Page 1

Opini

Kamis, 23 April 2009

TAJUK RENCANA Mengapa Tidak Dibentuk TPF? SUNGGUH amat cepat dinamika politik yang berkembang hari-hari ini, terkait dengan upaya sejumlah partai membangun koalisi untuk menghadapi pemilihan umum presiden, Juli mendatang. Rabu (22/4), Partai Golkar secara tegas menyatakan akan mengajukan sendiri calon presidennya dan menolak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sehari sebelumnya, dalam pernyataan singkat di Istana Kepresidenan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) bereaksi keras terhadap ancaman boikot pemilihan presiden oleh kubu PDI Perjuangan, Hanura dan Gerindra selama masalah DPT tidak dibereskan. Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menampik tuduhan mencurangi pemilu legislatif. Dan pada hari Senin (20/4), KPU menutup Pusat Tabulasi Suara KPU bertempat di Hotel Borobudur di tengah-tengah jumlah suara yang masuk baru mencapai 12.938.889 (66.947 TPS) dari 171 juta daftar pemilih tetap, padahal itu sudah 11 hari setelah pelaksanaan pemilu legislatif 9 April. Sementara itu, laporan dari berbagai tempat di Indonesia memperlihatkan banyak masalah dalam proses verifikasi dan penghitungan suara ini. Lambannya proses ini mencuatkan keraguan dapatkah tiga hari sebelum 9 Mei 2009, sebagai batas waktu pencalonan pasangan-pasangan calon presiden/wakil presiden, KPU menetapkan hasil resmi pemilihan umum legislatif 2009? Karenanya, apa dasar para parpol itu mengklaim kemenangan atau mendapat perolehan suara signifikan bila sampai hari ini belum ada hasil resmi dari KPU, mengingat jumlah suara yang sudah dihitung sangat tidak signifikan.Apakah nanti hasil resmi pemilu mencocokkan diri dengan hasil berbagai quick count? Dalam kaitan inilah kita menyarankan kepada Presiden Yudhoyono dalam waktu yang singkat ini untuk segera membentuk tim pencari fakta (TPF) guna memastikan bahwa tudingan-tudingan kecurangan itu benar atau memang tidak benar. TPF itu harus bekerja dalam tenggat yang singkat. Sebaiknya para anggota TPF adalah orang-orang terhormat (eminent persons) yang tidak diragukan lagi integritas dan independensinya, dengan mandat penuh dari Presiden. Hal ini perlu karena berbagai tudingan kecurangan itu adalah hal yang serius, namun perlu pembuktian. Sejumlah pakar hukum tata negara malah sudah meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar membentuk Dewan Kehormatan KPU yang dapat mengusulkan pemberhentian anggota KPU. Seharusnya KPU dan pemerintah yakin bahwa tudingan itu tidak berdasar mengingat sejak 12 Juli 2008 hingga 19 April 2009 — berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari seluruh polda di Indonesia oleh Komisi Kepolisian Indonesia/KKI, sebuah lembaga yang khusus mengadakan riset masalah kepolisian — hanya ada 561 kasus tindak pidana pemilu di seluruh Indonesia (yang terdiri dari 33 provinsi dengan 470 kabupaten/kota). Hal itu sudah termasuk pemalsuan dokumen/ijazah, kampanye di tempat ibadah/sekolah, perusakan alat peraga kampanye, sampai tindak pidana tidak menyerahkan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Artinya, dari data itu, kalau memang valid tidak tampak menonjol pelaporan kasuskasus kecurangan yang terkait dengan Daftar Pemilih Tetap. Namun, juga muncul tudingan bahwa Polri tidak independen dalam pemilihan umum legislatif 2009 ini,mengingat ada kasus-kasus pengaduan menyangkut dugaan tindak pidana pemilu yang langsung ditolak oleh polisi dengan alasan tidak cukup bukti (termasuk langkah Bawaslu mengadukan KPU ke Mabes Polri). Bisa saja Polri benar bahwa bukti-bukti memang tidak cukup, namun penolakan tindakan langsung itu juga menutup pintu pembuktian itu sendiri. Kita ingin mengingatkan agar Polri mempertegas posisi dan independensinya dalam kasus-kasus tindak pidana pemilu ini. Kalau perlu ganti saja pejabat polisi yang tidak kapabel agar Polri tidak dituduh mengulang peran ABRI semasa Orde Baru. Sebaiknya Polri tidak terperosok ke ranah politik. Tentu kita belum lupa kisruh di tubuh Polri semasa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang ingin mengganti Kapolri Jenderal Bimantoro dengan Jenderal Chaerudin Ismail dan berujung pada perpecahan di tubuh Polri. Di atas itu semua, marilah kita mencoba mengurai kekusutan pelaksanaan pemilu legislatif 2009 ini dengan iktikad baik untuk mencari solusi agar dalam Pilpres 2009 suasana saling percaya sudah terbangun kembali. ■ HARIAN UMUM SORE

Terbit pertama 27 April 1961 Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi: Jl Raden Saleh No.1B–1D Cikini, Jakarta Pusat 10430. Telepon: (021) 3913880, (Hunting) Fax: (021) 315-3581. E-mail: redaksi@sinarharapan.co.id, Iklan@sinarharapan.co.id, Info@sinarharapan.co.id, Penerbit: PT Sinar Harapan Persada. Rekening Iklan: Bank Mandiri, a/c 117.0001036680. Rekening Sirkulasi: Bank Mandiri, a/c 117.0001036672. PEMIMPIN REDAKSI: Kristanto Hartadi, WAKIL. PEMIMPIN REDAKSI: Sjarifuddin. REDAKTUR PELAKSANA: Krisman Kaban, WAKIL. REDAKTUR PELAKSANA: Sri Wahyu Dramastuti, Norman Meoko. REDAKTUR SENIOR: Aristides Katoppo, Pramono R. Pramoedjo. DEWAN REDAKSI: Daud Sinjal (Ketua), Aristides Katoppo, HBL Mantiri, Pramono R. Pramoedjo, Nico Sompotan, Baradita Katoppo, Kristanto Hartadi, Bachtiar Sitanggang SH, Panda Nababan, Soehendarto AS, Yopie Lasut. REDAKTUR: Eddy Lahengko, Isyanto, Ida Rosdalina, Rikando Somba, Daniel Duka Tagukawi, Danang J. Murdono, Job Paul Palar. ASISTEN REDAKTUR: Ray Soemantoro, Satoto Budi, Sihar Ramses Simatupang. STAF REDAKSI: Andreas Piatu, Dina Sasti Damayanti, Don Peter, Eddy Wahyudi, Gatot Irawan, Henri Loedji, Inosensius Jemabut, John Joseph Sinjal, Leo Wisnu Susapto. Mosista Pambudi, Maya Handhini, Mega Christina, Moh Ridwan, Mila Novita, M. Bachtiar Nur, Naomi Siagian, Natalia Santi, Novan Dwi Putranto, Rafael Sebayang, Rahmat Herry Prasetyo, Rialini Rering E.M.N, Romauli Lubis, Stevani Elisabeth, Sigit Wibowo, Sulung Prasetyo Surono, Tutut Herlina, Web Warouw, Wheny Harimuljati. DAERAH: Didit B Ernanto, Saufat Endrawan, (Bandung), Aju (Pontianak), Cinta Malem Ginting (Denpasar), Denny Winson (Pekanbaru), Eka Susanti (Malang), Iman Nur Rosyadi (Banten), Izaac Tulalessy (Ambon), Muh. Nasir (Palembang), Jonder Sihotang (Bekasi), Periksa Ginting (Bogor), Parluhutan Gultom (Tangerang), Novie Waladow (Manado), Sutriyono (Purwokerto), Odeodata H Julia. (Papua), Riani SR (Makassar), Sri Rahayu Ningsih (Jambi), SU Herdjoko (Semarang), Yuyuk Sugarman (Yogyakarta), Erna Dwi Lidiawati (Palu), Chusnun Hadi (Surabaya),Syafnijal Datuk Sinaro (Lampung), Purwandi (Padang), Sofyan Asnawie (Balikpapan), Agus Sana’a (Kendari). KARIKATURIS: Pramono R. Pramoedjo. KONTRIBUTOR LUAR NEGERI: Yuyu AN Krisna Mandagie (Eropa), Josi Katoppo (Amerika) Fransisca Ria Susanti (Hong Kong). SEKRETARIS REDAKSI: Dame Sitompul (Koord.), Royner Hanzel Hoke, Gita Andriani. PERWAJAHAN: Samuel AJ Toelle (Koord.), Rahmatulloh, Endang Hadiwijaya, Desman, Muhamad Diar, Heri Suroso, Asep Sambas, Deisy Rika Yanti. IT/Information Technology: Eddy Setyawan, Gerard H Pelapelapon. KOMISARIS UTAMA: Aristides Katoppo, WAKIL KOMISARIS UTAMA: Karel Patipeilohy, KOMISARIS: Insa Martha Rorimpandey, Matheus Rukmasaleh Arif, DIREKTUR UTAMA: Susanto Sjahir, DIREKTUR: Daud Sinjal, Christine Widjaja, Veronica Fausta, Edo Hariandja, GM LITBANG: R Haris, MANAGER SIRKULASI: Alberto BC Londa, MANAGER IKLAN: Andajani Hedwigis, MANAGER KEUANGAN: Chandra Budiman, SUPERVISOR SDM/UMUM: Prasetyo, PERCETAKAN: PT Gramedia (Isi diluar tanggung jawab percetakan) (Anggota SPS No. 293/2001/11/A/2002)

WARTAWAN SINAR HARAPAN DILARANG MENERIMA/ MEMINTA APAPUN DAN DARI SIAPAPUN YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA

HALAMAN 4

Hingga Hutan Terakhir Oleh

Teuku Kemal Fasya isah muram tentang orang yang dimangsa harimau di Kabupaten Muarojambi, Jambi beberapa waktu lalu. Kasus pemangsaan manusia oleh harimau ini menyebabkan kehidupan di desa mencekam. Masyarakat pun mulai berburu dan membunuh harimau-harimau lapar itu. Gubernur Jambi mengeluarkan ultimatum untuk menangkap harimau hidup-hidup dan tidak membunuhnya, karena harimau adalah hewan yang dilindungi undang-undang. Kucing besar yang tertangkap diminta untuk diserahkan ke kebun binatang Jambi. Pernyataan ini cukup delusif. Satu sisi gubernur prihatin dengan kemalangan yang diterima warganya yang menjadi mangsa raja hutan tersebut, di sisi lain solusi ini tidak menuntaskan masalah. Inti masalah adalah hutan-hutan yang hilang dan sang raja pun kehilangan takhta. Hutan adalah bagian dari pola mempertahankan kehidupannya dari lingkar rantai makanan. Problem ini bukan hanya menimpa masyarakat di Jambi, tetapi menjadi permasalahan Sumatera dan Kalimantan, karena senarai hutan semakin rusak akibat pembalakan liar (illegal logging) dan alih fungsi untuk peternakan dan sawit. Sebelumnya juga terdengar kabar harimau telah menewaskan beberapa penduduk di Aceh Barat dan Selatan, daerah yang masuk dalam wilayah ekosistem Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser, satu hutan tropis terkaya di Asia, seluas 1,6 juta ha, habitat 4.000 jenis flora dan fauna unik, saat ini mengalami proses perusakan akut. Rekonstruksi Aceh telah menyebabkan hutan-hutan dirambah secara kasar. Beberapa waktu lalu, sebuah foto pemenang lingkungan hidup memperlihatkan anak-anak harimau sumatera asal Aceh (Pantera tigris sumatraensis) mati diselundupkan ke Medan

K

dalam peti es. Perdagangan harimau, hidup atau mati, menjadi praktik yang sulit dihilangkan, dan menjadi sebab populasinya yang diperkirakan 300 ekor semakin berkurang. Solusi penyelamatan satwa liar seperti harimau, macan pohon, badak, orang utan, beruang madu dan lainnya, yang menjadi kekayaan hutan harus dilakukan dengan memproteksinya dari segala model eksploitasi, bukan hanya dari penebangan kayu tapi juga penambangan. Belajar dari Pemenang Kerusakan hutan bukan saja sebuah perilaku alamiah neoliberalisme. Regulasi pemerintah ikut menambah derita hutan, terutama hutan lindung dan taman nasional. Perppu No 1/2004 yang terbit di akhir pemerintahan Megawati yang membolehkan penambangan di hutan lindung menjadi satu problem eksploitasi hutan tanpa pertimbangan konservasi. Untuk kebaikan nasional kebijakan ini harus dibatalkan demi hukum. Eksplorasi hutan lindung, sebagian besar oleh perusahaan asing, bukan hanya menghina kedaulatan bangsa atas keberadaan komunitas adat dan pedalaman, tapi juga sering menjadi perusahaan penipu pemerintah. Kinerja perusahaan multinasional seperti Freeport, Newmont, dan Exxon terbukti telah membahayakan kehidupan masyarakat lokal di sekitar pertambangan. Kasus Buyat, Minahasa dan Prosea, Toba yang populer menjelang pemilihan presiden tahun 2004 harus menjadi pelajaran bahwa perusahaan asing belum tentu memberikan solusi kesejahteraan, malah menciptakan kemiskinan, pencemaran, dan pelanggaran HAM. Pertambangan model serakah ini juga ikut mendorong terjadinya bencana tahunan seperti banjir, longsor, polusi tanah-air-udara, dan kekeringan. Ini juga bertentangan dengan filosofi UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang melarang eksplorasi di hutan lindung dan

taman nasional. Kekacauan logika perundang-undangan harus dihentikan agar keserakahan tidak selalu menang dalam merusak alam Indonesia. Dari Bolivia kita bisa mengambil pelajaran bahwa korporasi asing jangan dibiarkan hanya mengejar keuntungan, tapi juga harus memberikan insentif kelestarian alam dan keberlangsungan sosial. Taman Nasional Noel Kempff Mercado, sebuah taman hutan terbesar di negara dataran tinggi Amerika Latin itu adalah contoh konservasi yang

sioner Latin, Simon Bolivar. Bechtel Berhasil Diusir Taman Nasional Noel Kempff seluas 1,7 juta ha, terdiri dari daerah hutan hujan Amazon hingga padang savana, mampu menyimpan 5,8 juta karbon. Setiap hari bumi melepaskan jutaan karbon dari kendaraan bermotor, pabrik, dan perusahaan pertambangan. Hutan adalah pengunci karbon dan pelepas oksigen yang paling alamiah dan potensial. Proyek itu telah berlangsung sejak 1997 dan diha-

Eksplorasi hutan lindung, sebagian besar oleh perusahaan asing, bukan hanya menghina kedaulatan bangsa atas keberadaan komunitas adat dan pedalaman, tapi juga sering menjadi perusaahaan penipu pemerintah.

dibiayai internasional. Friend of Nature Foundation (FAN) dan perusahaan non-profit Amerika, The Nature Conservancy, menyerahkan dana sebesar US$ 10,8 juta untuk menetapkan hutan itu sebagai bank hijau dan penyimpan karbon. Dana itu berasal dari perusahan Amerika yang berinvestasi di negeri yang terkenal sebagai asal tokoh revolu-

rapkan menjamin Noel Kempff tetap tegak dan sehat hingga 30 tahun ke depan. Namun, kesepakatan dengan perusahaan asing tidak berarti selalu mulus. Praktikpraktik kotor kerap dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional, sebagian besar dari Amerika, yang berupaya merayu dan menyogok pemerintah, sehingga akhirnya perusakan

hutan pun terjadi. Akibatnya perambahan di taman nasional pun terjadi. Pemerintah berpura-pura menentang perusakan lingkungan, tapi diam-diam memberikan lisensi untuk menguasai negara yang juga dikenal sebagai “Peru atas”itu. Naiknya Evo Morales, seorang tokoh lokal sebagai presiden, menggantikan pemerintahan korup pro-Amerika, Gonzalo Sanchez de Lozada, menjadi jalan baru penyelamatan hutan Bolivia. Sebagai seorang sosialis, anak kandung suku indian asli Aymara, ia merasakan penderitaan masyarakat oleh ulah mesin asing yang mengeksploitasi hutan. Morales menasionalisasi aset asing, menolak membayar kompensasi, dan menendang perusahaan multinasional nakal. Sebaliknya, ia menggunakan “dana najis” tersebut untuk mengembangkan program reforestasi dan memberdayakan masyarakat hutan. Ia meminta dunia agar bertanggung jawab memulihkan Taman Nasional Noel Kempff. Bechtel - salah satu korporasi transnasional terkuat di dunia asal Amerika - berhasil diusir karena menyengsarakan dan menyebabkan rakyat kehausan akibat monopoli air (John Perkins, The Secret History of Americans Empire (2007). Cerita ini juga terlukis dalam film James Bond, Quantum of Solace. Akhirnya, penyelamatan hutan sangat tergantung pada keberanian para pemimpin negeri ini, dari level lokal hingga nasional, untuk menolak berkongsi dengan mesin-mesin penyengsara lingkungan. Mereka adalah terra preta, pencipta bumi suram. Banjir dan kekeringan adalah terra preta karena hutan dan gunung telah gundul. Semoga saja pemilu memenangkan anggota parlemen yang bersih dari dana najis lingkungan. Sebaliknya menyokong tokoh-tokoh, baik muda atau tua, yang gigih membela lingkungan, sekuat membela orang yang dikasihi. Penulis adalah seorang antropolog. Ketua Komunitas Peradaban Aceh.

Sinar Harapan menerima tulisan opini dari luar, dengan standar analisis, ilmiah, dengan gaya tulisan populer. Ditulis dengan spasi rangkap, maksimal lima halaman kuarto ditujukan kepada Redaktur Opini melalui pos, faksimile, atau email (opinish@sinarharapan.co.id). Harap disertai identitas jelas, alamat, nomor telepon yang mudah dihubungi. Redaktur berhak mengedit, atau mengubah judul agar lebih pas.

KONTAK PEMBACA kontakpembaca@sinarharapan.co.id Pengirim harus menyertakan bukti identitas yang berlaku dan sah.

Kualitas Jalan Tol Memprihatinkan Redaksi Yth, Saya merasa prihatin dengan kondisi sejumlah ruas jalan tol di Pulau Jawa. Terkadang warna jalan sudah tidak hitam lagi, tetapi agak kecokelatan Ban kendaraan tak lagi bergesek dengan aspal, tapi dengan batu-batu kecil yang berbentuk pipih karena lebih dulu dilindas mesin giling. Permukaan jalan juga tidak rata. Kondisi seperti itu sangat memprihatinkan karena membahayakan pengguna jalan tol. Mobil bisa oleng, terbalik atau berbagai bentuk kecelakaan yang lain. Mengapa kualitas jalan tol seperti itu? Berapa dalam fondasi jalan itu? Seberapa tebal aspal sebagai pelapis permukaan jalan? Seberapa tinggi kemampuan para pembuat jalan hingga permukaan jalan tidak bergelombang? Di Jepang, jangankan jalan bebas hambatan, kualitas jalan di kampung-kampung saja bikin iri.Warna permukaan jalan hitam dan aspalnya nampak tebal hingga ban mobil juga awet. MERRY DHARMA Makassar.

Kemajuan Teknologi Bikin Repot Redaksi Yth, Kemajuan teknologi yang tidak dipakai sebagaimana seharusnya, terbukti sangat menyusahkan. Keleluasaan menjadi sangat terbatas karena kuatnya pertimbangan keama-

nan. Para ahli kimia berhasil membuat bahan peledak yang berbentuk cair atau serupa pasta gigi. Daya ledaknya hebat. Kalangan tertentu telah memanfaatkan bahan peledak itu untuk kepentingan sendiri, walaupun menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Di seluruh dunia, sudah banyak yang menjadi korban. Masyarakat yang tak nekoneko sangat dirugikan oleh tindakan mereka. Bukan hanya menjadi khawatir, namun juga ruang gerak menjadi tidak leluasa. Para petugas keamanan bandara, yang tidak mau menanggung risiko, menyita produk-produk yang dulu dianggap biasa-biasa. Mereka tidak mengizinkan calon penumpang membawa berbagai benda, seperti gunting kuku, air mineral bahkan obat gosok. Padahal, di antara bendabenda itu ada yang dibeli di pertokoan di terminal bandar udara. Ironis memang, tetapi itulah kenyataan yang terjadi di seluruh dunia. Lalu ke mana dan akan diapakan bendabenda yang disita itu. Saya duga air mineral, misalnya, dimanfaatkan untuk minum pada makan siang. HERRY WIBOWO Surabaya.

Ekspor Beras Membanggakan Redaksi Yth, Indonesia berencana mengekspor beras pada tahun ini karena kelebihan produksi. Hal ini mencerminkan keberhasilan program salah satu subsektor pertanian. Rencana mengekspor beras itu jauh berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana produksi beras dan keinginan mengimpor selalu menjadi subjek kontroversi. Rakyat yakin mengekspor

beras itu karena cadangan beras nasional sudah memadai, paling tidak untuk tahun ini. Ketersediaan beras yang tidak berlebih dan tidak juga kurang akan membuat harga dari tangan petani hingga pasar stabil dan menguntungkan semua pihak. Di balik optimisme itu, ada juga perasaan gamang karena rakyat memerlukan harga beras yang terjangkau, sementara situasi belum tentu mendukung. Diperkirakan, musim kemarau dalam waktu dekat akan menghampiri dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan berakhir. Kita yakin semua faktor itu sudah diperhitungkan! NITA HERLINA Jl Mawar, Madiun.

Elite Harus Kedepankan Kepentingan Nasional Redaksi Yth, Para elite politik sebaiknya lebih mengedepankan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini penting menjadi perhatian masyarakat agar para elite politik – yang sedang berebut kekuasaan, tidak melupakan persoalan mendasar bangsa, yaitu kesejahteraan rakyat. Ada kesan para elite politik melakukan upaya-upaya delegitimasi hasil pemilu, terkait dengan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengakibatkan sekitar 30 persen warga negara Indonesia tidak dapat mencentang. Jika ini terjadi, tentu sangat disayangkan, karena berarti elite politik sudah melupakan rakyatnya. Pernyataan pengamat politik Edwin Hernawan Soekowati (mantan anggota KPU

dari unsur parpol dan Ketua Tim Evaluasi Pemilu 1999) di media ini, yang menghimbau agar elite politik jangan mendelegitimasi pemilu, sangat penting digarisbawahi. Soalnya, menurutnya, masalah DPT dalam setiap pemilu selalu terjadi, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang seharusnya melakukan perbaikan. Menuju Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada Juli 2009, KPU masih memiliki waktu untuk memperbaiki kinerjanya. Utamanya masalah peraturan dan undang-undang yang menjamin kejujuran dan keadilan secara komprehensif. Pemilu legislatif yang sudah dilakukan dan mengundang kesan adanya kepentingan tarik-menarik partai politik, urusan bisnis, urusan kursi dan sebagainya sudah sepatutnya dihilangkan. Bukan itu saja, sebaiknya berbagai pihak melakukan pemantauan, baik dari kalangan parpol maupun dari kalangan independen. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu presiden/wapres nantinya memenuhi syarat keterbukaan, jujur dan adil, sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan dihormati juga oleh dunia internasional. TEGUH BANGUN NUSANTARA Koordinator KOINS (Komunitas untuk Indonesia Satu) koinsweb.blogspot.com koinsmail@yahoo.com.

Atasi Inflasi dari Sektor Riil Redaksi Yth, Laju inflasi yang tidak tinggi, relatif stabil dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang kompetitif, telah menjadi target kebijaksanaan moneter. Dunia akan menyambut baik bila target tercapai sebab akan memu-

dahkan aktivitas usaha dan ada kepastian. Sungguh tidak mudah untuk menggapai dan mempertahankan target kebijaksanaan itu karena faktor-faktor yang mempengaruhi, tak hanya berasal dari dalam negeri. Inilah risiko yang harus ditanggung bila suatu negara telah menautkan diri dengan zaman globalisasi. Para ahli menyebut kestabilan moneter tidak cuma didapat dari sisi fiskal, tetapi juga sektor riil. Banyak negara telah melakukan pendekatan seperti itu dan hasilnya, keberhasilan meraih target moneter dengan periode yang lebih panjang. Di negara-negara tetangga, harga-harga barang dan jasa berkisar pada posisi single digit hingga juga menimbulkan dampak psikologis yang sehat. Bayangkan dengan Rp 1 juta yang disetarakan dengan jumlah sekitar RM 3.000. EDI SYAMSUDDIN Jambi.

Kelanjutan Kasus David Hartanto Redaksi Yth, Setelah dilakukan sidang pertama Pengadilan Koroner di Singapura tanggal 22 April 2009 lalu terkait kematian David Hartanto Widjaya, di kampus Nanyang Technology University, pengadilan memberitahukan bahwa sidang selanjutnya akan dilakukan selama lima hari yaitu tanggal 20 Mei hingga 26 Mei 2009, dan terbuka untuk publik. Sebagai bentuk keprihatinan kita, sudah selayaknya masyarakat Indonesia memberi perhatian kepada kasus ini. TERA NUGROHO Jl Kutilang VI Cikunir Bekasi.

BERKAITANDENGANTUGASDANTANGGUNGJAWABNYAPenulisadalahseorangantropolog.KetuaKomunitasPeradabanAceh.ME  

APAPUN DAN DARI SIAPAPUN YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA Penulis adalah seorang antropolog. Ketua Komunitas Peradaban Aceh...