Page 1

Kamis, 23 April 2009

Hukum

HALAMAN 5

KILAS Mal Jadi Sasaran Kampanye Antikorupsi ■ SOLO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kampanye di pusat keramaian seperti mal untuk mengajak masyarakat memberantas korupsi serta menumbuhkembangkan sikap antikorupsi. Kampanye pemberantasan korupsi dan menumbuhkembangkan sikap antikorupsi ini diharapkan mampu meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahaya korupsi, sehingga akan memacu masyarakat untuk menolak perbuatan koruptif dan turut berperan menggalang kekuatan dalam pemberantasan korupsi. Langkah pemberantasan korupsi salah satunya dilakukan dengan cara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekeliling warga. Dengan begitu, akan tercipta komunitas antikorupsi, dan pada akhirnya, akan muncul kawasan bebas korupsi di tingkat lokal. Dalam langkah awal, KPK mendirikan sebuah stan di tengah mal Solo tersebut, Rabu (23/4). Di sana KPK membagikan berbagai jenis perangkat sosialisasi antikorupsi seperti stiker antikorupsi, brosur, paket ular tangga, buku saku, dan tas secara gratis. (ant)

Terpidana Kasus Asabri Tuding Keterlibatan “Orang BNI” ■ JAKARTA - Terpidana kasus PT Asabri Jilid I yang juga mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn) Subarda Midjaja, akhirnya dipindahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Salemba Kejagung ke LP Cipinang. Dia bersikukuh tak bersalah dalam kasus yang membelitnya. Bahkan, kini ia mengungkap ada pihak lain yang seharusnya ditangkap selain dirinya dan Henry Leo, pengusaha rekanan Asabri. Ini akan dijadikannya novum (bukti baru-red) untuk upaya hukum peninjauan kembali (PK). “Saya dibohongi orang BNI itu, dan Henry Leo (terpidana lainnya) kongkalikong,”kata terpidana empat tahun penjara ini, saat akan dipindahkan, Rabu (22/4). Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mantan Dirut PT Asabri Subarda Midjaja, dan Henry Leo, pengusaha properti, terkait kasus dana Asabri Rp 410 miliar. Putusan untuk Subarda Midjaja kembali pada putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dengan vonis empat tahun dan Henry Leo kembali pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. (fel)

Empat Tersangka Kasus BRI Ditetapkan JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan kredit fiktif Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Serang, Banten, yang merugikan negara Rp 169 miliar. Mantan Pimpinan Cabang BRI Syariah Serang Banten Asri Uliya, Direktur Utama PT Nagari Jaya Sentosa (NJS) Amir Abdullah, Komisaris Utama PT NJS Dedih Wijaya, serta Direktur PT Javana Artha Buana (JAB) Muhammad Sugirus ditetapkan sebagai tersangka dan segera diperiksa penyidik. “Dalam waktu dekat, tersangka dipanggil untuk diperiksa,“ ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah di Gedung Kejagung, Rabu (23/4). Arminsyah menjelaskan, penetapan empat tersangka berdasarkan hasil penyidikan serta beberapa alat bukti, termasuk sebuah buku kecil yang diduga berisi aliran dana kredit BRI. Kasus ini bermula saat BRI Cabang Syariah Serang melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT NJS dan PT JAB untuk pemberian fasilitas pembiayaan (kredit) kepemilikan kios pada Plaza Nagar Minang, Pasar Baru Bantar Gebang, dan rumah tinggal Alea Cilandak Town House. PT NJS dan PT JAB kemudian membawa 438 calon nasabah yang terdiri 125 orang untuk pembelian kios di Pasar Gebang, 198 orang untuk Plaza Nagari Minang, dan 15 orang untuk Alea Cilandak Town House. Belakangan, ditemukan kedua perusahaan itu mencari nasabah dengan cara rekayasa, yakni mencari 485 orang dengan dalih berlibur ke Anyer.“Warga diberikan imbalan uang antara Rp 50.000-150.000,”ujar Arminsyah. (rafael sebayang)

ANTARA/Prasetyo Utomo

VONIS EMPAT TAHUN - Bupati Yapen Waropen, Papua, Daud Solleman Betawi, bersiap mengikuti sidang putusan kasus korupsi dan penyalahgunaan APBD tahun 2006 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/4). Daud Solleman Betawi divonis empat tahun penjara, membayar denda Rp 200 juta dan mengganti kerugian negara Rp 2,873 miliar.

■ Bawaslu dan LSM Persoalkan Proyek Tabulasi

KPU Minta KPK Sesuaikan Pemeriksaan dengan Proses Pemilu JAKARTA - Penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadp pengadaan perangkat Teknologi Informasi (TI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan dukungan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). oleh

Leo Wisnu Susapto/ Romauli Sebaliknya, KPU menyatakan siap diperiksa dan para komisionernya meyakini tak ada keterlibatan mereka dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Komisi itu. Namun, KPU meminta pemeriksaan KPK disesuaikan dengan pelaksanaan pemilu, sehingga tidak mengganggu kinerja dan tahapan pemilu. Hal ini ditegaskan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Abdul Aziz ketika ditanyai terpisah di Kantor KPU, Rabu (22/4) petang. “Saya berharap ini dilakukan setelah selesai pemilu presiden. KPK atau BPK silakan memeriksa,” kata Aziz seraya menjelaskan, yang bertanggung jawab kelompok kerja (pokja) sementara untuk proses pengadaan adalah pihak kesekjenan. Dia menjelaskan KPU juga sudah menyiapkan diri untuk proses ini. Inspektorat telah mengadakan kajian atau tela-

ah. Mengenai penjelasan yang beredar tentang nilai pengadaan sebesar Rp 170 miliar menurut Aziz tidak benar. Sementara itu, Hafiz mengatakan sampai Rabu siang belum ada pemanggilan dan informasi dari KPK. Dia mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam masalah ini tetap KPU. Menurutnya, masalah IT ada Divisi Perencanaan dan Data Informasi. Sementara itu, untuk pengadaan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. Dukungan Di kesempatan berbeda, Bawaslu dan LSM menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK menelisik dugaan korupsi di KPU. Bawaslu meyakini banyak kejanggalan di pusat tabulasi elektronik. Salah satunya, perangkat yang disebut-sebut canggih nyatanya tidak bekerja dengan baik dalam menghitung hasil suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009. Bukti nyatanya menurut

anggota Bawaslu Wirdyaningsih, Rabu malam, adalah melesetnya penghitungan suara yang ditargetkan selesai dalam sepuluh hari. Ini salah satu bentuk kelemahan yang terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga menyoroti kegagalan sistem TI KPU untuk menghitung cepat, menegaskan akan membantu KPK mencari data terkait pengadaan perangkat tabulasi elektronik yang dilakukan KPU. Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, pihaknya menduga ada penyimpangan dalam pengadaan perangkat tabulasi elektronik yang kerjanya tak optimal. “KPK juga harus terus mengawasi secara saksama penggunaan seluruh anggaran negara untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang,” kata Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi, di kesempatan sama. Sebelumnya, Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, pihaknya menelisik keganjilan pengadaan perangkat TI di KPU. Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK Haryono Umar pun ditugaskan untuk melakukan penelitian terhadap proyek ini. “Rencananya, besok (Kamis, 23/4), masalah ini akan dibahas di internal KPK,” ujar Johan Budi, Juru Bicara KPK di kantornya, Rabu. (rikando somba)

“Release and Discharge” Tak Dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia JAKARTA - Pengembalian kerugian tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Begitu juga perdamaian tidak menghalangi kewenangan aparatur negara menyelidiki aspek pidananya. katanya, merupakan konsep Bachtiar Sitanggang sistem hukum Common Law, sementara Indonesia menganut amun, dalam Civil Law, namun telah terjadi Master Settlement juga dalam praktik hukum and Acquisition perikatan kita, yakni klausula Agreement (MSAA) “Release and Discharge”. dan Master Refinancing and Pidato pengukuhan Prof Dr Note Issuance Agreement Rosa Agustina Trisnawati (MRNIA) dalam kasus Bantuan Pangaribuan SH MH berjudul Likuiditas Bank Indonesia “Perkembangan Hukum (BLBI), pemerintah Indonesia Perikatan di Indonesia dari telah memberikan pembebasan Burgerlijk Wetboek hingga dan pelepasan (Release and Transaksi Elektronik”menguDischarge) kepada debitur dari raikan perkembangan hukum tanggung jawab perdata perdata di Indonesia yang maupun pidana, karena melu- berawal dari Code Civil di nasi kewajibannya. Prancis yang banyak merujuk Prof Dr Rosa Agustina pada hukum Romawi, hingga Trisnawati Pangaribuan SH diberlakukan di Belanda dan MH mengemukakan hal tersedengan asas konkordansi BW but dalam pidato pengukuhan- masuk menjadi hukum positif nya sebagai Guru Besar tetap di Hindia Belanda serta zaman Fakultas Hukum (FH) Negara Kesatuan Republik Universitas Indonesia (UI) Indonesia. dalam sidang terbuka DGBUI Dalam Buku III KUH yang dipimpin Rektor UI Prof Perdata Pasal 1381 dikatakan Dr Der Soz Gumilar Rusliwa bahwa perikatan hapus karena Somantri di Balai Sidang UI, pembayaran, tetapi pembaRabu (22/4). yaran tidak menghilangkan Lembaga hukum tersebut, tanggung jawab dalam lapanOleh

N

gan hukum pidana. Kemudian, Pasal 1853 KUH Perdata menentukan bahwa perdamaian tidak dapat menghalangi kejaksaan untuk menuntut perkara pidananya. Seperti diketahui bahwa masalah BLBI ditengarai sebagai bagian dari krisis multidimensi yang menimpa Indonesia. Selain menyoroti perkembangan hukum secara global, guru besar hukum perdata FH UI ini menegaskan bahwa perlu mendapat perhatian adalah ketentuan mengenai penyusunan perjanjian harus dengan iktikad baik.“Sebab Pasal 1338 Ayat (3) BW hanya mengatur pelaksanaan perjanjian bukan menyangkut penyusunan perjanjian. BW (KUH Perdata) tidak mengatur perlunya iktikad baik dalam penyusunan perjanjian, walaupun Mahkamah Agung RI telah menerapkan prinsip perlunya iktikad baik dalam penyusunan perjanjian,”jelas istri advokat Dr Luhut MP Pangaribuan SH, LLM tersebut. BW dan Transaksi Elektronik Rosa Agustina juga memberikan perhatian terhadap teknologi informasi khususnya internet, sebagai salah

satu media komunikasi dan informasi modern, telah dimanfaatkan para pelaku usaha sebagai jaringan penghubung aktivitas perdagangan. Ada paradigma bisnis yang berubah, dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronik, paradigma berbasiskan media kertas (paperbased) berkembang menjadi berbasiskan media elektronik (paperless based) yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce, disingkat e-commerce. Pasal 1 Sub 17 UndangUndang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendefinisikan Kontrak Elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik. Sehingga, jelas bahwa kontrak elektronik bukanlah monopoli internet semata. Namun, dalam perkembangannya kontrak elektronik menimbulkan permasalahan. Para pelaku bisnis harus yakin secara hukum bahwa transaksi yang mereka lakukan aman. Permasalahan yang menonjol dari e-commerce adalah masalah pembuktian, yang difokuskan menjadi tiga,

yaitu masalah keabsahan (validity), pelaksanaan (enforceability), dan pengakuan (adminsibility) dari metode-metode elektronik yang dilakukan dalam perdagangan. Ditandaskannya, kenyataan bahwa perkembangan hukum perikatan sudah sedemikian pesatnya, mewajibkan kita untuk melakukan pembaruan Hukum Perdata baik dari segi struktur maupun substansi. Usaha pembaruan telah dilakukan dengan Pembentukan Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.PPE.232.PP.01.02 Tahun 2008, namun belum menunjukkan kemajuan yang signifikan karena berbagai keterbatasan. Karena itu, usaha mengadakan pembaruan hukum perdata adalah untuk menyelaraskan dengan proses modernisasi di dalam segala aspek kehidupan yang didukung oleh kemajuan ilmu dan teknologi, termasuk di dalamnya transaksi elektronik. ■

Penikmat Uang Bupati Yapen Akan Diperdatakan Jakarta - Bupati Yapen Waropen David Solleman Betawi dihukum empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (22/4), sedangkan terhadap uang hasil korupsi Bupati yang diduga dinikmati orang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperdatakannya. Ketua Tim Jaksa Sarjono Turin mengatakan, pihaknya menunggu pertimbangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Mungkin uang yang dinikmati orang lain akan kami tarik melalui upaya perdata.” Solleman oleh majelis hakim juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara serta mengembalikan uang pengganti sebanyak Rp 2,873 miliar. Jumlah uang pengganti, kata Ketua Majelis Hakim Sutiono, dikurangi uang yang disita sebanyak Rp 740,9 juta. “Jika masih kurang, akan disita hartanya dan dilelang atau hukuman satu tahun penjara,” terangnya. Bupati Yapen Waropen oleh majelis hakim terbukti melakukan perbuatan yang melanggar dakwaan kedua, Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Solleman terbukti menarik anggaran dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) tahun 2006. Dana yang seharusnya ditempatkan di rekening pemerintah daerah di Bank Pemerintahan Daerah (BPD) Papua cabang Serui, ditempatkan di rekening Bank Mandiri cabang Serui yang

sebelumnya mengubah spesimen tanda tangan pejabat Pemda Yapen Waropen menjadi tanda tangannya. Dana yang ditarik, kata hakim Duduh Duswara, dinikmati sendiri sebanyak Rp 2,873 miliar. Selain itu, dibagibagikan pada Chantele Maria (Rp 4,25 miliar), Mizan Allan de Neve (Rp 1,5 miliar), Jimmy Mabel (Rp 130 juta), dan Christian Payawa (Rp 50 juta). “Total mencapai Rp 8,303 miliar yang tak dapat dipertanggungjawabkan atau dikembalikan,” tutur hakim Duduh Duswara. Dia juga disalahkan karena menarik anggaran untuk pembangunan kawasan agropolitan senilai lebih Rp 500 juta. Jadi, total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp 8,803 miliar. Majelis hakim menolak pembelaan penasihat hukum dan terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk pembangunan. “Cara yang dilakukan terdakwa tidak sesuai asas hukum pemerintahan. Pembangunan tetap berdasarkan rambu-rambu hukum,”ujar hakim Gusrizal. Putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor lebih rendah dari tuntutan jaksa. Terdakwa dituntut 5,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Uang pengganti yang dituntut jaksa sebanyak Rp 8,803 miliar, dikompensasikan dengan jumlah uang yang dikembalikan menjadi Rp 8,062 miliar atau hukuman tiga tahun penjara. Seusai sidang ditutup, Solleman menyatakan bahwa dia dihukum karena membangun daerah yang dipimpinnya.“Jika demikian, saya akan terima,”tuturnya. (leo wisnu susapto)

UU MA Diujimaterikan Jakarta - Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) diujimaterikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melalui empat pimpinannya; Asfinawati (advokatDirektur LBH Jakarta), Hasril Hertanto (pengajar-Ketua MaPPI FH Universitas Indonesia), Johanes Danang Widoyoko (Koordinator Indonesia Corruption Watch), dan Zainal Arifin Mochtar (pengajarDirektur PuKAT Korupsi FH Universitas Gadjah Mada). Mereka menilai UU itu bertentangan dengan konstitusi. “Seharusnya revisi yang dilakukan DPR bersama pemerintah dilakukan dengan proses yang benar, sesuai hukum dan tata tertib, serta tidak bertentangan dengan konstitusi,”kata kuasa hukum pemohon uji materi tersebut, Taufik Basari di sidang perdana, Rabu (22/4). Ia menyatakan dasar gugatan UU tersebut terkait dengan

pelaksanaan revisinya, yang dilakukan dalam kondisi MA sangat buruk. Apalagi, pembahasan RUU MA dilakukan secara tertutup dan tergesagesa, sehingga terkesan mengejar kepentingan elite tertentu di MA.Alasan proses pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum. Pemohon juga mempersoalkan proses pembahasan yang bahkan di tingkatan sidang paripurna, sejumlah pelanggaran mendasar terjadi. Bahkan, dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik dilakukan oleh pimpinan sidang. “Maka kami menilai proses pembentukan UU MA, khususnya di DPR, bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 22 A dan Pasal 1 Ayat (3),”pungkasnya. Sebelumnya, keberatan LSM juga didukung oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan penolakan terhadap pengesahannya. (ant/rikando somba)

menghilangkantanggungjawabpidana.Begitujugaperdamaiantidakmenghalangikewenanganaparaturnegaramenyeli  

JAKARTA - Pengembalian kerugian tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Begitu juga perdamaian tidak menghalangi kewenangan aparatur nega...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you