Page 1

kamis

11 OKTOBER 2018

Rp 4.000,-

Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)

e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com

Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)

Zainudin Hasan Diduga

Terima Fee Proyek

Rp56 Miliar

JAKARTA (MDs)--KPK berhasil melacak jumlah fee proyek Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (nonaktif) sejak sejak tahun 2016. Hasilnya, adik Zulkifli Hasan itu diduga terima suap hingga Rp56 miliar. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (10/10), fee proyekproyek tahun 2016, 2017, dan 2018 di Dinas PUPR telah teridentifikasi sekitar Rp56 miliar. Dari kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Zainudin Hasan, anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan Kadis PUPR Anjar Asmara, dan Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan. Febri mengatakan KPK melakukan pemetaan aset untuk kepentingan asset recovery. Jika terbukti di pengadilan hingga inkrah, maka aset-aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat. Untuk tersangka Zainudin Hasan, kata Febri, KPK telah memeriksa sekitar 50 saksi dari DPRD Provinsi Lampung, ASN Pemkab Lampung BACA|proyek| KE HAL7 Selatan, Kadis PUPR

Puluhan Petani Udang Keluhkan Pengurusan Perizinan

Evi Masamba

Bakal Dipinang 24 Oktober Mendatang

E

vi Masamba, sedang berbahagia lantaran tak lama lagi dirinya akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria. Tepatnya, 24 Oktober 2018, Evi akan dipinang. Tentu saja, kabar pernikahan Evi Masamba menjadi perbincangan publik. Selama ini tak terdengar kabar pedangdut bersuara emas menjalin asmara. Siapakah pria yang berhasil membuat hati Evi Masamba meleleh? Pria tampan itu bernama Arif Hajrianto. Tak banyak yang tahu sebelum mengunggah foto prewed, Evi Masamba pernah juga

“Melalui kegiatan seminar ini, kita harapkan ada kesamaan pandang dan tindakan diantara kita terhadap penyelenggaraan pertahanan Negara, khususnya dalam menghadapi ancaman non militer. Kita memiliki komitmen bersama untuk bertanggujawab dan berpartisipasi langsung dalam menghadapi ancaman non militer sesuai ketentuan perundangan yang ada,” kata Pejabat Perwakilan Kemhan RI Provinsi Lampung, ...

LAMPUNG SELATAN (MDs)--Asosiasi Pembenih Udang (APU) Provinsi Lampung mengeluhkan pengurusan perizinan dan kenyamanan dalam berusaha. Hal ini diungkapkan puluhan petani udang saat melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto di Rumah Dinas Bupati setempat, Rabu (10/10/2018). Bahkan beberapa waktu lalu, sejumlah usaha rumahan pembenihan bibit udang di Lamsel sempat disambangi tim dari Polda Lampung karena dinilai ilegal. Ketua APU Indra Gandi mengatakan, jika para anggotanya meminta kepada Pemkab Lamsel untuk dapat memberikan kemudahan dalam proses pembuatan perizinan secara massal. “Alhamdulillah, siang ini kita bisa bertemu Pak Bupati, ibarat anak dengan bapak, kemana lagi kami akan mengadu. Mudahan-mudahan harapan kami bisa terkabul,” kata Indra. Senada disampaikan Ketua APU, Wasio salah satu anggota APU juga menyampaikan keluhannya. Dia merinci, saat ini terdapat 2 hatchery skala besar, 11 hatchery sedang, dan 133 hatchery kecil berskala rumahan. Wasio menyatakan, dari 133 hatchery yang masuk dalam keanggotaan APU, semuanya belum memiliki izin usaha dan izin lingkungan dari pemerintah setempat.

BACA|ancaman| KE HAL7

BACA|puluhan| KE HAL7

BACA |Bakal| KE HAL7

Ancaman Non Militer Bisa Saja Terjadi BANDARLAMPUNG (MDs)- Dalam penyelenggaraan pertahanan Negara, khususnya upaya menghadapi ancaman nonmilter diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa. Ini penting guna menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Seminar dihadiri sejumlah elemen masyarakat, palajar SMA dan SMK termasuk jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.

STOP PRESS PT MEDINAS JAYA PERKASA sebagai penerbit Harian MEDINAS LAMPUNG menyatakan bahwa yang bernama : Nama : Sandi Karamoi dan Antoni Jabatan : Kabiro dan Wartawan Kabupaten Lampung Utara Sejak 1 Agustus 2018 tidak tercatat lagi sebagai karyawan/wartawan. Segala tindakan dan perbuatan nama yang tersebut diatas, tidak menjadi tanggungjawab Harian MEDINAS LAMPUNG. TTD Pimpinan Perusahan

Muchlis Adjie Beri Fasilitas Mewah kepada Napi BANDARLAMPUNG (MDs)-Mantan Kalapas Kelas IIB Kalianda Muchlis Adjie (51) disebut memberikan fasilitas mewah kepada narapidana (napi) kasus narkoba di Lapas Kalianda, Marzuli. Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), Roosman Yusa saat sidang perdana kasus dugaan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IIA Tanjungkarang, Selasa (9/10/2018). Dalam surat dakwaan disebut,

mantan Kalapas Kalianda tersebut memberikan sejumlah fasilitas mewah kepada napi kasus narkoba. Mengenakan rompi tahanan warna merah milik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Muchlis Adjie tampak tenang saat persidangan dibuka majelis hakim yang dipimpin Mansyur. “Sehat? Sudah terima dakwaan? Dan, penasihat hukumnya ada tidak?” tanya Mansyur kepada Muchlis. Dengan lantang, Muchlis mengaku dalam keadaan sehat dan sudah menerima surat dakwaan. “Kuasa hukum ada. Tapi, kebetulan hari ini tidak datang karena masih di luar kota. Yang jelas didampingi,” jawab Muchlis. Selanjutnya, jaksa penuntut umum,

Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/

BACA |muchlis| KE HAL7

Roosman Yusa membacakan surat dakwaan sesuai agenda sidang. Dalam dakwaan tersebut, jaksa

membeberkan sejumlah fakta mengenai pemberian fasilitas mewah dari Muchlis Adjie kepada napi kasus

Medinas Lampung, Kamis 11 Oktober 2018  

Medinas Lampung, Kamis 11 Oktober 2018

Medinas Lampung, Kamis 11 Oktober 2018  

Medinas Lampung, Kamis 11 Oktober 2018

Advertisement