Page 4

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

4

SUMBAR-RIAU

Rabu, 1 Desember 2010

DPRD Tolak Pembangunan Balaikota Payakumbuh

TANAH BERTUAH

PAYAK UMBUH– Pembangunan Kantor Walikota AKUMBUH– Payakumbuh senilai Rp34 miliar yang dikerjakan dengan sistem tahun jamak sampai tahun 2012, belum mendapat persetujuan dari sejumlah anggota DPRD.

WALIKOTA Padang Fauzi Bahar (kanan) diberi pin oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Muladi dalam penutupan Diklat Lemhanas di Jakarta, Selasa (30/11).

Penjudi Bola di Padang Diamankan PADANG — Polsek Padang Selatan berhasil menangkap Beni (30) dan Armen (50), dua tersangka judi bola di dua tempat kejadian perkara (TKP), Selasa (30/11) dini hari. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti berupa dua unit telepon genggam, dan uang sekitar Rp5,4 juta. Kapolsek Padang Selatan AKP Nuraida mengatakan, mereka sudah menjadi Target Operasi (TO) polisi, namun baru kali ini tersangka berhasil diciduk petugas bersama barang bukti. Beni adalah sebagai agen, sementara Armen sebagai pemasang. “Mereka telah lama kami incar, karena mereka selalu berhasil menghilangkan barang bukti, sehingga kami susah untuk menangkapnya,” kata Nuraida. Menurut Nuraida, Beni ditangkap di tempat Biliard Cheers, Jalan AR Hakim, Padang Selatan. Petugas menemukan barang bukti telepon genggam merek Nokia 2626 yang berisi taruhan bola dan uang sebesar Rp2,4 juta. “Dalam permainan judi ini, tersangka ada kata-kata panggilannya,” jelasnya. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata tersangka mengaku bermain bersama Armen. Tak lama kemudian, polisi bergegas ke rumah Armen. Baru dipertengahan jalan, polisi melihat tersangka di Jalan Pulau Karam. Kemudian Armen digeledah dan didapati handphone merek Nokia N70 dan uang sekitar 3 juta.(hk/nas)

HK/JHONI

BOBOL LAGI — Cekdam irigasi Batang Bayang yang dikerjakan masyarakat secara swadaya masyarakat kembali bobol dihantam banjir di Kampung Kubang Kecamatan Bayang Pessel, Selasa (30/11).

Cekdam Batang Bayang Bobol Lagi PAINAN — Sebagian kawasan Bayang Utara luluh lantak dihondoh banjir dan longsor yang terjadi Senin (29/11) malam hingga Selasa (30/11) pagi. Pantauan Haluan di lapangan, sekitar 25 hektar lahan pertanian tertimbun pasir dan gagal panen padi akibat luapan air di anak Batang Bayang tersebut. Kampung Teratak Baru adalah lokasi terparah disapu banjir. Bahkan, banjir juga menghantam bangunan cekdam irigasi Batang Bayang di Kubang

Kecamatan Bayang Pesisir Selatan (Pessel). Sebelumnya, cekdam itu sudah diperbaiki melalui swadaya masyarakat dengan membuat tumpukan batu besar pemisah air sungai. Bobolnya bangunan irigasi tersebut, dikuatirkan akan mempengaruhi sawah petani, sebab cekdam tersebut merupakan sumber air bagi petani di Kecamatan Bayang yang akan mengairi ratusan hektar sawah masyarakat. Hingga pukul 10.00 wib, Selasa (30/11), debit air di

Batang Bayang tampak masih tinggi. Sementara sejumlah kampung yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Bayang juga ikut digenangi dan tersapu air bah yang berwarna coklat tersebut. Selain sawah yang terendam air, terdapat sekitar dua rumah dan satu musholla di Kampung Teratak Baru, mengalami rusak berat. Di tempat lain, longsor terjadi antara Nagari Pulut Pulut dengan Koto Ranah, sore kemarin. Longsoran besar sepanjang

12 meter yang membawa material berupa bongkahan batu besar menggelinding dari pinggang bukit ke jalan. Selain itu juga terdapat sekitar 15 longsoran kecil hingga ke nagari Pancung T a b a . M e s k i p i h a k P emerintah Kabupaten telah menurunkan alat berat, longsoran belum bisa disingkirkan. Alat terkendala medan yang berat. Sementara dari arah Pancung Taba, warga setempat telah berusaha menyingkirkan material longsor yang vo-

lumenya kecil-kecil. Hingga berita ini diturunkan, sekitar 4.000 warga Bayang Utara masih terisolasi. Warga tersebut tersebar di Nagari Pancung Taba, Nagari Koto Ranah dan Nagari Muara Air. Kepala Dinas PU Pesisir Selatan Ir. Ichsanusataruddin menyebutkan, longsoran yang terjadi di Bayang Utara disebabkan tingginya intensitas hujan, sementara kondisi tanah atau bebatuan di atas jalan sangat labil. "Ini yang menyebabkan longsor," papar Ichsanusatruddin.(hk/har,mjn)

Dipusatkan di Sungai Pagar

Gubri Canangkan Penanaman 1 Miliar Pohon BANGKINANG — Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, melakukan pencanangan aksi penanaman dan penghijauan dan penanaman 1 miliar pohon (one bilion Indonesian trees) untuk tingkat Provinsi Riau yang dipusatkan di komplek Kantor Camat Kampar Kiri Hilir di Kelurahan Sungai Pagar, Kabupaten Kampar, Selasa (30/11). Pencanangan tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti tanda dimulainya kegiatan pencanangan aksi penanaman dan penghijauan serta penamanan satu miliar pohon tingkat Provinsi Riau. Pada acara tersebut, Gubri didampingi Bupati Kampar, H

Burhanuddin Husin, Kadis Kehutanan Riau, H Zulkifli Yusuf. Pada acara tersebut juga melakukan penyerahan sebanyak 5.000 bibit pohon kepada masyarakat Kelurahan Sungai Pagar khususnya dan masyarakat Kabupaten Kampar umumnya. Jenis tanaman yang diserahkan secara gratis tersebut diantaranya bibit pohon mahoni, gaharu, pulai, matoa, sukun, ketapang dan meranti. 5.000 bibit pohon tanaman tersebut diterima secara simbolis oleh Camat Kampar Kiri Hilir, TP PKK Kecamatan Kampar Kiri Hilir, ninik mamak Sungai Pagar, anggota pramuka dan LSM. Kegiatan penanaman pohon juga dilakukan anggota Muspida Riau, Muspida Kam-

par dan para pejabat yang mewakili bupati/walikota seProvinsi Riau. Perhatian Serius Usai melakukan kegiatan penanaman pohon Gubri mengungkapkan saat ini hampir sekitar 25% hutan di Riau kondisinya memang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius. Justru karenanya, upaya untuk menghijaukan kembali kawasan hutan atau areal di luar kawasan hutan yang masih dapat ditanami merupakan langkah bijak dan hendaknya kebiasaan menanam ini dapat pula dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan dalam sambutannya Gubri, mengajak selu-

ruh komponen masyarakat di Riau untuk melakukan kegiatan menanam pohon sehingga Riau akan lebih asri dan lebih hijau lagi. Kegiatan menaman pohon bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat dalam upaya memelihara lingkungan. Untuk itu, jadikan tradisi dan budaya menanam pohon dan tidak lagi menebang pohon sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang harus terus dilestarikan. Sementara itu, Kadishut Riau, Zulkifli mengatakan tujuan yang ingin dicapai adalah mendorong masyarakat agar secara terus menerus membudayakan menanam po-

hon sehingga dapat mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorbsi gas CO2, SO2 dan polutan, mencegah banjir, kekeringan dan tanah longsor. "Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya genetic tanaman hutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara tanaman sebagai bagian dari sikap atau budaya bangsa yang melakat pada kehidupan sehari-hari," terangnya. Pada acara puncak pencanangan aksi penanaman dan penghijauan serta penanaman satu miliar pohon tersebut hadir peserta dan undangan plus masyarakat lebih dari 1.500 orang.(hk/dom)

“Tidak hanya soal sistem tahun jamak itu saja yang dipertentangkan anggota DPRD. Malah, keinginan walikota menjadikan areal Poliko sebagai pusat pemerintahan dinilai kurang layak, karena pembangunan akan bertumpu di jantung kota yang kondisinya sudah sangat sumpek dan semrawut,” ujar anggota DPRD Payakumbuh Masrul Malik, Selasa (30/11). Anggota DPRD menilai pembangunan kantor yang akan memakai bekas lapangan Poliko dan gedung SPG Payakumbuh, terkesan dipaksakan dan tidak mengacu kepada rencana land mark kota yang telah dibuat pemko. DPRD akan mempertimbangkan pembangunan itu jika pemko berhasil membebaskan tanah eks kantor bupati, sehingga areal itu dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai alun-alun kota. Menurut Masrul, jika walikota berkeinginan juga untuk membangun balaikota yang layak, sebaiknya dicarikan lokasi yang strategis dan layak. Sebaiknya lokasi pusat pemerintahan itu bukan di pusat kota, sehingga pemerataan pembangunan tercapai, tidak hanya terfokus di jantung kota,” katanya. Lagipula, lanjut Masrul, areal Poliko sudah dicadangkan sebagai areal hijau yang nantinya akan menjadi

alun-alun kota. Jadi, bila walikota tetap memaksakan pihak DPRD untuk menyetujui rencana pembangunan balaikota di lokasi tersebut, perlu kajian yang matang dan dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Hal senada juga disampaikan anggota dewan, Aribus, ketika ditemui secara terpisah di gedung rakyat setempat. Anggota dari PDI-P ini dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pembangunan balaikota tersebut. “Persoalannya, sistem tahun jamak yang diinginkan pemko dalam rencana pembangunan balaikota tersebut, bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2009 tentang masa jabatan walikota. Masa jabatan efektif walikota hanya tinggal 1 tahun 8 bulan lagi,” ujar Aibus. Sementara itu, Kepala Dinas PU Payakumbuh, Muswendry menyatakan, sistem tahun jamak tidak bertentangan dengan Keppres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, termasuk tidak bertabrakan dengan Permendagri nomor 37 tahun 2009, seperti yang dirisaukan anggota dewan tersebut. Pihaknya mengakui saat ini masih berupaya memberikan pemahaman kepada anggota dewan tentang tidak adanya aturan yang dilanggar. (hk/zul)

Pulau Jemur Tidak Masuk Peta Nasional BAGAN SIAPIAPI — Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang sejogyanya masuk dalam gugusan pulau terluar di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia ternyata tidak dimasukan dalam kategori peta nasional. Hal itu disampaikan Wakil Bupati, H Suyatno usai mengikuti rapat kerja badan pengelola perbatasan di Jakarta bersama Menteri Dalam Negeri RI beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu Wabup tidak menyetujui bahwa pulau jemur tidak dicantumkan sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. "Ada 12 pulau yang dipaparkan dalam pertemuan itu tetapi pulau jemur tidak masuk salah satunya, padahal dalam pertemuan itu saya angkat semua potensi yang ada di Pulau Jemur, disamping kepariwisataanya Pulau Jemur memiliki kekayaan alam laut yang menjanjikan," kata Wakil Bupati Rohil mengungkapkan rasa kekecewannya, kepada Haluan, kemarin.

Ia mengatakan, hampir direbutnya Pulau Jemur oleh negara Jiran Malaysia sudah cukup menjadi bukti besarnya potensi yang dimiliki pulau tersebut. Meski dirinya belum sependapat dengan pemaparan yang disampaikan pihak Pusat tentang tidak masuknya kedalam peta nasional, dirinya tetap mempertanyakan alasan tersebut. "Dalam pertemuan itu saya tetap mempertanyakan alasan Pusat. Kita khawatir dibelakang hari timbul persoalan baru mengenai pulau terluar dan menjadi pemikiran oleh pemerintah daerah," ungkapnya. Ia mengharapkan dengan adanya pengakuan legalitas dari pulau-pulau terluar, dana Pusat dapat mengalir untuk membangun peningkatan sarana dan prasarana baik pengembangan potensi kepariwisataan dan infrastruktur bangunan. "Memang menjaga pulau menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah pusat dan semata-mata bukan menjadi tanggungan pemerintah daerah sepenuhnya," imbuhnya. (hk/way)

Potret Pembangunan di Rangsang

Enam Tahun, Jalan Poros tak Kunjung Dibangun Kerisauan yang dirasakan Alimudin pria tua tersebut juga sama halnya dengan yang dirasakan sebagian besar masyarakat di Rangsang. Persoalan infrastruktur memang sampai hari ini masih merupakan problema utama yang dihadapi masyarakat di kabupaten pemekaran tersebut. Seperti jalan poros di Rangsang yang sudah enam tahun tak jadi dibangun tersebut. Dahulu, sekitar tahun 2004 kabupaten induk Bengkalis berencana menggulirkan 18 paket proyek multiyears (MY), termasuk salah satunya jalan poros yang membelah Pulau Rangsang. Jalan poros itu direncanakan dari Desa Tanjung Samak ibukota kecamatan Rangsang menuju desa Melai dan berakhir di Tanjung Kedabu, dengan panjang sekitar 35 kilo meter. Waktupun berlalu, Kepulauan Meranti resmi memekarkan diri dari Bengkalis pada Desember

“SEINGA T saya sudah lebih dari enam tahun pemerintah berencana membangun “SEINGAT jalan poros di Pulau Rangsang ini. Tapi sekarang satu meterpun tak ada yang dikerjakan, sehingga kami terpaksa harus melintasi jalan tanah, ketika hujan macam bubur dan saat panas berdebu,” keluh Alimudin, salah seorang warga Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, beberapa waktu lalu kepada Haluan. 2008. “Memang sejak dahulu jalan poros sudah masuk dalam perencanaan pembangunan kabupaten Bengkalis, termasuk melalui proyek MY. Tapi entah kenapa proyek MY itu dibatalkan Pemkab Bengkalis dan diganti dengan sistem regular. Lagi-lagi rencana pembangunan jalan poros itu hanya menajdi kenangan bagi masyarakat Rangsang, karena belum juga diwujudkan,” ujar Fauzi Hasan, anggota DPRD Meranti asal Rangsang, Senin (29/11). Dikatakan politisi dari PAN tersebut, otomatis rencana pembangunan jalan poros yang bertujuan membuka

keterisolasian daerah itu menjadi terkendala dan menjadi beban Meranti saat ini. Diakui Fauzi, di kecamatan Rangsang lebih 70 persen tidak ada jalan representatif antar desa, termasuk desa pelosok yang jauh dari jangkauan. Kepulauan Rangsang sendiri merupakan daerah di bagian timur kepulauan Meranti yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka serta Tanjung Balai Karimun di Propinsi Kepri. Rangsang memiliki potensi sumber daya alam di bidang perkebunan khususnya kelapa dan karet serta sector perikanan. Sebagai daerah penghsil, masyarakat maupun pelaku usaha tentunya

membutuhkan sarana jalan yang memadai. Perencanaan Ulang Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti Suhendri mengakui, kalau pembangunan jalan poros itu belum dikerjakan sama sekali. Pemkab Meranti sendiri tukas mantan pejabat di Bappeda Bengkalis itu akan mengupayakan untuk melanjutkan kembali pembangunan jalan poros yang sangat diharapkan oleh masyarakat tersebut. “Untuk tahun 2011 kita akan buat perencanaan ulang terhadap pembangunan jalan poros yang meliputi tiga desa tersebut. Sebab bagaimanapun itu menjadi tanggung

jawab Pemkab meranti kedepannya, dan keberadaan jalan tersebut sangat diharapkan masyarakat di pulau Rangsang,” jelas Suhendri. Ditambahkan Suhendri, persoalan infrastruktur dasar di kepulauan Meranti memang masih banyak yang harus dibenahi. Namun ia optimis kedepannya secara bertahap peningkatan infrastruktur serta sumber daya manusia dan alam dapat dilaksanakan sesuai dengan visi misi kepala daerah sekarang ini. Harus diakui atau tidak, Bengkalis mewariskan persoalan yang cukup banyak bagi ‘anaknya’ tersebut, terutama sejumlah proyek fisik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Semoga kepala daerah dan stafnya mampu mewujudkan impian masyarakat di Rangsang yang sudah lama mendambakan sebuah jalan yang layak. (hk/aul)

HK/AULIA

SEORANG warga melintas di jalan tanah Rangsang yang belum diaspal.

HaluanKepri 01Des10  

HaluanKepri 01Des10