Page 6

SUMBAR—RIAU

Senin, 3 Oktober 2011

6

Minyak Mentah Tumpah ke Laut Impor Beras Harus Lewat Bulog DUMAI — Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Dumai, Faruq Octubri Qomary mengatakan, kegiatan impor beras luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri hanya dibolehkan melalui institusi yang dipimpinnya. Selain itu tidak dibenarkan. Hal ini dikatakannya saat menjawab Haluan Riau terkait terungkapnya penimbunan puluhan ton beras impor ilegal asal Vietnam di atas Kapal Golden Falcon berbendera asing, barubaru ini di Pelsus Pertamina RU II Dumai, Jumat (30/1) lalu. Menurutnya, untuk kepentingan persediaan kebutuhan beras dalam negeri dan menjaga kecukupan beras masyarakat, fungsi bulog sudah sangat jelas sebagai lembaga yang melakukan impor beras, menerima, menjaga dan merawat serta menyalurkan. "Masuknya beras tanpa prosedural jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum dan tidak dibenarkan peredarannya di dalam negeri. Karena sudah jelas aturan impor beras itu hanya boleh dilakukan bulog," kata faruq. Ditegaskan Faruq, dengan terungkapnya kasus beras selundupan ini oleh kapal patroli Polair Mabes Polri kemarin tidak ada berhubungan sama sekali dengan bulog Subdivre Dumai. Sebab, dengan modus penimbunan beras di atas kapal kargo asing, ditambah lagi berada di sebuah pelabuhan khusus, tentu saja hal itu terlepas dari kewenangan dan fungsi lembaganya. "Beras ilegal yang tertangkap ini sama sekali tidak ada hubungan dengan kita," tegas Faruq yang mengaku baru ditugaskan di Dumai. (zak)

Dua JCH Inhil Batal Berangkat TEMBILAHAN — Karena menderita sakit, dua orang Jemaaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Inhil dipastikan tidak ikut berangkat ke tanah suci Makkah pada tahun 2011 ini. Sehingga, dari 821 JCH, yang positif berangkat sampai hari ini menjadi 219 orang. Demikian dikatakan Kepala Departemen Agama Kabupaten Inhil, Azhari Syukur saat dihubungi Haluan Riau, Minggu (2/10). Ia mengatakan, kedua CJH yang sakit itu sudah dipastikan tidak bisa berangkat sesuai informasi yang diterima dari keluarganya. "Yang satu JCH dari Kecamatan Tanah Merah, namanya saya lupa, dia tak jadi berangkat karena baru saja menjalankan operasi. Kemudian, yang baru saja kita terima atas nama Awi Bin Isa juga tak bisa berangkat karena menderita penyakit, sehingga membahayakan bagi dirinya untuk menjalankan ibadah haji ini," kata Azhari. Keberangkatan JCH menuju embarkasi Batam, lanjutnya, akan dibagi menjadi tiga gelombang. Pertama dijadwalkan tanggal 6 Oktober sebanyak 90 orang dengan dua kali penerbangan. Selanjutnya, gelombang kedua pada 7 Oktober sebanyak 355 orang dengan delapan kali penerbangan dan untuk gelombang ketiga sebanyak 377 orang dengan delapan kali penerbangan. "Total semua 18 kali penerbangan dengan menggunakan pesawat Sky Aviation dari Bandara Indragiri menuju embarkasi Batam. Dijadwalkan setelah istirahat satu hari di Batam, semua JCH langsung berangkat menuju Makkah untuk menunaikan ibadah Haji," ujar Azhari seraya menegaskan sampai saat ini pihaknya tidak menemukan kendala dalam memberangkat JCH asal Kabupaten Inhil pada tahun 2011 ini. (nal)

Pipa Produksi Kondur Bocor SEL ATP ANJ ANG SELA TPANJ ANJANG ANG— Pipa produksi Kondur di Kurau, diduga bocor yang mengakibatkan minyak mentah tumpah ke laut. Pipa tersebut terdapat di wilayah perairan Selat Lalang Mengkapan, tak jauh dari Jetyy Kondur Petroleum SA di Pulau Padang.

ANOM

MANASIK HAJI — Jemaah Calon Haji (JCH) asal kota Pekanbaru saat melakukan manasik haji di lapangan markas TNI Arhanudse, baru-baru ini. Kementerian Agama Pekanbaru akan membekali semua ketua rombongan haji untuk bisa memimpin rombongan selama berhaji

Kejelasan Tapal Batas Perlu Ditangani Serius PASIR PENGARAIAN — Kejalasan tentang Tapal Batas Kab Rokanhulu dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Riau perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama bagi Pemprov Riau dan Pemerintah Kab/Kota. Selain tapal batas antara kab/ kota dengan Kab Rokanhulu, seperti Kab Rohil, Bengkalis, dan Kampar, Pemda Kab Rokanhulu juga meminta kejelasan tapal batas Kab Rokanhulu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kab Padang Lawas. Oleh karena itu, pada tahun 2011 Pemda Kab Rokanhulu akan melakukan pelacakan tapal batas

dan penetapan batas di beberapa titik perbatasan antar kab/kota dengan Kab Rokanhulu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Rokanhulu, Drs H Achmad Msi melalui Asisten Pemerintahan Setda Kab Rokanhulu Drs H Jamaluddin, Minggu (2/10) terkait perlunya penetapan tapal batas di beberapa titik batas antar kab/kota yang berada dipinggiran Kab Rokanhulu. "Persoalan tapal batas ini perlu diselesaikan dengan cepat dan serius, mengingat akan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat," papar Jamaluddin. Penetapan tapal batas di pinggiran batas kab/kota di Kabupaten

Realisasi Mitan ke Gas Minim PEKANBARU — Meski program konversi minyak tanah ke gas di Pekanbaru sudah berjalan sejak akhir 2009 lalu, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru menilai, realisasi di lapangan masih kurang khususnya untuk tingkat rumah tangga. Kepala Disperindag Pekanbaru, El Syabrina kepada wartawan, Jumat (30/9) lalu menyebutkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah menerima paket konversi berupa tabung gas 3 kg dan kompor gas, namun masih bertahan menggunakan minyak tanah. Padahal Pertamina sudah tidak lagi mensubsidi minyak tanah, sehingga harganya sudah harga ekonomi dengan satu liternya mencapai Rp9.000. Dikatakan, keuntungan memakai gas elpiji dibandingkan mitan sangat jauh berbeda. Karena itu, saat ini hampir seratus persen para pedagang

makanan sudah menggunakan gas elpiji karena mereka memang sudah merasakan keuntungannya. "Saat dilakukan survei, masyarakat di kalangan menengah ke bawah masih enggannya untuk beralih menggunakan gas. Sebagian besar masyarakat masih trauma dengan pemberitaan-pemberitaan media beberapa waktu lalu, tentang ledakan tabung gas 3 kg. Selain itu, masyarakat juga dinilai kurang mendapat pemahaman dan informasi mengenai program konversi tersebut," ujar El Syabrina. Untuk itu, Disperindag akan terus melakukan sosialisasi terhadap keuntungan pemakaian gas kepada masyarakat, disamping terus memberikan pembinaan dan pemahaman. "Sebenarnya masyarakat yang sebelumnya masih takut-takut untuk menggunakan gas elpiji dan tetap ber-

tahan menggunakan mitan. Setelah diberi pemahaman meski pun masih berangsurangsur, kini mereka sudah mulai menggunakan gas. Tapi kalau untuk tingkat pedagang terutama pedagang kaki lima (PKL), peningkatannya justru sangat signifikan, bahkan bisa dipastikan saat ini para PKL sudah hampir mencapai seratus persen telah menggunakan elpiji," paparnya. Selain itu, Disperindag bersama konsultan yang telah ditunjuk pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan mengontrol terhadap tabung dan selang yang beredar. Hal ini harus mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI). Lebih lanjut ditambahkan, mengenai elpiji 3 kg dalam waktu dekat akan diterapkan sistem distribusi tertutup. Untuk distup ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat. (uta)

Gubernur Belum Teken SK Pimpinan DPRD Bengkalis BENGKALIS– Reposisi pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis nampaknya tidak akan tuntas dalam waktu dekat ini. Informasi terkini yang berkembang menyebutkan, Gubernur Riau (Gubri) belum mau menandatangani surat keputusan (SK) pergantian pimpinan tersebut. Kabarnya, ada dua alasan kenapa Gubernur belum mau menekan SK tersebut. Pertama, sampai detik ini Partai Golkar belum mengirimkan usulan nama wakil ketua. Kedua, adanya laporan pengurus DPD II Golkar Bengkalis terhadap Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hidayat Tagor Nasution ke Polda Riau karena dianggap melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan. Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Bengkalis, Azmi Rojali Fatwa, membenarkan adanya informasi tersebut. Menurutnya, ada dua alasan menyebabkan Gubernur belum mau me-

neken SK pergantian pimpinan DPRD Bengkalis. "Benar, saya dapat informasi Gubernur menolak meneken SK pergantian pimpinan DPRD Bengkalis. Konon ada dua alasan yang mendasari keberatan Gubernur, yaitu Golkar tidak mengusulkan nama calon wakil ketua DPRD serta munculnya persoalan hukum," ujar Azmi dihubungi wartawan, Minggu (2/10). Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyinggung juga soal sikap pengurus Golkar Bengkalis yang hingga sekarang tidak mau menjawab surat yang dikirim DPRD terkait usulan nama unsur pimpinan Dewan. Malahan tukas Azmi, jangankan membalas, Golkar malah melaporkan Hidayat Tagor yang meneken surat permintaan usulan nama calon yang ke polisi. "Sampai sekarang kondisi di DPRD Bengkalis makin tidak kondusif. Tidak ada

agenda kerja sama sekali dan itu sudah berlangsung lebih dari dua bulan. Saat ini ada 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tak dibahas lagi, termasuk nasib APBD Perubahan yang masih mengambang," ungkap Azmi. Takkan Pernah Secara terpisah, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, Abdul Vattaah, mengakui kalau Golkar tidak mengirim nama untuk salah satu unsur wakil ketua DPRD Bengkalis. Sikap tersebut mengacu kepada mekanisme serta aturan main yang tidak sesuai. "Sidang paripurna pergantian pimpinan DPRD dari Golkar ke PKS itu menyalahi prosedural. Tidak ada aturan main dalam perundang-undangan yang mengharuskan pergantian ketua atau pimpinan DPRD. Kita dari Golkar jelas menolak mengusulkan nama untuk posisi wakil ketua itu," tegas Vattaah. (man)

Rokanhulu akan sangat erat kaitannya dengan lahan. Tentu saja, hal ini perlu dicermati secara arif, berdasarkan bukti yang ada. Dengan bukti seperti peta dan bukti lainnya, akan sangat mendukung dalam penentuan tapal batas di lapangan. Bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Rokanhulu dengan beberapa daerah Kab/Kota diperbatasan, Jamaluddin mengingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan tindakan yang dinilai salah di lapangan, sehingga dapat memancing tindakan yang mengakibatkan daerah menjadi tidak kondusif.(yusrizal)

PMI Meranti Minta Difungsikan SELATPANJANG — Keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Kepulauan Meranti membuat banyak pihak meminta agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Fungsi PMI tersebut salah satunya untuk mengorganisir masyarakat dan pihak-pihak lain yang ingin mendonorkan darahnya. Pemerintah Kabupaten Kepulaun Meranti diharapkan mendukung keberadaan PMI tersebut agar dapat dimanfaatkan. Baik oleh masyarakat secara perorangan maupun kelompok atau golongan yang peduli dengan keberadaan institusi itu. Sekretaris PMI Kabupaten Kepulauan Meranti Yusrizal, baru-baru ini mengatakan pemerintah kabupaten hendaknya mendukung PMI agar instansi itu bisa menjalankan fungsinya di tengah-tengah kebutuhan darah bagi rumah sakit yang ada. "Sejauh ini Meranti belum memiliki bank darah. Sehingga jika pasien membutuhkan darah akan sulit didapatkan. Akibatnya tak jarang pasien yang yang dioperasi harus dirujuk ke Pekanbaru

atau tempat lainya. Hal ini juga salah satu penyebab pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain," kata Yusrizal yang juga menjabat Direktur RSUD Meranti. Ditanya terkait biaya peralatan yang dibutuhkan PMI untuk membentuk UDD (unit Donor Darah ), harus ada dana sekira Rp2,5 miliar, menurut Yusrizal, dana itu diperlukan untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya seluruh peralatan itu dioperasikan pihak PMI. "Dengan ketersediaan alat itu, baru kemudian unit donor darah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi dan perannya. Mulai dari menerima sumbangan darah dari masyarakat atau badan maupun golongan lalu memprosesnya kemudian bisa diberikan kepada rumah sakit atau pasien yang membutuhkannya. Selain itu, banyak masyarakat harus melakukan donor minimal setahun sekali. Bahkan ada yang melakukannya hingga dua kali setahun, tergantung fisik seseorang itu. (jos)

Hal itu diungkapkan Arham, warga sekitar yang mengetahui terjadinya kebocor pipa itu kepada Haluan Riau, Sabtu (1/10). Amran mengatakan, pipa produksi dari sumur minyak di Selat Lalang, Desa Mengkapan mengalami kebocoran di dasar laut. Pihak perusahaan saat mengetahui kejadian itu, menurut Arham, langsung berusaha mengatasi keadaan tersebut. "Mulai dari sore hari hingga malam harinya, krew produksi terlihat sibuk untuk menutup sumber kebocoran itu. Dan kita tidak tahu persis apakah kebocoran itu sudah dapat diatasi atau belum," kata Arham. Manager EMP Heru Hardono saat dikonfirmasi mengakui ada minyak yang meluber dalam jumlah sedikit, namun membantah kebocoran itu dari pipa produksi. "Tidak ada pipa yang bocor, melainkan ada anomali teknikal ketika produksi dimatikan. Ada terjadi luberan minyak mentah dari tangki di plat form Echo-Mengkapan," kata Heru. Diakuinya, ada minyak yang meluber dan ke luar dari

overflow tank menggenang tipis di atas permukaan air. Hingga Sabtu malam lalu sekitar pukul 20.45 WIB genangan campuran oil itu sudah dibersihkan. "Sekali lagi tidak ada kebocoran pipa produksi," terang Heru. Kasim (38), warga sekitar Mengkapan mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH), segera turun dan melihat bekas kebocoran minyak mentah tersebut. "Jika masih ada minyak yang tergenang mengaung di laut agar dapat dibersihkan dan di lokalisir. Sebab penanganan yang lambat akan merusak lingkungan hidup dan biota laut, sehingga berdampak buruk bagi nelayan," ujar Kasim cemas. Peristiwa bocornya pipa itu sempat mengundang perhatian warga sekitar, bahkan pihak kepolisian dari Merbau juga sempat turun melihat kejadian pada Jumat (30/9) lalu. Hingga berita ini diturunkan instansi terkait belum memberikan keterangan secara resmi. (jos)

PLTU Dumai Prospek Menjanjikan DUMAI— Walikota Khairul Anwar menyambut positif rencana PT PLN membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kota Dumai karena sangat menjanjikan mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, dengan adanya pembangkit baru ini, akan memperkuat kebutuhan energi listrik bagi puluhan perusahaan industri yang ada di Dumai. Karena sejauh ini, kebanyakan perusahaan memakai energi listrik sendiri. Jadi dengan adanya PLTU ini, dapat mensuplay kebutuhan energi listrik yang dikelola langsung oleh PLN. "Pembangunan PLTU ini sangat menjanjikan, karena di Dumai banyak sekali perusahaan yang membutuhkan kecukupan sumber energi listrik untuk kepentingannya. Sehingga jika dikelola oleh PLN, sedikit banyaknya akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah," ungkap Khairul belum lama ini. Khairul juga menilai, pembangunan PLTU ini sebagai bentuk keseriusan PLN memberikan pelayanan kelistrikan yang optimal dan memuaskan bagi seluruh pelanggan dan masyarakat Dumai. Diharapkan juga, agar rencana proyek pembangkit listrik baru ini mendapat dukungan dan respon yang baik dari seluruh warga kota. Energi listrik merupakan faktor penting infrastruktur yang dibutuhkan daerah untuk menggaet minat investasi, lanjut Khairul sudah sangat pantas ditingkatkan di kota Dumai. Mengingat kebutuhan infrastruktur listrik saat ini masih ter-

batas dan belum bisa mendukung optimalisasi aktivitas pabrik di sejumlah perusahaan yang ada, sehingga mengurangi daya tarik investor berinvestasi di kota berkonsep pengantin berseri dan sehat ini. "Demi percepatan pembangunan daerah, listrik merupakan sesuatu kebutuhan yang penting dan utama sekali keberadaannya. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung sepenuhnya rencana pembangunan pembangkit listrik baru ini," imbau Khairul. Selanjutnya, Pemko setakad ini juga telah memfasilitasi pembentukan forum CSR 106 perusahaan yang ada di Dumai, bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran program CSR perusahaan secara merata ke masyarakat Dumai. Supaya tidak ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang tidak menerima dana CSR itu, serta mengarahkan ke sesuatu hal yang lebih prinsip manfaatnya di lingkungan masyarakat. Peran Pemko sejauh ini menyusun program penyaluran yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat, dan forum nantinya yang akan menjalankan program ini berdasarkan data kebutuhan dan program prioritas penyaluran. Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemko saat ini, diakui Khairul memang belum optimal, karena kendala dan terbatasan yang dihadapi. "Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mensupport Pemko dalam merealisasikan seluruh program pembangunan di tengah kendala dan persoalan yang dihadapi,’’ ujarnya. (zak)

Rencana Peresmian Jelang Popnas Gagal

Menunggu Pemanfaatan Jembatan Siak III PEKANBARU — Pemanfaatan Jembatan Siak III sepanjang 520 meter yang terletak di Kecamatan Senapelan dan terhubung ke Kecamatan Rumbai, kini makin tak jelas. Dua kali rencana peresmian jembatan ini gagal. Terakhir, ketika Gubernur Riau HM Rusli Zainal minta Jembatan Siak III diresmikan jelang pekan olahraga pelajar nasional (Popnas), namun akhirnya gagal juga. Sepintas, di sekitar lokasi jembatan masih terlihat aktivitas pekerjaan. Seorang tukang yang dengan takut-takut memberikan informasi, mereka hanya disuruh bekerja. Soal pemungsian dan peresmian mereka tidak tahu-menahu. "Jembatan ini sebenarnya sudah bisa dilewati, namun saya tak tahu pasti kapan secara

resmi akan difungsikan," ujar lelaki paruh baya yang menolak memberitahu namanya itu. Sementara, kebanyakan masyarakat sekitar Jembatan Siak III mengaku ingin melewati jembatan ini. Namun apa boleh buat, untuk menuju Rumbai saat ini selain harus melewati Jembatan Lighton, baru ada alternatif melewati Jalan Siak II yang dari sisi

waktu dan jarak tempuh kurang efisien bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat kota dan Rumbai. Sebab kalau melalui Jalan Siak II, bagi warga yang tinggal di sebelah Pesisir RumbaiSenapelan akan terasa sangat jauh untuk memutar. Karena Jalan Siak II lebih efektif jika ingin menuju ke Palas dan sekitarnya. "Masyarakat bukannya tidak mau melewati Jalan Siak II, tapi jarak tempuh dan waktu yang relatif lebih jauh," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau Bidang Infrastruktur Noviwaldi Jusman, Sabtu (2/9) lalu. Masalah ini juga kerap dimunculkan warga saat-saat reses di wilayah Rumbai. Noviwaldi yang juga tinggal di Rumbai mengakui sudah mulai

gamang untuk melewati Jembatan Lihgton tersebut. "Ngeri-ngeri sedap saat melewati jembatan itu. Makanya kita sangat berharap Jembatan Siak III segera difungsikan," kata Noviwaldi. Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan jembatan yang mulai dibangun sejak tahun 2001 silam itu akan dimanafaatkan. Semula jembatan ini direncanakan diresmikan Juni tahun ini, lalu molor dan direncanakan lagi diresmikan akhir Agustus lalu. Itu tidak tidak teralisir karena berbagai alasan. Pekan lalu, Kabid Bina Marga PU Riau Ahmad Ismail, menyatakan Gubernur ingin S i a k I I I d ir e sm i k a n j e l a n g Popnas yang dibuka tanggal 29 September lalu. (lah)

HaluanKepri 03Okt11  

HaluanKepri 03Okt11

Advertisement