Page 18

18 Kamis, 11 November 2010

M E T R O

T A N J U N G P I N A N G

BP2KB Gelar Temu Koordinasi TANJUNGPINANG — Sebagai usaha meningkatkan kualitas hidup perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Tanjungpinang menggelar temu koordinasi bersama camat dan lurah serta para staf PKK se-Kota Tanjungpinang di Hotel Melia, Tanjungpinang, Selasa (9/ 11). Acara ini dibuka Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan dan dihadiri oleh sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang. "Dengan adanya temu koordinasi ini, pelaksana kegiatan pada BP2KB

Kota Tanjungpinang ke depan dapat berjalan dengan dukungan yang baik dan semakin mendapat dukungan dari camat, lurah dan tim PKK, serta pihak-pihak yang berkompeten. Sehingga hasil yang diharapkan akan dapat tercapai dan upaya menanamkan pentingnya peranan KB dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat dicapai," kata Suryatati dalam sambutan pembukaan acara. Suryatati berharap, penggarapan program KB dan peningkatan kualitas hidup perempuan dapat

ditingkatkan. Di antara peningkatan kualitas hidup itu adalah, meningkatkan kebahagiaan dalam konteks keluarga kecil bahagia dan sejahtera, beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta peningkatan rasa cinta kasih terhadap sesama. "Semoga melalui temu koordinasi ini BP2KB akan mampu menjadi wahana guna menyaring masukan, menyampaikan kendala dan memberikan solusi yang kondusif, dalam upaya terwujudnya kondisi yang lebih efektif dalam pemberdayaan perempuan dan KB," ujarnya. (hk/36)

Komisi III Janji Pantau Lelang Proyek Multiyears TANJUNGPINANG — Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang yang menangani bidang infrastruktur dan pembangunan, Ir Boerman Sirait MM berjanji akan memantau pelakasanaan lelang enam paket proyek multiyears. Saat ini, proses lelang sedang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (Kota Tanjungpinang) Kota Tanjungpinang di kawasan Senggarang. Pemantauan ini, kata Boerman, untuk menghindari terjadinya penyimpangan sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah elemen masyarakat di daerah ini. “Kita berharap pelaksanaan lelang maupun pekerjaan sebanyak enam peket proyek multiyears tersebut dapat benar-benar berjalan sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Boerman saat dihubungi melalui telepon selulernya, baru-baru ini.

Sambungan dari hal.17 pelantar yang sudah lapuk, seperti Pelantar KUD dan Pelantar Teladan, akan diusulkan dalam pembahasan RAPBD 2011. Ia meminta masyarakat untuk bersabar, karena perbaikan kedua pelantar terSambungan dari hal.17 kemajuan daerah. "Saya tidak pernah memilih dalam bekerja. Bagi saya bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab merupakan amanah. Menjalankan tugas itu tentu tidak lepas dari lingkungan. Jika suatu pekerjaan dilaksanakan dengan sukses, itu merupakan keberhasilan Sambungan dari hal.17

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk operasi Citra Polantas Seligi 2010 yang saat ini tengah kita laksanakan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mampu mengingatkan kepada masyarakat pengguna jalan bagaimana jasa para pahlawan terdahulu,” ucap Melda. Kata Melda, selain bentuk ope-

Selain kontrol, kata Boerman, pihaknya juga akan melakukan evaluasi atas nilai tawaran dari pagu dana mapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan penitia lelang dengan jumlah penawaran yang diberikan dari beberapa rekanan kontraktor peserta lelang, terutama mereka yang memiliki nilai tawaran terendah yang mencapai angka 27 hingga 32 persen. “Berdasarkan ketentuan yang berlaku, nilai tawaran paling rendah yang diberikan pihak rekanan kontraktor belum tentu mereka yang menjadi pemenanangnya. Semuanya juga harus dilihat melalui penilaian aritematik terkoreksi sesuai Peraturan Presiden RI No 85 tahun 2006 tentang perubahan keenam atas Keppres No 80 tahun 2003 menyangkut pedoman pelaksana pengadaan barang dan jasa,” ungkap Boerman.

Sebagai contoh, lanjut Boerman, harga semen di pasaran Tanjungpinang saat ini berkisar Rp55 ribu. Dari jumlah harga tersebut, misalnya seorang rekanan kontraktor berani menawarkan harga terendah mencapai Rp40 ribu per saknya dengan alasan yang bersangkutan memiliki relasi yang berhubungan langsung dengan pihak pabrik semen tersebut, atau alasan lain yang bisa dicerna oleh akal dan pemikiran secara umumnya. “Secara kelembagaan kita tidak bisa mencampuri masalah pekerjaan yang tengah dilakukan pihak panitia lelang tersebut. Paling tidak, dari contoh tadi, bisa saja terjadi alasan kenapa pihak rekanan kontraktor berani menurunkan harga terendah mencapai 32 persen dari pagu dana yang ditawarkan pihak panitia sebelumnya,” papar Boerman. (hk/fl)

Normalisasi Drainase sebut belum bisa diakomodir pada RAPBD-P 2010. "Untuk Pelantar KUD dan Teladan kita harapkan masyarakat untuk bersabar dulu, karena setiap aspirasi yang masuk tetap akan

diperjuangkan dan diusulkan pada pembahasan RAPBD selanjutnya. Moga-moga dalam RAPBD 2011 kedua pelantar ini dapat diakomodir," pungkas legislator Partai PIB ini. (hk/36)

Pekerja Keras bersama," ujar wanita kelahiran 26 Januari 1969 ini. Menurut Heni, di zaman sekarang kaum perempuan dan lakilaki adalah sama dalam bekerja. Keiklasan dan penuh tanggung jawab adalah hal yang paling utama yang mesti dijalankan. Baginya tidak ada kata mengeluh dan putus

asa, sukses bekerja adalah proses menuju kebaikan dan kemajuan untuk semua. "Sebagai PNS, pengabdian adalah hal utama dengan melaksanakan secara profesional dan merespon kondisi lingkungan di sekitar tempat bekerja," katanya. (hk/yendi)

Polisi Ajak rasi tersebut, pihaknya juga berharap dapat menciptakan keinginan masyarakat akan adanya rasa aman, selamat, tertib dan lancar dengan peranan Polri sebagai pemelihara Kantibmas, penegak hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. “Hal ini juga termasuk untuk menciptakan opini yang positif

dari masyarakat terhadap polisi lalu lintas. Opini positif itu tercermin dari meningkatnya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang," ujarnya. (hk/fl)

HK/SUTANA

SALAMI VETERAN — Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo menyalami para veteran pada acara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Rabu (10/11).

Sambungan dari hal.17 mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Nantinya, DBZ Tanjung Sebauk ini akan menjadi pilot project atau proyek percontohan bagi kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Kepri. "Program ini juga merupakan bantuan pengolaan ekonomi produktif yang diharapkan nantinya bisa membantu ekonomi masyarakat desa sekitar. Dengan pencanangan ini ke depan kita akan mencoba mengefektifkan dan memaksimalkan dalam melakukan pembinaan agama di desa Tanjung Sebauk," kata Razali. Ke depan, imbuh Razali, bila Sambungan dari hal.17 makanan yang alami, seperti daging, buah dan juga berbagai jenis makanan bergizi lainnya. Selain itu, Yani juga menyarankan warga agar senantiasa ber-

Sambungan dari hal.17

Ketika itu, terdakwa divonis dengan hukuman 1 tahun dan membayar denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. Kondisi lain didasari surat penetapan penahanan terakhir dari Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) RI pada tanggal 21 Oktober 2010 Nomor: 1525/ 2010/ 5.755. Tah.Sus/ PP/ 2010/ MA selama 50 hari dan telah berakhir masa penahanannya pada tanggal 4 November 2010. “Atas dasar tersebut kita telah melayangkan surat pada tanggal 30 Oktober 2010 Nomor: W27.PAS.4.PK.01-909/ 2010 ke MA tentang pemberitahuan 10 hari akan dilepas demi hukum, termasuk surat tanggal 06 Novempebr 2010 Nomor W27.PAS.4.PK.01.01-927/2010 tentang pemberitahuan 3 hari akan dilepas demi hukum serta pemberitahuan 1 hari akan dilepas demi hukum. Tepat tanggal 9 November kemarin akhirnya yang bersangkutan kita lepaskan, karena sudah tidak ada lagi hak kita untuk menahannya,”

Tanjung Sebauk pengelolaan usaha tersebut meningkat dan mencapai hasil memuaskan, maka tidak tertutup kemungkinan akan dikembangkan di daerah pedesaan setiap kota maupun kabupaten lain di Provinsi Kepri. "Kita juga akan tetap melakukan pemantauan dan pembinaan di desa tersebut, karena hal ini sebagai upaya dalam memajukan usaha yang dikelala agar tepat sasaran dan berhasil dengan baik. Di samping itu, kita juga menginginkan aktifitas penyelenggaraan untuk zakat, fitrah dan sedekah

berjalan dengan baik," kata Razali. Plt Sekdako Tanjungpinang Gatot Winoto menyambut baik pencanangan DBZ ini. Melalui bantuan ekonomi produktif ini, kata dia, secara berangsur-angsur kemiskinan dapat ditekan dan diminimalisir dengan baik. "Ini merupakan bantuan dari zakat yang dihimpun oleh para dermawan untuk membantu bagi yang membutuhkan. Mudah-mudahan bantuan yang sudah diberikan dapat dikembangkan dengan baik sehingga hasil yang diharapkan menjadi meningkat," kata Gatot. (hk/rz)

Pancaroba, Warga perilaku hidup bersih dan sehat. "Kecukupan gizi juga tidak akan berarti jika dalam kehidupan sehari-hari warga tidak mencerminkan perilaku hidup bersih dan

sehat. Untuk itu tetap kita ingatkan agar warga senantiasa menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya. (hk/36)

Pejabat Dinkes ucap Kepala Rutan Tanjungpinang Agus Sofyan, Rabu (10/11). Pembebasan terdakwa Hidajatullah, lanjut Sofyan juga telah sesuai UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 28 ayat (1) dan PP Nomor 27 tahun 1983 pasal 19 ayat (7), termasuk penjelasan pasa; 238 ayat (2) KUHP yang menyangkut masalah pembebasan masa tahanan. Sebagaimana pernah diberitakan, Hidajatullah telah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis dipimpin majelis hakim Morgan Simanjuntak SH MH didampingi TM Limbong SH dan Bambang Nurcahyo SHMH, Kamis (27/4) silam itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zainuriansyah SH sebelumnya selama 2 tahun, denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan. Bersama Hidajatullah, Hakim PN Tanjungpinang juga menjatuhkan vonis kepada Direktur CV Indoraga, sekaligus kontraktor pelak-

sana proyek PMT pada bumil dan KEK di Dinkes Kepri, Hendra Dani, 2 tahu 6 bulan denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU selama 3 tahun 6 bulan, ditambah uang pengganti sebesar Rp178 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikapi putusan vonis PT Riau atas terdakwa Hidajatullah tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Amran SH MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Musleh Rahman SH menyatakan akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. “Bila dalam ajuan Kasasi kita MA nanti diterima, maka terdakwa Hidajutulah akan kembali menjalani masa tahanannya di Rutan, sesuai berapa lama hasil putusan di MA nantinya dan dihitung sejak yang bersangkutan dibebaskan," kata Musleh. (hk/fl)

HaluanKepri 11Nop10  
HaluanKepri 11Nop10  

HaluanKepri 11Nop10

Advertisement