5
OPINI & LAYANAN UMUM Selasa,
TAJUK Impor Hortikultura RENCANA pemerintah memberlakukan pembatasan produk Hortikultura, melalui Permendag Nomor 30/MDAG/PER/5/2012, per 28 September tahun ini, setelah sebelumnya mengalami penundaan, diharapkan mampu menekan dan membatasi masuknya produk hortikultura impor yang keberadaannya, selama bertahun-tahun telah membanjiri pasar Indonesia dan Batam, serta propinsi Kepri pada khususnya. Dari aspek strategis, keberadaan Permendag,nomor 30/MDAG/ PER/5/2012, diharapkan mampu menjadi dasar atau acuan bagi pemerintah untuk menyelamatkan produk hortikultura dalam negeri. Tidak dapat kita sangkal, arus masuk produk hortikultura impor, diantaranya seperti tanaman hias seperti anggrek dan krisan; produk hortikultura segar misalnya, bawang. sayur-sayuran dan buah-buahan (wortel, lobak pisang, kentang, cabe, jeruk, apel, anggur, pepaya); serta produk hortikultura olahan, seperti sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dan jus buah, yang berasal dari berbagai negara, seperti Cina, Thailand, Vietnam dan lainnya, selama ini, keberadaannya tidak dapat dikendalikan dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Pemberlakuan Permendag yang dimaksudkan untuk membantasi produk hortikultura Impor, tentunya merupakan angin segar bagi para petani sayur dan buahan yang ada di dalam negeri, termasuk para petani yang ada di Propinsi Kepri. Harapan agar produk yang mereka tanam dapat diterima pasar dan mampu mengisi kebutuhan masyarakat Kepri pada khususnya akan kebutuhan hortikultura, kembali terbuka. Namun demikian, harapan para petani sayur, khususnya yang ada di Kepri, sepertinya masih mengalami hambatan. Para importir produk hortikultura yang selama bertahun-tahun meraup keuntungan dari bisnis tersebut, seperti tidak rela terjadinya pembatasan dan penentuan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia. Berbagai langkah dan cara mereka lakukan, agar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, masih menyisakan celah bagi para importir untuk tetap melakukan aktifitas impor. Menurut sejumlah kalangan dan para importir, saat ini masyarakat Batam dan sekitarnya, masih sangat ketergantungan dengan pasokan sayur dan buahan impor. Kondisi tersebut terjadi karena para petani lokal juga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buahan, warga Batam dan sekitarnya. Disamping itu, harga jual dan kualitas produk lokal, juga menjadi salah satu alasan untuk tetap membuka kran impor. Apa yang diasumsikan oleh sejumlah kalangan dan para importir tersebut, jika dilihat dari realita yang ada, tidak semuanya benar. Jika para importir produk hortikultura dan pemerintah serta pihak terkait mau jujur dan lebih jeli, yang terjadi saat ini, justru para petani buah dan sayur yang ada di Batam dan sekitarnya, kesulitan untuk menjual serta mendistribusikan produk yang mereka produksi. Jika permasalahan harga dan kualitas produk serta ketidakmampuan para petani memenuhi kebutuhan pasokan sayur dan buah untuk wilayah Batam dan Kepri pada umumnya, yang menjadi alasan pemerintah, tetap membuka kran impor dan menjadikan Batam sebagai salah satu pintu masuk impor sayur dan buah, perlu dibuktikan kebenarannya. Jika pemerintah, khususnya pemerintah propinsi Kepri peduli dengan para petani, seharusnya mereka menolak impor sayur secara total. Paling tidak, mereka secara tegas menolak permintaan importir yang ngotot menjadikan Batam, Bintan dan Karimun sebagai salah satu pintu masuk produk impor tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah terkesan setengah hati, bahkan pemprov Kepri, justru memberikan rekomendasi kepada pusat untuk menjadikan Kepri sebagai salah satu pintu masuk. Sikap Pemerintah Propinsi Kepri, tentu sangat disayangkan. Seharusnya, sebelum memberikan rekomendasi dan mendukung wilayah di Kepri dijadikan sebagai salah satu pintu masuk produk impor, Pemprov Kepri, terlebih dahulu harus melakukan tindakan antisipasi. Diantaranya dengan menggalakkan program budidaya bertanam sayur dan buahan kepada masyarakat. Program tersebut tentunya harus diselingi dengan bantuan modal, bimbingan dan melakukan pengontrolan harga. Disamping itu Pemprov Kepri, juga harus melakukan pendataan terhadap seluruh potensi sayur dan buahan lokal yang ada saat ini. Karena dari realita yang ada, saat ini masih banyak ditemukan para petani sayur dan buahan lokal, yang kesulitan untuk memasarkan produk mereka, walaupun dari sisi harga dan kualitas, mereka mengaku dapat bersaing dengan produk impor, disini tentunya diperlukan perhatian dan peran pemerintah. ***
CAKAP BIJAK “DEFINISI manajemen yang konvensional adalah menyelesaikan pekerjaan melalui sumber daya manusia, tetapi sejatinya manajemen itu membangun sumber daya manusia melalui pekerjaan” (Agha Hasan Abedi (1922– 1995), Bankir)
“ADA dua cara untuk bisa memancarkan cahaya: menjadi lilin atau kaca yang memantulkan cahaya” (Edith Wharton (1862– 1937), Novelis)
25 September 2012
Potret Pembangaunan Infrastruktur Sempena Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-10 SEBAGAI salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kepulauan Riau (Kepri) selalu berbenah. Sama dengan provinsi lainnya, Kepri berbenah untuk semua lini. Salah satunya infrastruktur.
Ivan Irifandi Ketua Departemen Kaderisasi dan Binsat PD KAMMI Kepri Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini, pembangunan infrastruktur di Kepri dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberi peluang besar bagi para investor asing dan domestik. Lokasi yang strategis serta ketersediaan ruang dan infrastruktur modern yang mudah harus tersedia untuk mendukung kegiatan investasi di daerah ini. Dalam satu kesempatan, Presiden SBY mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Sebab, infrastruktur selain merupakan pilar utama dari pertumbuhan ekonomi, juga menjadi bagian konektifitas antardaerah. Pembangunan infrastruktur akan membuka lapangan kerja dan memfasilitasi
pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil menengah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri pada 2012 telah ditetapkan sebesar Rp2,250 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk berbagai aktivitas pembiayaan rutin dan belanja modal. Untuk belanja dialokasikan Rp1,87 triliun rupiah, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp841,9 miliar rupiah dan belanja langsung sebesar Rp1,34 miliar rupiah. Memasuki usia ke-10, Kepri telah memiliki sejumlah sarana dan prasaran dalam menunjang pembangunan kedepan. Transportasi darat salah satunya. Sebagai penunjang mobilitas orang dan barang, transportasi di Kepri tiap tahun terus mengalami peningkatan,
baik dari segi jumlah maupun pelayanannya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk sehingga menyebabkan bertambah pula kebutuhan hidup. Untuk mendukung hal itu, saat ini jumlah ruas jalan yang tersedia di beberapa kabupaten kota adalah sebagai berikut Tanjungpinang 93,00 Km, Bintan 197,18 Km, Batam 1.153,81 km, Karimun 310,00, Lingga 189,00 dan Natuna 242,60. Sementara transportasi laut juga memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran arus orang, barang, dan jasa di Kepulauan Riau. Hal tersebut disebabkan kondisi geografis daerah ini yang terdiri dari pulau-pulau yang letaknya tersebar dan saling berjauhan. Pemerintah Provinsi Kepri telah merencanakan pembangunan Pelabuhan Serasan, Pulau Laut dan Pulau Subi serta pengembangan transportasi laut (NAL) dengan trayek usulan KM Gunung Bintan eksisting yaitu mulai dari Tanjungpinang, Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Ranai, Pualau laut, Sedanau, Midai, Tarempa, Letung. Adanya rencana tersebut
Menyanyah
UKG SEBENTAR lagi para guru bersertifikasi yang batal dalam Uji Kompetensi Guru (UKG) siap-siap menghadapi ujian. Untuk tahap awal hasil UKG di Batam kurang memuaskan, rata-rata guru masih di bawah standar yang ditetapkan, yakni nilai 7 untuk angka ketuntasan. Tujuan Kemendikbud dengan UKG ini dalam rangka pemetaan guru yang telah bersertifikasi, sejauh mana hasil dicapai setelah ikut sertifikasi ini. Namun banyak juga berkata miring, mensinyalir bahwa UKG ini bagian dari proyek Kemendikbud. Karena UKG sendiri dinilai kurang tepat dilakukan melalui caracara tersebut. Bahkan UKG juga dinilai sebagai pemborosan anggaran karena tanpa UKG kepala sekolah dan pengawas bisa diberdayakan untuk peningkatan kompetensi guru tersebut. Jadi, tidak harus melakukan ujian yang banyak menghabiskan biaya. Kritikan terhadap UKG ini patut pula mendapat perhatian, karena cara-cara yang kurang tepat tadi bahwa UKG tidak memberi mata uji yang lain. Melainkan soal
yang diujikan menyangkut kegiatan belajar-mengajar dilakukan guru sehari-hari. Jika demikian keadaannya, lalu UKG ini sebenarnya untuk siapa? Lha, kan Kemendikbud beralasan meningkatkan kompetensi guru dan pemetaan SDM. Lalu, para guru diberi ujian seperti menguji siswa yang akan lulus sekolah dengan soal yang hanya berupa isian pilihan saja. Malah lebih parahnya lagi, soal itu bagian yang diajarkan guru setiap harinya. Itu yang dinamakan peningkatan SDM? Meski demikian toh hasil UKG justru malah memperlihatkan kekurang guru itu sendiri. Bayangkan saja ratarata nilai di dapat sang guru justru dibawah standar. Apakah sedemikian rendah pengetahuan guru dan soal-soal apa yang diujikan? Memang, ujian untuk guru-guru sebagai pengajar seharusnya sesuai dengan tugas guru sebagai pengajar bukan diuji dengan materi lain yang dianggap tidak sepadan. Atau materi itu terlalu luas bagi tujuan peningkatan belajarmengajar di sekolah, sehingga pantas timbul protes bahwa materi yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan peningkatan kompetensi guru. Selain itu, dengan alasan
direpresentasikan oleh Otorita Batam (OB) dengan daerah yakni Pemko Batam tengah kencang-kencangnya ditabuh. Nyat hadir sebagai patron, berbekal spirit Otonomi Daerah, ia ingin memastikan bahwa Kota Batam sanggup mengatur rumah tangganya sendiri.
Nyat mengawali masa transisi pengalihan beberapa kewenangan dari OB ke Pemko Batam. Isu-isu dualisme dan tarik menarik kepentingan akhirnya memicu disharmonisasi berkepanjangan antara dua lembaga. Kendati demikian, Nyat tetap berdiri kokoh pada prinsipnya. Dengan jargon
“Batam Bandar Dunia Madani,” ia melancarkan sejumlah program pembangunan dan Peraturan Daerah (Perda) kendati tidak selalu pararel dengan institusi vertikal. Menilik pada rekam jejaknya, Nyat adalah seorang mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Ia merupakan wali kota pertama yang dipilih sendiri
Paparan diatas sekelumit tentang potret pembangunan infrastruktur di Kepri, baik yaang telah terlaksana maupun yang masih dalam sebatas rencana. Walaupun harus kita akui masih banyak permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di Dompak yang tak kunjung usai. Apresisasi kita berikan kepada DPRD Provinsi Kepri yang menyatakan keseriusannya untuk pindah ke kantor DPRD di Dompak. Alasannya bahwa status gedung DPRD sekarang adalah sewa dan tiap tahunnya harus mengeluarkan Rp3,7 milyar. Tentu saja hal ini sangat membebani APBD. Dalam rangka hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-10 , mari samasama kita kawal programprogram pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Kepri agar nantinya program tersebut mampu terealisasi dengan baik sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Karena walau bagaimanapun tetap masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya kelak. Semoga dengan bertambahnya usia Provinsi yang kita cintai ini semakin menunjukkan peningkatan–peningkatan yang berarti, baik secara ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. ***
Surat Pembaca Arment Wartawan Haluan Kepri tidak lulus UKG, harus dilakukan peningkatan kompetensi guru, maka Kemendikbud pun membuat program berbagai pelatihan. Itulah yang kemudian dicurigai sebagai "akal-akalan" institusi itu untuk membuat proyek. Artinya, guru-guru menjadi pelengkap penderita sebagai "alat" untuk mendapatkan proyek peningkatan kompetensi. Institusi pendidikan seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara-cara dan program yang mendukung, bukan dengan proyek. Kalau tekanannya pada proyek, bagaimana mutu pendidikan kita ke depan? Malah saya merinding membayangkan kelak mutu pendidikan kita semakin jeblok dan anak bangsa ini hidup dalam ketertinggalan. Bangsa ini akan tergilas zaman saja, cikal-bakalnya sudah kelihatan sejak berlakunya pasar bebas manakala pasar di dalam negeri diserbu oleh berbagai produk asing. Mudah-mudahan tidak berkelanjutan. ***
Nyat Kadir, Simbol “Perlawanan” di Masa Transisi (1) Nama Nyat Kadir menyeruak diantara kumpulan elit lokal ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Batam pada periode 2001-2006. Figur non partisan ini seolah menjadi kuda hitam dalam perebutan sengit antarpolitisi memperebutkan kusrsi Batam satu. Ketika itu pula “genderang perang” antara pemerintah pusat yang
perlu diapreasiasi positif. Sebab dengan adanya sarana tersebut jarak antarkabupaten tidak lagi terasa jauh. Saat ini terdapat 22 Pelabuhan Laut yang ada di 6 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut, Batam 2 pelabuhan domestik, Bintan 3 pelabuhan domestik, Karimun 3 pelabuhan domestik, Lingga 1 pelabuhan domestik dan Natuna 2 pelabuhan domestik. Disamping itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan terminal ferry internasional di Tanjung Tiram, Pongkar Karimun dengan usulan menggunakan dana APBN serta pembangunan terminal kargo Tanjung Mocoh di Tanjungpinang. (Sumber: Grand Design Pembangunan KEPRI). Pada transportasi udara, di Kepri saat ini yang melayani rute penerbangan secara rutin hanya di Batam, Tanjungpinang, dan Ranai. Sedangkan di Karimun dan Lingga walaupun tersedia fasilitas pelabuhan udara, namun untuk melayani rute penerbangan secara rutin masih perlu disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Melalui APBD TA 2006, runway Bandara Raja Haji Fisabillah (RFH) akan diperpanjang dari 1.800 menjadi 2.300 m. Begitu juga dengan bandara di Karimun dan Lingga juga akan diperpanjang masingmasing menjadi 1.500 m melalui APBD TA 2007 (Sumber : http://ss354.com/ kepri/infrastruktur/).
dalam sidang paripurna DPRD Batam pada 10 Februari 2001 di Gedung Beringin, Sekupang. Nyat sebelum sama sekali tak terlibat dalam satu partai politik mana pun. Ia masuk ke bursa pencalonan wali kota usulan Fraksi Keadilan Bulan Bintang (FKBB) yang hanya memiliki dua kursi di DPRD Kota Batam. (Edi Sutrisno)
Banyak Koperasi Tak Aktif SELAMAT pagi Pemkab Bintan. Tolong tertibkan koperasi-koperasi yang tidak aktif. Sebab dikhawatirkan jangan sampai pemerintah terkecoh dengan proposal bantuan yang diajukan koperasikoperasi yang pengurusnya tidak jelas. Pemerintah juga harus selektif betul, paling tidak sebelum melakukan pencairan dana bantuan harus melakukan pengecekan di lapangan. Hormat saya Jasman Warga Bintan JAWAB TERIMA kasih atas pertanyaanya. Perlu diketahui Pemkab Bintan melalui Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKM dan Perindag) akan membubarkan 100 koperasi yang tidak aktif. Dan koperasi-koperasi tersebut akan didata kembali, mana saja koperasi yang layak untuk dibina. Dari data yang ada jumlah koperasi di Bintan sebanyak 200 koperasi, di antaranya 150 koperasi berstatus tidak aktif dan 50 koperasi lagi masih aktif. Koperasi yang tidak katif tadi tentu akan dibubarkan. Meski demikian pembubaran itu juga harus melalui aturan yang sudah ditetapkan. Sementara 50 koperasi yang aktif, Pemkab Bintan sudah memberikan bantuan dana pembinaan sebesar Rp1 miliar melalui Provinsi Kepri dan pusat. Sebagian besar dana ini sudah diberikan ke masing-masing koperasi dengan jumlahnya yang bervariasi, mulai dari Rp50 juta sampai Rp150 juta.
Pojok
Hormat Kami Agusnawarman Kepala Dinas KUKM dan Perindag Bintan
√ Kapolri Diisukan Terlibat Simulator SIM - Ini masih isu loh, yang benarnya jelasin dong! √ Hanya 10 Persen PNS Karimun Rekam e-KTP - Prilaku PNS begini memang tak pantas dicontoh! REDAKSI menerima kiriman artikel opini, surat pembaca, essai, dan informasi dengan syarat tidak menghina, memfitnah atau menghujat seseorang atau kelompok serta tidak berbau SARA. Setiap surat dilengkapi identitas diri dan dikirimkan ke Redaksi Harian Umum HALUAN KEPRI, Bengkong Garama, Telp. (0778) 427000 (hunting), Faks. (0778) 4 2 7 7 8 4 , E-mail: r e d a k s i @ h a l u a n k e p r i . c o m R e d a k s i berhak mengolah ulang isi tanpa mengurangi maksud surat.