Page 12

12

SRIWIJAYA POST Selasa, 26 Maret 2013

SRIWIJAYA POST Selasa, 26 Maret 2013

Perambah Mesti Diberdayakan

Kolam Retensi Dilengkapi Hotspot

MUSIRAWAS, SRIPO — Bupati Musirawas H Ridwan Mukti menyatakan, masyarakat yang berdiam disekitar kawasan hutan mesti diberdayakan dengan programprogram yang bisa menghasilkan secara ekonomi. Pemberdayaan perlu dilakukan agar, masyarakat yang menetap disekitar kawasan tersebut tidak melakukan perambahan dan penebangan kayu secara ilegal dalam kawasan hutan. “Kalau mereka diberdayakan dengan program-program pemberdayaan yang bisa menghasilkan secara ekonomi, diharapkan tidak lagi merambah dan menebang kayu dalam kawasan hutan. Untuk pemberdayaan masyarakat tersebut, Dinas Kehutanan bisa saja kerjasama dengan dinas terkait lainnya, seperti Dinas Peter-

● Kerjasama Pemkab Lahat dan Kodim 0405 LAHAT, SRIPO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0405 Lahat, membangun kolam retensi di kawasan Lapangan Seganti Setungguan. Rencanannya akan di desain lebih bagus dari Kambang Iwak Palembang, dan dilengkapi beberapa fasilitas. Terutama arena bermain anak serta flying fox, serta hotspot t yang bisa digunakan untuk akses internet gratis. Bupati Lahat Saifudin Aswari menjelaskan, ide membuat kolam retensi memang sudah direncanakan Pemkab Lahat sejak lama. Beberapa lokasi sudah ditentukan, salah satunya berada di tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodim 0405 Lahat. Tempatnya cukup strategis, karena yang berada

tak jauh dari lapangan Seganti Setungguan yang menjadi pusat warga berolahraga di Kota Lahat. Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Dandim 0405 Lahat Letkol Inf Riduan Khoirul Anwar, selaku pimpinan TNI di Kabupaten Lahat. Ternyata mendapat sambutan fositif, malah didukung penuh. Rencana tersebut pun langsung teralisasi, yang diawali dengan pengerukan lahan seluas lebih dari 1 hekter dengan alat berat. Aswari menargetkan kolam retensi tersebut, akan menjadi tempat penampungan air untuk mengantisipasi banjir. Namun akan di desain seperti halnya Kambang Iwak di Palembang, sebagai pusat berkumpul warga terutama untuk lokasi olahraga. Makanya ia Ia akan menempatkan beberapa fa-

silitas penunjang seperti joging track, arena bermain anak, flying fox untuk menguji adrenalin, serta hot spot untuk akses internet gratis. “Nanti jadi pusat rekreasi keluarga serta olahraga. Saya harap akan menjadi kebanggaan warga Lahat,” ujar Aswari, Senin (25/3). Dandim 0405 Lahat Letkol Inf Riduan Khoirul Anwar membenarkan, bila lokasi pembangunan kolam retensi beradai di tanah milik TNI. Pihaknya senang bisa ikut berpartisipasi, dan mendukung penuh rencana Pemkab Lahat. Sebab sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk untuk penampungan air untuk mengantisipasi banjir. “Intinya kami mendukung penuh rencana ini.

Apalagi akan dikembangkan seperti Kambang Iwak di Palembang, maka akan menjadi pusat kegiatan warga terutama untuk berolahraga,” imbuh Riduan. Warga Kota Lahat pun sudah mengetahui pembangunan kolam Retensi, yang berada di sampingi Lapangan Seganti Setungguan. Mereka mendukung penuh rencana tersebut, sebab Kota Lahat memang sangat membutuhkan lokasi rekreasi seperti Kambang Iwak di Palembang. Selain itu bisa menjadi sarana berkumpul, baik bersama sahabat atau pun keluarga. “Informasinya ada flying fox dan hotspot untuk internet gratis. Pasti ramai yang nongkrong nanti,” imbuh Dewi (22), warga Kota Baru Kecamatan Kota Lahat. (mg10)

Anggota Dewan Harus Mundur

● Jika Nyaleg dari Parpol Lain LUBUKLINGGAU, SRIPO -Bagi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) namun dari partai yang berbeda pada tahun 2014 nanti, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari anggota dewan. Pengunduran diri tersebut harus mendapat persetujuan dari partai politik (Parpol) asal caleg yang bersangkutan. Demikian dijelaskan Divisi Hubungan Antar Lembaga Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau, Hendri Almawijaya, kepada Sripo Senin (25/3).

“Ada beberapa anggota dewan yang kini duduk di legislatif Kota Lubuklinggau yang partainya tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Jika mereka ingin kembali mencalonkan diri menjadi caleg, maka harus mundur terlebih dahulu dari anggota dewan dan mendapat persetujuan dari parpol asalnya. Tata caranya diatur dalam Peraturan KPU No 7 tahun 2013. Mengenai siapa penggantinya di dewan, itu kewenangan partainya masingmasing,” ujar Hendri. Pernyataan pengunduran diri anggota dewan yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg dari partai yang berbeda kata Hendri, ikut

dilampirkan saat mendaftarkan diri sebagai daftar caleg sementara (DCS), yang pendaftarannya dimulai awal April 2013 ini. Jika saat pendaftaran sebagai DCS, anggota dewan yang bersangkutan belum juga mendapatkan persetujuan dari partai asalnya untuk mundur, maka dianggap persyaratan caleg-nya tidak memenuhi persayaratan. Dengan kata lain kata Hendri, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai caleg. “Nanti setelah pendaftaran DCS, ada waktu bagi kita untuk melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi yang disampaikan. Jika belum lengkap, maka diminta untuk melengkapi. Jika sampai dengan batsa waktunya belum

juga lengkap, maka dianggap tidak mencalonkan diri dan dianggap gugur dari pencalegan,” paparnya. Ditambahkan, setelah proses DCS selesai, maka pihak KPU akan mengumumkan nama-nama yang lolos verifikasi dan menjadi caleg. Setelah itu, nama tersebut akan ditetapkan menjadi daftar caleg tetap yang selanjutnya berhak mengikuti pencalonan pada Pileg 2014 mendatang. ôAda tiga hal yang menggugurkan DCS jadi DCT, yaitu tidak memenuhi persyaratan, meninggal dunia dan yang terakhir mundur dari pencalegan. Jika ada DCS yang gugur, maka partai bisa mengajukan nama lain, sebelum ditetapkan jadi DCT pungkasnya. (zie)

SRIPO/WAWAN SEFTIAWAN

DEMONTRASI — Tampak salah satu Komisioner KPU Pagaralam Junaidi saat menerima puluhan mahasiswa yang berdemeontrasi dikantor KPU Kota Pagaralamm, Senin (25/3).

KPUD Pagaralam Diminta Netral

● Puluhan Mahasiswa Minta KPU Pagaralam Netral PAGARALAM,SRIPO —Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pagaralam (GMP) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam, Senin (25/ 3). Para mahasiswa tersebut berdemontrasi dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan antara lain “Pihak KPU Harus Netral”. Pantauan Sripo, puluhan mahasiswa tersebut dengan mengendarai sepeda motor langsung menyampaikan aspirasi di depan kantor KPU. Puluhan petugas keamanan dari Polri, TNI dan Sat Pol PP langsung melakukan penjagaan di kawasan kantor KPU.

Sebelumnya para mahasiswa telah menyampaikan surat kepada pihak KPU untuk mengelar aksi demo. Berdasarkan surat yang dikirim pihak Gerakan Mahasiswa Pagaralam (GMP) tersebut, para mahasiawa menutut untuk adanya transparansi kenetralan pihak KPU dalam Pilkada Pagaralam putaran kedua nanti. Selain itu pendemo juga meminta pihak KPU dapat menjamin keamanan atas dampak Pilkada terhadap masyarakat umum. Karena menurut mereka, jangan sampai masyarakat yang akan menjadi korban jika pihak KPU tidak bersikap netral dalam pelaksanaan

Pilkada nanti. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo GMP, Pinji dalam orasinya mengatakan, pihaknya berharap pihak KPU Kota Pagaralam harus netral dalam pelaksanaan Pilkada Pagaralam Putaran Kedua ini. “Karena kami menginginkan Pagaralam lima tahun ke depan akan menjadi lebih baik. Untuk itu biarkan masyarakat yang memilih siapa yang akan jadi pemimpin mereka,” ujarnya. Para pendemo juga meminta semua pihak panitia Pilkada Pagaralam dalam hal ini KPU dan Panwaslu untuk dapat melakukan pengawasan yang netral. Tidak ada

keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. “Kami minta pihak Panwaslu dan KPU bisa mengawasi jalan Pilkada putaran kedua. Jangan ada praktik Politik Praktis yang melibatkan para pengawai negeri sipil (PNS). Karena nantinya akan ada korban dalam praktik politik praktis tersebut,” jelasnya. Diakhir aksi demo, para pendemo meminta pihak KPU menandatangi surat penyataan dan memberikan penyataan didepan masyarakat yang hadiir untuk akan bersikap netral. Sementara itu, Ketua KPU Kota Pagaralam, Ubaidillah Zuhri melalui Ketua Divisi Hukum, Junaidi saat mene-

mui para pendemo mengatakan, pihaknya pasti akan bersikap netral dalam Pilkada Pagaralam ini. “Kita sebagai panitia penyelanggara pemilihan kepala daerah memang harus bersikap netral. Untuk itu tuntutan mahasiswa ini akan kami jalankan dengan baik,” katanya. Bahkan Junaidi memberikan pernyataan akan siap digantung di Lematang Indah jika pihak KPU tidak bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Pagaralam putaran kedua nanti. “Kami komisioner KPU siap digantung di Lematang Indah jika nanti kami terbukti tidak netral dalam menjalankan proses pemilihan kepala daerah kota Pagaralam ini,” tegasnya.(mg16)

nakan misalnya atau dinasdinas lainnya,” katanya saat diwawancarai Sripo belum lama ini. Berkaitan dengan penjagaan kawasan hutan di Musirawas, Ridwan Mukti menyatakan bahwa pemerintah daerah berada pada posisi yang dilematis. Karena hutan tidak diotonomikan, tapi masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat. “Tapi Pemda disuruh jaga, kalau misalnya ada kerusakan daerah yang disalahkan. Kalau hutan diotonomikan, ya kita yang urus, baik personil maupun peralatannya, tapi ya ini masalah kebijakan,” cetus Ridwan. Karena hutan masih belum diotonomikan pula kata Ridwan, maka pemerintah daerah tidak bisa sekehendaknya melakukan penambahan personil ataupun me-

Sampah Jadi Gas Metan

● Hasil Kunker Ke Kanada MUARAENIM, SRIPO — Pemerintah Kabupaten Muaraenim akan memanfaatkan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) menjadi gas metan untuk dijadikan pembangkit listrik. “Listriknya bukan saja untuk rumah tangga melainkan dapat dijual ke PLN. Selain itu, Gas metan dikenal ramah lingkungan,” ujar Kepala Dinas PU Cipta Karya Ramlan Suryadi ST MT yang baru pulang dari Kunker ke Kanada bersama beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Muaraenim, Senin (25/3). Menurut Ramlan, bahwa program pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini, jika terwujud dan berhasil, akan menjadi suatu tero-bosan dan percontohan untuk Kabupaten Muaraenim, sebab di Sumsel itu belum ada. Untuk mewujudkan program itu, tentu butuh persiapan yang matang, sebab tak hanya membutuhkan teknologi saja melainkan sarana dan prasarana penunjangnya termasuk sumber daya manusianya (SDM). “Untuk mewujudkannya, kita persiapankan dulu teknologi, sarana dan prasarana maupun SDM-nya, sebab

untuk merealisasikannya butuh dana yang cukup besar,”terang Ramlan. Nanti, kata Ramlan, dalam pemanfaatan sampah menjadi gas metan ini Pemkab Muaraenim akan menggandeng pihak ketiga. Diharapkan jika berhasil, setidaknya akan bisa memproduksi gas metan guna membantu menekan tinginya volume penumpukan sampah di TPAS. Khusus di Kota Muaraenim volume sampah setiap harinya diperkirakan 90 meter kubik. Saat ini, sampah sebagian bisa di daur ulang dijadikan pupuk kompos maupun bisa dijadikan kerajinan lainnya. Pihaknya juga melalui Tim ahli akan membuat perencanaan volume sampah setiap hari dan berapa besar jumlah gas metan yang dihasilkan dari sampah. “Kita akan rancang teknologi pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari sampah, jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada hasilnya nanti,sambung Ramlan. Dikatakan Ramlan, pihaknya bersama instansi terkait telah melakukan studi banding ke Vancouver, Kanada yang merupakan undangan dari kementrian PU.(ari)

nambah peralatan yang diperlukan untuk menjaga kawasan hutan. Karena bukan merupakan tugas promer kepala daerah. Pemda katanya hanya meneruskan kepada pemerintah pusat, mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi daerah yang bersangkutan. Akibatnya, dengan keterbatasan yang dimiliki, maka penjagaan hutan menjadi terkendala. “Tapi dengan keterbatasan yang ada, saya instruksikan kepada Dishut agar terus melakukan operasi secara rutin. Tak perlu menunggu munculnya isu-isu melalui media baru turun, tapi bikinlah tim yang siap turun dengan jadwal yang rutin, yang tugasnya mengawasi hutan baik dari aksi perambahan maupun ilegal loging,” pungkasnya. (zie)

13

PNS Jangan Ikut Berpolitik TEBINGTINGGI,SRIPO — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Empatlawang mewanti-wanti PNS di lingkungan Pemkab Empatlawang agar tidak berpolitik, dengan menjadi pendukung salah satu calon dalam Pilkada. “Dilarang keras bagi para PNS untuk ikut berpolitik. Saya tegaskan sekali lagi, mendekati Pilkada kami tidak akan mentolerir PNS yang mencoba untuk berpolitik ataupun sudah mulai berpolitik,” tegas Ketua Panwaslu Empatlawang, Ahmad Husein, Senin (25/3) Diakuinya, indikasi bahkan laporan tentang PNS yang berpolitik sudah sampai ke Panwaslu, sejauh ini pihaknya belum bisa mengambil tindakan karena masih me-

nunggu penetapan pencalonan. Bahkan beberapa PNS yang sudah terang-terangan terlibat dalam politik praktis. “Kami tidak akan segansegan menyurati, bahkan akan memperkarakan para PNS yang berpolitik namun tidak mundur sebagai PNS. Yang jelas, siapapun orangnya, kita tidak akan memilah-milah,” tegasnya. Dikatakannya, Panwaslu tetap independenr dan tidak akan berpihak dengan calon manapun, karena secara struktural sudah mengemban sumpah jabatan untuk senetral mungkin. Sudah menjadi kewajiban dan tugas untuk menegakkan hal itu. “Lami segera membuat surat tertulis jika kepada PNS yang terlibat politik.(st2)

Bupati OKI Bantu Bus

● Untuk Fakultas Hukum Unsri KAYUAGUNG,SRIPO -- Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM memberikan bantuan kendaraan operasional bus untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri). Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (25/3). Kendaraan bus bantuan itu diberikan melalui Wakil Bupati OKI H Engga Dewata Zainal SSos kepada dekan Fakultas Hukum Unsri Prof Amzulian Rifai dala apel rutin mingguan yang dihadiri asisten setda, staf ahli, kepala dinas, badan, kantor dan bagian serta staf di lingkungan Pemkab OKI. Engga Dewata menyampaikan, bawah apel mingguan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan pemerintah daerah OKI. Untuk itu, Engga menghimbau, kepada para pegawai agar dapat melaksanakan tugas serta kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi pegawai yang tidak disiplin Engga berharap dapat diambil tindakan yang tegas oleh kepala SKPD masing-masing. Dengan demikian, peme-

rintah menyadari pendidikan adalah sektor yang paling penting dalam peningkatan kapasitas mutu investasi masa depan, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. “Mobil operasional ini dapat meningkatan kemudahan dan kelancaran aktivitas belajar di Universitas Sriwijaya khususnya bagi Fakul-

tas Hukum,” kata Wabup OKI. Sedangkan, Dekan Fakultas Hukum Unsir Prof Amzulian Rifaiberterimakasih atas partisipasi Pemerintah OKI dengan pendidikan. Diberikannya, bus angkutan mahasiswa ini tentunya semakin mudah dan gampang mahasiswa untuk melakukan aktifitas belajar. (std)

SRIPO/MAT BODOK

SERAHKAN KUNCI — Wabup H Engga Dewata Zainal SSos menyerahkan secara simbolis kunci mobil bus kepada Dekan Fakultas Hukum Unsir Prof Amzulian Rifai.

Sriwijaya Post Edisi Selasa 26 Maret 2013  

Sriwijaya Post Edisi Cetak