Industri Nasional Terapkan Standar Keberlanjutan Global
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan sambutan dan membuka Global Sustainability Standards Symposium yang diselengarakan oleh Iseal Alliance, United nation Industrial Development Organization (UNIDO), Kadin Indonesia, dan Kementerian Perindustrian di Jakarta, 3 Mei 2017. Dalam sambutannya Menperin mengatakan bahwa penyelenggaraan simposium ini sebagai trobosan baru untuk menghadapi persaingan dan membuat akses pasar baru yang berfokus pada standar yang berkelanjutan dan Global Value Chain. (Whisnu Bagus)
Jakarta- Industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di industri minyak kelapa sawit dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan. Global Sustainability Standards merupakan suatu terobosan baru untuk menghadapi persaingan yang fokus pada standar berkelanjutan dan global value chain. “Tentunya ini terkait dengan keberlanjutan lingkungan, standar kualitas, akses pasar, dan faktor biaya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menjadi pembicara pada pembukaan Global Sustainability Standards Symposium dengan tema “The Roadmap for Sustainable Value Chains” di Jakarta, Rabu (3/5). Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 kilogram per hektare (ha) dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 kg per ha. Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, angkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen. Menurut Menperin, pemberlakuan Global Sustainability Standards bagi industri besar tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi industri kecil dan menengah (IKM) menjadi kendala karena faktor biaya yang harus ditanggung cukup besar. Selain itu, dalam implementasinya, produk Indonesia yang sudah bersertikat tidak mendapatkan premium price dibandingkan produk dari negara lain tanpa sertifikat. “Maka kami minta agar negara yang memberlakukan standar tersebut supaya fair trade. Jadi, kalau mereka mau menuntut hal ini dari Indonesia, tentu mereka juga harus menuntut hal yang sama pada negara-negara lain," paparnya.