Page 6

6

SRIWIJAYA POST Kamis, 24 Februari 2011

Dua Kader Gerindra Tolak Suap ■ Dirayu Pakai Dolar AS JAKARTA, SRIPO — Persaingan ketat kelompok pendukung dan penentang usulan hak angket kasus mafia pajak memicu munculnya isu suap di parlemen. Dua anggota DPR asal Partai Gerindra mengaku mendapat iming-iming sejumlah uang dolar AS agar bergabung dengan kelompok pendukung usulan hak angket Dalam voting terbuka di rapat paripurna DPR, Selasa (22/2), 28 anggota Fraksi Partai Gerindra yang hadir kompak menolak usulan hak angket yang dimotori Partai Golkar. Partai Gerindra menolak usulan hak angket karena menganggap langkah itu hanya upaya membuat panggung politik dari kelompok tertentu. Aksi percobaan pemberian suap disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu (23/2). Nominalnya, kata Fadli, cukup besar. “Partai secara resmi mendapat laporan soal adanya aksi suap. Minimal, ada dua ang-

Partai secara resmi mendapat laporan soal adanya aksi suap

FADLI ZON Waketum DPP Partai Gerindra gota Fraksi Gerindra yang diiming-imingi sejumlah uang dan barang oleh pihak lain,” kata Fadli Zon. Namun Fadli tak menjelaskan siapa pihak yang mencoba menyuap dua anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR. Fadli juga merahasiakan nama dua Partai Gerindra yang menolak suap dalam bentuk Dolar AS tersebut. “Jumlah dolarnya kalau dirupiahkan cukup besar. Tapi, suap itu kami tolak, karena kami tetap pada komitmen bahwa usulan angket pajak hanya permainan kelompok politik tertentu,” tandas Fadli. Fadli menceritakan kronologis singkat terkait upa-

TRIBUNNEWS/HER

ya penyuapan itu. Aksi dilakukan saat rapat paripurna DPR diskors untuk salat maghrib, sebelum dilakukan voting terbuka. Segala macam rayuan dilakukan, tapi tak dapat mempengaruhi dua anggota Fraksi Partai Gerindra. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak salah paham atas sikap partainya yang mendukung usulan hak angket mafia pajak. Lutfi menegaskan, sikap partainya tak lebih dari komitmen untuk menuntaskan persoalan mafia pajak yang merugikan negara. (yat)

Agung: Kami tak Membangkang MENTERI Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menyebut sikap partainya yang mendukung usulan hak angket mafia pajak bukan sebuah pembangkangan. “Tidak. Saya kira bukan pembangkangan. Itu merupakan bagian dari perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Tapi masih dalam koridor aturan main. Tidak di luar itu. Tidak di jalan, tidak di mana, tapi di dalam ruang,” ujarnya saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (23/2). Ke depan Partai Golkar akan menghindari perbedaan dan memperbesar kesamaan. Menurut Agung, dalam koalisi pemerintahan dihalalkan ada beda pendapat. “Dari awal sudah diberi sinyal seperti itu. Sejauh mungkin, persamaannya yang akan kami coba kembangkan,” katanya. Saat ini pemerintahan SBY-Boediono hanya ting-

SRIPO/SDW

Agung Laksono

gal 3,5 tahun lagi dan hendaknya dapat diselesaikan dengan baik. Menyinggung voting terbula di DPR yang dimenangi kelompok penentang usulan hak angket mafia pajak, Agung menyebut sebagai sebuah konsekuensi demokrasi. “Saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Ini bukan menyangkut pemilihan orang, hanya soal konsep, hanya soal pemikiran sehingga harus ter-

buka. Jadi tidak ada manipulasi-manipulasi,” jelasnya. Agung menyatakan partainya legowo atas kekalahan dalam voting. Ia juga membantah ada gelontoran dana Rp 200 miliar untuk menggolkan usulan hak angket. “Wah, tidak ada itu. Dari mana sumbernya. Lagi susah begini kok, dari mana?” tegasnya. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, enggan mengomentari kandasnya usulan hak angket mafia pajak. “Kalau soal itu tanya Presiden. Kalau Golkar ya tanya Ical (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie),” katanya saat akan membuka Kompas Gramedia Fair di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu. (Tribunnews/yon/adi)

Dipo Enggan Minta Maaf ■ Kalla: Dia tak Punya Wewenang Boikot JAKARTA, SRIPO — Sekretaris Kabinet Dipo Alam enggan meminta maaf atas sikapnya yang melarang pemberian iklan kementerian atau lembaga kepada media massa. Seruan untuk tidak memasang iklan di media massa yang kerap menjelek-jelekkan pemerintahan, bukan upaya pembungkaman pers. “Tidak benar kalau saya membungkam kebebasan pers, dan membungkam demokrasi,” tegas dia di hadapan anggota Dewan Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (23/2). “Saya hanya ingin mengatakan I never change. Dipo Alam is Dipo Alam, from beginning, up to now. Kepada kawan-kawan saya minta maaf, dan tanpa apologi. Saya jawab tidak perlu ada minta maaf untuk menjelaskan ini,” lanjut dia, saat rapat dengar pendapat. Menurutnya, pemerintah sama sekali tidak alergi terhadap kritik. Namun kritik berbeda

dengan pemberitaan yang justru kerap memperolok pemerintah. “Ini berbeda dengan mengkritik pemerintah. Pemerintah menerima kritik dari siapapun karena pemerintah tidak alergi kritik,” imbuhnya. Namun, mantan Presiden Jusuf Kalla menilai pernyataan Dipo Alam yang akan memboikot media terlalu berlebihan. Menurut Kala Dipo tidak punya kewenangan mengambil tindakan kepada aparat lainnya setingkat dirjen sekalipun. “Dia tidak punya akses ke situ, karena yang punya hak itu adalah menteri yang bersangkutan atau presiden,” kata Kalla saat menghadiri pembuk a a n Kom-

pas Gramedia Fair di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Disebutkan JK pemerintah harus taat terhadap undang-undang dan selama ini pemerintah mengerti undangundang. “Bahwa kalau pers berlebihan ada aturannya, ditegur lewat dewan pers,” katanya. Dipo Alam selaku Setkab mengimbau stasiun

MetroTV, TvOne dan suratkabar Media Indonesia menghentikan pemberitaan yang bersifat tendensius dan cenderung menjelekjelekkan kinerja pemerintah. (tribunnews/ade/iwa)

Dipo Alam ANTARA

Menkes ”Lempar Handuk” ■ Tak Sanggup Umumkan Susu Berbakteri JAKARTA, SRIPO — Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedianingsih mengaku pasrah tidak bisa menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk mengumumkan susu formula yang terkontaminasi Bakteri Sakazakii. “Kami ingin sekali melaksanakan putusan hukum itu, tapi tak sanggup karena tidak adanya data. Kami memilih mengajukan Peninjauan Kembali (KP) ketimbang mengumumkan merk susu formula berbakteri itu,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (23/2). Dikatakanhya, ada tiga alasan mengapa pihaknya lebih memilih mengajukan upaya hukum PK ketimbang mengumumkan nama merk susu formula berbakteri Sakazakii. Pertama, sebut dia, karena tidak ada data dan ketidaksanggupan dalam menjalankan putusan MA. Berikutnya, sebut dia, Kemenkes tidak mengumumkan nama merk susu formula bukan karena ada

hubungan dengan pengusaha susu formula. “Hal itu tidak berdasar, kita sudah buat RPP ASI, melarang susu formula, tidak benar kolusi dengan Menkes, justru produsen susu formula tidak senang dengan kita karena melarang ibu-ibu meminum susu formula,” jelas-

nya. Terakhir, sebut Endang, Kemenkes akan kembali melakukan penelitian terhadap produk-produk susu formula sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. “Kita punya tanggung jawab ingin lebih menjaga sosialisasi aman dikonsum-

si, lebih giatkan lagi, karena itu Balitbang kumpulkan sampel dan pemeriksaan sekali lagi terhadap susu formula tersebut,” jelasnya. Sikap pasrah juga disuarakan Kepala BPOM, Kustantinah yang mengaku tidak sanggup mengumumkan produk susu formula berbakteri Sakazakii. (tribunnews/wil/mal)

IPB pun Bungkam REKTOR Institut Pertanian Bogor Dr Herry Suhardianto di hadapan anggota Komisi IX DPR menegaskan pihaknya tidak bisa menyebutkan nama merek dagang susu formula yang tercemar tersebut. “Undang-undang Nomor 4 tahun 2005 tentang guru dan dosen antara lain mengatur dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Inilah yang memiliki kekhasan, karena itu peneliti tidak menyebutkan merek dagang yang menjadi obyek penelitian atau publikasi. Karena tujuannya bu-

kan penelitian surveilance,” tegasnya, di Jakarta, Rabu (23/2). Dikatakannya, penelitian susu formula yang dilakukan IPB hanya sebagian dengan memburu bakteri. “IPB taat hukum, namun tetap menjunjung tinggi etika penelitian yang sudah menjadi etika universal bahwa dalam publikasi penelitian obyek atau merek produk yang diteliti tidak boleh disebutkan,” paparnya. Selain itu, sebut dia, pihaknya hingga kini masih belum menerima rilis putusan Mahkamah Agung mengenai kasus tersbeut.

“IPB belum mengambil langkah sebelum menerima rilis putusan MA,” katanya. Menurut dia, SPB dalam posisi dilematis, dimana di satu sisi ingin taat hukum, namun di sisi lain harus menjunjung tinggi etika akademik yang berlaku universal di seluruh dunia. Ditambahkan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB I Wayan Teguh Wibawan, setelah menerima salinan putusan, IPB akan menentukan sikap yang tidak melawan hukum. “Kita akan menunggu salinan itu, kemudian bersikap,” cetusnya. (tribunnews/wil/mal)

Sriwijaya Post Edisi Kamis 24 Februari 2011  

Sriwijaya Post Edisi Cetak

Sriwijaya Post Edisi Kamis 24 Februari 2011  

Sriwijaya Post Edisi Cetak

Advertisement