Page 18

M E T R O

18 Senin, 3 Oktober 2011

T A N J U N G P I N A N G

ASDP Buka Rute Uban-Jambi TANJUNGUBAN — PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) akan membuka rute pelayanan baru dari pelabuhan roll on roll off (roro) Tanjunguban menuju Kuala Tungkal, Jambi dan sebaliknya. Diperkirakan Desember tahun ini, rute baru tersebut akan dimulai.

SUTANA/HALUAN KEPRI

WAHANA PERMAINAN — Wahana permainan air di Waterpark Waterpark Bintan Indrasakti Bay di Batu 9. DPRD Kota Tanjungpinang meminta BLH Tanjungpinang menyelidiki sumber air kolam tersebut.

BLH Harus Selidiki Waterpark TANJUNGPINANG — Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Maskur Tilawahyu meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang segera mengecek Waterpark Bintan Indrasakti Bay, terkait keluhan warga yang mendapati air sumurnya selalu berkurang. BLH diminta mengecek dari mana asal sumber air kolam dan selanjutnya diberitahukan kepada warga. "BLH Tanjungpinang harus segera turun tangan untuk mencari kebenarannya, terkait permasalahan sumur warga yang cepat kering itu," kata Maskur saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (2/10). Seperti diberitakan sebelumnya, warga Perumahan Mahkota Alam Raya di Batu 9, lokasi tempat ber-

Sambungan dari hal.17

sumur bor, maka bisa dijerat dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. "Bisa dipidanakan jika terbukti merugikan orang lain," ucapnya. Terkait keluhan warga, Kherjuli meminta BLH Kota Tanjungpinang segera meninjau kembali dokumen lingkungan yang dibuat oleh pengelola waterpark. "Kalau memang waterpark menggunakan sumur bor, harus mengantongi terlebih dahulu izinnya. Sebab sumur bor juga berpengaruh terhadap sumur galian warga," ungkapnya. Di samping itu, lanjut Kherjuli, jika memang terbukti air sumur warga berkurang karena disebabkan oleh adanya waterpark, maka warga berhak mendapat kompensasi. (cw53)

Bukan Hanya

tentang tugasnya ke depan, usai dilantik Gubernur Kepri HM Sani sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kepri, Jumat (1/10). Ditugaskan untuk melakukan pengelolaan 19 pulau terluar yang langsung berbatasan dengan sejumlah negara tetangga di daerah, Buralimar mengaku siap. Walaupun pada dasarnya ia mengakui tugas tersebut tidak ringan. "Tugas ini cukup berat, namun kami siap melakukan pengelolaan 19 pulau terluar di Kepri yang langsung berbatasan dengan sejumlah negara tetangga," ujarnya. Buralimar menyatakan, tugas pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait tentang pengelolaan daerah perbatasan di Kepri.

Sambungan dari hal.17

adanya Waterpark Bintan Indrasakti Bay mengeluhkan seringnya air sumur mereka berkurang atau bahkan kering. Berkurangnya air sumur terjadi sejak waterpark tersebut dibangun dan beroperasi sejak 31 Agustus lalu. Viktor adalah salah seorang warga yang mengeluhkan keringnya air sumurnya. Menurutnya, kejadian itu sudah berlangsung sejak beberapa minggu lalu. Maskur mengajak pengelola waterpark agar mau menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekitar. Hal itu perlu dilakukan, agar tidak terjadi perselesihan. Terpisah, Ketua LSM ALIM Kherjuli mengatakan, jika Waterpark Bintan Indrasakti Bay terbukti melanggar, seperti menggunakan

Menurut dia, program yang akan dilakukan di daerah perbatasan selain masalah keamanan adalah program ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan sejumlah program lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan. "Kami juga akan melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas teknis di kabupaten/kota di Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga untuk menjalankan program itu," katanya. Ia menjelaskan, di Provinsi Kepri terdapat 2.408 pulau dan 19 pulau di antaranya berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Pulau-pulau yang langsung berbatasan dengan sejumlah negara itu banyak, tujuh di antaranya terdapat

di Kabupaten Natuna, yaitu Pulau Sekatung, Semiun, Sebatul, Senoa, Subi Kecil, Cepala dan Pulau Tokong Boro. Di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat lima pulau terluar yaitu Pulau Damar, Tokong Nanas, Tokong Malang Biru, Mangkai dan Pulau Tokong Berlayar. Empat pulau terluar juga terdapat di Kota Batam yang berbatasan dengan Singapura, yaitu Pulau Nipah, Batu Berhenti, Pelampung dan Nongsa. Sementara itu, di Kabupaten Karimun terdapat dua pulau, yaitu Pulau Karimun Kecil dan Tokong hiu. Terakhir di Kabupaten Bintan terdapat Pulau Sentut yang berb a t a s a n l a n g s u n g d e n g a n M alaysia. (rul)

Cuma Lampu

jalan kecelakaan gara-gara lampu merah ini," kata Ayi, salah seorang pengendara sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Minggu (2/10). Di lampu merah persimpangan Jalan Bintan Center, Agus juga mengeluhkan persoalan serupa. Karena lampu merah tidak hidup, mobilnya hampir ditabrak motor. "Pengendara di Tanjungpinang semakin tidak disipilin, apalagi

ditambah pula rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi. Apakah pejabat kita itu tidak pernah lewat jalan ini, ya," katanya balik bertanya. Kepala Dishubkominfo Kota Tanjungpinang Hamalis mengatakan, lampu merah yang ada di tiga persimpangan jalan tersebut baru selesai dibangun. Saat ini, kata dia, baru masuk tahap sosialisasi kepada

"Insya Allah, kalau tidak ada halangan, Desember nanti ASDP akan membuka rute baru dari Tanjunguban ke Tungkal," ungkap Zakirsyah, staf PT ASDP Tanjunguban, Sabtu (1/10). Menurut Zakir, kapal roro yang akan melayari rute baru tersebut sudah dipersiapkan. Armadanya baru dan jauh lebih besar dibandingkan dengan KMP Kuala Batee, yang saat ini melayari rute Tanjunguban-Telaga Punggur, Batam. Armada baru tersebut, kata Zakir, hasil produksi PT PAL Surabaya. Saat ini kapal tersebut sudah berada di Kuala Tungkal. Sedangkan jadwal pelayanan keberangkatan dan kedatangan kapal, menurut Zakir diperkirakan 2 kali dalam satu minggu. Selain itu, lanjutnya, ke depan manajemen PT ASDP juga sudah merencanakan untuk membuka pelayanan baru dari Tanjunguban menuju Pulau Tujuh, yang saat ini masuk wilayah pemerintahan Kabupaten Natuna dan Kabupaten

Billboard di Batu 6 Minta Dibongkar

Membahayakan Pengguna Jalan TANJUNGPINANG — Papan reklame (billboard) berukuran 2,5 x 8 meter yang terpasang di atas jalan depan SPBU di Jalan DI Panjaitan, Batu 6 dinilai bisa membahayakan pengguna jalan jika sewaktu-waktu roboh. Untuk itu, masyarakat dan DPRD Kota Tanjungpinang mendesak agar reklame iklan rokok tersebut dibongkar demi keamanan. "Kita minta Pemko Tanjungpinang melalui dinas terkait segera membongkar billboard itu, karena bisa membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan," ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Mansyur Razak, Minggu (2/10). Dewan, lanjutnya, jelas tidak setuju dengan dipasangnya papan reklame yang berukuran sangat besar itu. Di samping juga mengganggu keindahan kota. "Yang kita khawatirkan adalah bila terjadi angin kencang, hujan dan petir lalu menyambar billboar tersebut. Maka akan berakibat fatal bagi pengguna jalan yang kebetulan melintas," kata Mansyur. Hal yang mengejutkan Mansyur, Sambungan dari hal.17

SUTANA/HALUAN KEPRI

apalagi diketahui bahwa pemasangan billboard itu belum mengantongi izin dari dinas yang berwenang. Untuk itu, ia meminta agar secepatnya billboard tersebut dibongkar. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Kota Tanjungpinang Hamalis mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan dan bahkan melayangkan surat kepada perusahaan yang memasang billboard tersebut

PAPAN reklame di Jalan DI Panjaitan, Tanjungpinang dianggap bisa membahayakan pengguna jalan, Minggu (2/10).

yaitu PT Menara. "Surat yang kita layangkan sudah tiga kali dan hari ini (Minggu) batasnya. Jika belum juga diindahkan, maka kita serahkan ke Satpol PP," ucap Hamalis. Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang Agustiawarman saat dihubungi mengaku belum menerima perintah atas rencana pembongkaran billboard tersebut. "Kita masih menunggu instruksi dari bu Walikota," katanya. (eza)

FTZ

ngah hati. Akibatnya, kini pengusaha menjadi bingung. "Sebenarnya, kalau FTZ ini benar-benar dijalankan dan seluruh wilayah Batam, Bintan dan Karimun dijadikan kawasan FTZ, maka kita yakin tidak akan merugikan masyarakat," ungkapnya. Sebagai contoh, sebut Efendi,

Sambungan dari hal.17

penguna jalan. "Sosialisasi dulu, nanti secara bertahap akan kita aktifkan," ucapnya saat dihubungi. Hamalis mengakui, saat ini baru tahap uji coba. Itu sebabnya di beberapa persimpangan jalan yang baru dipasang lampu merah yang baru nyala cuma warna kuning saja. "Semua lampunya akan kita hidupi," ujarnya. (cw40)

Anambas. Disinggung keberadaan pelabuhan roro di Dompak, Tanjungpinang yang akan melayani rute Tanjungpinang-Karimun-Pekanbaru, menurut Zakir langkah tersebut merupakan strategi bisnis perusahaannya untuk mengantisipasi sepinya konsumen yang menggunakan pelayanan mereka dari Karimun ke Pekanbaru. "Jadi kalau dibuka dari Tanjungpinang, maka warga Tanjungpinang yang banyak tinggal di Padang, Jambi, Pekanbaru, Medan bisa memanfaatkan keberadaan roro ini," terangnya. Sedangkan ditanya kemungkinan pelayanan roro dari Tanjungpinang juga akan membuka rute Tanjungpinang-Telaga Punggur, Batam, Zakir buru-buru membantahnya. Pasalnya, kata dia, sebagai perusahaan yang diisi tenaga profesional, PT ASDP tentunya mempunyai perencanaan matang dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga diyakininya, mana-

jemen ASDP tidak akan pernah mau membuka pelayanan yang sama dari satu pulau. "Gak mungkin ASDP buka pelayanan TanjungpinangTanjunguban. Kalau pelabuhan ASDP di Tanjunguban mati yang rugi tentunya ASDP juga. Gak mungkin," katanya tegas. Kembali kepada rencana pembukaan rute baru TanjungubanKuala Tungkal, Jambi, menurut Zakir yang juga berasal dari Jambi ini mengaku sangat mendukung hal tersebut. Bahkan, sambungnya, bukan hanya perantau Jambi di Bintan saja yang mendukung rencana tersebut, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Kepri. Soalnya, ujar Zakir, dengan terbukanya hubungan laut antara Jambi-Kepri melalui Tanjunguban, maka hal itu akan berdampak pada sektor ekonomi. Salah satunya dengan masuknya bahan kebutuhan pokok dari Jambi ke Kepri. "Sayur-sayuran, kopi dan banyak lagi sembako yang akan membanjiri Kepri ini," imbuhnya. Diperkirakan dengan jarak tempuh 24 jam dari Tanjunguban ke Kuala Tungkal, maka pasokan bahan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau akan dapat dinikmati masyarakat di Kepri dan Pulau Bintan khususnya. “Jarak tempuhnya (Uban-Jambi) sama seperti Karimun ke Pekanbaru," tutup Zakir. (rul)

barang yang keluar dari Batam ke Tanjungpinang dan ke pulau-pulau dikenakan bea, karena tidak masuk dalam wilayah FTZ. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, karena kedua daerah tersebut masih satu kepulauan. Namun, karena pemberlakuan FTZ di Tanjungpinang tidak selu-

ruhnya, maka jelas status FTZ ini hanya menguntungkan pengusaha besar, khusunya yang dari luar Kepri. "Bila Pemerintah pusat tetap ngotot menjalankan FTZ tanpa mengkaji efek yang diakibatkannya, maka ke depan ekonomi menengah ke bawah akan hancur dan pengusaha besar makin besar," ujarnya. (eza)

Dewan Didesak

maka program kerja dan pembangunan sejumlah proyek di SKPD dapat berjalan sesuai jadwal. "Bila pengesahan APBD-P lambat, maka konsekwensinya anggaran yang tersisa pasti akan kembali ke kas daerah," ujar Rumono. Menurut dia, pengesahan APBDP ini sudah mendesak, karena waktu yang tersedia tinggal tiga bulan lagi sebelum tutup tahun. Bila sampai

molor juga, lanjut Rumono, maka banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat tidak terlaksana, sehingga kemajuan Kota Tanjungpinang menjadi lamban. "Begitu juga dengan pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) akan menjadi terhambat. Di samping juga perbaikan fasilitas umum

bakal terbengkalai," ungkapnya. Sebelumnya, Kabag Humas Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang M Irsal mengatakan, lambannya pengesahan APBD-P dikarenakan pihak Dewan masih melakukan pembahasan untuk menetapkan nilai APBD-P. "Pengesahan APBD-P belum bisa kita pastikan kapan waktunya," ujar Irsal. (eza)

HaluanKepri 03Okt11  

HaluanKepri 03Okt11

Advertisement