Page 1

BERITA TERKINI

Kritis, Tajam dan Berimbang

Subuh Zuhur Ashar Magrib Isya

koranbetter.com

04.42 12.07 15.17 18.09 19.13

Harian Umum Berita Terkini @koranbetter harianbetter@yahoo.co.id

Call Centre (0761) 34381

9,277.66 09 Oktober 2013

Dirut Bank Bukopin Puji Jefry Noer JAKARTA - Geliat pembangunan dan semangat Bupati Kampar Jefry Noer memajukan Kampar rupanya tak lepas dari pengamatan Bank

Bukopin. Hasilnya, Bukopin segera membangun kantor cabang pembantu di Bangkinang, ibukota Kabupaten Kampar. “Mestinya kantor

1.693,31/kg 09 Oktober 2013

sudah kita bangun di Bangkinang. Tapi lantaran lahannya kena pelebaran jalan, akhirnya tertunda. Alhamdulillah, Pak Bupati bilang ada lahan yang cocok. Insya Allah tanah itu akan segera kami beli dan

Rp534.000/gr 09 Oktober 2013

EMAS

3,615.90 09 Oktober 2013

TBS KELAPA SAWIT

MYR/ IDR

USD/ IDR

11,598.00 09 Oktober 2013

Jadwal Sholat

Pekanbaru dan Sekitarnya

Terbit 24 Halaman

SGD/ IDR

Harga Rp 3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

KAMIS

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

kami bangun kantor di sana,” kata Dirut Bank Bukopin, Glen Glenardi, usai meneken kesepahaman pengembangan bawang merah Kabupaten Kampar di ruang Namiroh lantai 1 Bank Bukopin Pusat di kawasan MT Haryono

Jakarta Selatan, Rabu (9/10). Glen mengaku, Kampar yang lagi getol membangun serta APBD Kampar yang sudah berada di angka Rp 2,2 triliunlah yang membikin Bukopin tertarik membuka kantor cabang pembantu di sana. “Visi bupati sangat baik. Tak semua bupati

DIRUT

HAL

Demo Migas Berujung Ricuh PEKANBARU- Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Riau (BEM SI) yang memperjuagkan blok migas di Gedung Perkantoran Surya Dumai Group, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru berlangsung ricuh, Rabu (9/ 10/2013). Para demonstran

DEMO

HAL

Narkoba di Riau Mencemaskan 33 PNS dan 19 Polisi Terlibat Narkoba

Soal PON Riau, Kejati Siap Telusuri Temuan BPK PEKANBARUKejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengaku siap menelusuri temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Riau terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau, yang digelar tahun lalu. "Kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi dalam Amril Rigo , SH MH temuan itu, Kejati akan menyelidikinya," jelas Asiten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Amril Rigo SH, sewaktu dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/10/13). Amril mengakui bahwa dirinya sudah tahu dengan hasil audit BPK-RI, yang dirilis Selasa (8/10/13). Ia juga sudah membaca hasil audit itu dari pemberitaan yang dimuat sejumlah media di Riau. Pun begitu, jelas Amril, menelusuri hasil audit BPK mempunyai prosedur tersendiri. Pasalnya, BPK membuat rekomendasi tersendiri terhadap lembaga atau badan yang diauditnya. Dalam waktu 60 hari, BPK akan meminta badan atau lembaga yang menjadi temuan untuk mengembalikan ketekoran negara ke

SOAL

HAL 6

700 Kasus Terungkap Selama 9 Bulan

Terbanyak PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mencapai 11 orang." AKBP HERMANSYAH SIK Direktur Narkoba Polda Riau PEKANBARU-Penggunaan narkoba di Riau semakin mencemaskan dari hari ke hari. Tidak lagi pandang bulu, narkoba telah menjerat seluruh lapisan masyarakat.

Aparat pemerintah seperti polisi dan petugas keamanan yang semestinya menjadi contoh, kini menjadi pengguna dan pengedar. Kondisi miris itu setidaknya

tergambar dari laporan Direktorat Narkoba Polda Riau sembilan bulan terakhir. "Dari 700 kasus itu, sudah ada 900 lebih tersangka yang terjaring. Sebagian merupakan pengedar dan sebagian lagi merupakan pengguna," jelas Direktur Narkoba Polda Riau, AKBP Hermansyah SIK, Rabu (9/10/13). Dari ratusan kasus itu, 33 Pegawai Negeri Sipil yang

33 PNS

HAL 6

Kredit Fiktif Bank Riau Kepri Bagan Siapi-api

Terdakwa Keberatan Dituntut 8 Tahun Penjara PEKANBARU,- Terdakwa Istiyanto yang terkait kasus kredit fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) cabang Bagansiapiaspi merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlangga Wisnu Murdianto SH dengan hukuman selama 8 tahun penjara. Keberatan ini disampaikannya

melalui penasehat hukumnya, Yoana SH, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (09/ 10/2013). Herlangga Wisnu Murdianto SH, selaku Jaksa Penuntut Umum ( JPU) menegaskan tetap pada tuntutan semula yang dijatuhkan kepada Istiyanto dengan tuntutan

hukuman selama 8 tahun penjara. Penegasan itu disampaikan Herlangga di ruang sidang Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (9/10/2013) dengan agenda Replik (tanggapan jaksa)

TERDAKWA

900 Tersangka Tertangkap

MK Tolak Gugatan WIN dan AMAL JAKARTA - Teka-teki kelanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Riau terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak dua gugatan terhadap pelaksanaan dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 4 September. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Pilgubri Riau dipastikan akan dilanjutkan ke putaran ke dua, yang menurut rencana akan diselenggarakan pada 30 Oktober mendatang. Adapun dua gugatan yang ditolak MK itu diajukan bakal calon perseorangan Wan Abu Bakar-Isjoni, yang menuding KPU melakukan pelanggaran, karena merasa dihalangi sebagai peserta Pilgubri dari calon perseorangan. Namun MK menolak gugatan yang dilayangkan pasangan

yang akrab dengan panggilan WIN ini. MK menilai, WIN tidak memiliki kekuatan hukum dalam melakukan gugatan, karena bukan peserta Pemilukada. Keputusan yang sama juga diambil MK atas gugatan yang diajukan terhadap pasangan calon Achmad-Masrul Kasmy atas hasil rekapitulasi pemungutan suara oleh KPU Riau, yang menetapkan dua pasangan Annas Maamun-Arsyajuliandi Rahman dan Herman-Agus Widayat ke putaran ke dua. Dalam sidang yang berlangsung, Rabu malam (9/10/ 2013), MK menilai gugatan Achmad terhadap kecurangan yang dilakukan pasangan AnnasArsyajuliandi dan Herman-Agus

MK

HAL 6

TPA Berantakan Wako Tegur DKP PEKANBARU—Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT marah saat mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Muara Fajar Rumbai, Rabu (9/10/2013). Pasalnya sampah yang seharusnya berada di areal pembuangan justru meluber ke luar. "Ini tidak bisa dibiarkan. Dalam satu pekan ke depan, tidak ada lagi sampah yang tumpah sampai ke pinggir

jalan melewati tembok batas kawasan sampah," tegas Firdaus sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh areal pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Syafril pun manggut-manggut di samping walikota. Kemudian Firdaus memberikan gambaran dan coretan di atas kertas bagaimana cara mengatasi kesemrawutan tumpukan sampah tersebut.

“Adipura telah kita raih, tapi kita jangan puas sampai di situ, masih ada penghargaan tertinggi dari Adipura tersebut yang dikenal dengan nama Adipura Kencana. Jika kebersihan tidak kita tingkatkan tentu upaya kita untuk berbenah juga sulit," ujar Firdaus. Menurut Firdaus, kepedulian serta peran aktif seluruh pihak

TPA

HAL 6

HAL 6


2

KAMIS

OPINI

10 OKTOBER 2013 ď Ź NO. 537 TAHUN III

Transparansi Melawan Korupsi

Narkoba DITANGKAPI kian menjadi-jadi. Itulah yang terjadi pada jaringan peredaran narkoba. Jumlah mereka seakan-akan tak Ada habis-habisnya, karena tak mampu ditekan, apalagi diberantas. Dan sudah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan bahwa penggunaan narkotika serta penyalahgunaan zat psikotropika adalah ancaman bagi bangsa. Tidak seperti kejahatan konvensional yang hanya menyebabkan kerugian materi dan nyawa pada setiap kasus, kejahatan narkoba memberikan ancaman masif. Layaknya penyakit menular, penyebarannya begitu cepat. Hubungan antarteman atau antarkomunitas menjadikan jejaring pengguna narkoba makin luas. Narkoba kini telah merasuk ke semua lini profesi dan strata sosial ekonomi. Barang haram itu tak hanya menyasar kepada kalangan kaya berduit. Anak jalanan dan pengangguran pun kini ikut terpapar. Aparat di lapangan tak hanya berhadapan dengan sindikat beringas yang tak segan membunuh. Mereka juga harus melawan rayuan atau godaan untuk bergabung dengan sindikat, menyelewengkan barang bukti narkoba bernilai miliaran rupiah, mengemplang rekening pelaku atau aset rumah dan mobil mewah. Berbagai kebijakan penanggulangan narkoba sudah dikeluarkan. Aparat penegak hukum pun tidak pernah lelah untuk melakukan pemberantasan narkoba, mulai dari razia ditempattempat hiburan sampai dengan pembongkaran pabrik obat haram tersebut. Sudah banyak pelaku yang dibawa ke kursi pesakitan di meja hijau dan berakhir dengan putusan pidana mati atau seumur hidup. Namun kenapa masih ada saja peredaran narkoba, masih banyak korban penyalahgunaan narkoba, bahkan bermunculan residivis pelaku narkoba. Upaya penanggulangan bahaya Narkoba tidak semata-mata tugas Pemerintah (Kepolisian), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan Pemerintah untuk bersatu padu mencegah dan memberantas bahaya Narkoba. Masingmasing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, proporsional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Mari kita perangi narkoba. Peran media massa juga sangat diperlukan dalam upaya sosialisasi bahaya narkoba guna memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak menjamah barang haram tersebut, termasuk berada di tempat dan waktu yang salah, bisa-bisa tersangkut kasus narkoba. Intinya, jauhilah semua yang berkaitan dengan narkoba.

Oleh Muhammad Arhami KORUPSI dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai 'penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian tersebut jika dikaitkan dengan pengelolaan uang negara maka siapa saja yang menyelewengkan dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan, menyembunyikan informasi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian dalam bentuk finansial dan hanya mengambil untung serta memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya maka itu adalah bagian dari korupsi yang tidak bisa ditolerir. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya orangorang di dekatnya, dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.Melakukan tindak korupsi berarti telah mendisfungsionalkan salah satu fungsi demokrasi di mana rakyat berhak mengetahui informasi sekecil apa pun terhadap aktivitas penyelenggara negara. Akses terhadap informasi yang transparan merupakan asas demokrasi yang dimiliki oleh rakyat sebagai cara yang paling ampuh untuk mencegah dan melawan korupsi. Korupsi banyak terjadi di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yang paling banyak terjadi adalah di sektor yang berkaitan dengan bisnis. Sektor ini mengundang setiap orang untuk mencoba melakukan segala hal agar bisnisnya lancar. Monopoli dan kebijakan kadang menjadi fasilitas menjamurnya korupsi, hal ini dapat terjadi ketika suasana akuntabilitas dan etika antikorupsi dalam berbagai komunitas tertekan dan tidak diberikan tempat.

Korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan, baik oleh badan pengawas sendiri maupun masyarakatnya. Pengawasan yang kurang ketat terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya, tidak cukupnya fasilitas atau infrastruktur untuk mengontrol dan mengawasi pengelolaan uang negara dan administrasi publik, karena terkadang ada kesengajaan dari penyelenggara pemerintah untuk mengelabuinya dengan tidak menyediakan infrastruktur yang cukup bagi pengawasannya. Contohnya, pemerintah tidak dapat eluasa membuat transparansi terhadap semua biaya yang masuk atau keluar. Pajak dan bea cukai adalah sektor yang paling banyak menghasilkan pundi-pundi devisa negara, namun apakah pengelolaan pajak sudah benar-benar transparan dilakukan. Apakah kita sebagai rakyat mengetahui detail ke mana pajak yang kita bayarkan digunakan. Semua itu tidak ada yang mengetahui kecuali pemerintah. Padahal, kalau pajak dikelola dengan baik maka nilai hasil pajak akan berbanding lurus dengan pembangunan yang diterima oleh masyarakat. Namun, kenyataannya sekarang justru sebaliknya, pembangunan tersendat dan kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Banyak kasus serupa di sektor lain yang hampir mirip dengan sektor pajak dan berbau korupsi telah menjadi hal biasa di Indonesia. Perbaikan yang signifikan belum tercapai. Ini terlihat dari catatan Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global. Tahun 2012 skor Indonesia adalah 32, berada pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar. Perjuangan ekstra

Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan Penerbit

masyarakat atau LSM menuju transparansi yang lebih baik dalam melawan korupsi dengan memadukan metode kampanye untuk tranparansi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat akan arti pentingnya melawan korupsi dan memberikan pemahaman tentang hak-hak sipil yang dimiliki oleh warga negara. Keempat, TIK dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk pertukaran, penyebaran informasi dan memberikan platform mobilisasi sosial yang pada akhirnya memberikan hak seluas-luasnya kepada setiap warga dengan platform digital untuk melaporkan semua aktivitas yang dicurigai. Keempat manfaat tersebut jelas menyiratkan bahwa data, informasi yang akurat serta alurnya tercatat dengan baik melalui media TIK dapat menjadi modal untuk melawan dan menekan angka korupsi di Indonesia. *** Penulis adalah dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe, mahasiswa program doktor pada Yildiz Teknik Universitesi-Istanbul, Turki

Oleh Abdul Haris

+ Puluhan PNS dan polisi terlibat

- Apa yang salah Cu....?

Selain itu, dengan transparansi ini jelas akan meningkatkan tingkat pelayanan yang signifikan terhadap publik secara familiar dan dengan sistem administrasi yang teratur dan terukur. Kedua, fasilitas-fasilitas yang berbasis TIK dapat mengoleksi dan menyimpan semua dokumen dalam bentuk digital dan dapat merekam jejak audit setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara lengkap sehingga memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk melihat dengan detail dan menilai semua yang dilakukan oleh pengelola pemerintahan. Semua bentuk digital dan rekam jejak tersebut minimal dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pengelola pemerintahan dan sekaligus untuk mendeteksi apakah telah terjadi praktik korupsi atau tidak. Hal ini pada akhirnya dapat membuat orang akan berpikir lagi untuk melakukan korupsi. Ketiga, TIK dapat dimanfaatkan oleh organisasi

HPS dan Kemandirian Pangan

Yung Lebay

narkoba Yung....!

keras diperlukan untuk melawan korupsi dan mencegahnya jangan sampai merambat terlalu jauh hingga sukar membasminya. Perjuangan tersebut dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali suasana transparansi, akuntabilitas dan etika antikorupsi. Suasana ini akan didukung dan akan lebih terasa lagi dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai media yang bisa memberikan kontribusi berupa informasi dan alur informasi yang terekam secara jelas, sehingga akan menghambat 'laju' korupsi yang semakin cepat.TIK memberikan kesempatan luas kepada publik untuk mengontrol pemerintah dan telah membuat manajemen informasi yang lebih baik. Ada beberapa keuntungan penerapan TIK. Pertama, TIK dapat meningkatkan transparansi di sektor publik dengan meningkatkan koordinasi, diseminasi, kapasitas administrasi di sektor publik.

TIDAK lama lagi, tepatnya 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia (HPS). Peringatan HPS dimulai sejak Food and Agriculture Organization (FAO) menetapkan World Food Day melalui Resolusi PBB No 1/1979. Sejak 1981, seluruh negara anggota FAO memperingati HPS secara nasional pada setiap 16 Oktober, bertepatan dengan terbentuknya FAO. Peringatan HPS ditujukan untuk peningkatan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan di seluruh penjuru dunia. FAO telah menetapkan tema peringatan HPS ke-33 Tahun 2013 yaitu Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition yang artinya, sistem pangan berkelanjutan untuk ketahanan pngan dan gizi. Penetapan tema internasional oleh FAO tersebut dimaksudkan un--tuk memberikan arahan terhadap peringatan HPS dan membantu meningkatkan pemahaman tentang masalah dan solusi dalam memerangi kelaparan. Penyelenggaraan HPS secara nasional di Indonesia dijadikan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Rangkaian kegiatan peringatan HPS tersebut diharapkan dapat menstimulasi peningkatan

: Rachmad Jevary Juniardo : Luzi Diamanda : Syafriyal : Bambang Aulia : CV. Better Grafika

pemahaman dan kepedulian terhadap penyediaan pangan, melalui berbagai kegiatan seperti seminar, pengabdian masyarakat, gelar pengembangan teknologi, perlombaan dan tour diplomatik bagi para Kedubes negara asing bagi Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, konversi lahan untuk pemukiman dan industri, perubahan iklim menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan. Namun demikian, peningkatan ketersediaan pangan melalui sektor tersebut harus tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan ramah lingkungan serta tidak mengancam keanekaragaman hayati. Disamping itu, ketahanan pangan nasional suatu negara berbasis sumberdaya lokal juga menghadapi tantangan di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, yaitu produk pangan impor membanjiri pasar setempat. Apabila hal ini dibiarkan maka kerawanan pangan akan menjadi lebih rentan, bukan hanya diakibatkan oleh bencana alam namun oleh faktor lainnya seperti inflasi dan kenaikan harga produk pangan impor yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam negeri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian pangan. Kerjasama dan sinergitas

diantara berbagai stakeholder sangat diperlukan dalam peningkatan produksi pangan yang bergizi dan berkelanjutan, untuk pemenuhan pangan secara nasional, yang pada akhirnya juga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan pangan dunia. Selaras dengan tema internasional HPS tersebut telah ditetapkan tema nasional HPS ke-33 tahun 2013, yakni "Optimalisasi Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan". Pertimbangan pemilihan tema ini, pertama, Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi. Kedua, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Ketiga, fluktuasi harga pangan dunia akibat perubahan iklim dan berbagai tantangan produksi pangan dunia perlu disikapi dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal untuk kemandirian pangan. Tujuan peringatan HPS ini adalah meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Dengan tujuan khususnya yaitu (1). Memperkuat kerja sama dan

membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional; (2). Menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyebaran teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi pangan; (3). Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan, (4) Sebagai ajang promosi dan edukasi dalam rangka kemandirian pangan. Peringatan HPS Tingkat Nasional ke-33 tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 2427 Oktober 2013 di Gedung TVRI Padang, Sumatera Barat. Dengan rangkaian kegiatannya yaitu, seminar, pengabdian masyarakat, gelar teknologi, acara puncak HPS, perlombaan, pameran dan bazaar, tour diplomatik, dokumentasi, publikasi dan penyiaran. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi

setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pada tingkat nasional, ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman; dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Fakta yang terjadi saat ini adalah bangsa kita masih mengalami kekurangan ketersediaan pangan untuk beberapa komoditi pada waktu-waktu tertentu. Seperti kedelai, daging sapi, cabai merah, bawang merah, bawang putih, jagung, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Yang mengakibatkan harga dari komoditas tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Meskipun pemerintah telah melakukan impor untuk menstabilkan harga, namun harga sulit untuk turun kembali. Sehingga relatif tidak terjangkau oleh masyarakat. Semoga peringatan HPS ke-33 tahun ini dapat mendorong tercapainya kemandirian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. *** Penulis adalah kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.

De wan R edaksi: Rachmad Jevary Juniardo, Luzi Diamanda, Jery Vamarta, Syafriyal, Bambang Aulia, Redaktur: M. Yasir, Masril, Witra Yeni, Winahyu Dwi Utami, Dew Redaksi: er: T.A.Devonny Ade Sinta Lena, Boy Surya Hamta, Repor eportter : Heri Antoni C, M. Syukur, Wina Choswara, Anhar, Irwansyah, Zulman Arif, Riki Rahmat. Pho Phottograf ografer: Biro: Dumai: Adek Sanjaya (Kabiro Kabiro) Duri: (Bambang), Bengkalis: Afdal Aulia (Kabiro), Meranti: Jafar Bahrum (Kabiro), C Rahmi, Karyono (Pulau Padang) Kampar Kampar: Netty Mindrayani (Kabiro), Zainuddin, Hendriyanto, Roni Edward, Wahyuni. Pelalawan Pelalawan: Mulya Panjaitan (Kabiro), Supriaidi.. Rohil: Rudi Hartono (Kabiro) Siak:M. Syafriadi, Adi, Pen La Layy out / R ohul: Syafri IS (Kabiro). Inhil: Markoni, Inhu: Jefri Hadi (Kabiro), Ali Usman, Tri Herianto, K uansing: Said Mustafa, Siak: Prace tak taris R edaksi: Ayu Viora Litta TTeknologi eknologi Pracetak tak: Mukhlis (Koordinator), Roy, Amri, Yatno S.R, Joko Winulyo, Budi Kesuma. Design Iklan: Mahendra. Sekre Sekretaris Redaksi: Informatika: Karmani ADM KORANBETTER.COM: Suci Prihatini Keuangan: Wira, Nelwiza. Manajer Sirkulasi: Zul Iman. ADM Sirkulasi: Amelia. Manajer Iklan: , Jimmy Hendrik Marketing: M. Sy. Dt. Panji Alam, Firman. ADM Iklan: Oyonandra. Alamat Redaksi : Jl. DR. Setia Budi 124 Pekanbaru - Riau. (0761) 34381, Tarif Iklan : Ucapan Selamat/Dukacita/Sosial (BW) Rp. 4.000 per mm Kolom, (FC) Rp. 8.000 per mm kolom, Iklan Bisnis / Produk (BW) Rp. 9.000 per mm Kolom, (FC) Rp. 15.000 per mm Kolom, Iklan Baris Rp. 15.000 per baris (min 3 baris). No Rekening Bank Riaukepri A/C 1180800382 Bank BNI 46 Pekanbaru A/C 0242139312 Percetakan : CV. Better Grafika ( Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Wartawan Berita Terkini Dilengkapi tanda pengenal. Jika ada wartawan Berita Terkini yang melanggar kode etik jurnalistik silahkan hubungi redaksi di 0761- 34381


MERANTI YPM Meranti Akan Kontrol Kinerja Pemerintah SELATPANJANG – Yayasan Pejuang Meranti (YPM) akan memperkuat fungsi control dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan akan menjadi mitra memberikan masukan untuk mewujudkan pembangunan daerah. Demikian dikatakan Ketua Yayasan, Ramlan Abdullah saat coffee morning dengan sejumlah pengurus yayasan dan awak media, Rabu (9/ 10) kemarin, di sekretariat YPM, Jalan Merbau, Selatpanjang. “Yayasan ini berdiri 2009 tapi sempat vakum. Januari 2013, kita kembali mengaktifikan yayasan. YPM ini didirikan untuk melanjutkan perjuangan, karena perjuangan kita tak cukup hingga memekarkan kabupaten ini, namun juga memperjuangkan nasib masyarakat luas. Selain itu juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk membangun Kabupaten Kepualauan Meranti ini,” sebut Ramlan. Dikatakatan Ramlan, kelompok masyarakat tidak boleh hilang eksistensinya sebagai pengawas kinerja pemerintah. “Ada beberapa isu yang mencuat di masyarakat saat ini, sehingga perlu kita sikapi. Dengan pertemuan ini, kita bisa mencari jalan keluarnya dan memberikan masukan kepada pemerintah. Diantaranya, masalah PDAM yang sudah 2 tahun tidak berjalan, harga BBM yang masih tinggi, seleksi CPNS dan kinerja beberapa SKPD yang dinilai lamban,” ucapnya. Sementara itu, pengurus lainnya Falzan Surahman yang juga anggota DPRD Meranti, menyambut baik gagasan diadakan forum diskusi oleh Yayasan Pejuang Meranti. “Forum ini akan memberi masukan atau kritikan kepada DPRD Meranti,” sebut Falzan. Sejumlah tokoh pejuang Meranti yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Hj Nurmaharani, H. Darwis, Zani Mahadun, Sudarto dan beberapa pejuang lainnya. Sejumlah permasalahan yang dibahas yaitu menyangkut permasalahan pelaksanaan CPNS 2013, nasib PDAM, harga BBM yang masih tinggi dan kinerja SKPD di Kabupaten Kepulauan Meranti. better,rahmi

KAMIS

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Advertorial

Investor Malaysia Kagumi Potensi Meranti

H. LUKMAN Idris bersama Sekda Kab Meranti Iqaruddin dalam jamuan makan malam di Pondok Bambu

SELATPANJANG – Lima orang investor asal Malaysia yang tiba di Meranti, tepatnya di Kota Selatpanjang, Selasa (8/10) kemarin, terkagum-kagum melihat potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan

Meranti. Bahkan, ketua rombongan, H. Lukman Idris, mengatakan bahwa potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti bagaikan hutan dara. “Meranti ini ibarat hutan dara, semua ada disini, semua

masih baru dan masih belum tersentuh. Potensinya tak hanya ada di darat, tetapi di laut juga berlimpah. Hanya butuh kreatitas, jika diolah maka ia akan bernilai ekonomi yang tinggi. Dan harus ada leader yang bisa

menggerakkan ini semua menjadi sebuah ekonomi yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakat,” ucapnya. Bahkan, menurutnya, untuk tujuan wisata alam bebas, beberapa kawasan di

6.281 Berkas CPNS Sudah Diverifikasi SELATPANJANG - Hingga hari keempat proses verifikasi berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kepulauan Meranti, sebanyak 6.281 berkas yang telah verifikasi. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 1.552-nya terdiri dari formasi guru, 1.564 kesehatan dan formasi teknis sebanyak 3.165. Sementara yang belum diverifikasi sekitar lebih kurang 3.000-an berkas. Seperti disampaikan Plt Sekda Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi, Selasa malam (8/10) kemarin, tim verifikasi masih terus bekerja hingga malam untuk menuntaskan proses seleksi administrasi. “Data itu masih sementara, hingga malam ini (kemarin malam). Kita memang terus bekerja keras agar proses seleksi administrasi diselesaikan secepatnya,” ungkapnya. Iqaruddin menargetkan, sebelum 12 Oktober mendatang, hasil seleksi administrasi sudah harus selesai. Sehingga bisa diumumkan kepada publik, terutama para pelamar. Lebih jauh Plt Sekda Kepulauan Meranti itu mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan para pelamar, agar lebih bersabar menunggu pengumuman administrasi. Yang pasti Pemkab Meranti melalui tim terus bekerja keras sampai menambah jam kantor untuk menyelesaikan seleksi administrasi. better,jaafar/rahmi

3

MENU masakan Mentarang diminati oleh pelancong asal Malaysia.

Meranti Jadi Pilot Project Program Desiminasi Informasi SELATPANJANG: Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi lokasi Pilot Project program Desiminasi Informasi Tahun 2014 di Provinsi Riau. Untuk memaksimalkan rencana itu, Tim Diskominfo dan PDE Riau melakukan peninjauan di dua Kecamatan wilayah perbatasan negara, yakni Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir. Kepala UPT Media Center Diskominfo dan PDE Riau, Mastar Mahad, didampingi Kasubbag TU UPT Media Center, Lisa Elfira dan staf, Sri Nurnaningsih, di salah satu hotel di Selatpanjang, Senin (7/10), menerangkan, peninjauan di dua kecamatan itu bertujuan untuk mengumpulkan data kondisi eksisting daerah dan wawasan sosial masyarakat. “Masyarakat di wilayah perbatasan lebih mudah dan lebih banyak menerima luberan informasi dari media negara tetangga. Kondisi itu dikhawatirkan akan mempengaruhi rasa kebangsaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai sangat tepat menjadi rencana lokasi pilot project peningkatan wawasan kebangsaan melalui program desiminasi informasi,” ungkapnya. Mastar menjelaskan, melalui peninjauan itu nantinya akan diketahui bagaimana kondisi komunikasi informasi, serta tingkat wawasan kebangsaan masyarakat dikawasan perbatasan. Data dan informasi yang dikumpulkan akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan dan masukan kepada Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta. “Untuk itu kami memerlukan data yang langsung dikumpulkan dari lapangan di dua kecamatan perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Apa kira-kira nantinya yang dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat melalui program desiminasi informasi,” jelasnya. Diterangkan juga, rencana menjadikan kecamatan perbatasan di Kepulauan Meranti sebagai pilot project desiminasi informasi tahun 2014 mendatang, akan diawali dengan kegiatan sosialisasi yang menurut rencana akan dibuka oleh pihak Kemenkominfo RI bersama Bupati Kepulauan Meranti. “Rencana Pilot Project desiminasi informasi di Kabupaten Kepulauan Meranti ini akan menjadi yang pertama di Provinsi Riau. Program itu nantinya akan didukung dengan bantuan peningkatan perangkat tekhnologi informasi dan komunikasi,” tutupnya. Kunjungan kedua kecamatan itu akan didampingi Kepala Bidang Komunikasi Informatika Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti Azwan, M.Pd hari Selasa 8 Okteber 2013. better,rgi

Meranti sangat menjanjikan. Seperti ketika rombongan dibawa berkunjung ke Desa Sesap, Lukman Idris minta H. Ismaid Irsyad (Sekretaris Dinas Pariwista Meranti), untuk menghentikan kendaraan yang mereka tumpangi begitu melihat beberapa anak suku asli Desa Sesap mencari mussel di selasela hutan bakau yang berlumpur. “Insya Allah, kalau kite bisa bersatu padu, segale sesuatu untuk menggerakkan ekonomi orang Melayu ini bisa diwujudkan. Kite punye agen pelancongan, dan kite siap bawa 100 orang pelancong dari Malaysia ke Meranti. Ditambah lagi, macam-macam jenis makanan laut di Meranti ini cukup sedap, macam tak mau berhenti makan,” aku Lukman Idris. Kelezatan kuliner di Meranti diakui rombongan pelancong dan investor asal Malaysia ini. Mereka langsung dibawa ke Pondok Bambu, salah satu rumah makan yang menyediakan berbagai kuliner khas Meranti. Selama mereka di Meranti, disuguhkan kuliner khas Meranti seperti Mentarang, sipot gonggong, makohe tumis marica, ikan kurau saos, gulai ikan gerut asam pedas, sotong, sempolet, lempeng sagu dan ikan asin biang. better,rahmi

Zulfikal, Siswa SMAN 2 Ikut Jambore Genre SELATPANJANG – Siswa SMAN 2 Tebing Tinggi terpilih dan bergabung dengan kontingen Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, mengikuti Jambore Nasional dan Ajang Kreativitas Remaja Generasi Berencana (Genre) tingkat nasional yang berlangsung di Anyer,Provinsi Banten, 24-27 September lalu. Keikutsertaan Zulfikar, siswa kelas XI IPA 3 yang juga menjabat ketua PIK-R Oke dalam ajang tersebut, merupakan prestasi yang membanggakan. Karena dari sekian banyak peserta PIK-R asal Kepulauan Meranti, ia dipilih lantaran dianggap memenuhi kriteria yang ditentukan. "Yang pasti senang, karena satusatunya wakil dari Meranti dalam rombongan kontingen Provinsi Riau yang diberangkatkan ke

ajang tersebut," ujarnya Ditambahkan Zulfikar, berbagai kegiatan dan lomba dilaksanakan pada ajang yang rutin dilaksanakan tiap tahun tersebut. Peserta dari 33 Provinsi se-Indonesia berkesempatan mempersembahkan kreativitas dan unjuk kebolehan dalam berbagai lomba seperti yel-yel, uji nyali dan pentas seni. "Alhamdulillah untuk lomba yel-yel kita dapat harapan dua. Sedangkan uji nyali dapat juara dua. Namun secara umum Riau mendapat juara satu," paparnya Lebih jauh Zulfikar mengatakan,PIK-R atau Pusat Informasi Konseling Remaja merupakan salah satu organisasi di sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan tegar remaja, yaitu remaja yang menunda usia perkawinan, memiliki perilaku hidup sehat serta terhindar dari resiko Napza, HIV-AIDS dan

ZULFIKAL (kanan) sedang mengikuti proses belajar di kelas

seksualitas. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan yang didapat setelah mengikuti organisasi tersebut sangat banyak. "Yang pasti, kegiatan di PIK ini sangat banyak. Pengetahuan juga bertambah, yang dulu tidak diketahui, sekarang jadi tahu. Melihat prilaku remaja saat ini yang terkadang negatif, bagaimana kita arahkan untuk berprilaku positif. Dan dari berbagai kegiatan yang kita laksanakan ,banyak pengalaman menyenangkan. Karena bisa bertemu dengan anggota PIK lain apalagi saat outbond," bebernya Namun di balik semua hal positif yang didapat dari organisasi PIK tersebut, Zulfikar mengaku masih ada kendala dan tantangan yang dihadapi, seperti masalah kekurangan dana dan fasilitas yang minim.

"Dari segi dana memang masih kurang, fasilitas yang ada minim dan masih tergantung dari sekolah," tambahnya Sementara itu, Guru Bimbingan Konseling yang juga Pembina PIK-R SMAN 2 Tebing Tinggi, Dra Zaleha, mengaku bangga atas keikutsertaan salah satu siswanya ke ajang Jambore Nasional. Dikatakan Zaleha, organisasi yang awalnya hanya untuk lingkungan sekolah tersebut, kini sudah dikenal luas di masyarakat dan dinilai sangat positif. "Keikutsertaan anak kami, karena memang dipilih dari Provinsi. Kriterianya pun kami tidak tahu, mereka yang menentukan. Sebelumnya, anggota PIK Oke SMAN 2 ini juga pernah bergabung dengan PIK SMA lain di Meranti mengikuti ajang tingkat provinsi di Siak dan mendapat juara 3," tandasnya. better,rahmi


4

KAMIS

PT SAM Tak Hadir, Warga Kota Lama Kecewa PASIRPANGARAIAN - Kasus sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam yang bergabung dengan Koperasi Sumber Rezeki dengan PT SAM 2 tidak kunjung selesai. Dari mediasi yang dilakukan hasilnya belum ada titik terang, bahkan mediasi terakahir yang dilakukan Rabu (9/10) di Aula Lantai 3 kantor Bupati Rokan Hulu hasilnya juga sama, tidak ada keputusan. Mediasi yang dilaksanakan di Kantor Bupati Rokan Hulu itu dihadiri puluhan perwakilan masyarakat, ninik mamak Kota Lama, Kasi Tata Pemerintahan Setda Rokan Hulu, dan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu. Sementara dari pihak perusahaan tidak ada yang hadir. Pihak perusahaan yang coba dihubungi menyatakan tidak bisa datang. Bahkan perusahaan tersebut mengatakan akan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum atau Pengadilan. Mendengar kabar tersebut, masyarakat Desa Kota lama langsung kecewa dan kesal atas sikap perusahaan tersebut. Mereka menilai Pemkab Rokan Hulu tidak serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, padahal permasalahan sengketa lahan ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun. Koordinator perjuangan KKPA Kota Lama, Alaidin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/10) mengatakan, dirinya dan masyarakat Kota sangat kecewa dengan sikap perusahaan tersebut, dan menganggap tidak ada etikat baik perusahaan untuk bekerja sama dengan masyarakat. "Kita kecewa dengan apa yang disampaikan pihak perusahaan tersebut, padahal sebelumnya sudah mulai ada kesepakatan. Namun apa yang diinformasikan perusahaan kepada Tapem Setda Rokan Hulu, membuat permasalahan tersebut mentah lagi," ucap Alaidin. Sementara itu Kasi Tapem Setda Rokan Hulu Makmur saat dikonfirmasi tidak banyak memberikan keterangan. Dirinya mewakili Kabag Tapem hadir dalam pertemuan tersebut, dan pertemuan yang dilakukan tidak bisa mengambil keputusan karena pihak perusahaan tidak hadir padahal undangan sudah dilayangkan sebelumnya. "Tidak ada keputusan dari mediasi ini, karena perwakilan dari pihak perusahaan tidak hadir. Bahkan saat dihubungi lewat telepon mereka akan menyelesaikannya ke jalur hukum," tukasnya. better-epi

Jumlah Hewan Kurban Meningkat 15 Persen PASIRPANGARAIAN - Karena semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban dan karena membaiknya ekonomi masyarakat, jumlah hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha nanti meningat 15 persen dari tahun sebelumnya. "Jika pada tahun 2012 lalu jumlah hewan kurban yang disembelih 2.041 ekor, maka pada tahun 2013 ini bertambah menjadi 2.282," ungkap Marjoko, Kadis Peternakan dan Perikanan Rokan Hulu saat dikonfimasi wartawan, Rabu (9/10). Menurut Marjoko, ada peningkatan jumlah pemotongan hewan kurban pada tahun ini dibandingkan pada tahun lalu. Hal ini karena kesadaran masyarakat dan adanya program kurban disetiap satker. Sehingga para pegawai banyak ikut dalam ibadah kurban ini bahkan setiap satker minimal menyembelih hewan korban 2 ekor dan ada yang lebih. Kemudian dikatakan Marjoko, guna menjamin kelayakan hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha 1434 H ini, Dinas Perternakan dan Perikanan Rokan Hulu akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh hewan yang akan dikurbankan. Direncanakannya 7 hari sebelum hari raya di setiap mesjid yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pemeriksaan terhadap hewan kurban ini sangat penting dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban terhindar dari penyakit berbahaya seperti cacing hati, rabies serta penyakit jembrana. "Hewan hewan kurban ini sebelum disembelih akan diperiksa kesehatannya agar terbebas dari penyalit dan aman untuk di komsumsi," jelas Marjoko. better-epi

ROHUL

10 OKTOBER 2013 ď Ź NO. 537 TAHUN III

ADVERTORIAL PEMKAB ROKAN HULU

foto : epi

WAKIL Bupati Rohul H Hafith Syukri, Kasdam, Danrem, Dandim, Kapolres dan Ketua DPRD Rohul Foto bersama usai acara TMMD ke-91 di Desa Ujung Batu, Rabu (9/10)..

Kasdam I BB Buka TMMD ke-91 di Ujung Batu ď Ž Wabup Apreseasi Program TMMD PASIRPANGARAIAN Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-91 Tahun 2013 resmi dibuka oleh Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Andogo W, Rabu (9/10/2013) di halaman terminal Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu. Menurut Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Andogo W, program TMMD ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. MMngingat proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat, serta disusun melalui "Bottom Up Planning".

Dalam pelaksanaan kegiatan TMMD, sasaran fisik yang menjadi prioritas adalah daerah miskin tertinggal, terisolir, terpencil, dan daerah rawan konflik. Penentuan sasaran tersebut diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan didaerah, sehingga berbagai ketertinggalan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. "Kegiatan TMMD ini merupakan salah satu bentuk Bakti TNI kepada masyarakat dengan mengelar rangkaian kegiatan untuk percepatan pembangunan di daerah khususnya daerah terpencil," ungkapnya.

Diterangkan Kasdam, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kegiatan fisik dan non fisik. Untuk kegiatan fisik pembuatan jalan lingkar sepanjang 2000 m, pembuatan Box cover, Gorong-gorong, semenisasi Jalan, pembangunan teras Masjid dan rehap Mushola. Sedangkan kegiatan non fisik berupa penyuluhan Kamtibmas, bela negara, Hukum, Bahaya Narkoba dan pertanian, wawasan kebangsaan, kesehatan dan KB yang dilaksanakan SKPD terkait. Sedangkan pusat kegiatan dilaksanakan di Desa Ujung Batu Timur dan berlangsung

selama 21 hari mulai tanggal 9 sampai 29 Oktober 2013. "Selain kegiatan fisik ada juga kegiatan non fisik yang dilakukan selama 21 hari di Desa Ujung Batu timur. dalam kegiatan ini, kita menurunkan 100 personil," jelasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hulu Ir H Hafit Syukri MM menyampaikan apreseasinya terhadap kegiatan TMMD ini. Menurutnya, program-program TNI sangat dirasakan masyarakat. Dimana para anggota TNI langsung bekerja bersama-sama masyarakat. "Jelas ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa, dimana TNI benar-

benar merakyat. Sedangkan Pemda Rokan Hulu dalam kegiatan ini hanya membantu dan memfasilitasi agar kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar. Kita sangat bangga terhadap kegiatan TMMD ini yang dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, karena apa yang dilakukan TNI tersebut langsung dirasakan masyarakat mamfaatnya," ucap Hafit. Turut Hadir Dalam pembukaan TMMD tersebut Danrem 131 WB Brigjen TNI Tri Hadi Agus Irianto. Wakil Bupati Rohul, Kapolres, Kajari Pasir Pengaraian, Ketua DPRD, Kepala Satker, MUI dan tokoh masyarakat. better-adv-epi

November 2013 Honorer K2 Ikuti Tes CPNS PASIRPANGARAIAN - Sebanyak 435 orang tenaga guru honorer K2 Kabupaten Rokan Hulu pada bulan November mendatang akan mengikuti tes CPNS dengan membawa nomor daftar komunatif K2 dan beberapa persyaratan lainnya yang sudah ditentukan oleh BKD Rokan Hulu.

Hal ini diungkapkan Riyanto, salah seorang tenaga honorer K2 dari Kecamatan Tambusa Utara, yang sempat dikonfirmasi wartawan pada saat melihat pengumuman daftar nama-nama peserta tenaga honorer K2 yang ditempelkan Badan Kepegawaian Rokan Hulu (BKD) dipapan pengumuman.

Nama-nama yang ditempelkan tersebut merupakan para peserta yang telah lulus tes uji publik dan akan mengikuti tes CPNS di lingkungan pada tahun 2013. "Jika nama kita keluar dipapan pengumuman atau lulus honorer kategeri K2, maka akan ikut tes CPNS yang akan dilak-

sanakan pada November mendatang," ujarnya. Dikatakan Riyanto, dirinya bangga bisa masuk honorer kategori K2 ini, karena jika melalui jalur umum akan sulit bersaing karena banyak pelamar yang ingin menjadi PNS. Namun jika melalui jalur K2, maka peluang

untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut sangat besar. "Kita merasa bangga melihat nama kita keluar dipapan pengumuman yang ditempelkan oleh BKD Rokan Hulu, artinya peluang untuk menjadi PNS tersebut semakin dekat," jelasnya.better-epi

ď Ž Terkait Legalitas Lahan di Kawasan Hutan Lindung

Dishut Panggil Kades Batang Kumu PASIRPANGARAIAN Menyikapi laporan kelompok tani Reboisasi Mandiri di kawasan Hutan lindung Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, tentang ancaman Kades terhadap rencana pengusiran kelompok tani tersebut, akhirnya dimediasi Dishut Rokan Hulu dengan memanggil Kepala Desa dan aparat desa ke Dinas Kehutanan Rokan Hulu, Rabu (09/10). Hal ini dilakukan untuk menjelaskan masalah kawasan hutan lindung di Desa tersebut. Kepala Desa Batang Kumu Asnan Pulungan bersama stafnya, langsung datang ke Dinas Kehutanan memenuhi undangan yang telah dilayangkan. Pertemuan yang dilaksanakan dengan Kabid Perlindungan Hutan Dishut Kehutanan Arie Ardian itu berjalan lancar. Dalam pertemuan tersebut Dinas kehutan meminta kepada Kepala Desa dan aparatnya untuk tidak membuat legalitas tanah di

kawasan hutan lindung. Karena menurut aturannya tidak ada kepemilikan tanah di kawasan huta lindung. Sedangkan penanaman Karet yang dilakukan kelompok tani reboisasi mandiri tersebut merupakan upaya dari pelestarian hutan di kawasan hutan lindung masyarakat hanya menikmati hasil tanamannya, bukan memiliki hak atas tanah tersebut. "Ancaman pengusiran merupakan suatu sikap yang tidak baik. Karena kelompok tani tersebut merupakan binaan dari Dinas Kehutanan untuk pelestarian kawasan hutan lindung seluas 900 hektar yang kini tinggal 300 hektar di Desa Batang Kumu. Kita sengaja mengundang Kepala Desa Batang Kumu ingin menjelaskan tentang kawasan hutan lindung di wilayahnya, agar tidak dibuatkan legalitas hak atas tanah tersebut," ucap Arie. Untuk itu, Arie berharap agar Kades bisa mengayomi warga, dan bisa

foto : epi

KADES Batang Kumu saat berada di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rokan Hulu, Rabu (9/10).

menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah mufakat, agar tidak terjadi perselisihan di lapangan. Kades Batang Kumu Asnan

Pulungan bersama rombongannya usai pertemuan enggan berkomentar banyak terkait hasil dari pertemuan tersebut.

Dia langsung pergi bersama rombongan tanpa menghiraukan wartawan yang ingin meminta komentarnya.better-epi


PELALAWAN  Dampak Menunda Penerimaan CPNS

Kemenpan Tak Balas Surat PELALAWAN- Harapan masyarakat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pelalawan pupus sudah. Pasalnya, sampai saat ini surat Pemkab Pelalawan yang telah dilayangkan untuk melakukan penundaan penerimaan CPNS tak kunjung mendapat balasan dari Kemenpan. "Sebelumnya, kami memang sudah melayangkan surat ke Kemenpan agar melakukan penundaan penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Pelalawan,namun surat itu sampai kini tak kunjung dibalas oleh pihak Menpan. Artinya, tahun ini kita sama sekali batal melakukan penerimaan CPNS,"ujar Kepala BKD Pelalawan, Andi Yuliandri, Rabu (9/10). Ia mengatakan, padahal surat balasan itu merupakan sebuah bentuk kepastian dari Pemkab Pelalawan, apakah bisa ditunda atau tidak sama sekali. "Namun setelah surat kita kirim, sejauh ini tak ada balasanya. Artinya, kita batal untuk menerima CPNS. Apalagi, besokkanpengumumannya," jelasnya. Isi surat tersebut, sambungnya, antara lain meminta kepada Menpan melakukan penundaan terhadap rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Pelalawan tahun 2013. Dalam surat tersebut, ada beberapa item kebijakan yang ingin diterapkan oleh Pemkab Pelalawan barangkali bertentangan dengan PP 98. "Item kebijakan yang diinginkan oleh Pemkab Pelalawan itu diantaranya berupa penerapan KTP Riau. Artinya, hanya pemilik KTP Riau saja yang boleh mengikuti test CPNS di Pelalawan. Begitu juga kartu pencari kerja dari Disnaker Pelalawan. Namun setelah pihaknya melakukankonsultasi ke Menpan, kebijakan itu bertentangan dengan PP 98 ini," ungkapnya. Keinginan Pemkab Pelalawan, lanjutnya, pihaknya menerapkan kebijakan yang dibuat. Akan tetapi bertentangan dengan PP 98, makanyapihaknya melayangkan surat penundaan rekrutmen CPNS ini. Alasan kebijakan syarat itu adalah untuk membatasi calon pelamar. Sebab, mengacu kepada tahun 2000 lalu masih menggunakan KTP Riau calon pelamar mencapai 6000 orang. "Sewaktu kita, melakukan penerimaan CPNS 2000 lalu, itu masih membatasi calon pelamar menggunakan KTP Riau mencapai 6000 orang. Nah kami kwatir jika terbuka untuk umum, calon pelamar membludak," tegasnya. Dikatakannya, sementara itu anggaran yang sudah dianggarkan melalui APBD hanya untuk 8000 orang. Jadi dari pada dikhawatirkandibelakang hari digugat makanya Pemkab Pelalawan melakukan penundaan. Dan saat ini, Pemkab Pelalawan sedang memfokuskan CPNS K2. Sebagaimana diketahui, Pemkab Pelalawan tahun ini, mendapat jatah CPNS 184 formasi dengan rincian 45 persen tenaga pengajar, 35 persen tenaga kesehatan dan 25 persen lagi tenaga teknis.

KAMIS

 Hasil Sungai Tak Terkelola

Masyarakat Minta Budidaya Ikan Selais Dioptimalkan

PELALAWAN - Mata pencaharian masyarakat Negeri Seiya Sekata yang bermukim di sepanjang bantaran sungai Kampar yakni menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dengan habitat sungai yang berlimpah, bisa menghasilkan nilai rupiah yang tak sedikit. Terlebih lagi, salah satu habitat ikan sungai Kampar yang nama besarnya mampu menjadi ikon di Pelalawan. Bahkan Provinsi Riau, yakni ikan Selais. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya tugu Ikan Selais di ibukota Provinsi, Pekanbaru. Namun, ironisnya entah salah di pihak mana, hasil sungai yang sangat menjanjikan itu, tak terkelolah dengan baik. Alhasil, ikan bersungut nan sangat gurih itu hanya bisa ditangkap di sungai nan sangat luas itu. "Bisa saja oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, ikan Selais itu di budi dayakan, sehingga bisa berkembang biak dan sangat membantu perekonomian masyarakat yang berprofesi senagai nelayan. Karena harga jual ikan ini sangat dahsyat. Apa lagi jika di jual setelah di salai (tenhik pengasapan ikan), harganya jual ikan salai selais itu mencapai Rp 250 ribu per kilo gramnya", ujar Edi Imex, warga Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Rabu (9/10). Sebab itu, sambungnya, pekerjaan rumah yang harus dirampungkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menemukan formula budi daya ikan nan mahal ini."Jika perlu berguru ke daerah lain hingga ke luar negeri kalau hal itu sebagai solusinya," ungkapnya. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan,

Arizal, mengungkapkan bahwa budi daya ikan selais nan fenomenal itu bisa saja diciptakan di negeri ini. Hanya saja, butuh waktu yang lama agar program itu terlahir, "Bisa saja di budi dayakan dan dikembang biakkan layaknya ikan kolam lainnya, seperti ikan Paten dan sebagainya. Namun, hal yang

tersulit adalah mencari induk betina untuk dibudi dayakan itu. Soalnya habitat ikan ini berada di sungai lepas", ungkapnya, Rabu (9/10). Masih ditambahkan Arizal, pihaknya terus berupaya maksimal agar budi daya ikan selais ini tercipta di Pelalawan yang bisa meningkatkan taraf hidup

Jelang Pelantikan, Sejumlah Pejabat Mulai Kasak-Kusuk

PELALAWAN - Menyadap karet merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat yang menghuni Kabupaten Pelalawan. Berprofesi menghasilkan getah karet yang

berkualitas, adalah pekerjaan turun temurun yang dilakoni masyarakat. Terkadang, tak peduli kebun sudah beranjak tua alias tidak produktif lagi, tetap di deres getahnya agar kebutuhan

daya yang telah berhasil kita kembangkan saat ini, yakni jenis ikan Paten, Tapa dan Toman. Setidaknya secara bertahap hingga tuntas dulu program budi daya yang sekarang ini, barulah kita melangkah akan mencoba membudi dayakan jenis ikan selais tersebut", uucapnya penuh antusias.better- m panjaitan

hidup rumah tangga terpenuhi. Tak jarang, kebun berusia senja itu, menjadi 'gonting' (red, ceking) tersisa kayu kayannya saja, akibat digerus saban waktu, yang akhirnya roboh

ditiup angin. Lebih parah lagi, oleh instansi berwenang dalam hal perkebunan masyarakat itu, yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pelalawan, enggan melakukan peremajaan atau merevitalisasi kebun masyarakat berusia senja itu. "Meskinya oleh Dishutbun, jika mereka peduli dan ingin melihat petani karet itu sejahtera hidupnya, program peremajaan kebun-kebun seken itu salah satu solusi ampuhnya. Namun, entah mengapa, program itu tidak pernah singgah di negeri ini", ujar Zaini, petani yang memiliki sebidang kebun karet tua asal Kecamatan Ukui, Rabu (9/10). Menurutnya, masih banyak warga di Kabupaten Pelalawan ini saban hari, tepatnya di musim kemarau asik berjibaku dengan menderes kebun tua yang getahnya menetes sangat

sedikit. Alangkah bijaksananya, jika program peremajaan kebun itu yang dibina dan diawasi oleh para tenaga ahli berkebun dari Dishutbun. Niscaya petani karet akan menjumpai gerbang kesejahteraan, hidup yang berkecukupan jika program revitaliasi direalisasikan. "Bibit karetnya tidak bagus, kondisi diperperah dengan usia yang sudah lanjut, otomatis hasil panen petani sangat sedikit. Namun, kami akan sejahtera jika mulai penanaman dengan menggunakan bibit unggul yang lolos sensor dari Dishutbun, ditambah dengan pembekalan bertani karet yang baik, alamat hasil panen akan melimpah ruah. Sehingga berdampak dengan penghidupan kami yang semakin membaik, bahkan bisa menyekolahkan anak-anak hingga ke negeri China,"tutupnya. better-m panjaitan

Pelalawan Expo Dimeriahkan Ustadz Solmed dan Evi Tamala PELALAWAN - Sudah dipastikan, Kamis malam ini (10/10), Ustad Shaleh Mahmud Nasution atau lebih populer Ustadz Solmed akan mengisi ceramah dan siraman rohani pada Pelalawan Expo 2013, yang berlangsung di lapangan bola Pangkalan Kerinci. Sedangkan untuk acara penutupan, pedangdut senior ibukota Evi Tamala yang telah menelurkan lagu-lagu hits dangdut, seperti Selamat Malam ini juga akan memeriahkan acara penutupan Pelalawan Expo pada Sabtu

dan penyanyi (12/10) mendangdut senior Evi datang. Tamala itu sudah Kepastian tidak ada masalah kedatangan da'i lagi. Keduanya kondang dan hingga sekarang penyanyi dangdut menyanggupi untuk senior tersebut mengisi acara diungkapkan oleh Tabligh Akbar pada Kabag Humas Kamis malam dan dan PDE Setacara Penutupan dakab Pelalawan Pelalawan Expo Farid Mukh2013. tar,S.Sos kepada "Hingga kini, wartawan, Rabu Ustadz Solmed informasi dari (9/10). MenurutPanitia belum ada nya, kedatangan perubahan rencana, Ustadz da'i kondang Ustadz Solmed Solmed dan penyanyi dangdut

Alokasi Dana Desa Malah Dibawa Jalan-jalan ke Bogor PELALAWAN- Keberangkatan Studi banding Camat dan Kades se-Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan ke Bogor, Jawa Barat ternyata menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selayaknya adalah untuk pembangunan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pelalawan Drs Zammur, Rabu (9/10/2013), membenarkan hal tersebut. Menurut dia kegiatan itu diperbolehkan melalui ADD bahkan hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Bupati. "Di dalam anggaran ADD memang itu diperbolehkan untuk digunakan kegiatan Stuban aparatur desa. Bahkan hal ini

para nelayan tersebut. Namun, budi daya ikan yang terbilang sukses dilakukan oleh pihaknya, diantaranya adalah budi daya ikan Paten, Tapa dan Toman (Gabus). "Pencarian bibit itu salah satu langkah awal kita. Barulah dilanjutkan dengan proses lainnya. Namun, sejumlah program budi

Warga Minta Dishutbun Lakukan Peremajaan Karet

better-grc

PELALAWAN- Kesibukan menyambut HUT Pelalawan, tidak saja diwarnai dengan rangkaian kegiatan peringatan HUT, tapi juga diikuti oleh kasak-kasuk sebagian pejabat dan PNS. Hal ini, menyusul rencana Bupati melakukan mutasi untuk mengisi jabatan-jabatan kosong maupun banyaknya pejabat yang telah memasuki usia pensiun. Bupati Pelalawan HM Harris, Rabu (9/ 10), memastikan bakal ada pelantikan pejabat esalon dua dilingkungan Pemkab Pelalawan. Namun sayang, dirinya tidak mau menyebutkan kapan hari H-nya. "Dalam waktu dekatlah, sekarangkan disibukkan dengan rangkaian kegiatan HUT Pelalawan,"ujarnya. Ketika didesak, siapa-siapa saja namanama pejabat yang bakal dilantik untuk esalon 2, sekali lagi Harris menolak untuk membeberkan. "Tunggu ajalah, saat pengumuman pelantikan, yang penting nama pejabat sudah ada," tegas Harris. Menjelang issu mutasi ini, menimbulkan kewas-wasan didiri pejabat dilingkungan Pemkab Pelalawan. Bahkan beberapa orang pejabat tak segan-segan menanyakan nasib diri kepada sejumlah awak media. "Tolonglah, dipantau, nama saya bos. Apakah masuk atau tidak. Kan bos dekat dan selalu sama pak bupati," ujar salah seorang pejabat bertanya kepada awak media. better-rtc

5

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

sudah diatur dalam Perbup," kata Zammur. Tanpa menyebutkan secara rinci pasal yang tertuang pada ADD itu, Zammur menjamin bahwa di salah satu item memang ada diperuntukan dana ADD yang mengatur soal itu. "Saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas dana ADD itu boleh digunakan untuk Stuban. Kirakira bunyinya begini, yakni untuk meningkatkan wawasan aparatur desa. Ya kira-kira begitulah," ujarnya. Dikatakannya, bahwa di aturan itu hanya diperbolehkan untuk dua orang saja, atau alokasi anggarannya kurang lebih Rp 5 juta. "Inikan sangat bermanfaat nantinya, bagi aparatur desa, jika mereka tak

keluar dari Pelalawan ini bagaimana bisa tahu perkembangan daerah lain, terlebih lagi setiap tahun kita juara lomba desa malah sampai tingkat nasional,"jelasnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, seluruh Kades dan BPD se-kecamatan Bandar Petalangan, berangkat ke kota Bogor, Jawa Barat. Mereka melakukan studi banding di desa Medang Hujan yang mendapat juara satu nasional dalam kategori pemerintahan desa. Namun informasi dari masyakarat, hampir seluruh pegawai di kantor Camat Bandar Petalangan turut serta dalam lawatan itu. Sehinga mengakibatkan pelayanan di kantor camat nyaris lumpuh. better-grc

Evi Tamala sudah bisa dipastikan menyanggupi untuk memeriahkan Pelalawan Expo 2013," katanya. Direncanakan, pada gelaran itu Wabup serta Sekda dan Forkopimda akan menghadiri tabligh Akbar yang diisi Ustadz Solmed. Sedangkan Bapak Bupati berhalangan karena ada urusan di Jakarta. Namun pada acara penutupan akan langsung dihadiri Bapak Bupati Pelalawan HM Harris yang secara resmi menutup Pelalawan Expo 2013. Ditambahkannya, Kabag Humas mengharapkan agar

masyarakat Kabupaten Pelalawan dapat hadir dan menyaksikan acara Tabligh Akbar yang diisi Ustadz Solmed dan acara penutupan yang menghadirkan artis senior dangdut Indonesia Evi Tamala. "Ini HUT Pelalawan dan masyarakat diharapkan hadir pada acara tersebut. Karena HUT ini pada intinya bentuk syukur kita yang mana Kabupaten Pelalawan telah berumur 14 Tahun. Kita berharap Pelalawan Expo benar-benar dinikmati khalayak masyarakat," tutupnya. better-supriadi


6

KAMIS

DEMO terlibat adu pukul dengan dengan petugas keamanan gedung. Kericuhan bermula saat mahasiswa memaksa masuk ke pekarangan Gedung Surya Dumai yang di dalamnya terdapat Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Mereka ingin menemui pimpinan pimpinan SKK Migas Riau. Namun permintaan itu ditolak petugas keamanan gedung. Tidak hilang akal, beberapa mahasiswa memanjat pagar besi yang mengelilingi areal gedung. Beberapa penunjuk rasa kemduian berusaha menurunkan bendera merah putih yang terpasang di tiang tepat di tengah halaman Gedung Surya Dumai. Massa kemudian berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara mendesak agar Kepala SKK-Migas Subagut segera keluar untuk menanggapi aksi mereka. Sejumlah aparat kepolisian dan petugas keamanan kemudian menghalau mahasiswa hingga terjadi saling dorong. Namun massa

NARKOBA tetap memaksakan kehendak hingga akhirnya bendera pada tiang tersebut berhasil diturunkan setengah tiang. Massa juga memasang bendera organisasi mahasiswa untuk kemudian menaikkannya kembali ke pucuk tiang sambil terus berorasi. Koordiantor aksi Yopi Pranoto mengatakan penurunan bendera merah putih setengah tiang adalah bentuk kesedihan pihaknya atas pengelolaan migas yang sejauh ini masih dikuasai oleh asing. "Apa salahnya kalau aset migas nasional, juga dikelola oleh perusahaan nasional. Bukan malah diserahkan ke pihak asing," katanya. Yopi mengatakan pemerintah telah mengabaikan Pasal 33 UUD dengan UU No 2 tahun 2001. Hal ini menyebabkan bobroknya pengelolaan migas di Indonesia. salah satu pasal UU tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan migas diserahkan kepada Satuan Kerja Khusus (SSK) Migas sebagai wakil pemerintah untuk menandatangani kontrak degan kontraktor minyak.

"Pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang berkontrak. Status pemerintah diturunkan. Sehingga, kedaulatan kita hilang dan sangat merugikan negara. Sistim recovery dalam pengelolaan migas oleh SKK Migas tidak jelas karena lamabaga itu bukan lembaga bisnis atau perusahaan minyak kemudian tidak tahu persis biaya untuk mengganti biaya produksi," tutur Yopi. Menurut Yopi, revisi UU migas menjadi suatu keharusan karena berdampak sistemik terhadap kehidupan raknyat dan dapat merugikan keuangan Negara karean membuka ssitematik terhadap kehidupan raknyat yang dapat merugikan keuangan negara . "Membuka lebralisasi pengelolaan migas yang memungkinkan pengelolaan komoditas itu didominasi perusahaan asing. Kesiapan perusahaan negara dan daerah untuk mengelola blok migas harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Oleh karena itu, nasionalisasi aset menjadi muntal untuk kemandirian energi di bumi pertiwi," jelas Yopi. Better-Anr

mengucurkan kredit mulai dari pertaniannya hingga ke tradingnya. Ini sama dengan yang sudah kami lakukan di Cirebon. Di sana sekarang, kami malah sudah sampai pada pembuatan coolstorage (penyimpanan) nya,” kata Glen Glenardi. Besaran kredit yang akan dikucurkan Bank Bukopin kata Glen tak terbatas. “Hitung saja, saat ini untuk penanaman 1 hektar bawang merah saja butuh biaya Rp 130 juta. Berapa hektar nanti yang akan ditanam di Kampar, kita kalikan saja,” Glen merinci. Lagi pula kata Glen tak akan sepenuhnya nanti petani akan meminjam modal ke Bukopin. Lagi-lagi dia mencontohkan dengan apa yang sudah dialami oleh petani bawang merah di Cirebon. “Saat ini luas pertanian bawang di Cirebon sudah mencapai 5000 hektar. Tapi kreditnya hanya Rp 16 miliar, kok,” katanya. Saat disinggung soal omongan dari oknum di Departemen Pertanian yang mengatakan di Kampar tidak cocok ditanam bawang merah, Glen justru membantah. “Sumatera bukan lumbung padi. Yang menjadi lumbung padi itu adalah Jawa dan Sulawesi. Tapi di Sumatera ada spot-spot yang justru bagus ditanam padi. Misalnya Sumatera Barat. Begitu juga dengan bawang. Bisa jadi Kampar tak cocok menjadi kawasan hortikultura. Tapi ada spot-spot yang malah bagus untuk hortikultura,” katanya. Bagi Bupati Kampar Jefry Noer, kesepahaman ini menjadi babak baru bagi Kampar untuk muncul sebagai sentra baru bawang merah di

Sumatera setelah Solok Sumatera Barat dan Samosir di Sumatera Utara. “Kalau tak ada halangan, pilot project bawang merah seluas 13 hektar di Desa Geringging Kecamatan Kampar Kiri, bulan ini sudah masuk tahap penanaman. Insya allah tahun depan, kami akan membikin 50 hektar di tiap kecamatan,” kata Jefry. Perlahan kata Jefry Pemkab Kampar juga akan membentuk Badan Penyangga (BP). “BP ini sebagai stabilisator harga. Kalau harga bawang merah misalnya merosot, maka BP lah yang membeli bawang merah hasil panen petani itu,” katanya. Budidaya bawang merah di Kabupaten Kampar kata Jefry tak sekadar bisnis. Lebih dari itu, peluang bisnis bawang merah ini diambil justru demi masyarakat Kampar yang sedang berupaya keluar dari kemiskinan. “Siklus panen bawang merah yang relatif pendek --hanya 65 hari --- tentu akan membikin perputaran uang cepat. Ini akan sangat menguntungkan masyarakat. Dan juga akan sangat menolong kami yang kini sedang berupaya menzerokan kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh di Kampar. Kami musti kreatif dan inovatif, mencari peluang-peluang usaha baru untuk masyarakat kami,” katanya. Lantaran semangat Jefry inilah kata Sunarto, DBMN mau alih teknologi ke Kampar. “Semangat Pak Jefry adalah semangat yang sulit kami dapatkan dari kepala daerah lain. Saya sudah ‘Kopassus’ tapi Pak Jefry justru ‘Kopassus’ bagian tempurnya. Jadi beliau lebih cepat dari saya,” ujar Sunarto. better

daerah. Antara hasil audit dengan uang yang diperintahkan untuk dikembalikan memang berbeda. Pasalnya, BPK juga sedang mengaudit sejumlah kontraktor/perusahaan, yang terlibat dalam PON. Berdasarkan Peraturan BPK, pihak pengguna anggaran mesti mengembalikan dana yang berlebih, dalam waktu 60 hari. Jika pengguna anggaran ada yang mengembalikan tetapi masih dicicil, pihak BPK akan menagih secara intensif. Kalau dana tidak dikembalikan dana secara utuh, pihak BPK akan mengadakan rapat untuk menelusuri adanya unsur tindak pidana korupsi. Kalau unsurnya terpenuhi, BPK akan melaporkan temuan yang tidak dikembalikan ke KPK, kejaksaan dan pihak kepolisian. Audit keuangan yang dilakukan BPK terfokus pada penyiapan sarana dan prasarana PON seperti venues. Audit juga dilakukan pada

anggaran untuk Pengurus Besar (PB) PON. Realisasi uang keluar untuk penyiapan sarana dan prasarana termasuk venues tercatat Rp2,009,95 triliun, untuk PB PON Rp615,92 miliar dan dana Sub PB PON Rp52,07 miliar. Untuk pembangunan venues, temuan cukup besar ada pada direnovasi gedung PKM Unilak. Kelebihan pembayarannya mencapai Rp5,1 miliar. Setelah itu, pekerjaan lanjutan venue Dayung di Kabupaten Kuansing sebesar Rp143 juta. Rata-rata nilai temuan yang ditemukan BPK berkisar Rp100 juta. Pada umumnya, kelebihan anggaran untuk venues akibat pekerjaan tak sesuai speksifikasi atau tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan. Anggaran PON itu berasal dari beberapa Peraturan Daeah (Perda) dan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan DPRD Riau. better-syu

Pekanbaru berencana untuk memanggil DKP. Pasalnya penanganan sampah terus menjadi polemik. Bahkan sejumlah anggota DPRD Pekanbaru menganggap Kepala Dinas DKP Syafril belum bisa diingatkan dan tidak bisa menyelesaikan soal sampah tersebut. "Kadis ini golongan orang yang tak bisa dibilangin, jangan samakan kotanya dahulu (Dumai) dengan Kota Pekanbaru ini. Ditanya pena-

nganan sampah yang dilakukan, omongannya ngelantur kemana-mana, sama halnya saat kita tanya beberapa waktu lalu," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH, saat dikonfirmasi di DPRD, Rabu (9/10/2013). "Kita juga ingin tahu seperti apa kinerjanya dan apa yang sudah dilakukannya. Dalam waktu dekat segera kita panggil," tegas Sahril. better-wina/riki

DIRUT punya visi seperti itu,” katanya. Tinggal lagi kata Glen gimana caranya mengkapitalisasi human kapitalnya. “Human kapitalnya kita dongkrak supaya menjadi sebuah daerah yang maju,” ujarnya. Jika Bukopin jadi membuka kantor cabang pembantu di Bangkinang, maka Kamparlah satu-satunya di Riau yang punya Bank Bukopin. Sebab sampai saat ini kata Kepala Cabang Bank Bukopin Pekanbaru, Agus Pambudi Raharjo, cabang pembantu Bank Bukopin di Riau baru ada tiga. Dan semuanya masih berada di Kota Pekanbaru. Tandatangani MoU Kesepahaman bersama antara Pemkab Kampar, Bank Bukopin dan Dewan Bawang Merah Nasional (DBMN) untuk pengembangan bawang merah di Kabupaten Kampar, diteken di ruang Namiroh Bank Bukopin Pusat di kawasan MT Haryono Jakarta, Rabu (9/10). Bupati Kampar Jefry Noer, Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi dan Ketua Umum DBMN Sunarto Atno Taryono langsung meneken kesepahaman itu. Selain Jefry, Wakil Ketua DPRD kampar Eva Yuliana, Sekda Kampar Zulfan Hamid, Ketua Bappeda Kampar, Azwan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Cokroaminoto serta kepala SKPD lain, hadir di sana. Inti dari penekenan kesepahaman itu adalah, Bank Bukopin siap meminjamkan modal untuk pengembangan bawang merah Kabupaten Kampar dari hulu hingga ke hilir. “Artinya kami akan

SOAL kas daerah, tempat badan yang diaudit beroperasi. Jika dalam waktu 60 hari, badan yang diaudit mengangsur temuan, BPK akan mengeluarkan surat desakan supaya pembayaran secepat mungkin dilaksanakan. "Apabila dalam waktu 60 hari, badan yang diaudit tidak mengembalikan uang, maka BPK akan menelusuri dugaan tindak pidana korupsinya. Dari sanalah, Kejati Riau akan masuk untuk menyelidikinya," sebut Amril. Seperti diberitakan, BPK telah mengaudit pelaksaanaan PON VXIII Riau. Hasilnya, badan yang terletak di Jalan Sudirman Pekanbaru itu memperoleh 45 temuan, senilai Rp31,33 miliar. Dari temuan itu, pihak BPK Riau telah mengeluarkan sebanyak 152 rekomendasi dengan nilai Rp21,07 miliar. Isi rekomedasi itu memerintahkan badan yang terlibat PON dan ada temuan, segera mengembalikan Rp21,07 miliar itu ke kas

TPA mejaga kebersihan lingkunan dan keindahan lingkungan adalah modal untuk mendapatkan Adipura Kencana menuju program Gerakan Indonesia Bersih (GIB). "Tapi bukan penghargaan yang kita kejar, yang kita butuhkan adalah bagaimana kota ini indah, nyaman, aman, bersih dan Asri, dengan penduduknya sehat dan ramah,' ujar Firdaus. Sementara itu DPRD

SAMBUNGAN

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

bertugas di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tertangkap tangan menggunakan barang haram tersebut. "Itu merupakan data yang terangkum sejak Januari hingga pekan pertama Oktober 2013," kata Hermansyah. Kasus sembilan PNS ditangani langsung oleh Ditnarkoba Polda Riau, enam diantaranya merupakan pegawai Pemerintah Kota Dumai. Sisanya tersebar dibeberapa kabupaten dan kota di Riau. "Terbanyak PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mencapai 11 orang," ujar Hermansyah. Beberapa Polres yang kini menangani PNS nakal itu adalah Polres Siak dengan lima tersangka, sedangkan Polres Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu dan Rokan Hilir masing-masing dua PNS. Polisi Selain PNS, sebut Hermansyah, sebanyak 19 personel polisi juga tercatat

menjadi tersangka. Mereka bertugas di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Riau. Dua tersangka ditangkap langsung Direktorat Narkoba Polda Riau. Sementara empat orang lainnya, diciduk Polresta Pekanbaru dan Dumai. Polres Bengkalis juga menangani empat anggota polisi yang tertangkap menggunakan narkotika. Sedangkan Polres Kampar telah menangani kasus narkoba yang melibatkan dua personel. Selebihnya, ditangani Polres Rokan Hulu dan Kuantan Singingi. Masing-masing menangkap satu personil Di Polres Indragiri Hilir dan Pelalawan, masing-masing satu kasus narkoba melibatkan satu personel Polri. Terakhir pengungkapan kasus peredaran narkoba yang melibatkan seorang anggota Polri juga ditangani oleh Polres Kabupaten Rokan Hilir. "Banyak pengungkapan kasus narkoba ini, tak luput dari geografis Riau yang

sangat strategis. Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura," jelas Hermansyah. Dengan letak itu, jelas Hermansyah, banyak pelabuhan resmi dan tidak resmi. Sehingga, pasokan narkotika melalui negara tetangga sangat mudah masuk ke Indonesia, khususnya Riau. "Ditahun 2011 ada 592 kasus narkoba yang terungkap. Tersangkanya ada 845 orang. Tahun 2012 ada 567 kasus dengan tersangkanya sebanyak 952," jelas Hermansyah. Data sementara, ada sekitar 110 ribu orang di Riau yang tercatat sebagai pecandu narkoba. Angka ini bisa bertambah tiap tahunnya jika penanganan narkoba tidak dilakukan secara masif. Menurut Hermansyah, penanganan dilakukan dengan cara pengamanan jalurjalur masuk ke Riau, baik itu

di darat, udara dan perairan. "Saya sudah perintahkan jajaran untuk menjaga jalurjalur tersebut secara ketat," jelas Hermansyah Penekanan jalur itu, akan membuat narkoba menjadi susah masuk ke Riau. Sehingga, pecandu narkoba tidak semakin bertambah. Selain itu, partisipasi masyarakat dari semua lapisan juga diharapkan. Kalau ada keluarga yang menjadi pecandu, segera laporkan ke pihak berwajib. "Tidak akan ditangkap. Pecandu yang sudah melapor akan direhabilitasi," imbuh Hermansyah Dua cara tersebut, tegas Hermansyah, akan semakin mengurangi pecandu narkoba. Kedepannya, Polda Riau akan membedakan antara pecandu dan pengedar. Bagi mereka yang positif sebagai pengguna saja, akan direhabilitasi dan tidak akan dipidana. "Ini akan diterapkan," pungkas Hermansyah. better-syu

Hari Ini Rusli Zainal Dipindahkan ke Pekanbaru

PEKANBARU - Jika tidak ada aral melintang, Gubernur Riau Rusli Zainal akan dipindahkan ke Pekanbaru, Kamis (10/10/2013) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Pemindahan ke Riau dari Rutan KPK, Kuningan, Jakarta seiring dengan lengkapnya berkas perkara (P21). "Besok, 10 Oktober RZ masuk ke tahap 2 atau sudah P21. Namun saya belum mendapat kepastian jam berapa akan dipindahkan dari Rutan KPK," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Rabu (9/10/2013). Senada dengan Johan, kuasa hukum Rusli Zainal juga memastikan soal pemindahan tersebut. "Besok sekitar jam 2 siang, Beliau akan dipindahkan dari

Rutan KPK Jalarta ke Pekanbaru, Riau," kata kuasa hukum Gubernur Riau Rusli Zainal, Rabu (9/10/2013) di Gedung Mahkamah Konstitusi. Rudi mengatakan sekitar jam 10.00 WIB pagi, dirinya akan melengkapi administrasi di KPK. "Setelah itu baru Beliau diberangkatkan dari KPK ke Pekanbaru," sebutnya. Rencananya Gubri akan diterbangkan dengan pesawat Garuda Indonesia, dengan kode booking GA 178 k/class 10.10.13 jam 14.05 an Rusli Zainal/mr, kode book 7LHIYO.onbord by pku. Begitu tiba di Pekanbaru, Rusli Zainal langsung dibawa ke Lapas Kelas II A Pekanbaru. Disana, sejumlah terdakwa kasus PON seperti

10 anggota DPRD Riau juga telah menunggu. Pihak lapas pun sudah memastikan ruang tahanan untuk menampung Rusli sudah disiapkan di blok khusus tindak pidana korupsi. Di sana sudah lebih mendekam sejumlah mantan pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Pihak lapas memastikan tidak akan ada perlakuan khusus. Gubernur Riau Rusli Zainal ditahan KPK pada Jumat 'keramat', 14 Juni 2013 lalu. Politisi Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri Pelalawan, Riau tahun 2001-2006. Kasus ini berawal

dari kasus kehutanan Pelalawan yaitu pada dispensasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada 12 perusahaan di Riau. Kasus kedua, Rusli juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam suap revisi Peraturan Daerah (Perda) PON ke XVIII Riau setelah KPK menemukan dua alat bukti dugaan Rusli menerima suap yang diberikan konsorsium pembangunan stadion lapangan menembak, PT Adhi Karya, sebesar Rp 500 juta. Rusli juga diduga menyuap anggota DPRD Provinsi Riau guna memuluskan pembahasan Perda Nomor 6 Tahun 2010 terkait pembangunan venue lapangan tembak PON tahun 2012 di Riau.

Pasangan Cagub dan Cawagub Riau. Dimana KPU Riau yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Anas MaamunArsyadjuliandi Rahman sebagai peringkat pertama serta pasangan calon nomor urut 1 Herman Abdullah-Agus Hidayat sebagai peringkat kedua. Pemohon juga keberatan kedua pasangan yang dinyatakan lolos keputaran kedua oleh KPU Riau, sebab terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan urut nomor 2 beserta Tim suksesnya dan pasangan nomor urut 1 beserta Tim suksesnya sehingga Pemilukada Riau tidak berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan

rahasia, serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif ini menurut pemohon terjadi diseluruh kabupaten dan kota di Riau, antara lain, Pekanbaru, Kampar, Rohil, Pelalawan, Siak, Kuansing, Rohul, Inhil. Di mana dalam pelanggaran tersebut berbagai bentuk, seperti, ribuan saksi Pemohon dihalangi oleh Termohon untuk mendapatkan sertifikat hasil penghitungan suarat untuk pasangan cagub dan cawagub di semua wilayah Kabupaten Rohil. Kedua, Warga Sumut diperbolehkan memilih di Wilayah Kabupaten Rohil. Ketiga, praktek politik uang

yang dilakukan pasangan nomor urut 2 membagibagikan uang kepada pemilih Ketua KPPS di seluruh Kota Lama, Kecmatan Kunto Darussalam Kabupaten Rohul. Bukan hanya itu saja, pemohon dalam gugatannya menyebutkan puluhan PNS di wilayah Kota Pekanbaru, Kampar, Rohil, Pelalawan, Siak, Kuansing, Inhil. Mulai dari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, kepala kelurahan hingga RT/ RW beserta jajaranya dimobilisasi dan dipaksa mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 1 dan 2. Namun setelah memeriksa semua saksi dari sidangsidang sebelumnya, akhirnya MK menolak semua gugatan tersebut, karena tidak memiliki bukti kuat. better

Usai mendengarkan penuturan JPU. Terdakwa Istiyanto melalui kuasa hukumnya, Yoana SH, berencana akan mengajukan tanggapannya (Duplik) pada sidang berikutnya. Seperti diketahui, Istiyanto yang menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Riau, Herlangga Wisnu Murdianto SH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 junto Pasal 55 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama. Dituntut dengan hukuman penjara selama 8 tahun, serta denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan penjara. Selain itu, Istiyanto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar

atau subsider 5 tahun. Seperti diketahui, Istiyanto selaku Direktur PT BBF. Dihadirkan kemeja hijau, atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 5 miliar. Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama sama dengan tiga tersangka (penuntutan terpisah) yakni, Ir H Zullisman Pempinan Cabang (Pimcab) Bank Riau Kepri (BRK) Bagan Siapiapi, Rokan Hilir (Rohil), Ramdani Pinsi Pemasaran dan Indra Gunawan, Pelaksana Pemasaran BRK Bagan Siapiapi itu, bermula pada tahun 2008 lalu. Dimana Dinas Perkebunan (Disbun) Rohil berencana mengadakan perkebunan sawit rakyat senilai Rp10,7 miliar. PT BBF keluar

sebagai pemenang tender. Ketiadaan dana, PT BBF meminjam kredit modal kerja ke Bank Riau Kepri Bagansiapiapi senilai Rp5 miliar. Dengan agunannya tanah di Dumai. Dalam pengajuan kredit terdapat kejanggalan. Pasalnya, harga tanah ditaksir Rp 3,162 miliar. Taksiran penyidik harga tanah hanya Rp 700 juta. Ironisnya lagi, setelah proyek dikerjakan 25 persen, Disbun Rohil. memutus kontrak. Sedangkan peminjaman Rp 5 miliar sudah dicairkan semua oleh Bank Riau Kepri. Cairnya Rp5 miliar, merupakan letak permasalahannya. Seharusnya, pihak BRK mencairkan kredit sesuai progres pengerjaan proyek yang dilakukan PT BBF. Better-Grc

MK tidak sepenuhnya dilengkapi bukti kuat. Sidang sendiri berjalan singkat kurang lebih setengah jam, karena Termohon yakni, KPU Riau belum siap memberikan jawaban dari Pemohon. Dari permohonan Achmad yang dibacakan majelis hakim, menyebutkan alasan-alasan Pemohon mengajukan keberatan dan pembatalan penetapan hasil Pemilukada Riau tahun 2013 antara lain Pemohon merupakan Pasangan cagub dan cawagub tahun 2013 dengan nomor urut 4, dan Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan KPU Riau Nomor 131/Kpts/KPUProv-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara

TERDAKWA atas pembelaan yang disampaikan terdakwa. "Selaku jaksa penuntut, kita tetap pada tuntutan semula yang dijatuhkan kepada terdakwa. Karena, terdakwa Istiyanto, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 junto Pasal 55 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama," ujar Herlangga dihadapan majelis hakim yang diketuai JPL Tobing SH. Jadi sambung Herlangga, dengan tuntutan hukuman penjara selama 8 tahun, serta denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan penjara itu, sudah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi," tuturnya.


NASIONAL Rieke Diminta Rp20 M Saat Sengketa Pilkada Jabar di MK

JAKARTA - Politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka mengaku diminta membayar "upeti" kepada Hakim Mahkamah Konstitusi saat menyengketakan hasil Pilkada Jawa Barat. Dia yakin, gugatannya ditolak karena tak mau memenuhi permintaan itu. "Pada kasus Pilgub Jabar, persoalan yang dihadapi bukan sekedar indikasi transaksional di MK. Ada sebuah konspirasi besar yang tidak mungkin saya ungkap saat ini. Yang jelas, semoga saya tidak akan pernah lagi berurusan dengan MK dalam kaitan sengketa Pilkada," kata Rieke dalam pesan singkatnya, Rabu 8 Oktober 2013. Rieke mengaku tak diminta langsung oleh hakim konstitusi. Dia dilapori anak buahnya bahwa harus memberikan Rp20 miliar agar gugatannya bisa diterima. "Waktu disampaikan ke saya permintaan tersebut, saya bilang kalau 20 ember saya punya," kata dia. Rieke pun tak mau membayar uang upeti itu. Sebab pasti akan ditegor oleh ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. "Pesan beliau (Megawati) harus bayarbayar segala, mending tidak usah menang. Saya sependapat dengan Ibu Mega, saya tidak ingin menang dengan cara yang tidak benar," kata dia. Saat menjadi calon gubernur Jawa Barat, Rieke berpasangan dengan Teten Masduki. Mereka diusung oleh PDIP. MK menolak permohonan sengketa Pilkada Jabar yang diajukan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Ketua Majelis Hakim Ahmad Sodiki mengatakan dalil permohonan yang diajukan pasangan Rieke-Teten tidak terbukti menurut hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebagian besar dalil pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup atau tidak ada alat bukti. Pernyataan ini mencuat pasca tertangkapnya Ketua MK non aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari situ terungkap bahwa ada praktek suap di lingkungan MK terkait sengketa pilkada. Akil tertangkap tangan ketika menerima suap dari anggota DPR Chairun Nisa terkait Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kasus ini membuat orang-orang yang merasa dikalahkan oleh MK meragukan keputusan itu. better-vnc

KAMIS

7

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Megawati Sindir Perempuan Indonesia JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik kondisi perempuan Indonesia saat ini. Menurutnya, perempuan kini mengalami kemunduran, terutama dalam memperjuangkan hak. "Perempuan Indonesia mengalami kemunduran dibanding ibu-ibu kita pejuang kemerdekaan. Mereka punya dedikasi yang sangat kuat," kata Megawati saat diskusi Perempuan dan Peradaban Indonesia di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (9/ 10). Diskusi dihadiri Direktur Megawati Institute Musdah Mulia, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, dan para aktivis

perempuan lainnya. Megawati mengakui bahwa perempuan Indonesia kini sudah maju. Namun, menurutnya, kemajuan itu masih secara individu, minim melakukan pergerakan bersama-sama menyikapi berbagai masalah yang dialami perempuan. Ia pun menyinggung tindakan penjualan perempuan yang semakin marak, perempuan yang bekerja ke luar negeri sebagai TKI, ibu-ibu terkena HIV akibat perilaku suami, rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan di daerah, tingginya angka kematian ibu hamil, dan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan. Presiden kelima RI ini juga bercerita tentang pengalamannya ketika bertemu para ibu di desadesa. Mereka, katanya, tidak

terbuka mengenai kondisi rumah tangganya. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami, mereka memilih diam. Padahal, kata Megawati, sudah ada undang-undang yang khusus mengatur KDRT. Ia lalu membandingkan dengan perjuangan perempuan Indonesia terdahulu, seperti RA Kartini, Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, dan lainnya. Mega juga menyinggung perjuangan Malala Yousafzai, remaja Pakistan yang ditembak tepat di kepalanya lantaran mengampanyekan pendidikan buat anak-anak perempuan. "Kita sendiri ke mana? Kenapa berdiam diri ketika hargaharga naik? Menggerutu bisa, tapi sebagai pergerakan tidak ada. Diam semua. Bagaimana

kita mau bicara trafficking kalau akar masalahnya ada pada kita? Jangan salahkan siapa-siapa, yang salah kita. Saya bilang ke Mbak Puan, penerus saya harus bersuara lantang," kata Megawati. Tak berhenti di situ. Megawati menyindir ketika kaum perempuan mendesak parpol

agar memenuhi 30 persen kuota perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Namun, saat diminta masuk ke partai politik, mereka menolak. "Saya tanya mau enggak masuk PDI-P? Mau, tapi enggak dapat izin dari suami," kata Megawati disambut tawa para peserta diskusi. better-kpc

Menhut: HTI Tidak Identik Dengan Deforestisasi JAKARTA - Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen untuk terus menekan laju kerusakan hutan. Langkahlangkah yang telah diambil berhasil menghambat pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal.? Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (8/10/ 2013) menjelaskan, dirinya sudah memberlakukan moratorium izin baru untuk pembukaan hutan alam sejak tahun 2010. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya instruksi presiden pada tahun

2011. “Hasilnya kita berhasil menekan laju deforestasi,” ujarnya. Menurutnya, jika pada tahun 1996 sampai dengan 2003 laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare per tahun, laju deforestasi kini tinggal 15% saja atau menjadi 450.000 hektare per tahun. Meski memberlakukan moratorium, menhut menjelaskan tentang adanya pertumbuhan penduduk yang mendorong pertumbuhan lahan. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan lahan akan didorong ke

lahan hutan yang terdegradasi. “Investasi harus tetap bergerak, untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Investasi di kawasan hutan yang rusak masih bisa melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam, hutan tanaman, industri perkayuan, perkebunan dan pertambangan,” katanya. Upaya menekan laju deforestasi diperkuat dengan upaya mempromosikan perdagangan kayu legal. Indonesia telah menerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memastikan seluruh produk

berbahan baku kayu yang diekspor berasal dari sumber yang sah. Dikatakan Menhut, dari sisi demand, Indonesia juga telah menjalin perjanjian kemitraan sukarela (VPA) dengan Uni Eropa agar negara-negara di kawasan tersebut tidak lagi menampung kayu hasil ilegal. “Harus adil, ketika kita mencegah peredaran kayu ilegal, maka negara-negara maju jangan lagi menampung kayu hasil log laundering (pencucian kayu ilegal),” kata Menhut.?

Sementara, Wakil Ketua Umum II Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan menambahkan industri kertas dan pulp (bubur kertas) Indonesia berbasis hutan tanaman industri serta ramah lingkungan. "Dengan demikian, kampanye negatif yang dihembuskan LSM terhadap industri sektor kehutanan menjadi mentah dengan sendiri. Apalagi, jika dilengkapi bukti-bukti akurat serta ramah terhadap lingkungan," ujarnya. better-ant

Sutarman "Kepergok" Jalan Bersama ABG JAKARTA— Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman sempat kepergok jalan berdua bersama seorang remaja putri. Rekanrekan Sutarman pun tampak kikuk sampai tak menegur perwira tinggi Polri tersebut. Itulah secuplik kenangan anak sulung Sutarman, Devina Ekawati, yang sempat dianggap sebagai "pacar gelap" sang ayah. Devina menuturkan, ia bersama kedua adiknya kerap ditinggal sang ayah untuk berdinas. Waktu berkumpul bersama keluarga hanya bisa

diluangkan saat akhir pekan. Suatu waktu, Devina sempat memaksa sang ayah membelikannya baju dan menemaninya menonton di bioskop. "Waktu itu hanya berdua. Teman-teman Papa menyangka lagi jalan sama ABG, sampai mereka enggak mau negur. Papa juga jalannya nunduk terus," ucap Devina sambil menahan tawanya saat berbincang dengan Komisi III DPR, Rabu (9/10). Devina mengatakan, rekanrekan kerja ayahnya memberanikan diri menegur. Sutarman pun memperkenalkan

ABG yang dicurigai simpanannya itu sebagai anak sulungnya. Mendengar cerita Devina yang blak-blakan, Sutarman hanya tersenyum. Sutarman memiliki tiga anak. Devina, anak pertamanya, kini bekerja sebagai dokter gigi dan telah memiliki tiga anak. Sementara itu, dua anak lainnya mengikuti jejak Sutarman sebagai polisi, yakni Dhiki Dwi Budi yang kini bertugas di Polres Bogor, dan Danny Trisespianto Arif yang baru saja masuk ke Akademi Kepolisian.

Sutarman bercerita, setiap kali berdinas di daerah, semua anggota keluarganya diajak. Meski memiliki jadwal yang padat sebagai polisi, ia berusaha menyempatkan diri meluangkan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Devina menambahkan, kebiasaan Sutarman di rumah adalah tidur bersama satu keluarga. "Suami saya sempat gimana gitu dengan kebiasaan kami tidur bersama satu keluarga itu. Tapi dia akhirnya mengerti. Sampai sekarang, kebiasaan ini selalu dilakukan sampai cucu-

cucu Papa juga ikut tidur bersama," kata Devina. Pada Rabu ini, sebanyak 16 anggota Komisi III DPR mendatangi kediaman Sutarman. Komisi bidang hukum itu disambut oleh Sutarman dan istri beserta anak dan menantu Sutarman. Sepanjang dua jam, komisi ini berbincang dengan keluarga Sutarman. Perbincangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon kepala Polri. better-kpc


8

KAMIS

ADVERTORIAL

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit

Mimpi Riau di Masa Depan

PEMERINTAH beberapa waktu lalu meresmikan pencanangan klaster industri hilir kelapa sawit di dua kawasan di Riau, yakni Pelintung, Dumai, dan Kuala Enok, Indragiri Hilir. Kedua kawasan tersebut bagian dari program 100 hari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI tentang pengembangan tiga klaster industri berbasis pertanian dan oleokimia, selain di Maloy, Kalimantan Timur. Pencanangan yang ditandai penandatanganan prasasti bersama itu berpusat di Kawasan Industri Dumai (KID), Riau, Sabtu (23/1/2010) lalu. Acara itu sendiri dihadiri langsung Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti. Hadir dalam peresmian tersebut, Gubernur Riau M Rusli Zainal, Wali Kota Dumai Zulkifli AS, serta jajaran Muspida di lingkungan pemerintahan Riau. Diresmikannya klaster industri hilir kelapa sawit tersebut, sama artinya dengan mewujudkan mimpi Pemprov dan masyarakat Riau. Karena sejak lama menginginkan klaster industri ini bisa diwujudkan. Kini, mimpi itu pun menjadi kenyataan. Saat itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kalau pengembangan klaster ekonomi merupakan bagian dari program pencanangan enam koridor ekonomi nasional, yang ditetapkan berdasarkan potensi khas masing-masing daerah. Sebagai bagian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), klaster industri berbasis pertanian dan oleokimia di Riau akan menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. “Untuk itu perusahaan-perusahaan pertanian, khususnya perkebunan yang ada di Riau, nantinya tidak sekadar menjual bahan mentah,” harap Hatta. Ditambahkannya, melalui klaster industri hilir ini, pola ekspor kelapa sawit yang selama ini masih didominasi crude palm oil (CPO) akan diubah menjadi produk-produk turunannya. Apalagi Indonesia kini telah menjadi pemasok kelapa sawit terbesar di pasar dunia. Dengan total lahan sawit seluas 6,6 juta ha, produksi CPO di 2009 menjadi 23 juta ton, dari 21,8 juta ton di 2008. Terjadinya musim yang tidak biasa atau cuaca ekstrim tahun

2013 membuat produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hanya 26,7 juta ton. Perkiraan produksi ini turun dibanding prediksi sebesar 28 juta ton. Riau sendiri menjadi sentral utama perkebunan kelapa sawit di tanah air. Berdasarkan data Kementerian Perkebunan RI 2010, jumlah area perkebunan kelapa sawit di Riau sudah mencapai sekitar 2 juta ha, baik milik perusahaan besar maupun masyarakat. Dari jumlah tersebut, Riau mampu menghasilkan 6 juta ton CPO atau 26 persen dari produksi CPO nasional. Saat ini, CPO Indonesia mampu menyumbang 50,8 persen dari produksi total CPO di pasar dunia yang mencapai 42,92 juta

menargetkan pemangkasan volume ekspor CPO minimal 15 persen dari tingkat ekspor CPO saat ini. Diharapkan nantinya, ekspor CPO hanya tinggal 30 persen dibanding jumlah ekspor sekarang. Selain itu, Pemerintah RI diharapkan memiliki struktur industri yang kuat pada sektor hilir kelapa sawit. Apalagi, dengan penambahan areal perkebunan setiap tahunnya, kapasitas produksi CPO memang diproyeksikan terus meningkat. Jika di 2009 produksi CPO kita sebesar 23 juta ton, pada 2015 akan menjadi 32,3 juta ton, dan 40,26 juta ton.

ton. Adapun volume total ekspor CPO Indonesia saat ini mencapai 15,6 juta ton dan telah menyumbang devisa sebesar US$13,79 miliar. Untuk menunjang upaya tersebut, pemerintah juga tengah

menilai, kalau pengembangan klaster industri kelapa sawit di Riau akan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) dan distribusi manfaat rantai nilai (value chain), proses hulu-hilir komoditas kelapa sawit yang

Mampu Tingkatkan Daya Asing Gubernur Riau Rusli Zainal

diterima pelaku usaha dalam negeri. Selain itu, juga untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri di sektor kelapa sawit, pengembangan industri pengolahan dan industri hilir, serta industri pendukung (industri agribisnis, industri pupuk, dan industri mesin-mesin pertanian, dan lainnya) dari proses industri hulu-hilir kelapa sawit, merupakan salah satu langkah strategis yang perlu segera diiwujudkan. ”Pemasaran produk kelapa sawit harus mengoptimalkan besarnya potensi pasar domestik, sehingga mengurangi ketergantungan ekspor. Hal ini dalam upaya peningkatan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di tingkat global dan

mata rantai proses hulu-hilir produk kelapa sawit yang rendah. ”Dengan adanya klaster industri hilir kelapa sawit nasional, dapat lebih menjamin pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit dengan harga jual ekonomis. Khususnya bagi kebun kelapa sawit rakyat,” ungkapnya. Paling penting, menurutnya, adalah meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui upaya dan kebijakan, untuk menjamin pemasaran TBS dengan harga ekonomis. Kemudian, meningkatkan nilai tambah (value added) kelapa sawit melalui industri pengolahan dan industri hilir. Sehingga menciptakan industri dalam negeri yang lebih efisien. Kebijakan ini juga akan

jaminan berusaha bagi pekebun kelapa sawit rakyat,” ujarnya. Menurut Rusli, pelaku usaha perkebunan sampai saat ini hampir semuanya hanya berorientasi ekspor CPO. Hal ini jelas memiliki nilai tambah dan

memperbaiki rantai nilai (value chain) melalui distribusi pendapatan dan risiko diantara pelaku usaha, mulai dari hulu sampai ke hilir yang lebih efisien dan berkeadilan. Sehingga ada peningkatkan daya saing global

terhadap produk kelapa sawit dengan kualitas standar. ”Disamping tentunya menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan dan energi alternatif dalam negeri, dari produk hilir kelapa sawit dengan kualitas standar dan meningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengembangan industri pengolahan dan industri hilir yang memenuhi standar lingkungan,” terangnya. Gubernur Riau mengatakan, meski secara fisik pembangunan klaster itu belum dilakukan, namun beberapa tahapan seperti studi kelayakan (feasibility study), kemudian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) hingga rencana aksi (action plan) terus berjalan. "Jika kita ke lapangan memang bentuk fisik pembangunan itu belum ada, karena semuanya butuh proses dan waktu untuk mewujudkan klaster itu. Ini bukan pekerjaan kecil dan sederhana, kita juga mengharapkan, jika industri ini berkembang, banyak memberikan multifplier effect terhadap pengembangan ekonomi Riau secara keseluruhan. Ini bukan tidak mungkin, pasalnya investasi pengembangn industri klaster sawit ini saja membutuhkan dana puluhan triliun, setidaknya proyeksi investasi yang direncanakan pemerintah sedikitnya mencapai Rp55 triliun," katanya lagi. Jumlah itu terdiri dari Rp30-40 triliun untuk investasi pengembangan kawasan Kuala Enok. Untuk Dumai, diperlukan dana sebesar Rp15 triliun. Kebutuhan investasi untuk Dumai memang lebih sedikit ketimbang kebutuhan untuk klaster industri Kuala Enok. Pasalnya, klaster industri di Dumai sudah terhitung lebih siap. Investasi itu diperlukan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik, infrastruktur dan pelabuhan di Dumai dan Kuala Enok itu akan diusahakan melalui skema public private partnership (PPP) yang disertai pemberian insentif bunga oleh pemerintah. Ini juga akan menggairahkan industri di Riau, misalnya di Dumai, besaran investasi di Kota Dumai yang kini telah memiliki 105 perusahaan, baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun modal dalam negeri (PMDN), telah mencapai Rp14,6 triliun. Jumlah tenaga kerja juga telah mencapai 14.104 tenaga kerja lokal dan 282 tenaga kerja asing. Sementara di kawasan industri Pelintung, Dumai, kini sudah terbangun sembilan proyek industri hilir. Kawasan yang sebagian besar menjadi wilayah operasional PT Wilmar Bioenergi Indonesia itu sudah terbangun industri pengolahan minyak goreng, pupuk, dan biodiesel. Sementara infrastruktur jalan pun sudah terbangun sebagian dari bandara hingga ke lokasi sentra kawasan industri. Di luar skema PPP, untuk tahap awal pada 2010 lalu, pemerintah sudah mulai melakukan studi pengembangan industri hilir oleokimia dengan menyediakan anggaran Rp1,2 triliun. Rencana ini juga sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 20092014. Jadi, konsep industri hilir ini, merupakan jawaban dari mimpi Riau untuk menikmati potensi daerahnya sendiri, apalagi, selama ini kita selalu mengerutuk, kalau kucuran dana pusat selalu berkurang mengalir ke Riau. Setidaknya, jika klaster industri sawit ini terwujud, merupakan peluang kita untuk menghimpun kekayaan negeri ini. advertorial


PEKANBARU TERKINI

Kota Bertuah

Telepon Penting Rumah Sakit Polisi PLN Telkom Pelabuhan Bandara Ambulan Terminal Akap Handphone

: 0761-85 : 0761-32893 : 0761-855311 : 143 ex 13 : 0761-23497 : 0761-674694 : 0761 -7047979 : 20118 : 108

9

KAMIS, 10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

CUACA

PEKANBARU

BANGKINANG

PKL. KERINCI

DUMAI

S. PANJANG

BENGKALIS

BAGANSIAPIAPI

P.PENGARAIRAN

RENGAT

TEMBILAHAN

SIAK

TALUK

Hujan 22-33°C

Hujan 22-33°C

Hujan 22-34°C

Cerah 22-34°C

Hujan 22-33°C

Cerah 22-33°C

Hujan 22-33°C

Cerah 23-34°C

Hujan 22-33°C

Hujan 23-32°C

HARI INI

Hujan 23-34°C

Hujan 22-33°C


10

KAMIS

Batas Riau-Sumut Belum Menemukan Titik Terang PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau keberatan atas keinginan Pemerintah Sumatra Utara dalam menentukan batas antara Riau-Sumut menggunakan batas alam. Pasalnya, lahan Riau bisa habis berhektar-hektar bila Pemerintah Sumut menggunakan batas alam dalam menentukan batas wilayah tersebut. “Pemerintah Riau hingga saat ini masih berpegang terhadap batas yang terdahulu dalam menentukan titik kordinat batas antara Riau dengan Sumut tersebut,” kata Asisten I Bidan Pemerintahan Sekretariat Daerah Riau, Abdul Latief di Kantor Gubernur Riau, Rabu (9/10). Persoalan batas wilayah itu, menurut Abdul, memang sudah diseleaikan oleh Kementrian Dalam Negeri. Namun Pemerintah Riau keberatan menggunakan batas alam dalam menentukan batasa antara Riau dengan Sumut. “Masalah batas Riau dengan Sumut sekarang ini masih berbeda pendapat antara Pemerintah Riau dengan Sumut. Sehingga belum ada jalanpenyelesaian batas wilayah tersebut,” katanya. Abdul meminta, Kemendagri untuk mempertimbangkan penetapan batas wilayah itu. Pemerintah Riau akan menggugat Kemendagri ke Makamaha Agung bila Kemendagri bersikukuh berpegang pada peraturan Kemendagri dalam menentukan batas wilayah tersebut. “Kemendagri sifatnya hanya sebagai memfasilitasi penyelesaian batas wilayah itu. Kita tidak ingin penetapan wilayah Riau dengan Sumut menggunakan batas alam,” ujarnya. Menurut Abdul, perlu dilakukan pertemuan kembali antara antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau dengan Kabupaten Labuhan Batu, Sumut dalam menyelesaikan persoalan batas antara Riau dengan Sumut. “Pertemuan pembahasan tapal batas Riau dengan Sumut sudah dijadwalkan kedua kabupaten tersebut. Batas wilayah Riau dengan Sumut itu memang perlu dilakukan pertemuan kembali,” ungkap Abdul. better-anr

LANCANG KUNING

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Dewan Minta Disperindag Tinjau Soal Harga  Operasi Pasar Pemerintah Dikeluhkan Masyarakat PEKANBARU- Operasi Pasar Murah yang digelar pemerintah selama ini, ternyata masih dikeluhkan warga. Pasalnya, harga yang dijual sama dengan barang yang dijual di pasaran. Atas kondisi tersebut, DPRD Pekanbaru meminta Disperindag untuk meninjau kembali persoalan harga tersebut. Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Zulkarnain menyebutkan, tidak hanya mengenai harga yang harus ditinjau, tapi juga mengenai titik-titik pasar murah harus ditambah. Saat ini, kehadiran pasar murah di Kota Pekanbaru dinilai masih kurang. Bahkan diyakini tidak di semua kecamatan digelar. “Seharusnya, pasar murah tersebut harus ada di setiap kelurahan. Dengan begitu, semua masyarakat bisa merasakannya. Kita juga harapkan harganya harus lebih murah. Namanya saja pasar murah. Jangan sampai harganya lebih mahal. Sama saja tidak boleh. Begitu juga dengan jumlahnya, harus lebih banyak dengan yang ada sekarang,” saran Zulkarnain, Rabu (9/10/2013). Disebutkan, pasar murah

digelar untuk memberi keringanan kepada masyarakat. Terutama Sembako yang memang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Artinya, dengan adanya pasar murah, masyarakat bisa terbantu. “Jika perlu, dalam waktu dekat bisa digelar pasar murah. Apalagi dekat lebaran Idul Adha ini. Masyarakat dipastikan sangat membutuhkan bahan-bahan sembako tersebut,” kata Zulkarnain. Dikatakan, saran dan masukan ini sudah disampaikan pihaknya dalam pertemuan dengan Disperindag beberapa waktu lalu. Selain pasar murah, Dewan melalui Komisi II juga mengharapkan Disperindag segera menggelar operasi pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang Idul Adha nanti. “Pasar murah atau operasi pasar harus dilakukan di semua pasar yang ada di Pekanbaru. Ke depan, operasi pasar diharapkan bisa dilakukan secara bertahap. Layaknya dalam tiga bulan sekali, dengan begitu, lonjakan harga bisa dipantau secara terus menerus,” tutur

 Harga Barang di Operasi Pasar Sama Dengan Pasaran

Zulkarnain. Seperti diketahui, pada pertemuan Komisi II DPRD Pekanbaru dengan Disperindag kemarin, membahas soal APBD-P 2013. Dalam APBD-P Tahun 2013 tersebut, penambahan

anggaran Disperindag sebesar Rp438 juta dinilai Dewan sangat masuk akal. Apalagi pada APBD murni 2013, Disperindag hanya mempunyai anggaran Rp5,2 miliar. Begitu juga halnya dengan Dinas Koperasi, pada

anggaran perubahan menambah anggaran Rp600 juta dari APBD murninya Rp4,6 miliar. “Kami rasa itu sudah cocok, karena program dua dinas ini langsung menyentuh masyarakat,” tukasnya. better-riki

SPBU TERBENGKALAI- Salah satu gambaran SPBU yang berada di jalan raya Jend. Sudirman Kota Pekanbaru depan Kantor Walikota. Better-Devon

Pembayaran PJU akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

ADVERTORIAL PEMKAB ROHUL  Pengembangan Kota dan Pemukiman

Pemkab Rohul Segera Bangun Jalan Lingkar Barat

PEKANBARU- Pemerintah Kota Pekanbaru setiap bulan harus mengucurkan dana Rp3,85 miliar kepada PLN untuk pembayaran listrik penerangan jalan umum (PJU) meterisasi dan non meterisasi yang ada di seluruh wilayah Pekanbaru. Untuk mengurangi beban dana tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru berencana untuk mengontrakkan pemeliharaan PJU tahun 2014 kepada pihak ketiga. “Setiap bulan kita harus membayar tagihan listrik PJU meterisasi sebesar Rp500 juta, sedangkan anggaran untuk listrik non meterisasi mencapai Rp3,5 miliar perbulan. Jumlah tersebut cukup besar, makanya tahun 2014 kami akan menyerahkan pengurusan PJU kepada pihak ketiga,” kata Kepala DKP, Syafril kepada wartawan, Rabu (9/10) di Pekanbaru. Alasan lain diserahkan kepada pihak ketiga, menurut

Safril, untuk mengetahui kebenaran anggaran yang telah dikeluarkan Pemko Pekanbaru dalam pembayaran PJU di Pekanbaru. Seharusnya dengan kondisi listrik sering mati lampu, pembayaran listrik PJU berkurang, namun kenyataanya tidak demikian. “PJU yang telah memakai meterisasi berada di jalan protokol, seperti Jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad, HR Soebrantas dan sejumlah jalan lainnya. Sementara untuk PJU non meterisasi, terdapat di bagian jalan penghubung atau ganggang,” paparnya. Sebelum diserah terimakan kepada pihak ketiga, kata Syafril, pihanya terlebih dahulu akan melakukan kajian dan melegalkan atau memeterisasi semua PJU yang ada di Pekanbaru. Masalah lain yang membuat

Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan dana besar adalah karena setiap PJU di jalan penghubung yang dipasang oleh masyarakat. Ketika PJU tersebut mati atau rusak, biaya listriknya tetap dihitung PLN, sehingga DKP membayar listrik sampai dua kali lipat. Jumlah PJU Pekanbaru sendiri ada 25.000 titik. Namun DKP belum mengetahui validasi PJU tersebut. Makanya, DKP akan melegalkan semua PJU yang ada supaya diketahui berapa jumlah PJU yang ril. “Kita memiliki tiga mobil tangga untuk perbaikan PJU. Untuk satu PJU membutuhkan perbaikan satengah jam dan setiap malam petugas bekerja enam jam melakukan perbaikan, mulai Pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB dan setiap malam ada 36 PJU yang dapat diperbaiki DKP,” tukasnya. better-wina

 Penambahan Anggaran Rp226 Juta Untuk Distan KASDAM Bukit barisan dan Wakil Bupati Rhl meninjau Pembangunan Jalan yang dilakukan TMMD yang ke- 91 desa Ujung Batu Timur.

PASIR PENGARAIANDalam upaya pengembangan kota dan wilayah pemukiman di Pasir Pengarayan, direncanakan tahun 2014 mendatang Pemkab Rokan Hulu melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) akan membangun jalan lingkar barat. Kawasan jalan lingkar barat tersebut meliputi Desa Tanjung Belit, ke Dusun Kubu Manggis, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah sampai Kampus Unisversitas Pasir Pangaraian yang dialokasikan melalui APBD 2014 dan akan dibangun menjadi jalan lingkar luar Barat. Demikian dikatakan Kadis Bina Marga dan Pengairan Rokan Hulu, Eri Islami melalui Kabid Jalan, Anton kepada wartawan, Rabu (9/10). Menurut Anton, pengembangan jalur dua kawasan Barat itu sangat

perlu dilakukan untuk pengembangan kota dan pemukiman penduduk yang mulai padat di kawasan jalur dua timur. Untuk merealisasilkan program tersebut, Dinas BMP Rohul sudah mengerahkan tiga unit alat berat, satu gleder, satu unit bcholodher serta satu unit vibro milik Dinas BMP Rohul dan sudah mulai bekerja melakukan pemeliharaan bahu jalan aspal secara swakelola sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Tanjung Belit, Kubu Manggis hingga UPP. “Kita sudah kerahkan 3 unit alat berat ke lokasi tersebut untuk melakukan pemeliharaan bahu jalan dari program swakelola Dinas BMP,” urainya. Dikatakan, jalan jalur dua barat itu dibangun sesuai komitmen dan program Bupati Rohul, H. Achmad yang ingin

meratakan pembangunan di Rohul. Sebelum dimulai pembangunannya, akan dilakukan ekspos terlebih dahulu oleh Konsultan dan hasil perencanaan pembangunan jalan tersebut diperkirakan panjang jalan sekitar 20 KM. Rencananya akan dibangun dua jalur dengan lebar 20 meter. Dikatakan, setelah ekspos dari konsultan dan sudah ada persetujuan Bupati Rohul baru dilakukan sosialiasi untuk pembebasan lahan, melibatkan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Rohul, sentra pemukiman. “Ke depannya, tinggal ekpsos perencanaan, terus dilakukan action pembangunan, program itu juga dinilai prioritas dan jadi agenda Bupati Rohul harus dituntaskan di 2014 mendatang,” kata Anton. better-adv-epi

Nofrizal: Dana Itu Masih Sangat Kurang PEKANBARUPenambahan alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan dan penunjang kegiatan pada Dinas Pertanian Pekanbaru melalui APBD Perubahan 2013 senilai Rp226 juta dinilai masih kurang. Dengan anggaran tersebut, beberapa program di Distan dikhawatirkan akan terkendala dan tidak terlaksana. Demikian pendapat Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Nofrizal saat ditanyakan hasil hearing dengan Dinas Pertanian, Rabu (9/10/2013). Menurut Nofrizal, agar program pertanian di Distan dapat terlaksana dengan baik, maka sebaiknya penambahan anggaran yang akan dilokasikan ke Distan minimal Rp1 miliar lagi. “Kalau 226 miliar, angka ini masih jauh dari cukup. Karena Distan yang langsung berhubungan dengan

peningkatan pangan di Pekanbaru, harusnya alokasi dananya juga besar,” kata Nofrizal. Menurutnya, dalam APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2013, dengan penambahan alokasi anggaran Distan Rp226 juta, maka total anggaran hanya Rp4,6 milliar. Dana sebanyak itu, menurut politisi PAN ini, belum bisa maksimal menunjang program yang akan dilaksanakan Distan. “Fungsi utama Distan untuk meminimalisir terjadinya kenaikkan harga bahan pokok dengan memastikan tercukupinya pangan. Tugas ini berat jika alokasi anggaran di Distan hanya segitu,” tukasnya. Jika anggaran dialokasikan cukup kepada Distan, maka Distan akan maksimal dalam menjalankan program, seperti yang berkaitan peningkatan

pangan, penunjang kegiatan masyarakat untuk menggalakkan penanaman apotek hidup. “Tanaman kultikura umpamanya bisa dikembangkan, mungkin kerja sama dengan PKK dan kegiatan dengan daerah kecamatan, tentu semua itu perlu adanya dana yang cukup,” sebut Nofrizal lagi. Ditambahkan, tahun depan Nofrizal berharap agar alokasi anggaran untuk Distan ini lebih tinggi lagi dari yang sudah ada saat ini. Sehingga, ketersediaan kebutuhan pangan di Kota Pekanbaru dapat dijamin. “Walau mungkin di Pekanbaru untuk penghasil pangan tidak masuk, bisa saja dengan kerjasama daerah lain. Akan tetapi produksi perikanan dan tanaman sayur di pekarangan rumah masih bisa digalakkan,” tukasnya. better-riki

 Pansus Kejarkan Pembahasan Ranperda Pergantian Nama PD Pembangunan

Bulan Ini Ditargetkan Bisa Paripurna

PEKANBARU- Panitia Khusus DPRD Pekanbaru, Rabu (9/10/2013) kembali melakukan Rapat Pansus

Ranperda Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota

Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru. Pansus berupaya supaya Ranperda tersebut dapat dilaporkan dalam paripurna bulan ini. “Tadi kita rapat interen Dewan saja, membahas draft Perda, semacam penyempurnaan setelah mendapat masukan dari tenaga ahli dan Kunker (Kunjungan Kerja-red) yang telah kita lakukan, kita akan upayakan agar dalam bulan ini diparipurnakan,” kata Ketua Pansus, Herwan

Nasri usai rapat. Disebutkan, memang dalam rapat ini DPRD masih belum melibatkan pihak terkait seperti Pemerintah Kota Pekanbaru, ataupun dari PD Pembangunan seperti rapat yang dilaksanakan sebelumnya pada akhir bulan kemarin. DPRD hanya melakukan penajaman dan evaluasi terhadap draft yang ada di Ranperda tersebut. “Setelah ini akan dilihat lagi apakah perlu pangil pihak Pemko atau bisa

langsung diparipurnakan. Tentu semua melalui kesepakatan kawan-kawan di sini,” urainya. Disebutkan, setelah Ranperda ini nantinya diparipurnakan, maka akan dievaluasi Gubernur Riau dan selanjutnya oleh Mendagri. Maka Ranperda ini setelah diparipurnakan belum pasti disetujui menjadi Perda. “Bisa saja batal kalau tak sesuai dan tidak disetujui Mendagri,” kata Nasri. Proses perubahan nama PD Pembangunan menjadi

PT Sarana Pembangunan Pekanbaru juga tidak bisa cepat. Karena, menurut Nasri, setelah diparipurnakan, Pansus menargetkan 9 bulan sudah bisa dijadikan Perda dan itu merupakan target tercepat. “Itu target kita karena lebih cepat lebih baik,” tuturnya. Keinginan Pansus mempercepat penyelesaian Perda Perubahan Nama PD Pembangunan menjadi PT ini, tambah Nasri, untuk memaksimalkan

pengelolaan beberapa unit usaha yang dikelola PD Pembangunan saat ini. Sebab, setelah berganti badan hukumnya menjadi PT, diharapkan mampu memikat banyak investor. “Nanti saham dari APBD minimal 51 persen saham dari Pemko. Umpamanya 50 miliar saham awal, maka kita dari Pemko akan melakukan penyertaan saham 26 miliar, karena tak mungkin pihak ketiga lebih banyak sahamnya dari pemerintah,” tukasnya. better-riki


KRIMINAL TERKINI

KAMIS

11

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

 Terkait Ranjau Paku

Polda Riau Akan Rutin Bersihkan Jalan PEKANBARU-Banyaknya ranjau paku yang bertebaran di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru yang sudah merugikan masyarakat, direspon cepat Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Selasa (8/10) lalu, institusi yang terletak di Jalan Sudirman itu, melaksanakan pembersihan ranjau paku di ruas Jalan Tuanku Tambusai. Polda

akan melakukan pembersihan secara rutin. "Warga sudah sangat resah dengan banyaknya paku disebar di jalan raya. Makanya dilakukan pembersihan," ujar Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono melalui Kabid Humas AKBP Guntur Aryo Tejo kepada Tribun, Rabu (9/10/). Hasil penyelidikan semen-

Oknum Brimob Hajar Novriansyah di Depan PMI PEKANBARU-Oknum Brimobda Riau berinisial BJ (45) dilaporkan ke polisi karena memukul warga Jalan Teratai bernama Novriansyah (35). Kejadian yang terjadi Senin (6/10) itu, tengah diselidiki. Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya laporan tersebut. "Kejadiannya tengah diselidiki dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti," katanya, Rabu (9/10). Pengumpulan alat bukti itu, jelas Guntur, akan dilakukan dengan memanggil korban dan pelaku. Keduanya akan dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. "Saksi akan dipanggil juga," jelas Guntur. Informasi dikepolisian menyebutkan, kejadian terjadi di parkiran kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Pekanbaru, Jalan Diponegoro IV. Saat itu, korban baru saja keluar dari PMI dan menuju mobil yang diparkir. Di belakang mobil korban, ada mobil pelaku yang terparkir juga. Tanpa sengaja, sewaktu memundurkan mobilnya, mobil pelaku tertabrak korban. Tak pelak, pelaku yang melihat itu langsung naik pitam. Tanpa basa-basi, pelaku langsung mengepalkan tangan dan menghujamkannya ke wajah korban. Tak terima, korban melawan sehingga terjadi pertengkaran dengan pelaku. Melihat korban melawan, pelaku bertambah emosi dan mengatakan dirinya sebagai anggota Brimoda Riau bernama BJ, Namun, korban tidak takut. Perang mulut pun terjadi. Peristiwa itu memancing perhatian warga sekitar dan berusaha melerai keduanya. Setelah kejadian, pelaku langsung pergi. Korban yang tak terima, langsung melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke polisi. Ia ingin pelaku diproses. better-syu

tara, pelaku penyebar ranjau paku di jalan merupakan orang baru. Sebagai tindak lanjut setelah pembersihan, Polda akan menyelidiki dan mengejar pelakunya. Menurut Guntur, pembersihan ranjau paku tersebut akan terus dilakukan. "Sampai jalan di Pekanbaru bersih, pembersihan

ranjau paku akan tetap dilakukan," kata Guntur. Ke masyarakat, Guntur menghimbau, supaya melaporkan ke polisi, pelaku yang sengaja menebar ranjau paku. "Sebab perbuatan itu sudah termasuk kejahatan," ucap Guntur. Beberapa waktu lalu, pembersihan ranjau paku juga

dilakukan Polresta Pekanbaru di sejumlah ruas jalan. Hasilnya, polisi menemukan ratusan paku dan benda tajam terbuat dari besi, yang dapat membahayakan pengguna jalan. Ada tiga mobil yang digunakan dalam operasi tersebut. Fokus pembersihan di dua titik, yaitu Jalan Tuanku Tambusai dan

Jalan Soekarno-Hatta. Polisi menganggap dua jalan protokol itu rawan penebaran ranjau paku. Polisi kemudian menemukan ratusan paku dan benda tajam berbahan besi. Untuk memberikan rasa aman pada pengendara, polisi berencana melakukan operasi serupa secara rutin. better-syu

Satlantas Polres Dumai Amankan 21 Kendaraan Bermotor DUMAI – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polisi Resort (Polres) Dumai berupaya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas dan mengantisipasi tindak kejahatan C3 yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan penyakit masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (09/10) sekitar pukul 10.00 WIB yang dipusatkan di Jalan Soekarno–Hatta, Kelurahan Bukit Batrem tersebut, berhasil mengamankan 21 kendaraan bermotor roda dua. Pelanggaran yang dilakukan oleh 21 pengendara sepeda motor tersebut yakni, tidak memiliki spion dan helm dan tidak membawa dokumen kendaraannya seperti SIM dan STNK. “Dari hasil kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan pada hari ini (Rabu, red), kita berhasil menjaring 21 Kendataan bermotor roda dua dengan pelanggaran yang berbeda, seperti atribut kendaraan tidak lengkap, tidak membawa surat–surat kendaraan dan tidak memiliki SIM,” ungkap Kasat Lantas Polres Dumai AKP Jaka Wahyudi melalui Kanit

OPERASI Sat Lantas Polres Duma kemarin, berhasil menjaring 21 pengendara yang tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara.

Patroli Satlantas Polres Dumai Ipda Burnaidi yang ditemui Berita Terkini saat memimpin kegiatan tersebut. Ipda Burnaidi menjelaskan, dalam kegiatan tersebut, Sat Lantas Polres Dumai melakukan pemeriksaan secara selektif terhadap kendaraan– kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang melintas saat hendak masuk ke kota maupun meninggalkan Kota Dumai. “Kita secara hormat memberhentikan kendaraan–kendaraan yang

melintas saat kita menggelar kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan ini. Berawal dari pemeriksaan kelengkapan atribut kendaraan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen kendaraan serta hal –hal yang mencurigakan akan kita periksa lebih selektif dan intensif lagi,” jelas Kanit Patroli. Dengan adanya kegiatan tersebut, Ipda Burnaidi berharap, terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di tengah–tengah masyarakat Kota Dumai.

selain itu juga, masyarakat dan para pengemudi kendaraan bermotor dapat lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. “Mudah–mudahan kedepanya, masyarakat di Kota Dumai semakin sedikit yang melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas maupun pelanggaran lainnya, karena kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan ini akan digelar secara rutin dan berkelanjutan. Lokasi dan waktu kegiatan akan berbeda – beda. Maka dari itu, sebaiknya masyarakat

bisa melengkapi antribut dan dokumen kendaraannya sebelum mengemudikannya,” harap Kanit. Pada kegiatan kemarin, Polres menerjunkan petugas sebanyak 15 orang yang berasal dari Sat Lantas Polres Dumai. Menurut Ipda Burnaidi, selain Sat Lantas Polres Dumai, pihak Kepolisian dari masing– masing Polsek juga menggelar kegiatan yang sama di wilayah tugas mereka masing–masing. Better, Cahaya Putra


12

KAMIS

PDIP dan Demokrat Tolak Penyertaan Modal ke PT. BSP BENGKALIS- Fraksi PDIP Plus dan Fraksi Demokrat DPRD Bengkalis menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeda) Penyertaan Modal ke PT Bumi Siak Pusako (BSP). Pasalnya, ranperda ini sudah pernah diajukan tahun 2011 lalu dan juga ditolak dewan. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap penyampaian 6 Ranperda yang diajukan Bupati Bengkalis, Rabu (9/10). Sementara 4 fraksi lainnya ada yang dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut, adapula fraksi yang minta dikaji lebih dalam. Selain Ranperda Penyertaan Modal ke PT BSP, sejumlah fraksi juga menyoroti soal rendahnya serapan atau realisasi anggaran seperti yang tertuang dalam Ranperda Pertanggungan Jawaban APBD 2012, sehingga dirasa perlu dibahas melalui panitia khsusu (pansus). Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, juru bicara Fraksi PDI-P Plus, Misran dengan tegas menyatakan fraksinya menolak usulan Ranperda Penyertaan Modal ke PT BSP. Sementara untuk lima ranperda lainnya, yakni Ranperda Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Desa (Bumdes), Ranperda Perubahan Perda RPJMD 2010-2015, Ranperda Penyertaan Modal PDAM, Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2012, fraksi ini dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Rismayeni, belum sepakat atau dengan kata lain menolak terhadap Ranperda Penyertaan Modal PT BSP yang diajukan Bupati Bengkalis, Selasa (8/10) lalu. Selain itu, fraksi ini juga menolak Ranperda Penyertaan Modal PDAM untuk dibahas lebih lanjut, menyusul belum jelasnya laporan aset perusahaan daerah ini ke Pemkab Bengkalis serta belum terealisasinya dana hibah sebesar Rp5 miliar yang dianggarkan tahu 2013. Fraksi ini juga meminta kepada eksekutif untuk menggali potesi pajak asli daerah (PAD) karena dinilai belum maksimal dan merekomendasikan dibentuknya pansus. Untuk Ranperda Bumdes, pada umumnya fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bengkalis menyetujui untuk dibahas lebih lanjut karena keberadaan lembaga ini sangat diperlukan guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa dan meningkan kesejahteraan. Namun tentunya jika dikelola secara profesional dan transparan serta tidak digunakan untuk kepentingan politik dan kelompok tertentu. Rapat paripurna dihadiri Sekda H Burhanuddin, Wakil Ketua DPRD Hidayat Tagor Nasution dan 25 anggota DPRD lainnya serta satuan kerja perangkat derah (SKPD). Berbeda dengan dua fraksi di atas, Fraksi Koalisi Reformasi melalui juru bicaranya Kurnianto dengan gamblang menyatakan bahwa Ranperda Penyertaan Modal PT BSP perlu dukungan bersama guna mendapatkan sumber fungsi PAD dari deviden atau porsi saham 10 persen. Jika seandainya penyertaan modal telah disetujui dua tahun lalu, maka tentu sudah menikmati hasilnya.

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

TURNAMEN BUPATI CUP- Manajer sepakbola kecamatan Mandau menyerahkan piala bergilir kepada Bupati Bengkalis Herliyan Saleh didampingi Kadisbudparpora Eduar di stadion Muhammad Ali, pada pembukaan Bupati Cup tahun 2013, Rabu (9/10) sore.

 Diikuti Delapan Kecamatan

Turnamen Sepakbola Bupati Cup Dimulai BENGKALISPelaksanaan turnamen sepakbola Bupati Bengkalis Cup tahun 2013 resmi dimulai p bertempat di stadion Panglima Muhammad Ali kota Bengkalis yang diikuti delapan kecamatan. Kejuaraan rutin tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis Herliyan Saleh Rabu (9/10) sore kemarin. Pembukaan turnamen yang diharapkan sebagai sarana pencarian bibit tersebut dihadiri Sekda Burhanuddin, Asisten II Setdakab Arianto, Kadisbudparpora Eduar, Kadisdik Herman Sani, serta sejumlah kepala SKPD. Kedelapan kecamatan yang berpartisipasi pada turnamen kelompok usia dini atau 18 tahun ke bawah tersebut adalah juara bertahan

better-afdal

KETUA TP PKK Bengkalis Hj.Romaini Herliyan bersama siswa SD di kecamatan Pinggir pada acara pencanangan KB-Kesehatan belum lama ini.

BENGKALIS

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Mandau, Pinggir, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat, Rupat Utara, Bantan dan Bengkalis. Dalam sambutannya bupati menyebutkan bahwa sepakbola di era sekarang sudah begitu memasyarakat diseluruh Indonesia. Ia berharap output dari turnamen tersebut adalah lahirnya bibit sepakbola unggul yang memiliki skill mumpuni sehingga mampu mengharumkan nama Bengkalis di kancah persepakbolaan nasional suatu hari nanti. “Melalui turnamen ini, selain mengejar prestasi juga wadah pembinaan generasi muda sekaligus menghindari dari hal-hal negatif. Sepakbola di zaman sekarang sudah begitu memasyarakat, karena melalui sepakbola terbangunnya sportifitas, dan

juga menjadi sebuah industri. Oleh karena itu, peserta di turnamen ini dapat mengembangkan skill bermain bola sehingga mampu mengharumkan nama Bengkalis nanti di kancah nasional,” pesan Herliyan dalam sambutannya. Bupati juga berharap turnamen sepakbola yang digelar rutin itu tetap mengedepankan sportifitas, tidak terjadi aksi negatif di lapangan dimana pada akhirnya tim yang paling siaplah yang akan tampil sebagai pemenang. Sepakbola adalah juga sarana pemersatu, tempat bersilaturahmi dengan capaian prestasi serta menjadi hiburan bagi pencinta sepakbola di Bengkalis. Kepala Bidang Olahraga

Disbudparpora Maidi Yarmon mengatakan bahwa turnamen bupati cup sudah dua tahun dilaksanakan, dengan sasaran adalah kalangan pelajar SLTA. Setiap kecamatan yang bertanding mengirim tim sepakbola dengan status pelajar, bukand ari kalangan umum. Karena sasaran dari turnamen tersebut adalah melahirkan pesepakbola usia dini di Bengkalis. “Turnamen ini merupakan salah satu ajang pencarian bibit pesepakbola di Bengkalis. Nantinya harapan kita Pengkab PSSI Bengkalis dapat memantau pemain berbakat untuk bisa dimasukan dalam tim sepakbola Bengkalis ke turnamen U-18 ataupun ke Porprov Riau tahun depan,” kata Maidi. Sementara itu salah

seorang pemain dari kecamatan Mandau, Ade Irawan mengungkapkan optimismenya timnya akan mampu merebut kembali piala bergilir Bupati Bengkalis tahun ini. Menurut Ade yang sempat menimba ilmu di Akademi Sepakbola AC Milan Italia itu, tim Mandau sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari, apalagi mayoritas pemainnya sudah terbiasa bertanding di berbagai kejuaraan di kecamatan Mandau. “Mudah-mudahan tahun ini kita bisa kembali merebut gelar juara dua tahun berturut-turut. Semua lawan cukup berat, tapi kami optimis,” ujar Ade, yang sekarang tergabung di tim sepakbola PPLP Kota PadangSumbar. better-adv-afdal

Pengajuan Ranperda BUMDes Tidak Terlambat BENGKALIS- Terkait telah diajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemkab Bengkalis ke DPRD, ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Burhanuddin bahwa pengajuan tersebut tidak terlambat. Hal itu mengingat anggaran Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UEDSP) sudah berjalan sejak tahun 2012 lalu. Hal itu disampaikan Sekda ketika dikonfirmasi di kantor DPRD Bengkalis, Rabu (9/10) terkait pengajuan BUMDes yang baru disampaikan sekarang,sementara program tersebut telah digulirkan sejak tahun lalu.

Pengajuan Ranperda BUMDes itu sendiri disampaikan eksekutif pada Selasa (8/10) pada rapat paripurna DPRD yang mana pada saat bersamaan Pemkab juga mengajukan lima Ranperda lainnya ke dewan untuk dibahas. “Tidak ada masalah soal baru sekarang diajukannya Ranperda BUMDes tersebut. Program yang sudah kita jalankan tersebut selama ini memang tidak ada Perdanya, tetapi dalam aturan juga tidak mengikat harus ada Perda tentang pelaksanaan program UEDSP yang merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” terang Burhanuddin, kepada sejumlah wartawan.

Dijelaskan mantan kepala Inspektorat tersebut, bahwa ada juga mekanisme perundangan yang mengatur bahwa pengelolaan dana UED-SP itu harus melalui kelembagaan yakni BUMDes. Sehingga Pemkab Bengkalis memandang perlu disiapkannya sebuah Perda yang mengatur tentang tatacara pendistribusian, pelaksanaan serta pengawasan soal dana UEDSP yang digelontorkan ke seluruh desa sebesar Rp 1 milyar pertahun. Sekda juga mengutarakan bahwa Ranperda BUMDes itu merupakan bahagian dari upaya Pemkab Bengkalis supaya program UED-SP

tepat sasaran, tidak disalahgunakan oleh oknum desa untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan adanya BUMDes pengelolaan dana UED-SP bisa lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dimana pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. “Tujuan utama dari pembentukan BUMDes itu terciptanya transparansi serta pengelolaan yang benar dan bijak. Pemkab memandang selama ini masih ada yang kurang dalam realisasi UED-SP sehingga pembentukan BUMDes harus diperkuat melalui payung hukum berupa Perda yang sudah kita ajukan ke dewan,” jabar

Burhanuddin. Ditanya soal pengawasan untuyk BUMDes itu sendiri, sejauh ini menurut Sekda sudah termuat dalam Ranperda. Hanya saja ia belum mengetahui secara persis bagaimana sistem pengawasannya nanti, apakah melalui tim di tingkat kabupaten, kecamatan atau dibentuk tim pemantau independent diseluruh desa. “Untuk pengawasan jelas ada. Hanya saja sejauh ini saya belum mengetahui pengawasannya ada ditingkat mana, karena nanti dalam Perda semuanya sudah tercantum sehingga program UED-SP dapat berjalan maksimal sesuai harapan,’tutup Sekda. better-adv-afdal

Jumlah Hewan Kurban Diperkirakan Meningkat BENGKALISPemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pertanian dan Peternakan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban. Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan hewan kurban tersebut bebas dari penyakit menular. “Kita mengoptimalkan petugas-petugas di setiap UPTD untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Mereka umumnya paling lambat 3 hari menjelang hari H sudah bekerja,” ujar Kadis Pertanian Peternakan Kabupaten Bengkalis melalui Kasi Keswan, Muhammad Bero kepada wartawan, Rabu (9/10). Dikatakan, petugas tidak hanya bertugas memantau dan memeriksa kesehatan hewan kurban yang ada di wilayah kota, tapi juga di seluruh kecamatan. Untuk hewan kurban yang ada di

Kecamatan akan di periksa oleh dokter hewan atau petugas dari masing-masing UPTD yang ada. “Kita himbau para peserta kurban atau panitiapanitai kurban agar memeriksa atau memilih hewan kurban yang benarbenar sehat. Kenali hewan yang akan dibeli dengan baik, bila memang terlihat ciri-ciri hewan tersebut berpenyakit, mohon tidak dibeli,” ujar Bero. Petugas kesehatan akan mendatangi tempat-tempat pemotongan hewan kurban. Mereka akan memeriksa

daging kurban tersebut, dari pemeriksaan itu akan diketahui apakah hewan tersebut berpenyakit atau tidak. “Seperti juga tahuntahun sebelumnya, tim kesehatan akan menyambangi tempattempat pemotongan untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya. Untuk tempat-tempat pemotongan yang tidak atau belum sempat disambangi tim kesehatan, dan peserta kurban melihat ada keanehan pada daging kurban, hendaknya segera melaporkan kepada tim

kesehatan atau dinas Pertanian Peternakan. “Daging yang dikonsumi harus sehat, laporkan jika menemukan keganjilan pada daging dan sebagainya,” harap Bero. Menyinggung tentang jumlah hewan kurban tahun ini, Bero memperkirakan ada kenaikan sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Namun berapa jumlah pasti belum bisa diketahui karena belum semua hewan yang akan dikurbankan terdata oleh petugas. “Umumnya setiap tahun meningkat, seiring dengan makin banyaknya warga yang berkurban. Ini terlihat dari banyaknya pasokan hewan kurban yang didatangkan dari luar Bengkalis, karena ternak sapi di Bengkalis sendiri sangat terbatas,” ujar Bero seraya menambahkan sebagian besar hewan kurban dipasok dari kabupaten/kota tetanggga. better-afdal

TINJAU BANTUAN- Wabup Suayatno didampingi Kabid Damkar BPBD Bengkalis Suiswantoro meninjau sepeda motor bantuan dari BNPB Pusat, belum lama ini.


13 PENDIDIKAN Sri Sultan HB X Ingin Kebudayaan Dijadikan Panglima KAMIS

YOGYAKARTA- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, revitalisasi budaya merupakan elemen penting yang mengawali kebangkitan sebuah peradaban. Guna mengembalikan peradaban Indonesia yang saat ini dikepung kepentingan uang, budaya menjadi senjata ampuh yang harus digunakan. “Kalau dulu politik dan ekonomi pernah dijadikan panglima, dan sekarang di era reformasi ini justru uang yang menjadi panglima, ada baiknya kini kebudayaan dijadikan panglima,” kata Hamengku Buwono X, saat menjadi pembicara kunci di Kongres Kebudayaan Indonesia 2013, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (9/10). Hamengku Buwono X mengatakan, inventarisasi dan

penggalian kembali kebudayaan tradisi nusantara menjadi awal dari revitalisasi budaya. Kebudayaan, kata Dia, memiliki empat peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, kebudayaan sebagai pengikat cita-cita, kebersamaan dan rasa kebangsaan, kedua memberi arah dan muatan pendidikan, ketiga sebagai media diplomasi, dan keempat dalam kaitannya dengan potensi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui pendekatan budaya, atau setidaknya memerlukan sudut pandang budaya,” katanya. Hamengku Buwono X menilai, ancaman terhadap keberadaan warisan budaya semakin mengkhawatirkan. Pembangungan dan

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

modernisasi adalah penyebab terancamnya eksistensi warisan budaya. Paradigma pembangunan yang pro kapital dan berorientasi ekonomi telah menempatkan aspek budaya pada posisi marjinal, utamanya di kawasan perkotaan. Gubernur DIY ini menambahkan, salah satu konsep untuk adaptasi produk global dengan karakter lokal adalah glokalisasi. Glokalisasi menjadi strategi yang muncul sebagai kritik terhadap konsep perdagangan bebas neoklasik yang tidak lagi menspesialisasikan sebuah negara dalam satu produk sesuai dengan potensinya. “Orang yang dapat bertahan hidup adalah orang yang tidak terbawa globalisasi tetapi melakukan glokalisasi,” tutur Hamengku Buwono X mengutip ucapan Anand Krishna. better-yen/kdc

Beasiswa ke Luar Negeri Khusus untuk Dosen Vokasi

JAKARTA- Kabar gembira untuk para dosen yang ingin belajar ke luar negeri. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politeknik atau vokasi dan menambah ketersediaan sumber daya staf pengajar berkualifikasi S-2 magister terapan,

Kementerian Pendidikan Nasional membuka kesempatan kepada para lulusan D-4, baik politeknik maupun universitas, untuk mengikuti seleksi studi lanjutan tersebut di luar negeri. Program beasiswa ini disiapkan untuk menjembatani calon dosen politeknik atau

vokasi agar memiliki akses luas untuk studi lanjut ke jenjang S-2 atau S-3 terapan di luar negeri. Peserta yang lulus seleksi akan diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris selama 3 sampai 6 bulan di perguruan tinggi atau institusi yang ditunjuk oleh Ditjen Dikti. Nantinya, selama pelatihan, peserta akan mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa Inggris akademik (English for Academic Purposes). Peserta juga akan memperoleh LOA (unconditional) untuk melanjutkan studinya di salah satu perguruan tinggi di luar negeri, yang memenuhi standar Dikti. better-yen/kpc

Beasiswa untuk Jurnalis JAKARTA- PT MRT Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang bergerak dalam bidang transportasi menawarkan Journalist Fellowship Program. Program beasiswa ini diperuntukkan bagi para jurnalis yang berminat terhadap isu-isu konstruksi dan pengembangan proyek. Seperti diberitakan, Kamis

(10/10/2013), PT MRT Jakarta akan mulai melaksanakan groundbreaking atau pemancangan tiang pertama megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, program Journalist Fellowship itu merupakan program edukasi pertama yang

dilakukan PT MRT Jakarta. Dono mengatakan, program itu berdurasi selama satu bulan. Kegiatannya meliputi satu minggu beasiswa studi lapangan pengoperasian MRT di Singapura atau Kuala Lumpur, Malaysia, tiga minggu beasiswa mengikuti pelatihan singkat terkait isu konstruksi, transportasi, dan pengembangan proyek di Jakarta. “Program ini didesain sedemikian rupa sehingga para jurnalis yang mengikuti program ini tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai jurnalis di media masing-masing,” kata Dono di Jakarta, kemarin. Mantan Direktur Keuangan PT Bukit Asam itu mengatakan bahwa program beasiswa itu tidak akan hanya dilaksanakan sekali. Tahun ini merupakan batch pertama. Namun, ke depannya akan dilaksanakan untuk tiap batch. Untuk program batch pertama, tersedia sebanyak 10 posisi jurnalis terpilih. Para jurnalis yang berminat dapat mengirimkan pernyataan minatnya melalui e-mail Corporate Secretary PT MRT Jakarta, yaitu corsec@jakartamrt.com. Pernyataan minat mengikuti beasiswa ini dapat dikirim sebelum tanggal 7 November 2013, dengan melampirkan curriculum vitae (CV), esai singkat satu halaman tentang proyek MRT Jakarta, dan contohcontoh tulisan yang terkait dengan isu konstruksi, transportasi, dan pengembangan proyek MRT. better-yen/kpc

Kemdikbud Susun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan YOGYAKARTAKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini sedang menyusun cetak biru pembangunan kebudayaan. Cetak biru tersebut akan dijadikan rujukan bagi pengambil keputusan di masa datang dalam melakukan pembangunan. “Siapapun yang jadi presiden untuk masa yang akan datang, siapapun yang jadi mendikbud, siapapun yang jadi dirjen kebudayan, sudah punya rujukan yang kuat tentang apa yang harus dilakukan,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Maridjan, sebelum pembukaan Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2013 di Yogyakarta, Selasa (8/10) sore. Kacung mengatakan, selama ini kebudayaan masih menjadi sektor belum menjadi arus utama (mainstream) dalam pembangunan negara. Ke depan, kata Dia, pemerintah ingin menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan. “Artinya, setiap pembangunan yang dilakukan punya basis kebudayaan yang kuat,” katanya. Kacung mengungkapkan, cetak biru ini akan berisi pendekatan-pendekatan dan

strategi yang akan dipakai dalam pembangunan berbasis kebudayaan. Sasarannya adalah policy maker yang ke depan akan melanjutkan pembangunan. Hasil KKI ini pun nantinya akan menjadi masukan dalam pembuatan cetak biru pembangunan kebudayaan tersebut. Ditjen Kebudayaan, kata Kacung, saat ini juga sedang menganalisis indeks pembangunan kebudayaan. Setelah dianalisis, nantinya akan didiskusikan dengan mengundang beberapa ahli. “Kita tidak hanya mengukur ekonomi, tapi juga manusia dan budayanya,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang

Kebudayaan (Wamenbud) Wiendu Nuryanti mengatakan, kebudayaan perlu mendapat tempat yang sentral. Salah satu bentuk kongkret adalah memiliki kementerian sendiri. Untuk merealisasikannya, kata Dia, yang paling mendasar salah satunya dengan undangundang kebudayaan. “UU ini sudah disusun dari sepuluh tahun yang lalu. Sekarang draftnya sudah direvisi, mudah2an segera dapat direalisasikan,” katanya. Dengan hadirnya undangundang tersebut, kata Wiendu, selanjutnya akan dibahas tentang hak berbudaya. Yaitu negara wajib mengadakan dan memenuhi hak berbudaya masyarakat. better-yen/kdc


14 Pejabat Rohil Ikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan JAKARTA — Bimbingan Teknis (Bimtek) sangat penting untuk mendapatkan gambaran tentang suatu pekerjaan. Sebanyak 32 pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan keuangan sesuai Undangundang di Jakarta, Selasa (8/10/2013). Diharapkan, Bimtek ini bisa mejadikan pejabat yang bersih dan sesuai aturan agar terhindar dari jeratan hukum yang merugikan Negara. Hal ini diharapkan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Rohil, Muhammad Wan Rusli Sarief seusai membuka kegiatan yang digelar oleh Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKH-KP) Universitas Borobudur. Rusli melihat antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta saat menerima pencerahan di workshop dari para praktisi hukum handal tingkat nasional tentang tata pengelolaan keuangan yang bersih dan sesuai aturan. Setelah ini, direncanakan akan ditindaklanjuti membuat program legislasi daerah dengan pembekalan materi pengelolaan keuangan yang bersih di Pemda Rohil. “Dinas yang mesti mengikuti workhop adalah dinas terkait keuangan seperti dinas pendapatan daerah dan bagian keuangan,“ katanya. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Wan Zulkifli, Bimtek digelar 7-8 Oktober bertema ‘Optimalisasi peranan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dalam bidang hukum’ yang diikuti oleh mayoritas pejabat eselon III dan staf teknis di Pemkab Rohil mengundang pakar di bidangnya yakni mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof DR Marurar Siahaan, SH MH, Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung (MA), Dr Surachmin SH MH, (mantan auditor senior BPK RI) dan Prof DR Abdul Latif SH MH, Wakil tim 9 Presiden RI Jend (Purn) Prof Dr Koesparmono Irsan SH MM, dan Guru Besar Unbor Jakarta Prof Dr H Faisal Santiago SH MM. Kabag Hukum Fadli mengatakan selama ini banyak aparatur di daerah yang menjalankan kebijakan/tupoksinya sesuai aturan di Kemendagri. Padahal sebenarnya Kementrian Keuangan pun mengeluarkan aturan bagi seluruh Pemda. Sesuai pesan hakim Tipikor saat workshop, agar menggunakan rambu-rambu sesuai hirarki yang sudah pasti sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Dari UU No.12/2011 itu, kita bisa memahami dan mengkecurutkan sesuai hirarki, dalam penyusunan produk daerah, “ ujarnya seraya mengatakan dalam menjalankan tupoksi, aparatur di daerah juga mengacu pada aturan Kemendagri dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan. Ke-32 PNS yang mengikuti workshop itu diantaranya adalah Muhammad Rusli Sarief (Asisten I), Fadli (Kabag Hukum), Gusti Marpaung dan Gamal Abdul Nasir (Kesbangpol Linmas), Adi Putra (Sekretaris DPRD), Abdul Karim (Kabag perundang-undangan Sekretaris DPRD), Rusdi (Satpol PP), M Ikbal (Kabid Pemberdayaan Masyarakat), Khairullah (Dinas Perhubungan), Johan Irawan (Badan Penanaman Modal), Budiman (Dispenda), Carlos Roshan (Bapedalda), Ahmad Yusuf (Dinas Sosial), Akhmad Suryadi (Sekretaris Dinas Sosial) dan Doni Refa Putra, Ira Armayani, Rina Sarfini, Sulfiani (bagian hukum) dan lainnya. Surachmin memina agar seluruh PNS yang mengikuti Bimtek bisa memanfaatkan ilmu yang diperolehnya selama dua hari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Pemda Rohil. “Jika tidak, memanfaatkan ilmunya, berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum, “ katanya. Ditambahkan Surachmin, Bimtek digelar untuk meningkatkan kapasitas SKPD dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Karenanya kalau ada berbagai pihak yang meminta perincian pengelolaan menyangkut workshop, maka Pemda Rohil harus bisa menjelaskan dan mempertanggung jawabkannya. “Kalau tidak bisa menjelaskannya, berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum,“ katanya.

KAMIS

ROHIL

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Hari Ini BKD Umumkan Kelulusan Administrasi BAGANSIAPIAPI - Para pelamar Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) di Kabupaten rohil sejak memasukkan lamaran seminggu yang lalu hingga kini selalu menunggu kabar tentang kelulusan mereka. Tahapan-tahapan kelulusan mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikologis, serta tes wawancara. Bila tak ada aral melintang hari ini, Kamis (10/10/2013) esok baru diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), menyangkut kelulusan seleksi administrasi pelamar Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Namun, bocoran yang dihim-

pun, Selasa (8/10/2013), 10 ribu pelamar CPNS dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Sekretaris Daerah, Drs H Wan Amir Firdaus M Si, Selasa (8/10/2013) di Bagansiapiapi membenarkan hal tersebut. Dikatakannya, saat ini panitia terus melakukan evaluasi selanjutnya. “Rencana awal kita umumkan Senin lalu, tetapi karena banyaknya berkas yang masuk, kita evaluasi dahulu dan akan diumumkan secepatnya, paling tidak Kamis (10/10/2013) medatang (esok, red). Sebagai gambaran kita perkirakan 10

KETUA DPRD Rohil H Nasruddin berdialog dengan masyarakatnya di rohil belum lama ini.

ribu orang yang akan mengikuti tahapan ujian tertulis selanjutnya,” tegasnya. Tujuan evaluasi, menurutnya untuk meneliti setiap berkas yang masuk dan diverifikasi sesuai kebenaran data pelamar. "Kita minta masyarakat bersabar, karena kita sedang bekerja untuk hasil yang maksimal. Sehingga penyeleksian administrasi bisa berjalan dengan baik,” harap Sekda. Secara rinci, hingga berita ini diturunkan, dijelaskan Sekda, jumlah pelamar CPNS Rohil via BKD sebanyak 5.472 orang. Sedangkan, pelamar melalui via di Kantor Pos berjumlah 5303 pelamar. "Hampir sebagian pelamar berasal dari luar Kabupaten Rokan Hilir, karena memang tahun ini Rohil menjadi salah satu incaran pelamar CPNS karena kita membutuhkan sebanyak 217 PNS baru dari berbagai jurusan. Dan, perkiraan 10 ribu yang lolos itu akan mengikuti tahap ujian tertulis yang dijadwalkan pada 3 November mendatang." terangnya. Sekda menegaskan, seklesi tetap berjalan jujur dan transparan. Sehingga benar-benar menghasilkan Pegawai Negri Sipil (PNS) yang handal dan profesional. “Percayalah semua akan berjalan jujur dan terbuka sesuai dengan aturan berlaku. Sehingga memang murni berdasarkan seleksi yang telah ditentukan,” pungkas Wan Amir. better-yen/roc

Dua Ribu Pelamar CPNS Tak Penuhi Syarat BAGANSIAPIAPI - Sesuai Jadwal, har ini (10/10 red) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohil telah mengumumkan syarat administrasi CPNS yang lulus, pelamar yang telah di nyatakan lulus administrasi oleh BKD ini sebanyak 8000 pelamar. Bagi pelamar yang lulus selanjutnya akan mengambil nomor ujian pada tanggal 22 sampai 25 Oktober mendatang. "Sesuai jadwal yang di umumkan, kita besok (hari ini, red) akan mengumumkan kelulusan seleksi administrasi, dimana yang luluss administrasi CPNS ini sebanyak 8000 pelamar,"ujar Kepala BKD Rohil, Roy Azlan Rabu (9/ 10) di Bagansiapiapi. Menurutnya, Dari 8000 yang di nyatakan lulus Administrasi tersebut, 2000 lebih berkas yang di nyatakan tidak lulus administras, yaitu terdiri dari administrasi formasi teknis, kesehatan dan pendidikan. Kebanyakan yang tidak lulus pada syarat administrasinya,"terhadap Pengumuman seleksi administrasi ini hanya akan di umumkan pada di dua tempat saja yaitu di BKD Rohil dan gedung Serba Guna Bagansiapiapai, namun, baru akan di umumkan tepat pukul

12.00 siang, hal ini telah sepakat di semua Kabupaten/ kota di Riau,"tegas Roy. Tambahnya, selesai di umumkan kelulusan syarat CPNS, maka para pelamar selanjutnya mengambil nomor ujian pada tanggal 22 sampai 25 Oktober 2013 yang akan di pusatkan di taman budaya batu enam bagansiapiapi,"tahap selanjutnya selesai ini para peserta mengambil nomor ujian, pengambilan nomor ujian ini para pelamar bisa mengambil dengan cara di wakilkan, dengan syarat membawa surat kuasa dann membawa identitas pelamar seperti KTP,"papar Roy. Selesai pengambilan nomor ujian, para peserta baru akan melakukan tahap ujian tertulis yang akan di adakan pada tanggal 3 Nopember 2013, yang di mulai pada pukul 7.00 Wib. Dengan berpakaian baju putih, celana hitam dan pakai sepatu,"terhadap tempat penyelengaraan ujian ini belum bisa di tentukan, karna jumlah peserta sangat begitu banyak. Sehingga harus di cari tempat yang kira-kira bisa menampung jumlah peserta yang banyak,"kata Roy. better-yen/roc

Mabes Polri Tinjau Gedung SPN dan Ditpolair Riau

better-yen/roc

Rp 6 Miliar Untuk Renovasi Polsek Bangko BAGANSIAPIAPI - Geliat pembangunan di Kabupaten Rokanhilir begitu terasa dan nyata sejak di bawah kepemimpinan H Annas Maamun. Berbagai bangunan fisik kantor pemerintahan, dan gedung lainnya begitu megah berdiri. Saat ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyiapkan dana Rp6 miliar untuk merenovasi Mapolsek Bangko di Bagansiapiapi. Kini, proses pelelalanganya tengah dilakukan dan diperkirakan 2014 sudah dapat difungsikan. Bupati H Annas Mamun, Selasa (8/10/ 2013) membenarkan hal itu di hadapan Asisten Kapolri Irjen Pol Sulistyo Ishaq saat melakukan kunjungan kerja ke Bagansiapipai menyangkut persiapan pembangunan gedung SPN dan Ditpolair Polda Riau. Bahkan, pernyataan Bupati ini disampaikan saat Irjen Pol Sulistyo Ishaq menyempatkan diri mengunjungi Mapolsek. "Sebenarnya renovasi Mapolsek Bnagko ini direncanakan 2 tahun lalu. Tapi, karena ada sedikit kendala, maka pada tahun ini bisa kita bangun. Malahan kalau dapat tidak direnovasi, kita bangun kantor baru untuk Mapolsek Bangko ini," tegas Annas. Diterangkanya, anggaran Rp6 miliar itu telah disiapkan. "Anggaran itu sudah ada, sekarang tinggal pelelangan saja. Insya Allah dalam tahun 2013 ini kita mulai pengerjaanya dan siap untuk difungsikan tahun 2014," terangnya. Menagggapi hal itu, Irjen Pol Sulistyo Ishaq menyambut baik niat Bupati. "Semoga dengan kegigihan bapak Bupati Annas Maamun ini, kinerja kepolisian lebih bersemangat lagi. Yang jelas bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat," katanya. better-yen/roc

ASISTEN kapolri bersama bupati rohil meninjau pembangunan gedung Spn.

BAGANSIAPIAPI - Pihak Mabes Polri diwakili Asisten Kapolri, Irjen Pol Sulistyo Ishaq bersama rombongan meninjau kesiapan fisik pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Rohil dan Kantor Ditpolair Polda Riau di kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Selasa (8/10/ 2013). Rombongan diterima Bupati, H Annas Maamun, Wabup, Suyatno dan Sekda Wan Amir Fidaus. Tampak hadir bersama rombongan Mabes Polri yakni, Jakestra Polri Brigjen Pol Imam Jauhari, Wakapolda Riau, Kombes Abdul Ghofur, Karo

Renpal Polda Riau, Kombes Irianto, Ditpolair Polda Riau, Kombes Lukas Wardoyo, Kapolres Rohil, AKBP Tonny Hermawan. Setelah melihat kesiapan gedung SPN Rohil serta gedung Ditpolair Polda Riau, rombongan melanjutkan perjalanan ke jembatan Pedamaran yang menjadi kebanggaan masyarakat Rohil. Selanjutnya, mereka meninjau Mapolsek Bangko yang bakal direnovasi dengan anggaran Rp6 miliar. Irjen Pol Sulistyo Ishaq mengatakan, kunjungannya itu untuk memastikan pembangunan fisik SPN dan Ditpolair Riau di

Bagansiapiapi yang disiapkan Pemkab Rohil. "Pertama atasnama Kapolri, kami memgucapkan terima kasih banyak kepada bapak Bupati Rohil H Annas Maamun yang telah menyediakan lahan sekaligus mendirikan SPN dan Ditpolair untuk Polri. Ini jarang sekali terjadi di Indonesia, sebuah Pemerintahan Kabupaten mendirikan sekolah polisi dan Ditpolair. Luar biasa," sebut Sulistyo. "Kita perlu melihat fakta bangunan dan lahan di lapangan seperti apa. Setelah ini, kita akan laporkan ke Kapolri untuk dikaji

bagaimana ke depannya," tambah Sulistyo. Dengan berdirinya SPN dan Kantor Ditpolair Polda Riau di Bagansiapiapi, kata Sulistyo, diharapkan tidak hanya untuk kepentingan kepolisian saja, tetapi juga diharapkan berdampak positif bagi masyarakat Rohil. "Kita harap banyak anak Rohil bisa menempuh pendidikan di SPN ini nantinya. Jadi Rohil sebagai pencetak polisi," janji Asisten Kapolri ini. Bupati H Annas Maamun menerangkan, di atas lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan SPN itu, Pemkab Rohil

telah menyiapkan dana untuk miliaran rupiah, di luar pembangunan Kantor Ditpolair. "Untuk gedung SPN, nantinya kita siapkan ruang belajar, lapangan pusat pendidikan polisi, kantor serta seluruh perlengkapannya. Termasuk tempat latihan menembak bagi tarunan Polri yang ada di SPN itu sendiri," papar Annas. Dikatakan Annas, gedung SPN dan Ditpolair direncanakan selesai tahun 2014 mendatang. "Yang jelas pembangunan terus digesa dan siap tahun 2014 mendatang untuk difungsikan," sebutnya. beter-yen/roc

Simpang Tiga Pedamaran Jadi Pusat Penghijauan BAGANSIAPIAPI - Dinas Kehutanan (Dishut) telah menyiapkan lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan penghijauan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Rohil ke-14 tahun. Dimana, lokasi kegiatan penghijauan berada di Simpang Tiga tak jauh dari jembatan Pedamaran. "Semua yang berkaitan dengan masalah kegiatan penghijauan sudah dilakukan. Artinya, hanya tinggal pelaksanannya saja

lagi. Pusat acara serimonialnya dilaksanakan di simpang tiga Jembatan Pedamaran," kata Kepala Dinas Kehutaan Kabupaten Rohil, Drs Suandi, Selasa (8/ 10/2013). Dari lokasi serimonial itu, lanjut Suandi, terus diarahkan sampai ke tepian sungai Rokan persisnya di median jalan dua jalur yang ada di gedung perkantoran termasuk di kantor bupati. "Pada serimonial itu, pelaksanaan penanamannya dilakukan oleh semua

pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Untuk seterusnya dilakukan oleh semua unsur yang telah disiapkan," jelasnya. Sementara, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan tersebut disiapkan bibit mahoni sebanyaik 200 batang dan trembesi sebanyak 1.000 batang. Khusus untuk bibit trembesi, pelaksanaan penanamannya dipusatkan di empat kecamatan yakni Kecamatan Bangko, Sinaboi, Batu Hampar dan Kecamatan Tanah Putih. Lokasi

PULAU Pedamaran jadi pusat penghiajauan

penghijauan tersebut dipusatkan di sejumlah

lokasi yang strategis. yen/roc

better-


SUMBAR/KEPRI Komnas KDM Ajak Warga Batam Sumbang Mesir BATAM- Komite Nasional untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir (KDM) mengajak seluruh warga Batam dan Tanjungpinang menyumbang untuk rakyat Mesir yang saat ini masih kesulitan hidup akibat krisis politik nasionalnya melaluio Konser Kemanusiaan. "Komnas KDM mengadakan konser amal menghadirkan Opik dan Sulis dalam Konser Kemanusiaan untuk warga Mesir di dua kota di Kepri, Tanjungpinang dan Batam," kata Ketua Komnas KDM Kepulauan Riau Bakhtiar di Batam. Konser yang akan digelar di Sporthall Tumenggung Batam pada Sabtu (12/10) dan di Hotel Aston Tanjungpinang, Minggu (13/ 10) itu ditargetkan mampu mengumpulkan dana Rp1 miliar untuk disumbangkan. Selain sumbangan langsung dari warga, panitia juga melakukan lelang beberapa barang pribadi dari pengisi acara Opik untuk disumbangkan ke Mesir. "Hasil sumbangan yang terkumpul akan langsung dibawa ke Jakarta untuk disalurkan ke Mesir," kata dia. Ia optimistis mampu mengumpulkan dana lebih dari Rp1 miliar, karena kepedulian warga Batam relatif tinggi pada rakyat Mesir. Berdasarkan hasil pengumpulan dana teatrikal yang dilaksanakan secara sederhana sebelumnya terkumpul Rp25 juta. Panitia menargekan 5.000 warga Batam dapat hadir di Konser Kemanusiaan itu. Panitia juga mengundang pejabat pemerintah, Badan Pengusahaan Batam, pengusaha dan calon anggota legislatif. "Kami harap dana yang terkumpul juga besar, karena mengundang caleg dan pengusaha," kata dia. Humas Komnas KDM Prijanto mengatakan sudah seharusnya rakyat Indonesia membatu rakyat Mesir dalam konflik berkepanjangan, karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. "Dari tinjauan demokrasi, ini bencana. Karena Presiden terpilih secara demokratis, namun dirusak oleh kudeta. Jangan sampai pelajaran buruk ini terulang di negara lain," tukasnya. better-ant

Peserta Jamsostek Batam Keluhkan Layanan Kesehatan BATAM- Peserta layanan program kesehatan dari PT Jamsostek (persero) pada sebuah klinik swasta di Batam kecewa setelah tidak mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. "Istri saya hamil lima bulan dan mengeluh sakit pada kandungannya dan akan saya periksakan ke doker kandungan yang praktek di klinik tempat rujukan dari perusahaan saya. Namun oleh petugas, istri saya disuruh periksa ke dokter umum, bukan dokter kandungan," kata warga Batam, Taher di Batam, Rabu kemarin. Dikatakan, meski sudah menjelaskan kondisi istrinya yang tengah hamil namun petugas pendaftaran pada bagian resepsionis di klinik tersebut tetap megarahkan agar diperiksa oleh dokter umum. "Petugas itu bilang dokter kandungan sedang tidak ada jadwal praktek. Namun dia bukan menyuruh saya dan istri kembali saat ada jadwal dokter kandungan praktek. Namun tetap mengarahkan ke dokter umum dengan bahaya yang tidak mengenakan hati. Ia beralasan memang pelayananannya seperti itu," kata dia. Karena jengkel, Taher sempat mengatakan tidak mau pakai program jaminan kesehatan dari Jamsostek dan minta istrinya diperiksa dokter kandungan meski harus membayar dengan uang pribadi. "Daripada diperiksa dokter umum yang belum tentu tahu pasti kondisi kehamilan istri saya, lebih baik saya bayar dengan uang pribadi asal istrisaya mendapat pelayanan semestinya. Ini masalah nyawa istri dan calon anak saya," kata Taher. Setelah mendapat pelayanan tersebut, Taher menyatakan membuka laman PT Jamsostek dan mengirimkan surat elektronik (email) ke biro humas seperti tertera di laman namun belum mendapat tanggapan. "Saya sudah kirim e-mail menanyakan prosedur penanganannya, namun belum ada jawaban juga dari sana," ujarnya. Humas PT Jamsostek I Batam Dodi Pramana melalui pesan singkatnya menyatakan pemeriksaan ke dokter kandungan baru bisa dilakukan kalau ada rujukan dari dokter umum. "Prosedurnya memang seperti itu. Pemeriksaan ke dokter kandungan bisa dilakukan setelah ada rujukan dari dokter umum," ujarnya. better-ant

Space Iklan Anda Hubungi : 0761 - 34381

KAMIS

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

15

 Harta tak Pengaruhi Pemilih

KPK Umumkan Kekayaan Calon Walikota Padang

PASANGAN calon walikota padang.

PADANG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon pejabat negara atau kepala daerah segera melaporkan harta kekayaan mereka, sebagai bentuk kontrol bagi calon penyelenggara pemerintah. “Pelaporan tersebut wajib dilakukan pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan. Sesuai aturan perundang-undangan. Jika tidak dilaporkan, bisa diberikan sanksi meski dalam bentuk sanksi administrasi,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Penandatanganan Komitmen Berintegritas Cawako dan Cawawako Padang periode 2014-2019 di Hotel Grand Inna Muara, kemarin. Bambang mengungkapkan, harta 20 orang dari 10 pasangan calon rata-rata mengalami kenaikan nilai kekayaan. Perubahan nilai disebabkan beberapa hal, seperti salah memasukkan data. Misalnya, harta dari orangtua diwariskan ke calon. Ada juga perkiraan nilai yang tidak tepat diajukan calon. “Prinsip dari pelaporan ini sebagai kontrol bagi pejabat publik yang maju pilkada. Dilakukan perhitungan, apakah ada kewajaran perubahan nilai harta kekayaan calon,” ungkap Bambang. Sebelumnya, KPU Padang telah mengumumkan pelaporan harta kekayaan

Cawako dan Cawawako Padang. Laporan yang disampaikan KPU 13 September lalu itu merupakan versi administrasi. Sedangkan KPK merilis harta kekayaan setelah verifikasi. Menurut KPK, calon walikota Emma Yohanna mengalami kenaikan nilai harta kekayaan Rp24 miliar. Artinya, nilai kekayaan calon perempuan ini menjadi Rp85,601 miliar dari total yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp61,027 miliar. Sementara calon wali kota incumbent Mahyeldi Ansharullah juga mengalami kenaikan nilai harta sebanyak Rp36 juta. Awalnya tercatat antara Rp245 juta sampai Rp422 juta sekarang menjadi Rp281 sampai Rp509 juta. “Kaya atau tidak, bukan jadi persoalan. Jika asal usul atau penerimaan harta tersebut tidak jelas, KPK akan melakukan verifikasi, karena bisa diduga mendapatkan de-ngan cara yang tidak benar. Salah satunya bisa gratifikasi,” ungkap Bambang. Bambang menyebutkan penyelengara pemerintahan paling dekat dengan gratifikasi. Pasal 16 UU No 30/2002 tentang KPK, menyebutkan, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK. Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya, KPK menganalisis dengan cara meminta keterangan yang bersangkutan. Dalam Pasal 17

ayat 1 UU No 30/2002, KPK mempunyai waktu paling lama 30 hari kerja, sejak menerima laporan untuk menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. Keputusan pimpinan KPK itu bisa berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima atau menjadi milik negara. Setelah penetapan, KPK wajib menyerahkan putusan status kepemilikan gratifikasi

kepada penerima, paling lambat tujuh hari kerja. Persepsi Pemilih Pengamat politik dari IAIN Imam Bonjol Padang, M Tau-fik menjelaskan, tidak ada korelasi jumlah harta kekayaan para calon terhadap persepsi pemilih. Namun begitu, dia tidak memungkiri calon yang kaya banyak yang terpilih. “Korelasinya, dengan dana yang besar tentu memiliki

keleluasaan dalam mengampanyekan diri ke tengah masarakat,” ujarnya. Karena itu, Taufik me-ngi-ngatkan masyarakat harus cerdas memilih. Jangan ada pandangan pasangan kaya tidak korupsi, dan miskin akan korupsi. “Perilaku korupsi tergantung pada sistem dan mental. Jadi banyak praduga yang timbul ketika mengaitkan politik dengan harta kekayaan,” imbaunya. better-pdk

Buruh Siemens Batam Masih Mogok Kerja BATAM- Mogok kerja ratusan buruh PT Siemens Hearing Instruments Batam menuntut kebebasan berserikat dan status permanan yang dimulai, Senin (7/10) hingga Rabu siang masih berlangsung. Buruh masih bertahan pada area pabrik yang terletak di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning dengan duduk-duduk dan memblokir pintu masuk perusahaan. "Manajemen

masih menolak memenuhi tuntutan buruh. Makannya kami masih tetap bertahan mogok kerja di perusahaan," kata PUK FSPMI Siemens Hearing Instruments, Deasy Rosita di Batam. Buruh mengatakan, akan tetap bertahan sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh manajemen yang pada pembicaraan sebelumnya sudah disetujui. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metral Indonesia

(FSPMI) Kota Batam, Suprapto mengatakan akan terus mendampingi buruh PT Siemens Hearing Instruments Batam agar mendapat hak-haknya. "Kami akan terus mendukung aksi yang dilakukan oleh buruh. Bukan tidak mungkin PUK perusahaan lain juga akan datang mendukung kalau manajemen tidak memenuhi tuntutan buruh," kata dia. Sebelumnya, manajemen

PT Siemens Hearing Instruments Batam mengeluarkan surat yang isinya menganggap karyawan yang melakukan mogok kerja sebagai tindakan mangkir. Keterangan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Evina, Asst.HR & Admin Manager dan Presiden Direktur Franklin Kurniawan itu perihal tentang Surat Panggilan Kolektif I. Isi suratnya berbunyi,

sesuai dengan Kepmenaker No.KEP.232/MEN/2003 pasal 6 ayat 1 maka mogok kerja yang dilakukan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir. Melalui Surat Panggilan Kolektif I tersebut, manajemen memanggil semua karyawan bekerja seperti biasa dan bagi yang tidak kembali bekerja dianggap mangkir. better-ant


16

KAMIS

GALERI FOTO

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Panggung Hiburan Meriahkan HUT TNI ke-68 RENGAT - Bertempat di lapangan terbuka hijau kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Sabtu (5/10/23) acara syukuran dalam rangka peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-68, berlansung khidmad. Diawali dengan upacara bendera yang pimpin lansung Dandim 0302 Kabupaten Inhu yang membawahi dua Kabupaten, Inhu dan Kuantan Singingi, Letkol A. Panjaitan, upacara juga dihadiri segenap Pejabad dilingkungan Pemerintah Inhu, seperti Sekda, Asisten Bupati, Kadis, Kaban, Kakan serta Kabag, FKPD Inhu, Polri, Pol PP, Dishub, serta Ormas, Manggala Aqni dan Pramuka. Dandim 0302 Inhu dalam sambutannya mengatakan, rangkaian acara HUT TNI ke 68 ini sudah berlansung sejak Rabu (2/10/2013) kemaren, seperti anjangsana ke SLB

dan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan di Pematang Reba, upacara ini adalah acara puncak HUT TNI ke-68 di Inhu. "Dalam bertugas TNI akan selalu membantu pemerintah Inhu dalam sektor pembangunan, namun demikian, kita juga siap menerima masukanmasukan dari pemerintah demi kepentingan bersama masyarakat," ungkap A Panjaitan. Selain itu, untuk meriahkan HUT TNI yang Ke-68 para anggota TNI mengadakan hiburan panggung prajurit bersama masyarakat guna meningkatkan silaturahmi dan kemitraan dengan masyarakat. Dalam pada itu, Sekda Inhu Drs H R Erisman Msi mengatakan, agar TNI dan Polri dapat solid, integritas dan bersinergi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) ini, serta terus menjalankan tugas-

tugas kedepan terutama dalam menjaga keamanan. Selain itu, Bupati Kuatan Singingi H Sukarmis yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Umum Drs Erlianto MM dalam sambutannya berharap, agar semua anggota Dandim bisa menjaga keamanan dan kerjasamanya, apalagi dengan situasi dan permasalahanpermasalahan yang cukup mencuat saat ini. Sebelumnya, Dandim Inhu sudah menggelar upacara penghormatan terhadap para pejuang terdahulu di Taman Makam Pahlawan Pematang Reba. Hadir saat acara tersebut, selain Dandim juga tampak hadir Asisten II, Wakapolres, Kasi Intel Kejari, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, Camat, dan Para Veteran.

DANDIM 0302 bersama FKPD Inhu dan Asisten I Kuansing saat melepas gelar pasukan.

 better-jefri  Teks dan Narasi : Jefri Hadi  Sumber Poto : Humas Inhu

ASISTEN Pemerintahan Umum Pemkab Kuansing Drs. Erlianto, MM, saat melakukan pemotongan tumpeng.

ASISTEN III Setda Inhu Agusrianto bersama dengan pejabat Inhu yang lain serta undangan lain sesaat akan mengikuti prosesi upacara peringatan HUT TNI ke 68 di Inhu.

DISAKSIKAN Setada Inhu dan undangan lain, Dandim 0302 lakukan pemotongan tumpeng dan menyerahkan pada salah seorang anggotanya.

SEKDA Inhu Raja Erisman saat menyampaiakn sambutannya sekaligus mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke 68.

DANDIM 0302 Inhu A. Panjaitanbersama Sekda Inhu, Kapolres, Kajari, serta tamu undangan lain tiba di lapangan upacara.

SETELAH Upacara, HUT TNI ditandai dengan pemotongan tumpeng bertuliskan angka 68.

DANDIM 0302 saat melakukan peletakan karangan bunga di taman makam pahlawan Inhu.

INSPEKTUR upacara Dandim 0302 Inhu A. Panjaitan saat menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu mensukseskan acara HUT TNI tersebut.

DANDIM 0302 A. Panjaitan di ikuiti Ketua DPRD Inhu Ahmad Arif ramli dan di ikuti hadirin yang lain saat menabur bunga di TMP Pematyang Reba.

KOMANDAN Upacara melaporkan kesiapan upaca kepada Inspektur upacara.

SETELAH pemotongan tumpeng, Dandim 0302 bersama ibuk berfose bersama dengan Setda Inhu, Wakil Ketua DPRD Inhu Arwan Citra Jaya, Kapolres Inhu serta Kajari dan Asisten I Kuansing.


BANGKINANG TERKINI

Hotline Biro Kampar Netty Mindrayani 08127614621

Menuju Zero Kemiskinan

better.birokampar@gmail.com

17

KAMIS 10 OKTOBER 2013 ď Ź NO. 537 TAHUN III

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

foto : netty

BUP ATI Kampar Jefry Noer, Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi dan Ketua Umum Dewan Bawang Nasional Sunarto Atno Taryono memperhatikan MoU untuk pembiayaan pilot project bawang merah di Desa Sei Geringging. Penandatangan BUPA ini dlangsungkan di ruang Namiroh, Bank Bukopin Pusat di kawasan MT Haryono Jakarta, Rabu (9/10/2013) kemarin

2013, Dibangun 708 Unit Rumah untuk Rakyat Miskin BANGKINANG - Pada tahun 2013, Pemkab Kampar terus menggesa program tiga zero yang salah satu zero adalah menzerokan rumah-rumah kumuh yang selama ini dihuni oleh masyarakat miskin, yang direalitakan dengan cara membangun sebanyak 708 unit rumah, yang lokasi pembangunannya tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Kampar. Pembangunan 798 unit rumah layak huni tersebut mendapatkan kucuran dana dari APBD Kabupaten Kampar sebanyak 200 unit, dari APBD Provinsi Riau sebanyak 136 unit, dari kegiatan khusus tim safari Ramadhan Pemkab Kampar berhasil dibangun 42 unit rumah, dan dari dana bantuan dari Pemerintah Pusat melalui program bantuan stimulus perumahan swadaya juga dilaksanakan pembangunan 330 unit rumah. Meskipun Pemkab Kampar terus berupaya menzerokan rumahrumah kumuh di wilayah Kabupaten Kampar, namun berdasarkan datadata yang dihimpun, ternyata sedikitnya masih diperlukan kegiatan pembangunan rumah sehat layak huni untuk warga miskin sebanyak 2800 unit lagi. Bahkan Pemkab Kampar di-

bawah kepemimpinan Bupati Kampar, H. Jefry Noer telah bertekad bulat pada akhir tahun 2014 Kabupaten Kampar telah zero rumah-rumah kumuh. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Ir. H. Fauzi Nurta, MT melalui Kasi rumah dan pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Oyong Rizal, ST ketika ditemui di Bangkinang pada Rabu (9/10/2013), seraya menambahkan bahwa pihak terkait terus berupaya untuk merealitakan Kabupaten Kampar zero rumah-rumah kumuh. Ditambahkan Oyong Rizal bahwa khusus untuk program bantuan stimulus perumahan swadaya dari pemerintah pusat tahun 2013, atau melalui program gerbang kampung di Kabupaten Kampar telah dialokasikan pembangunan 330 unit rumah, dan masing-masing rumah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 7.500.000,-. Kegiatan pembangunan rumah melalui program gerbang kampong tersebut dialokasikan di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 250 unit rumah, di Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 40 unit dan di Kecamatan Kampar Kiri

ď Ž Jadi Pilot Project Bawang Merah

Desa Sungai Geringging Banyak Kemajuan KAMPAR KIRI - Ditetapkannya untuk meningkatkan ekonomi Sungai geringging oleh pe- kerakyatan di desa Sungai merintah Kampar sebagai sen- Geringging,'' ajak kades. Paling tidak warga mulai tra penanaman bawang merah, berimbas kepada banyaknya belajar kepada para pekerja kemajuan di desa itu. Dari mulai yang saat ini sedang membuat pembangunan saluran air hing- lahan tanam bawang merah, belajarlah saat waktu ga boxculvert terus disenggang mereka tengesa pembangunantang bagaimana tata nya, sebagai faktor cara menanam bapenunjang untuk mewang merah, karena mudahkan kendaraan pada saat program ini menuju ke lahan perbetul-betul berhasil, tanian bawang merah. warga disini juga sudah Kepala Desa Subisa mengikuti keberngai Geringging Bushasilan tersebut, tapi maini Kepada BETTER kalau warga hanya Rabu (9/10/2013) meberdiam diri kami khanyatakan siap mensukBusmaini watir pada saat Sungai seskan program Bupati Geringging di kenal Kampar untuk menjadikan pilot project bawang sebagai desa penghasil bawang merah di Kabupaten Kampar. merah, tapi masyarakat tidak Banyak manfaat yang di dapat ada yang menjadi petani bawarga Sungai Geringging de- wang dan ini harus menjadi ngan program tersebut, seperti pertimbangan kita. ''Saya yakin tujuan pemda pembangunan infrastruktur jalan di desa mulai diperbaiki Kampar menjadikan Sungai serta juga akan direhabnya Geringging sentra bawang seKantor Desa Sungai Geringging. mata-mata demi kesejahteraan Selain infrastruktur jalan masyarakatnya, pemda Kamyang sudah mulai dikerjakan, par yang memulai, masyarakat peningkatan ekonomi kerak- tinggal melanjutkan. Belajarlah yatan juga akan menggeliat di dari sekarang bukan nanti setedesa ini. ''Untuk itu saya minta lah pemda berhasil, karna kalau kepada seluruh elemen masya- itu yang ada dalam pemikiran rakat agar berperan aktif dalam masyarakat berarti kita sudah menyongsong perubahan ke- tertinggal satu langkah,'' ujar majuan di desa ini, kita jangan Busmaini mengajak dan mehanya jadi penonton, tapi mari ngingatkan agar warga mau berbuat apa yang bisa kita memanfaatkan programa ini manfaatkan dari program ini, sebagai peluang. better-roni

Hulu juga sebanyak 40 unit rumah. Sedangkan desa-desa pelaksana program gerbang kampong tahun 2013 adalah Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar

dengan pembangunan 60 unit rumah, Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 40 unit rumah dan Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu

sebanyak 40 unit rumah, ujar Oyong Rizal, ST seraya menambahkan bahwa pihaknya optimis pada akhir tahun 2014 Kabupaten Kampar akan zero rumah-rumah

kumuh bila seluruh pihak berkompeten dan segenap lapisan masyarakat bersatu padu untuk merealitakannya. better-rls hms

Pulau Payung Jadi Desa Binaan ď Ž Khusus di Kecamatan Rumbio Jaya BANGKINANG - Desa Pulau Payung, Kecamatan Rumbio Jaya akan menjadi desa binaan khusus dalam upaya percepatan penanggulangan tiga zero, yakni zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah-rumah kumuh, dengan tujuan terjadinya peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Justru karenanya, serangkaian persiapan telah dilakukan dan segera akan ditindaklanjuti dan mulai dilaksanakan kegiatan fisiknya pada bulan Oktober 2013 dengan sasaran akhir pada akhir tahun 2014 Desa Pulau Payung telah terbebas dari tiga zero. Demikian diungkapkan Camat Rumbio Jaya, Drs. Darusmar M.Si

ketika ditemui di kantor Bupati Kampar di Bangkinang pada Rabu (9/10), seraya menambahkan bahwa setelah dirinya mengikuti rapat percepatan penanggulangan tiga zero di tingkat Kabupaten, maka pada Senin (7/10/2013) lalu ia telah mengadakan rapat khusus di aula kantor Camat Rumbio Jaya. Pada rapat khusus tersebut hadir Kepala Desa se- Kecamatan Rumbio Jaya, Kepala BPP Rumbio Jaya, Kepala UPTD se-Kecamatan Rumbio Jaya, Ketua BPD dan Kepala Dusun se- Desa Pulau Payung, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pada rapat tersebut telah berhasil dibentuk tim pelaksana kegiatan yang sekaligus mela-

kukan pendataan keluarga miskin serta penetapan rencana kerja, calon lokasi dan calon petani (CP/ CL) dan penyusunan proposal kegiatan. Sedangkan usaha yang akan dikembangkan meliputi usaha pertanaman cabe merah keriting seluas 1 Ha di tiga lokasi, usaha peternakan sapi oleh kelompok peternak sapi dengan jumlah sapi sebanyak 50 ekoar, plus kegiatan mengirimkan calon peserta kegiatan untuk mengikuti pelatihan di Diklat P4S Pertanian Terpadu Karya Nyata Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu. Diharapkan para alumni Diklat P4S tersebut akan menjadi pelaksana, motivator bagi masyarakat tempatan yang telah bertekad

untuk keluar dari belenggu kemiskinan atau tepatnya keluar dari tiga zero, ujar Darusmar, seraya menambahkan khusus untuk menzerokan rumah kumuh, usaha perikanan dan usaha-usaha peningkatan perekonomian masyarakat lainnya saat ini masih terus dilakukan pendataan untuk selanjutnya diprogramkan. Camat Rumbio Jaya tersebut juga mengharapkan agar Pemkab Kampar segera mengeluarkan SK Penetapan Desa Pulau Payung sebagai desa binaan khusus di Kecamatan Rumbio Jaya agar semua pihak terkait dalam rangka percepatan penanggulangan tiga zero dapat melaksanakan tugas lebih maksimal, ujarnya. better-rls hms

Kampar Percontohan Pendataan Kependudukan Provinsi Riau PEKANBARU - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Ranayus mengatakan, pada tahun 2005 telah ditetapkan proyeksi penduduk tingkat nasional dan provinsi yang disusun oleh Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Badan Statistik, serta didukung oleh United Nation Population Fund (UNFPA). Namun untuk proyeksi penduduk tingkat Kabupaten/Kota belum terakomodasi. Melalui kegiatan Simulasi Penyusunan Proyeksi Penduduk ini dengan menjadikan Kampar sebagai percontohan,

diharapkan dapat mendorong daerah lain untuk menyusun proyeksi penduduk di wilayahnya. Demikian dikatakannya saat memberikan arahan dan sekaligus membuka acara fasilitasi penyusunan proyeksi kependudukan Kabupaten Kampar di Hotel Dyan Graha Pekanbaru Rabu (9/10/2013). "Sebenarnya tugas yang berat bagi kami, namun tugas negara ini mesti kita laksanakan untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduk," tegasnya. Dijelaskannya, dengan penyajian proyeksi penduduk

foto : rls/hms

NARA sumber acara Fasilitasi Penyusunan Proyeksi Kependudukan Kabupaten Kampar memberikan pemaparan di Hotel Dyan Graha Pekanbaru Rabu (9/10/2013). Para narasumber itu diantaranya, Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan Kemendagri Amien Bhakti Pulungan.

Kabupaten Kampar ini, diharapkan dapat melengkapi penyediaan data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Sebab, hasil proteksi ini telah disusun sesuai kebutuhan perencanaan masingmasing sektor sehingga akan memudahkan semua sektor untuk penerapannya. "Apalagi saat ini Kampar tengah giat-giatnya menggalakkan program 5 pilar pembangunan yang akan nantinya akan menuju 3 (tiga) zero, yakni zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh tahun 2014," jelas Ranayus. Pemerataan pembangunan butuh keseriusan dari seluruh aparatur, khususnya yang terkait dengan kependudukan. "Memang untuk implementasinya dilapangan memang sangat sulit, karena banyak sekali tantangan. Contohnya, data tersebut harus terus setiap hari kita update atau kita data, karena kita ketahui banyaknya yang meninggal dunia, melahirkan, pindah tempat dan sebagainya," jelas Ranayus. Sejalan dengan itu Kabag Humas Setda Kampar Hamdani disela-sela acara tersebut mengatakan, dalam menjalankan pembangunan sangat dibutuhkan data kependudukan yang bertujuan untuk pemeratan pembangunan. "Hal ini tentu saja membutuhkan data penduduk yang betul-betul akurat dan terukur, baik dari jumlah, tingkat ekonomi dan lainnya," ucap Hamdani.

Disebutkanya, dalam perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan dan berkelanjutan diperlukan proyeksi penduduk, sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan penduduk dan perencanaan untuk merubah kondisi perkembangan demografi menuju keadaan yang diinginkan, seperti menurunkan angka kelahiran, angka kematian, meningkatkan partisipasi pendidikan dan sebagainya. Sebelumnya Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan Kemendagri Amien Bhakti Pulungan menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil adalah reformasi administrasi kependudukan yang meliputi tertib data base, tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tertib dokumen kependudukan. Dengan tercapanya ketiga tersebut dapat dijamin bahwa status hukum perdata penduduk lebih pasti. Disamping itu jelas Amien, rencana itu rencana pembangunan daerah dan nasional akan lebih efektif apabila ditunjang dengan data kependudukan yang akurat baik mengenai jumlah, kepemilikan dokumen, persebaran dan komposisi penduduk. Hadir pada acara tersebut seluruh SKPD se-Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau yang terkait dengan penyusunan data kependudukan dan pembangunan. better-rls hms


18

KAMIS

EKONOMI KERAKYATAN

10 OKTOBER 2013 ď Ź NO. 537 TAHUN III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR JANGKA PANJANG 2025 VISI "Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025'' 1.

2.

3. 4.

5.

MISI Mewujudkan sumber daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dalam bingkai budaya luhur masyarakat Kabupaten Kampar. Meningkatkan manajemen dan kemampuan apatur dalam rangka pengelolaan aset daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian dan sumber daya lokal dengan orientasi agribisnis dam agroindustri. Mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, masyarakat dan pemerintah baik berskala lokal dan regional maupun internasional. Menuwudkan pembangunan kawasan yang seimbang dan dapat menjamin kualitas hidup dan nilai budaya masyrakat secara berkesinambungan.

foto : netty

BUPATI Kampar, Jefry Noer meninjau kandang sapi di Kubang Jaya Kecamatan Siakhulu belum lama ini. foto : roni

FOTO LEPAS : Bustami HY, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkab kampar memberikan arahan pada rapat persiapan HUT KORPRI Selasa (8/10/2013) lalu.

ď Ž Diwacanakan Jadi Jalan Poros

Jalan Dusun II Kebun Durian Rusak

foto : roni

KONDISI jalan di Dusun II Desa Kebun Durian rusak parah menyebabkan mobil sering terpuruk.

GUNUNG SAHILAN - Jalan desa di Dusun II Desa Kebun Durian yang diwacanakan akan dijadikan jalan poros untuk 7 desa yang ada di Kecamatan Gunung Sahilan, kondisinya rusak parah. Terlihat banyak lobang disana sini yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan orang yang melintasi jalan itu. Bahkan, tak jarang kendaraan roda empat yang melewati jalan itu terpuruk. Kepala Desa Kebun Durian Arizal kepada BETTER Rabu (9/10/ 2013) mengatakan kalau kondisi seperti ini sudah lama dirasakan masyarakat baik di dusun I maupun dusun II, terutama mereka yang mau pergi ke ladang atau dari dusun I mau ke kantor desa mereka melalui jalan ini. Kalau musim hujan seperti

sekarang, jangankan mobil, kendaraan roda duapun susah bisa lewat, karena kondisi jalan becek dan berlumpur, apalagi adanya wacana jalan akan dijadikan jalan poros menuju 7 desa di dalamnya, sehingga banyak kendaraan besar yang akan mengangkut buah hasil panen kebun masyarakat melintasi jalan tersebut. Wacana pemindahan jalan poros itu, disebabkan jalan poros yang digunakan saat ini tidak memungkinkan kendaraan besar melewatinya, selain jalan sempit juga padat penduduk, sehingga sangat membahayakan keselamatan warga. Dengan adanya kendaraan besar melintas di jalan poros dusun II sementara kondisi jalan sebenarnya belum

sanggup menampung beban muatan terlalu berat, akibatnya terjadi lubang besar di beberapa titik dan tidak jarang kendaraan terpuruk di tempat tersebut. ''Kami berharap, agar Pemda Kampar memperhatikan keluhan warga di sini dan kalau memang jalan akan di jadikan jalan poros menuju 7 desa, harapan kami pemprop Riau secepatnya mengambil tindakan nyata atau paling tidak Pemprop Riau melakukan perawatan rutin agar warga tidak kesulitan dalam beraktivitas maupun mengeluarkan hasil panen kebunnya, pinta Arizal berharap.better-roni

SDN 005 Butuh Pagar Sekolah Sakit Hati Utang Tak Dibayar, SIAKHULU - Sarana dan prasarana sekolah banyak dikeluhkan pihak sekolah, terutama sekolah yang berada di pinggir jalan, seperti SDN 005 Siakhulu yang butuh pagar lingkungan sekolah,. SDN 005, selain sekolah berada di pemukiman penduduk juga posisinya hanya 50 meter dari jalan raya. Sekolah dengan jumlah siswa 400 lebih sangat riskan bila tanpa ada pagar untuk membatasi para siswa saat jam istirahat atau sebelum jam masuk agar tidak berkeliaran di luar lingkungan sekolah. Menurut Lepala SDN 005 Darwin SPd kepada BETTER Selasa (8/10/2013) bahwa kepala sekolah sebelumnya sudah sering mengajukan ke Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kampar untuk pembuatan pagar SDN 005, namun sampai dengan hari ini belum ada tanda tanda usulan tersebut akan direalisasikan. ''Setelah saya masuk menggantikan kepala sekolah sebelumnya permasalahan pagar lingkungan menjadi prioritas untuk di usulkan pembangunannya, bahkan pihak pemerintahan desa juga sudah mengajukannya dalam musrenbang di kecamatan, kami berharap dinas terkait bisa mengabulkan permohonan kami agar SDN OO5 Desa Baru kecamatan Siakhulu memiliki pagar seperti sekolah lain yang letaknya di pinggir jalan,'' ujarnya. Harapan senda juga disampaikan ketua BPD yang juga tokoh masyarakat Desa

Baru Rustam Datuk Jelo Sutan, sudah selayaknya sekolah yang berada di pinggir jalan raya memiliki pagar, karna ini menjadi cerminan dunia pendidikan di wilayah Kampar Khususnya Siakhulu, para tamu yang lewat akan melihat kondisi sekolah yang mereka lalui, kalau yang lewatnya menteri pendidikan mungkin akan secepatnya memerintahkan dinas pendidikan setempat untuk di bangun, tapi kalau yang lewatnya tamu dari daerah lain mungkin mereka akan memberikan penilaian negatif tentang perhatian pemerintah kita terhadap dunia pendidikan, harapan kami sekolah SDN 005 bisa mendapatkan prioritas untuk pembangunan pagar lingkungan, harapnya menambahkan. better-roni

Rumah Zaini Dibakar KAMPAR - Firdaus (20), warga Desa Ranah, Kecamatan Kampar, tibatiba mendatangi Mapolsek Kampar, Senin (7/10/13) sekitar pukul 11.00 WIB. Kepada petugas ia mengakui perbuatannya telah membakar rumah milik Zaini (60) pada Kamis (28/2/2013) lalu. Tidak tahu pasalnya kenapa baru sekarang mengakui perbuatannya. "Meski sudah lama dan mengakui perbuatannya, pelaku tetap kita tahan dan proses karena sudah melanggar hukum," kata Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono, SIK melalui Kapolsek Kampar AKP Indra

Rusdi, SH seperti dilansir rac, Rabu (9/10/13). Dijelaskan Indra, pelaku mendatangi Polsek Kampar untuk menyerahkan diri bahwa dialah yang telah melakukan pembakaran terhadap rumah Zaini. Pelaku mengaku ia membakar rumah korban karena anak korban, Azmi, tidak mau membayar hutangnya. "Karena rasa kesal dan marah itulah pelaku khilaf dan membakar rumah korban di bagian dapur," jelasnya. Pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolsek Kampar untuk diproses lebih lanjut.better-rac

Mutiara FC Juarai Turnamen Sungai Rambai Cup

foto : roni

TIM Mutiara FC terima piala dan uang pembinaan dari panitia penyelenggara turnamen, Datuk Herman di Stadion Sungai Rambai Kampar Kiri.

KAMPAR KIRI - Tim sepakbola asal Desa Kuntu, Mutiara FC berhasil menjuarai Turnamen Sungai Rambai Cup Jum'at (4/10) lalu di Stadion Sungai Rambai, setelah di final berhasil mengalahkan tuan rumah Rambai FC lewat drama adu pinalti. Dengan kemenangan ini, tim Mutiara FC berhak mendapatkan piala bergi-

lir serta uang pembinaan sebesar Rp 9 juta dari panitia. Dipaparkan tokoh masyarakat sekaligus pelaksana kegiatan Datuk Herman, turnamen sepakbola Sungai Rambai Cup merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun di gelar di Desa Sungai Rambai,

turnamen di mulai sejak pertengahan september dan di ikuti 34 tim sepak bola dari berbagai daerah di propinsi Riau, karena selain kesebelasan dari berbagai kecamatan di kabupaten Kampar, ada juga kesebelasan dari Kuansing dan Kota Pekanbaru. Datuk Herman juga menambahkan walaupun desa Sungai Rambai berada cukup jauh dan berada di pelosok tapi antusias warga dari desa lain yang ingin menyaksikan jalannya pertandingan cukup ramai, bahkan seorang tokoh perempuan dari Siakhulu Suryani Siboro ikut hadir menyaksikan, bukan cuma sekedar hadir tapi Suryani Siboro juga ikut menjadi donatur dalam kegiatan ini. Untuk itu kami atas nama seluruh panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama tokoh perempuan Suryani Siboro juga para donatur baik secara pribadi maupun insitusi sehingga turnamen Sungai Rambai Cup bisa terlaksana dari mulai pembukaan hingga penutupan berjalan lancar, ucap Datuk Her-

man dalam pemaparannya. Sementara Kepala Desa Sungai Rambai Radisman menambahkan bahwa kegiatan ini sangat menguntungkan warga yang menjadi pedagang dadakan selama turnamen berlangsung, mereka bisa menjajakan makanan, minuman juga kuliner kepada tamu yang datang dari luar untuk menyaksikan jalannya pertandingan, begitu juga dengan pemuda memanfaatkan turnamen ini dengan memarkir kendaraan tamu dari luar dengan membayar uang jasa secara suka rela, imbuhnya membeberkan. Radisman juga berharap agar kegiatan yang rutin di laksanakan setiap tahun ini bisa di tingkatkan kualitasnya, baik dari segi penyelenggara pertandingan, penyambutan terhadap tamu dari luar serta pelayanan kepada para tamu, harapan kami juga kepada pemda Kampar agar membenahi infrastruktur menuju desa Sungai Rambai, karna kondisi jalan masih tanah dan sulit di lalui terutama di musim hujan, imbuhnya berharap.better-roni


PILAR TERKINI

KAMIS

19

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

5 Pilar Pembangunan Kabupaten Kampar 2011-2016 :

1. Peningkatan Akhlak dan Moral 2. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 5. Meningkatkan Infrastruktur

Aspirasi Rakyat Redaksi Harian Berita Terkini menyediakan kolom untuk masyarakat pembaca yang memiliki uneg-uneg untuk disampaikan kepada media ini tanpa menyinggung SARA,,dengan santun, beretika dan membangun. Redaksi ini tidak akan memuat ASPIRA yang menghujat dan mencaci maki. Penulias harus mencantumkan identitas jelas. Pesan ASPIRA dapat disampaikan ke email : mindrajani@gmail.com dan better-birokampar@gmail.com KEPADA Dinas PU Kabupaten Kampar kami masyarakat Desa Pandau Jaya berharap untuk lebih memperhatikan drainase daerah kami. Barubaru ini, ratusan rumah dan sekolah terendam banjir di desa kami, karena parit dan saluran airnya tidak lancar. Mana janji bapak untuk menggali anak sungai yang berada di Desa Pandau Jaya. Yeyen, Warga Pandau Jaya

REDAKSI Harian Berita Terkini menyediakan kolom nyanyah. Diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang ingin berpartisipasi dalam cerita sehari-hari yang ditemui, sebagai sarana menuangkan celoteh-celoteh kosong untuk semua kalangan tanpa maksud tendensius. Kolom itu diisi bebas bagi siapa saja yang ingin bercerita, menyangkut cerita-cerita lucu dan mengandung nasehat tanpa menyebut siapa orang yang dimaksud. Jadi siapa saja boleh mengisi untuk mengangkat bahasa-bahasa ocu oleh orang ocu, atau orang luar yang mengerti bahasa ocu. Berisi guyonan untuk menarik minat baca pembaca karena kolom khusus untuk masyarakat Kampar. Yang menulis nyanyah bukan berarti isi ceritanya tentang penulisnya demikian, itu adalah gambaran untuk umum.(Redaksi)

foto : netty

BUPATI Kampar Jefry Noer berfoto bersama pengamat perminyakan nasional DR. Kurtubi, Presiden federasi serikat Pekerja Pertamina Ugan Gandar di UIN Suska Pekanbaru baru-baru ini usai menjadi pembicara pada seminar nasional yang digelar oleh BEM seluruh Indonesia diUIN Suska.

Warga Desa Bina Baru Senang Pos Pam Diaktifkan KAMPAR KIRI TENGAH Warga Desa Bina baru merasa senang kembali diberdayakannya Pos Pengamanan Polisi yang terletak di desa mereka. Sudah hampair 8 tahun Pospol itu tidak difungsikan. Padahal, untuk membangunnya dulu, warga berupaya secara swadaya. Salah seorang Warga yang juga Kaur Pembangunan di Desa Bina Baru Sugito kepada BETTER Rabu (9/10/2013) ketika sedang sibuk membantu memasang papan nama Pos Pam itu menjelaskan bahwa warga De-

sa Bina Baru sangat mengharapkan agar Pos Pam Polisi bisa aktif kembali untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam, apalagi pos tersebut sudah dilengkapi dengan ruang kerja, ruang istirahat, ruang tunggu bahkan ruang tahanan. ''Kami sengaja membangun Pos Polisi dengan semua fasilitasnya sebagai bukti keseriusan warga menginginkan adanya Pos Polisi yang aktif dan dijaga secara kontinue. Dengan demikian, masyarakat disini tidak perlu lagi meninggalkan peker-

Tempat Kemah JCH Kampar di Arafah dan Mina Sangat Baik  Ketua TPIHI Kampar Survey ke Lapangan KAMPAR – Ketua Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Kabupaten Kampar H Muhammad Hakam MAg telah mengsurvey kemah Jama’ah Calon Haji (JCH) Kabupaten Kampar di Arafah dan Mina Selasa (8/ 10/2013). Hakam yang sehari-hari menjabat Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukan survey bersama Ketua Kloter 10 H Khairul Sabri SAg. ''Dalam laporannya Hakam mengatakan, sesuai dengan hasil survey tempat Kemah di Arafah dan Mina untuk Jama’ah Calon Haji Kabupaten Kampar yang tergabung dalam kloter 10 Embarkasi Batam, Alhamdulil-

lah sangat baik dan strategis. JCH Kabupaten Kampar saat ini sedang mempersiapkan diri, baik kesehatan maupun perbekalan selama berada di Armina nanti,''. Demikian laporan langsung Hakam kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar Drs H Fairus MA di dampingi Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah H Dirhamsyah SAg dan Humas Kemenag Kampar Gustika Rahman SPdI melalui via telpon Rabu (9/10/2013) kemarin. Lebih lanjut Hakam mengatakan, Informasi jadwal keberangkatan JCH Kampar ke Armina ini Insya Allah pada hari Ahad atau Minggu tanggal 13 Oktober 2013. Yang mana Ja-

“Nyanyah Uwang Ocu” Oleh: Hendriyanto (Kontributor Better Kampar) Panyambuong Hiduik Dek Mancai Makan DI dunio ko banyak nan harus kan awak jalani juo nan kan di tompuo dek awak basamo gunonyo mancai makan, banyak caro nan di buek yang pontiong mandapekkan piti guno panyambuong hiduik, ado nan ka kota ado juo nan ka ghimbo, sodonyo ndak lopeh dari resiko, tapi nan paliong baresiko tontu tio ka ghimbo, mulai binatang buas Hendriyanto sampai ka nan biso nan kan awak tompuo, kadang awak sampai pulo lupo dek makan gara gara nio mancai makan, condo tu juo uwang nan mancai makan ka kota, kadangkadang salah langka omuonyo masuok panjaro atau juo mati di lobuoh, kini awak nan kan bapikiu soang, ambioklah kesimpulan kalau hiduik di dunio ko pastilah manawuo resiko, bagi yang picayo alhamduliilah, bagi nan ndak picayo berartinyo alah gilo,,, suuuuuaaaaayyyyyyyyy

jaan pokoknya jika berurusan dengan polisi. Selama ini untuk mengurus SKCK atau laporan kehilangan warga harus kehilangan waktu 1 hari kerja,'' terang Sugito membeberkan. Sementara Kapolsek Kampar Kiri Hilir, Iptu Nurman SH yang dikonfirmasi melalui Kapospol Bina Baru Bripka AF Sihotang menyatakan bahwa mereka memahami keinginan warga agar Pos Polisi Bina Baru di aktifkan untuk memudahkan warga dalam pelaporan apabila terjadi tindak kriminal di wilayah ini.

foto : alan

ma’ah akan berada di Armina selama 6 hari (mulai tanggal 13 oktober hingga tanggal 18 oktober 2013) bagi jama’ah yang mengambil nafar Tsani. Menjelang keberangkatan ke Armina tersebut, Jama’ah melakukan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, Masjid sekitar pemondokan maupun di pondok bagi Jama’ah yang sudah tua dan uzur. Untuk Prosesi pemberangkatan pada hari Minggu tanggal 13 oktober tersebut, seluruh jama’ah mandi sunat ihram di pemondokan, sholat sunat ihram dan niat melaksanakan ibadah haji. Kemudian menunggu jadwal keberangkatan ke Armina sebagaimana yang sudah di atur oleh pihak makhtab. Yang mana menururut informasi dari sektor dan pihak makhtab, makan siang di Arafah masih dibawa oleh masing-masing Jema’ah, dan untuk makan malam baru ditanggung oleh pihak makhtab sampai dengan hari tasri’ ke tiga, jelas Hakam. Oleh karena itu, Hakam dan seluruh JCH Kab. Kampar sangat mengharapkan kepada seluruh Lapisan Masyarakat Kab. Kampar khususnya dan seluruh Masyarakat di Tanah Air umumnya untuk senantiasa mendo’akan seluruh Jema’ah Haji agar sukses dan lancar serta dalam keadaan sehat selama berada di Armina dan selamat pulang atau kembali ke tanah air, tutup Hakam.better-alan

''Untuk itu kami akan memenuhi keinginan dan harapan warga dengan mengaktifkan pos selama 24 jam, karena melihat keinginan warga yang begitu kuat agar ada anggota polsek yang stanbay di pos tersebut, justru ini adalah kesempatan bagi anggota kepolisian untuk membuktikan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta kami siap melayani anda bukan sekedar kata selogan yang tertulis di setiap kantor maupun pos polisi, namun harus di buktikan dengan tindakan nyata,'' terang

Bripka AF Sihotang. Kapospol ini juga menyatakan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap masyarakat yang dengan sukarela tanpa di komandoi membantu memasang papan nama, tiang bendera serta memperbaiki semua ruangan agar siap pakai dan bisa memberikan kenyamanan kepada petugas jaga nantinya, warga juga sangat senang jika pos polisi sektor Kampar Kirihilir di desa Bina Baru sudah di aktifkan, terang Bripka AF Sihotang memaparkan panjang lebar.better-roni

Dua Polres Kejar Pelaku Rampok Rp53 Juta di Gunung Sari KAMPAR - Aparat Polres Kampar dan Polres Kuansing saat ini masih mengejar pelaku perampokan terhadap Sumarni (42), warga Gang Sari Kecamatan Gunung Sahilan yang terjadi di jalan lintas Gang Sari, Simpang Kuran, tepatnya di Bukit Kerapai Pinggir perbatasan Kuansing, pada Senin (7/10/13). "Pelaku yang diduga kuat melarikan diri ke Kabupaten Kuansing saat ini dalam pengejaran Polres Kampar dan Kuansing. Banyak saksi mengatakan pelaku kabur ke arah Kuansing dengan membawa uang Rp53 juta milik korban," jelas Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Eka Aryandi Putra, SH SIK, seperti dilansir rac Rabu (9/ 10/13). Dijelaskan Eka, pelaku yang berjumlah 2 orang itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nomor polisi dan memakai helm serta jas hitam itu memang diduga kuat telah merencanakan perbuatannya. "Korban sudah diikuti dari rumah dan mengetahui korban sedang membawa uang," tambah Eka. Saat itu, korban bersama istrinya Surti (40) sekitar pukul 11.45 WIB dengan menggunakan mobil L300 keluar dari Gang Sari menuju Simpang Kuran hendak ke Pekanbaru belanja barang

sehari-hari. Tiba-tiba di perjalanan, dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dikendarai dua orang lakilaki memakai jaket dan berhelm tiba-tiba memberhentikan mobil. Mereka seperti ingin bertanya kepada korban. Merasa tidak curiga, korban pun menghentikan mobilnya. Setelah berhenti, salah satu dari pelaku langsung menodongkan senjata api dan memaksa meminta uang yang dibawa korban. Di saat itu, langsung terjadi pergulatan antara korban Sumarni dengan pelaku. Pelaku menembak korban Sumarni dan mengenai kaki kirinya Sumarni. Karena ada suara tembakan, Surti langsung keluar mobil dan menolong suaminya. Namun pelaku lainnya berhasil mengambil tas berisikan uang tunai Rp53 juta. Setelah itu kedua pelaku langsung tancap gas ke arah Kuansing. Warga sekitar yang baru mengetahui ada perampokan langsung membawa korban ke RS Pekanbaru. "Saat ini kita terus melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada kedua pelaku yang sudah kita ketahui ciri-cirinya itu," pungkas Eka. better-rac

KETUA TPIHI Kampar Muhammad Hakam sedang melakukan survey di Armina.

Gema Islami

Doa Untuk Serambi Mekkah

Oleh : Syamsuatir Elkampary SESAAT setelah mendirikan Baitullah yang kelak akan

menjadi kiblat kaum muslimin dan dikunjungi oleh berbagai suku bangsa dari seluruh penjuru dunia, Nabi Ibrahim berdoa “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buahbuahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian” (al-Baqarah : 126). Di antara sekian banyak doa yang pernah dibacakan oleh nabi-nabi, doa Nabi Ibrahim termasuk doa yang paling banyak diabadikan oleh Allah swt di dalam al-Qur’an. Ada doa dan permohonan agar diberikan hikmah serta dianugrahi lidah yang tidak melukai, doa semoga

dianugrahi keturunan dan keluarga yang soleh, dan doa mohon diperlihatkan sebagian tanda kebesaran Allah sehingga hatinya semakin teguh dan tenang dalam menyembah Allah. Dalam Surat al-Baqarah di atas Nabi Ibrahim berdoa semoga Negeri Mekkah diberikan keamanan dan kemakmuran. Doa adalah bagian dari ibadah dan kehidupan kita. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengandung pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang teramat lemah tanpa rahmat dan pertolongan Allah swt. Orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orangorang yang sombong, yang

merasa bahwa mereka bisa hidup tanpa kasih sayang dan karunia dari Allah swt. Tidak hanya itu, sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa kekuatan doa bisa merubah takdir. Seperti Nabi Ibrahim, Sering kali kita berdoa agar dosa kita diampuni oleh Allah swt, rizki kita dilapangkan, rumah tangga kita dianugrahi ketenteraman dan kerukunan, akan tetapi tidak seperti Nabi Ibrahim, tidak banyak di antara kita yang mau menengadahkan telapak tangan, menghadirkan hati yang khusyu’ dengan penuh pengharapan, melewati keheningan malam dengan munajat dan doa, agar negeri yang kita

tempati diberkahi dengan keamanan, kerukunan, keadilan dan kemakmuran. Doa untuk negeri hanya hadir dalam acara seremonial belaka, tapi jarang terucap seiring zikir kita setelah shalat menyembah Allah swt. Untuk itu, di antara sekian banyak harapan dan permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa, mari kita sisipkan doa dan harapan untuk Negeri yang kita cintai. Seperti Mekkah yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim, mudah-mudahan Serambi Mekkah juga dianugrahi keamanan dan kemakmuran berkat doa yang kita bacakan.


20 Terbentur Status Kepemilikan

Pengembangan Bandara Pinang Kampai Tertunda DUMAI - Peralihan status kepemilikan Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai dari PT. Pertamina ke pemerintah hingga kini belum dapat dilakukan. Akibatnya, pemerintah kesulitan melakukan pengembangan bandara menjadi bandara komersial. Sejauh ini, pengelolaan Bandara Pinang Kampai hanya sebatas pinjam pakai yang diatur didalam MoU antara PT. Pertamina dengan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai. Ironisnya, setiap tahun Pemerintah harus mengeluarkan dana milyaran rupiah untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bandara, belum lagi dana yang dikeluarkan untuk perawatan asset. Tidak mau menyerah, pemerintah terus melakukan lobi-lobi agar asset Bandara Pinang Kampai menjadi asset Pemerintah Daerah. Tidak hanya melobi Pertamina, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai bahkan sudah bertemu dengan instansi terkait lainnya seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Manteri SDM, dan Menteri Perhubungan di Jakarta, belum lama ini. Namun hasilnya belum juga memuaskan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, H. Taufik Ibrahim didampingi Catur selaku Kepala Bandara Pinang Kampai, Rabu (9/10) di ruang kerjanya menegaskan, jika hingga 31 Desember 2013 tidak ada keputusan dari Pertamina, maka seluruh personil Dishub yang bertugas di bandara akan ditarik ke kantor. ''MoU antara pemerintah dengan Pertamina RU II akan berakhir pada 31 Desember 2013. Jika hingga akhir tahun ini tidak ada titik temu terkait usulan pelimpahan bandara, maka Dishub akan menarik seluruh personil dari Bandara Pinang Kampai,'' kata Taufik Ibrahim. Menurut Taufik, aktifitas bandara otomatis akan terhenti jika Dishub menarik seluruh personilnya. ''Ini bukan ancaman, tetapi sudah menjadi wewenang kami jika hingga 31 Desember tidak ada keputusan dari Pertamina, maka Dishub berhak menarik seluruh personil dari bandara dan otomatis aktifitas di bandara akan terhenti,'' tegasnya. Menurut Taufik, belum lama ini, dalam rapat koordinasi di Jakarta Pertamina sempat menawarkan dua opsi. Opsi pertama bandara akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan mengingat banyaknya perusahaan vital di Kota Dumai. Sedangkan opsi kedua akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. ''Opsi pertama maupun kedua bagi kami sama saja, asalkan Bandara tersebut diserahkan oleh pemerintah sehingga Pemda dapat mengalokasikan dana baik APBD maupun APBN untuk pengembangan bandara. Karena selama ini pengembangan bandara terbentur oleh status kepemilikan,'' sebutnya. Lanjutnya, banyak keuntungan bila bandara tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui kementerian Perhubungan atau Kementerian Pertahanan, otomatis Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran baik dari APBD maupun APBN untuk pengembangan bandara. Seperti menambah panjang landasan pacu (Runway) dari 1.800 meter menjadi 2500 meter, dan memperbaiki berbagai fasilitas lainnya sehingga pesawat komersial lainnya dapat landing di bandara Pinang Kampai untuk melayani penerbangan Domestik maupun Mancanegara dengan tetap memperhatikan keselamatan penerbangan dan penumpang dengan menerapkan SOP. better,hrc

Permintaan Hewan Kurban Meningkat, Harga Melejit DUMAI - Jelang Perayaan Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Qurban) Tahun1434 Hijriah/2013 Masehi, puluhan ekor hewan ternak jenis sapi yang biasa digunakan sebagai hewan qurban mulai berdatangan dari berbagai daerah, guna memenuhi kebutuhan hewan qurban untuk Kota Dumai. Seperti yang diungkapkan Dasril, salah seorang pedagang sapi, sapi-sapi tersebut didatangkan dari berbagai daerah yang ada di Nusantara seperti Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Surabaya. “Sapi-sapi ini sengaja didatangkan dari luar kota untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kota Dumai,” tutur Dasril, kemarin. Menurutnya, tahun ini permintaan hewan kurban di Kota Dumai mengalami peningkatan hingga 30 persen. Dan jelang Hari Raya Idul Adha, jumlah sapi sudah laku terjual lebih kurang sekitar 300 ekor. “Ini menunjukan adanya peningkatan yang cukup besar dari masyarakat Kota Dumai untuk berkurban. Tahun sebelumnya, hanya sekitar 200 ekor sapi saja yang laku terjual,” sebut Dasril. Selain permintaan hewan qurban yang mengalami peningkatan, Dasril juga mengatakan, pada tahun ini harga hewan qurban jenis sapi juga mengalami kenaiakan harga 20 persen dibanding tahun lalu. Dimana, rata-rata per ekor sapi terjual dengan harga Rp10,5 Juta. “Alhamdulillah pada tahun ini permintaan hewan kurban di Kota Dumai ada peningkatan, meskipun harga hewan kurban jenis sapi meningkat sekitar 20 persen,” ucapnya. Sebelum didatangkan ke Kota Dumai, katanya, hewan-hewan kurban ini, tentunya terlebih dahulu sudah diperiksa oleh Dinas Peternakan setempat, untuk menjamin kesehatan hewan kurban tersebut. “Setelah sampai di Kota Dumai, hewan-hewan kurban jenis sapi ini, juga kembali diperiksa ulang oleh Dinas Peternakan Kota Dumai hingga H-2 atau jelang pemotongan hewan kurban,” imbuhnya. Better, Cahaya Putra

KAMIS

DUMAI

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

KUA PPAS APBDP 2013 Disepakati DUMAI - Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Dumai tahun 2013 disepakati. Persetujuan terhadap APBD Perubahan 2013 itu dilakukan dalam sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2013 yang digelar DPRD Dumai, Rabu (9/10) kemarin, di lantai II Gedung

DPRD Jalan Perwira Kelurahan Bagan Besar Dumai. Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dumai Zainal Effendi itu, juga dihadiri Walikota Dumai Khairul Anwar dan Sekda Dumai Said Mustafa bersama sejumlah kepala SKPD yang ada di lingkungan Pemko Dumai. Dalam sidang Paripurna tersebut, disebutkan Zainal, usulan pemerintah daerah

dalam RAPBDP Tahun 2013 tersebut, merupakan target bersama. Karena masih banyaknya yang harus dibenahi. “Dan pembenahan nantinya dapat dijabarkan lebih lanjut,” sebutnya. Zainal mengingatkan agar semua kebijakan daerah, benarbenar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu melaksanakan pembagunan berdasarkan

kebijakan yang tepat dan untuk kepentingan masyarakat. Sementara, Walikota Dumai Khairul Anwar dalam menyampaikan nota usulan dalam APBD Perubahan Tahun 2013, penyusunan dilakukan oleh TAPD dan dibahas dalam Tim Banggar DPRD. Program kegiatan yang diusulkan mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pembiayaan yang berjumlah

Rp1 triliun, terjadi perubahan hingga menjadi Rp1,5 triliun. Sumber pendapatan daerah mengalami kenaikan 4,89 persen. Sementara dana perimbangan mengalami penurunan 0,20 persen. “Belanja daerah kali ini mengalami peningkatan alami Rp 1,354 triliun atau sebesar 14,78 persen, disebabkan belanja tidak langsung,” pukasnya. Better, Cahaya Putra

Kesbangpolinmas Gelar Diklat Teknis dan Fungsional Poskamling

ASISTEN III Pemko Dumai Mustafa Kadir memakaikan tanda peserta diklat didampingi Kakan Kesbangpolinmas Dumai, M Abduh.

DUMAI - Dalam upaya mencegah dan menangkal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas), Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Riau bekerjasama dengan Kesbangpollinimas Kota Dumai menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) teknis dan fungsional Satuan Keamanan Lingkungan (Poskamling), Rabu (9/10), di salah satu hotel yang ada di Jalan Sudirman Kota Dumai. Kegiatan Diklat yang diikuti puluhan peserta Satlinmas dari Satlinmas Kecamatan dan

Kelurahan se Kota Dumai tersebut, dibuka langsung oleh Asisten III Pemko Dumai H Mustafa Kadir. Walikota Dumai melalui Asisten III Pemko Dumai H Mustafa Kadir dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Dumai, menyambut baik dengan digelarnya Diklat Pembinaan Teknis dan Fungsional Satuan Keamanan Lingkungan (Siskamling). Menurutnya, Diklat tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif bagi masyarakat Kota Dumai. Selain meningkatkan pengetahuan bagi petugas Linmas di setiap desa

dan kecamatan, juga memberikan pencerahan bagi petugas Linmas itu sendiri, betapa pentingnya mencegah gangguan kantibmas. “Pentingnya perlindungan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat bukan hanya tugas dari pihak berwajib saja, akan tetapi juga merupakan tugas bersama. Petugas Linmas yang ada di tengah-tengah masyarakat, merupakan ujung tombak dalam melakukan pengamanan di mana ia ditugaskan,” tegas Mustafa. Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam menjalan tugas, petugas

Linmas harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi kepada semua lini dan juga pihak-pihak yang berkompeten. Jadi, petugas Linmas ini sangat berperan penting dalam pencegahan dalam menciptakan situasi kantibmas yang aman dan kondusif. Sementara itu, Sekretaris Kesbangpolinmas Riau Ardi Basuki mengatakan, Diklat yang dilaksanakan ini merujuk kepada Peraturan Undang-Undang Nomor 32.Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengisaratkan bahwa Diklat Pembinaan Teknis dan

Fungsional Satuan Keamanan Lingkungan (Poskamling) dalam mence g a h d a n m e n a n g k a l gangguan keamanan dan k e t e r t i b a n m a s y a r a k a t ( K amtibmas) sangat penting untuk dilakukan. “Dalam waktu dekat ini, k e m b a l i a k a n d i g e l a r p e mi l i h a n G u b e r n u r d a n Wa k i l Gubernur Riau, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif. Oleh se b a b i t u , k e u t u h a n d a n ketertiban masyarakat sangat menentukan sekali dalam menjalankan pesta demokrasi tersebut,” sebutnya. Better, Cahaya Putra

PPMKD Dukung Pembuatan Tugu WTN

DENGAN bangga pegawai Dishub Dumai menunjukkan piala WTN kepada masyarakat Dumai.

DUMAI – Keberhasilan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota

Dumai bersama pihak Kepolisian Polisi Resort

(Polres) Dumai menertibkan lalu lintas di Kota Pengantin

Berseri ini, meraih penghargaan Wahana Tata Nugaraha (WTN) 2013 untuk Kategori Kota Sedang. Untuk itu, Dishub berencana untuk membuat tugu WTN 2013. Rencana tersebut disambut baik oleh Persaudaraan Pemuda Muslim Kota Dumai (PPMKD). “Selagi tujuannya untuk kebaikan bersama dan menambah motivasi serta semangat kerja, saya rasa niat Dishub tersebut sahsah saja,” ujar Ketua PPMKD, Abdul Haris Hasan, Rabu (09/ 10), kepada Berita Terkini. Menurut Ketua PPMKD, jika memang dinas terkait ingin membuat tugu WTN, sebaiknya jangan dibuat berbentuk tugu patung maupun binatang. Harus ada nuansa melayunya, atau berbentuk replika piala WTN yang diterima Kota Dumai. “Kalau bisa, tugu tersebut, tidak meninggalkan estetika budaya Melayu.

Selain itu, sebaiknya dinas terkait sebelum mebuat tugu, sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak, seperti LAM Riau, tokoh masyarakat dan segenap komponen masyarakat Dumai, dengan harapan bisa mencapai kesepakatan agar tidak menimbulkan gejolak maupun permasalahan di kemudian hari,” kata Haris. Haris mengaku mengapresiasi kinerja, kerjasama dan kebersamaan dinas terkait dan Kepolisian yang telah meraih penghargaan ini. "Kita berharap, intansi inilebih meningkatkan kinerjanya, serta selalu memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakatnya. Karena, tanpa dukungan dari masyarakat, belum tentu Dumai bisa meraih penghargaan itu,” tukas Abdul Haris. Better, Cahaya Putra


INHU, INHIL, SIAK Proyek Pokmas Kecamatan Sei Mandau Hampir Rampung SEIMANDAU- Realisasi pekerjaan kelompok masyarakat (pokmas) di Kecamatan Sei Mandau, sedang tahap penyelesaian.Sebanyak 26 paket Pokmas dibagikan kepada sembilan desa dengan realisasi sudah mencapai 75 persen. Camat Sei Mandau Irwan Kurniawan S Sos MM menyatakan, sebanyak 26 paket pokmas untuk tahun 2013 ini, dilaksanakan di Sungai Mandau dan saat ini sedang tahap penyelesaian. “Sampai bulan September pekerjaan Pokmas se Kecamatan Sei Mandau telah mencapai 75 persen. Penyelesaian ratarata fisik dilapangan,”jelas Camat Sei Mandau,Rabu (9/10). Camat menambahkan masing-masing paket proyek dikerjakan pokmas. Proyek merupakan aspirasi dari masyarakat setempat,sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”Pembangunan yang dikerjakan oleh Pokmas dibagi beberapa kegiatan seperti pembangunan semenisasi, rehap bangunan dan. Diharapkan pembangunan dapat bermamfaat bagi masyarakat setempat,”tututp camat. better-ram

Bupati Minta Restoran Dan Hotel Sajikan Berbagai Menu SIAKBupati Siak Drs H Syamsuar, M.Si minta kepada seluruh Restoran dan Hotel yang ada di wilayah Kabupaten Siak perlu melakukan perbaikan terhadap pelayanan terhadap para tamu yang datang ke Kabupaten Siak. Demikian disampaikan oleh Bupati Siak Drs Syamsuar, M.Si dalam H Syamsuar rapat penutupan Kepanitiaan Tour De Siak, Selasa (8/10). Dikatakan Bupati, Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak bisa mengumpulkan pemilik Hotel dan Restoran yang ada di Kabupaten Siak ini, terkait pelayanan yang mereka berikan selama ini belum sangat memuaskan bagi tamu-tamu mereka yang datang ke Siak ini. “Kita minta Hotel dan Restoran yang ada di wilayah Kabupaten Siak bisa menyajikan makanan yang sesuai dengan selera tamu dan yang datang ke Kabupaten Siak ini, dan mereka harus bisa bekerja sama dengan hotel dan restoran berbintang yang ada di Pekanbaru,”tutur Bupati. Pihak Restoran dan hotel wajib memenuhi permintaan tamu yang ingin makan dan menginap di Hotel mereka, kalau restoran dan hotel tidak bisa melayaninya, pihak restoran dan hotel sama saja telah melanggar aturan tentang Restoran dan Perhotelan, terang Bupati S ya m s u a r. “Pihak hotel harus menyediakan kokinya 24 jam dan bisa memasak menu apa saja yang diminta oleh tamunya, ini wajib dilakukan. Begitu juga halnya pihak restoran, mereka harus bisa menyajikan berbagai menu, karna yang datang ke Kabupaten Siak ini tidak hanya orang Melayu, tapi ada juga orang bule dan lainnya yang tidak doyan makan nasi,” imbuhnya. Lebih lanjut Bupati Siak menyampaikan, pemerintah Kabupaten Siak saat ini sangat berbangga sekali, kini sudah ada dua pengusaha asli Siak yang ingin membangun Hotel berbintang 3 di Siak yang akan di bangun di Belantik nantinya, kedua pengusaha itu adalah Suhemi pemilik Hotel Grand Mempura dan Hely pemilik Quen Water Park. Oleh sebab itu, dengan adanya Hotel berbintang tiga di Siak ini para wisatawan yang berkunjung ke Siak bisa beristirahat, dan di waktu malamnya bisa menikmati alam Siak, harap Bupati. better-rec

KAMIS

 Atasi Banjir

Warga Dambakan Drainase Jalan Hang Jebat

LURAH Perawang Rizannaky Meninjau titik genangan air yang membutuhkan drainase di Jalan Hang Jebat.

PERAWANG- Warga RW 07, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang membutuhkan pembangunan drainase di Jalan Hang

Jebat.Pasalnya,akibat belum adanya saluran air di sejumlah titik terjadi genangan air pada musim hujan.

“ Kita sudah mengusulkan pembangunan parit di tingkungan Jalan Hang Jebat,berulang kali, namun pemkab Siak belum

Jefri Hadi Tri Herianto

SIAK- Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Siak ?untuk mencarikan solusi atas tuntutan Federasi Serikat Pekerja Tranfortasi Indonesia (FSPTI)? dengan PT HABI, Rabu (9/10), di Kantor Disnakertrans belum membuahkan hasil. Bahkan suasana dalam forum terlihat a lot karena pihak PT. HABI ngotot tidak mau menjalin kerja sama, sementara pihak FSPTI mempertanyakan kerja sama antara SPTP dengan PT HABI Dari perjanjiaan kerja sama SPTP dan PT. HABI, dalam forum terungkap, bahwa hampir semua anggota SPTP

bukan karyawan PT HABI, hal ini menjadi kejutan bagi pihak Disnakertrans Siak. “Masaalah keanggotaan SPTP dan kerjasamanya, nanti akan kita tindak lanjuti, karena itu masaalah teknis yang tidak bisa ditindak secara cepat,” ujar Kadisnakertrans Siak, Nurmansyah. Kadis membantah anggapan pihaknya gagal mencarikan solusi dalam pertemuan ini?, sebagai mediator, pihaknya memberikan kesempatan pada pihak PT. HABI untuk mempelajari Betol ketentuan yang ada, sehingga FSPTI bisa diterima bekerja sama dengan perusahaan pengepakan pupuk

ini. “Karena kedua belah pihak ngotot, maka sebagai puhak yang memediasi kami harus bersikap bijak. Bukan tidak berhasil, namun kami menegaskan pada PT HABI untuk mempelajari ketentuan yang ada. Masaalah kerjasama, perlu diperhatikan undang-undang, karena disatu sisi ada yang menguntungkan perusahaan dan di sisi ada yang menguntungkan pekerja,” ujar Nurmansyah Katanya, pihaknya tetap akan mengupayakan terjalinnya kerjasama, karena kami pemerintah menginginkan suasana yang koondusif. Sementara, Ketua FSPTI, Egi didampingi konsultan

Tiga Hari Menghilang Istri Kedua Ditemukan Tewas PERAWANG- Warga BTN Cendrawasih,Kelurahan Perawang,Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,gempar dengan penemuan sesosok mayat,Rabu (09/10) siang. Mayat tersebut diketahui jenis kelamin wanita bernama Suharni (47) istri kedua dari Mustafa (27). Ia sempat menghilang tiga hari lalu. Penemuan ini bermula,dari munculnya bau busuk seperti bangkai di sekitar tempat kejadian sejak pagi hari.Untuk mencari tahu penyebab,sejumlah warga mencari sumber bau,alangkah terkejutnya mereka,melihat sesosok mayat dalam parit di depan BTN Cendrawasih Kondisi mayat tertelungkup dikerumuni lalat.Tak ada warga setempat mengenali wajah mayat wanita itu. Selanjutnya,penemuan mayat wanita ini dilaporkan ke pihak kepolisian.Tampak turun kelapangan Kapolsek Tualang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nurhadi Iswanto, Kanit Reskrim AKP Fajar, Kasatlantas Iptu Teguh.Kepolisian dibantu warga sekitar pukul 13.00 Wib, mengevakuasi mayat ke Puskesmas Perawang. Pihak puskesmas melakukan outopsi terhadap jasad korban. Wanita sudah berumur sekitar empat puluh tahunan,mengenakan baju

warna hitam dan celana pendek warna coklat, rambut beberapa bagian sudah memutih.Perut wanita ini kembung,tidak jelas apakah karena masuk angin atau sedang hamil. Saat sedang dilakukan outopsi di Puskesmas, tiba-tiba muncul pria bernama Mustafa (27). Pria ini mengaku bahwa wanita tersebut, adalah istri keduanya. Ia mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dirinya dan wanita tersebut.Berdasarkan KTP, wanita itu bernama Suharni (47). Pasangan ini tinggal di Jalan Raya Km 4 Perawang, gang Sukamaju, Kelurahan Perawang. Pria asal Lampung ini mengungkapkan, ia sudah kehilangan istrinya sejak dua hari lalu.Terakhir, ia meninggalkan istrinya berangkat kerja Senin (07/10) sekira pukul 07.00 Wib dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak ada pertengkaran antara mereka. Namun sepulang kerja sang istri yang baru dinikahinya tiga bulan lalu itu,tak berada dirumah lagi Tetangga tidak ada yang mengetahui kemana pergi sang istri.Hanya saja, penuturan tetangga, istrinya meninggalkan rumah sekira pukul 09.00 Wib. Hingga hari ketiga tak juga pulang.

Meski kehilangan sang istri pria yang bekerja sebagai karyawan kontraktor ini tidak melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian. Namun ini dilakukan setelah ia berkonsultasi dengan keluarga korban di Jawa. “Tunggu seminggu dulu baru dilaporkan kata keluarga,”tutur pria yang sejak kehilangan istri tinggal di mes MBA di Bunut. Kapolres Siak AKBP Rahman Dayat, melalui Kapolsek Tualang AKP Nurhadi Ismanto,ketika dimintai tanggapan membenarkan penemuan mayat wanita tersebut. Saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kematian korban. “Sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan penyebab kematian. Kita masih menunggu hasil outopsi dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi,”terang Kapolsek. Namun demikian Kapolsek Nurhadi mengungkapkan ada beberapa bagian tubuh korban yang hancur seperti mulut. Untuk itu,pihaknya akan terus mendalami penyelidikan. “Identitas sudah diketahui, setelah outopsi,mayat diserahkan kepada suaminya untuk dimakamkan,”tutupnya.

0853 6503 6986 0852 6592 4586 0852 7140 0078 0852 6306 6111

Biro Inhil Markoni Hendry Age

mengakomodir,”ungkap Toha Ketua RW 07 kemarin. Menurutnya, pembangunan parit di Hang Jebat menjadi kebutuhan skala prioritas masyarakat setempat.Sehingga, hal ini selalu menjadi usulan masyarakat melalui forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) mulai tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan sejak beberapa tahun lalu. Namun meski dibutuhkan, belum juga terakomodir dalam APBD Kabupaten Siak. “Kita berharap sebenarnya tahun 2013 ini sudah terrealisasi,karena berdasarkan informasi drainase Hang Jebat ini sudah terakomodir. Namun entah kenapa tak jadi tahun,”ungkapnya. Untuk itu calon legislatif dari Partai Hanura ini berjanji akan terus memperjuangkan usulan pembangunan paret di Jalang Hang Jebat tersebut

sampai terwujud. Termasuk diantaranya,melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan melobi anggota DPRD Siak di komisi terkait. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Siak Masri SH ketika berbincangbincang dengan wartawan di Perawang mengatakan, pihaknya memahami keninginan masyarakat tersebut. Untuk itu,sebagai wakil rakyat dirinya berjanji akan memperjuangkan agar pembangunan saluran air di hang jebat tersebut terwujud.. “Tahun ini memang belum terakomodir.Tahun depan drainase,hang Jjebat jadi prioritas. Kita sudah berkoordinasi dengan Tarcip,dan menyuruh konsultan perencana mengukur ke lapangan,”ungkap Masri politisi Partai Golkar ini. better-ram

Mediasi Antara FSPTI dan PT Habi Tak Berhasil

Biro Inhu Ali Usman

21

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

0813 7804 8003 0852 6437 2086 MAYAT wanita yang ditemukan membusuk, sedang di outopsi di Puskesmas Perawang.

better-ram

hukum FSPTI, ?Edo menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu anjuran dan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini dinas terkait. “Kami menunggu anjuran dari Disnaker, tadi kadis Nurmansyah berjanji, bahwa tidak ada permasaalahan yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya “Di Riau ini hanya PT HABI yang tidak mau bekerja sama dengan Kami, kami tegaskan, kami bukan preman,” tegasny Sementara, pihak SPTP yang juga sebagai salah seorang Humas PT HABI menyangkal tudingan tersebut, dijelaskannya, organisasinya adalah merupakan fasilitator

bagi buruh dan karyawan, pengakuannya SPTP berdiri merupakan bentukan karyawan PT HABI, namun dirinya juga membenarkan kalau sebagian besar anggotanya bukan karyawan PT HABI Terkait masaalah kelegalan organisasinya, dirinya mengaku saat ini masih dalam penjajakan, yang mana upaya telah dilakukan dengan mengajukan perizinan pada dinas dan akan diupayakan ke kementrian. “Kami mengetahui perizinannya harus dari kementrian, namun saat ini kami sedang berupaya mengurusnya, dan masih dalam penjajakan,” ucapnya. better-ram

Kepengurusan Osis SMAN 1 Batang Cenaku Dilantik

BATANG CENAKUSetelah masa aktif jabatan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) periode 2012-2013 berakhir, Eko Saputra terpilih sebagai ketua OSIS yang baru periode 2023-2014, menggantikan seniornya Rachmadi Alwi. Dimana sebelumnya, setelah melalui proses yang panjang, serta membuat laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS yang lama dan dilanjutkan dengan mengadakan seleksi pemilihan Calon ketua OSIS baru. Akhirnya melalui keputusan rapat bersama pengurus OSIS demisioner, ditetapkan pemilihan umum Osis (Pemilu Osis). Dari 6 pasang calon yang diajukan, alhasil pasangan Eko Saputra dan Indera terpilih menjadi ketua OSIS yang baru dengan perolehan suara mutlak dari pesaingnya. Pasangan Eko Saputra dan Indera berhasil menghimpun 176 suara, dari 400 suara sah, disusul pasangan Satrio.N dan Zul Akbar, 85 suara, Andi dan Triani, 11 suara, Abdul Hamid dan Rini Rusaiana, 3 suara serta Iman K dan Ika Putriyani, 18 suara. Dengan demikian pasangan Eko dan Indera dilantik sebagai ketua OSIS dilaksanakan bersaman dengan Upacara rutin, Senin (7/10) kemarin, pelantikan Ketua beserta pengurus OSIS tersebut dipimpin

lansung Kepala Sekolah SMAN 1 Batang Cenaku, Mokhamad Sopan, S.Pd dengan disaksikan seluruh Majelis guru dan pelajar sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMAN 1 Batang Cenaku dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada ketua dan pengurus OSIS yang lama atas kinerja dan prestasi yang diraih selama ini, kepada ketua dan pengurus osis yang baru, diucapkan selamat atas terpilih dan dilantik dan selamat bekerja, semoga bisa mengangkat nama baik sekolah dan mampu bersaing dengan sekolah yang ada di Inhu. Ketua Osis terpilih Eko Saputra dalam sambutanya mengatakan, terimakasih kepada rekan-rekan yang sudah mempercayakan OSIS ini kepadanya, dengan demikian ia berharap kedepannya, tidak ada lagi kejadian perkelahian antar pejar di sekolah ini. “Mari kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, karena dengan kita bersatu dan saling dukung, maka apapun yang akan kita lakukan di sekolah ini tentu akan terselenggara sebagai mana yang diharapkan,”ujarnya. Katanya, ini adalah generasi penerus bangsa ini, kemajuan daerah saat ini ada dipundak kita semua.”Tingkatkan prestasi tatap masa depan, jalan kita masih panjang”, ucap Eko yang disambut tepuk tangan ratusan pelajar sekolah itu. better-jef


Wan 22

KAMIS

10 OKTOBER 2013 ď Ź NO. 537 TAHUN III

Waspadi Kosmetik Wanita SUDAH kodratnya semua perempuan ingin terlihat cantik dan menawan.Perempuan mana tak ingin terlihat cantik? Namun untuk mencapai tujuan ini wanita setidaknya memasukkan lebih dari 500 bahan kimia ke dalam tubuh. Termasuk ke wajah. Temuan itu berasal dari penelitian yang dilakukan perusahaan deodorant Bionsen di Inggris. Seperti dilansir dari timeofindia. Juru bicara Bionsen, Charlotte Smith mengatakan kosmetik generasi baru dan perawatan kecantikan mengandung lebih banyak bahan kimia untuk mencapai hasil yang lebih baik, yang berarti perempuan membawa bahan kimia lebih banyak dari sebelumnya. Sementara penelitian dari Universitas California, Berkeley, menemukan, lipstik saja misalnya, bisa mengandung sebanyak sembilan logam yang berbeda. Studi tersebut menunjukkan bahwa lipstik digunakan dua kali sehari, menyediakan lebih dari 20 persen dari asupan harian yang dapat diterima seseorang untuk aluminium, kadmium dan mangan. Ini dikaitkan dengan tumor lambung . Peneliti Berkeley, Katharine Hammond mengungkapkan, beberapa logam beracun dapat memiliki efek pada kesehatan jangka panjang. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa over-eksposur untuk beberapa bahan kimia telah dikaitkan dengan toksisitas pada sistem saraf dan kanker. Sekarang diketahui bahwa bahan pengawet dari pasta gigi sampo menimbulkan kekhawatiran karena terkait dengan kanker payudara dan masalah kesuburan. Sementara itu, sebuah penelitian terbaru oleh Stony Brook University di New York menemukan bahwa nanopartikel emas terakumulasi dalam sel batang dan bisa mempercepat penuaan dan kerutan, penyembuhan yang lambat dan menyebabkan diabetes. better-yen/inc

Hati-hati Memilih Pemutih Kulit

ZAT pemutih tertentu, termasuk yang kerap diiklankan di media sosial, bisa menyebabkan kebutaan atau kanker kulit, ujar ahli penyakit kulit pemerintah Thailand. Pil, cairan atau kosmetik yang diiklankan bisa memutihkan kulit , biasanya mengandung AHA (alpha hydroxyl acid) dalam jumlah besar dan idealnya dibeli sesuai resep dokter kulit, kata Dr Jinda Rojjanamethin, penjabat Lembaga Dermatologi Kementerian Kesehatan Thailand. Ia menjelaskan bahwa para pengguna cairan pemutih ini bisa mengalami perasaan terbakar, terkelupas atau terbakar kulitnya, atau mereka manjadi sangat sensitif terhadap terpaan matahari. Sejumlah produk ini juga bisa menyebabkan kanker kulit jika digunakan dalam jangka watu lama, bahkan bisa menyebabkan kebutaan jika dioleskan dan terkenamata, tambah dokter ini kepada koran The Nation, terbitan Bangkok barubaru ini. Masyarakat, terutama wanita, yang ingin memutihkan kulitnya harus menemui dokter kulit yang memang berhak mengeluarkan resep dengan kandungan AHA yang tidak merusak kulit. Dokter kulit akan memberi cara penggunaan dan dosis serta jangka waktu produk berlaku. Upaya memutihkan kulit itu kini menjangkiti banyak wanita berkulit sawo matang di Asia Tenggara. Di Indonesia banyak ditemukan sejumlah produk pemutih kulit yang tidak disertai keterangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan. Juga marak masuk sejumlah produk pemutih asal China, yang kemungkinan besar berisi zat mengandung air raksa. better-yen/kpc

ta

Pipik Pilih Syiar Agama PIPIK Dian Irawati kini memilih syiar agama daripada harus main sinetron.Istri almarhum ustaz Jeffry Al Buchori, Pipik Dian Irawati kini sedang kebanjiran tawaran bermain sinetron. Namun, dia enggan dan justru memilih syiar ke berbagai daerah. "Banyak sekali tawaran main sinetron, cuma saya nggak mau. Saya mau syiar

saja," ujar Pipik saat ditemui di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (9/10). Pipik kini memang sedang disibukkan dengan jadwal syiarnya. Dia rela berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. "Kemarin baru pulang dari Palembang, minggu depan saya harus ke Ternate, Pekanbaru, dan Sulawesi," jelasnya.

Namun Pipik tetap tidak mau kehilangan waktu kebersamaan dengan anak-anak. Jika memang harus ke luar kota, dia hanya mau pada saat weekend saja. Bahkan terkadang membawa anak-anak saat syiar. "Kalau di luar daerah saya mintanya Sabtu Minggu saja, sekalian ajak anak-anak. better-yen/kpc

Pinkan Mambo Pindah ke AS KABAR baru datang dari penyanyi Pinkan mambo. Penyanyi Pinkan Mambo punya alasan pindah ke Amerika. Keberangkatannya ke negeri Paman Sam itu bertujuan untuk mengembangkan karir bermusik. "Tujuan dia (Pinkan) ke sana, namanya artis, pengin berkembang lagi. Terutama di bidang musik. Dia mungkin banyak dapat pelajaran di sana, daripada di sini. Dia bilang emang mau pindah. Dia bahkan jual rumahnya di Jakarta," papar Desi, asisten Pinkan saat dihubungi, Selasa (8/10). Pinkan sebelumnya diberitakan pindah ke Los Angeles dan telah menikah dengan seseorang bernama Steven. Steven sendiri adalah orang Indonesia yang bekerja dan sudah menetap di sana. Selama di AS, Pinkan juga melakukan

beberapa kegiatan yang bisa menunjang karirnya. "Kegiatannya Pinkan, doain aja mau ketemu produsernya Beyonce. Lagi coba-coba ikut casting film, semoga saja lolos. Kalau Pinkan di sana sukses, saya doain biar lancar," ucapnya. Pinkan ingin meniti karir di luar negeri seperti Anggun C Sasmi yang sudah menancapkan karirnya di luar negeri. Keputusan itu diambil, lantaran tidak puas dengan karirnya di Indonesia yang tidak berkembang. "Iya pengen ikuti jejak Anggun. Dia pengen cari pengalaman lagi. Dia pengen meniti karir dari awal lagi, mungkin dia merasa jenuh di Indonesia, karirnya di situ-situ saja," ungkapnya. "Pinkan merasa belum puas dengan karirnya di sini. Dia pengen merasa lebih ada yang baru, mungkin dia bosen begitu-begitu aja. Namanya orang gak ada puasnya," pungkasnya. better-yen/kpc

Pentingnya Memperhatikan Gigi Susu DIBANDING gigi permanen, gigi susu justru lebih rentan berlubang. Namun banyak orang tua masih menganggap remeh kesehatannya dengan alasan akan tergantikan gigi tetap. "Secara anatomi gigi susu lebih rentan terjadinya gigi berlubang yang bila dibiarkan dapat menyebabkan rasa sakit, abses dan tanggal belum waktunya," kata Ketua Asoasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Prof. Dr. H. Eky S Soeria Soemantri drg. Sp.Ort (K) pada diskusi Ajak Orang Tua Perhatikan Perawatan Gigi Susu Anak di Jakarta, baru-baru ini. Diskusi digelar menyambut Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2013 yang jatuh pada 12 September mendatang yang dilakukan Pepsodent bersama AFDOKGI dan PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia). Jika ini disepelekan, lanjut dokter Eky, bisa menyebabkan tulang rahang tidak tumbuh secara maksima sehingga ketika gigi permanen tumbuh, tidak terdapat ruang yang cukup dan mengakibatkan gigi tumbuh berjejal. "Gigi susu yang seringkali terinfeksi maka akan mengganggu benih gigi permanen. Kalau gigi susu tanggal terlalu cepat karena rusak, maka gigi permanen akan kehilangan jejak untuk tumbuh karena gigi susu sebagai pembuka jalan atau pemberi arah. Ini bisa

menyebabkan gigi tumbuh berantakan," sambung Ketua PB PDGI, Drg. Zaura Rini Anggraeni, MDS dalam kesempatan sama. Rini menegaskan, orang tua tak boleh menyepelekan kesehatan gigi anak semenjak dini karena ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik, kemampuan akademis dan sosialnya. Sakit gigi yang berkepanjangan akan

membuat anak malas makan sehingga asupan gizi yang masuk kurang dan menghambat proses pertumbuhannya. Sementara sakit gigi yang sering dialami akan membuat anak tertinggal pelajaran karena tidak bisa berkonsentrasi atau terpaksa harus izin tidak masuk. "Sedangkan secara psikologis, anak akan

merasa rendah diri karena tampilan gigi yang buruk, ini menganggu kehidupan sosialnya. Beberapa cita-cita yang menuntut kesehatan gigi pun terhambat," sambungnya. Sementara BKGN 2013 diperingati dengan mengambil tema Ajak Orang Tua Perhatikan Perawatan Gigi Susu Anak 'Berikan Senyum Sehat Anak Indonesia, Demi Kesuksesan Masa

Depan Bersama'. Kegiatan akan dilakukan di 17 Fakultas Kedokteran gigi di Indonesia "Teman ini dipilih untuk mengingatkan kembali peran penting orang tua untuk membantu mewujudkan citacita anak yang bisa dimulai dengan merawat gigi susu," kata drg. Ratu Mirah Afifah GCClindent, MDSc, Profesional Relationship Manager Oral Care, PT Unilever Indonesia. better-yen/inc


RETAIL BISNIS Stefani City Hotel Banjir Discount

PEKANBARU- Untuk memuaskan para pengunjungnya, salah satu Hotel Sayariah terbesar dan termewah di Kota Pekanbaru memberikan banyak discount bagi para pengunjungnya. Discount diberikan mulai dari pengurangan harga kamar sampai dengan laundry."Untuk harga kamar kami memberikan harga yang sangat murah bagi para pengunjung dengan Rp275 ribu. Harga ini untuk semua jenis kamar,"ujarSales Marketing Stefani City Hotel, Mira Amelia, Rabu (9/10). Tak hanya itu, tambahnya banyak discount lain yang di mulai dari paket menginap selama 3 hari dengan hanya membayar 2 hari saja."Kalau paket 3 hari ini ditambah dengan breakfast untuk 2 orang. Harga yang kami berikan standar, dengan hanya membayar Rp690 ribu untuk 2 malam ,"terang Mira. Discount tambahan lainnya, yaitu mulai dari free welcome fruite , discount laundry 10 persen dan discount cafe shop 10 persen. "Promo ini masih kami berikan sampai dengan akhir tahun,'tambah Mira lagi. Mengenai harga untuk meeting room, mulai dari paket yaitu half day meeting package 1 kali break, 1 kali makan Rp88 ribu per paxnya,2 kali coffe break ditambah makan 1 kali Rp118 ribu per paxnya dan 2 kali coffe break 2 kali makan Rp188 ribu per paxnya. Standar kamar yang di miliki di Stefani City Hotel mulai dari kamar suite dengan fasilitas TV Led dengan layar 42 inchi, sofa minibar , telephone dan Ac yang sangat sejuk. "Yang mebedakan dengan kamar lainnya yaitu deluxe dan superior, adalah ukuran deluxe lebih kecil dari suite dan superior lebih kecil dari deluxe. Fasilitas Stefani City Hotel, yang soft openingnya pada bulan puasa kemarin adalah lahan parkir yang representatif bagi para pengunjung. "Kita memiliki lahan parkir di depan dan disamping,"ucap Mira. better-irw

Beli Rumah, Uang Muka Bisa Dicicil 15 Bulan JAKARTA- PT Jaya Real Property Tbk, pengembang yang tergabung dalam PT Pembangunan Jaya Group, memberikan tawaran menarik dalam proyek rumah tapak yang mereka bangun. Dalam proyek yang dinamakan Ayanna Residence, pengembang menawarkan cicilan uang muka hingga 15 bulan. Skema ini bisa diperoleh untuk semua tipe rumah yang dijual di proyek yang berlokasi di sebelah perumahan Alam Sutera itu. Salah satu staf pemasaran Jaya Real Property, Micha Sofia, ketika ditemui VIVAnews dalam pameran Real Estate Indonesia Expo 2013, mengungkapkan, upaya ini merupakan salah satu cara untuk meringankan beban uang muka yang cukup berat. “Kalau aturan BI kan uang muka harus 30 persen. Kami menyiasatinya dengan memberikan cicilan uang muka selama 15 bulan,” kata Micha di Jakarta Convention Center (JCC). Namun, dia menjelaskan, ada kompensasi yang harus dibayarkan pembeli, jika menggunakan skema ini. Salah satunya adalah uang yang dibayarkan akan lebih besar, jika dibandingkan dengan membayar uang muka langsung. Untuk harga rumah yang ditawarkan, menurut dia, bervariasi. Harga mulai Rp814 juta untuk rumah tipe 56 dengan luas tanah 72 meter persegi. Selain itu, menurut dia, terdapat tipe lainnya, yakni Ardice Premium dengan luas bangunan 66 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Untuk tipe ini, Micha menyebut harganya Rp860 juta. Selanjutnya, untuk tipe premium, perusahaan juga menyediakan rumah dengan luas bangunan 83 meter persegi dengan luas tanah 84 meter persegi. Rumah ini dibanderol dengan harga Rp1 miliar. Di Ayanna Residence ini, menurut Micha, sudah banyak sarana dan prasarana yang tersedia. Ia mencontohkan, di lokasi sudah terdapat pusat perbelanjaan, sekolah, pasar segar, dan juga tempat rekreasi keluarga. Selain itu, untuk perumahan premium, Jaya Property juga menyediakan landed house khusus dengan nama Fortune Belleza. Menurut Micha, rumah dengan ukuran paling kecil 105/110 ini harganya mulai Rp1,4 miliar hingga yang termahal Rp1,8 miliar.better-vvn

KAMIS

23

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Discount Makan 20 Persen Diwarung Jempol PEKANBARU- Satu lagi tempat makan yang layak dan mesti anda kunjungi adalah warung makan dan kedai kopi Jempol. Warung initerletak di Jalan Melur tepatnya di seberang TK Darma Loka Pekanbaru. Keistimewaan yang di berikan di warung Jempol ini bukan tanpa alasan, dengan hanya menggunting koran berita ini atau menggunting iklan warung makan dan kedai kopi Jempol anda mendapat potongan harga sebesar 20 persen. "Pokoknya kalau ada guntingan koran atau guntingan iklan kami potong 20 persen untuk makan,"ujar pengelola Warung Jempol, Fery, pada Berita Terkini, Rabu (9/10/13). Keistimewaan lainnya yang ada di warung Jempol ini, adalah mulai dari gelas kopi dan sendok yang sangat steril.'Kami menggunakan gelas kopi yang sangat steril dari kuman yaitu sebelum di gunakan untuk menuangkan kopi terlebih dulu direndam dengan air panas, yang mana air panas tersebut juga direndam lagi dengan air panas. Jadi bisa di pastikan gelas dan sendok kami sangat steril,"kata Fery lagi. Begitu konsennya ia

terhadap kesehatan sampai tusuk gigi dan sedotan pun dibungkus dengan kertas yang masih bersegel. "Kesehatan itu penting, karena banyak pelanggan yang jijik kalau melihat warung yang tidak bersih," terang Fery lagi. Tidak hanya

mengandalkan steril di warung makan dan kedai kopi Jempol ini, menu yang disajikanpun tak kalah menariknbya mulai dari sarapan pagi dengan menu lontong, soto Jempol dan miso Kremes.Sementara untuk makan siang dan malam sistem penyajiannya

dengan cara prasmanan yaitu pembeli mengambil sendiri menu yang akan di makannya."Mengenai harga untuk makan mulai dari Rp 15 Ribu,untuk minum mulai dari Rp 6 Ribu,"jelas Fery lagi. Fasilitas tempat yang luas bisa dijadikan untuk acara keluarga, seperti

perayaan ulang tahun dan untuk acara perusahaan mulai dari gathering dan meeting semi formal. Untuk reserpasi tempat bisa menghubungi langsung ke Jalan Melur No 15 dengan menghubungi marketing Neni Mulyati Hp 082173875739. better-irw

Jelang Idul Adha Harga Cabe Merah Melambung PEKANBARU- Menjelang perayaan hari besar keagamaan, harga bahan pokok sembako selalu melonjak tinggi. Seperti yang terjadi pada harga cabe merah, jelang hari raya Idul Adha minggu depan. Sudah seminggu belakangan ini harga cabe merah berkisaran di harga

Rp 30 ribu perkilogramnya. Tapi dalam minggu ini, harga cabe sudah menembus angka Rp55 ribu perkilogramnya. Dari pantauan Berita Terkini di 3 pasar tradisional, seperti pasar Pagi Arengka, Selasa (9/10), harga cabe merah bervariasi. Tapi dengan lonjakan harga

melebihi harga 50 persen dari harga minggu lalu. Seperti di pasar pagi arengka, harga cabe mencapai harga Rp45 ribu perkilogramnya,"Disini masih murah bang dibandingkan pasar lain ,seperti di panam sudah Rp 50 Ribu sekilonya,"ujar Yati, seorang penjual cabe di

pasar Pagi Arengka. Ketika harga di cek dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru ,membenarkan tentang lonjakan harga ini ,"Biasalah bang fenomena menjelang hari raya ,seperti itu nanti kalau selesai hari raya turun lagi,"Terang Megah Miko

kasi perdagangan pasar Disperindag. Lonjakan harga tidak hanya pada harga cabe,seperti bawang merah dan sembako lainnya juga mengalami kenaikan."Bawang merah aja naik tapi nggak separah cabe ,naiknya hanya 20 persen,"ucap Miko. better-irw

Dana Triliunan dari Jepang Berpotensi Masuk Pasar RI SALAH satu perusahaan sekuritas Jepang, Daiwa Securities Group Inc., mengklaim bahwa dana yang dikelola perbankan Jepang mencapai belasan triliun dolar. Sebagian dana tersebut berpotensi masuk ke pasar ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Chief Executive Officer (CEO) Daiwa Capital Market Singapura, Shiko Yanagisawa, Rabu 9 Oktober 2013, mengatakan, dana yang dikelola perbankan Jepang sekitar US$15 triliun. Dana tersebut berasal dari sektor

privat dan sebagian besar adalah dana deposito. “Sebagian dana itu berpotensi untuk berpindah ke negara ASEAN sebagai tempat potensial,” kata Yanagisawa dalam konferensi pers terkait aliansi bisnis PT Bahana Securities dengan Daiwa Securities Group di Jakarta. Dia optimistis terhadap pasar ASEAN, khususnya Indonesia, karena, perkembangan perekonomiannya. Apalagi, Indonesia juga menjadi mitra potensial China untuk

Uni Eropa Tolak Proposal Memperketat Industri Rokok TAK disangka-sangka, parlemen Uni Eropa (UE) memilih sikap pro terhadap industri tembakau. Parlemen UE resmi menolak proposal undang-undang (UU) yang bertujuan memperketat regulasi di industri rokok. Keputusan ini diambil parlemen UE pada pertemuan,Selasa (8/10/2013). Mengutip Bloomberg, parlemen UE menolak proposal perihal barang-barang yang mengandung nikotin, semisal rokok elektronik untuk tujuan penyembuhan. Proposal ini dimaksudkan sebagai bagian dari rencana membersihkan UE dari rokok dengan nikotin tinggi. Dalam kesempatan yang

sama, parlemen UE juga memutuskan untuk memperpanjang periode penarikan rokok mentol di pasar UE menjadi delapan tahun. Padahal, di tingkat pemerintahan, 28 negara UE sepakat menghilangkan rokok mentol selama tiga tahun mendatang. Meski begitu, parlemen UE mengusulkan agar kampanye bahaya merokok dalam bentuk gambar dan tulisan memenuhi 65 persen dari bungkus rokok. Saat ini, produsen hanya wajib mencantumkan teks bahaya merokok. Sebagai informasi, 695.000 orang per tahun meninggal di UE atau sekitar satu orang per 45 detik akibat rokok. better-kpc

memacu pertumbuhan ekonominya. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito, mengatakan, dari total dana yang dikelola perbankan Jepang itu, otoritas bursa tidak bisa memperkirakan jumlah dana yang akan masuk ke Indonesia. “Itu kan total secara nasional. Mereka akan membagi dananya untuk investasi dalam negerinya, lalu ke Eropa, China, dan lainlain. Kami tidak punya target spesifik,” kata dia. Kerja sama Daiwa-Bahana Sementara itu, Head of Equities and Research Bahana Securities, Harry Su, mengatakan, terkait kerja sama Bahana dan Daiwa, nantinya informasi maupun

riset tentang perusahaanperusahaan Indonesia akan terdistribusi ke investor institusi global. Khususnya kepada klien-klien Daiwa yang tersebar di 20 negara. Saat ini, riset yang dilakukan Bahana Securities mencakup sekitar 85 perusahaan atau 75 persen dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. “Terjadinya aliansi bisnis ini merupakan kepercayaan Daiwa terhadap kemampuan dan pengalaman Bahana di pasar modal Indonesia. Lebih jauh lagi, kerja sama ini merepresentasikan tetap tingginya kepercayaan dan minat asing berinvestasi di Indonesia,” kata Harry. Dirut PT Bahana Securities, Eko Yuliantoro,

mengatakan, kerja sama ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk membuka pasar baru di Jepang. “Kami ingin membuka market baru, dalam hal ini, Jepang, yang ingin kami undang untuk berpartisipasi di pasar modal Indonesia. Ini upaya untuk bisa menjangkau investor asing dalam skala yang lebih luas,” ujar Eko. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai emisi efek saham dan obligasi pada 2012 mencapai Rp97,68 triliun. Sepanjang tahun ini, nilai penjaminan efek telah mencapai Rp79,83 triliun dan Bahana Securities menjadi penjamin emisi dengan nilai total Rp16,7 triliun. better-vvn


24

KAMIS

ADVETORIAL

10 OKTOBER 2013  NO. 537 TAHUN III

Dinas Pendapatan Daerah Bengkalis

Sambut Pelimpahan Wewenang PBB P2 TERHITUNG mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) resmi diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota untuk mengelolanya. Mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan dan pemungutannya dilimpahkan ke daerah. Walau kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada daerah, pusat tetap memantau, meninilai dan mengevaluasi dalam usaha memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 tentng Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pelimpahan ini, ditandai dengan telah terbitnya Perda No 2 Tahun 2013 tentang PBB P2. Tidak hanya payung hukumnya saja yang dipersiapkan, Pemkab Bengkalis

melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) juga berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap menjalankan, salah satunya melalui kegiatan pelatihan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Kantor Camat Bengkalis, Selasa (8/10). Kegiatan yang diperuntukkan bagi perangkat desa/kelurahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bengkalis ini, juga akan dilaksanakan di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Seperti ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Sekretaris Dinas, Akmal, SE, bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

SEKRETARIS Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Akmal, SE (dua dari kanan) memberi pengarahan sekaligus membuka pelatihan.

PESERTA pelatihan yang terdiri perangkat desa/kelurahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

SEKRETARIS Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Akmal, SE mengalungkan tanda peserta.

dimana Pemerintah Kabupaten/ Kot diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pejak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan/ perkotaan (PBB P2) serta 30 jenis retribusi. “Terkait dengan pajak BPHTB dan PBB P2 awalnya hak pemungutan sumber pendapatan itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, mulai 1 Januari 2011 lalu BPHTB sudah diserahkan kewenangannya kepada Kabupaten/Kota, sedangkan Pajak PBB P2 akan diberlakukan 1 Januari 2014,” ujar Akmal. Menurut UU No 28 Tahun 2009, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada

Pemerintah Daerah untuk pengelolaannya, mulai dari pendataan pendaftaran, penetapan dan pemungutannya dilimpahkan ke daerah. Pemkab Bengkalis sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pelimpahan ini, ditandai dengan telah terbitnya Perda No 2 Tahun 2011 tentang BPHTB dan Perda No 2 Tahun 2013 tentang PBB P2. Dengan terbitnya kedua Perda tersebut, maka pengelolaan kedua pajak ini sudah dapat dilaksanakan oleh Pemkab Bengkalis. Dengan adanya pelimpahan ini, maka pengelolaan pajak perlu ditangani dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengundang permasalahan yang terselesaikan. Pelimpahan ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi daerah yang diberikan kesempatan untuk mengelola hasil pajaknya sendiri. Oleh karena itu dituntut kemandirian dan keseriusan dari

aparat di daerah. Dan juga dukungan dan keseriusan para stakeholder diantaranya Notaris, PPAT, pejabat BPN dan juga perangkat desa agar pengelolaan BPHTB dan PBB P2 dapat berjalan lancar dan sukses. Kemudian dalam pelaksanaannya, para stakeholder diharapkan dapat menerapkan dasar perhitungan yang berlaku sekarang di dalam perhitungan BPHTB, bukan hanya dilihat dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang terdapat dalam SPPT PBB. Melainkan nilai transaksi untuk transaksi jual beli, harga transaksi dalam risalah lelang untuk perolehan yang berasal dari lelang, nilai pasar untuk transaksi selain jual beli dan lelang. NJOP hanya digunakan apabila ketiga dasar hitung tersebut tidak diketahui nilainya lebih rendah dari NJOP. “Untuk itu saya berharap kepada peserta untuk dapat

mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dengan para narasumber terkait hal-hal yang belum dipahami dan kendala yang dihadapi di desa masing-masing,” pinta Akmal. Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan, Buimen melaporkan bahwa kegiatan pelatihan ini diikuti 45 peserta. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan 4 orang narasumber, 3 narasumber dari Kantor Pajak Bengkalis dan 1 orang dari Dispenda Riau. “Tujuannya pelatihan ini untik memberi informasi terkait proses pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah serta peraturan yang mengikat keduanya. Kemudian untuk meningkatkan pemahamanan dan menyamakan persepsi perangkat desa/kelurahan dan PPAT,” ujarnya. ***

Pajak untuk Percepatan Pembangunan PELIMPAHAN wewenang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) tentunya merupakan angin segar bagi daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Apalagi penerimaan dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas lambat laun akan semakin menurun, seiring semakin berkurangnya cadangan minyak yang ada saat ini. Penerimaan dari BPHTB da PBB P2 ini sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membayar BPHTB da PBB P2 turut menentukan keberlangsungan dan percepatan pembangunan daerah. Jika masih ada ditemukan manipulasi transaksi wajib pajak, itu artinya sama saja seperti tidak membantu dan mendukung pembangunan daerah ini. “Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak, terutama Notaris dan PPAT dalam penetapannya. Secara khusus kepada organisasi pengusaha, PNS, pedagang dan masyarakat yang merupakan wajib pajak serta perlu dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk dapat mengimbau masyarakat agar sadar pajak,” pinta Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Sekretaris, Akmal, SE. Dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak secara tepat, baik tepat jumlah maupun tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat mendongkrak PAD Kabupaten Bengkalis demi mewujudkan percepatan pembangunan yang lebih merata. Diakui, masalah pajak maupun retribusi seakan menjadi beban, tetapi bagi yang mengetahui manfaatnya tentu akan tumbuh kesadaran sebagai warga negara yang patuh untuk melaksanakan

NARASUMBER dari Kantor Pajak Pratama Bengkalis menyampaikan materi.

kewajiban membayar pajak. Besar atau kecil adalah sama, manfaat hasil pajak bagi masyarakat. Hasil pajak atau retribusi semua akan kembali untuk masyarakat yaitu melalui pembangunan yang sudah dirasakan di daerah ini. Tanpa itu semua, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena daerah perlu anggaran untuk membangun dan memberikan pelayanan yang maksimal. Kita berharap daerah ini bisa mampu dan mandiri dari hasil daerah ini sendiri. *** Sekilas tentang PBB P2 dan BPHTB A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013, yang menjadi objek

PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutananm dan/ atau pertambangan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Sementara yang menetapkan NJOP dilakukan oleh Bupati. Adapun tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah sebagai berikut;

a. 0, 1 % untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar. b. 0,2 % untuk NJOP di atas Rp1 miliar. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah objek pajak yang digunakan Pemerintah dan Pemda untuk penyelenggaraan pemerintahan, digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak bersifat profit. Kemudian digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai kabupaten dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10 juta. B. Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha,

peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. Kemudian pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Yang dimaksud hak tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Adapun dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak dalam hal jual beli adalah harga transaksi, tukar menukar adalah nilai pasar, hibah adalah nilai pasar, hibah wasiat adalah nilai pasar, warisan adalah nilai pasar, pemasukan dalam perseroan atau badan hukim lainnya adalah nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar, peleburan usaha adalah nilai pasar, pemekaran usaha adalah nilai pasar, hadiah adalah nilai pasar dan/atau penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Sementara besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasit, termasuk suami/isteri ditetapkan sebesar Rp300 juta. afdal aulia

Edisi 537