Page 12

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

A N A M B A S

12 Rabu, 1 Desember 2010 SEPUTAR ANAMBAS

LMB Kecewa Tidak Dilibatkan di PKSB KARIMUN — Laskar Melayu Bersatu (LMB) merasa dikucilkan dan kecewa terhadap Lembaga Kerukunan Nasional (LKN). Dasar dari kekecewaan tersebut bermula dari pertemuan antar suku dan paguyuban, yang digelar LKN di Gedung Persatuan Keluarga Sumatera Barat (PKSB), Minggu (28/11) lalau. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LMB, Datuk Panglima Muda Azman Zainal kepada Haluan Kepri mengaku sangat kecewa, dimana LKN tidak memberikan undangan kepada ormas putra daerah (Melayu) itu. "Yang saya pertanyakan, jka hal tersebut untuk kepentingan umum, kenapa tidak ada undangan untuk LMB agar duduk bersama-sama membahas kesepakatan dalam mensukseskan Pilkada Karimun," ujar Azman, Senin (29/11). Dia juga mengatakan, sejatinya LKN merupakan Ormas berbau nasional, namun kenapa pertemuan tersebut tidak digelar di Gedung Nasional yang sesuai dengan nama dari LKN. "Disamping itu, acara itu waktunya sangat mepet dengan pelaksanaan Pilkada. Kenapa saat-saat seperti ini baru menampakkan diri. Kemana saja mereka (LKN) waktu dibutuhkan oleh para suku ketika ada persoalan hukum, kesehatan, sosial dan tenaga kerja yang melilit masyarakat atau suku-suku yang ada?," tanya Azman. Atas hal ini kata Azman, LMB akan menyurati LKN dan meminta ketegasan agar tidak mengucilkan dan tebang pilih dalam kebersamaan. Dan menurut Azman, rencananya hari ini, Selasa (30/11), surat tersebut akan disampaikan ekpada Ketua LKN. Tidak hanya itu, LMB juga akan menyurati KPU, Panwaslu, Polres beserta seluruh instansi serta ormas yang turut menghadiri pertemuan di PKSB beberapa hari kemarin.(hk/27)

APBD Anambas 2011 Rp882,78 M ANAMBAS — —Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan mencapai Rp882,78 miliar. Angka tersebut naik 42,6 persen dari APBD 2010 yang hanya Rp619 miliar.

HK/YUDI

SERAHKAN NOTA — Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Drs Tengku Mukhtaruddin menyerahkan nota keuangan kepada ketua DPRD Anambas, Amat Yani, Selasa (30/11).

Buntut Tidak Difungsikannya Kapal Patroli Hiu

2.000 Masyarakat Tolak Keputusan Menteri ANAMBAS — Sebanyak 2.000 tanda tangan akan dikumpulkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung penolakan terhadap keputusan Kementerian Kelauatan dan Perikanan yang tidak memfungsikan kembali kapal patroli Hiu yang selama ini berperan mengusir kapal nelayan Thailand melakukan pencurian ikan di perairan Anambas. "Masyarakat di daerah Anambas siap mengumpulkan sebanyak 2.000 tanda tangan untuk menolak kebijakan menteri yang sangat merugikan masyarakat," kata Ketua Ikatan Kerukunan Nelayan Anambas, Tarmidji AJ,

Selasa (30/11). Menurutnya, saat ini gelombang penolakan terus terjadi di masyarakat. Hal tersebut karena fatalnya kebijakan yang diambil menteri dengan tidak mengaktifkan kapal patroli Hiu. Hal itu menyebabkan kapal Thailand mulai berani menguasai laut Anambas dan melakukan penjarahan sampai mendekati 4 mil dari lepas pantai. "Hal ini tentunya akan menyebabkan pendapatan nelayan semakin berkurang, karena produksi ikan menjadi menurun akibat banyak yang dijarah nelayan asing," jelasnya.

Bukan hanya itu, masyarakat nelayan Anambas juga telah melaporkan hal ini kepada Camat dan Bupati. Bahkan Bupati Anambas langsung merespon keluhan nelayan tersebut dengan mengambil tindakan mengajak masyarakat nelayan bersama-sama mendatangi Kantor Kementrian di Jakarta untuk menyampaikan penolakan tersebut. "Bupati sangat merespon laporan masyarakat dan akan menyampaikan persoalan ini ke Kementrian. Bila perlu masyarakat nelayan juga akan diajak bersama-sama," ujar Tarmidji. Di tempat terpisah, Bupati Kabu-

paten Kepulauan Anambas, Drs Tengku Mukhtaruddin dengan tegas meminta masyarakat untuk membuat pernyataan resmi bersama ketua nelayan Anambas dan masyarakat lainnya untuk datang menghadap Menteri meminta kapal patroli Hiu kembali difungsikan. "Kapal nelayan Thailand telah mulai berani masuk ke perairan Anambas. Bahkan kehadiran kapal nelayan asing itu belakangan ini sudah mencapai jarak 4 mil dari bibir pantai, sehingga menyebabkan keresahan masyarakat nelayan setempat," katanya. (hk/yd)

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Drs Tengku Mukhtaruddin menyampaikan anggaran sebesar Rp565 miliar atau 64,07 persen dari APBD tersebut dialokasikan untuk biaya langsung pembangunan atau belanja publik. Sedangkan anggaran Rp317 miliar lebih atau sekitar 35 persen lebihnya untuk biaya tak langsung, seperti gaji, biaya subsidi dan lainnya. "Lebih dari 64 persen APBD 2011 kita gunakan untuk biaya pembangunan belanja publik didaerah ini," kata Tengku dalam penyampaiannya pada rapat paripurna pengantar nota keuangan RAPBD di ruang sidang DPRD Anambas, Selasa (30/ 11). Dikatakan Tengku, belanja terbesar dari total APBD 2011 nanti akan dipergunakan untuk otonomi pemerintahan yang nilainya mencapai Rp371 miliar atau sekitar 42,10 persen. Lalu biaya Pendidikan sebesar Rp171 miliar atau sekitar 1 9 , 4 7 p e r s e n . P e m ba ngu nan berbagai infra struktur senilai Rp135,8 miliar atau sekitar 15,38 persen. Selanjutnya anggaran kesehatan Rp111 miliar atau 12,46 persen. Sedangkan biaya ekonomi dan pembedayaan masyarakat sebesar Rp92 miliar atau 10,44 persen. "Patut disyukuri jika

sampai saat ini tidak terjadi defisit anggaran karena pemerintah tidak memiliki hutang," jelasnya. Lebih jauh Tengku memaparkan sejauh ini untuk pemasukan Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan silva tahun 2010. Dana perimbangan DBH Migas mencapai Rp649,86 miliar. Kata Tengku, fokus pembangunan di Kabupaten Anambas saat ini ada tujuh, diantaranya pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, tumbuh kembang budaya lokal, menciptakan sumber daya aparatur yang profesional, membangun partisipasi masyarakat, dan lainnya. "Ini akan dimaksimalkan pembangunannya pada tahun 2011 nanti menuju kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas," ujar Tengku. Dia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2011 ini masalah klise yang selalu terjadi diharapkan tidak akan terulang seperti krisis listrik, krisi bahan bakar minyak (BBM) transportasi, serta pendidikan dan kesehatan yang dapat tertanggulangi. "Diharapkan step by step krisis yang sering terjadi dapat diatasi, semoga pembangunan di daerah ini semakin meningkat," tandasnya.(hk/yd)

Menkominfo Tanyakan Program Internet Sehat-Desa Berdering ANAMBAS — Kepala Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas, Andi Marta mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ir H Tifatul Sembiring Tifatul meminta Diskominfo setempat dapat mengembangkan program Internet Sehat dan Desa Berdering di seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Kunjungan kami ke Kantor Kementerian Kominfo pada 26 November 2010 lalu adalah salah satu upaya merealisasikan pengembangan program Internet Sehat dan Desa Berdering dapat mencakup seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas," kata Andi Marta lewat pres realesenya kepada Haluan Kepri, Selasa (30/11).

Kepada menteri jelas Andi yang datang bersama tiga temannya yakni Syamsu dan Ardiyan menjelaskan, saat ini pihaknya sedang giat-giatnya membangun infrastruktur Kominfo serta internet sehat. Pada kesempatan itu Kata Andi, pihaknya meminta kepada Menkominfo agar Program Desa Berde-

Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.

ring yang sudah berjalan di 16 titik desa bisa diaktifkan, serta bisa menambah titik-titik di beberapa desa lainnya di seluruh Anambas. "Selain itu kita juga berharap agar Kabupaten Anambas bisa mendapatkan Program Desa Pintar (Internet Kecamatan)," jelasnya. Menkominfo, Tifatul Sembiring, kata Andi, berjanji akan senantiasa

membantu memonitor agar programprogram Kementrian Kominfo yang dicangkannya itu ebisa berjalan lancar. Sehingga sistem komunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berjalan dengan lancar. Tifatul juga berpesan kepada Diskominfo Anambas, terutama bagi mereka yang betugas di daerah terpencil agar mau sabar dan ikhlas

bekerja melayani masyarakat, serta mampu mensinergikan program- program di daerah dengan Kemenkominfo yang memiliki skop nasional, agar masyarakat Indonesia bisa maju, adil dan sejahtera. "Pertemuan itu kami dilaksanakan pada tanggal 26 November 2010," tandasnya.(hk/yd)

HaluanKepri 01Des10  

HaluanKepri 01Des10