Page 1

Edisi 09 Tahun Kedua 2008 Harga : Rp 500/1 Eks, Rp 1.000/3 Eks.

Cukup Sudah Jadi Bangsa Kuli, Bangkit Jadi Bangsa Mandiri!

BERDIKARI 2008. Saatnya Banting Stir! Oleh: Agus Jabo Priyono *

Macet di mana-mana seperti jalanan Jakarta. Stress. Ditambah dengan: hampir 40 juta orang miskin tanpa lapangan kerja; bangkrut dan terpuruknya industri nasional; ancaman beraneka penyakit: demam berdarah, flu burung..menyerbu bersama bencana alam karena lebih banyak ulah rakus pembalakan hutan; birokrasi korup dan pencurian harta kekayaan alam lainnya y a n g merajale la tak pedu l i pada raky a t y a n g lapar dan sakit. Semua itu s e m a k i n menambah kerusakan kesehatan sosial: hancurnya kesetiakawana n, lemahnya jiwa gotongroyong. Yang tumbuh justru: penyakit jiwa, kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Di tengah s e r b u a n neoliberalisme kini, penyakit

bangsa yang berbahaya adalah hancurnya jiwa kemandirian bangsa, hancur nya budaya berproduksi, dan menguatnya kembali watak inlander, bukan bangsa yang merdeka, berdaulat baik di bidang politik, ekonomi dan budaya sebagaimana diamanatkan Bung Karno dalam proyek membangun national character building pasca jembatan emas bernama kemerdekaan Republik Indonesia dibentangkan; 62 tahun yang lalu. Neoliberalisme, baju baru neokolonialisme, mau tak mau membawa bangsa pada free fight liberalismkapitalisme yang akan menguras habis kekayaan alam nasional tanpa embel-embel demi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan konstitusi Republik Indonesia: Pasal 33 UUD 1945 itu. Satu dasawarsa krisis yang berawal dari pijakan berekonomi yang salah itu yakni tunduk pada kemauan kebijakan penyelesaian krisis IMFInter national Monetar y Fund itu, har uslah ditinggalkan. Badai krisis yang dimulai sepuluh tahun yang lalu itu juga menunjukkan dan membuktikan bahwa bangunan ekonomi politik Orde Baru yang dibangun sejak 1965 dengan kekerasan itu, tidaklah kokoh membentengi capaian kemakmuran dan kesejahteraan Orde Baru. Yang terhampar dihadapan kita justru adalah melambungnya hutang luar negeri yang terus menjerat Rakyat Indonesia dalam belenggu imperial dan membuat seakan-akan rakyat kehilangan daya juang dan buntu jalan keluar karena tak punya kemandirian dalam menentukan arah bangsa. Padahal bukan rakyat yang kehilangan daya juang dan buntu jalan keluar tapi justru pemerintahan kelanjutan Orde Baru yakni: pemerintahan-pemerintahan reformasilah yang tak berani banting stir meninggalkan total resepresep IMF yang menjerumuskan ke jurang kesengsaraan.

BERDIKARI P O S I S I

Satu dasawarsa krisis. Seakan tanpa jalan keluar.

1


Usaha-usaha untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh sebagai salah satu wujud dari kedaulatan politik sendiri dalam sejarah perjuangan bangsa terus diperjuangkan. Setidaknya, kita catat, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, di samping melakukan perjuangan mengusir Belanda yang didukung Sekutu, di berbagai daerah terjadi juga pergolakan rakyat yang bertujuan menggulingkan kekuasaan lama atau birokrasi boneka kolonialisme yang diisi oleh kaum priyayi yang berkedudukan sebagai Pamong Praja maupun Swapraja: Banten, Surakarta, Aceh, Pantura Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari sinilah kemudian muncul polarisasi yang besar antara gerakan rakyat yang menginginkan kedaulatan politiknya untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka melawan kekuatan agen-agen kolonial.

BERDIKARI P O S I S I

Di sisi lain, terjadi juga perbedaan antara elit-elit politik dan pimpinan massa yang ada di pusat kekuasaan dalam menyikapi makna kedaulatan politik maupun kedaulatan ekonomi nasional yang lepas dari dominasi kolonial. (Bahkan) sampai pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tahun 1949, sebagian elit politik bersikap moderat terhadap modal kolonial di dalam negeri, di sisi lain bersikap radikal agar segera dilaksanakan nasionalisasi terhadap modal kolonial terutama milik Belanda yang didukung oleh semangat rakyat. Salah satu tuntutan rakyat untuk perjuangan kedaulatan ekonomi ini kemudian menghasilkan program ekonomi Benteng yang bertujuan membangun Ekonomi Nasional yang tangguh dengan melindungi dan membantu pengusaha-pengusaha pribumi. Dengan begitu diharapkan sanggup keluar dari belenggu tatanan ekonomi kolonial. Guna mendukung program Benteng ini, Pemerintah kemudian membangun bank-bank dalam negeri dengan memberikan kredit lunak bagi pengusahapengusaha Pribumi.

2

Politik Benteng mengalami kegagalan, dilanjutkan dengan gerakan rakyat yang sudah tidak sabar menghadapi eksploitasi modal Belanda di dalam negeri yang berbarengan dengan memanasnya masalah Irian Barat di Sidang PBB. Maka, pada tahun 1957, walaupun tanpa perencanaan yang matang, perusahaan-perusahaan Belanda pun dinasionalisasi melalui gerakan rakyat yang didukung partai-partai kiri. Walaupun terjadi pertentangan antara elit Politik Indonesia dalam menempatkan modal Asing di dalam Negeri, pada tahun 1958, disetujui UU Penanaman Modal Asing

dengan melarang modal asing beroperasi di sektor Pekerjaan Umum, Pertambangan dan lapangan usaha di mana Pengusaha Pribumi bergerak di bidang tersebut. 2008. Tak salah lagi bila tak ingin ketinggalan kereta kesejahteraan adalah saatnya banting stir: membangun haluan ekonomi baru untuk membangun ekonomi kerakyatan sebagai jawaban atas gagalnya liberalisasi ekonomi di dalam negeri seperti yang juga disuarakan beberapa elemen kaum muda akhir-akhir ini. Akan tetapi, tanpa alat politik dan gerakan, cita-cita mulia tersebut tentu saja hanya akan menjadi slogan kosong. Selamat Tahun Baru 2008. *** *Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembebasan Nasional - DPP Papernas.


Oleh: Gede Sandra

Krisis minyak dunia yang terjadi lagi di penghujung 2007 masih disebabkan oleh naiknya permintaan bahan bakar minyak menyambut musim dingin di sebagian belahan dunia; bersamaan dengan terjadinya konflik politik di Timur Tengah. Di luar pandangan awam demikian, ada penilaian bahwa krisis sebenarnya terjadi oleh ulah spekulan/broker minyak di pasar dunia; ataupun juga karena semakin tajamnya polarisasi politik dunia. Apapun kemungkinan penyebabnya, kita akan terlebih dahulu menilai dampaknya terhadap situasi ekonomi nasional. Akibat krisis ini harga minyak dunia melonjak sampai US$90-100 atau naik sekitar 50-60% dari sebelumnya. Kenaikan harga minyak dunia akan menyebabkan sebagian kecil negara (yang memiliki SDA minyak bumi) diuntungkan sedangkan sisanya merugi. Kemungkinan Indonesia juga ikut diuntungkan. Menurut perhitungan Kwik Kian Gie, akibat kenaikan harga minyak dunia, seharinya Indonesia dapat menangguk untung sampai ratusan milyar rupiah- yang langsung masuk kas negara. Namun, pastinya kenaikan harga minyak dunia akan diikuti juga oleh kenaikan harga seluruh komoditi di pasar internasional. Kenaikan harga komoditi di pasar dunia inilah yang sebenarnya dapat membebani struktur industri Indonesia yang rapuh. Industri nasional masih sangat berketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Itulah sebabnya sektor industri, yang paling banyak menyerap tenaga kerja nasional, akan terhuyung-huyung jalannya akibat situasi pasar komoditi dunia. Bersamaan dengan itu gelombang privatisasi terhadap BUMN-BUMN unggulan juga tetap gencar dilakukan. Dalam

situasi seburuk apapun, kemungkinan besar industri-industri ekstraktif (migas, galian mineral, perkebunan) tidak akan terlalu terpengaruh. Karenanya, nilai ekspor yang sebagian besar disumbang dari sektor ini akan tetap 'cantik' sehingga masih bisa disombongkan SBY-JK. Goncangan pasar dunia, belum lama ini, akibat krisis properti di Amerika tidak terlalu berpengaruh bagi laju permintaan dunia terhadap bahan mentah dari Indonesia. Bersama TKI, ekspor bahan mentah akan tetap dapat mengisi devisa nasional. Di saat-saat genting bagi kemandirian industri nasional seperti ini, pemerintah telah memperker uh suasana dengan menaikkan kembali harga BBM industri -bagian dari kebijakan liberalisasi sektor hilir migas. Kenaikan harga BBM industri -yang menyumbang sekitar 40% cost production pabrik- akan mempercepat arus deindustrialisasi. Kalaupun dapat bertahan dari arus ini, serpihan pabrik-pabrik nasional akan lebih memilih untuk bertransformasi menjadi gudang-gudang bagi komoditi impor. Liberalisasi sektor hilir migas (demi keuntungan MNC migas) tidak hanya terjadi pada BBM industri. Program konversi minyak tanah (Mei 2007) dan premium (Desember 2007) adalah karya nyata neoliberalisme menyiasati percepatan liberalisasi sektor hilir migas. Padahal program konversi minyak tanah selama beberapa bulan saja telah cukup mengoyak perekonomian rakyat; apalagi setelah nantinya ditambah program konversi premium. Di sisi lain, liberalisasi di sektor hulu migas masih cukup gencar. Adapun, situasi masih terjadi seperti sebaliknya pada sektor perbankan. Semenjak kebijakan suku bunga tinggi dikenakan untuk menanggulangi

BERDIKARI A R A H

Situasi Ekonomi

3


inflasi tinggi akibat kenaikan BBM dua tahun lalu, sektor perbankanlah yang paling diuntungkan. Privatisasi juga mengenai sektor ini. Rupiah yang mengalir masuk tidak digunakan perbankan untuk membantu sektor industri- yang semakin gamang ketika dihadapkan pula pada bunga kredit usaha yang tinggi. Rupiah malah dikucurkan sebesarbesarnya; semudah-mudahnya untuk kredit konsumsi rakyat. Kalaupun ada untuk sektor usaha, hanya dikucurkan bagi industri ekstraktif yang berorientasi ekspor. Karenanya sudah sejak lama kegemukan sektor perbankan tidaklah menunjang produktivitas nasional. Sektor perbankan nasional hanya dipersiapkan untuk menjadi room boy yang baik bagi modal asing yang menginap sampai 90 tahun lamanya di hotel 'zamrud khatulistiwa'. Sektor perbankan akan kelimpungan sendiri jika nantinya hot money berlarian dari pasar uang nasional. Itulah saat bubble (gelembung) ekonomi kita meletus. Tapi kemungkinan besar Washington tidak akan berani membiarkan itu terjadi. Mereka akan terus menjaga Indonesia selama masih menguntungkan mereka secara ekonomi dan politik; atau setidaknya selama rezim yang berkuasa masih patuh. Makanya tidak aneh bila muncul juga skenario (B) penutupan ruang politik dan demokrasi demi keamanan modal asing.

BERDIKARI A R A H

Ekonomi rakyat dapat digambarkan langsung dari situasi: pendapatan rakyat tidak kunjung meningkat tapi secara pasti harga-harga kebutuhan hidupnya terus naik. Daya beli dan upah riil semakin menurun sebagai konsekuensi kenaikan harga semua barang akibat berbagai program konversi nya SBY-JK. Jika mempertimbangkan keberadaan barisan tekyan (Baca : kaum miskin kota) yang terus menerus lahir, tingkat persaingan ekonomi kelas bawah akan bertambah pelik. Gangguan jiwa dan terjerembab ke kriminalitas akibat kesulitan ekonomi akan menjadi masa depan bagi angkatan kerja saat ini. Indonesia harus segera banting stir untuk kemudian memilih jalan ekonomi yang baru.

4

Secara umum ekonomi nasional masih berada dalam rel neoliberal, hanya lajunya yang lebih cepat. Perekonomian rakyat tetap semakin memburuk; tidak ada yang berbeda dari tahuntahun sebelum ini: polaritas kaya-miskin semakin lebar dan tegas; industri nasional bangkrut; dan kekayaan alam kita berangsur habis. Harus disadari bahwa situasi rakyat saat ini bagaikan api dalam sekam.

Situasi Politik Rezim semakin sibuk menebar konsesi ekonomis untuk menjaga agar api dalam sekam tidak meluas. Berbagai program populis pun bermunculan: Askeskin, Gakin, BOS, kenaikan gaji PNS, bantuan kredit UKM, dsb; dibiayai keuntungan minyak. Dalam jumlah yang lebih kecil, korporasikorporasi asing di Indonesia terpaksa juga ikut menebar receh dalam kantong demi keamanan modal mereka nantinya. Pembiayaan lomba baca puisi (Inco), beasiswa (Freeport), membuat kursus menjahit (Newmont), sampai ke drama perubahan iklim -yang tak lain hanyalah negosiasi harga karbon- di Bali akhir tahun ini (Freeport) selalu dipropagandakan oleh banyak media sebagai maksud baik korporasi untuk memberantas kemiskinan dan melestarikan lingkungan di Indonesia. Kalaupun ada yang cukup bergaung di kalangan kelas menengah, seperti MDG's, konkretisasinya tidak dirasakan oleh rakyat banyak. Apapun konsesi yang diberikan oleh rezim dan korporasi, api tetap tak kunjung padam. Kemiskinan telah meluas sedemikian rupa tanpa BPS mampu menghitung jumlah pastinya. Bentuk perlawanan mereka adalah aksi massa, budaya praOrde Baru yang diperkenalkan kembali oleh reformasi. Hampir setiap hari akan kita jumpai aksi-aksi massa hampir kontinyu di seluruh wilayah. Sangat wajar jikalau sebagian besarnya adalah aksi-aksi spontan ekonomis. Kita meyakini, secara material. bahwa banyaknya praktek aksi massa akan menimbulkan lompatan-lompatan dialektika baru dalam kesadaran mayoritas rakyat. Setidaknya, walaupun sekitar 70% rakyat tak ingin teridentifikasi sebagai partisan, mayoritas dari mereka haus akan perubahan (alternatif) nasib; mendamba pada sosok pemimpin bangsa yang baru. Bersamaan dengan itu, sentimen-sentimen nasionalisme semacam “anti penjajahan asing� dan �kemandirian bangsa�, mulai menempati ruang di panggung-panggung politik nasional. Di luar Papernas, telah cukup banyak elit dan kelompok yang menyuarakan sentimen-sentimen tersebut. Gejala ini kemungkinan disebabkan: 1) Neoliberalisme telah dilihat sebagai jalan buntu bangsa ini; dan 2) Adanya inspirasi dari prosesproses politik anti imperialisme AS yang diperagakan oleh negara-negara dunia ketiga seperti Kuba, Venezuela, Bolivia, dan Iran.


Di panggung politik lokal, sentimen populisme lebih dominan. Pada musim pilkada setahun ini saja, sentimen populis semacam pendidikan dan kesehatan gratis sangat sering terdengar. Penyebab kurangnya sentimen nasionalisme di panggung politik lokal, terutama yang jauh dari pusat kekuasaan, adalah masih kentalnya semangat kedaerahan- apalagi semenjak berbagai pemekaran daerah pemerintahan diizinkan oleh undangundang. Kepentingan borjuis-borjuis lokal untuk menjadi komprador asing ini sering diilusi oleh sentimen ketidak adilan ekonomi antara pusat dan daerah maupun semangat primordialisme. Dalam beberapa level, semangat dan sentimen kedaerahan ini belumlah beresistensi terhadap sentimen nasionalisme (baca: kemandirian bangsa). Di lingkungan gerakan rakyat (ormas dan LSM), konsolidasi-konsolidasi politik yang terjadi masih belum dapat menghimpun aksi-aksi massa ekonomis untuk kemudian meningkatkan kualitasnya menjadi aksi massa yang secara politis strategis untuk kemandirian bangsa- atau setidaknya strategis dalam kepentingan pemilu 2009. Meski terkadang ada pula yang bersifat politis, namun skup dan perspektifnya aksinya masih kecil karena umumnya dibatasi oleh kerangka persaingan antar elit borjuis di nasional dan lokal. Melihat perkembangan politik nasional sedemikian rupa, mempertimbangkan dekatnya momentum pemilu 2009, rezim berupaya menerapkan skenario (B) sebagai upaya mengamankan posisi modal asing dari serangan

nasionalisme dan populisme. Skenario rezim, yang berupa pembatasan ruang politik dan demokrasi, diluncurkan bersamaan dengan kebijakan neoliberal yang lebih praktis. Skenario pembatasan politik dan demokrasi ini terwujud dalam: berbagai hambatan yang didera Papernas; pelarangan banyak aliran kepercayaan; dan pemoloran pengesahaan calon independen; dsb. Secara umum, pembatasan ruang politik dan konsesi populis (bagi rakyat) belum sanggup meredam (api dalam sekam) aksi-aksi massa ekonomis pada level gerakan rakyat; maupun manuver politik anti-penjajahan asing pada level politik atas. Sejauh ini memang antara keduanya seakan-akan tak memiliki sangkut paut–padahal sesungguhnya sangatlah berkaitan. Tahun 2008 harus diabdikan untuk perjuangan anti-penjajahan asing -untuk kemandirian bangsasebagai fondasi politik kaum progresif pada ajang pemilu 2009. Lapangan politik atas harus semakin intens diintervensi demi mempertegas garis politik partai-partai beserta elit-elitnya tersebut akan berdiri di kubu mana: anti atau pro terhadap penjajahan asing! Harapan kita nantinya -di penghujung 2008 atau awal 2009- dunia perpolitikan nasional dan daerah telah terbagi tegas menjadi dua kubu tersebut. Karenanya, selain tetap rutin menjalankan radikalisasi kampanye, tugas kita di tahun 2008 ini adalah: merangkul kelompok-kelompok lain di luar Papernas (partai politik, ormas, LSM, kelompok seniman, kelompok motor, individu progresif, dsb) sebanyak-banyaknya untuk berdiri bersama dalam sebuah Front Nasional untuk Kemandirian Bangsa. Soal nama dan bentuk dapat dinegosiasikan, tapi semaksimal mungkin program-program ekonomi banting stir lah yang menjadi ruhnya nanti. ***

BERDIKARI

Cukup Sudah Jadi Bangsa Kuli Bangkit Jadi Bangsa Mandiri!

diterbitkan oleh :

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembebasan Nasional (DPP-PAPERNAS) Pemimpin Redaksi : I Gede Sandra Dewan Redaksi : AJ Susmana, Rudy Hartono, Zely Ariane, Kuncoro Adibroto, Amerta Kusuma Alamat Redaksi Jln. Tebet Dalam II G No. 1 Jakarta Selatan. Telp: 021 835 45 13. E-mail Redaksi : redaksiberdikari@yahoo.com Website:www.papernas.org Redaksi Menerima sumbangan karya tulisan/artikel/berita, foto, kartun, puisi, komik yang tidak menyerang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

BERDIKARI A R A H

Di tengah pasang politik menuju pilpres 2009, sentimen-sentimen tersebut berkristal menjadi suatu bentuk konsolidasi politik elektoral bernama Komite Bangkit Indonesia (KBI). KBI diinisiatifi oleh Rizal Ramli bersama sekelompok politisi dan ekonom muda dengan wacana: jalan baru; pemimpin baru. Selain KBI yang cukup besar, juga bermunculan konsolidasi-konsolidasi kecil lainnya yang bersifat non-permanen di panggung politik nasional- juga dengan tema kepemimpinan baru (kaum muda) dan kemandirian bangsa. Perspektif baru semacam ini, yang tak muncul pada pemilu 2004, diharapkan akan menjadi terobosan politik di ajang 2009- yang dapat memilah situasi politik nasional menjadi: anti- dan pro- terhadap penjajahan asing. Di luar perspektif tersebut, situasi politik nasional hanya marak oleh transaksi dan lobi politik elit menjelang pemilu (eksekutif dan legislatif) 2009.

5


Oleh: Rudi Hartono

Kita mau menjadi satu Bangsa yang bebas Merdeka, berdaulat penuh, bermasyarakat adil makmur, satu Bangsa Besar yang Hanyakrawati, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja, otot kawat balung wesi, ora tedas tapak palune pande, ora tedas gurindo. (Pidato 17 Agustus 1963)

M eskipun

BERDIKARI I N S P I R A S I

pemerintah kolonial belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dalam konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, namun tidak bisa ditutupi kenyataan bahwa hasil-hasil KMB banyak menguntungkan kepentingan ekonomi Belanda. Setidaknya untuk menopang perekonomian negeri Belanda yang masih carut-marut paska perang dunia ke II, pemerintah Belanda memandang penting mempertahankan perusahaan-perusahaanya di Indonesia. Indonesia tetap amat penting bagi ekonomi Belanda. Hal ini tercermin dari suatu perkiraan resmi Belanda yang mengungkapkan bahwa pada tahun 1950 penghasilan total Belanda yang diperoleh dari hubungan ekonomi dengan Indonesia (ekspor ke Indonesia, pengolahan bahan-bahan mentah, penghasilan dari penanaman modal di Indonesia, transfer uang pensiun dan tabungan, dan lain-lain) merupakan 7,8 persen dari pendapatan nasional Belanda. Tahun-tahun berikutnya, sampai tahun 1957, sewaktu semua perusahaan Belanda diambil alih oleh pekerja, angka persentase ini adalah: 8,2 persen (1951); 7,0 persen (1952); 5,8 persen (1953); 4,6 persen (1954); 4,1 persen (1955); 3,3 persen (1956); dan 2,9 persen (1957). (Meier 1994: 649).

6

Di sisi lain, beberapa tokoh Indonesia -terutama Moh.Hatta yang memimpin delegasi Indonesiamenganggap bahwa apapun hasil KMB tetap harus diterima. Menurut mereka yang paling penting, Belanda menarik kekuatan militernya dan menghargai kedaulatan politik Indonesia. Beberapa kelompok kiri -terutama yang berbasiskan serikat pekerja- menganggap bahwa eksistensi perusahaan-perusaan Belanda di Indonesia, selain melakukan penindasan langsung terhadap pekerja Indonesia dengan politik upah

murah, juga merupakan perwujudan masih bercokolnya neokolonialisme di Indonesia. Menghadapi �watak kolonial� yang masih bercokol terutama di lapangan ekonomi, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis, terutama perbankan. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah menjadi �Bank Indonesia�. Serta membentuk dua Financial Bank yaitu: Bank Industri Negara (BIN) yang akan membiayai proyek-proyek indutri; dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan foreignexchange sekaligus membiayai kegiatan impor. Di samping itu, karena desakan kaum kiri dan nasionalis, kabinet Wilopo akhirnya melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan listrik dan penerbangan. Tindakan nasionalisasi ini semakin berkembang luas karena di dorong oleh mobilisasi kaum pekerja yang dipimpin SOBSI. Beberapa perusahaan belanda yang berhasil dinasionalisasi kemudian dikelola dengan sistem SelfManagement. Langkah pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, seperti: balai gadai, beberapa wilayah pertanian yang penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara dan rel kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN di sektor produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol. Langkah terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat Perusahaan Perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri


Semua langkah intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi ini ditujukan untuk membangun infrastruktur bagi perkembangan kelas kapitalis dalam negeri. Program Sumitro Djojohadikusumo menggambarkan dengan jelas maksud dari rencana ini. Dimulai pada tahun 1951, BIN mengucurkan dana sebesar Rp 160 juta untuk membiayai proyek-proyek industri. Berbagai macam industri termasuk pengolahan karet, semen, tekstil didirikan. Pemerintah menguasai kepemilikan serta manajemennya. Namun pemilik modal dalam negeri tidak mampu memobilisir modal mereka untuk menjadi partner dalam industri-industri tersebut dan juga tak mampu menemukan usaha lain yang lebih menguntungkan. Beberapa perusahan yang dibeli atau didirikan oleh pemerintah adalah Indonesia Service Company perusahan milik pemerintah yang membeli General Motor; di Tanjung Priok mendirikan PT. PELNI. Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor industri manufaktur modern yang dikuasai dan dikendalikan oleh orang Indonesia sendiri dimulai dengan Rencana Urgensi Ekonomi yang bertujuan mendirikan berbagai industri skala besar. Menurut rencana ini, pembangunan industri-industri akan dibiayai dulu oleh pemerintah kemudian akan diserahkan kepada pihak swasta Indonesia, koperasi, atau dikelola sebagai usaha patungan antara pihak swasta nasional dan Pemerintah Indonesia. (Anspach 1969: 163). Untuk memperkuat perlawanan terhadap imperialisme, dan disisi lain memperkuat kemandirian ekonomi nasional, maka pada tahun 1950 pemerintah Soekarno mendeklarasikan poros kekuatan ekonomi baru yakni gerakan Banteng. Program ini memiliki tujuan utama membangkitkan industri nasional terutama yang berbasiskan kepemilikan pribumi dan menempatkan sektor ekonomi yang vital, seperti perdagangan dan impor dibawah pengendalian negara. Tujuan mulia program Banteng ternyata berbeda dalam prakteknya, borjuasi nasional Indonesia yang terdiri dari kaum priyayi dalam partai-partai berkuasa -seperti PNI dan Masyumi- tidak memiliki kapasitas borjuisme yang cukup. Pada prakteknya muncul kelompokkelompok pengusaha pribumi yang menyalahgunakan lisensi ini: dengan menjualnya

kepada pengusaha asing, terutama pengusahapengusaha cina. Pengusaha-pengusaha pribumi “dadakan” tersebut sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan usaha yang memadai. Akhirnya mereka hanya “menyewakan” lisensi yang mereka punyai tersebut kepada pengusaha-pengusaha swasta lainnya, yang umumnya berasal dari p e n g u s a h a ke t u r u n a n C i n a . Praktek kongkalingkong ini lah yang melahirkan istilah AliBaba. Si Ali yang memiliki lisensi dan si Baba yang memiliki uang untuk memodalkerjai lisensi tersebut. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah: (1) Situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional. Pemberontakan PRRI/Permesta dan kekacauankekacauan keamanan di daerah sengaja dilakukan panglima-panglima tentara untuk memblokir kebijakan ekonomi Soekarno serta mengakumulasi sentimen anti-pemerintah pusat. Bahkan kenyataan menunjukkan bahwa jenderaljenderal tersebut memanfaatkan situasi ini untuk terlibat dalam perdagangan gelap, penyelundupan, dan lain-lain. (2) Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional -yang berakibat jatuhbangunnya kabinet- tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. (3) Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh. Mereka tidak ubahnya bagai “calo” yang memperdagangkan lisensi. Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukung an massa rak yat. Dalam usaha memassifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti: Berdikari di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; dan Berkepribadian dalam budaya. Kemudian pada Peringatan 17 Agustus 1959, Soekarno berpidato tentang Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Dalam pidato tersebut, secara garis besar, Soekarno mencanangkan dilaksanakannya sistem Demokrasi Terpimpin. Pada intinya manipol terdiri atas lima hal pokok, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi

BERDIKARI I N S P I R A S I

manufaktur -yang dibiayai oleh BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka.

7


Te r p i m p i n , E ko n o m i Te r p i m p i n , d a n Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK.

Dalam pidato yang berjudul “Banting Stir untuk Berdikari� di depan sidang umum MPRS tanggal 11 April 1965, Soekarno menyerukan kepada seluruh kekuatan pokok revolusi: buruh, petani, mahasiswa progresif, perempuan, termasuk etnis tionghoa untuk memperbesar kekuatan ekonomi Indonesia agar lepas dari kepentingan asing. Sangat jelas bahwa Indonesia pernah punya sejarah panjang dalam melakukan pergulatan membangun haluan ekonomi baru, yaitu berdikari untuk melepaskan diri dari belenggu untuk kolonialisme. *** Cukup Sudah Jadi Bangsa Kuli, Bangkit Jadi Bangsa Mandiri!

BERDIKARI I N S P I R A S I

Sejak saat itu, setiap gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia diharuskan berdasar pada Manipol-USDEK. Oleh karena itu, sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluarg aan sebag aimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi Sejak saat itu, setiap gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia diharuskan berdasar pada Manipol-USDEK. Oleh karena itu, sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluarg aan sebag aimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam

perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963.

8 Rapat Akbar Papernas Lampung, 3 September 2007

Berdikari edisi 9  

Media Partai Persatuan Pembebasan Nasional

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you