Page 1


Oleh: Ratis Rewasang

Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Pembina: Rekson Sitorus, SH. Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Dewan redaksi RD. Darwis, Arman B, Nuhroji Penanggungjawab Pimpinan Umum/Redaksi RD. Darwis Divisi Pemberitaan & Investigasi: Arman B Divisi Produksi: Nuhroji Divisi Pemberitaan: Noeh Nemen Yandi NA Zulkifli Sunusi Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Design Grafis: Awi Mandar

jang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seyogyanya untuk mencari pemimpin yang amanah dan memiliki visi membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun kini, Pilkada sepertinya telah menjadi awal lingkaran “setan” korupsi. Sejumlah pengamat menduga hal itu bermula dari “mahar” politik untuk mendapatkan dukungan dan usungan partai politik kemudian biaya sosialisasi dan kampanye yang membutuhkan bergepok-gepok uang tunai. Setelah terpilih, Kepala Daerah disinyalir akan menempuh segala cara untuk mengembalikan biaya pilkada yang telah dihabiskan saat kontestasi pemilihan kepala daerah. Tapi faktanya, masih cukup banyak sosok Kepala Daerah yang tidak terjerat korupsi lalu kembali mencalonkan diri pada periode berikutnya (period ke-2), figur pemimpin seperti ini (incumbent) biasanya akan kembali

dipercaya dan dipilih masyarakat untuk melanjutkan pembangunan dengan harapan berbekal pengalaman memimpin sebelumnya, program-program kerjanya dapat lebih sempurna dalam membangun daerah serta lebih mementingkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebut saja beberapa pemimpin yang dicintai rakyat lalu dipilih untuk memimpin selama 2 periode, mereka adalah Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Tri Risma Harini (Walikota Surabaya), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Ichsan yasin Limpo (Bupati Gowa), Anwar Adnan Salaeh (Gubernur Sulawesi Barat), Ahmad Heriawan (Gubernur Jawa Barat) , dll. Masyarakat kini telah menjadi pemilih cerdas dan berpengalaman, mereka tidak akan lagi terjebak dan terlibat dalam politik uang Money politic (politic transaksional) dan janji-janji manis. Masyarakat cenderung melihat latar belakang (Track Record) calon pemimpin sebelum memutuskan untuk memilih. ***

Staf Redaksi: A. Marman, Suryadi, Abdullah Bayu, Yusuf, Wahyu, Irvan, MA. Azis Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Samuel Bonaparte, SH, M.Mar Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Telp: (021) 22801149 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com

0853 11166 156

Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL PENERBIT

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV ZIKRA Jl. Veteran Raya No. 14 Bekasi Barat

DKI JAKARTA: ■ Yandi ■Yudi Kerta ■Taswin ■Torman ■Irwan ■ Joko Kartono ■Ratis ■ Arman ■Rizki ■M. Akbar ■Sofyan ■Bambang Salim MA. Azis  JAWA BARAT: ■Saskia ■Erwin ■yadi ■ BANTEN: ■ Ahmad JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. BALI: ■Haris Yulianto SUMATERA UTARA: ■Bambang Siregar ■ RIAU: -Indragiri Hulu: ■ SULSELBAR: ■Dewan Lemba SULAWESI TENGGARA: ■SULUT/GORONTALO: ■-. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris ■Jerison Togelang ■August Winardinata ■Ang Andrian S. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade Ch. Anwarudin ■ Harsono MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

03

www.skornews.com


Sinjai-Sulsel, Skornews

Pasangan Nomor 2 (SBY-AMM) adalah kandidat yang paling diunggulkan memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sinjai pada Tanggal, 27 Juni 2018 mendatang

ejumlah Praktisi, pengamat, aktivis, kelompok dan organisasi serta pegiat LSM memprediksi kemenangan dan sekaligus memberikan dukungan kepada pasangan H. Sabairin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Massarappi, SH., MH. (SBY-AMM). Kandidat calon Bupati merupakan incumbent/petahana (Bupati pada periode sebelumnya) sementara calon Wakil Bupati adalah praktisi hukum, advokat muda yang memiliki sederet prestasi dan pengalaman organisasi. A. Mahyanto Massarappi dinilai akan lebih agresif mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat,

Masyarakat serta kalangan Media asal Sulawesi yang berkiprah di Jakarta beberapa waktu lalu mengajak putra daerah untuk pulang kampung dan menggelar safari ramadhan dalam rangka memberi dukungan terhadap pasangan SBY-AMM. “Demi kemajuan Kab. Sinjai, saya mengajak adik-adik semua untuk memberi dukungan kepada pasangan SBY-AMM,” kata Andi Azis. Pengalaman H. Sabairin Yahya (SBY) sebagai Bupati menjadi nilai tambah untuk lebih memajukan daerah dan wakilnya A. Mahyanto Massarappi (AMM) seorang anak muda berprestasi, cerdas dan berintegritas dengan back ground sebagai Penasehat Hukum tentunya akan sangat meminimalisir pelanggaran hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. “SBY-AMM akan menjadi pasangan yang sangat ideal dalam membangun dan menggunakan anggaran daerah dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku,” terang Andi Azis si “anak kampung” yang merambah pengadilan di Jakarta dan Jawa untuk pemenuhan profesinya sebagai penasehat hukum. |Awi

khususnya di kalangan pemuda dan remaja Kabupaten Sinjai yang ingin mengasah bakat dan kemampuan untuk bersaing dan bertahan dalam serbuan kehidupan digitalisasi/teknologi yang semakin moderen. Dukungan terhadap pasangan SBYAMM terus mengalir, bukan saja di lingkup Kabupaten Sinjai tapi juga telah jadi bahan diskusi di sejumlah tempat di Ibu Kota Jakarta seperti warkop, restoran dan tempat-tempat santai dan berkumpul warga asal Sulawesi. Advokat senior Sulawesi Selatan, Andi Azis Maskur saat menggelar ngopi bareng bersama puluhan aktivis muda dan pegiat Lembaga Swadaya

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

04

www.skornews.com


Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

05

www.skornews.com


Jakarta, skornews Setelah 56 tahun, Indonesia kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada 18/8 - 2/9 2018 mendatang. Agenda olahraga Empat tahunan negara-negara Asia yang mempertandingkan 40 cabang olahraga itu akan dipusatkan di Jakarta dan Palembang. Indonesian Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) memperkirakan sebanyak 10.000 atlet dari 45 negara beserta 5.000 officials akan bersaing sehat dalam 462 pertandingan disaksikan sekitar 2 Juta penonton. Asian Games 2018 melibatkan 13.000 sukarelawan, diperkirakan mampu mendatangkan 200 ribu wisatawan mancanegara serta diliput sekitar 7.000 media, baik lokal maupun internasional. Tahap persiapan dan pelaksanaan Asian Games memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya meningkatkan sektor pariwisata, aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pengembangan kota melalui pembangunan infrastruktur fasilitas olahraga. Indonesia juga akan mendapat manfaat non ekonomi, diantaranya meningkatkan kohesi sosial dan mendorong perubahan budaya, perilaku dan karakter masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk event internasional melalui partisipasi sukarelawan. “Asian Games 2018 juga akan mendorong

masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga sekaligus mengajak generasi muda untuk belajar mengenai semangat olahraga dan sportivitas serta meningkatkan profil Indonesia di mata internasional,� ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Konferensi Pers Dampak Ekonomi Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Gedung Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN Bappenas, (26/4/18). Bappenas memperkirakan dampak langsung pengeluaran peserta dan pengunjung Asian Games 2018 mencapai Rp 3,6 triliun dengan perincian pengeluaran sebesar Rp 2,5 triliun di Jakarta dengan konsentrasi persebaran peserta dan pengunjung sebanyak 70 persen dan Rp 1,1 triliun di Palembang dengan konsentrasi persebaran peserta dan pengunjung sebanyak 30 persen. Diestimasikan 88 persen pengeluaran berasal dari penonton dan wisatawan, diikuti 4,67 persen pengeluaran oleh atlet, 3,96 persen pengeluaran awak media, 2,34 persen pengeluaran officials, dan 0,77 persen pengeluaran sukarelawan. Akomodasi diperkirakan menjadi komponen pengeluaran terbesar yang mencapai Rp 1,3 triliun sementara komponen terbesar kedua adalah transportasi sebesar Rp 640 miliar, makanan dan minuman sebesar Rp 628 miliar, pengeluaran belanja mencapai Rp 560 miliar dan pengeluaran hiburan sebanyak Rp 280 miliar. “Peluang ekonomi dicapai dengan menggencarkan promosi Asian Games dan wisata yang lebih tepat sasaran, memberikan fasilitas dan kemudahan masuk ke Indonesia bagi turis mancanegara, meningkatkan kemudahan akses ke venue untuk penonton lokal, menyiapkan destinasi wisata dan infrastruktur pendukung, meningkatkan awareness wisatawan mancanegara tentang destinasi wisata, termasuk wisata kuliner dan budaya serta mengadakan event pariwisata pada saat Asian Games berlangsung,� terang Menteri Bambang. Sementara itu, total perkiraan biaya konstruksi fasilitas pendukung Asian Games 2018, termasuk diantaranya pembangunan Gelora Bung Karno, Stadion Jakabaring, wisma atlet dan Light Rapid Transit (LRT) mencapai Rp 34 triliun sedangkan biaya operasional penyelenggaraan sebesar Rp 7,2 triliun. Dengan demikian, total dampak langsung penyelenggaraan Asian Games 2018, baik dari sisi pengeluaran pen-

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

06

gunjung, biaya konstruksi dan biaya operasional, terhitung sejak 2015 hingga 2018, mencapai Rp 45,1 triliun. Namun, berkaca pada pengalaman negara lain, event olahraga internasional dapat pula berdampak negatif terhadap perekonomian tuan rumah akibat menumpuknya hutang dan pemanfaatan sarana olahraga di kemudian hari yang kurang optimal. Untuk mencegah dampak negatif terkait pemeliharaan dan penggunaan venue selepas Asian Games 2018 tersebut, diperlukan upaya peningkatan aktivitas/ event olahraga sebagai bagian grand design peningkatan prestasi olahraga Indonesia, peningkatan awareness masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan pemanfaatan venue olahraga untuk aktivitas lain di luar olahraga Meeting, Incentives, Conferences & Exhibition (MICE). Salah satu contoh sukses pemanfaatan venue olahraga pasca event adalah seperti yang ditunjukkan oleh Palembang setelah penyelenggaraan SEA Games 2011. Pemda Palembang membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakabaring Sport City yang bertugas mengelola aset keolahragaan di Jakabaring secara profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk event olahraga nasional dan internasional, maupun untuk digunakan masyarakat umum. Menteri Bambang menegaskan bahwa hasil estimasi dampak langsung ekonomi Asian Games 2018 ini masih merupakan hasil tahap awal dari kajian yang dikerjakan Bappenas, dan diharapkan dampak ekonomi bagi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 akan lebih besar lagi nanti dari hasil perhitungan data riil setelah dilakukan survey pada tahap berikutnya. |red (SiaranPersBappenas)

www.skornews.com


Sintang-Kalbar, skornews Wings Air airlines yang tergabung dalam Lion Air Group hari ini mengumumkan operasional baru di Bandar Udara Tebelian, Kec. Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (SQG). Gerbang udara di wilayah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia tersebut telah menggantikan fungsi utama Bandar Udara Susilo yang berjarak 14,07 km dari pusat kota, momentum ini sekaligus menandai perpindahan secara resmi dan tidak beroperasinya Wings Air di bandar udara sebelumnya (susilo). Peresmian Bandar Udara Tebelian diawali pendaratan pertama Wings Air bernomor IW 1370 pada pukul 08.30 WIB, (26/4/2018). Penerbangan tersebut membawa 55 penumpang dewasa dan satu bayi, dipimpin Capt. Jorge Arturo Argon beserta kopilot Andri Rahardian, awak kabin (flight attendant) Ditarana Ummy dan Yeri Azila, menggunakan ATR 72-600 registrasi PK-WGR. Pesawat berangkat dari Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat (PNK) pada 07.40 WIB. Wings Air menjadi maskapai perdana yang lepas landas dari Bandar Udara Tebelian pada pukul 08.55 WIB bernomor IW 1371 dan tiba di Pontianak pada 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat serta kru yang sama. Layanan ini menerbangkan 63 penumpang dewasa, empat anakanak dan satu bayi. Capt. Redi Irawan, Operation Director of Wings Air mengungkapkan, “Atas nama Wings Air dan Lion Air Group, kami mengucapkan selamat dan sukses atas pembukaan Bandar Udara Tebelian, yang kini menjadi pintu udara baru bagi Kabupaten Sintang.

Bandar Udara Tebelian telah memenuhi kualifikasi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil. Memiliki landas pacu (runway) 1.660 meter dan lebar 30 meter, lebih panjang dari fasilitas Bandar Udara Susilo dengan 1.300 meter dan lebar 30 meter. Kini, tetap melayani operasional armada sekelas ATR 72 lebih maksimal. Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perkembangan angkutan udara di Sintang berkisar 35,13% per tahun. Hal itu menunjukkan sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan angkutan udara tinggi di Indonesia. Capt. Redi, menambahkan, “Wings Air sudah lama menyediakan pilihan moda perjalanan udara yang efektif serta mampu memenuhi permintaan di empat kabupaten sekitar Sintang yaitu Melawi, Sekadau, Sanggau dan Kabupaten. Kami mengedepankan nilai lebih, yaitu mendekatkan jarak, dari Sintang ke ibukota provinsi yaitu Pontianak membutuhkan waktu 5 sampai 7 jam jika menempuh jalur darat. Sementara, bila menggunakan pesawat hanya berkisar 55 menit..” Kalimantan Barat merupakan probinsi yang memiliki tujuh bandar udara. Saat ini, Lion Air Group telah beroperasi di Pontianak, Ketapang, Putussibau dan Sintang. Wings Air melayani rute Sintang – Pontianak pergi pulang (PP) satu kali dalam sehari, yang menawarkan penerbangan lanjutan (connecting flight) ke berbagai kota di Indonesia. Tersedianya akses penerbangan ini merupakan pilihan tepat bagi traveler dan business dalam mobilitas dari dan ke Sintang sekaligus mampu mendukung pertumbuhan

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

07

ekonomi melalui percepatan arus logistik, perkebunan serta pariwisata. Sintang adalah kabupaten terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah Ketapang, dengan memiliki potensi perekonomian yang potensial, terutama sektor perkebunan, industri kreatif dan pariwisata. Secra topografi, sebagian besar wilayah Sintang adalah perbukitan luas yang menawarkan beragam destinasi alam, antara lain Hutan Wisata Baning yang berada strategis di jantung kota, Bukit Kelam dan lainnya. Kesemuanya menyuguhkan pemandangan nan eksotis. Dari historisnya, Sintang dahulu sebagai kerajaan dengan sebuah istana sebagai peninggalannya. Nilai tersebut juga melengkapi wilayah ini sebagai tujuan wisata budaya dan sejarah. Wisatawan dapat mengunjungi museum Dara Juanti atau lebih dikenal Istana Kerajaan Sintang dan Museum Kapuas Raya. Pada 2018, Wings Air beroperasi di 108 destinasi domestik dan ke internasional di Kuching dan Miri, Malaysia dengan total frekuensi mencapai lebih dari 360 penerbangan perhari. Keselamatan, kenyamanan serta keamanan penumpang dan kru pesawat merupakan prioritas utama bagi Lion Air Group. Lion Air telah mengantongi sertifikat IATA Operational Safety Audit (IOSA). Lion Air Group berhasil menyelesaikan audit internasional mengenai keselamatan penerbangan, sehingga layak disejajarkan dengan airlines kelas dunia. Audit IOSA dirancang untuk menilai manajemen operasional serta sistem kontrol maskapai. Jaringan Lion Air Group di Kalimantan Barat dari Pontianak (PNK): Rute Batik Air Frekuensi Terbang Pontianak-Cengkareng 2 kali/hari Rute Lion Air Pontianak-Cengkareng 9 kali/hari Pontianak-Surabaya 2 kali/hari Pontianak-Batam 2 kali/hari Pontianak-Bandung 1 kali/hari Pontianak-Semarang 1 kali/hari Pontianak-Makassar 1 kali/hari Pontianak-Balikpapan 4 kali/minggu Rute Wings Air Pontianak - Ketapang 4 kali per hari Pontianak - Sintang 1 kali per hari Pontianak - Putussibau 1 kali per hari Pontianak - Kuching 1 kali per hari Pontianak - Miri 4 kali per minggu |red (sumber:LionGroup)

www.skornews.com


Jakarta, skornews

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi berharap Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya pada tahap I sudah dapat diuji coba pengoperasiannya pada pertengahan 2019 mendatang

“Saat ini capaian pembangunan proyek LRT Jabodebek tahap I itu telah mencapai 37%,” kata Menhub usai meninjau langsung lokasi Plant Precast LRT Pancoran, (29/4). Direktur SDM PT Adhi Karya Agus Karianto yang mendampingi Menhub Budi K. Sumadi menjelaskan, capaian progres pembangunan sebesar 37% itu merupakan total pengerjaan di beberapa lintas layanan LRT tahap I. “Progres kita saat ini 37%, untuk lintas layanan I Cibubur-Cawang 60 %. Lintas layanan II 22% dan layanan dua itu dari Cawang-Dukuh Atas. Lintas layanan 3 dari Cawang-Bekasi Timur itu 40%. Kalau dikumulatifkan 37%,” terang Agus. Diakui Agus pihaknya masih menghadapi kendala untuk di sejumlah titik seperti Jalan MT Haryono dan Cawang “Di MT Haryono karena masih ada pedestrian yang belum bisa kita kerja-

kan. Masalah penyempitan itu di daerah Cawang karena Cawang ada stasiun yang besar ada pertemuan dua lintas layanan di depan BNN itu ada penyempitan agak

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

08

lama, kita targetkan di akhir Juli sudah normal,” jelas Agus. Terkait harga tiket LRT, Menhub memperkirakan harga yang dikenakan ke masyarakat sekitar Rp 12 ribu, pemerintah nantinya akan memberikan subsidi terhadap tiket. “Waktu itu ancer-ancernya Rp 12 ribu, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Itu (sudah) subsidi, real price-nya kira-kira Rp25 ribu. Jadi ada subsidi 50%,” jelas Menhub. Dengan capaian 37% ini, Menhub menyebut pengerjaan LRT tahap I yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya ini telah sesuai target bahkan sedikit melebihi target 2%. Menhub menargetkan pada 2024 kemacetan lalu lintas di kota Jakarta sudah dapat diatasi. Oleh karena itu, Menhub terus mendorong penyelesaian pembangunan sarana dan prasana transportasi seperti LRT (Light Rail Transit), MRT (Mass Rapid Transit), dan BRT (Bus Rapid Transit). Dengan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur transportasi di kota besar seperti Jakarta Menhub menyebut kecepatan kendaraan bisa meningkat. “Kalau fungsi MRT, LRT, BRT, dan kereta komuter berjalan maka aksesibilitas daripada orang-orang dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjadi satu aksesibilitas yang baik, paling tidak mobil bisa dengan kecepatan 40 km/jam,” ucap Menhub. |awi (sumber:setkab)


Jakarta, skornews 9 Mei 2018. Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PABD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan ter-

Jakarta, skornews 20 April 2018. Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah HN (Mantan Kepala Dinas Pengelo-

hadap tersangka MY (Walikota Mojokerto periode 2013 – 2018) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sebelumnya, KPK telah menetapkan MY sebagai tersangka. MY selaku Walikota Mojokerto periode 2013 – 2018 diduga bersama-sama dengan WF selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Ang-

laan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung), TDQ (Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009 – 2014) dan KS (Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009 – 2014). Tersangka HN selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama TDQ dan KS selaku Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

09

garan 2017. Atas perbuatannya, MY disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. |Doel (siaranPersKPK)

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan tanah untuk RTH di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013. Atas perbuatannya, ketiganya disangkakan melanggar dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. |Ratis (siaranPersKPK)


Jakarta, skornews

Compact Indonesia, program kerjasama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi telah mencapai tahap akhir pelaksanaan

ima tahun dilaksanakan, Compact Indonesia telah berkontribusi pada prioritas nasional dalam Tiga sektor utama yakni Kemakmuran Hijau, Pencegahan Stunting dan Modernisasi Pengadaan serta melahirkan sejumlah inovasi pembangunan. “Keberhasilan Compact Indonesia terlihat dari berbagai proyek yang telah terintegrasi dalam Prioritas Nasional, nilai strategis dan inovasi yang telah dihasilkan Compact Indonesia akan dilanjutkan oleh pemerintah dan mitra pembangunan lainnya,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pada acara penutupan Compact Indonesia di Jakarta, (8/5/18). Compact Indonesia telah mengembangkan model penanganan stunting yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan dan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 28 persen pada tahun 2019. Melalui Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM), Compact menjangkau 2 juta balita di 11 Provinsi, 64 Kabupaten dan 5.700 Desa. Lebih dari 30.000 tenaga kesehatan telah terlatih untuk gizi, sanitasi dan monitoring-evaluasi, kampanye gizi nasional telah menjangkau lebih dari 48 juta orang. Investasi Compact Indonesia melalui Proyek Kemakmuran Hijau telah berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 1 juta metrik ton per tahun, sejalan dengan Rencana Aksi Nasion-

al-Penurunan Gas Rumah Kaca. Hal tersebut dicapai melalui berbagai upaya yaitu pengembangan energi terbarukan total 12,3 MW di 11 Provinsi, restorasi 16.580 hektar lahan gambut, pertanian berkelanjutan melibatkan 121.143 petani, penanaman 2 juta pohon dan tata guna lahan partisipatif di 40 kabupaten dalam kerangka Kebijakan Satu Peta. Melalui proyek modernisasi pengadaan, Compact Indonesia mendukung agenda reformasi pengadaan pemerintah yang telah mengembangkan kapasitas 1.590 profesional pengadaan, memperkuat kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimana 43 ULP telah menjadi permanen dan 30 diantaranya mencapai tahap Centre of Excellence, penghematan Rp 30,3 Miliar melalui kontrak katalog serta membangun sistem Manajemen Informasi Pengadaan (PMIS) yang telah diadopsi ULP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Wakil Presiden dan Sekretaris Dewan Millennium Challenge Corporation (MCC), Jeanne Hauch yang datang di Indonesia untuk serangkaian acara penutupan Hibah Compact turut bangga atas capaian yang dihasilkan. “Kemitraan MCC dengan Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai model dan sistem baru yang dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan Pemerintah dan rakyat Indonesia dan kami senang dapat melihat secara langsung hasil dari kerja sama ini saat kami berkunjung ke Lombok. Kami bangga dengan hasil yang sudah dicapai

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

10

dan tidak sabar melihat bagaimana masyarakat Indonesia melanjutkan kesuksesan ini,” ujar Jeanne Hauch. Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) adalah pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC) yang mendukung Kemitraan Strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. MCA-Indonesia bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan bertindak sebagai lembaga pengelola Tiga proyek utama yakni Kemakmuran Hijau, Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting serta Modernisasi Pengadaan. Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah lembaga inovatif dan independen Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan membantu pengentasan kemiskinan secara global. Dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada 2004, MCC telah menyalurkan Hibah Compact senilai US$ 11,2 Miliar bagi 27 Negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik (good governance), kebebasan ekonomi dan investasi pada warga negaranya. Hibah Compact bersifat kompetitif, artinya Negara calon penerima hibah harus bersaing dalam proses seleksi yang transparan. MCC memegang prinsip country-led solutions dan country-led implementation sehingga Negara pelaksana hibah memiliki keleluasaan dan wewenang untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya serta mengembangkan dan melaksanakan programnya. |Doel


Jakarta, skornews 8 Mei 2018 - Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan sebuah Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) sebagai sistem yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdasarkan bukti. Sistem tersebut merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 –2019, terkait strategi penanggulangan kemiskinan, dimana salah poinnya mengarahkan terwujudnya pemanfaatan sistem informasi terpadu yang berpihak kepada masyarakat miskin. SEPAKAT merupakan hasil pengembangan dari dua alat analisa/system yaitu P3BM (Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pro-Miskin) dan SIMPADU (Sistem Informasi Terpadu). SEPAKAT juga telah berintegrasi dengan SNAPA (Sub National Proverty Assessment), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dengan memanfaatkan data makro dan mikro yang berasal dari BPS, Kemensos, dan Pemerintah Daerah. Dengan integrasi ketiga sistem tersebut, Pengembangan SEPAKAT didukung oleh Pemerintah Australia melalui program bilateral KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) dan Bank Dunia.

Dalam kata sambutannya ketika membuka acara, mewakili Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Deputi Pungky Sumadi mengatakan bahwa salah satu prioritas nasional adalah pengembangan sumberdaya manusia melalui penanggulangan kemiskinan dan perbaikan layanan dasar. “Meskipun tingkat kemiskinan di level nasional telah menurun, namun tingkat penurunan dan tantangan yang dihadapi setiap daerah berbedabeda. Seiring dengan meningkatnya transfer fiskal ke daerah, hal ini memberikan kesempatan dan peranan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggulangan kemiskinan di daerahnya,” jelas Pungky Sumadi. Lebih lanjut, Pungky Sumadi menjelaskan bahwa SEPAKAT dapat membantu pemerintah daerah dalam mem-

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

11

perbaiki kualitas penganggaran dan belanja daerah, dikarenakan SEPAKAT merupakan platform yang dapat digunakan semua pemangku kepentingan untuk saling berbagi data dan informasi yang dapat memfokuskan intervensi pada sasaran yang tepat. “Diharapkan melalui sistem SEPAKAT, belanja pemerintah daerah akan dapat menjadi lebih efektif dan efisien terkait upaya pengentasan kemiskinan,” tambah Pungky. Kehadiran SEPAKAT diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang lebih pro-poor berbasis web dan bukti (evidence-based). Selain itu, SEPAKAT membantu mendorong terciptanya interaksi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam mengatasi isu-isu kemiskinan secara lebih efektif, inovatif dan tepat sasaran, dalam satu wadah knowledge hub SEPAKAT. Melalui SEPAKAT, pemerintah daerah akan mampu menghasilkan analisa yang dapat menjadi masukan terkait proses e-Monev, e-Planning, e-Budgeting, serta aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), sehingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna. Sebelum diluncurkan, sistem SEPAKAT telah diujicobakan pada dua lokasi percontohan yaitu Kabupaten Pacitan (pada tanggal 7 – 9 Maret 2018) dan Kabupaten Bantaeng (pada tanggal 12–14 Maret 2018), serta telah dilakukan pelatihan bagi 7 provinsi dan 8 kabupaten/ kota bertempat di Kota Surabaya pada tanggal 20-22 Maret 2018. |awi


Singapura, skornews

Setelah Malindo Air (Lion Air Group) meraih anugerah pada ajang bergengsi APEX Official Airlines Rating dan Malaysia Best Employer Brand Award di Malaysia pada (28/4/18) lalu. Kini, Lion Air Group kembali menerima Anugerah dari Changi Airport Singapura sebagai 5 maskapai teratas yang berkontribusi besar membawa penumpang terbanyak (Top 5 Airlines and Airline Groups by Passenger Carriage) ke Bandar Udara Internasional Changi, Singapura (SIN) enghargaan Changi Airline Awards 2018 itu diserahkan langsung Minister for Education (Schools) & Second Minister for Transport, Mr Ng Chee Meng kepada Managing Director Lion Air Group, Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi di The Ritz Carlton Millenia Singapura, (5/5/18). Managing Director Lion Air Group, Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Changi Airport. Kami juga menyampaikan selamat kepada seluruh kru pesawat, tim operasional serta karyawan/ karyawati Lion Air Group berkat kerjasama yang baik dan kerja keras dalam mewujudkan kelancaran penerbangan. “Penghargaan membanggakan ini adalah yang kedua diperoleh Lion Air Group. Pada tahun 2017 lalu, Lion Air Group juga memperoleh award serupa dengan pencapaian maupun pengembangan Empat maskapai yaitu Lion Air, Batik Air dari Indonesia, Malindo Air dari Malaysia dan Thai Lion Air dari Thailand,” kata Daniel. Lion Air Group senantiasa memberikan dan memperkuat layanan terbaik kepada pelanggan, termasuk jaringan dari dan ke Singapura. Hingga kini, Lion Air

Grup sudah membawa lebih dari 2 juta penumpang per tahun ke Bandar Udara Internasional Changi dengan frekuensi 15 penerbangan per hari. Pergerakan tersebut terdiri dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng (CGK): Lion Air Enam kali setiap hari dan Batik Air Tiga penerbangan setiap hari, Thai Lion Air Tiga penerbangan setiap hari dari Bandar Udara Internasional Don Mueang, Bangkok, Thailand (DMK) serta Malindo Air dengan Empat penerbangan setiap hari dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia (KUL). Singapura masih konsisten menjadi salah satu destinasi unggulan bagi wisatawan dan pebisnis dari kawasan Asia Tenggara termasuk dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Selama ini dikenal sebagai negara berposisi strategis, jalur lalu lintas bisnis utama dunia dan negara persinggahan (transit) mancanegara. Kehadiran Lion Air Group di Singapura untuk menjawab tingginya permintaan perjalanan udara serta sekaligus mempertegas kesungguhan Lion Air Group dalam memperluas konektivitas internasional. “Kami sangat antusias untuk terus

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

12

mengembangkan jaringan dari dan ke Changi guna menawarkan layanan udara yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan akan membawa lebih banyak pengunjung menuju ke Tiga Negara dimana Lion Air Group beroperasi dari Singapura,” kata Daniel Putut manambahkan. Lion Air Group berharap Bandar Udara Internasional Changi akan semakin banyak membuka dan memberikan slot prime time untuk seluruh penerbangan Lion Air Group. Tujuan utama lebih memberikan kualitas penerbangan, tersedianya pilihan jadwal yang disesuaikan kebutuhan pelanggan serta dapat melakukan ekspansi dengan menambah rute baru menambah frekuensi terbang. Dengan bertambahnya jaringan, Capt. Daniel Putut semakin optimistis dapat mendukung meningkatkan investasi pada sektor ekonomi dan pariwisata di Singapura dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Managing Director Air Hub Development Changi Airport Group, Lim Ching Kiat mengungkapkan, Lion Air Group telah menempatkan posisi sebagai salah satu dari Lima airlines terbaik yang memberikan kontribusi besar dengan membawa penumpang menuju Bandar Udara Internasional Changi. “Lion Air Group merupakan maskapai yang mengoperasikan lebih dari 100 keberangkatan dari Changi setiap minggu,” terang Lim Ching Kiat. Menurut Lim, Changi Airport men-


Minister for Education (Schools) & Second Minister for Transport, Mr. Ng Chee Meng (kiri) menyerahkan Top 5 Airlines and Airline Groups by Passenger Carriage Changi Award 2018 kepada Managing Director Lion Air Group, Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi (kanan) - 5/5/2018

catat lebih dari 1,5 juta pergerakan penumpang yang melakukan perjalanan udara ke dan dari Singapura hingga periode berjalan pada Tahun 2018. Kami menantikan pertumbuhan berkelanjutan dengan Lion Air Group serta bekerjasama dalam kemitraan erat untuk memperluas kehadiran mereka disini yang sangat membantu menumbuhkan konektivitas Singapura ke berbagai kota dan negara tujuan. Singapura masih menjadi salah satu bandar udara penghubung (hub) strategis utama bagi konektivitas penerbangan Lion Air Group. Tahun ini, Thai Lion Air akan menambah frekuensi penerbangan ke Singapura dari Bangkok dan Malindo Air dari Kuala Lumpur ke Singapura. Lion Air dan Batik Air memproyeksikan peluang dari pangsa pasar India, Bangladesh serta kota utama dan sekunder di Indonesia ke Singapura. Saat ini sedang dilakukan analisis yang komprehensif. Changi Airline Awards 2018 adalah penghargaan pemerintah Singapura terhadap kontribusi maskapai-maskapai berdasarkan lalu lintas udara Changi.

Pertama kali diadakan 2017 dengan 25 jenis penghargaan yang terdiri dari Top Airlines & Airline Groups by Passenger Carriage and Cargo Carriage, Top Airlines

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

13

by Absolute Passenger Growth and Absolute Cargo Growth, Best Airline Marketing, and Partner of the Year. ||awi (Lion Air Group)


Muba-Sumsel, skornews Replanting adalah upaya pemerintah merehabilitasi kelapa sawit rakyat yang sudah tua dan kurang produktif pada umur tanam 25 Tahun, lebih dari 4000 ha. Kebun sawit percontohan program replanting yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 lalu di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 25 Juta/ha. Langsung ke rekening petani melalui Bank BNI yang pengelolaannya dilaksanakan KUD setelah disepakati bersama anggota koperasi dibawah pengawasan ketat Dinas Perkebunan Kabupaten Musi banyuasin (Muba). “Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa anggarannya disalahgunakan Ketua KUD itu sangat mustahil karena uangnya di rekening petani dan pencairan serta penggunaannya diawasi Dinas Perkebunan,” kata Ketua Umum KUD Sumber Jaya Lestari, Agus ARZ. Hal tersebut diaminkan Koordinator Peremajaan Kelapa Sawit, Dinas Perkebunan Muba Ir. Deddy Widyantono, MM., “Proses pencairan itu melalui sejumlah tahapan sesuai persyaratan ketat dan penggunaannya dalam pengawasan kami, tidak ada petani maupun ketua dan pengurus KUD yang menerima uang tunai tapi bantuan pendanaan itu dalam bentuk pembiayaan pengadaan bibit, penggalian lobang tanam, penanaman yang dibayarkan sesuai dengan progres, jadi bukan uang tunai yang diberikan,” kata Deddy kepada skornews, (25/4). Sementara itu, Kepala Seksi Perbeni-

han Tanaman Perkebunan/Tim Sekretariat Timsus PSR Dinas Perkebunan Kab. Muba, Rahmat Hidayat, SE., M.Si. kepada skornews menjelaskan bahwa pertumbuhan bibit sawit program replanting yang baru tanam jika dibandingkan dengan bibit sawit yang tumbuh liar memang akan terlihat kalah subur tapi itu hanya sementara waktu sampai akar bibit program replanting telah menyesuaikan dengan kondisi dan kontur tanah. “Yang terpenting adalah manfaat jangka panjangnya dari segi kualitas dan produktifitas. Bibit replanting telah melalui proses penelitian ahli dan telah disetifikasi oleh pihak berkompeten di bidangnya,” terang Rahmat. Ketua Umum KUD Mukti Jaya, Bambang Gianto saat ditemui skornews menegaskan bahwa program replanting sangat bermanfaat bagi petani sawit yang sangat mendukung keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. “Saya membayangkan jika tanaman sawit warga tidak memperoleh program replanting dari pemerintah sementara

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

produktifitas sudah menurun karna usia dan pada akhirnya tidak akan produktif lagi, tentu petani sawit akan mengeluarkan biaya sendiri untuk penebangan, biaya pembelian bebit, biaya tanam dll. ini sudah diberikan uang Rp 25 Juta dan juga pembinaan dari Dinas Perkebunan, pemerintah sudah sangat membantu,” tegasnya, (25/4/18). Skornews juga berkesempatan melihat bibit sawit yang ditanam langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 13 Oktober 2017 lalu di Desa Panca Tunggal di wilayah kerja KUD Mukti Jaya. Sebagai ucapan terimakasih warga kepada pemerintah, petani bersama pengurus koperasi rencanya akan membangun tugu di lokasi tersebut sebagai simbol perhatian pemerintah kepada rakyat. |Awi

www.skornews.com


Jakarta, skornews Sebagai bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah sesuai amanat UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, (30/4/18). Musrenbangnas RKP 2019 dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dihadiri para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). “RKP 2019 memperhatikan tiga hal, pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Kedua, pengendalian perencanaan dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan.

Di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ini, pemerintah fokus untuk melaksanan lima Prioritas Nasional yaitu: 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; 2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dukungan swasta dan BUMN dalam lokus wilayah yang berbasis kawasan. Sebagai contoh, adalah peta proyek prioritas dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2019. Pelibatan peran swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

15

kepada masyarakat yang lebih baik. Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). “Dalam rancangan awal RKP 2019, telah direncanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema KPBU sebesar Rp 14,5 triliun serta target pembiayaan investasi yang difasilitasi melalui skema PINA sebesar Rp 41,1 triliun. Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini, pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal,” tegas Bambang. Sebelumnya, proses penyusunan RKP 2019 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKP oleh Kementerian PPN/ Bappenas sesuai dengan Agenda Prioritas NAWA CITA. Rancangan Awal RKP tersebut disempurnakan dengan masukan usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan yang telah dilaksanakan pada 26 Februari hingga 2 Maret 2018 untuk 17 Provinsi di Yogyakarta dan 5 hingga 9 Maret 2018 untuk 17 Provinsi di NTB. Rakortek tersebut bertujuan untuk melibatkan daerah lebih awal dalam proses penyusunan RKP 2019 sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bappenas mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2019 pada 21 Maret 2018. Selain itu, sinkronisasi kegiatan K/L dilakukan melalui Pertemuan Multipihak (Multilateral Meeting) serta Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L terkait. Pada pembahasan Musrenbangnas yang akan dilaksanakan pada 30 April hingga 11 Mei 2018, dilakukan sinkronisasi hasil Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting dengan usulan kegiatan per provinsi. “Pada Musrenbangnas RKP 2019, pembahasan tidak hanya dilakukan untuk proyekproyek prioritas Kementerian/ Lembaga, tetapi juga untuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmatif dan Penugasan sehingga harapannya, usulan DAK dan proyek-proyek prioritas bisa dilaksanakan secara lebih sinergis,” terang Menteri Bambang. |awi

www.skornews.com


Jakarta, skornews Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, pembangunan 76 venue Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang dan Jawa Barat saat ini sudah mencapai 93%. Sementara untuk venue yang ada di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta sudah selesai 99 persen. “Saat ini tengah diselesaikan Venue Squash karena pembangunanya di GBK baru diputuskan Februari 2018. Selain itu dibangun gedung parkir, Cofftea House dan penataan kawasan termasuk trotoar, toilet dan 3 mushola, ditargetkan selesai 30 Juni 2018,” kata Basuki saat melakukan pengecekan untuk memastikan kesiapan venue dan penataan kawasan di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (10/5) kemarin. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo telah meresmikan renovasi beberapa

Jakarta, skornews Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kasbani menyampaikan bahwa letusan freatik dari Gunung Merapi, tanggal (11/5) pukul 07.32 WIB merupakan erupsi yang didominasi uap air, disebabkan karena adanya kontak air dengan panas di bawah kawah. “Letusan berlangsung tiba-tiba. Jenis letusan ini tidak berbahaya dan dapat terjadi

venue di komplek GBK, yakni Lapangan Hoki I, Lapangan Sepakbola A/B/C, Lapangan Panahan, Stadion Renang (Aquatic), Stadion Utama, Lapangan Tenis, dan Istana Olahraga (Istora). Venue yang sudah selesai dan siap diresmikan yakni venue basket, softball, baseball, lapangan basket 3 on 3, lapangan rugby dan stadion madya. Sementara bangunan Training Facility yang diberi nama sebagai GBK Arena juga sudah rampung dan siap diresmikan. Dua venue tambahan lainnya yang dibangun Kementerian PUPR di Jakarta yakni Venue Layar dan Jetski di Pantai Ancol dan padepokan pencak silat di Taman Mini, menurut Basuki, akan selesai pada Juni 2018. Selain di Jakarta, menurut Basuki, Kementerian PUPR juga membangun venue dayung dan shooting range di Jakabaring

kapan saja pada gunung api aktif,” kata Kasbani di Jakarta, Jumat (11/5). Sebelum erupsi freatik ini terjadi, jaringan seismik Gunung Merapi tidak merekam adanya peningkatan kegempaan namun demikian sempat teramati peningkatan suku kawah secara singkat pada pukul 6:00 WIB (sekitar 2 jam sebelum erupsi). Pasca erupsi, kegempaan yang terekam tidak mengalami perubahan dan suhu kawah mengalami penurunan.

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

Sport City, Palembang yang juga telah rampung. “Venue Dayung yang kita bangun di Palembang adalah yang terbaik di Asia. Demikian pula venue Jetski di Ancol. Sementara untuk venue lainnya dibangun dengan mengikuti standar internasional,” jelas Basuki. Penyerahan prasarana dan sarana, serta penanda pelaksanaan Asian Games ke-18 di Kompleks GBK, lanjut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, akan dipusatkan di sekitar patung Bung Karno GBK. “Monumen Bung Karno sudah selesai dan Insya Allah siap untuk diresmikan. Monumen ini secara simbolis akan menjadi penanda dimulainya Asian Games 2018,” tegas Basuki. Mengenai pendanaan untuk pemeliharaan Kompleks GBK, Menteri Basuki mengatakan kepada pihak pengelola GBK bahwa semua venue didesain multi fungsi yang bisa menjadi sumber pemasukan, sehingga untuk pemeliharaannya bisa dilakukan secara mandiri. Sebagaimana diketahui, pembangunan dan renovasi venue dan bangunan pendukung di Kompleks GBK dilaksanakan sejak tahun 2016, dengan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp. 3,7 triliun. Mengenai pendanaan untuk pemeliharaan Kompleks GBK, Menteri PUPR menyerahkan kepada pihak pengelola GBK. Ia menyebutkan, bahwa semua venue didesain multi fungsi yang bisa menjadi sumber pemasukan, sehingga untuk pemeliharaannya bisa dilakukan secara mandiri. |awi (sumber:setkab)

Kasbani mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mendekati puncak kawah. Status Gunung Merapi masih tetap normal (Level I) dengan radius berbahaya adalah 3 km dari puncak kawah. “PVMBG tidak menaikkan status Gunung Merapi dan masih terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dari Gunung dengan ketinggian 2.968 m dpl tersebut,” pungkas Kasbani. |red

16


Jakarta, skornews

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ingin segera memiliknya. Kini, syarat pembuatan NPWP dapat dilakukan tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika datanya sudah ada di Dukcapil

“Untuk memperoleh NPWP sekarang (diberikan) kemudahan syarat pendaftaran. (Untuk) Dokumen data diri sekarang mulai bertukar (menggunakan) basis data kependudukan (sehingga) jadi syarat (mempunyai) KTP ditiadakan. Kalau sudah ada data di Dukcapil tidak perlu KTP,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat menggelar konferensi pers bersama Dirjen Bea dan Cukai Heri Pambudi, Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Rabu (4/4) lalu. Selain itu, jika sebelumnya Wajib Pajak (WP) hanya dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau secara online, menurut Robert, sekarang WP dapat melakukan pendaftaran WP Badan melalui Notaris yang ditunjuk oleh DJP. Selanjutnya, bagi pengusaha yang ingin mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menggunakan

virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP, sekarang sudah bisa diproses bila kantor virtual tersebut memiliki ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha, terdapat kegiatan pengelolaan kantor virtual secara nyata oleh penyedia jasa kantor virtual dan penyedia jasa kantor virtual tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Mobile Tax Unit Dirjen Pajak, Robert Pakpahan menambahkan bahwa DJP juga menyediakan mobile tax unit dan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta, Surabaya, Batam, Denpasar, dan Banyuwangi, serta piloting Kiosk Pajak untuk melakukan transaksi elektronik secara mandiri dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan ditempatkan di bank dan tempat umum (pusat bisnis). “Sekarang juga dilakukan peningkatan akurasi penentuan WP yang diperiksa melalui penguatan analisis risiko dengan memanfaatkan data/informasi yang valid dan akurat,” jelas Dirjen Pajak.

Selain itu bekerja sama dengan Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan program pemeriksaan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Minyak dan Gas Bumi berbentuk pengembalian biaya operasi. “Dulu DJP, BPKP dan SKK Migas melaksanakan pemeriksaan sendiri-sendiri yang mengakibatkan WP diperiksa berkali-kali untuk objek dalam tahun buku yang sama. Dengan adanya pemeriksaan bersama ini, selain bermanfaat terhadap efisiensi pemeriksaan atas K3S, terdapat juga efisiensi pemeriksaan pada SDM dan biaya, yaitu auditor dari tiga instansi melebur menjadi satu tim,” jelas Robert. |ratis (sumber:setkab)

Jakarta, skornews Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak bisa menikmati cuti bersama karena tugas jabatan tidak perlu khawatir akan kehilangan hak cutinya karena hak cuti bersama itu akan ditambahkan ke dalam hak cuti tahunannya. “Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 yang dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, salah satunya mengatur ketentuan cuti bersama ditetapkan lewat Keputusan Presiden,” terang Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan dalam siaran persnya, (5/4). Kebijakan cuti melalui kedua regulasi tersebut, menurut Ridwan telah mengakomodasi ketentuan bagi PNS yang tidak bisa menerima hak cuti bersama karena tuntutan jabatan. Hal itu didasari karena sejumlah jabatan PNS dalam berbagai bidang seperti layanan kesehatan memiliki jam kerja berbeda dengan office hour pada kantor layanan lainnya. “PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan,” demikian bunyi pasal 333 ayat (3) PP Nomor 11/2017 dan Peraturan BKN No-

mor 24 Tahun 2017 Poin F. Lebih rinci dalam Peraturan BKN Nomor 24/2017 itu, kebijakan cuti bersama bagi PNS dengan jabatan tertentu diilustrasikan dengan contoh sebagai berikut: Filda Rista, NIP. 19841004 201012 2 001, PNS yang menduduki jabatan fungsional Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Pada bulan Juni tahun 2017 yang bersangkutan tidak diberikan hak cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul fitri selama 5 (lima) hari kerja karena harus tugas jaga/piket. Dalam hal demikian maka hak atas cuti tahunan Sdri. Filda Rista tahun 2017 ditambah 5 (lima) hari kerja. “Ketentuan penambahan hak cuti tahunan bagi PNS yang tidak diberikan cuti bersama hanya dapat digunakan pada tahun berjalan atau pada tahun yang sama,” tegas Ridwan. |Jiman

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

17


Jakarta, skornews Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengemukakan bahwa sesuai amanah konstitusi, Indonesia berkomitmen penuh untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar, Indonesia turut memikul tanggungjawab untuk menciptakan perdamaian di negara-negara Islam. “Umat Islam Indonesia yang merupakan suatu kesatuan tubuh dengan umat Islam negara lain yang ikut merasakan penderitaan kaum muslimin dan muslimat di belahan dunia lain akibat konflik dan peperangan,” kata Wapres saat menutup Pertemuan Trilateral, Ulama (Indo-

nesia, Afghanistan dan Pakistan) di Istana Kepresidenan Bogor, (11/5). Untuk itu, Wapres Jusuf Kalla menekankan, bahwa Pemerintah dan rakyat Indonesia terus bahu membahu membantu perjuangan umat Islam di Palestina, Afghanistan dan berbagai wilayah konflik lainnya. Saat ini umat Islam hidup di masa di mana umat tidak dapat mendengarkan perintah nabi secara langsung karena ituumat Islam akan mendengarkan ulama sebagai pewaris para nabi. Dari konferensi trilateral ini, ulama menyampaikan pesan perdamaian yang dinamakan Bogor Ulama Declaration for Peace yang berisi pandangan ulama dari

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

18

tiga negara tentang perdamaian berdasarkan firman Allah dalam Al Quran dan hadits Rasul. “Bogor Ulama Declaration for Peace ini sangat bermakna bagi seluruh umat Islam dalam upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Afghanistan,” tegas Wapres. |sri (sumber:setkab) Namun Wapres mengingatkan, ke depan, upaya ini tidak boleh berhenti. Menurut Wapres, ulama tiga negara ini dapat menjadi motor penggerak bagi pertemuan ulama yang lebih luas. “Proses perdamaian yang inklusif perlu segera dilakukan. Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan,” jelas Wapres seraya menambahkan, sudah merupakan niat dan harapan yang tulus dari ulama, pemerintah, dan rakyat Indonesia, untuk melihat perdamaian di Afghanistan, perdamaian yang telah lama dinanti-nantikan. “Semoga dengan niat tulus ini Allah memberikan taufik-Nya kepada kita,” ucap Wapres Jusuf Kalla seraya menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan di Afghanistan tidak kehilangan harapan dan terus berupaya agar perdamaian itu dapat segera terwujud. Tampak hadir dalam kesempatan itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. |Fendi (sumber:setkab)


Sulbar, skornews Tim Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Barat kembali menyelesaikan kasus sengketa tanah warga antara Sadrak Kombo dengan Lukas Kalipung di Kecamatan Kalumpang, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat. Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran Ombudsman RI perwakilan Sulbar (9/5/18), Sadrak Kombo menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada pihak Ombudsman yang telah memfasilitasi dan membantu proses penyelesaian kasus sengketa lahan miliknya yang telah berlarut-larut lebih dari Satu tahun. “Saya berterimakasih kepada Asisten Ombudsman RI, Ashari Fardiansyah atas bantuannya sehingga penyelesaian permasalahan tanah saya di Kalumpang dapat diselesaikan dengan baik,” tulis Sadrak Kombo dalam suratnya. Sadrak Kombo juga menyampaikan ketertarikannya untuk bergabung sebagai sahabat Ombudsman untuk membantu mensosialisasikan peran dan fungsi lembaga ini khususnya di wilayah Kecamatan Kalumpang. Sementara itu, Asisten Ombudsman Pewakilan Sulbar Ashari Fardiansyah mengatakan kasus sengketa ini sebelumnya telah berproses di Polsek Kalumpang pada 11 Maret 2016 lalu dan dilimpahkan ke Polres Mamuju pada 06 Juni 2017 namun tidak ada “titik terang” sehingga korban akhirnya menyampaikan pengaduan ke kantor Ombudsman RI Sulbar pada Oktober 2017. “Atas kerjasama yang baik antara Polres Mamuju dan Ombudsman RI Sulbar, kasus ini dapat kita selesaikan pada Rabu (9/5/18). Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Kanit Tipiter Polres mamuju atas sinergitas yang baik dengan Ombudsman selama dalam penyelesaian kasus ini,” terang Ashari Fardiansyah. Ashari fardiansyah menambahkan bahwa selama dalam proses penyelesaian kasus ini, Ombudsman berupaya menempuh jalur persuasif untuk mendorong solusi yang berkeadailan bagi semua pihak agar para pihak menerima dengan legowo serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. |sri (Humas ORI Sulbar)

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

19


Papua Barat, skornews Panglima TNI Resmikan Empat Satuan Baru TNI di Sorong (Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.I.P. meresmikan empat satuan baru dan pergantian nama satuan TNI di Mako Armada III Sorong, Papua Barat, Jumat (11/5/2018). Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa peresmian empat satuan baru yaitu Divisi Infanteri 3/ Kostrad, Komando Armada (Koarmada) III TNI AL, Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL dan Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) III, serta pergantian nama satuan TNI yaitu Komando Armada RI Wilayah Barat (Koarmabar) menjadi Koarmada-I dan Komando Armada RI Wilayah Timur (Koarmatim) menjadi Koarmada-II merupakan bagian dari rencana TNI yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomer 62 Tahun 2016 serta Program 100 hari kerja Panglima TNI. “Dengan adanya Satuan TNI baru ini secara dimensi ruang memenuhi unsur kematraan lengkap, maka diharapkan dapat bekerja secara sinergis dan interoperable, untuk menghadapi ancaman serta memitigasi persoalan di wilayah Indonesia Timur secara cepat,” ujar Panglima TNI. Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, upaya pembentukan empat Satuan TNI baru tersebut, memiliki nilai strate-

gis tinggi dan latar belakang yang cukup kompleks, dikarenakan perkembangan pembangunan kekuatan militer dunia, khususnya di kawasan Asia merupakan salah satu tolok ukur dalam perimbangan kekuatan (balance of power), yang saat ini belanja militer di Asia sudah melampaui Eropa. Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan kekuatan dan kemampuan militer. Negara-negara Eropa menuju pada perspektif perubahan dari jaman sekarang sampai modern dalam memandang peran militer yang mengarah pada fungsi non-combat untuk menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional. ”Sedangkan negara-negara Asia mengalami jalur intelektual berlawanan arah, menuju ke arah modernisasi militer menjadi semakin asertif khususnya pada kekuatan maritim,” ungkapnya. Disisi lain Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Indonesia dengan luas wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki peluang sekaligus tantangan geografis dan memberikan peluang Indonesia menjadi poros maritim dunia, sebagai jalur komunikasi dan lalu lintas perdagangan. “Tantangan geografisnya yaitu bagaimana Indonesia, mampu menjaga keamanan baik keamanan masyarakat, maritim maupun nasional, yang berujung pada terjaganya keutuhan dan kedaulatan NKRI,” katanya. Panglima TNI menyampaikan bah-

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

20

wa dengan semakin meluasnya spektrum ancaman dan tantangan yang dihadapi mendasari pemikiran TNI dalam mengembangkan organisasi, khususnya ke arah timur. “Perencanaan strategis TNI ke depan yaitu mengutamakan sinergi dan 2 interoperabilitas TNI, sehingga pembentukan Satuan TNI baru di wilayah Indonesia Timur dilaksanakan secara serentak meliputi Divisi Infanteri 3/Kostrad di Makassar, Koarmada III di Sorong, Koopsau III di Biak, dan Pasmar-3 Korps Marinir di Sorong,” jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat kepada Mayjen TNI Achmad Marzuki sebagai Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, Laksda TNI I Nyoman Gede Ariawan, S.E., M.M. sebagai Panglima Koarmada III, Marsma TNI Tamsil Gustari Malik, S.E. sebagai Pangkoopsau III, dan Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol, S.Sos., M.M. sebagai Komandan Pasmar-3 Korps Marinir. Menjawab pertanyaan awak media, Panglima TNI menyampaikan bahwa wilayah Sorong memang utama karena ujung laut wilayah timur adalah di Sorong dan diharapkan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dipadukan dengan strategi pembangunan oleh TNI sehingga akan terjadi sinergitas antara Work Breakdown Structure (WBS) dan strategi pembangunan di TNI. “Memang di wilayah timur untuk satuan-satuan induk khususnya satuan tempur belum ada sehingga kita sangat segera merealisasikan rencana tersebut, tujuan utamanya untuk melaksanakan operasi di perbatasan untuk menjaga stabilitas keamanan,” ujarnya. Terkait personel yang akan ditempatkan di Satuan baru tersebut, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa penempatan personel sesuai dengan daftar susunan personel dan perlengkapan serta tabel organisasi dan perlengkapan, namun pengisiannya tidak langsung tetapi secara bertahap. “Sesuai kebijakan pemerintah Satuan tempur tidak hanya ditempatkan di Jawa, namun tersebar di seluruh Indonesia termasuk Satuan baru TNI di Sorong Papua yang baru diresmikan,” katanya. |red Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman


Morotai-Maluku, skornews Kapolres Pulau Morotai Siap Dukung Kelancaran Latihan PPRC TNI 2018 (Satgaspen PPRC TNI). Polres Pulau Morotai siap mendukung kelancaran pelaksanaan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI tahun 2018. Hal tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pulau Morotai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mikael P. Sitanggang usai mengikuti rapat terakhir terkait kesiapan latihan PPRC TNI tahun 2018, bertempat di Lanud Leo Watimena Morotai, Maluku Utara, Jumat (11/5/2018). Kapolres Pulau Morotai AKBP Mikael P. Sitanggang mengatakan bahwa latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI yang dilaksanakan di Morotai sangat baik dan pihak kepolisian dalam hal ini Polres sangat mendukung latihan ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme TNI. “Latihan ini sangat baik dan kami pihak kepolisian sangat mendukung rekanrekan TNI baik dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU karena kami yakin latihan ini dapat meningkatkan profesional pasukan TNI,” kata Kapolres Mikael. Ditambahkan oleh AKBP Mikael P. Sitanggang bahwa terkait pelaksanaan la-

Morotai-Maluku, skornews Wakil Bupati Pulau Morotai Ajak Masyarakat Saksikan Latihan PPRC TNI 2018 (Satgaspen PPRC TNI).

tihan PPRC TNI tahun 2018 di Morotai, pihak jajaran Polres telah menyampaikan kepada satuan bawah dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) untuk mensosialisasikan latihan ini kepada masyarakat. “Pihak Polres melalui Polsek dan Babinkamtibmas menghimbau kepada

Wakil Bupati Pulau Morotai Asrun Padoma mengajak masyarakat Morotai untuk berbondong-bondong datang menyaksikan secara langsung latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI tahun 2018 yang dilaksanakan di Pulau Morotai, Maluku Utara. Hal tersebut dikatakan Bupati Pulau Morotai Asrun Padoma usai mengikuti rapat terakhir terkait persiapan latihan PPRC TNI, bertempat di Lanud Leo Watimena Morotai, Maluku Utara, Jumat (11/5/2018). “Kami merasa bangga dan sangat mendukung pelaksanaan latihan PPRC TNI yang dilaksanakan di wilayahnya, karena dengan adanya latihan PPRC TNI maka Kabupaten Morotai dapat dikenal menjadi salah satu daerah yang kaya akan pariwisata,”ujarnya. Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

masyarakat di Pulau Morotai, agar tidak melakukan aktifitas disekitar daerah latihan khususnya pada tanggal 12 Mei 2018,” ujar Kapolres Pulau Morotai. Autentikasi : Dansatgaspen PPRC TNI Tahun 2018, Kolonel Arm Edwin Habel, S.A.P. Antusiasme Masyarakat Sorong Saksikan Demonstrasi Terjun Payung TNI (Puspen TNI) pada acara peresmian satuan baru TNI dan perubahan nama satuan TNI oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bertempat di Mako Armada III Sorong, Papua Barat, Jumat (11/5/2018). Adapun Satuan TNI yang baru diresmikan yaitu Divisi Infanteri 3/Kostrad, Komando Armada (Koarmada) III TNI AL, Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL dan Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) III. Sedangkan perubahan nama satuan TNI yaitu Komando Armada RI Wilayah Barat (Koarmabar) menjadi Koarmada-I dan Komando Armada RI Wilayah Timur (Koarmatim) menjadi Koarmada-II. |yudi Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman

Menurut Asrun Padoma, dengan adanya latihan ini wilayah Pulau Morotai atau Kabupaten Morotai dapat mempromosikan diri sebagai daerah yang kaya akan pariwisata dan Pemda sangat mendukung latihan-latihan ini dalam rangka pembangunan Morotai. Di sisi lain, Asrun Padoma menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Morotai dalam hal ini Bapak Bupati telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk benar-benar memberikan instruksi kepada Kepala Desa yang berada di sekitar lokasi latihan yang dilaksanakan oleh TNI untuk menjaga wilayah tersebut, agar latihan berjalan dengan aman dan lancar. “Nantinya masyarakat yang akan menyaksikan secara langsung Latihan PPRC

21

TNI 2018 dan akan diberikan tempat di sekitar runway Lanud Leo Watimena Morotai. Saya berharap kepada masyarakat tetap memperhatikan faktor keamanan saat menyaksikan jalannya latihan,” ucapnya. Ditambahkan oleh Bupati Pulau Morotai bahwa terkait latihan PPRC TNI tahun 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 12 Mei 2018, jajarannya telah menyampaikan kepada masyarakat melalui Camat, Kepala Desa dan lain-lain agar masyarakat menghindari atau mengosongkan daerah-daerah yang menjadi tempat dilaksanakannnya latihan PPRC TNI. |awi Autentikasi: Dansatgaspen PPRC TNI Tahun 2018, Kolonel Arm. Edwin Habel, S.A.P.


Jakarta, skornews

HUT Surat kabar Amunisi terselenggara berkat kerjasama penerbit Amunisi PT Panca Satya Media dan bidang usaha Amunisi CV Tanjung Raya Kemilau

elain penyuluhan bahaya narkoba, panitia HUT juga menggelar bakti sosial santunan anak yatim dan donor darah, selasa (1/5/18). Pemberian santunan dan donor darah pada rangkaian dikoordinir langsung PMI DKI Jakarta, sekitar 150 orang pendonor yang berpartisipasi bukan saja dari karyawan PT Panca Sata Media dan CV Tanjung Raya Kemilau tapi juga dari elemen masyarakat dan sejumlah ormas seperti Laskar Merah Putih (LMP)

dan Badan Pembina Potensi Masyarakat Banten (BPPKB) Jakarta Utara namun karena keterbatasan waktu dan faktor kesehatan pendonor hanya terserap 75 orang saja. Kasubdit Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Dikdik K. yang turut hadir dalam acara tersebut dalam sambutannya mengajak elemen masyarakat turut serta dalam pencegahan penggunaan narkoba sekaligus mengajak keluarga yang terkena narkoba segera melapor ke BNN untuk dilakukan rehabitasi.

Dikdik mengatakan, sejauh ini ada pendapat keliru di kalangan masyarakat bahwa bila melapor ke BNN karena narkoba maka akan ditangkap, dipenjarakan. “hal itu sangat keliru karena negara hadir disitu untuk melindungi warganya. Jadi, jangan ragu untuk berkoordinasi dengan BNN karena kami sudah memiliki beberapa rumah rehabilitasi di Lido Jabar, Makasaar, Lampung, Batam dan beberapa kota lainnya,” jelas Dikdik. Melapor sebelum ditangkap polisi jauh lebih baik jika

pemakai tertangkap maka prosesnya akan panjang dan bisa berujung ke penjara, “percayalah, pemakai narkoba cepat atau lambat pasti terungkap, jauhi narkoba karena narkoba adalah tiket menuju neraka,” kata Dikdik. Direktur CV TRK, Rasian menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut berpartisipasi pada kegitan tersebut. “saya ucapkan terimakasih kepada pendonor yang telah menyumbangkan darahnya, ini adalah ibadah,” katanya. |red (PWO)

Selamat Milad XI SURAT KABAR AMUNISI 11 Tahun Berkiprah, Sebagai Pemberi Informasi Dan Ikut Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tabloid SOLUSI Dan Online www.skornews.com REDAKSI

Edisi Ke-48/Tahun VI-2018

22


Advertorial ini dipersembahkan oleh Biro Humas Kementerian Sosial


Profile for SKOR News

Tabloid Skornews Edisi Mei 2018  

Tabloid Skornews Edisi Mei 2018  

Profile for skornews1
Advertisement