NASIONAL DPD Setuju Subsidi BBM Dicabut JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mendukung sepenuhnya pandangan untuk menyetop subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Subsidi memang seharusnya tidak dialokasikan kepada barang tapi pada masyarakat," kata Irman ketika ditemui dalam saat makan siang bersama Ketua Partai Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Selasa (5/11). Subsidi barang, katanya, lebih banyak tidak tepatnya. "Padahal kita ingin mendorong sektor pertanian namun infrastuktur kita juga masih terbatas nah salah satu caranya adalah mengembalikan harga BBM ini kepada harga yang normal." Sedangkan dana subsidi, menurut Irman, bisa digunakan untuk swasembada pangan dan pembangunan infrastuktur. "Tapi memang sebelum itu efisiensi dalam anggaran juga harus kita lakukan. Jadi kalau efisiensi anggaran sudah maksimal maka tingkat penyelewengannya juga tidak maka kemudian baru mengalihkan subsidi yang tidak tepat ini kepada yang tepat," tutupnya. BETTER-rmol
RABU
7
06 NOVEMBER 2013 ď Ź NO. 553 TAHUN III
SBY Protes Dituding Sebagai Penyebab Kemacetan
Kapolri Rahasiakan Nama Calon Kabareskrim JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan protes karena kerap dituding sebagai penyebab
kemacetan di jalan raya. Ia mengklaim kerap mendapat laporan dari kerabatnya bahwa saat menghadapi kemacetan,
masyarakat mengatakan Presiden akan lewat sehingga petugas kepolisian menutup jalan. "Saya tidak ke mana-mana,
dibilangnya ini gara-gara SBY. Saya itu larang untuk tutup jalan dan bikin tambah macet," kata SBY di Istana Bogor, Kamis, 4
November 2013. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi laporan rekomendasi Kamar Dagang Industri yang mengeluhkan pelonjakan biaya usaha akibat kemacetan lalu lintas dalam proses distribusi dan penyuplaian. Kadin meminta Presiden untuk turun tangan dalam mengatasi masalah kemacetan sehingga tak menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Menurut SBY, masalah kemacetan adalah tanggung jawab setiap kepala daerah masingmasing. Ia mengklaim, dengan sistem pemerintahan desentralisasi, Kadin dapat melayangkan protes dan rekomendasi kepada tiap gubernur atau wali kota di daerah industri besar. "Kalau di Jakarta tanya ke Jokowi, kalau di Bandung tanya Ahmad Heryawan. Datang saja baik-baik, pasti direspons," kata SBY. Ia juga mengklaim pernah menempuh perjalanan dari Istana hingga Hotel Sahid tanpa menutup jalan. Perjalanan menuju undangan Agung Laksono ini ditempuh selama 40 menit dengan melintasi kemacetan. "Kalau saya lewat terus menutup jalan, akan tambah ngamuk mereka". BETTER-tmp
Bangun Rumah Sakit biar WNI Tak Berobat ke Luar Negeri! JAKARTA - Posisi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri masih kosong sejak ditinggalkan Komjen Sutarman yang kini menjabat sebagai Kapolri. Sutarman mengaku sudah mengantongi beberapa nama untuk mengisi jabatan elite itu. "Namanya banyak tapi tidak saya sebutkan sekarang," ujar Sutarman usai pelantikan Perwira Tinggi dan Kapolda di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (4/11). "Kita teliti dulu yang sesuai, yang mempunyai kompetensi. Kemudian yang punya integritas baik, itu kita proses dulu," kata Sutarman. Komjen Sutarman resmi menggantikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada hari Selasa (29/10) lalu. Sutarman dilantik oleh Presiden SBY. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Sutarman sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri pada 6 Juli 2011 hingga 24 Oktober 2013. Pria kelahiran 5 Oktober 1957 itu juga pernah menjadi Kapolda Metro Jaya pada tahun 2010. Nama-nama yang disebut-sebut akan menempati posisi Kabareskrim yakni Komjen Badrodin Haiti, Irjen Yusuf Arnas, Irjen Saud Usman Nasution, Irjen Suhardi Alius, dan Irjen Putut Eko Bayuseno. BETTER-kpc
BOGOR— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali meminta rumah sakit di Indonesia meningkatkan pelayanan, mulai dari segi kemampuan dokter hingga peralatan medis. Dengan peningkatan tersebut, harapannya agar warga Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri, bahkan bisa jadi warga asing yang akan berobat ke Indonesia.
"Bagaimana caranya, ayo kita bangun hospital dengan teknologi, tenaga ahli yang bisa membuat rakyat kita tidak sedikit-sedikit ke Singapura, ke Jerman, ke Amerika Serikat, ke Australia," kata Presiden, saat bersilaturahim dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).
"Jadi, enggak mungkin dengan Keppres (Keputusan Presiden) (mengatakan) mulai besok dilarang orang Indonesia berobat ke Singapura," tegas Presiden. Sebagai gambaran, Presiden mengatakan, Singapura mendapatkan pemasukan hingga Rp 2 triliun per tahun hanya dari biaya berobat warga negara asing. Karenanya, tegas Presiden,
dunia kedokteran Indonesia harus berubah untuk mendapat keuntungan. Menurut Presiden, memang perlu waktu untuk menjadikan dunia kedokteran di Indonesia seperti di negara maju. Namun, jika hanya terus mengeluh, kata dia, tidak akan tercapai. "Perlu ada kesiapan, regulasi harus tepat," tegas dia. Seperti diberitakan, SBY sudah berkali-kali meminta agar warga Indonesia tidak gampang
berobat ke luar negeri. Sebelumnya, permintaan itu disampaikan ketika acara Gerakan Sadar BPJS Kesehatan di Sukabumi pada pertengahan Oktober lalu. Selama ini, warga Indonesia diketahui memang banyak berobat ke luar negeri, bahkan hanya untuk check up. Menurut SBY, sebaiknya warga Indonesia hanya berobat ke luar negeri atas rekomendasi dokter. BETTER-kpc
Soal Pencapresan Baru Wacana BANDUNG - Mantan Wakil Presiden RI H Muhammad Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK menanggapi tentang pengusungannya dirinya sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2014 baru sebatas wacana. "Pokoknya nanti pada waktunya kita bicarakan, itukan baru sebatas wacana," kata Jusuf Kalla usai Peringatan Tahun Baru Islam bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Gedung Bale Asri Pusdai Kota Bandung, Selasa. Menurut dia, wacana pencapresannya itu belum tepat jika dibicarakan saat ini,
mengingat Pemilihan Umum Legislatif 2014 pun belum dilakukan. "Usai Pemilu legislatif nanti diketahui partai mana saja yang akan mengusung. Nanti perkembangannya kita lihat lagi," katanya. Ketika ditanyakan tentang tawaran dan rencana konvensi capres dari PKB, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini menilai hal itu terlambat karena proses konvensi terlalu singkat jika dilakukan saat ini. "Untuk sekarang sudah tidak ada waktunya lagi, sekarang terlalu pendek. Tapi saya hargai adanya tawaran
itu," katanya. Terkait adanya anggapan jika dirinya maju sebagai calon presiden akan menggangu soliditas Partai Golkar, JK menuturkan sama sekali tidak benar. Menurut JK, pencapresan dirinya tidak akan memecah suara pemilih partai berlambang pohon beringin itu karena pertarungan pemilihan presiden tergantung pada sosok kandidatnya itu sendiri, bukan partai politik. "Partai Golkar tidak akan pecah, karena pilpres lain lagi. Tergantung orangnya kandidat, Golkarnya tetap," katanya. Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) menjadi salah satu partai yang dikabarkan mendekati Jusuf Kalla agar maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Wacana tersebut diperkuat
rencana pengusungan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD atau musisi Rhoma Irama menjadi pendamping JK sebagai calon wakil presiden. BETTER-bsc