BINTAN
Rabu, 21 September 2011
19
HNSI Bintan Kecewa dengan HNSI Kepri Korem 033/WP Gelar Lomba Cerdas Cermat TANJUNGPINANG — Sebanyak 22 sekolah se wilayah Korem 033/Wira Pratama mengikuti lomba cerdas cermat, di lapangan kantor Korem 033/Wira Pratama, Senggarang, Tanjungpinang, Selasa (20/9). Lomba cerdas cermat Bela Negara setingkat SMP dan SMA tersebut, akan berakhir hari ini, Rabu (21/9). Dalam amanatnya, Danrem 033/Wira Pratama, Kolonel Czi Adi Sudaryanto, S.IP melalui Kepala Staf Letnan Kolonel Inf M Bayu Haritomo mengatakan, bahwa lomba cerdas cermat Bela Negara ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati hari pahlawan dan hari TNI yang ke-66. "Semoga kegiatan ini dapat menjadi media dan wahana yang baik dalam memupuk rasa cinta dan bela tanah air dikalangan generasi muda, khususnya para pelajar. Karena kesadaran bela negara itu harus dibangun, dibina dan ditumbuh kembangkan dalam diri setiap warga negara sejak usia dini, melalui pendidikan yan dilakukan secara terus menerus," tegas Danrem 033/WP dalam amanat yang disampaikan oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Inf M Bayu Haritomo. Lomba cerdas cermat Bela Negara ini diikuti oleh beberapa regu siswa dari tingkat SMA dan SMP. Cerdas cermat Bela Negara ini dinilai cukup penting, selain mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pada dasarnya lomba ini untuk memberikan motivasi kepada para pelajar agar lebih cinta lagi terhadap negara dan bangsanya. Turut hadir dalam pembukaan lomba tersebut jajaran Kemenham, Disdikpora Bintan, Kesbangpolinmas Bintan, dan seluruh guru dari setiap SMP dan SMA di lingkungan wilayah Korem 033/WP. Hadiah yang diperebutkan total Rp10 juta. Selain mendapatkan uang pembinaan, masingmasing juara I, II dan III juga akan memperoleh piagam dari Korem 033/WP. (cw40)
BINTAN— Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Bintan, Baini mengaku kecewa dengan langkah yang diambil oleh HNSI Kepri, karena dinilainya telah mencampuri masalah kompensasi pengangkatan kapal bagi nelayan di Bintan. Baini juga menganggap HNSI Kepri telah mengambil wewenang HNSI Bintan. Padahal dia merasa permasalahan nelayan di Bintan masih bisa diatasi oleh pihaknya. "Kita amat sayangkan pihak HNSI Kepri telah turun ke Teluk Bakau tanpa sepengetahuan kita. Sebenarnya masalah ini masih bisa kita selesaikan sendiri. Tapi mengapa HNSI Kepri tibatiba ikut dalam masalah ini," kata Baini, Selasa (20/9). Baini menambahkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya agar kompensasi yang diminta nelayan dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. Sejumlah pertemuan telah dilakukan meski belum membuahkan hasil. Dia justru menilai campur tangan HNSI Kepri dalam masalah nelayan di Bintan dapat memperkeruh suasana. "Kalau sudah begini, jika terjadi apaapa, saya tidak mau bertanggungjawab," ujarnya. Baini juga mengaku dirinya tidak tahu menahu soal adanya nelayan Bintan yang mengadu kepada anggota DPRD Kepri terkait belum
tuntasnya masalah kompensasi bagi nelayan. Seperti diberitakan, hingga pertemuan kedua antara pihak Pemkab dan manajemen perusahaan kapal, belum diperoleh angka pasti berapa jumlah kompensasi bagi nelayan di Teluk Bakau yang terkena imbas dari pengangkatan kapal yang karam di wilayah tersebut. Pihak HNSI Bintan yang turut hadir dalam pertemuan mengatakan, dari pihak perusahaan yang melakukan pengangkatan kapal karam, dalam pertemuan itu hanya mampu menawarkan jumlah kompensasi kepada nelayan sebesar Rp500 juta. "Pertemuan kemarin kita belum mendapat berapa angka pasti kompensasi yang akan diberikan perusahaan kepada nelayan. Perusahaan hanya menyanggupi Rp500 juta saja. Angka tersebut akan kita tanyakan kepada nelayan apakah mau menerima atau tidak. Kita akan menggelar pertemuan Senin minggu depan," kata Baini, Ketua HNSI Bintan usai pertemuan kedua yang dilaksanakan di Dantamal IV Tanjungpinang, Jumat pekan lalu. Baini mengatakan, angka Rp500 juta tersebut memang sangat jauh dari angka tuntutan nelayan setempat yang meminta kompensasi Rp7 miliar. Namun semua itu katanya tergantung
EDY/HALUAN KEPRI
TINJAU RUMAH - Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo didampingi Bupati Bintan Ansar Ahmad meninjau realisasi bedah rumah RTLH di Desa Malang Rapat, Bintan, Selasa (20/9). kepada nelayan dan Pemkab Bintan karena permasalahan kompensasi ini telah diserahkan kepada Pemkab Bintan. Kompensasi juga katanya akan diprioritaskan kepada nelayan yang terkena dampak langsung proses pengangkatan kapal tersebut, seperti nelayan Kelong di wilayah Teluk Bakau. Sedangkan untuk jumlah nelayan di wilayah Kawal dan Malang Rapat mencapai 600 nelayan. Dalam pertemuan itu, kata Baini Pemkab Bintan diwakili
oleh Asisten II Elizar Juned serta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bintan (DKP) Tatang Suwenda. Sementara pihak TNI-Al dalam hal ini sebagai pengamanan untuk kegiatan tersebut di laut. Pengangkatan kapal asing yang karam sekitar Januari lalu dikeluhkan nelayan. Kapal yang membawa muatan bahan aspal (ter) puluhan drum tersebut dikhawatirkan akan mencemari perairan di wilayah tersebut. Saat ini proses pengangkatan
kapal yang dilakukan siang dan malam tersebut, dinilai telah merugikan mata pencarian nelayan. Pasalnya penggunaan lampu penerang oleh perusahaan menyebabkan ikan yang dijaring nelayan menjadi berkurang, karena ikan lebih tertarik berkumpul ke arah cahaya yang datang dari kegiatan perusahaan. Memang selama ini nelayan sudah dirugikan. Karena itu sudah sepantasnya nelayan mendapat kompensasi," pungkas Baini.(edy)
Terkait Wacana Pemekaran Bintan
Pernyataan Ketua BP2KB2U Dianggap Pembohongan Publik. TANJUNGUBAN ANJUNGUBAN— Pernyataan Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bintan Bagian Utara (BP2KB2U) Suwardi di salah satu koran lokal baru-baru ini, menyulut reaksi keras dari sejumlah kalangan. Menariknya, orang yang mengkritisi pernyataan itu salah satunya adalah M.Idha, pengurus di badan itu sendiri. Menurut Idha, apa yang disampaikan oleh pengusaha BBM itu dianggap tidak sesuai fakta dan dinilainya telah melakukan pembohongan publik. "Dia (Suwardi) bilang dana untuk pembentukan BP2KB2U ini berasal dari iuran masyarakat Bintan yang mendukung pemekaran Bintan menjadi dua kabupaten. Padahal setahu saya yang selama ini dianggap sebagai Wakil Ketua II BP2KB2U, iuran dari masyarakat itu tidak ada. Ini jelas pembohongan publik. Dengan pernyataan itu, seolah-olah dia (Suwardi) ingin mengatakan bahwa seluruh masyarakat Bintan khususnya Bintan bagian Utara sudah solid, dan men-
dukung badan tersebut. Padahal sebenarnya tidak sepeti itu," kata Idha, Selasa (20/9). Idha mengatakan, sebenarnya dari awal yang diinginkan pihaknya badan ini hanyalah badan pekerja atau tim kecil yang akan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bintan kedepan. Namun dalam perjalanannya, badan ini dianggap sudah terlalu jauh melangkah. Sejumlah pengurus dikatakannya seakan mempunyai kepentingan pribadi yang lebih banyak berbau kepentingan politik, ketimbang memikirkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran. "Saya khawatir setelah pemekaran nanti, masyarakat Bin-
tan tidak lebih sejahtera daripada saat ini. Karena infrastruktur yang belum memadai," kata Idah yang mengancam akan hengkang dari BP2KB2U jika Suwardi tidak lagi mengindahkan saran dari pengurus. Lebih lanjut Idha mengingatkan bahwa melaksanakan pemekaran itu tidak semudah membalik telapak tangan. Meski keinginan tersebut telah mendapat "lampu hijau" dari Bupati Bintan Ansar Ahmad. Ada banyak hal katanya yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. "Masyarakat Bintan itu tidak hanya segelintir orang yang mendukung BP2KB2U saja. Ada ribuan masyarakat Tanjunguban, Lobam dan Lagoi lainnya yang sampai saat ini belum menyatakan dukungannya. Karena itu dengan tegas saya katakan kepada ketua dan pengurus lainnya janganlah menggampangkan masalah. Kita amat sayangkan saran-saran dari tokoh senior di Bintan selama ini tidak diindahkan," bebernya.
Lantas terkait pertanyaan mengapa dirinya mengkritik badan yang dia sendiri ada dalam kepengurusan, Idha dengan lugas mengatakan bahwa justru karena dia saat ini masih berada dalam kepengurusan mau mengingatkan dan memberi saran. Pasalnya, akan ada penafsiran berbeda jika dirinya telah berada di luar kepengurusan. Sebelum mengakhiri perbincangan dengan Haluan Kepri, kembali Idha mengingatkan kepada ketua dan pengurus BP2KB2U yang lain bahwa dalam bertindak dan mengambil keputusan, untuk tidak sekalikali mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Karena tujuan pemekaran hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik dan ambisi terselubung dalam diri pengurus. Sementara itu, penolakan wacana pemekaran Kabupaten Bintan menjadi dua bagian yakni Bintan bagian Timur dan Bintan bagian Utara juga datang
Waspadai Penularan Virus HIV/AIDS
Masyarakat Diminta Periksakan Diri di VCT BINTAN— Dinas Kesehatan Bintan menghimbau kepada masyarakat untuk mau secara sukarela memeriksakan kesehatan dirinya di klinik VCT (Volunter Conseling Test) yang tersedia. Hal ini guna mencegah penularan virus HIVAIDS berkembang dalam lingkungan masyarakat. Pemeriksaan dapat dilakukan di empat tempat yakni Puskesmas Tanjunguban, Puskesmas Toapaya, Puskesmas Kijang dan RSUD Busung. "Kita menghimbau masyarakat untuk secara sukarela dapat memeriksakan diri guna mencegah tertularnya virus HIV/AIDS. Ada empat lokasi klinik VCT yang kita sediakan yakni Puskesmas Tanjunguban, Puskesmas Toapaya, Puskesmas Kijang dan RSUD di Busung Tanjunguban," kata dr Horas, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Bintan, Selasa (20/9). Horas menambahkan, pencegahan penyebaran virus HIV- AIDS ditujukan untuk dua kelompok yakni kelompok beresiko tinggi yakni pekerja seks komersial (PSK) serta kelompok yang beresiko rendah yakni masyarakat umum. Sedangkan pemeriksaan bagi PSK dapat dilakukan di klinik yang terdapat di dalam kawasan lokalisasi. Jumlah kasus penderita HIV yang terdata saat ini di Bintan hingga September sebanyak 31 orang. Sementara tahun lalu sebanyak 57 orang.
Jumlah penderita HIV di tahun 2010 mengalami peningkatan lebih dari 100 persen dari tahun 2009 yang berjumlah hanya 23 kasus. Beberapa faktor penyebab seseorang tertular HIV/ AIDS disebutkan Horas akibat berganti-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik serta melakukan hubungan seks yang menyimpang. Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bintan Khairul menambahkan, untuk menekan angka penderita HIV-AIDS di Bintan, pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan di wilayah lokalisasi serta penyuluhan di sekolah-sekolah. "Untuk dua lokalisasi yakni di KM 24 Toapaya dan KM 80 Tanjunguban, kita telah melaksanakan pemakaian alat kondom 100 persen bagi seluruh PSK. Selain itu kita juga menggiatkan pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual ) bagi seluruh PSK," katanya. Namun diakui Khairul dari dua lokalisasi katanya baru lokalisasi di KM 24 yang sudah dianggap berhasil. Sedangkan di KM 80 akan lebih ditingkatkan tahun ini kembali. Sementara itu , terkait kematian salah seorang penderita HIV di Kijang, Senin lalu, pihak Puskesmas Kijang akan melakukan pemeriksaan terhadap rekan korban yang diduga tertular virus tersebut
dari korban. "Tapi sampai saat ini rekan korban belum datang juga ke puskesmas,"kata Kepala Puskesmas Kijang dr Royhan, Selasa (20/9). adahal pihaknya kata Royhan sangat berharap rekan korban mau memeriksakan kesehatannya untuk memastikan tidak tertular virus HIV. Diberitakan sebelumnya, seorang pria berprilaku wanita atau waria bernama Maria (35) akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di salah bangunan kosong di terminal Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Senin kemarin. Dari hasil pemeriksaan awal pihak Puskesmas Kijang, diketahui waria tersebut menderita penyakit akibatnya turunnya kekebalan tubuh atau HIV. Karena tidak memiliki dokumen identitas dan sanak famili, pihak puskesmas beserta aparat kepolisian dan aparat Kecamatan Bintan Timur akhirnya memutuskan untuk menguburkan jasadnya di pemakaman umum di Kijang hari itu juga. Kepala Puskesmas Kijang dr Royhan mengatakan, awalnya pada pagi hari pihaknya mendapat laporan dari Camat Bintan Timur Zainal Katan yang mengabarkan ada pria sekarat yang membutuhkan pertolongan. Dari laporan tersebut, pihak puskesmas segera ke lokasi. "Saat itu kondisinya terlihat sangat lemah, tapi masih bisa berkomunikasi dengan
petugas. Dia bilang berasal dari Jambi dan baru dua minggu sampai di Kijang,"kata Royhan. Pihak puskesmas katanya segera menganmbil sampel darah korban. Dari pemeriksaan awal di puskesmas diketahui korban positif mengidap penyakit HIV. "Untuk tahap awal, hasil pemeriksaan dia menderita reaktif HIV," ujar Royhan. Namun belum sempat mendapat penanganan lebih lanjut, siangnya sekitar pukul 15.00 WIB korban sudah meninggal dunia. Dengan kondisi tersebut pihak puskesmas dibantu aparat kepolisian dan kecamatan segera menguburkan jasad korban.Royhan menambahkan, dalam kasus yang dialami Maria ini, pihaknya hanya perlu memusnahkan pakaian yang masih tersisa.Karena pakaian tersebut diduga banyak terdapat air liur dan air seni korban. Penularan HIV katanya hanya bisa terjadi kontak melalui cairan dan pembuluh darah. "Kita hanya memusnahkan pakaiannya saja. Karena bisa saja dipakaian tersebut ada cairan air kencing dan air liur korban,"ungkapnya. Sementara, kematian korban ini sempat menjadi tontonan warga. Warga yang penasaran ingin melihat korban secara langsung berduyunduyun mendatangi rumah korban yang diketahui sakit sejak sekitar dua minggu silam.(edy)
dari pemuka masyarakat Bintan Utara, Subur Jati. Subur yang dikenal masyarakat sebagai pengusaha ini menyatakan bahwa menolak pemekaran Bintan. Apa sebabnya dia bersikap demikian, Subur dengan nada tinggi mengatakan bahwa semakin banyak daerah yang dimekarkan akan semakin banyak pula anggaran yang harus dipersiapkan. "Dulu Bintan Utara, Lobam dan Lagoi itu satu kecamatan bisa ditangani oleh satu orang pimpinan saja. Sekarang sudah ada masing-masing kecamatan. Ada banyak desa dan kelurahan, berapa anggaran untuk membayar gaji pegawai mulai dari tukang sapu hingga kepala desa dan lurah tersebut?," kata Subur. Subur menambahkan, dengan kondisi seperti saat ini, ujung-ujungnya jika pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pemerintahan, akan menaikan pajak kepada masyarakat. Lagi-lagi masyarakat katanya yang akan dirugikan. " Apa
saja sekarang ini kena pajak, mungkin pelihara anjing saja nanti kena pajak juga,"katanya geram. Karena itu pihak yang mewacanakan pemekaran itu sebut Subur, diminta untuk kembali mengkaji untung ruginya. Kalau perlu masyarakat ekonomi lemah seperti tukang ojek, nelayan, petani diminta pendapatnya. Selama ini kelompok masyarakat kecil ini selalu dilupakan dan tidak didengar aspirasinya. Anggota dewan juga diharapkan Subur untuk turun langsung ke masyarakat, guna mendengar apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat. Sama seperti Idha, Subur juga yakin bahwa pembentukan BP2KB2U lebih bermuatan politis ketimbang memajukan kesejahteraan masyarakat Bintan. Hal ini terlihat sejumlah orang yang duduk dalam kepengurusan adalah mereka yang selama ini dikenal dekat dengan penguasa. "Dengan pemekaran wilayah tentunya akan ada jabatan
yang akan diincar oleh pengurus badan tersebut. Perjuangan mereka bukan murni untuk kepentingan masyarakat," katanya. Subur juga mengingatkan, daripada mengurus masalah pemekaran, alangkah lebih baik semua elemen bangsa memikirkan bagaimana mengupayakan kondisi ekonomi di Bintan bisa pulih kembali. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bintan diharapkan bisa mendatangkan kembali investasi di kawasan industri Lobam yang saat ini kondisinya sudah mulai lesu. Subur tidak percaya pemekaran nanti kondisi Bintan khususnya Bintan Utara bisa lebih baik. "Kalau mereka bilang, pemekaran itu untuk kepentingan masyarakat itu bohong. Yang pasti itu untuk kepentingan politik," kata Subur yang yakin semakin banyak penguasa daerah akibat terjadinya pemekaran, akan membuat rakyat di daerah itu semakin susah dan sengsara.(edy)
TKI Transit Segera Dipulangkan TANJUNGPINANG — Awal Desember nanti, Pemerintah Malaysia akan mengeluarkan kebijakan yang tidak lulus pemutihan bagi para TKI, akan dipulangkan ke Indonesia. Jumlah TKI yang tidak lulus pemutihan itu sekitar 15.000 orang, dan salah satu tempat transit para TKI adalah Tanjungpinang. Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan minta agar TKI yang tidak lulus pemutihan tersebut segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing. "Lebih baik mereka nantinya langsung dipulangkan ke daerah masingmasing dari pada di sini," kata Tatik kepada Haluan Kepri, Selasa (20/9). Lanjutnya, dengan memulangkan langsung TKI ke daerah asalnya, dapat meringankan beban pengeluaran negara. Disamping itu, Tanjungpinang masih sulit untuk mencari tempat penampungan TKI transit tersebut. "Kalau penampungan TKI di Batu 8, itu merupakan penampungan TKI bermasalah yang dideportasi," ucap Tatik. Nantinya, lanjut Tatik, untuk proses pemulangan TKI bermasalah tersebut, Pemerintahan Kota (Pemko) akan menyiapkan armada khusus dikarenakan mendapatkan laporan dari BNP2TKI yang akan mendaftarkan untuk pemutihan mencapai 600 ribu orang. "Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Untuk itu kita akan menyiapkan armada khusus, dan kemungkinan nanti kita
akan dibantu TNI," lanjutnya. Untuk memulangkan para TKI itu, ungkap Tatik, pusat yang akan menanggung biayanya. Untuk itu, Pemko belum mengetahui secara jelas bagaimana perhitungannya. Dinsosnaker Tanjungpinang dalam rapat dengan BNP2TKI memang pernah membicarakan biaya untuk pemulangan TKI bisa mencapai Rp100 miliar untuk 100 ribu orang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Juramadi Esram melalui sambungan telepon kepada Haluan Kepri, Selasa (20/9), mengatakan bahwa 15.000 TKI yang akan transit ke Kota Tanjungpinang masih dalam wacana dan belum diketahui pastinya. Nanti semua akan diputuskan dalam rapat persiapan menanti kedatangan Menteri Koordinator Kesejahtraan Rakyat (Menko Kesra) pada tanggal 29 September mendatang. "Semua keputusan nantinya akan dibicarakan dalam rapat tanggal 29 September mendatang dengan Menko Kesra," kata Juramadi Esram. Lanjutnya, Pemko Tanjungpinang juga berharap supaya TKI tidak transit dan langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Tetapi jika dalam putusan rapat tetap Kota Tanjungpinang dijadikan sebagai transit para TKI ini, maka Pemko siap untuk menerima mereka. "Kalau saya sebenarnya lebih baik mereka langsung diantar ke daerah masing-masing, dan walikota juga menyetujuinya.
Tetapi kalau memang keputusan dari pihak Menko Kesra masih tetap dilakukan di sini, kita siap menerima," ucapnya. Disisi lain, Badan Nasional Penanganan dan Penanggulangan (BNP2) TKI Manganpit Simanmora, mengatakan sejak 24 April 2011 lalu, Pemerintah Malaysia sudah melaksanakan program penanganan pendatang tanpa izin. Mulai 1 Agustus hingga Desember 2011 harus sudah bersih dari para TKI bermasalah. "Amnestinya 15 September hingga Desember dan Januari sudah siap," ungkapnya. Terkait dengan adanya deportasi ini, Simamora mengungkapkan, pemulangan ini dikarenakan tidak lulusnya seleksi seperti seleksi kesehatan atau para majikannya yang tidak mau mempekerjakan kembali. Pemulangan yang dilakukan berawal dari TKI di sana tidak mau mendaftarkan diri, sudah cukup tidak mau bekerja lagi dan juga informasinya tidak sampai ke para TKI. "Itu lah beberapa alasan deportasi bagi para TKI. Bukan hanya TKI saja di deportasi, tetapi para pekerja dari negara lain juga diberlakukan sama," paparnya. Selain itu, untuk daftar yang akan dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia berjumlah 2 juta orang. Dari 2 juta itu, TKI legal diperkirakan hanya 800 ribu orang, dan sisanya ilegal. Untuk poin yang paling penting ialah sejak 2007 sudah tidak jalan lagi satgas untuk TKI tersebut. (cw53)