Page 4

4

SUMBAR - RIAU

Kamis, 11 November 2010

TANAH BERTUAH

Terkait Tunggakan Listrik Rp2,1 Miliar

Kejati Siap Tagih ke Pemko

Warga Adukan Usaha Galian C D H A R M A S R AYA — S e k e l o m p o k w a r g a y a n g menamakan dirinya Forum Komunikasi Anak Nagari Dharmasraya (Forkand) Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, melaporkan pengusaha tambang galian C Muaro Momong kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Dharmasraya. Pengaduan ini dibuat karena ada aktifitas galian C, berizin maupun tidak, yang membuat resah warga sekitar dan warga Silago sebagai pengguna jalan, karena material yang dibawa oleh angkutan tidak ditumpuk terlebih dahulu sebelum dibawa keluar. Akibatnya selain jalan yang dilalui oleh truk pembawa sirtu tersebut menjadi hancur, jalan juga menjadi licin. Surat tertanggal 9 November 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Forkand Andrimal dan Sekretaris Roni Ramadani memuat 6 poin laporannya, yaitu sebagian besar penambang tidak mempunyai izin, material yang diambil dari sungai tidak diendapkan dahulu sebelum dibawa ke penumpukan akhir yang membuat air berserakan di jalan. Akibat tumpahnya material ke jalan membuat pengguna jalan jatuh karena licin, selain itu jalan menjadi rusak dan mengganggu kenyamanan aktifitas masyarakat pengguna jalan serta armada yang tidak sesuai dengan kelas jalan. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Dishub, Kapolres dan Kapolsek Pulau Punjung. Ia berharap agar laporan resmi segera ditanggapi, jika tidak, Andrimal mengancam akan menurunkan masa untuk memberhentikan aktifitas tersebut. “Kita akan turunkan massa jika leporan resmi kami ini tidak ditanggapi dengan segera, karena akibat dari kegiatan tersebut merugikan orang banyak dan menguntungkan pribadi,” tegas Andrimal. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Dharmasraya Palawasita,SE yang dikonfirmasi Haluan, kemarin, menyatakan telah menerima surat dari Forkand, tertanggal 9 November 2010. Ia sudah mendisposisi surat tersebut untuk ditindaklanjuti apakah memang ada pihak pengusaha galian C yang melanggar aturan pertambangan, seperti yang diadukan Forkand. Sementara terkait masalah jalan yang dipersoalkan Forkand, menurut Palawasita, hal itu merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Karena, kata Palawasita yang masih pelaksana tugas ini, sebelum izin dikeluarkan, Distamben meminta rekomendasi terlebih dulu kepada Dishub, karena ada kaitannya dengan angkutan. (hk/yad)

PEKANBARU — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau siap membantu PLN untuk menagih tunggakan listrik senilai Rp2,1 miliar ke Pemko Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan Mou PLN dengan Kejaksaan dan tugas Kejaksaan selaku pengacara negara. Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau T Sofyan Oebit SH, didampingi Asisten Intelijen Heru Chairuddin SH dan Asisten pengawasan Yusron SH MH, usai melantik Datas Ginting Suka selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha (Asdatun) dan Tri Hari Mulyono selaku Kabag Tata Usaha Kejati Riau, Rabu (10/11). Kajati mengaku, dirinya sudah memperoleh informasi mengenai adanya tunggakan listrik Pemko yang cukup fantastis tersebut, namun sejauh ini pihak PLN belum mengajukan permintaan ke Kejatui Riau untuk melakukan penagihan. "PLN bisa meminta bantuan ke Kejaksaan untuk melakukan penagihan tersebut, atas permintaan tersebut nanti akan dibuat surat kuasa khusus dari PLN ke Kejaksaan. PLN tidak perlu khawatir karena tidak dipungut bayaran dalam permintaan bantuan ke kejaksaan ini, karena Kejaksaan sudah menyiapkan anggarannya," ujar T Sofyan Oebit. Untuk melakukan Mou dengan instansi BUMD, maupun BUMN ini menurut Kajati Riau merupakan tugas dari Asisten Perdata dan tata Usaha Negara (Asdatun), mereka pula lah nantinya yang aktif memberikan pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan pertimbangan lainnya. Selain PLN, menurut T Sofyan Oebit, Kejati juga telah melakukan MoU dengan

beberapa BUMD dan BUMN diantaranya PTPN V, Pelindo, Adhi Karya, Bulog dan lainnya. Untuk Pelindo sebelumnya sudah meminta bantuan Kejaksaan Negeri Dumai untuk bertindak sebagai pengacara negara dalam melakukan penagihan. "Beberapa waktu lalu Kejariu Dumai juga telah memperoleh penghargaan dari Pelindo Medan atas kinerjanya berhasil mengembalikan dana Pelindo," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko melalui Sekko Pekanbaru Yusman Amin menilai PLN masih saja belum transparan dalam menetapkan tagihan rekening listrik kantor dan lampu jalan yang menjadi beban Pemko. Pasalnya, hingga saat ini tagihan juga cukup besar mencapai sekitar Rp6,45 miliar. Dari jumlah itu ada sekitar Rp2,1 miliar yang mesti ditunda pembayarannya. Sanksi Jaksa Sementara itu, dalam tahun 2010 ini sudah enam orang jaksa di lingkungan Kejaksaan se Riau yang dijatuhi sanksi oleh Kejaksaan Agung RI, sementara enam orang lainnya telah direkomendasikan untuk diberikan sanksi oleh Kejati Riau, namun masih menunggu putusan dari Kejagung RI. Enam jaksa tersebut yakni Hj Rosmiati, Vira Dilla SH, Syamsurizal, Andi Muhammad Hamka SH, dan Silpia Rosalina Klalai. ( h k / h e n )

Pembangunan 1.116 Hunian Sementara Mentawai Selesai Sebelum Natal PADANG — Sebanyak 1116 unit hunian sementara akan dibangun di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, untuk merelokasi korban gempa dan tsunami. "Hunian sementara itu disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar sebanyak 600 unit dan 516 unit akan disumbangkan PMI," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai, Paulinus Sabelekpangulu, di Sekakap, Rabu (10/11). Menurutnya, hunian

sementara tersebut akan dibangun di kawasan perbukitan sehingga masyarakat aman dari ancaman tsunami dan tidak mengganggu mobilitas masyarakat antara lain di Desa Muara Taikako. "Lokasi yang lain masih disurvei oleh Pemkab dan DPRD. Hunian sementara ini masih dalam tahap sosialisasi kepada para pengungsi," ujarnya menambahkan. Ia menambahkan, setiap kepala keluarga (KK) yang berada di 27 dusun di keca-

matan Pagai Utara dan Pagai Selatan akan disatukan di satu titik karena setiap dusun hanya dihuni puluhan KK. "Seluruhnya akan diupayakan selesai sebelum perayaan natal," katanya. Sementara, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan status tanggap darurat di Bumi Sikkerei tersebut diperpanjang hingga 22 November 2010. Sebelumnya, masa tanggap darurat ditetapkan hanya sampai 8 November. "Tanggap darurat diper-

panjang dua Minggu karena pada masa tanggap darurat sebelumnya kegiatan tidak optimal akibat cuaca buruk," katanya. Penambahan masa tanggap darurat tersebut, kata Irwan, akan digunakan untuk membangun tempat tinggal sementara, sekolah sementara dan proses pengobatan korban. "Pemerintah juga akan membangun 4000 rumah sementara bagi pengungsi korban tsunami Mentawai," katanya.(hk/ant)

HK/RTC

DEMO HMI — Belasan aktivis HMI berdemo di jalan dan Kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (10/ 11). Mereka memprotes maraknya kemaksiatan di komplek Masjid Agung An-Nur dan meminta Pemko untuk menertibkannya.

HMI Pekanbaru Demo Maksiat PEKANBARU — Pihak Satpol PP Pekanbaru segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Mesjid Agung Annur Pekanbaru terkait protes aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru yang menganggap kawasan rumah ibadah itu dijadikan tempat maksiat. Hal itu disampaikan Kasi Op Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang, usai menyambut mahasiswa yang berunjuk rasa ke Pemko dalam hal memprotes munculnya maksiat di mesjid itu, Rabu (10/11). Dikatakan, idealnya, pengawasan tegas aktivitas di lokasi mesjid itu dilakukan oleh pihak security atau Satpol PP Pprovinsi yang bertugas di situ. Namun demikian, karena pihak mahasiswa lebih kepada tanggungjawab wilayah, maka Satpol PP terlebih dahulu perlu tahu dan mendapat informasi dari pihak pengelola Mesjid sejauhmana pengawasan dilakukan di kawasan itu. "Ibarat datang ke rumah orang, tentu permisi dulu, karena mesjid itu pengelolanya," kata Iwan.

Kepada mahasiswa demo Iwan mengatakan, mestinya pihak mahasiswa itu juga bisa langsung menanyakan ke pengelola mesjid. Namun mahasiswa menganggap yang punya kebijakan daerah ini Walikota, aturan-aturan yang ada tidak terlepas dari walikota. "Saya sudah sampaikan masalah ini pihak Kasat, jadi tunggu bagaimana arahannya," katanya. Sementara itu, pihak HMI dalam aksinya menyampaikan beberapa pernyataan sikap di depan Iwan yakni, menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto, kedua mendesak Pemko Pekanbaru membersihkan kegiatan maksiat di komplek Masjid Agung dan meminta pihak terkait mengembakan kegiatan olahraga sesuai syariat di komplek Masjid itu. Aksi HMI ini tidak berlangsung lama itu, dikawal pihak polisi dan sejumlah anggota Satpol PP Pekanbaru. Pengunjuk rasa bubar setelah mendapat penjelasan dari Iwan Simatupang. (hk/lah)

Peringatan 10 Nopember

Veteran Minta Perhatian Pemerintah LUBUK BASUNG — Pengetahuan masyarakat sekarang minim terhadap sejarah perjuangan bangsa, sehingga penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai kepahlawanan itu kurang. Demikian dikatakan Ketua Badan Penyantun Penyelamat Jiwa Semangat Nasional dan Kejuangan 45(BPPJSN) Agam, H. Samad dalam temu ramah veteran dengan Bupati Agam, Indra Catri kantor bupati setempat, Rabu (10/11). "Sebagai contoh masyarakat kita sekarang banyak yang tidak mengenal peranan Sumbar dalam perjuangan bangsa, padahal Sumbar sebagai pusat PDRI adalah penyelamat RI dalam agresi Belanda ke-2 tahun 1949" jelas Samad. Katanya lagi, dalam perjuangan mempertahankan ke-

merdekaan medan pertempuran paling sengit adalah front Palupuah Agam setelah Surabaya, tetapi generasi muda sekarang tidak banyak yang tahu dengan sejarah itu. Sehingga perhatian terhadap negeri perjuangan itu masih kurang, sekarang Palupuah masih tertinggal tersebab infra strukturnya yang minim, sementara 267 orang veteran Agam yang terlibat dalam pertempuran Palupuah dan Kamang berada dalam kondisi miskin. Sebagai pewarisan nilainilai kejuangan pahlawan para para veteran Agam meminta agar pemerintah memperhatikan kehidupan rakyat, terutama dengan membangun fasilitas yang diperlukan seperti jalan dan irigasi serta memperluas kesempatan kerja.

Menanggapi keluhan veteran, Bupati Indra Catri b e r j a n j i a k a n m e m p e rh a tikan masukan veteran dan m e m p r i o r i t a s k a n p e m b angunan jalan dan irigasi p e r t a n i a n d a l a m m a s a k epemimpinannya ke depan sesuai dengan harapan para pejuang Agam. Dalan pertemuan itu kepada veteran bupati memberikan bantuan Rp2,5 juta secara tunai. Pertemuan veteran dengan pejabat Agam berlangsung penuh semangat dengan teriakan Merdeka. Sebelum pertemuan, digelar upacara peringatan hari pahlawan di halaman kantor bupati dengan inspektur upacara Indra Catri. Pada upacara itu Indra Catri membacakan amanat Menkes dan Mensos.(hk/ks)

HaluanKepri 11Nop10  
HaluanKepri 11Nop10  

HaluanKepri 11Nop10

Advertisement