Issuu on Google+

Littera Edisi I - Maret 2012

n e w s l e t t e r

b u l a n a n

Diskusi

Penelitian

Profil

Pramuniaga Perempuan Rawan Eksploitasi

Memberi Kesempatan Kaum Muda Bicara

Muhadjir Darwin:

> Halaman 2

> Halaman 4

Tak Kenal Lelah untuk Terus Berkarya > Halaman 6

PSKK UGM

Menanti Pemimpin Baru

Tahun 2012 menjadi masa transisi kepemimpinan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

UGM.

Prosesi

pemilihan calon kepala pusat studi tertua di UGM ini pun telah dilaksanakan akhir tahun lalu. Dua nama yang kemudian terpilih, Dr. Setiadi dan Dr. Agus Heruanto Hadna, segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Rektorat UGM. Penantian tinggal

Pemilihan Kepala PSKK UGM sedianya berlangsung pada 29

pembobotan yang berbeda antara suara dari staf, karyawan,

Desember 2011 di Gedung Masri Singarimbun, Bulaksumur,

dan asisten peneliti. Panitia Pemilihan, Triyastuti Setyaningrum, mengatakan

Yogyakarta. Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Rektor No. 77722/P/LPPM/2011 tentang Pemilihan Kepala Pusat Studi.

pihaknya telah menyelesaikan pembuatan berita acara

Sepanjang hari itu, seluruh staf dan karyawan PSKK UGM yang

pemilihan dan menyerahkannya kepada Rektorat UGM segera

telah memiliki hak pilih mendengarkan pemaparan visi-misi

setelah pemilihan selesai. “Setelah berita acara itu kami

dari tiga calon kepala periode 2012-2014, yakni Peneliti

serahkan, seluruh proses dan keputusan mutlak berada di

Manajemen dan Kebijakan Publik, Dr. Agus Heruanto Hadna,

tangan rektorat. Kami hanya menunggu apa pun hasilnya,�

Wakil Kepala PSKK UGM Bidang Pendidikan Dr. Anna Marie

ungkap Tyas ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/2). Sebagaimana proses pemilihan kepala pusat studi yang

Wattie, dan Peneliti Antropologi Dr. Setiadi. Hasil perolehan suara menunjukkan Hadna memimpin

telah berlangsung pada periode sebelumnya, dua calon

dengan 37,7 suara. Di tempat kedua Setiadi dengan 25,3 suara.

terkuat dipastikan akan menjalani tes kelayakan dan

Menyusul kemudian adalah Anna dengan 3,55 suara. Terdapat

kepatutan (fit and proper test). Namun, belum dapat

pula 1,55 suara yang tidak memilih alias abstain.

diketahui secara pasti jadwal ujian itu karena baru saja

Ketidakbulatan jumlah suara disebabkan oleh faktor

berlangsung proses pemilihan (bersambung ke hlm. 8).

w w w. c p p s . o r. i d

Maret 2012

Staf dan karyawan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (PSKK UGM) memberikan suara pada Pemilihan Kepala PSKK UGM periode 2012-2014 di Gedung Masri Singarimbun, Bulaksumur, Yogyakarta, Kamis (29/12).

Littera

menghitung bulan.


Littera 2

DISKUSI

n e w s l e t t e r

b u l a n a n

Edisi Maret 2012

Pramuniaga Perempuan Rawan Eksploitasi Y O G YA K A R TA – K e l o m p o k pramuniaga perempuan kerap luput dari perhatian pemerintah maupun pemerhati ketenagakerjaan karena dianggap tergolong jenis pekerjaan yang aman. Namun, para penjaga toko ini justru memiliki cukup banyak masalah dan juga rawan mengalami eksploitasi. Bahasan tersebut mengemuka dalam Diskusi Gender dan Pemberdayaan berjudul “Memetakan Persoalan Pramuniaga di Yogyakarta” yang berlangsung di Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), Jumat (20/1). Diskusi ini berangkat dari hasil penelitian Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Yogyakarta pada Agustus 2009. Menurut Martini, aktivis Yasanti, dari hasil penelitian terhadap 87 orang pramuniaga terungkap bahwa mereka harus mampu memenuhi tuntutan pengusaha atau pemilik toko untuk tampil cantik, prima, menarik, ramah, tanggap, sigap, bertanggung jawab, mampu menguasai produk, dan disiplin. Namun di sisi lain, para pramuniaga ini ternyata tidak mendapat upah yang sesuai, tidak mendapat fasilitas, dan terkadang tidak menerima hak-haknya secara pantas. “Misalnya saja soal tuntutan untuk tampil cantik, ternyata tidak ada tunjangan kosmetik. Ditemukan juga pramuniaga yang harus membeli seragam sendiri. Beberapa pramuniaga juga kerap mengeluhkan kesehatannya karena sering terpaksa harus menahan kencing atau berdiri terlalu lama saat toko ramai,” ujar Martini. Rata-rata gaji yang diterima pramuniaga di Yogyakarta berkisar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Jumlah ini jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMP) Provinsi DI Yogyakarta, yakni Rp892.660 per bulan. Untuk mendapat UMP, rata-rata pramuniaga toko besar harus melewati masa kerja antara 1-2 tahun, sementara untuk toko kecil dapat mencapai 3 tahun. Dilihat dari perspektif gender, posisi pramuniaga perempuan memang lemah karena kenyataan bahwa tenaga kerja wanita selalu surplus, sementara w w w. c p p s . o r. i d

Sejumlah narasumber memaparkan hasil penelitian dalam Diskusi Gender dan Pemberdayaan berjudul "Memetakan Persoalan Pramuniaga di Yogyakarta" di Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (20/1).

lapangan kerja terbatas. Kondisi ini membuat pengusaha memanfaatkan tenaga kerja murah untuk usahanya. Tenaga kerja perempuan juga lebih mudah dikendalikan, indah dilihat, menarik dipajang, dan lebih mudah didapat. Dengan demikian, pekerja perempuan berada pada posisi yang lemah, yang cenderung dieksploitasi, bukan dipandang sebagai investasi.

Dalam peraturan perusahaan itulah, berbagai hak dan kewajiban pegawai dan pengusaha diatur. Jelas bagaimana porsi kerja dari pegawai, terutama menyangkut jam kerja, istirahat, dan cuti “Banyak pemilik toko atau pengusaha yang juga tidak menghormati hak-hak pramuniaga perempuan. Misalnya, ketika mereka diketahui hamil atau sudah berusia lebih dari 30 tahun, maka pramuniaga dapat diberhentikan secara sepihak. Pramuniaga juga tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak mendapat kontrak kerja atau menerima surat kontrak, tapi tidak memahami isinya,” lanjut Martini. Menurut Peneliti PSKK UGM, Umi Listyaningsih, S.Si., M.Si., pengusaha atau pemilik toko sebaiknya tidak hanya

Littera

n e w s l e t t e r

b u l a n a n

mulai memperhatikan kesejahteraan pramuniaga, tetapi juga memikirkan nasib pegawainya jika kelak berhenti bekerja. “Seharusnya sudah mulai dipikirkan untuk memberikan semacam pelatihan ekonomi produktif sehingga ketika pramuniaga keluar kerja, tetap berdaya bagi keluarganya atau dirinya sendiri,” kata Umi. Dari sisi pemerintah, seperti diutarakan Suharyana, SKM., M.Kes., d a r i D i n a s Te n a g a Ke r j a d a n Tr a n s m i g r a s i Ko t a Yo g y a k a r t a , perusahaan yang telah memiliki 10 orang pegawai sebenarnya wajib membuat peraturan perusahaan yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Peraturan itu juga harus disahkan oleh petugas ketenagakerjaan setempat. “Dalam peraturan perusahaan itulah hak dan kewajiban dari pegawai serta pengusaha diatur sehingga jelas porsi kerja dari pegawai, terutama yang menyangkut jam kerja, istirahat, dan cuti,” demikian jelas Suharyana. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berusaha meningkatkan pengawasan di bidang ketenagakerjaan. Namun untuk meningkatkan efektivitas kerja, diperlukan peran aktif dari masyarakat, pemerhati, dan penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan dapat terpantau dengan baik. (*)

PENASIHAT : Prof. Dr. Muhadjir Darwin. EDITOR : Prof. Dr. Muhadjir Darwin, Dr. Setiadi, Basilica Dyah Putranti, S.Sos, MA. REPORTER : I Putu ASW Yoga Putra, S.Si., Sri Endah Setia Lestari, SIP. FOTOGRAFER : I Putu ASW Yoga Putra, S.Si., Jawadi. PENYUNTING BAHASA : Mita Sari Apituley, S.S. KONTRIBUTOR : Putri Ayu Cahyaningrum, S.Sos, Pratiwi, S.Pd. DESAIN DAN LAYOUT : Budi Riyanto, S.Kom, Sampur Ariyanto.

Littera newsletter bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM


Littera 3

RESENSI BUKU

n e w s l e t t e r

Edisi Maret 2012

kebijakan, dan tanggung jawab pemerintah dalam governance melalui kontrol birokrasi publik (Bab 6), peran negara dalam globalisasi ekonomi melalui konsep governance untuk menangani interdependensi dan interkoneksi (Bab 7), serta society dan social capital sebagai alternatif resolusi konflik (Bab 8). Terlepas dari kesalahan ketik dan formating yang cukup mengganggu, isi buku ini disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, poin-poinnya terstruktur dengan baik, dan disertai dengan diskusi-diskusi melalui contoh kasus terkini. Buku ini cocok bagi masyarakat umum yang ingin memahami administrasi negara.(*)

Isu-Isu

Administrasi Publik

dalam Perspektif

Governance Buku ini ditulis oleh Sudarmo, dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada Bab 1 (Pendahuluan), penulis mengeksplorasi persoalan-persoalan penting yang menuntut dilakukannya sebuah keputusan, topik-topik yang menarik perhatian untuk didiskusikan. Definisi administrasi publik dikupas di Bab 2. Banyak pendapat dari para pakar administrasi publik dunia dikutip di sini untuk menjelaskan sulitnya membuat definisi administrasi publik yang sederhana, tetapi komprehensif. Bab 3 membahas perkembangan paradigma administrasi negara. Administrasi negara justru banyak meminjam dan mengadopsi disiplin ilmu

lain, seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, hukum, psikologi, sejarah, antropologi, serta ilmu pasti, termasuk matematika dan statistik. Bab-bab berikutnya juga membahas isu-isu administrasi publik, antara lain, Local Governance (Bab 4), Collaborative Actions melalui Collaborative Governance (Bab 5), bentuk organisasi pemerintahan, struktur administrasi, implementasi

Akses Penduduk Miskin terhadap Kebutuhan Dasar Mengatasi kemiskinan bukan perkara mudah. Demikian yang coba dipaparkan dalam buku ini. Masalah kemiskinan tidaklah memadai jika dilihat dari pendapatan saja, tetapi juga harus dilihat dari sisi konsumsi pangan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Buku terbitan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM ini mengajak kita mengamati persoalan kemiskinan secara detail dan mengelaborasinya. Terdapat 15 tulisan yang terangkum dalam tiga bagian, yakni pertama, Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Kerja, dan Kemiskinan; kedua, Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Penduduk Miskin; dan ketiga, Migrasi dan Kesejahteraan. Pada bagian awal buku, konsep pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan demokrasi dieksplorasi oleh Nasikun

w w w. c p p s . o r. i d

b u l a n a n

Data Buku Judul Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance Penulis Sudarmo Penerbit SMARTMEDIA dan MAP UNS Cetakan 2011 Tebal 238 Halaman

Bagian kedua buku menganalisis korelasi antara pendidikan dengan kemiskinan. Diketahui kemudian bahwa pendidikan ternyata belum dinikmati secara merata oleh warga miskin. Pada bagian ketiga, Agus Joko Pitoyo, peneliti PSKK UGM, mengangkat fenomena remitan dari Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri guna mengatasi masalah kemiskinan di daerah asalnya. Diterbitkan untuk menyambut ulang tahun ke-37 PSKK UGM, buku ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pendiri PSKK UGM, almarhum Prof. Dr. Masri Singarimbun, yang meminati tema-tema kemiskinan. (*) Data Buku

dan dirangkai dengan analisis dari Muhadjir Darwin, Kepala PSKK UGM, mengenai implementasi strategi nasional penanggulangan kemiskinan sejak Orde Baru.

Judul Akses Penduduk Miskin terhadap Kebutuhan Dasar Penulis Tim Peneliti PSKK UGM Penerbit PSKK UGM Cetakan Juli, 2010 Tebal 462 Halaman

Littera newsletter bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM


Littera 4

PENELITIAN

Tumbuh sebagai remaja berkebutuhan khusus tidak membuat Diah terkucil dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya, perempuan tuna rungu ini justru terkenal di kalangan masyarakat Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, karena berhasil membangun daerahnya melalui inovasi alat tenun tradisional. Diah, yang namanya disamarkan, memang telah lama tertarik mempelajari cara membuat kain tradisional. Selama bertahun-tahun, Diah menyadari keterbatasan alat tenun yang tidak dapat memproduksi kain dengan lebar lebih dari 50 sentimeter. Ini membuat kain tenun itu sulit dijadikan pakaian tertentu, seperti jas atau full dress. Kalaupun dapat, sambungan kain akan terlihat. Namun komunikasi menjadi kendala bagi Diah yang bisu tuli, padahal gagasan besar untuk merekonstruksi ulang alat tenun telah ada di pikirannya. Diah pun bergerak sendiri. Ditemani sang kakak sebagai penerjemah bahasa isyarat, Diah mendatangi seorang pembuat alat tenun tradisional untuk membuat alat tenun baru. Bermodal Rp800 ribu , ia pun menciptakan alat tenun yang dapat menghasilkan kain selebar 1,1 meter. Alat tenun baru ini tak hanya memudahkan Diah berkarya, tetapi juga sukses menghantarkan perempuan 26 tahun ini meraih peringkat kedua Pemuda Pelopor Nasional Bidang Teknologi Tepat Guna tahun 2010. Namanya pun tenar hingga kancah nasional. Seketika itu perhatian tertuju pada Diah. Pemerintah daerah dan pusat berlomba-lomba membantu pengembangan usaha kain tenun Diah sehingga ia dapat membentuk Kelompok Usaha Tenun “Sabua Ade� yang

w w w. c p p s . o r. i d

n e w s l e t t e r

b u l a n a n

Edisi Maret 2012

Memberi Kesempatan

Kaum Muda Bicara

beranggotakan 15 perempuan muda lain di desanya. Perekonomian Desa Lido terus tumbuh. Kisah sukses pemuda membangun daerahnya juga terdengar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di negeri komodo ini, hidup Jack, juga disamarkan namanya, seorang pemuda yang berjuang membangun daerahnya sekaligus menjaga kelestarian alat musik sasando sebagai warisan budaya tradisional. Lahir dari keluarga pemain musik sasando, Jack tidak hanya mahir memainkan alat musik berdawai itu, tetapi juga membuatnya sendiri dari rangkaian daun nipah. Keahlian ini pula yang membuat Jack, bersama saudarasaudaranya, terkenal hingga seantero Nusantara. Berkat semangat dan kerja keras Jack pula, Kabupaten Kupang kini kian kondang dan terus didatangi wisatawan dalam dan luar negeri yang penasaran dengan sasando. Namun Jack tak lantas senang karena kenyataannya hingga saat ini pemerintah daerah belum juga memberi perhatian khusus untuk pengembangan sasando. Ia pun menyayangkan hal itu.

Jack dan Diah merupakan bukti bahwa dalam diri setiap kaum muda terdapat kemampuan unik yang menjadikan mereka sebagai agen perubahan bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial. Akan tetapi, bukan perkara mudah bagi mereka untuk berperan nyata apalagi sampai menentukan arah kebijakan pembangunan demi pencapaian tata pemerintahan yang baik. Kesadaran akan pentingnya peran, tanggung jawab, dan hak kaum muda inilah yang menjadi latar belakang Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) untuk meneliti Potensi Kaum Muda dalam Tata Kepemerintahan yang Demokratis. Dengan dukungan The Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), penelitian dilakukan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara khusus, fokus dari penelitian yang berlangsung sepanjang 2011 ini adalah partisipasi kaum muda dalam Musyawarah Perencanaan Pe m b a n g u n a n ( M u s r e n b a n g ) .

Littera newsletter bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM


Littera 5

PENELITIAN

n e w s l e t t e r

b u l a n a n

Edisi Maret 2012

Musrenbang merupakan forum dialogis antara pemerintah lokal dan pemangku kebijakan di masyarakat guna mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan.

Partisipasi Nihil Pada kenyataannya, kehadiran kaum muda dalam Musrenbang boleh dibilang nihil. Hanya sedikit kaum muda yang mengisi daftar hadir. Itu pun diragukan “kemudaannya” karena secara usia, wakil pemuda di forum ini telah melampaui batas Konvensi Internasional (PBB) tentang kaum muda, yakni antara 15–24 tahun. Dari pengamatan di lapangan, dijumpai Ketua Karang Taruna yang telah berusia 52 tahun atau pemudi berumur 42 tahun. Mereka dianggap mewakili kaum muda hanya karena belum menikah. Dari hasil wawancara semi terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), dan juga penelusuran sejarah diri (life history), diketahui ada kesenjangan antargenerasi dan budaya paternalistik yang memarginalkan posisi pemuda. Alih-alih dilihat sebagai aset dan subjek pembangunan, kaum muda justru dipandang sebagai “anak bau kencur” yang tidak mengerti permasalahan. Kaum muda pun tak lebih dari sekadar objek, pelengkap, dan peserta pasif dalam forum. Salah seorang peserta FGD yang diadakan di SMUN 1 Bolo, Kabupaten Bima, mengaku jarang diundang rapat masyarakat. Ia mendengar anggapan orang tua yang mengatakan jika remaja seperti dirinya belum perlu ikut rapat (Musrenbang) karena dianggap belum tahu apa-apa. Organisasi-organisasi kepemudaan formal semacam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna pun tidak dapat berperan optimal. KNPI hanya berperan di tingkat kabupaten, sementara Karang Taruna di desa dan kecamatan sudah lebih dulu “mati suri”. Tidak hanya sampai di sini, faktor halangan bagi partisipasi kaum muda ternyata menyentuh aspek gender dan ras/etnik. Para perempuan muda jauh lebih sulit mendapatkan kesempatan berbicara di dalam forum, begitu juga dengan pemuda dari daerah atau suku lain.

aspirasi pemuda kepada pemerintah desa. “Pemuda di sini tidak bisa berbuat banyak kalau tidak dekat dengan orang penting di desa. Kalau kita sudah kenal, atau kalau tidak, kita ajak saja anaknya atau adiknya atau saudaranya tokoh masyarakat. Biasanya omongan kita jadi didengar,” ungkapnya. Kondisi serupa juga ditemui di Kupang. Kaum muda kesulitan berpartisipasi di Musrenbang jika tidak sebagai wakil organisasi. Oleh karena itu, banyak pemuda Kupang harus bergabung lebih dulu dengan organisasi pemuda di gerejagereja setempat. Keterlibatan itu pun, ungkap Mikael, seorang pemuda setempat, belum menjadi jaminan pemuda akan dapat bersuara. Tidak mengherankan jika kemudian hasil Musrenbang cenderung mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya tidak substansif pada pemberdayaan kaum muda, seperti pengadaan kaos dan sarana olah raga. Sementara itu, ide kreatif kaum muda terkait pembaruan konsep kebijakan pembangunan yang selaras dengan tuntutan kemajuan zaman cenderung diabaikan. Pemerintah pun menyadari persoalan i n i . Ke p a l a B a d a n Pe r e n c a n a a n Pe m b a n g u n a n D a e r a h ( B a p p e d a ) Kabupaten Bima, dalam wawancara pada Mei 2011, mengatakan pihaknya selalu mengundang para pemuda dalam Musrenbang. Akan tetapi, banyak pemuda tidak bisa terlibat karena sibuk sekolah d a n b e r k e g i a t a n l a i n . Pa d a h a l , pandangan pemuda diperlukan karena mereka dinilai mampu membaca kebutuhan riil di daerahnya masingmasing. Faktor budaya, latar belakang sosioekonomi, pendidikan, gender, dan keberagaman ras/etnik telah membatasi peran dan partisipasi kaum muda. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengoptimalkan sumbangan terhadap pencapaian tata pemerintahan yang lebih baik. Di Kupang, kaum muda melakukan gerakan pemberdayaan mandiri (self empowerment) dalam bentuk bakti sosial membersihkan Pantai Tablolong. Sementara di Bima, dengan memanfaatkan teknologi internet, kaum muda memperkuat koordinasi dan dukungan teman-teman sebaya (peer support) untuk setiap kegiatan melalui situs jejaring sosial facebook. Sejumlah fakta dan temuan lapangan tersebut seolah kembali menegaskan bahwa potensi kaum muda amatlah besar, tetapi tidak diiringi dengan peran dan partisipasi aktif mereka di forum musyawarah masyarakat. Dibutuhkan fasilitasi, keseriusan, dan komitmen dari para pemangku kebijakan untuk itu. Keterlibatan kaum muda dalam forum atau organisasi atau pergerakan sosial adalah hak yang dijamin dalam CRC (The Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia. Mari dukung kaum muda sebagai pemimpin, pelaku, dan subjek dalam pembangunan dan tata pemerintahan yang lebih baik. (*)

Pemuda di sini tidak bisa berbuat banyak kalau tidak dekat dengan orang penting di desa. Kalau kita sudah kenal, atau kalau tidak, kita ajak saja anaknya atau adiknya atau saudaranya tokoh masyarakat. Biasanya omongan kita jadi didengar

Faktor Kedekatan Kalaupun ada satu-dua kaum muda yang dapat bergabung sebagai peserta rapat forum, mereka dipastikan sudah terlebih dulu menduduki posisi penting di organisasi sosial tertentu. Ada pula pemuda yang aktif karena memiliki hubungan keluarga dengan tokoh masyarakat. Disampaikan Ziah, nama yang disamarkan, aktivis Sarjana Penggerak Pembangunan Desa (SP3) di Bima ini dapat diterima dalam rapat karena dianggap mewakili organisasinya, bukan sebagai representasi kaum muda. Namun Ziah telah memanfaatkan peluang ini untuk menjembatani penyampaian w w w. c p p s . o r. i d

Littera newsletter bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM


Littera 6

PROFIL

n e w s l e t t e r

Edisi Maret 2012

Muhadjir Darwin:

Tak Kenal Lelah untuk

Terus Berkarya

Aktif. Mungkin demikian kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Prof. Dr. Muhadjir Darwin. Tengok saja papan jadwal kegiatan mingguannya yang selalu terisi penuh dengan rutinitas mengajar, rapat, sampai mengikuti berbagai seminar. Namun, Pak MD, begitu ia biasa disapa, adalah sosok supel dan ramah. Sore itu misalnya, Senin (13/2), di saat mayoritas staf dan karyawan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bersiap untuk pulang, Pak MD selaku kepala masih berada di ruang kerja. Ia tekun membaca setumpuk berkas yang ada di mejanya dengan sesekali mengerutkan kening. “Saya sedang membaca bahan untuk rapat sore,” ujarnya. Sambil menanti rapat yang sedianya akan dihadiri jajaran pemimpin PSKK UGM, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM ini pun bercerita mengenai ketertarikannya terhadap PSKK UGM. “Saya sudah bersentuhan dengan PSKK UGM sebelum saya lulus kuliah,” ungkap ayah empat putra ini. Ketika itu, tahun 1977, Muhadjir yang masih berstatus mahasiswa mengambil topik keluarga berencana untuk skripsi. Ia nekad berkonsultasi dengan Prof. Dr. Masri Singarimbun yang merupakan Kepala PSKK UGM sekaligus pakar antropologi sosial. Gayung bersambut, setelah lulus w w w. c p p s . o r. i d

b u l a n a n

Saya sudah bersentuhan dengan PSKK UGM sebelum saya lulus kuliah kuliah, Muhadjir pun diterima bergabung di PSKK UGM sebagai asisten peneliti. Ia juga menanti kesempatan untuk menjadi dosen di Fisipol UGM. Memasuki dunia kerja, diakui Muhadjir, merupakan pengalaman yang seru dan menyenangkan. Ia mengaku sempat sulit bergaul dengan sesama rekan kerja akibat salah kebiasaan. Pemegang gelar doktor bidang filosofi administrasi publik dari University of Southern California, Amerika Serikat, ini gemar sekali membaca koran saat jam kerja. “Ternyata kebiasaan itu dinilai kurang pas oleh rekan-rekan kerja lain. Untung saat itu senior saya, Prof. Dr. Sofian Effendi, menegur saya agar saya menghargai rekan kerja lain,” kenang Muhadjir tersenyum simpul. Sampai suatu ketika ada kesempatan baginya untuk mencairkan suasana. Ketika itu, Muhadjir menerima honor dari hasil presentasi makalah di Jakarta, mewakili Sofian Effendi, dan ia mentraktir hampir semua rekan kerjanya di PSKK UGM. Suasana pun berubah cair, bahkan menjadi lebih

akrab dari sebelumnya. Dari situlah, suami dari Bromida Etiyawati ini mulai mempelajari dan mengagumi interaksi sosial antarstaf dan karyawan PSKK UGM, yang ia sebut sebagai kohesi sosial. “Inilah institusi yang saya rasakan memiliki rasa kepemilikan yang kuat di antara anggotanya. Nilai-nilai warisan para pemimpin terdahulu ini pula yang membuat kita bekerja secara bertanggung jawab,” katanya. Setelah 30 tahun berkiprah di PSKK UGM, Muhadjir lalu dipercaya sebagai kepala. Banyak pencapaian kemudian diraih PSKK UGM, seperti terbukanya kesempatan bagi staf dan karyawan untuk melanjutkan karier pendidikan, semakin kuatnya jejaring kerja sama antara PSKK UGM dengan lembagalembaga donor, LSM, organisasi pemerintah, dan instansi asing, dan juga meningkatnya kapasitas kelembagaan PSKK UGM secara finansial maupun kredibilitas sebagai institusi terkemuka di Indonesia. Namun, di balik segala kesuksesan tersebut, pria kelahiran Yogyakarta 59 tahun lalu ini mengakui ada beberapa program kerjanya yang belum dapat dikatakan berhasil. “Sebagai lembaga penelitian dan pusat studi, PSKK UGM masih minim dari sisi publikasi, padahal sewaktu masa kepemimpinan Pak Masri, bidang publikasi berjalan giat,” katanya. Oleh karena itulah, setelah jabatannya sebagai Kepala PSKK UGM berakhir, Agustus 2012 nanti, Muhadjir ingin mendedikasikan diri di divisi media dan publikasi. Ia juga akan menerbitkan satu lagi jurnal khusus tentang gender. Kelak, PSKK UGM akan memiliki dua jurnal selain Populasi. Mengenai sosok pengganti dirinya, Pak MD mengaku tidak terlalu risau. Dalam hematnya, kedua bakal calon Kepala PSKK UGM, Dr. Setiadi dan Dr. Agus Heruanto Hadna, yang telah resmi dipilih telah tahu apa yang akan mereka kerjakan kelak. Keduanya juga bukan orang baru di lingkungan PSKK UGM sehingga diyakini telah mengenal institusi ini luar-dalam. “Saya tidak memberikan nasihat apa-apa kepada mereka, mungkin saya hanya akan memberikan kursi saya saja, ha-ha-ha,” kelakar Pak MD. (*)

Littera newsletter bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM


Littera 7

KABAR MSK

n e w s l e t t e r

b u l a n a n

Edisi Maret 2012

YOGYAKARTA - Sebanyak empat mahasiswa program Magister Studi Kebijakan UGM, Rabu (25/1), dinyatakan lulus dan menjalani proses wisuda. Satu wisudawan tercatat menjalani masa studi tercepat, yakni hanya selama 13 bulan. Wisudawan tersebut bernama Drs. Hery Sutopo, M.M., M.Sc., asal Sleman, DIY. Hery yang tercatat sebagai mahasiswa Magister Studi Kebijakan sejak 2010 ini juga berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi pada wisuda ke-20 MSK, yakni 3,60. Dalam tesisnya yang berjudul “Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah kepada Kecamatan di Kabupaten Sleman”, Hery mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan kurang memuaskan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Bupati No.29/Kep.KDH/2002 tanggal 14 September 2002, tetapi hingga saat ini ternyata belum berjalan sesuai harapan. Evaluasi secara sistemik dan komprehensif terhadap kebijakan dan kinerja camat juga belum dilakukan. Selain Hery, tiga mahasiswa MSK yang diwisuda adalah Agus Ependi, S.Sos., M.Sc., dengan IPK 3,56 dan judul tesis “Peran Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmaskin) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, lalu Novian Anaryanto, S.H., M.Sc., dengan IPK 3,34 dan judul tesis “Peran Suami Vis a Vis Istri dalam Pengambilan Keputusan Mengenai Jumlah Anak yang Diinginkan: Korelasi Jumlah Anak yang Diinginkan Suami dan Istri dengan Angka Fertilitas Total di Indonesia (Analisis Lanjut SDKI 2007)”, dan terakhir adalah Chellys Zanky Tibo Lengo, M.Sc., dengan IPK 3,10 dan judul

Empat Mahasiswa MSK

Diwisuda Para wisudawan MSK bersama jajaran pengelola dan dosen MSK di Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM, Yogyakarta, Rabu (25/1).

tesis “Kinerja Program Revolusi KIA (Kesehatan Ibu Anak) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT”. Wisuda berlangsung di Gedung Grha Sabha Pramana mulai pukul 07.00 dan dilanjutkan dengan pelepasan wisudawan di Magister Studi Kebijakan, Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. (*)

KOALISI KEPENDUDUKAN

Menuju Penguatan Pembangunan Manusia Yogyakarta YOGYAKARTA - Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Provinsi DIY menggelar rapat kerja daerah perdana di Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Kamis (2/2). Agenda rapat, antara lain, adalah pembahasan AD/ART, program kerja, dan strategi pendanaan organisasi. Dalam pemaparannya, Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan DIY, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si., mengingatkan seluruh anggota mengenai peran koalisi terhadap pemerintah dan masyarakat. Di tingkat pemerintah, koalisi me n ja d i m i tra k e rja se k a li gu s pengontrol setiap kebijakan kependudukan. Koalisi yang terdiri dari para pakar dan praktisi kependudukan diharapkan juga mampu menjadi lumbung pikir dan memberikan fasilitas

w w w. c p p s . o r. i d

pembelaan (advokasi), penggerakan, dan perantaraan bagi masyarakat DIY. Strategi pencapaian peran itu, lanjut Hadna, akan diterapkan secara internal berupa pemantapan fungsifungsi organisasi dan juga penyusunan program kerja. Adapun secara eksternal adalah dalam bentuk sosialisasi dan komunikasi serta pengembangan jaringan. Untuk itu, perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY dan Pemerintah Provinsi DIY juga telah berkomitmen untuk mendukung kerja Koalisi Kependudukan dengan cara menyediakan data-data kependudukan yang relevan. Saat ini, data-data itu tengah dipersiapkan. Setidaknya terdapat tiga isu yang akan dijadikan fokus kegiatan Koalisi Kependudukan DIY, yakni fertilitas,

pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi. Ketiganya dinilai saling berkaitan dan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penduduk di suatu wilayah. Kepengurusan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan DIY diresmikan pada 21 Desember 2011 oleh Ketua Koalisi Kependudukan Pusat, Dr. Sonny Harry B. Harmadi. Pada tanggal yang sama, kepengurusan di tingkat Provinsi DIY juga dikukuhkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Wakil Ketua Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si. mengakui DIY termasuk salah satu provinsi yang t e r l a m b a t m e m b e n t u k Ko a l i s i Kependudukan dan Pembangunan. Namun keterlambatan ini bukanlah soal karena Koalisi Kependudukan di provinsi lain juga belum memperlihatkan hasil kerja yang signifikan. (*)

Littera newsletter bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM


Littera 8

n e w s l e t t e r

b u l a n a n

Edisi Maret 2012

PSKK UGM Menanti... (sambungan hlm. 1) ketua Majelis Wali Amanat UGM. Kepala PSKK UGM periode 2010-2012, Prof. Dr. Muhadjir

adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas jaringan mitra kerja sama dengan berbagai

Darwin, mengatakan ada kemungkinan jadwal tes tersebut

lembaga nasional dan internasional, serta meningkatkan

mundur karena UGM memprioritaskan pemilihan rektor baru.

publikasi hasil karya penelitian PSKK UGM bagi masyarakat

Diperkirakan, pemilihan rektor berlangsung pada pertengahan

yang sekaligus sebagai langkah diseminasi informasi dan

2012 sehingga hasil keputusan pemilihan kepala PSKK UGM

advokasi. Selain itu, kedua calon ini juga sepakat untuk

periode 2012-2014 baru akan keluar pada Agustus mendatang. “Rektor baru yang akan menguji dua calon kepala PSKK

mengevaluasi kembali tingkat kesejahteraan staf dan

UGM. Karena itu, masa jabatan saya diperpanjang dari akhir

karyawan PSKK UGM. Sebuah desain besar yang memuat

Maret 2012 hingga akhir Agustus 2012,” kata Muhadjir. Menanggapi kemunduran jadwal ini, baik Hadna dan

seluruh kebutuhan lembaga akan disusun segera setelah hasil

Setiadi mengaku tidak terlalu mempersoalkannya. Keduanya

keputusan pemilihan kepala baru keluar. “Di atas semuanya, persoalan yang lebih penting tentu

pun memilih untuk membiarkan proses berjalan dan fokus

adalah senantiasa menjaga posisi PSKK UGM sebagai Center of

pada kegiatannya masing-masing, baik itu dalam bidang

Excellence dan juga Leading Institution di tingkat nasional

penelitian maupun upaya promosi pendidikan Magister Studi

dalam bidang kependudukan dan kebijakan karena saat ini

Kebijakan (MSK) di berbagai provinsi di Indonesia. Namun, keduanya mengaku siap apabila terpilih kelak.

banyak sekali bermunculan lembaga penelitian yang minatnya sama seperti PSKK UGM,” pungkas Hadna. (*)

Beberapa hal yang menjadi fokus dari Setiadi dan Hadna

Mahasiswa Unud Kunjungi PSKK UGM Rombongan mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana (Unud), Bali, pada Jumat (24/2), mengunjungi Gedung Masri Singarimbun Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (PSKK UGM). Didampingi empat orang dosen, 39 mahasiswa ini diterima pada pukul 13.00 oleh Wakil Direktur Bidang Seminar dan Penelitian PSKK UGM, Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si. Selama lebih kurang satu jam, rombongan dari Unud ini menyampaikan pengalaman dan pendapat mereka seputar proses pembuatan kebijakan terkait advokasi. Selain itu, seperti disampaikan Ketua Panitia Ida Ayu Nyoman Subarwati, rombongan juga mempresentasikan secara singkat tentang peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Pande mengapresiasi pengalaman para mahasiswa Unud ini dan mendorong mereka mampu berbuat nyata setelah lulus kuliah dan bekerja. PSKK UGM, menurut Pande, dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dari universitas mana pun di Indonesia untuk mencari data, informasi, dan literatur yang mendukung kegiatan perkuliahan mereka karena sifatnya

Maret 2012

terbuka. (*)

Littera

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta (0274) 547867, Faks (0274) 556563 Bulaksumur G-7, Yogyakarta (0274) 563079, Faks (0274) 582230 secretary@cpps.or.id www.cpps.or.id

w w w. c p p s . o r. i d

Littera newsletter bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM


Littera #1