Issuu on Google+

BERITA TERKINI

RABU Jadwal Sholat

Pekanbaru dan Sekitarnya

Kritis, Tajam dan Berimbang

Subuh Zuhur Ashar Magrib Isya

04.36 12.04 15.28 18.06 19.14

Rp 3000

Harga (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Call Centre (0761) 34381

1.844,77/kg 19 November 2013

466789.58/gr 19 November 2013

EMAS

9,268.98 19 November 2013

TBS KELAPA SAWIT

SGD/ IDR

3,622.71 19 November 2013

MYR/ IDR

USD/ IDR

Terbit 24 Halaman

11,551.00 19 November 2013

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

DEMO- Puluhan SPKP (Serikat Pedagang Keliling Pekanbaru) mendatangi kantor DPRD Kota, Mengenai Penolakan keberadaan PT. Indomarco Prismatama di Kota Pekanbaru. BETTER- DEVON

Arwin AS: Saya Tidak Tahu Terkait dugaan korupsi KITB Rp38 miliar

Ada penyimpangan saya nggak tahu. Kan nggak mungkin, anak yang maling bapaknya yang dipenjara." ARWIN AS Mantan Bupati Siak

Jaksa duga Arwin AS mengetahui soal pengucuran dana

PEKANBARU-Mantan Bupati Siak, Arwin AS, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menjadi saksi dugaan korupsi pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Siak, Selasa (19/11/13). Pantauan wartawan, Arwin memakai baju cokelat batik men-

datangi ruang penyidik sekitar pukul 10.00 WIB. Di sana, ia sudah ditunggu beberapa penyidik yang siap untuk memeriksanya. Sekitar pukul 12.00 WIB, ia keluar untuk ibadah dan makan siang. Ke wartawan, ia mengaku mendatangi Kejati Riau terkait

kasus KITB. Berapa pertanyaanya yang diajukan penyidik, Arwin tidak ingat. "Aduh, banyak sekali pertanyaan tadi. Gak bisa dijelaskan

PEKANBARU- Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru terus mengusut dugaan korupsi di Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) Tirta Siak, pda tahun nggran 2011 senili Rp724 juta. Polisi sudah menetapkan Mantan Direktur Utama, Ir. Bon Hasibuan sebagai tersangka. Tidak hanya itu, se-

orang staf dan dua orang lainnya juga menjadi tersangka. Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Arief Fajar Satria SH SIK MH dikonfirmasi, Selasa (19/ 11) membenarkan hal tersebut. "Benar, empat orang sudah kita tetapkan jadi tersangka. Termasuk Mantan Direktur Uta-

manya, Bona Hasibuan," kata Arief. Usai penetapan, kata Arief, pihaknya akan memeriksa yang bersangkutan dalam waktu dekat ini. "Selanjutnya mereka akan

Giliran Kadis PU Riau Bakal Diperiksa

Jaksa Kejar Koruptor Venue Dayung PON Mantan Dirut PDAM Tirta Siak Jadi Tersangka Riau 2012

Bus TMP Ukuran Besar Diminta Berhenti Beroperasi

ARWIN AS

MANTAN

HAL 6

HAL 6

PEKANBARU-Kepala Dinas Pembangunan Umum (PU) Riau, SF Haryanto, bakal diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait korupsi pembangunan Venue Dayung PON XVIII di Danau Kebun Nopi,

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Ia diduga mengetahui proses proyek bernilai Rp12 miliar ini, sehingga

JAKSA

Provinsi Riau Peringkat I PAUD Nasional

HAL 6

Eva: Penghargaan Ini Berkat Dukungan PAUD Kabupaten dan Kota JAKARTA - Propinsi Riau, mendapatkan pengharagaan Bunda PAUD tingkat nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh di Istana Negra, Selasa (19/11). Penghargaan itu tidak terlepas dari dukungan BundaBunda PAUD Kabupaten/kota sePropinsi Riau PEKANBARU- Keberadaan 20 unit Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) ukuran besar yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi serta 50 unit Bus TMP ukuran menengah yang dikelola PT Sarana Pembangunan Pekanbaru, ternyata tidak diperlukan oleh masyarakat. Bahkan, keberadaan bus tersebut hanya menjadi

BUS

koranbetter.com

EVA

HAL 6 Tukarkan 1 kupon Undian Jalan Santai ini dengan Baju pada Saat Acara Gerak Jalan Santai

HAL 6

Harian Umum Berita Terkini

@koranbetter

harianbetter@yahoo.co.id


2

RABU

Berinvestasi Bersama Rakyat

Menunggu BPJS MESKI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin segera merealisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun perjalanan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berjalan sangat lamban. Pembentukan UU BPJS yang diamanatkan UU 40/2004 tentang SJSN paling lambat lima tahun, baru diundangkan tujuh tahun kemudian. Berlarut-larutnya pengesahan payung hukum BPJS otomatis memperlambat pengalihan status empat BUMN yang selama ini memberi jasa perlindungan sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), aparat TNI dan Polri, serta sebagian pekerja perusahaan swasta. Pengalihan status PT Askes yang melayani asuransi kesehatan menjadi BPJS Kesehatan baru berlangsung intens enam bulan terakhir. Demikian juga pengalihan asuransi kesehatan dari PT Jamsostek. Padahal, BPJS Kesehatan harus mulai beroperasi 1 Januari 2014. Sedangkan jaminan non-kesehatan, yakni jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, serta jaminan kematian, melalui peleburan PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri, menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan terealisasi pada Juni 2015. Dalam waktu kurang dari dua bulan sebelum BPJS Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014, setidaknya ada dua persoalan besar yang harus diselesaikan. Pertama, hingga saat ini pemerintah pusat dan daerah belum mampu mengatasi ketimpangan pelayanan kesehatan, antara lain menyangkut ketersediaan tempat tidur di puskesmas dan rumah sakit, serta tenaga dokter dan paramedis. Belum lagi persoalan obatobatan. Karena itu seharusnya Kementerian Kesehatan secepatnya menjalankan kebijakan redistribusi tenaga dokter dan paramedis dari Pulau Jawa dan wilayah perkotaan ke luar Jawa dan daerahdaerah perdesaan. Tentu saja kebijakan redistribusi ini diikuti dengan pemberian insentif yang memadai. Sedangkan pemenuhan kebutuhan tempat tidur dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Kedua, pembayaran iuran kesehatan bagi masyarakat yang hampir miskin (near poor). Persoalan tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan dan belum ditemukan titik temu. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, hanya akan membayar iuran kesehatan bagi 86,4 juta rakyat miskin sebesar Rp 19.225 per bulan per orang. Standar yang digunakan pemerintah untuk menetapkan penduduk miskin jauh di bawah standar Bank Dunia, sehingga rakyat yang masuk kategori hampir miskin, sebenarnya adalah rakyat miskin. Jumlah mereka sekitar 40 juta sampai 50 juta orang, sehingga pemerintah seharusnya menyiapkan anggaran bagi sekitar 120 juta sampai 140 juta penduduk. Kedua persoalan tersebut pasti akan menjadi ganjalan bila tak segera diatasi. Sejumlah pakar memprediksi terjadi lonjakan jumlah penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas pembantu hingga rumah sakit. Lonjakannya mencapai 100 persen, bahkan lebih. Jawaban atas semua persoalan itu, Pemerintah pusat dan daerah seharusnya lebih peduli pada pembangunan kesehatan masyarakat.***

Yung Lebay

+ Arwin AS diperiksa terkait korupsi KITB Yung!

- Harus diungkap tunas Cu

Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan Penerbit

OPINI

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Oleh Haryono Suyono PADA kunjungan kerja sekaligus pulang kampung akhir bulan lalu di Pacitan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono didampingi Gubernur Jawa Timur Sukarwo atau Pakde Karwo, para pejabat teras dari berbagai kementerian, termasuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sempat meninjau tambak udang sistem busmetik di Desa Sidomulyo, Pacitan. Presiden menaburkan benur (bibit udang) ke tambak yang baru selesai dibuat oleh rakyat di desa itu. Tambak dengan teknologi budidaya udang skala mini empang plastik (Busmetik), di Pacitan itu benar-benar merupakan investasi rakyat yang dimulai dengan mengajak Bupati Indartato meninjau model tambak yang berhasil dikembangkan oleh Dr Tb Haeru Rahayu, MSc dari Sekolah Tinggi Perikanan di Serang, Banten. Setelah mengamati model tersebut dan menanyakan kepada Kepala Desa Hanggono Surwo (Nanang) yang menyertainya - mengenai kesanggupan rakyat bekerja keras memelihara tambak dan mengetahui manfaat jangka panjang untuk kemakmuran rakyat - akhirnya Bupati setuju memfasilitasi usaha pengembangan tambak serupa di Pacitan. Yayasan Damandiri segera siap berdiri menjadi pendukung yang tidak kalah gesitnya. Bupati setuju mempermudah rakyat membangun tambak serupa dengan fasilitasi pemerintah daerah, bila memungkinkan rakyat segera bergerak dengan dijamin oleh kepala desa muda yang gesit. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten, yang ikut serta dalam peninjauan ikut memberikan komitmennya membantu secara tehnis dan kalau perlu - biarpun kegiatan itu bukan proyek pemerintah lengkap dengan anggaran APBN atau APBD - pihaknya menyatakan siap membantu dan memberikan dukungannya. Model seperti ini yang biasa dilakukan di masa

lalu - perlu dihidupkan lagi agar gairah masyarakat membangun bisa hidup dan prakarsa rakyat banyak tidak mendapat halangan. Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta sebagai induk Sekolah Tinggi Perikanan Serang, Dr Ir Djodjo Suwardjo, MM, dengan senang hati memberi dukungan dan secara

memakan waktu hanya 100 hari, udang adalah makluk hidup yang harus diperlakukan seperti bayi dengan perawatan yang sangat baik dan perlu makan dalam setiap periode selama duapuluh empat jam. Budaya untuk memelihara udang ini merupakan budaya yang tidak boleh dianggap enteng,

2.400 m2 - dengan kedekatan pada sumber air laut dengan pH tertentu agar lingkungan hidup udang nyaman dan tumbuh dengan segar dan tepat waktu. Seperti diingatkan oleh Dr Tb Haeru Rahayu, MSc, pemeliharaan tambak udang memerlukan kecermatan dan konsistensi yang tinggi. Udang

hirarkis segera menghubungi Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr Ir Suseno Sukoyono, MM yang secara spontan menyambut baik gagasan masyarakat desa Sidomulyo yang berani dan siap bekerja keras. Gagasan yang muncul dalam suasana kondusif itu diimplementasikan. Biarpun peninjauan berlangsung hanya dua hari, tetapi sesungguhnya negosiasi dan pengenalan kepada masyarakat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena proses menanam dan memelihara bibit udang tidak mudah. Proses yang nampaknya

sehingga perlu diingatkan agar masyarakat dipersiapkan dengan baik untuk tidak mendapatkan penyesalan dikemudian hari. Untuk meyakinkan Bupati, yang juga mantan kepala Dinas Perikanan, diperlukan proses pengenalan akan manfaat model teknologi Busmetik, yaitu tambak ukuran 20 x 30 m dengan dasaran plastik, sehingga setiap petak tambak ukurannya adalah sekitar 600 m2. Pada tambak ukuran 600 m2 itu, diperlukan empat tambak agar dicapai tingkat efisiensi yang memadai. Tambak dalam bentuk petak yang ukurannya menjadi sekitar

akan tumbuh dengan baik apabila lingkungannya dijamin dengan baik, sehingga kontrol kondisi air agar memenuhi lingkungan yang nyaman sangat perlu diperhatikan. Tingkat pH yang stabil dengan bawaan oksigen yang kaya akan menolong udang tumbuh dengan baik. Oleh karena itu disediakan kincir air yang secara kontinyu menggoyang air agar dapat menyalurkan oksigen secara merata ke seluruh kolam, sehingga dimanapun udang sedang berada di dalam dapat memperoleh asupan oksigen yang cukup. Karena itu pemeriliharaan listrik yang memutar kincir air juga perlu

menjadi perhatian. Budi daya udang sangat erat dengan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu para pengelola tambak harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan memelihara keseimbangan itu bukan sekedar pada upacara peresmian, tetapi lingkungan sekitar tambak yang menjadi "istana" udang tidak boleh tercermar dari lingkungan yang diseseli oleh makluk lain yang bisa mengganggu ketenteramannya. Udang tidak akan kerasan dan bisa dengan mudah mati atau bahkan tidak sanggup berebut makanan dengan intruder lainnya. Karena itu pemisahan tambak dengan lingkungan sekitarnya bukan berarti pemanis tetapi secara sengaja dibuat untuk membebaskan tambak dengan lingkungan pengganggu yang bisa mengotori tambak. Pemeliharaan tambak yang ditaburi oleh tidak kurang dari 250 ekor benur setiap meter persegi memerlukan tim yang sanggup berjaga selama 24 jam. Anggota tim harus sanggup untuk secara bergiliran berjaga agar setiap empat jam bisa memberi makan secara merata kepada setiap sudut kolam. Tidak boleh pilih kasih dan sekedar menebar seenaknya. Udang akan perlu ruang untuk makan sehingga pemberian makan juga harus dilakukan secara merata sehingga setiap udang dapat memperoleh asupan makanan yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Pemberian makanan yang tidak merata akan menyebabkan adanya udang yang tidak bisa makan dan akhirnya akan mati dan mengotori tambak. Pemeliharaan tambak memerlukan dukungan gotong royong dan pengertian penduduk setempat karena dalam waktu satu dua bulan benur akan membesar berbentuk udang dan mengundang selera. Panen pun menunggu setelah 100 hari kemudian. Selamat berjuang saudaraku dari Sidomulyo. *** Penulis adalah ketua umum DNIKS

Mendambakan Pemimpin Sejati Oleh Bambang Arianto DEMOKRASI elektoral 2014 akan menghadirkan rivalitas yang diprediksi bakal menimbulkan pertarungan sengit antar-calon presiden (capres), sebab setiap capres memiliki peluang sama untuk mengkapitalisasi sumber daya mereka di tengah ketiadaan figur petahana (incumbent). Selain mendongkrak elektabilitas, para capres disibukkan guna memanaskan mesin partai dan kerja organisatoris untuk menebar pesona ke seluruh basis pemilih. Harapannya akan dapat memperbesar tingkat keterpilihan menjelang ritual pesta demokrasi Pemilu 2014. Menjadi sorotan publik belakangan ini, adalah pemetaan calon presiden alternatif pilihan rakyat. Ada tren pergeseran persepsi publik tentang sosok calon pemimpin ke depan, karena perbincangan seputar pemimpin alternatif seolah telah menjadi menu wajib yang dikonsumsi publik. Tidak mengherankan, kini bermunculan gerakan dan diskusi mendukung figur alternatif yang notabene didominasi oleh capres muda guna melaju dalam ritual Pemilu 2014. Dari sekian banyak calon pemimpin muda, sosok Joko Widodo (Jokowi)

: Rachmad Jevary Juniardo : Luzi Diamanda : Syafriyal : Bambang Aulia : CV. Better Grafika

Gubernur DKI Jakarta, menjadi sosok yang banyak menarik atensi publik. Gaya blusukan Jokowi telah menjadi tren tersendiri yang diikuti oleh banyak politisi Tanah Air. Jokowi dapat dikatakan sebagai pemimpin sejati-solutif, bahkan telah berkembang menjadi 'media darling' bagi publik dan insan pers. Bila ada isu miring menyangkut eksistensi Jokowi, publik otomatis bereaksi dengan cepat, baik itu melalui berita maupun komentar masyarakat. Pilihan Rakyat Media telah mampu mengkonstruksi Jokowi sebagai pemimpin muda pilihan rakyat, di tengah kultur politik Indonesia yang cenderung koruptif, patronatif, bahkan manipulatif. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat rindu akan pemimpin alternatif, sejati, populis dan mampu mengayomi kedaulatan rakyat. Mengutip puluhan survei, termasuk yang digelar oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, pada rentang waktu (12 September 5 Oktober 2013), kembali posisi Jokowi tetap tidak tergoyahkan di posisi teratas, yakni 38,3 persen, Prabowo Subianto 11,1 persen, dan di ikuti oleh urutan ketiga, Wiranto 10,0 persen. Jokowi bahkan mampu meni-

nggalkan figur populis lainnya. Ini sebagai pembuktiaan akan kerinduan dan harapan rakyat dengan sosok pemimpin sejati representasi publik. Merebaknya gejala deparpolisasi atau emoh partai, sekaligus menegaskan akan merebaknya fenomena personalisasi politik, menjadikan figur sejati dan solutif menjadi lebih penting ketimbang partai politik. Platform parpol tidak lagi memadai untuk menjelaskan perilaku pemilih. Bagi rakyat, mendambakan sosok figur solutif dianggap lebih merepresentasi gagasan. Keberadaan partai politik bahkan tidak lagi menjadi satu institusi yang dapat menyalurkan pilihan politik rakyat. Gejala ini sebagai konsekuensi dari modernisasi kampanye politik. Sosok Bung Karno, Hatta, Sjahrir dan Agus Salim adalah contoh pemimpin bangsa, yang ketika menjabat mampu menjadi pemimpin bukan karena sebagai pejabat publik, melainkan karena konsistensi antara visi kepemimpinan dan integritasnya. Itulah yang mengantarkan dan melegitimasi mereka menjadi pemimpin sejati yang sangat disegani. Kedaulatan rakyat banyak memberikan penilaian yang jujur, apakah ia

pemimpin sejati ataukah oportunis. Ada perbedaan tajam antara keabadian makna seorang pemimpin sejati dengan kesetaraan makna temporal pemimpin oportunis. Legitimasi seorang pemimpin sejati adalah legitimasi moral, artinya ketika dinobatkan oleh rakyat, didasari oleh kontribusi dan perjuangan moralnya, bukan semata-mata aspek popularitas. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang dihargai berkat ide dan visi pemerdekaan, agar bangsanya terbebas dari keterpurukan, dan peka mendengar jeritan rakyat. Inilah yang menjadi sumber makna seorang pemimpin sejati. Pemimpin sejati kerap memberikan keteladanan, yang tidak lekang dirayu korupsi, suap, dan tidak bergeming dengan berdusta atas nama penjualan martabat bangsa. Legitimasi Pemimpin Legitimasi seorang pemimpin sejati berasal dari ketulusan penerimaan rakyat banyak, yang dengan bahasa menerimanya sebagai pemimpin bangsa. Legitimasi ini tidak bisa diganti dengan puluhan gelar akademik. Legitimasi pemimpin adalah warisan keteguhan, kesabaran mendidik bangsa, pengorbanan

sejati yang diwujudkan dalam kesahajaan, kekayaan waktu, tenaga, pikiran dan keringat yang tanpa pamrih dicurahkan demi kepentingan rakyat. Kemunculan pemimpin sejati dapat mengurangi kejenuhan masyarakat di tengah kepemimpinan nasional yang cenderung stagnan. Ada gairah dari masyarakat untuk bergerak lebih dinamis sesuai tuntutan zaman akan hadirnya pemimpin sejati, yang dapat membawa arah baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang terbiasa menghadapi situasi krisis bangsa. Ia berani bertanggung jawab untuk memberi analisa solusi yang transparan, substansial, otentik mengenai tugas nyata seorang pemimpin sejati. Dan, selalu berada di tengah rakyat tanpa embelembel protokoler. Struktur dan kultur politik kita yang cenderung patronatif menjadikan publik harus rasional-kalkulatif untuk dapat membedakan mana pemimpin sejati dan mana pemimpin oportunis. *** Penulis adalah peneliti politik di Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) dan Jaringan Intelektual Muda UGM Yogyakarta

De wan R edaksi: Rachmad Jevary Juniardo, Luzi Diamanda, Jery Vamarta, Syafriyal, Bambang Aulia, Redaktur: M. Yasir, Masril, Witra Yeni, Winahyu Dwi Utami, Dew Redaksi: er: T.A.Devonny Ade Sinta Lena, Boy Surya Hamta, Repor eportter : Heri Antoni C, M. Syukur, Wina Choswara, Anhar, Irwansyah, Zulman Arif, Riki Rahmat. Pho Phottograf ografer: Biro: Dumai: Adek Sanjaya (Kabiro Kabiro) Duri: (Bambang), Bengkalis: Afdal Aulia (Kabiro), Meranti: Jafar Bahrum (Kabiro), C Rahmi, Karyono (Pulau Padang) Kampar Kampar: Netty Mindrayani (Kabiro), Zainuddin, Hendriyanto, Roni Edward, Wahyuni. Pelalawan Pelalawan: Mulya Panjaitan (Kabiro), Supriaidi.. Rohil: Rudi Hartono (Kabiro) Siak:M. Syafriadi, Adi, Pen La Layy out / R ohul: Syafri IS (Kabiro). Inhil: Markoni, Inhu: Jefri Hadi (Kabiro), Ali Usman, Tri Herianto, K uansing: Said Mustafa, Siak: Prace tak taris R edaksi: Ayu Viora Litta TTeknologi eknologi Pracetak tak: Mukhlis (Koordinator), Roy, Amri, Yatno S.R, Joko Winulyo, Budi Kesuma. Design Iklan: Mahendra. Sekre Sekretaris Redaksi: Informatika: Karmani ADM KORANBETTER.COM: Suci Prihatini Keuangan: Wira, Nelwiza. Manajer Sirkulasi: Zul Iman. ADM Sirkulasi: Amelia. Manajer Iklan: , Jimmy Hendrik Marketing: M. Sy. Dt. Panji Alam, Firman. ADM Iklan: Oyonandra. Alamat Redaksi : Jl. DR. Setia Budi 124 Pekanbaru - Riau. (0761) 34381, Tarif Iklan : Ucapan Selamat/Dukacita/Sosial (BW) Rp. 4.000 per mm Kolom, (FC) Rp. 8.000 per mm kolom, Iklan Bisnis / Produk (BW) Rp. 9.000 per mm Kolom, (FC) Rp. 15.000 per mm Kolom, Iklan Baris Rp. 15.000 per baris (min 3 baris). No Rekening Bank Riaukepri A/C 1180800382 Bank BNI 46 Pekanbaru A/C 0242139312 Percetakan : CV. Better Grafika ( Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Wartawan Berita Terkini Dilengkapi tanda pengenal. Jika ada wartawan Berita Terkini yang melanggar kode etik jurnalistik silahkan hubungi redaksi di 0761- 34381


MERANTI

RABU

Advertorial

Hari Ini, Jadwalkan Hearing Dewan dengan PT NSP SELATPANJANG - Hearing atau rapat dengan pendapat antara Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT NSP terkait konflik tapal batas areal perusahaan dengan masyarakat, akan digelar hari ini, Selasa (20/11). Hearing yang sempat diundur, membuat komisi II kecewa. Untuk itu, komisi II DPRD Meranti memberikan tenggat waktu untuk digelarnya kembali hearing dan meminta kehadiran pimpinan teras PT NSP dari Jakarta. Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Basiran Sarjono, SE, MM, beberapa hari lalu. “Kalau kemarin, alasannya jadwal sibuk. Jadi, kita sepakat untuk mengundur hearing pada tanggal 20 Nopember 2013 ini. Kita tetap minta agar pimpinan teras, atau GM PT NSP hadir dalam hearing nanti. Kita inginkan jawaban tegas dan pasti, bukan harus menunggu keputusan dari Jakarta. Tapi kalau yang mewakili perusahaan tidak bisa membuat keputusan, sama saja tidak ada artinya hearing digelar,” ungkap Basiran Sarjono. Menurut Basiran, hearing yang digelar untuk menuntut sikap managemen terhadap munculnya persoalan konflik yang menyeret masyrakat pemilik kebun sagu di Tg . Bandul dengan pihak perusahaan. "Hearing ini untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas, apakah aktifitas di lapangan yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik ini memang atas sepengetahuan pihak mangemen pusat atau tidak," katanya. Persoalannya, sebagai perusahaan besar yang sudah go publik, jelas akan mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal aktifitas opersional perusahana di lapangan. Apalagi jelas-jelas, lahan masyarakat yang di tumbangkan pihak perusahaan, adalah lahan produktif. Sementara, dalam berbagai upaya penyelesaian, jelasnya, ada kesepakatankesepakatan yang telah dibangun. Namun kenapa konflik ini justru meruncing. “Intinya, dalam hearing ini, kita inginkan agar ada ketegasan dari managemen pusat terkait penyelesain konflik ini," ungkapnya. Humas PT NSP Budi saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (14/11), mengatakan, hearing antara PT NSP dengan komisi II DPRD Meranti yang akan kembali dilanjutkan pada tanggal 20 November ini, dipastikan GM PT. NSP dan pihak managemen dari Jakarta akan turut hadir. “ Insya Allah, tim mangemen akan hadir dalam haering tanggal 20 November. Rencananya, GM PT NSP juga akan hadir. Kita berharap dengan hearing ini, semua persoalan konflik lahan ini akan tuntas” ungkap Budi Sumardi, salah seorang pemilik lahan kebun sagu yang terseret dalam konflik tapal batas dengan PT NSP, menyambut positif kebijakan Komisi II menjadwal ulang haering pada tanggal 20 November ini. Harapannya pimpinan teras PT NSP dari Jakarta ikut dalam hadir dalam haering kali ini. “Kita harapkan hearing yang akan diadakan nanti, benar-benar membawa hasil yang positif, bukan berbelit-belit. Kita inginkan transparansi dari pihak perusahaan terkait persoalan ini,” ungkap Sumadi.BETTER,jaafar,hrc

Bupati Nyatakan Tak Miliki Wewenang Pada Seleksi CPNS SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, menegaskan dirinya selaku Bupati tidak memiliki kewenangan dalam proses seleksi CPNS Tahun 2013 ini. Penentuan kelulusan bagi pelamar CPNS sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta. “Pemerintah Daerah hampir sedikitpun tidak memberi pengaruh terhadap proses seleksi CPNS Tahun 2013 ini. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, barangkali untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses seleksi CPNS Tahun 2013 ini,” ungkap Irwan, dalam pengarahannya saat apel Hari Kesadaran Nasional, Senin (18/11) pagi di Selatpanjang. Bupati mengatakan, dirinya memantau bahwa banyak sekali terjadi kesimpangsiuran informasi terhadap proses seleksi CPNS yang sedang berlangsung saat ini. Diluar daerah ia mendengar bahwa untuk masuk menjadi CPNS di Kepulauan Meranti harus membayar uang sebesar Rp200 juta sampai Rp300 juta perorang. “Itu perlu saya tegaskan kepada kita semua bahwa hal tersebut tidak benar. Dan perlu saya sampaikan bahwa seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 ini sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,” ujarnya. Begitu tes selesai dilakukan, jelasnya, berkas lembar hasil jawaban tes langsung dibawa oleh Tim BKN ke Pekanbaru, lalu dibawa ke Tim Konsorsium di Jakarta. Dimana Tim Konsorsium tersebut terdiri dari perwakilan 10 Perguruan Tinggi dari seluruh Indonesia, dan yang menjadi koordinatornya adalah BPPT yang ada di Jakarta. “Setelah itu Kementerian Pendidikan Nasional mengecek kebenaran dari Ijazah yang dipergunakan oleh masing-masing peserta seleksi CPNS. Jadi kalau ada yang menggunakan Ijazah palsu nanti akan tertangkap pada saat Verifikasi Ijazah oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Barulah dikoordinatori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk penetapan siapa yang lulus,” jelasnya. Untuk itu Bupati juga mengingatkan kepada seluruh CPNS maupun non CPNS di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, untuk tidak ikut serta meramaikan bursa sebagai Calo dalam penerimaan CPNS Tahun 2013 ini. Beberapa informasi beredar melalui CPNS atau PNS di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan membayar uang sejumlah Rp 200 Juta sampai Rp Rp 300 Juta rupiah, apa pihak yang dapat menjamin bahwa peserta seleksi CPNS dapat diterima bahkan pasti diterima. “Jadi untuk itu tolong disosialisasikan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar, dan proses kelulusan seleksi CPNS Tahun 2013 ini adalah sepenuhnya berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta,” tandas Bupati. BETTER-hrc

3

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

BUPATI menyerahkan dokumen KUAPPAS, RAPBD tahun 2014 usai sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan APBD-P Tahun 2013, Senin malam (18/11).

APBD Perubahan Meranti 2013 Disahkan SELATPANJANG - Rapat dengan agenda penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013, Selasa (19/11) di Aula RSUD Selatpanjang, akhirnya mengesahkan APBD-P 2013 sebesar Rp72 miliar, tepat pada pukul 00.00 WIB. Awalnya acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh S.Ag, dan dilanjutkan pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang oleh juru bicara Pauzi SE yang diteruskan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Bupati Irwan dan Pimpinan

DPRD Kepulauan Meranti. Setelah itu sambutan Bupati Kepulauan Meranti dan ditutup dengan do’a. Usai acara rapat, lalu dilanjutkan dengan penyerahaan KUA PPAS 2014. Ketua DPRD Hafizoh mengatakan bahwa proses penyusunan perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2013, telah dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. "Pendapatan tahun 2013 setelah perubahan sebesar Rp1.109.524.151.846.000 yang mengalami peningkatan sebesar 0,99 % dari anggaran semula. Rinciannya, pendapatan asli aerah

Rp36.900.400.000, dana perimbangan Rp913.649.433.430 dan pendapatan daerah yang sah Rp158.974.318.416. Sedangkan belanja pada APBD perubahan tahun 2013, lanjutnya, setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar 5,65% menjadi Rp1.460.772.l541.563,00 dari anggaran semula Rp 1.382.546.962.177. Adapun belanja tidak langsung Rp457.384.445.305,50 yang terdiri dari belanja pegawai Rp316.822.870.321, belanja hibah Rp55.861.376.150, belanja bantuan sosial Rp7.354.698.834, belanja bantuan keuangan Rp75.345.500.000,00, dan belanja tidak terduga Rp2 miliar.

"Untuk belanja langsung sebesar Rp1.003.388.096.258 yang terdiri dari belanja pegawai Rp121.912.312.421, belanja barang dan jasa Rp345.651.511.946 dan belanja modal Rp535.256.056.891," terangnya. Disampikannya juga, pada APBD Perubahan 2013 penerimaan sebesar Rp380.187.198.218 dengan sumber penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp15 miliar. Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan M. dalam sambutannya memberi-

kan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama antara jajaran eksekutif dan legislatif atas ditetapkannya Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepu lau a n M e r a n t i Ta h u n A n g garan 2013. "Terima kasih atas kerja keras dan kerjasama yang baik antar seluruh jajaran eksekutif dan legislatif Kab. Kepulauan Meranti," tandas Irwan. Namun dalam pengesahan tersebut, sempat diwarani walkout anggota DPRD Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH. WalkOut-nya politisi Hanura itu, karena tidak menerima hasil APBDP tahun 2013 tersebut. BETTER-rahmi,jaafar

Bupati: Penggunaan APBD-P Bisa Tepat Waktu SELATPANJANG – Meskipun ada kerisauan sejumlah kalangan terkait lambatnya pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Meranti, namun tidak demikian Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan, MSi. Karena menurutnya, APBD-P yang sebagian besar untuk biaya kegiatan rutin, peng-

gunaannya akan tepat waktu. “Kita bersyukur DPRD bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyelesaikan pembahasan APBDP 2013 sebesar Rp72 miliar. Dari dana itu, hanya Rp27 miliar untuk belanja kegiatan yang diantaranya untuk menutupi kekurangan proyek. Dan proyek tersebut, umumnya

bersifat penunjukkan langsung (PL). Prosesnya hanya berlangsung selama 7 sampai 10 hari. Jadi meskipun APBDP lambat disahkan DPRD, penggunaannya bisa dikerjakan tepat waktu,” urai Bupati menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (19/ 11) kemarin. Menurut Bupati, sisa dari APBD-P sekitar Rp45 miliar

yang digunakan untuk biaya rutin yaitu gaji para guru honor, gaji petugas satpol PP, gaji petugas kebersihan dan ADD yang masih tersisa 30 persen. “APBD-P sebagian besar untuk membayar gaji saja. APBDP yang tertunda tidak menjadi kekhawatiran, sebagian besarnya adalah untuk membayar gaji saja dan

ADD triwulan akhir yaitu 30 persen yang belum dibayarkan,” tandas Bupati. Untuk diketahaui, pengesahan APBD-P Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa kali mengalami penundaan. DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengesahkan APBD-P 2013 pada Selasa (19/11) dini hari, sekitar pukul 00.00 WIB. BETTER-Rahmi

Anas Makmun Akan Realisasikan Program Bangun Desa SELATPANJANG - Cagubri H Anas Makmun, Selasa (19/11) kemarin di Selatpanjang mengatakan, berjanji akan merealisasikan pembangunan desa di seluruh Riau jika terpilih sebagai Gubernur Riau. Jumlah desa yang ada di Provinsi Riau sebanyak 1.700 lebih akan diberikan dana pembangunan dalam bentuk dana desa masing-masing Rp1 miliar. Dan itu akan dimasukkan dalam APBD kabupaten. Desa-desa sebelumnya menyerahkan proposal pembangunan untuk membangun desa. Demikian dikatakan Bupati Rokan Hilir tersebut dalam workshop peningkatan pembangunan desa di Hotel Meranti, Selatpanjang. "Selain itu, setiap kabupaten akan dibantu setiap tahunnya Rp200 miliar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di kabupaten kota yang ada di Riau," katanya. Sebelummya, Bupati Kepulauan Meranti, Drs.

Irwan Nasir dalam sambutannya mengatakan, kondisi desa di Meranti saat ini butuh strategi pembangunan. Kalau sebelumnya desa dan kelurahan yang ada hanya 73, saat ini sudah menjadi 101 desa dan kelurahan. "Untuk menggesa pembangunan tersebut, harus dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi yang akan dimainkan pada tahun 2014 mendatang adalah dengan memperkuat dana PNPM dan ADD untuk mempercepat pembangunan desa. Dan ke depan, kita sangat berharap adanya sinergi positif dari provinsi dan pusat yang benar-benar memihak kepada daerah yang memerlukan dukunga dana," kata Irwan. Kegiatan workshop juga dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Hafizoh, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Masrul Kasmy dan para pejabat di lingkungan Pemkab Meranti. BETTER-rahmi

KUNJUNGAN kerja Anas Makmun ke Kabupaten Kepulauan Meranti.


4 Rekom DPRD Harus Sesuai PKB PASIRPENGARAIAN - Saat ini belum ada titik temu terkait rekom yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyah Daerah (DPRD) Kabupaten Rokanhulu ke Dinas Tenaga Kerja Rokanhulu. Rekom tersebut menyangkut permasalahan buruh bongkar muat Serikat Buruh Sp3 – SPSI kecamatan Pagaran Tapah dengan SP- Bun perusahaan PTPN 5 Sei Rokan Disnaker Rokan Hulu tetap berpedoman pada perjanjian kerja bersama sesuai dengan UU No 21 tahun 2000 dan UU No 13 tahun 2013. Permasalahan antara Serikat Buruh Pekerja Pertanian(SP3) dan Serikat Pekerja Pertanian Indonesia (SPSI) dengan Serikat Pekerja Perkbunan PTPN 5 Sei Rokan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga saat ini masih mengambang dan belum ada kejelasan yang pasti dari dinas terkat. DPRD Rokan Hulu sebelumnya telah melakukan rekom kepada PTPN V Sei Rokanuntuk bisa bekerja sama dengan SP3 dan SPSI untuk bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga atau TBS masyarakat dilakukan oleh SP3. dan bukan SP BUN. Namun rekom tersebut ditolak oleh Manejemen PTPN V Sei Rokan dan SP-Bun Perusahaan. Atas penolakan rekom tersebut ratusan buruh SP3–SPSI melakukan unjuk rasa di depan pabrik kelapa sawit (PKS) beberapa waktu lalu sebagai aksi kekecewaan para buruh,tidak sampai disitu DPRD Rokan Hulu kembali membuat rekom yang ditujukan ke Disnaker Rokan Hulu agar rekom tersebut disetujui Disnaker agar TBS pihak ke tiga dikelola oleh SP3 –SPSI Kecamatan Pagaran Tapah. Menyikapi rekom yang diajukan oleh DPRD Rokanhulu Disnaker tetap berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama (PKB) yang telah dibentuk sejak tahun 2005 lalu oleh PTPN V yang dikelola oleh SP BUN dan bukan SP3 atau SPSI, selain itu Disnaker Rohul tetap beranggunan kepada UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Demikian dikatakan Kadisnakertrans Rokan Hulu T Rafli Amin saat dikonfirmasi wartawan terkait aksi damai yang dilakukan SP3 dan SPSI beberapa waktu lalu.Dikatakannya Disnakertrans Rokan Hulu tidak bisa membantah pihak perusahaan agar SP3 yang berfungsi dalam pengeloaan TBS pihak ketiga atau TBS masyarakat atau membatalkan PKB yang telah disepakati sejak tahun 2005 lalu. "Kita tidak bisa memutusakan agar pihak SP3 atau SPSI yang mengelola, namun kita saranakan agar masing masing organisasi buruh ini bisa bekerja sama, dengan baik,"ucapnya. Tengku Rafli Armen juga menambahkan saat ini yang mengelola TBS pihak Ketiga adalah SP BUN PTPN V, tetapi untuk bisa dikelola oleh SP3 -SPSI bagai mana cara para buruh atau serikat pekerja untuk bisa beroordinasi dengan baik terhadap perusahaan. "Musyawwarah mufakat yang kita sarankan untuk penyelesaian masalah tersebut, agar semua pihak tidak ada yang dirugikan,"ucapnya. BETTER-Epi

Disnaker Rohul Nilai DPRD Lempar bola PASIRPENGARAIAN - Saat ini DPRD Rokanhulu dianggap melempar bola oleh Dinas Tenaga Kerja Rokanhulu. Karena tidak berhasil melaksanakan rekom kepada PTPN V Sei Rokan untuk bisa mempertahankan hak-hak serikat buruh SP3 - SPSI dalam kegiatan bongkar muat TBS pihak ke tiga atau TBS masyarakat kepihak perusahaan beberapa waktu lalu. Akhirnya DPRD Rokan Hulu melempar permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga kerja Rokan Hulu untuk menuntaskan tuntutan para buruh tersebut. Hal ini dikarenakan adanya surat rekomnya yang dilayangkan ke Disnaker Rokan Hulu agar permasalahan buruh bongkar muat SP3 –SPSI dengan SP –Bun Perusahaan PTPN 5 Sei Rokan secepatnya diselesaikan. Dimana isi dari rekom tersebut agar Disnaker Rokan Hulu membuat rekom ke PTPN Sei Rokan bahwa yang melaksanakan bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga atau TBS masyarakat merupakan hak dari SP3 SPSI kecamatan Pagaran Tapah dan bukan SP BUN. Namun demikian isi dari rekom DPRD Rokan Hulu ke Disnaker. Pihak Disnaker akan tetap berpatokan kepada UU no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama sebelumnya. "Kita tetap mengacu kepada aturan yang ada. Namun kita hanya menyarankan agar masing masing pihak bisa berkoordinasi dengan baik. Sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik,"jelasnya. BETTER-Epi

RABU

ROHUL

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

ADVERTORIAL PEMKAB ROKAN HULU

Rohul Terbaik Tiga Investmen Award

Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi saat menerima penghargaan Investmen Award

PASIRPENGARAIAN - Selain sebagai negeri seribu suluk yang kental dengan nuansa kegiatan islami, Rokanhulu juga termasuk daerah yang cukup bagus dalam hal penanaman modal. Kabupaten Rokan Hulu termasuk Daerah terbaik tiga di Indonesia kedalam 20 Kabupaten kota terbaik tahun 2013 penerima penghargaan dalam Investment Award 2013 berupa piala dan piagam penghargaan dalam agenda acara yang di selenggarakan oleh PTSP- PM Jakarta selasa 18 November 2013 di Ballroom JW Marriott Hotel. Piagam dan penghargaan diberikan langsung oleh kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ) RI Mahendra Siregar yang diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Mahendra Siregar yang mengatakan bahwasannya penanaman modal di Indonesia tumbuh pesat, yang dahulunya Investasi dalam negeri berbanding 1:2 dengan modal asing (MA), sekarang malah berbalik menjadi 2:1, Bahkan dalam 1 itu juga terdapat modal – modal pengusaha dalam negeri. Oleh karena itu acara ini bukan hanya acara tahunan

semata, dengan hasil yg dicapai oleh kabupaten kota menunjukkan pertumbuhan penanaman modal di Indonesia terus mengalami pertambahan dan berkembang. Bagi daerah yg orientasinya mendorong kepastian investasi dan suasana yg kondusif bagi pelaku usaha tidak perlulagi repot-repot utnuk mempromosikan daerahnya karena BKPM yang langsung akan mempromosikan daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya bila tidak kami juga berpesan untuk tidak usah repot-repot untuk mempromosikan karena kami juga tidak akan mempromosikan daerah tersebut. Mahendar Siregar dalam hal ini juga mengtakan Terhadap Daerah terbaik kita akan lakukan kunjungan ke daerah sebelum award 2014 nanti. Ini menunjukkan tanggung jawab BKPM terhadap daerah yg telah sumgguh-sungguh melakukan komitmen dalam memberikan suasana yang kondusif untuk investasi di daerahnya. Karena Negara yg kuat bertumpu kepada daerah yang kuat. Ada Beberapa indikator dasar penilaian sebuah daerah yang layak untuk mendapatkan predikat terbaik antara lain kelembagaan instansi pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan usaha, dukun-

gan teknologi dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan, mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pelayanan,ketersediaan dan kualitas informasi layanan dan potensi daerah, serta inovasi dan keberhasilan. Investment Award ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintahan daerah serta perusahaan yang dinilai berhasil dalam hal penanaman modal. Pemberian penghargaan ini diharapkan bisa memacu penciptaan iklim investasi yang baik di setiap daerah. "Penanaman modal memiliki peran penting. Tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi angka pengangguran, Sementara itu Dalam hal ini Bupati Rokan Hulu Drs H, Achmad, M .Si mengatakan,bahwa beberapa indikator penilaian dari panitia penyelenggra sudah dapat terpenuhi oleh Kabupaten Rokan Hulu sehingga pengharagaan dapat diraih, dan diharapkan pemberian penghargaan ini menjadi daya tarik untuk mendorong pelaku usaha agar bersedia menanamkan modal di Kabupaten Rokan Hulu, Dapun penerima nominasi

penerima pengharaag tersebut yakni Aceh tamiang,Samosir,Agam, Batang hari, Rokan hulu,Siak, Bintan, OKI, Belitung, Bandung, Cirebon, Batang, Demak, Jepara, Kebumen, Banyuwangi, Lamongan, Banjar, Pinrang, Kepulauan sangihe, sedang kan untuk kota yakni kota, Langsa, Sabang, Payakumbuh, Banjar, Surakarta, Pasuruan, Probolinggo, Singkawang, Tarakan dan Pare-pare. setelah Rokan Hulu ditetapkan menjadi salah satu Penyelenggara Nominee PTSP-PM 2013 Terbaik yang diumumkan pada senin malam 18 November 2013 di Ballroom JW Marriott Hotel. Dimana Kabupaten Rokan Hulu diumumkan keluar sebagai peeringkat ke 3 terbaik se Indonesia sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp)- pm maka pada selasa 19 November 2013 Bupati Rokan Hulu terima piala penghargaan langsung dari Wakil Presiden Republik Indoesia DR Budiono Penyerahan piala penghargaan tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden, dimana Rokan Hulu dapat meraih peringkat ke 3 dari 462 Kabupaten kota Se Indonesia yang sudah membentuk ptsp-pm yang diserahkan dalam acara Penganugrahan Penghargaan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kabupaten dan Kota Terbaik Tahun 2013. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tujuan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mendorong kualitas penyelenggaraan layanan PTSP-PM kabupaten/kota. Selain itu adalah usaha BKPM untuk memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan PTSP-PM di daerah melalui penetapan penyelenggaraan PTSP-PM Kabupaten dan PTSP-PM Kota Terbaik Tahun 2013 ini. BETTER-rls/hms

PLN Pasirpengaraian Upayakan Pinjam Mesin PASIRPENGARAIAN - Musim hujan belakangan ini agaknya tak terlalu berpengaruh dalam hal operasional listrik di Rokanhulu. Bila musim kemarau, air kering barangkali pemadaman listrik karena kekurangan air dapat diterima amsyarakat. namun di musim hujan saat ini air kering listrik padam agak sulit diterima masyarakat. Karena permasalahannya saat ini adalah pada mesin yang dipakai. Pemadaman bergilir masih

saja dirasakan warga Pasir Pengaraian dan sekitarnya. PLN Ranting Pasirpengarayan mengatakan pemadaman bergilir tersebut disebebakan defisit daya 3,5 MW akibat rusaknya 2 mesin genset dari 17 genset yang dimiliki PLN Pasirpengaraian. Untuk mengatasi hal ini PLN ranting Pasirpengarauan telah mengajukan peminjaman 1 unit mesin dari Pangkalan Kerinci.Demikian dikatakan

Zulkhaidir Manajer Ranting PLN Pasir Pengarayan saat dikonfirmasi wartawan Selasa (19/11) di ruang kerja. Menurut Khaidir upaya yang akan dilakukan PLN Ranting Pasir Pengarayan dalam mengatasi krisis listrik yang terjadi saat ini akan meminjam mesin genset dari Pangkalan Kerinci. Karena genset yang ada saat ini tidak bisa memenuhi daya listrik untuk kebutuhan masyarakat disebabkan beberapa genset

tersebut ada yang rusak. " Dari 17 mesin yang disewa hanya 15 mesin yang beroperasi.Sementara 2 mesin lagi mengalami kerusakan dan tengah dalam proses perbaikan,"ucap Zulkhaidir. Lanjut dikatakan Zulkhaidir untuk mengatasi persoalan defisit daya ini diwilayah kerjanya pihaknya telah mengajukan peminjaman/ 1 unit mesin dari pangkalan kerinci kapasitas sebesar 1 MW kepada PLN wilyah Riau dan berharap

peminjaman mesin ini dapat terealisasi dalam waktu dekat mengingat mendesaknya kebutuhan rencana penambahan 1 unit mesin ini setidaknya diharapkan mengurangi intensitas pemadaman yang sudah dikeluhkan warga setiap harinya. "Kita berharap dengan penambahan mesin genset ini bisa mengatasi krisis listrik atau pemadaman bergilir yang sering terjadi pada saat ini,"ungkapnya. BETTER-Epi

BMP Programkan Pengaspalan Jalan Desa PASIR PANGARAIAN - Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Rohul melalui Bidang Bina Marga, mulai tahun anggaran 2014 programkan pengaspalan sepanjang 1 km jalan dalam desa yang menuju ke fasilitas umum, namun pembangunan dilakukan tetap mengacu pada skala prioritas. Hal itu dinyatakan Kabid Bina Marga, Anton ST MT, Selasa (19/ 11/2013), terkait banyaknya usulan masyarakat desa, agar jalan-jalan desa di aspal, guna memudahkan akses keluar masuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan milik masyarakat desa. Dikatakan Anton lagi, untuk

program pengaspalan dalam desa sepanjang 1 km, hanya dilakukan menuju fasiltas umum, bukan dari pangkal jalan desa. Apalagi anggaran APBD Rohul terbatas, sehingga tidak seluruh desa mendapatkan program tersebut, namun tetap untuk jalan desa-desa mendapatkan perawatan melalui swakelola Dinas BMP Rohul yang setiap tahunnya dilakukan. ''Jalan desa yang tidak diaspal, kita tetap galakkan melakukan pemeliharan secara rutin. Dan kita juga meminta, partisipasi masyarakat di desa, mengawasi kendaraan yang mengangkut lebihi tonase, apalagi disaat penghujan seperti

sekarang ini. Paling tidak kondisi saat ini, tonase kendaraan pengangkut hasil pertanian masyarakat dibatasi hanya 4-5 ton saja, bial lebih dari itu maka jalan-jalan yang ada akan tetap rusak dan hancur,'' tegas Anton. Kemudian Anton juga melarang, pihak desa melakukan pungutan hasil pertanian warga seperti yang dilakukan di beberapa desa, untuk perawatan jalan. Karena, bila nantinya dilakukan pungutan ke warga baik berupa pemotongan hasil pertanian, maka para toke nantinya merasa memiliki sepenuhnya jalan-jalan desa, dan mengangkut hasil pertanian lebihi tonase dan

ketentuan. ''Bila pungutan untuk perbaikan jalan, kita khawatirkan para toke merasa jalan itu milik mereka. Sehingga para toke seenaknya melintasi jalan dengan kendaraan yang lebihi tonase, akibatnya jalan tetap rusak dan tidak terawat. Sebaiknya saya sarankan, dana swadaya yang dipungut tersebut, untuk membangun parit atau drainse, karena jalan bila sudah dikunci parit beton maka badan jalan akan awet dan kuat,'' himbau Anton lagi. Anton juga mengatakan, agar masyarakat saat ini bersabar, karena dimusim penghujan banyak jalan yang becek

dan rusak. Namun intinya pengawasan warga harus ditingkatkan agar kendaraan lebihi tonase tidak beroperasi bebas, apalagi anggaran swakelola untuk pemeliharaan jalan desa sudah habis tahun ini, dan baru dianggarkan lagi tahun 2014 mendatang. ''Kita himbau, warga bersabar. Karena dana swakelola pemeliharaan jalan sudah habis di 2013, namun setiap tahunnya kita tetap anggarkan dan itu program kita bagaimana jalanjalan desa bisa dilalui saat kondisi hujan maupun panas, sehingga akses dan aktifitas masyarakat tidak terganggu,'' ucap Anton. BETTER-yen/hrc


PELALAWAN Dianggarkan di APBD 2013

Unit Layanan Pengadaan Pelalawan Siap Beroperasi PELALAWAN- Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Pelalawan siap beroperasional pada tahun 2014 mendatang, untuk menudukung pelaksanaannya sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah dianggarkan dalam APBD tahun 2013 ini. "Ya, kita pastikan 2014 ULP sudah beroperasi dan itu sesuai amanat pemerintah, ungkap Hanafie,S.Sos.,M.si Kabag Program Pembangunan Setkab Pelalawan,baru-baru ini. Adapun sarana dan prasarana pendukung yang dimaksud seperti Hanafie,S.Sos.,M.si komputer, meja, kursi dan lain-lain. ULP itu sendiri sudah dibentuk tahun 2013 ini setelah tahapan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya. Pelaksanaannya akan dimulai 2014 mendatang, kedudukan ULP nanti akan memberikan pelayanan satu pintu dimana didalamnya terdapat beberapa kelompok kerja (pokja) yang mempunyai posisi yang berimbang dengan para pengguna anggaran (PA) atau bahkan lebih tinggi dari PPK. Pasalnya, PA dan ULP sama-sama diangkat oleh kepala daerah, sehingga pengambilan keputusan (terutama dalam penentuan pemenang pemilihan penyedia) dapat dilakukan secara mandiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Begitupun dengan bentuk ULP yang mandiri, kata hanafi. Pokja ULP tidak lagi terikat dengan atasan lain selain ketua atau struktur organisasi pada ULP sendiri. Sehngga dengan begitu, PPK dalam suatu pekerjaanpun tidak dapat ikut campur dalam proses pemilihan. Pada akhirnya dengan pelayanan pengadaan yang kredibel dari ULP maka akan dapat diperoleh proses pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan aturan, prinsip serta kebijakan pengadaan sehingga kebutuhan pengguna akan barang dan jasa dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya. "Barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akan meningkatkan tingkat pelayanan masyarakat dan dapat memberikan perlindungan hukum untuk meminimalkan resiko bagi organisasi," dan pentingnya peranan dan besarnya kebutuhan akan pembentukan ULP, amanat wajib dibentuknya ULP paling lambat pada tahun anggaran 2014 dalam Perpres 54 tahun 2010. BETTER-dtr

Drainase Tak Berfungsi, Banjir Kepung Pangkalan Kerinci PELALAWAN- Hujan lebat yang melanda Kota Pangkalan Kerinci sepanjang malam, minggu llau, membuat Kota Pangkalan Kerinci dikepung banjir. Hampir seluruh sudut kota Pangkalan Kerinci, air menggenangi pemukiman warga. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Banjir pada Rabu malam tersebut termasuk kategori terparah akibat curah hujan yang tinggi beberapa pekan belakangan ini. Hampir seluruh pembuangan air, drainase dan parit meluap. Menyebabkan air masuk kerumah warga hingga 30 CM. Sampai-sampai disejumlah rumah dimasuki ikan seperti lele dan belut. Diduga ikan-ikan lele tersebut, berasal dari kolam warga yang airnya meluap. Salah seorang pemuda Jalan Pinang, Adrian, menyebutkan banjir kali ini untuk Kota Pangkalan Kerinci tergolong parah. Sepertinya air tidak mengalir sebagai mana mestinya ditambah sekarang banyak yang membuang sampah di saluran air. " Ini harus cepat diantisipasi kalau tidak banjir besar sudah didepan mata. Aliran drainase di Kota Pangkalan Kerinci sudah tidak berfungsi dan tidak mengalir semestinya. Harus dilakukan perbaikan total terhadap saluran dan drainase. Kalau perlu dilakukan pengerukan ya dikeruk seperti aliran dekat pipa gas ini pada naik kekota airnya," kata Adrian. Sementara itu Lurah Pangkalan Kerinci Kota Diyas Irliyan saat dihubungi, mengungkapkan bahwa. Curah hujan beberapa pekan belakangan ini cukup tinggi sehingga menyebabkan air sungai meluap. Dan saluran air tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. "Memang tidak dipungkiri saluran drainase di Pangkalan Kerinci juga banyak tidak berfungsi, namun hal ini tetap Kita koordinasikan ke Kecamatan dan instansi terkait," sebutnya.BETTER-kpc

RABU

5

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Pembukaan Fesival Bakudo Bono

Bupati Sindir Pemprov Kurang Dukung Wisata Bono TELUKMERANTI- Bupati Pelalawan, HM Harris menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kurang peduli membantu infrastruktur menunjang objek wisata Bono di Kecamatan Teluk Meranti. Infrastruktur yang dimaksud, adalah berupa jalan sebagai akses darat menuju ke kecamatan tersebut. Demikian disampaikan Bupati Pelalawan pada saat membuka acara Festival Bakudo Bono, Selasa (19/11). Ia menyadari sesusungguhnya infrastruktur yang ada untuk menunjang wisata Bono yang ada di Teluk Meranti saat ini menjadi persoalan serius. "Diakui, untuk infrastruktur jalan khususnya lintas Bono telah di anggaran dari propinsi. Namun saat ini belum juga bisa sepenuhnya terlaksana. Intinya kendala saat ini berada di Pemprov Riau," ujar Harris dengan nada berapi-api. Bupati menambahkan, terkait masterplan bono, saat ini masih dalam tahap pematangan di tingkat pusat."Dan untuk masterplan bono sekarang masih dalam proses ditingkat pusat,"ucapnya. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamen Parekraf ) Republik Indonesia DR.Sapta Nirwandar secara langsung meresmikan festifal Bekudo Bono 2013 yang digelar di Sungai Kampar, kecamatan Teluk Meranti. Sesaat sebelum peresmian dilakukan, Bupati Pelalawan HM Harris bersama Wamen Parekraf DR Sapta Nirwandar menunggangi helikopter melihat langsung dari dekat dahsyatnya gelombang bono yang dijinak-

kan para peselancar. Setelah berkeliling beberapa saat helikopter, Bupati dan Wamen Parekraf bersama rombongan menuju halaman kantor camat Teluk Meranti secara resmi membuka festifal Bekudo Bono 2013. Pada kesempatan itu Wamen Parekraf, DR Sapta Nirwa ndar mengatakan, jika

gelombang bono merupakan suatu kekayaan alam dan anugrah yang tak ternilai lagi dari sang pencipta. "Gelombang bono ini suatu nikmat dan anugrah dari Tuhan, karena bono ini tidak semua daerah atau negara mempunya sungai yang mempunyai gelombang yang bisa dijadikan surfing,"katanya.

Lebih jauh Sapta Nirwana mengatakan, dari puluhan tempat wisata didunia, gelombang bono di Teluk Meranti merupakan salah satu gelombang sungai yang terbaik didunia. "Dan bono merupakan wisata yang unik dan kedepan bisa menjadi ikon wisata di Kabupaten Pelalawan dan Riau, dan kedepan semoga bisa

menjadi wisata andalan di Kabupaten Pelalawan.Setau Saya ada 5. Bono ini didunia yakni di Brazil Inggris Alaska China dan Indonesia.Bono Indonesia asal Pelalawan ini gelombangnya diatas dari 4 yang ada didunia.Harus dijaga sebagai aset Pelalawan Propinsi Riau dan Nasional,"ucapnya. BETTER-rtc

Tanggugulangi Sampah, Pemkab Berdayakan RT dan RW PELALAWAN- Tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Kota Pangkalankerinci, mendapat perhatian serius dari Bupati Pelalawan HM Harris. Untuk itu, ke depannya bupati meminta agar masalah sampah ditangani oleh RT dan RW setempat. "Memang kondisi tidak adanya TPSS menjadi masalah yang harus segera disikapi agar masyarakat tidak sembarangan dan kebingungan untuk membuang sampah. Dan kita telah memberi masukan ke Dinas Tata Kota dan pertamanan untuk segera mencari areal TPSS dan lebih representatif dan jauh dari areal perumahan warga sebelum diangkut ke tempat pembuangan tetapnya, agar warga tidak sembarangan membuang sampah,"ujar bupati, Senin (18/ 11), di Pangkalankerinci.

Tanggugulangi Sampah, Pemkab Berdayakan RT dan RW

Diakui bupati, dirinya telah

mendengar langsung keluhan

warga soal tidak adanya tempat

pembuangan sampah. Untuk itu, Dinas Tata Kota dan Pertamanan agar segera bergerak cepat untuk mengatasi masalah sampah ini. "Kita tidak ingin sampah dibuang di sembarang tempat yang akan merusak keindahan. Terlebih jika dibuang kesaluran air akan mengakibatkan saluran tersumbat dan rawan banjir,"kata HM Harris. Ditambahkan bupati, petugas kebersihan juga tidak bisa menjangkau ke seluruh pelosok perumahan warga. Oleh karena itu, ke depannya pihaknya akan memberdayakan RT dan RW setempat terkait pengangkutan sampah ini. "Kalau sekarang cuma di jalan poros saja sampah yang bisa diangkut dan tidak bisa menjangkau seluruh tempat. Untuk itu RT dan RW akan diberdayakan untuk dapat mengaturnya,"tutupnya. BETTER-rpc

Program PPIDK Mandiri Bisa Menjawab Kebutuhan Masyarakat Desa/Kelurahan PELALAWAN- Tahun ini, Pemkab Pelalawan telah meluncurkan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK) Mandiri tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pembangunan. Dan tiap desa/kelurahan akan mendapat alokasi anggaran yang nominalnya mencapai Rp 400 juta hingga Rp 500 juta. "Tentunya, melalui program PPIDK Mandiri tahun 2013 ini, para Kades maupun masyarakat mesti melakukan musyawarah agar penggunaan anggaran itu bisa tepat guna serta sesuai prosedurnya. Dan yakinlah, apa yang tengah kita perbuat dan

rancang saat ini, adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pelalawan," terang Bupati Pelalawan, HM Harris, yang terlibat aktif mensosialisasikan program PPIDK Mandiri tahun 2013 ini dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah di Kabupaten Pelalawan ini. Harris menjelaskan bahwa bahwa program PPIDK Mandiri tahun 2013 ini adalah program pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang ditentukan sendiri jenis pembangunannya. Misalnya, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dermaga, air bersih, pengairan dan listrik merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan sektor sosial budaya dan sektor

ekonomi. "Jadi pembangunan itu nantinya juga akan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan diawasi juga oleh masyarakat desa setempat. Dan ini terkait perlunya penguatan otonomi desa yang ada di daerah ini," katanya. Dengan adanya program PPIDK Mandiri tahun 2013 ini, maka paket-paket pembangunan infrastruktur yang kecil dapat ditangani langsung oleh desa. Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat itu nantinya dapat terbangun tanpa harus menunggu penganggaran dari SKPD kabupaten, namun supervisi dan pendampingan teknis tetap akan dilakukan oleh

SKPD terkait. "Program percepatan pembangunan infrastruktur desa ini dimungkinkan karena adanya partisipasi swadaya dan swadana dari masyarakat. Sehingga nilai obyek yang dibangun dapat bertambah melebihi dana yang dialokasikan di dalam APBD. Dan kebijakan ini sangat erat dengan otonomidesa yang perlu diperkuat dalam rangka memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan," tandasnya. Dikatakannya, pada tahun 2011 lalu, tak kurang dari Rp 193 milyar dialokasikan utuk pembangunan infrastruktur perhubungan dan permukiman.

Begitu juga di tahun 2012 lalu, ada sekitar Rp 291 Milyar dana APBD dipergunakan untuk membangun jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman lainnya. Hanya saja, meski dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar itu relatif cukup besar tapi ternyata hal tersebut masih belum dapat menuntaskan secara keseluruhan permasalahan kekurangan infrastruktur yang ada di daerah ini. "Jadi diharapkan kebijakan baru dengan prioritas desa ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat menjadi lebih baik lagi," tutupnya. BETTER-hlr


6

RABU

SAMBUNGAN

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

ARWIN AS satu persatu. Ada juga saya bolak-balik arsip di dalam. Yang jelas, saya jadi saksi," katanya. Arwin mengakui kalau anggaran KITB senilai Rp38 miliar dikucurkan sewaktu dirinya masih menjabat bupati. Hal itu dilakukan setelah mendapat

persetujuan dari DPRD Siak. "Setelah disetujui, dana diberikan secara bertahap. Tujuannya membangun Siak juga. Kan sudah dikaji secara matang," ucapnya. Terkait adanya penyelewengan yang dilakukan Direktur BUMD KITB, Ir Syarifuddin, Arwin mengaku

tidak tahu. Pasalnya, dana sudah diberikan dan kepercayaan diberikan ke pengelola. "Ada penyimpangan saya gak tahu. Kan gak mungkin, anak yang maling bapaknya yang dipenjara," ujar Arwin sambil berlalu. Sementara itu, Kasi Penkum

Jalan Sudirman, Senin (8/7) lalu. Dari penggeledahan, barang-barang berupa dokumen, serta CPU komputer disita. Kasus ini sendiri bermula saat Pemerintah Kota

Pekanbaru menganggarkan dana untuk pembelian tiga unit alat pompa air di PDAM Tirta Siak Pekanbaru pada tahun 2011 sebesar Rp724 juta. Ternyata, proyek tersebut fiktif. BETTER-toni

penumpang yang banyak. "Saya perhatikan penumpangnya tak lebih dari 10 hingga 15 orang, kalau mobilnya seperti ini tentu mubazir. Bagus dana itu dialihkan untuk menambal jalan berlobang-lobang," tutur Edi. Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV Muhammad Sabarudi ST, menegaskan, memang dari awal dirinya tak setuju Bus TMP beroperasi di Pekanbaru. Karena memang masyarakat Kota Pekanbaru belum butuh sarana angkutan umum seperti TMP tersebut. "Saya lebih setuju ada anggaran perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik dalam segi pendidikan dan kesehatan. Kalau sarana angkutan ini bukan kebutuhan masyarakat," ungkap Sabarudi saat dikonfirmasi di DPRD.

Menurut Politisi PKS ini, kondisi 20 Bus TMP besar tidak memadai untuk beroperasi di Kota Pekanbaru. Sebab, konstruksi jalan di Kota Pekanbaru cenderung untuk menampung kendaraan pribadi. "Sekarang ada kebijakan bus menengah, kedepan kita harapkan semua mobil TMP sebesar itu saja, yang besar ini tak perlu dioperasikan lagi," sebutnya. Sabarudi juga meminta agar operator Bus TMP segera dievaluasi secara keseluruhan. Karena Sabarudi menduga operator Bus TMP belum memadai dan memenuhi standar. "Karena saya sendiri juga sering merasakan, dimana bus itu ngebut dan main nyelip aja. Maka kita minta harus segera dievaluasi sebelum ada korban berikutnya," sebut Sabarudi. BETTER-riki

Misner Manalu SH diruang Pidsus Kejati Riau. Dalam hal ini ketiga diperiksa sebagai saksi," ungkap Rachmad. Pantauan wartawan, ketiga saksi tersebut mendatangi Kejati Riau sekitar pukul 09.00 WIB. Usai diperiksa, ketiganya tidak mau berkomentar terkait pemeriksaannya. Dalam kasus yang merugikan negara Rp6 miliar ini, Syafril Tamun sudah diperiksa. Ia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek beranggaran Rp12 miliar tersebut. Menurut Rachmat, pemeriksaan Syafril sebagai langkah awal penyelidikan. Ini sebagai salah satu cara mengumpulkan alat bukti untuk menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. "Selain saksi-saksi, penyidik juga akan mengumpulkan berkas terkait proyek. Itu juga sebagai langkah mencari alat bukti. Kalau bukti cukup, kasusnya akan naik ke penyidikan dan orang yang paling bertanggung jawab akan jadi tersangka," papar Rachmat.

Berapa lama Kejati melakukan penyelidikan hingga naik ke penyidikan, Rachmat belum bisa memastikan. "Target naik ke penyidikan belum dipastikan. Kalau bisa secepat mungkin," tegas Rachmat. Ditanyai mengenai pemeriksaannya, Syafril irit bicara. Ia hanya membenarkan dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. "Menjadi saksi," katanya singkat sambil berlalu. Dijelaskan Rachmat, dugaan korupsi ini terjadi tahun 2011 lalu. Masa itu, Dinas PU Riau membangun Venue Dayung di Kebun Nopi untuk menyambut perhelatan PON XVIII. "Pagu anggaran proyek ini Rp12 miliar. Dalam proyek, Syafril menjabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)," jelas Rachmat. Dalam perjalanan, proyek ini memang selesai. Permasalahannya, proyek ini hanya menghabiskan Rp6 miliar. "Nah sisanya Rp6 miliar lagi kemana?. Itu yang akan dicari, karena laporan proyeknya menghabiskan Rp12 miliar," pungkas Rachmat. BETTER-syu

bakat yang menonjol pada diri si anak. "Itu artinya untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan bagi anak menerima pelajaran maka perlu system pendidikan yang flexible, terfokus, tidak dipaksakan, memberikan pencerahan, tidak monoton, seperti kebiasaan yang diterapkan dalam pola plajaran yang ada di sekolahsekolah atau tempat-tempat belajar non formal, informal dan informal,“ papar Eva. Menurut Eva pendidik PAUD harus lebih kreatif menciptakan suasana belajar yang disenanangi muridmuridnya sehingga suguhan materi yang disampaikan mudah dicerna dan gampang diingat anak. "Dengan kreatifitas yang tinggi maka materi pembelajaran yang diberikan bisa dengan mudah dicerna dan diingat anak," ujar Eva. Sebelum menerima piagam penghargaan itu, rombongan Bunda PAUD seIndonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Gran Sahid Jaya, Jakarta sejak Senin (18/11/ 2013). Riau sendiri diwakili oleh PAUD dari Kabupaten Kampar, Rohul, Inhil, Rohil, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kuansing, Dumai dan Provinsi Riau Sementara itu Bunda PAUD Indonesia, Any Yudhoyono membuka secara resmi pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bunda PAUD se-Indonesia di istana Negara. Pembukaan itu dilakukan seusai Mendikbud, M. Nuh

menyerahkan penghargaan Bunda PAUD untuk Propinsi Riau, Lampung dan Sumbar, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, Bontang Kalimantan Timur dan Gunung Kidul Yogyakarta. Any SBY menganggap penting sebuah peran dari Bunda PAUD dan pendidikan anak di usia dini. “Usia keemasan (Golden Age) anak berada pada 0 sampai 5 tahun yang membentuk perkembangan mental dan spiritual,“ katanya. “Dimasa usia dini ini, alat perekam otak anak akan menyerap semua hal tanpa kecuali, termasuk juga hal-hal yang kurang baik, maka hatihati, jangan biarkan anakanak mendapat konsumsi berita dan tingkah laku yang tidak pas. Ini adalah tanggung jawab para orangtua untuk berhati-hati, jangan berkata kasar di depan anak-anak karena itu akan terekam," sambungnya. Hadir dalam acara itu antara lain Menkes Nafsiah Mboi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, serta jajaran pengurus Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) antara lain Okke Hatta Rajasa, Sranya Marty Natalegawa, dan Laily M. Nuh. Ibu Negara juga menyampaikan apresiasi kepada enam Bunda PAUD berprestasi yang menerima penghargaan dari pemerintah. "Saya harap Bunda PAUD lebih berprestasi dan ikhlas dalam mengabdikan diri bagi PAUD," katanya. BETTER-netty

MANTAN diperiksa dalam statusnya. Ini agar berkas segera bisa diselesaikan dan lengkap (P21)," tambahnya. Sebelumnya, penggeledahan dilakukan polisi ke Kantor PDAM Tirta Siak,

BUS momok bagi masyarakat pengguna jalan. Demikian dikatakan salah seorang masyarakat Kota Pekanbaru Edi, menurutnya, keberadaan Bus TMP hanya untuk mendapatkan proyek saja dan bus yang diadakan juga terkesan mubazir dan tidak bermanfaat. "Saya lihat ini nampak kali proyeknya, substansinya dimana, kejar proyek saja sepertinya. Harusnya tak terlalu banyak dan jangan yang besar seperti itu bus, karena tak bermanfaat bagi masyarakat," kata Edi saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (19/11/2013). Seharusnya, kata Edi yang merupakan warga Jalan Harapan Raya tersebut, bus yang diadakan pemerintah tidak terlalu besar dan banyak. Karena sampai saat ini, Bus TMP tak pernah berisi

JAKSA merugikan negara Rp6 miliar lebih. Kapan pemanggilannya, penyidik belum memastikan. "Kadis PU (Haryanto.red) akan dipanggil. Waktunya belum ditentukan," jelas Kasi Penkum Kejati Riau, Mukhzan, didampingi Kasi Penyidikan Kejati, Rachmad Surya Lubis, dikonfirmasi wartawan pada Selasa (19/11/13). Menurut Rachmat, setiap pejabat yang diduga mengetahui proyek senilai Rp12 miliar itu akan dipanggil. "Tujuannya, untuk menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut," katanya. sambil menunggu Haryanto, Kejati Riau terus menggulirkan kasus ini untuk mencari alat bukti. Sejumlah saksi terus dipanggil. Selain itu, berkas-berkas terkait proyek terus ditelusuri. Kemarin ada tiga saksi yang diperiksa. Mereka adalah Pasril selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Imam Subroto sebagai ketua panitia lelang proyek dan Meldi selaku konsultan. "Ketiga diperiksa oleh jaksa penydik, Marel SH,

Kejati Riau Mukhzan, didampingi Kasi Penyidikan Kejati Riau, Rachmad Surya Lubis mengatakan, Arwin diperiksa sebagai saksi untuk Syarifuddin MT, Direktur KITB yang sudah menjadi tersangka. "Saksi ini (Arwin.red) diduga mengetahui pengucuran dana KITB, karena ia menjadi bupatinya saat itu," kata Rachmad. Sejauh mana keterlibatan Arwin dalam kasus ini, Rachmad belum bisa memastikan. Pasalnya, kasus ini masih terus didalami meski sudah ada tersangka. Sementara itu, Humas Kejati Riau, Mukhzan SH MH didamping Kepala seksi penyidikan Rachmat Lubis, mengatakan pihaknya memeriksa Arwin AS terkait prosedural penggunaan anggaran dana dan atau pengucuran dana APBD Siak. "Arwin diperiksa terkait penggunaan anggaran pembelian Kapal oleh KITB,

apakah benar prosedurnya atau tidak,"kata Mukhzan. Disamping itu, Direktur PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), Raden Fathan Kamil, yang dari awal disebut menikmati anggaran KITB justru ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kredit fiktif senilai Rp140 miliar di sebuah bank di Jawa Barat. "Kasus kredit fiktif itu ditangani Kejagung," kata Mukhzan. Dijelaskan Mukhzan, kredit itu diberikan Bank Jabar dan Banten cabang Tangerang. Kredit yang diajukan untuk pengembangan bisnis Crude Palm Oil (CPO). "Dalam kasus ini, Fathan menjabat Dirut PT Primer Agroindustri Makmur. Surat perintah penyidikan (Sprindik) No :print-105/F.2/Fd.1/10/2013, tanggal 18 Oktober 2013," jelas Mukhzan. Menurut Mukhzan, berda-

sarkan keterangan pihak Kejagung kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya dan menyalahi prosedur. Sehingga diduga merugikan keuangan negara mencapai USD 9 juta atau berkisar Rp 90 miliar. Seperti diberitakan, kasus ini bermula sewaktu Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak mengucurkan dana Rp37 miliar ke BUMD. Dana dikucurkan secara bertahap. Tahun 2004 Rp1,5 miliar, tahun 2006 Rp6 miliar dan tahun 2007 senilai Rp30 miliar. Anggaran ini murni untuk mengembangkan kawasan KITB dan tidak dibenarkan diarahkan ke kegiatan lainnya. Dalam perjalanannya, BUMD KITB membentuk perusahaan baru bernama PT Miwai Persada Makmur dan membeli sebuah kapal tanker senilai Rp21 miliar Pengadaan kapal tengker ini dilakukan PT Miwai

(bentukan BUMD KITB.red) dan PT TBMS (bentukan PT Miwai.red), bekerja sama dengan PT Trush di Jakarta. Kapal yang diadakan tadi tidak pernah ditemukan. Selain mengalihkan anggaran ke pembelian kapal tanker, BUMD KITB juga mengucurkan dana ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penyelidikan sementara, BPRS itu memiliki hubungan dengan dengan salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut. Data dihimpun, BPRS ini bisa dikatakan sakit. Sebagai penopang, anggaran dari Pemkab Siak dialihkan senilai Rp9 miliar. Dalam perjalanan, dana tadi hilang entah kemana. Perhitungannya, ada kerugian negara Rp4 miliar dari pengalihan ke BPRS ini. BETTER-syu

Ada Sekolah Ganti BSM Dengan Baju Seragam

Serahkan BSM Dalam Bentuk Tunai! PEKANBARU- Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak di lima sekolah dasar (SD) negeri di Kota Pekanbaru, Selasa (19/11/2013). Sidak ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pendistribusian Bantuan Siswa Miskin (BSM) di lima sekolah tersebut. Demikian disampaikan Kepala Disdik Kota Pekanbaru Zulfadil, saat dikonfirmasi usai dirinya melakukan sidak. Dikatakan Zulfadil, dari hasil sidak ini, pendistribusian BSM di lima SD tersebut masih berjalan lancar. "Saya ingatkan ke semua sekolah agar dapat memahami bahwa program penyaluran BSM itu program secara nasional di bawah wakil presiden. Dalam petunjuk teknis itu bahwa bantuan diserahkan dalam bentuk uang tunai, tak boleh barang," ungkap Zulfadil. Keterangan Zulfadil ini sesuai dengan desas desus

yang diterimanya, bahwa ada sekolah yang memberikan BSM kepada siswa dalam bentuk barang atas kesepakatan orangtua murid. Misalnya saja dalam bentuk seragam sekolah "Saya masih terus mencari tahu sekolah mana yang melakukan hal itu," kata Zulfadil. "Itu salah, saya akan ingatkan karena ini tak boleh salah. Kalau salah ini menyangkut tatanan nasional dan tidak boleh kesalahan dan penyimpanganterjadi," sambungnya. Pada hari itu, Zulfadil bersama staf Disdik lainnya melakukan sidak ke lima SDN, diantaranya SDN 04, SDN 30, SDN 31, SDN 47 dan SDN 61. Di sekolah tersebut, Zulfadil menyaksikan secara langsung penyaluran BSM yang dikucurkan dari APBN tersebut. Untuk besaran BSM yang diterima per murid SD yakni Rp360 ribu, SMP Rp550 ribu, dan SMA Rp750 ribu. "Itu tak

hanya negeri, swasta juga dapat," sebut Zulfadil. Untuk syarat mendapatkan BSM ini, terang Zulfadil, oraqngtua/wali murid memperlihatkan kartu Penjamin Sosial yang didapat sebagai bukti penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau surat keterangan miskin dari kelurahan. Anak yang telah didata, maka memperoleh bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening siswa dan diambil langsung oleh siswa disaksikan orangtua. "Dalam penyaluran ini tidak bolah main-main. Kalau ada yang meminta bagian, misalkan guru yang mendampingi anak yang mengambil BSM, silahkan lapor ke kita. Karena tak boleh ada pemotongan apapun," terangnya. BSM tersebut dipergunakan untuk keprluan siswa di sekolah, seprti pmbelian seragam, sepatu, alat tulir,

uag saku, uang kursus dan lainnya. "Kalau ada hutang di sekolah boleh dibayarkan, tapi harus diterima dulu uangnya secara tunai olh murid nanti baru dibayarkan ke hutangnya di sekolah," tutur Zulfadi menjelaskan. Jika dalam penerimaan BSM ini disalahgunakan oleh orangtua/wali murid, maka hal itu terlepas dari tanggung jawab sekolah. "Ada anak celana sekolahnya koyak-koyak, setelah terima BSM masih juga koyak-koyak, itu tanggung jawab orangtua, yang jelas pemerintah sudah memberi bantuan," sebutnya. Untuk itu, tambah Zulfadil, kepada orangtua murid diharapkan memanfaatkan uang bantuan tersebut untuk keperluan anaknya di sekolah. "Jangan dibelikan rokok atau membayar hutang di kedai, manfaatkan untuk kebutuhan sekolah anaknya," imbuh Zulfadil. BETTER-riki

KPU Akan Verifikasi Temuan Gerindra

EVA “Juara PAUD Tingkat nasional kabupaten/kota lebih meningkatkan gerakangerakan PAUD, sebab keberhasilan propinsi tidak terlepas dari dukungan Bunda-Bunda PAUD di Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau,“ kata Hj Eva Yuliana di Istana Negara, usai Hj Septina Rusli Zainal menerima piagam pengharagaan itu, bersama Bunda PAUD Lampung sebagai Peringkat II dan peringkat III Bunda PAUD Propinsi Sumatera Barat. Selain tiga propinsi yang mendapatkan penghargaan Bunda PAUD, tiga Kabupaten se-Indonesia menjadi peringkat I yakni Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, Bontang Kalimantan Timur dan Gunung Kidul dari Yogjakarta. Para istri-istri menteri kabinet bersatu turut hadir dalam acara yang hanya berkapisitas 400 undangan itu, 315 undangan diantaranya berasal dari Bunda PAUD se-Indonesia. Eva mengatakan apa yang menjadi harapan pemerintah melalui Kemendikbud dapat diteruskan di tingkat kabupaten supaya memberikan dukungan penuh terhadap PAUD. Dikatakan Eva sudah saatnya system pendidikan anak ini dirubah. Tidak saja materi pelajaran yang diberikan tapi juga harus memperhatikan bakat dan kemampuan si anak, tidak memaksakan kehendak untuk mengenyam pendidikan dan semestinya sejak usia dini anak harus lebih focus kepada satu kemampuan dan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi terhadap temuan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) soal data pemilih bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) nasional Pemilu 2014. Verifikasi dilakukan, baik melalui sistem informasi milik KPU maupun pengecekan langsung di lapangan. "Kasus begitu, perlu ada verifikasi faktual, apakah itu kesalahan entry (pemasukan) data atau memang yang bersangkutan (pemilih) memberikan informasi yang beragam begitu. Itu yang harus dicek

ke lapangan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (19/11/ 2013). Dia memastikan, pihaknya akan mengecek temuan itu. Dikatakannya, kasus kepemilikan lebih dari satu nomor induk kependudukan (NIK) oleh seorang pemilih mungkin terjadi jika pemilih sudah memiliki NIK baru seperti yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik (EKTP). "Mungkin variasi masalahnya berbeda kalau punya dua NIK. Saya misalnya, antara NIK yang

lama dan E-KTP berbeda," kata Husni. Ia mengatakan, jika memang terbukti bahwa pemilik NIK berbeda tetapi ternyata hanya satu pemilih, maka KPU akan menghapus data pemilih yang NIK-nya tidak valid. Namun, kata dia, penghapusan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengecekan di lapangan. "Kalau nanti faktualnya memang benar itu satu orang, maka selebihnya itu harus dihapus. Kalau by sistem, kami tidak bisa langsung hapus," lanjutnya. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menemukan

3.750.231 data pemilih bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) nasional Pemilu 2014. Partai Gerindra menyerahkan data tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, untuk dicek dan dibenahi. "Partai kami menyerahkan sekitar 3,7 juta data pemilih bermasalah yang ada dalam DPT yang sudah ditetapkan KPU pada 4 November 2013 lalu," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman sebelum menyerahkan temuan pihaknya di Kantor KPU. BETTER-kmc


NASIONAL Dulu MK Ramah, Sekarang Tegas JAKARTA— Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar mengatakan, pengamanan di Gedung MK sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja, pengamanan yang dulu dilakukan itu lebih bersifat ramah, bukan tegas. "Dari dulu kita juga sudah melakukan pengamanan, tapi dengan hospitality, keramahtamahan, dengan harapan pengunjung akan nyaman di sini," kata Janedjri. Sayangnya, lanjut Janedjri, keramahtamahan dan kenyamanan tersebut sering disalahartikan oleh sebagian pengunjung. Puncaknya adalah kericuhan yang terjadi di sidang putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku beberapa waktu lalu. "Oleh karena itu, ketegasanlah yang sekarang lebih kita kedepankan," tambahnya. Dengan pengamanan yang tegas ini, menurut Janedjri, tetap saja MK masih akan menjunjung prinsip keramahtamahan. Namun, prinsip tersebut menjadi nomor dua. Janedjri sadar bahwa sistem pengamanan yang ketat ini akan sedikit menyulitkan pengunjung yang datang ke MK dengan niat yang baik. Namun, menurutnya, hal tersebut merupakan pengorbanan. Dengan mengedepankan pengamanan yang tegas ini, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kecil hingga pelanggaran yang besar seperti kericuhan lalu bisa lebih mudah diantisipasi. "Jadi, harap maklum saja kalau pengamanan ini diperketat. Ini demi kepentingan bersama," pungkas Janedjri. Seperti diberitakan, sidang putusan pilkada ulang Provinsi Maluku di MK berlangsung ricuh, Kamis (14/11). Massa yang diduga berasal dari kubu pasangan Herman Adrian Koedoeboen dan Daud Sangadji mengamuk dan mengubrakabrik ruang sidang pleno MK. Setelah kejadian tersebut, pengamanan di MK pun diperketat, antara lain dengan membatasi akses masuk ke Gedung MK, membatasi jumlah pengunjung sidang, dan menambah jumlah personel kepolisian. BETTER-kpc

Bentrok TNI dan Polri Pecah Lagi di Karawang JABAR - Sejumlah anggota TNI AD dari Batalion 305 bentrok dengan anggota Brimob Den B Cikole, Karawang, Jawa Barat, Selasa 19 November 2013. Kabar itu dibenarkan oleh Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Badrodin Haiti. "Benar, Polres diserang anggota Yonif 305. Tetapi detailnya saya belum terima laporan," katanya. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Rukhmat Ahmad saat dihubungi wartawan mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kasus bentrokan yang terjadi antara Brimob Den B Cikole dengan Batalion 305 tersebut. "Kami masih menelusuri kabar bentrokan itu," kata Rukhmat. Terkait kasus bentrokan itu, kata Rukhmat, pihaknya telah mengirimtim ke lokasi kejadian, untuk mencari tahu penyebab bentrokan tersebut. "Kita sudah mengirimkan Panglima Divisi ke lokasi kejadian," ujarnya. Dari informasi yang dihimpun, bentrokan TNI dan Polri itu terjadi tadi di depan Mega Mall Karawang, Jawa Barat, sekitar pukul 10.30 WIB. Akibat insiden itu, kantor Pemda Karawang dan pos polisi rusak. Selain itu, sejumlah mobil patroli dan sepeda motor milik anggota Polres Karawang dirusak oleh puluhan personel TNI dari kesatuan 305 Teluk Jambe. BETTER-vnc

RABU

7

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

PM Australia Tak Mau Minta Maaf Presiden Sangat Menyayangkan

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan sikap Perdana Menteri

Australia Tony Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf terkait

informasi penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Austra-

lia. Hal ini disampaikan melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11). "Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini (penyadapan)," kata Julian. Sebelumnya, Tony tidak meminta maaf terkait pemberitaan media soal penyadapan. Ia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan pemerintah Indonesia. Julian mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan apa pun alasannya. Untuk itu, nota protes kepada Australia telah disampaikan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Selain itu, Dubes RI untuk Aus-

tralia juga telah ditarik. Presiden SBY, tambah dia, menginstruksikan Kemenlu untuk tetap meminta penjelasan dari Australia. Masyarakat Indonesia perlu mendapat penjela san yang jelas atas isu tersebut. Hingga pagi tadi, kata Julian, belum ada komunikasi antara Presiden SBY dengan PM Australia. Julian menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji ulang kerja sama dengan Australia. Selama ini, ada beberapa kerja sama strategis kedua negara. Indonesia, kata dia, tetap mengedepankan kepentingan yang lebih luas."Kami melihat bahwa perkembangan hari ini belum final dari sikap pemerintah Australia. Kita berharap ada perkembangan positif untuk menyelamatkan lebih lanjut hubungan kedua negara. Mudah-mudahan dalam satu dua hari kedepan setidaknya apa yang kita inginkan, masyarakat luas menerima penjelasan dari mereka," pungkas Julian. BETTER-kpc

Komisi I DPR Upayakan Bertemu Snowden di Rusia JAKARTA - Penyadapan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting lainnya, terbongkar. Aksi spionase Negeri Kanguru terbongkar berkat bocoran dari mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat NSA, Edward Snowden, yang kini mendapat suaka dari Rusia setelah menjadi buronan AS. Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri dan Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang, Selasa 19 November 2013 mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk bertemu Edward Snowden

untuk mencari tahu lebih detail perihal penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. "Kami upayakan Komisi I ketemu Snowden di Moscow. Kami yang upayakan. Komisi I kan mitra pemerintah," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta. Kata Agus, sikap pemerintah sudah cukup dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia dan mengevaluasi seluruh kerjasama dengan Australia. Selebihnya, Komisi I DPR akan membantu dalam hal lain. Salah satunya, meminta keterangan pihakpihak terkait, termasuk

Snowden. Menurut Agus, sikap tegas dari pemerintah akan memberikan dampak bagi hubungan kedua negara. "Paling rugi pihak Australia, bukan kita. Melihat besarnya kepentingan ekonomi mereka," kata dia. Edward Snowden diketahui adalah pembocor aksi penyadapan Australia dan AS ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dia memberikan data-data rahasia kepada media massa di Australia. Bahkan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan Indonesia patut

berterima kasih kepada Snowden. Sebab, dengan informasi dan data yang diperoleh Snowden, aksi spionase Australia terhadap Indonesia terbongkar. "Kalau mau jujur kita harus terima kasih kepada Snowden. Kalau nggak kita nggak akan tahu," katanya. Aksi penyadapan Australia terhadap Indonesia diungkap Snowden dalam dokumen yang ia bocorkan dan dilansir harian Inggris The Guardian, 2 November 2013. Kata dia, Badan Intelijen Australia (DSD) bekerja bahumembahu dengan badan

keamanan nasional Amerika Serikat (National Security Agency) untuk memperoleh informasi yang menjadi target mereka. DSD bahkan disebut memasukkan ahli Bahasa Indonesia ke dalam timnya untuk memonitor dan menyeleksi informasi dari komunikasi yang berhasil mereka dapatkan. "Tujuan dari upaya (spionase) ini adalah untuk mengumpulkan pemahaman yang kuat tentang struktur jaringan yang diperlukan dalam keadaan darurat," kata Snowden yang tertulis dalam dokumen. BETTER-vnc

Kapolri Perbolehkan Polwan Pakai Jilbab JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia memberikan kelonggaran kepada polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab pada saat berdinas. Pasalnya, penggunaan jilbab tersebut merupakan hak pribadi seseorang. "Itu hak asasi seseorang, saya sudah sampaikan kepada anggota kalau misalnya ada anggota yang mau pakai, silakan," kata Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman di sela-sela acara "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Ruang Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/11). Kendati demikian, sampai saat ini belum ada aturan

resmi yang dikeluarkan Kapolri terkait penggunaan jilbab. Aturan tersebut baru akan dikeluarkan setelah praktik penggunaan jilbab itu dijalankan dan dievaluasi. Lebih lanjut, Sutarman mengatakan, dengan belum adanya aturan tersebut, maka belum ada anggaran khusus yang dikucurkan Polri untuk pengadaan jilbab. Polwan yang ingin menggunakan jilbab dipersilakan membeli sendiri jilbabnya. "Anggaran belum ada, kalau mau beli, silakan. Contohnya kan sudah ada. Mulai besok kalau ada yang mau pakai saat tugas tidak masalah," ujarnya.

Seperti diberitakan, tidak diperbolehkannya penggunaan jilbab bagi polwan selama ini mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam polwan berjilbab, kecuali di Provinsi Aceh. Seragam Polri, termasuk di dalamnya polwan, diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/ 2005. Tidak tertulis larangan berjilbab dalam surat keputusan Kapolri itu. Namun, semua anggota harus mengenakan seragam yang telah ditentukan. Saat berdinas, semua anggota wajib mengenakan seragam yang sama baik,

mulai dari ujung kepala hingga kaki. Pengecualian dilakukan untuk polwan yang tidak mengenakan seragam, seperti

bagian reserse dan intelijen. Mereka diperbolehkan berpakaian bebas ataupun mengenakan jilbab. BETTER-kpc

Studio 88 Holiday 88 Plaza Citra Lantai 5. Telp. 0761-28441

Studio 1

Studio 2

Studio 3

Holiday 1 (2D)

Holiday 2 (3D)

Jl. Sultan Syarif Qasim, Telp. 33138

Holiday 3


8

RABU

GALERI FOTO

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dan Peringatan HKN Bupati Inhu Turing Bareng RENGAT--Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto, SE, sejak Minggu, 17 Nopember 2013 melaksanakan turing bareng dengan pejabat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Inhu. Turing tersebut bersempena dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) dan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Ikut dalam acara tersebut, Sekda Inhu, Raja Erisman, Asisten II, H. Asriyan, Asisten III, H. Agusrianto, serta beberapa Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Inhu, Camat dan rombongan lain. Rombongan turing bertolak dari kantor Bupati Inhu, Minggu (17/11). Dalam perjalanannya rombongan turing pertama kali melakukan peninjauan banjir di Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat. Turing dipimpin lansung oleh Bupati Inhu, dalam perjalanan, Bupati dan rombongan meninjau pembangunan rumah layak huni Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, melakukan pelertakan batu pertama pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim. Pada Senin, (18/11), Bupati Inhu Yopi Arianto, bersama rombongan melaksanakan upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-49 tahun 2013 yang bertempat di Desa Talang Pring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim. Pada peringatan HKN tersebut, Bupati Inhu meyerahkan bantuan dana hibah kepada masyarakat untuk pembangunan Mushola dan Mesjid di kecamatan Rakit Kulim, selain itu Bupati juga menyerahkan bantuan 2 unit Hand Tractor, 1 unit mesin perontok padi. Tidak hanya itu, Buupati Inhu juga menyerahkan bantuan dari Pekmkab 1 unit mobil Ambulans untuk Puskesmas Lubuk Kandis dan 1 unit mobil Ambulans untuk Puskesmas Kilan, Kecamatan Batang Cenaku. Sehabis acara Bupati dan rombongan lansung bertolak ke anak Kabupaten Inhu, yaitu kabupaten Kuantan Singngi, melanjutkan rute turing yang direncanakan. BETTER-Jefri

2. Bupati Inhu dan rombongan setelah meninjau banjir di Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat.

1 . Sebelum turing, Bupati Inhu Yopi Arianto beserta rombongan lakukan foto bersama di halaman kantor Bupati Inhu.

BUPATI Inhu saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pamsimas Kecamatan Rakit Kulim.

KARENA jembatan dalam tahap pembangunan, rombongan turing Bupati Inhu terpaksa melintasi jembatan lama yang saat ini terendam air banjir.

BUPATI Inhu tinjau pemabangunan jembatan Kecamatan Rakit Kulim.

BUPATI Yopi saat foto bersama dengan masyarakat Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan rakit Kulim.

SETIBA dilokasi peringatan HKN, Bupati Inhu disambut meriah masyarakat Desa Talang Pringin Jaya.

PERINGATAN HKN ke 49, Bupati Inhu Yopi Arianto serahkan penghargaan kepada bidan dan perawat berprestasi.

KEPALA Puskesmas teladan terima penghargaan dari Bupati Inhu pada peringatan HKN ke 49 di Desa Pring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim.

SETELAH upacara perayaan HKN ke 49, Bupati Inhu beserta asisten dan Kadis Kesehatan H. Suhardi dan Istrinya HJ. Wisma Heppy serta pegawai Diskes Inhu lakukan foto bersama.

BIDAN dan perawat puskesmas saat foto bersama Bupati Inhu di lokasi peringatan HKN, Desa Talang Pring Jaya.

PERWAKILAN kepala Puskesmas saat menerima bantuan secara simbolis 1 unit mobil ambulans.

KEPALA Dinas Kesehatan Inhu, H. Suhardi beserta kepala Puskesmas setelah menerima bantuan mobil ambulans dari Pemkab Inhu.


PEKANBARU TERKINI

Kota Bertuah

Telepon Penting Rumah Sakit Polisi PLN Telkom Pelabuhan Bandara Ambulan Terminal Akap Handphone

: 0761-85 : 0761-32893 : 0761-855311 : 143 ex 13 : 0761-23497 : 0761-674694 : 0761 -7047979 : 20118 : 108

9

RABU, 20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

ď Ž Komisi II Agendakan Hearing Dengan Indomaret

Pedagang Tolak Mobil Keliling Indomaret PEKANBARU- Puluhan pedagang yang menamakan dirinya serikat pedagang keliling Pekanbaru, Selasa (19/11/2013) sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi gedung DPRD Kota Pekanbaru. Mereka ingin bertemu dengan anggota dewan untuk mempertanyakan keberadaan mobil keliling Indomaret yang mangkal di beberapa titik di Pekanbaru. Pedagang yang lengkap dengan gerobak dan perlengkapan dagangnya, seperti pedagang air tebu, makanan ringan, pedagang sate, pedagang rokok dan lainnya memarkirkan gerobak di depan gedung. Massa tidak melakukan orasi karena tujuannya hanya satu, melakukan diskusi dengan Dewan guna menyampaikan penolakkan terhadap mubil keliling Indomaret tersebut. Setelah beberapa menit menunggu di depan gedung DPRD, akhirnya pedagang disambut seorang Anggota Dewan Ir Nofrizal MM yang kebetulan saat itu ada di

kantor. Karena anggota lainnya sedang melakukan reses, Nofrizal sendiri menerima para pedagang. Setelah negosiasi, dengan dikawal aparat kepolisian, akhirnya Nofrizal meminta agar 10 perwakilan pedagang masuk ke ruang rapat untuk diskusi. "Memang kami terfokus pada Indomaret saja, karena memang Indomaret ini paling rusuh. Sudahlah ruko tidak ada izin, sekarang ada mobil keliling yang menguasai semua ivent yang ada di Pekanbaru, kami mempertanyakan ini," ungkap juru bicara pedagang, Antoni Fitra kepada Dewan. Disebutkan, akhir-akhir ini pedagang kecil di Kota Pekanbaru semakin tertekan dalam hal mengisi ivent yang ada di Pekanbaru. Sebab, pedagang kecil tak diperbolehkan masuk ke acara yang ada di Pekanbaru karena Indomaret telah memonopoli di acara tersebut. "Kami menyimpulkan bahwa kita harus melakukan sebuah tindakan dalam ben-

tuk pernyataan sikap. Sejauh mana perizinan Indomaret yang berada dalam perusahaan PT Indomarco Prismatama ini. Soalnya kami tertekan, mereka berani banting harga untuk menguasai pasar, tentu kalah kita pedagang kecil ini," tukasnya. Kepada anggota Dewan, pedagang meminta komitmen untuk menindaklanjuti sejauh mana izin Indomaret di Kota Pekanbaru, termasuk izin operasional mobil toko keliling milik Indomaret. "Anggota Dewan kami harapkan memihak kepada kami, siapa lagi yang bisa tempat kami mengadu kalau bukan Bapak sebagai wakil kami disini," ujarnya. Pedagang lainnya, Superi Azri dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan keluh kesahnya kepada Dewan. Menurut Superi, sejak Indomaret muncul di Kota Pekanbaru penjualannya anjlok. Ditambah lagi Indomaret sekarang keliling menggunakan mobil, dirinya menjadi semakin tersisih.

DEMO- Puluhan SPKP (Serikat Pedagang Keliling Pekanbaru) mendatangi kantor DPRD Kota, Mengenai Penolakan keberadaan PT. Indomarco Prismatama di Kota Pekanbaru.Better- Devon

Demikian juga disampaikan pedagang lainnya Alinar, karena Indomaret sudah punya mobil berkeliling, setiap ada ivent di Pekanbaru perusahaan besar itu menguasai ivent dan pedagang kecil diusir. "Merosot sekali pendapatan kami, ivent di Kantor Gubernur kemarin saja kami di luar saja, mereka enak saja masuk. Anak kami kuliah, kami punya cita-cita juga, Pak. Biar dengan kondisi seperti ini kami juga mau sukses," sebut Alinar. Lebih miris, disampaikan pedagang lainnya Sudirman. Di tengah penertiban besarbesaran yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang kaki lima, posisi mobil keliling milik Indomaret malah mendapat perlakuan istimewa.

"Satpol PP itu kami ditertibkannya, diusir seperti binatang. Tapi mobil Indomaret jangankan diusir, ditegur saja tidak," sebutnya. Alman Halen yang juga pedagang keliling memohon kepada anggota Dewan, untuk menyampaikan ke pemerintah agar mobil keliling Indomaret ditiadakan. "Dimana-mana Indomaret ada mangkal dengan mobilnya nan mewah, sedangkan kami pedagang kecil dengan becak kami diusir," katanya dengan suara gemetaran. Ruli, pedagang tebu keliling menceritakan, bahwa dahulu sebelum mobil Indomaret berkeliling masuk ke ivent-ivent yang ada di Pekanbaru, dirinya bersama pedagang lain dengan bebas masuk di acara tersebut

untuk berjualan. "Sekarang tak dapat lagi. Kami minta jelaskan izin mobil keliling Indomaret ini, kami di Dishub nanya izin mobil keliling tidak ada. Kami minta jangan ada pembukaan stand Indomaret dalam event yang ada di Kota Pekanbaru," pintanya. Bingung Setelah satu per satu pedagang yang ada di ruangan rapat itu menyampaikan aspirasinya, Nofrizal mencoba menjawab satu per satu. Nofrizal juga tampak bingung menjawab karena memang persoalan Indomaret ini sejak lama belum ada titik penyelesaian. Bahkan saat ini, Wakil Walikota Ayat Cahyadi SSi saja sudah angkat bicara untuk menolak Indomaret di Pekanbaru.

"Saya juga heran mobil yang keliling, di koran saya baca Wakil Walikota pun sudah protes. Itu siapa sebenarnya yang punya kebijakan di Kota Pekanbaru. Kalau ibu bapak nanya ke saya itu dia wakil wako saja protes," jawab Nofrizal. Akan tetapi, menurut politisi PAN ini, kedatangan pedagang tersebut menjadi bahan baginya untuk melangkah. "Saya kira sudah ada kerja sama dengan pedagang, ternyata tidak, berarti saya salah persepsi. Keberadaan mereka telah menggerogoti pedagang keliling dalam ivent, akan kita suarakan nanti," ujarnya. Secara pribadi, jelas Nofrizal yang merupakan Ketua Komisi II ini, sejak awal dirinya mengecam keberadaan Indomaret di Kota Pekanbaru. Buktinya, Komisi II sejak awal sudah berkeliling ke gerai Indomaret dan Alfamart untuk mencek perizinannya. "Karena perda-nya belum ada usaha waralaba di Pekanbaru ini. Kalau ada penindakan itu masih kebijakan-kebijakan saja," terang Nofrizal. Di hadapan pedagang dan media massa yang meliput di ruangan tersebut, Nofrizal meminta kepada pemerintah untuk mobil Indomaret ini segera dihentikan, karena meresahkan bagi masyarakat. "Saya meminta kepada pemko segera menghentikan kegiatan yang membunuh kegiatan pedagang keliling. Walaupun dari segi legalitas pedagang keliling juga tidak ada tapi itulah kondisi ekonomi masyarakat kecil di Kota Pekanbaru," tuturnya. Pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan untuk pedagang kecil, dalam setiap ada ivent pedagang kecil ini diprioritaskan. "Tapi kepada pedagang kecil ini, saya juga minta kalau harga jangan terlalu jauh. Karena pembeli ekonomi menengah ke bawah, kalau ada yang murah pasti menyerbu ke yang murah itu," imbuhnya. Diskusi tersebut berlangsung alot, karena pedagang satu per satu aktif bertanya. Sekitar setengah jam berdialog, akhirnya pedagang dan Dewan mengambil satu kesimpulan, bahwa mobil keliling Indomaret ditiadakan di Kota Pekanbaru serta pemerintah diminta mengevaluasi perizinan Indomaret. "Kita akan agendakan hearing dalam waktu dekat, melibatkan dinas terkait dan pihak Indomaret," simpul Nofrizal. Setelah ada kesimpulan, bahwa Dewan akan segera menyuarakan penolakan pedagang ini terhadap mobil keliling Indomaret, para pedagang membubarkan diri. BETTER-riki


10

RABU

BPAD Riau Gelar Bimtek Kearsipan

LANCANG KUNING

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Djohermansyah Djohan Resmi Jadi Penjabat Gubernur Riau

PEKANBARU- Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Riau, Senin (18/ 11) malam menggelar kegiatan bimbingan teknis Kearsipan yang berlangsung di Hotel Furaya. Bimtek tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalitas para pengelola kearsipan di seluruh Riau. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip BPAD Riau, Suhandi mengatakan, bimtek kali ini diikuti 27 peserta dari sejumlah kabupaten/kota di Riau. Mereka merupakan pustakawan dan kalangan perguruan tinggi. "Tujuannya untuk meningkatkan profesionalitas para pengelolaan kearsipan. Terwujudnya penyelenggara kearsipan yang berpengatahuan dan memiliki sikap pengabdian di bidang kerasipan, yang kesemuanya demi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait," papar Suhadi. Disebutkan, jika tidak jarang ditemui di pemerintahan arsip sering berserakan. Ini karena kurangnya kesadaran aparatur dalam mengelola arsip. "Untuk itu, pengelolaan arsip harus mendapat tempat yang lebih serius. Sehingga dapat memberikan informasi yang sistematis, menyeluruh dan terpadu sesuai standar kearsipan," tuturnya. BETTER-anr

Pemprov Riau Sambut Kedatangan Pj Gubri

Mambang Mit Merasa Dicurangi PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik penunjukan Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan sebagai Penjabat Gubernur Riau. Untuk itu, Pemprov Riau sekarang sudah mempersiapkan kelengkapan dan fasilitas untuk kebutuhan PJ Gubernur Riau tersebut. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Riau, Zaini Ismail kepada wartawan, Selasa (19/11). Menurut Zaini, Presiden Susilo Bambang Ydhoyono sudah menunjuk Pj Gubernur Riau. Mudahanmudahan ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan Riau. "Saya berharap seluruh masyarakat Riau dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendukung kinerja Pj Gubri. Pemprov Riau tengah mempersiapkan seluruh kelengkapan dan

fasilitas yang akan diperlukan Pj Gubri saat bertugas nantinya, termasuk rumah dinas yang akan ditempati Pj Gubri," papar Zaini. Dikatakan, bila Pj Gubernur Riau telah dilantik Kemendagri akan tinggal di Rumah Dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro. Sekarang semuanya sedang dalam tahap persiapan. "Tugas pertamanya Djohermansyah nanti adalah, melantik Bupati Indragiri Hilir HM Wardan di Tembilahan pada Hari Jumat (22/11). Dengan telah ditunjuknya Pj Gubri otomatis akan mempermudah jalannya roda pemerintahan di Riau. Sehingga diharapkan, seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan lancar," kata Zaini. Disebutkan, Pj Gubernur Riau yang disandang Djohermansyah akan berakhir bila telah dilantiknya Gubernur

Pekan Depan, DPRD Riau Rampungkan Ranperda Listrik PEKANBARU- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketengalistrikan Provinsi Riau oleh DPRD sudah mendekati final. Sehingga, pekan depan Pansus Ketenagalistrikan DPRD Riau menargetkan bisa menyelesaikan Ranperda tersebut untuk kemudian dijadikan Perda. Target itu menyusul telah ditambahnya 10 pasal dalam Ranperda tersebut dari pengajuan Pemprov Riau kepada Pansus sebelumnya yang hanya 36 pasal. Namun Pansus Ketenagalistrikan DPRD Riau memberikan opsi kepada tim Ranperda Pemprov Riau untuk menambah pasal dalam Ranperda tersebut dengan muatan lokal daerah. "Pasal yang ditambah merujuk kepada Undang-undang ketenagalitrikan. Namun tim Ranpeda Pemprov Eiau harus punya improv terhadap pasal-pasal lain dengan mengikutsertakan muatan lokal. Misalnya soal peran dan andil dareah dalam pengelolaan ketena-

galistrikan," kata Zukri yang memimpin sidang Pansus kepada tim Ranperda Ketenagalistrikan. Pasal-pasal yang ditambah, selain dari UU Ketenagalistrikan, juga merujuk kepada peraturan pemerintah. Selain itu, menurut Biro Hukum Setdaprov Riau, tim juga mengambil referensi Perda yang sudah jadi dari Provinsi tetangga, Sumatera Barat. "Dari hasil stuban, maka tim kita juga menambahkan pasal-pasal dan ayat-ayat Ranperda dengan bersumber dari Perda Ketenagalistrikan yang telah ada di Sumbar. Kita telah pelajari, perda dari Sumbar itu cukup baik dijadikan sumber," katanya. Anggota Pansus Ketengalistrikan DPRD Riau, Riky Hariansyah menyebutkan, muatan lokal yang diminta terkait dengan regulasi pengelolaan daerah, peraturan dan perizinan lokasi dan penyediaan lainnya. Hal ini mesti ada dalam pasal ranperda ketengalistrikan di Riau nantinya.

"Masih penyempurnaanlah. Kita tidak ingin hanya mengkopipaste UU 30 ketengalistrikan. Contohnyah dalam masalah kondisi krisis listrik, apa tindakan pemerintah. Dicari lagi kebutuhan daerah tentang kendala krisis listrik selama ini, intinya kita minta pemerintah untuk menambahkan pasal-pasal yang peran penting daerah dalam pengelolaan listrik," kata Riky. Namun Demikian, menurut Riky, dalam waktu sepekan ke depan Ranperda itu ditargetkan sempurna dan segera dijadikan Perda. Sehingga, pengelolaan ketenagalistrikan dengan perda ini akan dapat dioptimalakan peran daerah. "Kita tagetkan Senin depan ranperda ini sudah final. Dengan kata lain telah jadi perda pada Senin depan. Maka kita minta pasa-pasal peran muatan daerah itu harus ada. Kita minta jangan kopi paste saja dari undang-undang 30 itu," tutur Riky. BETTER-surya

ADVERTORIAL PEMKAB ROHUL

Tahun 2014, Gedung PLUT Water Front City Dibangun PASIR PENGARAYAN- Tahun 2014 mendatang, kawasan Water Front City Batang Lubuh, Kecamatan Pasir Pengaraian segera memiliki fasilitas baru, yakni Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Dimana untuk pembangunan gedungnya menelan anggaran sampai Rp3 miliar lebih dan rencananya gedung itu akan menjadi sarana promosi serta pengembangan kuliner khas Rokan Hulu. Dinas Koperasi dan Perdagangan Rokan Hulu sudah memastikan, pembangunan Gedung PLUT tersebut mulai dikerjakan tahun 2014 mendatang. Sebelumnya, rencana lokasi pembangunan

gedung PLUT tersebut telah diusulkan Diskoperindag Rokan Hulu kepada Kementrian Koperasi sejak tahun awal 2013 dan akan dibangun tepat di depan Pujasera Water Front City. "Gedung PLUT itu rencananya akan dibangun dua lantai di lahan seluas 250 meter persegi dengan menghabiskan anggaran sampai Rp3 miliar rupiah," kata Kepala Dinas Koperindag Rokan Hulu, H. Zulkarnain MM melalui Kabid Koperasi, Suryanto, Selasa (19/11) kepada wartawan. Menurutnya, gedung PLUT itu nantinya akan melengkapi fasilitas Water Front City yang dibuat sebagai pusat rekreasi wisata kuliner dan pengembangan ekonomi mikro. Selain itu, di gedung PLUT tersebut juga akan dilengkapi

dengan berbagai fasilitas, seperti ruang diklat kuliner, pameran kuliner serta promosi kuliner daerah. "Kita sudah usulkan untuk pembangunan PLUT kawasan Water front City melalui Kementrian Koperasi. Mudahmudahan, tahun 2014 nanti sudah mulai dikerjakan pembangunannya," tukasnya. Dikatakan, untuk melancarkan pembangunan gedung PLUT itu, Pemkab Rokan Hulu dalam waktu dekat akan memindahkan seluruh pedagang kaki lima yang masih berjualan di lokasi pembangunan dalam komplek Pujasera dan ditargetkan pemindahan tuntas sebelum Januari 2014. "Menjelang pembangunan PLUT, para PKL yang berjualan di lokasi WTC akan dipindahkan ke tempat lain dan ditargetkan Januari nanti semua PKL sudah direlokasi," ujarnya. BETTER-adv/hms

Gedung Baru PWI- Sedang dibangun di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru..(Better- Devon)

Riau dan Wakil Gubernur Riau yang terpilih. Merasa Dicurangi Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Riau (UIR), Maxsasai Indra merasa aneh dengan Keputusan Presiden No.132/P/ 2013 tertanggal 15 November 2013 tentang pengangkatan Djoherman Djohan sebagai Pejabat Gubernur Riau. Padahal, priode Raja Mambang Mit sebagai Wagubri dan kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau baru akan habis tanggal 21 November 2013. "Kepres itu jelas aneh dan menyalahi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di sana diatur priodesasi kepala daerah dan wakilnya itu selama 5 tahun. Kenapa ada Kepres yang dikeluarkan sebelum priode itu selesai," kata Maxsasai kepada wartawan di Pekanbaru, Selasa (19/11). Dijelaskan, dalam UU No.32/2004 hanya diatur kemungkinan pemangkasan priodesasi kepala daerah,

karena situasi tertentu. Seperti menjadi terdakwa kasus korupsi, meninggal dunia atau berhalangan tetap. "Kondisi Pak Mambang kan tidak ada masalah. Masih bisa menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya," tukasnya. Ditanya mengenai kemungkinan dalam Kepres tersebut ada klausul yang menyebutkan, diberlakukan sejak pejabat terkait dilantik, menurut Maxsasai bisa saja. Namun tetap terasa janggal ada Kepres yang dikeluarkan sedemikian cepat, sebelum priode kepala daerah berakhir. Karena itu, menurut Maxsasai, wajar kalau kemudian Mambang Mit merasa diperlakukan tidak adil dalam masalah ini. Terlebih Kepres untuk pengangkatan Mambang sebagai Plt Gubri sangat terlambat keluarnya. Semestinya sejak 24 Oktober 2013 saat M Rusli Zainal selaku Gubernur Riau, statusnya meningkat dari tersangka menjadi terdakwa. Namun faktanya baru keluar tanggal 12 November 2013. Maxsasai

merasa tidak heran dengan situasi ini, mengingat ranah birokrasi di Indonesia, termasuk Riau sudah tak suci dari pertimbangan politik. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan menunjuk Djohermansyah Djohan sebagai Penjabat Gubri akan dilantik, Kamis (21/11) mendatang. Keppres Pj Gubernur Riau juga sudah terbit. Penunjukkan Penjabat Gubernur adalah hak penuh Presiden. Keputusannya tentu diambil setelah mempertimbangkan berbagai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhitungkan kapasitas dari yang bersangkutan. Penunjukkan Penjabat Gubri dari pejabat eselon I Kemendagri dilakukan karena masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau akan berakhir pada 21 November nanti. Sementara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013-2018 baru memasuki tahapan proses putaran II. BETTER-anr

Disdukcapil Dilarang Beratkan Masyarakat PEKANBARU- Informasi pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bergulir sampai ke telinga kalangan legislatif Pekanbaru. Adanya oknum Disdukcapil meminta Rp100 ribu untuk kepengurusan akta kematian dan ahli waris di dinas tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Kamaruzaman menanggapi informasi itu dan mengaku sangat menyayangkan sikap oknum Disdukcapil yang melakukan pungli. Semestinya dinas yang

bernaung dalam pelayanan publik tidak dibenarkan memungut biaya yang memberatkan masyarakat. "Kalau memang gitu kita minta Kadisdukcapil mengevaluasi oknum yang memberlakukan pungutan itu. Seharusnya pungutan yang diberlakukan tidak memberatkan dan membebani masyarakat," ungkap Kamaruzaman, Selasa (19/11/ 2013). Disebutkan, dinas tidak boleh mempersulit warga atau membebankan warga melalui pungli yang dipatok membebankan warga. "Ini

sudah kerja yang tidak benar dan harus segera ditindak," tegasnya. Persoalan yang dikeluhkan masyarakat soal pungli ini, tidak wajar. Apa lagi surat kematian, kepada mereka yang sudah kemalangan dengan meninggal dunianya anggota keluarga, masih dilakukan pungli oleh dinas terkait. "Kenapa harus dipersulit juga, untuk itu Kadis segera menyikapi jika perlu evaluasi kinerja pegawai yang sudah tidak beres dan memberlakukan pungli ini. Tak boleh dibiarkan," tukasnya. BETTER-riki

BPT Tunggu Hasil Laporan Polisi

Hasil Ujian CPNSDiumumkan Desember PEKANBARU-Desember nanti, Pemko Pekanbaru akan mengumumkan hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum dan Kategori dua (K2). Pengumuman diperkirakan pertengahan Desember 2013. Namun soal tanggal pengumuman, Pemko belum mengetahui pasti. Demikian disampaikan Seketaris Kota Pekanbaru, HM Syukri Harto kepada wartawan, Senin (19/11) di Pekanbaru. "Kapan tanggal pasti akan diumumkan belum dapat dipastikan. Tetapi insya Allah, menurut penjelasan panitia pertengahan Desember semua sudah clear. Kita sampai hari ini tak tau bagaimana sistem kelulusannya," kata Syukri. Selain itu, poin tertinggi dari mata ujian terdapat pada tes keperibadian. Namun demikian, mata ujian lain juga sangat menentukan, seperti pengetahuan umum dan lainnya. "Ternyata mata ujian yang paling tinggi bobotnya adalah kepribadian. Karena negara menginginkan seorang PNS yang

memiliki integritas baik yang akan diterima. Itu disebutkan panitia saat saya mengikuti forum kordinasi Sekda se-Indonesia," ujarnya. Dikatakan, para CPNS Pekanbaru tidak mungkin bisa dibantu kelulusannya, namun secara administrasi mungkin bisa dibantu. "Saya sudah membuktikan kalau CPNS tidak bisa dibantu ketika saya mengantar soal CPNS ke Balai Diklat Seketariat Kabinet Negara yang khusus menerima soal dari seluruh Indonesia. Saya mengantarkannya saja mengantri, karena ada 482 kota dan lembaga lain yang antar berkas. Hp saya dimatikan. Kemarin itu berkasnya tertutup dan disegel, mana mungkin bisa dibantu," kata Syukri. Menurut Syukri, masing-masing berkas diperiksa, dilihat berapa banyak peserta ujiannya dan dihanguskan satu persatu yang mana berita acaranya, semua diperiksa secara detil. "Setelah itu, berkas diantar ke ruang lain dan kita tidak tau kemana. Jadi bagaimana mau

mebantunya," tukasnya. Dibeberkan, ada juga CPNS yang datang ke Jakarta ingin melihat dan audensi dengan DPR RI. Dia menilai, hal itu bagus. Karena merupakan usaha mereka untuk kepentingan pribadinya. "Kalau secara administrasi kita sudah bantu, artinya secara administrasi kita percepat. Tetapi kalau bantu kelulusan, saya rasa itu sulit untuk membantunya. Dimana letak bisa menolongnya. Saya saja tidak dapat celahnya," tutur Syukri. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 974 peserta katagori dua melakukan ujian dengan sistem Lembaran Jawaban Komputer (LJK) dan akan dilaksanakan tanggal 3 November di SMUN 1, SMP1 dan SMP 5 Pekanbaru. Namun dari 974 orang peserta ada 9 peserta yang gugur dan tidak ikut melakukan ujian dengan berbagai alasan, seperti umur yang sudah melampaui serta ada yang mengaku sakit pada saat ujian dilaksanakan. BETTER-wina

Judi Kim Kembali Marak, Firdaus Gerah PEKANBARU- Maraknya permainan judi dadu kocok menggunakan iringan musik atau sering disebut kim di Pekanbaru, membuat gerah Walikota Pekanbaru, Firdaus MT. Parahnya, kim tersebut dimainkan di tempat makan, seperti kejadian pengerebekan judi kim yang dilakukan jajaran Polsek Limapuluh, kemarin malam di Pujasera Dinasty, Jalan Kuantan. Terhadap kejadian tersebut, Firdaus meminta Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BPT) untuk melakukan evaluasi terhadap perizianan Pujasera Sinasty yang terindikasi menyalahi izin dengan membuat tempat judi kim dan kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali. Kepala Badan Pelayanan Terpadu, H. Yusrizal terkait permintaan evaluasi izin tersebut mengatakan, pihak-

nya masih menunggu proses kepolisian terhadap kasus tersebut. "Soal sanksi kita serahkan kepada kepolisian. Kita tidak mau gegabah, namun jika nanti tidak terbukti ada judi kim di sana malah jadi masalah kalau kita bertindak sekarang. Tapi jika terbukti benar, habis sudah Pujasera Dinasty tersebut. Bisa saja kita evaluasi dan kita cabut izinnya," papar Yusrizal, Selasa (19/11). Seperti diketahui, Minggu (17/11) malam, kepolisian sektor Limapuluh melakukan pengerebekan di Pujasera Dinasty Jalan Kuantan. Sebanyak 21 orang, termasuk pemain dan pengelola Kim digelandang ke kantor polisi. Selain itu, polisi juga membawa barang bukti berupa dua unit sepeda motor dan 12 unit sepeda serta satu set keyboard, satu set televisi, satu

goncangan dadu dan satu unit mesin cuci. Pengerebekan tersebut bukan kali pertama dilakukan kepolisian, karena pertengahan tahun lalu juga sudah dilakukan penangkapan oleh kepolisian. Terkait kondisi yang sudah berulang-ulang tersebut, Yusrizal menegaskan, pihaknya akan menunggu hasil evaluasi keseluruhan tempat usaha yang terindikasi menjadi tempat judi. "Kita belum bisa mengambil langkah evaluasi secara keseluruhan. Tapi dengan adanya kejadian ini tentu menjadi perhatian kita membantu memberantas perjudian. Saya tegaskan sekali lagi, jika terbukti bersalah sesuai proses hukum, mereka saya pastikan habis," tukasnya. BETTER-wina


KRIMINAL TERKINI

RABU

11

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Perbaiki Lampu Jalan, Petugas Biro Tewas Kesetrum PEKANBARU- Seorang petugas yang bekerja di Biro PLN Pekanbaru, Hendri Nasution (26), warga Jalan Sigunggung Kecamatan Payung Sekaki, tewas kesetrum saat memperbaiki lampu penerangan jalan di Jalan Pesisir, Gang Singgalang RT02, RW06, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Selasa (19/11) sekitar pukul 11.00 WIB. Menurut keterangan keluarga korban, saat itu, Hendri sedang memperbaiki sebuah lampu penerangan jalan yang terpasang di atas tiang listrik di depan rumah D Siahaan (60). Namun disayangkan, sewaktu bekerja di atas tiang listrik, Hendri tidak memakai sepatu dan peralatan standar kerja PLN. Akibat tersengat listrik bertegangan tinggi itu, korban tewas tergantung. Warga yang takut mengevakuasi jenazah korban, langsung menghubungi pihak kepolisian dan PLN Cabang Rumbai. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tentara, Jalan Kesehatan, Pekanbaru, untuk melakukan visum. Korban memperbaiki lampu jalan tersebut di suruh oleh saudaranya, Pritiwati Ambarita. Pritiwati mengaku bahwa korban bisa memperbaiki listrik karena bekerja di Biro PLN. Mendapatlkan pengakuan itu, D Siahan meminta korban memperbaikinya. Namun nasib naas bagi korban, saat bekerja tidak memakai pengamanan yang lengkap. Korban tersengat listrik. "Pada saat kejadian itu, saya sedang tidak di rumah. Saya diberi tahu bahwa Hendri telah meninggal tergantung di atas tiang listrik kesetrum," kata Pritiwati saat di wawancarai wartawan. Sementara itu pegawai PLN yang turun ke TKP mengatakan, korban ini merupakan pegawai lepas Biro bukan pegawai PLN. Dan saat bekerja, korban juga bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau pengaman yang lengkap. "Kita juga kurang tahu, tetapi menurut informasinya, korban bukan karyawan PLN. Ia pegawai lepas Biro," kata petugas PLN yang tidak mau namanya di puplikasikan. BETTER- Toni

Diduga Suap Pegawai Kemenkominfo, Pengusaha Ponsel Dipolisikan PEKANBARU-Pengusaha ponsel Tibox, di Kawasan Mall Pekanbaru bernama Hendrik, dilaporkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Infomasi (Kemenkominfo) ke Polda Riau atas dugaan penyuapan. Ia dilaporkan Rachmadsyah Lubis, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena memberi uang Rp10 juta ditambah 4 buah Ipad ke pegawai Kemenkominfo berinisial IPS. Uang itu sebagai pengaman supaya Ipad dagangan Hendrik yang tidak bersertifikat tidak disita. Dalam kasus ini, IPS sudah ditahan Polda Riau karena menerima uang tersebut. Kasusnya masih berjalan dan berkasnya tengah dilengkapi penyidik. Data dihimpun, kasus ini bermula sewaktu pelapor selaku Sekretaris Penertiban Kemenkominfo Jakarta, menertibkan alat perangkat komunikasi di Pekanbaru, pada tanggal 17 Juli 2013. Pada hari itu, tim penertiban yang dibagi atas Tim I dan Tim II merazia Toko Tibox di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Saat itu, mereka menemukan 14 unit Ipad tidak bersertifikasi. Sewaktu tim razia melakukan pembinaan, pemilik toko tersebut melakukan negosiasi ke IPS supaya kasusnya tidak ditindaklanjuti. Awalnya, pelapor tidak mengetahui negosiasi tersebut. Setelah itu, IPS bercerita bahwa Hendrik memberikan uang sebesar Rp10 juta dan 4 unit Ipad. Sewaktu uang diserahkan, IPS langsung ditangkap Polda Riau atas laporan Hendrik. Tak terima anak buahnya diperlakukan seperti itu, Rahmat melapor balik dengan kasus dugaan penyuapan untuk ditindaklanjuti secara hukum berlaku. Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/11), membenarkan adanya laporan dugaan suap tersebut dan sekarang masih dalam proses penyelidikan. "Laporannya sudah masuk di Polda Riau. Saat ini masih didalami dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya untuk penyelidikan lanjut," kata Guntur. BETTER-syu

PENGADILAN Negeri Pekanbaru. Hari ini, di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini, kembali akan digelar sidang dengan terdakwa mantan Gubernur Riau H Rusli Zainal, MM.

Ratusan Polisi Siap Amankan Pilgubri Putaran Dua PEKANBARU-Jajaran Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru, menyatakan kesiapanya dalam pengamanan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau putaran ke dua yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Polresta Pekanbaru akan menurunkan 788 personil dengan dibantu oleh 3.836 Linmas. Demikian dikatakan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Drs. R Adang Ginanjar melalui Kasubag Humas Polresta Pekanbaru, AKP Henni

Irawati, SH, Selasa (19/11) siang kemarin. "Kita sudah merapatkan masalah pengamanan Pilgubri yang dipimpin Kapolresta. Kita sudah siap mengamankan Pilgubri. Dan tentunya tidak lepas dari peran Perlindungan masyarakat (Linmas)," kata Henni. Diperjelas Henni, jumlah TPS yang ada di Kota Pekanbaru sejumlah 1.768. Personil akan ditempatkan di masing-masing TPS sesuai dengan dibutuhkan. "Beberapa hari lalu, kita sudah mengadakan rapat Analisa

Evaluasi (Anev) kinerja kita dalam sepekan. Selain itu, kita juga membahas persiapan pengaman Pilgubri. Pengamanan dilakukan dengan pola kerjasama dengan Polsek-polsek yang ada di wilayah Polresta Pekanbaru," tegas Henni. Dalam pengamanan putran kedua nanti, lanjutnya, selain anggota, para perwira juga ikut turun ke lapangan untuk memantau anggotanya. "Dalam pengamanan pilgubri kali ini, sekitar 40 personil perwira di masing-masing

Kapolresta Serahkan Sepenuhnya Pada Propam Polda ď Ž Kasus Kasat Narkoba PEKANBARU- Terhadap kasus yang menimpa Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru AKP BE Banjarnahor, SIK, Kapolresta Pekanbaru selaku komandan di Jajaran Polresta Pekanbaru menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Propam Polda Riau dan tidak akan menutupnutupinya. Banjarnahor dilaporkan oleh pengelola tempat hiburan malam RP Club ke Propam Polda Riau atas kasus perbuatan tidak menyenangkan. "Kita (polisi-red) profesional dan tak akan melindungi yang salah. Saya tidak akan menutup-nutupi. Silah-

kan saja penyidik Propam Polda Riau melakukan tugasnya," kata Kapolresta, Selasa (19/11) siang. Ditanyakan, ketika kejadian Ahad dini hari itu, apakah AKP Banjarnahor memang bertugas, Kapolresta mengaku tidak tahu. Kapolresta tidak membenarkan polisi-polisi yang lama berada di tempat hiburan malam, kecuali karena bertugas. "Saya tidak tahu. Tanyakan saja sama dia (AKP Banjarnahor-red)," kata Kapolresta. Sementara itu, seperti yang diberitakan beberapa waktu yang lalu, Irwasda Polda Riau Kombes (Pol) Drs. Hasan

Amrozi mengatakan, memang tidak ada larangan bila polisi berada di tempat hiburan. "Silahkan saja. Orang mau happy-happy, kok dilarang. Asal tidak melnggar kode etik kepolisian, pelanggaran disiplin dan pidana maupun aturan lain. Saya kira AKP Banjarnahor sudah tahu apa yang dilakukannya," kata Irwasda. Dari hasil penyidikan sementara, penyidik Propam Polda Riau sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi. Namun, saat ingin dikonfirmasi perkembangan kasus tersebut, Kabid Propam Polda Riau, AKBP Budi Santoso keluar kota. BETTER-Toni

kecamatan akan memantau kelancaran pilgubri. Tujuannya apabila terjadi halhal yang urgen, laporan ke atas cepat," imbuhnya. Dikatakannya lagi, ke suksesan pilgubri sebenarnya bukan dari pihak kepolisian,

tetapi dari masyarakat. Apabila masyarakatnya sportif dan tidak terpancing untuk berbuat keributan, maka Pilgubri ini akan aman dan sukses. Ayo kita sukseskan Pilgubri putaran ini dengan cerdas," tutup Henni. BETTER-Toni

Encim Kembali Diadili di PN Pekanbaru PEKANBARU-Lilis alias Encim, memang tak ada jeranya. Usai ditangkap Polda Riau atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan divonis bebas di pengadilan, ia diciduk lagi oleh Polresta Pekanbaru. Tak ayal, ia diadili lagi di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (19/11/13). Memakai baju tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Encim duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Ia mendengarkan pembacaan dakwaan yang dilakukan Esisma Sari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari. Encim didakwa memiliki sabu seberat 34 gram. "Atas perbuatannya, terdakwa diancam melanggar pasal 112 dan pasal 114 Undang Undang Narkotika Tahun 2009," tegas Sisma ke Jahuri, hakim pemimpin sidang. Berdasarkan pasal yang diterapkan, Encim terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Ia-pun mengajukan keberatan atas dakwaan dan akan dibacakan pekan depan. Sisma menjelaskan, perempuan 50 tahun itu ditangkap Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Pekanbaru di sebuah perumahan Bukit Mas, Bukit Barisan, Kecamatan Bukit Raya, Rabu (28/8/13) lalu. Encim ditangkap usai menikmati sabu bersama temannya Tamlek. Selanjutnya, kedua tersangka narkoba ini langsung digelandang ke Mapolresta Pekanbaru, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tertangkap memiliki sabu seberat 34 gram, Encim tak mau disebut sebagai pengedar di Pekanbaru. Ia mengaku sebagai penikmat, bukan penjual. Namun, Encim kebingugan sewaktu ditanya berapa hari ia menghabiskan sabu-sabu sebanyak itu. Encim mengaku kalau barang tersebut didapatkannya dari Heri, warga Medan, Sumatera Utara. Sabu-sabbu sebanyak itu, dibelinya seharga Rp15 juta. BETTER-syu


12 Perpustakaan Bengkalis Terpilih untuk Diakreditasi BENGKALIS - Perpustakaan Umum Bengkalis terpilih sebagai satu-satunya pustaka umum di Riau untuk diakreditasi oleh tim penilai Pustaka Nasional. Ini tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri, mengingat selama ini permintaan akreditasi itu biasanya datang dari pustaka itu sendiri, bukan dari pustaka nasional. Seperti disampaikan salah seorang tim penilai dari Pustaka Nasional, Budi, Selasa (19/11), pihaknya sengaja datang ke Riau untuk menilai atau mengakreditasi 4 kategori pustaka, yaitu pustaka sekolah, pustaka universitas, pustaka umum dan pustaka di lingkungan sekretariat dewan. “Untuk pustaka umum terpilih Pustaka Kabupaten Bengkalis. Makanya kita bersama tim datang ke Bengkalis untuk melakukan akreditasi sekaligus mengumpul data-data mengenai pustaka ini,” ujar Budi didampingi Kepala Badan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Bengkalis, H Khairuddin. Dipaparkan Budi, ada 9 komponen penilaian akreditasi perpustakaan. Yakni, layanan, kerjasama, koleksi, pengorganisasian bahan pustakaan, sumber daya manusia, gedung/ruang sarana dan prasana, anggaran, manajemen perpustakaan dan perawatan koleksi perpustakaan. “Sembilan komponen inilah yang akan kita nilai. Dari 9 komponen inilah nantinya akan diperoleh angka guna menentukan sebuah perpustakaan umum masuk kategori akreditasi A, B, C atau belum terakriditasi,” ujarnya. Dari segi gedung/ruang sarana dan prasana, Budi melihat Pespustakaan Umum Bengkalis sudah sangat memenuhi untuk masuk akreditasi. Sementara aspek yang lainnya masih dalam tahap pengecekan dan pengumpulan data. “Dari data yang kita kumpulkan nanti, akan digodok nanti oleh tim di Jakarta guna menentukan berapa angka yang akan diperoleh. Dari sinilah nanti akan ketahuan masuk akreditasi mana,” ujarnya. Sebagai gambaran saja, papar Budi, adapun skor dan predikat penilaian, jika meraih nilai 91-100 maka perpustakaan tersebut akan meraih Akreditasi A (Amat Baik), 76-90 Akreditasi B (Baik), 60-75 Akreditasi C (Cukup) dan <60 Belum Terakriditasi. Kepala BPUAD Bengkalis, H Khairuddin menyambut baik atas terpilihnya Perpustakaan Umum Bengkalis diakreditasi oleh Pustaka Nasional. Ini tentunya menjadi motivasi segenap jajarannya untuk terus berbenah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diakuinya, masih banyak kekurangkurangan, terutama dari sisi sumberdaya manusia dalam mengelola perpustakaan ini. Walau demikian pihaknya terus berbenah, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan guna meningkat SDM yang ada. Sekedar informasi, Perpustakaan Umum Bengkalis baru-baru ini terpilih sebagai pustaka terbaik III se-Indonesia untuk kategori pustaka Kelas A. Kelas A ini merupakan kategori pustaka tertinggi dalam standar penilaian yang ditetapkan Pustaka Nasional. BETTER-afdal

Proyek Drainase Di Siak Kecil

PPTK : Tak Siap, Kontrak Diputus SIAK KECIL - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek drainase di depan kantor camat Siak Kecil Tirtha Adhi Azmi menegaskan, apabila tidak selesai dikerjakan oleh CV Kartini dengan dana Rp 774.7?8.000 hingga akhir Desember langsung di putuskan kontraknya. Hal apabila tidak sesuai bestek harus di bongkar kembali. "Yang jelas pekerjaan tidak sesuai dengan bestek harus dibongkar dan dibuat baru kembali. Apabila tidak selesai akhir Desember ini langsung kita putuskan kontraknya," kata Tirta Adhi Azmi, Selasa (19/11). Selain itu ia juga menegaskan bahwa dirinya dan konsultan pengawas terus melakukan pengecekan kelapangan. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerjaan proyek turap tersebut. "Saya sering turun mengecek kelapangan terkait pengerjaan proyek drainase tersebut bersama konsultan pengawas," katanya lagi. Untuk pembuktian terhadap progresnya nanti akan dilakukan melalui Show Coast Meeting (SCM) bersama KPA. Pihak rekanan dan hal ini dilakukan agar kedua belah pihak tidak dirugikan dalam menghitung progres pekerjaan. "Jadi intinya keputusan untuk membayar progres pekerjaan tidak sebelah pihak," jelasnya lagi. Ditambahkannya untuk menghitung progres pekerjaan sesuai kondisi reel yang ada dilapangan, tidak termasuk dengan material yang menumpuk dilokasi. "Kita hitung yang sudah dikerjakan, tidak termasuk material yang ada dilokasi," katanya. BETTER-afdal

Pengedar Sabu di Mandau Dicokok Polisi BENGKALIS - Satuan Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Mandau, Minggu (17/11) lalu sekitar pukul 04.20 WIB. Dari operasi ini polisi meringkus seorang tersangka diyakini pengedar, HEN (32), warga Jalan Ahmad Yani, Duri dan menyita barang bukti sabu 2 paket besar atau 1 kantong senilai Rp 7 juta, 1 paket setengah seharga Rp 700 ribu, 3 paket seperempat yang masing-masing seharga Rp 1 juta, 6 paket kecil masing-masing 1 paketnya seharga sekitar Rp 300 ribu. “Kita telah mengamankan satu orang pelaku. Awalnya pada Sabtu (16/11) pukul 19.30 WIB tim mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Sudirman tepatnya di depan SPBU,” ungkap Kapolres Bengkalis AKBP. Andry Wibowo melalui Kasat Narkoba AKP. Willy Kartamanah di ruang kerjanya, Selasa (19/11) kemarin. “Menurut tersangka, ‘barang’ itu dari AI yang sudah kita tetapkan sebagai DPO,” imbuh AKP Willy. BETTER-afdal

RABU

BENGKALIS

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Memanas Hujan Interupsi dan Aksi Walkout

WAKIL Bupati Suayatno, Ketua DPRD Jamal Abdillah dan Wakil Ketua DPRD Hidayat Tagor Nasution pada sidang paripurna penyampaian nota keuangan APBD Perubahan, Senin (18/11).

BENGKALIS - Dinamika politik di internal DPRD Bengkalis nampaknya mulai terlihat. Setidaknya itu tercermin pada sidang paripurna pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2013 yang dihujani interupsi dan aksi walkout dari anggota DPRD Bengkalis, Senin (18/11). Suasana sidang seperti ini boleh dibilang langka, apalagi sampai ada aksi walkout. Menurut catatan, tidak pernah ada aksi walkout yang dilakukan anggota DPRD selama proses paripurna berlangsung. Tapi pada sidang kemarin, dua anggota DPRD terhormat, Suhendri Asnan dan Misliadi memilih walkout karena merasa sidang yang digelaer malam tadi melanggar Tata Tertib DPRD. Hujan interupsi diawali pertanyaan Misliadi dari Fraksi Gabungan Pembangunan yang mempermasalahkan sidang pembentukan alat kelengkapan dewan pada 6 November lalu. Misliadi menilai pembentukan alat kelengkapan dewan tersebut telah melanggar tatib DPRD. Ia mencontohkan pembentukan komisi-komisi telah melanggar pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan pasal 30 ayat 3. Demikian juga pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya, seperti Banggar,

Banmus dan Banleg. Atas dasar inilah Misliadi mempertanyakan kepada pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, apakah sidang bisa diteruskan atau tidak. Interupsi yang disampaikan Misliadi mengundang sejumlah anggota DPRD Bengkalis lainnya seperti Azmi R Fatwa, Darmizal, Hendri, Misran, Yudi Veriyantoro, Suhendri Asnan juga ikut bereaksi. Intinya, mereka tidak sepakat dengan Misliadi menyampaikan persoalan interen dewan dalam paripurna ini. Mereka juga meminta kepada pimpinan sidang untuk tetap melanjutkan paripurna. Di tengah terjadinya persetegangan urat leher, Suhendri Asnan dari Fraksi PDIP Plus memilih walkout dari sidang. Sementara anggota lainnya mendesak pimpinan sidang mengambil sikap untuk tetap melanjut sidang. Awalnya pimpinan sidang sempat menawarkan opsi menskor sidang guna merembukkan persoalan ini di luar sidang. Namun sebagian besar anggota dewan yang hadir tetap mendesak sidang dilanjutkan, setelah itu nanti baru dibahas persoalan yang disampaikan Misliadi. Mengingat mayoritas peserta sidang ingin tetap dilanjutkan, pimpinan sidang

tetap melanjutkan sidang dan persoalan alat kelengkapan dewan dibahas di rapat internal pagi ini. Sementara Misliadi akhirnya memilih walkout atau meninggalkan sidang. Setelah Misliadi walkout, sidang pun dilanjutkan dengan penyampaian Nota Keuangan Perubahan Rancangan APBD 2013 oleh Wakil Bupati Bengkalis, H Suayatno. Dalam Racangan Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 yang disampaikan Wabup, Rancangan Perubahan APBD 2013 sebesar Rp 4.968.438.407.070,27 atau bertambah sebesar Rp 197.174.872.070,27 dari sebelumnya sebesar Rp 4.771.263.535.000,00. Dari total angka ini, terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp99.621.045.286,19 yang belum direncanakan penggunaannya. Bupati Bengkalis dalam sambutannya mengatakan, dalam konteks Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 ini, asumsi yang mendasari terjadinya perubahan adanya pelampauan pendapatan daerah. Penambahan alokasi belanja dan perubahan sisi pembiayaan serta adanya beberapa kesalahan dalam

penempatan kode rekening belanja kegiatan yang perlu disesuaikan kembali. Secara umum posisi rancangan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2013 terdiri dari; Pertama, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp149.165.121.616,00 dari sebelumnya sebesar Rp3.271.263.535.000,00 menjadi Rp3.420.428.656.616,00 atau meningkat sebesar 4,56%. "Peningkatan Pendapatan ini terdiri dari Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 19.325.407.000,00, Penambahan Dana Perimbangan Rp18.378.098.616,00 dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp 111.461.616.000,00," ungkap bupati. Djelaskannya, dari total lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini terdapat alokasi dana Penyesuaian Otonomi Khusus untuk tunjangan dan sertifikasi guru sebesar Rp. 89.444.556.000 dan bantuan Keuangan dari Provini Riau untuk kegiatan pendidikan dan infrastruktur sebesar Rp. 18.017.060.000,00. Kedua, Belanja Daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp4.766.263.535,000,00 menjadi

Rp4.863.817.361.784,08 atau meningkat sebesar Rp97.553.826.784,08. Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp72.507.834.715,08 dan Belanja Langsung sebesar Rp25.045.992.069,00. Komponen belanja ini mengalami perubahan dari Rancangan Awal Perubahan KUA dan PPAS yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Bengkalis dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Perubahan tersebut akibat terjadinya pengurangan pada beberapa item belanja langsung kegiatan fisik dan pengadaan serta perencanaan yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakan karena harus melalui proses lelang. Ketiga, Pembiayaan Daerah mengalami perubahan yang bersumber dari SiLPA yang sebelumnya sebesar Rp1.200.000.000.000,00 menjadi Rp1.248.009.750.454,27 atau bertambah sebesar Rp48.009.750.454,27. "Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan karena penyertaan modal ke PT BSP dan Bank Riau-Kepri yang sebelumnya kita rencanakan tidak jadi dilaksanakan," pungkasnya. BETTER-adv-afdal

Komisi II Tegaskan Pengawasan Proyek Harus Serius BENGKALIS- Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi mengingatkan seluruh stake holder, terutana konsultan pengawas dan instansi terkait untuk serius melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek fisik tahun 2013. Proyek yang dikerjakan hendaknya tidak asal jadi, harus mengikuti ketentuan dan sesuai bestek. Dikatakan, jelang akhir tahun anggaran, masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan para rekanan. Penyelesaian

pekerjaan agak sedikit terhambat karena kondisi sedang musim penghujan. “Seperti biasa, jelang akhir tutup buku diakhir tahun seperti ini, biasanya beberapa rekanan berjibaku menyelesaikan pekerjaannya. Tidak bisa dipungkiri sebagian mereka melakukan segala hal agar pekerjaan selesai, terminj 100 persen dan terhindar dari blacklist,” kata Heru, Selasa (19/11). Untuk itu, Heru meminta konsultan pengawas untuk standby melakukan pengawasan, agar pekerjaan

tersebut sesuai perencanaan dan harapan. “Konsultan pengawas sejatinya berperan besar terhadap baik ridaknya hasil sebuah pekerjaan. Dan ini sejalan dengan keinginan Bupati, agar konsultan pengawas serta KPA untuk rutin turun ke lapangan melakukan pengawsan,” imbuh Heru. Tidak hanya konsultan atau kepala SKPD terkait, Heru juga berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Pengawasan

oleh masyarakat penting karena mereka merasakan langsung kondisi di lapangan. “Hanya saja pengawasan masyarakat itu sifatnya perpanjangan tangan pemerintah. Masyarakat tidak diperkenankan menyetop atau menghentikan pekerjaan di lapangan, tapi melaporkan kepada kepala desa atau SKPD terkait bahkan juga anggota dewan, bilamana menemukan penyimpangan dalam pekerjaan,” katanya lagi. Ketua DPC PAN Bengkalis

ini tidak menampik, jika masih banyak ditemukan kwalitas proyek yang tidak sesuai harapan. Banyak bangunan, seperti jalan, jembatan dan gedung, baru beberapa bulan selesai tapi kondisinya sudah banyak yang rusak. Intinya, sehebat apapun perencanaan, tapi jika pelaksanannya tidak sesuai dengan rencana, maka hasilnya tidak sesuai harapan. Makanya, pengawasan itu sangat penting, agar semuanya dapat berjalan dengan baik,” kata Heru lagi. BETTER-adv-afdal

Proyek Hotmix Rp 30 M Dinilai Mubazir BENGKALIS — Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Muhammad Tarmizi, Selasa (19/11) mengutarakan, proyek jalan Hotmix yang anggarannya mencapai Rp 30 milyar lebih dibagi dua mata anggaran yakni melalui swakelola dan tender marka jalan yang mencapai Rp 1 milyar dinilai sangat mubazir. Diutarakan Tarmizi, awalnya masukan dari komisi II terkait dengan alokasi anggaran itu yang menyarankan agar ruas jalan yang masih memungkinkan untuk dipakai atau digunakan tidak mesti harus di Hotmix. Karena masih terdapat

sejumlah ruas jalan seperti didaerah Desa Pedikik, Wonosari, Bantan dan sejumlah ruas jalan lain yang kondisinya lebih parah. “Nah, sekarang terbukti jika Hotmix yang dialokasikan anggarannya itu mubazir. Dimana ada marka jalan yang awal tahun 2013 lalu diprogramkan, ternyata kembali akhir tahun 2013 ini dibangun lagi, karena tertimpa oleh Hotmix. Ini menandakan tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait, seperti Dinas PU ke Dinas Perhubugan,” kata Muhammad Tarmizi. Politisi PPP itu berharap, tahun 2014 seluruh SKPD

melakukan koordinasi yang baik dilapangan. Sehingga mengetahui, ruas-ruas jalan mana yang akan dibangun. “Jangankan koordinasi dengan SKPD, saya malah mendengar, ada pembangunan proyek tanpa pemberitahuan pihak yang berkompeten. Diantaranya seperti pembangunan jalan diruas yang ada pipa PDAM, terkadang SKPD main libas saja, bisa dikatakan SKPD masih lemah dalam hal-hal yang demikian,” kata Tarmizi lagi. Menyinggung soalnya adanya indikasi KKN diproyek Hotmix jalan di Bengkalis,

Tarmizi mengaku bahwa indikasi KKN itu bisa saja terjadi. Karena rekanan yang melaksanakan pekerjaan Hotmix itu dipercayakan oleh satu rekanan dengan alasan, rekanan itu yang satu-satu di Bengkalis memiliki alat berat Hotmix. “Alasan alat berat itu saya rasa hanya peralihan saja. Bisa saja sebelumnya sudah terjadi kongkalikong didepannya, antara Dinas PU dan rekanan. Nah ini kita belum mengetahui sejauh mana proses dari awal mulai dikerjakan proyek itu, hingga akhir pekerjaan, mungkin SKPD setempat yang

mengetahui hal itu,”tandasnya. Jika memang ada bukti indikasi yang mengarah ke korupsinya, Tarmizi berharap lembaga DPRD, khususnya Komisi II siap mendukung upaya hukum ditegakkan. ”Kedepan kita tekankan, agar SKPD jeli dalam penganggaraan dan koordinasi, karena saat ini halhal yang bersinggungan dengan hukum, masyarakat bisa mengetahuinya dan memberi penilaian, jika ada korupsi, silahkan bongkar, dan aparat hukum saya rasa tidak tutup mata,"ujar Tarmizi mengakhiri. BETTER-afdal


RABU PENDIDIKAN Sekolah Harus Berikan BSM Dalam Bentuk Tunai

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

PEKANBARU - Berbagai bantuan baik berupa uang maupun peralatan pada anak sekolah ternyata sangat membantu anak-anak terutama dari kalangan kurang mampu. Diantara bantuan untuk siswa miskin adalah Bantuan Siswa Miskin atau BSM yang harus dilakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak di lima sekolah dasar (SD) negeri di Kota Pekanbaru, Selasa (19/11/2013). Sidak ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pendistribusian bantuan siswa miskin (BSM) di lima sekolah tersebut. Demikian disampaikan Kepala Disdik Kota Pekanbaru Zulfadil, saat dikonfirmasi usai dirinya melakukan sidak. Dikatakan Zulfadil, dari hasil sidak ini, pendistribusian BSM di lima SD tersebut masih berjalan lancar. "Saya ingatkan ke semua sekolah agar dapat memahami bahwa program penyaluran BSM itu program secara nasional di bawah wakil presiden. Dalam petunjuk teknis itu bahwa bantuan diserahkan dalam bentuk uang tunai, tak boleh barang," ungkap Zulfadil. Keterangan Zulfadil ini sesuai dengan desas desus yang diterimanya, bahwa ada sekolah yang memberikan BSM kepada siswa dalam bentuk baraqng atas kesepakatan orangtua murid. Yakni dalam bentuk seragam sekolah, maka Zulfadil saat ini masih terus mencari tahu sekolah mana yang melakukan hal itu. "Itu salah, saya akan ingatkan karena ini tak boleh salah. Kalau salah ini menyangkut tatanan nasional dan tidak boleh kesalahan dan penyimpanganterjadi," sebut Zulfadil.

BANTUAN siswa Miskin harus dalam bentuk uang tunai tak boleh lagi dalam bentuk barang.

Pada hari itu, Zulfadil bersama staf Disdik lainnya melakukan sidak ke lima SDN, diantaranya SDN 04, SDN 30, SDN 31, SDN 47 dan SDN 61. Di sekolah tersebut, Zulfadil menyaksikan secara langsung penyaluran BSM yang dikucurkan dari APBN tersebut. Untuk besaran BSM yang diterima per murid SD yakni Rp360 ribu, SMP Rp550 ribu, dan SMA Rp750 ribu. "Itu tak hanya negeri, swasta juga dapat," sebut Zulfadil. Untuk syarat mendapatkan BSM ini, terang Zulfadil, oraqngtua/wali murid memperlihatkan kartu Penjamin Sosial yang didapat sebagai bukti penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau surat keterangan miskin dari kelurahan.

Anak yang telah didata, maka memperoleh bantuan tersebut disalurkan langsung ke rekening siswa dan diambil langsung oleh siswa disaksikan orangtua. "Dalam penyaluran ini tidak bolah main-main. Kalau ada yang meminta bagian, misalkan guru yang mendampingi anak yang mengambil BSM, silahkan lapor ke kita. Karena tak boleh ada pemotongan apapun," terangnya. BSM tersebut dipergunakan untuk keprluan siswa di sekolah, seprti pmbelian seragam, sepatu, alat tulir, uag saku, uang kursus dan lainnya. "Kalau ada hutang di sekolah boleh dibayarkan, tapi harus diterima dulu uangnya secara tunai oleh murid nanti baru dibayarkan ke

hutangnya di sekolah," tutur Zulfadi menjelaskan. Jika dalam penerimaan BSM ini disalahgunakan oleh orangtua/wali murid, maka hal itu terlepas dari tanggung jawab sekolah. "Ada anak celana sekolahnya koyak-koyak, setelah terima BSM masih juga koyak-koyak, itu tanggung jawab orangtua, yang jelas pemerintah sudah memberi bantuan," sebutnya. Untuk itu, tambah Zulfadil, kepada orangtua murid diharapkan memanfaatkan uang bantuan tersebut untuk keperluan anaknya di sekolah. "Jangan dibelikan rokok atau membayar hutang di kedai, manfaatkan untuk kebutuhan sekolah anaknya," imbuh Zulfadil. BETTER - riki

30 Mahasiswa Asal Meranti Segera ke Bandung SELATPANJANG - Jadwal keberangkatan 30 calon Mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang tugas belajar ke Politeknik Negeri Bandung tinggal beberapa hari lagi. Rencananya Jumat (22/11/ 2013) Dinas Pendidikan dan Buda Kepulauan Meranti, orang tua dan calon mahasiswa, akan mengadakan pertemuan dengan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir. Hal ini disampaikan Sekretaris Disdikbud Kepulauan Meranti, Rismawadi DJ,Senin (18/11/2013) siang. "Tadi pak kadis bertemu dengan bupati, hasilnya ya Jumat untuk membicarakan kelanjutan rencana memberangkatkan mahasiswa kita itu," kata Rismawardi. Disampaikan Rismawardi lagi, hasil pertemuan itu adalah akan dilakukan pertemuan antara Bupati

Kepulauan Meranti Irwan Nasir, dengan Disdikbud Kepulauan Meran, orang tua mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri pada tanggal 22 November 2013 mendatang, jam 9 pagi di Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Menurutnya lagi, adapun yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah semacam pembekalan dari Bupati kepada 30 mahasiswa yang akan berangkat. Sementara untuk jadwal keberangkatan sendiri, Rismawardi mengatakan kemungkinan akan berangkat tanggal 23 November mendatang. "Berangkat kemungkinan tanggal 23 November 2013. Apakah itu dari Pekanbaru ataupun Batam, itu yang akan dibicarakan besok," tambahnya lagi. Rismawardi mengaku kalau bisa Disdikbud Kepulauan Meranti meminta Bupati dan Asisten II

Ditambahkan Zulfikri lagi, wisuda ini akan dimulai pulul 08.30 Wib di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti, Selatpanjang. Ia juga mengatakan bahwa wisuda tahun 2013 ini merupakan wisuda AMIK Selatpanjang periode yang kelima. "Ini wisuda periode kelima, kita akan menyelanggarakannya di Aula RSUD Kepulauan Meranti," tambahnya lagi. Di AMIK Selatpanjang, puluhan mahasiswa AMIK Selatpanjang melakukan berbagai persiapan seperti menyanyikan beberapa lagi yang

JAKARTA - Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bunda PAUD Indonesia Tahun 2013 di Istana Negara. Dalam acara pembukaan tersebut, ia juga menyaksikan pemberian penghargaan kepada Bunda PAUD Berprestasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Ia berharap semoga penghargaan yang diberikan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk terus bekerja dnegan ikhlas demi kemajuan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono mengatakan, kehadiran para Bunda PAUD untuk Rakornas Bunda PAUD Indonesia merupakan bukti adanya kehendak kuat dan kepedulian besar terhadap pendidikan anak usia dini. “Dedikasi dan pengabdian tulus para Bunda PAUD adalah yang utama,” katanya saat pembukaan Rakornas Bunda PAUD Indonesia Tahun 2013 di Istana Negara, (19/11). Ibu Negara berharap, pengukuhan dirinya sebagai Bunda PAUD Indonesia pada 12 Desember 2011 lalu bisa menjadi motivasi bagi kepala daerah dan pendampingnya untuk lebih aktif lagi mendorong kemajuan PAUD di daerahnya masing-masing. Hingga November 2013 tercatat ada 31 Bunda PAUD di tingkat provinsi dan 309 Bunda PAUD di tingkat kabupaten/kota. Tiga provinsi yang belum memiliki Bunda PAUD yaitu Provinsi Banten, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. Ibu Negara mengatakan, salah satu faktor kekosongan Bunda PAUD kemungkinan karena tidak semua kepala daerah itu laki-laki. Sehingga daerah yang dipimpin perempuan, seperti Banten dnegan gubernurnya Ratu Atut Chosyiah, tidak memiliki Bunda PAUD. Karena itu ia mengusulkan ada Ayahanda PAUD untuk daerah yang kepala daerahnya perempuan. “Jadi ada Bunda dan Ayahanda PAUD,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, Gerakan PAUDisasi yang dicanangkan dalam Rembuknas Pendidikan pada 13 Maret 2013 lalu merupakan rangkaian dari pencanangan pendidikan karakter untuk anak Indonesia, yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 2011. Selain itu, jelasnya, perhatian pemerintah kepada kemajuan PAUD juga telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif. Dalam Perpres tersebut disebutkan, ada lima hal yang harus diperhatikan dalam perkembangan anak, yaitu kesehatan, gizi, perlindungan, perawatan, dan pengasuhan. Kelima hal tersebut diperlukan supaya anak mendapatkan stimulasi dan intervensi yang utuh. “Agar setiap anak Indonesia menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, kreatif, dan berakhlak mulia,” tuturnya. Acara pembukaan Rakornas Bunda PAUD Indonesia Tahun 2013 di Istana Negara juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na’im, dan Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi. BETTER-yen/kdc

(pemondokan) 30 mahasiswa asal Kepulauan Meranti ini. "Kita akan koordinasi ke mereka, agar dicarikan tempat tinggal yang dekat dengan kamps dan kota," ujarnya lagi. BETTER-yen/grc

AMIK Selatpanjang Akan Wisudakan 75 Mahasiswa SELATPANJANG - Kampus Akademi Manajemen Informatika Komputer Selatpanjang akan mewisudakan 75 mahasiswa nya, Kamis (21/11/2013) mendatang. 75 mahasiswa dari dua jurusan itu terdiri dari 56 Mahasiswa Manajemen Informatika dan 19 Mahasiswa Teknik Komputer. Demikian disampaikan Zulfikri, selaku Pembantu Direktur I AMIK Selatpanjang, ketika ditemui Senin (18/11/2013) siang. "Insyallah kita akan mewisudakan 75 mahasiswa kita tanggal 21 November 2013 mendatang," kata Zulfikri menjawab GoRiau.com.

Ibu Negara Usulkan Ada Ayahanda PAUD

SEBANYAK tigapuluh orang mahasiswa asall Meranti akan berangkat ke Bandung.

mengantar puluhan mahasiswa ini ke Bandung untuk melakukan serah terima dengan pengurus Politeknik Negeri Bandung. Disdikbud juga akan berkoordinasi langsung dengan pengurus Politeknik terkait penempatan

mengucapkan terima kasih pada semua pihak, baik pihak kampus maupun kepada orang tua. Sementara itu, di tempat terpisah, Syafii selaku ketua Panitia acara wisuda AMIK Selatpanjang ini mengatakan persiapan mulai dilakukan. Sementara untuk dekorasi dan gladi resik dilaksanakan Rabu (20/11/2013) mendatang. Kita mulai dekorasi Rabu pagi, siangnya kita gunakan untuk gladi resik. Kita melibatkan lebih kurang 20 orang mahasiswa dalam acara ini," ungkap Syafii. BETTER-yen/grc

13

IBU Ani usulkan adanya Ayahnda PAUD.


14 50 Persen LSM di Rohil Tidak Aktif BAGANSIAPIAPI - Sejatinya Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM sebagai sosial kontrol yang ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di negeri ini. namun dalam perjalanannya, tak semua LSM memiliki visi, misi, dan tujuan mulia. Sebanyak 120 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdafar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat (Kesbangpolinmas) Rokan Hilir, setengah atau 50 persennya tidak aktif. Maka keberadaan LSM tersebut dianggap mati dan tidak terdaftar lagi di Rohil. "Hampir setengah atau 50 persen LSM kita yang mati atau tidak aktif, ketidak aktifannya LSM ini karena di lapangan kantornya tidak ada, jadi yang aktif saat ini hanya sekitar 64 dari total 120 LSM," ujar Sekretaris Kesbangpolinmas Rohil, Ismail Chamsyah, Selasa (19/11/2013) di Bagasiapiapi. Menurutnya, dari total 120 keseluruhan LSM yang mendaftar ke Kesbangppolinmas, sebanyak 50 persen tidak aktif. Hal ini terjadi karena keberadaan LSM di lapangan ketika dilakukan cek di lapangan kantor tidak ada, kemudian alamat tidak jelas, dan kepengurusan tidak ada. "Kebanyakan yang mati ini namanya ada di daftar ke Kesbangpolinmas, tapi ketika di cek ke lapangan kantornya tidak ada, sehingga kalau kita ingin mengantarkan surat susah jadinya, sehingga LSM seperti ini kita anggap mati dan kita blacklist," tegas Ismail. Lebih jauh dijelaskanya, masyarakat saat ini seandainya ingin mendirikan sebuah lembaga organisasi atau LSM sedikit cukup sulit, selain syarat administrasi LSM nya yang sulit. Tingkat kepengurusanya juga harus lengkap mulai dari kecamatan hingga kabupatenya, sehingga baru bisa mendaftar ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpolinmas. "Jadi, saat ini kalau ingin mendaftar sebuah organisasi sedikit sulit, karna membentuk sebuah Organisasi tingkat kabupaten harus ada dulu kepengurusan kecamatan sebanyak 70 persen atau setengah dari Kecamatan yang ada. Kalau tidak ada maka tidak bisa mendaftar ke Kesbangpolinmas untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT," terang Ismail. Selain itu, tambahnya. Sebuah organisasi atau LSM untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah harus masa kepengurusannya berjalan cukup lama, yaitu selama tiga tahun. Sebelum masa tiga tahun maka tidak bisa di bantu. "Memang saat ini terjadi perbedaan untuk mengurus sebuah organisasi, karena ada aturan baru dari Kemendagri RI. Sehingga sedikit ketat dan sulit, seperti halnya sekarang kalau mendaftar LSM baru harus ada 70 persen atau setengah kepengurusan kecamatan, kalau dulu tidak mendaftar saja ke Kesbangpolinmas langsung bisa. Sementara soal bantuan, dulu tidak ada aturan tentang lamanya masa terdaftar. Kalau sekarang harus berjalan dulu organisasinya selama tiga tahun baru bisa mendapatkan bantuan," timpal Ismail. BETTER-yen/hrc

Distanak Kekurangan Dokter Hewan

DISTANAK kekurangan dokter hewan.

BAGANSIAPIAPI — Belakangan ini profesi sebagai dokter hewan berkurang peminatnya. Tak heran bila Dinas peternakan kekurangan dokter hewan. Guna memaksimalkan kerja di lapangan, khususnya pada perawatan dan pembinaan para peternak yang ada di kabupaten Rokan Hilir sampai sejauh ini pihak Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) kabupaten Rokan Hilir masih kekurangan tenaga medis, khususnya dokter hewan. Demikian ditegaskan Kepala Distanak kabupaten Rokan Hilir, Ir Muslim kepada wartawan, Senin (18/11) kemarin. “ Ya kita tidak menafikkan kalau sampai saat ini kita memang kekurangan tenaga dokter untuk hewan,” ujarnya. Karenanya, lanjut Kadistanak lagi keterbatasan yang ada, mengingat jumlah dokter hewan dan tenaga peternakan sekitar 14 orang. “ Maka dari itu setiap Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tidak berdiri sendiri untuk satu kecamatan melainkan digabungkan,” terang Muslim kembali. Maksudnya, Kadistanak menerangkan bahwa untuk tugas dokter hewan di kecamatan Bangko memiliki cakupan tempat kerjanya di kecamatan Sinaboi dan Batu Hampar. “ Untuk di Rimba Melintang mencakupi kecamatan Rimba Melintang dan Tanah Putih Tanjung Melawan, di Bangko Pusako mencakupi kecamatan Bangko Pusako, Kubu dan Pekaitan,” katanya lagi. Demikian pula halnya, Muslim menyebutkan kondisi yang sama di kecamatan Pujud dan kecamatan Bagan Sinembah. “ Untuk kecamatan Pujud juga mencakupi kecamatan Pujud, Tanah Putih dan Rantau Kopar, kecamatan Bagan Sinembah sendiri, di Simpang Kanan untuk kecamatan Simpang Kanan dan Pasir Limau Kapas, jadi rangkap,” ujar Muslim kembali kemarin. BETTER-yen/dpc

RABU

ROHIL

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

Ekspor Ikan Rohil Masih Stabil

EKSPOR ikan Rohil masih stabil.

BAGANSIAPIAPI - Rokanhilir sebagai daerah penghasil ikan setakat ini masih diakui eksistensinya. Dari Januari hingga November 2013, Ekspor ikan di Rokan Hilir masih tahap stabil dan tidak ada peningkatan, Bea dan Cukai (BC) Bagansiapiapi, Rokan Hilir dalam hal ini telah mengeluarkan sebanyak 10 sampai 15 dokumen ekspor ikan dalam satu bulan dengan tujuan negara ekspor seperti Malaysia dan Singapura. "Ekspor ikan kita hingga akhir tahun ini terbilang biasa dan stabil, tidak ada peningkatan ekspor ikan seperi Malaysia dan Singapura, namun cukup berjalan aman dan lancar," ujar Kepala BC Cabang Bagansiapiapi, Agung Saptono, Selasa (19/11/ 2013) di Bagansiapiapi.

Menurutnya, banyaknya ikan yang diekspor dilakukan oleh pengusaha yang tergabung dalam koperasi ikan di Rohil, seperti di wilayah Panipahan dan Pulau alang. Sehingga penghasil ekspor rata-rata mencapai 150 ribu ton setiap bulan. Dari ekspor ikan tersebut paling tidak bisa memasukkan uang ke devisa negara sebanyak 240 ribu US Dollar setiap bulan. "Devisa dari ekspor ikan ini cukup besar mencapai 240 ribu US dollar setiap bulan, namun uang tersebut bukan pajak negara, tapi uang luar negeri masuk ke Indonesia atau dalam negeri," tegas Agung. Tambahnya, dari kegiatan ekspor ikan Rohil seperti di Panipahan, Kecamatan Pasir Li-

mau Kapas (Palika) tersebut tidak ada pemasukan untuk kas negara mengingat pihaknya tidak melaukan penarikan bea keluar dari kegiatan tersebut. "Kalau ekspor ikan maupun terasi dari Panipahan, BC tidak menarik bea ekspor. Kecuali ekspor CPO atau bahan tambang, itu baru kita kenakan bea masuk atau keluar. Kalau ekspor ikan, kita hanya melakukan penawasan pelaksanaan ekspornya saja terutama terhadap dokumen resmi yang di bawa," papar Agung, Kendati ekspor ikan melalui pelabuhan Panipahan, lanjutnya, namun pengurusan dokumen ekspor oleh pengusaha ekspor tetap melalui kantor BC Bagansiapiapi. "Dalam pengekspor ini jenis

Warga Santuni Dan Khitan Anak Yatim BAGANBATU — Tahun baru Islam selalu disambut dengan ankea kegiatan positif oleh umat Islam. Begitu pula masyarakat Rokanhilir, berbagai acara menyambut tahun baru Islam telah dilakukan. Dalam rangka merayakan tahun baru Islam, warga masyarakat RW 03 dan RW 04 kelurahan Bahtera Makmur Kota, kecamatan Bagan Sinembah pada Ahad (17/11) kemarin menggelar penyantunan anak yatim dan fakir miskin serta diisi dengan sunatan massal. Acara tersebut dilaksanakan dengan thema “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin” acara yang di helat di halaman SDN 002 Bahtera Makmur kota tersebut yang di hadiri Lurah Bahtera Makmur Kota, H Sukatno, ketua RW, ketua RT dan seluruh masyarakat kelurahan Bahtera Makmur Kota, turut hadir ustazd kondang Rasyid Nasution. Dalam acara tersebut banyak di isi hiburan Nasyd ibu-ibu perwiritan kelurahan Bahtera Makmur dan paduan suara Badan Kemakmuran Pemuda

Remaja Masjid Indonesia (BK PRMI) yang merupakan anakanak kelurahan Bahtera Makmur kota. Ketua panitia pelaksana, H Tarko dalam sambutannya memaparkan, bahwa jumlah anak yatim yang disantuni ada 25 orang, sunat rasul ada 11 anak dan penyantunan fakir miskin 59 orang. “ Sunat rasul ini sendiri merupakan bantuan sosial dari anggota DPRD Rokan Hilir Riyadi SH.H.Tarko juga menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun sekali di bulan muharram. Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan semoga kekompakan seperti ini dapat berjalan terus agar hubungan silaturahim tetap terjaga,” ungkap H Tarko. Masih kata H Tarko, dirinya juga menyebutkan bahwa sudah menjadi tanggungjawab semua muslim atas keberadaan para kaum duafa. “ Kita sebagai umat islam yang mengerti dengan perintah allah yang jelas tertera didalam AlQur’an surat Al-Maun,agar kita diperintah untuk menyantuni anak yatim dan memberi makan kepada

orang miskin, orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin itu termasuk golongan orang yang mendustakan Agama,” terang H Tarko kembali. Sementara di sesi lain,Lurah Bahtera Makmur Kota H.Sukatno dalam pidatonya sebagai pemerintah setempat sangat mendukung dengan adanya kegiatan seperti tersebut. “Agar masyarakat yang kurang mampu dapat sejahtera dengan adanya bantuan dari masyarakat setempat dan harus tetap di tingkatkan, karena semua ini merupakan suatu ibadah,” ujar Sukatno. H Sukatno juga mengingatkan serta mengajak agar masarakat pada tanggal 27 November 2013 nanti dapat hadir ke TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013-2018. “Oleh karena itu marilah kita sama-sama mensukseskan jalann y a o e m i l i h a n g u b e r nur Riau putaran kedua di kelurahan Bahtera Makmur Kota ini sendiri dengan datang dan menyalurkan hak pilihnya,” himbau Sukatno kemarin. BETTER-yen/dpc

ikan segar yang diekspor ke negara Malaysia dan Singapura seperti ikan bawal, selangin, kakap, ikan pari dan kurapu serta jenis ikan lain yang memiliki kualitas yang tergolong bagus, sementara kalau terasi dari pos Pulau Halang, hanya saja ekspor terasi ini tidak begitu rutin. Tujuan ekspor terasi sama yaitu ke Malaysia dan Singapura. Kalau dulu, terasi Pulau Halang diekpor sampai ke Thailand," ungkap Agung.

Sementara, jelasnya, jika jenis ikan tangkapan nelayan yang kurang berkualitas, biasanya para pengusaha ikan di Panipahan akan membuatnya menjadi ikan asin atau untuk campuran pembuatan terasi. "Jadi ikan tangkapan ini sifatnya tidak ada yang terbuang, ikan yang tidak memiliki nilai ekonomis akan dibuat jadi ikan asin atau terasi, sehingga ada nilai jualnya," kata Agung. BETTER-yen/hrc

Wabup Imbau Tingkatkan Layanan Kesehatan BAGANSIAPI-API Mendapatkan layanan kesehatan yang baik dari pemerintah adalah salahsatu hak masyarakat sebagaimana telah dijamin undang-undang. karena itu upaya meningkatkan layanan kesehatan sangat penting dilakukan. Itu pula yang menjadi harapan Wakil Bupati Rokanhilir H Suyatno. Wakil Bupati H Suyatno AMp yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 berharap agar seluruh kader kesehatan di kabupaten Rokan Hilir bisa meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Demikian diungkapkan Wabup seusai pelaksanaan Upacara Senin (18/11) di Bagansiapiapi.”Saya minta tahun 2014 semua program yang menyangkut pelayanan kesehatan bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya. Suyatno mengatakan untuk mewujudkannya perlu kerja keras dan sungguhsungguh dalam melaksanakan tugas pelayanan ini,diakuinya bahwa sejauh ini pelayanan

kesehatan di Rohil memang belum maksimal,dan perlu perbaikan disana sini serta menjadi tugas pemkab untuk terus memperbaiki kedepannya. “Kita akui sejauh ini pelayanan kesehatan masih belum sempurna, jadi apa yang menjadi kendala dilapangan agar dilaporkan ke Dinas terkait terutama yang di Kecamatankecamatan,”tegas Wabup. Ia juga mendengar ada suara-suara sumbang serta laporan dari masyarakat yang mengeluhkan terutama dalam pelayanan kesehatan di Rumah sakit maupun di Puskesmas. “Saya ingatkan jangan ada lagi laporan-laporan yang tak enak didengar usahakan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apabila terkendala dana silahkan ajukan program ke instansi terkait,” Ungkap Wabup. Hal ini dilakukan sebagai salah satu komitmen pemkab rohil untuk memperioritaskan masalah kesehatan masyarakat sehingga diharapkan pelaksana atau selaku pegawai dan dokter bisa melaksanakn dengan baik. BETTER-yen/dpc

Baganbatu Miliki Showroom Mitsubishi PT Suka Fajar BAGANBATU — Adanya showroom mobil yang cukup besar di suatu daerah setidaknya mengindikasikan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Begitu pula dengan Baganbatu, kabupaten Rokanhilir, cukup pesat perkembangannya. Tak heran bila showroom mobil besar membuka cabang di Baganbatu. Perkembangan Kota Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah sejak bebetapa tahun terakhir ini memang sangat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dan dengan demikian, yidak mengherankan jika pada akhirnya juga membuka peluang para investor untuk menanamkan bisnisnya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya perusahaan Perkebuan kelapa sawit maupun karet. Dan itu pula

yang melatarbelakangi dibangunnya Showroom dan kantor Cabang Mistubishi PT Suka Fajar Bagan Batu tepat di jalan lintas Bagan Batu Dumai KM 6, Simpang Pujud, kepenghuluan Bahtera Makmur, kecamatan Bagan Sinembah. Demikian disampaikan Presiden Direktur PT Saka Fajar, Drs H Zairin Kasim saat peresmian gedung baru Showroom dan Kantor Cabang Mistubishi PT Suka Fajar Bagan Batu di Jalan Bagan Batu -Dumai KM 6, pagi kemarin. “Kita umpamakan saja, Kalau ada gula pasti ada semut. Kita melihat kota Duri yang merupakan kota industri ini sangat berpotensi besar untuk memperluas jaringan kita. Setiap perusahaan pasti

akan sangat membutuhkan angkutan atau kendaraan. Kita punya peluang yang besar dengan membuka cabang baru yang lengkap dengan 3S yaitu Sales, Service dan Spare Part,” kata Zairin kemarin. Dijelaskannya, secara keseluruhan pangsa pasar mitsubishi ini sudah diatas rata-rata standar nasional yaitu 17 persen. Khusus untuk 15 cabang PT Suka Fajar yang ada di Riau dan Sumatera, Zairin optimis di Bagan Batu bisa mencapai target penjualan standar Nasional. Apalagi untuk kepala Cabang dikantor baru tersebut merupakan Staf yang sudah ahli dan sebelumnya menjabat sebagai kepala Cabang Mitsubishi PT Suka Fajar “Untuk pencapaian target tersebut, kita tekankan kepada seluruh karyawan untuk bisa

mengutamakan kepuasan kepada costumer. Untuk sales, Suka Fajar menggunakan tenaga marketing yang betul bisa memahami produk yang ditawarkan dan bisa pula memahami dengan baik siapa calon konsumennya. Di samping itu Suka Fajar juga memback-up konsumen dengan pola dan bentuk service yang harus dilakukan. Usai memaparkan teknis perawatan konsumen juga dibekali dengan pengetahuan tentang spare part,” paparnya. Sementara itu Kepala Cabang PT Suka Fajar Bagan Batu, Nofrizul sendiri mengatakan, untuk staf di kantor cabang baru tersebut sebagian dari tenaga lama yang ada di beberapa cabang dan sebagiannya lagi dari masyarakat tempatan. “Meskipun kita sudah

membuka kantor cabang baru di Bagan Batu ini, namun kita tetap memanfaatkan jasajasa para tenaga kerja yang ada, baik itu yang lama maupun yang anak-anak tempatan. Dan kita sangat harapkan kerja sama yang baik dari semua karyawan Suka Fajar,” tuturnya kemarin. Dalam kesempatan itu dirinya juga menyebutkan, bahwa keberadaan kantor cabang PT Suka Fajar Bagan Batu ini akan memudahkan warga masyarakat dalam mencari kendaraan. “ Artinya, kalau sebelum kantor kita buka di Bagan Batu kita sudah berhasil menjual 7 unit, jadi sekarang sudah ada kantor baru tentunya kita sangat optimis kalau penjualan akan meningkat,” terang Nofrizul kembali. BETTER-yen/dpc


SUMBAR/KEPRI

RABU

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

15

Lanal Batam Tangkap Enam Pelaku Perompakan BATAM- Kapal Patroli Sea Hunter milik Pangkalan TNI AL Batam menggagalkan aksi perompakan TB Mitra Anugerah enam pelaku di Perairan Tanjung Riau Kota Batam, Selasa dinihari. "Saat kapal Patroli Sea Hunter berpatroli, ada informasi perompak tengah menjarah TB Mitra Anugerah yang tengah lego jangkar, akhirnya kapal patroli berhasil menangkap pelaku," kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut Batam, Kolonel Laut (P) Denih Hendrata di Batam, Selasa (19/11). Dikatakan, selain mengamankan enam pelaku masing-masing FH, SS, IS, RJ, AB, SP yang keseluruhannya warga negara Indonesia, kapal patroli juga mengamankan sejumlah barang bukti jarahan termasuk kapal motor tempel kecil yang digunakan untuk perompakan. "Saat ini pelaku dan barang bukti kami amankan di pangkalan AL Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata dia. Komplotan yang bersenjatakan golok dan celurit tersebut, kata Denih, sudah sering beroperasi di wilayah Selat Malaka, Selat Singapura dan perairan Kepulauan Riau. "Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka memang sudah beberapa kali melakukan aksi perompakan di wilayah-wilayah tersebut," ujar Denih. Saksi korban, Darmawi (26) mengatakan kejadian ini berawal saat dirinya sedang berjaga sendirian di tugboat tersebut pada Selasa dinihari. "Pertama, sekitar pukul 01.30 WIB, seorang pelaku naik ke kapal dari belakang. Namun saat saya dekati ternyata ada enam orang yang langsung naik ke kapal dan mengancam saya," tukasnya. Karena pelaku banyak, dia mengatakan tidak bisa berbuat banyak termasuk berteriak minta pertolongan. "Bila teriak saya diancam akan diceburkan ke laut dengan tangan, kaki diikat. Jadi saya pilih diam," kata Darmawi. Dikatakan, saat pelaku mengumpulkan barangbarang berharga dari atas kapal dan hendak memindahkan ke perahu kecil yang dipakai untuk beraksi ada petugas patroli yang melepaskan tembakan peringatan. "Pelaku kocar kacir, mereka nekad terjun ke laut menyelamatkan diri sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas," tandasnya. BETTER-ant

GP Ansor Batam Ikrar Turut Jaga NKRI ď Ž 100 Sopir dan Pramugara Dilatih

BATAM- Kader Pemuda Ansor Kota Batam menyatakan kesiapannya dalam menjaga kedaulatan NKRI dan mengamalkan ajaran ahlussunah wal jama'ah serta menjaga tradisi yang telah diwariskan para pendahulu ulamaulama Nahdiyin dalam prosesi pembaiatan di Pondok Pesantren Nurudh Dholam Batuampar, Senin malam. Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Kepri, Baru Rohim mengatakan pembaiatan merupakan prosesi setelah Pelatihan Kader Dasar selama dua hari-dua malam di tempat tersebut. "Setelah prosesi ini, di manapun sahabat sekalian berada, hendaknya junjung tinggi nilai-nilai Aswaja, pegang teguh janji setia untuk terus menegakkan NKRI," Kata Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Kepri, Baru Rohim. Dikatakan, nilai-nilai tersebut telah dilakukan oleh ulama-ulama NU dalam upaya turut merebut kemerdekaan Indonesia. "Dalam sejarahnya pemuda Ansor turut berperan dalam merebut kemerdekaan negara ini," kata Baru. Acara tersebut dihadiri Kyai Masruri Al Hafidz selaku pengasuh pondok pesantren salafiyah Nurudh Dholam, Sekretaris PW GP Ansor Kepulauan Riau Nurharyanto, Candra Ibrahim, Ketua PC Ansor Batam kemudian Muhammad Irvan, Sekretaris Ansor Batam, Sularno Menot Wakil Ketua Ansor Batam, Ketua KPUD Kota Batam Muhammad Saddan dan beberapa pengurus PAC GP Ansor Batuampar. Sementara di tempat yang sama, Ketua PC GP Ansor Kota Batam Candra Ibrahim menyatakan, bahwa PKD ini merupakan amanah dari AD/ART organisasi. Untuk PKD yang diselenggarakan di Ponpes Nurudh Dholam, kata Chandra, merupakan PKD percontohan, mengingat pelaksananya adalah Pengurus Anak Cabang. Namun demikian, PC Batam dan PW Kepri mensupport sepenuhnya. "Ini satu hal yang luar biasa. Setingkat pengurus anak cabang dapat menyelenggarakan PKD, meskipun PC dan PW tetap mensupport," kata Candra. Dia berharap, penyelenggaraan PKD tersebut akan menjadi contoh dan diikuti penguruspengurus pimpinan anak cabang lain. BETTER-ant

Trans Padang Mulai Beroperasi Desember

PADANG- Angkutan Kota Trans Padang bantuan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dipastikan beroperasi Desember depan. Untuk itu, sebanyak 100 sopir dan pramugara kendaraan tersebut mulai mengikuti pelatihan. Pelatihan dibuka Asisten I Sekko Padang, Nasir Achmad di Grans Sari Hotel, Selasa (19/ 11) dan akan berakhir tanggal 26 November 2013 mendatang. Hadi pada pelatihan tersebut Kepala Dishubkominfo Padang, Raju Minrova, Kaditlantas Polda Sumbar, Kadishubkominfo Prov. Sumbar, Polresta Padang, SKPD, Pimpinan Jasa Raharja Padang dan dari Kementerian

Perhubungan RI diwakili Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Rasman Ginting, dan mitra kerja Dishubkominfo Kota Padang. Bus massal tersebut sudah dirintis sejak tahun 2006 lalu di Padang, namun setelah melalui berbagai proses mulai dari tingkat provinsi dan tingkat nasional, Alhamdulillah akan beroperasi akhir tahun ini, tegas Kadishubkominfo Padang Raju Minrova. Nasir Achmad mengatakan, untuk menjawab berbagai tantangan persoalan dalam penangananan angkutan umum di perkotaan, maka kebijakan system angkutan umum massal merupakan

salah satu kebijakan Pemko Padang yang harus didorong dan dilaksanakan. Apalagi penyediaan angkutan umum massal sudah merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang undang N0.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengoperasikan sebanyak 20 bus massal tersebut telah disediakan dana sebesar Rp1,2 Miliar tahun 2013 melalui APBD Kota Padang. Sedangkan tahun 2014 juga dianggarkan sebesar Rp9 Miliar, dan tantangan pemasukan PAD sebesar Rp7 Miliar. Tujuan pelatihan sopir dan

pramugara tersebut adalah untuk menyiapkan tenaga / SDM yang terampil dan berkwalitas sesuai dengan beban tugas yang akan diembannya. Untuk itu walikota mengharapkan agar para sopir dan tenaga pramugara mengikutinya dengan serius dan sungguh- sungguh, sehingga tercapai sasaran yang diinginkan Pemko Padang, tegas Nasir Achmad. Menurut Kadishubkominfo Kota Padang Raju Minrova, sebagaimana direlis Kabid Perhubungan Laut, Richard Akbar, dengan keberadaan bus massal ini diharapkan masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik, nyaman, murah dan jauh dari

hal- hal yang bersifat negative, seperti copet dan tindak kriminal lainnya. Untuk tahap pertama bus massal ini akan beroperasi pada jalur koridor I, yaitu meliputi Jalan Adinegoro, Jalan DR. Hamka, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Rasuna Said, Sudirman, Bgd, Azischan, Imam Bonjol, dan sudah tersedia haltenya pada titik yang sudah ditentukan Pemko Padang, sebanyak 61 buah. Trans Padang akan beroperasi setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam, dengan tariff ticket untuk pelajar Rp1.500 dan umum Rp3.500, untuk satu kali perjalanan. BETTER-soc

GAM Pertanyakan Kelanjutan Penertiban Tambang Bauksit Ilegal TANJUNGPINANG- Gerakan Anak Melayu (GAM) Kepulauan Riau mempertanyakan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bintan yang pada September 2013 menertibkan tambang bauksit ilegal. "Tim yang menertibkan tambang ilegal berjanji akan melaporkan ke Polres Bintan, namun hingga saat ini tidak ada laporan tentang pencurian bauksit itu," kata koordinator aksi GAM Kepri, Said Roni

Pengumuman

Pengumuman

Dengan akta tertanggal 18 Oktober 2013 nomor 21, yang dibuat dihadapan H. RIYANTO,SH,MKn Notaris di Pekanbaru, telah didirikan PT. VANJAYA MANDIRI, brkedudukan di Pekanbaru. Didalam Perseroan tersebut telah dimasukkan segala aktiva dan pasiva dari CV. VANJAYA MANDIRI berkedudukan di Pekanbaru. Keberatan/keberatan atau sanggahan-sanggahan dapat diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tugapuluh) hari setelah pengumuman ini kepada Direktur perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Depatemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR. R a s u n a S a i d K a v, 6 - 7 , Jakarta.

Dengan akta tertanggal 30 Oktober 2013 nomor 36, yang dibuat dihadapan H. RIYANTO,SH,MKn Notaris di Pekanbaru, telah didirikan PT. HIMAWAN BUKIT KENCANA, brkedudukan di Pek a n b a r u . D i d a l a m P e rs e roan tersebut telah dimasukkan segala aktiva dan pasiva dari CV. HIMAWAN BUKIT KENCANA berkedudukan di Pekanbaru. Keberatan/keberatan atau sanggahan-sanggahan dapat diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tugapuluh) hari setelah pengumuman ini kepada Direktur perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Depatemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said Kav, 6-7, Jakarta.

Direksi

Direksi

PT. VANJAYA MANDIRI

PT. HIMAWAN BUKIT KENCANA

Syahputra saat bersama enam rekannya berunjuk rasa di Pusat Pemerintahan Bintan, kemarin. Said membandingkan, para pencuri ayam langsung diproses dan dijebloskan ke penjara oleh penegak hukum, namun pelaku pencurian bauksit bisa bebas berkeliaran. "Jika Pemkab Bintan tidak mau melapor, biarlah kami yang melapor berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki tim waktu penertiban itu," ujarnya.

Sementara salah seorang aktivis GAM menuding Pemkab Bintan telah menerima suap dari pelaku penambangan ilegal itu. "Sampai hari ini tidak ada tindak lanjut, apakah seluruh pejabat di Bintan sudah menerima suap dari pencuri bauksit itu," kata Samiun. Para pengunjuk rasa juga meminta pihak kepolisian tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah daerah, karena penambangan bauksit secara

ilegal di sejumlah daerah di Bintan terang-terangan. "Jika tidak ditindaklanjuti secepatnya, kami akan terus melakukan aksi hingga ke Polres Bintan," ujarnya. Kepala Kantor Satpol PP, Ahmad Izhar yang menerima para pengunjuk rasa mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan aktivitas penambangan ilegal disejumlah daerah setempat. "Kami hanya melakukan pencega-

han, bukan penindakan," ujarnya yang saat itu memimpin operasi penertiban. Menurutnya, penertiban yang telah dilakukan pada pertengahan September 2013 bersifat pencegahan dan persuasif, para pelaku penambang ilegal disuruh membuat surat pernyataan tidak akan melakukan penambangan. "Tapi kami yakin kepolisian akan bertindak dalam waktu dekat," ujarnya. BETTER-ant

2 Sungai Pessel Lakukan Normalisasi 2014 Mendatang PA I N A N -Ta h u n 2 0 1 4 m e n d a t a n g , a d a d u a sungai di Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dinormalisasi. Kedua sungai tersebut adalah Sungai Batang Bayang di Kecamatan Bayang dan Sungai Batang Ta p a n d i K e c a m a t a n B a s a A m p e k B a l a i Ta p a n . Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pe s i s i r S e l a t a n , Yu s d i d i d a m p i n g i S e k r e t a s i PSDA, Zul Arzil, Selasa (19/11) di Painan. Pelaksanaan normalisasi dilakukan pada dua sungai, karena selain terdapat beberapa titik yang cukup rawan juga masalah pembebasan tanah tidak ada masalah, karena masyarakat memang butuh normalisasi sungai. Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan normalisasi dua sungai tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 sebesar Rp1,6 miliar, karena permasalahan pembebasan tanah di lokasi sungai tersebut tidak ada kendala. Makanya, pelaksanaan normalisasi dilakukan didua titik rawan sungai yang tidak ada masalah p e m b e b a s a n t a n a h n y a . BETTER-pdt


16

RABU

POLITIK

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Kebijakan APP Dinilai Gagal Selamatkan Hutan JAKARTA - Greenomics Indonesia menyatakan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy) perusahaan kertas Asia Pulp and Paper (APP) yang dilaksanakan sejak Februari 2013 gagal menyelamatkan hutan yang menjadi habitat harimau sumatera (Panthera Tigris Sumatrae). Koordinator Program Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi di Jakarta, Senin mengatakan, APP secara agresif membabat hutan yang seharusnya menjadi benteng terakhir habitat harimau Sumatera. Hal itu terungkap dalam Laporan Greenomics bertajuk From Zero to Zero: APPs Zero Deforestation Policy Saves Zero Forested Sumatran Tiger Habitat. "Laporan kami membuktikan bahwa FCP yang dijalankan APP tidak dirancang untuk menyelamatkan hutan tempat harimau sumatera bernaung,," katanya. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa FCP yang diterapkan APP sebenarnya adalah kesempatan untuk menyelamatkan hutan habitat harimau sumatera yang ada di dalam

konsesi HTI APP dan pemasoknya. Namun, kesempatan tersebut terbuang sia-sia karena pembabatan justru terjadi besarbesaran menjelang pengumuman kebijakan tersebut. Tak hanya itu, penebangan hutan juga dilakukan pada wilayah yang secara legal seharusnya dialokasikan sebagai areal perlindungan. Wilayah yang luasnya 10 persen dari luas masing-masing konsesi HTI itu adalah benteng terakhir habitat harimau sumatera. Berdasarkan dokumen yang disetujui Kemenhut, luas hutan alam tersisa di konsesi itu sekitar 15.489 ha. Namun, sekitar 11.425 ha diantaranya sudah dibersihkan untuk pembangunan HTI pulp. Bahkan pada areal RUJ yang sebenarnya dialokasikan sebagai kawasan unggulan setempat dan areal perlindungan, yang juga merupakan rumah bagi harimau sumatera sudah dilakukan pembersihan untuk pembangunan HTI menjelang pengumuman FCP APP setelah mengubah desain pengelolaannya. Vanda juga menyatakan,

kasus yang mirip juga terjadi pada konsesi Suntara Gajapati yang mana seluas 12.000 ha dari total 34.792 ha konsesi perusahaan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari FCP APP. "Tapi 95 persen dari areal yang ditetapkan sebenarnya sudah tidak lagi berhutan," katanya. Untuk itu, Greenomics meminta para pengelola HTI lainnya, seperti Asia Pasific Resources Internasional Limited (APRIL) untuk tidak mengulangi langkah yang diambil oleh APP dalam melaksanakan kebijakan konservasinya. Terutama soal mengubah desain pemanfaatan areal yang sebelumnya dialokasikan sebagai areal perlindungan dan kawasan tanaman unggulan setempat untuk kemudian disulap untuk pembangunan HTI. Khususnya pada konsesi dan pemasok bahan baku APRIL yang berada di areal perlindungan keanekaragaman hayati Kerumutan dan Semenanjung Kampar yang merupakan habitat harimau sumatera. BETTER-sir/ant

KPU Belum Keluarkan SK Perpanjangan Tugas Komisioner ď Ž Pilgubri Putaran Kedua Terancam PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Riau hingga saat ini belum menerima Surat Keputusan (SK) KPU Pusat terkait perpanjangan masa tugas angota KPUD kabupaten dan kota di Riau yang akan berakhir 26 November 2013. Jika SK tersebut belum diterima, KPUD kabupaten/kota tidak dapat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Riau putaran kedua pada 27 November 2013. Demikian dikatakan Ketua KPUD Kota Pekan- Tengku baru Tengku Rafizal AR, kepada Berita Terkini, di Kantornya, Selasa (19/11). Afizar mengatakan, mengenai masa kerja anggota KPUD sifatnya berjenjang. Jika KPUD Riau menerima perpanjangan masa kerja, baru bisa KPUD Kota Pekanbaru memperpanjang masa tugas anggota KPUD Kota Pekanbaru. "Kita sudah menyampaikan

perpanjangan masa tugas anggota KPUD Kota Pekanbaru pada KPUD Riau. Paling lambat perpanjangan masa tugas KPUD tersebut, hari ini Rabu (20/11). Persoalan ini perlu diperhatikan serius oleh KPU Pusat," tegas Rafizal. Dikatakannya, pihaknya telah mendesak KPUD Riau untuk segera menyelesaikan perpanjangan masa tugas anggota KPUD Kota Pekanbaru. Desakan itu sudah disampaikan dalam perRafizal temuan dan rapat koordinasi (Rakor). "Secara tertulis memang belum kita sampaikan perpanjangan masa tugas Anggota KPUD Kota Pekanbaru. Namun, seluruh kabupaten dan kota sudah menyampaikan aspirasinya melalui Rakor pada KPUD Riau untuk menyelesaikan perpanjangan masa tugas anggota KPUD tersebut," tandasnya.

Rafizal menyebutkan, soal teknis perpanjang masa tugas anggota KPUD kabupaten dan kota harus berjenjang. Untuk itu masa tugas kerja KPUD Riau harus di perpanjang dahulu oleh KPU Pusat. Setelah itu, KPUD Riau baru dapat memperpanjang masa tugas anggota KPUD kabupaten dan kota tersebut. "Biar ada kepastian perpanjangan masa tugas itu. Kita sendri sudah memperpanjang masa tugas anggota PPK dan PPS. Soal masa tugas KPUD kabupaten dan kota berakhir itu tugas KPUD Riau memperpanjang," jelasnya. Dia menyebutkan, seluruh keputusan proses Pilgubri putaran kedua menjadi tidak sah karena KPUD tidak memiliki dasar menyangkut masa tugasnya sudah berakhir. Sementara, masa perpanjangan tugas KPUD tidak diterbitkan. "Jika KPU Pusat tidak memperpanjang kerja KPUD Riau, maka KPUD Riau tidak dapat memperpanjang masa tugas KPUD kabupaten/kota," pungkasnya. BETTER-anr


BANGKINANG TERKINI

Hotline Biro Kampar Netty Mindrayani 08127614621

Menuju Zero Kemiskinan

better.birokampar@gmail.com

17

RABU, 20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

 TP PKK Kampar Pembinaan ke Kecamatan dan Desa

Sudah Diberi Ilmu, Minta Lagi Uang Konsumsi KAMPAR KIRI HULU Aneh dan bin ajaib. Itulah pandangan yang muncul dalam benak Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar yang turun melakukan pembinaan kepada PKK Kecamatan dan desa. Yasnimar, Camat Kampar Kiri Hulu meminta dana konsumsi untuk pelaksanaan acara di Kantor Camat, Senin (18/11/2013). Yuspawanis, Bendahara PKK Kabupaten Kampar yang dikonfirmasi Selasa (19/11/2013) membenarkan hal itu. "Benar adanya ibu Camat Kamparkiri Hulu, Yasnimar menanyakan dana dinsumsi untuk acara pembinaan 10 program pokok PKK itu, maka saya berikan uang di dalam amplop, " ujarnya. Ia mengatakan, bahwa sebenarnya TPPKK Kabupaten Kampar tidak ada anggaran untuk biaya konsumsi acara itu, hanya melakukan pembinaan agar seluruh pengurus TP-PKK kecamatan dan desa yang ada lebih mantap melaksanakan 10 program pokok PKK. "Sudah diberi ilmu minta uang konsumsi pula, bagaimana melihat keseriusan dari pengurus dan kader PKK Kecamatan Kamparkiri Hulu mendukung suksesnya pelaksanaan 10 program pokok PKK dan 5

Pilar Pembangunan Kabupaten Kampar," jelasnya. "Karena diminta dana konsumsi ya kami kasi saja, sebab program pembinaan harus berjalan ke seluruh kecamatan, meski dana untuk konsumsi tidak ada, inilah bukti keseriusan dari tim Kabupaten ingin memajukan pengurus dan kader PKK, " ujar Yuspawanis. Yuspa menjelaskan, TP-PKK Kabupaten Kampar telah melaksanakan ke seluruh wilayah kecamatan seKabupaten Kampar, baru pada kecamatan Kamparkiri Hulu ini diminta dana konsumsi. Hj Eva Yuliana, SE, Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar dikonfirmasi, Selasa (19/ 11) mendapat kabar itu, terkejut, "Sangat ironis sekali, kalau ada perpanjangan tangan Bupati Kampar yang melakukan hal seperti itu, semestinya ia memberikan pelayanan yang bagus kepada tamu yang datang ke daerah kita, apalagi tamu tersebut sudah memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada masyarakatnya," kata Eva. Eva menyayangkan yang melakukan itu adalah Camat, dari kaum perempuan yang seharusnya memajukan daerahnya, ujarnya. BETTER-netty

foto : netty

YASNIMAR YASNIMAR, Camat Kamparkiri Hulu menerima bantuan dana konsumsi untuk pelaksanaan acara pembinaan 10 Program Pokok PKK Kabupaten Kampar di Kantor Camat, Senin (18/ 11/2013).

foto : humas

PARIPURNA : Bupati Kampar H Jefry Noer saat menghadiri Sidang Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPRD kampar Selasa (19/11/2013) kemarin.

 Terkait P4S, Galian C, SUT, KKMM, dan Infrastruktur Jalan

Jefry Jawab Pertanyaan Fraksi di DPRD Kampar BANGKINANG - Setelah melaksanakan rapat Paripurna tentang tanggapan fraksifraksi atas Nota Keuangan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kampar Tahun Anggaran 2014, Senin (18/11/2013), kembali DPRD Kampar menggelar Paripurna masa sidang III DPRD Kampar tentang Jawaban Pemerintah di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kampar. Selasa (19/11/2013). Bupati Kampar H Jefry Noer selaku orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kampar yang langsung hadir pada rapat paripurna itu menjelaskan tentang berbagai pertanyaan yang diajukan oleh berbagai fraksi, diantaranya fraksi Golkar, fraksi PPP plus, fraksi PKS, fraksi Kebangsaan, fraksi PAN, dan fraksi Demokrat. Terkait dengan tanggapan terhadap pelatihan petani yang dilaksanakan di P4S Karya Nyata Kubang Jaya, Jefry mengatakan bahwa sampai saat petani yang telah dilatih dari tahun 2012 sampai tahun 2013 berjumlah 3.421 orang. Berdasarkan evaluasi Tim verifikasi terhadap alumni yang telah mengajukan proposal, tercatat 515 proposal pada tahun 2012 dan 349 proposal pada tahun 2013. Dikatakannya, proposal yang telah dicairkan tahun 2012 s/d 2013 sebanyak 852 proposal dengan total pinjaman Rp.33,91 miliar lebih. Sedangkan proposal yang masih dalam proses atau daftar tunggu sebanyak 430 proposal. Dari data tersebut, terindikasi bahwa sebagian

besar yang mengajukan proposal tidak memenuhi SOP Bank dan sebahagian alumni masih memiliki hutang dengan Bank lain. Dari permasalahan tersebut, memberikan 2 solusi agar masyarakat tidak kecewa terhadap program ekonomi kerakyatan, yakni semua alumni P4S yang mengajukan proposal agar segera melengkapi seluruh seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh Perbankan dan yang akan mengajukan proposal agar terlebih dahulu melunasi pinjaman dengan pihak atau Bank lain. Selanjutnya mengenai izin Galian C Jefry Noer menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemberian Izin, asal tidak melanggar aturan yang berlaku. Diantaranya dampak yang merusak ekosistim alam serta lainnya sehingga kedepan area galian C tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat dengan cara penimbunan kembali bekas galian tersebut, atau membuat kolam-kolam ikan atau budidaya ikan untuk masyarakat tempatan sehingga dampaknya juga positif bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. “Saya tegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ada diskriminasi dalam pemberian izin galian C, asal mengikuti aturan. Sebab kebanyakan kita hanya bisa mengambil hasilnya tanpa memperdulikan dampakdampak bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Jefry. Menyangkut Sekolah

Unggulan Terpadu (SUT) dijelaskan Jefry Noer bahwa SUT merupakan sekolah yang berorientasi dapat membentuk insan yang unggul, unggul sikap, unggul keagaman, pengetahuan dan memiliki jiwa entrepreneur. Sebab dalam konteks pendidikannya adalah 70 persen praktek dan 30 persen teori. Dengan demikian mereka lebih memahami ilmu pengetahuan yang telah diberikan, selain itu pada malam hari mereka juga belajar Al-quran sehingga mereka juga memahami agama, baik akhlak maupun moral dapat kita bentuk secara baik dan terakhir mereka juga mempelajari 3 bahasa yakni inggris, Arab serta Bahasa Indonesia. Namun sangat disayangkan kata Jefry, saat perekrutan siswa belum begitu baik, khususnya dari segi penyeleksian. Maka dari itu, siswa sangat sulit beradaptasi dengan aturan dan tata tertib SUT. Hal inilah yang menjadikan sebagian siswa untuk mengajukan pindah yang didasari dengan permohonan siswa dan orang tua. Selain itu, juga belum adanya sarana praktek seperti area pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. “Saya bertanya kepada Kadis Pendidikan, mana area pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakannya, bagaimana mereka bisa menjadi entrepreneur kalau areanya saja belum dibuat,” ucap Jefry. Pada akhirnya SUT terkesan prematur dan Jefry juga mengajak DPRD untuk bersama memberikan solusi terbaik bagi SUT ini, agar

bisa menjadi kebanggaan kita bersama baik ditingkat provinsi maupun nasional. Tentang dana cadangan, Jefry menjelaskan bahwa memang setelah dianggarkan pada tahun 2012 sebesar Rp.15 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp.10 miliar, sampai saat ini dana tersebut belum dipergunakan dan masih tersimpan di rekening dana cadangan. Selanjutnya, mengenai Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM), dari jumlah koperasi yang sudah terbentuk yakni 271 unit, yang berbadan hukum sebanyak 176 unit yang tersebar di kecamatan dan desa se-Kabupaten Kampar. Namun aplikasi di lapangan KKMM masih belum optimal, karena disebabkan kelayakan usaha berdasarkan penilaian dari Bank Bukopin, mulai dari lembaga, sumber daya manusia (SDM), pengelolaan gedung dan kantor serta penyertaan modal belum memenuhi syarat. Khusus pada SDM, pengelolaannya diberikan pelatihan selama 3 bulan oleh Bank Bukopin, dengan demikian operasional KKMM memerlukan waktu yang sangat lama dan Jefry juga melaporkan bahwa sampai saat ini KKMM yang sudah beroperasi sebanyak 12 unit. Tentang Pembangunan Jalan Multi Years di Kecamatan Gunung Sahilan, Jefry Noer menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan ruas jalan Kebun Durian, Gunung Sahilan-Gunung Sari yang dikerjakan hanya sampai Desa Gunung Sari, dikarenakan dalam perencanaan ruas jalan ini dikerjakan

sampai dengan Gunung Sari, sedangkan ruas jalan Gunung Mulya tidak termasuk kedalam kegiatan pembangunan jalan Multi Years. Begitu juga pembangunan jalan Sei Agung-Sinama Nenek yang ternyata ruas jalan simpang Suram-Sinama Nenek dimana ruas jalan tersebut adalah adalah ruas jalan provinsi sehingga pemeliharaan dan peningkatannya melalui APBD Provinsi Riau. Dibidang Pendidikan seperti guru MDA/PDTA, jabatan fungsional penilik sekolah pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kampar sangat mendukung, namun tentu mempertimbangkan dengan peraturan yang berlaku serta kemampuan daerah. Terhadap saran peningkatan TPP bagi PNS, sesuai dengan janji yang telah disampaikan secara bertahap akan diwujudkan dan diharapkan pada akhir masa jabatan kepala daerah kenaikan TPP menjadi Rp.2.500.000 per bulan Insya Allah dapat terpenuhi. Sedangkan untuk kenaikan honor perangkat desa Kabupaten Kampar telah dinaikan pada perubahan APBD tahun Anggaran 2013 lalu. Rapat Paripurna masa sidang III DPRD Kampar tentang Jawaban Pemerintah terhadapt pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar atas Nota Keuangan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kampar Tahun Anggaran 2014 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syahrul Aidi dan Yurjani Moga.BETTER-hms

 Jefry Noer Instruksikan SKPD

Tindaklanjuti Temuan Pengawasan APIP dan BPK-RI BANGKINANG - Dalam upaya mengetahui permasalahan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan mencari solusi laporan keuangan yang akan diperiksa BPK-RI tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Inspektorat Kabupaten Kampar menggelar acara pengawasan Daerah dan pemuktahiran data hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Pemeriksaan BPKRI Perwakilan Propinsi Riau di aula kantor Bupati Selasa (19/11/2013). Bupati Kampar H Jefry Noer yang hadir untuk membuka dan memberi arahan para acara itu menegaskan agar semua Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kampar agar bersungguh-sungguh menindaklanjuti seluruh temuan hasil pengawasan APIP

dan BPK-RI perwakilan Riau, sesuai rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan serta berkoordinasi pada Inspektorat. Jefry menyarankan agar, kalau ada temuan segera cari solusi dan penyelesaiannya, termasuk kalau ada kegiatan yang tidak jalan cari apa penyebabnya, karena melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditaja APIP dan Inspektorat ini, adalah upaya penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemda agar mampu menjebatani antara kepentingan kesejahteraan rakyat dan nasional, sehingga harapan pemerintahan yang baik dan bersih dapat diwujudkan. Ditambahkan bupati, kepada aparatur pemerintah yang lalai dan tidak menindaklanjuti temuan, supaya Kepala SKPD memberikan

sanksi administratif untuk dijadikan dasar penilaian sasaran kerja pegawai, serta bahan pertimbangan dalam mutasi dan promosi jabatan pegawai bersangkutan. Disamping itu, mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2013, Jefry mengharapkan agar dalam mempertanggungjawabkan anggaran pada SKPD masingmasing, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan nara sumber yang hadir, segera buat laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu laporan keuangan akhir tahun 2013 dan kinerja yaitu LAKIP SKPD 2013. Bupati Jefry Noer diawal arahannya dengan nada sedikit kesal sempat melontarkan pertanyaan kepada panitia dan peserta yang mengikuti acara, diantaranya seluruh dinas, badan, kantor dan camat beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas

foto : alan

BUP ATI Kampar beri arahan pada acara gelar pengawasan daerah yang ditaja BUPA Inspektorat Kampar di Aula Kantor Bupati Kampar Selasa (19/11/2013) kemarin.

UPTD), para Kades dan Lurah se Kabupaten Kampar, yang dinilainya kurang disiplin dalam mengikuti aca-

ra. Sebab, kata Bupati, saat ia hadir masih banyak yang duduk-duduk di luar aula dan dengan santai masuk aula.

''Dari sini saja lembaga ini kurang disiplin atau dihormati,'' cetusnya. ''Benahi diri sendiri dahulu, seperti tingkat kehadiran, administrasi maupun kalau terdapat persoalan kekurangan tenaga atau staf segera minta dan ajukan pada Sekda Kampar,'' kata Bupati Kampar Jefry Noer menegaskan. Setelah itu, menurut Jefry, baru lakukan pemeriksaan keluar ditiap SKPD. Karena kunci dari pengawasan itu yang pertama, benahi diri sendiri setelah itu lingkungan dan sekitar. ''Bagaimana kita mau melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keluar kalau di dalam sendiri belum beres,'' ungkap bupati. Kedepan, tambah Jefry, ''Saya minta Kepada Sekda dan jajaran SKPD, kalau mau membuat acara itu tepat waktu dan mulai hari ini agar

tiap kegiatan di absen untuk dilaporkan pada Bupati, jadi kita tahu berapa tingkat kehadiran, apa alasan yang tidak hadir untuk tindak lanjut dan sebagai bahan evaluasi kinerja,'' sarannya. Kepada nara sumber yang hadir dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Riau, BPKP Perwakilan Propinsi Riau, Inspektur Propinsi Riau dan Inspektur Kabupaten Kampar, Jefry Noer berharap melalui acara pembukaan gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dan Pemutakhiran Data Hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal Pemerintah (APIP) agar dapat memberikan pembinaan dan pencerahan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten, dan dalam rangka pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemda Kampar tahun 2013 mendatang tercapai.BETTER-alan


18

RABU

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

EKONOMI KERAKYATAN

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR JANGKA PANJANG 2025 VISI "Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025'' 1.

2.

3. 4.

5.

MISI Mewujudkan sumber daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dalam bingkai budaya luhur masyarakat Kabupaten Kampar. Meningkatkan manajemen dan kemampuan apatur dalam rangka pengelolaan aset daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian dan sumber daya lokal dengan orientasi agribisnis dam agroindustri. Mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, masyarakat dan pemerintah baik berskala lokal dan regional maupun internasional. Menuwudkan pembangunan kawasan yang seimbang dan dapat menjamin kualitas hidup dan nilai budaya masyrakat secara berkesinambungan.

ď Ž Kades Koto Perambahan, M Yusuf

Masyarakat Senang Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Desa KAMPAR TIMUR - Kepala Desa dan masyarakat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur merasa senang dan bahagia atas perhatian pemerintah Kampar terhadap pembangunan infrastruktur di desa mereka. Beberapa pembangunan yang didapatkan oleh desa ini sepanjang tahun 2013 adalah pembangunan jembatan beton yang M Yusuf menghubungkan Dusun Jawi-Jawi dengan lokasi pertanian masyarakat. Pembangunan inftrastruktur jalan lapen sepanjang 500 meter yang berada di Dusun Kampung Panjang dan Dusun Perambahan, yang sekarang dalam masa finishing. Serta bantuan berupa rehap ruangan kelas sebanyak dua untuk SDN 005 Dusun Perambahan. Kepala Desa Koto Perambahan Muhammad Yusuf,ST yang dijumpai BETTER terkait beberapa pembangunan infrastruktur itu menyatakan bahagia. ''Selama ini, jembatan yang dilalui masyarakat untuk bertani dan berkebun masih darurat, itu pun dari swadaya masyarakat, sementara jembatan ini urat nadi perekonomian bagi masyarakat. Sekarang sudah dibangunkan oleh pemerintah secara permanen,'' ujarnya. ''Kami dan juga masyarakat sangat bersyukur dan senang atas perhatian pemerintah terhadap Desa Koto Perambahan karena memang jembatan dan jalan itu sangat kami butuhkan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota DPRD Kampar yang telah banyak membantu di desa kami ini,'' ujar kades. BETTER-jay

foto : roni

KONDISI jembatan di Dusun 2 Desa Taratak Buluh yang sudah lapuk dan butuh perhatian dari pemerintah.

Jembatan Dusun Dua Taratak Buluh Butuh Perhatian Dari Pemerintah SIAKHULU - Jembatan Dusun Dua Desa Taratak Buluh Kecamatan Siakhulu butuh perhatian pemerintah. Jembatan kayu di jalan poros Desa Taratak Buluh menuju Teluk Keniday, tepatnya di Dusun Dua Keramat Terusan ini, selain kondisi kayunya sudah lapuk, juga sudah banyak berlubang, sehingga sangat rawan kecelakaan.Penjabat Kepala Desa Taratak Buluh Timbul Triono kepada BETTER Selasa (19/11/2013) mengatakan kalau jembatan terse-

but satu-satunya akses jalan menuju dusun Kampung Petai hingga ke Teluk Keniday Kecamatan Tambang. Kalau jembatan tersebut putus akan mengganggu laju pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tidak ada jalan alternatif yang bisa menghubungkan warga dari dusun dua ke dusun lain di Desa Taratak Buluh, bahkan untuk mengeluarkan hasil panen kebun warga akan ter-

kendala. Triono meminta agar jembatan kayu tersebut dibangunkan boxculvert secara permanen oleh pemerintah. ''Permasalahan ini sudah kami ajukan baik dalam Musrenbang maupun melalui proposal pengajuan ke Pemda Kampar, apalagi hampir setiap jam kendaraan baik yang dari atau akan ke Teluk Keniday melewati jembatan ka-

yu yang sudah lapuk di makan usia, kalau tidak secepatnya di perbaiki di khawatirkan ambruk dan warga bisa terisolir,'' ujarnya. Triono mengharapkan Pemda Kampar bisa memperhatikan keluhan warga di pedesaan seperti Taratak Buluh. Program 5 pilar pembangun pemda Kampar sangat dinantikan warga realisasinya, terutama peningkatan infrastruktur demi

terwujudnya pemerataan pembangunan sampai ke pedesaan. ''Selama ini warga beranggapan hanya jalan yang dekat dengan ibukota Kabupaten yang selalu diperhatikan. Untuk menepis anggapan tersebut perlu bukti kepada masyarakat dengan mengabulkan keinginan warga, mempercepat pembangunan boxculvert sesuai keinginan masyarakat,'' harapnya memaparkan.BETTTER-roni

Atasi Kekurangan Lokal, SDN 021 Pinjam Gedung MDA SIAKHULU - Agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar, SDN 021 Siakhulu pinjam gedung Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) untuk mengatasi kekurangan lokal, sekolah yang terletak di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siakhulu dengan jumlah siswa 380 orang masih kekurangan lokal. Meskipun Kepala SDN 021 Amri SPd sudah berupaya mengajukan permohonan kepada pemda Kampar melalui dinas pendidikan dan kebudayaan untuk penambahan lokal baru, namun belum juga direalisasikan. Padahal kata Amri, permasalahan ruang belajar sangat meno-

pang suksesnya dunia pendidikan dalam mencetak siswa berprestasi, beruntung ada gedung MDA yang di gunakannya pada siang hari dan jaraknya dekat dengan sekolah ini, pagi bisa digunakan untuk siswa SD, walaupun kondisinya tidak layak, tapi karena kebutuhan mendesak tetap dipakai ''Agar siswa dapat belajar dengan tenang, kami pakai gedung MDA dengan cara pinjam. Pagi digunakan untuk sekolah dasar dan siangnya untuk MDA, dan ini sudah hampir 2 tahun kami gunakan

gedung tersebut,'' ujar Amri. Ditambahkan, permasalahan lain juga masih kurangnya tenaga guru bersetatus PNS, dari 19 orang guru hanya 5 orang bersetatus PNS termasuk kepala sekolah, sedangkan 14 orang guru honor yang di biayai oleh sekolah, bahkan ada dua orang guru yang sudah mengabdi 10 tahun lebih tapi belum juga di angkat menjadi PNS. Mereka adalah Sarmini S.pd dan Afri Eka Rahmawati S.P yang sudah 10 tahun lebih menjadi tenaga honorer tapi belum juga di angkat menjadi PNS.

Kepada BETTER Selasa (19/ 11/2013) di ruang kerjanya, Amri SPd berharap agar dinas pendidikan dan kebudayaan Kampar peka terhadap keluhan para penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah dasar, karna suksesnya dunia pendidikan adanya gedung, tenaga pendidik dan siswa itu sendiri, kalau salah satunya bermasalah tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu sendiri, apalagi kalau status gedungnya pinjam tentu harus ada kepastian terhadap si pemilik gedung, sampai kapan gedungnya akan

di pinjam, tandasnya berharap pengajuan penambahan ruang belajar serta pemerataan tenaga PNS bisa di kabulkan dinas pendidikan dan kebudayaan Kampar. Karena dengan jumlah siswa 380, tidak mampu di tapung di 8 ruang belajar, butuh 4 lokal lagi untuk menyesuaikan jumlah rombel yang ada. Demikian halnya dengan guru honor yang di tanggung oleh sekolah, agar menjadi perhatian pemda, paling tidak mereka di biayai pemda untuk masalah honornya. BETTER-roni

PNPM MP Gelar Musyawarah Desa SIAKHULU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) menggelar musyawarah desa, di Aula Kantor Desa Baru Kecamatan Siakhulu Senin (18/11/ 2013) lalu. Musyawarah desa ini dihadiri fasilitator teknis FT PNPM MP Leny Wirza ST serta seluruh aparat desa kedesaan Desa Baru. Kepala Desa Desa Baru M Haris Chaidir menjelaskan bahwa musyawarah desa tersebut untuk melaporkan kegiatan PNPM MP di Desa Baru tentang pembangunan semenisasi di dusun 2 Simpang Pulai desa Baru yang sudah rampung dikerjakan. Tujuannya, untuk menjelaskan rincian dana yang digunakan dalam pembangunan tersebut. ''Kami tidak mau nantinya menimbulkan isu yang tidak baik, hingga menimbulkan fitnah terhadap pelaksana kegiatan di desa, karena ini akan berakibat

kepada proposal pengajuan berikutnya,'' ujar Haris.''Makanya kami menghadirkan Fasilitator teknik (FT) agar lebih jelas tentang anggaran dana PNPM MP yang dikucurkan ke Desa Baru, sekaligus kami juga mengajak aparat desa serta tokoh masyarakat untuk mengusulkan pembangunan yang bisa dibiayai PNPM MP Kecamatan Siakhulu. Dari beberapa usulan nantinya kita akan menyimpulkan mana yang menjadi skala prioritas dan di gesa pembangunannya,'' tambah M Haris CH menjelaskan. Sementara fasilitator teknik PNPM MP Kecamatan memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Baru yang telah menguraikan penggunaan anggaran dana

PNPM MP di desanya, masalah usulan yang disampaikan aparat desa, nantinya akan di perifikasi oleh tim untuk menentukan di kabulkan atau tidaknya usulan dari desa Baru. ''Namun kami tetap berharap agar seluruh desa se Siakhulu dapat menikmati pembangunan melalui dana PNPM MP agar penyerapan dana dapat betul-betul menyentuh dan bisa dinikmati masyarakat,'' ujar fasilitor PNPM MP Leny Wirza.Namun demikian seandainya usulan belum bisa dikabulkan mudahmudahan bisa di kabulkan tahun berikutnya, sesuai dengan peruntukan nya dari rakyat untuk rakyat dan di kelola oleh rakyat, akhirnya memaparkan. BETTER-roni

foto : roni

SUASANA musyawarah desa dengan fasilitaror PNPM MP di Desa Baru Kecamatan Siakhulu.


PILAR TERKINI

RABU

19

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

5 Pilar Pembangunan Kabupaten Kampar 2011-2016 :

1. Peningkatan Akhlak dan Moral 2. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 5. Meningkatkan Infrastruktur

Aspirasi Rakyat Redaksi Harian Berita Terkini menyediakan kolom untuk masyarakat pembaca yang memiliki uneg-uneg untuk disampaikan kepada media ini tanpa menyinggung SARA,,dengan santun, beretika dan membangun. Redaksi ini tidak akan memuat ASPIRA yang menghujat dan mencaci maki. Penulias harus mencantumkan identitas jelas. Pesan ASPIRA dapat disampaikan ke email : mindrajani@gmail.com dan betterbirokampar@gmail.com

REDAKSI Harian Berita Terkini menyediakan kolom nyanyah. Diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang ingin berpartisipasi dalam cerita sehari-hari yang ditemui, sebagai sarana menuangkan celoteh-celoteh kosong untuk semua kalangan tanpa maksud tendensius. Kolom itu diisi bebas bagi siapa saja yang ingin bercerita, menyangkut cerita-cerita lucu dan mengandung nasehat tanpa menyebut siapa orang yang dimaksud. Jadi siapa saja boleh mengisi untuk mengangkat bahasa-bahasa ocu oleh orang ocu, atau orang luar yang mengerti bahasa ocu. Berisi guyonan untuk menarik minat baca pembaca karena kolom khusus untuk masyarakat Kampar. Yang menulis nyanyah bukan berarti isi ceritanya tentang penulisnya demikian, itu adalah gambaran untuk umum.(Redaksi)

“Nyanyah Uwang Ocu” Oleh: Arianto (Kontributor Better Kampar) Duo Anak Cukup IKO Sojak dari pemerintah pusat sampai ke kabupaten dicanangkan duo pajie lebih baik,tapi nan masyarakat awam,ndak juo omuodo,tapi setelah di salusukan bukan ndak omuo wargadu ikut kb,topi untuok ba kb du ndak lo nauo pitido,pai ka puskesmas nan inyo ndaklo ngaroti pangurusanyodo,pai ka bidan ndak lo nauo piti do,bak nan inyo,paya wak babini di indonesiagoma Arianto yuong,nak bacampu jo bini wakjo harus mambayu pajak juo awak,pajak apo du tuok,haa,wak suo biniwak basuntik,piti nan di tonyo dek bidan jadi kan mambayu pajak nomo du yuong,sojak nak babini,sampai bini wak melahirkan,sampai nak bacampu jo bini awak ajo mambayo juo jadi kan di ba,apokanjuo uang awam nan condoko bongak ndak bisa di ajau,codiok ndaklo bisa di tuikkan,jadi jan di salakanjuo pemerintah ndak mamandang kek awak,sagalo ala bobai gratis tingge awak nan mambuek pengurusanyo le,sasuai prosedur,nak jan awak di buek poniong dek uang dinas kesehatandu,nan ganjie,nyo wang kayo,ome balapi di tangan,nyo nak maurus suek miskinjuo du,tontu ndak kan di layani dek uang,kan samo wak mamintak musikin dunyo,ndak kan barokat kek awak do mak,picayola. ujan tibo bau sebuik ncai payuong oleh arianto apo cora banyak pakagho cora lain pulo cora nan iko,condo kini awak nan di sanjuong sanjuong bia awak buok biapun awak ancak pasti awak kan di togu dek uang,dek apo dek ado tujuan makosuik inyo,condo uang yang nak mancalon,pokok mancalon apojuola,asalkan jan mancalon masuok panjagho jo mancalon masuok naghoko sakali sakali janle sanak jawuo jawuo juolah ndak pado awak yo sanak,jadi tenggok tengok bonau dolu uang nan kan awak pilio jan sampai awak sala cucuok,kalaw lai uang nan kan condo, tontu siapo awak uang tulah nan pantas awak cucuok,bak kato uang,lobio mano dokek le anak baju kabadan dai pado baju kabadan tontu sanak la nankan manjawabdu jan sanak sampai sala uang suok,indak kan di pandang awak dek uang do sanak,jan laghi sanak pado rumus baju cako ndak,kalaw laghi sanak pado itu berarti sanak ala bulio amplop sanakdu bok bamonuong dolu sabolun kan mancucuok isuok muo sanak...

foto : netty

ZULKIFLI ZULKIFLI, Kepala Sekolah SMPN 1 Tambang saat memberi nasehat kepada muridnya untuk tidak membawa HP ke sekolah Selasa (19/11/2013) kemarin.

SMPN 1 Tambang Razia Handphone TAMBANG - untuk meningkatkan kedisiplinan kepada muridnya, majlis Guru SMPN 1 Tambang melakukan penertiban Handphone (HP) bagi semua siswanya Selasa (19/11/2013). Puluhan HP siswa terjaring dalam razia tersebut, dan langsung di tindak tegas dan diamankan oleh sekolah untuk selanjutnya akan di panggil orang tua mereka, serta dibuatkan surat perjanjian tertulis. Zulkifli, Kepala Sekolah SMPN 1 Tambang di jumpai BETTER dalam razia tersebut menga-

takan kalau ia sangat menyanyangkan tingkah laku siswa ini dalam membawa HP ke sekolah. ''Sebelumnya kita sudah mengadakan rapat dengan orang tua siswa, dan disepakati adalah: bahwa murid tidak boleh membawa HP yang memakai kartu memori ataupun yang mempunyai kamera ke sekolah, karena tidak menutup kemungkinan siswa ini bisa menyimpan video porno. Kalau cuma HP biasa tetap kita perbolehkan para siswa membawanya. Namun kita sangat terkejut pada

waktu di razia ternyata sangat banyak yang kami jumpai HP yang berkamera dan pakai memori, padahal sudah jadi kesepakatan kita bersama,'' terang Zul menjelaskan. Ditambahkannya, kita tidak mau lagi nantinya ada murid kita yang terkena imbas negatif melalui HP, karena dengan sangat mudah sekali anak-anak didik ini mengakses internet dengan kecanggihan teknologi ini. ''Kami dari pihak sekolah sekali lagi menegaskan hendaknya ini jangan terjadi lagi.

Kades Sungai Pinang Sosialisasikan Jalan Multiyears

TAMBANG - Dengan dicanangkannya program Kabupaten Kampar dalam membangun jalan lebih kurang sepanjang 30 km ini melalui anggaran multiyears, maka salah satu desa yang di lalui jalan tersebut adalah sungai pinang. Untuk itu Kepala Desa Sungai Pinang Afrizal bersama pihak PU Cipta Karya mengundang 17 orang masyarakat yang tanahnya akan dijadikan lokasi jalan tersebut di Aula Kantor Desa Selasa (19/11/ 2013).

Afrizal selaku kades

Afrizal

mengatakan, kalau masyarakatnya siap mendukung program pemerintah ini, dengan panjang 2 km dengan lebar 11 M tidak ada permasalahan bahkan warga sangat senang, karena ini juga merupakan langkah menuju pengembangan desa. Kalau sudah ada jalan pasti ada rumah, jelas ini akan membantu percepatan pembanguna di kecamatan Tambang nantinya. Dalam sosialisasi tersebut pihak desa dan PU Cipta karya yang di wakili Iwan ini sangat senang dengan antusias, bahkan tidak ada satu pun yang menuntut ganti, ini menjadi aplause tersendiri bagi kami kepada masyarakat yang sudah sangat mendukung program pemerintah,tutup kades ini.

Kalau masih ada yang ditemukan bukan orang tua saja yang akan kami panggil bahkan HP nya tidak akan kami berikan lagi dan bisa saja kami berhentikan siswa karena sudah tidak mau mengikuti aturan sekolah. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah juga menghimbau kepada orang tua hendaknya mari bekerjasama dengan pihak sekolah dalam mendidik anak ini agar nantinya apa yang sudah menjadi cita-cita Bupati Kampar dalam pilarnya terutama

pilara pertama peningkatan akhlak dan moral dapat tercapai,'' harapnya. Abdullah, salah seorang wali murid yang HP anaknya turut di tahan menyambut positif tindakan yang dilakukan pihak sekolah, karena sebagai orang tua dirinya tidak mau nanti anaknya berkelakuan ang tidak wajar bahkan melanggar ajaran agama. ''Kalau memang ada video di dalamnya banting saja pak, dan tidak akan ada tuntutan balik dari saya selaku orang tua,'' ujarnya.BETTER-hen

 Dari Program PKK Kampar

Desa Pulau Permai Terima Bantuan RLH TAMBANG - TP PKK Kabupaten Kampar melalui programnya, memberikan bantuan rumah layak huni kepada Mardianis, salah seorang warga kurang mampu di Desa Pulau Permai, Kecamatan Tambang baru-baru ini. Atas program PKK terhadap warga kurang mampu ini, Kepada Desa Pulau Permai mengungkapkan terima kasihnya kepada PKK Kampar. Kepala Desa Pulau Permai MSyaftari yang dijumpai di kantornya Selasa, (19/11/2013) dengan penuh bangga mengatakan kalau masyarakat desanya sangat senang dengan sosok Ketua PKK Kampar yang juga wakil ketua DPRD Hj Eva Yuliana. ''Terus terang saya juga berterimakasih kepada buk Eva. Informasi yang saya dapatkan sebanyak 6 rumah yang akan di bagikan ke

seluruhan masyarakat Kampar, namun istri dari bupati ini tidak melupakan Desa Pulau Permai, bahkan satu-satunya desa di kecamatan Tambang yang mendapatkan bantuan ini,'' ungkapnya. Untuk itu, tambah Syaftari, kami dari pihak desa dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Ketua TP PKK Kampar ini. Rumah yang akan dibangun dengan memakan dana sebesar Rp25 juta ini nantinya, kami meminta kepadanya agar dapat meletakkan batu pertamanya, karena masyarakat sangat mengharapkan sekali kehadiran sosok yang selalu memberikan inspirasi bagi banyak masyarakat ini,'' ucap Syaftari. BETTER-hen

BETTER-hen

Bimas Islam Gelar Pembekalan Tekhnis Pembantu PPN KAMPAR – Dalam rangka mewujudkan tertib Syar’i dan administrasi dalam pelayanan nikah dan rujuk, Kementerian Agama Kabupaten Kampar melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menggelar acara Pembekalan Tekhnis Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tahun anggaran 2013 Selasa (19/11/2013) di Mona Plaza Hotel, Pekanbaru. Acara Pembekalan Tekhnis Pembantu PPN ini di buka langsung oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar Drs H Syafizal Aziz di dampingi Ketua Panitia Acara Pembekalan Tekhnis Pembantu PPN Drs H Yulis dan di hadiri oleh Humas Kemenag Kampar Gustika Rahman S.Pd.I serta ratusan peserta yang hadir.

Dalam arahannya Syafizal mengatakan, Acara Pembekalan Tekhnis Pembantu PPN seyogianya di buka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar Drs H Fairus MA, namun karena Bapak Fairus berhalangan (ada jadwal bersamaan yang tidak bisa ditinggalkan), Bapak Fairus mempercayakan kepada saya untuk membuka acara ini. Lebih lanjut Syafrizal mengatakan, Acara Pembekalan Tekhnis Pembantu PPN ini baru pertama kalinya diadakan di Kab. Kampar. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh perseta untuk serius mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Hal ini harus dilakukan agar dalam pelayanan nikah dan rujuk, baik di bidang administrasi maupun tertib syar’i bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Sementara itu, Ketua Panitia

acara Pembekalan Tekhnis Pembantu Pencatat Nikah Drs H Yulis melaporkan, bahwasanya acara ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar Nomor: 222 Tahun 2013 tentang Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta Pembekalan Tekhnis Pembantu PPN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar. Lebih lanjut Yulis mengatakan, jumlah peserta pada kegiatan ini berjumlah 155 orang terdiri dari P3N se Kab. Kampar. Adapun Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar dan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kampar. Yang mana acara ini dilaksanakan selama sehari penuh yakni pada tanggal 19 November 2013 di Mona Plaza Hotel Pekanbaru, tutupnya.BETTER-alan

foto : alan

KASI Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar Drs H Syafizal Aziz di dampingi Ketua Panitia Drs H Yulis membuka Acara Pembekalan Tekhnis Pembantu PPN Selasa (19/11/2013) di Mona Plaza Hotel Pekanbaru.


20 GOW Gelar Beauty Class dan Hijab Tutorial DUMAI – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Dumai menggelar kegiatan Beauty Class dan Hijab Tutorial bekerjasama dengan Sariayu Martha Tilaar, Selasa (19/11), di Balai Sri Bunga Tanjung, Pendopo Jalan Putri Tujuh Dumai. Kegiatan dengan tema ‘Cantik Alami Seutuhnya bersama Sariayu Martha Tilaar’ ini diikuti sekitar 200 peserta dan dibuka oleh Ketua GOW Kota Dumai Hj Onny Chairunisya Widayat yang juga anggota DPRD Dumai. Pantauan Berita Terkini, dalam kegiatan tersebut, Onny yang merupakan istri Wakil Walikota Dumai dr Agus Widayat, ikut tampil sebagai model. Usai tampil sebagai model, Hj Onny Chairunisya Widayat mengatakan, kegiatan Beauty Class dan Hijab Tutorial yang diselenggarakan tersebut adalah rangkaian memeriahkan Hari Ibu ke-85 tahun 2013. “Dalam kegiatan ini kita bekerjasama dengan Sariayu Martha Tilaar dengan narasumber langsung didatangkan dari Sariayu Martha Tilaar Pusat yakni Azizah yang merupakan salah satu Make Up artis ibukota dan para pejabat tinggi Indonesia,” ujarnya. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, lanjut Onny, agar ibu–ibu bisa lebih merawat kecantikan dirinya sendiri dan penampilannya. Dengan harapan, suami akan semakin mencintai dan menyayangi istrinya. “Kebanyakan para kaum hawa setelah menikah dan memiliki anak, malas untuk merawat diri dan penampilannya. Dari latar belakang itulah, kita melaksanakan kegiatan ini, agar para wanita tetap bisa merwat diri dan penampilannya yang tentunya diperuntukkan untuk suami dan anak– anaknya,” ungkap Onny. Sementara, Azizah dari Sariayu, mengungkapkan kebanggaannya tersendiri berada di Kota Dumai. “Alhamdulillah senang bisa berada di Dumai. Penyambutannya luar biasa dan ibu–ibu disini ramah–ramah serta sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Ditambah pada sesi praktek make up tadi, ibu Onny mau tampil langsung sebagai modelnya setelah kita tunjuk. Dan tentunya ini sangat luar biasa,” ujar Azizah. Ketua Panitia Kegiatan Hj Yusnamurti didampingi Event Organizer (EO) Tantri menambahkan, selain kegiatan Beauty Class dan Hijab Tutorial, pihaknya juga menyelenggarakan lomba merias pengantin dengan trend terbaru yang diikuti oleh 25 Mak Andam yang ada di Kota Dumai. Dimana, setelah Mak Andam merias para pengantinnya, langsung dilakukan Fashion Show yang akan didampingi bocah cilik di atas red karpet. Kegiatan lainnya adalah pemberian penghargaan Ibu Teladan Kota Dumai tahun 2013 dan demo masak kolestrol dengan mendatangkan Koki (juru masak) dari Hotel Grand Zuri. “Harapan kita dengan dilaksanakannya kegiatan ini, bisa menambah wawasan para ibu dalam menggunakan make up agar tidak terlihat norak, namun tetap terlihat cantik alami seutuhnya. Sedangkan pemberian penghargaan Ibu Teladan, bisa memotivasi ibu–ibu yang ada di Kota Dumai agar bisa menjadi teladan di rumah, khusunya untuk anakanaknya. Dan terkait demo memasak, semoga bisa memberikan pengetahuan bagaimana memasak itu dengan penerapan gizi dan protein sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, jadi bukan asal masak saja. Namun, memasak juga harus mengetahui kesehatannya juga,” jelasnya. Onny menambahkan, selain kegiatan Beauty Class dan Hijab Tutorial, GOW Kota Dumai juga akan menyelenggarakan kegiatan lainnya serangkaian memeriahkan dan memperingati Hari Ibu ke-85 tahun 2013 yakni, ziarah ke makam pahlawan, mengunjungi lembaga pemasyarakatan, memberi bantuan kepada para Korban kebakaran, pertandingan volly antar organisasi wanita se-Kota Dumai dan seminar tentang bayi tabung dan kelainan tulang belakang dengan narasumber dari Malaysia. BETTER, Cahaya Putra

RABU

DUMAI

20 NOVEMBER 2013  NO. 563 TAHUN III

Penyusunan Anggaran Belanja Dumai Dinilai Masih Boros DUMAI - Meski sudah disusun secara matang, ternyata anggaran belanja daerah di Dumai masih boros. Borosnya anggaran tersebut mencapai 31 persen. Oleh sebab itu, penyusunan anggaran daerah harus lebih selektif dan efektif lagi. Demikian dikatakan Raja Hasriana Dewi, perwakilan Biro Keuangan Provinsi Riau, dalam Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Anggaran Penata Usaha Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Senin (18/ 11) kemarin. “Pemborosan itu dapat diketahui berdasarkan perhitungan sejumlah item dalam anggaran belanja daerah di Kota Dumai,” sebut Raja Hasriana.

Menurut Raja Hasriana, satu item yang diperhitungan agar belanja daerah tidak boros yakni belanja pegawai, tunjangan hingga anggaran belanja perjalanan dinas Anggota DPRD. Apalagi berdasarkan Permendagri, lanjutnya, belanja tidak langsung tidak boleh besar dari belanja langsung. Karena belanja langsung merupakan anggaran untuk masyarakat. “Seharusnya porsi itu lebih besar dari porsi gaji pegawai,” ujarnya. Dijelaskan Raja Hasriana, dalam penyusunan dan pencatatan anggaran harus lebih teratur dan terarah. Misalnya dalam pencatatan perjalanan dinas. Setiap perjalanan dinas harus memiliki bukti perjalanan.

Saat memesan tiket pesawat, nama pegawai ataupun pejabat yang melakukan perjalanan dinas haruslah menggunakan nama asli. Maka dalam catatan manifes penumpang, tentu nama akan tertera. Sehingga nota perjalanan dinas bisa dicatat dengan baik. “Begitu juga saat menetapkan harga tiket perjalanan, tetap harus memperhatikan batas atas dan batas bawah harga tiket perjalanan. Maka biaya perjalanan dinas makin efektif,” paparnya. Lebih lanjut disebutkan Raja Hasriana, prinsip penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggraan Pemda, tepat waktu dan sesuai

tahapan. Kemudian perhatikan keadilan dan kepatutan, tentu sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masingmasing. “Bila besar tugasnya, maka anggarannya pasti besar. Apalagi perangkat yang bertugas mengambil kebijakan. Asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum,” terangnya. Tak hanya itu, lanjutnya, dalam penyusunan anggaran harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar anggaran itu lebih transparan. Sehingga bisa mengantisipasi penyelewengan. Pada kebijakan penyusunan APBD, baik pendapatan daerah, bela-

nja daerah, dan pembiayaan daerah memiliki perbedaan masing-masing. Maka hal itu haruslah dikordinasikan dengan para anggota DPRD. Sehingga rencana keuangan pemerintah daerah pun bisa dievaluasi. Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Anggaran Penata Usaha Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digelar di Hotel Comfort, Jalan Jendral Sudirman Dumai, diikuti oleh perwakilan sejumlah SKPD di Dumai. Dimana, kegiatan itu digelar dalam upaya penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2013. BETTER, Cahaya Putra

Puluhan Warga Kembali Tutup Akses Jalan Teduh kondisi jalan menjadi becek dan berlumpur seperti sawah. Jika, tidak ada upaya dari pihak– pihak terkait, maka kami akan lanjut aksi blokir jalan ini,” tegas Rosnah. Sementara, Camat Dumai Barat M Fauzan dalam mediasi bersama puluhan warga mengatakan, hari itu juga Ia akan memanggil pengusaha yang menggunakan akses Jalan

Teduh. “Hari ini kita akan coba panggil pengusaha yang menggunakan jalan ini dalam menjalankan usahanya. Kita akan coba lakukan mediasi serta mendengarkan aspirasi warga Jalan Teduh. Mudah–mudahan mendapat hasil yang sesuai dengan permintaan warga, namun juga tidak memberatkan para pengusaha,” ujarnya singkat. BETTER, Cahaya Pura

Warga Mulai Terserang DBD

WARGA Jalan Teduh melakukan aksi pemblokiran jalan.

DUMAI – Meskipun dalam kondisi yang sedang hujan, namun tidak mengurungkan niat puluhan warga Jalan Teduh untuk kembali melakukan aksi menutup akses dengan alat seadanya, Selasa siang (19/11). Aksi yang dilakukan oleh puluhan warga ini, dipicu karena kekecewaan warga terhadap jalan yang tak kunjung diperbaiki tersebut. Demikian dikatakan Warga Jalan Teduh, Rosnah, di sela– sela aksi, Selasa siang (19/11). Dalam perjanjian beberapa bulan yang lalu, sebelum aksi kedua ini, warga Jalan Teduh

juga telah melakukan aksi serupa. Lurah, warga dan pengusaha pelabuhan rakyat telah menyepakati janji untuk melakukan pengerasan Jalan Teduh dengan menggunakan base. Namun hingga saat ini, hasil perjanjian tersebut tidak dijalankan. “Dalam perjanjian yang telah dibuat beberapa waktu lalu, usai kami melakukan aksi yang pertama, mereka berjanji Jalan Teduh akan dilakukan pengerasan menggunakan base. Tetapi realisasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Jalan teduh ini bukan ditimbun dengan

base, tetapi malah ditimbun dengan batu–batu besar, sehingga jalan menjadi susah untuk dilewati warga,” terang Rosnah. Rosnah juga mengungkapkan, bahwa Jalan Teduh merupakan akses umum untuk warga sekitar. Rosnah mengancam, aksi blokir Jalan Teduh itu akan berlanjut jika tidak ada upaya dari pemerintah maupun para pengusaha yang mau memperbaiki Jalan Teduh ini menjadi lebih baik lagi. “Bila musim panas, jalan ini menjadi berdebu dan debunya beterbangan hingga ke rumah– rumah warga. Dan bila hujan,

DUMAI - Demam Berdarah Dangue (DBD) yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti tentunya sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), terutama di musim pancaroba dan penghujan seperti saat ini yang kerap melanda kota Dumai. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD adalah rendahnya status kekebalan tubuh kelompok masyarakat dan padatnya populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat berkembangbiak nyamuk, terlebih pada musim hujan. Dikatakan Mahadi, anggota DPRD kota Dumai, kemarin, Jalan Sidorejo saat ini termasuk daerah endemis. "Salah satu daerah yang saat ini menjadi perhatian dan termasuk daerah endemis adalah kawasan Jalan Sidorejo, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan. Sudah tiga orang warga disini yang terserang DBD. Ketiga

warga ini berada di Gang Damai, di Gang Sekolah dan Gang Cengkeh,” ungkap Mahadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan peningkatkan gerakan 3M yaitu Menutup, Menimbun dan Membakar. Selain itu, cara lain adalah dengan melakukan foging (penyemprotan asap). Menurutnya, petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Dumai yang biasanya melakukan foging di tepi jalan, kali ini diminta melakukan penyemprotan hingga ke rumah–rumah warga dan pekarangan rumahnya. “Kita minta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, karena ada warga yang tidak mau di foging, takut hewan peliharaan mereka terhirup asap foging. Padahal kita telah minta kepada petugas untuk melakukan foging hingga ke rumah dan kepekarangan rumah warga,” tukas Mahadi. BETTER, Cahaya Putra

Komisi III Pesimis Proyek Drainase Puluhan Miliar Selesai Tepat Waktu DUMAI - Komisi III DPRD Kota Dumai mengaku sangat pesimis pekerjaan drainase yang menghabiskan dana APBD murni 2013 Rp11 miliar dan sumbangan dari APBD Provinsi Riau sebesar Rp12 miliar bisa selesai pada 20 Desember mendatang. Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPRD Dumai, Tito Gito, Selasa (19/ 11). Ia menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dumai masih kurang serius dalam mengawasi dan menggesa pekerjaan fisik untuk Kota Dumai yang menghabiskan dana sebesar Rp171 miliar untuk infrastruktur jalan, Jembatan dan Drainase. "Kita minta dinas PU lebih serius lagi dalam mengawasi pekerjaan fisik terutama dengan lambatnya proses

lelang dan pelaksanaan pekerjaan dengan rentan waktu hingga 20 Desember disinyalir akan terjadi kesembronoan dalam pengerjaan dilapangan," ujar Tito. Ditambahkan Tito. Komisi III dengan melihat kondisi pekerjaan fisik khususnya Drainase yang sedang dilaksanakan disejumlah jalan protokol saat ini tidak akan selesai pada batas waktu pengerjaan hingga 20 Desember mendatang. Hal itu terlihat dari pekerjaan yang sudah terealisasi masih sebagian kecil yang hanya selesai. Sementara, waktu pengerjaan hanyamenyisakan beberapa hari saja hingga 20 Desember."Kalau pekerjaannya digesa 24 jam mungkin bisa siap," ujarnya.

Sementara itu Kepal dinas PU Kota Dumai Joni Amdani mengungkapkan, proses pelelangan ratusan paket kegiatan fisik pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Dumai, tahun 2013 sudah dikebut sejak April mendatang. Alokasi belanja fisik Rp 171 Miliar dengan prioritas infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan peningkatan ruas jalan utama perkotaan dan lingkungan masyarakat. "Kita sudah menggesa mengumumkan proyek fisik yang sudah selesai administrasi dan dokumen pelelangannya pada april lalu, dengan lokasi belanja fisik Rp171 miliar" kata Joni diruangan kerjanya. DPU di tahun ini juga

merencanakan kegiatan penyambungan rumah pengelolaan air bersi khusus di kawasan kecamatan pinggiran, yaitu Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan. "Kegiatan fisik prioritas diantaranya pembukaan badan jalan di beberapa jalan lingkungan masyarakat, pengadaan air bersih di rumah warga dan pembenahan saluran drainase untuk mengatasi genangan air di perkotaan," terang Kadis PU. Dia menjelaskan, dikebutnya pengumuman lelang proyek ini mengingat pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah tidak terdesak waktu dan penyerapan anggaran bisa optimal. Sejumlah kegiatan pembangunan tahun ini

diprioritaskan selain untuk infrastruktur jalan, jembatan, drainase juga peningkatan ruas jalan utama perkotaan dan lingkungan masyarakat. Dia melanjutkan, pelelangan proyek fisik yang dipercepat tersebut diumumkan pemerintah melalui layanan pelelangan sistem elektronik (LPSE), oleh karena itu pihaknya menggesa persiapan administrasi dan dokumen kegiatan. "Alokasi anggaran tahun ini tidak hanya terpusat di perkotaan saja, karena dalam rangka pemerataan pembangunan, kegiatan juga kita tempatkan di beberapa kecamatan pinggiran dengan mengadakan kegiatan infrastruktur jalan dan pengadaan air bersih," tandas Joni. BETTER-grc


INHU, INHIL, SIAK Empat Dokter Hewan Mundur Dari Inhu RENGAT- Empat orang dokter hewan yang bertugas di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mundur dari jabatan tenaga medis dibidang kehewanan.Keempat dokter hewan tersebut memilih pindah ke ke daerah lain karena alasan rendahnya insentiv yang mereka terima selama ini, yakni Rp2 juta sebulan. Kepindahan empat orang dokter hewan tersebut mengakibatkan Inhu kehilangan tenaga medis dibidang kehewanan. Hal ini, tentunya akan menyulitkan bagi daerah ini untuk melakukan tindakan medis terhadap hewan ternak yang mengalami sakit. "Bagaimana kami bisa bertahan jika insentiv yang kami terima melalui Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakkan) Inhu hanya Rp2 juta sebulan. Nilai yang jauh berbeda dengan daerah lain yang ada di negeri ini,"ujar salah seorang dokter tersebut. Kepala UPT Disnakkan Inhu, Hardiman mengakui, insentiv yang dianggarkan bagi dokter hewan hanya Rp2 juta sebulan. "Inilah yang menjadi alasan bagi para Dokter Hewan tersebut untuk pindah. Kepindahan ini sepertinya sudah terencana dan menjadi kesepakatan bersama. Saya sudah berusaha untuk membujuk agar tidak pindah, tapi keputusan mereka sepertinya sudah bulat untuk pindah,"ujarnya. Keempat dokter hewan yang mengundurkan diri tersebut, adalah drh Syaifullah pegawai tidak tetap (PTT) alias tenaga kontrak dari pemerintah pusat, drh Mhd Nasrul Anam PTT (Tenaga Kontrak) pusat, drh Tri Susanti PTT kontrak Inhu bersama satu orang temannya. Kepindahan mereka lanjut Hardiman, ada yang ke kabupaten dan ke provinsi lain. "Kalau drh Syaifullah ke Siak, drh Nasrul Anam ke Irian Jaya, drh Tri Susanti ke Bukit Tinggi. Sedang yang satunya lagi ke Sulawesi,"terangnya. Dikatakannya, dengan mundurnya keempat dokter hewan ini mengakibatkan terjadinya kekosongan tenaga medis hewan di Inhu. untuk itu, tambahnya pihaknya berencana mecarikan solusi untuk menggantikan posisi mereka. Sementara itu Kadisnakkan Inhu Drs HM Sadar berharap agar tenaga medis hewan ini segera dicari penggantinya. "Harus dicarikan pengganti secepatnya. Jika tidak maka bisa mengancam kelangsungan hidup komoditi tenak di Kabupaten Inhu,"ucapnnya. BETTER-ali usman

1 Desember, Amzar Siap Akhiri Jabatan Sekda

RABU

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Bertemu Wapres,

Bupati Siak Terima Penghargaan PTSP-PM Terbaik SIAK- Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi menerima penghargaan sebagai Nominee Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) Kabupaten dan Kota Tahun 2013. Kabupaten Siak berhasil masuk dalam kategori nominee 20 instansi penyelenggara PTSP-PM kabupaten terbaik tahun 2013. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar, dalam acara yang bertajuk BKPM Investment Award 2013, di Ball Room Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (18/11). Puncak acara penganugerahan ini sendiri berlangsung di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. Selasa (19/11). Dalam kesempatan itu diumumkan tiga kabupaten & kota terbaik sebagai peraih BKPM Investment Award 2013 & diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono. Hadir pula pada kesempatan tersebut Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Sutarman serta sejumlah wakil menteri dan penjabat kementrian lembaga pemerintah republik Indonesia. Wakil Presiden RI Boediono mengungkapkan pelayanan dibidang perizinan adalah kepentingan dari setiap daerah dalam upaya menarik investasi untuk kemajuan suatu daerah."Motifasinya adalah memajukan dan meningkatkan kesejateraan di daerah itu. Itu yang mau saya garis bawahi," ungkap Boediono. Ditambahkannya PTSP adalah salah satu bagian saja dalam menerapkan pola pelayanan, akan tetapi yeng terpenting dalam membuka peluang investasi adalah bagaimana kita menciptakan daya tarik khusus didaerah. Hal ini memerlukan strategi untuk melihat potensi, kekurangan & kelebihan suatu daerah sebelum kemudian

merumuskan strategi jangka menengah dan panjang. Potensi investasi yang perlu dikembangkan adalah bagaimana menciptakan daya tarik, meskipun kekurangan dalam hal sumber daya alam, ia melihat daya tarik yang begitu besar bisa menjadi modal utama. Menurutnya nilai terpenting adalah investasi dari masyarakat itu sendiri. Peningkatan income masyarakat akan menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan. Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar dalam sambutannya mengatakan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi indonesia jangka menengah dan panjang tidak lagi berga-

ntung pada pemerintah pusat. "Jadi masa depan kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita itu terletak pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di seluruh Indonesia," bergantung pada kualitas pimpinan daerah, pelayanan dibidang penanaman modal di daerah serta bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Pemberian nomine merupakan suatu simbol secara berkelanjutan yang sudah dilakukan sejak era reformasi. Ia berharap kegiatan ini tidak dipandang sebagai kegiatan tahunan yang monoton, akan tetapi merupakan pencapaian visi kedepan. Karena perkembangan bangsa ke depan bukan terletak pada Jakarta yang kuat

tetapi pada kemampuan ekonomi daerah yang cukup kuat. a menambahkan periode triwulan Juli-September total nilai investasi di Indonesia mencapai 100,5 T. Realisasi investasi sebesar 33,5 T dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini merupakan pencapaian tertinggi disektor penanaman modal dalam negeri sepanjang sejarah pada triwulan tersebut. Disisi lain, dijelaskan oleh President Direktur PT Surveyor Indonesia M.Arif Syaifudin yang merupakan pihak penyelenggara penilaian mengatakan, setelah dilakukan survei dan verifikasi terhadap 266 kabupaten/kota se Indonesia, didapatlah 229

Biro Inhu Ali Usman Jefri Hadi Tri Herianto

0853 6503 6986 0852 6592 4586 0852 7140 0078 0852 6306 6111

Biro Inhil Markoni Hendry Age

0813 7804 8003 0852 6437 2086

kabupaten dan 36 Kodya dan 1 kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang telah m e n y e l e n g g a r a k a n Pelayanan Perizinan. Maka diundang sebanyak 20 kabupaten/kota untuk melakukan pemaparan mengenai pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal. Kemudian diseleksi lagi menjadi 5 besar dan dilakukan uji petik terhadap lokasi tertentu untuk kemudian dinilai sesuai dengan pemaparan dan kualifikasi. Pemilihan nomine diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dibidang penanaman modal, baik terhadap calon penanam modal dalam negeri maupun investor asing. BETTER-rtc

Inhu Tunjuk Narasinga Langsungkan Pembukaan dan Penutupan Porprov VIII

Sekda Kabupaten Siak, Drs H Amzar M.Si

SIAK- Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Drs H Amzar M.Si, per 1 Desember 2013 ini segera masuki masa pensiun. Hal ini langsung disampaikan Amzar saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi bagi Aparatur Pegawai Negeri Sipil dan Umum di lingkungan Pemkab Siak, Senin (18/11) di Grand Royal Hotel Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Dikatakan, sesuai aturan, jika masa pensiun tiba, ia akan berhenti dengan jabatan tersebut. Oleh sebab itu, bila periodenya sudah selesai, maka selesailah tugas dan jabatan yang disandangnya. "Begitu pula jabatan sebagai Sekda kabupaten Siak. Tepat 1 Desember nanti, saya sudah tidak menjadi sekda lagi dan langsung pensiun,"ujarnya. Menurutnya jabatan itu adalah amanah dan amanah itu sudah dijalankan. "Berdasarkan waktu tugas yang telah saya emban, khususnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pintu pensiun sudah semakin dekat,"katanya. Disinggung apa kegiatan setelah pensiun nanti, untuk sementara waktu ia belum memikirkan apa-apa. "Terpenting saya istirahat dulu dan menjadi masyarakat ajalah. Setelah itu baru difikirkan lagi," katanya. BETTER-rec

21

Inhu Tunjuk Narasinga Langsungkan Pembukaan dan Penutupan Porprov VIII

RENGAT- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) telah menetapkan Stadion Narasinga menjadi tempat Op-

ening dan Closing Ceremony Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII di Inhu yang akan berlangsung pada 2014 men-

datang. Penetapan tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Inhu, Yopi Arianto dalam ekspos

PU dan Konsultan Diminta Tingkatkan Pengawasan Proyek KELAYANG- Wakil ketua Lembaga Pemantau Penyelanggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Indragiri Hulu (Inhu), Jon Lukman meminta Dinas Pekerjaan Umum(PU)khususnya Bidang Bina Marga meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dilapangan, menyusul banyaknya proyek fisik APBD Kabupaten Inhu tahun anggaran 2013 yang tak sesuai harapan, salah satunya pekerjan pengerasan jalan Desa Kota Medan arah ke Tanah Datar, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). "Saya minta pengawasan ditingkatkan agar hasil kerja para rekanan sesuai harapan. Baik-buruknya kualitas pekerjaan yang dilaksanakan terletak pada sisi pengawasan pemerintah dan konsultan,"ujar Jon

Lukman. Untuk itu katanya, Dinas PU atau konsultan harus melakukan teguran terhadap kontraktor serta turun kelapangan guna meninjau kondisi pekerjaan tersebu.Sebab lanjutnya, untuk satu proyek menelan dana meliaran rupiah dari APBD Inhu namun tidak ada pengawasan yang layak dilakukan oleh Dinas PU sebagai pemberi proyek terhadap kontraktor. "Akibat bupati meletakan pejabat yang kurang Kompeten dan hanya berpangku tangan sehinggs banyak proyek yang terlepas dari pengawasan Dinas PU. Ini terbukti dengan adanya pekerjaan pengerasan jalan Desa Kota Medan yang diduga tidak sesuai bestek dan dilokasi tidak ada dijumpai papan proyek,"jelasnya.

Dia menambahkan, perencanaan yang dilakukan Dinas PU Inhu terhadap jalan tersebut kurang matang. Katanya, bagaimana bisa jalan yang sudah pernah di bes lalu ditimbun lagi dengan bes C yang tidak ada batunya alias tanah liat."Disini sudah bisa kita nilai kalau pejabat Dinas PU dan konsultan tidak memiliki pengalaman sama sekali,"ujar Jon Lukman. Sementara itu Dinas PU Kabupaten Inhu melalui PPTK Bidang Bina Marga, Darlisman saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya mengatakan, jika nanti pekerjan tersebut tidak sesuai dengan bestek, pihaknya tidak akan membayar proyek tersebut. "Kalau perlu kita suruh ulang lagi pekerjaannya,"ucapnya. B ETTER-heri

persiapan Pemkab Inhu menyambut Porprov VIII pada Rapat Anggota Paripurna KONI Riau tahun 2013 beberapa waktu

lalu. Saat ini stadion tersebut masih dalam tahap renovasi. "Insya Allah acara Pembukaan dan Penutupan Porprov VIII di Inhu akan kita laksanakan di Stadion Narasinga Rengat. Persiapan seluruh pembangunan tengah digesa," terang bupati. Dipilihnya Stadion Narasinga untuk pembukaan dan penutupan karena merupakan salah satu stadion yang sukses sebagai penyelenggara babak penyisihan sepakbola Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 lalu. Kemudian daya tampung untuk penonton dan tamu undangan dinilai mencukupi kuota. Setidaknya ada 19 cabang olahraga yang akan tampil pada iven tertinggi Provinsi Riau tersebut. Porprov akan mempertandingkan sebanyak 237 nomor dengan total 624 medali emas, 624 perak dan 871 perunggu. Meski terjadi pro-kontra dalam penetapan jumlah cabor dan nomor pertandingan, namun keputusan tersebut dinilai sudah tidak bisa dirubah lagi. BETTER-grc

Pembahasan KUA-PPAS 2014 Siak Kembali Molor SIAK- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perancanaan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Siak 2014, kembali molor. Pasalnya hingga kini belum juga dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak. Kendati dalam jadwal yang telah direncanakan, 17 hingga 27 November Dewan mulai melakukan pembahasan, namun dikarenakan belum terjadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus), maka pembahasannya kembali molor. Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal, SH mengatakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, KUAPPAS masuk minggu ketiga bulan ini dan segera dibahas, namun akibat belum terjadwalnya agenda dari

Banmus, akibatnya terjadi kemunduran. "Hal inilah yang sedang kami hadapi. Tapi lanjutnya dengan sisa waktu yang telah kita rencanakan, 17 hingga 27 Nopember ini, bila ada kesingkronisasi antara eksekutif dengan legislatif, maka pembahasan bisa kita laksanakan secepatnya," ujar Zulfi. Jika hingga 27 November ini belum juga dilakukan pembahasan, maka Dewan akan menjadwalkan kembali sebagaimana yang dilaksanakan oleh Banmus 2 Desember. "Jika semua agenda sudah ditetapkan dan Dewan sudah bisa melakukan pembahasan KUA -PPAS, maka diyakini sebelum akhir Desember sudah bisa diketuk palu,"tutupnya. BETTER-rec


Wan 22

RABU

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

Isi Kulkas Cerminkan Kepribadian Seseorang

ta

Okie Agustina Siapkan Nama Pemain Bola Z

SUDAH lama tak terdengar kabar dari artis cantik Okie Agustina. Ternyata Okie Agustina sudah menyiapkan nama untuk bayi yang saat ini masih di dalam kandungannya. Bahkan, nama tersebut sudah dipersiapkan saat ia mengalami keguguran beberapa waktu lalu. "Jadi sebenarnya

Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan TERKAIT kasus penipuan yang dilakukan Ferry Setiawan, suaminya, Edies Adelia telah dimintai keterangan penyidik Polda Metrojaya. Rencananya, dia masih akan kembali diperiksa untuk melengkapi berkas pemeriksaan. "Untuk Edies apakah akan diperiksa kembali, sudah jelas, namun menunggu pemeriksaan saksi lainnya," kata Kabid Humas Polda Metrojaya, Kombes Pol Rikwanto, di Polda Metrojaya, Jakarta Selatan, Selasa (19/11). Penyidik masih memeriksa beberapa saksi yang memiliki

Penyakit Kulit Kala Musim Hujan

Space Iklan Anda

mencapai usia tujuh bulan. "Baju sih sebenarnya sudah gatel pingin pilihpilih, tapi tunggu nanti saja. Tunggu tujuh bulan dulu karena kata orangtua kalau belum tujuh bulan belum boleh belanja dulu. Pamali," tukasnya. BETTER-yen/kpc

Edies Adelia

FOTOGRAFER Mark Mejivar menghabiskan hampir empat tahun untuk berkeliling Amerika Serikat untuk memotret isi lemari es setiap orang berbeda. Tujuannya, ia ingin mencari kaitan antara kebiasaan makan seseorang dengan kepribadian hidupnya jika dilihat dari tampilan isi kulkas mereka. "Semakin banyak waktu yang saya habiskan berbicara dan mendengarkan cerita-cerita individu, semakin aku mulai berpikir tentang makanan yang kita konsumsi dan efek makanan terhadap kita sebagai individu dan masyarakat," tulisnya dalam ringkasan tentang pameran foto terbarunya, 'Anda, adalah Apa yang Anda Makan'. Sebanyak foto 60 lemari es dari orang yang berbeda telah berhasil dikumpulkannya, ia mengaku tidak ada yang ia tambahkan atau kurangi terhadap isi lemari es. "Ini adalah potret orang kaya dan miskin, seorang Vegetarian, anggota Partai Republik, anggota NRA, mereka yang tertinggal, yang tidak dihargai, mantan tawanan perang, pemimpi dan banyak lagi.Harapan saya adalah bahwa kita akan berpikir bagaimana kita peduli, bagaimana kita merawat tubuh kita, bagaimana kita peduli terhadap sesama dan bagaimana kita merawat tanah. Kita tidak pernah tahu cerita penuh kehidupan seseorang," katanya lagi seperti dilansir dari heraldsun, Selasa (19/11/2013). Ini sejumlah foto isi lemari es yang dipotret Mark yang mengungkapkan pribadi seseorang. BETTER-yen/inc

PENYAKIT yang biasa menyerang saat musim hujan adalah penyakit kulit. Meski sepele, ini bisa memberikan rasa tidak nyaman dan menganggu penampilan. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. dr Tjut Nurul Alam Jacoeb mengatakan, hujan ketika air yang turun langsung mengalir dengan baik sebenarnya tidak akan menimbulkan penyakit kulit. Sebaliknya, air hujan yang tidak mengalir dengan baik lalu membentuk genangan hingga akhirnya banjir inilah yang kemudian brisiko memunculkan penyakit kulit. "Genangan air atau banjir inilah yang akan meningkatan kemungkinan infeksi bakteri, jamur, virus atapun parasit terhadap kulit," katanya Selasa (19/11/2013). Gejala mereka yang terkena, lanjut dokter Tjut, bisa bermacam-macam. Mulai dari gatal-gatal, rasa nyeri dengan bercakbercak merah sampai dengan luka-luka. "Juga kulit yang rusak karena menjadi lunak sebab sering terendam air, apalagi kalau mengandung zat kimia yang mungkin menjadi eksim kontak iritan," ujar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RSCM ini. Untuk pengobatan, meski memiliki gejala yang sama antara infeksi dengan sekedar iritasi, namun pengobatannya berbeda. Dokter Tjut mengatakan, jika terjadi infeksi sebaiknya sebaiknya segera dibawa ke puskesmas atau dokter setempat. BETTER-yen/inc

persiapan nama itu sudah dari pas keguguran kemarin sih. Karena bapaknya cowok jadi kalau anaknya cowok pingin nama pemain bola luar negeri," tuturnya. Mengenai persiapan, Okie dan Gunawan mengaku belum belanja keperluan bayi. Dirinya masih merasa percaya akan adanya pamali ketika usia kandungan belum

Dian Nitami Punya Tips Anti Gosip DIAN Nitami adalah salah satu artis tanah air yang jarang digosipkan. Karena selama ini Dian Nitami memiliki tips anti gosip tersendiri. Selama menjalin rumah tangga pada akhir tahun 1990an, pasangan selebritis Anjasmara dan Dian Nitami jarang sekali diterpa gosip tidak sedap. Perjalanan mereka pun mulus hingga kini memiliki empat anak. Wanita kelahiran 18 Juni 1971 itu pun membagi tipsnya saat berbincang dengan usai pemutaran film dokumenter SURGA KECIL di Bondowoso di Lobby Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan, Senin (18/11).

"Komunikasi. Komunikasi itu penting. Sebisa mungkin kita harus saling berkomunikasi satu sama lain. Saling pengertian, saling menghormati," ucap pemilik nama lengkap Dian Meutia Nitami. Meski jarang sekali terjadi konflik besar yang akhirnya terkuak ke media, Dian tidak mau dikatakan kalau keluarganya sudah patut menjadi sumber inspirasi bagi keluarga pasangan selebritis lain. "Saya masih jauh jadi sumber inspirasi. Buat saya yang penting melakukan yang terbaik buat keluarga," pungkasnya. BETTER-yen/kpc

kaitan atas aliran dana dari mantan tunangan Nuri Maulida itu. "Penyidik masih konsentrasi memeriksa saksisaksi dalam kaitan aliran dana dari Ferry," lanjutnya. Minggu ini, penyidik masih akan meminta pendapat saksi ahli terkait pasal-pasal yang bisa dimasukkan dalam tindak pencucian uang. "Penyidik sedang memeriksa saksi ahli dari perbankan untuk mengungkap apakah ada pasalpasal tindak pidana pencucian uang dari Ferry kepada yang menerima aliran dana," tandasnya. BETTER-yen/kpc


RETAIL BISNIS Puluhan Ribu Lapangan Kerja untuk Mobil Murah JAKARTA - Pemerintah menyatakan program kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau mampu membuka kurang lebih sebanyak 70 ribu lapangan kerja di Indonesia. "Program KBH2 mempunyai keterikatan yang erat dengan sektor ekonomi di wilayah Indonesia," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat menyampaikan jawaban pemerintah kepada DPD-RI di Jakarta, Selasa (19/11). Menurut Hatta, terkait dengan dampak penciptaan lapangan tenaga kerja baru yang langsung di sektor produksi kendaraan tersebut akan mampu menyerap kurang lebih sebanyak 30.000 tenaga kerja. "Sementara lapangan kerja baru di sektor distribusi mobil dan komponen, dealer dan pemasaran, 'workshop' dan 'aftersales service' diperkirakan akan menyerap 40 ribu tenaga kerja," kata Hatta. Hatta menjelaskan, struktur industri kendaraan bermotor roda emapt di Indonesia melibatkan kurang lebih sebanyak 1.470 pabrik dengan ikatan rantai pasok yang erat antara industri perakitan, industri komponen tier 1, industri komponen tier 2, dan lainnya. Hatta menambahkan, selain itu, program KBH2 tersebut juga mampu mendatangkan komitmen investasi senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat dari industri otomotif, dan senilai 3,5 miliar dolar AS dari kurang lebih sebanyak 100 industri komponen baru. "Saat ini, sebagian besar komitmen tersebut sudah terealisasi. Sudah ada lima pabrik mobil baru yang dibangun, dan 80 pabrik komponen otomotif baru," ujar Hatta. Program pemerintah tersebut, juga memberikan fasilitas PPnBM nol persen untuk kendaraan yang memenuhi syarat dalam KBH2, dan dengan fasilitas itu, para konsumen tidak perlu membayarkan pajak PPnBM yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10 persen. Program KBH2 tersebut berlaku untuk seluruh merek kendaraan roda empat yang diproduksi dalam negeri dan memiliki kapasitas mesin kelas 1.000cc sampai 1.200cc untuk penggunaan premium, dan 1.500cc untuk penggunaan bahan bakar diesel. Pemerintah menargetkan, dalam waktu lima tahun, para produsen dipersyaratkan untuk menggunakan 80 persen komponen produksi dalam negeri, terutama untuk penggerak utama ata 'power train' yang terdiri dari mesin, transmisi, dan axle.BETTER-rpc

Menhub Khawatir Asing Dominasi Pengelolaan Bandara

E.E.Mangindaan

JAKARTA- Menteri Perhubungan E.E Mangindaan resah dengan rencana pemerintah memperlonggar sektor yang bisa dimasuki asing, termasuk 100 persen pengelolaan bandara. "Kalau pengelola harus kita kaji lagi. Kita tidak melarang, tapi kalau pengelolaan bandara Angkasa Pura, pemerintah punya," kata Mangindaan ditemui wartawan usai sidang paripurna dengan DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2013). Mangindaan mengatakan saat ini memang beberapa terminal di bandara sudah dikelola asing. Namun demikian, kalaupun daftar netagif investasi soal pengelolaan bandara jadi direvisi, ia berharap maksimum share asing sebesar 49 persen. Pemerintah selama ini memiliki program asas cabotage, sehingga aktivitas asing di sektor perhubungan darat, laut, dan udara di Indonesia harus melalui izin otoritas. Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha lokal harua memegang peran mayoritas. "Janganlah. Negara ini besar. Janganlah dijual murah," pungkasnya. BETTER-kpc

RABU

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

23

Nilai Properti 2014, Bakal Tembus Rp260 Triliun JAKARTA- Sektor konstruksi menjadi salah satu industri yang terus berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini. Walaupun melambat, namun tahun depan diperkirakan sektor ini akan terus mencatat pertumbuhan. Lembaga riset PT BCI Asia menyatakan bahwa paling tidak, angka properti yang akan dibangun dipastikan meningkat dibandingkan tahun ini. Diperkirakan sektor properti akan tumbuh hingga 8,84 persen dibandingkan 2013. Country Manager BCI Asia, Agus Dinar, ketika ditemui di Jakarta, Selasa 19 November 2013, mengungkapkan bahwa nilai pasar properti pada tahun depan bisa mencapai Rp260,38 triliun. "Total pembangunan meningkat delapan persen dari tahun ini sebesar Rp239,2 triliun," katanya. Dari keseluruhan pembangunan ini, menurutnya, sebanyak 38 persen di antaranya berada di wilayah Jakarta. Proyek-preoyek yang dominan adalah gedung perkantoran.Secara keseluruhan, tambah Agus, ada total 3.600 proyek properti yang akan dibangun pada tahun depan. Proyekproyek ini akan berupa pembangunan ritel, hotel, apartemen, gedung perkantoran, dan perumahan mewah. Menurut data yang dihimpun dalam 3-4 tahun ke belakang,

menurutnya, dihimpun dari wawancara via telepon dengan kontraktor, sub kontraktor, arsitek, dan pihak pemerintah. Agus mengaku bahwa dari sektor properti ini sebanyak 70 persen berasal dari ranah swasta dan BUMN. Sedangkan proyek yang berasal dari negara seperti pembangunan gedung pemerintahan, gedung pengadilan, dan perkantoran pemerintah hanya sekitar 30 persen. Agus melansir, kebanyakan pembangunan berasal dari sektor residensial sebesar Rp77,19 triliun, kawasan industri Rp55,66 triliun, perkantoran Rp41,89 triliun, mal Rp22,77 triliun, rumah sakit Rp6,55 triliun, sekolah Rp6,36 triliun, dan tempat rekreasi sebesar Rp3,13 triliun.BETTER-vvn

Pemerintah Danai Pembangunan Kilang BBM Rp 90 Triliun JAKARTA - Pemerintah menyatakan tetap akan mendanai pembangunan kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) berkapasitas 300 ribu barel per hari senilai total Rp 90 triliun. Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan pembiayaan akan melalui APBN dengan mekanisme tahun jamak (multiyears). "Tetap, pemerintah akan mendanai (Rp 90 triliun). Sudah masuk (diputuskan)," katanya di Jakarta, Selasa (19/11). Menurut dia, studi kelayakan pembangunan kilang APBN tengah berjalan. Studi dilakukan PT Pertamina (Persero). Pemerintah sudah mengalokasikan dana APBN 2013 senilai Rp 250 miliar untuk biaya studi kelayakan pembangunan kilang tersebut. Di sisi lain, Edy mengatakan, pembangunan kilang dengan mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta (KPS) juga terus berjalan. "Kami harapkan kedua proyek kilang ini bisa

berjalan," katanya. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, lelang internasional proyek kilang dengan skema KPS akan dilakukan awal 2014. Saat ini, pemerintah melalui Pertamina sedang menyiapkan studi kelayakan proyek kilang KPS. Dari studi kelayakan itu akan diketahui khususnya lokasi kilang. Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan (tax holiday) selama 10 tahun bagi pemenang lelang. Kilang KPS dengan rencana kapasitas 300 ribu barel per hari tersebut nantinya akan menjadi kilang yang dikelola asing. Skema KPS merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan skema KPS, maka proyek akan mendapat dukungan pemerintah untuk memperkecil risiko. Dukungan pemerintah yang

diberikan menteri/kepala lembaga/kepala daerah itu antara lain berupa penjaminan, insentif, dan regulasi. Pembangunan kilang mendesak dilakukan menyusul kebutuhan impor BBM yang terus meningkat, sehingga Indonesia mengalami defisit transaksi perdagangan. Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari, sementara produksi dari kilang dalam negeri hanya 700 ribu

barel per hari. Secara total, Indonesia memiliki tujuh kilang yang seluruhnya dioperasikan Pertamina dengan kapasitas disain 1,1 juta barel minyak mentah per hari. Ketujuh kilang tersebut adalah Dumai (Riau) berkapasitas 170 ribu

barel per hari, Plaju (Sumatra Selatan) 118 ribu barel, Cilacap (Jawa Tengah) 348 ribu barel, Balikpapan (Kalimantan Timur) 260 ribu barel, Balongan (Jawa Barat) 125 ribu barel, Kasim (Papua Barat) 10 ribu barel, dan TPPI (Tuban) 80 ribu barel.BETTER-rpc


24

RABU

20 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 563 TAHUN III

GALERI FOTO

GRT Siap Lahirkan Sekuriti Handal Berkualitas SEMAKIN maju suatu daerah semakin kompleks persoalan yang muncul. Untuk itu dituntut kesiapan semua aspek. Salah satu aspek yang perlu dperhatikan dalam setiap gerak laju pembangunan suatu daerah adalah keamanan. Tak bisa dipungkiri, sektor keamanan menjadi sesuatu yang sangat urgen. Sebab, semakin maju suatu daerah, maka akan semakin lengkap persoalan yang menyangkut keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Begitu pentingnya masalah keamanan ini membuka peluang para pelaku usaha jasa untuk mengembangkan perusahaan yang bergerak dibidang keamanan. Salah satunya PT Gema Riau Tasykurun (PT GRT) yang hadir sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak dibidang Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Perusahaan yang baru terbentuk ini diyakin sangat terpercaya dalam melahirkan tenaga-tenaga terampil d bdang keamanan. "Kami sudah berjalan selama lebih 6 bulan sejak didirikan pada awal bulan Mei 2013 lalu. Kita sah beroperasi tanggal 20 September 2013," Ujar Baston Hutagalung, Direktur Utama PT Gema Riau Tasykurun kepada Berita Terkini (19/11/ 13). Dikatakannya, sejak pertama kali beroperasi, PT GRT sudah melahirkan sedikitnya 228 tenaga jasa pengamanan. Angkatan pertama sebanyak 48 orang, angkatan kedua 74 orang, angkatan ketiga 40 orang, dan angkatan keempat 56 orang. "Jasa pengamanan yang kita kelola ini sangat berkualitas dan bersertifikat resmi dari kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami melatih mereka mulai dari latihan kepolisian terbatas," sebut Baston. Dijelaskannya, pelatihan yang diberikan kepada calon tenaga security ini berlangsung selama 21 hari atau lebih kurang 232 jam. Para peserta akan didik langsung oleh tenaga pengajar profesional dari

Sekolah Polisi Negara. "Ini sesuai dengan Perkap 24 Tahun 2007 yang nantinya dari hasil pendidikan ini akan mendapatkan sertifikasi klasifikasi beda pratama," ujar Baston Hutagalung yang juga mantan Polisi berpangkat Komisaris Polisi ini. Untuk bisa mengikuti pendidikan di Pusat pendidikan dan pelatihan PT GRT, para peserta didik harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan wanita 163 cm. Usia 18 sampai 35 tahun. Bagi yang sudah bekerja di perusahaan sebagai Satpam cukup melampirkan surat dari perusahaan. Para peserta ddik, baik umum atau dar perusahaan harus membayar uang pelatihan sebesar Rp 2,5 juta. Dikatakan Baston, uang tersebut diperuntukan untuk penginapan dan makan selama 21 hari pelatihan. "Selain makan dan penginapan peserta akan mendapatkan sertifikat dan KTA. Angka in tentu jauh lebih murah jika dibandingkan daerah lain seperti Sumbar dan Sumut yang setiap pesertanya harus membayar Rp 5 Juta perorang," sebut Baston. Satu keuntungan lain yang didapat jika mengikuti pelatihan di PT GRT adalah, mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Artnya, para peserta didik tidak akan menganggur setelah mendapat pelatihan. Untuk itu, Baston berpesan kepada seluruh masyarakat yang berminat untuk didik menjadi tenaga pengamanan untuk segera bergabung. "Tak perlu khawatir, tenaga pendidik kami sangat profesional yang terdiri dari polisi Binmas Polda dan sekolah polisi negara. Jadi tak perlu diragukan lagi keabsahannya," pungkasnya. Nah, bagi Anda yang berminat silakan hubungi Dirut Utama PT GRT Baston Hutagalung ke nomor 081268090799, atau datang langsung ke Pusdiklat di Areal kolam Pancing Tiga Dara, Kubang Raya, Kampar. BETTER-irwan

PESERTA pelatihan Satpam setelah pendidkan di PT GRT.

BASTON Hutagalung dengan para pengajar di PT GRT

PELANTIKAN langsung oleh Binmas Polda Riau

PARA peserta Pusdiklat Satpam di PT GRT


Edisi 563