Page 1

RABU, 14 AGUSTUS 2019

www.sinarharapan.net

1

www.sinarharapan.net

RABU, 14 AGUSTUS 2019

BELAJAR DARI MASA DEPAN

Binyeri, Kampung KB Minawisata di Biak Kampung Binyeri, Oleh BKKBN dijadikan Kampung KB Percontohan sebagai Kampung Wisata pada tahun 2017 lalu.

Banyak Manfaatnya Pinang Merah Asal Sumatera Ini Habitat pinang merah yang sesuai adalah hutan rawa gambut dataran rendah.

Didera Cedera Halep Tetap Incar AS Terbuka Simona Halep menampilkan performa puncaknya saat memenangkan Kejuaraan Grand Slam Wimbledon tahun ini.

Perlukah Foto Mantan Dihapus Usai Putus SHNet, Jakarta – Setelah putus dengan pacar, hampir semua orang merasa uring-uringan. Entah jadi gampang marah, sensitif, galau, atau larut dalam kesedihan sepanjang hari. Anda mungkin terbesit untuk menghapus foto mantan dari media sosial supaya bisa cepat move on. Namun, apa benar harus begitu? Nah, supaya tidak galau, baca terus ulasan berikut ini, ya! Apakah Anda termasuk orang yang sering berfoto-foto ria dengan pasangan dan mengunggahnya di media sosial? Hal ini sangatlah wajar. Sebab, Anda mungkin tidak ingin melewatkan momen-momen penting sehingga ingin mengabadikannya lewat foto. Namun, ketika harus putus dengan pasangan, sekarang Anda jadi bingung dan galau tak karuan. Anda mungkin sudah telanjur mengunggah banyak foto mantan di media sosial, lalu apakah foto-foto kenangan tersebut harus dihapus? Atau dibiarkan saja karena toh Anda berdua putus secara baik-baik? Pada dasarnya, hapus foto mantan atau tidak dari media sosial itu tergantung dengan

Ist

Anda sendiri. Jika memang foto mantan bikin Anda teringat terus dengan kenangan manis bersama si mantan, tidak ada salahnya untuk menghapus foto tersebut dari media sosial. Harapannya, perasaan Anda akan jauh lebih lega setelah putus dengan pacar dan

bisa cepat move on. Dilansir dari Huffington Post, melihat foto mantan di media sosial memang bisa menggagalkan usaha Anda untuk move on. Meski mungkin Anda hanya berniat untuk sekadar nostalgia, cara ini justru bisa memancing memori-memori indah yang

seharusnya Anda tinggalkan. Sebuah penelitian dalam jurnal Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking tahun 2015 mengungkapkan bahwa semakin sering Anda membuka foto-foto bersama mantan di media sosial, maka semakin besar pula hasrat Anda untuk kembali

menjalin hubungan dengannya. Alih-alih bikin cepat move on, sering melihat foto mantan justru akan membuka luka lama dan akhirnya membuat Anda menyesal sudah putus dengan pacar. Bersambung halaman 2


RABU, 14 AGUSTUS 2019

2

www.sinarharapan.net

SAMBUNGAN HAL 1

Setelah Putus dengan Pacar, Perhatikan Ini Dulu sebelum Hapus Fotonya Meskipun menghapus foto mantan bisa bikin perasaan Anda jauh lebih lega, Anda mungkin masih merasa takut hal ini akan menyinggung perasaannya. Namun kembali lagi, ingatlah bahwa saat ini Anda dan sang mantan sudah tak lagi menjalin hubungan. Jadi, sah-sah saja jika Anda ingin menghapus foto mantan di media sosial pribadi Anda. Toh, media sosial tersebut adalah hak milik Anda pribadi. Jadi, Anda bisa melakukan apa pun yang Anda inginkan, termasuk juga mengatur foto siapa saja yang boleh dan tidak boleh ada di laman media sosial Anda. Supaya perasaan Anda lebih lega setelah putus dengan pacar, sebaiknya perhatikan ini dulu sebelum memutuskan untuk menghapus foto mantan di media sosial. 1. Mantapkan hati Tak perlu terburu-buru menghapus foto mantan jika hati Anda belum siap. Pasalnya, melakukan tindakan tanpa berpikir panjang seringnya berujung pada penyesalan, lho! Alih-alih bikin cepat move on, Anda justru akan menyesal telah terburu-buru menghapus foto mantan di media sosial. Lebih parahnya lagi, rasa penyesalan tersebut malah membuat Anda terus mencari-cari foto kenangan bersama si mantan. Setiap orang yang baru saja putus dengan pacar mempunyai waktunya masing-masing untuk menenangkan diri. Yang terpenting, mantapkan hati Anda terlebih dahulu. Dijamin, setelahnya Anda bisa lebih le-

Sumber: Huffington Post

Ist

gawauntuk menghapus foto mantan dan membuka lembaran baru. 2. Hapus foto bukan berarti hapus pertemanan Bila Anda putus secara baikbaik dengan si mantan, maka

Anda tentu akan lebih mudah untuk menghapus fotonya dari media sosial. Pasalnya, Anda tahu bahwa menghapus foto sang mantan bukan berarti menghapus hubungan pertemanan. Ya, walaupun sudah tidak

ada lagi fotonya di laman media sosial Anda, bagaimanapun juga mantan Anda akan tetap menjadi teman baik Anda. Namun setidaknya, menghapus foto Anda berdua di masa lalu bisa membantu menjaga perasaan dan privasi satu sama lain.

3. Hargai pasangan Anda yang baru Katie M. Waber, seorang peneliti dalam jurnal Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking tahun 2014, mengungkapkan bahwa seluruh konten di media sosial, entah itu foto, komentar, atau video, dapat membuat Anda semakin sulit menghapus bayangan mantan dalam hidup Anda. Hal ini tentu bisa membahayakan hubungan Anda bersama pasangan yang baru. Adanya foto mantan di media sosial bisa menimbulkan persepsi bahwa Anda susah move on, padahal sekarang sudah ada pacar baru. Maka itu, menghapus foto mantan bisa menjadi salah satu cara Anda menghargai kehadiran pasangan Anda saat ini. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu dan mulailah dengan lembaran baru mulai dari sekarang. (maya)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

3

www.sinarharapan.net

Binyeri, Kampung KB Minawisata di Biak SHNet – Kampung Binyeri, Distrik Yendidori, Biak Numfor oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dijadikan Kampung KB Percontohan Nasional sekaligus sebagai Kampung Wisata pada tahun 2017 lalu. Letaknya, sekitar 23 km kearah barat Kota Biak. Tidak terlalu jauh. Jumlah penduduk saat ini mencapai 500an jiwa dengan sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Bersama penduduk Kampung Sember, Kampung Adabikam dan Kampung Mandider, penduduk Kampung Binyeri adalah penyuplai ikan ke pasar-pasar yang ada di Biak. Di sekitarnya adalah wilayah penghasil ikan tuna yang lebih dari memadai untuk memenuhi kebutuhan lokal di Biak. Karena itu, ketika menyantap ikan tuna di Biak, kemungkinan besar ikan itu dari Kampung Binyeri. Nelayan di Kampung Binyeri terbiasa menggunakan cara pancing tradisional untuk memancing ikan tuna di perairan Binyeri-Samber. Tidak menggunakan obat-obatan untuk meracun ikan. Tidak juga dengan pukat yang membuat ikan kecil terjebak di dalamnya. Mereka memilih dan memilah mana ikan yang layak untuk ditangkap dalam jala mereka. Cara pancing tradisional itu adalah kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Atas kearifan lokal itu, nelayan Kampung Binyeri mendapat pembinaan dan bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, bahkan diberi akses perbankan oleh Bank Indonesia (BI). Cara mereka menangkap ikan adalah daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin mengetahui cara bekerja nelayan Kampung Binyeri. Cukup banyak generasi muda dari Kampung Binyeri yang berhasil mendapat akses pendidikan yang baik karena dibiayai dengan uang hasil penjualan ikan tuna oleh orang tua mereka. Selain penghasil ikan tuna, di sekitar Kampung Binyeri terdapat sejumlah lokasi wisata. Pantai yang ada tidak

Ist

dibiarkan kumuh seperti umumnya terjadi di kampung nelayan. Banyak warga kampung yang membangun tempat penginapan dan tempat makan untuk wisatawan. Mereka menyambut dengan hangat geliat wisata yang sedang dikembangkan di Kota Biak. Hal itu menarik perhatian dinas pariwisata untuk ikut mengembangkannya. Dampaknya, Pemda Biak Numfor menetapkannya sebagai Kampung Minapolitan. Semua dinas-dinas yang ada di Kabupaten Biak Numfor berlomba-lomba membangun dan menampilkan sesuatu yang unik dan menarik di Kampung Binyeri. Bahkan kampung ini menjadi salah satu lokasi kuliah kerja nyata (KKN) oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Jawa dan daerah-daerah lain. Kampung Binyeri adalah satu dari 37 Kampung KB yang sudah ada di Kabupaten Biak Numfor. Semenjak ditetapkan sebagai Kampung KB Percontohan,

dukungan dari berbagai sektor untuk mengembangkan kampung tersebut makin banyak. Dinas Perikanan menyerahkan puluhan unit freezer (pendingin) dan coolbox kepada para nelayan. Dinas Pariwisata melakukan bina wisata kampung. Kementerian PUPR melakukan bedah rumah dan membangun sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian ESDM mengebor sumber air minum. Kementerian BUMN melalui Pertamina Marketing Operasional Region VIII Papua-Maluku, melakukan renovasi gedung sekolah SMA Negeri Samber dan SD YPK Baitel Samber, dan sebagainya. Keluarga Berkualitas Ketika mencanangkan Kampung KB Binyeri, saat itu Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya yang ada di Kampung Binyeri harus tercermin pada sumber daya manusia yang bermutu

yang dihasilkannya. Agar sumber daya manusianya bagus dan bermutu, perlu keluarga yang berkualitas. Program Kampung KB adalah salah satu cara untuk menciptakan keluarga yang bermutu dan berkulitas. Jarak kelahiran diatur, ibu dan anak perlu asupan gizi makan yang memadai. Perekonomian keluarga dirancang agar makin berkecukupan dan sejahtera. Hingga saat ini Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu kabupaten yang paling banyak memiliki Kampung KB di Propinsi Papua. Hingga awal 2019 sebanyak 37 Kampung KB. Masyarakat Biak Numfor sangat merasakan manfaat dari salah satu Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pada sektor kesehatan, angka kematian ibu dan anak di daerah tersebut makin menurun. Ekonomi keluarga juga makin membaik karena mama-mama bisa membagi waktu untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan. (ij)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

SinarHarapanNet adalah sebuah wadah jejaring informasi yang dimotori para jurnalis Sinar Harapan yang bernaung di bawah Perkumpulan Sinar Harapan. Wadah ini lahir dari niat dan keinginan untuk meneruskan visi, nilai, dan semangat untuk terus mencari, menemukan, menebar, menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan harapan secara terus menerus. Perkumpulan ini bukan saja sebagai wadah bagi yang pernah bekerja di Sinar Harapan, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya jaringan Sinar Harapan dari berbagai latar belakang profesi dan aktivitas. Wadah ini juga terbuka untuk siapapun yang memiliki semangat dan merindukan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Perkumpulan ini memilih media publikasi sebagai wadah untuk menyebarkan dan memelihara harapan akan masa depan. Harian Sinar Harapan Net hadir menjawab kebutuhan akan informasi harian yang jernih, terpercaya, dan membangkitkan harapan. Kami mendukung tujuan global pembangunan berkelanjutan bagi kemaslahatan umat manusia dan planet bumi, sustainable development goals (SDGs); mengedepankan jurnalisme damai (peace journalism); menganut prinsip-prinsip pewartaan bermartabat; serta mendorong terciptanya sinergi positif dalam berjejaring. Perwujudan dukungan kami terhadap SDGs antara lain dalam bentuk penerapan tanggung jawab sosial di sepanjang rantai nilai (value chain) kami, termasuk penerapan efisiensi sumber daya dan energi dalam setiap aktivitas kami, mulai dari perencanaan, proses produksi hingga pemasaran dan distribusi.

PENGELOLA AWAK REDAKSI: Tutut Herlina (Pemimpin), Ario Widiyanto, Aju, Dis Amalo, Daniel Duka, Eka Susanti, Gerald Pelapelapon, Herry Suroso, Inno Jemabut, Maya Handini, Muhammad Nasir, Nonnie Rering, Stevani Elizabeth, Wheny Hari Muljati, Marcelinno Pratama, Victor Simanjuntak. KONTAK: 0813-17775994 ALAMAT: Menara Kuningan, Level 30 Unit B-C Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7, Jakarta Selatan - 12940 EMAIL: redaksi@sinarharapan.net

www.sinarharapan.net

4

Ayam Jago “Aneh Bin Ajaib” Karawang, 14 Juli 1970 – Suatu kejadian yang luar biasa telah terjadi di Desa Lamaran (Karawang). Warsan seorang pedagang baso pada pagi hari Sabtu jam 06:00 telah memotong ayamnya yang dagingnya buat bikin baso. Tetapi anehnya ayam tersebut setelah lama dipotong tidak mati juga, padahal semua urat-uratnya sudah putus sama sekali tinggal tulang lehernya saja. Sehari itu juga ditunggu oleh Warsan sampai dimana kekuatan ayam tersebut, tetapi daripada mati malah ayamnya itu masih kuat berkelahi dengan ayam jago lainnya dan pula masih bisa makan gabah, tetapi gabahnya itu keluar lagi dari batang tenggorokannya yang sudah terpotong. Karena Warsan merasa heran dan kasihan, maka ayam tersebut pada sore itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Kar-

awang untuk disambung kembali urat-uratnya yang sudah putus tadi, tetapi sayangnnya tidak bisa disambung lagi. Sampai dibuat berita ini ayam tersebut masih hidup dan menurut Warsan pemilik ayam itu apabila ayamnya mati akan dikubur saja tidak jadi untuk dibikin baso dan kalau hidup terus mau dipelihara dengan baik, katanya. (SH)

Getah Pepaya Untuk Lunakkan Daging Jakarta, 15 Juli 1970 – Getah pepaya berkhasiat melunakkan daging, demikian penjelasan Lembaga Penelitian Hortikultura yang ikut dalam Stand Deptan di DF ‹70. Getah pepaya ini dikenal dengan nama papain dn telah diperdagangkan dengan harga $ 8 sampai $ 8,50/pound. Cara membuatnya Getah diperoleh dengan jalan menoreh buah pepaya yang masih mentah umur 2,5-3 bulan. Alat penorehnya harus dari kayu, bambu atau tulang dan sama sekali jangan dengan alat dari logam. Sebab papain ini merupakan enjim yang keaktifannya bisa terganggu oleh barang logam. Untuk mendapatkan getah yang banyak sebaiknya penorehan dilakukan dipagi hari. Torehan dibuat sedalam 1-2 Cm dari pangkal sampai ujung buah. Dengan 5 torehan, jarak satu sama lain 2 Cm. Satu pohon pepaya yang banyak buahnya bisa ditoreh 6 sampai 10 buah. Penorehan dilakukan 4 hari sekali pada buah yang sama, sampai buah tidak mengeluarkan getah lagi yaitu mulai saat matangnya pepaya itu. Getah yang telah dikumpulkan dalam gelas atau tempat plastik kemudian dikeringkan dengan sinar matahari 1 – 3

hari. Tetapi perlu dijaga jangan terlalu banyak berhubungan dengan udara karena bisa mengurangi tenaga dari enjim.

Hasil pengeringan ialah papain kering berupa lempengan berwarna kuning. Lempengan ini seterusnya di-

jadikan tepung yang berwarna putih seperti inilah yang sudah siap dipakai atau untuk diekspor. (SH)


5

www.sinarharapan.net

RABU, 14 AGUSTUS 2019

Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Jokowi untuk Tangani Kebakaran Hutan di Indonesia Oleh : Rini Astuti, Helena Varkkey, dan Zu Dienle Tan

P

ada tahun 2015, saat Presiden Joko “Jokowi” Widodo memulai pemerintahan termin pertamanya, Indonesia mengalami salah satu kebakaran hutan dan kabut asap terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Presiden Jokowi pun “blusukan” ke lahan gambut yang terbakar di Kalimantan Selatan untuk melihat langsung dampak yang ditimbulkan. Hasilnya, pemerintah kala itu mengeluarkan serangkaian kebijakan terkait dengan perlindungan hutan dan restorasi gambut. Kebijakan itu antara lain penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, pendirian Badan Restorasi Gambut yang diberikan mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan gambut rusak, dan pembentukan satuan khusus untuk darurat kebakaran hutan dan kabut asap. Selain itu, Jokowi juga meneruskan kebijakan moratorium terkait pemberian ijin baru perkebunan pada hutan primer dan lahan gambut yang diinisiasi oleh presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah resmi memenangkan pemilihan presiden untuk kedua kalinya, apa saja dampak dari kebijakan lingkungan yang dikeluarkan Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya dan apa yang bisa diperbaiki untuk masa pemerintahannya yang kedua? Kontribusi kebakaran hutan dan lahan gambut terhadap emisi gas rumah kaca Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 telah menghancurkan 2,7 juta hektar lahan dan lebih dari 800.000 hektar kebakaran tersebut terjadi di lahan gambut dalam. Kehancuran lingkungan ini mengakibatkan kerugian lebih dari US$ 16 miliar (Rp 225 triliun) bagi Indonesia. Lebih lanjut, laporan dari Bank Dunia juga menyebutkan Indonesia menyumbangkan emisi gas rumah kaca sebesar 15,95 juta ton karbon dioksida setiap harinya, lebih besar dari yang dihasilkan oleh Amerika Serikat. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu kontrib-

utor tertinggi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Tidak hanya hutan terbakar yang menjadi persoalan. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut telah menimbulkan risiko kematian dini bagi ratusan ribu jiwa akibat menghirup partikel polutan yang berukuran mikro yang terkandung dalam kabut asap. Partikel tersebut mengancam jiwa terutama bagi para balita di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Tahun ini, meski El Nino diprediksi akan melemah, namun Indonesia harus segera bersiap menghadapi musim kering panjang serta risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, restorasi hutan dan lahan gambut yang rusak perlu menjadi agenda utama untuk mencegah kerusakan lingkungan dan jatuhnya korban seperti pada tahun 2015. Berikut adalah tiga hal yang bisa dilakukan secara lebih baik oleh pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua untuk mencegah kebakaran hutan dan kabut asap serta mendukung upaya dunia internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertama, Menjadikan moratorium kehutanan sebagai kebijakan permanen. Presiden Jokowi harus menetapkan larangan pemberian izin baru untuk hutan primer dan lahan gambut, yang dikenal sebagai moratorium hutan, secara permanen. Moratorium ini seharusnya tidak perlu lagi diperpanjang setiap dua tahun. Moratorium hutan yang diumumkan pada tahun 2011 silam oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengalami perpanjangan sebanyak empat kali dan akan berakhir pada Juli 2019. Moratorium ini bertujuan untuk melindungi 64 juta hektar hutan dan merupakan bagian upaya Indonesia untuk memangkas emisi gas rumah kaca. Selain moratorium hutan, Presiden Jokowi juga mengeluarkan larangan untuk ekspansi baru perkebunan kelapa sawit di lahan hutan dan gambut selama tiga tahun di tahun 2018. Kebijakan ini diambil mengingat tradisi pengolahan perkebunan di Indonesia dengan membakar

lahan sebelum penanaman yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintahan Jokowi harus meneruskan kedua kebijakan tersebut, namun kami juga merekomendasikan moratorium untuk mencakup hutan sekunder (kawasan hutan yang tumbuh alami setelah ditebang) karena banyak dari kawasan hutan ini masih memiliki tutupan hutan yang baik dan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Para peneliti mencatat bahwa tingkat kehilangan tutupan pohon di Indonesia telah turun sebesar 60%, selain itu laju hilangnya hutan primer di lahan gambut yang terlindungi juga telah turun hingga 88% antara 2016 dan 2017. Namun, mereka berpendapat bahwa laju penurunan itu dihasilkan dari berbagai faktor, tidak hanya moratorium. Faktor-faktor tersebut seperti curah hujan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran publik tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Apakah kebijakan moratorium kehutanan memiliki pengaruh langsung dalam mengurangi laju kerusakan hutan masih diperdebatkan. Namun, satu hal yang jelas: menghentikan pemberian izin baru perkebunan di kawasan hutan dan memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak adalah kunci untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kedua, Meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap data penggunaan hutan dan lahan Indonesia dikenal dengan kegiatan tebas bakar untuk membuka perkebunan, terutama untuk kelapa sawit, yang ditengarai sebagai penyebab utama kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Karena itu, keterbukaan data perkebunan kelapa sawit (HGU) penting untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas area yang terbakar dan upaya untuk penegakan hukum. Pemerintah bisa melakukan hal ini melalui penguatan “Inisiatif Satu Peta” guna mengintegrasikan seluruh peta lahan dan hutan di Indonesia dan membuka data tentang siapa yang

memiliki dan mengelola perkebunan kelapa sawit. Sejauh ini, pemerintah belum menunjukkan kemauan politik untuk menyediakan data yang terbuka dan transparan. Pemerintahan Jokowi enggan mematuhi keputusan Mahkamah Agung di tahun 2017 untuk membuka data perizinan perkebunan kelapa sawit kepada publik. Pakar tata kelola hutan Hariadi Kartodihardjo menyatakan bahwa keengganan pemerintah menghambat proses klarifikasi  status 3,47 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Data yang terbuka dan transparan merupakan syarat utama untuk mengatasi kompleksitas konflik penguasaan lahan di Indonesia. Selain itu, keterbukaan ini akan mencegah pengembangan perkebunan kelapa sawit ilegal yang sering dihubungkan dengan kebakaran hutan dan lahan gambut yang dipicu aktivitas manusia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi semestinya memiliki kekuatan untuk mengatur agenda politik negara demi mengatasi masalah-masalah di atas serta menentukan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi publik dan akses ke Satu Peta. Ketiga, Kehutanan berbasis masyarakat Rekomendasi terakhir kami terkait dengan partisipasi publik melalui pemberian akses legal bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di bawah skema Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah program nasional unggulan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat ke 12,7 juta hektar hutan, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi pembalakan liar. Namun hingga akhir masa periode pertama, pemerintahan Jokowi baru mencapai kurang dari 20% total target Perhutanan Sosial. Untuk meningkatkan capaian, pemerintah telah mempermudah proses perizinan dengan memangkas proses birokrasi dari enam bulan menjadi 21 hari.

Selain merampingkan proses perizinan, hal penting yang harus dilakukan adalah memastikan Perhutanan Sosial dilaksanakan secara berkeadilan dan dapat membantu masyarakat beralih ke mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan. Terdapat beberapa contoh kelompok hutan kemasyarakatan yang berhasil menyeimbangkan antara konservasi dan ekonomi, seperti kelompok Bina Wana yang berada di kabupaten Lampung Barat, di mana para petani memproduksi hasil hutan nonkayu seperti kopi dan madu sambil melindungi keanekaragaman hayati. Melihat ke depan Perubahan iklim diproyeksikan akan meningkatkan kekeringan, hal ini akan memperparah musim kering yang disebabkan oleh El Nino. Karenanya, diperlukan komitmen yang lebih signifikan untuk mencegah kebakaran hutan dan kabut asap. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kebijakan lingkungan dan sumber daya alam. Akan tetapi masih terdapat pekerjaan rumah untuk memastikan tercapainya keadilan lingkungan dan sosial, serta peningkatan transparansi dalam tata kelola hutan dan lahan gambut. Memasuki masa jabatan keduanya, Jokowi perlu lebih memprioritaskan persoalan ini dalam agendanya untuk menghindari terulangnya bencana kabut asap tahun 2015. Penulis, Rini Astuti, Research Fellow, National University of Singapore Helena Varkkey, Senior Lecturer in International and Strategic Studies, University of Malaya. Zu Dienle Tan, PhD Student of Department of Geography, National University of Singapore.

Artikel ini ditayangkan pertama kali di The Conversation Indonesia


RABU, 14 AGUSTUS 2019

6

www.sinarharapan.net

Jimmy Ijie: Ketua DPR Papua Barat Lakukan Pembunuhan Karakter Jakarta - Anggota DPR RI Jimmy Demianus Ijie menilai Ketua DPR Papua Barat, Pieter Kondjol melakukan fitnah dan pembunuhan karakter, karena sangat mudah melontarkan tuduhan yang sama sekali tidak berdasarkan berkaitan dengan rumah dinas di Kampung Arowi I Manokwari. “Tuduhanya tidak mendasar, pencemar nama baik. Itu pembunuhan karakter yang nyata. Saya akan proses secara hukum. Saudara Pieter menikmati perjuangan saya dan kawan-kawan. Pemekaran tidak jatuh dari langit. Ketika perjuangan pemekaran Anda dimana? Anda kan penikmat saja,” ujar Jimmy di Jakarta, Selasa (13/8/19). Jimmy menjelaskan, rumah itu dibangun di atas tanah miliknya yang telah dibeli sekretariat dewan dan dibangun rumah dengan anggaran daerah. “Jadi, tidak benar seperti tuduhannya, kalau rumah itu dibangun di atas tanah milik pribadi saya. Bekas Sekwan masih ada, bagian keuangan masih ada dan dokumen semua ada di sekretariat dewan. Silakan cek informasi. Ketika tanah itu saya jual, juga belum bersertifikat,” tegasnya. Menurut Jimmy, dirinya masih menempati rumah itu tidak lepas dari kebijakan Gubernur Papua Barat ketika itu, Abraham Atururi. “Ketika tidak menjabat lagi, Pak Bram meminta ‘adik tidak usah tinggalkan rumah itu. Nanti kita proses untuk hibah’. Jadi, Pak Bram mau proses hibah sebagai apresiasi atas perjuangan pemekaran provinsi,”

Ist

JIMMY DEMIANUS IJIE

tutur Jimmy. Namun, kata Jimmy, Bram Atururi melontarkan itu secara lisan dan tidak pernah diproses sampai berakhirnya masa jabatan gubernur. “Jadi, kalau mau tahu duduk persoalan rumah itu, silakan menemui Pak Bram dan bekas Sekwan, Pak Suryono, sehingga tidak seenaknya menuduh seolah saya membangkang, tidak taat hukum. Rekam jejak saya telah membutikan kalau saya sangat kooperatif,” ujarnya. Jimmy mengatakan, kalau memang Pieter berniat baik, tentu akan mengecek benar informasi sebelum melontarkan

ke media. Sebab, orang yang terkait dan dokumen semua masih tersedia. “Yang menjadi pertanyaan, sesungguhnya ada apa? Mengapa pada saat Pieter baru menjabat ketua, tidak langsung mempersoalkan? Tapi, setelah tidak terpilih baru mencari-cari kesalahan orang,” katanya. Sebenarnya, kata Jimmy, jika sudah tidak terpilih lagi harus introspeksi diri, bukan dengan melontarkan kesalahan kepada pihak lain. “Saya tahu, motifnya hanya balas dendam, karena saya menghentikan mereka dalam pleno KPU. Mereka membuat keribuatan karena

mempersoalkan hasil, tapi tidak disertai bukti. Kalau belum siap bertanding sebaiknya jangan ikut. Politisi itu harus bermental baja,” tegas Jimmy. Dia menjelaskan, orang yang mengikuti perjuangan pemekaran Irian Jaya Barat mungkin enggan untuk mempersoalkan apresiasi gubernur terhadap dirinya. Sebab, perjuangan pemekaran itu sangat berat dan sekarang ini masyarakat Papua Barat yang menikmati keberadaan Provinsi Papua Barat. “Kalau mereka tidak tahu, saya mau kasih tahu. Saya ini tujuh kali nyaris dibunuh gara-gara pemekaran.

Yang terakhir itu di Jakarta, saat pilkada pertama di Papua Barat. Terlalu Panjang diceritakan,” tuturnya. Jimmy hanya heran saja, kalau perjuangannya bersama teman-teman  tidak memiliki arti apa-apa di mata Pieter dan mereka yang menikmati hasil perjuangan. “Bagi saya tidak apa-apa. Saya memang mendedikasikan untuk masyarakat di Papua Barat. Saya bersyukur perjuangan tidak sia-sia,” tegasnya. Meski menjabat Ketua DPR PB, katanya, sampai dengan akhir masa jabatan dirinya tidak memiliki rumah pribadi dan juga tidak meminta-minta anggaran ke Sekwan ataupun ke dinas-dinas dan gubernur. “Saya baru mulai membuat rumah ketika menjadi anggota DPR RI. Itu dengan membangun perlahan. Kalaupun ada tanah, saya beli dengan cara mencicil,” katanya. “Anda mendesak KPK memeriksa saya. Ini bukan persoalan baru, saya sudah pernah klarifikasi ke kejaksaan. Jangan dendam pribadi.  Ayo kita berdebat terbuka, paling tidak kita lihat duduk perkaranya. Saya tidak takut diperiksa KPK. Saya tidak ada kesalahan,” tegasnya. Jimmy mengatakan, mungkin saja Pieter bermaksud baik, tapi keliru karena tidak terlebih dahulu mencari informasi yang benar sudah terburu-buru melepas ke media. “Informasi yang sepotong itu menyebabkan saya seolah pembangkang, melawan hukum. Pembunuhan karakter dan melajukan pencemaran nama baik,” ujarnya.(sp)


7

www.sinarharapan.net

RABU, 14 AGUSTUS 2019

Koordinator LSM Jikalahari, Made Ali: RUU Pertanahan Tidak Propelestarian Hutan SHNet, JAKARTA – Koordinator LSM Jikalahari, Made Ali mengungkapkan, dari hasil penelaahan atas sejumlah pasal dalam RUU Pertanahan, ditemukan pasal-pasal yang tidak propelestarian hutan dan berdampak pada pembakaran hutan dan lahan(karhutla). Karena itu, sebaiknya RUU Pertanahan ditunda saja pengesahannya. “Banyak akademisi dan pakar serta praktisi yang berhubugan langsung dengan RUU ini sudah menolak pengesahan. Kami dari Jikalahari juga demikian, menolak pengesahan mengingat konsekuensi dari disahkanya RUU Pertanahan menjadi UU, sangat besar dan itu merugikan bangsa dan negara,” kata Made Ali di Jakarta, Selasa (13/8). Made Ali mengungkapkan pasal yang dimaksudkan, pertama, Pasal 146 yang berbunyi, dalam hal pemegang HGU telah menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian HGU dan/atau Tanah yang diusahakan belum memperoleh hak atas tanah, status HGU ditetapkan oleh menteri. Pasal ini jelas menguntungkan 378 korporasi sawit illegal dalam kawasan hutan. Dia kuasai lahan lebihi HGU yang berada dalam kawasan hutan atau tanah dalam kawasan hutan yang belum punya hak atas tanah, statua HGUnya ditetapkan Menteri ATR/BPN. Status apa? Illegal atau legal? Nah, pasal ini juga bertentangan dengan pasal 33 ayat 9 RUU pertanaha. Bunyi pasal 33 ayat 9; dalam hal pemegang HGU menguasai fisik melebihi luasan pemberian haknya maka status tanahnya dihapus dan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dengan status hak pengelolaan.

Ist

KOORDINATOR LSM JIKALAHARI, MADE ALI

Pasal 33 ayat 9 untuk frasa HGU kuasai fisik lebihi luasan HGU status tanahnya dihapus. Namun dalam pasal 146 frasa kuasai tanah lebihi pemberian HGU status HGU ditetapkan oleh Menteri. Mana yang harus diikuti? Nah pasal ini saja sudah saling bertentangan. Kedua, lanjut made Ali, memindahkan konflik tenurial pada KLHK. Terlihat dalam pasal 33 ayat 5 dan ayat 6.  Ayat (5) berbunyi; dalam hal hak guna usaha diberikan atas Tanah Negara, maka pemegang hak wajib menyediakan Tanah untuk pekebun atau petani atau petambak plasma di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi hak guna usaha, yang luasnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan dengan prinsip ekonomi berkeadilan. Mustahil perusahaan akan membagikan 20 persen dalam HGUnya. Karena pasal ini memberi peluang 20 persen di

luar HGUnya. Temuan Jikalahari 20, persen itu dominan berada di dalam kawasan hutan. Nah, perusahaan ajukan ke menteri ATR/BPN 20 persen di kawasan hutan. Lalu KLHK tidak setuju karena berada di kawasan hutan fungsi HPK. Korporasi dan menteri ATR/BPN dengan mudah menyalahkan KLHK dan petani akan mengutuk KLHK. “Nah, agenda reforma agrarian Jokowi tidak menemukan jalannya karena menterinya saling berantem dalam RUU Pertanahan yang tidak menyelesaikan konflik tenurial,” kata Made Ali. Lalu pasal 33 ayat 6 berbunyi, dalam hal tanah 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang diberikan tidak tersedia dari bagian tanah hak guna usaha yang dimohon atau tidak tersedia di lokasi lain yang memungkinkan masyarakat sekitar dapat mengusahakan maka dapat diberikan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri.

Bentuk lainnya apa? Ini luar biasa kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN. Jika tak tersedia dia bisa berikan dalam bentuk lain. Korporasi diberi kemudahan oleh menteri atr bpn, ini berbahaya dan membuka peluang korupsi karena dalam bentuk lain bisa saja berasal dari permintaan korporasi. Dan ini bisa transaksional. Ketiga, pemaksaan melegalkan kejahatan kehutanan atau menghilangkan tindak pidana kehutanan bisa dilakukan dengan status HGU dari Menteri ATR dan BPN (pasal 146 dan 33). Menteri ATR/Kepala BPN dapat mengampuni kejahatan kehutanan korporasi sawit. Deforestasi Dalam penelaahan lain, kata Made Ali,  Jikalahari  menemukan bila RUU Pertanahan menjadi UU dampaknya akan terjadi deforestasi besar-besaran dengan cara melakukan pembakaran hutan dan lahan serta melegalkan kejahatan ke-

hutanan 378 korporasi sawit yang lahannya kembali terbakar sepanjang 2019 hingga 6 juta warga Riau kembali terpapar polusi asap. “Anda bayangkan 1,8 juta kawasan hutan anggaplah hutan alam tersisa 1 juta hektare, lahan seluas itu akan segera digunduli oleh korporasi. Lalu dibakar karena biayanya murah. Habitat flora dan fauna yang selama ini hidupnya di hutan alam, mereka akan punah secara cepat,” ujar Koordinator Jikalahari, Made Ali, Selasa (13/8) menanggapi RUU Pertanahan. Made Ali  mengingatkan, jika ini terjadi, Presiden Jokowi telah melanggar sendiri komitmen berupa moratorium sawit, moratorium hutan. Dua kebijakan itu sebagai wujud komitmen presiden jokowi di Paris Agreement yang telah menjadi UU No 16 tahun 2016 yaitu komitmen nasional hendak menurunkan emisi berupa; pelestarian hutan, energi terbarukan, dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan Indonesia. Termasuk menghentikan karhutla dengan cara merestorasi gambut akan sia-sia sebab sebagian besar 378 korporasi itu berada di atas lahan gambut. Itu artinya jokowi akan melegalkan tindakan korporasi itu merusak gambut. Diungkapkan Made Ali , Jikalahari telah menelaah RUU Pertanahan versi draft awal, draft versi Juni 2019 dan Versi Juli 2019. Versi Juni dan Juli 2019 adalah versi penuh kegelapan karena dibahas tersembunyi dan tertutup rapat hingga publik tidak tahu perkembangannya. (Ino)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

www.sinarharapan.net

8

Banyak Manfaatnya Pinang Merah Asal Sumatera Ini SHNet, Jakarta – Pinang merah termasuk suku Palem (Palmae)dalam marga Cyrtostachys. Nama marga tersebut berasal dari kata-kata bahasa latin “kyrtos” yang berarti melengkung dan “stachys” yang berarti tandan bunga. Oleh karena itu semua marga Cyrtostachys, tandan  bunganya melengkung ke bawah. Nama umum dari Cyrtostachys lakka Becc. adalah sealing wax, lipstick palm (internasional), pinang merah, palem merah (Indonesia) (Notodihardjo 1973). Daerah asal pinang merah adalah Semenanjung Malaya, Sumatera dan Borneo (Uhl and Dransfield 1987). Habitat pinang merah yang sesuai adalah hutan rawa gambut dataran rendah.

Pinang merah dapat tumbuh baik pada tanah lempung maupun berpasir, di tempat-tempat terlindung maupun terbuka, tetapi di tempat tersebut keadaannya selalu basah atau lembab. Jadi faktor air dalam tanah sangat menentukan pertumbuhan pinang merah. Pinang merah memiliki berbagai manfaat diantaranya adalah sebagai tanaman hias karena memiliki daya tarik warna merah mencolok pada bagian pelepah daun dan sepanjang ibu tulang daun. Di Sumatera, batang pinang merah sering digunakan sebagai

rangka atap dan untai pondok. Masyarakat di Malaysia menggunakan batang pinang merah yang keras untuk menumbuk padi. Tanaman ini merupakan maskot tumbuhan Propinsi Jambi (Notodihardjo 1973). Pinang merah (Cyrtostachys lakka Becc.) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan salah satu dari 294 spesies yang dilindungi. Akan tetapi masih banyak

Ist

masyarakat yang belum mengetahui status konservasi pinang merah karena persebarannya yang masih banyak. Pinang merah di

Kampus IPB Dramaga dapat ditemukan antara lain di taman rektorat, fakultas pertanian dan perumahan dosen. (Maya)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

9

www.sinarharapan.net

KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus E-KTP SHNet, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik (KTP-e). “Dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan KTP-e tahun 2011-2013 pada Kemendagri,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa. KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan empat tersangka, yaitu anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-e atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF), dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulis Tannos (PLS). Untuk diketahui, Miriam juga merupakan terpidana kasus memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus KTP-e. Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Un-

Ist

E-KTP

dang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebelumnya dalam kasus KTP-e itu, terdapat tujuh orang yang telah menjadi terpidana, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto. Selanjutnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta, mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi selaku man-

tan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung dari pihak swasta yang juga dekat dengan Novanto. Selain itu satu orang lagi, yakni anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari (MN) sedang dalam proses persidangan terkait perkara KTP-e di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Victor)

KPU Ingatkan Pemda Sediakan Anggaran Pilkada 2020

SHNet, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum  mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa penyediaan anggaran untuk biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. “Ada dua hal yang harus diperhatikan jika NPHD sudah ditandatangani, yaitu besaran anggaran dan waktu pencairannya,” ujar ketua KPU RI Arief Budiman ketika ditemui usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik, serta calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin malam. Menurut dia, jika besaran anggaran dan waktu pencairannya tidak sesuai harapan maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya tahapan Pilkada yang berimbas pada proses penyelenggaraan. NPHD, kata dia, ditandatangani setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan selesai diundangkan sehingga menjadi pedoman semua pihak untuk menjalankan proses Pilkada. “KPU sudah membuat PKPU tentang tahapan dan sudah diproses, tinggal perundangan. Sekarang masih di Kemenkum-HAM untuk diundangkan sehingga setelah selesai akan menjadi pedoman,” ucap mantan ketua KPU Ja-

Ist

PILKADA 2020

tim itu. Pedoman tersebut tak hanya berlaku untuk KPU atau penyelenggara pemilu lainnya serta pemerintah daerah, tapi juga untuk partai politik peserta Pilkada agar memperhatikan kapan waktu tepat mengajukan calon kandidat kepala daerah. Selain itu, lanjut dia, kepada masya-

rakat yang berkeinginan maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2020 harus memperhatikan dan memahami waktu pengumpulan dokumen dukungan agar tidak terlewatkan. “Tahapan ini juga pedoman bagi pihak lain, semisal aparat keamanan untuk mengetahui mana saja titik-titik rawan proses penyelenggaraan Pilkada

seperti jadwal kampanye, pemungutan suara hingga penghitungan suara,” katanya. Sementara itu, KPU RI juga telah memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 digelar pada 23 September sehingga tepat setahun sebelumnya akan dilakukan peluncuran pelaksanaan. (Victor)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

10

www.sinarharapan.net

Wapres Tak Setuju Pimpinan MPR 10 Orang SHNet, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana untuk menambah jumlah pimpinan MPR menjadi sepuluh orang hanya akan membuang-buang waktu, tenaga dan biaya sehingga kinerja MPR menjadi tidak optimal. “Kalau MPR ada sepuluh pimpinannya, bayangkan kalau mau rapat pimpinannya sepuluh, lama, kita harus efisien. Dan bukan cuma efisiensi, bagaimana pengambilan keputusannya, pembagian tugasnya kalau sepuluh orang,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa. JK pun menilai rencana penambahan pimpinan MPR itu hanya untuk mengakomodir setiap partai politik untuk memiliki satu pimpinan di Majelis tersebut. “Berarti semua partai ingin ada ketuanya. Dulu cuma tiga, sekarang lima, masa mau menjadi 10. Apalagi MPR kan tidak selalu bersidang. Ya MPR begitulah, kan tugasnya tidak banyak. Jadi berlebihan menurut saya,” tegasnya. Usulan untuk menambah jumlah kursi pimpinan MPR tersebut muncul dari sejumlah anggota MPR dengan merevisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN,

Saleh Partaoanan Daulay, mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI. “MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI,” kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8). Saat ini, MPR memiliki satu ketua dan empat wakil yang terdiri atas unsur fraksi partai politik dan perwakilan DPD. Usulan penambahan jumlah kursi pimpinan itu diharapkan dapat mewujudkan rekonsiliasi kebangsaan. (Victor)

Ist

WAPRES JUSUF KALLA

Ketua DPR Minta Amandemen UUD 1945 Tak Terburu-buru SHNet, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar usulan amandemen Undang-undang Dasar 1945 tidak terburu-buru. “Saya berpandangan GBHN perlu dikaji lebih dalam lagi karena dinamika ekonomi politik global sekarang ini sangat luar biasa, berbeda dengan zaman 20 atau 50 tahun yang lalu. Jadi apakah GBNH ini perlu atau tidak ini harus kita kaji melibatkan seluruh rakyat kita, akademisi juga ikut,” kata kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa. Bamsoet pada hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan karena ingin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi pernikahan putra ketiganya pada 19 Agustus 2019 di Jakarta. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah sebelumnya mengatakan haluan negara yang diusulkan bukan hanya haluan pembangunan nasional oleh pihak eksekutif semata, melainkan juga menghadirkan haluan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD. “Karena begitu kita putuskan (memunculkan lagi GBHN) maka itu akan mengikat puluhan tahun ke depan karena itu garis besar haluan negara kita,

Ist

GEDUNG PARLEMEN

sementara dinamika ekonomi politik global itu sangat cepat, apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN? Karena dunia setiap hari berubah,” tambah Bamsoet. Ia pun meminta agar lebih dulu dilakukan kajian yang melibatkan seluruh rakyat dan stakholdersebelum melaksanakan amandemen UUD 1945.

“Kalau rakyat membutuhkan kami di parlemen memperjuangkan, tapi kalau rakyat mengatakan tidak membutuhkan karena tidak menjawab tantangan zaman ya kita akan mengikuti kehendak rakyat jadi sebaiknya ada pendalaman dan kajian soal GBHN. Meskipun suara-suara makin nyaring sekarang bahwa dunia ini berubah,” jelas Bamsoet.

GBHN ada karena presiden dipilih oleh MPR. Lalu MPR memberikan mandat berupa GBHN yang harus dilakukan presiden. Meski begitu, pada prakteknya di era Soekarno dan Soeharto, GBHN dibuat oleh tim presiden lalu diketok oleh MPR sebab MPR dan DPR khususnya era Soeharto tidak efektif karena kekuasaan presiden lebih kuat. (Victor)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

www.sinarharapan.net

11


RABU, 14 AGUSTUS 2019

12

www.sinarharapan.net

Keteladanan Guru Kunci Sukses Kehidupan Bangsa SHNet, Jakarta – Kesuksesan kehidupan bangsa terkait dengan keteladanan guru dan tenaga kependidikan (GTK). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Ruang Rapat Ditjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (12/8), terkait penyelenggaraan ajang Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi 2019. Supriano mengatakan bahwa keteladanan guru dan tenaga kependidikan bagi murid dan lingkungannya, merupakan kunci sukses dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, di tengah fokus pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), langkah-langkah meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan juga harus terus dipacu. “Kemendikbud menggelar acara Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi sebagai langkah konkret menyukseskan visi pemerintah yang kini berfokus pada pembangunan manusia,” kata Supriano, yang kemudian juga disampaikan melalui keterangan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Senin. Menurut Supriano, ajang ini juga mengambil semangat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), yakni “SDM Unggul Indonesia Maju”. “Karena guru yang berprestasi dan berdedikasi, bisa menjadi teladan bagi murid dan lingkungan ekosistem pendidikannya,” kata Supriano. Guru Terbaik dari Seluruh Indonesia Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2019 diikuti 694 orang Guru dan Tenaga Kependidikan dari 34 provinsi. Peserta terdiri

hanya mengandalkan kemampuan hafalan. Tapi juga harus mampu memicu diskusi dan melakukan transfer ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang kritis sekaligus menyenangkan. “Dari aktivitas yang beragam, akan kelihatan kemampuan para guru bekerja sama, berkomunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Termasuk kedalaman pemahamannya terkait kebijakan pendidikan, perundang-undangan pendidikan, sampai rasa nasionalisme, dan cinta Tanah Air,” ujar Supriano

SHNet/Ist

Konferensi pers penyelenggaraan ajang Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi 2019, di Ruang Rapat Ditjen GTK Kemendikbud, Senin (12/8).

SHNet/Ist

Cici, seorang Guru Berprestasi dari SD Citra Bangsa, Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedang mengajar di kelasnya, November 2018 lalu.

dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang merupakan hasil seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, kemudian nasional. Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi merupakan kegiatan rutin tahunan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Pada tahun ini mata lomba dibagi menjadi 28 kategori. Kategori tersebut memisahkan tiap jabatan fungsional dan jenjang pendidikan.

“Jadi akan ada kategori Guru, Kepala Sekolah, Pengawas jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, Berprestasi, sesuai fungsi dan jenjang pendidikannya. Termasuk Guru Berprestasi Sekolah Luar Biasa dan sekolah inklusif lain,” ujar Supriano. Nantinya akan ditentukan pemenang juara I, II, dan III untuk semua kategori lomba. Setiap juara 1,2, dan 3, masingmasing memperoleh hadiah 20 juta rupiah, 15 juta rupiah, dan 10 juta rupiah. Bagi seluruh peserta yang tidak memperoleh

juara, juga akan diberikan apresiasi berupa imbalan prestasi senilai 3 juta rupiah karena berstatus sebagai finalis. “Sebagai hasil seleksi berjenjang, satu provinsi, di setiap kategori mengirim satu orang. Artinya yang ikut Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi besok adalah finalis dan juara dari daerahnya masing-masing,” imbuhnya. Untuk menilai guru berprestasi, Kemendikbud tidak hanya fokus pada kompetensi teknis dan akademis. Tiga kompetensi lain, yaitu sosial, profesionalitas, dan wawasan kependidikan, juga akan dinilai. Uji kemampuan tersebut juga tak hanya dilakukan monoton melalui tes tertulis. Dalam beberapa rangkaian kegiatan para guru dan tenaga kependidikan juga diminta membuat video aktivitasnya selama mengajar di sekolah untuk diunggah secara daring. Selain itu, ada juga aktivitas permainan dan tugas kelompok. Hal tersebut menurut Supriano penting karena para guru di lapangan tidak bisa

Guru Berdedikasi di Daerah Tertinggal Selain mengapresiasi guru dengan kompetensi komplit seperti yang dijabarkan di atas, terdapat pula kategori guru berdedikasi di daerah khusus. Mereka yang tergabung dalam kategori ini adalah guru yang menjalankan peran dan fungsinya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kami menyebut kategori ini sebagai daerah khusus. Dalam kategori ini yang dinilai bukan sekadar prestasi, kemudian juga ketegori berdedikasi, di mana para guru yang mengabdi di daerah 3T mendapat apresiasi dari negara,” ungkap Supriano. Karena sifatnya sebagai kategori khusus dan menekankan apresiasi pemerintah pada pengabdian para guru, maka aspek penilaian kategori ini dibuat berbeda. Para guru hanya perlu mengumpulkan dokumen dedikasi dan profil pengabdian. Penilaian akan dilakukan lewat presentasi para guru menjabarkan pengalaman kerjanya di lapangan. Bersama para guru dari kategori lain, penilaian akan dilakukan selama rangkaian Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi yang berlangsung sejak Selasa (13/8) sampai Jumat (16/8). Para guru dan tenaga kependidikan nantinya juga diajak mengikuti Rapat Sidang Paripurna 16 Agustus di DPR RI, dan Upacara 17 Agustus di Kemendikbud. (whm/sp)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

13

www.sinarharapan.net

KLHK Luncurkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Lindungi Orang Utan SHNet, Jakarta - Tiga jenis orang utan Indonesia yaitu Orang utan Kalimantan (Pongo pygmaeus), Orang utan Sumatera (Pongo abeli), dan Orang utan Tapanuli (Pongo Dtapanuliensis) telah dikategorikan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) sebagai spesies yang berada dalam status kritis (critically endangered). Untuk terus melestarikan populasi ketiga jenis orang utan ini, KLHK meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orang utan Indonesia 2019-2029 di Jakarta (12/8). Dilansir laman KLHK, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno menyatakan, “Dokumen SRAK Orang utan Indonesia 20192029 ini dapat menjadi pedoman bagi semua pihak termasuk pemangku kepentingan di daerah dalam penyusunan rencana dan implementasi pembangunan. Saat kita sudah mempunyai rencana yang baik, maka kemudian aksinya yang diperlukan. Dokumen ini akan terasa lebih berarti saat diimplementasikan di lapangan.” Dokumen SRAK Orang utan Indonesia 2019-2029 merupakan upaya konservasi orang utan dan habitatnya yang disahkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK 308/MENLHK/KSDAE/ KSA.2/4/2019. Wiratno berharap, implementasi SRAK Orang utan ini mendapat dukungan dari seluruh sektor karena lebih dari 70% habitat orang tuan berada di luar kawasan konservasi. Orang utan merupakan satu-satunya kera besar yang ada di Asia. Orang utan merupakan satwa arboreal dan semi-soliter yang memiliki mobilitas tinggi dengan daerah jelajah yang

Ist

ORANG UTAN

luas. Saat ini Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 60 ribu individu orang utan yang tersisa di Sumatera dan Kalimantan di habitat seluas 15 juta hektar. Namun demikian, tekanan populasi dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan, konflik satwa-manusia, perburuan dan perdagangan secara ilegal hingga bencana alam telah mengancam kelestarian habitat dan populasi orang utan. Akibatnya 77% kantong habitat (metapopulasi) orang utan berada dalam ancaman 100-500 tahun ke depan jika tidak dilestarikan. Lebih lanjut, 10% dari jumlah populasi orang utan saat ini hidup di luar kawasan konser-

vasi seperti di dalam kawasan hutan produksi, area tambang dan perkebunan sawit. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk menetapkan Kawasan Ekosistem Esensial untuk menjamin kelestarian orang utan. KEE adalah ekosistem di luar kawasan hutan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Wiratno menekankan, diperlukan komitmen dan sinergi yang tinggi dari seluruh lapisan baik dari pemerintah, masyarakat, akademisi dan juga sektor swasta untuk menjamin kelestarian orang utan.

“SRAK Orang utan Indonesia merupakan acuan strategi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri. SRAK Orang utan bukan sekedar produk dari pemerintah dalam hal ini KLHK saja, tapi lebih dari itu yaitu sebuah inklusif yang mengajak dan mendorong kita semua untuk berbagi peran dalam implementasi upaya konservasi orang utan di Indonesia,” tegas Wiratno. Acara peluncuran SRAK Orang utan Indonesia 20192029 melibatkan Direktorat Teknis lingkup Ditjen KSDAE, Kepala Balai/Balai Besar Taman Nasional di Sumatera dan Kalimantan, Forum Orang utan Indonesia (Forina), Fo-

rum Konservasi Orang utan Regional, akademisi/perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, serta pemerhati dan penggiat konservasi orang utan. Wiranto menilai orang utan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, yang tentunya berperan penting dalam kehidupan manusia. Sebagai umbrella species dan penyebar biji, orang utan membutuhkan ekosistem hutan yang baik sebagai syarat hidupnya. “Saat kita melindungi orang utan, maka secara tidak langsung kita juga telah melindungi kehidupan yang ada di dalamnya,” pesan Wiratno.(Ina)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

14

www.sinarharapan.net

Minum Kopi Terlalu Banyak Bisa Picu Migrain

Ist

SHNet, Jakarta - Bagi kalian penggemar kopi, ini bisa menjadi satu peringatan. Berdasarkan studi terbaru, minum terlalu banyak kopi atau minuman berkafein lainnya bisa memicu migrain bagi orang-orang yang mengidap penyakit ini. Dilansir Live Science, peneliti studi menemukan bahwa, di antara orang-orang dengan sakit kepala migrain periodik, mengkonsumsi setidaknya tiga minuman berkafein sehari dikaitkan dengan kemungkinan lebih tinggi mengalami migrain pada hari itu atau hari berikutnya. Namun, mengkonsumsi hanya satu atau dua minuman berkafein sehari umumnya tidak akan menimbulkan migrain, Meskipun banyak orang yang secara anekdot melaporkan bahwa kafein cenderung memicu migrain mereka, beberapa studi ketat telah meneliti hubungan ini. Memang, studi baru, yang diterbitkan pada 8 Agustus dalam The American Journal of Medicine, adalah

salah satu yang pertama yang memeriksa apakah perubahan harian dalam asupan kafein terkait dengan timbulnya migrain. “Menariknya, meskipun beberapa pasien dengan migrain episodik berpikir mereka perlu menghindari kafein, kami menemukan bahwa minum satu hingga dua porsi [per] hari tidak dikaitkan dengan risiko sakit kepala yang lebih tinggi,” kata penulis senior studi Dr. Suzanne Bertisch, asisten profesor di Harvard Medical School dan penyelidik klinis di Divisi Gangguan Tidur dan Sirkadian di Brigham and Women’s Hospital di Boston, mengatakan dalam sebuah pernyataan. Namun, masih banyak penelitian yang diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan; “tetapi ini merupakan langkah pertama yang penting,” kata Bertisch. Peran kafein dalam memicu sakit kepala migrain mungkin sangat kompleks, kata para penulis, karena dampaknya tergantung pada seberapa banyak

orang mengkonsumsi dan seberapa sering. Kafein dapat memicu serangan, tetapi bisa juga memiliki efek menghilangkan rasa sakit, kata mereka. Dalam studi baru, para peneliti menganalisis informasi dari hampir 100 orang dewasa yang didiagnosis dengan migrain episodik, yang berarti mereka mengalami sakit kepala migrain setidaknya dua kali sebulan, tetapi tidak lebih dari 15 kali sebulan. (Orang dengan 15 atau lebih sakit kepala migrain per bulan memiliki kondisi yang disebut “migrain kronis.”) Peserta mengisi survei online dua kali sehari selama enam minggu untuk mencatat asupan kafein mereka - termasuk jumlah porsi kopi, teh, soda, dan minuman energi yang mereka konsumsi - dan apakah mereka mengalami sakit kepala migrain pada hari itu. Rata-rata, peserta melaporkan mengalami sekitar delapan migrain selama periode studi enam minggu. Semua peserta

melaporkan mengonsumsi kafein setidaknya satu kali selama masa studi, dan rata-rata, mereka mengonsumsi sekitar delapan porsi per minggu. Untuk setiap peserta, para peneliti membandingkan laporan migrain pada hari-hari mereka mengonsumsi kafein dengan laporan migrain pada hari-hari mereka tidak mengonsumsi kafein. Secara keseluruhan, peserta lebih mungkin mengalami sakit kepala migrain pada hari-hari mereka mengkonsumsi tiga atau lebih minuman berkafein, dibandingkan dengan hari-hari mereka tidak mengkonsumsi minuman berkafein. Tetapi tidak ada hubungan antara sakit kepala migrain dan konsumsi satu atau dua minuman berkafein. Namun, di antara orang yang jarang mengonsumsi kafein, bahkan satu atau dua porsi kafein meningkatkan kemungkinan sakit kepala pada hari itu, kata para penulis.

Temuan diadakan bahkan setelah para peneliti memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat memicu migrain, termasuk konsumsi alkohol, stres, olahraga, dan kurang tidur. Mungkin saja beberapa peserta cenderung mengonsumsi minuman berkafein setelah migrain mereka dimulai. Untuk mencoba mengesampingkan “penyebab terbalik” tersebut, para peneliti memeriksa hubungan antara konsumsi kafein pada hari tertentu dan sakit kepala migrain pada hari berikutnya. Temuan mereka serupa: Minum setidaknya tiga minuman berkafein dikaitkan dengan peningkatan risiko migrain pada hari berikutnya. Namun, penelitian ini tidak dapat memeriksa apakah faktor-faktor seperti jenis minuman berkafein, jumlah total kafein atau waktu konsumsi mempengaruhi risiko migrain, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki hal ini, kata para penulis. (Ina)


RABU, 14 AGUSTUS 2019

15

www.sinarharapan.net

Didera Cedera Halep Tetap Incar AS Terbuka SHNet, Cincinnati - Petenis putri peringkat 4 dunia, Simona Halep menampilkan performa puncaknya saat memenangkan Kejuaraan Grand Slam Wimbledon tahun ini, dan hendak mencoba peruntungannya kembali di seri Grand Slam selanjutnya, AS Terbuka, dua minggu ke depan. “Rasanya seperti mimpi sejak aku meninggalkan turnamen itu,” ucap Halep sambil menghela nafas saat konferensi pers pra-turnamen Open Western & Southern, Senin (12/8) waktu setempat. “Bahkan sekarang, aku menjalani mimpi itu. Aku merasa positif dan percaya diri di lapangan, sepertinya aku telah mencapai tingkat bermain tenis tertinggi,” kata Halep. Atlet cabang olahraga lain mungkin akan segera menikmati liburan setelah Kejuaraan Dunia atau Olimpiade, tetapi di tenis berbeda, para petenis kelas dunia memiliki empat peluang untuk mengejar hadiah uang dan juara turnamen Grand Slam, sebelum kejuaraan puncak yang sebenar-

Ist

Cedera kaki Simona Halep membuatnya harus menyerah di perempat final Rogers Cup minggu lalu.

nya di Shiseido WTA Finals, di kota Shenzhen. Dan Halep, mau tidak mau berurusan dengan paradoks olahraga yang tak kenal ampun, yakni sudah berada di tanjakan kembali. “Kita harus terus berjalan. Setiap hari adalah hari yang baru. Aku memenangkan Wimble-

don, tetapi Senin depan, kita semua harus mulai dari titik yang sama,” katanya. Dalam persiapannya jelang AS Terbuka, di Rogers Cup pekan lalu, sang juara bertahan bertarung melawan Jennifer Brady sebelum cedera kaki memaksanya keluar dari turnamen

saat melawan bintang yang sedang naik daun, Marie Bouzkova, di perempat final. Merencanakan latihan Senin sore, unggulan keempat di turnamen yang lebih dikenal dengan Cincinnati Masters ini belum ada di lapangan sejak itu. “Saya mengalami sedikit ce-

dera, tetapi saya merasa baik dan positif. Pastinya pertandingan pertama akan sulit,” katanya, Saat Halep mendapatkan kembali irama permainannya jelang AS Terbuka, yang menjadi satu-satunya turnamen kelas utama di mana ia belum mencapai final, petenis berusia 27 tahun itu memiliki tugas untuk menyatukan kesuksesan masa lalu dan tujuan masa depannya yakni mengincar gelar yang mengesankan. “AS Terbuka adalah perbedaan besar karena kerumunan dan suasananya. Ini lebih banyak sisi pertunjukannya jadi tidak mudah untuk menyesuaikan. Saya pernah berada di semifinal, jadi saya percaya diri ada peluang untuk mencapainya,” kata Halep. Belum ada kabar lebih lanjut mengenai kondisi terakhir petenis Rumania itu, tetapi sesuai jadwal di Cincinnati Masters Halep akan menghadapi petenis putri Rusia, Ekaterina Alexandrova di babak 32 besar hari ini, Rabu (14/8). (HNP)

Klopp dan Lampard Dukung Wasit Wanita Pimpin Piala Super Eropa SHNet, Istambul - Gelar- usia 35 tahun itu. an SuperCup 2019 di Istanbul, “Saya sekarang populer di memberi kejutan dimana wasit seluruh dunia,” tambah Frapwanita akan memimpin per- part. “Tapi saya juga telah ditandingan antara juara Liga tunjuk mengadili pertandingan Champions,Liverpool, versus di Ligue 1, jadi saya tahu perajuara Liga Europa, Chelsea. saan dan emosi dan cara meStephanie Frappart akan ngelolanya serta cara melatih menjadi wanita pertama yang [kesempatan itu].” memimpin pertandingan “Ini bukan penunjukkan ajang sepakbola putra kompe- pertamaku,” tegasnya. tisi utama UEFA pada pertanDalam pertandingan nanti dingan tersebut, meski boleh Frappart akan dibantu asisdibilang ini bukan laga terbeten wasit, Manuela sar yang dia lakoni selama muNicolosi dari Italia sim panas ini. dan Michelle Wasit asal Prancis itu telah memimpin final Piala Dunia W a n i t a pada buO’Neill lan Juli dari Repulalu serta blik Irlandia, pertandingan di Ligue yang juga ber1 sejak April tahun ini, sama dengandan Frappart mengatakan nya di Piala bahwa dia tidak akan meDunia Wanita. rasakan tekanan ekstra. Sementara “Kami berlatih baWasit pria nyak sepanjang waktu, asal Turjadi kami tidak takut ki, Cuneyt karena kami selalu siap Cakir, akan untuk semua pertanmenjadi ofiSTEPHANIE FRAPPART dingan,” kata wasit bersial keem-

Ist

Wasit wanita di Piala Dunia akhirnya memimpin di partai utama sepakbola pria UEFA.

pat di laga yang digelar di kota asalnya, Istanbul. Sambutan hangat atas ditunjuknya wasit wanita di ajang sepakbola pria, dua manajer yang akan saling berhadapan, Jurgen Klopp dan Frank Lampard menyambut keputusan tersebut. Klopp yakin sudah saatnya seorang wanita menjadi wasit

di pertandingan penting seperti itu karena para wasit wanita telah membuat langkah positif dalam sepakbola pria Jerman. “Saya punya banyak pengalaman dengan wasit wanita di Jerman. Butuh beberapa saat sebelum dia diakui, bukan oleh para profesional, lebih oleh para wasit untuk siap

dengan tugasnya. Saat dia telah mantap maka saya sangat senang kita bisa menjadi bagian momen bersejarah ini,” ujar Jurgen Klopp. “Ini adalah keputusan yang sangat cerdas untuk memiliki seorang wanita menjadi wasit dalam pertandingan yang sangat penting di hadapan jutaan orang,” tambahnya. (HNP)


16

www.sinarharapan.net

RABU, 14 AGUSTUS 2019

Dok.backpacker Jakarta

LAHAT

Dok. Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat

GEREJA SANTO MIKHAEL, GEREJA TERTUA DI SUMATERA SELATAN

Pesona Lahat, Kecantikan Tersembunyi Sumatera Selatan SHNet, Jakarta - Sumatera Selatan identik dengan Palembang dengan ikon wisatanya Jembatan Ampera, Sungai Musi dan kulinernya mpek-mpek. Padahal, Sumatera Selatan tidak hanya Palembang saja. Ada daerah lain yang tak kalah indah pesonanya. Lahat, pesona tersembunyi di Sumatera Selatan. Lahat tak lepas dari sejarah kereta api di Sumatera Selatan. Dibangun oleh Perusahaan Kereta Api Negara Sumatera Selatan atau yang dalam bahasa aslinya adalah Zuid-Sumatra Staatsspoorwegen (ZSS). Pembangunan bertahap mulai tahun 1911 dan selesai pada tahun 1933. Rel kereta sepanjang 529 kilometer yang menghubungkan Tanjung Karang di selatan, Palembang di timur, dan Lubuk Linggau di utara. Lahat terletak di tengah-tengah ketiganya dan mungkin karena posisinya yang strategis maka ZSS mendirikan bengkel kereta api di sana. Kini fasilitas tersebut masih ada dan aktif beroperasi dan dikenal sebagai Balai Yasa.  Peninggalan sejarah lain yang ada di Lahat adalah Megalit. Ada ratusan patung batu cadas. yang telah ditemukan, mulai dari tepi jalan aspal, tepi sawah, sampai di tengah perkebunan kopi milik warga. Usia megalit ini diperkirakan antara 1200 sampai 2800 tahun dan berbentuk berbagai pose manusia, hewan, dan aktivitas sehari-hari. Diperkirakan megalit ini didirikan oleh nenek moyang suku Besmah untuk keperluan mengenang leluhur atau acara ritual. Lahat juga memiliki bagunan bersejarah peninggalan Misionaris Jesuit yang masuk ke wilayah Besmah pada 1887 di daerah Tanjung Sakti. Pada tahun 1932 berdirilah gereja Katolik pertama di sana yang bernama Gereja St. Maria. Tidak lama kemudian dibangun pula gereja yang lebih besar yaitu Gereja Santo Mikael atau yang populer dengan nama

Dok.rahmatia-WordPress.com

CURUP MAUNG DI LAHAT

Gereja Pagarjati. Tidak hanya kaya akan bangunan bersejarah, Lahat juga memiliki 144 air terjun yang membawa kabupaten ini meraih penghargaan MURI sebagai daerah pemilik air terjun terbanyak di Indonesia. Karena terletak di dataran tinggi, air terjun di Lahat memberikan

air yang segar dan bersih bagi turis yang hendak bertandang. Rumah Adat Besemah Lahat dihuni oleh suku kuno bernama Besmah (Pasemah atau Beasemah dalam ejaan lain). suku ini memiliki kebudayaan yang berbeda dengan suku pesisir

seperti yang tinggal di dataran rendah Palembang dan sekitarnya. Mereka tinggal di dalam rumah panggung dari kayu yang didirikan hanya mengandalkan pasak dan tanpa paku yang disebut rumah ‘Baghi’. Rumah Baghi dibuat di atas tiang bukan hanya untuk menghindari luapan air namun juga untuk menghindari serangan hewan buas penghuni hutan. Rumah ini dihiasi dengan ukiran yang menarik dan diperkirakan setiap simbol mewakili satu keluarga tertentu. Lahat adalah salah satu dari 7 kabupaten di Sumatera Selatan yang menghasilkan kopi. Sementara Sumsel sendiri adalah provinsi penghasil kopi dengam volume terbesar di Indonesia. Terdapat kedai kopi tradisonal dan modern kekinian yang bisa turis kunjungi untuk menyesap kopi khas Lahat (Stevani Elisabeth)

Profile for sinarharapannet

SINARHARAPANNET Daily 14 AGS 19  

Edisi Cetak Harian SHNET

SINARHARAPANNET Daily 14 AGS 19  

Edisi Cetak Harian SHNET

Advertisement