Page 1

kamis

12 juli 2018

Rp 4.000,-

Sudah Terverifikasi Administrasi klik (http://dewanpers.or.id/perusahaan)

e-mail : redaksimedinaslampung@gmail.com

Per Eksemplar (Rp 85.000/Bulan+ Ongkos Kirim)

Petahana Tuntut Pilkada Ulang

BANDARLAMPUNG (MDs) -- Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Petahana M Ridho Ficardo Bachtiar Basri, resmi melayangkan permohonan gugatan mengenai perselisihan hasil pemilihan (PHP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (11/7/2017).

Hal tersebut tertuang dalam akta pengajuan permohonan pemohon (APPP) nomor: 47/1/PAN.MK/2018 dengan nama pemohon Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 1 yang memberikan kuasa melalui surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2018 kepada Ahmad Handoko. Kuasa hukum pasangan calon nomor 1, Ahmad Handoko membenarkan bahwa pihaknya melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan pilkada ulang dan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia. “Benar tadi kita daftarkan permohonan kepada MK. Untuk tuntutannya yaitu Pilkada ulang dan diskualifikasi calon nomor 3,” katanya dikutif dari Lampost.co. Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konsttusi (BP2K), dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BACA|pilkada| KE HAL7

Ditpropam Kembangkan Kasus Anggota Terlibat Narkoba BANDARLAMPUNG (MDs) - Petugas Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung meringkus seorang pengedar narkoba.Pria berinisial ZF (39) itu ditangkap di Kecamatan Pasar Sekampung, Lampung Timur, Senin, 9 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB.Adapun barang bukti yang disita yakni enam paket sabu siap edar dan beberapa pil ineks. Kabid Propam Polda Lampung Kombes Hendra Supriatna membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dia mengatakan, penangkapan dilakukan oleh personel Paminal Bidang Propam Polda Lampung. “Ya memang Paminal Bid Propam melakukan penangkapan. Tapi, ini orang sipil,” tutur Hendra dikutif dari tribunlampung. co.id di Mapolda Lampung, Rabu, 11 Juli 2018. Hendra menuturkan, penangkapan pengedar sabu tersebut adalah hasil pengembangan kasus narkoba yang melibatkan personel Polres Lampung Timur.

BACA|narkoba|KE HAL7

Nikita Mirzani

Akhirnya Berhijab...!

A

da pemandangan berbeda pada acara yang dipandu Uya Kuya, Nikita Mirzanidan Billy Syahputra. Ya, penampilan Nikita yang tak biasa. Nikita Mirzani tak lagi memakai pakaian seksi yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Pagi ini, Rabu (11/7/2018), Nikita justru justru terlihat mengenakan hijab berwarna biru muda. Ia juga memakai atasan yang cukup panjang, menutupi bagian bokong. Rupanya, Nikita Mirzani sudah memutuskan untuk menutup auratnya dengan hijab.

BACA |akhirnya| KE HAL7

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Lampung atas partisipasi Pemprov Lampung dalam pembangunan gedung baru Mapolda Lampung, yang diberikan oleh Kapolda Lampung Irjel Pol Suntana bertepatan dengan syukuran HUT Bhayangkara Ke-72, di Lapangan Kantor Polda Lampung, Rabu (11/7/2018).

Ridho Raih Penghargaan dalam HUT Bhayangkara Ke-72 BANDARLAMPUNG (MDs) -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Lampung atas partisipasi Pemprov Lampung dalam pembangunan gedung baru Mapolda Lampung. Penghargaan diberikan Kapolda Lampung Irjel Pol Suntana bertepatan dengan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke-72, di Lapangan Kantor Polda Lampung, Rabu (11/7/2018). HUT Bhayangkara ini sendiri bertema

“Dengan Semangat Promotor Polri Siap Mengamankan Agenda Kamtibmas tahun 2018 dan 2019.” Selama ini, Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung pembangunan Markas Kepolisian Daerah Lampung (Mapolda) di Lampung Selatan. Gubernur Ridho telah memberikan hibah lahan seluas 23,7 Ha untuk Polda Lampung yang berlokasi di kawasan pengembangan kota baru, Lampung Selatan. Guber-

nur Ridho juga menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 3 Ha untuk pembangunan Mapolda Lampung yang baru. Serta menambahkan kucuran dana Rp 32 miliar untuk membangun sarana perkantoran Polda Lampung. Penghargaan atas partisipasi dalam pembiayaan pembangunan gedung baru juga diberikan kepada Walikota dan ...

BACA|ridho|KE HAL7

BPJS Tidak Tegas, DPRD Lampung Gerah BANDARLAMPUNG (MDs) -Tak kunjung adanya ketegasan dari BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung terkait kasus penolakan pasien oleh RS Urip Sumoharjo, membuat DPRD Provinsi Lampung gerah. Untuk itu Komisi V DPRD Lampung segera mengagendakan untuk memanggil semua pihak, seperti BPJS Kesehatan, RS Urip

Sumoharjo, dan Dinas Kesehatan untuk dilakukan rapat dengar pendapat (hearing). “Memang sudah dibicarakan dengan teman-teman di dewan cuma kemarin benturan karena banyak agenda setelah pilgub, ada dan lainnya,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Eli Wahyuni dikutif dari lampost. co, Rabu (11/7/2018).

Karena melihat adanya indikasi pembiayaran oleh pihak BPJS Kesehatan, serta tak kunjung ada sanksi tegas, maka DPRD akan segera melakukan hearing. “Akan kami agendakan untuk hearing,” kata dia. Disisi lain, Eli mengungkapkan selain upaya hearing, pihaknya

PHP Gubernur Lampung Masuk ke Meja MK BANDARLAMPUNG (MDs)--Setelah Rhido-Bachtiar, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 2, Herman HN - Sutono mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, pada Rabu (11/7/2017) pukul 12.28 WIB untuk permohonan pembatalan pasangan calon Arinal Djunaidi - Chusnunia dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 Juni 2018. Permohonan gugatan mengenai perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 tersebut tertuang dalam akta pengajuan permohonan pemohon (APPP) nomor: 51/1/PAN.MK/2018 dengan nama pemohon Herman HN dan Sutono Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2 yang memberikan kuasa melalui surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2018 kepada Sirra Prayuna. Paslon tersebut melakukan permohonan melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan prihal pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang

BACA|bpjs|KE HAL7

BACA|php|KE HAL7

SMAN 1 Tulangbawang Tengah Diduga Pungli Tubaba (MDs) - Praktek pungutan liar yang dilakukan oleh SMAN 1 Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, diduga menjadi lahan empuk untuk meraup keuntungan pihak sekolah. Sejumlah Wali murid memintak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat untuk segera melakukan pengawasan terhadap kebijakan sekolah SMAN 1 tersebut. Berdasarkan temuan serta laporan masyarakat tersebut diketahui pihak sekolah melakukan penarikan uang kepada siswa/wali murid sebesar Rp. 740.000 pada tahun 2018 dengan dalih Kepala Sekolah Sirdin Efendi.S.sp, biaya tersebut merupakan biaya SPP dan bangku kelas. Berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, tentang Larangan Pungutan Dana di Sekolah dengan bentuk apapun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 20/2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

Klik : https://www.medinaslampungnews.co.id/

Bahwa Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Nampaknya tidak berlaku di sekolah

menengah atas Negeri (SMAN) 1 Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat. Betapa tidak, berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi Medinas Lampung dari sejumlah keterangan narasumber wali murid terpercaya yang enggan disebutkan namanya menyebutkan ia benar mas kalau teradisi biaya daftar ulang dan biaya SPP yang terus berlangsung di sekolah SMAN 1 memang sudah menjadi terget usaha tahunan pihak sekolah untuk meraup keuntungan yang sudah berlaku sejak lama. “Pungutan sudah lama dibebankan kepada kami wali murid dengan berbagai macam alasan. Saya hari ini sudah membayar biaya daftar ulang kenaikan kelas, anak saya sebesar Rp. 740.000, uangnya saya serahkan kepada ibu Hedy Diana, melalui pembayaran slip Bank Lampung yang telah disediakan oleh pihak sekolah SMAN 1,” ungkap salah satu sumber koran ini.

BACA|pungli|KE HAL7

Medinas Lampung, Kamis 12 Juli 2018  

Medinas Lampung, Kamis 12 Juli 2018

Medinas Lampung, Kamis 12 Juli 2018  

Medinas Lampung, Kamis 12 Juli 2018

Advertisement