Page 21

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

K A R I M U N SEPUTAR KARIMUN

Guru Bermasalah Harus Diberi Sanksi Tegas KARIMUN — Ketua Komis A DPRD Kabupaten Karimun, Jamaludin Sahari mengatakan, aksi para guru yang terlibat dalam pembelian karya tulis merupakan penipuan data dan ada unsur suap. Hal tersebut merupakan bentuk penipuan data yang harus ditindaklanjut ke proses hukum. "Kita juga meminta kepada Dinas Pendiikan, agar jangan hanya ke 53 orang guru itu saja yang diselidiki, namun semua kebobrokan guru harus dibongkar. Kasus tersebut nantinya akan kita serahkan keapda yang berwajib," jelas Jamaludin ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/11). Menurut Jamaludin, sanksi teguran dan administrasi yang diberikan Bupati Karimun Nurdin Basirun kepada guru yang membeli karya tulis dinilai sangat ringan. Dimana hal itu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami Pemda. Hal senada juga dikatakan salah seorang Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Karimun,Anwar Abubakar. Menurutnya, Komisi A menginginkan agar ada tindakan tegas dari Bupati terhadap para guru yang membeli karya tulis untuk kenaikan pangkat. "Jangan hanya sanksi pembinaan yang diberikan, namun harus ada efek jera agar tidak ditiru. Dimana mereka (para guru-red) merupakan pendidik. Namun dengan peristiwa ini mereka telah memberikan contoh kepada muridnya yang sangat buruk. Sehingga menimbulkan kerugian daerah. Dimana gaji mereka jalan terus, disaping tiap tahunnya ada kenaikan gaji. Ini jelas, kalau dihitung sudah berapa kerugian yang ditimbulkan sejak 2008 lalu?," ujar Anwar, Kata Anwar, pihaknya meminta kepada Bupati Karimun agar memberikan contoh yang baik, dengan tidak menarik guru-guru fungsional kepada struktural di Pemkab Karimun. "Silahkan saja kembalikan uang negara, namun itu tidak cukup untuk merubah image mereka. Bagi kepala sekolah yang kedapatan, harus mengundurkan diri dari jabatannya," papar Anwar lagi. Anwar mengatakan, jika pihak kejaksaan berkeinginan menyelidiki masalah ini, Komisi A siap membantu funtuk membuktikan semua data guru yang tersandung kasus tersebut. "Nantinya akan kami berikan jika memang Jaksa mau menyelidiki. Dimana data yang kita peroleh untuk Oktober 2008 ada 12 guru, dan Oktober 2009 ada 16 guru," jelasnya.(hk/27)

Rabu, 1 Desember 2010

21

2011 Dijanjikan Izin Prodi Keluar

Dialog Rektor Universitas Karimun - Mahasiswa Memanas KARIMUN-— Dialog terbuka antara mahasiswa dengan Rekrot Universitras Karimun (UK) Abdul Latif, di halaman kampus induk dalam pembahasan kejelasan lima program pendidikan(Prodi) yang belum ada izin berlangsung tegang dan memanas, Selasa (30/11). Dimana ada beberapa argumen dan tuntutan mahasiswa yang meminta agar pihak kampus memberikan jaminan atas tuntutan mahasiswa. Selain itu mahasiswa meminta kesepakatan di atas kertas, agar pihak kampus segera menyelesaikan legalitas atau izin lima Prodi yang belum ada izinnya. "Kami minta kepada pak Latif selaku Rektor baru agar memberikan ketegasan bukan hanya janji. Kalau bisa ada surat kesepakatan diatas kertas," ujar salah seorang mahasiswa UK dalam dialog tersebut. Mahasiswa lainnya memaparkan keinginannya terkait izin prodi yang belum keluar hingga saat ini, dengan meminta agar biaya kuliah selama dua smester ke depan tidak dibayar terlebih dahulu, sampai izin prodi jelas di depan mata dan telah keluar. "Kalau pihak kampus punya batas waktu menyelesaikan masalah ini, kami para mahasiswa pun punya tawaran. Bahwa selama izin itu belum keluar, maka para mahasiswa juga tidak membayar uang smester dalam jangka dua smester ke depan. Kalau

izinnya sudah keluar baru kita lunasi," ujarnya. Sempat terjadi ketegangan dan tawar menawar antar Latif dengan beberapa mahasiswa terkait berbagai macam tawaran, sampai-sampai Latif bersedia dipenjarakan jika apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan kenyataan. "Kalau tidak membayar dua smester ke depan, itu nanti saya sampaikan kepada pihak yayasan. Dan hal itu tidak bisa saya putuskan sendiri. Selanjutnya mengenai surat perjanjian, sudah jelas jabatan saya lebih tinggi dari pada isi surat perjanjian. Apa kalian meragukan posisi saya sebagai rektor?," tanya Latif dengan nada lantang di hadapan ratusan mahasiswa. Latif juga berjanji segera menyelesaikan izin lima prodi yang sampai saat ini belum keluar. Dengan target pertengahan 2011 sudah bisa diselesaikan semuanya. Menurut latif, hal itu merupakan poin yang sangat penting yang harus diselesaikannya. "Posisi saya sebagai rektor kan baru, dan masih dalam hitungan hari. Jadi kita selesaikan dulu lah satu persatu. Untuk saat ini yang paling utama adalah menyelesaikan lima izin prodi. Dan ditargetkan pertengahan 2011 sudah keluar," paparnya. Kendala dari belum keluarnya izin lima prodi hingga saat ini menurut Latif, hal itu berpunca dari pengajuan sejak

HK/GANI

BERI PENJELASAN — Rektor Universitas Karimun (UK) Abdul Latif sedang memberikan penjelasan kepada puluhan mahasiswa yang gusar, terkait lima Prodi yang sampai sekarang belum ada izinnya, Selasa (30/11). awal, yang disampaikan kepada Dikti. Namun beberapa kali masih belum sempurna dan harus diperbaiki. Selain itu, dalam peraturan yang baru, setiap jurusan harus ada enam orang dosen yang sudah S2 (Magister). "Ini yang masih jadi kendala bagi kita. Dan yang terberat lagi adalah dosen S2 untuk Penjas sangat sulit dicari. Di samping itu harus ada akte Yayasan Tu-

juh Juli yang menaungi UK. Akan tetapi kendala yang lain saat ini adalah yayasan kita belum terdaftar di Departemen Hukum dan Ham, sehingga kita belum bisa mendapatkan sertifikat itu," jelasnya. Dikatakan Latif, kalaupun lima izin prodi belum juga bisa keluar hingga smester akhir mahasiswa yang angkatan pertama, maka jalan keluarnya adalah dipindahkan ke perguruan tinggi

yang mau menerima mereka, namun pada jurusan yang sama. Misalnya pindah ke UNRI, UIN Riau dan sebagainya. Dia meyakini bahwa sampai pertengahan 2011 semua izin prodi sudah selesai. Adapun lima prodi yang belum ada izinnya hingga saat ini diantaranya Fakultas Teknik dalam jurusan Rancang Bangun Kapal, Faperika jurusan Tatalaksana, F-KIP jurusan PGSD, Penjas dan PGLB.(hk/27)

Cek Lahan Tambang Bauksit PT BMI

Polres Turunkan Tim ke P Ngal-Propos KARIMUN — Kontroversi terkait status lahan milik masayarakat Desa Ngal di Pulau Ngal dan Propos, Kecamatan Kundur yang dibeli PT BMI untuk penambangan bauksit terus berlanjut. Bahkan, informasinya pihak Polres Karimun mengerahkan anggotanya untuk mengecek langsung ke lokasi tambang. Ketika hal itu lengkap. dikonfirmasikan ke "Saya tidak berkoKapolres Karimun, mentar terlalu jauh duAKBP Benyamin lu karena posisi saya Sapta SIk terkait dihanya sebagai tim penakerahkannya Intelsehat terdakwa. (Yeni kam Polres ke lokasi Erfinda-red). Untuk lelahan yang menjadi bih jelasnya, biar saya polemik saat ini, metanyakan dulu kepada lalui pesan singkatpihak PT BMI," kata nya, Kapolres meNasrul, Selasa (30/11). nyatakan kalau pi- Benyamin Sementara itu, Kohaknya masih melamisi C DPRD Karimun kukan pengecekan. yang membidangi pertambang"Masih akan di cek, Pak," an belum bisa terlalu jauh metulis Kapolres melalui pesan lihat persoalan yang terjadi di singkatnya ke telpon seluler Desa Ngal, Pulau Ngal, KecaHaluan Kaperi, Selasa (30/11) matan Kundur tersebut, karena kemarin. sampai saat ini Komisi C belum Sementara itu, Nasrul menerima laporan dari masyaAfpandi selaku tim kuasa hu- rakat setempat. kum PT BMI ketika diperta"Kami belum bisa melakunyakan terkait pergantian kan peninjauan ke Desa Ngal, lahan masyarakat oleh PT BMI karena sampai sekarang, bemengatakan, pihak manaje- lum ada laporan dari masyamen kliennya tidak memper- rakat ke Komisi C," ujar Ketua masalahkan selagi dokumen Komisi C DPRD Karimun HM tanah tersebut sah dan Taufiq.

Yeni Jalani Sidang Disisi lain, Selasa (30/11), Direktur PT BMI Karimun Yeni Erfinda kembali menjalani sidang di PN Tanjungbalai Karimun terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT BMI di Pulau Kas, Desa Sanglar, Kecamatan Durai. Sidang kemarin terkait agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi tim penasehat hukum terdakwa. Anehnya, selama ditetapkan jadi tersangka hingga menjadi terdakwa, Yeni Erfinda tidak pernah menjalani penahanan, dengan alasan kemanusiaan, karena pada saat ditetapkan sebagai tersangka, dirinya tengah hamil, dan ketika menjadi terdakwa, dirinya tengah menyusui anaknya yang baru berumur beberapa bulan. Hanjaya Chandra SH, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan alasan kenapa Yeni tidak pernah ditahan semenjak dari status tersangka hingga menjadi terdakwa, karena alasan kemanusiaan dan yang bersangkutan selalu kooperatif."Yang pertama alasan kemanusiaan, karena hamil dan sekarang lagi menyusui, dan yang kedua selama ini terdakwa selalu kooperatif. Jadi yang bersangkutan memang tidak ditahan," kata Hanjaya. (hk/30)

PT BMI Tetap Beraktifitas TANJUNGBATU-— Meski proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Karimun masih berjalan terkait kasus pencemaran lingkungan di Pulau Kas beberapa waktu lalu, menejeman PT Bumi Merah Indah (BMI) tetap melakukan aktifitas tambang bauksit di Pulau Ngal dan Pulau Propos, dimana kini persoalan tersebut menjadi sorotan banyak pihak. Kehadiran PT BMI tersebut di Desa Ngal tersebut sebagain ada yang pro dan sabagian lagi ada yang kontra. Bagi masyarakat yang mendukung atas kehadiran perusahaan tersebut mengaku aktifitas penambangan bauksit yang dilakukan PT BMI telah banyak membawa perubahan dan keuntungan bagi masyarakat. Sebaliknya, bagi sebagian masyarakat yang kontra atas kehadiran PT BMI dianggap justru akan membawa mudarat, seperti terjadinya pengrusakan lingkungan serta pencemaran air laut yang ber-

PT Timah Sosialisasikan Program CSR TANJUNGBATU— PT Timah (Persero) Tbk Unit Timah Kundur menggelar acara sosialisai program kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) di Wisma Timah Prayun, Selasa (30/11). Peserta sosialisai terdiri dari para pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang ada di wilayah operasional PT Timah Unit Kundur. Program kemitraan CSR PT Timah bersama pengusaha kecil menengah dan koperasi di Pulau Kundur bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat perekonomian masyarakat daerah operasional PT Timah. Kemitraan tersebut berupa pemberian bantuan modal kepada siapa saja yang membutuhkan dan layak menurut ketentuan yang berlaku. Kepala Unit Timah Kundur, A Dhani Firsa dalam sambutannya menyampaikan bahwa program kemitraan melalui CSR ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Pulau Kundur. "Program kemitraan CSR ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Pulau Kundur sebagai lokasi operasional PT Timah. Dengan program ini diharapkan akan muncul pengusaha-pengusaha yang tangguh dan dapat menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Pulau Kundur," ujar Dhani. Masih menurut Dhani, bahwa kehadiran PT Timah se-

dampak terhadap hasil tangkapan nelayan. Menyikapi itu, Senin (29/ 11) sejumlah tokoh masyarakat Pulau Ngal dan Propos menggelar pertemuan dengan beberapa wartawan di Tanjungbatu. Dalam dialog tersebut, masyarakat Desa Ngal sepakat menyatakan dukungannya kepada PT BMI untuk tetap beroperasi di wilayah Propos dan Pulau Ngal. "Berita yang terbit di Media akhir-akhir ini telah mengganggu ketenteraman kami masyarakat Pulau Ngal dan operasional PT BMI. Saya mewakili seluruh masyarakat Pulau Ngal menyatakan mendukung keberadaan PT BMI, mengingat perusahaan ini telah membawa perubahan yang nampak jelas di mata kami. Semua kesepakatan yang telah dibuat telah dilaksanakan dengan baik, tinggal saja memang masih ada beberapa hal yang belum selesai itupun tidak menyangkut hal-hal yang prinsip," ujar ketua Dusun I

Desa Ngal Mulyadi. Pernyataan Kadus I Desa ngal serentak dibenarkan oleh tokoh masyarakat lainnya yang kebetulan hadir yang terdiri dari ketua RT 01, 02 dan RT 03, RW 01, Ketua Pemuda, anggota BPB Desa Ngal, ketua kelompok nelayan Nilo dan tokoh sesepuh dari Pulau Ngal. "Kami tidak merasa keberatan siapa pun yang mau mengeluarkan statemen berdasarkan data. Tapi menurut kami sebaiknya orang yang mengeluarkan statemen dan mengaku memiliki data itu lebih dulu meninjau langsung ke lapangan. Sayangnya ada beberapa pihak yang selalu berbicara dan mengeluarkan statemen di media mengaku punya data, tapi menurut kami orang ini belum pernah sekalipun masuk ke Pulau Ngal," kata Samad Ketua RT 02/RW 01. Sementara itu, Salim tokoh masyarakat Ngal memastikan bahwa tidak benar ada lahan negara 50 hektare telah dijual kepada PT BMI.

"Saya minta klarifikasi dari LSM Semenanjung Kita yang menyatakan bahwa ada lahan 50 hektare milik negara di Ngal sudah dijual kepada perusahaan. Dari mana datangnya lahan 50 hektare itu, sementara kenyataan di lapangan luas lahan keseluruhannya yang akan ditambang oleh PT BMI hanya 40 hektar. Dari 40 hektar tersebut, 17 hektar adalah merupakan lahan padi milik warga," ujar Salem . Soal ganti rugi Rp140 juta per hektare yang katanya dimakan calo itu tambah Salem juga tidak benar. Masyarakat yang disewa pakai tanahnya oleh PT BMI itu mengambil uangnya langsung di Tanjungpinang dan berhadapan dengan pemilik perusahaan. "Kami siap melindungi semua aset dan operaional perusahaan sebab perusahaan telah membuktikan komitmennya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pulau Ngal," kata Salem. (hk/km)

Terdakwa Kasus Korupsi Causeway

Majelis Hakim Tangguhkan Penahanan Iknatius

HK/KAMED

MANAJEMEN PT Timah (Persero) Tbk Unit Timah Kundur menggelar acara sosialisai program kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) di Wisma Timah Prayun, Selasa (30/11) bagai BUMN di Pulau Kundur ini harus benar-benar memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat. Selama ini masih sangat sedikit yang mempergunakan kesempatan baik ini untuk meningkatkan usaha dengan bermitra pada CSR PT Timah. "Pulau Kundur memiliki potensi untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas Pulau Kundur. Untuk jangka panjang CSR ingin sekali mengarah kesana dan memberikan manfaat yang sebesar-beasrnya untuk seluruh masyarakat Pulau Kundur," katanya. Kabid Koperasi Dinas Kop-

erasi dan UKM Kabupaten Karimun, Mery Khaidir berharap kemitraan CSR dari PT Timah ini dapat berkembang bukan hanya di wilayah operasional PT Timah, yakni Pulau Kundur. "Pemerintah sangat berharap agar program kemitraan CSR ini tidak hanya terjadi di Pulau Kundur sebagai wilayah operasional PT Timah, tapi untuk semua wilayah yang ada di Kabupaten Karimun. Produk unggulan diberbagai daerah di Karimun mungkin dapat lebih berkembang dengan adanya suntikan dana dari program CSR PT Timah. Sampai saat ini kita punya 314 koperasi namun yang masih bertahan dan

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

berkembang hanya sekitar sepertiganya saja. Sementara dua pertiga lainnya sedang mati suri dan perlu bantuan," ujar Mery. Khairil, salah seorang peserta usai acara sosialisasi menyambut baik adanya kemitraan CSR ini. "Saya kira ini merupakan program yang baik dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selama ini jika kesan masyarakat bahwa PT Timah sedikit tertutup, semoga dengan program kemitraan CSR ini PT Timah bisa semakin dekat dengan masyarakat Pulau Kundur dan dapat memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Kundur," ujar Khairil. (hk/km)

KARIMUN — Iknatius Jaya Widyana Gunawan, terdakwa kasus korupsi jalan penghubung (causeway) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri di Kelurahan Sungai Raya, Parit Rampak, Kecamatan Meral mendapat penangguhan penahanan oleh majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut, Kamis (11/11). Saat itu, majelis hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun Y Wisnu Wicaksono SH dalam putusan selanya meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjungbalai Karimun. Terdakwa diberikan penangguhan penahanan oleh majelis hakim karena dakwaan yang dibacakan JPU tidak cermat, tidak jelas dan kabur. Yang menjadi jaminan penangguhan penahanan terdakwa adalah keluarganya. Ketua PN Tanjungbalai

Karimun Y Wisnu Wicaksono usai menyidangkan suatu perkara ketika diminta penjelasannya terkait tidak ditahannya terdakwa, Selasa (30/11) mengelak memberikan komentar. Ia menyarankan agar menemui Humas PN Tanjungbalai Karimun. Humas PN Tanjungbalai Karimun I Made Adicandra Purnawan SH kepada Haluan Kepri di ruangannya, Selasa (30/11) mengatakan, sebenarnya status terdakwa bukanlah dibebaskan tapi hanya dikeluarkan dari Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun, karena majelis hakim menilai dakwaan JPU tidak jelas, tidak cermat dan kabur. "Proses persidangan kan baru dimulai, jadi belum diputuskan apakah terdakwa bersalah atau bukan. Penagguhan penahanan itu kan baru putusan sela dari majelis hakim," ungkap Made. Dalam persoalan ini, kata Made, majelis hakim lebih menitik beratkan kepada dakwaan JPU. Terkait terdakwa merupakan tanggung

jawab dan dibawah pengawasan majelis hakim. Kecuali, katanya, jika terdakwa mangkir ketika dipanggil menjalani persidangan, baru majelis hakim akan kembali mempertimbangkan apakah, penangguhan penahanan terdakwa bisa diperpanjang atau kembali ditahan. "Biasanya, penangguhan penahanan seorang terdakwa bisa sampai kepada akhir masa persidangan. Tergantung nanti keputusan pengadilan, apakah terdakwa dibebaskan atau dituntut hukuman," katanya. Dikatakannya, kalau ada kekhawatiran dari masyarakat terdakwa akan melarikan diri, tentu saja terdakwa tersebut tidak akan melakukannya, karena yang menjadi jaminan adalah istri dan mertuanya (keluarganya). "Kan nggak mungkin, kalau ia melarikan diri, mustahil ia mau enak-enak di luar sementara keluarganya nanti akan diproses. Makanya kami jamin dia tidak akan macam-macam," ungkap Made lagi. (hk/30)

HaluanKepri 01Des10  

HaluanKepri 01Des10