Issuu on Google+

02

06

04


“Berekspresi dengan Topeng� Fotografer: Venesya


EDITORIAL Rencana pengadaan program Pascasarjana Ilmu Komunikasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bergulir liar di kalangan civitas ­akademik ­kampus. Entah tidak tahu atau tidak mau tahu, pihak yang kapabel dalam hal ini belum juga ­menunjukkan iktikad untuk memaparkan hal tersebut ­kepada mahasiswa. Sedangkan di kalangan mahasiswa, ­desas-desus ini telah menimbulkan berbagai reaksi. Nada berirama skeptis mencuat di ­kalangan mahasiswa. Kesiapan kampus dalam ranah sarana-prasarana dan kapabilitas tenaga pengajar, membuat mahasiswa resah. Terlebih, dalam ­ tataran yang lebih substansial, urgensi pengadaan program pascasarjana juga mengundang tanya. Hal ini ­ wajar mengingat akhir-akhir ini isu kapitalisasi ­ berhembus kencang dalam diskursus pendidikan tinggi di Indonesia. Dugaan bahwa pengadaan program pascasarjana merupakan cara yang ­ digunakan untuk mengerek profit secara optimal, mengemuka. Tak salah bila pihak universitas ­ merencanakan program pascasarjana. Berperan serta dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia ­adalah ­penting. Namun yang tidak kalah penting, ­perlu ­adanya kejelasan mengenai hal-hal teknis ­hingga hal-hal yang bersifat substansial. Agar jangan sampai, hal-hal subyektif melatarbelakangi pengadaan program tersebut justru merugikan pihak-pihak tertentu. Sehingga nilai-nilai penting dari hadirnya per­ guruan tinggi di tengah masyarakat malah terdegradasi. Lewat edisi kali ini, Teras Pers mengajak civitas akademik untuk meninjau serta mengawal ke­ hadiran program pascasarjana. Demi ­ memastikan bahwa tidak ada tendensi untuk mengkhianati pendidikan tinggi sebagai pilar intelektualitas bangsa. ­

DAFTAR ISI LIPUTAN 1 02-03

SEKITAR KITA 14-15

LIPUTAN 2 04-05

sosok 16-17

POLITIK KITA 06-07

SENI BUDAYA 18-19

OPINI 08-09

KOMUNITAS 20-21

LITBANG 10-11

SUDUT 22

DJENDELA RANA 12-13

KOMIK 23-24

TIM REDAKSI Pemimpin Umum

Editor

Litbang

Wakil Pemimpin Umum Dewa Ayu Indah K. P.

Reporter

Layouter

Venesya

Sekretaris Ryan Sara Pratiwi

Bendahara

Novita Sri Rejeki P.

Pemimpin Redaksi Aloysius Bram A.

Twitter

@teraspers

Kenia Intan Christina T. Albertus Gilang Gregorius Dimas B. Nicholas Ryan Aditya Ratih Saraswati Odilia Fenta Chintya Deavy Ayumi Danuswari Nadia Fika Pradipta A. K. Benedith Maria

Email redaksi.teraspers@gmail. com

Artyastiani P. Monica Kasihana Dewi Maria Heris Devina Ignatius Arkadia

Ilustrator

Fotografer

Gregorius Christian H. Regy Eka Monang Widyoko Deasilda Amalo

Marcomm

Novita Sri Rejeki Agustinus Negara

Renaldi Prakoso Judith Brenda Adi Surya Samodra

CONTACT PERSON

Venesya (+6287738753215)

Alamat Redaksi Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta 55281


LIPUTAN UTAMA

Melihat Lebih Dekat Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi: Ketika Proposal jadi Penentu Siang itu di selasar basement kampus FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), seraya ­ enunggu kelas masuk di salah satu kursi, Setiaji (angkatan 2012) mengatakan bahwa ia mendengar m dari beberapa dosen di kelas kalau program pascasarjana Ilmu Komunikasi akan segera dibuka karena tingginya peminat. Kemudian tim dari Teras Pers mencoba mencari tahu apa yang melatarbelakangi program yang kini sudah hampir 70% tahap penyelesaian proposalnya itu.

Adi Surya Samodra

Ketika ditemui di ruang ­kerjanya di sela pergantian sesi (12/05), Lukas ­Ispandriarno ­dosen Ilmu Komunikasi S1 ­sekaligus ketua tim dari program ­ pascasarjana Ilmu ­ Komunikasi memaparkan alasan ­dikembangkannya program magister Ilmu ­Komunikasi UAJY. Menurutnya, program S1 Ilmu Komunikasi UAJY memiliki banyak peminat, sehingga program pascasarjana dapat memberi ruang perkembangan bagi Ilmu Komunikasi. Ide untuk mengembangkan program m ­ agister Ilmu Komunikasi sebenarnya sudah ­terpikirkan sejak lama, yaitu sejak tahun 2008. Jika dibandingkan dengan fakultas lain seperti Ekonomi serta Teknik, proses pem­ bentukan program magister untuk Ilmu Komunikasi termasuk terlambat karena prosesnya tidak berjalan lancar. Hal tersebut terjadi lantaran tim tidak berhasil membuat sebuah proposal yang matang sehingga bisa d ­iajukan ke DIKTI ­(Direktorat Pendidikan Tinggi).

02

Mulai akhir tahun 2015, Lukas ­Ispandriarno ditunjuk sebagai ketua tim program magister Ilmu Komunikasi ­ sehingga ­ beliau memutuskan untuk mengajak ­ beberapa dosen S1 Ilmu Komunikasi UAJY ­ untuk ­ bergabung dalam tim ini, seperti Mario ­ Antonius ­ Birowo, Yudi Perbawaningsih, ­ Setio Budi, Gregoria Arum Yudarwati, Anita ­Herawati, Pupung Arifin, dan Ike Devi Sulistyaningtyas. Proses program magister Ilmu ­Komunikasi ini menjadi lebih cepat karena UAJY ­mendapat tawaran kerjasama dengan salah satu universitas di Jerman yaitu Bonn-Rhein-Sieg yang telah bekerjasama juga dengan Deutsche Welle Academy. “Kita sudah berdiskusi lewat Skype mengenai pembuatan proposal dibantu dengan tiga profesor dari Jerman,” ucap Lukas. Pada Maret 2016 proposal sudah diajukan ke DIKTI, kemudian jika disetujui ­ dengan ­ ­ cepat maka program ini bisa ­ berjalan pada bulan ­September 2016 dengan resiko ­waktu


r­ekruitmennya singkat sehingga ­ mungkin akan dibuka pada bulan Februari 2017. Jika proposal yang diajukan ini kembali tidak disetujui oleh DIKTI, maka akan dilakukan revisi lagi. Lebih lanjut, Lukas mengatakan bahwa sekarang persyaratan untuk men­ dirikan program pascasarjana semakin ­tinggi. “Kita harus memiliki enam doktor, tapi dari segi SDM kita ­ sudah mencukupi, ­ ­ karena kita punya delapan doktor,” tukasnya. Meski begitu, pendirian program pascasarjana ini tetap memiliki ­ ­ hambatan terkait tenaga pengajar yang nantinya akan berdampak pada program sarjana. ­Nantinya, S1 akan kehilangan beberapa dosen ­ doktor yang dipindahtugaskan ke S2. Namun ­menurut ­Lukas, pihaknya telah ­ mengantisipasi kekurangan dosen ini ­ ­ dengan cara ­ melakukan rekruitmen terus menerus, dan ­difokuskan terhadap dosendosen magister. Hal senada juga diungkapkan ­Alexander Beny Pramudyanto (Sekretaris ­Program Studi Ilmu Komunikasi UAJY). ­ Ia ­ mengatakan bahwa tim panitia pelaksana program pascasarjana telah berkoordinasi dengan pihak S1 terkait ­program pasca­ sarjana. “Kita coba mem­ prioritaskan ­dosen S3, karena nanti yang dipindahkan dari S1 ­yaitu dosen-dosen S3. Tapi dosen-dosen S3 yang ­di­­pindah ke pasca, tetap bisa mengajar di S1, hanya saja homebasenya ya di pasca,” tukasnya (18/05 Perihal latar belakang dan ­ urgensi pengadaan ­ program pascasarjana Ilmu ­Ko­munikasi, Benny juga mengatakan bahwa hal ini d ­ apat dilihat sebagai peluang. “Kita ­melihat ­peluang, ada dua S2 komunikasi di ­Yogyakarta yaitu Universitas Gajah Mada (UGM) dan ­ Universitas Islam Negeri (UIN). Lantas ­ ­ muncul pikiran, kenapa kita gak buat sendiri? Karena sebagian besar mahasiswa yang ingin lanjut S2 pasti pilihannya ke UGM. Kita melihat ada potensi,” tegas Benny. Ada dampak negatif, ada pula dampak positif, begitu juga dengan program pendirian pascasarjana ini. “Dampak positifnya, alumni S1 jika mau melanjutkan S2 tidak usah jauh-jauh ke UGM, kita kan sudah punya. Pangsa pasar kita toh juga pada alumni kita sendiri,” imbuh ­Lukas. Namun begitu, program pascasarjana Ilmu ­Komunikasi tetap membuka diri untuk menerima alumni S1 dari kampus lain, karena ini sebagai salah satu persyaratan juga agar pascasarjana menarik di luar. Bicara mengenai masalah ­ kurikulum, pascasarjana atau magister ternyata tidak ber-

beda jauh dengan program sarjana. ­ Nantinya, ­pascasarjana Ilmu Komunikasi ini akan ­memiliki tiga konsentrasi studi yakni ­ Manajemen Komunikasi Publik, Manajemen Komunikasi ­ Korporat, dan Manajemen Media. Selain itu ­ ­ terdapat pula mata kuliah wajib di antaranya Perspektif dan Teori Komunikasi, Ekonomi ­Politik Komunikasi, Kebijakan ­ Sosial dan Globalisasi, Kebijakan dan Strategi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Jumlah SKS pun 36 dan sudah termasuk tesis. Sekedar tambahan, bahwa ­ universitas di Jerman yang bekerjasama dengan UAJY ini juga menjalin kerjasama dengan ­ universitas lainnya di Arab dan Asia. Uniknya untuk wilayah Asia, mereka memilih Indonesia dan terkhusus UAJY sebagai teman partner ­kerjasama. Alasan ­mereka memilih ­kampus Atma Jaya Yogyakarta yaitu karena ingin meng-upgrade dan meningkatkan kualitas. Maka dari itu, diharapkan nantinya pascasarjana ini menghasilkan lulusan-lulu­ san berupa manajer-manajer tingkat ASEAN yang dapat fasih berbahasa Inggris. Nantinya juga pascasarjana ini akan diisi oleh mahasiswa ­ pascasarjana dari luar negeri. “Belum ada ­ kampus pascasarjana yang akan melahirkan manajer-manajer media di tingkat ASEAN,” ­lanjut Lukas. Jika melihat latar belakang ­dibentuk­nya program magister lain ­ seperti Magister Ilmu ­Hukum, program ini dibentuk karena ­kebutuhan akan lulusan ­strata dua untuk beberapa jabatanjabatan / ­pekerjaan-pekerjaan. “­Misalnya untuk ­dosen harus S2, untuk pene­liti senior harus S2, hakim kalau lulusan S2 akan lebih ­didahulukan, ­sehingga inti dibentuknya program magister Ilmu hukum ini untuk peningkatan kualitas SDM,” ­tukas Elisabeth­ ­Sund­­­­­­ari, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJY. Lebih jauh lagi, tidak ada kendala besar pada saat pendirian program ini, masih sekitar terhambat masalah SDM namun dapat diatasi. Proses pendirian program pasca­sarjana tengah berlangsung, dan tinggal ­menunggu ­hasil keputusan dari proposal yang telah ­ diajukan ke DIKTI. Kita selain sebagai mahasiswa juga dapat menjadi ­ ­ pengawas dari program ini, karena setiap program p ­ ­asti akan menimbulkan ­dampak dan implikasi yang bisa positif, namun bisa juga negatif. Maka dari itu, mari kita kawal ­pascasarjana Ilmu Komunikasi UAJY agar ­dapat berjalan sesuai urgensi dan latar belakang awalnya. (Cynthia Deavy/Nicholas Ryan)

03


LIPUTAN UTAMA

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UAJY: Sudah Siapkah?

Judith Brenda

Sebagai bagian dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Fakultas Ilmu ­Sosial dan Politik (FISIP), prodi Ilmu Komunikasi ­ sedang dalam proses pe­ ngembangan Program Magister. Didasari ke­inginan untuk men­gembangkan Ilmu Komunikasi lebih dalam lagi, pendirian Magister Ilmu Komunikasi ini sejatinya sudah cukup lama direncanakan, tepatnya pada 2008. “Proposal sudah dikirim dan ­ kalau ­disetujui Dikti, mungkin ­September ­sudah di­buka. Kalau tidak, mungkin ­tahun depan,” ­jelas Lukas Ispandriarno, Ketua Tim ­Pascasarjana FISIP (12/05). Namun kemudian yang menjadi ­pertanyaan adalah: sudah sejauh mana ­ kesiapan program magister Ilmu ­Komunikasi UAJY, baik dari segi sosialiasasinya pada ­ mahasiswa, tenaga pengajar, gedung, ­hingga pendanaan? Sementara hingga saat ini, tak sedikit mahasiswa yang belum me­ngetahui bahwa Ilmu Komunikasi UAJY akan segera ­memiliki program pascasarjana. “Oh iya? Ilkom bakal ada S2-nya? Aku nggak tahu e,” demikian jawaban Bella, ­mahasiswa aktif FISIP UAJY angkatan 2013. ­ Selain itu, tanggapan tak jauh berbeda ­diutarakan Isna—juga mahasiswa Ilkom UAJY—bahwa ia sama sekali tidak mendengar adanya isu bahwa Ilmu Komunikasi akan segera membuka program S2.

04

Menanggapi ketidaktahuan sebagian mahasiswa FISIP UAJY terkait rencana pe­ ngadaan program magister Ilmu Komunikasi UAJY, Lukas Ispandriarno menjelaskan ­bahwa sosialisasi memang baru akan dilakukan ­setelah ijin keluar. “Pilihan pertama (sosialisasi) dari alumni sendiri, lalu alumni luar Atmajaya. ­Kalau jadi September atau lebih cepat dari itu, kita akan segera melakukan sosialisasi ­internal,” ungkapnya. Pernyataan tak jauh berbeda diungkapkan oleh Alexander Beny Pramudyanto, ­Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi. ­Menurutnya, sosialisasi memang harus dilakukan setelah Dikti menyetujui proposal. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi kasus di Fakultas Teknik Informatika yang ingin membuka program baru Sistem Informasi. Sebelum ijin turun, ­sosialisasi berupa pemasangan poster dan ­spanduk sudah dilakukan. Dikti kemudian meminta untuk diturunkan karena SK-nya belum turun. “Makanya kita kalau belum ada SK dari Dikti untuk program magister, yang bisa kita persiapkan sekarang hanya strategi. Begitu disetujui, kita akan langsung pikirkan teknis dan timeline untuk promosi dan sosialisasi ke internal seperti apa,” terangnya (18/05).


Sementara itu, menurut hasil wa­wancara dengan Elisabeth Sundari, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum—mari ­ sejenak kembali ke masa lampau—pada masa awal pengadaan program magiter Ilmu Hukum, ­sosialisasi yang dilakukan dapat ber­bentuk pamflet atau surat. Sasaran ­sosialisasinya ­adalah mahasiswa, fresh graduate, dan ­alumni. ­ Menurut Lukas Ispandriarno, ­ sebenarnya banyak alumni sudah ­ me­ ngetahui isu pengadaan program ­pascasarjana Ilmu ­Komunikasi. Tak hanya itu, beberapa ­ mahasiswa pun sesungguhnya juga sudah ada yang mendengarnya. Salah satunya adalah Nicolaus Sulistyo, mahasiswa FISIP sekaligus mantan Ketua BEM Ilmu Komunikasi UAJY ­periode 2012-2013. Ia mengaku setuju-setuju saja jika Ilmu Komunikasi memiliki program pascasarjana, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya mengenai tenaga pengajar. “Kalo dilihat lagi ya, S1nya aja masih banyak yang tidak menangkap teori. Dengan kata lain, jika pengajaran dosen untuk S1 ­kadang belum mumpuni, tentu kendala akan lebih banyak ditemui ketika dosen-dosen tersebut mengajar S2,” pungkasnya. Masih mengenai tenaga pe­ ngajar, ­ Lukas Ispandriarno menjelaskan bahwa ­ ken­ dala terkait memang mungkin terjadi. ­ Misalnya berkurangnya dosen S1 dengan ­dipindahkannya dosen doktor ke pascasarjana. Oleh karena itu, ia melanjutkan, ­ sekarang ­recruitment dosen S1 berjalan terus. “Kalau dari SDM (untuk ­ program pascasarjana) kita sudah memadai. ­ ­ Per­ syaratan pendirian S2 kita harus ­memiliki enam doktor. Kita sudah mencukupi, ada ­delapan,” tambahnya lagi. Alexander Beny membenarkan hal ­tersebut. Berdasarkan pemaparannya, ­recruitment do­ sen baru masih terus dilakukan saat ini. “Kita coba mencari dosen baru, kalau bisa yang S3 karena yang dipindahkan S3.” Sedangkan, untuk gedung yang akan digunakan untuk proses perkuliahan ­magister berpusat di Kampus III UAJY, Gedung ­Bonaventura. Menurut Lukas Ispandriarno, universitas sudah siap untuk menambah ruang kelas apabila terdapat kekurangan. Hal senada diutarakan oleh ­ Elisabeth Sundari. Menurut pemaparannya, program pascasarjana UAJY tersentral di Gedung ­Bonaventura. “Saat ini (di Gedung ­ Bonaventura), kita sudah mulai bangun itu ruangan ­ tambahan. Tapi

apakah itu untuk fasilitas program ­pascasarjana komunikasi saya juga kurang tahu,” jelasnya (11/05). Lebih jauh, ia menambahkan ­bahwa kegiatan perkuliahan semua program ­pascasarjana UAJY yang sudah ada dimulai dari pukul 18.30 hingga 21.00. Dengan kata lain, pelaksanaan kuliah program ­pascasarjana tidak akan mengganggu secara langsung ­kegiatan perkuliahan S1 yang hanya sampai pukul 17.00. Dari aspek pendanaan, sejauh ini dana pengadaan program pascasarjana Ilmu ­Komunikasi berasal dari yayasan. Hal ­tersebut telah dilampirkan pula ke dalam proposal ­sebagai salah satu persyaratan untuk membuka program magister. “Kalau dalam proses perencananaan kita masih menggunakan dana prodi unitnya fakultas. Bila nanti sudah dibuka, ­pendanaanya ikut di unit program pascasarjana,” tambah Alexander Beny. Berdasarkan wawancara dengan ­Elisabeth Sundari, selama dulu proses pembentukan pascasarjana Ilmu Hukum, kendala yang dihadapi adalah mengenai SDM atau tenaga pengajarnya. “Dulu, tidak ada dosen yang m­engajar di magister perlu memiliki kriteria tertentu. Tetapi seiring berkembangnya waktu, ada syarat-syarat. Misal untuk mengajar S2 itu harus S3, nah itu kita sempat belum bisa ­memenuhi seluruhnya,” jelasnya. Namun untuk saat ini, ia ­mengungkapkan bahwa justru dosen doktor hukum sudah surplus, dengan jumlah 14 ­doktor dan dua guru besar. Untuk mahasiswanya juga sudah cukup banyak, dengan total 40-45 orang tiap angkatan. Jelas bahwa, Kaprodi Magister Ilmu Hukum tersebut kembali menambahkan, program pascasarjana dapat berdiri tentu jika sudah memenuhi prosedur yang ada. Segala hal yang diperlukan sebagai syarat pengadaan program pascasarjana, mulai dari dana, sarana, hingga sumber daya manusianya ­seharusnya sudah terpenuhi. Saat ini, tim Pascasarjana Ilmu ­Komunikasi yang diketuai Lukas ­Ispandriarno tengah mengusahakan agar program ­pascasarjana Ilmu Komunikasi secepatnya dapat dibuka. Proposal telah diajukan, yang ­dengan kata lain syarat-syarat awal jelas sudah terpenuhi. Namun tetap, kita sebagai mahasiswa ada baiknya ikut mengawal ­pengadaan program pascasarjana Ilmu Komunikasi ini, terlebih karena dampak pengadaannya sangat mungkin dirasakan mahasiswa S1. (Christina Tjandrawira/Ayumi Danuswari)

05


POLITIK KITA

JOINT, Saatnya Warga Jogja Bersuara “Untuk urusan politik apalagi yang berkenaan dengan pemilu, kita taunya masuk TPS (Tempat Pemungutan Suara), lalu foto-foto,” kritik Yusti Naneni, relawan Jogja Independent (JOINT).

Gerakan politik Jogja I­ ndependent atau yang kerap didengar sebagai JOINT, dicetuskan oleh Yusti Naneni dan ­ ­ beberapa kawannya. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Yusti Naneni dan kawan-kawan ­ menyampaikan kegelisahan tersebut melalui media sosial. “Bermula dari keluh kesah di Facebook, kami kemudian berkumpul,” tutur Yusti Naneni ketika ditemui awak Teras Pers (12/5). Gerakan ini ingin menjadikan momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang akan datang sebagai sarana pendidikan ­politik masyarakat. Menurut mereka, pendidikan politik bukanlah tanggung jawab kalangan tertentu saja, tapi tanggung jawab bersama. “Menggunakan momentum ini untuk samasama belajar demokrasi,” terang Yusti. Pada praktiknya, JOINT menggunakan media sosial, dan berbagai wadah diskusi sebagai sarana promosi kepada publik yang lebih luas. Yusti dan kawan-kawan melihat, selama ini pemilihan Wali Kota Yogyakarta ­ hanya sebatas pada memilih calon-calon yang disodorkan oleh partai politik saja. Sehingga, ketika salah satu dari calon tersebut terpilih, sulit bagi masyarakat untuk melakukan kontrol bersama. “Padahal kita sebagai warga mempunyai hak untuk menentukan dan ikut membentuk siapa pemimpin kita,” ungkap wanita berambut cepak itu.

06

Tak disangka, gerakan yang mulanya hanya dimotori oleh tujuh orang relawan ini terus berkembang. Hingga kini telah ­terdaftar sekitar 500 relawan JOINT dengan andil dan peran yang signifikan. Sarana prasarana yang dibutuhkan oleh JOINT misalnya, hal tersebut dapat diperoleh berkat kerja dan ­kesediaan para relawan. “Ada mesin fotokopi, ­laptop, makanan bahkan videotron (sarana ­pariwara elektronik-red) itu juga merupakan sumbangan,”ungkap Yusti. Pada awalnya, JOINT m ­engadakan pendaftaran terbuka kepada seluruh kalangan dari Kota Yogyakarta untuk men­ calonkan diri me­ lalui jalur tersebut. Hingga akhirnya ­ ­ terdapat 30 bakal calon walikota Kota ­ Yogyakarta yang mendaftarkan ­ dirinya melalui gerakan yang resmi didengungkan ­ pada ­ Februari 2016 ini. Jumlah ini terus ­bertambah hingga mencapai 42 bakal calon. Setelah mengikuti beragam tes dan seleksi akhirnya terpilih empat calon yang maju dalam tahap konvensi. Hingga ­akhirnya pasca tahap ­konvensi, terpilihlah Garin ­Nugroho dan Rommy Heryanto sebagai calon walikota dan wakil walikota dari JOINT. Ketika ditanya apa perbedaan calon dari JOINT ­dengan calon dari partai politik, Yusti mengatakan bahwa JOINT benar-benar ­menjaga kredibilitas calon yang diajukan. “Calon kita tampak jelas siapa saja, bisa dicek track ­record-nya,” jelas Yusti.


Kehadiran JOINT diharapkan bisa membuat warga Kota Yogyakarta cukup berdaya, mempunyai tanggung jawab untuk membangun dan berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. “Urusan kota itu adalah urusan kita tinggal bersama-sama. Jadi kita punya tanggung jawab bersama-sama dan tidak boleh tidak peduli,” tegasnya diakhir wawancara. JOINT Dimata Masyarakat Yoko, salah satu warga Kota ­Yogyakarta yang tinggal di daerah Pojok Beteng Wetan mengetahui adanya ­gerakan politik ­independen tersebut. Ia merasa ­ setuju dengan gerakan tersebut. Yoko berharap, calon wali kota dari jalur independen bisa lebih ­transparan. Baginya, kini kepercayaan masyarakat ter­ hadap partai politik sudah ­ hancur. “Keputusan pejabat terpilih pasti akan mengikuti kebijakan partai yang ­ ­ menaunginya”, papar Yoko. Hal yang berbeda disampaikan oleh Amalia Fathonaty. Warga yang berdomisili di Kelurahan Pringgonkusuman, ­ Kecamatan Gedongtengen ini mengungkapkan bahwa ­ JOINT masih kurang terdengar di tengah masyarakat Yogyakarta, “Tau sih ada JOINT, tapi sepertinya masih kurang gaungnya,” aku Amalia. Amalia menambahkan bahwa ia sendiri bahkan tidak tahu bahwa aktivitas JOINT sudah berjalan hingga penetapan calon ­walikota.

Kuskrido Ambardi, pengamat ­ politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta memaparkan bahwa ­gerakan JOINT merupakan sebuah ide yang menarik. JOINT memberi warna baru di ­ kancah ­ perpolitikan masyarakat Kota Yogyakarta. Masyarakat ­Yogyakarta dirasa jenuh. Hal ini dikarenakan selama ini, calon-calon yang bermunculan hanya berasal dari kalangan partai politik saja. Selain itu nama-nama yang diajukan oleh parpol sendiri kerap kali dipertanyakan kapabilitas serta kredibilitasnya. “Dengan ­ adanya calon dari JOINT, pilihan masyarakat menjadi lebih beragam,” terang Dodi, begitu ia akrab disapa. Namun disatu sisi, Dodi m ­ enyayangkan gerakan ini yang ia anggap kurang berhasil dari sisi pemilihan calon. Seleksi calon di­ anggap kurang kuat karena tidak berdasar kriteria tertentu. Sehingga calon-calon yang ­dianggap berpotensi menjadi Wali Kota ­Yogyakarta 2017 justru tidak terseleksi. “­Sebagai gerakan dapat dikatakan baik, tapi dalam ­kesuksesan kurang berhasil,” ungkapnya. Dodi ­ menyayangkan karena strategi yang digunakan oleh JOINT dalam bersaing justru terbalik. JOINT lebih fokus mencari calon yang ingin berkompetisi, dibandingkan mengangkat isu yang ada di Kota Yogyakarta. “Untuk jangka panjang JOINT seharusnya memiliki isu. Apa saja isu yang ­ harus diselesaikan di Jogja, lalu didiskusikan bersama warga, baru mencari calonnya,” ­saran Dodi. (Kenia Intan N / Nadia Fika Pradipta)

07


OPINI

Hukum Kebiri : Berbicara tentang Keadilan Berita pemerkosaan dan kekerasan seksual menghiasi media seantero Indonesia. Kabar miris dari Bengkulu tentang YY (14 tahun), menjadi nyala api yang menyulut kabarkabar yang serupa. Dari seorang balita di Bogor hingga remaja berusia 13 tahun di Surabaya mencuat di berbagai judul pemberitaan media. Hal lain yang cukup memprihatinkan ialah bahwa korban atau pelaku yang berada dalam kasus tersebut rata-rata masih berada pada usia anak-anak dan remaja. Terlebih dalam beberapa kasus, perkosaan terjadi sebagai sebuah ekses karena pelaku yang mengonsumsi minuman keras bahkan narkoba.

Yohanes Listyo Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014 Konsentrasi Studi Kajian Media Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

08

Keprihatinan tersebut pun telah ­sampai di meja para elite. Mulai dari ­presiden, menteri, hingga anggota ­legistlatif ikut bersuara dan mengutuk tragedi ­kemanusiaan ­tersebut. Melalui akun twitternya, Presiden Joko W ­ idodo mengungkapkan bahwa pelaku kasus perkosaan harus dihukum ­seberat-beratnya sebagai usaha untuk melindungi perempuan dan anakanak yang selama ini rentan menjadi korban perkosaan. Hal ini langsung di­ tindaklanjuti oleh langkah ­ tegas para ­ perangkat negara terkait. Menteri ­ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Yembise, bahkan mengaku sudah rampung menyusun ­ draf rancangan undang-undang (RUU) pengebirian bagi pelaku kekerasan seksual. Tak pelak, pro serta kontra muncul di tengah masyarakat tentang pemberlakuan hukum kebiri tersebut


Sebelum kita ikut hanyut dalam dinamika publik tentang tarik ulur hukum ­ pengebirian, ada baiknya bila kita menilik lebih luas faktor-faktor pertimbangan yang lain. Survei yang diberikan oleh KPAI pada ­ tahun 2015 mencatat bahwa kasus ­ pemerkosaan di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 menjadi tahun dimana ­ ­angka kasus pemerkosaan membumbung yaitu dengan 394.451 kasus pemerkosaan terjadi di Indonesia. Angka yang tidak sedikit tentunya, mengingat korban kasus perkosaan mengalami penderitaan lahir dan bathin. Pemerkosaan merenggut harga diri korban dan kehormatannya sebagai manusia. Rasa malu dan trauma yang dialami setelah kejadian tersebut dapat menghinggapinya seumur hidup. Hal ini tak sebanding dengan ­timpangnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku. Berkaca dari kasus YY, pelaku “hanya” mendapat hukuman 10 tahun penjara padahal mereka menggilir korban hingga tiada. Dari kasus serupa di Surabaya, pelaku hanya diberi hukuman 15 tahun penjara. Jika hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan sedemikian rupa, maka tidak mengherankan bila muncul kesangsian dari publik: apakah hukuman yang ada dan berlaku dapat menimbulkan dampak jera bagi para pelaku? Apakah ada keyakinan bahwa mereka tidak akan memperkosa lagi? Saya membayangkan, dengan pertimbangan bahwa setiap manusia me­ ­ miliki kondisi psikis yang tidak sederhana dan ­ kompleks, maka tindakan memperkosa kembali dapat saja kembali kambuh. Maka ­ tidak heran bila wacana pemberlakuan hukum kebiri mengemuka. Publik berandai-andai dan

berharap, dengan diberlakukannya hukum pengebirian maka dapat mencegah dan me­ nekan kasus kekerasan seksual. Berkaca dari negara lain, hukum ­kebiri sendiri telah dilakukan di beberapa negara yang lain. Republik Ceko, Amerika Serikat, Moldova, Argentina, Australia, bahkan Israel telah menetapkan hukuman kebiri bagi para pelaku. Hukum itu berbentuk ­ penghilangan fungsi testis pada pria atau ovarium pada wanita. Kebiri dilakukan dengan usaha-usaha kimiawi yang berfungsi untuk mengurangi hormon testosteron pada pria atau ekstrogen pada wanita untuk menurunkan hasrat seksual bahkan menghilangkannya. Sedangkan selain kebiri kimiawi, terdapat juga hukum kebiri secara fisik. Terlepas dari apapun metodenya, penggunaan hukum kebiri akan lebih kongkrit dan efektif dibanding hanya dengan memberikan penahanan selama kurun waktu tertentu. Dengan hukum kebiri, seorang pelaku yang telah dihukum, akan merasakan jera. Begitu juga dengan publik, pemberlakuan hukum kebiri akan dapat mendorong rasa takut sehingga seseorang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan perkosaan. Inti dari hukuman ialah memberikan keadilan serta pelajaran. Untuk mendorong hal tersebut, maka segala hal perlu ­diupayakan. Alternatif lain yang mengemuka seperti rehabilitas juga bukanlah hal yang adil. Keadilan ialah apa yang seorang perbuat mendapat hasil yang setimpal. Begitu juga dengan perkosaan. Kebiri ialah solusi. Bahkan jika hukuman berupa kebiri secara fisikal dapat diterapkan, tentu hal tersebut patut diupayakan mengingat kasus perkosaan adalah pencerabutan kehormatan seseorang sebagai manusia. Bukan hanya pencerabutan secara fisik, namun juga secara bathin.

09


LITBANG

Suara Mahasiswa untuk Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berencana merancang program pascasarjana S2 untuk program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Ketika rencana ini mengemuka, tentu hal ini tak dapat dihindarkan dari berbagai tanggapan yang muncul. Seperti misalnya ­tanggapan dari Gregorius Pratyaksa atau yang kerap disapa Akik. Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang juga menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Divisi Minat dan Bakat tersebut berpendapat bahwa secara akademis, pengadaan kelas pascasarjana untuk program studi ilmu komunikasi FISIP UAJY tersebut sudah saatnya diperlukan. Hal tersebut ia sampaikan me­ ngingat Ilmu Komunikasi UAJY sendiri sudah didirikan sejak tahun 1991. Namun, Akik sendiri juga mengakui bahwa harus ada penjelasan lebih lanjut. Me­ nurutnya hal ini diperlukan agar rencana tersebut dapat dipahami secara utuh oleh seluruh warga FISIP UAJY, tak terkecuali oleh dosen dan mahasiswa. “Sebagai salah satu bentuk pengembangan dari suatu fa­ kultas, program pascasarjana memang perlu di­adakan di FISIP UAJY” kata Akik saat ditemui Teras Pers (10/5). Ia juga menambahkan lebih la­ njut bahwa hal yang tidak kalah penting ­untuk di­ soroti ialah tentang kapabilitas tengaga pengajar program sarjana kedepannya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal senada diungkapkan oleh Bernadeta ­ Agustina, mahasiswa Ilmu ­Komunikasi angkatan 2013 yang kini menjabat ketua ­HMPSKOM. Deta, begitu ia akrab disapa, mengaku setuju dengna rencana pengadaan ­ program pascasarjana. Namun hal lain yang ia ­kha­watirkan adalah bila ternyata dosen yang

10

berkompeten mengajar di program sarjana justru memilih fokus kepada pengajaran di program pascasarjana. “Takutnya ke­hilangan perhatian dosen yang berkompeten di S1 dan justru memilih fokus ke S2”, terang Deta. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh ­ Endah Yuliarti, mahasiswa Ilmu Komunikasi ­ angkatan 2015. Ia menyatakan tidak setuju dengan rencana program pascasarjana ter­ sebut. “Aku belum bisa setuju, karena sarana prasananya belum memadai”, terang Endah. Lebih lanjut, Teras Pers melakukan jejak pendapat kepada 75 mahasiswa Ilmu Komunikasi. Angka tersebut diambil 10% dari jumlah mahasiswa aktif angkatan 2013, 2014, dan 2015 yang berjumlah 742 mahasiswa. Melalui jejak pendapat tersebut Teras me­ ­ nemukan data bahwa 95% responden sudah mengetahui mengenai rencana pengadaan program pascasarjana. Hal ini mereka ­ketahui dari berbagai pihak seperti melalui dosen dan melalui desas-desus yang berkembang di kalangan mahasiswa. Sebanyak 49% responden menyatakan setuju terhadap rencana tersebut. ­Sedangkan sebanyak 40% responden lainnya, memilih netral dengan berbagai alasan. Responden ­ yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pengadaan program tersebut ditemukan sebanyak 11%. Dari berbagai alasan yang dihimpun oleh Teras Pers, pertimbangan mengenai kurangnya fasilitas perkuliahan dan kapabilitas tenaga pengajar, menjadi hal yang mengemuka di kalangan responden. Sehingga hal ini ditakutkan dapat mengganggu jalannya program sarjana itu sendiri. (Monica Kasihana D./Artyastiani P.)


11


sekitar kita

Menyelami Ormas di Yogyakarta Yogyakarta akrab dengan keberadaan berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas). Beberapa di antaranya terlibat kegiatan-kegiatan yang dicap negatif oleh masyarakat, sehingga mendapat stereotype yang buruk dari masyarakat ketika mendengar kata ‘Ormas’. Lantas, siapakah Ormas ini sebenarnya?

Ustadz Haris Darmawan menyambut baik kedatangan awak Teras di tempat kerjanya di Umbulharjo, Yogyakarta. Sembari menunggu jam kerjanya berakhir, ia menjamu awak Teras di ruang tamu kantornya. Di ruangan berukuran 3x2 meter itu, pria yang kini menjadi anggota Dewan Suro Front Jihad Islam (FJI) bercerita mengenai ihwal organisasinya. FJI berdiri sejak tahun 2007, ­dikarenakan banyaknya kasus asusila di Yogyakarta. Marak­ nya kegiatan maksiat dan amoral yang terjadi, ditambah kurang seriusnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut, menjadi ­latar belakang lahirnya FJI. Haris sendiri menjadi anggota FJI sejak tahun 2008. Ia diajak oleh ­ ­saudaranya yang terlebih dahulu menjadi anggota. Saudaranya bahkan turut ‘membidani’ lahirnya organisasi tersebut.

14

pada warga,” ungkap Haris. Selain itu, FJI turut ­menyediakan jasa ambulans gratis bagi warga. Menurut Haris, peran FJI di masyarakat masih tergolong kecil karena sekedar menjaga supaya tidak ada tindakan maksiat di ­Yogyakarta, atau hanya membersihkan peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Ia juga ­berpendapat bahwa maraknya kasus intoleran yang ada di Yogyakarta belakangan ini yang turut menyeret beberapa nama Ormas ke dalamnya ­disebabkan batas toleransi di Yogyakarta masih rancu. Me­ nurutnya, masih belum jelas apa yang harus ditoleransi dan di mana mereka harus ­mentoleransi. “Perilaku menyimpang kalau ditoleransi berarti kita salah, kita juga ikut menyimpang,” kata Haris sembari tertawa ringan.

Sembilan tahun berdiri, eksistensi FJI tidak hanya di Yogyakarta saja, tetapi sudah merasuk hingga ke beberapa kota di Pulau Jawa. “Beberapa anggotanya ada di luar Jawa. Hanya sebatas anggotanya saja, untuk organisasi FJI sendiri belum ada,” jelas Haris.

Menurutnya, pemerintah terjebak ­dengan jargon Jogja: City of Tolerance, sehingga membuat segala sesuatu ditoleransi. “Itu se­ perti membuat pemerintah kebakaran ­jenggot. Jogja kan kota pendidikan, maka ­ didiklah mana yang benar mana yang salah. Yang benar dipertahankan, yang salah disingkirkan, kan ­ gitu,” tegas Haris.

Markas besar FJI yang berada di ­Kasihan, Bantul, kerap menjadi tempat ­ digelarnya pe­ ngajian rutin di malam Jumat dan malam Rabu. Pe­ ngajian rutin merupakan salah satu agenda yang wajib hukumnya bagi organisasi masyarakat berbasis agama Islam. FJI juga beberapa kali mengadakan bakti sosial dan terjun ke masyarakat. “Yang terakhir kita membantu memasang baja ringan untuk renovasi masjid dan juga membagikan kacamata gratis ke­

Selain FJI, Yogyakarta juga menjadi ­ rumah bagi organisasi bernama Pemuda ­Pancasila (PP). PP adalah organisasi paramiliter terbesar di Indonesia. Mereka memiliki cabang di ber­bagai kota atau kabupaten di Indonesia. Organisasi yang lekat dengan atribut ­ ­ loreng oranye-hitam ini didirikan oleh IPKI (Ikatan Pendukung ­Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris ­Nasution. Teras Pers berkesempatan menyam-


bangi ke­ diaman Faried Jayen, Ketua Pemuda Pancasila DIY di Kalasan, Sleman. Menurut Faried, peran PP di mata masyarakat tidak seperti namanya yang me­ nyandang nama ‘sakral’. PP sangat ­diindentikkan dengan ‘Pemuda Preman’ dan ‘Antek-antek Orde Baru’, sehingga saat ini PP malah menjadi momok bagi masyarakat. Dalam pandangannya, momok ini diakibatkan oleh tingkah beberapa oknum. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi para pe­ ngurus baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. “Image terhadap PP harus dirubah. Kalau tidak, maka organisasi ini hanya akan ­ tinggal nama saja, atau lebih menyedihkan lagi, ­organisasi ini akan didemo dan dituntut untuk dibubarkan,” terang Faried. Bukan rahasia umum lagi, PP harus berani menentang apa yang bertentangan ­dengan Pancasila. Material apa pun yang ­berkebalikan dengan Pancasila, harus lenyap. “Pemuda ­Pancasila adalah pembeking usaha-usaha dunia hitam. Dari situ, kita (PP) dapat meng­hidupkan organisasi karena selama ini kas Pemuda ­Pancasila tidak pernah diisi oleh yang namanya sumbangan anggota,” ungkap Faried yang juga merupakan tokoh dari organisasi Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (GM FKPPI). Keberadaan berbagai kelompok ­vigilante (menegakkan hukum dengan caranya sendirired) juga mendapat tanggapan dari masyarakat ­Yogyakarta. Ki Demang Wangsyafuddin, salah satu anggota dari Forum Persaudaraan Umat ­Beriman (FPUB), menganggap bahwa keberadaan ­Ormas di Yogyakarta sifatnya sah-sah saja, ­ karena ­sudah dijamin lewat undang-undang. Tujuan dari Ormas pun juga harus sesuai dengan Pancasila. “Sikap intoleran harus dihindari. Sebab ada beberapa anggota Ormas yang cenderung tidak mau terbuka terhadap anggota Ormas lain yang berbeda,” ujar Ki Demang. Selain itu, K.H. Masrur Ahmad, pendiri Pondok Pesantren Al Qodir Cangkringan, juga menganggap bahwa keberadaan Ormas m ­ emang mewakili keberagaman masyarakat yang ada di Yogyakarta. Baik Ormas yang bersifat ke­ agamaan, kedaerahan ataupun bukan keduanya, semua adalah bagian dari dinamika masyarakat Yogyakarta. Hal yang disayangkan adalah ketika Ormas justru menggunakan kekerasan dalam me­ nyampaikan pendapatnya. Semua Ormas seharusnya bisa bermusyawarah ketika

­ enanggapi isu-isu yang ada di ­ m Yogyakarta, ­bukan malah melakukan aksi kekerasan. “Semua Ormas harus saling menghormati kepercayaan yang di­miliki satu sama lain. Tidak ada alasan bagi suatu ­Ormas untuk membenci Ormas lain hanya ­karena perbedaan keyakinan. Semua Ormas harus ­ mampu bekerjasama dengan baik,” kata Masrur. Stefanus Nindito, dosen Sosiologi ­Univeritas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), mem­ berikan pendapatnya terhadap eksistensi ­Ormas di ­ Yogyakarta. Selama Ormas tidak meng­ intervensi hak dari anggota Ormas lain, maka pada ­ dasarnya baik-baik saja. Sebenarnya, ­intinya bukan masalah baik dan buruk, namun batasan di mana anggota Ormas itu bisa ber­ tindak ­karena setiap tindakan mempunyai kon­ sekuensi dan ada sanksi dari undang-undang. Ketika ter­jadi ­perusakan, pemukulan atau tindak kekerasan, tidak ada ­ alasan bagi Ormas untuk me­ ­ lakukannya karena tiap individu memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. “Tetapi kalau soal baik atau buruknya suatu Ormas, setiap Ormas punya hak untuk berserikat, ber­ sekutu, karena itu di­ jamin dalam ­undang-undang. Jika dasar tin­dakan yang dilakukan adalah ideologi tertentu, itu akan menjadi persoalan, karena ideologi suatu ke­lompok berbeda dengan ­ideologi negara,” jelas Nindito. Ia juga melontarkan tanggapannya mengenai isu ‘komunisme’ belakangan ini yang banyak mengikutsertakan Ormas. Anti ideologi tertentu, apa pun ideologinya, ideologi menjadi catatan ilmu pengetahuan sejarah, tapi yang menjadi patokan tindakan adalah hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Anti kekerasan adalah yang paling penting. Jika ­komunisme dikaitkan dengan catatan kekerasan, hal ini merujuk pada fakta sejarah yang terjadi di Indonesia, atau yang lebih ­ dikenal dengan ­istilah pemberontakan. Namun komunisme pada dasarnya adalah sebuah ideologi. Kekerasan adalah sebuah tindakan. Mengapa orang yang melakukan kekerasan pada golongan yang ­ dianggap sebagai anggota PKI tidak mendapat ­ stigma buruk? Padahal mereka lebih banyak melakukan kekerasan. “Maka, sistem berpikir masyarakatlah yang harus diubah, jangan mudah memberi stigma tertentu. Ini adalah konstruksi berpikir yang harus diubah,” terangnya.

(Gregorius Bramantyo/Benedith Maria)

15


sosok

“Lili” Sukadi Ingin Terus Lestari Amarylis, nama yang cukup popular kala itu. Desember tahun 2014 merupakan tahun ketenarannya. Bagaimana tidak, ribuan orang berbondong-bondong datang untuk berfoto dengannya. Tanaman yang dulunya dianggap pengganggu ini disulap oleh Sukadi bak primadona di antara para bunga. Sukadi, pria kelahiran 1971 inilah yang memperkenalkan keindahan bunga amarylis atau yang sering disebut bunga lili. Kurang lebih sudah 15 tahun dirinya menanam bunga yang berwarna oranye ini. Ketelatenannya menanam sedikit demi sedikit, tahun hingga tahun, akhirnya menghasilkan kebun bunga lili yang semarak. Amarylis, lili, bambang procot, brambang emas dan puspat (puspa patuk) adalah nama-nama yang diberikan pada bunga ini. Namun, Sukadi lebih suka menyebutnya brambang procot. Bunga ini memang telah ­ ada sejak dirinya anak-anak. Dulunya, brambang procot ini dianggap sebagai tumbuhan pengganggu untuk sayuran di ladangnya, ­ sehingga kemudian orangtuanya berusaha menghilangkan dengan dicangkul, dibuang ke ­sungai, dikubur, bahkan dibakar. Sukadi terketuk hatinya mempertahankan tanaman ini agar tetap lestari. “Saya punya pemikiran kalo tumbuhan ini tidak punah, jadi anak cucu kelak masih bisa me­ lihatnya,” jelas pria perawakan kurus ini. Niat itupun dipertahankannya hingga sekarang. Dirinya ingin terus melestarikan brambang ­ procot dengan membuat program sejuta procot. Program ini berupa penanaman sejuta umbi amarylis yang dimulai pada tahun 2001 dan akan berakhir tahun 2020, artinya membutuhkan waktu 19 tahun untuk mencapainya.

16


Setiap harinya, Sukadi berprofesi sebagai penjual mainan keliling. Sementara, penanaman brambang procot ini hanyalah ­ sebagai pelestarian, bukan untuk tujuan komersil. Meskipun, tak dipungkiri bahwa ­ tanaman ini ikut membantu perekonomian dirinya dengan dijual seharga tujuh ribu rupiah setiap 1 polybagnya. Pria berkulit sawo matang ini tak pernah menyangka sebelumnya, bahwa halaman rumahnya dengan luas kurang lebih 2300 meter akan menarik perhatian banyak orang. Desember 2014 menjadi tahun yang berbeda baginya. Kediamannya menjadi sangat ramai didatangi para pengunjung yang ingin melihat keelokan bunga lili. Selama kurang lebih lima hari kebun bunga tersebut booming, ribuan wisatawan berkunjung untuk sekedar berfoto dan mengunggahnya ke akun media sosial. Ketenarannya semakin memuncak di televisi, surat kabar dan media online maupun media sosial. Banyaknya pe­ngunjung yang mem-posting foto mereka dengan ­background bunga lili nyatanya banyak mendapat ­komentar negatif. Pasalnya, sebagian dari foto tersebut menampilkan mereka yang tengah ­ tiduran di atas bunga lili, atau bahkan menginjakinjaknya hingga rusak. Namun, Sukadi tetap me­ makluminya, karena kebun miliknya memang tidak menyediakan akses untuk berjalan atau berfoto. “Kerusakannya mencapai lebih dari 80%, ini sudah saya benahi, hampir sudah

tidak beraturan, jadi ini saya ganti ulang,” ungkapnya dengan wajah tetap tersenyum. “Mulai berbunganya itu tanggal 20, 21, 22 Desember, itu mulai banyak pengunjung, kan di sini turun hujan pertama tanggal 7, ditambah 3 minggu itu mekar,” kata pria beranak dua ini. Pria yang paham benar mengenai brambang procot ini menjelaskan secara rinci bagaimana bunga itu dapat tumbuh, pro­ sesnya, waktu mekar, dan berbagai hal yang berkaitan dengan bunga lili. Antusiasme tampak di wajahnya ketika membicarakan ­ mengenai tanaman ini. Ia bercerita bahwa setiap satu umbi terdiri dari 2-3 tangkai dengan 4-12 bunga yang dapat mekar. Mekarnya bunga yang disebut ­ puspa patuk ini selalu dinantikan oleh Sukadi. ­Melihat bunga-bunga bermekaran di halaman rumahnya, melihat pengunjung berdatangan melihat keindahannya, membuatnya merasa bersyukur dan puas bahwa cita-citanya ­untuk men­ jadikan bunga lili tetap lestari dan di­ kenal oleh banyak orang terwujud. Kelak, dirinya memiliki keinginan untuk dapat terus memelihara bunga lili dan memperkenalkan pada anak cucunya. Sehingga keberadaan bunga berwarna oranye ini terus lestari, dapat kenang sepanjang masa dan menjadi warisan lokal yang tak terlupakan. (Ratih Sarawati)

17


seni budaya

YesNoWave Music: Semangat Mengembalikan Esensi Musik melalui Budaya Berbagi Musik tidak dapat lagi dihindarkan sebagai sebuah katalis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak cara mengonsumsi musik. Mulai dari membeli rilisan fisik seperti piringan hitam, kaset pita, atau cakram padat (CD). Berkat peran perkembangan teknologi, kini karya musik pun dapat dikonsumsi melalui format digital yang lebih cair seperti MP3. Perubahan format musik itu sen­ diri pada akhirnya turut mengubah cara pendistribusiannya. Salah satu metode ­ ­distribusi musik yang termutakhir adalah me­ lalui jalur netlabel. Melalui netlabel, model ­distribusi musik beranjak menuju jaringan internet dan segala kelebihan yang di­tawarkan. Netlabel sendiri mewujud pada beberapa ­situs bebas unduh. Melalui netlabel, siapa saja ­dapat dengan bebas menikmati berbagai karya musik. Begitu juga sebaliknya, siapa saja dapat dengan bebas mendistribusikan karya musiknya. Salah satu netlabel yang cukup popular di Indonesia adalah YesNoWave Music. Lewat perantara YesNoWave Music inilah, beberapa musisi seperti Frau, Rabu, dan ­Senyawa diorbitkan hingga kancah musik internasional. Gagasan mengenai netlabel YesNoWave Music sendiri diinisiasi oleh seorang seniman multidisiplin asal Yogyakarta bernama FX Woto Wibowo atau yang akrab disapa Wowok. Selain oleh Wowok, kini YesNoWave Music dibesut oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Bagus Anggoro Moekti. Ketika ditemui oleh Teras Pers, Bagus menceritakan awal mula terbentuknya YesNoWave Music sebagai netlabel.

18

Bagus Anggoro Moekti, salah satu pengelola netlabel YesNoWave Music


Tampilan laman utama situs yesnowave.com Berawal dari kegemarannya ­­ber­selancar di dunia maya, pada tahun 2007 Wowok menemukan sebuah metode distribusi musik bernama netlabel. “Karena waktu itu unit manajemen musik indie yang dikelola oleh Wowok juga sedang lesu, maka metode ­netlabel waktu itu ia nilai potensial,” terang Bagus. Selain itu dengan me­ ngandalkan ­netlabel, skena musik indie dapat secara luas dikenalkan kepada publik dengan cara yang relatif mudah dan gratis. Terlebih pada media tersebut, industri musik di ­Indonesia sedang me­ ngalami kegentingan pasca di­ gitalisasi musik. Disatu sisi, melalui netlabel, para musisi sendiri dapat mengakali besarnya modal yang diperlukan untuk merilis karya mereka sejauh mengikuti mekanisme kuratorial YesNoWave Music. Legalitas Musik Netlabel Walaupun menerapkan konsep bebas unduh, setiap karya yang berada di YesNoWave Music bukan berarti tidak mempunyai lisensi hak cipta. Lisensi Creative Commons (CC) muncul untuk melindungi hak cipta setiap karya yang didistribusikan melalui seluruh ­ netlabel, baik dalam maupun luar negeri. Dengan lisensi Creative Commons maka setiap karya musik boleh diperbanyak bahkan direproduksi dengan izin netlabel

serta musisi yang bersangkutan. “Sifat dari ­Creative Commons adalah kepemilikan bersama atas suatu karya,” imbuh Bagus ketika menjelaskan legalitas karya netlabel. Melalui metode netlabel, YesNoWave sendiri berambisi untuk mengenalkan konsep free culture dengan mengandalkan berbagai kemungkinan yang disediakan oleh teknologi berbasis internet. Melalui free culture ter­ sebut, YesNoWave sendiri juga memiliki visi untuk mengembalikan esensi sebuah karya musik. Menurut mereka, pada dasarnya setiap orang dapat memproduksi musik. Begitu juga sebaliknya, setiap orang seharusnya juga dapat secara bebas mendengarkan musik dengan berbagai pilihan dan alternatif. Namun kini, kondisi tersebut sulit ­untuk diwujudkan. Hal ini lantaran ­produksi dan distribusi musik sendiri di­ kooptasi oleh perusahaan-perusahaan rekaman. “­Ha­rapannya dengan keberadaan netlabel ­seperti YesNoWave, esensi musik sebagai sebuah karya yang sejatinya patut dibagikan secara cuma-cuma, dapat terwujud,” ungkap Bagus. (Albertus Gilang dan Odilia Fenta)

19


komunitas

Berjejaring Memberdayakan Pangan Soekarno dalam satu pidatonya secara khusus berbicara mengenai pangan. Secara lugas diakhir pidatonya, Soekarno berkata: “Politik bebas aktif, prijstop, masyarakat adil dan makmur, men sana in corporesano, semuanya hanyalah omong kosong selama kita kekurangan bahan makanan!”.

Anggota Jejaring Pangan Lokal (Dokumentasi: Jejaring Pangan Lokal) Kini, 64 tahun setelah pidato Presiden Soekarno tersebut, krisis pangan menjadi sebuah isu yang mulai sayup-sayup berhembus di telinga masyarakat, tidak terkecuali di Yogyakarta. Konversi atau alih fungsi lahan untuk mengakomodasi pembangunan yang mencapai 250 hektare per tahun, membuat hitung-hitungan prediksi krisis pangan akan benar-benar terjadi di Yogyakarta pada tahun 2039. “Solusi yang paling konkrit adalah sedini mungkin menyadarkan sebanyak-banyaknya masyarakat bahwa kita ada dalam kondisi rawan krisis pangan,” kata Nurul, mahasiswi

20

Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada yang bergabung dalam sebuah komunitas yang bergerak di bidang pemetaan dan literasi pangan. Komunitas tersebut adalah Jejaring ­ Pangan Lokal. Jejaring Pangan Lokal dibentuk sejak tahun 2014 dan kini berfokus kepada usahausaha untuk menemukan serta menghubungkan daerah-daerah yang memiliki potensi alternatif bahan pangan di Yogyakarta dan sekitarnya. Mula dibentuknya komunitas berbasis jaringan ini adalah ditemukannya kondisi


Beberapa kegiatan Jejaring Pangan Lokal untuk menumbuhkan kesadaran pangan di masyarakat (Dokumentasi: Jejaring Pangan Lokal)

produksi, distribusi, dan konsumsi bahan pangan yang tidak ideal. Ifa Allifa, Iim Choirunissa, Agung ­Satria Wibawa, dan Hermityanta Prasetya sebagai founder Jejaring Pangan Lokal menemukan bahwa di Gunungkidul, beras produksi petani setempat justru tidak dikonsumsi oleh warga sekitarnya. Warga sekitar mengonsumsi bahan pangan dari daerah Jawa Timur, produksi beras di tempat tersebut justru dijual kepada tengkulak yang setelahnya masih akan dijual lagi ke pihak yang lain. Rantai distribusi inilah yang acap kali membuat harga bahan pangan membumbung tinggi. Hal tersebut terjadi hampir di seluruh daerah di Yogyakarta dan sekitarnya. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi adalah bahwa produksi bahan pangan di suatu kawasan dikonsumsi pula oleh masyarakat setempat. “Idealnya first in, first out agar bahan pangan tetap dalam kondisi layak dan segar. Tapi masyarakat setempat (Gunung Kidul) ­justru mengonsumsi beras dari Jawa Timur,” jelas Nurul. Kondisi distribusi, produksi serta konsumsi pangan seperti inilah yang sedikit demi sedikit namun konkrit, berusaha untuk dipupus oleh Jejaring Pangan Lokal. Mereka ­ berusaha untuk mengeksplorasi d ­ aerah-daerah di ­ Yogyakarta dan sekitarnya yang potensial

dengan bahan pangan alternatif untuk dikembangkan dan dihubungkan dengan masyarakat dari daerah lain. Hal ini membuat masyarakat dapat dengan mudah menemukan alternatif bahan pangan dari berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan primernya. Seperti yang saat ini sedang berusaha dikembangkan oleh Jejaring Pangan Lokal adalah bahan pangan sorghum. “Saat ini dengan beberapa lembaga yang lain, kami sedang mengeksplorasi bahan pangan sorghum di Magelang,” jelas Nurul. Selain mengeksplorasi potensi bahan pangan, Jejaring Pangan Lokal juga berfokus mengampanyekan kepedulian akan kondisi pangan yang memprihatinkan. Misalnya kegiatan kampanye “Revolusi Meja Makan”. ­ Kegiatan ini adalah usaha Jejaring Pangan Lokal untuk mengajak setiap orang agar mengetahui sejarah, asal produksi, dan perkembangan bahan-bahan pangan yang sehari-hari mereka makan. “Agar masyarakat mengetahui darimana setiap bahan pangan yang tersedia di meja makan mereka,” imbuh Nurul. Kedepan, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan, Jejaring Pangan Lokal berharap masyarakat turut memproduksi bahanbahan pangan alternatif non-beras. “Sehingga nantinya Indonesia tidak hanya swasembada pangan, namun juga swadaya pangan,” tutup Nurul. (Aloysius Bram)

21


SUDUT

Fasilitas Malang, Mahasiswa Kurang Sayang Beberapa fasilitas kampus yang diperlukan tidak ada, sedang fasilitas yang kurang bermanfaat justru ada. “Pantry yang ada di lantai dua dan tiga itu kurang bermanfaat. Malah sering untuk ngecharge laptop dan nongkrong daripada fungsi aslinya,” kata Bela Antika, mahasiswa semester enam FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Komentar senada juga diungkapkan oleh mahasiswa lain. Testimoni dari Bela dan kawan lainnya menjadi potret bahwa beberapa ­fasilitas yang ada di kampus FISIP tersebut tak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Dekan II, Anita Herawati. “Awalnya pantry digunakan untuk mencuci dan menyiapkan konsumsi saat ada acara besar, namun masih belum dimanfaatkan,” tuturnya saat ditemui ruang kerjanya. Anita melanjutkan bahwa pantry tersebut akan segera dimanfaatkan menjadi gudang penyimpanan arsip-arsip di FISIP. Teras Pers juga menelusuri keberadaan fasilitas yang memiliki fungsi penting, namun tak banyak diketahui oleh mahasiswa. Sebut saja unit kesehatan bagi mahasiswa. Unit ­kesehatan menjadi penting karena memiliki ­perlengkapan yang dibutuhkan ketika mahasiswa sakit. Ironisnya, tidak semua mahasiswa mengetahui keberadaan ruang kesehatan ini. Menurut Anita, mahasiswa biasanya mengetahui ruang kesehatan tersebut dengan sendirinya. Biasanya ­ mahasiswa yang mengetahui keberadaan unit kesehatan adalah mereka yang sering berkunjung ke ruang Tata Usaha (TU), karena UKS berada di sana. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BEM FISIP UAJY, Benedicta Alvinta yang akrab disapa Yeye. Ia mengetahui adanya unit kesehatan dengan sendirinya karena ia terhitung cukup aktif di kampus. “Aku tahu adanya unit kesehatan karena tanya dan cukup dekat dengan orang-orang di sana,” ungkapnya, Jumat (13/5). Tak berhenti hanya sampai di situ. Teras Pers mengungkap ketidaktersediaan ruang ­beribadah bagi agama tertentu. Padahal ruang ibadah tersebut penting dan diperlukan oleh mahasiswa. Hal tersebut ditanggapi santai oleh ­Anita, “Ruangan yang ada di FISIP terbatas se-

22

hingga tidak cukup jika harus membangun ruang ibadah bagi setiap agama.” Menurutnya, tidak bisa jika hanya menyediakan ruang ibadah untuk agama tertentu saja, karena bisa menimbulkan kecemburuan bagi mahasiswa yang beragama lain. Dalam perdebatan mengenai fasilitas yang tidak berujung ini, tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak yakni kampus sebagai fasilitator. Mahasiswa sebagai pengguna juga punya andil yang besar dalam menjaga fasilitas. “Refill sabun cairnya memang sudah dibelikan, tetapi botolnya sering hilang,” terang Anita. Beberapa fasilitas sering hilang akibat ulah mahasiswa. Selain botol sabun, fasilitas kursi dan meja tulis yang sudah disediakan justru dirusak dan dikotori. “Kursi dan meja tulis dicopotin dan di­gambari dengan tulisan yang tidak baik,” katanya lagi. Persoalan fasilitas yang tak berujung ini dikritisi oleh Yeye selaku Ketua BEM. Menurutnya, persoalan fasilitas tak kunjung me­nemukan titik terang disebabkan oleh beberapa mahasiswa yang masih belum bisa menjaga fasilitas dengan baik. “Ada kepercayaan dari pihak kampus yang dirusak oleh mahasiwa,” jelas Yeye. ­ Padahal kampus sendiri sudah berusaha melakukan pemeliharaan dengan maksimal. “Kampus sudah menyewa pihak ketiga untuk membersihkan AC secara rutin, tetapi karena tidak setiap weekend dapat digunakan, maka pembersihan harus bergantian dan berkala,” kata Anita, Selasa (10/5). Tuntutan penyediaan fasilitas yang besar tidak sebanding dengan keinginan mahasiswa untuk menjaganya merupakan simpul persoalan ini. Simpul ini perlu diurai supaya keluhan mengenai fasilitas tidak lagi terjadi. Anita mengaku bahwa selama ini ia hanya ingin mahasiswa turut membantu menjaga hal-hal kecil terkait ­ fasilitas. “Mahasiswa jangan hanya bisa meminta, tetapi juga bantu untuk menjaga,” harapnya dengan tertawa kecil. (Ryan Sara Pratiwi/Ardelia Karismurti)


komik

Judith Brenda

23


24

Adi Surya Samodra


“Menciptakan Kebahagiaan” Fotografer: Venesya



Teras Pers Edisi Juni 2016