INDONESIA MEMILIH SELASA, 13 MARET 2018 ◆ HALAMAN 4
Netralitas TNI-Polri bukan Wacana
MI/FAISHOL TASELAN
DUKUNGAN DARI RHOMA IRAMA: Raja Dangdut Rhoma Irama (kedua dari kiri) bersama pasangan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri), calon Wagub Jatim Emil
Elestianto Dardak dan istri Arumi Bachsin (kanan) saat mengajak Fans of Rhoma dan Soneta (Forsa) untuk bertekad bulat mendukung, memperjuangkan, dan memenangkan Khofifah-Emil secara terhormat dan bermartabat, di Surabaya, Jatim, kemarin.
MK Waspadai Suap Pilkada Penyelesaian perkara sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang berujung penyuapan terhadap hakim tidak boleh terulang dalam pilkada serentak kali ini. Kejadian yang lalu telah merusak citra MK. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com
K
ETUA Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berharap tidak terjadi kasus suap di tubuh MK terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak 2018. “Jadi gini, sejak awal pada waktu kami tangani pilkada serentak, kami sudah minta KPK untuk mendampingi supaya jangan ada kasus-kasus suap yang terjadi di tubuh MK,” kata Arief seusai menghadiri undangan KPK dalam rangka peluncuran la-
poran tahunan KPK dan acara KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, Arief menyatakan pihaknya telah dua kali meminta lembaga antirasywah itu untuk memberikan semacam pendidikan kepada seluruh jajarannya di MK. “Sudah dua kali KPK kami minta untuk memberikan semacam pendidikan atau mengenai tunas integritas, dan itu trainer dari KPK kami undang. Jadi, mulai dari Ketua MK sampai kepala-kepala di MK, eselon IV, dan pegawai sudah dapat pendi-
dikan integritas,” ungkapnya. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah kasus suap terkait dengan pilkada tidak akan terjadi di tubuh MK. “Saya bukan Tuhan, tetapi kami berharap baik pers, KPK mendampingi kami jangan sampai terjadi lagi. Saya mohon dukungan supaya pilkada bisa kami selesaikan dengan baik,” ucap Arief. Pada Maret 2017 Muchtar Effendi, orang dekat mantan Ketua MK Akil Mochtar, bersama Akil selaku hakim konstitusi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap terkait dengan sengketa hasil pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, Sumatra Selatan. “Yang seperti itu tidak boleh terulang,” tegas Arief.
Kaji sistem pilkada Dewan Perwakilan Rakyat dan KPK juga membahas strategi pence-
gahan korupsi yang masif diakibatkan pelaksanaan pilkada serentak. “Ya, tadi kami tidak bicara teknis, tidak bicara kasus, tetapi lebih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi yang masif, terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri acara yang sama di KPK. Ia mengatakan DPR memberikan masukan ke KPK berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Untuk maju sebagai kepala daerah, imbuhnya, membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga pada ujungnya melakukan tindak pidana korupsi. “Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah, karena
untuk maju sebagai kepala daerah itu sangat dibutuhkan biaya yang tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi,” tandas pria yang akrab disapa Bamsoet itu. DPR pun, kata dia, meminta KPK untuk melakukan pengkajian apakah benar yang disampaikan sebagian masyarakat bahwa pilkada langsung lebih banyak mudaratnya. Terkait dengan hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaganya akan melakukan kajian kembali dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. “Tadi juga Pak Syamsuddin Haris dari LIPI datang, nanti kami undanglah banyak ahli, banyak pakar untuk melihat untung ruginya, baik buruknya pilkada langsung. Hasil kajian akan dibandingkan dengan pilkada tidak langsung seperti yang di masa lalu,” cetusnya. (Ant/P-2)
Pemilih Disabilitas Mendapat Perhatian Khusus KPUBANYUMAS.GO.ID
“Mereka bakal mendapatkan akses istimewa agar bisa menyalurkan hak pilih. Salah satu yang dipersiapkan ialah template untuk tunanetra.” Ikhda Aniroh
Komisioner KPU Banyumas
KOMISI Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menemukan 4.318 pemilih disabilitas berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Ribuan penyandang disabilitas tersebut bakal diberi akses istimewa pada 27 Juni mendatang. Komisioner KPU Banyumas Ikhda Aniroh mengatakan pihaknya membutuhkan persiapan khusus untuk melayani pemilih disabilitas. “Mereka bakal mendapatkan akses istimewa agar bisa menyalurkan hak pilih. Salah satu yang dipersiapkan ialah template untuk tunanetra. Dengan template berhuruf Braille, penyandang tunanetra bisa membaca. Bahkan, mereka juga diperbolehkan didampingi oleh kerabat atau teman yang
mereka tentukan,” ujar Ikhda di Banyumas, kemarin. Menurutnya, template tersebut bakal disediakan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mendampingi para penyandang disa-bilitas dalam menyalurkan hak pilih. “Dalam melakukan pendampingan, para pendamping harus mengisi formulir C3 yang berisi tidak akan membocorkan pilihan pemilih. Pengisian itu dilakukan sebelum pendampingan,” jelasnya. KPU juga menyiapkan TPS yang gampang diakses penyandang tunadaksa. Biasanya mereka menggunakan kursi roda sehingga TPS harus dibuat sedemikian rupa agar
mudah diakses. Sebelumnya, KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberi pembekalan PPK dan PPS soal penanganan penyandang disabilitas pada Pemilu 2019. “Kita melakukan pembekalan kepada PPK dan PPS dengan materi tentang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan kewajiban mereka, termasuk perspektif disabilitas kita berikan,” kata Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara. Menurut dia, perspektif disabilitas dalam Pemilu 2019 ditekankan dalam pembekalan PPK dan PPS se-Bantul setelah dikukuhkan pada Jumat (9/3) karena penyandang disabilitas punya andil atau partisipasi dalam pesta demokrasi. Ia mengatakan para penyan-
dang disabilitas mempunyai keterbatasan dalam beraktivitas sehingga perlu mendapat perhatian dan pelayanan, terutama saat proses pemungutan suara Pemilu 2019 berlangsung. “Karena teman-teman disabilitas memiliki kebutuhan khusus sehingga perlu diberi pelaratan khusus, misalnya penyedian tempat pemungutan suara (TPS) ramah difabel. Jadi, sosialisasi harus menyasar ke semua segmen,” katanya. Selain perspektif disabilitas, sambung dia, pembekalan kepada PPK dan PPS terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk kode etik yang harus dijalankan dan dihindari penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa. (LD/ Ant/P-2)
KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono menegaskan pihaknya bersama kepolisian bersinergi dan berkomitmen mengamankan perhelatan Pilkada 2018. Masyarakat jangan menafsirkan TNI akan berpihak kepada pasangan calon tertentu, khususnya yang berasal dari purnawirawan TNI. “Terkait pencalonan para purnawiran dan sebagainya, itu haknya mereka. Tidak ada hubungan lagi dengan institusi TNI. Jangan menafsirkan kalau itu purnawiran, nanti tentara akan memihak mereka. Tidak ada ceritanya begitu,” tegas Mulyono seusai membuka Rapat Pembinaan Teknis Kecabangan (Rabinniscab) TNI-AD Tahun 2018 di Pusdikkav Pussenkav TNI Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Sesuai prosedur, jelas KSAD, sejumlah mantan anggota TNI yang terjun ke politik harus mengundurkan diri, menjadi purnawiran atau menjadi orang sipil biasa. Oleh karena itu, jangan pernah menafsirkan lagi mereka mantan tentara yang terjun ke politik, berarti tentara yang masih aktif menjadi tidak netral. “Jangan ditafsirkan lagi mereka tentara, nanti tentara (aktif) tidak netral. Tidak! Tidak sama sekali!” tegasnya lagi. Dalam berbagai kesempatan, menurut Mulyono, pihaknya sudah sering menyampaikan perihak netralitas TNI di pilkada, dan netralitas tersebut sudah merupakan suatu kebijakan dari
Sesuai prosedur, sejumlah mantan anggota TNI yang terjun ke politik harus mengundurkan diri, menjadi purnawiran atau menjadi orang sipil biasa. pimpinan. Tugas prajurit TNI ialah membantu kepolisian dan turun ke lapangan, baik bersifat memantau, mengamankan, maupun yang lainnya. “Prajurit harus betul-betul jeli dan berpedoman pada prosedur yang ada. Karena salah kita melakukan itu, akan menimbulkan persepsi macammacam di masyarakat. Komitmen kami sudah jelas, kita netral, tidak terpengaruh apa-apa. Kami hanya berkoridor pada pengamanan sesuai tugas pokok TNI,” jelasnya. Dalam pilkada serentak 2018, sejumlah mantan anggota TNI turut serta menjadi kontestan. Salah satunya mantan Pangkostrad Letjen (Pur) Edy Rahmayadi yang menjadi calon Gubernur Sumatra Utara berpasangan dengan Musa Rajeckshah alias Ijeck. Selain itu, Mayjen TNI (Pur) Sudrajat dan Mayjen TNI (Pur) Tb Hasanuddin yang sama-sama maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Sudrajat yang berpasangan dengan Akhmad Syaikhu diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN, sedangkan Tb Hasanuddin yang berpasangan dengan purnawirawan perwira tinggi Polri, Anton Charliyan, diusung PDI Perjuangan. (DG/P-2)
DPRD masih Sulit Dipercaya WACANA pemilihan kepala daerah dikembalikan ke sistem lama, yakni dipilih oleh DPRD, dinilai bukan lagkah yang solutif. Pasalnya, DPRD masih dianggap sebagai lembaga yang kurang kredibel. “Jangan lupa, DPRD itu institusi yang dalam banyak survei indeks demokrasi Indonesia berperan dalam turunnya indeks itu karena fungsinya banyak yang enggak jalan,” ungkap Direketur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Apalagi, kata dia, banyak kasus korupsi yang juga melibatkan anggota DPRD atau yang kerap disebut sebagai korupsi berjemaah. Oleh karena itu, ia meminta agar dilakukan kajian komprehensif ketimbang merombak sistem pilkada langsung menjadi tidak
langsung. “Selama ada mahar poltik, bisa dipastikan DPRD akan lebih korup,” cetusnya. Direktur Eksekutif Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menambahkan, tidak ada jaminan pilkada oleh DPRD akan mengurangi volume korupsi. “Pilkada langsung harus tetap dipertahankan, segala kelemahan dan kekurangannya harus terus diperbaiki. Pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah kemunduran demokrasi,” tegasnya. Lebih lanjut, jelasnya, pilkada merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) menjamin hak politik warga negara. Penerapan pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat. “Pilkada langsung memperkuat partisipasi politik. Pengembalian p e m i l i h a n ke D P R D m e m at i -
kan partisipasi politik. Di samping itu, pilkada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan oleh segelintir elite),” tandasnya. S e m e nt a r a i t u , Ke t u a Ko n stitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi meminta agar perdebatan sistem pilkada langsung atau tidak langsung dihentikan. Menurutnya, persoalan itu seharusnya sudah selesai sejak 2005. “Memang ketika ada permasalahan korupsi, hal ini menjadi mencuat lagi, tapi bukan sistemnya yang seharusnya dipersoalkan,” ucap Veri. Ia menyatakan mahar politik merupakan akar permasalahan yang seharusnya diselesaikan ketimbang mengubah sistem pilkada. (Ric/Nov/P-2)
ANTARA/DIDIK SUHARTONO
KPU GOES TO CAMPUS: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman menyampaikan sambutan di hadapan
mahasiswa saat acara KPU Goes to Campus di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Kegiatan sosialisasi itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.