Page 1

2

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 4 MARET 2019

OPINI & GAGASAN PENDIRI PENASEHAT PEMIMPIN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB REDAKTUR SENIOR KOMUNIKASI BISNIS MANAJER IKLAN MANAJER SIRKULASI

: : : : : : : :

Zulharmans (almarhum) Hinca IP Panjaitan SH, MH. Firdaus Baderi (SKW No.044-WU/DP/V/2011) Wina Armada S. Didi S. (Pjs) Didi S. (Pjs)

STAF REDAKSI : Rindy Rosandya (SKW No.1506-PWI/WU/DP/2011/13/03/68), Ahmad Nabhani, Iwan Kurniawan, Munib Ansori, Agus Mansur, M. Bari Baihaqi, Mohar Syarif, Widi Suparwedi (Fotografer), Yaya Zen (Sekred) BIRO DAERAH : Nunung Khazanah, Dasmir Ali Malayoe, Rony M. Samosir, Arya Gumelar PENERBIT : PT Daya Cipta Aksara PERCETAKAN : PT Cetha Tatya karya Jl. Daan Mogot Km 20, Batu Ceper - Tangerang

(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Layanan Berlangganan/Iklan: 021-572 2916 ALAMAT REDAKSI, IKLAN & SIRKULASI: Jl. Danau Toba No.127 Bendungan Hilir - Jakarta 10210 Telepon: 021 - 572 2916 (Hunting) Fax: 021 - 252 0350

Email: redaksineraca@yahoo.com, redaksi@neraca.co.id, iklan@neraca.co.id Wartawan Harian Ekonomi NERACA Dilengkapi Tanda Pengenal dan Tidak Diperkenankan Menerima atau Meminta Apapun dari Narasumber TARIF IKLAN: Display Umum/Produk: Rp10.000/mmk/BW, Rp18.000/mmk/FC, Iklan Kreatif: Rp13.500/mmk/BW, Rp27.000/mmk/FC, Iklan Keluarga & Duka Cita: Rp5.500 /mmk, Laporan Keuangan/Prospektus: Rp6.500/mmk/BW, Rp12.000/mmk/FC, Iklan Ucapan/Dirgahayu: Rp7.500/mmk/BW, Rp15.000/mmk/FC, Advetorial Rp12.000 /mmk/BW, Rp22.500/mmk/FC, Display Hal.1 (maks.2x150 mmk): Rp36.000 /mmk/BW, Rp63.000/mmk/FC, Banner Hal.1 (8x50 mmkl): Rp8.000.000 /BW, Rp15.000.000/FC, Banner Hal.1 (6x50 mmkl): Rp6.000.000/BW, Rp11.000.000 /FC, Etalase: Rp1.500.000/BW, Rp5.000.000/FC, Iklan Baris: (3 Baris Pertama Rp30.000, baris berikutnya Rp8.000 Maks. 10 baris, Per baris 34 huruf diset font 7 pt). TARIF IKLAN MINI KONTRAK: Ukuran 1x50 mmkl: Rp4.800.000 (12x terbit), Rp7.500.000 (20x terbit), Ukuran 1x80 mmkl: Rp7.600.000 (12x terbit), Rp12.000.000 (20x terbit), Ukuran 1x100 mmkl: Rp. 9.600.000 (12x terbit), Rp15.000.000 (20x terbit)

EDITORIAL Dilema Defisit Perdagangan ata BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir 2017 yang mencapai surplus sekitar US$11 miliar. Ini setidak menjadi warning bagi kita semua. Pasalnya, kondisi ekonomi global dan internal dalam negeri sama-sama kurang menggembirakan. Sebelumnya data BPS juga mengungkapkan, terjadi defisit neraca perdagangan hingga US$4,0 miliar lebih, yang merupakan pertanda tren impor lebih deras ketimbang ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Sedangkan dari sisi ekspor, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Desember 2018 secara bulanan turun tipis 3,14% menjadi sebesar US$14,10 miliar dibanding September 2018 yang mencapai US$14,53 miliar. Ekspor nonmigas secara bulanan turun 3,96%, sementara ekspor migas naik 5,08%. Untuk jenis produk selama periode Desember 2018 dibandingkan dengan September 2018, ekspor komoditas yang mencatat penurunan ada di sektor alas kaki sebesar 18,19%, bahan bakar mineral 3,93%, besi dan baja 19,17%, dan pakaian jadi bukan rajutan 12,91%. Secara keseluruhan, penurunan terbesar disumbang oleh ekspor mesin dan peralatan listrik yang ekspor tercatat melemah US$ 86,6 juta. Padahal ekspor nonmigas menyumbang 90,10% dari total ekspor September 2018. Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas yang mencatat penurunan antara lain terjadi di sektor pertanian yakni 8,81% atau US$240 juta serta pertambangan juga turun 3,74% atau US$2,27 miliar. Penurunan pada sektor industri pengolahan sebesar 3,89% turut menyebabkan total ekspor Indonesia turun US$10,20 miliar. Menurut negara tujuan, pangsa ekspor tidak banyak berubah. Ekspor masih terfokus pada tiga negara tujuan utama yang didominasi oleh Tiongkok sebesar 15,36% atau US$ 3,98 miliar, Amerika Serikat 10,91% atau US$ 2,83 miliar, dan Jepang 10,22% atau US$ 2,65 miliar. Tampaknya kita masih terpaku pada negara tradisional, sehingga wajar jika saatnya perlu memperluas pasar ekspor ke negara non tradisional dan mengembangkan diversifikasi komoditas ekspor. Penurunan neraca ekspor juga diimbangi oleh penurunan impor sebesar 7,16% menjadi sebesar US$14,21 miliar pada Desember 2018 dibandingkan dengan November 2018. Penurunan impor terjadi karena komoditas nonmigas berkurang sebesar sebesar 8,41%. Impor nonmigas mencapai US$11,9 miliar, turun dibandingkan Januari 2018 dari US$13,0 miliar. Sementara, impor migas sebesar US$2,26 miliar, naik 0,06% secara bulanan dari US$2,25 miliar. Menurut penggunaan barang secara bulanan, nilai impor Indonesia untuk bahan baku atau penolong turun 7,74% dan barang modal turun 9,19%. Meski yang juga menjadi catatan, impor barang konsumsi meningkat 1,36%. Tentu akan berkontribusi perkembangan ekonomi. Sinyal defisit berkelanjutan itu disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Dia mengatakan pengaruh defisit neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin akut jika neraca perdagangan bulan Maret 2018 nanti tidak kunjung surplus. Nah, untuk memaksimalkan kinerja ekspor, Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan empat strategi untuk mendorong target pertumbuhan ekspor tahun ini yang dipatok sebesar 11%. Target tersebut diutarakan sekaligus menjawab teguran Presiden Jokowi kepada Kemendag terhadap kinerja ekspor Indonesia yang monoton. Strategi pertama yang akan dilakukan guna menggenjot ekspor adalah lewat upaya menyelesaikan perjanjian dagang. Hingga saat ini, Kemendag mencatat sekitar 17 perundingan perjanjian perdagangan Internasional yang akan diselesaikan, seperti Australia, European Free Trade Association (EFTA), Iran, Uni Eropa, dan Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP).

D

SURAT PEMBACA Penumpang Butuh KRL Commuterline yang Nyaman Apabila PT KAI dan KCI tidak mampu menyediakan KRL Premium untuk penumpang yang butuh kenyamanan, maka sebaiknya pengelola kereta bandara, PT Rail Link, membuka rute khusus BekasiManggarai pp untuk mengisi kekosongan gerbong kereta bandara yang berpotensi merugikan perusahaan. Penumpang rela membayar Rp 20.000-Rp 25.000 untuk naik KA Bandara khusus rute BekasiManggarai pp, demi kenyamanan saat pulang pergi kerja. Renny Octariani, Bekasi Timur

Ekonomi: Meroket vs Melambat Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo rospek ekonomi bisnis tahun 2019 menarik dicermati karena terkait aspek makro dan sejumlah pengamat memprediksi bahwa perekonomian di tahun politik nampaknya akan melambat. Keyakinan ini tidak saja dipicu oleh faktor internal tetapi juga eksternal, tidak saja dari aspek politik tetapi juga sosial ekonomi. Oleh karena itu, pelambatan ini justu menjadi tantangan terutama bertepatan dengan akhir kinerja Jokowi - JK yang pada awal pemerintahannya sempat menegaskan tentang optimisme ekonomi meroket. Fakta yang ada memang menegaskan fluktuasi di era global berdampak sistemik terhadap pondasi ekonomi domestik dan Indonesia tidak bisa mengelak dari dampaknya. Paling tidak, kasus perang dagang AS-Cina memperparah neraca perdagangan yang kemudian defisit. Pada Juli 2018 ketika situasi AS – Cina semakin memanas defisit neraca perdagangan mencapai US$ 2,03 miliar yang terdiri migas US$1,18 miliar dan non-migas US$842,2 juta sehingga periode Januari - Juli 2018 sebesar US$ 3,09 miliar dengan posisi surplus hanya di Mei dan Juni. Ironisnya, defisit migas periode Januari-Juli 2018 telah mencapai US$6,653 miliar. Defisit neraca perdagangan Juli 2018 adalah yang terparah dalam 5 tahun terakhir sejak 2013 sehingga ini menjadi tantangan, meski Agustus 2018 juga defisit

P

US$1,02 miliar yang disebabkan oleh sektor migas sedangkan sektor non-migas surplus US$639 juta. Artinya, kumulatif defisit Januari - Agustus 2018 US$ 4,09 miliar dengan kontribusi terbesar dari migas yaitu US$10,5. Meski demikian, neraca perdagangan per September 2018 bisa surplus yaitu US$227 juta. Kontribusi daerah penyumbang terbesar ekspor adalah Jawa Barat senilai US$22,76 miliar (16,86 persen), Jawa Timur US$14,26 miliar (10,56 persen) dan Kalimantan Timur US$13,67 miliar (10,13 persen). Yang menarik dicermati, 3 negara pemasok impor non-migas yang terbesar pada periode tersebut yaitu Tiongkok senilai US$32,48 miliar (27,83 persen), Jepang US$13,31 miliar (11,4 persen) dan Thailand US$8,21 miliar (7,03 persen). Tantangan Konsekuensi dari bilateral RI – Cina ternyata berpengaruh terhadap ekspor – impor keduanya karena periode Januari-September nilai ekspor ke Tiongkok terbesar mencapai US$1,93 miliar, lalu AS US$1,49 miliar dan Jepang US$1,33 miliar. Dari ke 3 negara ini kontribusinya mencapai 34,83 persen dari total ekspor Indonesia. Terkait ini secara umum ada tiga aspek yang perlu dicermati, pertama: ketergantungan bahan baku dan modal produksi dari luar negeri atau impor. Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan dari perekonomian nasional selama ini adalah

ketergantungan terhadap sejumlah komponen bahan baku impor. Bahkan kasus impor kedelai untuk tahu-tempe sampai saat ini masih belum bisa teratasi sementara tahu-tempe adalah menu keseharian. Belum lagi realitas impor garam, beras, cangkul, dll. Data BPS menegaskan laju pertumbuhan impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal mencapai 64 persen. Fakta ini memperkuat laju kekhawatiran terhadap nilai tukar. Padahal, 64 persen tersebut tersebar untuk 9 sektor industri yaitu: permesinan dan logam, otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas. Jadi, bisa dibayangkan betapa kuatnya pengaruh impor bahan baku tersebut terhadap daya saing produk, harga jual dan tekana terhadap inflasi. Kedua: depresiasi rupiah. Imbas dari ketergantungan impor dalam proses produksi maka tekanan terhadap rupiah sangat rentan berpengaruh terhadap harga jual dan tentunya ini juga berdampak terhadap daya saing produk. Oleh karena itu nilai tukar rupiah yang kini menembus batas psikologis Rp.14.000 sangat rentan terhadap daya beli. Padahal, tidak bisa disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi masih ditopang dengan konsumsi sehingga rendahnya daya beli akibat mahalnya harga jual sebagai dampak ketergantungan impor akan sangat berpen-

garuh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Besaran nilai tukar sesuai revisi RAPBN 2019 yaitu Rp.15.200 sejatinya bukan mengacu pesimistis tapi adalah penetapan berdasarkan realitas fluktuasi nilai tukar, apalagi imbas perang dagang AS-Cina masih akan dirasa sampai tahun depan plus dampak tahun politik. Jika dicermati depresiasi rupiah pada semester II 2018 memang mengkhawatirkan. Jadi meski BI telah menaikan suku bunga acuan sebesar 150 basis point sejak pertengahan Mei 2018 ternyata masih belum manjur meredam fluktuasi nilai tukar, termasuk juga membatasi tekanan arus modal keluar sehingga depresiasi rupiah kali ini menjadi yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Oleh karena itu, menguatnya US$ yang juga didukung ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral AS dan konflik AS – Korut serta perang dagang AS-Cina menjadi problem yang mempengaruhi nilai tukar dan kepercayaan investor. Jadi, dampak depresiasi rupiah juga rentan memicu inflasi. Ketiga: dominasi proses produksi yang tergantung migas, sementara migas juga masih diimpor. Fakta ketergantungan terhadap migas hampir sama kasusnya dengan realitas ketergantungan terhadap impor untuk proses produksi. Oleh karena itu, fluktuasi harga migas juga rentan terhadap harga produk, nilai jual dan daya saing. Di sisi lain, subsidi mi-

gas juga rentan terhadap APBN sehingga kenaikan harga BBM selalu dilematis dan penuh muatan politis seperti terjadi dengan drama pembatalan kenaikan harga premium kemarin. Pertimbangan kenaikan harga BBM tidak terlepas dari harga ICP (Indonesian Crude Price) dan Brent yang juga naik sehingga logika matematis kenaikan harga BBM bisa dibenarkan. Kalkukasi terhadap subsidi BBM menjadi salah satu hitungan yang krusial bagi APBN. Betapa tidak belanja negara naik 15,3% secara tahunan mencapai Rp.802,2 triliun per Agustus 2018. Besaran in berarti mencapai 55,2% dari target APBN 2018 yaitu Rp.1.454,5 trilun. Nominal terbesar di 3 pos belanja yaitu bantuan sosial (49,4%), subsidi (36,1%) dan pembayaran bunga utang (15,1%). Besaran bantuan sosial tidak bisa terlepas dari bencana beruntun yang terjadi sedangkan subsidi terkait dengan kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan subsidi energi 60% menjadi Rp.80,6 triliun. Rinciannya untuk subsidi BBM dan LPG naik 72,1% yaitu Rp.46,3 triliun dan subsidi listrik naik 46,1% menjadi Rp.34,2 triliun. Depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga acuan berpengaruh terhadap kenaikan pembayaran bunga hutang. Padahal, akhir Agustus 2018 pembayaran bunga hutang Rp.162,3 triliun atau 68% dari target APBN 2018. Jadi, sampai akhir 2019 dipastikan ekonomi melambat.

Modal Perusahaan "Leasing" Lonceng Kematian MF Lokal Oleh: Theo Yusuf MS, Peneliti di Lembaga Studi Hukum Indonesia, dan wartawan utama otensi perusahaan multi finance (leasing) di Indonesia relatif cukup menjanjikan karena pangsa pasarnya cukup besar. Otoritas Jasa Keuangan per November 2018 mencatat pembiayaan perusahaan multi finance (MF) selama tiga tahun berturutturut mengalami kenaikan hingga Rp254,29 triliun dari Rp226,94 triliun pada periode sama tahun 2016. Potensi yang cukup besar ini tentu menjadi magnit bagi perusahaan MF yang bermodal besar dan perusahaan asing (MF) yang baru akan masuk ke Indonesia. Saat ini jumlah perusahaan multi finance sekitar 191 perusahaan jasa keuangan. Dari jumlah itu, hanya sekitar 20 perusahaan yang mampu membiayai dengan jumlah besar karena mereka termasuk bagian dari perusahaan asing atau yang mempunyai nilai asset di atas Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Selebihnya perusahaan itu membiaya disektor multi guna seperti barang motor roda empat, roda dua, elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya. Semua perusahaan MF yang membiaya kredit rumah tanggga itu termasuk perusahaan "pribumi" alias lokal yang modalnya sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor POJK. No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Ketika peraturan itu diluncurkan, hampir semua perusahaan tidak mengalami persoalan karena ada klaster permodalan yang ditetapkan oleh otoritas itu. Bagi perusahaan yang mempunyai aset besar, ruang pembiayaannya tentunya diberi porsi besar semisal urusan infrastruktur dan sektor perhubungan dan kontruksi lainnya. Bagi perusahaan dengan modal kecil tentu ruang lingkupnya-

P

pun disesuaikan pembiayaanya seperti kebutuhan rumah tangga, sepeda motor, kulkas, HP, mesin cuci dan perabotan rumahtangga lainnya. Namun ketika OJK akan meningkatkan jumlah permodalan (baca modal ekuitas) hingga Rp100 miliar, banyak perusahaan yang menilai peraturan itu bagian dari "lonceng kematian" perusahaan MF lokal. Belum lama ini, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan, Bambang W. Budiawan mengatakan, dari 46 perusahaan tersebut bahkan masih ada yang modalnya di bawah Rp40 miliar. Oleh karenannya, tentu perlu menaikkan modalnya sesuai dengan aturan yang baru nanti. "Ada 46 perusahaan yang ekuitasnya di bawah Rp100 miliar. Di antara 46 ini masih ada yang parah di bawah Rp40 miliar. Bahkan ada yang negatif," katanya di sela temu pers bertema update Perkembangan POJK 35/POJK.05/2018, belum lama ini. Ia juga mengatakan, ada lima perusahaan yang ekuitasnya negatif. Dari lima perusahaan tersebut ada dua perusahaan yang berpotensi meningkatkan permodalannya. Sementara, tiga perusahaan lainnya masih agak sulit untuk mendongkrak permodalan. Rencana baik menurut OJK itu ternyata mendapat reaksi dari beberapa perusahan MF yang modalnya masih minim. Saat ini lebih dari 11 perusahaan multi fnance yang modalnya masih di bawah Rp100 miliar, antaranya adalah Global Multi Finance, Topas Multi Finance, Tempo Utama dan Mandala Multi Finance. Pada intinya, dari 11 perusahaan itu tidak sependapat dengan peraturan baru OJK itu, namun tidak berani melawan karena otoritas itu punya senjata pamungkas

untuk tidak meloloskan para direksi perusahaan itu jika melakukan uji kepatutan (fit and proper test) yang dinilai menentang keputusan itu. Mengapa mereka keberatan Menurut Direkur Lembaga Studi Hukum (LSHI) Dr. Laksanto Utomo, pekan lalu di Jakarta, ketentuan kenaikan modal dasar dari Rp 10 miliar menajdi Rp100 miliar itu bukan hanya memberatkan perusahana multi finance milik pribumi, tetapi juga memberikan tiket kepada para perusahan asing yang saat ini sedang menunggu untuk dilakukan akuisisi atau merger. Lonceng Kematian Menurut peneltian LSHI, Dr. Laksanto Utomo, aturan OJK meningkatkan permodalan itu mesti telah dirancang sejak jauh hari sementara perusahaan lokal juga tidak mampu memenuhi permodalannya sehingga peraturan itu bagaikan bunyi lonceng kematian perusahaan multi finance di dalam negeri yang bermodal gurem. Saat ini sejumlah negara sudah siap "melahap" perusahaan multi

finance yang alami eksulitan modal tersebut antara lain dari Singapura, Korea Selatan, Jepang dan China. Para pengusaha dari negeri itu cukup siap membeli, atau melakukan akuisisi karena mereka mengerti bangsa Indonesia cukup konsumtif khususnya terhadap barang impor. Dengan modal perusahaan multi finance yang besar kemudian mengintegrasikan kepada pemilik produk, seperti HP dan perkakas lainnya, maka semua produk barang dan jasa yang dibeli sebagian masyarakat luas dapat dibiayai oleh perusahaan itu, sehingga marginnya tentu akan mengalir ke mereka juga. Itu yang mestinya OJK juga melihat terhdap dampak dari kenaikan modal itu jika perusahaan lokal tidak mampu mememuhi permodalan sampai akhir tahun ini yang terjadi penjualan perusahaan, merger, pengembalian ijin atau pencabutan usaha karena dinilai melanggar aturan OJK. Itulah sebabnya, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, dalam diskusi terbatas belum lama ini mengingatkan kepada semua

anggota untuk mulai serius memenuhi aturan itu. "Sebenarnya OJK itu sudah memberikan toleransi yang cukup panjang dari tahun 2014 sampai akhir tahun ini, kepada perusahaan multi finance meningkatkan permodalnnya dari Rp10 miliar hingga 100 miliar secara bertahap. Hal itu wajar karena kurs nilai tukar saat itu hanya sekitar Rp9.750 per dolar AS. Saat ini nilai tukar sudah mencapai sekitar Rp14 ribuan per dolar. Artinya kenaikan permodalan itu wajar saja," katanya. Oleh karenanya, Ketua APPI itu menyarankan agar perusahaan pembiayaan yang saat ini belum mampu meningkatkan permodalannya hingga Rp100 miliar, sebaiknya mencari alternatif untuk mencari investor lokal, merger dengan sesama, atau berusaha menambah modal sendiri oleh para pemiliknya. Hal ini untuk menegaskan agar perusahaan pembiayaan yang punya prospek baik di Indonesia itu juga tidak jatuh ke pihak asing. "Saya juga tak setuju jika mereka yang tidak mampu meningkatkan permodalnnya itu dijual ke pihak asing karena sudah banyak perusahaan jasa keuangan asing yang awalnya biasa-biaa saja, kemudian melesat cepat karena modal dan teknologi informasi (IT) yang cukup baik," katanya. Industri jasa keuangan di Indonesia agaknya sulit untuk menjadi "tuan" di negerinya sendiri. Tahun 1990-an Perusahaan asuransi Bumiputera, swasta dan Asuransi Jiwasraya kala itu sebagai pemimpin pasar di Indonesia. Setelah manulife, Prudential dan Lippo Group masuk dengan membawa modal dan teknologi tinggi, kini hampir semua perusahan asuransi lokal itu tinggal menunggu waktu untuk diakuisisi atau di merger lantaran kekurangan modal. (Ant.)

Menuju Pilpres 2019 Tanpa Hoax Oleh :Rosa Aulia, Pemerhati Komunikasi Massa aat ini, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan melalui internet maupun media sosial dengan sangat mudah. Namun, hal ini menyebabkan banyaknya informasi yang diterima masyarakat sehingga sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah. Salah satu permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia adalah tersebarnya berita hoax. Teknologi media sosial yang canggih pada saat ini memudahkan bagi penggunanya untuk menyebarkan informasi yang diterima atau biasa disebut reshare sehingga informasi yang salah pun bisa menyebar ke seluruh kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya kegelisahan di dalam masyarakat Indonesia karena tidak ada yang dapat menyaring informasi yang ada.

S

Internet dapat diakses oleh siapa saja, dimana pun, dan kapan pun. Tidak ada yang dapat membatasi orang untuk menerima dan menyebarkan berita. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar di internet menjadi tidak tersaring sehingga banyak hoax muncul. Banyak informasi yang muncul di internet yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut KBBI, hoaks adalah kata yang berarti ketidak benaran suatu informasi. Survey MASTEL (2017) menyatakan bahwa dari 1,146 responden, 90,30% mendefinisikan hoax sebagai berita bohong yang disengaja. Bentuk hoax yang paling mendominasi yang diterima oleh responden yaitu 62,10% dalam bentuk tulisan. Saluran penyebaran berita hoax yaitu 92,40% media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path dan juga aplikasi chatting seperti Whatsapp, Line, dan Telegram.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut bahwa ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016). Tahun 2019 merupakan tahun dimana akan diadakan pesta demokrasi yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang akan menduduki DPD, DPRD, DPR, dan juga presiden. Tim sukses dari masing-masing calon legislatif dan calon presiden pun kian berlomba-lomba untuk memberikan impresi yang baik kepada masyarakat dalam bentuk aksi langsung turun ke lapanan, tulisan, gambar, dan sebagainya. Namun sayangnya, banyak juga yang melakukan kampanye yang tidak sehat dengan kampanye negatif dan kampanye hitam. Kampanye negatif atau negative campaign adalah kampanye yang

dilakukan dengan mengungkit isu-isu yang merupakan fakta namun tidak terlalu digubris masyarakat. Hal ini sangat lazim di politik dan digunakan untuk menjatuhkan lawan yang lebih kuat. Namun, berbeda dengan kampanye hitam atau black campain yang merupakan metode dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, dan menyebarkan berita yang mengandung hoax yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang/partai politik terhadap lawan mereka yang bertujuan agar menimbulkan pandangan tidak etis. Komunikasi dalam bentuk kampanye hitam mengakibatkan adanya sikap resistensi calon pemilih sehingga mereka tidak dapat memilih dengan efektif. Biasanya kampanye tersebut mempermainkan emosi calon pemilih dan tidak jarang membawa isu SARA yang membuat masyarakat

tidak dapat menerima informasi dengan baik. Menjelang Pilpres yang diadakan pada 17 April 2019, semakin banyak penyebar ehoaks yang menyerang kedua pasangan calon presiden dan wakil presididen yang akan bertarung di Pilpres 2019. Terdapat lima langkah sederhana agar masyarakat dapat mengidentifikasi mana berita asli dan mana berita hoax yang diuraikan oleh Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho. Antara lain, hati-hati dengan judul-judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif dan langsung menuding pihak tertentu. Kedua, cermati alamat situs. Maksudnya, periksalah apakah alamat URL situs tersebut sudah terverifikasi atau belum. Jika belum, maka informasinya bisa dibilang meragukan.


HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 4 MARET 2019

9

EKONOMI DAERAH Pemkot Palembang Maksimalkan Keterbukaan Informasi Publik

Pemkot Depok Dapat Bantuan Mesin Penghancur Sampah

NERACA

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan berupaya memaksimalkan penerapan Undang Undang No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. “Untuk memaksimalkan penerapan UU itu, pihaknya mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID Pembantu, dan Panitia Pertimbangan rutin menggelar workshop bersama,” kata Sekda Palembang, Harobin Mastofa di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin. “Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat dilakukan evaluasi dan dicarikan solusinya hal-hal yang bisa menghambat penerapan standar operasional prosedur (SOP) permohonan informasi publik, penyediaan informasi dan dokumentasi, serta SOP pengajuan keberatan,” terang dia. Dia menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dalam menyusun SOP terkait pelayanan informasi publik, petugas PPID diinstruksikan mengacu pada beberapa poin yakni pengumpulan informasi, data dan dokumentasi. Pengolahan informasi, data dan dokumentasi (pengkategorian Informasi, menyusun daftar info publik), penyediaan dan pelayanan informasi, penyelesaian sengketa informasi, dan penyusunan laporan pelayanan informasi. Melalui penerapan SOP dengan baik, dapat diketahui secara jelas siapa bertugas melakukan pelayanan informasi, bagaimana cara menjalankan tugas tersebut, hasil yang dicapai, serta jangka waktu pelaksanaan pelayanan. Kemudian diharapkan pula dapat memudahkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan dapat dihindari terjadinya pelanggaran Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain melalui upaya tersebut, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, pihaknya juga berupaya mengedukasi masyarakat dengan menggalakkan sosialisasi mengenai cara mengajukan permohonan informasi publik. “Masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi publik harus mengikuti prosedur seperti melampirkan data identitas diri berupa Kartu Tanda Pengenal Elektronik (KTP-el) dan khusus untuk yang mewakili organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus menyertakan identitas berupa KTP-el dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesbangpol,” ujar Sekda. Q ant

Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa mesin penghancur sampah organik dan non-organik. "Itu nantinya akan berada di tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, Kecamatan Cipayung," kata Wali Kota Depok Mohamad Idris di Depok, Jumat (1/3). Menurut Mohamad Idris kapasitas mesin bisa mencapai lebih dari satu ton per hari untuk penghancuran sampah."Dengan adanya mesin itu tentu cukup membantu permasalahan yang dihadapi Kota Depok yaitu tentang sampah. Pasalnya, munurut indeks risiko di Depok sudah mencapai angka 500 yang artinya perlu adanya penanganan cepat," kata dia. Hal itu dikarenakan adanya kandungan gas metan pada sampah yang sudah puluhan tahun menumpuk dan tidak ada penanganannya. Kemudian juga menimbulkan bau menyengat dan tidak baik bagi kesehatan. Dalam sehari sampah yang ada pada sekitar Kota Depok dapat mencapai lebih dari tiga ton perhari (sampah plastik). Idris juga menambahkan dari 1.300 ton sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Depok, hanya 700 ton yang masuk ke TPA Cipayung."Artinya 600 ton dapat diolah pada unit pengelolaan sampah (UPS) dan bank sampah yang tersebar di Kota Depok," ujar dia. Dan bank sampah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan yang terus melakukan pengendalian terhadap permasalahan pada daerah setempat. Pasalnya banyaknya produk yang dapat dihasilkan dari sampah, seperti pupuk organik, tas dari kemasan plastik, dan lain sebagainya. Q ant

Pemprov Banten Naikan Pajak Kendaraan Mulai Maret 2019 NERACA Serang - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten melakukan penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 11 Maret 2019. "Akan ada penyesuaian tarif pajak. Kalau PKB naik dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen. Sedangkan BBNKB dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Dan ini akan kami berlakukan 11 Maret," kata Kepala Bapenda Banten, Opar Sochari di Serang, dikutip dari Antara, kemarin. Opar mengatakan, penyesuaian tarif dua jenis kendaraan ini telah dilakukan pembahasan awal baik dengan jajaran legislatif, maupun dua provinsi lainnya, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. "Penyesuaian tarif pajak ini harus kita lakukan, karena pajak yang sekarang diberlakukan sudah berjalan sejak tahun 2011. Dan sudah mendapatkan persetujuan semua pihak. Penyesuaian ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan di Banten," kata Opar. Menurut dia, dasar penyesuaian dari PKB dan BBNKB di Provinsi Banten tersebut sesui dengan revisi Perda No 1 Tahun 2011 tentang penyeuaian tarif pajak daerah. Sebab daerah lainnya seperti DKI Jakarta sudah mencapai 2 persen dan Jawa Barat sudah lama memberlakukan tarif pajak kendaraan 1,75 persen. "Untuk Banten baru tahun ini, jadi sudah tujuh tahun tidak dilakukan penyesuaian karena sebelumnya masih 1,5 persen," kata Opar. Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faisal, mendukung langkah pemprov yang segera melakukan penyesuian tarif pajak kendaraan. Apalagi dasar hukumnya sudah sangat jelas dengan lahirnya Perda yang baru."Tentunya kami sangat mendukung dengan kenaikan dua jenis pajak dalam rangka peningkatan PAD," ujar Faisal. Menurut Faisal, dari kenaikan prosentase PKB dan BBNKB tersebut, secara otomotis akan ada penambahan PAD ratusan miliar."Dari PKB tambah Rp70 miliar, dan BBNKB Rp80 miliar. Jadi totalnya Rp150 miliar. Sehingga diharapkan pendapatan dari PKB tahun 2019 sebesar Rp2,4 triliun, dari sebelumnya (2018) Rp2,225 triliun," kata dia. Menurut politisi Partai Golkar ini, kenaikan pajak kendaraan yang akan diterapkan, bukanlah kebijakan yang merakyat. Akan tetapi hal tersebut harus dilakukan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Banten.Q ant

NERACA/Antarafoto/Aguk Sudarmojo/foc.

KERAJINAN TUNGGAK JATI : Sejumlah pekerja membersihkan kerajinan tunggak atau akar pohon jati di Desa Geneng, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (2/3). Puluhan perajin tunggak jati di kawasan setempat mulai kesulitan bahan tunggak jati, karena stok di kawasan hutan jati di Jawa Timur, juga Jawa Tengah, semakin menipis.

Sentra Timur Residence Serah Terimakan 3000 Unit Jakarta – KSO Perum Perumnas bersama PT Bakrie Pangripta Loka unit usaha PT Bakrieland Development, Tbk (ELTY) melaksanakan seremoni Handover atau serah terima unit apartemen Sapphire Tower kepada konsumen berhak. Penyerahan kunci unit apartemen dilaksanakan secara simbolis kepada konsumen yang hadir. „ NERACA

Pemilik unit apartemen melaksanakan prosedur ceklist unit sebelum menandatangani Bukti Acara Serah Terima (BAST). Serah terima unit ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari lantai terbawah hingga lantai teratas tergantung dari kesiapan unit dan pembayaran sipemilik unit. Direktur PT Bakrie Pangripta Loka Indra Gunawan mengungkapkan keberpihakannya kepada konsumen bahwa serah terima

unit Sapphire Tower harus dilakukan secara tepat waktu guna membayar tanggungjawab pengembang terhadap konsumen loyal Sentra Timur Residence. “Mayoritas 90% konsumen Sapphire Tower adalah end user, sisanya investor. Kebanyakan mereka berasal dari Jakarta Timur, Bekasi dan Jakarta Selatan. Sebab itu antusiasme mereka sangat tinggi untuk segera ditinggali atau disewakan,” tambah Indra, Sabtu (2/3). Unit Sapphire Tower dapat diterima dengan baik

oleh pasar karena memiliki kualitas dan fasilitas yang sangat baik, dengan harga yang masih sangat terjangkau bagi masyarakat perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya. Diluncurkan pada 2016 dengan harga Rp12 juta permeter, kini harganya telah mencapai Rp17 juta permeter dan habis terjual pada akhir 2018 lalu dengan revenue lebih dari Rp300 miliar. Hingga saat ini, Sentra Timur Residence telah melakukan serah terima unit sebanyak 3.000 unit dari berbagai produknya dengan tepat waktu. Sapphire Tower merupakan bagian dari 5 tower Tahap 2 yang terdiri dari 2.032 unit apartemen dan kios. Sapphire Tower sendiri berjumlah 607 unit setinggi 28 lantai. Sebelumnya Sentra Timur Residence telah menserahterimakan 6 tower tahap pertama berjumlah 2.357 unit

apartemen di lokasi yang sama ditambah rumah, ruko dan rukan Sentra Timur Commercial Park 1 dan 2. Sentra Timur Residence mempercepat perkembangan hunian yang berada di kawasan Sentra Timur Superblock untuk meningkatkan suplai hunian yang layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat kota Jakarta. Tumbuh dilahan 8 hektar terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian vertikal kelas menengah yang didukung dengan fasilitas lengkap serta akses terintegrasi sebuah kawasan terpadu dan terbesar di Jakarta Timur. Fasilitas eksternal seperti Terminal Terpadu Sentra Timur Pulogebang, kereta api commuterline, BRT, LRT dan pintu tol langsung Sentra Timur Pulogebang membuat penghuni apartemen diuntungkan. Q mohar/rin

RENJA KOTA DEPOK JELANG 2020

DPRD Perlu Transformasi Kelembagaan Dorong Ekonomi Daerah NERACA Depok - ?Upaya antisipasi kondisi politik dua tahun ke depan, DPRD Kota Depok memandang perlu transformasi kelembagaan. Sehingga dapat mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) daerah sekaligus bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Demikian sekretaris DPRD Kota Depok, Drs. H. Zamrowi M,Si kepada NERACA dalam kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Kota Depok, pekan kemarin. Menurutnya, Renja DPRD untuk APBD Tahun Anggaran 2020, berlangsung selama 3 hari pada akhir pekan Februari 2019 di

hotel Ciputra Cibubur kota Bekasi. Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo yang membukanya dan ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari. "Renja telah membahas berbagai program kerja dewan nanti di tahun 2020, di semua bidang. Baik untuk berbagai urusan dan kegiatan semua komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya," ujar Zamrowi yang belum dirinci total nilai anggarannya. Dikatakan, dalam Renja masih dirancang dengan fokus dalam bentuk kegiatan dari berbagai progran yang ada di berbagai bagian Setwan DPRD Kota Depok. "Bahkan kita juga men-

gundang narasumber Renja yang berasal dari Kemendagri dan BPKP," katanya menambahkan. Dijelaskan, Renja Setwan DPRD Kota Depok memang dilakukan dengan intensif dan bisa menghasilkan kualitas kegiatan program yang lebih bermanfaat meningkatkan perekonomian bagi warga masyarakat Depok. "Untuk itulah kami mengambil tema Renja, yaitu Transformasi Kelembagaan DPRD,"? ujar Zamrowi menjawab NERACA Lebih lanjut ? dijelaskan, Renja dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Depok No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi ser-

ta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Depok dan Membuat Rencana Strategis Penganggaran bagi Sekretariat DPRD tahun 2020. Dikemukan pula, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Depok adalah sebagai penyelenggara administrasi kesekretarisan dan penyenggaraan. Administrasi, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD penyediaan dan koordinasi, melaksanakan urusan pendukung urusan pemerintahan dan berfungsi sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan penyelengara administrasi keuangan DPRD serta fasilitasi tenaga ahli sesuai keperluan. Q dasmir

Penurunan Tarif Angkutan Udara Pengaruhi Deflasi Palembang NERACA Palembang - Kota Palembang, Sumatera Selatan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24 persen yang dipengaruhi oleh penurunan harga tarif angkutan udara, mobil dan sewa rumah pada Februari 2019. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Endang Tri Wahyuningsih mengatakan ketiga komoditas itu memberikan andil terbesar terhadap pembentukan deflasi di Kota Palembang."Tarif angkutan udara menjadi penyumbang tertinggi terjadinya deflasi di Kota Palembang pada Februari 2019," kata dia di Palembang, Jumat (1/3). Sebelumnya, maskapai-maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Association (INACA) sepakat menurunkan tarif tiket pada pertengahan Januari 2019 untuk merespon maraknya keluhan terkait melambungnya harga tiket pesawat. Penurunan harga tiket dilakukan secara bertahap dengan target turun 20 hingga 60 persen dari tarif semula."Untuk dampak lanjutannya penurunan tarif angkutan udara ini, akan dilihat lagi pada Maret," kata dia. Endang menjelaskan terdapat 62 komoditas dari total 386 komoditas yang dipantau pihaknya di kota itu yang mengalami penurunan harga. Sementara 91 komoditas lainnya mengalami kenaikan harga. Ia menambahkan, deflasi tak hanya terjadi di Palembang melainkan juga di Kota Lubuk Linggau yang tercatat sebesar 0,40 persen. Namun demikian, kata Endang, berbeda dengan Kota Palembang, deflasi di Lubuk Linggau disebabkan oleh menurunnya harga mie kering instan, emas perhiasan dan bahan bakar rumah tangga. Q ant

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PASAR PELITA

Pemkot Sukabumi Kirimi Surat ke PT FAP NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengklaim sudah melayangkan surat ke PT. Fortunindo Arta Perkasa (PT. FAP) terkait percepatan pembangunan Pasar Pelita. Hal itu dikatakan oleh Walikota Sukabumi Achmad Fahmi kepada Neraca, kemarin. Alasan dikirimnya surat itu, menurut Fahmi, lantaran pihak pengembang belum terlihat maksimal dalam melakukan pembangunan. Apalagi kata Fahmi, di akhir triwulan tahun ini Pasar tersebut harus segera selesai."Kita sudah kirimkan surat itu, dan isi surat itu diantaranya mendesak agar pihak pengembang melakukan percepatan pembangunannya,"kata Fahmi. Jika dalam perjalanan masih belum ada pergerakan (aktifitas pembangunan) tambah Fahmi, tidak menutup kemungkinan Pemkot juga akan melayangkan surat kedua yang isinya peringatan keras. Untuk itu, setelah surat mengenai percepatan pembangunan sudah dilakukan, pihak pengembang bisa memberikan perkembangan yang baik. Artinya, ada percepatan pembangunan."Dilayangkanya surat peringatan itu memungkinkan saja diberikan ke pihak pengembang, jika itikad perusahaan yang dimaksud tidak memberikan itikad yang baik," tandas Fahmi. Sampai saat ini, perkembangan pembangunan Pasar Pelita tersebut sudah mencapai sekitar 60 % dan itu hanya sebatas pembangunan kontruksinya. Q arya

Disnakertrans Banten Selesaikan Pelanggaran UMK di 9 Perusahaan NERACA Serang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten sudah melakukan penindakan terhadap 9 perusahaan yang diadukan pihak buruh karena diduga melakukan pelanggaran pembayaran UMK Tahun 2019. Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi, mengatakan, semnbilan perusahaan yang diadukan karena melanggar UMK tersebut tersebar di bebarapa daerah diantaranya di Kabupaten Serang dan Tangerang. Pihaknya sudah melakukan pemeriksanaan langsung ke lapangan dan meminta perusahaan membayar UMK Tahun 2019 sesuai ketentuan. "Sudah diselesaikan oleh kami dengan mela-

kukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Sekarang semuanya sudah tuntas dan belum ada aduan lagi," kata Al Hamidi di Serang, Jumat (1/3). Menurut dia, setelah penyelesaian sembilan perusaan yang melanggar tersebut, pihaknya juga terus melakukan pengawasan karena khawatir ada perusahaan lain yang juga melanggar ketentuan UMK Tahun 2019 yang sudah diputuskan."Sampai saat ini belum ada laporan lagi. Kami juga terus memantau dan mengawasinya," kata Al Hamidi. Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menemukan sembilan perusahaan tidak membayar upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten/kota Tahun 2019 yang telah dite-

tapkan dalam surat keputusan (SK) Gubrnur Banten. "Pelanggaran lima perusahaan tersebut merupakan temuan hasil investigasi pengawas dilapangan," ujar Alhamidi. Ia mengatakan, saat ini tim pengawas ketenagakerjaan masih bekerja melakukan pemantauan di kabupaten/kota. Pihaknya menduga jumlah perusahaan yang melanggar pembayaran UMK Tahun 2019 tersebut bukan hanya sembilan perusahaan, mengingat jumlah perusahaan di Banten mencapai 15.945 perusahaan. Sedangkan mengenai penangguhan UMK 2019, kata dia, dari 70 persusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2019 hanya satu yang ditolak berkasnya. Keputusan tersebut berdasarkan SK Gubernur

Banten Nomor 561.1/Kep.15-Huk/2019 tentang persetujuan dan penolakan penagguhan pelaksanaan UMK 2019. "Hasil verifikasi di lapangan, satu perusahaan yaitu PT. Auto Cipta Casting yang tidak memenuhi syarat, sehingga pengajuannya ditolak. Kalau 69 perusahaan itu diterima, bahkan sekrang udah dibayar gaji karyawan per Februari 2019," kata dia. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak melakukan pengajuan penangguhan upah akan dilakukan pengawasan. Saat ini pihaknya sudah menyelesaikan sejumlah laporan terkait adanya perusahan yang tidak membayarkan upah sesuai dengan UMK 2019. Bagi perusahaan yang lalai membayarkan UMK kepada karyawannya, kata dia, akan

dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. "Sanksinya denda atau kurungan di bawah lima tahun. Dan kalau sesuai dengan Perda itu ada sanksi enam bulan kurungan dan denda Rp50 juta," kata dia. Pihaknya berharap, perusahaan agar mentaati aturan yang berlaku. Sebab pelanggaran bukan dilihat dari tingkat kejahatan, tetapi dilihat bagaimana perusahaan tersebutu mentaati aturan. Sementara, Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya mengatakan, adapun 69 perusahaan yang penangguhan UMK-nya disetujui yakni satu perusahaan di Kabupaten Serang, sebanyak 50 berada di Kabupaten Tangerang. Q ant

NERACA/Antarafoto/handout/ama/wd

MILO FOOTBALL CHAMPIONSHIP : Presiden Direktur Nestle Indonesia Dharnesh Gordhon (tengah) melakukan tendangan pertama pada acara Kick-off MILO Football Championship 2019 didampingi Deputi III Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, M.Pd (kedua kanan), Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Khamim, M. Pd (ketiga kanan), Business Executive Officer Beverages Business Unit Nestle Indonesia Prawitya Soemadijo (ketiga kiri), Business Executive Officer Nestle Breakfast Cereal Alaa Shaaban (kedua kiri) dan Tim talent scouting MILO Football Championship 2019 di Jakarta, Sabtu (2/3).

Profile for Sentra Timur Residence

Sentra Timur Residence Serah Terimakan 3000 Unit  

HARIAN EKONOMI NERACA 4 MARET 2019 HALAMAN: 2 PENULIS: Mohar Syarif/Rindy

Sentra Timur Residence Serah Terimakan 3000 Unit  

HARIAN EKONOMI NERACA 4 MARET 2019 HALAMAN: 2 PENULIS: Mohar Syarif/Rindy

Advertisement