Page 1

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

www.sinarharapan.net

1

www.sinarharapan.net

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

BELAJAR DARI MASA DEPAN

PINDesKel, Ajang Motivasi Desa untuk Berkreasi

Batik Sawah dari Desa Pematang Johar Sudah Digunakan sebagai Seragam

Ben Yedder Gantikan Falcao, Lopes Menuju Sevilla

Inovasi dan kreasi tersebut dapat dikembangkan engan manajemen pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Kain batik karya masyarakat desanya sudah sebagian dipakai para para pekerja di setiap hari Jumat.

Ben Yedder sepakat menandatangani kontrak lima tahun dengan Monaco.

Bangkitlah Desa

HARI sudah jauh meninggalkan sore, pekan lalu, sejak Senin sampai Kamis. Tetapi, lantai dua Gedung Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jalan Raya Pasar Minggu masih ramai. Aparatur desa/kelurahan dan

aparat pemerintah daerah (pemda) masih menunggu giliran untuk menyampaikan paparan tentang perkembangan desa dan kelurahannya. Mereka masuk lima besar juara lomba desa tingkat regional. Dengan paparan yang disam-

paikan, mereka berharap bisa menjadi juara di tingkat regional. Desa-desa di Indonesia saat ini memang tidak lagi menjadi halaman belakangan republik ini. Sejak dana desa digulirkan, desa mengalami kemajuan

yang cukup pesat. Optimisme tumbuh dan kreatifitas muncul. Kapasitas aparatur pemerintahan desa dan partisipasi aktif masyarakat meningkat, sehingga desa memiliki arah pembangunan yang jelas dan terencana. Menteri Dalam

Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kreativitas perangkat desa akan menentukan kesuksesan penggunaan dana desa. Munculnya kreatifitas dan inovasi ini memberikan energi positif dan besar untuk bangsa ini. (Ina)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

2

www.sinarharapan.net

Kreativitas Perangkat Desa Tentukan Kesuksesan Dana Desa

Ist

MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO

SHNet – Alokasi dana desa oleh pemerintah pusat akan terus meningkat di waktu mendatang. Dalam empat tahun terakhir alokasi dana desa sudah mencapai Rp 187,6 triliun dan menjadi Rp 257 triliun pada tahun 2019. Dampak positif dari keberadaan dana desa itupun kini mulai terlihat. Pembangunan jalan, jembatan, embung, pos layanan masyarakat desa dan sebagainya makin baik dan berkembang. Beberapa di antaranya bahkan berkembang cukup pesat. Dengan makin meningkatnya alokasi dana desa, tak mungkin semuanya terus-terusan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan mensosialisaikan penggunaan dana desa sejak tahun 2018 lalu telah mengungkapkan, alokasi dana desa ke depan akan digeser untuk pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM). Tentu, hal ini masih sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di desa. Karena itu, kemampuan dan kapasitas

aparatur desa harus ditingkatkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat membuka Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Sultan Jakarta, 14 November 2018 lalu, mengatakan penggunaan dana desa ke depan memang memerlukan kualitas dan kapasitas aparatur desa yang baik. Kualitas dan kapasitas aparatur desa akan sangat dominan menentukan apakah sebuah program pemerintah bisa terlaksana dengan baik atau tidak pada tingkat desa. Program strategis pemerintah pusat akan sangat efektif menyentuh keinginan masyarakat jika didukung secara penuh oleh pemerintah desa. Penguatan kapasitas aparatur desa pun mutlak harus dilakukan, terutama dalam memahami regulasi, cara merencanakan program dan menyusun laporan pertanggungjawaban serta meningkatkan kemampuan manajemen yang diatur dalam UU Desa. “Jadi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

program harus jalan dengan baik,” tegas Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo Kumolo, peningkatan kapasitas aparatur desa juga sangat penting untuk memaksimalkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kreativitas kepala desa dengan aparat desa ada kunci sukses kesejahteraan desa. Semakin kreatif dan inovatif kepala desa dan aparatur desa, yakinlah semakin cepat desa itu berkembang dan maju. Perlu diingat bahwa desa adalah miniatur dari sistem pemerintahan nasional. Desa-desa maju, negarapun maju. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri tahun 2018 lalu, dari 74.957 desa yang tentu dengan berbagai keanekaragaman perbedaan, setidaknya ada 76 persen di antaranya yang perlu ditingkatkan kapasitas aparatur desanya. Namun, tidak berarti sekitar 24 persen lainnya sudah sempurna. Ada berbagai macam perkembangan yang menuntut aparatur desa harus mampu menyesuaikan diri, dan bahkan lebih

banyak menuntut inovasi dan kreativitas mereka.

Tingkatkan Gaji Pada tahun 2020 mendatang, pemerintah pusat telah menyetujui gaji kepala desa setara dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS) Golongan II/A. Keputusan itu diambil setelah pemerintah pusat, cq Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Sekretaris Negera merevisi PP Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Gaji Kepala desa diputuskan berasal dari APBDesa. “Pemerintah sudah menyetujui usulan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS Golongan II/A sebesar 100 persen. Tidak ada penundaan!” kata Tjahjo Kumolo. Penyesuaian gaji itu memang tak bisa dilakukan tahun 2019 karena membutuhkan perubahan APBN 2019 yang su-

dah diketok oleh pemerintah bersama DPR akhir tahun 2018 lalu. Keputusan itu sudah final yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Diakui bahwa masih perlu kajian soal kemampuan anggaran di bebeberapa daerah karena tidak semua daerah memiliki sumber keuangan yang cukup. Kemendagri mencatat adanya beberapa desa yang belum mampu menaikkan gaji perangkat desa hingga setara dengan golongan II A. “Maka di Forum Sekda (Sekretaris Daerah) perlu membahas karena ada lebih dari 100 daerah tidak mampu itulah yang akan diberi subsidi dan tidak ada penundaan. Itu kebijakan politik pemerintahan,” tegas Tjahjo Kumolo. (*)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

3

www.sinarharapan.net

PINDesKel, Ajang Motivasi Desa untuk Berkreasi SEJAK dana desa digulirkan, desa mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kapasitas aparatur pemerintahan desa dan partisipasi aktif masyarakat meningkat, sehingga desa memiliki arah pembangunan yang jelas dan terencana. Selain itu, desa menjadi tempat tumbuhnya kreatifitas dan inovasi yang bisa memberikan energi positif dan besar untuk bangsa ini. Sebagai upaya untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, maka dilaksanakan kegiatan gabungan Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel). PINDesKel digelar di Hotel Discovery Ancol pada 15-19 Agustus 2019. PINDeskel mengambil tema, “melalui Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2019 yang berlandaskan semangat dan budaya gotong royong kita wujudkan Desa dan Kelurahan yang maju, mandiri dan sejahtera untuk menuju Indonesia Unggul yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian”. Dalam acara ini, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang menjadi juara lomba desa tingkat regional. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang menghasilkan Desa dan Kelurahan Juara di berbagai tingkatan mulai kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Regional. Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dilaksanakan untuk  memberikan motivasi dan dorongan kreasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menemukenali Potensi Asli Desa dan Kelurahan. Inovasi dan kreasi tersebut kemudian dapat dikembangkan untuk menata wilayah dan masyarakat dengan manajemen pemerintahan Desa dan Kelurahan. Dalam kegiatan ini dipublikasikan dan dipromosikan keberhasilan inovasi yang telah dilakukan Desa dan

Ist

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) NATA IRAWAN

Kelurahan, sehingga bisa menjadi wadah berbagi inspirasi. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan mengatakan, kegiatan ini merupakan wadah pertemuan dan pertukaran informasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian Dalam Negeri/ lembaga serta masyarakat umum. Kegiatan ini juga dapat menstimulasi dan mendorong atau memotivasi dalam meningkatkan pengetahuan, tata kelola desa/kelurahan, kelembagaan, teknologi tepat guna, nilai tambah produk unggulan daerah secara ekonomi serta sebagai barometer kemajuan perkembangan desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Melalui proses alih ilmu pengetahuan dari teknologi dan inovasi-inovasi yang ditampilkan, diharapkan memiliki dampak besar bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan serta meningkatkan kesejahte-

raan masyarakat di daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk

m e nindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah diturunkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, terkait dengan Evaluasi Perkembangan Desa telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tetang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 81 Tahun 2015  dijelaskan bahwa ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa salah satunya adalah pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel).  

Berbagai Inovasi Salah satu poin penilaian dalam proses evaluasi tersebut adalah inovasi-inovasi yang dilakukan Desa dan Kelurahan dalam melayani masyarakat Desa dan Kelurahan, serta

memajukan Desa dan Kelurahan. Inovasi yang diciptakan Desa dan Kelurahan juara terdiri dari  inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima, tata kelola pemerintahan yang inovatif  dalam memajukan Desa dan Kelurahan, inovasi dalam pelayanan publik, inovasi tata kelola keuangan, inovasi dalam mendorong perencanaan partisipatif, inovasi dalam meningkatkan PADes dan lain-lain yang terkait dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bidang Kewilayahan, seperti inovasi dalam mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan, tanggap siaga bencana, inovasi dalam meningkatkan produk unggulan, dan lain lain. Bidang Kemasyarakatan, seperti inovasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, inovasi program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat,  inovasi dalam menjaga dan mempertahankan budaya lokal,  peningkatan peran PKK dan lain-lain. (*)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

4

www.sinarharapan.net

Nagari Taram Sukses Ciptakan Lapangan Kerja Sambil Menjaga Adat SHNet, Jakarta - Desa atau Nagari Taram berada di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Nagari yang dipimpin oleh Defrianto Ikrar tersebut berhasil melakukan inovasi berbagai bidang yang bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi warganya. Adatnya pun terus dijaga, membuat Nagari Taram menjadi desa “maju� yang tetap menjujung nilai-nilai luhur adat istiadat. Nagari ini terbentuk pada 2003. Luasnya sekitar 6059 kilometer persegi, memiliki tipologi persawahan dan hutan. Meskipun begitu, 2/3 luas lahan itu terdiri dari hutan. Pada 2017, Nagari Taram berstatus desa maju, pada 2018 mandiri, dan masuk kategori desa yang cepat berkembang. Taram berbatasan dengan Nagari Bukit Limbuku, Kecamatan Harau, di bagian utara, Andaleh, Kecamatan Luak di bagian selatan, Nagari Pilubang di bagian Timur, dan kelurahan Payobasung di bagian barat.

Taram memiliki inovasi Pandang (Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari) di bidang pemerintahan yang menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakatnya dengan penugasan personil khsusus yang mengelola,

e-Government melalui website desa dan memiliki media sosial. Taram juga memiliki Lembaga pengelolaan hutan nagara (LPHN) berupa eco wisata Kapalo Banda, Serai Wangi, Jamur Tiram. Produk unggulan jagung

di sana memanfaatkan lahan tidur dan kritis. Setiap tahunnya bisa menghasilkan 1000 ton jagung kering pertahun, menyerap tenaga kerja 90 orang perhari Sementara itu, sawah yang seluas kurang 1000 hektar meng-

hasilan 8000 ton gabah kering giling, tumbuh industri pengolahan beras sebanyak 30 unit, menghasilkan beras sekitar 2492 ton dan menyerap tenaga kerja 180 orang. Ayam petelur sebanyak 500.000 ekor menyerap tenaga kerja 300 orang dan sapi 1500 ekor dipelihara oleh masyarakat. Untuk melestarikan adat, Taram meningkatkan kapasitas ninik mamak pemangku adat, festival baju kurung basiba, pelestarian silek tuo taram, dan sosialisasi pemakaian baju adat dan budaya kepada generasi muda. Untuk pelestarian lingkungan, tersedia sarana pengolahan sampah 3 R (reduce, reuse, dan recycle), program pembibitan tanaman kayu dan buah untuk ditanam di lahan dan pekarangan. Di sana ada gerakan Sato Sakaki, yaitu iuran masyarakat Rp 5000 perbulan perumah, lubuk ikan larangan, penyelamatan spesies ikan lokal dan menjaga kebersihan sumber air. (Ina)

Desa Pulau Sapi Berdaya Lewat Wisata SHNet, Jakarta - Desa Pulau Sapi terletak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Desa ini memiliki luas wilayah 535 km persegi, berjarak 22 kilometer dari pusat kota atau bisa ditempuh dalam waktu 45 menit. Desa yang dipimpin Otniel ini memiliki visi terwujudnya desa wisata Pulau Sapi yang rapi, tertib, bersih, sehat, indah, dan harmonis menuju masyarakat sejahtera melalui gerakan desa membangun. Sebagai desa wisata, Pulau Sapi mengembangkan agrowisata Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera (PPRS). Kawasan ini memiliki luas 500 hektare. Dalam strategi pemberdayaan masyarakatnya, Pulau Sapi memberikan pelatihan budaya sarang burung walet, memfasilitasi pemasaran produk melalui BUMDes Gelate tahun 2018. Desa ini juga memberikan pendampingan

manajemen pengelolaan batik, pelatihan membatik, dan membuat kompos. Pulau Sapi memiliki segudang prestasi dalam soal ke-

bersihan desa, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Bahkan mendapatkan rekor MURI untuk desa wisata dengan rumah terbanyak berhias

motif etnik. Pulau Sapi juga menjadi desa berbasis teknologi informasi dengan jaringan internet 4G di seluruh wilayah desa.

Aplikasi “Mesaget� (Melayani Masyarakat Dengan Cepat) adalah aplikasi pelayanan kependudukan Desa Pulau Sapi berbasis IT yang di dalamnya terdapat data seluruh warga di desa itu, sehingga memudahkan aparat desa dalam melayani masyarakat. Pembatikan di tempat ini menggunakan metode plankan alumunium untuk pewarnaan kain batik dan metode pengeringan zig zag. Teknologi ini sangat efisien sehingga meningkatkan pendapatan pengrajin batik di wilayah itu. Untuk mengatasi kelangkaan darah, Pulau Sapi bekerja sama dengan puskesmas setempat mendirikan bank darah. Bersama petugas puskesmas mereka mendata golongan darah warganya, sehingga jika sewaktu-waktu ada kebutuhan donor darah sudah diketahui siapa yang bisa mendonorkan. (Ina)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

www.sinarharapan.net

5

Suranadi Kembangkan Desa Wisata untuk Sejahterakan Warga SHNet, Jakarta - Desa Suranadi berada di Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 954 hektar. Saat melakukan pemaparan di hadapan tim penguji lomba desa dan kelurahan 2019 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Desa Suranadi, I Nyoman Adwisana mengatakan, perkebunan merupakan potensi unggulan di desa itu. Oleh karena itu, mata pencaharian utama sebagai sumber pendapatan penduduk bidang perkebunan. Kerajinan pun juga berkaitan dengan pengelolaan hasil kebun dan pertanian berupa pengelolaan dodol nangka dan kripik nangka Desa ini mengembangkan potensi wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Tempat-tempat wisata itu adalah wisata taman, industri aneka dodol, kripik, tanaman hias.

Setiap inovasi ini sangat banyak menampung tenaga kerja yang bisa ikut terlibat dalam ke-

giatan masyarakat. Pengadaan pelatihan-pelatihan seperti budi daya jamur tiram, sablon,

menjahit menjadi upaya penanganan pengangguran dan menurunkan kemiskinan.

Suranadi memiliki unggulan wisata taman Suranadi, home industri pembuatan dodol nangka dan sate bulayak, mata air Pura Dhang Kayangan Jagad Suranadi, hotel Suranadi, arung jeram, kerajinan pot tanaman hias, kampung hijau Suranadi, dan kampung Telur, Dusun Kuang Mayung. Pengembangan kawasan wisata taman suranadi dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dikawasan wisata. Utamanya ketersedian sarana prasarana penunjang kawasan wisata. Seperti Rabat Jalan di jalur pariwisata. Pengembangan pengelolaan wisata juga dilakukan dengan membangkitkan tradisi budaya lokal masyarakat, yaitu Pementasan kesenian lokal dan upacara adat lokal desa. Di samping itu membangun saluran irigasi dalam upaya memudahkan petani dalam pengelolaan pertanian. (Ina)

Desa Srimulyo Kenalkan “One Dusun, One Product” SHNet, Jakarta – Desa Srimulyo terletak di Kecamatan Piyungan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini lolos untuk ikut menjadi peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2019. Provinsi DIY mengunggulkan Desa Srimulyo ini untuk ikut Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2019 karena 22 dusun di desa ini wajib menghasilkan satu produk unggulan. Istilahnya, one dusun one product. Desa yang berdiri tahun 1946 ini punya total pendapatan yakni 5,9 miliar rupiah di tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp7,1 miliar setahun berikutnya. Dari jumlah total tersebut, Rp3,5 miliar merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) mereka di tahun 2018 dan 2,9 miliar disumbang dari Hasil Usaha Desa. “Potensi yang kita miliki, sumber daya alamnya cukup

variatif artinya kami kaya sumber daya alamnya, SDM cukup bisa menjajikan karena dominasi pendidikannya masuk kategori sejahtera, sementara potensi

kelembagaab lengkap beserta sarana dan prasarana penunjang. Pamong desa kami dari 42 pamong semuanya sarjana bahkan dari jumlah tersebut ada 2

yang lulusan S2,” kata Kepala Desa Srimulyo, Wajiran. Di bidang pelayanan, Srimulyo sudah membangun sistem pelayanan satu pintu, ada an-

trian digital, ada SOP pelayanan yang dilengkapi dengan sarana pojok bermain anak, pojok laktasi, pojok baca, jalur difabel, jalur evakuasi dan monitor CCTV. Untuk menunjang desa digital, desa ini telah membangun berbagai aplikasi antara lain Open-SID yang ditujukan untuk pelayanan umum, e-Lastri sebuah aplikasi untuk pelayanan administrasi tanpa harus mengantri serta e-Sambat yang merupakan saluran aspirasi masyarakat terhadap lingkungannya. Belum cukup dengan itu semua desa yang memiliki luas 1456,8 ha tersebut masih punya aplikasi andalan lainnya, seperti AURAT yakni aplikasi untuk manajemen surat, SIGAP (SIG-Pertanahan) serta e-NGATINI yang dapat memberikan info peringatan banjir. Plus beberapa aplikasi sistem informasi manajemen untuk monografi serta pamong desa dan tidak ketinggalan situs resmi mereka. (Ina)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

6

www.sinarharapan.net

Kelurahan Anggrung, dari Kampung Narkoba Menjadi “Smart City” SHNet, Jakarta - Kelurahan Anggrung terletak di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Luasnya sekitar 40 hektare, dengan tipologi perdagangan dan jasa. Kelurahan ini masuk dalam kategori kelurahan yang cepat berkembang. Dipimpin oleh seorang lurah Ananda Sulung P Lubsi, kelurahan ini berhasil menghapus predikat negatif sebagai kampung narkoba. Dalam paparannya di hadapan tim penguji lomba desa dan kelurahan 2019, Ananda mengatakan, kelurahan yang dipimpinnya itu sebelum menghadapi berbagai permasalahan seperti pemukiman yang kumuh, tingkat pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana rendah, begitu pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan juga renda. “Partisipasi masyarakat dan

stakeholder rendag,” katanya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, kelurahan Anggrung me-

miliki inovasi penyelanggaraan pelayanan administrasi kelurahan gratis berbasis smart city. Program ini hasil kerja-

sama dengan Dinas Kominfo Kota Meda. Kelurahan Anggrung dijadikan pilot project aplikasi SIAP (Sistem Infor-

masi Administrasi Publik). Keunggulan dari model smart city ini adalah fleksibel, cepat, dan tepat, kepastian waktu, arsip digital dan door to door. Di bdiang kemasyarakatan, Kelompok Wanita Tani Melati menghasilkan manisan jahe, keripik bayam, nugget, manggo jely, puding lumut. Pemasaran produk melalui online dan kebutuhan pasar sekitar. Kelompok Pemberdayaan Pemuda Nagari Bhakti, bekerja sama dengan CSR PLN UIP II Sumbagut diadakan kursus pelatihan senilai 10 juta dan bantuan 6 unit mesin jahit senilai 50 juta. Produk pakaian dan konveksi. Kerja sama juga dilakukan dengan Dinas Sosial. Kelurahan ini juga memiliki kampung selfie, magrib mengaji, story telling, dan bersih narkoba. Lembaga adat STM Saroha aktif dalam upacara upacara adat. (Ina)

Kelurahan Mangkubumen Bebaskan Kaki Lima dari Jerat Rentenir SHNet, Jakarta - Kelurahan Mangkubumen terletak di Kota Surakarta. Kelurahan yang dipimpin Beni Supartono Putro ini masuk dalam kategori kelurahan cepat berkembang, yang memiliki luas wilayah sekitar 79,7 hektar. Di depan para tim penguji lomba desa dan kelurahan tahun 2019 yang diselenggarakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Beni berapi-api menjelas kemajuan keluarahan yang ia pimpin. Dalam paparannya, Beni menyebutkan, pedagang kaki lima di sana sebelumnya banyak terbelit utang pada rentenir akibat kemiskinan. Namun, ketergantungan pada rentenir itu bisa dihapus, setelah pemerintahan kelurahan turun tangan. Untuk menyelamatkan warga di kelurahan itu dari jerat rentenir, pihak kelurahan

mengajak gotong royong masyarakatnya untuk memberikan sumbangan. Setelah bebas dari rentenir, mereka harus bergantian memberikan infaq.

Anak-anak di kelurahan itu yang biasanya hanya main game saat ini memiliki “kesibukan” baru permainan tradisional. Dalam hal pelayanan,

Kelurahan Mangkubumen memiliki Samardi (Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis), e-office online, dan e-kelurahan.

Besuk Kiamat (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian) adalah program yang memberikan kemudahan untuk pengurusan surat kematian. “Pada saat itu juga, sebelum jenazah dimakamkan, surat kematian sudah ada dan langsung diantarkan,” ujarnya. Sapu Kuwat (satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi) merupakan program yang memberikan kemudahan kepengurusan kependudukan terpenuhi. Bayi yang baru lahir langsung mendapatkan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan sebagainya. Kelurahan ini berhasil memberdayakan Sasana Krida menjadi sumber pendapatan. “Mereka yang menggunakan tempat ini tidak bayar. Untuk nikahan misalnya saja. Tapi untuk katering, sound system semuanya sewa ke kami, dengan begitu ekonomi tumbuh,” ujarnya. (Ina)


7

www.sinarharapan.net

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

Kelurahan Teritip Berhasil Kembangkan Lembaga Keuangan Mikro SHNet, Jakarta - Kelurahan Teritip berada di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kelurahan ini dipimpin oleh Lurah Ruddy Iskandar. Seperti di berbagai tempat lainnya, kelurahan ini juga menghadapi banyak permasalahan yang serupa. Saat melakukan paparan di depan tim penguji lomba desa dan kelurahan 2019 yang diselenggaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ruddy memaparkan, kelurahan ini memiliki sistem administrasi kependudukan, e-kinerja, e-planning, dan wifi zone. Kelurahan ini memiliki inovasi pro iklim. Ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk menghadapi perubahan iklim maupun penurunan emisi. Teritip peduli merupakan wadah sosial yang timbul dari inisiatif LPM, PKK, karang taru-

Ist

PENANGKARAN BUAYA DI KELURAHAN TERITIP

na, dan kampung siaga bencana untuk dapat berbuat lebih kepada mereka yang membutuhkan perhatian dalam menghadapi suatu masalah. Melalui kampung siaga bencana, petugas dan masyarakat

terjun langsung apabila terjadi bencana banjir, longsor, kebakaran, dan lain-lain. Kelurahan ini membuat jamban sehat dan komunitas peduli sampah. Teritip memiliki produk unggulan, antara lain karet, ke-

lapa, gaharu, pepaya, durian, salak, bawang merah, sayuran, lada, padi, jagung, cabai, pantai manggrove, penangkaran buaya, bendungan teritip, peternakan sapi dan pengelolaan kompos kotoran sapi

Produk UKM dari kelurahan ini adalah keripik salak, dodol, dan sirup, keripik rumput laut, soka krispi dan bawang goreng. Lembaga keungan mikro di kelurahan ini memiliki nilai investasi lebih dari Rp 1 miliar. (Ina)

Pro Edit Kelurahan Pejanggik Percepat Pelayanan Masyarakat SHNet, Jakarta - Kelurahan Pejanggik berada di Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kelurahan yang dipimpin Rahmat Fakhrurrozi ini memiliki luas wilayah 103 hektar dan terbentuk pada 2007. Menurut Rahmat saat melakukan pemaparan di hadapan tim penguji lomba desa dan kelurahan 2019 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, kelurahan ini sebelumnya memiliki sistem pelayanan yang lambat. Namun, melalui inovasi pro edit, pelayanan itu menjadi cepat. Adat istiadat tadinya makin ditinggalkan, namun dengan adanya inovasi lembaga krama adat tindih tate care yang terdiri dari tokoh dan sesepuh adat sasak, adat itu kembali menguat.

Melalui Simama (silaturahmi masyarakat mataram), masyarakat secara bergotong-royong melakukan pengelolaan sampah yang tadinya menumpuk di perkotaan. Sementara itu, kenakalan remaja di wilayah itu ditanggulangi dengan membentuk angkringan pos 3 A. Adapun, pengangguran dan ekonomi masyarakat melalui Bale Kreatif Wika Asri. “Sampai saat ini, kami telah meraih beragam prestasi dan penghargaan baik tingkat kota maupun tingkat Provinsi NTB,� ujarnya. (Ina) Ist

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana saat menerima tim penilai lomba kelurahan tingkat nasional tahun 2019 di Kelurahan Pejanggik.


8

www.sinarharapan.net

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

Diaz Hendropriyono: Masalah Sampah Berdampak pada Harga Diri Bangsa DENPASAR - Dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, Indonesia diprediksi bisa menjadi negara yang ekonominya terbesar nomor 6 (enam) di dunia pada 2023 mendatang, dan nomor 5 (lima) pada 2030 mendatang. Namun Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono, mengemukakan ada satu hal yang belum selesai, yaitu masalah sampah. “Kita tahulah memang Indonesia menghasilkan sekian juta ton sampah, payung hukum sudah ada. Tapi dari berbagai masalah yang telah dihandle, tampaknya masalah sampah masih menjadi masalah kita,” kata Diaz saat menjadi pembicara kunci pada acara bertajuk “Dengar Yang Muda Seri XVI: #dibuang sayang”, di Rumah Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (14/8/19). Menurut Diaz, permasalahan sampah tidak hanya berdampak kepada isu kesehatan, pariwisata dan perekonomian tetapi juga harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Presiden pun sudah bosan berkali-kali menyelenggarakan rapat terbatas soal sampah tapi tidak selesai-selesai. Karena itu, Diaz tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan, bahwa masalah sampah tidak seksi dan strategis. “Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia menjadi negara maju,” tegasnya. Staf Khusus Presiden itu lan-

Foto: Edi S/Humas

Staf Khusus Presiden Diaz Hendropiyono berfoto bersama para aktivis NGO yang bergerak dalam penanganan sampah, di Rumah Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (14/8/19) siang.

tas mengkritik keras perilaku sejumlah orang yang membuang sampah di sungai atau di laut. Ia mengingatkan pada peradaban kuno, Mesopotamia dan Irak maju dan berkembang karena memiliki Sungai Eufrat dan Tigris. Demikian juga Mesir maju karena memiliki Sungai Nil, yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Bahkan Kerajaan Sriwijaya kejayaannya pernah sampai ke wilayah Thailand, Vietnam, dan Kamboja karena Sungai Musi. Begitu Sungai Musi penuh lumpur, kapal-kapal ngga mau berlabuh. Setelah itu muncul Majapahit yang berada

di antara Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Sama dengan Mesopotamia di antara Eufrat dan Tigris. “Jadi, peradaban kuno itu kerajaan-kerajaan maju karena sungai, lha kok sekarang sungainya jadi tempat sampah. Makanya siapa bilang sampah itu bukan masalah strategis,” ucap Diaz.

Kita Bisa Apakah kita bisa? Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menyitir perkembangan di Rwanda, yang pernah terjadi genocida tahun 1994 saat terjadi pertikaian antara suku

Tutsi dan Hutu, 800 ribu orang mati dari jumlah penduduk 7 juta. “Sekarang kotanya menjadi the Cleanest City in Africa, dan mereka ini menjadi the Singapore at Africa. Pertumbuhan ekonomi mereka melesat. Bayangkan 1994 ada genocida bisa menjadi the Cleanest City in Africa, masa Indonesia yang ngga pernah terjadi genocida ngga,” ucap Diaz dengan nada bertanya. Untuk itu, Diaz yang pada kesempatan awal mengapresiasi keberhasilan Bali, dan Denpasar khususnya, dalam menangani masalah sampah,

terutama masalah sampah plastik, mengajak para aktivis LSM dan NGO untuk terus bergerak. “Semoga saja soal sampah ini tidak berhenti sampai di seminar-seminar saja tapi nanti ada aksi nyata, dan apa yang bisa dilakukan di sini bisa dilakukan di tempat yang lebih tinggi. Pasti bisa,” pungkas Diaz. Acara “Dengar Yang Muda Seri XVI: #dibuangsayang” ini menghadirkan narasumber I.B. Rai Dharawijaya (Walikota Denpasar) yang mewakili pencetus ide tanpa plastik kresek untuk semua retailer di Bali, Komang Sudiarta (malu. dong) pemimpin komunitas yang melakuken edukasi dan sosialisasi ke anak-anak sekolah mengenai bahaya sampah, Pande Gede Bayu Antariksa (pengusaha), Jeff Kristansi (BEDO) pengurus NGO peduli lingkungan yang membantu pengusaha UKM menggunakan bahan recycle olahan sampah, dan I Gde Ngurah Widiadnyana (Somia Design) yang mengedepankan  ecogreen  designe dan mengangkat material pengganti yang ramah lingkungan. Dalam acara ini juga ditampilkan  fashion show dengan tema Upcycling, dan workshop upcycling dan presentasi Olah Limbah Kreasi atau Olikasi, serta pameran produk UKM. Sebelumnya acara “Dengar Yang Muda” sudah digelar di Jakarta, Bandung, dan Gorontalo. (sp)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

9

www.sinarharapan.net

Batik Sawah dari Desa Pematang Johar Sudah Digunakan sebagai Seragam SHNet, Jakarta – Desa ini kini telah menghasilkan batik yang mereka sebut batik Sawah dan Mangrove, dari hasil membatik masyarakat desa Pematang Johar yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini.Kain batik hasil karya masyarakat desanya sudah sebagian dipakai para para pekerja di setiap hari Jumat untuk dijadikan seragam Hasil membatik ini mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Pematang Johar beberapa tahun ini. “Ini adalah hal yang sangat mengembirakan bagi warga kami, dari hasil mulai belajar membatik dan kini sudah dapat kami gunakan untuk dijadikan seragam. Tentu hal yang mengembirakan bagi kami, ” ujar Sudarman, Kepala Desa Pematang Johar kepada SHNet di Jakarta. Batik dengan motif Sawah dan Mangrove ini, kembali dikatakan Sudarman sudah sesuai dengan iklim desanya dan ini menjadi kebanggan yang tidak ternilai. Melalui kain batik ini, Sudarman berharap desanya akan terkenal seperti desa di daerah Jawa yang terkenal dengan batiknya. Selain di gunakan di beberapa instansi yang ada di desanya, batik ini nantinya juga akan digunakan sebagai seragam sekolah yang betada di desa yang ia pimpinnya itu. ” Kami tengah mengajukan, agar batik hasil dari desa kami ini, dapat dijadikan seragam sekolah di desa kami ini. Jadi, kami banggakan dari hasil karya para pembatik ini dapat digunakan seragam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, semua sekolah di desa kami sudah gunakan seragam batik hasil desa sendiri, ” paparnya lagi. Tidak hanya kain batik yang menjadi kebangaan desa Pematang Johar, namun juga hasil kerajinan tangan dari bahan kerang dan limbah. Dimana hasil kerajinan tangan tersebut selalu di pamerkan bila ada kegiatan di desa

Pematang Johar atau ke desa tetangga. “Dan hasil dari pameran itu akan masuk ke kas desa, yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan desa. Pokoknya semua hasil kerajinanyang dibuat oleh warga kami, hasilnya akan masuk ke kas desa, ” ujar Kades Sudarman. Dengan masuknya Desa Pematang Johar di lima besar lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2019 ini sudah menjadi kebangaan bagi seluruh warga desa. Untuk itu Sudarman berharap desanya dapat menjadi juara di lomba desa ini. Pun diketahui, dari partisipasi masyarakat di desa Pematang Johar kembali dikatakan Sudarman, dalam kurun waktu dua tahun tepatnya di tahun 2017 – 2018 sangatlah cukup tinggi. Hingga ini dibuktikan melalui data rekapitulasi swadaya murni masyarakat dapat menghasilkan atau dapat membeli tiga unit kendaraan. Satu unit kendaraan untuk mobil

patroli, satu unit digunakan untuk mobil Ambulan dan satu unit lagi digunakan untuk mobil penganggut sampah. ” Jadi kami memiliki call center, yang gunanya adalah untuk melayani pengaduan atau adanya laporan dari warga. Call center ini sendiri dibuka di setiap dusun, sehingga masyarakat dapat berurusan melalui nomor telepon khusus yang tertera di depan rumah masing-masing Kepala Dusun. Jadi mobil patroli yang kami beri nama Siaga itu dapat segera meluncur bila ada yang membutuhkan pengaduan dari warga bisa cepat, ” katanya menambahkan. Seperti diketahui, potensi unggulan dan yang menjadi salah satu sumber mata pencarian terbesar di desa Pematang Johar adalah persawahan. Dari total wilayah desa 2.217,84 Ha terdapat lahan persawahan seluas 1.750 Ha. Gabah kering panen yang dihasilkan bisa mencapai 7,5 – 8 ton bila memasuki

masa panen. Tidak itu saja, desa ini juga menghasilkan sektor pertanian seperti peternakan, kerajinan rumah tangga dan juga jasa lainnya sebagainya juga menjadi sumber perekonomian masyarakat di desa. Sedangkan masalah pendidikan, kembali dikatakan Sudarman, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan relatif cukup tinggi yang ditandai dengan tingginya angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan baik di tingkat PAUD, SD, SLTP SMA serta jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. ” Khusus bagi yang kurang mampu, anak-anaknya tetap dapat bersekolah secara gratis dari TK hingga SLTA. Ini semua berkat adanya dukungan Pemerintah Desa bekerjasama dengan salah satu Yayasan Pendidikan Yaspenas dan Al Khairat. Tidak itu saja, namun kami juga ada Paket A, B dan C secara gratis, ” paparnya. (maya)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

SinarHarapanNet adalah sebuah wadah jejaring informasi yang dimotori para jurnalis Sinar Harapan yang bernaung di bawah Perkumpulan Sinar Harapan. Wadah ini lahir dari niat dan keinginan untuk meneruskan visi, nilai, dan semangat untuk terus mencari, menemukan, menebar, menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan harapan secara terus menerus. Perkumpulan ini bukan saja sebagai wadah bagi yang pernah bekerja di Sinar Harapan, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya jaringan Sinar Harapan dari berbagai latar belakang profesi dan aktivitas. Wadah ini juga terbuka untuk siapapun yang memiliki semangat dan merindukan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Perkumpulan ini memilih media publikasi sebagai wadah untuk menyebarkan dan memelihara harapan akan masa depan. Harian Sinar Harapan Net hadir menjawab kebutuhan akan informasi harian yang jernih, terpercaya, dan membangkitkan harapan. Kami mendukung tujuan global pembangunan berkelanjutan bagi kemaslahatan umat manusia dan planet bumi, sustainable development goals (SDGs); mengedepankan jurnalisme damai (peace journalism); menganut prinsipprinsip pewartaan bermartabat; serta mendorong terciptanya sinergi positif dalam berjejaring. Perwujudan dukungan kami terhadap SDGs antara lain dalam bentuk penerapan tanggung jawab sosial di sepanjang rantai nilai (value chain) kami, termasuk penerapan efisiensi sumber daya dan energi dalam setiap aktivitas kami, mulai dari perencanaan, proses produksi hingga pemasaran dan distribusi.

PENGELOLA AWAK REDAKSI: Tutut Herlina (Pemimpin), Ario Widiyanto, Aju, Dis Amalo, Daniel Duka, Eka Susanti, Gerald Pelapelapon, Herry Suroso, Inno Jemabut, Maya Handini, Muhammad Nasir, Nonnie Rering, Stevani Elizabeth, Wheny Hari Muljati, Marcelinno Pratama, Victor Simanjuntak. KONTAK: 0813-17775994 ALAMAT: Office Tower Eightyeight@kasablanka 9A Floor, Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870 Telp: 021 28541764 EMAIL: redaksi@sinarharapan.net

10

www.sinarharapan.net

ORTIZ SANZ

Hasil Sidang DMP Merauke Penting untuk Hari Depannya INDONESIA RAYA BERKUMANDANG SETELAH SIDANG DMP Jakarta, 15 Juli 1969 -Â Menyambung berita tentang keputusan hari Senin dari Dewan Musyawarah Pepera di Merauke secara aklamasi untuk tetap dalam Republik Indonesia dan tidak akan memisahkan diri dari RI, wartawan ÂŤAntaraÂť memberitakan selanjutnya, bahwa disamping Mendagri Amir Machmud berbicara pula dalam sidang DMP tersebut, pembantu Menlu untuk Irian Barat Sudjarwo Tjondronegoro dan wakil Sekjen PBB, Dr. Ortiz sanz. Sudjarwo tjondronegoro dalam pidatonya antara lain menyatakan agar para anggota Dewan yang ragu-ragu atau kurang mengerti akan arti Pepera mengadakan musyawarah satu dengan yang lainnya sebagai saudara dengan saudara dalam suatu keluarga besar. Kepentingan saudara adalah satu seperti kepentingan suatu keluarga besar. Dalam pada itu wakil Sekjen PBB Dr.Ortiz sanz yang juga berbicara sebelum sidang mengambil keputusan mengemukakan, bahwa apa yang diputuskan oleh sidang DMP itu adalah maha penting bagi hari depan Irian Barat dan keturunan seluruh rakyat yang bertempat tinggal dikabupaten Merauke. Ia mengatakan bahwa para anggota Dewan tidak hanya berbicara untuk mereka sendiri, tetapi atas nama semua rakyat yang diwakilinya. Karena itu janganlah ragu untuk mengemukakan pendapat. Demikian Dr. Ortiz Sanz.

Rakyat Merauke Berpesta Pora Rakyat kota Merauke, yang terletak dijazirah tenggara Irian Barat, hari Senin malam telah lampiaskan segala rasa kegembiraannya dengan diambilnya keputusan oleh

daerah tersebut untuk tetap bergabung dalam kesatuan Indonesia dari Sabang ke merauke, dalam suatu pawai rakyat keliling kota. Keputusan untuk tetap bergabung telah diambil pada pagi harinya oleh 175 orang wakil rakyat kabupaten yang sebagai anggota Dewan Musyawarah Pepera daerah Merauke telah menyuarakan bahwa rakyat daerah Indonesia yang merupakan ujung tertimur dari slogan Kesatuan Indonesia, tetap ingin merupakan bagian dari pada Republik Kesatuan. Dengan diiringi lagu per-

juangan oleh dua barisan musik, pemuda, rakyat bersorak-sorai mengelilingi kota kecil itu dimana Pepera yang pertama dari 8 kabupaten Provinsi Indonesia yang tertimur itu diselenggarakan dan dimenangkan. Sejak pagi harinya seluruh kota Merauke telah dihiasi dengan bendera dan perhiasan lainnya. Bertempat disebuah lapangan ditengah-tengah kota Merauke pada malam harinya juga diadakan pesta makan bersama oleh rakyat dimana diberbagai tempat diadakan pembakaran daging untuk

dimakan bersama. Dalam pesta rakyat itu telah dibawakan slogan yang terutama meminta perhatian akan pelaksanaan pembangunan untuk Irian Barat setelah masa Pepera. Keputusan untuk tetap dalam Negara Kesatuan RI diawali dengan penggunaan kesempatan berbicara oleh 20 orang anggota DMP yang semua pada pokoknya ingin supaya Irian Barat tetap dalam kesatuan Sabang-Merauke. Diantara mereka ada yang mengemukakan kemajuan yang tampak diberbagai bidang di Irian Barat. Setelah daerah itu diserahkan kepada Indonesia dibanding dengan masa ketika masih berada dibawah kekuasaan Belanda. Ketika keputusan untuk tetap bergabung itu dinyatakan menyebabkan ruangan dimana sidang tersebut diselenggarakan dalam suatu suasana gembira dan tercampur haru. Diantara banyak anggota tampak ada yang mencucurkan air mata tidak dapat tahan harunya. Dengan spontan kemudian berkumandang lagu Indonesia Raya yang disusul dengan lagu-lagu perjuangan lainnya. Sambutan ketua DPR-GR Ketua DPR-GR H.A. Sjaichu hari Selasa menyatakan menyambut gembira dengan rasa syukur ke putusan sidang Dewan Musyawarah Pepera Kabupaten merauke hari Senin yang secara aklamasi telah memilih untuk tetap berada dalam wilayah Negara Rupublik Indonesia. (SH)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

11

www.sinarharapan.net

Evaluasi Syarat Revisi Otsus Papua Oleh : Frans Maniagasi

T

ulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan saya yang berjudul Evaluasi Otsus Papua Suatu Keharusan yang dimuat di Sinar Harapan ( 7/8/2019). Pertanyaan sederhana adalah bagaimana kita mengetahui satu kebijakan, atau program sudah mencapai target atau tujuannya kalau tidak dilakukan Evaluasi. Evaluasi dalam organisasi, termasuk pemerintahan maupun negara pun tidak terlepas dari evaluasi. Dengan evaluasi dapat dinilai bahwa kebijakan atau program semakin mendekati sasaran, dan targetnya. Sehingga lewat evaluasi jika belum mencapai target maka bagaimana upaya yang mesti dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan dari kebijakan atau program tersebut. Berkaitan dengan Otsus Papua maka evaluasi merupakan hal yang normal dan sah untuk dilakukan Evaluasi sesuai pasal 78 UU 21/2001. Seperti dalam artikel saya yang lalu bahwasanya dengan evaluasi Otsus disana kita bisa mengetahui sampai sejauhmana Otsus sebagai program rekognisi dari Negara ( pasal 18 B UUD 1945) untuk satu komunitas sosial warga bangsa OAP selama 18 tahun Otsus dilaksanakan apakah sudah menunjukkan adanya daya ungkit peningkatan terhadap kehidupan OAP telah mendekati kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan.  Evaluasi Otsus Papua dapat dikategorikan dalam dua bagian. Pertama evaluasi yuridis formal dalam evaluasi ini menyangkut peninjauan terhadap pasal pasal yang belum terlaksana, atau yang sudah dilaksanakan, maupun yang sudah dilakukan hanya parsial saja. Jika dalam melakukan evaluasi yuridis formal ternyata tidak lebih dari 50 persen maka dilakukan revisi terbatas. Namun melebih dari 50 persen dengan sendirinya dilakukan revisi keseluruhan dan terbit UU baru. Kedua, evaluasi pelaksanaannya baik program program yang bersifat proteksi, affirmasi dan pemberdayaan terhadap OAP sudahkah men-

benar benar hasil evaluasi tersebut menjadi pedoman perlu tidaknya dilakukan revisi UU Otsus Papua. Jadi tak perlu takut atau khawatir atau menolak dilakukan evaluasi.

Revisi Otsus

Ist

FRANS MANIAGASI

capai target sesuai amanat Otsus. Pada evaluasi ini termasuk evakuasi Dana Otsus 2 persen setara DAU nasional, Dana Tambahan Infrastruktur maupun dana dana lain yang terkait program program Otsus pada pasal 33 dan 34 UU 21/2001. Dengan demikian evaluasi itu pun meliputi tiga sektor unggulan dari Otsus seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat. Apabila dalam evaluasi ini ternyata dinilai bahwa pelaksanaan Otsus selama hampir dua dekade belum menunjukkan peningkatan kehidupan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan yang bersifat protektif, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap OAP, maka ada kesalahan atau kekeliruan besar yang sudah dilakukan. Sebaliknya jika dari hasil evaluasi menunjukkan ada kemajuan yang dicapai maka kemajuan disektor mana saja dan diaspek mana yang belum sama sekali tercapai. 

Evaluasi, Siapa Takut? Lalu mengapa khawatir atau menolak dilakukan Evaluasi Otsus Papua. Otsus ini adalah kebijakan dari negara karena ada masalah bangsa yang

hingga kini belum terselesaikan. Masalah itu adalah soal Papua - yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu dalam Otsus jika difahami dengan baik dan benar ada hal hal substantif yang bersifat mendasar dan ada yang bersifat simbolik. Dua kategori evaluasi ini tentunya berkaitan erat dengan hal hal yang bersifat substantif dan simbolik dari UU Otsus. Kini muncul gagasan  perlunya evaluasi Otsus Papua karena sesuai amanat UU 21/2001 sehingga Mendagri menyurati Gubernur Papua Lukas Enembe agar dapat dilakukan evaluasi. Namun Gubernur menolak dilakukan evaluasi. Menurut pendapat saya penolakan Gubernur untuk dilakukan evaluasi disebabkan, pertama pada akhir tahun 2014 yang lalu Gubernur LE dan Pemerintah Papua sudah mengajukan draf revisi UU 21/2001 yang disebut dengan nama Otsus Plus. Menurut Gubernur bahwa UU Otsus tidak memadai lagi menampung berbagai gagasan percepatan pembangunan Papua. Sehingga mesti diganti dengan disebut “Otsus Plus”.  RUU Otsus Plus terakhir pembahasan ditingkat Dir-

jen Otda Kemendagri pada 18 Agustus 2014. Pembahasan dipimpin oleh Dirjen Otda pada saat itu Prof DR Djohermansyah Djohan, sesudah pembahasan itu dikirim ke Sekretaris Kabinet dan “ diampreskan” ( Amanat Presiden) - untuk seterusnya diserahkan ke DPR RI. Karena waktu yang sempit mendekati pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala dan kesibukan akhir di DPR maka Otsus Plus tak tahu juntrungannya tidak pernah dibahas. Ironisnya setiap tahun sejak 2015 hingga 2019 ini Otsus Plus tidak pernah dimasukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).  Kedua, akhir akhir ini bahwa LIPI diminta KPK untuk melakukan evaluasi Otsus. Kalau KPK yang meminta LIPI melakukan evaluasi Otsus maka sudah bisa dipastikan termasuk penggunaan Dana Otsus. Jika KPK maka jelas ada kaitan dengan TIPIKOR. Sampai pada tingkatan ini menurut pendapat saya tidak perlu ada kekhawatiran tentang evaluasi Otsus. Bahwa seperti yang sudah saya singgung bahwa evaluasi itu mesti komperhensif dan menyeluruh mencakup dua kategori evaluasi. Sehingga

Sebenarnya saya orang yang tidak setuju kalau revisi terhadap UU 21/2001 tentang Otsus Papua hanya dilakukan semata mata berorientasi teknis belaka seperti revisi UU Sektoral. Karena mengingat “roh, semangat, cita cita dan tujuan” dari UU ini pada prinsipnya adalah UU Politik sebagai salah satu cara untuk solusi salah satu masalah dari negara ini. Berikut bila dilakukan revisi mesti melibatkan rakyat Papua sesuai tuntutan Pasal 77 UU 21/2001. Sehingga saya perlu menegaskan dan menegasikan bahwa siapa pun yang ingin melakukan revisi mesti tanyakan pada rakyat dalam hal ini masyarakat Papua. Mengapa karena ada “nuansa kebathinan” maupun basis historis politik dan sosiologis termasuk penegakan HAM dari UU ini. Ada benang merah persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka terutama menyangkut nasib dan masa depan OAP dalam NRI. Sehingga basis konstitusional dan politik dalam konteks nation state dan national building ke Indonesiaan mesti menjadi dasar utama dalam melakukan revisi terhadap Otsus Papua. Disinilah letak kehati hatian kita sebagai bangsa untuk melakukan revisi Otsus bukan saja menyangkut masalah teknis yuridis atau implementasi Otsus semata tapi letak pertanggungjawab Negara terhadap satu komunitas sosial warga negara yang mesti direkognosi sesuai tujuan dari Pembukaan UUD 1945. Itulah hakekat filosofis dari evaluasi sebagai syarat untuk Revisi Otsus Papua.

Penulis, Frans Maniagasi adalah Anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua (2001).


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

12

www.sinarharapan.net

“Reresik Kali, Reresik Ati” Pembuka Festival Tlatah Bocah 2019

SHNet/Ist

Anak-anak menanam pohon di Perbukitan Menoreh, Minggu (28/7). Acara ini merupakan bagian dari acara Mertijiwo yang merupakan rangkaian kegiatan Festival Tlatah Bocah XIII Tahun 2019.

SHNet, Magelang – Pagi-pagi, Kamis 25 Juli 2019, saat matahari mulai terbit, Dusun Bebengan tampak menggeliat. Hari itu hari yang berbeda dari biasanya. Pasalnya, di dusun yang terletak di Desa Sriwedari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini, sedang ada acara spesial, yakni Mertijiwo. Mertijiwo merupakan acara ritual pembukaan rangkaian kegiatan tahunan Festival Tlatah Bocah. Festival tradisi untuk komunitas anak-anak di Jawa Tengah dan sekitarnya ini, biasanya memang terdiri dari sejumlah kegiatan, mulai dari ritual pembukaan, acara puncak, hingga ritual penutupan. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Minggu, 28 Juli 2019, warga Dusun Bebengan, termasuk anak-anak kembali sibuk melakukan beberapa kegiatan. Anak-anak dengan semangat bergotong-royong membersihkan lingkungan. Mereka juga membersihkan sungai dari sampah-sampah yang selama ini dibuang sembarangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bambang Sumarsono, salah seorang aktivis seni budaya dan panitia penyelenggara Festival Tlatah Bocah XIII menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini, Festival Tlatah Bocah memilih tema “Reresik Kali, Reresik Ati”.

SHNet/Ist

Anak-anak melepas bibit ikan di sungai di kawasan Dusun Bebengan, Minggu (28/7). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Tlatah Bocah XIII Tahun 2019.

SHNet/Ist

Masyarakat dan tokoh agama setempat bersama perwakilan komunitas Tlatah Bocah berziarah ke makam leluhur Desa Sriwedari, di Gunung Tawing, Perbukitan Menoreh, Kamis (25/7). Mertijiwo merupakan acara pembuka rangkaian kegiatan Festival Tlatah Bocah XIII Tahun 2019.

Bambang menyampaikan bahwa “Reresik Kali, Reresik Ati” kurang lebih berarti “Membersihkan Sungai itu adalah bagian dari Membersihkan Hati”. Kalimat ini menurutnya, merupakan penyemangat bagi para pegiat Festival dan masyarakat untuk berupaya membersihkan lingkungan sekitar sebagai wujud dari membersihkan hati. “Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan Festival Tlatah Bocah selalu didahului dengan kegiatan Mertijiwo,” kata Bambang dalam keterangannya kepada media, Jumat (26/7).

Ziarah ke Makam Leluhur Bambang yang populer dengan panggilan Bagor ini men-

jelaskan bahwa Mertijiwo berarti membersihkan diri (jiwa) sebelum penyelenggaraan Festival. Acara Mertijiwo yang tahun ini berlangsung pada Kamis, 25 Juli ini, dimulai dengan melakukan ziarah kubur ke pepunden desa setempat, yang merupakan tempat persemayaman tokoh benama Ki Bongso Sekti. Menurutnya, pepunden tersebut menjadi pilihan karena Ki Bongso Sekti merupakan tokoh yang dianggap warga sebagai penduduk yang pertama kali mendiami Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. “Ziarah kubur diikuti masyarakat setempat, tokoh agama, dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang sedang mengikuti kegiatan KKN di ka-

wasan ini,” kata Bambang. Heri Kuswanto (30), pemuda Desa Sriwedari yang juga merupakan Koordinator Acara Mertijiwo mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat Sriwedari, khususnya masyarakat di Dusun Bebengan. Ucapan terima kasih tersebut karena jumlah peserta yang ikut dalam prosesi Mertijiwo dalam rangkaian Festival Tlatah Bocah tahun ini, ternyata relatif banyak.

Kegiatan Peduli Lingkungan Bambang menyebutkan, selain melakukan ziarah kubur di makam leluhur, semangat Mertijiwo juga diaplikasikan secara nyata dengan melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan membersihkan aliran sungai di sekitar Dusun Bebengan, menanam pohon di kawasan mata air, dan menebarkan bibit ikan di sungai di sekitar Dusun Bebengan. “Kegiatan bersih-bersih tersebut dilaksanakan, Minggu 28 Juli 2019,” kata Bambang. Setelah membersihkan sampah di bantaran sungai, menurut Bambang, anak-anak lalu melepaskan bibit ikan ke sungai. Selain diikuti anak-anak, ak-

tivitas tersebut juga diikuti mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang sedang berkegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Bebengan yang menjadi tuan rumah Festival Tlatah Bocah XIII. Anang (25) dan Ayun (24) perwakilan KKN UIN Sunan Kalijaga mengatakan senang sekali bisa ikut prosesi Mertijiwo Festival Tlatah Bocah. Menurut Anang dan Ayun, kegiatan semacam ini merupakan pengalaman pertama mereka saat mengikuti KKN.

Puncak Acara Festival Tlatah Bocah XIII Bambang menginformasikan bahwa puncak acara Festival Tlatah Bocah XIII akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 24 dan 25 Agustus 2019. Acara puncak Festival tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, akan diikuti sejumlah komunitas dan aktivis seni dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Pada tahun ini, komunitas dan aktivis seni yang terlibat dalam Festival selain berasal dari daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga berasal dari Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. (whm/sp)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

13

www.sinarharapan.net

Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Investasi

SHNet, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi. Komposisi kabinet yang baru nantinya lebih banyak diisi kalangan profesional ketimbang partai politik. Bahkan ada menteri muda yang berumur 25 tahun.  “Kabinet sudah final. Komposisi 45 parpol, 55 profesional,” ujar Jokowi dalam pertemuan Dewan Pemimpin Redaksi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8). Jokowi mengungkapkan nama-nama menteri telah disampaikan kepada Ketua Umum partai politik pengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.  Formasi kabinet periode 2019-2024 akan mengalami perombakan melalui nomenklatur. Meski demikian kursi kabinet diperkirakan tetap sama seperti saat ini, yakni 34 kementerian. Salah satu perubahan adalah Jokowi akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi. “Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yg dilebur. Misal menlu juga handle diplomasi ekonomi,” ujar Jokowi. “Ada juga Kementerian Investasi, akan konsentrasi di digital dan kreatif,” lanjut Jokowi. Jokowi mengatakan kabinet

Ist

PRESIDEN JOKOWI

dapat diumumkan sebelum waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober mendatang. “Kabinet bisa diumumkan kapan saja, enggak perlu nunggu Oktober,” ujar Jokowi. Ia sebelumnya memastikan jumlah kementerian dalam kabinet periode kedua nanti sama dengan periode pertama yakni 34 orang. Dengan demikian, tidak ada pengurangan atau penambahan nomenklatur kementerian.  “Jumlahnya

menteri 34,” ucap Jokowi pada awal Agustus lalu. Sebanyak 34 kursi menteri itu disebut Jokowi akan dibahas menyeluruh dengan sembilan partai politik pengusungnya di Pilpres 2019 lalu.  Jokowi juga tidak menutup pintu bagi partai lain yang ingin bergabung ke dalam koalisi. Salah satunya Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.  Jokowi yang bakal memerintah bersama wakil presiden terpilih Maruf Amin ini meng-

ungkapkan, ada menteri berusia di bawah 30 tahun hingga 25 tahun. “Ada menteri nanti usianya masih di bawah 30 tahun sampai 25 tahun. Ini susah mencarinya, tapi akhirnya dapat,” kata Jokowi. Ia menuturkan, saat menyusun nama-nama menteri, dirinya mendapat sedikitnya 60 nama kandidat menteri berusia muda, yakni yang berusia di bawah 30 tahun. “Pintar-pintar, hebat, hanya

lemah di manajerial. Tapi akhirnya dapat nama calon yang memang bagus, ya dimasukkan,” kata dia. Jokowi belum mau mengungkap nama menteri yang berusia di bawah 30 tahun tersebut. Dia hanya memberikan kisi-kis menteri muda itu dari kalangan profesional. “Tidak mudah mencari menteri usia di bawah 39 tahun. Yang bagus banyak. Yang pintar banyak, tapi manajemennya lemah,” kata Jokowi. (Victor)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

14

www.sinarharapan.net

Akmal Malik, Mantan Kepala Desa yang Kini Mengurus Otonomi Daerah SHNet – Tahun 1994, Kepala Desa Barangan, di Kecamatan Tujuh Kuto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Desa itu dan satu desa lainnya terkenal sebagai desa merah, tempat para tahanan politik (tapol) Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi underbow-nya, sehingga masyarakatnya sangat kritis. Mereka suka berdebat. Kepala desa ini tidak kuat menghadapi tekanan warga terkait penggunaan dana IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang transparan. “Dana desa” kala itu. Warga desa menuntut transparansi, kepala desa kewalahan. Namun, warga desa tidak ada yang mengajukan diri sebagai pengganti kepala desa yang mengundurkan diri. Di Kecamatan Tujuh Kuto yang saat itu terdapat 46 desa, kebetulan ada pemuda yang berani. Akmal Malik namanya. Ia lahir di Pulau Punjang, 16 Maret 1970. Belum menikah saat itu. Baru selesai sekolah Diploma III Ilmu Pemerintahan di STPDN Jatinangor, Jawa Barat (1993). Camat Tujuh Kuto pun menunjuknya menjadi pejabat sementara (Pjs) kades di salah satu desa yang lowong jabatan kapala desa. Ia ditantang untuk menjawab tuntutan transparansi penggunaan dana IDT. Warga di desa itu dikenal sangat kritis, to the point dalam menyampaikan sesuatu dan suka berdiskusi. “Saya ditantang. Saya bilang, saya siap hadapi,” kata Akmal mengenang masa itu. Dengan mantap ia menerima penugasan dari Camat Tujuh Kuto. Pada awal bertugas di jabatan itu, Akmal mempelajari apa sebetulnya yang diinginkan warga desa. Ternyata masalah uang IDT yang tidak pernah transparan. Suatu hari, ketika dana IDT dicairkan, ia mengajak dua orang kepala dusun di desa itu untuk bersama-sama ke Bank BRI terdekat. Mereka mengambil dana IDT dari Tabanas BRI yang besarannya Rp 4,5 juta, sesuai alokasi dana IDT/tahun masa itu. Setelah dana diambil, ia kemudian mengumpulkan warga di Balai Desa. Uang sebanyak Rp 4,5 juta ia letakan di tengah balai dan disaksikan oleh seluruh warga yang hadiri. “Ini dananya, lihat dan hitung jumlahnya,” ujar Akmal kepada warga. Setelah semua warga menyaksikan fisik uang itu, ia lalu menjelaskan bahwa dengan dana itu tidak mungkin semua program di satu desa dijalankan bersamaan. Kalau dibagi-bagi perkampung dana itu tak akan cukup. Karena itu, alokasi dana pertahun perlu digilir. Tahun sekian untuk kampung A, tahun sekian

Ist

AKMAL MALIK

untuk kampung B, dan seterusnya. Warga desa kompak setuju. “Lah, ternyata warga hanya ingin ada transparansi. Mereka ingin tahu berapa sebetulnya uangnya, lalu untuk apa saja,” katanya. Cara Akmal Malik menyelesaikan masalah desa berikut penggunaan dana IDT itu menjadi cerita yang tersiar ke sejumlah desa lain di Kabupaten Lima Puluh Kuto. Ia pun terpilih menjadi kepala desa terbaik dan mendapat penghargaan dari bupati setempat. Selain itu juga dijanjikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Tahun 1996-1998, Akmal dikirim studi Manajemen Pembangunan ke Istitut Ilmu Pemerintahan (IIP). “Semasa kuliah ini, saya aktif menulis, di koran lokal dan juga nasional. Rupanya, tulisan-tulisan saya dilirik sama pemerintah propinsi (Sumatera Barat),” katanya. Karena itu, usai melanjutkan studi, Akmal ditarik oleh Bapenda Sumatera Barat untuk menjadi kepala biro. Namun, Akmal terlanjur senang untuk kuliah. Hanya sebentar menjadi kepala biro, ia memutuskan ikut program beasiswa jurusan Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), 2000-2002. Otomatis ia kehilangan jabatan kepala biro. “Begitu saya selesai kuliah, jabatan itu kan pasti sudah diisi orang lain. Saya pun pulang jadi Kabag Bina Agama. Hahahaha… studi manajemen, mau urus bina agama,” katanya.

Ujian Ideologi Namun, di Kabag Bina Agama itulah Akmal benar-benar ditempa secara

idelogis. Ia mengalokasikan dana pembinaan agama (DPA) secara merata dan proposional kepada semua agama. Dinas Agama yang membidangi Katholik Sumatera Barat, misalnya, bisa mengirimkan perwakilan di kegiatan Fesparawi (Ferstival Paduan Suara Gerejawi) di luar daerah dengan menggunakan dana APBD, demikian juga yang beragama Hindu, Kristen, Budha. “Tidak besar, hanya Rp 200 juta untuk yang Katholik, Rp 150 juta untuk Hindu, tapi saya alokasikan dan itu untuk pertama kali ada dana seperti itu,” katanya. Banyak warga Sumatera Barat menolak kebijakan Akmal itu. Namun, ia kokoh pada pendiriannya. Baginya, Sumatera Barat tak hanya Islam, tapi juga agama-agama lain yang harus mendapat hak yang sama. Ia adalah Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat yang hingga kini berdiri kokoh dan megah. Namun, ia mengenang kalau diawal pembuatan masjid itu, pro dan kontra atas desainnya sangat keras. Desain masjid itu adalah hasil sayembara yang jurinya berasal dari ulama, tokoh-tokoh ormas Islam dan perwakilan DPRD. “Setelah hasil sayembara ada dan masjid dibangun, banyak yang bilang, ini bukan masjid, tapi stadion karena bentuknya kotak. Waduh, saya kan hanya ikut hasil sayembara,” katanya. Anggota Nahdlatul Ulama (NU) ini juga berhasil membawa Sumatera Barat masuk tiga besar MTQ 2008. Sejak tahun

itu juga ia memberi ansuransi kepada 250 ulama se-Sumatera Barat, setiap tahun. “Bagi saya, membangun daerah bukan masalah agama. Kita harus bangun semuanya secara sama,” tegasnya.

Menjadi Plt Dirjen Semenjak April 2011, Akmal Malik pindah ke Jakarta, memulai lagi karir bikrokratnya dari awal di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. “Saya jadi staf lagi, mulai lagi dari bawah dan ikut seleksi lagi,” katanya. Akmal sabar dan tekun menjalankan tugasnya. Bagi Akmal, kedua hal itu sangat penting dalam bekerja. Tahun 2014, kandidat Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya ini dipercaya menjadi salah satu kepala bagian di direktoratnya. Dua tahun di situ, Akmal lolos tes untuk menjadi Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, yang mengawal kebijakan strategis pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Sejak 2018 lalu, Akmal dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menjadi Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah dan kemudian ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggantikan Soni Soemarsono. “Saya ini sesuai perintah atasan saja. Saya adalah anak buah, apa kata atasan itu yang saya jalankan. Saya birokrat yang jalankan kebijakan,” kata Akmal soal rahasianya dalam menjalankan tugas. (Inno Jemabut/Tutut Herlina)


KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

15

www.sinarharapan.net

Ben Yedder Gantikan Falcao, Lopes Menuju Sevilla SHNet, Sevilla - Bersamaan dengan kabar yang mengungkapkan bahwa Radamel Falc a o hampir meninggalkan Stade Louis II, klub Ligue 1 Prancis, A S Monaco, telah bergerak cepat untuk mengamankan penggantinya. Bukan striker Inter Milan, Mauro Icardi, tapi juru gedor Sevilla, Wissam Ben Yedder. Monaco telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan Ben Yedder setelah membayar klausul rilis pemain internasional Prancis itu sebesar €40 juta atau sekitar 637 miliar rupiah. Ben Yedder sepakat menandatangani kontrak lima

Ist

Ben Yedder resmi berseragam Merah-Putih Monaco untuk durasi kontrak 5 tahun.

tahun dengan Monaco setelah menghabiskan tiga musim merumput di La Liga. Striker berusia 29 tahun itu meninggalkan Sevilla setelah mencetak 70 gol dalam 138 penampilan di semua kompetisi setelah tiba dari Toulouse pada Juli 2016. “Saya sangat senang terlibat dengan AS Monaco,” kata Ben Yedder di situs resmi klub barunya. “Saya merasakan

keinginan kuat dari pihak klub untuk meminta saya datang. “Saya memilih Monaco karena saya percaya pada proyek ini dan saya bertekad untuk melakukan segala yang mungkin untuk mengejar tujuan bersama kami. Saya datang dengan niat untuk membuktikan, seperti biasa, kualitas saya dan dengan keinginan untuk mencapai level baru. Ben Yedder sebelumnya dikaitkan

dengan Manchester United selama jendela transfer musim panas ini dibuka, namun dengan ditutupnya bursa pemain di Liga Inggris dan semakin dekatnya Radamel Falcao menuju pintu keluar Stade Louis II ke Galatasaray, maka pihak klub segera berusaha menarik pemain keturunan Tunisia itu untuk bermain bersama Les Rouge et Blanc . “Wissam adalah pemain dengan talenta hebat, striker yang lengkap, yang sudah terbukti bukan cuma di Toulouse dan Sevilla, tetapi juga di kompetisi internasional. Ia juga pemain dengan mentalitas yang patut dicontoh,” puji wakil presiden Monaco, Oleg Petrov. “Kedatangannya adalah momen penting bagi Monako. Ini menunjukkan keinginan kami untuk membangun tim yang ambisius untuk mencapai tujuan klub,” tambah Petrov. Sementara itu, saat Ben Yedder datang ke Stade Louis II, gelandang Monaco Rony Lopes, telah bergerak ke arah yang berlawanan, dan bergabung dengan Sevilla dalam kesepakatan yang dilaporkan senilai €20 juta atau sebesar Rp318 miliar.(*)

KTM Tarik Diri dari Moto2, Tech 3 Juga Ikut ke Moto3 SHNet, Spielberg - Tim balap motor Tech 3 akan mengikuti jejak KTM meninggalkan kelas Moto2 di tahun 2020 mendatang, dan lebih mempersiapkan dua motor mereka untuk balapan di kasta bawah, Moto3. KTM mengumumkan keputusannya untuk mundur dari kelas menengah balap sepeda motor pada hari Minggu selama akhir pekan Grand Prix Austria, setelah memberi catatan sembilan kali finis selama balapan 2019. Sementara Tech 3, yang merupakan tim satelit dari KTM di MotoGP tahun ini, telah bergabung dengan kelas Moto2 pada tahun 2010. Itu merupakan musim pertama mereka di Moto2, dengan menjalankan sepasang mesin Tech 3 Mistral 610 yang dikembangkan sendiri. Tetapi setelah berhubungan dengan pabrikan asal Austria itu, yang mengalihkan motor KTM untuk Marco Bezzecchi dan Philipp Oettl sehingga secara jelas dikonfirmasikan sebagai musim terakhir tim Prancis itu di Moto2. Sebagai gantinya Tech 3 sekarang akan bermitra bersama KTM di kelas ringan , di mana tim akan mengirimkan dua entri mulai dari 2020. “Saya sepenuhnya memahami dan mendukung keputusan KTM untuk mundur dari kelas Moto2 sebagai tim pabrikan

Ist

Tim asal Austria Red Bull KTM masih akan berlaga di MotoGP hingga tahun 2026 tapi mereka telah menarik diri dari Moto2 untuk musim depan

dan memfokuskan upaya mereka pada Moto3 dan MotoGP,” kata bos tim, Herve Poncharal. “Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan untuk membawa bendera KTM Red Bull ke kelas Moto3 yang sangat kompetitif, yang belum pernah dijelajahi Tech 3 sebelumnya,”tegasnya. “Bersama dengan KTM, kami bertujuan untuk melihat kemitraan kami tumbuh dan menemukan kategori baru serta membantu talenta muda, yang akan menjadi masa depan balap Moto3

di tingkat atas.” “Jadi, sekarang kita perlu mengatur ulang pada tahun 2020 dan misi utamanya adalah menemukan dan meyakinkan para pembalap yang memiliki profil untuk memahami dan mencocokkan program kami. Jadi, hari-hari mendatang akan sangat sibuk,” jelas Poncharal. KTM mulai menyuplai sasis di Moto2 sejak 2017, seiring keputusan mereka turun di MotoGP sebagai tim pabrikan untuk pertama kalinya. Selama musim

2017 dan 2018, mesin mereka di Moto2 masih dipasok oleh Honda, dan KTM sukses mengoleksi 27 podium plus sembilan kemenangan. Mereka juga merebut runner up 2018 lewat pembalapnya Miguel Oliveira. Kesuksesan tersebut membuat Tech 3 tertarik bekerja sama dengan KTM. Tim bahkan rela menanggalkan proyek sasis Mistral yang sudah dirintis sejak lama, demi mendapatkan sasis dari KTM. Kerja sama ini juga dibarengi oleh kesepakatan di MotoGP, di mana Tech 3 berperan sebagai tim satelit KTM mulai musim ini. Armada KTM sebagian besar telah berjuang di Moto2 pada tahun 2019 setelah beralih kategori ke paket mesin baru Triumph, namun hasil yang dicapai sangat jauh berbeda. Dua pembalap Tech 3 tidak terkecuali Marco Bezzecchi saat ini hanya mencatat 10 poin sedangkan rekannya, Oettl, yang pembalap pemula belum pernah mencetak angka. Bezzecchi, yang merupakan mantan penantang gelar di kelas Moto3 memiliki kontrak dua tahun bersama tim tersebut, tetapi dia, maupun Oettl tidak yakin untuk melanjutkan kerjasama mereka dengan Tech 3 pada tahun 2020, dan tim telah menawarkan tumpangan ke pembalap MotoGP yang terbuang, Hafizh Syahrin. (TJE)


16

www.sinarharapan.net

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

Dok.Trip Advisor

VILA-VILA TENDA DI D’BAMBOO KAMP, DESA WISATA EKANG, BINTAN

Dok. Mily

TUR MENYUSURI HUTAN BAKAU DI DESA PENGUNDANG, BINTAN

Tiga Desa Wisata Unggulan di Kabupaten Bintan SHNet, Jakarta- Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau memiliki tiga desa wisata unggulan yang patut dikunjungi wisatawan. Ketiga desa wisata tersebut adalah Desa Wisata Ekang, Pengudang dan Mapur. Masingmasing desa wisata ini memiliki potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Desa Wisata Ekang berada di Desa Ekang Anculai, tidak jauh dari Lagoi, Bintan. Luasnya hampir dua hektarare. Di desa wisata ini berdiri vila-vila tenda yang cocok untuk wisata keluarga. Villa tenda bukan seperti tenda-tenda biasa. Tenda yang digunakan sudah diuji ketahanannya. Material tendanya sendiri didatangkan dari Bandung. Namun pembuatannya dilakukan di Desa Ekang. Harga yang ditawarkan untuk menginap di Desa Wisata Ekang berkisar Rp 600 ribu untuk hari biasa dan Rp 800 ribu di akhir pekan. Selain menginap, para wisatawan tidak hanya sekedar menikmati keindahan alam, namun berbagai pengalaman juga bisa didapat karena fasilitas yang disediakan seperti menunggang kuda, bermain di taman kelinci, serta memancing di pondok segitiga yang menjadi ciri khas Desa Wisata Ekang.

Dok.booking.com

VILA TENDA DI DESA WISATA EKANG, BINTAN

Ingin menjelajahi hutan bakau, Desa Wisata Pengudang tempatnya. Wisatawan dapat menyusuri hutan bakau sepanjang 4 Km dengan menggunakan speedboat. Desa Pemgudang terkenal dengan ekowisatanya. Ada puluhan jenis bakau yang tumbuh di Pengudang seperti spesies Rhizophora, Bruguiera, Xylocarpus. Ada juga tumbuhan lainnya, seperti pandan dan palem. Semuanya menawarkan daya tarik tersendiri. Selain melintasi rimbunnya hutan, wisatawan dapat menikmati pemandangan lain. Mulai dari putihnya pasir di Pantai

Pengudang, Padang Lamun yang terbentang luas, serta eksotisnya Batu Junjung dan Batu Arang. Keindahan pulau juga dapat dinikmati, sembari melihat aktivitas nelayan yang menangkap ketam dengan alat perangkap tradisional bubu. Desa Pengudang juga merupakan kawasan konservasi dugong, kuda laut, penyu, dan padang lamun yang membentang sepanjang 18 kilometer. Tak jarang, saat melakukan tur, wisatawan berjumpa dengan mamalia laut maupun hewan yang dilindungi tengah asyik berenang melintasi sungai dan lautan,

Ingin menikmati pesona laut China Selatan, berkunjunglah ke Desa Wisata Mapur yang ada di Pulau Mapur, Bintan. Pulau Mapur mulai dilirik wisatawan sebagai salah satu destinasi wisata di Kepri. Hamparan pulau yang sangat elok seakan melambaikan tangan menanti datangnya wisatawan.. Ada beberapa kegiatan seru yang bisa dilakukan pengunjung selama berada di Desa Wisata Mapur. Mulai dari memancing, berenang, jalan-jalan keliling pulau, atau sekadar bersantai menikmati suasana pantai. Jika ingin menikmati keindahan bawah lautnya, snorkeling bisa

jadi pilihan. Uniknya, saat air laut surut, penduduk sekitar akan melakukan aktivitas mencari kerang di pantai. Kerang ini nantinya bisa diolah menjadi makanan khas daerah yang lezat. Aktivitas mencari kerang ini juga asyik dilakukan selama berwisata di sana. Tiga desa wisata di Kabupaten Bintan ini ikut serta dalam Lomba Paket Wisata Tematik Desa Wisata di Jakarta. Acara ini digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat  Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Wan Rudy Iskandar mengatakan, kegiatan ini sangat memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Desa dapat berkembang, pertumbuhan ekonomi meningkat dan terciptanya lapangan pekerjaan. “Ekang fokus dengan desa agrowisata pertanian. Kemudian, Pengudang fokus pada bidang tour mangrove dan diving, snorkeling di laut Pengudang. Sedangkan Mapur membawa destinasi terumbu karang, tour diving, snorkeling di perairan Pulau Mapur.” tuturnya. (Stevani Elisabeth)

Profile for sinarharapannet

SINARHARAPANNET Daily 15 AGS 19  

Edisi Cetak Harian SHNET

SINARHARAPANNET Daily 15 AGS 19  

Edisi Cetak Harian SHNET

Advertisement