Page 1

Lembar Fakta Peluncuran dan Diskusi “Perempuan, Politik dan Sastra” dalam Novel Istana Jiwa Jakarta, 24 April 2012 Laporan Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peristiwa 1965 1. Pada tahun 2007, Komnas Perempuan menerbitkan laporan pemantauan berjudul “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965”. 2. Dokumen tersebut mencatat ada 1.192 kasus kekerasan yang menimpa perempuan yang diduga terlibat peristiwa politik 1965 yang terjadi di Jakarta, Bali, Padang, Lampung, Palembang, Yogya, Solo, Madiun, Kalimantan Timur. 3. Dari 1.192 kasus kekerasan tersebut, ada 165 kasus kekerasan seksual dan 1.027 kasus kekerasan non seksual. 4. Kasus kekerasan seksual terdiri dari hamil akibat perkosaan (9 kasus), kekerasan seksual (selain perkosaan dan perbukaan seks, ada 60 kasus), pemaksaan aborsi (1 kasus), perbudakan seksual (21 kasus), perkosaan (74 kasus). 5. Kasus kekerasan non seksual terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga sesudah pembebasan (3 kasus), kerja paksa (56 kasus), kekurangan makanan waktu ditahan (56 kasus), pembunuhan (29 kasus), penahanan sewenang-wenang (457 kasus), penculikan (222 kasus), penghilangan paksa (35 kasus), penyiksaan (133 kasus),wajib lapor paska penahanan (36 kasus). 6. Tindakan kekerasan dan penculikan selama Peristiwa politik 1965 melanggar berbagai hak asasi manusia, antara lain: a. Hak untuk Hidup (Pasal 3 Deklarasi Universal HAM, Pasal 28A Amandemen UUD 1945) b. Hak untuk Tidak Dihilangkan (Pasal 3 Deklarasi Universal HAM; Pasal 6, 7, 9, 10 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik; Pasal 28G dan 28I Amandemen UUD 1945) c. Hak untuk Tidak Ditahan secara Sewenang-wenang (Pasal 3 dan 9 Deklarasi Universal HAM, Pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik; Pasal 28D.1 Amandemen UUD 1945) d. Hak Bebas dari Penyiksaan, dan Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi (Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 10 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik, Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat, Pasal 28G Amandemen UUD 1945) e. Hak untuk Aman (Pasal 16 dan 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 28G Amandemen UUD 1945) f. Hak Bebas dari Pemindahan Paksa (Pasal 28E Amandemen UUD 1945

1


7. Pemantauan Komnas Perempuan menemukan bahwa pola-pola kekerasan yang dialami perempuan korban peristiwa 1965, berulang dalam konteks wilayah konflik bersenjata lainnya, seperti Aceh, Timor–timur (Timur Leste) dan Papua. 8. Hingga saat ini, belum ada satupun kasus pelanggaran ham masa lalu yang dialami perempuan korban yang diselesaikan dengan baik, dan karenanya tidak ada jaminan ketidakberulangan atas peristiwa tersebut di masa depan. 9. Komnas perempuan telah menyampaikan laporan “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965”, kepada Presiden SBY tanggal 30 November 2009. Namun belum ada tindakan konkrit untuk menanggapi rekomendasi yang disampaikan Komnas Perempuan, termasuk integrasi ke dalam kurikulum sejarah nasional. Kampanye Mari Bicara Kebenaran 10. Untuk terus mengupayakan integrasi pengalaman perempuan korban dalam kurikulum sejarah nasional, Komnas Perempuan meluncurkan kampanye Mari Bicara Kebenaran pada bulan November 2009. 11. Kampanye Mari Bicara Kebenaran adalah gerakan yang mengajak setiap warga bangsa untuk membuka diri pada sejarah kelam Indonesia dari penuturan para perempuan korban. 12. Tujuannya adalah untuk menggalang dukungan bagi upaya pemulihan hak-hak perempuan korban dan untuk memastikan tidak terjadi lagi pelanggaran serupa pada generasi berikutnya. 13. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Sumber: 1. “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965”, Komnas Perempuan, 2007. 2. www.komnasperempuan.or.id

2

lembar-fakta-diskusi-novel-istana-jiwa-24-april-2012  

2. Dokumen tersebut mencatat ada 1.192 kasus kekerasan yang menimpa perempuan yang diduga terlibat peristiwa politik 1965 yang terjadi di Ja...