Issuu on Google+

Politik

Kamis, 23 April 2009

HALAMAN 3 SH/Septiawan

KILAS

MASSA HANURAMassa Partai Hanura mendatangi Mapolrestro Jakarta Pusat bersama Ketua Tim Advokasi Partai Hanura Gusti Randa, Rabu (22/4). Partai Hanura mengadukan LSI ke kepolisian karena dianggap telah mencemarkan nama partai itu.

Rp 100 Juta untuk Saksi Politik Uang ■ DENPASAR - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Berforum (Barraf) Gianyar, Bali, menyediakan hadiah uang tunai sebesar Rp 100 juta bagi masyarakat yang bersedia menjadi saksi guna mengungkap terjadinya praktik politik uang pada pemilu legislatif 9 April 2009 di Gianyar. “Kami tidak menghendaki sekadar wacana, tapi menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang mau bersaksi atas praktik politik uang,”ucap Ketua Barraf I Wayan Suardina ketika berunjuk rasa ke Panwaslu Gianyar, Rabu (22/4). Bersama sekitar 50 demonstran lainnya, Suardina menegaskan praktik politik uang perlu diberantas agar Pemilu Legislatif 2009 benar-benar bersih dan demokratis. Dalam hal ini Suardina berharap KPUD dan Panwaslu Gianyar mencoret nama politikus busuk yang terbukti melakukan praktik politik uang, dan memprosesnya secara pidana. Suardina juga berharap aparat kepolisian proaktif berupaya memberantas praktik politik uang ini.“Kami tidak menolak hasil pemilu legislatif, hanya menghendaki agar politikus busuk yang melakukan praktik politik uang dicoret,”tandas Suardina yang juga Ketua DPC PAN Gianyar. (cmg)

Pelanggar Kampanye Diadili ■ PALEMBANG - Tiga calon anggota legislatif (caleg), dua dari Partai Barisan Nasional (Barnas) dan seorang dari Partai Amanat Nasional (PAN), diadili terpisah karena diduga melakukan politik uang saat kampanye lalu. Dua caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Barnas, AU dan ZS, Rabu (22/4), dituntut majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Palembang, masing-masing satu tahun penjara. Keduanya dijerat Pasal 274 Undang-Undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Huruf e KUHP. JPU Ursula Dewi meminta majelis hakim menahan kedua terdakwa karena telah melanggar UU Pemilu atau mencederai proses perjalanan pemilu. Sementara itu, seorang caleg PAN, FA, dituntut tujuh bulan penjara dan denda Rp 6 juta oleh JPU PN Muaraenim. FA diduga melanggar aturan kampanye. Dalam waktu bersamaan, JPU juga menuntut terdakwa Korimin, Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Muaraenim delapan bulan penjara dan denda Rp 6 juta. Dalam tuntutannya, JPU Anton Nur Ali dan Tatang mengungkapkan, setelah melihat dan mendengar bukti dan keterangan saksi di persidangan, terdakwa I dan II terbukti melanggar Pasal 270 Jo 84 UU No 10/2008 tentang kampanye di lembaga pendidikan. (sir)

Demokrat Raih Tiga Kursi di Dapil Jabar I ■ BANDUNG - Partai Demokrat meraih tiga kursi DPR RI dari tujuh kursi DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) I (Kota Bandung dan Kota Cimahi). Sementara itu, PKS, PDIP, Golkar, dan Gerindra diperkirakan mendapatkan masing-masing satu kursi. Hal itu berdasarkan rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2009 yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Jabar di Gedung KPU, Bandung, Rabu (22/4). Tiga caleg Demokrat yang bakal lolos, yakni Agung Budi, Daday Hudaya, dan Yeti Heryati. Dari PKS diperkirakan yang duduk di DPR, yakni Suharna Surapranata, calon dari Golkar, yakni Popong Otje Djundjunan, kemudian Setia Permana dari PDIP, dan Buki Wikagoe dari Gerindra. Calon anggota DPD Ginandjar Kartasasmita mendominasi suara Dapil I dengan raihan 334.511 suara, disusul posisi kedua suara terbanyak, yakni calon DPD RI incumbent lainnya Sofyan Yahya dengan raihan 143.475 suara. Nama baru muncul di posisi ketiga suara terbanyak calon anggota DPD RI, yakni Ella M Giri Komala dengan raihan 112.001 suara. Incumbent lainnya PRA Arief Natadiningrat menduduki posisi keempat dengan raihan 60.686 suara. (fat)

ANTARA/Widodo S Jusuf

PERNYATAAN DEMOKRAT - Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (tengah), Ketua Umum Hadi Utomo (kiri), dan Sekjen Marzuki Alie memberikan pernyataan pers terkait hubungan dengan Partai Golkar di kediaman pribadi Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) malam.

Tabulasi Pemilu

KPU Akui Kiriman Data dari Daerah Lambat Jakarta–Keterlambatan penghitungan suara secara cepat dipengaruhi banyak faktor. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Aziz, keterlambatan itu bisa terjadi karena penggunaan sistem pemindaian. Selain itu, karena kiriman data dari daerah terlambat. Namun, KPU belum mengevaluasi keterlambatan tabulasi. “Sekarang kami menggunakan pemindai, dan file image-nya besar, sampai 1 mega. Mengirim gambar kan besar, 1 mega, bukan karakter. Kalau karakter, byte saja,” kata Aziz. Sistem Intelligent Character Recognition (ICR) hanya salah satu peranti lunak, pemindai untuk tabel angkaangka. ICR diperlukan daripada harus mengetik ulang, dan KPU menilai lebih baik memakai alat itu. Selain itu, masukan dari daerah dan pasokan data juga lamban.KPU,kata Aziz,belum

mengevaluasi keterlambatan ini. KPU menduga ada beban berat, karena proses rekapitulasi dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Penyelenggara pemilu di bawah, katanya, berkejaran dengan waktu. Selain merekapitulasi secara manual juga menghitung untuk suara sah nanti. Mengenai fungsi jaringan dan sistem yang dinilai mubazir, Aziz mengatakan jaringan tersebut tidak hanya untuk data perhitungan suara, tapi juga untuk kepentingan pemilihan presiden atau untuk informasi logistik. Menurutnya, setelah berakhirnya kontrak tayang di Hotel Borobudur, saat ini KPU sedang menyiapkan pemasangan informasi tersebut di Media Center KPU di Jalan Imam Bonjol Jakarta. “Supaya masyarakat bisa mengakses dari tempat biasa, seperti situs,”ujar Aziz. (romauli)

Data Berbeda

PDIP Menduga Ada Manipulasi Tabulasi Pemilu Jakarta-Hasil perhitungan suara yang ditampilkan dalam program tabulasi nasional Pemilu Legislatif 2009 diduga telah dimanipulasi. Jumlah suara yang masuk ke sistem teknologi rekapitulasi elektronik sebenarnya lebih besar dari yang ditampilkan di situs tabulasi nasional. Oleh

Vidi Vici Hal itu diungkap Tim Badan Pemenangan (BP) Pemilu Presiden PDIP, di Jakarta, Rabu (22/4). Informasi terjadinya manipulasi tersebut didapat berdasarkan sebuah compact disc (CD) yang diklaim sebagai data sebenarnya yang masuk ke server tabulasi nasional. Namun,Tim enggan menjelaskan siapa pihak yang memberikan data tersebut. “Kami bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, tapi kami belum ingin mengungkapkannya karena persoalan keamanan,” ujar Anggota Tim BP Pemilu Presiden PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebutkan data tersebut didapat dari “orang dalam” yang mempunyai “kekuatan” mengakses server KPU. Dalam CD itu terdapat data yang menyebutkan, sampai hari terakhir penutupan TNP di Hotel Brobudur Jakarta (20/4) lalu, jumlah suara yang masuk sebenarnya telah mencapai 53 juta. Namun, yang ditunjukkan ke publik hanya sekitar 13 jutaan. Bahkan sampai 21 April, jumlah suara yang masuk sebanyak 74.611.812, tetapi sampai saat ini data yang ditunjukkan TNP baru di kisaran 14 juta. Dalam data yang terdapat dalam CD tersebut, di atas

pojok kiri tercantum tulisan submission server KPU-Helpdesk, sementara di pojok kanan atas tertulis http:??172.16.9.60?db.?php. Lewat data tersebut BP Pilpres PDIP menyimpulkan KPU telah menahan berjutajuta suara di dalam server sehingga tidak bisa diakses publik. Untuk pembuktian lebih lanjut, BP Pemilu menantang KPU mengaudit server yang digunakan dalam tabulasi. “Sebaiknya mengundang empat auditor yang memiliki sertifikat CISA,”kata Hasto. Anggota Tim lainnya, Sudiatmiko Aribowo mengatakan, secara hukum KPU bertanggung jawab jika benar telah terjadi penahanan data. “Buat apa ada anggaran kalau datanya disembunyikan,” ujarnya. Melalui data tersebut, dia menduga KPU telah melakukan kebohongan publik. Potensi Lolos PT Menurut data yang diklaim PDIP sebagai yang sebenarnya itu terlihat sampai 21 April, Partai Demokrat unggul dengan 12.256.420 atau 16 persen. Disusul Partai Golkar dengan 8.892.243 suara atau 11.92 persen, serta PDIP mengumpulkan 7.802.783 suara atau 10,46 persen. Melalui data tersebut terlihat beberapa partai yang semula tidak diperhitungkan sebenarnya berpotensi lolos

ketentuan parliamentary thershold (PT), seperti Partai Patriot yang mendapat 2,57 persen dan PKNU 2,54 persen. Anggota Tim Teknis TNP KPU Oscar Riandi membantah jika ada unsur kesengajaan dalam menayangkan data. “Kami tidak memilih-milih data yang ditayangkan,” tegasnya. Dia menegaskan sampai saat ini data yang telah masuk berasal dari 145.000 TPS, setelah melalui proses validasi dan verikasi yang ditayangkan baru sekitar 73.000 TPS. Menurutnya, tidak semua data bisa diproses dengan cepat dan langsung ditayangkan. Alasannya karena terdapat tingkat error yang cukup tinggi dalam memindai data sehingga data yang ditayangkan hanya yang sudah akurat saja. “Jadi kalau ada penahanan data, itu karena masalah teknis saja,” ujarnya. Meski mengakui ada sistem yang otomatis menahan data yang belum akurat, tetapi dia menyatakan jumlah suara yang sebenarnya telah masuk belum mencapai 70 jutaan. “Saya tidak tahu mereka dapat data dari mana,”katanya. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wirdianingsih mengatakan, sampai saat ini belum menerima pengaduan dari PDIP. Bawaslu akan memproses secara hukum jika memang terdapat indikasi kecurangan. “Kita akan lihat apakah memang terdapat unsur kecurangan,”ucapnya. Namun, dia mengingatkan, yang lebih penting adalah memperhatikan pergerakan suara secara manual. Sebab dalam perselisihan sengketa suara, perhitungan suara manual menjadi pertimbangan utama di Mahkamah Konstitusi. ■

KPU Siap Rekapitulasi Manual 27 April Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu rekapitulasi penghitungan manual pemilu legislatif untuk tingkat pusat. KPU memperkirakan penghitungan sudah akan dimulai pada 27 April 2009. Oleh karena dari 33 provinsi yang ada, enam di antaranya sudah siap menyerahkan rekapitulasi di tingkatan masingmasing, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Bangka Belitung, Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tanggal itu. Sementara itu, DKI Jakarta belum siap karena masih menunggu rekapitulasi dari 174 perwakilan negara. Menurut Anggota KPU Andi Nurpati kepada wartawan di Kantor KPU, Rabu (22/4), keenam provinsi yang sudah siap mengajukan rekapitulasinya itu merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah dan daerah pemilihan relatif lebih sedikit dibanding dengan provinsi lainnya. “Misalnya DIY dan NAD, kedua provinsi itu hanya memiliki satu dan dua dapil saja sehingga mereka relatif lebih cepat dalam menyelesaikan rekapitulasi di wilayahnya,”kata Andi. Tetap Ditunggu Dia mengatakan, hasil laporan rekapitulasi dari provinsi tetap ditunggu hingga selambat-lambatnya H-1 sebelum pengumuman dan penetapan pada 9 Mei 2009. Rekapitulasi penghitungan ini, katanya, dilakukan secara berjenjang dengan memprioritaskan pada provinsi yang telah selesai merekap. KPU memiliki waktu 13 hari untuk menyelesaikan rekapitulasi secara manual sebelum hasilnya diumumkan pada 9 Mei 2009. Sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008,

Dok/SH

ANDI NURPATI KPU menetapkan perolehan suara parpol untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD, paling lambat 30 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara. Andi mengakui bahwa aturan yang ada di dalam UU saat ini yang mengharuskan rekap langsung ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), menyita waktu. PPK harus merekap laporan dari 400 PPS. “Kesulitan PPK saat ini adalah waktu, apalagi bagi daerah yang dari TPS ke PPK harus menempuh jarak hingga lima hari seperti Papua. Namun, sejauh ini saya mendapat laporan sudah banyak yang sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang di PPK hanya tinggal beberapa saja,”lanjutnya. Sejauh ini, KPU katanya setiap hari terus mengonfirmasi dan mengawasi seluruh KPU provinsi, termasuk menanyakan apakah ada hal-hal yang masih menghambat, terutama di PPK, salah satu yang masih bisa memperpanjang rekapitulasi itu adalah keluhan dari saksi. “Saya lihat misalnya di media, yang complain itu malah caleg, bukan saksi. Itu kan juga berpengaruh pada waktu yang digunakan PPK. Malah ada 1-2 yang menghentikan rekapnya karena persoalan keributan. Itu kan juga cukup mengganggu,” kata Andi. (romauli)

Tanggapi Kisruh DPT dengan Perbaikan Jakarta - Reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyangkut kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT), berlebihan. Yudhoyono tidak pantas menjadikan Pemilu 2004 sebagai patokan karena seharusnya dari waktu ke waktu pelaksanaan pemilu harus lebih berkualitas. Hal itu diungkapkan kader Partai Golkar Indra J Piliang saat deklarasi JK Funs Club Jakarta, Rabu (22/4). “Reaksi Presiden Yudhoyono itu berlebihan. Tanggapi saja dengan perbaikan DPT. Kok, malah menuding Pemilu 2004 banyak mengandung pelanggaran. Dari waktu ke waktu, ya harus lebih baik,

bukan karena 2004 ada kecurangan lalu sekarang juga harus lebih curang,”kata Indra. Ia menjelaskan, Yudhoyono menanggapi Megawati dan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai presiden, juga tidak tepat. Presiden, katanya, harus menangkap pesan yang ada di balik kritikan yang muncul, yakni adanya hak konstitusi warga yang tidak terjamin oleh pemerintah dan KPU. Mantan anggota KPU Pemilu 1999 Edwin Henawan Soekawati mengatakan, hak Megawati dan Prabowo untuk tidak mau terlibat dalam pemilu presiden (pilpres), demikian juga hak PDIP dan Partai Gerindra untuk tidak mengajukan calon presiden (capres) dalam pemilu. “Itu wajar saja. Silakan saja kalau tidak mau ikut pemilu

dan tidak mengajukan capres. Tetapi kan diatur juga dalam undang-undang kalau melarang orang lain untuk ikut pemilu bagaimana sanksinya,” kata Edwin. Namun, seberapa jauh pengaruh Megawati dan Prabowo pada keikutsertaan masyarakat dalam pilpres, biarkan rakyat sendiri yang menentukan. Kalau lebih dari 50 per-sen warga negara tidak menggunakan hak pilih dari total jumlah pemilih, memang kualitas pemilu dipertanyakan, karena legitimasi pemerintah jadi rendah. Tapi, apakah 50 persen total pemilih itu karena mengikuti Megawati dan Prabowo, menurut Edwin Henawan Soekawati, sulit dibuktikan. Ia menegaskan, kekisruhan DPT sudah terjadi sejak Orde Baru. Pada Pemilu 1999 dan

2004 pun kekisruhan DPT cukup luas terjadi. Hanya saja, pada akhirnya pemerintah mengizinkan semua yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) bisa jadi pemilih dalam pemilu. “Jadi, soal langkah pemerintah saja. Ini masalah sejak Pemilu 1971, kok,”kata Edwin. Bukan Sandiwara Dengan berhentinya negosiasi antara Golkar dan Demokrat, peluang hanya ada calon tunggal bakal tak terwujud. Indra J Piliang mengatakan, langkah Partai Golkar adalah sebuah pengorbanan dan bukan sandiwara politik di tengah menguatnya ketidakpercayaan publik pada pemilu. “Ini justru pengorbanan Partai Golkar. Golkar ingin ada keseimbangan politik antara DPR dan pemerintah nantinya. Jadi, Golkar siap di luar par-

lemen sekalipun,”katanya. Hal serupa diungkapkan Wakil Bendahara Partai Golkar Poempida Hidayatulloh bahwa Partai Golkar sudah menempatkan jabatan presiden dan wapres bukan lagi sebagai sesuatu yang penting sekali. “Berada di luar pemerintah juga sama baiknya,” kata Poempida. Tetapi, menurut Edwin, sikap Partai Golkar lebih cenderung pragmatis daripada untuk menyelematkan kepentingan bangsa. Malah, bukan tak mungkin langkah Golkar adalah bagian dari permainan dengan Partai Demokrat. “Ini bisa jadi strategi menyelamatkan pemerintahan sekarang karena bagaimanapun Partai Golkar ada di dalamnya dan ikut bertanggung jawab,”kata Edwin. (inno jemabut)


berhentinyane-gosiasiantaraGolkardanDemokrat,peluanghanyaadacalontunggalbakaltakterwu-jud.IndraJPili