikan beberapa saran bagi wartawan, dalam menjankan tugas seharihari. Sebab profesi tersebut merupakan corong informasi utama, dalam upaya pembangunan yang terus berjalan di Kabupaten Lahat. “Saya senang bila ada saran dan kritik, karena sifatnya membangun,” tegas Aswari. Sementera Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lahat Fauzan Denin menjelaskan, kegiatan tersebut hanya diikuti wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Lahat. Tujuannya sebagai ajang talisilaturahmi, sebab kedua pihak masing-masing saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (***)

Audy Gandeng Adik Kembar Bentuk Apple Tree

Audy Andana

Palembang, SE-Satu lagi group band asal Palembang Apple Tree yang sudah go Nasional, tampil dibeberapa acara yang tayang di televisi swasta nasional, Jakarta. Yang baru-baru ini tampil di Palembang menjadi Icon motor honda yang melounching produknya di halaman pakir

Palembang Trade Center (PTC) Mall minggu lalu. Audy Andana sebagai vokalis band ini, menuturkan kepada media ini “Dalam penampilan di acara lounching Honda New Supra X 125, Apple Tree didaulat untuk menjadi Icon sebagai perwakilan motor untuk anak muda dan dalam

penampilan kita membawakan beberapa lagu, yang sering dibawakan Apple Tree disetiap penampilan antara lain I Love You, Aku Sayang Kamu, Inilah Kisahku, Teenage Dream dan Kulakukan Semua Untukmu, dan kita juga membagikan kenang-kenang untuk para pengemar kita disini”ujarnya kepada awak media . Dalam penampilannya Audy memberikan sapaan yang akrab para pengemar dan Apple Tree Friend dan menyanyikan lagu pertamanya I Love You dan dilanjut dengan beberapa lagunya yang lain. “Kita 3 personil ini suadara kandung, dua adik kembar saya, Rizal Fauzan dan Rizal Faiz yang memang dari kecil sudah sangat menyenangi musik dan selalu ditunjuk untuk menyumbangkan lagu, kalau ada acara dikantor papa bekerja” ungkapnya. Begitulah Audy Andana mewakili dua adik kembarnya Rizal mengatakan saat dibincangi media ini “Kita bertiga sudah dari kecil

menyukai musik dan selalu bermain bersama-sama, karena sering disuruh tampil dalam acara kantornya papa, akhirnya kita berfikir untuk membuat grup band yang kita beri nama Apple Tree pada tanggal 7 Juni 2012”. Nama Apple Tree itu mempunyai Filosofi yang mengandung arti Pohon Apple. Apple sendiri rasanya manis dan banyak disenangi orang seluruh dunia, karena kita berasal dari orang tua yang sama dan adik dan kakak kandung jadilah itu pohon yang menyatukan kita berasal dari pohon yang sama. Diakuinya juga sebelumnya pernah juga ngeband di RE-Option bareng sepupu dan saat ini berharap semoga bisa selalu berkembang untuk kedepannya dengan Apple Tree ini, khususnya dari para Apple Friend yang tetap setia dan banyak anggotanya. Waktu ditanya dengan tipe pemipin kedepan Indonesia, dia berharap “Seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab bagi masyarakat dan baik untuk semuanya” tegasnya. (edchan)

palembang, sePemerintah Kota Palembang akan menjadikan Monumen Perjuangan Rakyat lebih “merakyat”. Selama ini, Monpera terkesan asing dari warga Palembang. Apalagi letaknya yang cukup jauh dari pintu masuk. Tingkat kunjungan ke Monpera juga rendah. Kini, pemerintah kota akan menjadikan Monpera lebih terbuka. Tempat itu bakal dilengkapi taman terbuka hijau dan air mancur.“Monpera kita revitalisasi. Sekarang lagi dikerjakan pemotongan pagar Monpera, sehingga jadi taman terbuka untuk publik,” ujar Kepala Dinas Tata Kota Palembang Isnaini Madani, belum lama ini. Isnaini menambahkan pihaknya tidak akan memberikan pagar pembatas, yang ada hanya tangga kecil yang melingkar di seluruh kawasan Monpera, sehingga masyarakat dapat duduk santai. Selain itu, revitalisasi meliputi penghijauan di seluruh kawasan Monpera. Akan ada pula air mancur, kursi dan fasilitas publik lainnya. Bakal disediakan pula lift untuk menarik minat masyarakat ke Monpera. Tapi liftnya ada di lantai lima. “Masyarakat yang ingin naik ke rooftop harus berjalan kaki,” kata Isnaini. Dia menambahkan revitalisasi tidak menyentuh bangunan inti Monpera. Sebab, setiap detail bangunan punya makna, mengandung makna, apalagi tahun lalu sudah dilakukan pemugaran bagian dalam Monpera. Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, Yanuarpan, mengatakan, Monpera memang harus segera direvitalisasi mengingat kondisi luar bangunan yang sudah banyak yang tidak prima lagi dan banyak batuan alam yang terkelupas. “Revitalisasi akan melibatkkan beberapa SKPD yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya,” katanya. Misalnya, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang akan mengurusi penambahan lampu, taman dan air mancur. Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk jalan dan lainnya. (*)

Badan Kesbangpol Muba Bentuk Tim Monep Pemilu Sekayu, Muba.SE. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, membentuk 18 tim monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2014. “Tujuan dibentuknya Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Monep) tersebut untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dan aktivitas partai politik dalam menghadapi pemilu, serta dapat melakukan koordinasi dengan pengurus partai, KPU, Panwalsu dan instansi terkait,” kata Kepala Badan Kesbangpol H.M Soleh Naim di Sekayu, Kamis. Dia menjelaskan, dalam masa kampanye terbuka pada 16 Maret 5 April 2014, saat ini Tim Monep bertugas mengikuti perkembangan berbagai kegiatan peserta pemilu di setiap kecamatan hingga pelosok desa. Menurut dia, Tim Monep yang dibentuk pada saat menjelang pemilu ini, menilai sejauh ini kegiatan calon anggota legislatif dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014 ini masih berjalan sesuai dengan koridor dan aturan main yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kesalahan atau pelanggaran sudah pasti ada, namun pelanggaran yang ditemukan oleh Tim Monep di lapangan masih dalam batas toleransi dan tidak berpotensi mengganggu tahapan pemilu atau mengancam terwujudnya pemilu bersih, jujur, dan adil,” ujarnya. Pembentukan Tim Monep tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi Kesbangpol di bidang politik dalam negeri yaitu memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemilu. Melalui upaya tersebut diharapkan seluruh caleg dan partai politik peserta pemilu dapat mewujudkan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu secara damai se suai dengan yang didelarasikan sebelum memasuki masa kampanye terbuka, kata Soleh. (tim)


10

SUMSEL

Diduga Berbuat Asusila Kades Nusa Bakti digiring Warga ke Kantor Polisi OKU TIMUR,SE - Pada malam minggu legi 23/3 merupakan malam kelabu bagi seorang oknum Kepala Desa Nusa Bakti, Belitang III OKU Timur Sumatera Selatan berinisial S terpaksa digiring warga desanya itu sendiri ke kantor Polsek Belitang III sekitar jam 02.00 WIB. Guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, terkait dugaan sejumlah warga, sang kepala Desa tersebut telah berbuat asusila dengan seorang janda bernama Piatun warga dusun dua, maka pada malam itu juga sejumlah warga ramai-ramai menggiring S ke Kantor Polsek Belitang III, sebagai titipan warga dan menghindari tindakaan yang emosional dari pihakpihak tertentu, untung saja pada malam yang nahas itu, adanya mantan Kades Nusa Bakti Maryadi yang dapat meredam dan merayu sejumlah warga agar tidak main hakim sendiri, hingga Oknum Kades S. Yang tak bermoral itu selamat sampai ke kantor Polsek Belitang III. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan Sriwijaya Ekspress, Oknum Kades Nusa Bakti tersebut terbilang Pejabat Kepala Desa Nusa Bakti yang baru berusia tujuh bulan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati OKU Timur Herman Deru pada Bulan Juli 2013 yang lalu. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah yang langasung disaksiakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Dinas serta sejumlah Kades dan Masyarakat Belitang III. Menurut masyarakat, sumpah dan janji yang telah terucapkan Oknum Kades S, hanya merupakan isapan jempol belaka juga berdasarkan dari berbagai keterangan yang didapat media ini. Dimalam peristiwa itu terjadi kebetulan Miatun istri S, tak berada dirumah sedang ke Jawa menghadiri dan menyaksikan salah satu anak kandungnya yang akan di Wisuda di salah satu perguruan tinggi, sedangkan rumah janda sedang berlangsung acara lamaran yang akan meminang putrinya, sampai usai acara lamaran itu, Oknum Kades S sampai larut malam masih berada di rumah janda tersebut. Berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang mengetahui, beberapa warga sengaja mengintip ulah dan prilaku oknum kades yang berinisial S, dimalam yang sama, sejumlah warga memergoki sang kades masih berada di rumah tersebut yang selanjutnya diamankan di Polsek Belitang III. Pada malam itu juga ratusan warga desa Nusa Bakti memenuhi pekarangan Kantor Polsek Belitang III sampai pagi hari, sehingga anggota Polsek yang piket malam itu, lebih waspada dalam penjagaan. Jangan sampai terjadi tindakan yang anarkis terhadap Oknum S, pada malam itu juga terpaksa Yuli Akman selaku Camat Belitang III cukup sibuk turut mengamankan dan meredam emosi masyarakat yang berada di pekarangan Polsek Belitang III, hingga sampai pagi harinya keadaan dalam kondisi aman dan terkendali. Oknum S selaku Kepala Desa Nusa Bakti yang baru tujuh bulan, secara terus terang menyesali perbuatan yang telah dilakukannya itu. Juga ya sempat mengakui bahwa ya telah menikah sirih dengan janda tersebut Sembilan bulan yang lalu. Disamping itu S menyatakan dengan rela hati untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Desa Nusa Bakti. Dengan adanya peristiwa yang menghebohkan, prilaku oknum pimpinan Desa, sjeumlah masyarakat desa Nusa Bakti Kecamatan Belitang III OKU Timur, agar Bupati OKU Timur segera memecat oknum Kades yang tak bermoral tersebut dan segera menunjuk PJS sebagai gantinya untuk memimpin desa Nusa Bakti Kecamatan Belitang III OKU Timur. (Eddy.K )

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Pemerintah Muaraenim Adakan Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Entaskan Kemiskinan MUARAENIM,SE – Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman SH, membentuk program Konsultasi Publik dalam Rekafitulasi program serta kegiatan hasil penyelarasan usulan masyarakat, dengan program kegiatan SKPD sebagai bahan rancangan RKPD tahun 2015 dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Kegiatan rancangan program itu tercetus dalam Musrenbang Kabupaten Muara Enim yang dihadiri oleh Pejabat menteri Dalam Negeri direktur Sentral PMD Dr Eko Prasetianyanto, Ketua Bappeda Provinsi, Bupati Muara Enim Ir H Muzakr Sai Sohar, Wabub H Nurul Aman SH, Sekda H Taufik Rachman SH Ketua Bappeda Muara Enim Ir H Abd Nadjib MM anggota DPRD muaraenim,dan Forum Pimpinan Daerah,Muara Enim , Kepala SKPD, Kepala Kaban, Camat lurah dan kepala Desa. Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar dalam amanatnya mengatakan didepan para peserta dan undangan yang hadir dalam forum konsultasi penyempuraan rancangan rekapitulasi program kegiatan, rancangan rencana pembangunan Muara Enim tahun 2015 mengatakan,” Pembentukan rancangan mencerminkan komitmen mengedepankan kesatuan gerak langka dalam pembangunan secara bersama sama dengan cara aspiratif, partisipatif, sebagai mana harapan kita agar dapat memberikan masukan yang sangat berarti, sebagai pedoman dalam manajemen untuk menbentuk persatuan dan kesatuan didalam system perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistemmatis terarah, terpadu, serta tanggap terhadap perubahan,”ungkap Bupati. “Sesuai dengan anggran pembangunan APBD tahun 2015, dengan melalui Forum pembangunan desa, sebab sumber dana APBD adalah salah satu sumber dana pembangunan di Kabupaten Muara Enim, oleh karena itu sebagai kebanggaan seluruh SKPD, berusaha mencari informasi kepusat dan Provinsi, dan sungguh sungguh meningkatkan kinerja, agar anggaran APBD dapat terelokasi lebih besar di tahun 2015.” Tegasnya. Selain itu Bupati berharap kontribusi pembiayaan mampu memenuhi kebutuhan di Kabupaten Muara Enim dapat optimal melalui forum CSR program pembinaan dan bina lingkungan, karena Kabupaten Muara Enim telah menerima penghargaan CSR tinggkat Nasional. Bupati menambahkan, sebagai buah pikiran melalui RPJM Musrenbang tahun 2008 -2013 dan RPJM 2013-2018 agar dapat menciptakan pembanguanan sebaik baiknya, dan selalu menerapkan penanggulangan kemiskinan,melalui dana anggran yang ada dari tahun ke tahun ,serta kinerja kedepan, menjadi muaraenim .Sehat Mandiri Agamais dan Sejahtera (SMAS). DALAM PAPARAN KETUA BAPPEDA MUARAENIM. Kepala Bappeda. Muara Enim Ir H Abd Nadjib MM dalam paparannya mengatakan, rancangan pagu proritas 2015 adalah percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam hal penangulangan kemiskinan, pemantapan reformasi birokrasi, pembangunan sektor pertanian, penyedian inprastruktur sosial, peningkatan kwalitas pendidikan dan kesehatan, pelestarian lingkungan hidup serta penanggulangan bencana. “Sedangkan rancangan pagu

Foto Ilustrasi

pada tahun 2015 nanti, untuk penanggulangan prioritas penanggulangan kemiskinan 20 persen, pemantapan pelaksanaan Reformasi birokrasi 8 persen, dengan angka 2 persen didalamnya untuk peningkatan kafasitas apparatur diklat di BKD, pembangunan pertanian 15 persen, penyedian inprastruktur penyediaan sosial ekonomi 2,5 persen, Peningkatan kwalitas pendidikan dan kesehatan 30 persen, dari belanja langgsung kesehatan 10 persen dan untuk pendidikan 20 persen. Dan lingkungan hidup dan penangulangan bencana 2 persen dan menjadi total 100 persen,”.ungkap Abd Nadjib MM. BIDANG PMBERDAYAAN MASYARAKAT Sedangkan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, satuan kerja Pemerintah Kabupaten Muaraenim dalam menetapkan membangun desa dan penanggulangan kemiskinan, setiap tahun Proram peningkatan Pembangunan di pelosok kecamatan maupun desa dijalankan melalui program PNPM Mandiri Pedesaan, “ melalui program integritas percepatan dan perluasan, dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.” Jelas Kepala BPMPD Drs H Fajeri Erham MM. Selain itu, peningkatan yang dititik beratkan pada peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung kantor kepala desa, balai Desa, dan fasilitas umum, sedangkan untuk infrastruktur mempunyai rumusan dalam melaksanakan roda administrasi pemerintahan desa. Untuk persiapan kebijakan pelakasanaan ketahanan masyarakat dan sosial budaya, untuk kebijakan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat dapat dimanfaatkan sumberdaya alam serta teknologi tepat guna, berdasarkan kerjasama pelaksanaan otonomi desa dan peningkatan pendapatan desa. “ Untuk menyentuh langsung sektor pemberdayaan masyarakat, pemerintah setiap tahunnya melakukan ekonomi produktif seperti simpan pinjam dan koperasi.” Tutur Drs Fajeri. Fajeri menambahkan, selaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Tim dari tingkat Kabupaten beranggotakan Dinas dan Instansi seperti BPKAD, Inspektorat, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, bagian Ekonomi Pembangunan dan Hukum untuk dapat saling berkoordinasi berdasarkan petunjuk dari kepala daerah, mengenai petunjuk tehknis pelaksanaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program. BIDANG PEMBERDAYAAN KESEHATAN. Guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muaraenim untuk menuju Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera,(SMAS), Dinas Kesehatan Muaraenim meluncurkan Program Upaya Kesehatan Barbasiskan Masyarakat (UKBM) didesa siaga yang tersebar diwilayah Kabupaten Muara Enim untuk pelayanan kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Dr H Yan Riyadi MARS

melalui Sekteris Dinas Alius SKM, pelayanan kesehatan melalui pembiayaan pemeritah terhadap kesehatan masyarakat, diproritaskan terlebih dahulu dilokasi desa masyarakat miskin, sebagai desa siaga, dari dinas sendiri berharap masyarakatnya dapat diajak mensukseskan program UKBM,”ugkapnya. Sementara itu, “Dari pihak Kesehatan sudah melakukan sosialisasi di berbagai kecamatan dan desa dalam Wilayah kabupaten Muara Enim, pihaknya mengajak kepala rumah tangga, kepala Puskesmas, petugas pustu,dan petugas kesehatan baik dari pekerja formal dan non formal agar dapat ikut melakukan penyuluhan kesehatan serta dapat menciptakan budaya masyarakat sehat.” Jelas Dr H Yan Riyadi. Prgram pemberdayaan kesehatan ini akan berjalan sampai lima tahun kedepan terus deselenggarakan dengan cara bertahab dan melalui pelayanan berbasis jejarig masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan saling bantu membantu serta dapat mewujudkan siaga desa yang peduli pada kesehatan di lingkungan sekitar. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL Dari Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Drs Teguh Jaya MM, mengatakan, “akan melakukan kegiatan Program pemberdayaan mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga sejahtera, yang nota benenya termasuk program pokok PKK sampai tahun 2020,” Dari hasil sosialisasi petugas Dinas Sosial Muara enim,dan data Statistik pada tahun 2011 ada terdapat 10.020 orang warga keluarga harapan di Kabupaten Muaraenim, yang akan mendapat biaya subsidi bantuan, termasuk Warga Kabupaten PALI, serta phaknya juga mengajak masyarakat ikut mendukung Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim menuju Sehat Mandiri Agamis dan Sejahtera (SMAS.) yang telah dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman.” Ajaknya kepada sejumlah masyarakat yang hadir. Kegiatan Program Keluarga sejahtera ini, selaku pemberdayaan msyarakat tidak terlepas kerja sama dengan unsur pemerintah desa, kelurahan, kecamatan BPS, yang tersebar di 20 kecamatan, dan 5 kecamatan PALI. Untuk itu, bantuan keluarga harapan tersebut akan direalisasikan dikucurkan melalui rekening masing masing, selain itu setiap tahun dari Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim juga telah melakukan penyaluran beras kerumah sasaran RTS di setiap kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, untuk tahun 2014 ini akan menyalurkan lagi bantuan beras sebanyak + 32.241 ton ini termasuk pengurangan dari Kabupaten PALI sebelumnya jumlah beras yang di salurkan pada tahun 2013 Rumah tangga Sasaran termasuk Kabupaten PALI + 42.253 Ton setiap KK RTS mendapat beras 15 Kg , ”ungkap Teguh Jaya.

BIDANG PEMBERDAYAAN PERTANIAN DAN HORTIKULTURA. Sektor pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura, sesuai dengan menjalankan Program Sehat Mandiri Agamais dan Sejahtera, Menurut Ir H Mubri Achmad MM, telah melakukan berbagai pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok tani, dan petugas PPL dilapangan, dalam memberikan peyuluhan sebagai meningkatan intensipikasi pendapatan petani, sesuai dengan anggran yang ada dari Pemeritah kabupaten Muaraenim,serta memberikan bantuan sarana prasarana yang menujang bagi kelompok Tani, Seperti telah membangun jalan untuk pengeluaran dari hasil pertanian,agar dapat masyarakat memasarkan hasil pertnianya,meningkatkan membangun Irigasi Sekunder dilingkungan persawahan masyarakat,menyerahkan bantuan peralatan bagi kelompok tani seperti Hentraktor,tempat perontok padi, dan pembuatan tempiang di tempat bilik padi lingkugan masyarakat Petani persawahan.dengan alokasi dana langsung untuk belanja pembangunan pertanian dan sub sector tanaman pangan dan hortikultura, untuk itu, belanja langsung perlu segera direalisasikan dalam percepatan pembangunan pertanian, dengan penguatan modal petani melalui perbankan, program Gerbang Serasan , dan pendirian Bank perkeriditan Rakyat,(BPR) perlu ditingkatkan serta diperlukan alih pugsi lahan pertanian di kabupaten Muaraenim. BIDANG PEMBERDAYAAN BP4K. Badan Petugas Penyuluhan Pertanian Kabupaten (BP4K) menurut Kaban Ir Hj Maryana MM mengatakan,untuk menymabut Pisi dan Misi Sehat Mandiri Agamais dan Sjahtera (SMAS) telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dari berapa kelompok tani yang perkebunannya produktif serta agar meningkatkan pendapatan intnsifikasi bersama petugas dan penyuluh lapangan, telah mendapat bimbingan Ilmu ikut pelatihan, terutama pelatihan pengendalian hama jamur akar putih yang sangat berbahaya bagi tanaman karet,karena hama jamur akar putih ini, akan merusak tatanan kehidupan pertumbuhan tanaman karet, andaikan sudah terkena hama jamur akar putrih ini satu batang pohon tanaman karet akan ,cepat menjalar kepohon tanaman karet yang lainnya, dan pohon tanaman karet tersebut mengalami mati , sehingga karet tidak dapat berproduksi dalam artian kuran pendapatan bagi petani perkebunan karet,untuk itu dengan diadakan pelatihan ini, agar dapat pencegahan terhadap hama jamur akar putih ini, Selaian dari itu,para pesetrta pelatihan selaian mendapat materi, peserta Pelatihan kita ajak langsug melakukan praktek di lapangan cara pencegahan jamur akar putih tersebut diperkebunan karet. (tim)

Jalan Lintas Sumatera Pungli Tumbuh Subur

Musirawas .SE. - Pengguna jalan Lintas Tengah Sumatera poros Kabupaten Muara Enim- Lahat-Musirawas, Sumatera Selatan mengeluhkan pungutan liar oknum masyarakat yang memanfaatkan jalan rusak di wilayah itu. Ada beberapa titik badan jalan lintas Sumatera nyaris putus sudah cukup lama , namun tidak diperbaiki akibatnya praktik pungutan liar itu makin marak dan meresahkan pengguna jalan tersebut, kata Supri sopir bus antara provinsi di Musirawas, Jumat. Ia mengatakan pungutan oknum masyarakat itu sangat bervariasi kalau siang hari rata-rata Rp25 ribu, namun bila lewat pada malam hari lebih besar dan memberatkan. Padahal jalan negara itu dikhususkan untuk lalu lintas kendaraan masyarakat umum, namun dimanfaatkan oknum masyarakat mencari keuntungan dan bukan untuk pemerintah. “Sebetulnya kami berkeberatan membayar pungutan itu, namun secara terpaksa harus bagai mana lagi dari pada dirampok lebih baik menguras dana operasional,” tururnya. Keluhan serupa juga dari para sopir travel Lubuklinggau -Palembang lewat Kabupaten Lahat, bila sampai pada titik jalan lintas yang nyaris putus itu sudah puluhan masyarakat menyetop kendaraan dan pura-pura mengatur lalu lintas, bila dibayar dengan uang receh mereka marahmarah dan mengancam. “Kami mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian PU untuk memperbaiki jalan lintas Tengah Sumatera tersebut agar pengguna jalan terhindar dari ancaman kriminal,” kata seorang sopir travel Eko. Lain lagi keluhan pengguna kendaraan pribadi, bila lewat pada malam hari merasa was-was karena pada titik jalan lintas yang nyaris itu sangat rawan tindak kriminal. Warga yang berjagajaga pada jalan rusak itu biasanya minta uang sudah ditargetkan mereka, buka sukarela dari pemilik kendaraan, bila tidak dipenuhi akan terjadi ancaman kriminal. “Beberapa bulan silan Kami pernah terjebak saat lewat malam hari dan hujan lebat tidak memperkirakan ada jalan nyaris putus, tiba pada titik jalan itu ada tumpukan batu bergitu berhenti keluar beberapa masyarakat dari semak-semak dan langsung minta sejumlah uang,” tuturnya. Dalam keadaan terdesak dan tak mungkin berputar balik arah permintaan orang tak dikenal itu dikabulkan dan setelah minta uang mau minta lagi handephon dan lainnya. Setelah seluruh permintaan mereka dikabulkan baru tumpukan batu itu dibuka dan bisa lewat, setelah berjalan beberapa jam baru sadar bahwa mereka dirampok, tutur warga Kota Lubuklinggau enggan disebut namanya. (Editor: Parni)


SAMBUNGAN

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

Lsm Ugd Prov Sumsel

Mengapa Kepala Dinas Pu Bm Ogan Ilir Kebal Hukum

OGAN ILIR. SE.Kasus dugaan korupsi proyek tahun jamak Ogan Ilir sebesar Rp. 324 milyar sepertinya menjadi sejarah kegagalan aparat hukum mengungkap perkara yang diduga merugikan negara tersebut. Pada awalnya proyek ini dipermasalahkan oleh salah satu anggota dewan A dari partai D namun di tengah jalan di mentahkan oleh ketua dewan IC. Hak interplasi gagal total karena hambatan ketua dewan IC dengan alasan politis.

Berdasarkan informasi dari sumber di Kejaksaan bahwa sudah sering “M” Kepala dinas PU BM Ogan Ilir diperiksa oleh karena laporan masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi namun selalu tidak pernah selesai ke meja hijau. Entah ilmu ape yang dipakai oleh Pak Kadis PU BM, ujar salah seorang ketua LSM anti korupsi. Diduga hal ini karena kedekatannya dengan oknum aparat hukum di Sumatera selatan. Ketika tim melakukan investigasi ke lokasi proyek jasa konstruksi pembangunan akses jalan, terlihat dugaan ketidak beresan pelaksanaan pekerjaan. Pemeliharaan periodik jalan Sp. Meranjat – Meranjat di alihkan ke jalan dusun 1 Meranjat dengan alasan yang tidak sangat jelas. Namun diduga karena daerah tersebut basis suara ketua dewan “IC”. Proyek ini diduga untuk penggalangan suara sang ketua dewan tersebut. Ketika hal ini di konfirmasikan ke salah satu warga dusun 1 meranjat terucap “Siape

yang bangun jalan ni, tipis nian aspalnye”. Namun hal ini bukan salah satu ketidak wajaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ogan Ilir. Jalan akses Penyandingan – Sejangko dengan anggaran proyek mencapai lebih dari 10 milyar mulai terlihat kerusakan di beberapa titik yang diduga di akibatkan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi kaidah teknis. Belum lagi proyek jalan Pemulutan – Indralaya yang diduga terputus karena banjir dan diduga tidak terselesaikan. Pembangunan jembatan di Sejangko yang lewat waktu pelaksanaan serta jalan perkantoran yang rawan longsor yang diduga akibat perencanaan yang kurang matang. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat mengirimkan konfirmasi ke Dinas PU BM Ogan Ilir namun tidak pernah ada jawaban dan laporan pengaduan ke aparat hukum sepertinya mandeg di tengah jalan. Sungguh hebat pengaruh Kadis PU BM Ogan Ilir sehingga undang – undang

Muba Layak Menjadi................. merupakan anak Bupati Pertama Musi Banyuasin“ Syamsu rizal Usman Bakar “. Muba sudah layak di pecah menjadi tiga Kabupaten mengingat kurang meratanya pembangunan,” ujar beliau. APBD Musi Banyuasin yang mencapai hampir 4 trilyun rupiah ternyata belum sepenuhnya berazas manfaat bagi masyarakat Musi Banyuasin.Banyak pembangunan yang tidak terencana dengan baik dan non pungsional.Sebagai contoh pengadaan display Kota Sekayu dengan anggaran hampir 9 (Sembilan) miliar yang hanya untuk pemberitahuan siapa ketua Tim penggerak PKK Muba, di pengadaan proyek tersebut Terlihat anggaran yang terbilang sangat mahal dan berindikasi kemahalan harga. Belum lagi pengadaan Jet sky sebesar 1,9milyar rupiah untuk satu kali event oleh raga dan sekarang teronggok di kantor Dishub

Musi Banyuasin. Pengadaan Hordeng perkantoran sebesar hampir 1,5milyar untuk kantor Bupati sementara Hordeng yang ada masih sangat layak. Pengadaan pemancar TV Muba dan Transmiter sebesar 12 milyar rupiah yang tidak jelas untuk apa dan siapa kegunaannya. Selanjutnya pengadaan Rumah Pintar dan Gedung Serbaguna yang keduanya hampir 13 milyar pada tahap awal.Saat ini tidak terselesaikan karena kehabisan waktu pelaksanaan dan diduga pembayaran progress terlampau mahal yaitu 44% untuk pekerjaan yang diduga hanya 15%.Belum lagi pembuatan infra struktur jalan yang hanya .Sangat ironis dan menyedihkan bila di lihat dari alokasi anggaran yang maha hebat. Ada pameo di kalangan pebisnis jasa konstruksi“ Muba sarangnye proyek dan lemak nia kalu berasan masalah gaweannye”, ujar

DARI HALAMAN 1 kontraktor yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut. Sudah seharusnya Muba merubah paradigma lumbung duit dan lumbung KKN. Muba harus bangkit menjadi kabupaten terdepan dengan perencanaan yang terkondisi, terpadu dan didukung oleh SDM yang berwawasan ilmiah . Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sudah selayaknya di isi oleh orang – orang yang mempunyai SDM mumpuni bukan di isi oleh segelintir oportunis proyek.Semua proses perencanaan harus terkoordinasi dan terencana dengan baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bukannya menjadikan masyarakat malas dengan program 1 milyar per desa yang tidak jelas apa peruntukkannya. Tidaklah sulit merubah paradigma Kabupaten Musi Banyuasin namun hal ini tergantung dengan pucuk pimpi-

Polres Pagaralam Dalami ................. tanah,” papar kapolsek kepada wartawan Menurut dia,” memang cukup menarik perhatian untuk pengungkapan kemana aliran dana yang cukup besar tersebut untuk diusut, karena bukan saja merugikan negara tapi telah mengambil isyu seolah-olah aparat penegak hukum tidak mengetahui tidakan korupsi tersebut,”ujar kapolres “Kalau saat ini baru dalam tahap pengumpulan data pendukung dan keterangan dari sejumlah pejabat yang berkompeten terkait pembangunan Lapter yang baru memasuki tahap awal tersebut,” katanya. Lanjut kapolres,” dalam penggunaan anggaran ini juga belum jelas untuk apa dana tersebut digunakan, meskipun secara umum diperuntukkan meneruskan pembangunan lapangan terbang,”pungkasnya. “Kalaupun untuk pengerukan lahan dan pembuatan landasan pacu pesawat tentunya akan didukung dengan bukti yang jelas, karena apa yang telah kita lihat anggaran yang sebesar Rp 19,7 miliar itu hanya di gunakan untuk mengeruk lahan saja ,” ujar AKP Saut P Sinaga beberapa waktu yang lalu. Kemudian, kata dia,” memang proses pengusutan belum masuk dalam tahap penyelidikan (Dik), tapi masih dalam pengumpulan data pendukung dan bahan keterangan dari berbagai pihak,”katanya.

“Nanti jika kalau sudah masuk dalam tahap penyelidikan, maka akan dilakukan pemanggilan semua pihak yang terkait, seperti kepala SKPD, pimpro, PPTK dan PPK termasuk pejabat yang bertanggungjawab atas pengeluaran dana tersebut,” tegas kapolres kota Pagaralam. Untuk kelancaran di dalam menguak kepermukaan kasus proyek lapter ini,perlu di kaji agar secara mendalam agar proses pengusutannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu menurut keterangan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam Sastra Dwikora Negara SH mengatakan,” sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 09 tahun 2009 yaitu total anggaran Rp217 miliar berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Pagaralam dengan program multi yers, jadi mengenai dana yang Rp19.7 miliar itu tidak masuk dalam anggaran yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut,”tegas Sastra. “Kalau dihitung mulai pembangunan Lapter Pagaralam bukan sejak tahun 2010 sesuai dengan peraturan daerah tersebut, tapi justru sejak 2007 bahkan kemungkinan 2006 lalu,” ungkap dia. Ia mengatakan,” kalau awalnya pemerintah mengatakan pembangunan Lapter dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), tapi kenyataanya hanya murni penggunaan APBD

No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti di acuhkan saja. Dan yang paling berat adalah dugaan pelanggaran undang – undang yang dilakukan oleh dinas PU BM Ogan Ilir dengan mengacuhkan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten (ULP) dan melakukan sendiri proses lelang pengadaan barang – jasa. Dinas PU BM membuat ULP tandingan menyaingi ULP Kabupaten dan mengadakan sendiri proses lelang. Ketika hal ini di konfirmasikan ke Kepala ULP Kabupaten terbersit jawaban “ apa Kadis PU BM ogan Ilir tidak mengerti undang – undang dan apakah semua panitya lelang bersertifikat”, ujar AUB ketua ULP Kabupaten Ogan Ilir. Namun hal ini seperti tak di hiraukan oleh Bupati Ogan Ilir, proses lelang tetap berlanjut dan tak tersentuh oleh aparat pengambil kebijakan. Entah siapa yang berada di belakang sang Kadis PU BM Ogan Ilir hanya Tuhanlah yang tahu. ( Tim)

nan yang tegas dan berwibawa. Terkesan adanya pimpinan di atas pimpinan yang menjadikan Muba sulit berkembang dan menjadikan APBD yang besar tanpa hasil. Menjadikan poros jalan C2 – Suka rame layak dilalui dan Sungai Keruh – Sekayu juga layak dilalui serta akses Mangun Jaya – Rupit juga layak di lalui merupakan salah satu alternative untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta akses yang singkat menuju ibu kota Kabupaten. Alternatif lain yang sudah sangat mendesak adalah resufle (pergantian) para Kepala Dinas dengan orang – orang dengan pikiran maju. Salah satu yang paling penting adalah merubah paradigma Distamben Muba yang terkesan hanya tukang pasang tiang listrik tanpa arus menjadi “Dinas LumbungEnergi” dan bersinergi dengan Muba Holding Company yang saat ini mati suri. ( Fk )

DARI HALAMAN 1 Pagaralam, melalui tiga tahun penganggaran.”jelasnya. Selanjutnya ia juga menerangkan bahwa untuk kota Pagaralam ini hanya baru membantu sekitar Rp2 miliar di tahun 2007, akan tetapi dianggarkan kembali oleh pemerintah kota untuk membangun Lapter yang pelaksanaanya juga dilakukan diluar ketentunya yang sudah ditetapkan melalui Perda sejak 2010 , Lapter Pagaralam dibangun dengan anggaran multiyers melalui tiga tahun anggaran, mulai 2010 hingga 2012, sementara jika ada penggunaan dana diluar tahun tersebut berarti piktif,” kata Sastra. Sastra mengatakan,” belum lagi persoalan study kelayakan, analisis dampak lingkungan (Amdal), dan termasuk penentuan lokasi juga kurang tepat karena masih banyak lahan tumpang tindih,”paparnya. “ Untuk penyerapan dana Lapter ini pada tahun anggaran 2010 sekitar Rp50 miliar dan untuk 2011 senilai Rp75 miliar dan tidak menutup kemungkinan sebagian lagi untuk penyesaian atau fhinising 2012,”pungkas sastra. Sementara itu Walikota Pagaralam, Sementara itu Walikota Pagaralam dr Hj Ida Fitriati mengatakan,” nantinya setelah penerbangan ini sukses akan diatur jadwal minimal satu minggu sekali, kemudian langsung penandatanganan nota kesepakatan kerjasama,”jelas

walikota “Untuk meningkatkan pembangunan Lapangan terbang Atung Bungsu tahun 2014 kita akan dibantu pemerintah pusat Rp 65 miliar dan provinsi Rp 70 miliar,” kata dia. Namun demikian mengingat biaya operasional Lapter cukup besar sekitar Rp3,5 miliar per bulan maka Lapter Atungbungsu terpaksa diambil alih pemerintah pusat dibawah Bandara Patmawati Bengkulu. “Saat ini kita mulai uji coba penerbangan pesawat Susi Air untuk melayani Kota Pagaralam dan Palembang,” ujarnya. Kemudian kata Ida,” kedepan run way akan diperpanjang dari 1.460 meter menjadi 2.200 meter, namun prosesnya akan bertahap sehingga pesawat lebih besar lagi dapat mendarat seperti jenis boeing 737,”harap walikota. “Sekarang lahan sudah bebas 268 hektare untuk landasan pacu dan pembangunan fasilitas bandara sehingga benar-benar dapat menjadi penunjang transportasi disekitar Kota Pagaralam, kedepannya,” kata Ida. Lanjut dia, setelah uji coba sukses maka semua fasilitas akan dilengkapi termasuk perkantoran, menara pemancar, gudang dan termasuk lahan parkir, “Kita berharap Lapter Atungbungsu akan menjadi penunjang bagi daerah tetangga seperti Lahat, Empatlawang, Manna, Curup, Muaraenim dan Lubuk linggau,” ujar dia. (faisal)

11

Upacara Ngaben di Desa Pemetung

Ketua Adat Agama Hindu Hermawan, bersama Herman Rolip Kepala Desa Pemetung sedang Memberikan Kata Sambutan Sebelum Acara Dimulai

OKU Timur.SE.Pada Selasa awal Maret 2014 (4/3) segenap umat Hindu di desa PemetungKecamatan Buay Pemuka Peliyung OKU Timur melaksanakan Upacara Ngaben (Pembakaran Mayat) Almarhum Wayan Situr yang belum lama meninggal karena sakit dan dalam usia cukup tua. Menurut Ketua Panitia Nyoman Sudarte selaku Komando dalam upacara ini. Ngaben kali ini cukup berjalan lancar dan hikmat, berkat terjalinnya kerukunan dan persatuan Umat Hindu Bali di desa Pemetung. Hartawan selaku ketua adat yang juga adat yang juga memimpin acara ngaben ini, sudah berpengalaman dalam pelaksanaannya upacara seperti ini. Ya tetap bersemangat dalam pelaksanaan ngaben menurutnya hal ini juga merupakan suatu iba-

dah ungkapnya. Beberapa wartawan media ini yang hadir meliput acara ngaben ini, disambut ramah dan sopan oleh Hartawan selaku ketua adat Bali Desa Pemetung menyampaikan bahwa Almarhum Wayan Situr yang merupakan keturunan Pralisintana Arya Kepakisan Dalam Nyuh Haye serta menjelaskan inti dari tujuan ngaben ini sesuai ajaran Agama Hindu bahwa ” Mengembalikan Unsur Panca Maha Buta yang artinya” Dari angin pulang ke angin, dari api pulang ke api, dari tanah pulang ke tanah, dari air pulang ke air, serta Roh pulang ke Tuhan tergantung amal dan perbuatanya yang jelas Hartawan pada media ini. Herman Rolip Kepala Desa Pemetung Kecamatan Buay Pemuka Peliyung OKU TIMUR sangat mendukung

adanya upacara ngaben di desanya ini, Herman Rolip dikenal orang sangat ramah dan santun serta penuh pengertian berusaha melakukan yang terbaik di desanya, sesuai sumpah dan janji yang telah diucapkan serta disaksikan banyak warga, juga disaksikan YME, ingin meningkatkan kerukunan umat ber-agama disertai adanya saling menghormati satu sama lain, semangat sang Kepala Desa untuk mengamankan desanya ini, Menurut Herman dengan adanya kerukunan warga desa pembangunan dapat berjalan lancar, begitu juga pelaksanaan pemilu 2014, diyakinkannya bahwa segenap warganya akan turut serta menggunakan hak pilihnya dengan baik dan penuh kedamaian. (Muslimin-Rifani-Fahmi-EK)

Polres Pagaralam Targetkan 2 Kasus Korupsi 2014

Pagaralam.SE. - Kepolisian Resort (Polres) Kota Pagaralam, dalam tahun 2014 ini akan targetkan dua kasus korupsi tahun 2014 , karena sudah menjadi program untuk menyerap anggaran penyidikan kasus korupsi capai Rp 210 juta dalam satu kasus. Demikian diungkapkan Kapolres Pagaralam, AKPB. Saut P Sinaga SIK, didampingi Kasat Reskrim Iptu JK Nababan, beberapa waktu lalu pada wartawan koran SKU SE. Menurut dia,” memang sudah ada anggaran penyidikan untuk kasus tidak pidana korupsi dengan anggaran penyidikan Rp210 juta dalam satu kasus,Kita menargetkan tahun 2014 dua kasus korupsi yang di selesaikan sehingga anggaran Rp 420 juta dapat diserap semuanya,” kata Saut P Sinaga. Ia mengatakan,” kemudian ada konsekuensinya jika anggaran tersebut tidak terserap tentunya kedepan bisa jadi tidak dianggarkan lagi atau dikurangi untuk polres Kota Pagaralam.”ujarnya. “Sebetulnya anggaran sebesar itu sudah lebih dari cukup kalau untuk dua kasus, bahkan bisa dimanfaatkan untuk beberapa kasus lainnya,” kata dia. Lanjut kapolres,” daripada anggaran tersebut kembalikan ke negara lebih baik dimanfaatkan, terlebih dianggap tidak bekerja bila dana itu tidak terserap,”ujarnya “Kalau dana itu tidak terserap, kemungkinan kedepan dikurangi atau tidak dianggarkan lagi, malah kita dianggap tidak bekerja,” pungkas kapolres Namun demikian, kata dia, penegakan hukum bukan menjadi prioritas utama Polri, tapi ada beberpa hal lain termasuk pencegahan. “Polisi selelain melakukan penegakan hukum juga, berfungsi sebagai pengayom, pelindung dan termasuk upaya pencegahan,” ujar dia. Dia mengatakan, kalau untuk saat ini memang ada beberapa laporan yang sudah masuk dalam tahap pendalaman dan nanti baru ditingkatkan menjadi penyidikan. “Nantilah kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan dan penetapan tersangka tentunya akan diungkapkan, agar proses pengusutannya lebih jelas,” kata perwira yang pernah menduduki jabatan di AKPB. Saut P Sinaga SIK, Dirkrimsus ini dengan tawanya yang Khas Kapolres Pagaralam dari Medan . (faisal)


ADVETORIAL

Edisi 42 / Tahun II, Selasa, 1 sd 7 April 2014

12

Bupati Pali, Ir. H, Heri Amalindo, Mm

“ Pramuka Pali Diyakini Torehkan Prestasi “

Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo

Pendopo .SE., Ir. H. Heri Amalindo, MM resmi dilantik menjadi Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kwartir Pramuka Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Heri Amalindo dilantik langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kakwarda) Sumatera Selatan H. Abdul Shobur di Gedung Pesos Pendopo, Senin (24/3). Heri Amalindo secara khidmat mengikuti pelantikan dengan menggenggam erat bendera merah putih di dadanya, yang disaksikan ratusan undangan . Diantaranya pengurus Mabicab yang dilantik terdapat beberapa kepala SKPD dan pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten PALI. Keterlibatan para perusahaan dan instansi ini, menurut Heri Amalindo agar pramuka dapat berkembang lebih pesat dan memberikan sumbangsih nyata dalam pendidikan karakter anak-anak di Kabupaten PALI.

“Di tengah kesibukan kakak-kakak, kami yakin mampu memberikan dorongan dan dukungan semangat dalam mengembangkan pramuka, “ Kata Heri Amalindo dalam sambutannya. Sementara itu, Ka Kwarda Sumsel H. Abdul Shobur dalam sambutannya sangat percaya di bawah bimbingan Heri Amalindo, Pramuka Kabupaten PALI dapat menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. “Karena pernah sama-sama bekerja di tingkat Propinsi, Saya sangat tahu bagaimana kinerja beliau, saya sangat percaya Pramuka Kabupaten PALI akan lebih maju dibawah bimbingan Heri Amalindo, “ Kata Abdul Shobur disambut tepuk tangan hadirin. Selain itu, dilantik pula Amirudin Tjikmat MM sebagai Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten PALI. (Dharmawan / Adv)

Ridho Hadiri Pembukaan MTQ ke 26 Tingkat Kota Prabumulih Pembukaan dan pelantikkan Dewan Hakim Mushabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) keXXVI / 1435 H tingkat Kota Prabumulih berlangsung sukses. MTQ yang ke 26 ini di ikuti sebanyak 117 Kalifah dari utusan Enam Kecamatan yang ada di Kota Prabumulih. Dalam kata sambutanya Walikota Prabumulih menyatakan Musabaqah Tilawatil Quran mempunyai aspek dakwah yang dapat meningkatkan syiar Agama Islam yang sejalan dengan hakikat dan makna Al-Quran, sehingga dapat meningkatkan Iman, Ilmu dan Amal Shaleh sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik. Melalui majelis taklim beliau merasa bangga dan berharap agar semangat ke Islaman dapat terus ditingkatkan sehingga Kota Prabumulih terus berkembang menjadi kota yang Religious. “saya merasa bangga dengan adanya ajang MTQ ini, saya berharap agar Kota Prabumulih dapat terus

berkembang menjadi Kota yang Religious dengan terus meningkatkan Syiar Islam, pembangunan Kota Prabumulih harus diimbangi dengan pembangunan mental spiritual dengan mengambil makna dari pelaksanaan MTQ sebagai salah satu bentuk dan upaya dalam memupuk rasa cinta kecintaan kita kepada Allah SWT,” ujar ir .Ridho yahya ,MM saat membuka acara MTQ secara resmi di Masjid Agung Nur Arafah. (Selasa /25) Terdapat tujuh cabang yang dilombakan dalam Musabagah tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kota Prabumulih.Perlombaan tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 25 sam-

pai 28 maret 2014 dan diselenggarakan di Empat tempat yang berbeda . “cabang cabang yang dilombakan yaitu,cabang Tilawah, Hifzil, tafsir, fahmil,

syaril ,Khat dan Musabaqah makalah Al-Qur’an yang diselenggarakan di empat tempat yaitu Masjid Agung Nur Arafah,Masjid Annuqoba, Masjid Al Ikhwan,dan M.Tsn Kota

Prabumulih”,tambahnya Melalui Musabaqah Tilawatil Quran 1435 H, Kota Prabumulih dapat melahirkan Qori dan Qori’ah, Hafidz dan Hafidzoh ,Musafir dan Musafiroh terbaik yang nantinya akan diutus sebagai Duta mewakili Kota Prabumulih di Ajang MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, yang nantinya akan dilaksanakan dan dipusatkan di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin pada Bulan Mei Mendatang. Khusus kepada para peserta IR. H Ridho Yahya MM Selaku Walikota Prabumulih berpesan agar dapat tampil baik dalam Berprestasi seseuai dengan persiapan yang telah diarahkan oleh para pembina di tingkat Kecamatan masing masing dan

untuk Para hakim agar kiranya dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya yang dilandasi niat yang ikhlas dalam menegakkan Kejujuran serta penuh dengan tanggung jawab Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sekda Kota Prabumulih beserta seluruh satf ahli Dilingkungan Kota Prabumulih, Ketua Pengadilan Negeri Kota Prabumulih General Manager Pertamina Asset II Field Prabumulih. Ketua MUI, Ketua Kemenag, Ketua FKUB,BAZNAS,Kepala KUA Kota Prabumulih, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Kota Prabumulih, Para Pemuka Agama dan Seluruh Tokoh Masyarakat Kota Prabumulih. (ADV/Ronald/ Jamil)

SRIWIJAYA EKSPRES Edisi 42  

Edisi 42 Tahun ke 2 Tanggal 1 - 7 april 2014

Advertisement